52/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 52/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Gelora, Tanah Abang, RT.1/RW.3, Gelora, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10260. sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Partai Bulan Bintang Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Nomor 1B, RT.04/RW.04, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740. sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Februari 2022 dan 1 Maret 2022 memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M., Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., Harimuddin, S.H., Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Abdulatief Zainal, S.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H., dan Anjas Rinaldi Siregar, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm, yang berdomisili hukum di Citylofts Sudirman, Lantai 12, 2 Suite 1226, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 52/PUU-XX/2022 pada tanggal 5 April 2022, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Mei 2022 pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 [Bukti P- 12], menyatakan: Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 [vide bukti P-12], yang selengkapnya berbunyi Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 3 Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU MK), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “...menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945” [Bukti P-13]. 4. Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) [Bukti P-14] dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU PUU) [Bukti P-14a] yang menyatakan: Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. … Pasal 9 ayat (1) UU PUU: Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945. 5. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) menyatakan: 4 Pasal 2 ayat (4) PMK 2/2021: Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 6. Berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo. A.1. Materi Muatan UUD 1945 yang Dijadikan Dasar Pengujian atau Alasan Permohonan yang Berbeda 7. Bahwa sekalipun Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, namun khusus untuk materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, maka harus ditemukan materi muatan UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian yang berbeda (batu uji) atau alasan permohonan yang berbeda agar Mahkamah Konstitusi dapat kembali berwenang melakukan pengujian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021, sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 8. Bahwa hingga Permohonan ini diajukan telah ada 28 (dua puluh delapan) Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian presidential threshold. Sembilan belas putusan terhadap pengujian Pasal 222 UU Pemilu dan sembilan putusan terhadap pengujian Pasal 9 UU 42/2008. 5 No Putusan No Putusan 1. 44/PUU-XV/2017 TIDAK DITERIMA 11. 61/PUU-XVI/2018 TIDAK DITERIMA 2. 53/PUU-XV/2017 DITOLAK 12. 92/PUU-XVI/2018 TIDAK DITERIMA 3. 59/PUU-XV/2017 TIDAK DITERIMA 13. 74/PUU-XVIII/2020 TIDAK DITERIMA 4. 70/PUU-XV/2017 TIDAK DITERIMA 14. 66/PUU-XIX/2021 TIDAK DITERIMA 5. 71/PUU-XV/2017 TIDAK DITERIMA 15. 68/PUU-XIX/2021 TIDAK DITERIMA 6. 72/PUU-XV/2017 TIDAK DITERIMA 16. 70/PUU-XIX/2021 TIDAK DITERIMA 7. 49/PUU-XVI/2018 DITOLAK 17. 5/PUU-XX/2022 TIDAK DITERIMA 8. 50/PUU-XVI/2018 TIDAK DITERIMA 18. 6/PUU-XX/2022 TIDAK DITERIMA 9. 54/PUU-XVI/2018 DITOLAK 19. 7/PUU-XX/2022 TIDAK DITERIMA 10. 58/PUU-XVI/2018 TIDAK DITERIMA 9. Bahwa mengingat norma Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 memberikan batasan ne bis in idem hanya untuk undang-undang yang sama, maka para Pemohon tidak akan menjadikan 9 Putusan terhadap Pasal 9 UU 42/2008 sebagai acuan untuk menyusun materi muatan UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian yang berbeda (batu uji berbeda) atau alasan permohonan yang berbeda. Melainkan para Pemohon hanya memfokuskan penyusunan batu uji yang berbeda atau alasan permohonan yang berbeda berdasarkan 19 Putusan terhadap Pasal 222 UU Pemilu. 10. Bahwa mengingat pengujian terhadap Pasal 222 UU Pemilu telah diajukan sebanyak 19 (sembilan belas) kali, tentu menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah untuk menemukan batu uji atau alasan permohonan berbeda. Meskipun demikian, para Pemohon tetap berikhtiar semaksimal mungkin untuk menemukan perbedaan-perbedaan tersebut. Untuk lebih jelas mengenai daftar putusan pengujian Pasal 222 UU Pemilu, dapat disimak dalam tabel berikut: 11. Bahwa penting untuk para Pemohon sampaikan, meskipun telah terdapat 19 (sembilan belas) putusan pengujian Pasal 222 UU Pemilu terhadap UUD 1945, namun hanya 3 (tiga) putusan yang pokok perkaranya dipertimbangkan. Sementara, 16 (enam belas) sisanya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard) sehingga pokok perkaranya tidak dipertimbangkan, jikapun dipertimbangkan, maka Mahkamah hanya menyatakan pertimbangan dalam Putusan 53/PUU-XV/2017 berlaku mutatis mutandis. Atas dasar tersebut, maka para Pemohon hanya akan 6 memaparkan batu uji dan alasan permohonan yang berbeda terhadap 3 (tiga) permohonan yang pokok perkaranya dipertimbangkan. 12. Bahwa dari 19 (sembilan belas) putusan Pasal 222 UU Pemilu, hanya 3 (tiga) putusan yang ditolak dan pokok perkaranya dipertimbangkan, yakni Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018, dan Putusan Nomor 54/PUU-XVI/2018. Para Pemohon akan menjelaskan bahwa terdapat perbedaan batu uji atau alasan permohonan yang berbeda antara Permohonan ini dengan 3 (tiga) permohonan di atas. Untuk lebih jelas silahkan simak tabel di bawah ini: NO ALASAN PERMOHONAN YANG BERBEDA 53/PUU-XV/2017: PERMOHONAN A QUO 1. Threshold tidak relevan dan kadaluarsa ketika diterapkan untuk Pemilu 2019; Pasal 222 UU Pemilu Bukan Merupakan Open Legal Policy sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. 2. Threshold bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu; Pasal 222 UU Pemilu Menjadikan Pemilu Dikontrol oleh Oligarki Penguasa Modal, bukan Hasil Kehendak Kedaulatan Rakyat ataupun Pilihan Partai Politik sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 3. Threshold mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung capres/cawapres; Pasal 222 UU Pemilu Merubah Konsep Kandidasi Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditentukan Konstitusi sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. 4. Threshold menciptakan tawar menawar politik (politik transaksional); Pasal 222 UU Pemilu Lebih Menutup Perubahan Aspirasi sebagaimana Esensi Pemilu Yang Periodik dan Dipilih Langsung oleh Rakyat sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 5. Threshold bertentangan dengan UUD 1945 karena merusak sistem Presidensial; Pasal 222 UU Pemilu Melanggar Prinsip Electoral Justice Politik sehingga Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 7 6. Threshold mengeliminasi fungsi evaluasi dari sebuah penyelenggaraan Pemilu; Pasal 222 UU Pemilu Menjadi Senjata Partai Politik Besar Untuk Menghilangkan Pesaing sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. 7. Hasil Pemilihan Legislatif tahun 2014 sebagai syarat pengajuan capres/cawapres 2019 telah mencampuraduk suara pemilih; Pasal 222 UU Pemilu Menghilangkan Partisipasi Publik dan Hanya Mengakomodir Kepentingan Elit Politik sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. 8. Threshold bukan open legal policy. Pasal 222 UU Pemilu Menciptakan Polarisasi Masyarakat sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 49/PUU-XVI/2018: 9. Syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghilangkan potensi lahirnya pasangan capres dan cawapres alternatif, yang sebenarnya telah diantisipasi dengan sangat lengkap bahkan melalui sistem pilpres putaran kedua; Pasal 222 UU Pemilu Tidak Berkorelasi Pada Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia sehingga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. 10. Syarat pengusulan calon Presiden oleh parpol sudah sangat lengkap diatur dalam UUD 1945 karenanya seharusnya adalah closed legal policy bukan open legal policy (tidak setuju open legal policy); Pasal 222 UU Pemilu Berpotensi Menutup Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. 11. Bukanlah constitutional engineering, tetapi justru adalah constitutional breaching; 12. Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan Pemilu; 8 13. Pasal 222 UU Pemilihan Umum mengatur “syarat” capres, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya mendelegasikan pengaturan “tata cara”; 14. Pengaturan delegasi “syarat” capres ke UU ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, dan tidak terkait pengusulan oleh parpol, sehingga frasa Pasal 222 UU Pemilihan Umum yang mengatur “syarat” capres oleh parpol bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945; 15. Threshold menghilangkan esensi pemilihan Presiden karena lebih berpotensi menghadirkan capres/cawapres tunggal; 16. Kalaupun frasa Pasal 222 UU Pemilihan Umum dianggap tidak langsung bertentangan dengan konstitusi, quod non—tetapi potensi pelanggaran konstitusi sekecil apapun yang disebabkan Pasal tersebut harus diantisipasi Mahkamah, agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 17. Pengusulan capres dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu yang akan berlangsung bukan “Pemilu anggota DPR sebelumnya”, sehingga frasa Pasal 222 UU Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945; 9 18. Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya adalah irasional dan karenanya frasa Pasal 222 UU Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. 54/PUU-XVI/2018: 19. Bertentangan dengan Nilai- Nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945; 20. Tidak sesuai dengan prinsip jujur dalam penyelenggaraan Pemilu karena rakyat (pemilih) dibohongi dan tidak tahu kalau pilihannya dalam pileg 2014 dijadikan syarat threshold untuk partai mengajukan capres/cawapres 2019. Tabel di atas menjelaskan, dari 11 (sebelas) alasan permohonan yang para Pemohon ajukan pada bagian pokok permohonan, terdapat 10 (sepuluh) alasan permohonan yang berbeda dari 20 (dua puluh) alasan permohonan yang sebelumnya telah diajukan dalam pengujian Pasal 222 UU Pemilu. Hanya terdapat 1 (satu) alasan permohonan yang sama yakni perihal argumentasi bahwa pemberlakukan presidential threshold bukanlah open legal policy. Meskipun begitu, dalam Permohonan a quo, khusus mengenai dalil ‘bukan open legal policy’ akan dijabarkan dengan lebih detail disertai argumentasi konstitusional yang berbeda dengan yang pernah diajukan sebelumnya berdasarkan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018. Selengkapnya dapat dibaca pada bagian C. Pokok Permohonan. 13. Berikutnya, meskipun frasa dalam Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 menggunakan konjungsi “ATAU”, yang berarti bersifat alternatif atau berupa pilihan antara memaparkan alasan batu uji berbeda atau permohonan yang berbeda. Namun demikian, untuk lebih menguatkan dasar permohonan ini, meskipun di atas sudah dipaparkan alasan permohonan yang berbeda, 10 para Pemohon tetap akan memaparkan rincian batu uji yang berbeda terhadap 3 (tiga) permohonan sebelumnya yang diperiksa pokok perkaranya, yaitu sebagai berikut: NO BATU UJI UUD 1945 YANG BERBEDA 53/PUU-XV/2017: PERMOHONAN A QUO 1 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 2 Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 3 Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 4 Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 5 Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 6 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 7 Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 8 Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 9 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 10 Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 11 Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 49/PUU-XVI/2018: 12 Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 13 Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 14 Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 15 Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 16 Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 17 Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 18 Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 19 Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 20 Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 21 Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 22 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 54/PUU-XVI/2018: 23 Nilai-Nilai Pancasila 24 Pembukaan UUD 1945 Tabel di atas menjelaskan, dari 24 (dua puluh empat) batu uji yang sudah disampaikan dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Nomor 49/PUU- XVI/2018, dan Nomor 54/PUU-XVI/2018, para Pemohon menggunakan 16 11 (enam belas) batu uji, dimana 6 (enam) diantaranya adalah batu uji baru (berbeda), dan 10 (sepuluh) diantaranya telah digunakan. Meskipun telah digunakan, terdapat detail-detail argumentasi yang berbeda yang akan para Pemohon jelaskan dalam bagian pokok permohonan. 14. Bahwa para Pemohon tidak akan menjelaskan secara panjang lebar dan terperinci mengenai batu uji atau alasan permohonan yang berbeda pada bagian ini. Kami meyakini bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi adalah para negarawan yang tentunya sangat memahami kontekstualisasi dari argumentasi di atas. 15. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, telah jelas Permohonan a quo merupakan pengujian Pasal 222 UU Pemilu dengan batu uji atau alasan permohonan yang berbeda dari permohonan-permohonan yang telah ada sebelumnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 terkait pengecualian pengujian kembali materi undang-undang yang telah diuji dan terbebas dari ne bis in idem. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 16. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 PMK 2/2021 menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Peraturan Perundang- Undangan Pengganti Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 17. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK memberikan tafsir yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” [vide bukti P-13]. 18. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Perkara Nomor 11/PUU- V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. B.1. Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon I sebagai Lembaga Negara 19. Bahwa kualifikasi Pemohon I sebagai lembaga negara berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 247 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang terakhir kali dirubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3), yang dalam hal ini diwakili oleh: a. AA Lanyalla Mahmud Mattalitti selaku Ketua DPD RI; b. Dr. Nono Sampono, M.Si. selaku Wakil Ketua DPD RI; c. Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M. selaku Wakil Ketua DPD RI; dan d. Sultan Baktiar Najamudin selaku Wakil Ketua DPD RI. Yang bertindak untuk dan atas nama DPD RI selaku pimpinan berdasarkan Petikan Keputusan Dewan DPD RI Nomor: 3/DPDRI/I/2019-2020 tanggal 1 Oktober 2019 [vide bukti P-1], karenanya berhak mewakili DPD RI di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat (1), Pasal 260 ayat 13 (5), dan Pasal 261 ayat (1) huruf f UU MD3 [bukti P-15] yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 260 ayat (1) UU MD3 Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dna oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD. Pasal 260 ayat (5) UU MD3 Ketua dan wakil ketua DPD diresmikan dengan keputusan DPD. Pasal 261 ayat (1) huruf f UU MD3 Pimpinan DPD bertugas: a. … b. … c. … d. … e. … f. Mewakili DPD di pengadilan; Serta sesuai dengan hasil Sidang Paripurna DPD RI RI ke-8 Masa Sidang III Tahun 2021-2022 tanggal 18 Februari 2022 dengan agenda acara Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan, Pengesahan Keputusan DPD RI, dan Pidato Penutupan pada Masa Akhir Masa Sidang III Tahun 2021-2022 yang memutuskan DPD RI secara kelembagaan menyetujui dan menyepakati secara musyawarah mufakat untuk melakukan uji materi Pasal 222 UU Pemilu terkait ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold) terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi [bukti P-16] [bukti P-16a]. 