51/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 51/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Zidane Azharian Kemalpasha Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Alamat : Prum Tiara Mantang, Blok J No. 17, RT 002 RW 005, Kel. Sagulung Kota, Kec. Sagulung, Batam, Kepulauan Riau Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Kaila Juliana Rifalda Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Alamat : Kebonsari, RT 001 RW 000, Kel. Kacangan, Kec. Sumberlawang, Sragen, Jawa Tengah Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Ilhan Julian Rifaldo Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta 2 Alamat : Kebonsari, RT 001 RW 000, Kel. Kacangan, Kec. Sumberlawang, Sragen, Jawa Tengah Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------- Pemohon III; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2025, memberikan kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Putu Surya Permana Putra, dan Priskila Octaviani, yang kesemuanya merupakan tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Jalan Aries Asri, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 Maret 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 54/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 24 April 2025 dengan Nomor 51/PUU- XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 20 Mei 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 20 Mei 2025, pada pokoknya menguraikan hal- hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945: 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang” 4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 5. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”; Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo karena PARA PEMOHON mengajukan permohonan pengujian 4 konstitusionalitas undang-undang yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7; 7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh PARA PEMOHON. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu PEMOHON menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut PEMOHON I, merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3) a.n Zidane Azharian Kemalpasha, PEMOHON II juga merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-4) a.n Kaila Juliana Rifalda, dan PEMOHON III juga merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-5) a.n Ilhan Julian Rifaldo yang PARA PEMOHON merupakan mahasiswa aktif pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Berdasarkan penjelasan tersebut maka jelas PARA PEMOHON masuk dalam kategori perorangan warga negara Indonesia; 3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK menegaskan PARA PEMOHON memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai PEMOHON yang dapat mengajukan permohonan 5 pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagai perseorangan WNI. Selanjutnya, PARA PEMOHON akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara a quo; 4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas PEMOHON dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu : a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON dijamin oleh UUD 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: a) Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. b) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal dalam UU ITE yakni: Pasal 5 ayat (3) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang ini” Pasal 7 “Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik 6 dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan” 7. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), PEMOHON telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial, sebagai berikut: - Bahwa PARA PEMOHON selain sebagai mahasiswa hukum juga aktif dalam organisasi yang bernama Voice Law. id yang merupakan organisasi yang bergerak dan berfokus pada advokasi hukum, edukasi masyarakat, serta kajian terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan PEMOHON I yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Voice Law.id, PEMOHON II menjabat sebagai Sekretaris Umum Voiced Law.id, dan PEMOHON III menjabat sebagai Koordinator Divisi Legal Research and Development Voiced Law.id (Bukti P-6); - Bahwa sepak terjang PARA PEMOHON dalam organisasi yang aktif dalam berbagai diskusi hukum di tanah air juga mendapat perhatian dari Mahkamah Konstitusi sendiri, terbaru PARA PEMOHON juga sempat diundang dalam Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2024 dan Pembukaan Masa Persidangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 pada Kamis, 2 Januari 2025 (Bukti P-7). Hal ini menunjukan konsistensi PARA PEMOHON lewat organisasi yang mereka naungi dalam melakukan advokasi hukum dan penyuluhan seputar hukum dan hak konstitusional itu sendiri; - Bahwa PEMOHON I selalu aktif dalam isu hukum digital di Indonesia, terakhir PEMOHON I pernah menjadi Speaker dalam Diskusi Kamisan dengan Tema: “Status Hukum dan Klasifikasi Aset Digital Dalam Sistem Hukum Indonesia.” (Bukti P-8) yang dalam diskusi tersebut PEMOHON I banyak dihujani pertanyaan soal urgensi untuk menghadirkan instrumen hukum tentang aset digital di Indonesia. Menanggapi pertanyaan tersebut PEMOHON I sebagai pembicara optimis bahwa suatu saat nanti Indonesia akan memiliki peraturan khusus tentang Aset Digital; - Bahwa PEMOHON I karena tanggungjawab dan perhatian yang dimiliki PEMOHON I terhadap isu ini menyebabkan PEMOHON I memiliki kepentingan langsung dalam pengujian materiil ini. Karena 7 ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sedang diuji saat ini dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam hal kepemilikan dan akses terhadap aset digital. Selain itu, aturan yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi juga dapat berdampak pada kegiatan edukasi hukum yang dilakukan oleh Voiced Law.id, terutama dalam memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat terkait perlindungan hak-hak mereka di ruang digital; - Bahwa terhadap isu kekosongan hukum aset digital ini juga menarik perhatian dari PEMOHON II yang juga terlibat secara langsung dalam diskusi akademik, salah satunya dengan menjadi moderator dalam webinar nasional yang diselenggarakan oleh Voiced Law.id bertema "Kekosongan Regulasi Aset Digital di Indonesia: Implikasi Hukum dan Urgensi Pembentukan Kebijakan" (Bukti P-9). Webinar ini membahas pentingnya peraturan yang lebih jelas terkait aset digital serta perlindungan hukum bagi pemilik dan ahli waris aset digital di Indonesia. Dalam Webinar tersebut PEMOHON II seringkali mendapatkan pertanyaan kritis yang ia himpun seputar “mengapa Indonesia belum memiliki aturan khusus tentang aset digital?” pertanyaan sederhana ini kemudian menimbulkan kegundahan di hati pemohon sehingga turut serta ingin memperjuangkan hal tersebut ke depan Mahkamah Konstitusi; - Bahwa PEMOHON III menjabat sebagai Koordinator Divisi Legal Research and Development Voiced Law.id, sebuah organisasi yang berfokus pada advokasi hukum, edukasi masyarakat, serta kajian kebijakan terkait regulasi digital di Indonesia. Dalam perannya, PEMOHON III aktif dalam diskusi, penelitian, serta penyebaran informasi hukum kepada masyarakat, termasuk mengenai perlindungan hak digital dan kebebasan berekspresi, serta PEMOHON III pernah membuat kajian tentang Aset Digital. Sebagai orang yang berfokus untuk membuat kajian, PEMOHON III selalu menemukan kebuntuan untuk menjelaskan bagaimana pengaturan aset digital dalam hukum positif kita di Indonesia, karena sepanjang riset yang PEMOHON III lakukan, pengaturan yang kita kenal saat ini hanya menjelaskan tentang objek waris yang bentuknya masih 8 berwujud atau nampak (terrestrial) dan belum sampai yang bentuknya non-terestrial seperti Aset Digital ini; - Bahwa PARA PEMOHON adalah pemilik aset digital dan calon PEWARIS ASET DIGITAL yang dibuktikan dengan kepemilikan aset digital oleh PEMOHON I (Bukti P-10), Aset Digital PEMOHON II (Bukti P-11), Aset Digital PEMOHON III (Bukti P-12). Karena PARA PEMOHON merupakan calon pewaris atas aset digital yang secara nyata dapat dibuktikan melalui kepemilikan sah atas aset-aset digital dimaksud, maka Para Pemohon memiliki kepentingan hukum yang langsung dan signifikan untuk mempermasalahkan keberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang hingga saat ini belum mengatur secara eksplisit mengenai pengakuan, perlindungan, dan mekanisme pewarisan aset digital. - Bahwa Ketiadaan pengaturan tersebut telah menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) yang berdampak pada ketidakpastian status hukum aset digital milik Para Pemohon di kemudian hari, khususnya terkait dengan proses pewarisan kepada ahli warisnya. Hal ini secara nyata bertentangan dengan jaminan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. - Lebih jauh lagi, dalam konteks kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi kekayaan, aset digital bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari ekspresi pribadi dan capaian pengembangan diri individu. Oleh karena itu, tidak diaturnya mekanisme hukum mengenai pengelolaan dan pewarisan aset digital juga menghambat realisasi hak konstitusional Para Pemohon untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, yang dilindungi oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan 9 teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” - Dengan demikian, ketidakjelasan hukum terkait pewarisan aset digital bukan hanya persoalan teknis perundang-undangan, melainkan merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh negara melalui regulasi yang memadai dan responsif terhadap perkembangan zaman." - Bahwa atas uraian singkat tentang latar belakang PARA PEMOHON tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa PARA PEMOHON memiliki kerugian baik secara aktual dan potensial dan hubungan kausalitasnya yang akan dijelaskan sebagai berikut: Kerugian Konstitusional PARA PEMOHON akibat pasal a quo Pasal yang Menjadi Objek Pengujian Batu Uji Alasan Pasal 5 ayat (3) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang ini” Pasal 28C ayat (1) PARA PEMOHON memiliki hak yang dijamin pada Pasal 28C ayat (1) tentang hak untuk pengembangan diri. keberlakuan Pasal 5 ayat (2) UU ITE justru membatasi pengakuan hukum atas eksistensi aset digital tersebut, karena tidak secara eksplisit memasukkan atau menyesuaikan konsep Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sah untuk mencakup aset digital modern seperti cryptocurrency dan NFT.Pasal 5 ayat (2) UU ITE dalam keberlakuannya yang tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi telah secara nyata menghambat pemenuhan hak Para Pemohon untuk mengembangkan diri melalui teknologi dan inovasi, sehingga bertentangan dengan semangat dan substansi Pasal 10 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) Pada praktiknya, frasa “sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini” justru menimbulkan hambatan terhadap pengakuan dan perlindungan hukum atas aset digital, karena tidak terdapat norma lanjutan dalam UU ITE yang secara eksplisit mengatur bahwa aset digital—seperti cryptocurrency, NFT, dan bentuk digital property lainnya—termasuk sebagai bentuk sah dari Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik. Padahal, dalam praktik dan kenyataan sosial ekonomi saat ini, aset digital telah menjadi bagian integral dari kekayaan pribadi seseorang, memiliki nilai ekonomi riil, dan seringkali menjadi hasil dari kegiatan produktif, investasi, atau kreativitas yang sepenuhnya legal. Oleh karena itu, berlakunya Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang tidak mencakup dan tidak menyesuaikan perkembangan bentuk kekayaan digital telah menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata bagi PARA PEMOHON karena kekosongan hukum yang ditimbulkannya. Pasal 7 “Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus Pasal 28C ayat (1) Ketentuan ini secara normatif memberikan kerangka hukum bagi perlindungan hak yang bersumber dari dokumen atau informasi elektronik. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini belum mencerminkan perkembangan bentuk hak modern, khususnya hak atas aset digital, seperti cryptocurrency, token digital, 11 memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan” Non-Fungible Token (NFT), dan bentuk aset digital lainnya. Namun demikian, karena UU ITE khususnya pasal a quo tidak secara eksplisit mengakui keberadaan aset digital sebagai bentuk sah dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka Para Pemohon sebagai pemilik sah dari aset digital justru terhalangi untuk memanfaatkan, melindungi, dan mengembangkan potensi ekonomi dan hukum dari aset tersebut secara maksimal. Pasal 28D ayat (1) Bahwa kekosongan norma ini menyebabkan PARA PEMOHON, selaku pemilik sah sekaligus calon pewaris atas aset digital, tidak memiliki jaminan perlindungan hukum yang jelas terhadap hak mereka atas aset-aset tersebut, baik dalam aspek kepemilikan saat ini maupun dalam proses alih hak (pewarisan) di masa depan. Ketika hak atas suatu objek tidak dijamin atau tidak diakui oleh sistem hukum, maka setiap bentuk pernyataan, penguatan, atau pembelaan atas hak tersebut menjadi rentan diperselisihkan dan kehilangan validitas hukum. Bahwa kegagalan UU ITE, khususnya Pasal 7, untuk memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap hak atas aset digital, telah secara nyata melanggar hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 8. Bahwa Apabila Mahkamah mengabulkan permohonan PARA PEMOHON maka Kerugian Konstitusional yang didalilkan Tidak Akan 12 Terjadi lagi. Seandainya Pasal 5 ayat diperbaiki atau diperluas dengan memasukkan mekanisme pewarisan aset digital, maka: - Ahli waris akan memiliki kepastian hukum dalam mengakses dan mengklaim aset digital yang ditinggalkan pewaris. - Penyedia layanan digital wajib menyediakan mekanisme pewarisan yang adil dan transparan, sehingga tidak ada lagi kebijakan sepihak yang merugikan ahli waris. - Pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur dan mengawasi penyelenggara aset digital, sehingga tidak ada lagi aset digital yang “hilang” tanpa kejelasan status hukumnya. 9. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami PEMOHON, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai PEMOHON Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. III. ALASAN PERMOHONAN A. Aset Digital Merupakan Objek Pewarisan Yang Sah Karena Memiliki Nilai Ekonomis Dan Kepemilikan Yang Jelas, Sehingga Harus Diakui Sebagai Bagian Dari Harta Kekayaan Yang Dapat Dialihkan Melalui Proses Pewarisan 1. Bahwa di Indonesia hukum waris terbagi menjadi tiga sistem hukum kewarisan yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat yang terdapat di dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Pengertian hukum waris sendiri menurut Soepomo jika dilihat dari sudut pandang hukum adat memiliki arti peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang atau benda yang tidak berwujud benda atau yang disebut dengan immateriele goederen dari suatu generasi kepada keturunannya (Soepomo, 1996). Dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian yang kemudian pada Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum 13 Perdata menjelaskan bahwa hak milik suatu benda dapat hilang dengan beberapa cara yaitu diambil dengan tujuan untuk dimiliki, daluarsa, perlekatan, pewarisan menurut undang-undang, maupun menurut surat warisan dan dengan penunjukan atau penyerahan. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan hak milik suatu benda dapat beralih ketika seseorang meninggal dunia, maka seluruh harta peninggalan akan dialihkan kepada ahli waris melalui pewarisan sebagai langkah yang dapat diambil untuk mempertahankan kepemilikan benda yang dimiliki pewaris kepada ahli waris; 2. Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata objek pewarisan merupakan benda yang tercantum pada buku ke II tentang Hukum Benda. Pengertian benda atau barang dalam Pasal 499 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Benda yang dapat diwariskan dalam hukum perdata memiliki beberapa ciri yaitu di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 503 tentang benda berwujud dan benda tidak berwujud, pasal 504 tentang benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda dapat dialihkan kepemilikannya, serta benda mengandung nilai ekonomis; 3. Bahwa berdasarkan pada poin sebelumnya, syarat-syarat yang dapat menjadikan suatu hal menjadi objek waris ada 5 yaitu: yang pertama adanya suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak (Pasal 504 KUHPerdata), yang kedua benda tersebut harus dimiliki pewaris saat meninggal (Pasal 833 KUHPerdata), yang ketiga benda tersebut harus dapat dialihkan kepada orang lain (Pasal 1447 KUHPerdata), yang keempat benda tersebut tidak boleh diharamkan oleh hukum dan agama (Pasal 1338 KUHPerdata), dan yang kelima benda tersebut harus ada saat pewaris meninggal, tidak musnah atau hilang (Pasal 834 KUHPerdata); 4. Bahwa pada perkembangan zaman saat ini, semakin banyak masyarakat yang telah mengubah cara bertransaksi yaitu dengan maraknya penggunaan uang elektronik dan dompet digital. Menurut data dari Bank Indonesia pada tahun 2024 mencatat nilai transaksi uang elektronik mencapai Rp 1,6 kuadriliun, naik 35,76% dari tahun sebelumnya. Di Indonesia, masalah hukum terkait akses terhadap 14 keuangan digital setelah pewaris meninggal masih belum jelas. Banyak ahli waris menghadapi kesulitan dalam mengakses saldo dompet digital atau rekening uang elektronik yang ditinggalkan pewaris. Ada beberapa penyebab seperti tidak memiliki akses login, kebijakan platform yang ketat, atau ketiadaan aturan hukum yang secara khusus mengatur mekanisme pewarisan keuangan digital. Aset digital dapat dimasukkan ke dalam objek pewarisan karena dalam Pasal 511 KUHPerdata menjelaskan bahwa benda bergerak berarti benda tersebut dapat dipindahkan ke tempat yang satu dan ke tempat yang lain serta dalam 512 KUHPerdata dijelaskan bahwa benda bergerak terbagi dua yaitu benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud; 5. Bahwa aset digital merupakan benda tidak berwujud yang dapat dikuasai oleh hak kepemilikan dan memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat diwariskan kepada ahli waris. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dapat menjadi objek hak milik. Selain itu, Pasal 503 KUHPerdata mengkategorikan benda sebagai berwujud dan tidak berwujud, di mana aset digital sebagai benda tidak berwujud tetap dapat memiliki hak kepemilikan yang sah. Dengan demikian, aset digital seharusnya diakui sebagai bagian dari harta kekayaan yang dapat dialihkan melalui proses pewarisan atau dapat disimpulkan selama Aset Digital tersebut dapat dinilai atau memiliki nilai secara ekonomis, baik berbentuk benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak, maka dapat menjadi objek waris sehingga terhadap objek tersebut melekat hak dan kewajiban dari pewaris; 6. Bahwa aset digital muncul karena pada perkembangan zaman saat ini, segala aspek kehidupan mulai mengalami fase digitalisasi yang mengakibatkan kekayaan juga ikut beralih dari yang awalnya benda berwujud menjadi benda yang tidak berwujud yang salah satunya dikenal sebagai aset digital. Menurut Rex. M. Anderson, pembagian aset digital dalam kepentingan untuk pengaturan properti terbagi menjadi 1) akun email, 2) akun finansial yang hanya dapat diakses online, 3) informasi yang terdapat dalam program yang mungkin 15 tersimpan secara digital, 4) pembayaran tagihan yang hanya dapat dibayarkan secara online, 5) bisnis online, 6) akun paypal 7) halaman web yang memiliki pemasukan dari iklan yang ditampilkan 8) akun media sosial 9) domain yang diperjualbelikan 10) kekayaan intelektual yang hanya dapat disimpan digital seperti file mp3, dan 11) video game dan dunia virtual dimana terdapat nilai ekonomis yang dapat dimunculkan melalui perpindahan mata uang atau penjualan aset di dalam permainan tersebut (Rex. M. Anderson:2013). Abdul Salam menyederhanakan aset digital menjadi lima yaitu 1) kebendaan atau kekayaan dalam media sosial, 2) akun-akun terkait keuangan yang dilakukan secara daring, 3) akun-akun terkait bisnis 4) alamat internet atau situs web, 5) kebendaan virtual (Abdul Salam:2018). Contoh lainnya aset digital dalam bentuk bergerak seperti: kepemilikan atas uang elektronik, Crypto, E-Emas, E-Sertifikat, E-Wallet; 7. Bahwa Hukum waris termasuk dalam ranah hukum privat karena mengatur hubungan antarindividu, yaitu antara pewaris dan ahli waris. Dalam hubungan ini, ahli waris tidak hanya berhak menerima harta warisan, tetapi juga mungkin menanggung kewajiban pewaris. Lebih dari sekadar aturan perdata, hak ahli waris atas warisan juga dilindungi oleh konstitusi, Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas kepemilikan pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang. Sehingga pelarangan hak ahli waris untuk dapat mengakses apa yang menjadi haknya juga bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Dalam hal ini aset digital adalah objek waris juga dan ketidakhadiran aturan yang mengakomodasi aset digital dalam hukum pewarisan berisiko menyebabkan hilangnya nilai ekonomi yang terkandung dalam aset tersebut. Tanpa adanya mekanisme hukum yang jelas, aset digital berpotensi menjadi inaccessible (tidak dapat diakses) oleh ahli waris, dan permasalahan lain yang mungkin dijumpai seperti bagaimana jika ahli waris tidak mengetahui kata sandinya? mungkin terlihat sederhana, namun ketidakmampuan ahli waris akibat adanya kebijakan yang berbeda-beda tersebut tentu akan menciderai hak ahli waris terhadap warisnya; B. Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 UU ITE Belum Mengatur tentang Keberadaan Aset Digital Sebagai Bagian dari Informasi Elektronik dan/atau 16 Dokumen Elektronik dan Hak Yang Dapat Diwariskan, Sehingga Perlunya Payung Hukum Khusus Yang Mengatur Dan Melindungi Aset Digital Yang Meliputi Mekanisme Pewarisannya, Mengingat Saat Ini Belum Ada Regulasi Komprehensif Yang Mengakomodir Keberadaan Dan Pengalihan Aset Digital Di Indonesia. 1. Bahwa Hukum berfungsi sebagai payung normatif yang mengatur segala tindakan manusia agar tetap berada dalam koridor yang adil, tertib, dan tidak merugikan orang lain. Sehingga hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat untuk mencegah kekosongan hukum (legal vacuum), yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. UUD NRI 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (Pembukaan UUD 1945 alinea keempat). Amanat ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Dengan demikian, hukum menjadi instrumen utama untuk mewujudkan amanat konstitusi tersebut; 2. Bahwa Tanpa adanya payung hukum, kehidupan bernegara akan kehilangan arah dan tujuan. Menurut Roscoe Pound, seorang ahli hukum sosiologis, hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (social engineering) yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berperan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah terjadinya konflik dan pelanggaran hak. Tanpa adanya hukum, potensi pelanggaran hak warga negara akan semakin besar. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya batasan dan aturan yang jelas yang mengatur hubungan antarindividu dan antara individu dengan negara; 3. Bahwa melalui permohonan ini PARA PEMOHON percaya bahwa jalur pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dapat menjadi solusi untuk mendapatkan jawaban atas kekosongan hukum yang terdapat pada aset digital. Putusan Mahkamah nantinya dapat menjadi putusan yang merubah suatu pasal dalam undang-undang 17 atau bahkan memerintahkan untuk membentuk suatu undang-undang baru karena dalam praktiknya Mahkamah pernah memerintahkan pembentuk undang-undang untuk tidak hanya memperjelas suatu pasal namun juga merevisi suatu undang-undang atau bahkan membentuk undang-undang baru demi menjamin kepastian payung hukum sesuai kebutuhan masyarakat. Seperti yang terjadi dalam beberapa kasus di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I- 2003 tentang pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Pada Pertimbangan hukum hal. 350 Mahkamah menyatakan: “...disarankan agar pembentuk undang-undang menyiapkan RUU Ketenagalistrikan yang baru yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945” - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada pertimbangan hukum hal. 201 Mahkamah menyampaikan: “Keinginan untuk mengadakan perubahan undang- undang ini telah pula dikemukakan berkali-kali secara terbuka baik oleh MA maupun oleh KY sendiri. Karena itu, Mahkamah Konstitusi juga merekomendasikan kepada DPR dan Presiden untuk segera mengambil langkah langkah penyempurnaan UUKY.” - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Materiil UU No. 1 Tahun 1974. Pada Amar Putusan angka 4 (empat) Mahkamah Menyampaikan: “Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan” - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja tepatnya Konsideran Menimbang [3.16] hal. 676-677 yang menyatakan: “Dengan undang-undang baru tersebut, masalah adanya ancaman ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan materi/substansi undangundang ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang, dan segera diselesaikan. Selain itu, sejumlah materi/substansi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki di bawah undang-undang, termasuk dalam sejumlah peraturan pemerintah, dimasukkan sebagai materi dalam undang-undang ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, dengan cara mengaturnya dalam undang-undang tersendiri dan terpisah dari UU 6/2023, undang-undang ketenagakerjaan akan menjadi lebih mudah dipahami. Dengan menggunakan dasar pemikiran tersebut, waktu paling lama 2 (dua) tahun dinilai oleh Mahkamah cukup bagi pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang ketenagakerjaan baru yang substansinya menampung materi UU 13/2003 dan UU 6/2023.” 4. Bahwa Perkembangan pesat era digital telah melahirkan fenomena warisan non-terestrial, seperti aset digital dan properti virtual, yang semakin relevan dalam konteks hukum perdata. Aset digital, termasuk cryptocurrency, akun media sosial, dan file digital, serta properti virtual seperti kepemilikan tanah dalam game atau dunia maya, memiliki nilai yang signifikan dan berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat (Setyawan, Antonius Ary; Winotoatmojo, 2024). Namun, ketidakcukupan regulasi hukum perdata yang ada saat ini dalam menangani isu-isu kompleks terkait warisan non-terestrial ini menjadi perhatian penting yang perlu segera diatasi; 5. Bahwa Hukum perdata tradisional, yang dirancang untuk mengatur warisan terestrial seperti properti dan harta benda fisik, seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakomodasi aset digital dan virtual. Ketidakpastian hukum terkait penilaian, pengelolaan, dan pembagian aset-aset tersebut menciptakan tantangan besar bagi ahli waris, pengacara, dan notaris. Tidak adanya regulasi yang jelas dapat memicu sengketa berkepanjangan serta komplikasi dalam proses warisan, yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi pihak- pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penyesuaian dan pengembangan 19 pendekatan hukum yang lebih relevan dan komprehensif menjadi suatu keharusan (Siahaan, 2022); 6. Bahwa Warisan non-terestrial mengacu pada aset atau hak yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terikat langsung dengan properti atau benda nyata. Saat ini, pengaturan hukum perdata di Indonesia umumnya berfokus pada aset fisik dan warisan terestrial. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menjadi dasar hukum warisan di Indonesia, mengatur berbagai aspek terkait warisan, seperti pembagian harta waris, hak ahli waris, dan pengelolaan harta peninggalan (Ma’arif, 2024). Namun, regulasi ini belum secara spesifik mencakup aset digital dan properti virtual, yang merupakan produk dari perkembangan teknologi modern (Danggur Feliks, 2022). Hal ini menciptakan celah hukum yang perlu segera diatasi agar dapat mengakomodasi dinamika kekayaan di era digital; 7. Bahwa mengenai frasa ‘aset digital’ dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia masih belum ditemui. Pengaturan peraturan perundang-undangan yang paling mendekati mengatur tentang keberadaan aset digital ini adalah sebagai berikut: No Peraturan Perundang- Undangan yang Mengatur Pasal Terkait 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2oo8 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 4 Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna 20 atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto Pasal 1 angka 5 Aset Keuangan Digital adalah aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk di dalamnya aset kripto Pasal 1 angka 6 Aset Kripto adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti blockchain untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung (backed crypto-asset) dan aset kripto tidak terdukung (unbacked crypto-asset). 3. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1 angka 7 21 Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Mengapa PARA PEMOHON mencantumkan UU ITE pada Pasal 1 angka 4 kendatipun tidak ada satupun kata ‘aset’ dalam pasal tersebut? hal ini dikarenakan UU ITE pada pasal 1 angka 4 yang menjelaskan tentang definisi Dokumen Elektronik memiliki persamaan dalam hal unsur-unsur yang serupa dengan definisi Aset Digital seperti bentuknya yang digital dan masing-masing memiliki nilai; 8. Bahwa setelah ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan hanya menyebutkan tentang aset keuangan digital dan aset crypto sehingga tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang menyebutkan tentang aset digital. Aset Digital dan Aset Keuangan digital merupakan hal yang berbeda namun masih berkaitan, untuk memudahkannya dapat dijelaskan dalam tabel berikut: Aspek Aset Digital Aset Keuangan Digital Cakupan Lebih luas, mencakup semua aset berbentuk digital. Subset dari aset digital, khusus yang memiliki nilai finansial. Nilai Tidak selalu memiliki nilai finansial langsung. Selalu memiliki nilai finansial. 22 Fungsi Dapat berupa konten, data, atau properti digital. Digunakan untuk transaksi keuangan, investasi, atau pembayaran. Contoh Foto digital, NFT, domain website. Bitcoin, Ethereum, atau aset kripto lainnya, uang elektronik, saham digital. 9. Bahwa Tidak adanya ketentuan khusus dalam undang-undang yang ada saat ini maupun peraturan turunannya untuk mengatur warisan digital menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pengelolaan dan pembagian aset-aset tersebut. Aset digital seperti cryptocurrency, akun media sosial, dan file digital, serta properti virtual dalam dunia maya seringkali tidak diakui secara sah dalam proses hukum warisan (Amalia, 2024). Situasi ini menciptakan tantangan besar bagi ahli waris dan praktisi hukum dalam menentukan metode yang tepat untuk mengelola dan membagikan aset-aset tersebut (M. Bagus Salis Ma’arif, Moh. Khamim, 2024). Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang dapat mengakomodasi kompleksitas warisan di era digital ini; 10. Bahwa dalam era transformasi digital saat ini, aset digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Mulai dari rekening dompet digital, aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum, hingga Non-Fungible Token (NFT), keberadaan aset digital telah menjadi representasi nilai ekonomi dan kekayaan yang sah dalam praktik sosial-ekonomi. Bahkan, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak hanya kalangan profesional dan pelaku industri digital yang memiliki aset digital, tetapi juga lapisan masyarakat luas seperti pedagang kaki lima, pengemudi ojek daring, hingga pelaku UMKM dan swalayan modern telah akrab dan memanfaatkan aset digital sebagai alat transaksi maupun investasi. Sebuah studi oleh Deloitte (2022) bahkan menyebutkan bahwa lebih dari 80% pengguna internet di kawasan Asia Tenggara memiliki bentuk aset digital, terutama dalam bentuk saldo dompet digital dan aset 23 kripto, dan tren ini meningkat setiap tahun seiring dengan digitalisasi ekonomi dan keuangan; 11. Bahwa di tengah pesatnya penggunaan dan kepemilikan aset digital tersebut, belum terdapat pengaturan yang jelas dan tegas dalam sistem hukum nasional yang mengatur status hukum aset digital sebagai objek hak dan objek pewarisan. Ketidakjelasan ini menimbulkan potensi kekacauan hukum di masa mendatang, khususnya dalam hal: (1) bagaimana aset digital dikualifikasikan secara hukum; (2) mekanisme penyelesaian sengketa terhadap klaim kepemilikan aset digital; dan (3) mekanisme pewarisan aset digital ketika pemiliknya wafat. Bayangkan situasi ketika seseorang meninggal dunia dengan jumlah aset digital yang signifikan, namun tidak ada dasar hukum yang mengakui dan mengatur pengalihan hak atas aset tersebut kepada ahli waris. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi ahli waris maupun institusi penyedia layanan aset digital, dan dapat berujung pada konflik, penyalahgunaan, bahkan hilangnya hak ekonomi masyarakat yang sebenarnya sah; 12. Bahwa Kekurangan dalam regulasi yang ada saat ini berdampak signifikan pada penegakan hukum dan perlindungan hak ahli waris. Tanpa panduan yang jelas dan komprehensif mengenai pengakuan serta pengalihan hak atas aset digital dan virtual, proses warisan dapat menjadi rumit dan menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian ulang dan memperbarui regulasi yang ada agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi serta mengatasi berbagai permasalahan yang muncul terkait warisan non- terestrial. Langkah ini diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses warisan di era digital; 13. Bahwa kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang mengatur akses ke aset digital setelah kematian juga tidak lepas karena adanya perdebatan antara penyedia layanan yang tidak ingin bekerja sama untuk memberikan akses tersebut dengan ahli waris selaku orang uang ditinggalkan. Perlu diketahui bahwa keberadaan hak privasi terhadap seseorang yang sudah meninggal dapat 24 menghalangi pengungkapan dan keperluan dari pemegang hak waris, seperti yang diungkapkan Darrow & Ferrera bahwa hak privasi pada umumnya dianggap berakhir setelah kematian (privacy rights are generally considered to cease upon death); 14. Bahwa kehadiran dari undang-undang tentang aset digital nantinya akan menjadi "prasasti baru" sebagai tanda atau bukti tertulis yang mengukuhkan keberadaan suatu norma atau nilai dalam masyarakat. Misalnya kehadiran UUPA, yang disahkan pada tahun 1960, menjadi prasasti baru dalam sejarah hukum agraria di Indonesia. Sebelum UUPA, pengaturan agraria di Indonesia bersifat fragmentatif dan didominasi oleh hukum kolonial, seperti Agrarische Wet 1870, yang lebih menguntungkan kepentingan kolonial dan pemodal besar. UUPA hadir sebagai instrumen hukum yang mengakui hak-hak masyarakat adat dan petani kecil, serta mengatur pengelolaan tanah secara nasional. Lewat terobosan seperti inilah yang ingin ditiru oleh PARA PEMOHON bahwa dengan fakta empiris masih nihilnya pengaturan tentang aset digital ini yang kemudian harus diperhatikan oleh pemangku kebijakan dan melalui permohonan ini PARA PEMOHON berharap bisa memantik dan mendorong eksisnya undang-undang yang mengatur tentang aset digital di Indonesia; C. Eksisnya Payung Hukum Khusus Untuk Aset Digital Sejalan Dengan Perkembangan Teknologi Yang Pesat Yang Menuntut Instrumen Hukum Modern, Adaptif, Dan Inovatif Sesuai Dengan Perkembangan Hukum Teknologi Informasi 1. Bahwa Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (Information and Communication Technology-ICT) yang begitu pesat dengan segala fasilitas penunjangnya dalam peradaban manusia modern saat ini, telah membawa kita memasuki era baru yang disebut sebagai era digital (digital age)(Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2005. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Transaksi Elektronik, Jakarta); 2. Bahwa Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi 25 informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum; 3. Bahwa Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia tentu menjadi negara yang masif dalam memanfaatkan perkembangan ini, dari segi penggunaan internet misalnya, sesuai dengan data dari ourworldindata.org dari rentang tahun 1960-2021 Indonesia sukses menduduki peringkat 4 (empat) sebagai negara dengan penduduk pengguna internet terbanyak di dunia dan menjadi negara dengan pengguna internet terbanyak di Asean; 26 (sumber:https://ourworldindata.org/grapher/number-of- internet-users? ) 4. Bahwa sebagai bagian dari masyarakat global, Fakta ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia tidak hanya menjadi konsumen pasif dalam perkembangan teknologi, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi digital dan inovasi teknologi global; 5. Bahwa saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum Siber. Istilah hukum siber diartikan sebagai padanan kata dari Cyber Law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (Law of Information Technology) Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum siber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa cyber jika diidentikan dengan dunia maya akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya, sesuatu yang tidak terlihat dan semu; 6. Bahwa Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik yang pada awalnya sulit dikategorikan sebagai delik pencurian tetapi akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana. Kenyataan saat ini yang berkaitan dengan kegiatan siber tidak lagi sesederhana itu, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data 27 dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat, bahkan sangat dahsyat. Teknologi informasi telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global (Abu Bakar Munir, 1999); 7. Bahwa Lawrence Lessig, dalam bukunya Code: And Other Laws of Cyberspace (1999), menyatakan bahwa hukum harus mampu mengikuti perkembangan teknologi karena teknologi dapat mempengaruhi kebebasan, privasi, dan hak-hak individu. Tanpa regulasi yang memadai, ruang digital dapat menjadi "liar" dan rentan disalahgunakan. 8. Bahwa perkembangan yang cukup pesat di bidang teknologi juga wajib menjadi perhatian pemerintah untuk menjaga dan mengawasi segala aspek teknologi informasi yang bisa saja menjadi ladang kriminalitas siber. Perhatian terhadap kemajuan informasi dan teknologi ini juga disampaikan dalam beberapa putusan mahkamah konstitusi sebagai berikut: (1) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada konsideran menimbang [3.15.10] hal. 131-132 Mahkamah menyampaikan: “Bahwa revolusi dalam bidang teknologi informasi telah memberikan sumbangan besar bagi seluruh lini kehidupan manusia. Realitasnya, tidak dapat dipungkiri kemajuan yang begitu mencengangkan tersebut di satu sisi membawa rahmat bagi kemanusiaan tetapi di sisi yang lain membawa laknat bagi kemanusiaan. Kemajuan di bidang informasi dan transaksi elektronik telah menempatkan manusia dalam posisi yang makin paripurna dalam mengemban misi kekhalifahan di muka bumi tetapi juga dapat berpotensi menggelincirkan posisi kemanusiaan pada titik terendah ketika pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara tidak bertanggung jawab; Pelaksanaan hak-hak di dunia nyata (real/physical world), maupun dalam dunia maya (cyberspace) beresiko dapat mengganggu ketertiban dan keadilan dalam masyarakat apabila tidak terdapat konvergensi atau titik temu (aanknopingspunten) maupun harmoni keterpaduan antara hukum dan 28 teknologi informasi, yaitu tidak adanya pengaturan dan pembatasan oleh hukum yang melindungi hak-hak masyarakat;” (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada konsideran menimbang [3.15.8] hal. 102, Mahkamah menyampaikan: “Bahwa meskipun aktivitas internet sepenuhnya beroperasi secara virtual, namun sesungguhnya masih tetap melibatkan masyarakat (manusia) yang hidup di dunia nyata (real/physical world). Oleh karenanya, sebagaimana halnya di dunia nyata, aktivitas dan perilaku manusia di dunia maya (cyberspace) pun tidak dapat dilepaskan dari pengaturan dan pembatasan oleh hukum. Pengaturan dan pembatasan oleh hukum tersebut ditetapkan karena setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakatnya dan dalam pelaksanaan hak-hak dan kekuasaan-kekuasaannya setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain. Pelaksanaan hak-hak baik di dunia nyata (real/physical world) maupun dalam aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia maya (cyberspace) berisiko mengganggu ketertiban dan keadilan dalam masyarakat apabila tidak terdapat harmoni antara hukum dan teknologi informasi, yaitu tidak adanya pengaturan dan pembatasan oleh hukum yang melindungi hak-hak masyarakat…” (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pada konsideran menimbang [3.11.1] hal. 35 Mahkamah menyampaikan: “Bahwa globalisasi telah membawa budaya dan nilai yang memengaruhi selera dan gaya hidup masyarakat, khususnya di Indonesia. Melalui media yang kian terbuka dan terjangkau, masyarakat menerima berbagai informasi tentang peradaban baru yang datang dari seluruh penjuru dunia. Banjir informasi dan budaya baru yang dibawa oleh arus teknologi informasi tak jarang teramat asing dari sikap hidup dan norma yang berlaku di suatu masyarakat. Oleh karena itu, pesatnya perkembangan teknologi informasi serta makin mudahnya akses terhadap internet, telah membuka mata semua orang untuk melakukan berbagai upaya meredam dampak negatif dari kemajuan teknologi tersebut, salah satunya 29 adalah penyebarluasan konten yang mengandung pornografi…” 9. Bahwa selaras dengan pendapat Mahkamah revolusi teknologi informasi telah memberikan kontribusi besar bagi berbagai aspek kehidupan manusia, membawa kemajuan yang signifikan sekaligus tantangan yang kompleks dengan efek positif dan negatif. Sehingga tanpa adanya pengaturan hukum yang memadai untuk melindungi hak-hak masyarakat, kemajuan teknologi informasi dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan konvergensi dan harmoni antara hukum dan teknologi informasi untuk memastikan pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab dan berkeadilan; 10. Bahwa keberadaan aset digital di Indonesia sudah menjadi kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Di tengah era globalisasi dan digitalisasi, Indonesia turut mengikuti perkembangan tren global. Dengan populasi yang didominasi oleh generasi muda dibandingkan banyak negara lain, adopsi terhadap tren digital berlangsung sangat cepat dan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Oleh karena itu, aset digital yang sebelumnya hanya berkembang di luar negeri, kini telah merambah dan menjadi bagian dari fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini didukung oleh semakin mudahnya akses internet dan harga perangkat elektronik yang semakin terjangkau; 11. Bahwa Pengelolaan aset digital dan virtual menghadapi berbagai tantangan unik yang memerlukan pendekatan hukum khusus. Aset digital seperti cryptocurrency, akun media sosial, dan file digital, serta properti virtual dalam dunia maya, menghadapi isu-isu khusus terkait pengakuan kepemilikan dan pengalihan hak yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum tradisional (Nicolas Mario Gunawan, 2024). Salah satu isu utama dalam pengelolaan aset ini adalah pengakuan kepemilikan. Aset digital sering kali dilindungi oleh enkripsi dan sistem keamanan yang kompleks, sehingga verifikasi dan transfer kepemilikan menjadi sulit. Sebagai contoh, kepemilikan cryptocurrency ditentukan oleh kunci privat yang hanya diketahui oleh pemiliknya. Tanpa akses ke kunci ini, ahli waris atau 30 pihak lain tidak dapat mengklaim atau mengelola aset tersebut secara sah (Bagus Salis Ma’arif, Moh. Khamim, 2024). 12. Bahwa terdapat tantangan yang disebabkan karena Banyaknya platform digital memiliki kebijakan ketat yang membatasi pengalihan akun atau aset kepada pihak ketiga, termasuk ahli waris (Syarif Hidayat, 2023). Proses hukum yang ada saat ini belum dirancang untuk menangani permasalahan ini secara efektif, sehingga sering kali tidak ada mekanisme yang jelas untuk memindahkan hak atas aset digital setelah pemiliknya meninggal; 13. Bahwa tantangan tersebut dapat dilihat dalam kasus di Mahkamah Agung Massachuset yang dikenal dengan kasus Ajemian v. Yahoo!, Inc. Dalam tulisan yang dibuat oleh Danielle Kohen (Danielle Kohen, 2019) kasus ini bermula ketika Agustus 2006 seseorang bernama John Ajemian meninggal dunia. 4 (empat) tahun sebelum meninggal John Ajemian bersama Robert Ajemian (Saudara laki-lakinya) membuat akun email bersama di Yahoo!, sehingga setelah kematian dari John Ajemian, Robert ingin mengakses akun tersebut namun permintaannya ditolak oleh Yahoo!. Hal itu disebabkan karena perusahaan memiliki kewenangan untuk menolak permintaan perwakilan pribadi atau "discretion to reject the personal representatives' request" dalam hal kematian pengguna. Ditambah lagi sebelum John Ajemian meninggal ia tidak meninggalkan wasiat atau instruksi terkait akun digitalnya setelah kematian. Karena itu, Robert dan saudari mereka, Marianne Ajemian, mengajukan gugatan di Pengadilan Keluarga dan Warisan (Probate and Family Court) untuk mendapatkan akses ke akun Yahoo John Ajemian. Singkatnya dalam perjalanan kasus tersebut terjadi perdebatan antara hak keluarga yang ditinggalkan untuk mengakses akun tersebut dan keberadaan Stored Communications Act yang mencegah perusahaan untuk memberikan akses, akhirnya dalam Putusan Ajemian v. Yahoo!, Inc., 478 Mass. 169 (2017) Mahkamah Agung Massachuset memutuskan bahwa perwakilan pribadi atau Personal Representatives yang dalam hal ini keluarga yang ditinggalkan dapat mengakses akun email Yahoo milik almarhum. Dalam kasus ini, pengadilan mengandalkan prinsip-prinsip hukum properti untuk menentukan bahwa akun Yahoo merupakan 31 properti yang dapat diwariskan. Sehingga penolakan untuk memberi akses kepada personal representative ke akun tersebut sama saja dengan mencegah perwakilan pribadi atau ahli waris tersebut untuk memenuhi hak mereka terhadap harta warisan; 14. Bahwa karena kebutuhan hukum untuk memberikan legalitas pemberian akses kepada fiduciaries terhadap aset digital, beberapa negara di Amerika Serikat telah mengadopsi Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA) yang pada pokoknya Undang-undang ini memberikan wewenang kepada perwakilan pribadi atau trustee untuk mengakses dan mengelola aset digital dan komunikasi elektronik orang yang telah meninggal. Dikutip dari Elizabeth Holland Capel RUFADAA bertujuan untuk “remove barriers to a fiduciary’s access to electronic records” while “respecting the privacy and intent of the account holder” (Elizabeth Holland Capel, 2015). Karena pentingnya keberadaan RUFADAA sebagai instrumen hukum yang mengelola dan mengatur tentang keberadaan aset digital di Amerika Serikat, saat ini telah ada 45 (empat puluh lima) negara bagian di Amerika Serikat yang telah mengadopsi RUFAADA (DeConcini McDonald Yetwin & Lacy, P.C Attorneys, 2023, How Will the Revised Uniform Fiduciary Acces to Digital Assets Act Apply to Yout Estate?. URL: https://www.deconcinimcdonald.com/estate- planning-law-report-june-2023how-will-the-revised-uniform-fiduciary- access-to-digital-assets-act-apply-to-your- estate/#:~:text=Forty%2Dfive%20states%20in%20the,Assets%20Act %20(the%20RUFADAA). diakses pada 13 Maret 2025); 15. Bahwa Kasus Ajemian v. Yahoo menjadi contoh nyata mengapa regulasi seperti RUFADAA diperlukan. Sebelum RUFADAA, kasus- kasus serupa sering kali berakhir di pengadilan karena ketiadaan panduan hukum yang jelas. RUFADAA memberikan solusi dengan menetapkan aturan yang memungkinkan ahli waris mengakses aset digital almarhum, sambil tetap menghormati kebijakan privasi dan keinginan pengguna. Dengan adanya RUFADAA, konflik seperti yang terjadi antara keluarga Ajemian dan Yahoo dapat dihindari atau diselesaikan dengan lebih baik, karena ada kerangka hukum yang jelas untuk mengatur akses terhadap aset digital; 32 16. Bahwa negara bagian pertama yang mengadopsi dan menyesuaikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam RUFADAA adalah Negara Bagian Delaware melalui Delaware’s Act tepatnya pada Bagian V Bab 50 tentang Fiduciary Access to Digital Assets and Digital Accounts Act yang (selanjutnya disingkat UU Delaware). Dalam UU Delaware yang mengatur tentang pewarisan aset digital tersebut secara umum memiliki beberapa pengaturan meliputi: - Definisi. Mengenai definisi dapat ditemukan pada Article 5002 tentang Definitions. Undang-Undang tersebut mengatur beberapa definisi seperti pemegang akun, penyedia layanan atau custodian, akun digital, perangkat digital dan lain-lain yang termasuk definisi tentang aset digital yang ditemukan pada Article 5002 ayat (7) Delaware Act yang menyatakan: “Digital asset” means data, text, emails, documents, audio, video, images, sounds, social media content, social networking content, codes, health care records, health insurance records, computer source codes, computer programs, software, software licenses, databases, or the like, including the usernames and passwords, created, generated, sent, communicated, shared, received, or stored by electronic means on a digital device. “Digital asset” does not include an underlying asset or liability that is governed under other provisions of this title” (Aset digital” berarti data, teks, email, dokumen, audio, video, gambar, suara, konten media sosial, konten jejaring sosial, kode, catatan perawatan kesehatan, catatan asuransi kesehatan, kode sumber komputer, program komputer, perangkat lunak, lisensi perangkat lunak, basis data, atau sejenisnya, termasuk nama pengguna dan kata sandi, yang dibuat, dihasilkan, dikirim, dikomunikasikan, dibagikan, diterima, atau disimpan melalui sarana elektronik pada perangkat digital. “Aset digital” tidak termasuk aset atau kewajiban dasar yang diatur berdasarkan ketentuan lain dari judul ini) 33 - Hak Ahli Waris Terhadap Aset Digital. Seorang fiduciary memiliki beberapa hak atas aset digital atau akun digital pemegang akun bahkan dikatakan memiliki kewenangan yang sama dengan pemegang akun tersebut (orang yang meninggal) hal ini diatur dalam Article 5004 tentang . Control of digital accounts and digital assets by a fiduciary dan Article 5005 tentang Recovery of digital assets and digital accounts from a custodian; 17. Bahwa dalam penelitian oleh Elizabeth Holland Capel beliau mengutip sebuah pesan dari Richard dan Diane Rash yang dituliskan untuk Szanne Brown Walsh dan anggota Komite ULC (Uniform Law Commission) FADA pada 5 Juli 2013 yang tertulis: “Without some type of digital asset reform now, we will remain indebted to archaeologists, to tell future generations about the electronic world we live in today.” Surat ini dituliskan oleh Richard dan Diane Rash selaku orang tua dari Eric yang meninggal bunuh diri pada Januari 2011, Richard dan Diane berusaha untuk mencari tahu apakah ada tanda-tanda atau pesan yang bisa menjelaskan alasan di balik keputusan putranya untuk mengakhiri hidup. Namun, kala itu mereka menghadapi kesulitan dalam mengakses akun tersebut karena kebijakan privasi dari platform media sosial yang membatasi akses ke akun orang yang telah meninggal. Pernyataan dari Richard dan Diane tersebut menyoroti pentingnya reformasi dalam pengelolaan aset digital untuk memastikan generasi mendatang memahami dan mempelajari apa yang terjadi kepada seseorang yang telah meninggal, karena jika tidak ada reformasi digital menurutnya, maka sama saja kita harus mengandalkan para arkeolog untuk mengais dan menafsirkan sisa- sisa digital yang kita tinggalkan; 18. Bahwa kebutuhan atas instrumen hukum yang mengatur secara komprehensif tentang aset digital sesuai dengan adagium hukum yakni het recht hinkt achter de faiten aan yang memiliki arti hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Adagium ini bermakna bahwa pada hakikatnya sudah seharusnya hukum selalu mengikuti perkembangan zaman dan bukan justru sebaliknya Dengan 34 demikian maka perubahan sebuah regulasi dalam menyikapi kebutuhan perkembangan zaman adalah hal-hal yang mutlak sebagai upaya untuk menciptakan kondusifitas dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan 19. Bahwa keharusan hukum untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman juga sempat dibahas oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU- XXI/2023 ketika timbul wacana perubahan UU MK yang pada konsideran menimbang [3.15] hal. 32-33 Mahkamah menyatakan: “Menimbang bahwa terkait dengan wacana perubahan UU MK, termasuk wacana perubahan yang berkaitan dengan syarat- syarat jabatan hakim konstitusi khususnya syarat usia minimal, usia pensiun, dan masa jabatan, Mahkamah menilai secara umum perubahan undang-undang merupakan sesuatu yang wajar karena hukum memang dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Perubahan hukum merupakan suatu yang niscaya demi tercapainya tujuan hukum, yaitu mengatur perihal lalu lintas hubungan antarmanusia demi melindungi kepentingan bersama. Oleh karena itu, dalam setiap upaya perubahan hukum harus selalu terkandung semangat untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Hal ini tidak lain karena hakikat perubahan hukum adalah mengubah, bahkan meniadakan atau mengganti tata aturan lama, untuk memunculkan tata aturan baru yang bermuara pada terciptanya kondisi baru yang lebih baik” 20. Bahwa setiap penafsiran Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pasal- pasal UUD 1945 tersirat upaya untuk mewujudkan negara demokratis konstitusional. Perubahan makna atau penafsiran ketentuan dalam konstitusi yang dilakukan melalui judicial interpretation oleh badan kehakiman, yang dituangkan dalam putusan pengadilan (judicial decision). Tujuan utama dari penafsiran ini adalah untuk menjamin dan melindungi segenap bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Seperti contoh-contoh sebelumnya MK sering kali melakukan interpretasi hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dengan sebuah pendekatan yang dikenal sebagai ‘the living constitution’. Konsep ini mengacu pada pandangan bahwa konstitusi bukanlah dokumen statis, melainkan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan teknologi. Sehingga untuk dapat membentuk suatu hukum yang dicita-citakan MK senantiasa berupaya menghadapi tantangan globalisasi hukum 35 dan menghasilkan putusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa MK bukan hanya sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai aktor progresif yang memastikan konstitusi tetap hidup dan bermakna dalam konteks kekinian; 21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut perlunya payung hukum yang mengatur tentang aset digital tersebut merupakan langkah konkrit mewujudkan kehadiran hukum sebagai sebuah acuan, pegangan, dan legalitas yang dimiliki masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi dan informasi khususnya mengenai aset digital. Hadirnya payung hukum itu lah yang nantinya akan menjadi pemandu bagi masyarakat untuk mempelajari dan melindungi aset digital ini agar tidak disalahgunakan atau dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tanpa pengaturan yang jelas, aset digital dapat menjadi alat eksploitasi, monopoli, atau bahkan ancaman terhadap stabilitas masyarakat; D. Kejelasan Penormaan Tentang Aset Digital Dalam Instrumen Hukum Akan Menghilangkan Ambiguitas Dan Multitafsir Di Masyarakat Sehingga Menciptakan Pemahaman Seragam Tentang Status Dan Hak Atas Aset Digital dan Mengurangi Potensi Sengketa Di Masa Depan. 1. Bahwa penting untuk mengembangkan regulasi yang dapat mengakomodasi sifat khusus dari aset digital, termasuk mekanisme penilaian dan transfer hak kepemilikan (Mukhsin, 2023). Selain itu, banyak masyarakat yang masih belum memahami hukum waris yang berlaku, terutama dalam konteks aset digital. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa di antara ahli waris, terutama ketika tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai pembagian aset digital. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan komprehensif, disertai dengan penyuluhan hukum yang memadai, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mencegah sengketa di masa depan (Amiati, 2023). 2. Bahwa ambiguitas soal pewarisan aset digital ini selain karena masih belum jelasnya tentang mekanisme pewarisan ‘tak berwujud’ ini juga disebabkan karena kebijakan dari penyedia layanan atau perusahaan media yang memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam memberikan 36 akses ke akun seseorang yang sudah meninggal. Berikut adalah beberapa contoh kebijakan dari perusahaan media beberapa perusahaan terkenal: - Google LLC. Perusahaan google memberikan layanan pengalihan akun bagi pemiliknya yang dapat diakses dengan fitur Inactive Account Manager. Fitur tersebut memungkinkan pengguna untuk memilih apa yang terjadi pada akunnya jika tidak aktif pada periode tertentu dan dapat menunjuk orang terpercaya (Trusted Contact) untuk mendapatkan akses ke data tertentu setelah akun dianggap tidak aktif. - Yahoo!. Layanan Kebijakan Yahoo tidak memiliki fitur seperti yang dimiliki google miliki karena ketatnya kebijakan mereka untuk tidak memberikan kata sandi atau akses terhadap akun almarhum. Yahoo sendiri hanya dapat memberikan layanan untuk menutup akun seseorang yang telah meninggal dengan melampirkan beberapa dokumen termasuk surat kematian sang pemegang akun. - Facebook. Facebook juga tidak memiliki kebijakan yang memberikan izin kerabat atau ahli warisnya mengakses akun kerabat yang telah meninggal. Facebook hanya bisa mengubah akun menjadi mode Memorial atau Memorialization apabila dimohonkan oleh kerabat yang ditinggalkan. - Cryptocurrency. Pewarisan aset digital, khususnya cryptocurrency, memang sering menemui ambiguitas dan tantangan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketiadaan regulasi yang jelas, sifat aset digital yang berbeda dari aset konvensional, dan kompleksitas teknis yang terkait dengan kepemilikan dan transfer aset digital. Jika seandainya terdapat aturan yang mengatur jelas bahwa kepemilikan atas mata uang kripto merupakan hal yang bisa menjadi objek pewarisan maka tentu saja ini akan memberikan pengetahuan luas dan jaminan hukum kepada masyarakat di era teknologi ini. 3. Bahwa seperti yang dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya Aset digital, termasuk cryptocurrency, NFT, domain website, dan konten 37 digital lainnya, telah menjadi bagian penting dari kekayaan seseorang di era digital. Oleh karena itu, aset digital seharusnya diakui sebagai objek pewarisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Argumentasi ini didasarkan pada prinsip hukum waris, perkembangan teknologi, dan kebutuhan untuk melindungi hak-hak ahli waris dalam mengakses dan mengelola aset digital yang ditinggalkan; 4. Bahwa karena ketidaktahuan masyarakat akan aset digital sebagai hal yang dapat diwariskan tentu akan merugikan masyarakat itu sendiri padahal aset-aset tersebut walau tidak berwujud tetapi memiliki nilai yang sama atau bahkan lebih jika dibandingkan dengan aset yang berwujud. Hak Ahli waris untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi miliknya ini jika meminjam pendapat Aristoteles merupakan bagian dari keadilan distributif. Justitia distributiva menuntut bahwa setiap orang berhak mendapatkan apa yang menjadi hak atau jatahnya: suum cuique tribuere (to each his own). Jatah ini tidak sama untuk setiap orangnya, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan dan sebagainya. Dalam konteks aset digital sebagai objek waris, warga negara yang tidak menyadari akan keberadaan haknya, berisiko kehilangan hak tersebut dan rentan terhadap pelanggaran; 5. Bahwa diluar negeri seperti yang diceritakan dalam kasus-kasus diatas memang acapkali menemui ambiguitas dan ketidakjelasan dalam upaya untuk mengakses aset digital milik seseorang yang telah meninggal yang disebabkan karena ketiadaan regulasi yang jelas, tantangan teknis, dan kompleksitas yang melekat pada sifat aset digital. Untuk mengatasi hal ini terjadi di Indonesia, diperlukan upaya dari pemerintah untuk menciptakan kerangka hukum dan mekanisme yang jelas terkait kepemilikan dan pewarisan aset-aset digital tersebut. Tanpa langkah-langkah tersebut, maka potensi sengketa dan kerugian bagi ahli waris di dunia digital dapat saja terjadi dan menjadi isu di kemudian hari; E. Pengaturan Mengenai Aset Digital Harus Diatur Melalui Undang-Undang dan Bukan Peraturan Sektoral Demi Menjamin Kepastian Dan Stabilitas Hukum Yang Lebih Kuat 38 1. Bahwa bilamana permohonan ini benar-benar dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan memerintahkan pembentuk undang- undang untuk merancang undang-undang tentang Aset Digital maka PARA PEMOHON berharap hanya lewat instrumen undang-undang lah pengaturan tentang Aset Digital ini diatur, jikalaupun terdapat peraturan pelaksana maka peraturan-peraturan tersebut hanya sebagai peraturan administratif yang tidak melenceng dari undang- undang tentang aset digital; 2. Bahwa perhatian PARA PEMOHON untuk menempatkan pengaturan tentang aset digital dalam undang-undang dan bukan peraturan sektoral dikarenakan pada undang-undang memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan peraturan sektoral dengan beberapa alasan: (1) Kepastian Hukum. Pengaturan aset digital melalui Undang- Undang (UU) merupakan langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan peraturan sektoral karena UU mengikat semua pihak, termasuk lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.. Dengan mengatur aset digital melalui UU, negara dapat memberikan landasan hukum yang solid dan konsisten, sehingga mengurangi ketidakpastian yang sering muncul akibat regulasi sektoral yang tumpang tindih. (2) Lemahnya peraturan sektoral jika dibandingkan Undang- Undang. Peraturan sektoral, seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), sering kali terbatas dalam cakupan dan kewenangannya. Misalnya, POJK hanya mengatur aset kripto sebagai komoditas, sementara aspek lain seperti kepemilikan, transfer, dan perlindungan konsumen tidak diatur secara komprehensif. (3) Partisipasi masyarakat. Legitimasi melalui Partisipasi: Legitimasi suatu regulasi sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses pembuatannya. seperti yang dikatakan Jürgen Habermas, dalam teori deliberative democracy, partisipasi publik dalam proses pembuatan 39 kebijakan adalah kunci untuk menciptakan legitimasi yang kuat (Habermas, 1996). Dengan melibatkan masyarakat dalam pembahasan UU tentang aset digital, negara dapat memastikan bahwa regulasi tersebut diterima dan diakui oleh publik. Lewat mekanisme partisipasi yang lebih transparan dalam pembentukan undang-undang juga memungkinkan adanya masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, akademisi, aktivis, dan masyarakat umum. Hal ini memastikan bahwa UU tentang aset digital relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. 3. Bahwa kita mengetahui bahwa undang-undang sebagai norma publik juga tidak lepas dari kepentingan politis saat penyusunannya, namun hal tersebut tidak mengurangi sifat kehati-hatian dalam pembentukannya. Benyamin Akzin seperti dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprapto antara lain mengemukakan: “oleh karena norma hukum publik itu dibentuk oleh lembaga lembaga negara, sebenarnya pembentukannya harus dilakukan secara lebih berhati-hati, sebab norma hukum publik ini harus dapat memenuhi kehendak serta keinginan masyarakat” (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, 2010); 4. Bahwa secara teoritis pengaturan lewat bentuk undang-undang ini juga tidak lepas dari pendapat HLA Hart yang mengidentifikasi 2 (dua) karakter aturan yakni (H.L.A Hart, 1994) : (1) Primary Rules yang merupakan pedoman dalam tingkah laku atau pembatasan pada kebebasan setiap manusia. (2) Secondary rules yang terdiri dari: - rules of recognition (aturan pengakuan yang memiliki otoritas untuk memberi pengakuan dengan mengidentifikasi suatu aturan agar layak disebut sebagai aturan); - rules of change (terkait dengan mekanisme perubahan aturan); dan 40 - rules of adjudication (terkait dengan mekanisme proses penegakan hukumnya) 5. Bahwa melihat klasifikasi karakter aturan oleh HLA Hart tersebut, setidaknya menjelaskan, beberapa hal: Pertama, Baik aturan dalam kategori primary rules dan secondary rules, merupakan aturan yang berada pada level yang sama yakni Undang-Undang. Kedua, Rules of adjudication, ini dipahami sebagai hukum formil dalam prosedur pelaksanaan dari penegakan hukumnya yang juga diatur dalam level peraturan yang sama yakni undang-undang. 6. Bahwa dengan pemahaman tersebut pengaturan aset digital dalam instrumen Undang-Undang memiliki dasar yang kuat dan relevan dengan beberapa penjelasan sebagai berikut: Pertama, Aset Digital harus diatur dengan undang-undang, bukan regulasi lainnya karena diperlukan untuk mengatur tindakan-tindakan seperti kepemilikan, perlindungan, pewarisan dan sanksi apabila diperlukan. Kedua, Pembatasan hak dan kebebasan setiap orang, dilakukan dengan instrumen Undang-Undang, sebagai bentuk persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya. Karena apabila pembentuk undang-undang nanti ingin memberikan beberapa pengecualian dalam Aset Digital tentu secara tidak langsung akan membatasi hak warga negara, sehingga hal itu harus diatur lewat undang-undang; 7. Bahwa Pengaturan aset digital melalui Undang-Undang adalah langkah penting untuk menciptakan kepastian dan stabilitas hukum yang lebih kuat. Peraturan sektoral, meskipun berguna, sering kali terbatas dalam cakupan dan kewenangannya, sehingga tidak mampu menjawab kompleksitas isu aset digital secara holistik. Dengan mengatur aset digital melalui UU, negara dapat menciptakan kerangka hukum yang komprehensif, melindungi hak-hak warga negara, dan memenuhi prinsip negara hukum. Hal ini juga akan mengurangi risiko tumpang tindih regulasi dan kekosongan hukum, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PARA PEMOHON mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim 41 Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut; 1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mencakup juga bukti kepemilikan, eksistensi, dan transaksi atas aset digital, seperti mata uang kripto, token digital, akun media sosial, dan bentuk aset digital lainnya; 3. Menyatakan bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa hak yang dinyatakan, diperkuat, atau ditolak berdasarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik juga mencakup hak kepemilikan atas aset digital, seperti akun media sosial, mata uang kripto, token digital, dan bentuk aset digital lainnya; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Bukti P-2 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP a.n Zidan Azharian Kemalpasha 42 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP a.n Kaila Juliana Rifalda 5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP a.n Ilhan Julian Rifaldo 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kepengurusan VoiceLaw.Id 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undangan Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2024 dan Pembukaan Masa Persidangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 8. Bukti P-8 : Pamflet Diskusi Kamisan dengan Tema: “Status Hukum dan Klasifikasi Aset Digital Dalam Sistem Hukum Indonesia 9. Bukti P-9 : Pamflet Webinar Nasional bertema "Kekosongan Regulasi Aset Digital di Indonesia: Implikasi Hukum dan Urgensi Pembentukan Kebijakan" 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kepemilikan Aset Digital PEMOHON I (Akun Kripto) 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kepemilikan Aset Digital PEMOHON II (Akun E- Money) 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kepemilikan Aset Digital PEMOHON III (Akun E- Money) [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan 43 konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 7 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, selanjutnya disebut UU 11/2008) yang tidak dilakukan perubahan dan Pasal 5 ayat (3) UU 11/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905, selanjutnya disebut UU 1/2024) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 44 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara a quo sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 7 UU 11/2008 yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut: Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024: “(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Pasal 7 UU 11/2008: 45 “Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”. 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai mahasiswa yang aktif dalam organisasi bernama Voice Law.id yang merupakan organisasi yang bergerak dan berfokus pada advokasi hukum, edukasi masyarakat, serta kajian terhadap kebijakan pemerintah; 4. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III juga menyebut dirinya sebagai pemilik aset digital yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan aset digitalnya masing-masing yaitu bukti P-10 (Pemohon I), bukti P-11 (Pemohon II), dan bukti P-12 (Pemohon III); 5. Bahwa kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah adanya kekosongan norma yang menyebabkan pemilik aset digital selaku pemilik sah sekaligus calon pewaris atas aset digital, tidak memiliki jaminan perlindungan hukum yang jelas terhadap hak mereka atas aset digitalnya; Berdasarkan uraian kedudukan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia sekaligus pemilik aset kripto (cryptocurrency) untuk Pemohon I dan pemilik uang elektronik (e-money) untuk Pemohon II serta Pemohon III, telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimilikinya dan dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 7 UU 11/2008 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tersebut bersifat spesifik dan aktual yang disebabkan karena hak konstitusionalnya berkenaan dengan hak untuk mendapatkan kepastian hukum menurut Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak terpenuhi karena adanya kekosongan hukum pengaturan aset digital. Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud timbul karena adanya hubungan kausal (causal verband) dengan berlakunya norma Pasal 5 ayat (3) UU 46 1/2024 dan Pasal 7 UU 11/2008 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksud tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 7 UU 11/2008 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 7 UU 11/2008 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 7 UU 11/2008 belum mengatur tentang keberadaan aset digital sebagai bagian dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan hak yang dapat diwariskan, sehingga perlu adanya payung hukum khusus yang mengatur dan melindungi aset digital yang meliputi mekanisme pewarisannya, mengingat saat ini belum ada regulasi komprehensif yang mengakomodir keberadaan dan pengalihan aset digital di Indonesia beserta mekanisme penyelesaian sengketanya; 2. Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan mengenai aset digital harus diatur melalui undang-undang dan bukan peraturan yang bersifat sektoral demi menjamin kepastian dan stabilitas hukum yang lebih kuat. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dalam Petitum memohon kepada Mahkamah agar menyatakan: 1) Pasal 5 ayat (3) UU 11/2008 [Sic!] bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mencakup juga bukti kepemilikan, eksistensi, dan transaksi atas aset 47 digital, seperti mata uang kripto, token digital, akun media sosial, dan bentuk aset digital lainnya; 2) Pasal 7 UU 11/2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa hak yang dinyatakan, diperkuat, atau ditolak berdasarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik juga mencakup hak kepemilikan atas aset digital, seperti akun media sosial, mata uang kripto, token digital, dan bentuk aset digital lainnya. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah norma Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 7 UU 11/2008 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon. Terhadap persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu Mahkamah akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Bahwa dalam perkembangan kehidupan modern dengan dukungan teknologi saat ini telah mengubah cara manusia beraktivitas. Dalam kaitan ini, konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak dapat dibendung, seiring dengan terus ditemukannya inovasi-inovasi baru dalam ranah teknologi informasi, media, dan komunikasi. Fenomena ini menciptakan integrasi lintas sektor yang mengubah cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, serta hukum secara digital, yang cenderung dilakukan melalui sistem elektronik atau ruang siber (cyber space). Meskipun bersifat virtual, pada hakikatnya kegiatan atau tindakan hukum di ruang siber merupakan tindakan atau perbuatan hukum yang nyata [vide Penjelasan Umum UU 11/2008]. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di ruang siber juga berimplikasi pada 48 tindakan hukum di bidang keperdataan (privat), di antara subjek hukum dengan objek hukum, in casu objek hukum berupa benda digital. Bahwa dalam kaitan dengan perkembangan di atas, pembentuk undang- undang sebelumnya telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU 32/1997). Pada saat itu, UU 32/1997 disusun sebagai landasan hukum agar kegiatan usaha komoditi dapat terselenggara secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan, serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Bersamaan dengan berlakunya UU 32/1997, dibentuk pula Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang diberikan kewenangan oleh UU 32/1997 untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka komoditi [vide Pasal 4 ayat (1) UU 32/1997]. Sebagai salah satu upaya mendukung peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, UU 32/1997 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU 10/2011) [vide Konsideran Menimbang huruf b UU 10/2011]. Dalam ketentuan UU 10/2011 antara lain dilakukan perubahan definisi mengenai komoditi yaitu semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Dalam perkembangan lebih lanjut, pemerintah mulai mengakui aset dalam bentuk representasi digital sebagai komoditi sejak tahun 2018 dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) (Permendag 99/2018), yakni ketika aset kripto (crypto asset) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka [vide Pasal 1 Permendag 99/2018]. Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan aset kripto (crypto asset) sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka, termasuk pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Bappebti. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023), tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan aset keuangan 49 digital, termasuk aset kripto, beralih dari Bappebti kepada otoritas sektor keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) [vide Pasal 312 ayat (1), Penjelasan Pasal 312 UU 4/2023, dan Pasal 8 angka 4 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 6 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK)]. Pasal 6 ayat (1) huruf e dalam Pasal 8 angka 4 UU 4/2023 pada pokoknya menentukan OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap salah satunya kegiatan di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan serta aset keuangan digital dan aset kripto. Pada saat UU 4/2023 berlaku yaitu tanggal 12 Januari 2023, peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan aset keuangan digital dari Bappebti kepada OJK harus diselesaikan secara penuh paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan [vide Pasal 312 ayat (1) huruf a UU 4/2023]. Artinya, tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan aset keuangan digital harus sudah dialihkan sepenuhnya kepada OJK paling lambat tanggal 12 Januari 2025. UU 4/2023 juga mempertegas mandat bagi OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi dan konglomerasi keuangan. Dalam kaitan ini, UU 4/2023 juga menambah kewenangan OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap koperasi yang bergerak di sektor keuangan, aktivitas aset digital, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, penguatan fungsi edukasi, pelindungan konsumen, dan pengawasan perilaku pasar (market conduct), yang bertujuan untuk membawa sektor keuangan nasional lebih kuat dan berkembang [vide Penjelasan Umum UU 4/2023]. Selain itu, UU 4/2023 juga telah menentukan dalam Susunan Dewan Komisioner OJK salah satunya adalah seorang Kepala Eksekutif Pengawas lnovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto yang merangkap sebagai anggota Dewan Komisioner [vide Pasal 10 ayat (4) huruf g dalam Pasal 8 angka 7 UU 4/2023]. Hal tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memperhatikan aktivitas pada sektor aset keuangan digital. Dalam kaitan ini, yang dimaksud dengan aset keuangan digital merupakan aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk di dalamnya aset kripto [vide Penjelasan Pasal 213 huruf h UU 4/2023]. Dengan demikian, segala aktivitas yang berkaitan dengan aset kripto telah dikategorikan oleh undang-undang sebagai salah satu ruang lingkup dari inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) dan diakui sebagai aset keuangan digital. Jika dikaitkan dengan konteks instrumen hukum internasional sebagaimana dimaktubkan dalam Principle 2 (2) of the Unidroit Principles on Digital Assets and Private Law, dinyatakan bahwa “Digital asset means an electronic record which is capable of being subject to control”. Sementara itu, 50 dalam perspektif teoretis, Joshua A. T. Fairfield dalam tulisannya mengenai virtual property menjelaskan aset digital sebagai bentuk kekayaan virtual yang memiliki tiga karakteristik penting, yaitu rivalrous (dapat dimiliki dan tidak dapat digunakan bersama pada saat bersamaan), persistent (tidak mudah hilang atau musnah), dan interconnected (terhubung dalam ekosistem digital) [vide Joshua A. T. Fairfield, Virtual Property (Boston University Law Review) Vol.85- 1047, 2005]. Hal tersebut sejalan dengan maksud penjelasan aset keuangan digital yang dimaktubkan dalam Penjelasan Pasal 213 huruf h UU 4/2023. Berkenaan dengan aset keuangan digital yang di dalamnya mencakup aset kripto telah ditentukan pengertiannya adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti blockchain untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung (backed crypto-asset) dan aset kripto tidak terdukung (unbacked crypto-asset) [vide Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (POJK 27/2024)]. Berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, aset kripto telah diakui Indonesia sebagai komoditi berupa aset keuangan digital yang dapat diperdagangkan dan dapat pula digunakan sebagai alat investasi. Meskipun telah dikategorikan sebagai aset keuangan digital, namun untuk dapat diakui sebagai alat pembayaran yang sah, hal tersebut menjadi kewenangan dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang mempunyai tugas antara lain mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran [vide Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU 23/1999) dalam Pasal 9 angka 3 UU 4/2023]. Dalam kaitan ini, Pasal 2 ayat (2) UU 23/1999 menyatakan bahwa uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia. Walaupun demikian, Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya, melalui peraturan Bank Indonesia dapat menetapkan bentuk lain yang diakui sebagai alat pembayaran. Contohnya adalah uang elektronik (e-money) yang sejak tahun 2009 berlaku sebagai alat pembayaran, dengan adanya 51 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money). [3.11] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 7 UU 11/2008, yang menurut para Pemohon telah melanggar hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari teknologi serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dikarenakan norma a quo belum mengatur keberadaan aset digital sebagai bagian dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hak yang dapat diwariskan, sehingga perlu adanya payung hukum khusus yang mengatur dan melindungi aset digital yang meliputi mekanisme pewarisannya, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon penting bagi Mahkamah menegaskan keberadaan norma Pasal 5 UU 1/2024 yang pada prinsipnya mengatur alat bukti elektronik yang merupakan perubahan dari norma sebelumnya yang diatur dalam UU 11/2008. Namun, perubahan tersebut tidak terkait dengan norma Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 yang dimohonkan pengujian karena secara substansi normanya tetap sama atau tidak mengalami perubahan. Perubahan dalam Pasal 5 UU 1/2024 hanya terkait dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) serta Penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) UU 11/2008. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) UU 1/2024 menegaskan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah tidaklah berlaku dalam hal diatur lain dalam undang-undang. Kemudian pada Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU 1/2024 menyatakan bahwa keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Dalam kaitan dengan norma Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 yang menurut para Pemohon inkonstitusional, pada prinsipnya norma a quo merupakan bagian dari ketentuan yang bersifat umum dalam mengatur mengenai informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik [vide Bab III UU 11/2008 juncto UU 1/2024]. Pasal 5 ayat (3) a quo dimaksudkan sebagai 52 batasan keabsahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yaitu dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan UU 11/2008 yang telah diubah terakhir dengan UU 1/2024. Menurut Mahkamah, ketika suatu pasal dalam undang-undang dirumuskan secara umum adalah dimaksudkan agar substansinya mencakup aspek yang lebih luas, sehingga tidak berarti menjadikan pasal tersebut inkonstitusional. Sementara itu, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi dan telah membatasi pengakuan hukum atas eksistensi aset digital. Akan tetapi, petitum para Pemohon yang menghendaki Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 dimaknai bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mencakup juga bukti kepemilikan, eksistensi, dan transaksi atas aset digital, seperti mata uang kripto, token digital, akun media sosial, dan bentuk aset digital lainnya, justru akan mempersempit dan membatasi ruang lingkup Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 itu sendiri. Petitum demikian, menurut Mahkamah, juga mengakibatkan ketidakjelasan norma Pasal 5 ayat (3) a quo karena menjadi tidak jelas batasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik akibat bercampur aduknya aturan mengenai keabsahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan ketentuan mengenai aset keuangan digital. Selanjutnya, berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 7 UU 11/2008, setelah Mahkamah mencermati rumusan norma a quo dimaksudkan untuk mengatur suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik agar dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak. Sebelum dapat digunakan sebagai alasan timbulnya hak, agar suatu informasi dan/atau dokumen dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik maka haruslah dibuktikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dimaksud adalah berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga kemudian dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak. Artinya, dengan rumusan Pasal 7 tersebut, apabila aset digital yang dimaksud para Pemohon merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan maka hal tersebut pada dasarnya sudah memenuhi alasan timbulnya suatu hak. Petitum para Pemohon yang menghendaki Pasal 7 UU 11/2008 dimaknai bahwa “hak yang dinyatakan, diperkuat, atau ditolak berdasarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik juga mencakup hak kepemilikan atas aset digital, seperti akun media sosial, mata uang 53 kripto, token digital, dan bentuk aset digital lainnya”, selain tidak tepat pemaknaan tersebut, juga justru menimbulkan ketidakjelasan rumusan norma dan bahkan mempersempit berlakunya norma Pasal 7 UU 11/2008 itu sendiri. Berikutnya terhadap dalil para Pemohon yang mempersoalkan ketidakjelasan pengaturan hak waris atas aset digital, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa secara doktriner, pewarisan adalah perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Artinya, unsur dari pewarisan adalah adanya orang yang meninggal dunia, harta yang ditinggalkan, dan ahli waris. Apabila aset dalam bentuk representasi digital dinilai sebagai suatu harta maka pada dasarnya aset tersebut dapat diwariskan. Namun demikian, terdapat hal-hal yang menjadikan aset dalam bentuk representasi digital memiliki perbedaan dengan aset non-digital pada umumnya. Keberagaman bentuk representasi digital menjadikan ketentuan pewarisan tidak mudah diterapkan padanya. Sebagai contoh pewarisan terhadap akun media sosial menjadi sulit dilakukan karena terdapat perbedaan pengaturan terhadap tiap akun karena tiap- tiap penyedia/provider/platform media sosial memiliki kebebasan dalam menentukan pengaturannya masing-masing terhadap para penggunanya, termasuk status dari suatu akun yang penggunanya telah meninggal. Bahkan umumnya, penyediaan layanan bentuk representasi digital adalah bersifat lintas negara sehingga mencakup pula peraturan yang berbeda pada masing-masing negara, termasuk hukum yang berlaku ketika terjadi sengketa seperti waris. Bisa jadi antara negara yang satu dengan negara yang lain memiliki kebijakan dan aturan hukum yang berbeda dalam menilai suatu aset dalam bentuk representasi digital, di mana hal tersebut berkaitan pula dengan kedaulatan masing-masing negara. Selain itu, tidak semua bentuk representasi digital dapat dikategorikan sebagai aset keuangan digital. Jikapun diakui sebagai aset keuangan digital, seperti aset kripto, aset tersebut belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah sehingga belum dapat dipersamakan dengan simpanan nasabah pada suatu bank berupa uang yang telah diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Meskipun demikian, ketentuan pewarisan terhadap segala bentuk representasi digital tidak dapat dilepaskan dari bagaimana pengakuan negara terhadap setiap aset digital tersebut yang diejawantahkan melalui peraturan perundang-undangan, karena hal tersebut dapat menentukan apakah aset digital dimaksud dapat dikategorikan sebagai harta yang ditinggalkan, yang merupakan salah satu unsur dari pewarisan. 54 Berkaitan dengan dalil para Pemohon yang menginginkan adanya ketentuan pewarisan atas aset digital dengan menguji norma Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 7 UU 11/2008, Mahkamah berpendapat, ketentuan pewarisan pada dasarnya telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Artinya, ketika UU 11/2008 juncto UU 1/2024 sebagai dasar hukum atas keberlakuan informasi dan transaksi elektronik tidak mengatur mengenai pewarisan aset digital maka bukan berarti pasal-pasal dalam UU 11/2008 juncto UU 1/2024 menjadi bertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Terlebih, setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama permohonan para Pemohon telah ternyata tidak dikonstruksikan secara jelas perihal keterkaitan antara hak waris aset digital dengan berlakunya norma Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 7 UU 11/2008, sehingga Mahkamah tidak menemukan adanya persoalan konstitusionalitas dalam norma Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 7 UU 11/2008 sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dalam hal ini, terlepas dari keberadaan aset kripto sebagai aset yang dapat diwariskan atau tidak, namun secara faktual aset kripto telah memiliki nilai ekonomis. Akan tetapi, oleh karena para Pemohon mempersoalkan norma Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 yang mengatur informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, serta norma Pasal 7 UU 11/2008 yang dimaksudkan sebagai ketentuan yang mengatur suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak [vide Bab III dan Penjelasan Pasal 7 UU 11/2008], sehingga keinginan para Pemohon tersebut apabila dikabulkan adalah sesuatu yang tidak tepat. Sebab, apabila Mahkamah mengikuti petitum para Pemohon justru hal ini akan merusak konstruksi norma dalam UU 11/2008 dan UU 1/2024 yang berkaitan dengan berlakunya norma Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 7 UU 11/2008. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. Selain itu, para Pemohon juga mempersoalkan mengenai tidak adanya dasar hukum penyelesaian sengketa terkait aset digital. Berkenaan dengan persoalan tersebut pada dasarnya telah diakomodir dalam Pasal 46 angka 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang sedang 55 bersengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Artinya dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, sepanjang aset yang dimaksud para Pemohon dilakukan dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik maka jika terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi termasuk melalui pengadilan. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. [3.11.2] Bahwa para Pemohon juga mendalilkan pengaturan mengenai aset digital harus diatur melalui undang-undang tersendiri dan bukan peraturan yang bersifat sektoral agar dapat menjamin kepastian hukum yang lebih kuat. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah menilai permohonan para Pemohon dalam positanya pada pokoknya mempersoalkan tidak adanya pengaturan khusus perihal kepemilikan aset digital, seperti akun media sosial, mata uang kripto, token digital, dan bentuk aset digital lainnya. Meskipun para Pemohon menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mengenai aset digital dan aset keuangan digital, namun di satu sisi dalam positanya para Pemohon menyebutkan aset kripto sebagai aset keuangan digital [vide permohonan hlm. 27 s.d. 28], sedangkan di sisi lain dalam petitum para Pemohon mengkategorikan aset kripto sebagai aset digital [vide permohonan hlm. 53-54]. Terlepas dari ketidakjelasan uraian para Pemohon tersebut, khusus terhadap status aset kripto sendiri sudah terdapat dasar pengaturannya dalam UU 4/2023 dan peraturan pelaksananya. Sedangkan, akun media sosial apabila merujuk pada Unidroit Principles on Digital Assets and Private Law, menyebutkan dalam Illustration 4 bahwa “A social media page with password for access is not a digital asset”. Artinya, akun media sosial bukanlah aset digital karena generalisasi tentang media sosial atau platform jejaring sosial sulit dilakukan [vide Principle 2 of the Unidroit Principles on Digital Assets and Private Law, commentary point 2.16]. Andaipun akun media sosial, token digital, dan bentuk representasi digital lainnya hendak pula para Pemohon mohonkan agar diakui sebagai suatu aset keuangan digital sebagaimana aset kripto, maka hal tersebut menjadi kewenangan lembaga yang memiliki otoritas dalam sektor keuangan untuk mengaturnya sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.10] di atas. Terlebih, jika keinginan para Pemohon melalui petitumnya yang menghendaki mata uang kripto, token digital, akun media sosial, dan bentuk aset digital lainnya dimuat dalam pemaknaan Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 7 UU 11/2008 maka hal tersebut justru menjadi tidak konsisten dengan dalil para Pemohon sendiri yang mendalilkan Indonesia perlu memiliki aturan khusus tentang 56 aset digital lewat instrumen undang-undang. Aturan khusus dalam undang-undang tersendiri yang dimaksud para Pemohon tersebut seharusnya diperjuangkan melalui lembaga pembentuk undang-undang, di mana para Pemohon dapat secara aktif pula berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang dimaksud. Meskipun demikian, Mahkamah mengapresiasi niat dan keinginan para Pemohon yang concern terhadap keberadaan aset keuangan digital yang memiliki potensi membantu kemajuan perekonomian negara. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 7 UU 11/2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup kepemilikan atas aset digital, seperti akun media sosial, mata uang kripto, token digital, dan bentuk aset digital lainnya, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 7 UU 11/2008 telah ternyata tidak bertentangan dengan hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari teknologi serta tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.13] Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 57 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.35 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih 58 ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan