52/PUU-XII/2014

# Putusan [[52/PUU-XII/2014]] - Permohonan Pengujian Materiil [[Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008]] Tentang Pemi... ## Metadata - **[[Nomor Perkara]]**: [[52/PUU-XII/2014]] - **Tahun**: 2014 - **[[Jenis Perkara]]**: [[Pengujian Undang-Undang]] - **Status**: Ditolak - **[[Tanggal Putusan]]**: 2015-01-21 - **Significance**: Medium ## Ringkasan Pengujian [[UU No. 42 Tahun 2008]] tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap [[UUD 1945]]. Putusan: **Ditolak**. ## Pemohon - **Pemohon 1**: [[Yonas Risakotta]] - **Pemohon 2**: [[Baiq Oktavianty, S.H, M.H]] ## Objek Pengujian ### Undang-Undang yang Diuji - [[UU No. 42 Tahun 2008|[[UU No. 42 Tahun 2008]] tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]] ### Pasal yang Diuji - **[[Pasal 24]]** - **[[Pasal 10 ayat (1) huruf a]]** - **[[Pasal 9 ayat (1)]]** - **[[Pasal 51 ayat (1)]]** - **[[Pasal 6 ayat (1)]]** - **[[Pasal 7 ayat (1)]]** - **[[Pasal 28]]** - **[[Pasal 6]]** ## Perihal Pengujian [[UU No. 42 Tahun 2008]] tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Timeline - **2014-06-13**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2015-01-21**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Mahkamah - Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas [[Pasal 6 ayat (1)]], Pejelasan [[Pasal 6 ayat (1)]], Pasal 7 ayat (1), dan ayat (2), [[Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008]] tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2... - Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, [[Mahkamah Konstitusi]] (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a.. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; - Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) [[UUD 1945]], Pasal 10 ayat (1) huruf a [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011]] tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] (Lemb... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Amar Putusan > Mengadili, > Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 42 Tahun 2008]] tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap [[UUD 1945]]. ### Batu Uji - [[Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]] - [[Pasal 27 ayat (1) UUD 1945]] - [[Pasal 6 ayat (1) UUD 1945]] - [[Pasal 28D UUD 1945]] - [[Pasal 1 ayat (2) UUD 1945]] ### Putusan Status: **Ditolak** ## Dampak Putusan ### Implikasi Hukum [[UU No. 42 Tahun 2008]] tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap berlaku sepenuhnya. ## Hakim Konstitusi ### Majelis Hakim - **[[Hamdan Zoelva]]** - **[[Arief Hidayat]]** - **[[Ahmad Fadlil Sumadi]]** - **[[Maria Farida Indrati]]** - **[[Aswanto]]** - **[[Anwar Usman]]** - **[[Muhammad Alim]]** - **[[Patrialis Akbar]]** - **[[Wahiduddin Adams]]** ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[011/PUU-III/2005]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[15/PUU-XI/2013]] - [[2/PUU-XII/2014]] - [[4/PUU-VIII/2010]] - [[75/PUU-X/2012]] - [[79/PUU-IX/2011]] ### Perkara yang Merujuk - [[15/PUU-XIII/2015]] ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UU No. 42 Tahun 2008]] tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - [[UUD 1945]]