20. Bahwa Pemohon I sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut MPR) yang anggotanya merupakan perwakilan dari 34 (tiga puluh empat) provinsi yang dipilih melalui Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 [vide bukti P-12] yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 14 Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. 21. Bahwa eksistensi daerah-daerah di Indonesia sangat erat kaitannya dengan pengaturan presidential threshold, di mana Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 menyatakan: Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Frasa “dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia” inilah yang merupakan makna presidential threshold yang sebenarnya, yakni ambang batas pemenangan. Bukan ambang batas pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu. 22. Bahwa mengingat Pemohon I adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab melindungi kepentingan-kepentingan daerah, dan para anggotanya adalah masing-masing adalah perwakilan provinsi, serta kaitannya dengan posisi provinsi sebagai salah satu unsur presidential threshold untuk memenangkan pemilihan Presiden yang sebenarnya, maka Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengembalikan makna sejati presidential threshold yang telah diubah dan dikacaukan oleh Pasal 222 UU Pemilu. 23. Bahwa keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur tentang ketentuan presidential threshold 20% (dua puluh persen) kursi di DPR RI atau 25% suara sah nasional telah menderogasi dan menghalangi hak serta kewajiban Pemohon I untuk memajukan dan memperjuangkan kesetaraan bagi putra- putri daerah dalam mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Kehadiran presidential threshold hanya memberikan akses khusus kepada para elit politik yang memiliki kekuatan tanpa menimbang dengan matang kualitas dan kapabilitas serta keahlian setiap individu. Padahal, begitu banyak putra-putri daerah yang hebat dan mampu serta sangat layak untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Oleh sebab itu, 15 keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu secara nyata telah merugikan hak konstitusional Pemohon I sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (3) UUD 1945. 24. Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah menerima kedudukan hukum (legal standing) DPD RI sebagai lembaga negara, in casu Pemohon I, dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 terkait judicial review Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 27/2009, sebagaimana telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 atau UU 17/2014) dan [vide bukti P-15] dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) terhadap UUD 1945. 25. Bahwa kedudukan hukum DPD RI sebagai lembaga negara juga pernah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU- XII/2014 tentang Pengujian UU 17/2014 terhadap UUD 1945. 26. Bahwa sebagai lembaga negara yang juga menjadi unsur MPR, Pemohon I memiliki tugas untuk menyuarakan aspirasi rakyat dari tingkat daerah ke tingkat nasional. Agar dapat menghasilkan kebijakan yang sejalan keinginan masyarakat daerah tersebut. Sebagaimana tugas dan wewenang Pemohon I diberikan oleh UUD 1945 dalam Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) [vide bukti P-12] yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 22D UUD 1945 (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang- undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. 16 (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 27. Bahwa kemudian secara garis besar, Pemohon I memiliki 4 (empat) fungsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga negara perwakilan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 sebagai berikut: a. Pengajuan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR; b. Ikut dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi darah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; c. Pemberian pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN) dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; d. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. 28. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, hak dan wewenang Pemohon I sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 sejatinya memiliki makna yang sangat dalam. Adapun tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh Pemohon I adalah untuk menjaga dan melindungi kepentingan daerah, tidak hanya sebagai pemerintahan namun juga masyarakat di dalamnya. 17 Pemohon I berkewajiban untuk memajukan dan memperjuangkan secara kolektif kepentingan putra-putri daerah untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, termasuk untuk membuka akses seluas-luasnya dalam pencalonan Presiden dan wakil Presiden. 29. Bahwa sudah jelas eksistensi DPD RI, in casu Pemohon I, sebagai lembaga negara memiliki peran sentral memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat pusat, sehingga mencegah adanya disparitas dan disintegrasi bangsa serta memperkuat ikatan daerah. Fungsi, tugas, dan wewenang Pemohon I sebagai lembaga negara mewakili daerah tersebut tidak terlepas dari permasalahan figur yang mengisi kursi pimpinan lembaga eksekutif di pemerintah pusat, yakni Presiden dan wakil Presiden. Bagaimanapun, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Presiden dan wakil Presiden terpilih tetap dan akan selalu berpengaruh dan berdampak pada kepentingan daerah. 30. Bahwa pembangunan pasca reformasi sering dihadapkan pada polarisasi antara pusat dan daerah akibat ego sektoral dan kewilayahan. Persaingan kepemimpinan politik yang bertumpu pada demokrasi elektoral mempunyai andil masing-masing tingkat kepemimpinan di pusat dan daerah memiliki kepentingan menjaga populisme, sehingga cenderung mengutamakan janji- janji program kampanye daripada memikirkan kesinambungan dan sinergitas pembangunan daerah. Masyarakat daerah seolah terpisah dari proses pembangunan, sementara kelompok elit dan para pelaku usaha lainnya justru mendominasi. Tidak heran jika kemudian hasil pembangunan belum tentu dirasakan dan dinikmati secara merata, bahkan justru memperlebar kesenjangan. 31. Bahwa eksistensi ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold) yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu nyatanya telah merugikan daerah dan semakin memperlebar kesenjangan antara daerah dan pusat. Bila menilik kembali sejarah, gagasan presidential threshold tersebut bukan merupakan isu baru, namun telah menjadi diskursus publik sejak tahun 2003- 2004 saat bekerjanya komisi konstitusi hingga menjelang Pemilu tahun 2009. Setidaknya terdapat 3 (tiga) faktor yang membuat Pemohon I memutuskan untuk mengajukan pengujian materiil (judicial review) terhadap ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu, yakni: 18 a. Kekecewaan atau ketidakpuasan terhadap pelaksanaan demokrasi; b. Rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik; dan c. Kuatnya dukungan masyarakat atas penghapusan ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold), sehingga siapapun dapat mencalonkan diri menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, khususnya masyarakat di daerah. 32. Bahwa lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas Pemohon I dalam melakukan pengawasan terhadap undang-undang, Pemohon I bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap undang-undang, khususnya yang terkait dengan kepentingan daerah, memenuhi 3 (tiga) unsur hakiki hukum, yakni: a. Undang-undang yang dihasilkan harus predictability atau dapat memprediksi kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang, harus bisa menjawab secara utuh permasalahan, sehingga menjadi obat, bukan menjadi penyakit atau menimbulkan persoalan; b. Undang-undang harus dapat menciptakan stability atau keseimbangan; dan c. Undang-undang harus mengandung unsur fairness, karena hakikat hukum dan undang-undang adalah keadilan. 33. Bahwa Pemohon I dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 222 UU Pemilu tidak memenuhi unsur hakiki dari hukum yang harus ada di Indonesia. Bahkan, keberadaan Pasal 222 UU Pemilu tersebut berpotensi menghilangkan hak pilih ratusan juta rakyat Indonesia sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan sangat berpeluang mengakibatkan Indonesia dalam keadaan stuck atau macet akibat penerapan Pasal 222 UU Pemilu tersebut, karena UU Pemilu tidak bisa menjawab kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang. Sehingga, Pemohon I memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan UU Pemilu telah memenuhi unsur hakiki hukum, khususnya Pasal 222 UU Pemilu. 34. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, Pemohon I memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan judicial review terhadap ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu, sebagaimana diatur Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 PMK 2/2021 bahwa lembaga negara dapat menjadi pemohon selama terdapat hak 19 dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang atau Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang. B.2. Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon II sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2019 35. Bahwa Pemohon II adalah partai politik berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Ketetapan Muktamar V Partai Bulan Bintang Nomor: 06/TAP/Muktamar V/2019, berdasarkan Akta Nomor 40 tanggal 29 Januari 2020, dibuat dihadapan Notaris Muhamad Hanafi, S.H. [bukti P-18], yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang [bukti P-19]. 36. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PBB, in casu Pemohon II [vide bukti P-18] pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Tujuan umum didirikannya Partai ini adalah terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 dan berkembangnya kehidupan demokrasi dengan menghormati kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Pasal 5 Anggaran Dasar Partai politik ini bersifat mandiri dan aktif melaksanakan al-amru bil- ma’rufi wa naha ‘anil-munkar dengan cara bijaksana, santun dan mengedepankan keteladanan. Pasal 6 Anggaran Dasar Partai politik ini berfungsi sebagai sarana dakwah, Pendidikan, dan perjuangan politik bagi anggota dan masyarakat. Pasal 7 huruf c Anggaran Dasar Mengikuti dan turut aktif dalam Pemilihan Umum. Pasal 9 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Personalia Pimpinan Pusat terdiri dari Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Ketua-ketua Bidang, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Bendahara-Bendahara, dan dapat dilengkapi dengan Ketua, Sekretaris dan Anggota Departemen. 20 Pasal 9 ayat (5) huruf c Anggaran Rumah Tangga Kewajiban, Wewenang, dan Tugas Pimpinan Pusat: Mewakili partai dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan pihak eksternal. Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Musyawarah Dewan Partai merupakan forum tertinggi di bawah Muktamar. Pasal 37 ayat (4) huruf d Anggaran Rumah Tangga Musyawarah Dewan partai berwenang: Dapat memberikan saran dan pertimbangan terkait pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. 37. Bahwa Pemohon II telah diwakili oleh pihak yang berwenang secara sah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH- 06.AH.11.01. Tahun 2020 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2019-2024, yang mana saat ini Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. menjabat sebagai Ketua Umum dan Afriansyah Noor, M.Si. sebagai Sekretaris Jenderal [bukti P-17]. 38. Bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan partai politik peserta Pemilu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian materiil Pasal 222 UU Pemilu, sebagaimana dinyatakan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 angka [3.6] halaman 44 yang berbunyi sebagai berikut: “… Baik partai politik peserta pemilihan umum yang tidak berhasil atau bahkan berhasil menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki suara yang signifikan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, dalam terminology yang demikian, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.” 39. Bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali terkait kedudukan hukum (legal standing) partai politik peserta Pemilu dalam pengujian materiil ketentuan Pasal 222 UU Pemilu dalam Putusan Nomor: 66/PUU-XIX/2021 tanggal 24 Februari 2022, halaman 77 angka [3.6.3], sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 21 “Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.” 40. Bahwa sejauh ini, KPU RI belum menetapkan agenda resmi pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024. Berdasarkan Rencana Agenda Tahapan Pemilu 2024 yang disampaikan KPU RI dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR, tahap pendaftaran dan verifikasi partai politik baru dibuka pada 1-7 Agustus 2022. Oleh sebab itu, Pemohon II meyakini bahwa kepesertaan partai politik dalam Pemilu sebagaimana yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 66/PUU-XIX/2021 adalah Pemilu tahun 2019. Lihat di https://news.detik.com/berita/d-5941228/2-tahun-lagi-coblosan-ini- rencana-tahapan-pemilu-2024 [bukti P-20], diakses pada Rabu, 16 Maret 2022, pukul 09.28 WIB. 41. Bahwa selain itu, Pasal 222 sendiri sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 menghendaki dalam menghitung syarat pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden menggunakan hasil suara dalam pemilu sebelumnya. Artinya, untuk Pemilu 2024 mendatang akan menggunakan hasil Pemilu Legislatif tahun 2019, di mana Pemohon II adalah pesertanya. 42. Bahwa sesuai dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 74/PUU- XVIII/2020 dan Nomor 66/PUU-XIX/2021 di atas, Pemohon II adalah partai politik peserta Pemilu serentak tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 22 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1- KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 2019 [bukti P-21]. 43. Bahwa dalam pemilihan legislatif DPR RI, Pemohon II meraih suara sebanyak 1.099.849 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan) atau sebesar 0,79% (nol koma tujuh puluh sembilan persen) dari total suara yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 31 Agustus 2019 (selanjutnya disebut KKPU 1316/2019) [bukti P-22]. 44. Bahwa sebagai partai politik peserta pemilu, Pemohon II seharusnya memiliki hak konstitusional untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Namun hak tersebut menjadi berkurang akibat berlakunya Pasal 222 UU Pemilu yang menambahkan syarat perolehan suara sebanyak 20%. Hal yang mana bertentangan dengan apa yang ditentukan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. 45. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka semakin jelas bahwa Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. C. POKOK PERMOHONAN 46. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109). 47. Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan adalah Pasal 222 UU Pemilu, yang berbunyi: 23 Pasal 222 UU Pemilu Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 48. Bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 6A ayat (1) UUD 1945: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945: Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pasal 6A ayat (3) UUD 1945: Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6A ayat (4) UUD 1945: Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 24 Pasal 6A ayat (5) UUD 1945: Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28J ayat (1) UUD 1945: Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 49. Bahwa para Pemohon izin memberikan penekanan kembali, mengingat argumentasi yang akan dipaparkan memiliki perbedaan dan karakter khusus dengan permohonan-permohonan sebelumnya, maka para Pemohon berharap agar kiranya pertimbangan hukum Mahkamah nantinya dalam Permohonan a quo tidak diberlakukan mutatis mutandis dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan-putusan sebelumnya. 50. Bahwa lebih lanjut mengenai dalil-dalil atau alasan Permohonan para Pemohon dijabarkan dalam argumentasi di bawah ini. 25 C.1. Pasal 222 UU Pemilu Bukan Merupakan Open Legal Policy sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 51. Bahwa sebagaimana para Pemohon jelaskan, alasan permohonan mengenai ‘bukan open legal policy’ telah berulang kali dijadikan dasar pengujian Pasal 222 UU Pemilu. Namun, para Pemohon akan memaparkan argumentasi yang berbeda dari permohonan-permohonan sebelumnya. Di mana Pemohon menyajikan perubahan pandangan Mahkamah dalam pendapat hukumnya, yang sebelumnya menyatakan sebuah norma sebagai open legal policy, kemudian dengan alasan pertimbangan original intent, makna teks, dan sistematika pengaturannya dalam UUD 1945, merubah pandangannya menjadi closed legal policiy. 52. Bahwa perubahan pandangan tersebut terjadi dalam dalam Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 sebagai berikut: Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 ….. Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang- undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung Bahwa kewenangan dan kewajiban Mahkamah telah ditentukan secara limitatif oleh UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Kewenangan Mahkamah tersebut meliputi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban Mahkamah adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan 26 sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, … [vide halaman 115 Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004] oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. … [vide halaman 53, angka [3.12.1] Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013] Berdasarkan kedua putusan di atas, Mahkamah pada Putusan 072-073/PUU- II/2004 menyatakan pemaknaan Pilkada termasuk rezim Pemilu atau tidak merupakan open legal policy, sehingga kewenangannya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung. Namun dalam Putusan Nomor: 97/PUU-XI/2013, Mahkamah mengunci bahwa kewenangan MK adalah limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, sehingga tertutup ruang untuk menambah kewenangan (close legal policy), termasuk mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Perubahan pendapat Mahkamah Konstitusi ini didasarkan atas alasan original intent, makna teks, dan sistematika pengaturannya dalam UUD 1945, maupun perkembangan putusan Mahkamah dalam rangka membangun sistem yang konsisten sesuai dengan UUD 1945. [vide halaman 57, Putusan Nomor: 97/PUU-XI/2013, angka 3.12.5]. 53. Bahwa ketentuan Pasal 222 UU Pemilu yang mengharuskan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden memenuhi “persyaratan perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik pengusul paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional” bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. 54. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah dalam dalam Putusan Nomor 51- 52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan pemberlakuan Pasal 222 UU Pemilu adalah open legal policy karena pendelegasian dari ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. Secara konseptual, penafsiran tersebut tidak tepat karena ketentuan Pasal 6A Ayat (5) UUD 1945 berkenaan dengan “tata-cara”, sedangkan aturan presidential threshold merupakan mekanisme kandidasi (candidacy/ticketing), yang pengaturannya secara limitatif ditentukan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. 27 55. Bahwa selain itu, menggolongkan presidential threshold sebagai open legal policy tidaklah tepat. Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah memberikan pembatasan terkait syarat pencalonan Presiden dan wakil Presiden, sebagai berikut: (1) diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum; (2) diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 56. Bahwa semestinya, persyaratan pencalonan Presiden dan wakil Presiden digolongkan sebagai closed legal policy oleh sebab UUD 1945 telah menentukan pembatasan atau syarat pencalonan. Berdasarkan preseden putusan Mahkamah Konstitusi, sebuah ketentuan dapat disebut sebagai open legal policy apabila memenuhi syarat sebagai berikut: (1) norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas (expressis verbis) dalam UUD 1945; atau (2) norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang- undang. Sedangkan ketentuan presidential threshold tidak memenuhi kedua syarat tersebut karena Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah terang benderang dan jelas mengatur persyaratan pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden. 57. Bahwa selanjutnya, menilik Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 pada Buku V tentang Pemilihan Umum, tidak terdapat pembahasan tentang presidential threshold. Adapun yang ditemukan hanya enam kali penyebutan frasa threshold dari dua orang anggota Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 2001-2002, yaitu Ir. Pataniari Siahaan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A. dari fraksi Utusan Golongan, yang itupun merujuk pada electoral threshold, bukan presidential threshold. Pembahasan tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan atau rumusan tertentu. Oleh karena itu, dikaji dari segi original intent, keberadaan presidential threshold tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi [bukti P-49]. 58. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka dengan menggunakan pendekatan alasan original intent, makna teks, dan sistematika pengaturan, alangkah lebih baik dan bijak apabila Mahkamah dapat mempertimbangkan ulang pandangannya dari yang semula menyatakan Pasal 222 UU Pemilu adalah open legal policy, menjadi closed legal policy dan menyatakan 28 keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan 6A ayat (5) UUD 1945. Sehingga, para Pemohon, khususnya Pemohon II, kembali mendapatkan haknya secara utuh sesuai dengan konstitusi dalam pencalonan Presiden dan wakil Presiden tanpa adanya embel-embel syarat ambang batas. C.2. Pasal 222 UU Pemilu Menjadikan Pemilu Dikontrol oleh Oligarki dan Penguasa Modal, Sehingga Bukan Merupakan Hasil Kehendak Kedaulatan Rakyat ataupun Pilihan Substantif Partai Politik sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 59. Bahwa keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945, serta negara Indonesia adalah negara hukum di mana arah bangsa ditentukan berdasarkan prinsip demokrasi, bukan berdasarkan prinsip kekuasaan (machstaat). Oleh karenanya telah melanggar hak konstitusional Pemohon I sebagai lembaga negara yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia, mengingat calon Presiden dan calon wakil Presiden terpilih dilantik setelah mendapatkan suara setidaknya 20% (dua puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. 60. Bahwa pertentangan itu nyata karena pemberlakuan ambang batas pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden menjadikan Pemilu mudah dikontrol oleh oligarki dan pemodal. Sehingga hasil Pemilu bukan merepresentasikan pilihan rakyat atau pilihan partai politik secara substansial, namun hanya pilihan segelintir elit politik yang dipengaruhi kepentingan bisnis oligarki. Para pemodal akan kembali terus menerus diuntungkan dan semakin memperkuat posisinya melalui keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu. 61. Bahwa prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan dengan sistem demokrasi, menghendaki pemerintah yang terpilih merepresentasikan dan mengedepankan kepentingan rakyat. Sebagai mana yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, yakni dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Namun, keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu juga telah menghilangkan probabilitas 29 bagi partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara mandiri, in casu Pemohon II yang merupakan partai politik peserta Pemilu tahun 2019, dan menjadi ruang munculnya fenomena hijacking democracy yang menempatkan pemodal sebagai pihak yang paling berdaulat di Indonesia, bukan lagi rakyat. 62. Bahwa keberadaan Pasal 222 UU Pemilu juga nyatanya telah melanggenggkan fenomena hijacking democracy tersebut. Sebagaimana terjadi pada beberapa tahun belakangan ini berbagai Undang-Undang kontroversial begitu mudahnya disusun dan disahkan oleh Presiden dan DPR, seperti perubahan Undang-Undang Mineral dan Batubara, perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Ibu Kota Negara adalah cermin nyata yang jika kita pandang secara objektif menggunakan pemikiran jernih dan hati nurani, merupakan regulasi yang sangat mencederai kedaulatan rakyat. Namun, ratusan juta rakyat Indonesia tidak dapat berbuat banyak dihadapan oligarki yang menjadi juru taktik sekaligus eksekutor aturan-aturan tersebut. Sehingga, Pemohon I sebagai lembaga negara perwakilan daerah dan Pemohon II sebagai partai politik yang mandiri serta berdikari dengan tujuan memperjuangkan demokrasi dan kedaulatan rakyat memiliki kewajiban untuk memperbaiki permasalahan ini. 63. Bahwa solusi atas permasalahan tersebut yakni tidak lain dan tidak bukan adalah dihapuskannya Pasal 222 UU Pemilu. Hal ini akan mempersulit para oligarki menancapkan kekuasaannya jika semakin banyak pihak yang berpeluang mencalonkan diri sebagai calon Presiden. Melemahnya peran oligarchs tersebut dalam kontestasi Pemilu berimplikasi pada menguatnya pelaksanaan pemerintahan yang benar-benar dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan oligarki. Dengan begitu, kedaulatan rakyat akan lebih berpeluang untuk berdiri tegak di Indonesia. 64. Selain itu, keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu juga bertentangan dengan prinsip negara hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh F. Julius Stahl ciri dari negara hukum adalah: a. government by law; b. separation of power; c. human rights protection; dan d. administrative court. 30 Dengan berlakunya Pasal 222 UU Pemilu berdampak pada pemerintahan yang kali ini berjalan tidak lagi berdasarkan hukum (government by law), melainkan berdasarkan kekuatan pemodal (government by capitalist). 65. Bahwa hal di atas terbukti dengan pengesahan undang-undang dalam beberapa tahun belakangan yang sangat obsesif terhadap pemberian fleksibilitas pada pemodal. Legislatif menjadi hanya seakan stempel dari pemerintah. Bahkan, ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Presiden memberikan pernyataan resmi yang condong menjamin pemodal, bukan menjamin rakyat. Hal itu sebagaimana dapat disimak dalam pidato Presiden yang menyatakan: “…Saya pastikan kepada para pelaku usaha dan investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan, sedang, dan akan berproses, tetap aman dan terjamin. Pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia…” https://bisnis.tempo.co/read/1533802/jokowi-saya-pastikan-pemerintah- menjamin-keamanan-investasi-di-indonesia/full&view=ok, diakses pada Senin, 21 Maret 2022, pukul 20:47 WIB. [bukti P-50] 66. Bahwa pun demikian Pasal 222 UU Pemilu sejatinya telah melanggar Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu atau sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. 67. Bahwa penghapusan ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu pun didukung oleh banyak pihak dari berbagai latar belakang, mulai dari negarawan, tokoh publik, pejabat negara, ASN, diaspora, masyarakat pemerhati demokrasi, LSM, organisasi masyarakat Islam, akademisi, bahkan mahasiswa. [bukti P- 35 sampai dengan bukti P-48] 68. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, telah jelas keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu melanggar hak konstitusi para Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. 31 C.3. Pasal 222 UU Pemilu Merubah Konsep Kandidasi Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditentukan Konstitusi sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. 69. Bahwa Pasal 222 UU Pemilu telah melanggar ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. Menurut para Pemohon, Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 memberikan hak konstitusional (constitutional right) kepada setiap partai politik peserta pemilihan umum untuk dapat mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, baik sendiri maupun bersama-sama dengan partai politik lain. Sepanjang menjadi peserta pemilihan umum, partai politik berhak mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. 70. Bahwa dengan berlakunya Pasal 222 UU Pemilu yang menentukan syarat minimal perolehan 20% (dua puluh persen) kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya agar dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, telah mengakibatkan Pemohon II kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. 71. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga pernah mengemukakan pendapatnya yang mengunci Pasal 6A ayat (2) untuk tidak dapat ditafsirkan lain, hal itu dapat dilihat dalam Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 halaman 121 sebagai berikut: “Bahwa frasa “partai politik atau gabungan partai politik”, dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara tegas bermakna bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politiklah yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, frasa dimaksud tidak memberi peluang adanya interpretasi lain, seperti menafsirkannya dengan kata-kata diusulkan oleh perseorangan (independen) apalagi pada saat pembicaraannya di MPR telah muncul wacana adanya Calon Presiden secara independen atau calon yang tidak diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tetapi tidak disetujui oleh MPR. Kehendak awal (original intent) dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 jelas menggambarkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik sajalah yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV “Kekuasaan Pemerintahan Negara” Jilid 1, halaman 165 – 360); 32 72. Bahwa pendapat Mahkamah diatas dengan jelas dan tegas menyatakan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak memberi peluan adanya interpretasi lain. Dengan begitu, apa yang terkandung dalam Pasal 222 UU Pemilu merupakan penafsiran lain, sehingga merubah esensi dari Pasal 6A ayat (2), dari ‘diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik’ menjadi ‘diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan kursi DPR 20% atau suara sah nasional sebanyak 25%. Sampai pada titik ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa keberlakuan Pasal 222 bertentangan dengan pendapat Mahkamah sebelumnya, dan bertentangan dengan original intent UUD 1945. 