52/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 52/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: Nama : Bernard Samuel Sumarauw Alamat : Jalan Pondok Ungu Permai Blok G18 Nomor 32, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara 17125 Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar keterangan Presiden; Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan, bertanggal 6 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 April 2015, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 106/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 16 April 2015 dengan Nomor 52/PUU-XIII/2015, yang diperbaiki dengan surat permohonan bertanggal 12 Mei 2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstistusi”; 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 4. Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan pengujian materiil atas UU Nomor 28 Tahun 2014. Pasal 51 ayat (1) tentang Hak Cipta terhadap UUD 1945. Maka Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang terhadap UUD 1945; II. KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) PEMOHON A. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan “Pemohon adalah pihak yang dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga Negara; B. Bahwa oleh karena itu syarat permohonan Pemohon telah terpenuhi sebagai perorangan warga negara Indonesia (bukti P.2). Sedangkan untuk hak konstitusional menurut Penjelasan Pasal 51 ayat (1) adalah hak-hak yang diberikan oleh UUD 1945 yurisprudensial Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 yang harus memenuhi syarat dijelaskan sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanyahubungan sebab-akibat (causal – verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau lagi terjadi; III. POKOK PERMOHONAN Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945 yaitu Pemohon telah kurang lebih 25 tahun mencari keadilan atas haknya, tepatnya tahun 1990 dengan diberikannya Hak Cipta (Surat Pendaftaran Ciptaan) oleh Departemen Kehakiman. Karya cipta Pemohon terkait jaminan sosial terdiri atas II macam program santunan sosial (bukti P1) untuk masyarakat anggota peserta, dengan membayar iuran perbulan, mereka menerima gratis seluruh santunan sosial khususnya, kecelakaan, kematian rumah sakit, pengobatan, pendidikan, dan hari tua, dll; Bahwa dengan diberlakukannya UU Nomor 3/1992 tentang JAMSOSTEK pada Pasal 25 menyatakan penyelenggaraan jaminan sosial dilakukan oleh BUMN. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 1001 macam ikhtiar telah Pemohon lakukan untuk mendapatkan keadilan bahkan dengan adanya surat rekomendasi DPR RI tanggal 19 Desember 2000, Kejaksaan Agung tanggal 10 April 2001 yang menyatakan program JAMSOSTEK/ BUMN,PT.JAMSOSTEK telah melanggar hukum UU Hak Cipta tidak berhasil membuahkan keadilan (bukti P.10); Seluruh Lawyers ibukota Pemohon mohonkan juga tidak berhasil dengan alasan Klise mesin ATM-Pejabat eksekutif dan legeslatif (bukti P.9); Barulah pada tahun 2014 Pemohon menemukan Pasal 51 ayat (1) UU Hak Cipta yang merupakan kendala hukum utama karena ketidakpahaman Pemohon atas Hukum; Bersama ini Pemohon sangat mengharapkan dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk memberi putusan berdasarkan keadilan demi kemaslahatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia; Bahwa adapun hak-hak konstitusional Pemohon diberikan UUD 1945 adalah sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1), “Setiap warga Negara bersamaan kedudukanya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya’’; Juncto Pasal 28H ayat (4), “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun‘’; 1. Bahwa pembukaan preambule UU 28/2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 266 menimbang,’’Bahwa Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum” Mengingat “Pasal 28C ayat (1) UUD1945“ Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,seni dan budaya,demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia “; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 2. Bahwa Pemohon berhak mengembangkan diri,berhak mendapatkan pendidikan,berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi kesejahteraan umat manusia; 3. Bahwa Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya dihadapan hukum dan Pemerintahan serta tidak adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum yang adil serta hak untuk mempertahankan hak milik pribadi (bukti P.1 dan bukti P.3).Bahwa menurut Pemohon pasal a quo telah merugikan hak-hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) karena menimbulkan perlakuan yang tidak adil,perlakuan yang berbeda di hadapan hukum dan perlakuan yang diskriminatif; 4. Bahwa Pemohon beranggapan pasal dan ayat dalam pengujian sangat kontroversial dan sangat bertentangan dengan materi dan substansi dari UU 28/2014 tentang Hak Cipta itu sendiri khususnya frasa “Pemerintah dapat menyelenggarakan pengumuman, pendistribusian,atau komunikasi atas suatu ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta“. Adanya perlakuan yang berbeda dan diskriminatif dihadapan hokum Lex Certa menyatakan, “yang mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas,tidak adanya keragu- raguan dalam pemberlakuannya”. Frasa yang dimaksud telah bertentangan dengan Pasal 50 terkait MORAL, Pasal 4 dan Pasal 5 hak eksklusif terkait adanya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan dan modifikasi ciptaan yang merugikan kehormatan diri dan reputasi Pencipta, dan Pasal 8 dan Pasal 9 hak eksklusif terkait wajib mendapatkan izin Pencipta dan dilarang penggunaan secara komersial ciptaan; Sehingga pasal dan ayat dalam pengujian dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1); 5. Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan perlindungan dan kepastian serta perlakuan yang sama dan adil dihadapan hukum dan menghormati hak milik pribadi Pemohon (bukti P1 dan bukti P3),dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, dan Pasal 5 ayat (1) mengatakan “Hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta “termasuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 dalam hal dikuasai dan diselenggarakan serta dikelola secara KOMERSIAL oleh Badan Usaha Milik Negara ataupun BPJS untuk kepentingan nasional yang bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) dan UU Hak Cipta Nomor 28/2014 tersebut; 6. Bahwa oleh Pemohon pasal a quo telah merugikan hak-hak konstitusional yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan dan bertentangan dengan UUD 1945; 7. Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 28D ayat (1)menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama dihadapan hokum juncto Pasal 28H ayat (2), setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; 8. Bahwa dalam rangka mencari kebenaran untuk menuju keadilan maka setiap warga negara berhak mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,berhak mendapatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan,serta mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama,misalnya.program jaminan sosial (bukti P1 dan bukti P3).Dan jika dihubungkan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dalam UUD 1945 khususnya Pasal 28H ayat (2) yang menganut prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif akan sangat bertentangan dengan pasal dan ayat dalam pengujian khususnya frasa “dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada pemegang hak cipta “ tidaklah manusiawi dan bermartabat dan harus dinyatakan inkonstitusional.Bahwa Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,S.H. Menegaskan terkait “Persamaan dalam Hukum (Equality Before The Law), adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintah, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan affirmative action; 9. Bahwa atas dasar uraian Pemohon baik pada pokok permohonan pertama tertanggal 13 Mei 2015 dan juga pokok permohonan perbaikan tambahan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 (Posita) yang tersebut diatas yang dihubungkan hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) maka Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi serta terdapat hubungan sebab akibat (causal verband)antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang apabila dikabulkan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 10. Sehingga materi pasal dan ayat dalam pengujian tidaklah signifikan, relevan dan efektif dan sangat bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 28H ayat (2,4) dan Pasal 28D ayat (1), ditinjau dari tertib tata undang-undang; 11. Oleh karena itu beralasan untuk mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi sesuai makna Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003 dengan permohonan agar UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berkenaan materi muatan dalam Pasal 51 ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; IV. PETITUM Berdasarkan uraian di atas (Posita), Pemohon dalam perkara ini memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi atau Rapat Permusyawaratan Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 51 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 51 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RI sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau apabila Majelis Panel Hakim pada Mahkamah Konstitusi mempunyai keputusan lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 18 Mei 2015, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 Fotokopi proposal produk PRISCARD; 2. Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bernard Samuel Sumarauw; 3. Bukti P-3 Fotokopi legalitas program PRISCARD; 4. Bukti P-4 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bukti P-5 Fotokopi Buku Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta oleh Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, khusus materi kepentingan nasional; 6. Bukti P-6 Fotokopi rubrik media Rakyat Merdeka oleh Nasarudin Umar, khusus materi plagiasi; 7. Bukti P-7 Fotokopi surat penawaran, jawaban, dan pengaduan ke instansi pemerintah dan swasta; 8. Bukti P-8 Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 9. Bukti P-9 Fotokopi press released harian Ibu Kota; 10. Bukti P-10 Fotokopi surat balasan lembaga negara; [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 27 Mei 2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam uraian permohonannya yang menganggap ciptaannya diambil alih tanpa izin oleh Pemerintah melalui Jamsostek.Dalam hal ini Pemerintah perlu mempertanyakan kepada Pemohon, apakah terhadap ciptaan yang dibuat oleh Pemohon merupakan ciptaannya sendiri? Apakah program Jamsostek dan ciptaan yang dibuat Pemohon hanya merupakan kesamaan ide, namun memiliki ekspresi yang berbeda. Karena sesuai dengan prinsip dasar hak cipta, yaitu bahwa hak cipta tidak melindungi ide atau gagasan, namun ekspresi dari ide. Oleh karena itu, ketika dua pihak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 memiliki ide atau gagasan yang sama, namun dengan ekspresi atau wujud ciptaan yang berbeda, maka ciptaan kedua pihak tersebut dilindungi dan prinsip ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan: a. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang a quo bahwa yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang a quo bahwa hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata, setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data, walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah ciptaan dan alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional; c. Berdasarkan Penjelasan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Menurut Pemerintah, hak ciptaan dapat dilindungi setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud, dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka anggapan Pemohon yang menganggap hak ciptanya telah dilanggar harus dibuktikan terlebih dahulu, apakah benar ciptaan Pemohon memiliki persamaan ekspresi atau memiliki wujud perlindungan ciptaan yang sama? Terhadap penyelesaian sengketa tersebut masuk dalam ranah penyelesaian sengketa perdata dan alternatif penyelesaian sengketa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab XIV penyelesaian sengketa Undang-Undang a quo; 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam angka 1 terhadap ciptaan Pemohon tersebut, menurut Pemerintah program Jamsostek perlu dicermati dan dikaji secara mendalam apakah antara kedua ciptaan tersebut memiliki kesamaan ide. Karena menurut hemat kami, kedua ciptaan tersebut memiliki kesamaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 ide, namun memiliki ekspresi yang berbeda, sehingga hal demikian tidak menyalahi ketentuan dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta. Selanjutnya berdasarkan fakta bahwa program Jamsostek merupakan implementasi dari Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 mengenai standar minimal jaminan sosial dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang a quo untuk menguji kebenaran, apakah ada persamaan atau tidak antara ciptaan Pemohon dan program Jamsostek merupakan ranah hukum perdata dengan pengajuan gugatan perdata? Denggan demikian berdasarkan uraian di atas, Pemerintah perlu mempertanyakan kedudukan hukum Pemohon atas kerugian hak konstitusional atau kewenangannya yang mana yang terlanggar? Karena berdasarkan permohonan Pemohon tidak secara jelas dan terang menjelaskan kedudukannya. Walaupun quod non permohonan Pemohon dianggap benar terhadap permasalahan Pemohon bukanlah isu konstitusionalitas keberlakuan norma melainkan seharusnya diajukan ke pengadilan niaga untuk dapat memeriksa, mengadili, dan memutus, apakah Pemohon terbukti sebagai pemegang hak cipta sebenarnya? Sehingga terhadap kedudukan Pemohon sepatutnyalah jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau NO; II. Keterangan Presiden atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji Bahwa alinea ke-4 Pembukan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia telah menetapkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan tersebut di atas dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum dan tidak berdasar atas kekuasaan. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan kewenangannya Presiden sebagai penyelenggara negara yang tertinggi dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berwenang antara lain; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 a. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945; b. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara; c. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan membuat perjanjian dengan negara lain, dan; d. Menyatakan keadaan berbahaya; Bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara; Dalam rangka perlindungan hak cipta, Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam Agreement Establishing The World Trade Organization atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Perjanjian ini mencakup pula Agreement On Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights atau TRIPs yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Selain itu Indonesia juga telah meratifikasi Berne Convention for The Protection of Literary And Artistic Works melalui Putusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyright Treaty melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. Bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang sudah semakin pesat, serta dengan masuknya Indonesia menjadi anggota perjanjian internasional di bidang hak cipta, maka dibentuklah Undang-Undang Hak Cipta sebagai wujud perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, serta sebagai wujud dari tindak lanjut dari ketentuan dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 Bahwa perlu diketahui, dalam menghadapi perkembangan zaman sebagai upaya Negara Indonesia, untuk lebih bersungguh-sungguh melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Undang-Undang Hak Cipta telah mengalami berberapa perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Hak Cipta, negara telah mewujudkan kewajibannya untuk melindungi hak cipta sebagai salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup, objek yang dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945; Sehubungan dengan permohonan Pemohon yang menguji ketentuan Pasal 51 ayat (1) yang menyatakan, “Pemerintah dapat menyelenggarakan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas suatu ciptaan melalui radio, televisi, dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari pemegang hak cipta dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada pemegang hak cipta.” Ketentuan tersebut oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945; Terhadap dalil Pemohon yang pada intinya menganggap ketentuan Pasal 51 Undang-Undang a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 karena telah menyebabkan hak milik Pemohon diambil secara sewenang-wenang, sehingga Pemohon tidak mendapatkan hak atas perlindungan dan kepastian, serta perlakuan yang sama dan adil di hadapan hukum dan perlakuan yang diskriminatif, menurut Pemerintah: 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 Undang-Undang a quo, dimaksudkan sebagai salah satu pembatasan hak cipta yang mengatur beberapa perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang, sebagai kebijakan terbuka bagi pemerintah untuk dapat menyelanggarakan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas suatu ciptaan melalui radio, televisi, dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 tanpa izin dari pemegang hak cipta dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada pemegang hak cipta; 2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang a quo, yang menyatakan, “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dan hak eksklusif tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 undang-undang a quo, yang menyebutkan, “Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”; Dengan ketentuan di atas bahwa yang dimaksudkan dengan hak cipta merupakan hak khusus, namun sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka hak cipta mempunyai fungsi sosial dalam arti ia dapat dibatasi untuk kepentingan umum; Hal ini dapat kiranya dilihat pada Bab VI Undang-Undang a quo yang diuraikan dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51, yaitu penggunaan atau pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk kepentingan nonkomersial atau untuk kepentingan umum atau nasional; 3. Selanjutnya, ketentuan Pasal 51 Undang-Undang a quo juga diadopsi dari ketentuan Pasal 9 ayat (2) Konvensi Berne, dan Pasal 13 Persetujuan TRIPs. Persetujuan Pasal 9 ayat (2) Konvensi Berne dimaksudkan untuk memberikan hak kepada negara-negara anggota Konvensi Berne, untuk membuat ketentuan pada hukum nasionalnya, terikat dalam keadaan tertentu dapat melakukan pemanfaatan ataupun penggandaan atas suatu ciptaan sepanjang tidak bertentangan dengan hak-hak dari pencipta; Ketentuan Pasal 13 persetujuan TRIPs, sama maknanya dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Konvensi Berne yang pada dasarnya menyebutkan kepada negara-negara anggota dalam keadaan khusus yang dianggap penting di suatu negara dapat melakukan tindakan-tindakan pemanfaatan ekonomi atas suatu ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta, sepanjang hak-hak dari pencipta dijamin atau tidak dilanggar, yaitu dengan memberikan kompensasi atau imbalan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 Berdasarkan ketentuan dalam konvensi internasional tersebut di atas, ketentuan Pasal 51 Undang-Undang a quo sudah sesuai dan sejalan dengan hukum internasional yang telah diadopsi dalam sistem hukum nasional Indonesia dalam Undang-Undang Hak Cipta; Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa dalam hal ini sifatnya Pemerintah bukan mengambil alih dan merugikan pemegang hak cipta melainkan ada kepentingan yang wajar, yaitu suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan; Dengan demikian berdasarkan uraian di atas terhadap anggapan Pemohon yang mendalilkan ketentuan pasal a quo bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, menurut Pemerintah tidak berdasar dan tidak benar. Terbukti dengan didasarkan pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum internasional, Undang-Undang Hak Cipta telah memenuhi ketentuan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945; III. Petitum Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 2. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan; dan 3. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak bertentangan terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Selain itu, Presiden juga menambahkan keterangannya secara lisan dalam persidangan tanggal 27 Mei 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut: • Prinsip hak cipta adalah ketika ide dituangkan maka langsung mendapatkan perlindungan. Jika pencipta mengajukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) maka hanya dicatatkan, sedangkan perlindungannya diberikan jika ide ciptaan sudah dituangkan; • Dalam konteks Pemohon, program komputer dicatatkan namun isinya bukan tanggung jawab Ditjen KI; • Menyangkut pembuktian, apakah benar originalitas merupakan hak ciptanya, hal ituditentukan oleh pengadilan negeri. Dengan demikian, Jamsostek merupakan implementasi dari ide, namun ekspresi idenya berbeda. Sebagai contoh, orang pertama memiliki ide cerita sangkuring yang dituangkan dalam suatu drama. Sementara orang kedua memiliki ide cerita yang sama yang ekspresinya dituangkan berbeda. Dalam hal demikian, mereka memiliki hak cipta masing-masing; • Pasal 51 menjelaskan bahwa ada hal-hal yang bila diambil alih oleh Pemerintah dan diumumkan sebagai yang dituangkan dalam Pasal 51 itu maka Pemerintah tetap memberikan royalti kepada pemegang hak/penciptanya; • Sengketa jamsostek yang didalilkan Pemohon dapat diperiksa oleh pengadilan untuk pembuktiannya apakah benar Pemohon merupakan pencipta; • Meskipun atas nama kepentingan umum, royalti tetap diberikan; [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 27 Mei 2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007; II. Pokok Permohonan Bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 Bahwa hak cipta merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Penggunaan atau pemanfaatan hak cipta hendaknya memiliki fungsi sosial karena terdapat pembatasan-pembatasan tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang a quo. Hasil karya cipta atau ciptaan dapat dinikmati, dimanfaatkan, dan digunakan oleh masyarakat luas, sehingga karya cipta tersebut mempunyai nilai kemanfaatan di samping nilai moral dan ekonomis; Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan, “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; Bahwa di tingkat internasional, Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam Agreement Establacing The World Trade Organization atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang mencakup Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights atau persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak kekayaan intelektual, selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994; Selain itu Indonesia telah meratifikasi Berne Convention For The Protection of Artistic and Literary World atau Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyright Treaty atau perjanjian hak cipta (WIPO) yang selanjutnya disebut WCT. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 serta World Intellectual Property Organization Performance and Pornogram Treaty atau Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Pornogram (WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004; Bahwa instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi dan dituangkan dalam hukum internasional tersebut terdapat pembatasan dan pengecualian terhadap hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta berdasarkan alasan kepentingan umum. Hal ini secara jelas diakui dalam artikel 7 dan artikel 8 TRIPs tentang prinsip-prinsip TRIPs yang memberikan kelonggaran kepada Anggota World Trade Organization dalam merumuskan atau mengubah Undang-Undang dan peraturan- peraturannya dengan memperbolehkan mengadopsi langkah-langkah yang perlu untuk mengedepankan kepentingan umum pada sektor-sektor yang sangat penting Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 bagi pembangunan sosial ekonomi dan teknologinya. Dengan ketentuan bahwa langkah-langkah tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian TRIPs; Bahwa dalam Konverensi Berne,memberikan kemungkinan negara peserta konvesi untuk melakukan pembatasan-pembatasan dan pengecualian. Dalam Konvesi Berne tersebut, negara-negara anggota dimungkinkan untuk melakukan pembatasan dan pengecualian terhadap hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta dengan syarat-syarat tertentu. Selain itu dalam Preambule WIPO Copyright Treaty juga diakui pentingnya kepentingan umum. Dalam Pasal 10 WIPO Copyright Treaty pada intinya mengatur bahwa negara peserta di dalam legislasi nasionalnya dapat menentukan pembatasan atau pengecualian untuk kasus-kasus yang bersifat tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan pemanfaatan secara wajar; Bahwa pembatasan dan pengecualian dalam TRIPs dan instrumen hukum internasional tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang a quo mengatur pembatasan hak cipta sebagaimana diatur dalam bab 6 pembatasan hak cipta dari Pasal 43 sampai dengan Pasal 51. Walaupun tidak secara khusus menyebutkan frasa kepentingan umum, namun secara tersirat ketentuan dalam pasal tersebut memenuhi kriteria sebagai kepentingan umum. Terlebih lagi dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang a quo secara khusus menyebut frasa kepentingan nasional; Bahwa pembatasan hak cipta dalam Undang-Undang a quo bertujuan agar dalam penggunaan dan fungsi hak cipta sesuai dengan tujuannya. Pembatasan hak cipta bertujuan agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Artinya bahwa setiap penggunaan hak cipta harus memperhatikan terlebih dahulu, apakah hal tersebut tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum maupun kepentingan nasional? Penggunaan hak cipta harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari hak cipta tersebut, sehingga mendatangkan kemanfaatan; Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang a quo merupakan pembatasan terhadap hak eksklusif pemegang hak cipta yang dalam keadaan tertentu, kepentingan umum atau kepentingan nasional merupakan pengecualian dan tidak merupakan pelanggaran terhadap kepentingan pemegang hak cipta. Dengan persyaratan tertentu, kepentingan umum atau nasional lebih diutamakan daripada kepentingan pemegang hak; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 Dengan demikian, pada hakikatnya, kepentingan umum atau nasional merupakan keadaan, atau kepentingan yang membatasi, atau pengecualian terhadap pelaksanaan hak eksklusif pemegang hak cipta. Oleh karena sifatnya yang merupakan pembatasan atau pengecualian maka pertimbangan kepentingan umum atau nasional hanya digunakan dalam hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kepentingan nasional juga dapat dijadikan pembelaan terhadap tindakan-tindakan yang melibatkan materi yang dilindungi hak cipta dalam pengungkapan kepada publik, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas suatu ciptaan tanpa izin dari pemegang hak cipta oleh pemerintah tidak dipandang sebagai pelanggaran hak cipta jika kepentingan nasional menghendaki agar materi tersebut diumumkan, didistribusikan, atau dikomunikasikan; Bahwa berdasarkan kepentingan nasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang a quo digunakan sebagai dasar pembentuk Undang- Undang untuk melakukan pembatasan hak cipta; Bahwa konsep kepentingan nasional dapat mengacu pada Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yang dimaksudkan kepentingan nasional adalah tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional; Kepentingan nasional diwujudkan dengan memperhatikan tiga kaidah pokok, yaitu: 1. Tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 2. Upaya pencapaian tujuan nasional dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara; 3. Sarana yang digunakan adalah seluruh potensi dan kekuatan nasional yang didayagunakan secara menyeluruh dan terpadu; Bahwa sistem jaminan sosial sebagai satu perlindungan dan perwujudan kewajiban negara dan tanggung jawab pemerintah bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 Program pemerintah mengenai jaminan sosial tenaga kerja merupakan lintas sektoral yang saling memengaruhi dengan usaha peningkatan kesejahteraan sosial lainnya, maka program jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan secara bertahap dan saling menunjang dengan usaha-usaha pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan, kesempatan kerja, keselamatan, dan kesehatan kerja; Bahwa berdasarkan surat pengaduan dan keberatan Pemohon kepada Komnas HAM dengan balasan Surat Nomor 26/SKPMI/VI/1998, tanggal 2 Juni 1998, antara lain menyatakan, ”Hendaknya diajukan gugatan ganti rugi lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Selain itu, surat pengaduan dan keberatan Pemohon kepada DPR yang telah dibalas dengan Surat Nomor PW006/6008/DPRRI/2000, tanggal 19 Desember 2000, antara lain juga menyatakan, “Pimpinan DPR menyarankan untuk memajukan gugatan ke pengadilan negeri.” Surat pengaduan dan keberatan Pemohon yang juga diajukan ke Kejaksaan Agung yang telah dibalas dengan Surat Nomor B282/EJB/04/2001, tanggal 10 April 2001, juga menyatakan, “Disarankan kepada Pemohon untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mohon pembatalan program Jamsostek”; Bahwa berdasarkan balasan dari Komnas HAM, DPR RI, dan Kejaksaan Agung tersebut, disarankan kepada Pemohon yang untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berarti bahwa kerugian yang dialami Pemohon adalah kerugian perdata; Oleh karena itu, apabila Pemohon merasa dirugikan secara perdata mengenai karya cipta Pemohon terkait dengan jaminan sosial dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dinyatakan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak, berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait; Selanjutnya, ayat (2) menyatakan, “Gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan, atau pameran karya yang merupakan hasil hak cipta atau produk hak terkait”; Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang a quo, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk meminta penyitaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 ciptaan yang dilakukan, pengumuman, atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil hak cipta, dan produk hak terkait, dan/atau menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau pengandaan ciptaan yang merupakan hasil hak cipta, dan produk hak terkait; Bahwa program Jamsostek yang dianggap telah melanggar hak konstitusional Pemohon. Sesungguhnya telah ada sejak lama di dalam konvensi internasional. International Labor Organization (ILO) Nomor 102 Tahun 1952 tentang Standar Minimal Jaminan Sosial yang mengatur antara lain, mengenai tunjangan kerja, tunjangan sakit, dan tunjuangan kecelakaan serupa dengan karya cipta Pemohon, terkait jaminan sosial; Adapun program Jamsostek yang dijalankan pemerintah merupakan program standar ILO yang telah ada Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 tentang Standar Minimal Jaminan Sosial merupakan standar internasional diberlakukannya sistem jaminan sosial di seluruh dunia dan sudah menjadi milik publik. Objek terkait sistem jaminan sosial, sudah ada sejak dahulu sebelum Pemohon membuat karya cipta terkait jaminan sosial. Artinya bahwa Pemohon tidak dirugikan dengan adanya program Jamsostek yang dijalankan Pemerintah. Oleh karena itu, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas suatu ciptaan yang diselenggarakan oleh pemerintah tanpa izin dari pemegang hak cipta dilakukan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta; Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28H ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengajuan Pemohon sama sekali tidak dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang a quo. Karena tidak terdapat hubungan kausal antara hak-hak konstitusional dimaksud dan ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya; [2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juni 2015 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599, selanjutnya disebut UU 28/2014) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband)antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: [3.5.1] Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014 karena telah menyebabkan hak cipta Pemohon berupa brosur mengenai Public Service Utility: Private Sosial Card – Kartu Santunan Sosial Pribadi (Priscard – Priskart) atau Personal Life Guaranteed Investment Account [vide bukti P-1 dan bukti P-3] diambil secara sewenang-wenang oleh Pemerintah melalui program Jamsostek tanpa izin dari Pemohon sebagai pemegang hak cipta, sehingga Pemohon tidak mendapatkan imbalan atas pemanfaatan hak ciptanya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014. Dengan demikian Pemohon merasa tidak mendapatkan hak atas perlindungan dan kepastian serta perlakuan yang sama dan adil di hadapan hukum dan hak atas perlakuan diskriminatif; [3.5.2] Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil Pemohon yang merasa dirugikan karena berlakunya Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014 menyebabkan hak cipta Pemohon diambil secara sewenang-wenang oleh Pemerintah tanpa melalui izin dan tidak pula diberi imbalan, maka menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual serta terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014 yang menyatakan, “Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta” terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas terhadap norma Undang-Undang sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.7] di atas dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mendalilkan sudah kurang lebih 25 tahun mencari keadilan atas haknya, yakni sejak diberikannya Surat Pendaftaran Ciptaan Pemohon berupa program jaminan/santunan dana sosial (Priscard) oleh Departemen Kehakiman pada tahun 1990; 2. Bahwa menurut Pemohon Pasal 51 UU 28/2014 khususnya frasa “Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta,...” bertentangan dengan Pasal 50 UU 28/2014 terkait mengenai moral; Pasal 4 dan Pasal 5 UU 28/2014 terkait adanya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, dan modifikasi ciptaan yang merugikan kehormatan diri dan reputasi pencipta; Pasal 8 dan Pasal 9 UU 28/2014 terkait dengan hak eksklusif wajib mendapatkan izin pencipta dan larangan penggunaan ciptaan secara komersial oleh Badan Usaha Milik Negara in casu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk kepentingan nasional; 3. Bahwa frasa “...dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.” dalam Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014 menurut Pemohon adalah tidak manusiawi dan bermartabat; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Presiden dan Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014 merupakan salah satu bentuk ataupun dasar pembatasan hak cipta. Walaupun dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 UU 28/2014 dinyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif, yang terdiri atas hak ekonomi dan hak moral, akan tetapi sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 yang dijadikan sebagai salah satu dasar hukum UU 28/2014 sebagaimana tercantum pada bagian “Mengingat” UU 28/2014, maka hak cipta juga harus mempunyai fungsi sosial, dalam arti hak cipta dapat dibatasi untuk kepentingan umum/kepentingan nasional, bahkan lebih diutamakan daripada kepentingan pemegang hak cipta. Dengan demikian pencantuman kepentingan nasional dalam Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014 yang merupakan pembatasan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta bagi pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas suatu ciptaan melalui radio, televisi, dan/atau sarana lain tanpa izin dari pemegang hak cipta dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada pemegang hak cipta. Pembatasan atau pengecualian melalui kepentingan nasional/ kepentingan umum merupakan keseimbangan dalam memberikan perlindungan dan pemanfaatan terhadap hak cipta itu sendiri. Di satu sisi hak cipta yang merupakan salah satu bagian kekayaan intelektual memberikan monopoli kepada pemegang hak cipta, akan tetapi di sisi lain ada kepentingan nasional/ kepentingan umum (public interest) terhadap materi hak cipta tersebut, oleh karenanya dibutuhkan keseimbangan kepentingan yang tidak merugikan pencipta atau pemegang hak cipta dalam menikmati manfaat ekonomi atas ciptaannya melalui pemberian imbalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014. Pembatasan atau pengecualian tersebut sebagai penyeimbang terhadap perlindungan hak individu dan hak masyarakat karenanya memenuhi salah satu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 tujuan perlindungan hak cipta yakni menjaga keseimbangan antara pencipta dan kepentingan nasional/kepentingan umum. Bahwa keseimbangan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan nasional/kepentingan umum yang merupakan pembatasan atau pengecualian hak eksklusif pemegang hak cipta menurut Mahkamah mempunyai landasan konstitusional yaitu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Keseimbangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, juga diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Dalam hal ini pembatasan atau pengecualian tersebut dilakukan melalui Undang- Undang, diperuntukan semata-mata untuk masyarakat dan negara, dan adanya pemberian imbalan kepada pemegang hak cipta. Oleh karena itu, pembatasan atau pengecualian dalam UU 28/2014 in casu Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014 telah didasarkan atas alasan-asalan yang kuat, rasional, dan proporsional serta tidak berlebihan. Bahwa selain itu, kepentingan nasional/kepentingan umum sebagai alasan pembatasan atau pengecualian terhadap hak eksklusif pemegang kekayaan intelektual termasuk di dalamnya pemegang hak cipta telah diakui dan diatur juga dalam konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui perundang-undangan, di antaranya Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang selanjutnya disebut TRIPS, melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selanjutnya, Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra (Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997, Perjanjian Hak Cipta WIPO (World Intellectual Property Organization Copyright Treaty) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, dan Perjanjian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO (World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004. Pasal 7 ayat (1) TRIPS pada pokoknya memberikan kelonggaran kepada anggota World Trade Organization (WTO) dalam merumuskan atau mengubah peraturan perundang- undangan untuk mengedepankan kepentingan umum pada sektor-sektor yang penting, dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian TRIPS. Berdasarkan Konvensi Bern dimungkinkan negara peserta konvensi untuk melakukan pembatasan atau pengecualian terhadap hak yang dimiliki pemegang hak cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang kekayaan intelektual. Dalam Pembukaan WCT dan WPPT juga diakui adanya kepentingan umum, yang selanjutnya dalam Pasal 10 WCT dan Pasal 16 WPPT pada intinya dinyatakan bahwa negara peserta di dalam legislasi nasionalnya dapat menentukan pembatasan atau pengecualian untuk kasus-kasus yang bersifat tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan pemanfaatan secara wajar. Dengan demikian, kepentingan umum/kepentingan nasional yang telah diatur dan dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan in casu UU 28/2014 bersesuaian dengan instrumen hukum internasional. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tidak ditemukan persoalan konstitusionalitas terhadap Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014. Dengan kata lain Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Adapun mengenai permasalahan yang dialami Pemohon yang merasa hak ciptanya berupa program Priscard dipergunakan secara komersial oleh Badan Usaha Milik Negara in casu BPJS melalui program Jamsostek, yang dilakukan tanpa izin Pemohon dan tanpa pula memberikan imbalan, menurut Mahkamah merupakan permasalahan penerapan atau implementasi norma yang tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014. Dalam kasus yang dialami Pemohon, telah tersedia mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU 28/2014 atau mekanisme lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, dan pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.24 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Aswanto ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Suhartoyo ttd. Maria Farida Indrati ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. Patrialis Akbar ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id