73. Bahwa Pemohon II juga ingin mengingatkan Mahkamah atas pendapatnya yang tertuang dalam Putusan Nomor 4/PUU-XI/2013, halaman 69 sebagai berikut: “Menimbang bahwa terhadap permohonan agar partai politik diartikan sebagai partai politik yang diusulkan oleh golongan rakyat, golongan buruh, golongan petani, golongan kaum miskin kota, golongan fungsional seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan Kongres Nasional Rakyat yang dihadiri oleh utusan-utusan golongan, menurut Mahkamah hal yang demikian tidak masuk akal dan tidak mungkin diatur secara teknis dalam sistem kepartaian. Keberadaan partai politik sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat sudah berlaku universal dan sudah menyediakan tempat terhadap golongan-golongan yang dimaksud oleh Pemohon. Oleh sebab itu seharusnya golongan- golongan tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri untuk bergabung ke dalam salah satu partai politik yang keberadaannya telah sah menurut Undang-Undang. Akan halnya pada saat ini golongan- golongan tersebut belum terwadahi kepentingannya dalam partai politik yang ada, maka golongan-golongan tersebut dapat membentuk partai politik sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;” 74. Bahwa dari pendapat Mahkamah di atas, terdapat 2 (dua) yang perlu untuk menjadi renungan kita bersama, yakni: a. Pada putusan tersebut, Mahkamah menolak argumentasi Pemohon untuk mengartikan Partai Politik dalam Pasal 6A ayat (2) sebagai partai yang diusulkan oleh golongan rakyat, golongan buruh, golongan petani, dsb. Seharusnya, logika yang sama juga diterapkan terhadap Pasal 222 UU Pemilu, di mana Makamah harus menolak penafsiran partai politik diikuti 33 dengan syarat ‘yang memperoleh kursi 20% di DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional’. b. Mahkamah mengarahkan pemohon dalam putusan a quo untuk membentuk partai politik baru agar dapat melaksanakan haknya untuk mengusungkan calon Presiden. Penting untuk kami tekankan, saat ini Pemohon II sudah menjadi partai politik dan sudah menjadi peserta pemilu. Namun sampai sejauh ini tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya untuk mengusung calon Presiden atau wakil Presiden sendiri akibat terganjal Pasal 222 UU Pemilu. Oleh sebab itu, jika Mahkamah konsisten dengan pendapatnya, seharusnya menyatakan dengan tegas bahwa Pasal 222 UU Pemilu adalah inkonstitusional. 75. Bahwa terhadap dalil di atas, bisa saja Presiden dan DPR menyatakan hak konstitusional Pemohon II tidak terlanggar dengan adanya Pasal 222 UU Pemilu, karena Pemohon II bisa melakukan koalisi dengan partai politik lain agar mencapai ambang batas yang dipersyaratkan. Tentu pemikiran tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Di mana frasa “partai politik atau gabungan partai politik” menggunakan konjungsi “ATAU”. Sehingga kedua subjek yang disebutkan, baik partai politik atau gabungan partai, memiliki hak yang sama untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu yang ‘memaksa’ Pemohon II untuk berkoalisi, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh, lagi-lagi Pasal 6A tersebut hanya mensyaratkan partai politik peserta pemilu, sebagaimana halnya Pemohon II, tanpa ada embel-embel syarat besaran kursi atau suara sebagaimana yang dimunculkan dalam Pasal 222 UU Pemilu. 76. Bahwa secara teoritis, suatu hak yang diberikan oleh konstitusi menjadi hak konstitusional (constitutional right) yang tidak boleh dihilangkan ataupun direduksi dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sebagaimana hierarki peraturan tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU PUU) [bukti P-23], yakni sebagai berikut: 34 Pasal 7 ayat (1) UU PUU Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu yang menghilangkan hak konstitusional Pemohon jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, sudah seharusnya Pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 77. Bahwa selama Pasal 222 UU Pemilu tetap terus berlaku dan mengikat, maka penghilangan hak konstitusional (constitutional right) bagi Pemohon II dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan terus berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan Presiden. Bahkan juga menghilangkan hak konstitusional partai politik lainnya. Apabila diletakkan dalam konteks Pemilu tahun 2024 mendatang, ketentuan presidential threshold dapat menghilangkan hak konstitusional (constitutional right) Pemohon II dan partai politik nonparlemen serta partai politik baru lainnya seperti Partai Ummat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora), Partai Buruh, dan partai lainnya untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. 78. Berdasarkan argumentasi di atas, jelas-jelas keberlakukan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UU Pemilu. C.4. Pasal 222 UU Pemilu Lebih Menutup Perubahan Aspirasi sebagaimana Esensi Pemilu Yang Periodik dan Dipilih Langsung oleh Rakyat sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 79. Bahwa Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan prinsip negara hukum, Presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan Pemilu yang periodik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 35 1945. Ketiga Pasal UUD 1945 di atas mengandung makna perubahan dimungkinkan sepanjang diinginkan oleh rakyat dan sesuai konstitusi. 80. Bahwa keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu yang mensyaratkan ambang batas pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden sebesar 20% perolehan kursi di DPR RI atau 25% suara sah nasional, apalagi berdasarkan hasil pemilu sebelumnya, sama saja mengekang aspirasi rakyat untuk tidak berubah selama 5 tahun. Mana mungkin syarat pencalonan Presiden tersusun dari hasil Pemilu 5 tahun sebelumnya. Tentu selama 5 tahun berjalannya pemerintah, terdapat perubahan aspirasi politik dari rakyat. Dan hal ini tidak terakomodir dengan hadirnya ketentuan Pasal 222 UU Pemilu. 81. Bahwa Pasal 222 lebih condong ke status quo yang tidak demokratis ketimbang kepada arus perubahan yang reformis. Pasal 222 lebih menguntungkan parpol lama—terlebih dengan syarat hasil pemilu 5 tahun sebelumnya, dan akibatnya akan cenderung mempertahankan kekuasaan lama dan menutup peluang perubahan (reformasi). Padahal kekuasaan yang cenderung bertahan lama tetap akan cenderung koruptif, dan karenanya membutuhkan pembaharuan. Karena itu, Pasal 222 harus dihilangkan untuk membuka ruang lebih lebar bagi arus perubahan sesuai dengan dinamika dan aspirasi rakyat pemilih, yang lebih sesuai dengan esensi pemilihan Presiden langsung oleh rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 6A UUD 1945, dan pemilu yang periodik sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 82. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 222 UU Pemilu dapat membuat Indonesia mengalami keadaan stuck atau macet. Apabila Pemilu Presiden tahun 2024 masih memberlakukan Pasal 222 UU Pemilu, maka bukan hanya para Pemohon yang kehilangan kesempatan untuk memilih calon Presiden dan calon Wakil Presiden, tetapi juga bisa jadi Pemilu Presiden tidak dapat dilaksanakan bila gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden mencapai jumlah kursi DPR 80,01% (delapan puluh koma nol satu persen) atau 75,01% (tujuh puluh lima koma nol satu persen) suara sah secara nasional. Sehingga, 36 hanya akan ada 1 (satu) pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang memenuhi syarat untuk mendaftar. 83. Bahwa UU Pemilu hanya mengantisipasi apabila salah satu dari 2 (dua) pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berhalangan tetap, sehingga pada akhirnya Pemilu Presiden dilaksanakan dengan mekanisme 1 (satu) pasangan calon Presiden dan calon wakil presiden melawan kotak kosong. Namun, UU Pemilu sama sekali tidak mengantisipasi apabila pendaftar hanya 1 (satu) pasangan calon akibat didukung oleh gabungan partai politik yang mencapai jumlah kursi DPR 80,01% (delapan puluh koma nol satu persen) atau 75,01% (tujuh puluh lima koma nol satu persen) suara sah secara nasional. 84. Bahwa apabila merujuk pada Pasal 229 ayat (2) huruf a dan b UU Pemilu yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 229 ayat (2) UU Pemilu: KPU menolak pendaftaran Pasangan Calon dalam hal: a. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; atau b. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon. Maka dapat dikatakan bahwa Pasal 222 UU Pemilu membuka peluang terjadinya stuck atau macet dalam sistem tata negara akibat dari konsolidasi gabungan partai politik yang mengusung 1 (satu) pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dan menutup kesempatan bagi partai politik lainnya untuk mengusung calon pilihan mereka. Dengan demikian, maka hilang hak untuk dapat memilih dalam Pemilu Presiden bagi ratusan juta rakyat Indonesia. 85. Bahwa hal tersebut juga dapat menjadi jalan keluar yang bisa dilakukan untuk melakukan penundaan Pemilu Presiden, sebagaimana wacana tersebut tengah digaungkan oleh sekelompok pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi. Dengan modal kesepakatan dan kongsi antar Partai Politik atau Gabungan partai Politik, sehingga terjadi pelanggaran konstitusi UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan 5 (lima tahun sekali, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 37 86. Bahwa sama halnya dengan Pemilu Presiden, Pasal 222 dan UU Pemilu pun tidak mengantisipasi apabila dalam Pemilu legislatif tahun 2024 nanti terdapat Partai Politik yang meraup atau memperoleh suara sebesar 75,01% (tujuh puluh lima koma nol satu persen) suara sah secara nasional, sebagaimana pernah terjadi pada Pemilu tahun 1997 dimana Partai Golongan Karya saat itu memperoleh suara sebesar 74,51% (tujuh puluh empat koma lima puluh satu persen) suara, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan memperoleh suara 22,43% (dua puluh dua koma empat puluh tiga persen) dan Partai Demokrasi Indonesia memperoleh 3,06% (tiga koma nol enam persen) suara. Lantas, bagaimana Pemilu Pilpres tahun 2029 mendatang dengan menggunakan basis Pemilu legislatif tahun 2024, yang mana hanya 1 (satu) partai politik yang dapat mencalonkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden? 87. Bahwa sangat jelas keberadaan Pasal 222 UU Pemilu tersebut membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara serta ketatanegaraan dengan memberi dan membuka kesempatan untuk menimbulkan persoalan tata negara yang sangat serius. 88. Berdasarkan argumentasi di atas, maka jelas terlihat bahwa keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. C.5. Pasal 222 UU Pemilu Melanggar Prinsip Electoral Justice sehingga Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 89. Bahwa keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu juga melanggar ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dimana penerapan presidential threshold tidak sejalan dengan prinsip keadilan pemilihan umum (electoral justice) yang mensyaratkan adanya kesamaan perlakuan di antara peserta pemilihan umum, sehingga telah melanggar hak konstitusi Pemohon II sebagai partai politik peserta Pemilu. 90. Bahwa keputusan pembentuk undang-undang yang memberlakukan Pasal 222 telah menghilangkan hak konstitusional (constitutional right) partai politik baru atau partai politik non-parlemen, in casu Pemohon II, yang berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memiliki kesempatan yang sama 38 dengan partai politik yang telah memiliki kursi di parlemen untuk mencalonkan/mengusung pasangan Presiden dan wakil Presiden. 91. Bahwa dalam pandangan Hamdan Zoelva, sistem ambang batas pencalonan Presiden atau presidential threshold tidak logis untuk diterapkan karena menghalangi partai politik yang tidak lolos parlemen untuk mencalonkan kader potensialnya maju dalam pemilihan Presiden. Bahkan partai yang telah lolos parlemen pun belum tentu dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. https://www.merdeka.com/peristiwa/hamdan-zoelva-nilai-presidential- threshold-hilangkan-hak-parpol.html [bukti P-24] diakses pada Rabu, 16 Maret 2022, pukul 12.08 WIB. 92. Bahwa selain itu, penerapan Pasal 222 UU Pemilu juga dapat menimbulkan efek negatif terhadap eksistensi partai politik non-parlemen, in casu Pemohon II, partai politik baru dan partai politik kecil yang diharuskan berebut kursi untuk bergabung dengan partai besar demi mencalonkan pasangan calon Presiden dan mendapatkan efek ekor jas (coattail effect) dari calon Presiden yang diusung. 93. Bahwa secara faktual, penerapan ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold) telah memberikan dampak buruk terhadap pembangunan demokrasi subtansial (substantive democracy), yang terbukti pada penyelenggaraan pemilihan Presiden tahun 2019 dimana menurut Bambang Widjojanto merupakan pemilihan umum terburuk sepanjang sejarah pemilihan di Indonesia pasca reformasi tahun 1998. https://nasional.kompas.com/read/2019/04/21/16380511/bambang- widjojanto-pengamat-sebut-pemilu-2019-terburuk-pasca-reformasi [bukti P- 25] diakses pada 16 Maret 2022, pukul 12.09 WIB WIB. 94. Bahwa dengan memberlakukan ketentuan presidential threshold, proses pencalonan menjadi sangat sulit dan berpotensi memunculkan praktik candidacy buying serta korupsi politik. Hal tersebut sebagaimana terjadi dalam pemilihan kepala daerah yang juga mengadopsi threshold, di mana menurut rilis Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak 2005 terdapat 300 (tiga ratus) kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. 39 https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/15133851/kpk-catat-300- kepala-daerah-jadi-tersangka-korupsi-sejak-pilkada-langsung [bukti P-26] diakses pada 16 Maret 2022, pukul 12.10 WIB. 95. Bahwa pada Pemilihan Presiden tahun 2009 lalu, terdapat fenomena pembelian kandidiasi (candidacy buying) yang dialami oleh Rizal Ramli sebagai dampak buruk dari eksistensi presidential threshold. Pada saat itu, Rizal Ramli ditawari oleh setidaknya 3 (tiga) partai politik yang telah memiliki kursi di DPR dan suara pada pemilihan Presiden sebelumnya untuk menjadi calon Presiden dengan mahar sejumlah Rp300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) untuk masing-masing partai politik, sehingga total yang harus dikeluarkan oleh Rizal Ramli untuk menjadi calon Presiden adalah Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus milyar rupiah). https://wartaekonomi.co.id/read356133/mau-jadi-Presiden-siap-siap-setor- ke-partai-di-atas-rp1-triliun [bukti P-27] diakses pada 16 Maret 2022, pukul 12.10 WIB. 96. Bahwa menanggapi fenomena pembelian kandidasi (candidacy buying) tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, menyatakan pada pokoknya “seharusnya keberlakuan president threshold dihapuskan atau nol persen, karena dalam praktiknya president threshold telah mengakibatkan terjadinya tindak korupsi sebagai akibat mahalnya biaya politik (politik transaksional)”. https://nasional.sindonews.com/read/624409/12/cegah-biaya-politik-tinggi- firli-bahuri-seharusnya-pt-bukan-20-tapi-0-1639123930 [bukti P-28] diakses pada 16 Maret 2022, pukul 12.11 WIB. 97. Bahwa pengalaman tersebut sejatinya dapat dijadikan pelajaran. Dengan adanya batasan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden telah membuka ruang bagi para oknum partai politik untuk memperjualbelikan kursi dan suaranya kepada para pemilik modal atau oligarki yang ingin mencalonkan diri atau mencalonkan orang lain sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Justru, eksistensi Pasal 222 UU Pemilu telah secara tidak langsung mendukung praktik candidacy buying tersebut. 40 98. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, jelas-jelas keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu telah melanggar hak konstitusional Pemohon II dan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. C.6. Pasal 222 UU Pemilu Menjadi Senjata Partai Politik Besar Untuk Menghilangkan Pesaing sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 99. Bahwa ketentuan presidential threshold telah mengabaikan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena telah mempersempit peluang munculnya tokoh-tokoh alternatif dalam kontestasi pemilihan Presiden, sebagaimana tugas dan kewajiban Pemohon I sebagai lembaga negara untuk memajukan putra-putri daerah serta Pemohon II sebagai partai politik dalam mengkader putra-putri terbaik bangsa. 100. Bahwa secara faktual, penerapan Pasal 222 UU Pemilu telah mengakibatkan jabatan Presiden hanya dapat diakses oleh para pemilik modal atau oligarki politik sehingga menurut penalaran hukum yang wajar berpotensi menghambat regenerasi pemimpin bangsa. Ketentuan ini merupakan upaya terselubung bahkan terang-terangan dari partai-partai besar yang ditunggangi oligarch untuk menghilangkan pesaing atau penantang dalam pemilihan Presiden. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat menghapus ketentuan atau syarat presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu. 101. Bahwa faktanya, pemberlakuan Pasal 222 UU Pemilu juga telah mengakibatkan adanya ketidakadilan dan diskriminasi dalam proses pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada tahun 2019, yakni terdapat partai politik yang pada Pemilu tahun 2014 tidak memiliki perwakilan di DPR, in casu Pemohon II tidak dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden mereka dikarenakan tidak memenuhi ambang batas. 102. Bahwa selain itu, pemberlakuan Pasal 222 UU Pemilu telah terbukti mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap putra-putri terbaik bangsa yang tinggal di daerah-daerah, yang mana menjadi tanggung jawab bagi Pemohon I untuk mengadvokasikan hak-hak bagi mereka. 41 103. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka jelas-jelas keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu telah melanggar hak konstitusional para Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. C.7. Pasal 222 UU Pemilu Menghilangkan Partisipasi Publik dan Hanya Mengakomodir Kepentingan Elit Politik sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 104. Bahwa Pasal 28J ayat (1) UU 1945 mewajibkan setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini juga berlaku bagi wakil rakyat yang duduk di kursi DPR RI, khususnya dalam melaksanakan tugas menyusun undang-undang. 105. Bahwa pembentuk undang-undang (lawmaker) dalam merumuskan dan menetapkan ketentuan ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold) sebanyak 20% (dua puluh persen) kursi atau 25% (dua puluh lima persen) suara berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya tidak didasarkan pada penghormatan atau pemenuhan hak rakyat untuk memilih (right to vote) atau mendapatkan sebanyak-banyak pilihan alternatif pasangan calon Presiden. 106. Bahwa seharusnya pembentuk undang-undang (lawmaker) dalam menetapkan presidential threshold tidak melalui mekanisme voting atau suara terbanyak, melainkan dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat (terutama yang kontra terhadap penerapan presidential threshold) dan secara proporsional mengakomodir suara minoritas dalam kelembagan parlemen. 107. Bahwa secara faktual, mekanisme voting atau suara terbanyak dalam pengesahan UU Pemilu direspon oleh 4 (empat) fraksi partai politik dengan aksi walk out, yakni fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Demokrat, dan fraksi Partai Amanat Nasional yang menginginkan ambang batas pengajuan kandidat Presiden menjadi 0 persen. https://nasional.kompas.com/read/2017/07/20/23582701/voting- pengesahan-ruu-pemilu-diwarnai-aksi-walk-out-empat-fraksi [bukti P-29] diakses pada 16 Maret 2022, pukul 12.23 WIB. 42 108. Bahwa dalam sistem demokrasi, setiap keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada legitimasi suara terbanyak tanpa mengindahkan penghormatan atau pemenuhan hak rakyat sebagai pemilih untuk mendapatkan pilihan kandidat pasangan Presiden dan wakil Presiden yang lebih banyak dan berkualitas. 109. Bahwa selanjutnya dalam menentukan angka ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold), pembentuk undang-undang lebih banyak mendasarkannya pada kepentingan politik (menghilangkan penantang dalam pemilihan Presiden) dan tidak dilandasi atau berbasis pada kepentingan pemilih serta pembangunan demokrasi subtansial. Oleh karenanya, Pasal 222 UU Pemilu tidak memiliki legitimasi politik yang kokoh dari seluruh perwakilan rakyat. 110. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, telah jelas keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. C.8. Pasal 222 UU Pemilu Menciptakan Polarisasi Masyarakat sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 111. Bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menghendaki setiap masyarakat untuk tunduk pada pembatasan yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka menghormati hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Namun, keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu menjadi trigger utama terlanggarnya kaidah konstitusional tersebut di masyarakat. Khususnya di tataran daerah yang menjadi tanggung jawab Pemohon I. 112. Bahwa penyelenggaraan pemilihan Presiden tahun 2014 dan tahun 2019 yang menghadirkan 2 (dua) pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden yang sama, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto, telah memberikan pelajaran berharga bagi para pembentuk kebijakan (policy maker) untuk mengeliminasi atau menghapus pemberlakuan ketentuan presidential threshold karena telah melahirkan kegaduhan politik atau polarisasi dukungan politik yang berlarut-larut dan mengancam rasa aman dan keutuhan masyarakat. 43 113. Bahwa dalam melaksanakan pemilihan umum, sudah seharusnya agar dapat didahulukan prinsip adab dan sopan santun serta tertib dan damai, bukan menjadi momok menakutkan bagi setiap pemilih dalam menyampaikan/menyalurkan aspirasi dan pilihan politiknya di muka umum. Alhasil, menciptakan politik identitas dan pendengung (buzzer) bayaran yang menyebarkan berita bohong (hoax), bahkan eksploitasi ujaran kebencian yang menjadikan masyarakat terpecah ke dalam 2 (dua) kelompok besar, mengikuti pasangan calon Presiden yang didukungnya [bukti P-30]. 114. Bahwa konsekuensi logis Pasal 222 UU Pemilu yang hanya menghadirkan 2 (dua) pasangan calon presiden telah terbukti menghadirkan politik identitas, sebaran berita bohong atau hoaks, dan eksploitasi ujaran kebencian yang menjadikan masyarakat terpecah ke dalam 2 (dua) kelompok besar, mengikuti pasangan calon Presiden yang didukungnya. 115. Bahwa akibat dari perpecahan dukungan politik tersebut nyatanya telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Seperti yang terjadi di Sampang- Madura pada tanggal 23 November 2018 dimana terjadi pembunuhan dengan senjata api yang ditenggarai berawal dari cekcok di media sosial hanya karena perbedaan pilihan calon Presiden. Contoh lain terjadi di Yogyakarta ketika pendukung salah satu calon Presiden, Prabowo Subianto, dipukuli dan ditembak dengan replika senjata api (airsoft gun) usai menghadiri kampanye terbuka pada tanggal 8 April 2019. Masih di Yogyakarta, pada tanggal 7 April 2019 terjadi penyerangan terhadap markas besar Front Pembela Islam saat konvoi kampanye pemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Ir. Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, oleh Ormas Tentara Langit Familia dan simpatisan PDIP. Kemudian di Temanggung-Jawa Tengah, juga terjadi bentrokan antara Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) dan organisasi laskar Partai Persatuan Pembangunan yang mendukung calon Presiden Prabowo Subianto dengan anggota massa PDIP. https://tirto.id/pilpres-2019-aksi-walk-out-bentrok-hingga-cekcok-berujung- maut-dmap [bukti P-31] diakses pada Rabu, 16 Maret 2022, Pukul 12.34 WIB. 116. Bahwa dalam skala yang lebih besar, perpecahan dukungan politik juga mengakibatkan terjadinya kerusuhan memilukan yang telah mencoreng demokrasi di Indonesia. Kerusuhan tersebut terjadi selama 3 (tiga) hari pada tanggal 21-23 Mei 2019 di Jakarta yang menelan korban jiwa berjumlah 893 44 (delapan ratus sembilan puluh tiga) orang, 9 (sembilan) diantaranya meninggal dunia. https://tirto.id/cerita-data-korban-demo-21-23-mei-terbanyak-di-tanah- abang-edeC [bukti P-32] diakses pada Rabu, 16 Maret 2022, Pukul 12.34 WIB. 117. Bahwa penerapan presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mensyaratkan pembatasan hak asasi manusia diberlakukan “dengan maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 118. Bahwa para Pemohon berpendapat pembatasan hak asasi manusia dalam Pasal 222 UU Pemilu tersebut tidak didasarkan pada alasan yang rasional- konstitusional dan moralitas konstitusi (rules of constitutional morality). Justru sebaliknya, penerapan ambang batas pencalonan Presiden telah menyebabkan ekses-ekses negatif bagi demokrasi Indonesia, seperti candidacy buying, penyingkiran pesaing di tahap awal sebelum pemilihan, dan percukongan politik yang telah menyebabkan demokrasi Indonesia menjadi demokrasi kriminal yakni menjadikan uang sebagai landasan untuk memilih pemimpin. 119. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga/pengawal demokrasi (the guardian of democracy) memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan dengan damai tanpa adanya intimidasi atau ketakutan, sehingga warga negara mendapatkan pemimpin terbaik untuk memimpin bangsa Indonesia yang besar dan majemuk ini. Oleh karena itu, dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menghapus atau membatalkan keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu. C.9. Pasal 222 UU Pemilu Tidak Berkorelasi Pada Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia sehinga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 120. Bahwa Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan 45 Indonesia. Hal ini merupakan salah satu dari amanat reformasi yang berupaya memperkuat sistem pemerintahan presidensil. Namun, amanat ini menjadi terderogasi akibat ketentuan Pasal 222 UU Pemilu yang memaksa calon Presiden dan Wakil Presiden, harus diusulkan oleh dukungan partai atau koalisi partai politik demi memenuhi syarat ambang batas, yang bisa mereduksi inti sistem presidensial. Yaitu, mengedepankan pula kualitas kandidat, agar hadir Presiden yang bukan hanya didukung oleh besaran kursi atau suara parpol, tetapi juga mempunyai kualitas kepemimpinan yang terbaik. 121. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 menyatakan “pemberlakuan/penerapan presidential threshold bersesuaian dengan penguatan sistem Presidensial”, yang menurut para Pemohon secara konseptual maupun faktual justru tidak tepat karena dengan porsi dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang besar tidak selalu mutatis mutandis menjadikan pasangan calon tersebut dapat memenangi pemilihan Presiden. 122. Bahwa secara a contrario, penghapusan Pasal 222 UU Pemilu justru akan mendorong partai politik untuk mengajukan calon-calon terbaiknya karena jika tidak, maka calon tersebut akan dikalahkan oleh calon-calon alternatif yang muncul secara lebih genuine dan memiliki kapasitas. Kontestasi pemilihan Presiden akan menjadi lebih terbuka dan transparan yang mendorong partai politik memunculkan calon terbaik untuk dapat merebut sebanyak-banyak hati pemilih. 123. Bahwa selanjutnya, dukungan minoritas di parlemen untuk Presiden juga tidak selalu berujung atau ditafsirkan melemahkan posisi Presiden. Bahkan, jika berkaca ke pemilihan Presiden tahun 2004 dimana penerapan ambang pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden batas hanya 3% (tiga persen) kursi di DPR atau 5% (lima persen) suara sah nasional, juga tidak menunjukkan adanya hambatan jalannya pemerintahan presidensial yang saat itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla. Sekali lagi hal ini menunjukkan, penerapan ambang batas pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki korelasi terhadap penguatan sistem presidensial. 46 124. Bahwa sebagaimana sama-sama kita ketahui, dalam sistem presidensil, koalisi tidak hanya terjadi pada saat menjelang Pemilu. Melainkan juga terjadi pada saat pemerintahan yang terpilih sedang melaksanakan jabatannya. Dengan demikian, secara alamiah dukungan parlemen terhadap eksekutif akan berangsur-angsur tumbuh. Sehingga tidak ada korelasi antara keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu dengan penguatan sistem presidensil di Indonesia. Hal itu dapat kita lihat pada pengalaman Pemilihan Presiden Tahun 2014, dimana Pasangan Calon Ir. Joko Widodo – Jusuf Kalla hanya mendapat dukungan dari 34.46% kursi di DPR RI, kalah dari pesaingnya yakni Prabowo – Hatta dengan diusung 51.9% kursi DPR RI. Namun, begitu Ir. Joko Widodo – Jusuf Kalla terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, terbentuk koalisi pasca pemilu yang menghasilkan dukungan parlemen jauh lebih besar, menjadi 69% kursi di DPR. 125. Bahkan dalam Pemilu Presiden tahun 2019 yang kembali mempertemukan 2 (dua) kandidat Calon Presiden yang sama, yakni Ir. Joko Widodo – Ma’ruf Amin berhadapan dengan Prabowo – Sandi, koalisi pasca Pemilu kembali terulang dan jauh lebih ekstrem, di mana kubu Prabowo – Sandi sebagai peserta yang kalah dalam Pemilu, akhirnya bergabung dan berkoalisi dengan pemerintah terpilih (Ir. Joko Widodo – Ma’ruf Amin), sehingga saat ini komposisi dukungan parlemen terhadap pemerintah mencapai 82% dukungan parlemen. Hal ini semakin membuktikan bahwa penghapusan Pasal 222 UU Pemilu tidak akan mengancam sistem presidensial, karena faktanya koalisi pemerintahan bukan hanya bisa terjadi sebelum pemilihan Presiden, tetapi setelah adanya Presiden terpilih. 126. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan, mayoritas negara-negara yang menganut sistem Presidensial dengan sistem multipartai tidak menerapkan sistem ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold), yang daftar negara-negaranya sebagai berikut: No. Negara Penjelasan Sistem Partai 1. Peru Tidak mengenal adanya presidential threshold atau ambang batas minimal untuk maju menjadi seorang Presiden di Peru. Berdasarkan Pasal 111 Multipartai dengan 10 Partai Politik yang berada di dalam parlemen 47 Konstitusi Peru, Presiden dan wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dengan persentase melebihi 50% + 1. Apabila kurang, maka akan dilaksanakan putaran kedua dengan 2 calon Presiden dan Wakil Presiden. Sebelumnya pada pemilihan Presiden tahun 2016, terdapat 8 calon pasang untuk memperebutkan kursi kekuasaan eksekutif di negara tersebut. dan 20 Partai Politik yang berada di luar parlemen. 2. Brazil Dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden di Brazil, negara tersebut tidak mengakui keberadaan sistem presidential threshold. Hal ini diatur dalam Konstitusi Brazil Bab V Pasal 17 tentang Partai Politik dimana diberikan kewenangan secara penuh kepada partai politik untuk mengatur dirinya sendiri dan diberikan kebebasan untuk mengajukan calonnya di pemerintahan, mulai dari tingkat nasional (pemilihan Presiden) sampai dengan tingkat distrik/kota (walikota). Sehingga, pada tahun 2018, terdapat 13 pasangangan calon Presiden dan calon wakil Presiden yang pada akhirnya dilaksanakan 2 putaran dan dimenangkan oleh Jair Bolsonaro. Multipartai dengan 24 Partai Politik yang berada di dalam parlemen (majelis rendah dan majelis tinggi) dan 9 Partai Politik yang berada di luar parlemen. 3. Meksiko Dalam pemilihan Presiden, Meksiko tidak mengenal ambang batas pencalonan Presiden. Bahkan, jalur independen pun terbuka lebar bagi siapapun yang ingin maju pada ajang kontestasi politik terbesar di Meksiko tersebut. Selama bakal calon memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Konstitusi dan Undang-Undang terkait di Meksiko, Multipartai dengan 7 Partai Politik yang berada di dalam parlemen. 48 seperti batas umur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun, warga negara Meksiko, dan setidaknya menetap di Meksiko 1 (satu) tahun sebelum masa pemilihan Presiden dilaksanakan. Dalam pemilihan Presiden Meksiko tahun 2018, terdapat 4 (empat) orang calon Presiden yang bertarung pada ajang politik tersebut, di mana salah satu diantaranya maju melalui jalur independen yaitu Margarita Zavala. 4. Uruguay Uruguay adalah Negara Kesatuan Republik Demokrasi Perwakilan dengan sistem presidensial. Sistem pemilihan Presiden Uruguay dilakukan tanpa menggunakan ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold). Setiap partai politik diwajibkan untuk mengajukan kandidat presidennya masing-masing dan pemenangnya ditentukan dengan sistem 2 (dua) ronde. Pada pemilihan Presiden tahun 2019, terdapat 11 (sebelas) partai politik yang mencalonkan 11 (sebelas) kandidat Presiden masing-masing. Multipartai dengan 6 Partai Politik yang berada di dalam parlemen (majelis rendah dan majelis tinggi) dan 10 Partai Politik yang berada di luar parlemen. 5. Kolombia Pemerintah Kolombia menggunakan sistem Presidensial dan demokrasi perwakilan berdasarkan Konstitusi Kolombia tahun 1991. Pemilihan dilakukan secara langsung tanpa menggunakan presidential threshold dan pemenangnya ditentukan dalam 2 (dua) ronde. Multipartai dengan 20 Partai Politik dan seluruhnya berada di dalam parlemen (majelis rendah dan majelis tinggi). 6. Masih banyak lagi negara yang menganut sistem Kesemuanya tidak mengakui presidential threshold. 49 Presidensial tanpa presidential threshold, seperti Afganistan, Zambia, Shieraa Leone, Ghana, Nigeria, Kolombia, Ekuador, Chili. 127. Bahwa lebih spesifik, Uruguay dapat diambil menjadi contoh negara dengan sistem presidensial, multipartai, dan desain kepemiluan yang dekat dengan Indonesia. Desain pemilu Uruguay dilakukan secara serentak, Presiden dan Wakil Presiden juga dipilih dalam 1 (satu) pasang, dimana threshold keterpilihan Presiden apabila meraih lebih dari 50% (lima puluh persen) suara, jika tidak maka akan diadakan putaran kedua. Pemilhan umum di Uruguay diselenggarakan oleh badan independen berupa Mahkamah Pemilu yang terdiri dari 9 anggota dan menjabat selama 5 (lima) tahun. Terkait dengan kandidasi Presiden, setiap partai politik di Uruguay diwajibkan mengusung pasangan calon. Saat ini, Urugay menempati peringkat 15 (lima belas) dari 167 (seratus enam puluh tujuh) negara indeks demokrasi dunia, di mana terklasifikasi sebagai demokrasi penuh. Berbeda dengan Indonesia yang menempati urutan ke 64 (enam puluh empat) dengan klasifikasi demokrasi tidak sempurna. 128. Bahwa menurut peneliti politik terkemuka di tanah air, Burhanuddin Muhtadi, bahwa penerapan presidential threshold tidak lazim digunakan di negara yang menganut sistem presidensial. Apalagi dengan syarat calon Presiden harus memenuhi 20% (dua puluh persen) kursi di parlemen atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional bagi partai maupun gabungan partai pengusungnya. Persyaratan tersebut dinilai aneh karena bersifat pembatasan orang untuk maju sebagai calon Presiden. Padahal, konstitusi tidak membatasinya. Bahkan di Amerika Serikat, calon independen pun bisa maju sebagai calon Presiden. Perlu digarisbawahi, di negara lain presidential 50 threshold bertujuan sebagai syarat untuk menang setelah pemilihan Presiden berlangsung. [bukti P-33] 129. Bahwa hal demikian terjadi karena presidential threshold yang dirumuskan dalam Pasal 222 UU Pemilu digunakan sebagai tolak ukur bagi warga negara, apakah yang bersangkutan layak atau tidak untuk menjadi kandidat atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Padahal prinsipnya, dengan mengutip pendapat J. Mark Payne, dkk dalam bukunya yang berjudul “Democracies In Development: Politics And Reform In Latin America”, presidential threshold dimaknai sebagai “Jika orang berbicara tentang pemilihan umum terkait presidential threshold itu, maka yang dimaksudkan adalah syarat seorang calon Presiden untuk terpilih menjadi Presiden”. 130. Bahwa tidak seperti syarat pencalonan di Indonesia, di negara-negara Eropa, nominasi seseorang yang hendak mencalonkan diri sebagai Presiden cenderung lebih terbuka. Sehingga, tidak sedikit warga negara yang berpeluang menjadi Presiden, setidak-tidaknya terdaftar sebagai calon. Tanpa mengurangi hak pencalonan Presiden, sistem pemilihan langsung di negara-negara lain dilaksanakan melalui 2 (dua) putaran. Dikutip dari angka 9 halaman 3 “Report on Thresholds and Other Features of Electoral Systems which Bar Parties from Access to Parliament (II)” yang disusun oleh European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), dapat diperoleh makna bahwa para calon akan melalui primary election yang merupakan tahapan awal pemilihan guna menyaring para calon yang berhak melaju ke putaran pemilihan berikutnya. 131. Bahwa dalam praktiknya, tahapan pemilihan sebanyak 2 (dua) kali guna mengakomodir hak warga negara dan partai politik yang ingin mencalonkan kandidat sebagai Presiden, diterapkan di Amerika Serikat tanpa menerapkan ambang batas. Alhasil, partai-partai—yang tidak sebesar Democrats dan Republicans—dapat mendorong calonnya tanpa akumulasi suara dan tidak bergantung pada suara partai lain. Diterangkan oleh Ken Kollman, peneliti University of Michigan, dalam bukunya “The American Political System (Second Core Edition, 2014 Election Update)” bahwa: “In a typical presidential election, numerous political parties other than the Democrats and Republicans are listed on the ballot. (This is also true in elections for Congress or state-level offices.) In 2012 and then again 51 in the 2014 congressional elections, for instance, it was common to see candidates representing the Greens, the Libertarians, or the Independent Party.” Dalam terjemahan bebas: “Dalam pemilihan Presiden, begitu banyak partai politik selain Democrats dan Republican dicatatkan pada surat suara. (Hal ini juga berlaku dalam pemilihan untuk Kongres atau kantor tingkat negara bagian.) Pada tahun 2012 dan kemudian dalam pemilihan kongres 2014, misalnya, adalah hal yang lazim mendapati kandidat yang mewakili the Greens, the Libertarians, or the Independent.” Dari keterangan tersebut, dapat dimaknai bahwa banyaknya partai politik yang dapat mengusung calon Presiden, secara tidak langsung membuka kesempatan yang luas bagi warga Amerika untuk menentukan calon terbaik. Kemudian pada saat bersamaan, pemilihan umum akan terselenggara secara lebih kompetitif karena diikuti oleh berbagai calon Presiden. 132. Bahwa hal di atas simultan dengan persyaratan yang relatif ringan dan berlaku di Amerika Serikat (AS). Berdasarkan U.S. Constitutional Requirements for Presidential Candidates yang diakses dari tautan resmi pemilihan umum AS (https://www.usa.gov/election), syarat untuk menjadi calon Presiden, yaitu: a) Lahir di AS dan masih menjadi warga negara Amerika Serikat (be a natural-born citizen of the United States); b) minimal berusia 35 (tiga puluh lima) tahun (be at least 35 years old); dan c) telah menetap di AS selama 14 (empat belas) tahun (have been a resident of the United States for 14 years). 133. Bahwa setiap warga AS yang memenuhi syarat-syarat di atas selanjutnya wajib menyediakan paling sedikit USD 5.000 untuk keperluan kampanye dan wajib mendaftarkan dirinya ke Federal Election Commission (selanjutnya disebut FEC) semacam KPU di Indonesia. Pendaftaran tersebut termasuk menunjuk panitia kampanye untuk mengumpulkan dan membelanjakan dana kampanye. 134. Bahwa menurut Christcisco Komari - Activist Democracy City Council tahun 2002 dan 2008 dalam Permohonan ini memaparkan data dalam artikelnya bahwa pada pemilihan Presiden AS tahun 2020, sebanyak 1.212 (seribu dua ratus dua belas) calon terdaftar di FEC. Dari total keseluruhan calon tersebut, dalam waktu 8 (delapan) bulan hingga 12 (dua belas) bulan kampanye hingga 52 mendekati kira-kira 1 (satu) bulan sebelum hari pemilihan umum (general election), pada akhirnya hanya akan tersisa 4 (empat) pasangan, 3 (tiga) pasangan atau bahkan cuma 2 (dua) pasangan. [bukti P-34] Menyusutnya jumlah calon yang ribuan itu, kata Chris disebabkan etika politik para kandidat yang akan mundur dengan sendirinya apabila elektabilitas calon tersebut telah ketinggalan jauh dari kandidat lainnya; 135. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak cukup kuat alasan untuk membatasi hak warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden dengan berdasarkan Pasal 222 UU Pemilu sebab ambang batas seharusnya diterapkan pada persentase suara untuk menjadi Presiden, bukan menjadi calon Presiden. AS menerapkan persyaratan yang begitu ringan terkait pencalonan Presiden yang pada dasarnya mengundang warga negara terbaiknya untuk berlomba-lomba menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara. 136. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka dengan jelas dapat disimpulkan bahwa keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. C.10. Pasal 222 UU Pemilu Berpotensi Menutup Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 137. Bahwa penerapan presidential threshold berpotensi menutup ruang dilaksanakannya putaran kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. Hal ini terbukti pada penyelenggaraan pemilihan Presiden tahun 2014 dan tahun 2019 dimana hanya menghadirkan 2 (dua) pasangan calon Presiden yang sama, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto. 138. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 secara implisit menghendaki munculnya beberapa pasangan calon dalam pemilihan Presiden, yang tidak mungkin dilaksanakan dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014. 139. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 justru memberikan basis konstitusi (constitutional basis) terhadap munculnya calon 53 Presiden lebih dari dua pasangan calon, sehingga presidential threshold jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. 140. Bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV-2017, Hakim Konstitusi Saldi Isra, menyatakan pada pokoknya “rezim ambang batas pencalonan Presiden mengakibatkan masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta Pemilihan Umum”, yang selengkapnya sebagai berikut: [Halaman 145 … Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, penggunaan ambang batas untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden potensial mengamputasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan. Disadari atau tidak, dengan rezim Presidential threshold, masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta Pemilu. Dengan membuka kesempatan kepada semua partai politik peserta Pemilu mengajukan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden), masyarakat dapat melihat ketersediaan calon pemimpin bagi masa depan. Selain itu, masyarakat juga disediakan pilihan yang beragam untuk calon pemimpin tertinggi di jajaran eksekutif. Yang tidak kalah pentingnya, melihat situasi terakhir terutama pasca Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden 2014), menghapus ambang batas maka calon Presiden (dan Wakil Presiden) berpotensi lebih banyak dibanding Pemilu 2014. Dengan jumlah calon yang lebih banyak dan beragam, pembelahan dan ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat dapat dikurangi dengan tersedianya banyak pilihan dalam Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) 2019. Di atas itu semua, penyelenggaraan Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) serentak dengan Pemilu DPR, pembentuk undang-undang telah kehilangan dasar argumentasi konstitusional untuk terus mempertahankan rezim ambang batas (Presidential threshold) yang telah dipraktikkan sejak Pemilu 2004]. 141. Selanjutnya, dalam putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV-2017, Hakim Konstitusi Suhartoyo juga mengkonfirmasi bahwa “mempertahankan ambang batas (presidential threshold) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem Presidensial”, selengkapnya sebagai berikut: [Halaman 141 … Dalam sistem Presidensial, melalui Pemilu langsung, mandat rakyat diberikan secara terpisah masing-masing kepada pemegang kekuasaan legislatif dan kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Karena sama-sama berasal dari pemilihan langsung, mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan legislatif belum tentu sama, bahkan sejumlah fakta empiris membuktikan acapkali 54 berbeda, dengan mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan eksekutif. Menggunakan hasil Pemilu legislatif guna mengisi posisi pemegang kekuasaan eksekutif merupakan logika dalam pengisian posisi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem parlementer. Artinya, dengan logika sistem pemerintahan, mempertahankan ambang batas (Presidential threshold) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem Presidensial. Padahal, salah satu gagasan sentral di balik perubahan UUD 1945 adalah untuk memurnikan (purifikasi) sistem pemerintahan Presidensial Indonesia. Pertanyaan elementer yang niscaya diajukan: mengapa ambang batas pengajuan calon Presiden (dan Wakil Presiden) dipertahankan ketika keberadaannya menyimpang dari logika sistem Presidensial? Bahkan, studi komparasi menunjukkan, misalnya Amerika Serikat, negara yang selalu menjadi rujukan utama praktik sistem pemerintahan Presidensial sama sekali tidak mengenal aturan ambang batas dalam pengusulan calon Presiden (dan Wakil Presiden)]”. 142. Bahwa sejalan dengan dalil Permohonan Pemohon, Jimly Asshiddiqie pernah memberikan pernyataannya agar ambang batas pencalonan Presiden 20% (dua puluh persen) kursi atau 25% (dua puluh lima persen) suara berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya dihapuskan, sehingga mendorong munculnya lebih dari 2 (dua) kandidat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/04/22/pqd2by377-jimly- sebaiknya-ambang-batas-presiden-20-persen-dihapus [vide bukti P-35] diakses pada Rabu, 16 Maret 2022, pukul 14.22 WIB. 143. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka telah jelas keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. D. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 55 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-50 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Petikan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3/DPD RI/I/2019-2020 tanggal 1 Oktober 2019; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aa La Nyalla Mahmud Mattalitti; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nono Sampono; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr. H. Mahyudin ST, MM; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sultan Baktiar Najamudin; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Nomor 4 bertanggal 5 Nopember 1998 yang dibuat oleh Anasrul Jambi, S.H., Notaris di Jakarta; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2019-2024; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Prof. Yusril Ihza Mahendra; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Afriansyah Noor; 11. Bukti P-11 : Salinan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 12. Bukti P-12 : Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 13. Bukti P-13 : Salinan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020; 56 14. Bukti P-14 : Salinan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 15. Bukti P-14a : Salinan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; 16. Bukti P-15 : Salinan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang terakhir kali dirubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 17. Bukti P-16 : Salinan Risalah Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ke-8 Masa Sidang III Tahun Sidang 2021- 2022 Nomor RISALAHDPD/SIPUR/II/2022 tanggal 18 Februari 2022; 18. Bukti P-16a : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 45/DPD RI/III/2021-2022 tentang Pengajuan Uji Materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 19. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2019-2024; 20. Bukti P-18 : Fotokopi Akta Nomor 40 bertanggal 29 Januari 2020 yang dibuat oleh Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta; 21. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang; 22. Bukti P-20 : Salinan berita daring Detik.com yang berjudul “2 Tahun Lagi Coblosan, Ini Rencana Tahapan Pemilu 2024” yang dimuat tanggal 14 Februari 2022; 23. Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1- KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 2019; 24. Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta 57 Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 31 Agustus 2019; 25. Bukti P-23 : Salinan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Perundang-Undangan; 26. Bukti P-24 : Salinan berita daring Merdeka.com yang berjudul “Hamdan Zoelva Nilai Presidential threshold Hilangkan Hak Parpol” yang dimuat tanggal 5 Agustus 2019 oleh Reporter Hari Ariyanti; 27. Bukti P-25 : Salinan berita daring Kompas.com berjudul “Bambang Widjojanto: Pengamat Sebut Pemilu 2019 Terburuk Pasca- reformasi” yang dimuat tanggal 21 April 2019 oleh Penulis Abba Gabrillin dan Editor Krisiandi; 28. Bukti P-26 : Salinan berita daring Kompas.com berjudul “KPK Catat 300 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi Sejak Pilkada Langsung” yang dimuat tanggal 7 Agustus 2020 oleh Penulis Ardito Ramadhan dan Editor Bayu Galih; 29. Bukti P-27 : Salinan berita daring Wartaekonomi.co berjudul “Mau Jadi Presiden? Siap-siap Setor ke Partai di atas Rp1 Triliun” yang dimuat tanggal 20 Agustus 2021 oleh Penulis Redaksi WE Online dan Editor Ferry Hidayat; 30. Bukti P-28 : Salinan berita daring Sindonews.com berjudul “Cegah Biaya Politik Tinggi, Firli Bahuri: Seharusnya PT Bukan 20%, Tapi 0%” yang dimuat tanggal 10 Desember 2021 oleh Carlos Roy Fajarta; 31. Bukti P-29 : Salinan berita daring Kompas.com berjudul “Voting Pengesahan RUU Pemilu Diwarnai Aksi ‘Walk Out’ Empat Fraksi” yang dimuat tanggal 27 Juli 2017 Penulis Estu Suryowati, Rakhmat Nur Hakim, dan Editor Bayu Galih; 32. Bukti P-30 : Video berdurasi 1 menit 49 detik yang menampilkan sekelompok pendengung (buzzer) yang sedang berkumpul; 33. Bukti P-31 : Salinan berita daring Tirto.id berjudul “Pilpres 2019: Aksi Walk Out, bentrok, hingga Cekcok Berujung Maut” yang dimuat tanggal 15 April 2019 oleh Dieqy Hasbi Widhana; 34. Bukti P-32 : Salinan berita daring Tirto.id berjudul “CERITA DATA: Korban Demo 21-23 Mei Terbanyak di Tanah Abang” yang dimuat tanggal 28 Juni 2019 oleh Dieqy Hasbi Widhana; 35. Bukti P-33 : Salinan berita daring Kabar 24 berjudul “Burhanuddin Muhtadi: Presidential Threshold Aneh dan Tak Lazim di 58 Negara Lain” yang dimuat tanggal 5 Januari 2022 oleh John Andhi Oktaveri; 36. Bukti P-34 : Salinan berita daring berjudul “Dear Hakim MK, Indonesia Mau Mencari Contoh Perbandingan Negara Mana Lagi?” yang dimuat tanggal 7 Februari 2022 oleh Chris Komari; 37. Bukti P-35 : Salinan berita daring Republika.co.id berjudul “Jimly: Sebaiknya ambang batas Presiden 20 persen dihapus” yang dimuat tanggal 22 April 2019 oleh Umar Mukhtar dan Teguh Firmansyah; 38. Bukti P-36 : Salinan berita daring Viva.co.id berjudul “Dukung Refly Gugat PT 20 Persen, Fadli: Semangatnya Bukan Mempersulit” yang dimuat tanggal 9 Desember 2021 oleh Hardani Triyoga; 39. Bukti P-37 : Salinan berita daring Detik.com berjudul “Demi Demokrasi Sehat, Presidential Threshold Diminta Dihapus” yang dimuat tanggal 30 November 2021 oleh Dony Indra Ramadhan; 40. Bukti P-38 : Salinan berita daring DetikNews berjudul “Muhammadiyah Tidak Setuju Ada Presidential Threshold” yang dimuat tanggal 12 Juni 2017 oleh Muhammaf Taufiqqurahman; 41. Bukti P-39 : Salinan berita daring GenPi.co berjudul “Hendri Satrio Dukung Refly Harun, Hapus Presidential Threshold!” yang dimuat tanggal 9 Desember 2021 oleh Yasserina Rawie dan Panji; 42. Bukti P-40 : Salinan berita daring JPNN.com berjudul “Pakar Politik Sebut Ambang Batas Pencalonan Presiden Ancam Persatuan Nasional” yang dimuat tanggal 14 November 2021; 43. Bukti P-41 : Salinan berita daring Republika.co.id berjudul “Presidential Threshold Mengebiri Daulat Rakyat” yang dimuat tanggal 29 Mei 2021 oleh Joko Sadewo; 44. Bukti P-42 : Salinan berita daring Merdeka.com berjudul “Hamdan Zoelva Nilai Presidential Threshold Hilangkan Hak Parpol” yang dimuat tanggal 5 Agustus 2019 oleh Hari Ariyanti; 45. Bukti P-43 : Salinan berita daring Merdeka.com berjudul “Syarief Hasan: Penghapusan Presidential Threshold Meningkatkan Kualitas Demokrasi” yang dimuat tanggal 28 Oktober 2021 oleh Iqbal Fadil; 46. Bukti P-44 : Salinan berita daring RMOL.id berjudul “PT 20 Persen Tidak Diatur di UUD 1945, Feri Amsari: Tentu MK Sangat Berwenang Menghapusnya Dari UU Pemilu” yang dimuat tanggal 21 Januari 2021 oleh Ahmad Satriyo; 47. Bukti P-45 : Salinan berita daring Gatra.com berjudul “Pasal 222 Soal Presidential Threshold Dinilai Picu Kartel Politik” yang dimuat tanggal 20 September 2018; 59 48. Bukti P-46 : Salinan berita daring Liputan6.com berjudul “Ahli Tata Negara Ungkap Alasan Ambang Batas 20 Persen Langgar UU” yang dimuat tanggal 22 Juli 2017; 49. Bukti P-47 : Salinan berita daring RMOL.id berjudul “Dukung Rizal Ramli Hapus Presidential Threshold, Margarito Kamis: Angk 20 Persen Itu Akal-Akalan” yang dimuat tanggal 6 September 2020 oleh Ahmad Satryo; 50. Bukti P-48 : Salinan berita daring Liputan6.com berjudul “Perludem Sebut Ambang Batas 20 Persen Hambat Capres Alternatif” yang dimuat tanggal 15 Oktober 2021 oleh Nila Chrisna Yulika; 51. Bukti P-49 : Salinan Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 – Buku V tentang Pemilihan Umum; 52. Bukti P-50 : Salinan berita daring Tempo.Co berjudul “Jokowi: Saya Pastikan Pemerintah Menjamin Keamanan Investasi di Indonesia” yang dimuat tanggal 29 November 2021 oleh Caesar Akbar dan Ali Akhmad Noor Hidayat. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. 60 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau 61 kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 222 UU 7/2017, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 222 UU 7/2017: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” 2. Bahwa Pemohon I adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang merupakan lembaga negara dan dalam hal ini diwakili oleh: a. AA Lanyalla Mahmud Mattalitti selaku Ketua DPD RI; b. Dr. Nono Sampono, M.Si. selaku Wakil Ketua DPD RI; c. Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M. selaku Wakil Ketua DPD RI; dan d. Sultan Baktiar Najamudin selaku Wakil Ketua DPD RI; Bertindak untuk dan atas nama DPD RI selaku pimpinan berdasarkan Petikan Keputusan DPD RI Nomor: 3/DPDRI/I/2019-2020 tanggal 1 Oktober 2019 serta 62 sesuai dengan hasil Sidang Paripurna DPD RI ke-8 Masa Sidang III Tahun 2021- 2022 tanggal 18 Februari 2022 dengan agenda acara Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan, Pengesahan Keputusan DPD RI, dan Pidato Penutupan pada Masa Akhir Masa Sidang III Tahun 2021-2022 yang memutuskan DPD RI secara kelembagaan menyetujui dan menyepakati secara musyawarah mufakat untuk melakukan uji materi Pasal 222 UU Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi; 3. Bahwa Pemohon II adalah badan hukum, yakni Partai Bulan Bintang yang merupakan partai politik peserta pemilu serentak tahun 2019 yang berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Ketetapan Muktamar V Partai Bulan Bintang Nomor: 06/TAP/Muktamar V/2019 dan Akta Nomor 40 tanggal 29 Januari 2020 dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. sebagai Ketua Umum dan Afriansyah Noor, M.Si. sebagai Sekretaris Jenderal; 4. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa menurut Pemohon I, keberlakuan Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur tentang ketentuan presidential threshold 20% (dua puluh persen) kursi di DPR RI atau 25% suara sah nasional telah menderogasi dan menghalangi hak serta kewajiban Pemohon I untuk memajukan dan memperjuangkan kesetaraan bagi putra-putri daerah dalam mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kehadiran presidential threshold tersebut menurut Pemohon I, hanya memberikan akses khusus kepada para elit politik yang memiliki kekuatan tanpa menimbang dengan matang kualitas dan kapabilitas serta keahlian setiap individu. Padahal, begitu banyak putra- putri daerah yang hebat dan mampu serta sangat layak untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Oleh sebab itu, keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu secara nyata telah merugikan hak konstitusional Pemohon I sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (3) UUD 1945; 63 b. Bahwa menurut Pemohon II, sebagai partai politik peserta pemilu yang meraih suara sebanyak 1.099.849 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan) atau sebesar 0,79% (nol koma tujuh puluh sembilan persen), Pemohon II seharusnya memiliki hak konstitusional untuk mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Namun hak tersebut menjadi berkurang akibat berlakunya Pasal 222 UU 7/2017 yang menambahkan syarat perolehan suara sebanyak 20%; [3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh ihwal kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 14 Januari 2021, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait dengan pihak yang memiliki kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017 sebagai berikut: [3.6] … Berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, maka pengusulan pasangan calon tidak ditentukan oleh kehendak perseorangan melainkan ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dengan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017, maka yang memiliki hak kerugian konstitusional menurut permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik. Namun pertanyaan berikutnya, partai politik manakah yang dianggap memiliki hak kerugian konstitusional terhadap Undang-Undang a quo? Terhadap pertanyaan demikian, perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud partai politik adalah pengertian partai politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) dan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 UU 2/2011, secara kumulatif, yaitu: (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum; (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai: a. akta notaris pendirian Partai Politik; b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan 64 c. pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; d. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; e. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan f. rekening atas nama Partai Politik”. Selain syarat-syarat yang ditentukan dalam UU 2/2011, partai politik tersebut harus memenuhi syarat untuk dapat ikut serta sebagai peserta pemilihan umum. Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 mengatur mengenai persyaratan partai politik yang dapat ditetapkan untuk dapat mengikuti pemilihan umum, yaitu mengenai syarat verifikasi, sehingga bagi partai politik yang telah terpenuhi persyaratannya selanjutnya ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baik partai politik peserta pemilihan umum yang tidak berhasil atau bahkan berhasil menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki suara yang signifikan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, dalam terminologi yang demikan, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. [3.6.2] Bahwa kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU- XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 24 Februari 2022, Mahkamah kembali menegaskan pendiriannya terkait dengan pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 sebagai berikut: [3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pecalonan presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. [3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan 65 pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih. Adapun perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dapat dianggap memiliki kerugian hak konstitusional sepanjang dapat membuktikan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Penilaian kerugian hak konstitusional yang demikian menurut Mahkamah tetaplah sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, menjadi jelas pendirian Mahkamah terkait dengan pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 a quo adalah (i) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; dan (ii) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Meskipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 sebagaimana telah dikutip di atas, terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) mengenai kedudukan hukum, dalam hal ini Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, menyatakan seharusnya Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada perorangan warga negara Indonesia yang telah memiliki hak untuk memilih (right to vote) dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017; 66 [3.7] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas serta pertimbangan hukum yang menjadi pendirian Mahkamah mengenai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: [3.7.1] Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon I yang merupakan lembaga negara (yaitu DPD RI), menurut Mahkamah, berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum Pemohon pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.6] di atas, ternyata Pemohon I bukan merupakan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan-putusan di atas. Selain itu, Mahkamah menilai anggapan kerugian konstitusional yang dijelaskan oleh Pemohon I tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan pelaksanaan hak serta kewajiban Pemohon I. Hal demikian dikarenakan pemberlakuan norma Pasal 222 UU 7/2017 sama sekali tidak mengurangi kesempatan putra-putri daerah untuk menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu. Pemohon I juga tetap dapat melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, meskipun Pemohon I telah menjelaskan mengenai adanya hak konstitusionalnya yang dijamin dalam UUD 1945 beserta anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I, namun oleh karena Pemohon I tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017 serta tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian konstitusional dengan pelaksanaan hak serta kewajiban Pemohon I, menurut Mahkamah, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.7.2] Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon II yang merupakan partai politik peserta Pemilu serentak tahun 2019 dan meraih suara sebanyak 1.099.849 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan) suara atau sebesar 0,79% (nol koma tujuh puluh sembilan persen) dari 67 total suara sah secara nasional, Mahkamah menilai, kualifikasi Pemohon II ini telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017, dalam hal ini adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.6] di atas. Pemohon II juga telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon II telah dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 222 UU 7/2017. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan potensial karena pasal a quo telah menghalangi Pemohon II sebagai partai politik peserta Pemilu untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon II memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon II dikabulkan maka potensi kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon II berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, menurut Mahkamah, Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa walaupun Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, namun oleh karena Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dan Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon II; Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon II mengemukakan dalil-dalil/alasan-alasan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon II selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon II, Pasal 222 UU 7/2017 bukan merupakan open legal policy sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945; 2. Bahwa menurut Pemohon II, Pasal 222 UU 7/2017 telah menjadikan pemilu 68 dikontrol oleh oligarki dan penguasa modal, sehingga bukan merupakan hasil kehendak kedaulatan rakyat ataupun pilihan substantif partai politik sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 6A ayat (3) UUD 1945; 3. Bahwa menurut Pemohon II, Pasal 222 UU 7/2017 telah mengubah konsep kandidasi calon presiden dan wakil presiden yang ditentukan konstitusi sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945; 4. Bahwa menurut Pemohon II, Pasal 222 UU 7/2017 lebih menutup perubahan aspirasi sebagaimana esensi pemilu yang periodik dan dipilih langsung oleh rakyat sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; 5. Bahwa menurut Pemohon II, Pasal 222 UU 7/2017 telah melanggar prinsip electoral justice sehingga bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; 6. Bahwa menurut Pemohon II, Pasal 222 UU 7/2017 telah menjadi senjata partai politik besar untuk menghilangkan pesaing sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; 7. Bahwa menurut Pemohon II, Pasal 222 UU 7/2017 telah menghilangkan partisipasi publik dan hanya mengakomodir kepentingan elit politik sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945; 8. Bahwa menurut Pemohon II, Pasal 222 UU 7/2017 telah menciptakan polarisasi masyarakat sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; 9. Bahwa menurut Pemohon II, Pasal 222 UU 7/2017 tidak berkorelasi pada penguatan sistem presidensial di Indonesia sehinga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; 10. Bahwa menurut Pemohon II, Pasal 222 UU 7/2017 berpotensi menutup putaran kedua pemilihan umum presiden sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945; 11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon II memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 69 [3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-50 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.11] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan Pemohon II telah jelas, menurut Mahkamah, tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon II sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.9] di atas, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas substansi norma Pasal 222 UU 7/2017 yang pada pokoknya mengatur mengenai adanya ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) oleh partai politik atau gabungan partai politik yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 11 Januari 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang sidang pleno terbuka untuk umum pada 25 Oktober 2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 25 Oktober 2018. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021); [3.13] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 70 Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon II, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan a quo, yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain itu, terdapat perbedaan alasan permohonan Pemohon II dengan permohonan-permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya, antara lain: (i) Pasal 222 UU 7/2017 telah menjadikan pemilu dikontrol oleh oligarki dan penguasa modal, sehingga bukan merupakan hasil kehendak kedaulatan rakyat ataupun pilihan substantif partai politik; (ii) Pasal 222 UU 7/2017 telah menghilangkan partisipasi publik dan hanya mengakomodir kepentingan elit politik; dan (iii) Pasal 222 UU 7/2017 telah menciptakan polarisasi masyarakat. Dengan demikian menurut Mahkamah, terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan yang digunakan dalam permohonan a quo dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga permohonan a quo dapat diajukan kembali; [3.14] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan a quo dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan isu konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, yaitu apakah adanya syarat ambang batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional. Namun faktanya, terhadap isu konstitusionalitas tersebut telah beberapa kali dimohonkan pengujian dan Mahkamah telah berulang kali pula menyatakan pendiriannya terkait adanya syarat ambang batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai 71 politik sebagaimana diatur dalam norma Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon II adalah konstitusional. Pendirian Mahkamah demikian dapat dilihat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah kemudian menguatkan kembali pendiriannya sebagaimana termuat dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, khususnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 18 Februari 2009 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018 serta putusan-putusan berikutnya terkait dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017. Pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 a quo adalah sebagai berikut: “Menurut Mahkamah, rumusan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu adalah dilandasi oleh semangat demikian. Dengan sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem Presidensial diharapkan terpenuhi, yaitu, pertama, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR dan, kedua, penyederhanaan jumlah partai politik. Dalam konteks yang pertama, dengan memberlakukan syarat jumlah minimum perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka sejak awal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan telah memiliki cukup gambaran atau estimasi bukan saja perihal suara yang akan mendukungnya di DPR jika terpilih tetapi juga tentang figur-figur yang akan mengisi personalia kabinetnya, yang tentunya sudah dapat dibicarakan sejak sebelum pelaksanaan Pemilu melalui pembicaraan intensif dengan partai-partai pengusungnya, misalnya melalui semacam kontrak politik di antara mereka. Benar bahwa belum tentu partai- partai pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan menguasai mayoritas kursi di DPR sehingga pada akhirnya tetap harus dilakukan kompromi-kompromi politik dengan partai-partai peraih kursi di DPR, namun dengan cara demikian setidak-tidaknya kompromi-kompromi politik yang dilakukan itu tidak sampai mengorbankan hal-hal fundamental dalam program-program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dalam kampanyenya. Dengan demikian, fenomena lahirnya “sistem Presidensial rasa Parlementer” dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat direduksi. Sementara itu, dalam konteks yang kedua, yaitu bahwa dengan memberlakukan persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon 72 Presiden dan Wakil Presiden akan mendorong lahirnya penyederhanaan jumlah partai politik, penjelasannya adalah sebagai berikut: dengan sejak awal partai-partai politik bergabung dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sesungguhnya sejak awal pula telah terjadi pembicaraan ke arah penyamaan visi dan misi partai-partai politik bersangkutan yang bertolak dari platform masing-masing yang kemudian secara simultan akan dirumuskan baik ke dalam program-program kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung maupun dalam program-program kampanye partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut yang akan ditawarkan kepada rakyat pemilih. Dengan cara demikian, pada saat pelaksanaan Pemilu, rakyat pemilih akan memiliki referensi sekaligus preferensi yang sama ketika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan ketika memilih calon anggota DPR dari partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden itu sebab Pemilu akan dilaksanakan secara serentak. Artinya, rakyat pemilih telah sejak awal memiliki gambaran bahwa jika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu karena setuju dengan program-program yang ditawarkannya maka secara rasional juga harus memilih anggota DPR dari partai politik yang akan mendukung tercapainya program-program tersebut yang tidak lain adalah partai-partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, apabila partai-partai politik yang bergabung dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut berhasil menjadikan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusungnya itu terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka dengan sendirinya partai-partai politik tersebut menjadi partai-partai yang memerintah (the ruling parties) yang secara logika politik telah berada dalam satu kesatuan pandangan dalam tujuan-tujuan politik yang hendak dicapai atau diwujudkan. Pada titik itu sesungguhnya secara etika dan praktik politik partai-partai politik tersebut telah bermetamorfosis menjadi satu partai politik besar sehingga dalam realitas politik telah terwujud penyederhanaan jumlah partai politik kendatipun secara formal mereka tetap memiliki identitas tertentu sebagai pembeda namun hal itu tidak lagi secara mendasar mempengaruhi kerjasama mereka dalam pencapaian tujuan-tujuan mereka yang tercemin dalam program-program dan kinerja pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka usung bersama. Sesungguhnya dalam kedua konteks itulah frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 didesain dan karenanya dalam kedua konteks itu pula seharusnya diimplementasikan. Dengan kata lain, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” adalah norma Konstitusi yang memuat desain konstitusional penguatan sistem Presidensial dengan semangat, di satu pihak, mendorong tercapainya keparalelan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan peroleh suara partai-partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut di DPR serta, di pihak lain, mendorong terwujudnya penyederhanaan partai, di mana kedua hal itu merupakan penopang utama bekerjanya sistem Presidensial dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Bahwa dalam praktik hingga saat ini keadaan demikian belum terwujud, hal itu bukanlah berarti kelirunya desain konstitusional di atas 73 melainkan terutama karena belum berjalannya fungsi-fungsi partai politik sebagai instrumen pendidikan dan komunikasi politik;” Berkenaan dengan putusan tersebut di atas, terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yang menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra; [3.15] Menimbang bahwa sebelum berlakunya UU 7/2017, pengaturan mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008) yang di dalamnya memuat juga norma adanya ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU 42/2008. Terhadap ketentuan yang mengatur adanya ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, in casu Pasal 9 UU 42/2008 ini pun telah beberapa kali dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan Mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa ketentuan Pasal 9 UU 42/2008 adalah konstitusional. Sebangun dengan pertimbangan hukum dalam putusan-putusan lainnya sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.14] di atas, Mahkamah juga mengutip kembali seraya menguatkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan dalam beberapa putusan terkait pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, khususnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 17 Februari 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 14 September 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 27 Juni 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 23 Januari 2014, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 Maret 2014. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU- XI/2013, walaupun diajukan dengan menggunakan dasar pengujian yang berbeda dari permohonan-permohonan sebelumnya, namun pada prinsipnya isu konstitusionalitas yang dipersoalkan adalah sama sehingga Mahkamah menolak permohonan a quo dengan pertimbangan selain mengutip pertimbangan hukum dalam putusan-putusan sebelumnya, juga menegaskan kembali sebagai berikut: 74 “[3.26] Menimbang bahwa Pasal 9 UU 42/2008 menyatakan, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua pulu persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. Menurut Mahkamah, Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014 maupun Putusan Mahkamah Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 telah menyebutkan secara tegas bahwa ketentuan a quo merupakan kebijakan hukum terbuka atau delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Adapun dalil-dalil Pemohon yang selebihnya terkait dengan Pasal 9 UU 42/2008 tidak relevan untuk dipertimbangkan.” [3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dalil-dalil atau argumentasi permohonan Pemohon II, Mahkamah menilai, argumentasi Pemohon II didasarkan pada anggapan munculnya berbagai ekses negatif (seperti oligarki dan polarisasi masyarakat) akibat berlakunya ketentuan Pasal 222 UU 7/2017. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, argumentasi Pemohon II yang demikian adalah tidak beralasan menurut hukum, karena tidak terdapat jaminan bahwa dengan dihapuskannya syarat ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik maka berbagai ekses sebagaimana didalilkan oleh Pemohon II tidak akan terjadi lagi. Terlebih lagi, setelah membaca semua putusan Mahkamah yang berkaitan dengan isu ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, pada pokoknya Mahkamah menyatakan syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional, sedangkan berkenaan dengan besar atau kecilnya persentase presidential threshold merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) dalam ranah pembentuk undang- undang. Pendirian Mahkamah tersebut berpijak pada perlunya penguatan sistem pemerintahan Presidensial berdasarkan UUD 1945 sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif. Dalam pandangan Mahkamah, pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu dirancang untuk mendukung penguatan sistem pemerintahan Presidensial, tidak hanya terkait legitimasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, namun juga dalam hubungannya dengan institusi DPR sehingga akan mendorong efektivitas proses-proses politik di DPR menjadi lebih sederhana dan efisien dalam kerangka checks and balances secara proporsional. Dalam kerangka tersebut, adanya syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan 75 hubungan Presiden dengan DPR secara proporsional dalam sistem pemerintahan presidensial yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi Indonesia serta hak konstitusional warga negara dan hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Oleh karenanya, meskipun terdapat perbedaan antara dalil permohonan Pemohon II dengan permohonan-permohonan sebelumnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II a quo berangkat dari isu yang sama, yaitu tentang ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mana Mahkamah telah menyampaikan pendiriannya sebagaimana telah diuraikan di atas; [3.17] Menimbang bahwa tidak berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya, berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra tetap pada pendiriannya sebagaimana pendapat berbeda (dissenting opinion) pada putusan-putusan sebelumnya; [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017 berkaitan dengan esensi norma Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sehingga Mahkamah berpendapat, tidak terdapat alasan mendasar yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon II tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan terhadap dalil-dalil serta hal- hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak terdapat relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 76 [4.3] Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan Pemohon II tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua, dan pada hari Senin, tanggal empat, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 11.09 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh 77 Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha