51/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 51/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA), dalam hal ini diwakili oleh: 1. Nama : Ahmad Ridha Sabana Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai GARUDA Alamat : Jalan Penjernihan 1 Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 2. Nama : Yohanna Murtika Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai GARUDA Alamat : Jalan Penjernihan 1 Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 April 2023 memberi kuasa kepada Desmihardi, S.H., M.H. dan M. Malik Ibrohim, S.H., M.H., para advokat dari Kantor Hukum MAD & Partners yang berkedudukan hukum di Komplek Maesounette Blok B 16-17, Kramat Jaya Baru, Jalan Percetakan Negara Raya II, Kramat Jaya Baru, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; 2 Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca keterangan tertulis ahli Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Oktavianus Rasubala; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR); Memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait Oktavianus Rasubala dan Pihak Terkait KIPP dan JPPR; Membaca kesimpulan Pemohon dan kesimpulan beserta keterangan tertulis ahli dari Pihak Terkait KIPP dan JPPR. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Mei 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 46/PUU/PAN.MK/AP3/05/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 51/PUU-XXI/2023 pada tanggal 9 Mei 2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 5 Juni 2023 dan diterima di Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang- Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam: 1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK atau Mahkamah) diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah 3 beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”; 3. Selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Pengujian UU 7/2017 terhadap UUD 1945 adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah dan permohonan pengujian ini telah mengacu dan mempedomani Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. 6. Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni: a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (The Guardian of Constitution). b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (The Final 4 Interpreter of Constitution). c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (The Guardian of Democracy). d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights). e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (The Protector of Human Rights). 7. Dalam melaksanakan kewenangannya menguji ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 terhadap UUD 1945, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional rights) karena hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan dengan berlakunya norma 169 huruf q UU 7/2017. 8. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya mengatur bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) perorangan warga negara Indonesia; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara. Penjelasan: Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 2. Terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, Mahkamah telah membuat batasan dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yang pada dasarnya mensyaratkan 5 (lima) hal, yaitu: 5 a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon adalah badan hukum partai politik yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 30 November 2007 sebagaimana Akta Pendirian Nomor 76 tertanggal 30 November 2007, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo Notaris di Jakarta dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 25.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Kerakyatan Nasional sebagai Badan Hukum tertanggal 03 April 2008. Selanjutnya, Pemohon berubah nama menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) sebagaimana Akta Perubahan AD dan ART Partai Kerakyatan Nasional Nomor 15 tertanggal 6 April 2015 dan diubah dalam Akta Perubahan AD dan ART dan Restrukturisasi Kepengurusan DPP Partai GARUDA Nomor 37 tertanggal 30 Mei 2018, keduanya dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo Notaris di Jakarta dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM masing-masing Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai GARUDA tertanggal 13 Mei 2015 dan Nomor M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Restrukturisasi Kepengurusan DPP Partai GARUDA tertanggal 17 Desember 2018 dan perubahan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai 6 Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Nomor 30 tertanggal 28 Maret 2022, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.AH.11.02 Tahun 2022 tertanggal 10 Juni 2022 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Periode 2020-2025. 4. Ketua Umum adalah Tuan Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal adalah Nyonya Yohanna Murtika sebagaimana tersebut dalam Akta Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Nomor 30 tertanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Periode 2020-2025. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga dalam Akta Nomor 21 tertanggal 12 September 2021 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 21.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Indonesia Partindo menjadi Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda), Ketua Umum selaku pimpinan dan perwakilan pengurus DPP Partai GARUDA berhak bertindak untuk dan atas nama DPP Partai GARUDA untuk melakukan perbuatan hukum terkait DPP Partai GARUDA. Dengan demikian, Pemohon berwenang untuk mewakili DPP Partai GARUDA sebagai badan hukum partai politik dalam mengajukan permohonan a quo. 5. Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana Diktum Ketiga huruf g Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. 7 6. Pemohon sebagai Partai Politik “non-parlemen” sebelumnya tidak ikut membahas UU 7/2017, sehingga sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014 Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa partai politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu Undang-Undang, tidak dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji Undang- Undang a quo. 7. Sebagai partai politik “non-parlemen”, maka kesempatan untuk turut mengarahkan arah penyelenggaraan negara bagi Pemohon dapat dilakukan melalui jalur “non-parlemen”. Satu diantaranya dengan mengajukan permohonan pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. 8. Terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, hak konstitusional Pemohon potensial dirugikan yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi atas keberlakuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017. 9. Hak konstitusional Pemohon yang potensial dirugikan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi, yaitu: a. Pasal 6 UUD 1945: (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. b. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 8 c. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. d. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 10. Terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 tersebut di atas adalah sebagai berikut: a. Pemohon adalah partai politik peserta pemilu yang memiliki hak konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 UUD 1945 untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pemohon pun juga berhak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun yang dijamin dan dilindungi oleh konstitiusi (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945). b. Hak konstitutisonal Pemohon tersebut (vide Pasal 6A jo. Pasal 6 jo. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) telah dirugikan dengan keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Kerugian Pemohon yaitu hak untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun menjadi terhambat, sehingga Pemohon dirugikan oleh ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yangmana norma dimaksud telah menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon. c. Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan 9 terjadi karena Pemohon sebagai partai politik berpotensi kehilangan hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon dan calon Wakil Presiden yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. d. Oleh sebab itu, sebab berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah menimbulkan akibat bagi Pemohon yaitu Pemohon sebagai partai politik berpotensi kehilangan hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon dan calon Wakil Presiden yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. e. Dalam hal ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka potensial kerugian hak konstitutsional Pemohon tidak akan terjadi. 11. Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah diatur dalam ketentuan Pasal 169 UU 7/2017 yang berbunyi: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia; d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika; f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD; l. terdaftar sebagai Pemilih; m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 10 Bhinneka Tunggal Ika; p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. 12. Hak Pemohon untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden (vide 6A ayat (2) jo. Pasal 6 UUD 1945) potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur syarat berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun karena Pemohon tidak dapat mencalonkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Padahal, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun yang dijamin dan dilindungi oleh konstitiusi (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945). Di sisi lain, dalam konteks perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini, Pemohon pun mewakili pendapat dan aspirasi rakyat Indonesia untuk mencalonkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. 13. Dalam konteks pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, terdapat perbedaan perlakuan yang tidak adil terkait persyaratan menjadi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden (kekuasaan eksekutif) dengan persyaratan menjadi calon anggota DPR (kekuasaan legislatif). Padahal keduanya sama-sama terkait dengan politik dan partai politik serta memiliki kedudukan yang sama dan karenanya harus diperlakukan sama, sehingga segala perlakuan yang meniadakan 11 pengakuan atas persamaan, rasa keadilan, dan bersifat diskriminatif haruslah ditiadakan. 14. Ketidakadilan tersebut tercermin dari tidak sedikit anggota DPR periode 2019-2024 yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun bahkan di bawah usia 30 (tiga puluh) tahun ketika dilantik diantaranya yaitu Hillary Brigitta Lasut berusia 23 tahun dari Partai Nasdem, Muhammad Rahul berusia 23 tahun dari Partai Gerindra, Farah Puteri Nahlia berusia 23 tahun dari PAN, Rizki Aulia Rahman Natakusumah berusia 25 tahun dari Partai Demokrat, Adrian Jopie Paruntu berusia 25 tahun dari Partai Golkar, Marthen Douw berusia 29 tahun dari PKB, Rojih Ubab Maemoen berusia 30 tahun dari PPP, dan Paramitha Widya Kusuma berusia 31 tahun dari PDIP (https://www.beritasatu.com/nasional/572663/ini-10-anggota-dpr-ri- 20192024-termuda; https://nasional.kompas.com/read/2019/10/01/05294661/profil-hillary- brigitta-lasut-anggota-termuda-dpr-periode-2019-2024; https://news.detik.com/berita/d-4729313/muda-muda-wakil-rakyat-ini-7- anggota-dpr-di-bawah-25-tahun). 15. Dalam perbandingan dengan negara lain, tidak sedikit jabatan Presiden atau Perdana Menteri yang dijabat oleh warga negara berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun ketika dilantik/menjabat, diantaranya: a. Gabriel Boric Presiden Chile berusia 35 tahun; b. Mahamat Deby Presiden Chad berusia 38 tahun; c. Vjosa Osmani Presiden Kosovo berusia 38 tahun; d. Leo Varadkar Perdana Menteri Ireland berusia 38 tahun; e. Mohammed bin Salman Perdana Menteri Saudi Arabia berusia 37; f. Dritan Abazovic Perdana Menteri Montenegro berusia 37 tahun; g. Sanna Marin Perdana Menteri Finlandia berusia 34 tahun; dan h. Jacinda Ardern Perdana Menteri New Zealand berusia 37 tahun. (https://www.bbc.com/news/world-latin-america-59694056; https://punchng.com/10-countries-with-the-worlds-youngest-leaders/; https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-20/at-36-world-s- youngest-leader-boric-electrifies-un-assembly#xj4y7vzkg; https://www.insider.com/the-youngest-national-leaders-in-the-world-ranked- by-age-2017-10#georgias-prime-minister-irakli-garibashvili-is-40-years-old- 12 9; https://www.barrons.com/news/the-youngest-leaders-in-the-world- 01640005208; https://guardian.ng/news/the-youngest-leaders-in-the-world/). 16. Selain itu, Amerika Serikat yang seringkali dirujuk atau menjadi rujukan dalam penerapan sistem pemerintahan, hukum, dan kenegaraannya, mengatur syarat calon Presiden dalam konstitusi Amerika Serikat setidaknya berumur 35 (tiga puluh) lima tahun (https://www.usatoday.com/story/news/politics/ 2022/11/25/who-was-the-youngest-and-oldest-president/10130185002/). 17. Dalam sejarah Islam sebagaimana telah diketahui secara umum dan luas, tercatat Khalifah (Pemimpin) dengan usia yang relatif muda. Meski demikian, sejarah telah mencatat kepemimpinan mereka demikian optimal dan berprestasi tinggi. Khalifah dimaksud adalah Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah pada saat usianya 37 (tiga puluh tujuh) tahun, Harun al-Rasyid menjadi Khalifah pada saat usianya 23 (dua puluh tiga) tahun dan Muhammad al-Fatih (Sang Penakluk Konstantinopel) menjadi Khalifah pada saat usianya sangat muda yakni 17 (tujuh belas) tahun. 18. Oleh karena itu, Pemohon sebagai partai politik memiliki hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 UUD 1945) untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. 19. Padahal partai politik manapun sangat wajar apabila mencalonkan kader atau anggota terbaiknya untuk menjadi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. 20. Berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon sebagai partai politik telah secara spesifik menjelaskan korelasi norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dengan hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 jo. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) yang potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sepanjang frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, maka dapat dipastikan 13 potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi dikemudian hari. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan kausal (causal-verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017. 21. Sebelumnya dalam konteks pemilihan umum, Pemohon pernah mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Nomor 68/PUU-XX/2022 yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Halmana menunjukan bahwa Pemohon sebagai partai politik demi hukum dalam konteks pemilihan umum adalah memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 terhadap UUD 1945. 22. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam hal ini pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 1. Dalam rangka pemberdayaan partai politik pada era reformasi dan sesuai dengan keinginan para penyusun perubahan terhadap UUD 1945, maka salah satu sarana demokrasi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden ditentukan melalui partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Melalui partai politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Partai politik dapat mengambil peran penting dalam memberikan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan negara yang padu. 2. Partai politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa dan negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen calon pimpinan nasional maupun daerah. Maka, sudah seharusnya pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan 14 partai politik yang penentuannya dilaksanakan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik atau kesepakatan antar partai politik yang berkoalisi. 3. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan dalam Konsideran Menimbang huruf d yang berbunyi: “Bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab”. Partai politik dalam menyandang fungsinya sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat baik dari bawah ke atas (up ward) maupun dari atas ke bawah (down ward) dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Sehingga, dalam kehidupan demokrasi dan demokratisasi satu diantaranya melalui pemilihan umum, sangat wajar dalam perkembangannya apabila partai politik dalam konteks kehidupan bermasyarakat, negara dan bangsa saat ini mencalonkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang memiliki potensi besar untuk kemajuan bangsa dan negara meskipun calon tersebut berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. 4. Adapun syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah ditentukan dalam konstitusi yaitu Pasal 6 UUD 1945 yang berbunyi: (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Selanjutnya syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden diturunkan dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang yaitu melalui Pasal 169 UU 7/2017 yang berbunyi: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia; d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan 15 kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika; f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD; l. terdaftar sebagai Pemilih; m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. 5. Dengan demikian Pemohon sebagai partai politik memiliki hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 UUD 1945) untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang kemudian persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden diatur lebih lanjut melalui ketentuan Pasal 169 UU 7/2017. 6. Adalah hal yang wajar dan beralasan apabila Pemohon sebagai partai politik mencalonkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Namun demikian, hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 UUD 1945) potensi dirugikan dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur syarat berusia 16 paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Potensi kerugian menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi apabila Pemohon sebagai partai politik mencalonkan calon potensial berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yang memiliki potensi besar untuk kemajuan bangsa dan negara serta memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dan potensi merugikan hak Pemohon yang dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945. Pemohon sebagai partai politik memiliki hak untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum (vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1945) yang kemudian syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 6 UUD 1945 yaitu harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 8. Selanjutnya syarat tersebut diatur lebih lanjut dalam UU 7/2017. Namun demikian, ketentuan UU 7/2017 khususnya Pasal 169 huruf q mengatur syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun halmana berpotensi menghambat atau mereduksi hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 UUD 1945) untuk mencalonkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Padahal, dalam konteks perkembangan politik, kebutuhan, keberlangsungan stabilitas pemerintahan dan sistem presidensial saat ini, serta mewakili pendapat dan aspirasi rakyat sangat wajar dalam perkembangannya apabila partai politik saat ini mencalonkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. 9. Di sisi lain, ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan pula dengan hak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945). Ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 menunjukan tidak adanya 17 pengakuan dan jaminan atas hak Pemohon sebagai partai politik untuk mencalonkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun serta telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi Pemohon dan mereduksi hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena Pemohon tidak dapat mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. 10. Pun demikian ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 menciderai rasa keadilan bagi Pemohon dan bersifat diskriminatif (vide Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena terdapat perbedaan perlakuan yang tidak adil terkait persyaratan menjadi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden (kekuasaan eksekutif) dengan persyaratan menjadi calon anggota DPR (kekuasaan legislatif). Padahal keduanya sama-sama terkait dengan politik dan partai politik serta dan memiliki kedudukan yang sama dan karenanya harus diperlakukan sama, sehingga segala perlakuan yang meniadakan pengakuan atas persamaan, rasa keadilan, dan bersifat diskriminatif haruslah ditiadakan. 11. Ketidakadilan tersebut tercermin dari tidak sedikit anggota DPR periode 2019-2024 yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun bahkan di bawah usia 30 (tiga puluh) tahun ketika dilantik diantaranya yaitu Hillary Brigitta Lasut berusia 23 tahun dari Partai Nasdem, Muhammad Rahul berusia 23 tahun dari Partai Gerindra, Farah Puteri Nahlia berusia 23 tahun dari PAN, Rizki Aulia Rahman Natakusumah berusia 25 tahun dari Partai Demokrat, Adrian Jopie Paruntu berusia 25 tahun dari Partai Golkar, Marthen Douw berusia 29 tahun dari PKB, Rojih Ubab Maemoen berusia 30 tahun dari PPP, dan Paramitha Widya Kusuma berusia 31 tahun dari PDIP (https://www.beritasatu.com/nasional/572663/ini-10-anggota-dpr-ri- 20192024-termuda; https://nasional.kompas.com/read/2019/10/01/05294661/profil-hillary- brigitta-lasut-anggota-termuda-dpr-periode-2019-2024; https://news.detik.com/berita/d-4729313/muda-muda-wakil-rakyat-ini-7- anggota-dpr-di-bawah-25-tahun). 12. Anggota DPR RI yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun tersebut di atas hingga saat ini mampu melaksanakan dan menjalankan tugasnya 18 sebagai anggota dewan dan membawa kontribusi bagi masing-masing daerah pemilihannya. Hal ini dapat dilihat dalam website DPR RI www.dpr.go.id khususnya menu Daftar Anggota Blog Daerah Pemilihan yang masih memuat profile dan nomor anggota DPR RI yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun tersebut. Terlebih hingga saat ini kesemuanya tidak sedang menjalani proses PAW (Pergantian Antar Waktu). 13. Dalam perbandingan dengan negara lain, tidak sedikit jabatan Presiden atau Perdana Menteri yang dijabat oleh warga negara berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun ketika dilantik/menjabat, diantaranya: a. Gabriel Boric Presiden Chile berusia 35 tahun; b. Mahamat Deby Presiden Chad berusia 38 tahun; c. Vjosa Osmani Presiden Kosovo berusia 38 tahun; d. Leo Varadkar Perdana Menteri Ireland berusia 38 tahun; e. Mohammed bin Salman Perdana Menteri Saudi Arabia berusia 37; f. Dritan Abazovic Perdana Menteri Montenegro berusia 37 tahun; g. Sanna Marin Perdana Menteri Finlandia berusia 34 tahun; dan h. Jacinda Ardern Perdana Menteri New Zealand berusia 37 tahun. (https://www.bbc.com/news/world-latin-america-59694056; https://punchng.com/10-countries-with-the-worlds-youngest-leaders/; https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-20/at-36-world-s- youngest-leader-boric-electrifies-un-assembly#xj4y7vzkg; https://www.insider.com/the-youngest-national-leaders-in-the-world-ranked- by-age-2017-10#georgias-prime-minister-irakli-garibashvili-is-40-years-old- 9; https://www.barrons.com/news/the-youngest-leaders-in-the-world- 01640005208; https://guardian.ng/news/the-youngest-leaders-in-the-world/). 14. Selain itu, Amerika Serikat yang seringkali dirujuk atau menjadi rujukan dalam penerapan sistem pemerintahan, hukum, dan kenegaraannya, mengatur syarat calon Presiden dalam konstitusi Amerika Serikat setidaknya berumur 35 (tiga puluh) lima tahun (https://www.usatoday.com/story/news/politics/ 2022/11/25/who-was-the-youngest-and-oldest-president/10130185002/). 15. Presiden Gabriel Boric Presiden Chile (berusia 35 tahun ketika dilantik) misalkan, meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun hingga saat ini masih mampu melaksanakan tugasnya sebagai Presiden Chile bahkan rakyat Chile secara luas menyambutnya dengan suka cita sebagai presiden 19 terpilih termuda dalam sejarah modern Chile (https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/12/20/rakyat-chili- menyambut-gabriel-boric-presiden-termuda-dalam-sejarah-chili). Bahkan, pemerintah Chile menjadi negara pertama yang menandatangani MoU Jaminan Produk Halal dengan Indonesia pada 9 November 2022 (https://nasional.tempo.co/read/1730485/bertemu-wamendag-chile-zulkifli- hasan-apresiasi-implementasi-ic-cepa). Di samping itu, Chile yang juga merupakan produsen logam esensial dalam baterai kendaraan listrik terbesar kedua dalam era kepemimpinan Presiden Gabriel Boric Chile berencana melakukan nasionalisasi Industri Lithium (https://ekonomi.republika.co.id/berita/rtg45g370/chili-berencana- nasionalisasi-industri-lithium; https://asiatoday.id/read/langkah-tegas- presiden-chile-nasionalisasi-tambang-lithium; https://voi.id/teknologi/274987/presiden-chili-gabriel-boric-rencanakan- nasionalisasi-industri-lithium-dan-pemakaian-teknologi-filtrasi-baru). 16. Gambaran di atas adalah sedikit gambaran yang menunjukan bahwa anggota DPR RI dan Presiden negara lain yang berusia di bawah 40 (empat puluh) mampu melaksanakan tugas dan jabatannya dengan sangat baik. 17. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian tersebut di atas ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 jo. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945), sehingga hak Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017. 18. Potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi dikemudian hari apabila frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”. Dalam Permohonan a quo Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional rights) untuk memberikan 20 pertimbangan tersendiri atas muatan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 karena apabila calon pasangan Presiden dan calon Wakil Presiden potensial yang memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun tidak dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, maka sudah dipastikan hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik akan menjadi terhalang, sehingga potensi kerugian Pemohon akan benar-benar menjadi suatu kerugian yang nyata. 19. Memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara adalah jalan keluar dan beralasan menurut hukum apabila terdapat calon Presiden dan calon Wakil Presiden potensial yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Penyelanggara Negara sangat erat dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengalamannya sebagai penyelenggara dapat menjadi bekal yang sangat penting untuk menjadi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. 20. Bahwa definisi Penyelenggara Negara dapat dijumpai dalam beberapa Undang-Undang, yaitu sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU 28/1999) - Pasal 1 angka 1 UU 28/1999 Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Pasal 2 UU 28/1999 Penyelenggara Negara meliputi: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 21 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019) - Pasal 1 angka 2 UU 19/2019 Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU 37/2008) - Pasal 1 angka 2 UU 37/2008 Penyelenggara Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU 40/2008) - Pasal 1 angka 9 UU 40/2008 Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21. Berdasarkan definisi Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam UU 28/1999, UU 19/2019, UU 37/2008, dan UU 40/2008 terdapat kesamaan yaitu penyelenggara negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif meskipun UU 37/2008 mempersempit definisinya yaitu sebatas pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Hal demikian wajar dan beralasan hukum karena UU 37/2008 merupakan UU Ombudsman Republik Indonesia yaitu negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik. 22. Definisi Penyelenggara Negara yang demikian mengakomodir seluruh 22 Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif termasuk di dalamnya Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara yang kewenangannya diberikan oleh dan pembentukannya diamanatkan UUD 1945, Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 23. Oleh sebab itu, siapapun yang memiliki pengalaman sebagai Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara (vide Pasal 2 angka 2 UU 28/1999 jo. Pasal 1 angka 2 UU 19/2019 jo. Pasal 1 angka 9 UU 40/2008) termasuk namun tidak terbatas pada Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR pun adalah termasuk sebagai Penyelenggara Negara. 24. Lebih lanjut, dari definisi Penyelanggara Negara dalam UU 28/1999, UU 19/2019, dan UU 40/2008 dapat diketahui bahwa Pejabat Negara adalah bagian dari Penyelenggara Negara. Pejabat Negara meskipun bukan suatu definisi hukum tersendiri, namun Pejabat Negara dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) yang berbunyi: Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri dan jabatan setingkat menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan wakil gubernur; m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. 25. Merujuk pada ketentuan Pasal 122 UU 5/2014 tersebut di atas, maka sebagai penegasan, seperti Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Gubernur dan wakil gubernur; 23 Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, adalah Pejabat Negara. Dan mengingat jabatan-jabatan tersebut termasuk sebagai Pejabat Negara, maka kesemuanya yang tersebut dalam Pasal 122 UU 5/2014 adalah merupakan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam UU 28/1999, UU 19/2019, dan UU 40/2008 serta ditegaskan dalam Pasal 2 UU 28/1999 yang berbunyi, “Penyelenggara Negara meliputi: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.” 26. Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa Pejabat Negara adalah bagian daripada Penyelenggara Negara dan Penyelenggara Negara cakupannya lebih luas karena meliputi pula Pejabat lain (seperti namun tidak terbatas pada pejabat eselon dan pejabat lainnya) yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 angka 7 UU 28/1999) yang mana Pejabat lain ini bukan termasuk Pejabat Negara sebagaimana dimaksud Pasal 122 UU 5/2014. Oleh sebab itu, cakupan Penyelenggara Negara lebih luas daripada Pejabat Negara, sehingga Penyelenggara Negara bersifat universal, tidak diskriminatif dan mencerminkan rasa keadilan. 27. Dengan demikian, mengapa syarat “atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara” bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden menjadi penting dan beralasan menurut hukum karena sifat keuniversalannya, tidak diskriminatif dan mencerminkan rasa keadilan khususnya bagi Pemohon, sehingga potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi dikemudian hari apabila frasa “berusia paling 24 rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”. 28. Di sisi lain, Pemerintah dan DPR pun dalam beberapa kesempatan dalam keterangannya di Mahkamah juga mengakui perlunya mempertimbangkan aspek fairness (adil) dan equality (sama/tidak diskriminatif). Pemerintah juga mengakui perlunya mempertimbangkan aspek fairness dan equality dimana hal itu diserahkan kepada Mahkamah untuk mempertimbangkannya. Pun demikian, dengan DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah ketidakseragaman syarat dapat dikategorikan telah menimbulkan aturan yang diskriminatif dan menciptakan perlakuan yang berbeda kepada sesama warga negara Indonesia. 29. Selanjutnya dalam konteks sejarah emas peradaban keislaman sebagai perbandingan yang lebih mendalam, tercatat Khalifah (Pemimpin) dengan usia yang relatif muda. Bahkan sejarah mencatat kepemimpinan mereka demikian optimal dan berprestasi tinggi. Sampai dengan saat ini, belum ada yang mampu menyamai mereka dalam membangun peradaban, kesejahteraan dan kemakmuran. Khalifah dimaksud adalah Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah pada saat usianya 37 (tiga puluh tujuh) tahun, dan Muhammad al-Fatih (sang penakluk konstantinopel) menjadi Khalifah pada saat usianya sangat muda yakni 17 (tujuh belas) tahun. 30. Menurut Abdul Chair Ramadhan, penentuan kepemimpinan umum (Khalifah) dalam Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ternyata berkaitan dengan kriteria Imam Sholat. (Abdul Chair Ramadhan. Membangun Politik Hukum Sistem Ketahanan Nasional Terhadap Ancaman Ekspansi Ideologi Transnasional Syiah Iran. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2016, hlm.51). Kriteria Imam Sholat berdasarkan hadits Rasulullah SAW: “Hendaknya yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling baik bacaan Al Qur’annya. Jika mereka semua sama dalam masalah bacaan Qur’an, maka hendaknya yang paling paham terhadap Sunnah Nabi. Jika kepahaman mereka tentang Sunnah Nabi sama, maka yang paling pertama hijrah (mengenal sunnah). Jika mereka semua sama 25 dalam hijrah, maka yang paling dahulu masuk Islam. Janganlah seorang maju menjadi imam shalat di tempat kekuasaan orang lain, dan janganlah duduk di rumah orang lain di kursi khusus milik orang tersebut, kecuali diizinkan olehnya”. Dalam riwayat Al Asyaj (bin Qais) disebutkan: “yang paling tua usianya” untuk menggantikan: “yang paling dahulu masuk Islam” (HR. Muslim: 673). Mengacu pada hadits Rasulullah SAW sebagaimana terdapat dalam HR. Muslim Nomor 673, maka terlihat bahwa kriteria usia disebut paling belakangan. Dengan kata lain kriteria usia bukan hal yang utama, keberadaannya sebatas penyaring, jika dalam suatu kondisi terdapat kualifikasi yang sama atas persyaratan yang disebut pertama, kedua dan ketiga. 31. Secara psikologi berdasarkan perbandingan dengan usia anggota DPR RI, Presiden atau Kepala Negara lain, dan kepemimpinan beberapa Khalifah sebagaimana telah diuraikan di atas, telah membuktikan bahwa usia di bawah 40 (empat puluh) tahun pun telah mampu untuk menjadi pemimpin yang memiliki mentalitas, perilaku, ilmu pengetahun dan pengalaman yang baik. 32. Secara filosofis dalam konteks negara Republik Indonesia segala daya dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholders lainnya haruslah dilakukan semata-mata untuk mencapai cita bangsa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita bangsa Indonesia tersebut, maka segala hal yang dapat mereduksi atau menghambat tercapainya cita luhur bangsa Indonesia haruslah dihapus dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, pun demikian termasuk persyaratan calon Wakil Presiden yang berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat, bangsa, negara, tuntutan zaman, dan perpolitikan serta mewakili pendapat atau aspirasi rakyat sangat dimungkikankan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tahun 2024 untuk mencalonkan Wakil Presiden dengan calon potensial berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yang memiliki potensi 26 besar untuk kemajuan bangsa dan negara serta memiliki pengalaman dalam pemerintahan sebagai kepala daerah yang sedang menjabat ataupun yang pernah menjabat kepala daerah. 33. Secara historical yuridis sejatinya sebelum berlakunya UU 7/2017, batas usia persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah sekurang- kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Hal ini dapat dijumpai dalam pengaturan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU 23/2003) serta UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU 42/2008). Dalam ketentuan Pasal 6 huruf q UU 23/2003 diatur mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yaitu harus memenuhi syarat berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Pun demikian dengan ketentuan dalam UU 42/2008 khususnya Pasal 5 huruf o yang berbunyi “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun”. Bahwa dengan demikian sejatinya Indonesia telah memiliki pengalaman dan historis peraturan bahwa persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yaitu melalui UU 23/2003 dan UU 42/2008 yang mengatur persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia sekurang- kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Oleh sebab itu, berubahnya syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari 35 (tiga puluh lima) tahun menjadi 40 (empat puluh) tahun menurut hemat Pemohon tidak memiliki landasan dan alasan pembenar yang kuat baik dari segi filosofis, historis, empiris, dan yuridis serta komparatif dengan negara lain. Dalam hal perubahan syarat batas usia dimaksud semata-mata didasarkan pada alasan kematangan dan kedewasan dalam berpikir dan bertindak, maka Pemohon dapat katakan bahwa batas usia 40 (empat puluh) tahun tidak menjamin kematangan dan kedewasan dalam berpikir dan bertindak dari seseorang. Tidak ada yang dapat menjamin usia 40 (empat puluh) tahun telah matang dan dewasa dalam berpikir dan bertindak. Untuk memperkuat kematangan dan kedewasan dalam berpikir dan bertindak, maka menurut hemat Pemohon memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara justru lebih penting dan utama sebagai syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil 27 Presiden. Oleh sebab itu, menjadi beralasan hukum apabila persyaratan menjadi menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara. 34. Atas dasar pertimbangan menurut hukum inilah, maka Pemohon memohon kiranya Mahkamah dapat memberikan pertimbangan tersendiri atas keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 semata dalam rangka menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional rights) dengan menyatakan frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”. 35. Menurut Pemohon frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah perlakuan yang bersifat diskriminatif, tidak mencerminkan aspek fairness dan equality serta mereduksi dan menghambat hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun yang dijamin dan dilindungi oleh konstitiusi (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945). 36. Tidak dapat dipungkiri bahwa perihal persyaratan usia minimal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan guna mewujudkan keteraturan dan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum sangat terkait dengan konsepsi negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kepastian hukum tidak berdiri sendiri. Kepastian hukum memerlukan pula keadilan. Keduanya ibarat “dua sisi mata uang yang sama” dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum dan keadilan merupakan aksiologi hukum yang disebutkan secara jelas dan tegas dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan frasa “kepastian hukum yang adil”. Dapat dikatakan bahwa konstitusi mengikuti aliran Hukum Alam/Kodrat dengan mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang 28 bersifat mendasar (fundamental) dan aliran Postivisme Hukum dengan mengacu kepada nilai kepastian hukum yang menunjuk pada hukum formal (peraturan perundang-undangan). Dengan kata lain, dalam peraturan perundang-undangan baik secara formil (procedural) maupun materil harus mengandung kepastian dan keadilan. (Dewa Gede Atmadja. Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Historis. Malang: Setara Press, 2013, hlm.76-78). 37. Ditinjau dari aspek validitas, pembatasan usia dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak memiliki validitas. Dalam kaitan ini Kelsen mengatakan, validitas suatu norma akan menciptakan apa yang disebut sebagai hierarki norma (stufenbau theory). Setiap norma agar menjadi sebagai sebuah norma yang valid, tidak boleh betentangan dengan norma yang di atasnya. Norma yang paling tinggi adalah grundnorm. Hans Kelsen mengatakan, keadilan adalah legalitas. Suatu peraturan disebut adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan demikian harus diterapkan. Suatu peraturan menjadi tidak adil jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. (Hans Kelsen. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif. Judul Asli: General Theory of Law and Sate. Alih Bahasa: Somardi. Cet.I. Jakarta: Rimdi Press, 1995, hlm.11-12). Norma dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 betentangan dengan norma yang diatur dalam UUD 1945. Norma tersebut tidak sejalan dengan prinsip “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” dan aksiologi hukum “kepastian hukum yang adil.” 38. Ronald Dworkin mengatakan bahwa maksim hukum itu tidak bersandar pada aturan-aturan (rules) saja, tetapi juga prinsip-prinsip (principles). Prinsip- prinsip merupakan bagian dari hukum. Prinsip-prinsip, menurut Dworkin, memiliki dimensi kadar. Dengan demikian, jika prinsip-prinsip bertentangan, maka metode yang tepat untuk memecahkan suatu masalah adalah dengan memilih prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat dan mengabaikan prinsip yang kadarnya lemah. (Ronald Dworkin. Law’s Empire. Massachusetts: 29 Harvard University Press, 1988, hlm.21). Dalam kaitannya dengan persyaratan usia minimal calon Wakil Presiden sebagaimana menjadi pokok perkara dalam permohonan uji materi ini, maka ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 39. Norma dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan aspek kebenaran dan sekaligus keadilan. Dikatakan demikian oleh karena batasan usia minimal 40 (empat puluh) tahun tidak memberikan jaminan kemampuan kepemimpinan seorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Terlebih lagi tidak adanya pengalaman sebagai Penyelenggara Negara. Logika pembatasan usia tersebut tanpa adanya pengaturan pengecualian ‘memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara’ patut dipertanyakan dan tidak beralasan menurut hukum. 40. Dalam hukum terdapat suatu “pengecualian” sebagaimana adagium “tidak ada hukum tanpa pengecualian” (no law without escape clause). Pada prinsipnya pengaturan pengecualian dalam produk hukum dapat dibenarkan, sepanjang pengecualian mendatangkan kemanfaatan, bahkan demikian itu dianjurkan. Perihal pengecualian dalam kaitannya dengan batas usia dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 87 huruf b yang disebutkan: “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.” Dengan adanya pengecualian tersebut, terhadap Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dianggap telah memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d yakni berusia paling rendah 55 (lima puluh) tahun. Perihal pengecualian terkait dengan “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” harus diberikan secara sama. Hal ini penting guna perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Dengan demikian, seharusnya perihal ketentuan pengecualian diadakan guna penyelarasan dengan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017. 30 41. Perihal pengecualian terkait dengan “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” sejalan dengan perimbangan (proporsi) sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles. Disini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional). Memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara seharusnya menjadi pengecualian persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Sepanjang calon Presiden dan calon Wakil Presiden memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara, walaupun usianya di bawah 40 (empat puluh) tahun, demikian itu sepatutnya harus diutamakan. Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun, namun yang bersangkutan memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara haruslah dipandang sama. Disini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional). 42. Setiap orang termasuk Pemohon berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil atau yang bersifat diskriminasi untuk menjadi bagian dari pemerintahan secara langsung ataupun melalui suatu pemilihan umum yang sesuai pula dengan Article 21 Universal Declarationof Human Rights yang menyatakan: 1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. 2) Everyone has the right of equal access to public service in his country. 3) The will of people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures. 43. Mengenai hak-hak manusia yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik (civil and political rights), Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menghasilkan kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang dikenal dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang dalam Article 25 on Civil and Political Rights dimaksud mengatur sebagai berikut: “Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: a. To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely 31 chosen representatives; b. To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors; c. To have access, on general terms of equality, to public servicein his country”; 44. Hak konstitusional warga Negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang- Undang maupun konvensi internasional, sehingga pembatasan perlakuan yang bersifat diskriminatif merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara termasuk hak Pemohon yang dijamin oleh konstitusi (vide Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 jo. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945). 45. Pada akhirnya norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 potensial merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. Kerugian dimaksud bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi serta terdapat juga hubungan sebab akibat (causal verband) antara potensial kerugian Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang apabila Permohonan a quo dikabulkan, maka potensial kerugian Pemohon tidak akan terjadi. 46. Bahwa untuk melindungi hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas, maka: Frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 32 Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan bahwa frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; 33 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Bukti P- 6 : Fotokopi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 7. Bukti P- 7 : Fotokopi Akta Pendirian Partai Kerakyatan Nasional Nomor 76 tertanggal 30 November 2007 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta; 8. Bukti P- 8 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-25.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Kerakyatan Nasional sebagai Badan Hukum; 9. Bukti P- 9 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kerakyatan Nasional Nomor 15 tertanggal 6 April 2015 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta; 10. Bukti P- 10 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA); 11. Bukti P- 11 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Restrukturisasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) Nomor 37 tertanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta; 12. Bukti P- 12 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Restrukturisasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA); 13. Bukti P- 13 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Perubahan Indonesia Nomor 34 48 tertanggal 30 April 2021 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta; 14. Bukti P- 14 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) menjadi Partai Indonesia Partindo; 15. Bukti P- 15 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH- 10.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Partai Indonesia Partindo Periode Tahun 2020- 2021; 16. Bukti P- 16 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH- 22.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) Periode Tahun 2020- 2025; 17. Bukti P- 17 : Fotokopi Akta Perubahan Struktur Dewan Pembina Dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Nomor 30 tertanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta; 18. Bukti P- 18 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-07.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Dewan Pembina Dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Periode 2020 - 2025; 19. Bukti P- 19 : Fotokopi Akta Perubahan Angggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perubahan Pengurus Partai Indonesia Partindo menjadi Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) Nomor 21 tanggal 12 September 2021; 20. Bukti P- 20 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Angggaran Dasar dan Anggaran 35 Selain itu, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan keterangan tertulis ahli bernama Abdul Chair Ramadhan yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 Agustus 2023, pada pokoknya sebagai berikut: I. Prolog Cita hukum Indonesia adalah Pancasila, sebagaimana terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945). Salah satu norma paling mendasar di dalam cita hukum itu adalah cita tentang keadilan. Artinya, hukum yang diciptakan harus hukum yang adil bagi semua pihak [Yusril Ihza Mahendra. Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian. Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 91]. Radbruch mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum yakni keadilan (gerechtigkeit), kepastian (rechtsicherheit) dan kemanfaatan (zwechtmassigket) [Achmad Ali. Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum Oleh Hakim. Ujung Pandang: Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin, 1988, hlm.8]. Indonesia sebagai negara hukum menekankan “supremasi hukum” dan “persamaan di muka hukum” sebagai sesuatu yang fundamental. Dicey merumuskan unsur-unsur Rule of Law, yakni: supremasi aturan-aturan hukum (the Rumah Tangga Partai Indonesia Partindo menjadi Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda); 21. Bukti P- 21 : Fotokopi Surat Persetujuan Bertindak Untuk dan Atas Nama DPP Partai Garuda bertanggal 29 Oktober 2021; 22. Bukti P- 22 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) menjadi Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA) Nomor 15 tertanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit S., Notaris di Jakarta; 23. Bukti P- 23 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.03 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) menjadi Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda). 36 absolute supremacy or predominance of regular law), kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law, or the equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administrated by ordinary law courts) dan adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (a formula expressing the fact that with us the law of constitution, the rules which in foreign countries naturally form parts of a constitutional code, are not the source but the consequence of the rights of individuals as defined and enforced by the countries) [AV. Dicey. An Introduction to The Study of The Law of The Constitution. London: English Language Book Society and Mac Hillan, 1971, hlm. 202-203; Agussalim Andi Gadjong. Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum. Cet. I. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, hlm.20]. Kusumaatmadja menyatakan, makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum [Mochtar Kusumaatmadja. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung: Alumni, 2002, hlm.12]. Konsep negara hukum juga selalu dikaitkan dengan penegakan hukum dan termasuk politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Rahardjo menyatakan bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat [Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 352]. Dalam kaitannya dengan perkara pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu), maka sangat terkait dengan prinsip “perlakuan yang sama dihadapan hukum”, prinsip “kesempatan yang sama dalam pemerintahan” dan prinsip “jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif”. Ketiga prinsip tersebut terhubung dengan aksiologi hukum konstitusi. II. Analisis Tidak dapat dipungkiri bahwa persyaratan usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden memerlukan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian itu guna mewujudkan keteraturan dan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum sangat terkait dengan konsepsi negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kepastian hukum tidak berdiri sendiri. Kepastian hukum memerlukan pula keadilan. Keduanya ibarat “dua sisi mata uang yang sama” yang masing-masingnya dapat 37 dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum dan keadilan merupakan aksiologi hukum yang disebutkan secara jelas dan tegas dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dengan frasa “kepastian hukum yang adil”. Salah satu bentuk kepastian hukum adalah “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan”. Oleh karena itu, persyaratan usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tidak boleh mengurangi atau menghambat hak-hak konstitusional warga negara. Terkait dengan pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu, maka penentuannya menunjuk pada prinsip-prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat, yakni konstitusi. Sejalan dengan hal ini, Dworkin mengatakan bahwa maksim hukum itu tidak bersandar pada aturan-aturan (rules) saja, tetapi juga prinsip-prinsip (principles). Prinsip-prinsip merupakan bagian dari hukum. Prinsip-prinsip, menurut Dworkin, memiliki dimensi kadar. Dengan demikian, jika prinsip-prinsip bertentangan, maka metode yang tepat untuk memecahkan suatu masalah adalah dengan memilih prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat dan mengabaikan prinsip yang kadarnya lemah [Ronald Dworkin. Law’s Empire. Massachusetts: Harvard University Press, 1988, hlm.21.] Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang mempersyaratkan usia minimal 40 (empat puluh) tahun bagi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden telah menimbulkan permasalahan hukum. Di sisi lain, usia di bawah 40 (empat puluh) tahun tidak dapat didalilkan belum memiliki kapasitas intelektualitas, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosi, dan sebutan lainnya, sehingga belum layak untuk dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presien. Demikian itu tidak dapat menjadi dalil kebenaran. Ditinjau dari Teori Korespondensi (Correspondence Theory of Truth) dalil yang menyatakan bahwa usia di bawah 40 (empat puluh) tahun belum layak untuk dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden, tidak dapat diterima. Tidak ada kesesuaian dengan fakta yang ada. Kebenaran dikatakan benar jika terdapat kesesuaian antara pernyataan/pendapat dengan fakta. Sejarah mencatat, beberapa Kepala Negara (Khalifah) dengan usia yang relatif muda. Kepemimpinan mereka demikian berprestasi tinggi, mampu mewujudkan peradaban, ilmu pengetahuan berkembang pesat, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tercapai. Sampai dengan saat ini, belum ada satu pun Kepala Negara yang mampu menyamai dan menandingi mereka. Khalifah dimaksud adalah; Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah pada saat usianya 37 (tiga puluh tujuh) tahun, Harun 38 al-Rasyid menjadi menjabat Khalifah pada saat usianya 23 (dua puluh tiga) tahun dan Muhammad al-Fatih diangkat Khalifah pada saat usianya sangat muda yakni 17 (tujuh belas) tahun. Menurut Imam Al-Ghazali, kriteria untuk posisi Kepala Negara adalah dewasa, bukan ditentukan dengan batasan usia minimal [Abu Husain al-Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi. Al-Jami’ al-Shahih Shahah Muslim. Beirut: dar- al-Jail, t.t, Juz 6, hlm,13]. Batas usia dewasa menurut Pasal 98 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah 21 (dua puluh satu) tahun. Dengan demikian, seseorang dikatakan telah dewasa adalah ketika telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Kemudian, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penentuan dewasa adalah di atas 21 (dua puluh satu) tahun. Pasal 330 menyatakan: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.” Secara argumentum a contrario, seorang dikatakan telah dewasa ketika memasuki usia dua puluh satu tahun atau telah menikah. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung pengecualian dengan mengakui seseorang yang belum mencapai usia duapuluh satu tahun, sepanjang telah menikah dianggap telah dewasa. UUD 1945 memang tidak menentukan perihal persyaratan usia minimum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Oleh sebab konstitusi tidak mengaturnya, maka kewenangan tersebut diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya (open legal policy). Namun demikian dalam pembentukan undang- undang dimaksud harus berdasarkan prinsip “perlakuan yang sama dihadapan hukum”, prinsip “kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, prinsip “jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif” dan harus sejalan dengan aksiologi hukum “kepastian hukum yang adil”. Para filsuf mengemukakan bahwa keadilan akan terwujud jika setiap orang mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan dan tidak adil apabila mereka tidak mendapatkannya [Julian Baggini. Lima Tema Utama Filsafat. Jakarta: Teraju Mizan, 2004, hlm.201]. Keadilan sebagai cita hukum yang utama menunjuk pada adanya kesamaan peluang, termasuk dalam kaitannya dengan peluang untuk dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Dalam paradigma keadilan substansif, kesamaan mengacu kepada pertimbangan imparsialitas. Secara konseptual imparsial dapat dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan yang tidak memihak bila menghadapi dua hal yang 39 berbeda atau dua kepentingan yang bertolak belakang. Imparsial dapat juga dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan memperlakukan segala sesuatu secara sama, tanpa membeda-bedakan (diskriminasi), atau tanpa mengistimewakan (priviligasi) [Abdul Chair Ramadhan. Kumpulan Keterangan Ahli Hukum Pidana, Bagian VI. Jakarta: Lisan Hal, 2021, hlm.7]. Dalam pandangan Islam, keadilan adalah “menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya”. Disini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional). Pembagian proporsi yang sama diberikan kepada orang-orang yang sama, sebaliknya orang yang tidak sama tentu akan mendapatkan pembagian yang berbeda, sehingga semua orang diberlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda. Dengan demikian yang menjadi tolok ukur keadilan adalah unsur proporsionalnya. Sejalan dengan pandangan Islam, Aristoteles dan Aquinas juga menyebutkan keadilan distributif. Keadilan distributif memberikan proporsi yang sama sesuai dengan kedudukannya dalam lapangan hukum publik secara umum. Perimbangan menurut teori keadilan Aristoteles, menunjuk pada suatu kondisi dimana kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama [J.H. Rapar. Filsafat Politik Plato. Jakarta: Rajawali Press, 1991, hlm.82]. Rawls mengatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, walaupun demikian elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar. Demikian juga dengan hukum dan institusi, tidak peduli keberadaannya demikian efisien dan rapi, harus direvisi atau dihapuskan jika tidak adil [Jhon Rawls. Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara. Judul Asli: A Theory of Justice. Cet. II. Penerjemah: Uzair Fauzan & Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm.3-4]. Menurut Nasution dalam versi modern teori keadilan Aristoteles yang berdasar pada prinsip persamaan dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama [Bahder Johan Nasution. “Kajian Filosofis Tentang Keadilan Dan Hukum (Dari Pemikiran Klasik Hingga Modern)”. Jurnal Al-Ahkam. Vol. 11 No. 2 Desember 2016, hlm.252]. Dengan demikian setiap warga negara yang telah mencapai usia dewasa, pada prinsipnya melekat padanya hak untuk 40 dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Demikian itu sejalan dengan keadilan substansif. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri adanya penilaian pembentuk undang-undang guna menetapkan batas usia tertentu sepanjang argumentatif, objektif dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Menurut Ahli batas usia minimal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu, jika dimaksudkan pada alasan kedewasaan, maka konsekuensinya seseorang yang telah dewasa harus diberikan jaminan atas pemenuhan keadilan. Kriteria dewasa tentu menunjuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang notabene sama dengan Kompilasi Hukum Islam. Disini dipertanyakan persyaratan batas usia minimal 40 (empat puluh) tahun dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, disebutkan bahwa persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia sekurang- kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun [Lihat: Pasal 6 huruf q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden]. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun [Lihat: Pasal 5 huruf o Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden]. Terjadinya peningkatan batas usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu inilah yang kemudian melahirkan pertanyaan-pertanyaan serius terkait dengan objektifitas pembentuk undang-undang. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan persyaratan usia Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD ditemui pula adanya ketidaksamaan dengan persyaratan usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, mempersyaratkan usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun. Dapat dikatakan kondisi demikian, tidak mencerminkan kesamaan pengaturan dan sekaligus tidak mencerminkan kepastian hukum. Tercapainya keadilan, salah satunya adalah dibukanya peluang agar posisi- posisi atau jabatan-jabatan secara proporsional berlaku untuk semua orang, sehingga ada kesempatan yang adil. Dalam kaitannya dengan usia di bawah empat puluh tahun untuk dapat dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden, maka 41 kedua undang-undang sebelumnya dipandang lebih membuka peluang yang lebih besar dan lebih menjangkau prinsip kesamaan atas kesempatan yang adil. Hasil Sensus Penduduk 2020 mencatat mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh Generasi Z dan Generasi Milenial. Generasi Z lahir tahun 1997- 2012, perkiraan usia sekarang 8-23 tahun. Milenial lahir tahun 1981-1996, perkiraan usia sekarang 24-39 tahun. Proporsi Generasi Z sebanyak 27,94 persen dari total populasi dan Generasi Milenial sebanyak 25,87 persen dari total populasi Indonesia [Badan Pusat Statistik. Potret Sensus Penduduk 2020 Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021, hlm.14]. Keberadaan mereka khususnya Generasi Milenial tentunya harus diakomodasi. Sejalan dengan hal ini, terdapat kaidah fiqh yang berbunyi “maa laa yudroku kulluhu laa yutroku kulluhu”, artinya jika tidak dapat seluruhnya, maka jangan tinggalkan seluruhnya. Oleh karena itu, keberadaan mereka tidaklah dapat dinegasikan. Terlebih lagi terdapat beberapa Penyelenggara Negara dalam batasan usia tersebut yang dipandang layak menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. Oleh karena itu walaupun tidak semuanya, namun tidak pula ditinggalkan seluruhnya. Van Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian juga diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat. Kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat [L.J. Van Apeldoorn. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990, hlm.24-25]. Mengacu pada pendapat Van Apeldoorn, maka persyaratan batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan kepastian hukum. Bagaimana mungkin mewujudkan keadilan, jika terjadi pelanggaran terhadap kepastian hukum. Dalam Pemilihan Umum, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah sejajar/sederajat dengan Calon Anggota DPR dan Calon Anggota DPD. Dalam kaitan ini Atmosudirjo mengatakan bahawa ketidakadilan akan timbul jikalau mereka yang sederajat (equal) tidak diperlakukan secara sederajat. Dikatakan selanjutnya, jikalau orang-orang yang tidak sederajat (unequal) diperlakukan secara sama atau seolah-olah sederajat (equally) akan timbul ketidakadilan [Prajudi Atmosudirjo. Teori Hukum. Cet.I. Jakarta: Kawan Pustaka untuk Centre for Law and Regional Development, 2002, hlm.85]. 42 Kelsen mengatakan, keadilan adalah legalitas. Suatu peraturan disebut adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan demikian harus diterapkan. Suatu peraturan menjadi tidak adil jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum [Hans Kelsen. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif. Judul Asli: General Theory of Law and Sate. Alih Bahasa: Somardi. Cet.I. Jakarta: Rimdi Press, 1995, hlm.11-12]. Thabathaba’i mengatakan bahwa adil berarti senantiasa (mengambil posisi) moderat dan menghindari dua posisi ekstrim, lebih (ifrath), kurang (tafrith). [Muhammad Husain Thabathaba’i. Al- Miza fi Tafsir Al-Qur’an. Beirut: Muassasah al-A’la li al-Mathbu’. t.t. Juz 12, hlm. 331]. Kondisi adanya perbedaan persyaratan sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan adanya perbedaan pandangan pembentuk undang-undang menyangkut batas usia minimal yang dianggap ideal. Namun, batas usia ideal tersebut cenderung subjektif. Pandangan yang subjektif tersebut tidak pula diiringi dengan adanya suatu pengecualian. Pengecualian dimaksud adalah dalam hal seseorang yang belum mencapai batas usia sebagaimana dipersyaratkan, namun yang bersangkutan memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara, maka seyogyanya dianggap telah memenuhi persyaratan batas usia minimal. Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam hukum terdapat suatu “pengecualian”. Terdapat adagium “tidak ada hukum tanpa pengecualian” (no law without escape clause). [Bagir Manan. Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sekretariat Dewan Pers, 2016, hlm. 207-208]. Pada prinsipnya pengaturan pengecualian dalam produk hukum dapat dibenarkan sepanjang pengecualian tersebut mendatangkan kemanfaatan, bahkan demikian itu dianjurkan. Namun apabila mengandung akibat kerugian, maka harus dicegah. Sejalan dengan hal ini, dalam ajaran Islam terdapat kaidah “dar’u al mafasid muqaddam ‘ala jalbi al mashalih”, yang artinya menolak atau menghindari kerusakan (kerugian) harus didahulukan daripada menarik kebaikan (dari suatu hubungan hukum). [Ahmad Azhar Basyir. Azas-Azas Hukum Muamalat. Yogyakarta: UII Press, 1983, hlm,11]. 43 Suyuthi mengemukakan, semua produk hukum dikembalikan kepada ketentuan manfaat dan menghindari kerugian [Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as Suyuthi. Al Asybah wa Al Nadhair. Mesir: Musthafa al Babi al Halabi, 1988, hlm.35]. Dengan demikian, apabila ada produk hukum yang berkurang atau hilang kemanfaatannya dan justru menimbulkan kerugian, maka produk hukum tersebut harus ditinjau kembali. Perihal pengecualian dalam kaitannya dengan batas usia dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 87 huruf b yang disebutkan: “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang- Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.” Dengan adanya pengecualian tersebut, terhadap Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dianggap telah memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d yakni berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun. Perihal pengecualian juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. Dengan demikian, walaupun belum mencapai batas usia sebagaimana dimaksudkan, sepanjang berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, maka yang bersangkutan dianggap telah memenuhi persyaratan batas usia minimal. Adanya aturan pengecualian sebagaimana dimaksudkan adalah guna memenuhi keadilan bagi setiap warga negara yang akan dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Dalam kaitan ini Radbruch menyatakan, bahwa nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi isi suatu aturan hukum. Adapun aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan. [Bernard L. Tanya, Yoan 44 N. Simanjuntak & Markus Y. Hage. Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Cet.III. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm.129]. Ketiadaan aturan pengecualian dalam UU Pemilu memperlihatkan pembentuk undang-undang melebihkan bagi yang lain dan mengurangi (membatasi) hak para Pemohon. Tegasnya, ketiadaan pengecualian tersebut menjadikan para Pemohon mengalami kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya secara faktual. Pada prinsipnya pengaturan distribusi hak yang dilakukan secara berbeda dapat dibenarkan, sepanjang hal itu tidak menimbulkan kerugian. Demikian itu dapat dikatakan adil. Dalam kaitannya dengan norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang didalamnya tidak ada pengecualian telah menimbulkan ketimpangan distribusi hak. Pembatasan usia tanpa adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksudkan, tidak mencerminkan kondisi yang adil dan benar. Kebenaran dan keadilan merupakan dwitunggal, satu terhadap yang lain saling memberikan legitimasi. Kebenaran dan keadilan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perbuatan yang adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Penerapan hukum akan dikatakan tidak adil, jika suatu norma diadakan pada pada suatu undang-undang, namun tidak diterapkan pada undang-undang lain yang memiliki persamaan. Perihal pengecualian terkait dengan “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” dan ini sejalan dengan perimbangan (proporsi) sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles. Disini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional). Aristoteles mengatakan hukum menjadi indikator guna menentukan apakah sesuatu norma dalam peraturan perundang-undangan adil atau tidak. Dalam kaitan ini, aturan yang benar adalah penjaga apa yang adil yang mampu menjaga keseimbangan dan keadilan [Aristoteles. Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika. Terjemahan Embun Kenyowati. Jakarta: Teraju, 2004, hlm.128]. Pengaturan batasan usia minimal dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sejatinya harus mengedepankan kemanfaatan. Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme Jeremy Bentham. Bentham mengemukakan, “the greatest happiness of the greatest number”. Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk menilai kebijakan pemerintah dalam pembentukan hukum. Dengan demikian, 45 undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Karena itu tugas hukum adalah memelihara kegunaan [Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan. Filsafat Hukum. Palembang: UNSRI, 2007, hlm. 42]. Pandangan utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan manfaat, dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian [A. Mangunhardjana. Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z. Yogyakarta: Kanisius, 1999, hlm.231]. Kedudukan pengecualian lebih ditujukan pada kemanfaatan. Aturan pengecualian yang mendatangkan kemanfaatan justru dianjurkan untuk diterapkan. Kemanfaatan menunjuk pada dibukanya peluang agar posisi-posisi atau jabatan jabatan dibuka untuk semua orang, sehingga ada kesempatan yang adil. Pengecualian terkait dengan “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” dan demikian itu harus diberikan secara sama. Hal ini penting dalam rangka perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif. Dengan demikian, seharusnya perihal pengecualian juga berlaku juga bagi Penyelenggara Negara untuk kepentingan pencalonan dirinya sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. Sebagai perbandingan, kemanfaatan dalam ajaran Islam mencakup kemanfaatan umum dan kemanfaatan khusus. Dalam kaitan itu terdapat kaidah fiqh, “al-maslahah al-‘amah muqaddamatun ‘ala al-maslahah al-khassah.” [Al-Syathibi. al-Muwafaqat fi Ushul asy Syar’iyah. Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyah. t.t. Juz II, hlm.7]. Maksudnya jika terjadi pertentangan antara keduanya, maka kemanfaatan umum yang harus didahulukan. Ini yang disebut dalam literatur Islam sebagai tatbiq dan dapat dipersamakan dengan keadilan distributif. Keadilan distributif merupakan konsep keadilan yang menghendaki setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya secara proporsional. Hernoko mengatakan, keadilan tidak dicapai dengan semata-mata menetapkan nilai aktual, namun didasari pula oleh kesamaan antar suatu hal dengan hal lainnya (aequalitas rei adrem). [Hernoko A. Y. Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia - Dalam Rangka Peringatan Ulang Tahun Ke-80 Prof. Dr. Mr. R. Soetojo Prawirihamidjojo, SH. Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2009, hlm. 20]. Tidak dapat dipungkiri, ketentuan aturan hukum dapat diterapkan secara berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun demikian, 46 kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma hukum di atasnya. Norma hukum di atasnya tiada lain menunjuk pada kemanfaatan umum sebagaimana terdapat dalam konstitusi. Dengan adanya perubahan persyaratan batas usia minimal dari 35 (tiga puluh lima) tahun menjadi 40 (empat puluh) tahun telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Oleh karena itu harus dilakukan koreksi. Koreksi dimaksud merupakan wujud dari keadilan korektif. Dalam konsep keadilan korektif, keadilan menjadi jalan tengah antara kehilangan dan tambahan. Tindakan adil merupakan jalan tengah di antara bertindak tidak adil dengan menderita ketidakadilan [Aristoteles, Op. Cit, hlm.126]. Keadilan korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil [Munir Fuady. Aliran Hukum Kritis; Paradigma Ketidakberdayaan Hukum. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.203]. Koreksi dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan batas usia minimal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu, namun dengan pengecualian sepanjang seseorang telah berpengalaman sebagai Penyelenggara Negara, maka dianggap telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan. III. Epilog Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengandung adanya perlakuan yang tidak adil (injustice). Oleh karena itu memerlukan upaya koreksi. Upaya koreksi dimaksud dengan menerapkan pengecualian. Pengecualian tersebut sebagai wujud keadilan korektif guna pemenuhan jaminan “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” dan sejalan dengan aksiologi hukum konstitusi “kepastian hukum yang adil”. Penyelenggara Negara yang mendapatkan pengecualian guna kepentingan pencalonannya sebagai Presiden atau Wakil Presiden, merupakan jalan tengah guna terwujudnya jaminan kesamaan atas kesempatan. Disini pembebanan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional). [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah melalui daring pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023, kemudian dokumen fisiknya yang di dalamnya termasuk 47 keterangan tambahan diterima Mahkamah pada tanggal 7 September 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: 48 a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji; c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan 5 (lima) syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon telah memenuhi kualifikasi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 baik sebagai badan hukum privat yang berbentuk partai politik yang telah terdaftar sebagai peserta pemilihan umum. 4. Bahwa berkaitan dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut DPR RI, kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu berkenaan dengan hak untuk memilih dan hak untuk dicalonkan dalam 49 pemilihan umum presiden dan wakil presiden untuk perseorangan WNI dan hak untuk mengusung calon presiden atau calon wakil presiden bagi partai politik yang dirugikan dengan adanya ketentuan batas usia minimal calon presiden atau wakil presiden dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon. Hal demikian terjadi karena adanya ketentuan norma yang mengatur tentang batas usia minimal tersebut secara nyata telah menghalangi, membatasi dan bahkan menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam konstitusi; 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka telah jelas adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional (rights to vote and to be candidates) yang dialami oleh Para Pemohon, baik Pemohon perseorangan WNI maupun partai politik dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Sehingga dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 6. Bahwa meskipun demikian, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional dalam pengujian suatu undang-undang secara materiil. B. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Persyaratan usia agar seseorang dapat menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara merupakan hal yang telah lazim diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk tertib administrasi dan wujud kepastian hukum. Persyaratan usia untuk dapat diangkat menjadi calon pejabat atau pejabat dalam suatu jabatan tertentu digunakan sebagai parameter untuk menentukan seseorang dengan batas usia tertentu dianggap telah memiliki kapasitas/kemampuan baik dari sisi intelektualitas, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, maupun kematangan perilaku dalam memegang dan menjalankan tugas dan wewenang suatu jabatan tertentu. Seorang calon pejabat negara diharapkan ketika memegang jabatan tertentu dapat 50 menjalankan tugas dan kewajibannya secara bijak dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara. 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah mempertimbangkan batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang ada, apapun pilihannya, tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji pengaturan mengenai persyaratan usia untuk menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara, antara lain sebagai berikut: a. Putusan MK Nomor 102/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan terhadap UUD NRI Tahun 1945 “Menurut Mahkamah pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan Batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Terlebih lagi, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37- 39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan Batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivias pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang apapun pilihannya tidak dapat dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” b. Putusan MK Nomor 37/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NRI Tahun 1945 51 • “Pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Jabatan maupun aktivitas pemerintahan banyak macam ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimal untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan karakteristik kebutuhan jabatan masing-masing;” • “Persyaratan tersebut tidak hanya berlaku untuk Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi juga untuk jabatan publik lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang, seperti persyaratan untuk menjadi Hakim Konstitusi, “berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan”, [vide Pasal 16 ayat (1) huruf c UU MK], persyaratan untuk menjadi Hakim Agung, berusia sekurang- kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun”, (vide Pasal 7 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), batas usia minimal untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin (vide Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden). Dapat saja batas usia minimal ataupun maksimal bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu Undang-Undang tidak mencantumkan syarat usia minimal (maupun maksimal) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa ketetapan pembentuk Undang-Undang mengenai syarat usia seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) yang berapa pun usia minimal 52 dan maksimal yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional.” c. Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI Tahun 1945 “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang- Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.” d. Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945 “Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [vide Pasal 16 Ayat (1) huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan 50 tahun [vide Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin [vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 53 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang- undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang- undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang- undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 58 huruf d UU Pemda bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 juga tidak beralasan.” 3. Bahwa berdasarkan beberapa pendapat hukum Mahkamah Konstitusi di atas terkait dengan uji materi pengaturan persyaratan usia untuk menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara, pada awalnya Mahkamah Konstitusi memang berpendapat bahwa persyaratan usia dalam suatu jabatan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang- undang (DPR RI dan Presiden). Namun demikian, pendirian Mahkamah Konstitusi tersebut ternyata tidak bersifat absolut dan menjadi yurisprudensi dalam setiap perkara pengujian undang-undang berkaitan dengan isu angka penetapan usia selanjutnya. Terdapat pergeseran pendirian Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan terakhir dari yang semula open legal policy menjadi persoalan inkonsitusionalitas norma sebagaimana dapat dilihat dalam pertimbangan hukum beberapa putusan berikut: a. Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD NRI Tahun 1945 “Mahkamah berpendirian bahwa suatu legal policy tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak lampaui kebijakan pembentuk undang- undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas suatu legal policy, termasuk jika Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya”. 54 b. Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 “Menimbang bahwa sebagaimana putusan Mahkamah terdahulu, Mahkamah berpendirian bahwa terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu- waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, menurut Mahkamah hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara.” c. Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap UUD NRI Tahun 1945 “Mahkamah berpendapat, batas umur minimal 12 (dua belas) tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, frasa sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak dan frasa belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak adalah inkonstitusional bersyarat, artinya inkonstitusional kecuali harus dimaknai telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sebagai ambang batas minimum pertanggungjawaban pidana.” d. Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NRI Tahun 1945 “Di sisi lain, meskipun pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal 55 policy dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUXVI/2018], merupakan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), atau dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUUXIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya] dan/atau bertentangan dengan UUD 1945. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah, sehingga pada perkara a quo terkait dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk undang-undang. Terlebih, dalam perkara a quo sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil (injustice) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (justice principle)”. e. Putusan MK Nomor 121/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- UNdang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 “Bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah dapat memahami adanya keterkaitan antara Mahkamah dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Meskipun dalam permohonan a quo tidak berkaitan langsung dengan kepentingan hakim Konstitusi namun secara kelembagaan, keberadaan kepaniteraan merupakan unsur penting dan berkelindan dengan tugas dan wewenang hakim konstitusi dalam menjalankan fungsi yudisial. Oleh karena itu, apabila hal demikian dikaitkan dengan prinsip universal dalam dunia peradilan tentang nemo judex in causa sua artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri, namun, dalam konteks ini ada tiga alasan bagi Mahkamah untuk “menyimpangi” sehingga tetap mengadili perkara a quo karena: tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini; Mahkamah tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; perkara ini memiliki kepentingan konstitusional berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan, bukan semata-mata kepentingan lembaga Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, dalam mengadili permohonan ini tetaplah Mahkamah bersikap imparsial dan independen. Mahkamah memastikan untuk memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu menguji apakah norma pasal yang dimohon pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak;” 56 4. Bahwa berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan isu batasan angka usia tersebut di atas menunjukkan telah terbuka ruang bagi judicial review terhadap norma yang memuat pengaturan mengenai angka penetapan batas usia dalam suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 sepanjang penetapan angka usia tersebut (i) jelas-jelas melanggar nilai moralitas; (ii) rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable; (iii) bertentangan dengan hak politik (iv) kedaulatan rakyat, (v) melampaui kebijakan pembentuk undang-undang dan (vi) merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta (vii) nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa perubahan dinamika ketatanegaraan sangat cepat dan reformasi birokrasi dituntut mampu mengarahkan model ketatanegaraan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat baik secara nasional maupun secara global. Permasalahan birokrasi yang ada dan harus diselesaikan, juga merupakan tantangan pembangunan bangsa yang harus dikenali dan dipahami oleh seseorang yang yang akan duduk sebagai pemimpin dalam pemerintahan, khususnya bagi seseorang yang akan memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sehingga, adanya pengalaman sebagai penyelenggara negara menjadi salah satu modal penting bagi calon presiden maupun calon wakil presiden di Indonesia. Banyaknya tantangan dan kompleksitas yang harus dihadapi dalam memimpin negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang demikian besar tentunya tidak sekedar dibutuhkan seseorang yang memiliki pengalaman duduk sebagai penyelenggara negara. 6. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia diperkirakan memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020-2030. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia. Jumlah penduduk usia produktif yang besar menyediakan sumber tenaga kerja, pelaku usaha, dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan. Oleh sebab itu, penduduk usia produktif khususnya generasi yang lebih muda dapat berperan serta dan mempersiapkan diri dalam pembangunan nasional diantaranya untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden. 57 7. Bahwa jika mengacu ke pengaturan yang ada di berbagai negara di dunia yang mengatur mengenai syarat usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden terdapat kurang lebih 45 (empat puluh lima) negara di dunia yang memberikan syarat minimal berusia 35 (tiga puluh lima) tahun diantaranya Amerika Serikat, Brazil, Rusia, India dan Portugal. Terdapat kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) negara di dunia yang memberikan syarat minimal berusia 40 (empat puluh) tahun yaitu Korea Selatan, Jerman, Singapura, Filipina, dan Irak. 8. Bahwa dengan demikian, terhadap pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon a quo, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah permohonan para Pemohon memenuhi syarat judicial review terhadap norma yang memuat pengaturan mengenai angka penetapan batas usia dalam suatu undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas. C. KETERANGAN TAMBAHAN DPR Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA 1. Bahwa pengaturan terkait dengan penetapan angka usia calon presiden dan calon wakil presiden diatur dengan 3 (tiga) undang-undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 23/2003), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Bahwa persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden dalam Pasal 6 huruf q UU 23/2003 dan Pasal 5 huruf o UU 42/2008 berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun, sedangkan di dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun. Bagaimana dinamika pembahasan yang terjadi serta mohon diuraikan fakta-fakta risalah rapat selama proses pembahasan. Jawaban: Bahwa terhadap pertanyaan tersebut DPR RI menerangkan, terdapat keserupaan dengan pertanyaan yang diajukan oleh yang Mulia Hakim 58 Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., dengan demikian, DPR RI akan menjawab pertanyaan ini secara sekaligus pada poin berikut. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 1. Pergeseran penetapan batas angka usia calon presiden dan wakil presiden dari usia 35 (tiga puluh lima) tahun di dalam UU 23/2003 dan UU 42/2008 menjadi usia 40 (empat puluh) tahun di UU Pemilu. Bagaimana perdebatan mengkonteskan dua penetapan usia ini? Dan bagaimana pembentuk undang-undang menyandingkan kedua angka tersebut dengan/ke konstitusi? Kenapa pada akhirnya tidak memilih usia 35 tahun? Atau usia 30 tahun, 25 tahun atau 18 tahun? Karena banyak negara-negara lain yang mengatur syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah dibawah 35 tahun, dibawah 30 tahun dan bahkan 18 tahun. Jawaban: Bahwa terhadap pertanyaan tersebut DPR RI menerangkan, dalam naskah akademik dan RUU a quo diatur usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden yaitu adalah 35 (tiga puluh lima) tahun dengan mengacu pada UU 23/2003 dan UU 42/2008. Kemudian dalam pembahasan RUU a quo terjadi dinamika dan disepakati bahwa usia minimal calon presiden dan wakil presiden ditentukan menjadi 40 (empat puluh tahun), dalam Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang kemudian disepakati berjudul Undang-Undang tentang Pemilihan Umum pada 23 Maret 2017. Berdasarkan Risalah pembahasan UU 42/2008, perdebatan mengenai batas usia presiden dan wakil presiden sebagai berikut: a. Risalah Rapat Raker Panitia Khusus RUU Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Hal. 212-213 PDF) Sifat rapat: Terbuka Rabu, 4 Juni 2008 Ketua Rapat: “Dari sejumlah daftar persyaratan yang disampaikan oleh Pemerintah melalui RUU nya, pada DIM 55-76 itu pendapat A-S saya kira menyangkut usia, pendidikan dan sebagainya. Ada 3 kategori yang disampaikan oleh fraksi-fraksi yang pertama adalah bahwa ada usulan penambahan. Ada usulan untuk dihapus, ada usulan untuk mengusulkan hal yang berbeda. PKS mengusulkan ada perubahan DIM yang disampaikan tadinya 59 berkaitan dengan DIM 75 saya bacakan lengkapnya. Bekas anggota organisasi terlarang komunis dan sebagainya itu usul pertama adalah dihapus tetapi kemudian diperbaiki itu menjadi tetap ada dan ini juga berkonsekuensi pada usulan penambahan, juga usulan penghapusan dan usulan perubahan. Diantaranya ada yang menambahkan kata berbicara dan menulis Bahasa Indonesia, tidak terbukti melakukan penyuapan tindak pidana korupsi. Mudah-mudahan tidak terinspirasi oleh persoalan belakangan ini. Kemudian ada juga yang mengkaitkan juga menambahkan bahwa visi dan misi berkaitan dengan RPJPM. Kemudian juga berkait dengan bagaimana incomben, harus cuti diluar tanggungan negara, ditetapkan sebagai calon oleh KPU, kemudian juga berjiwa negarawan, menguasai konsistusi dan ketata negaraan dan mengundurkan diri jabatan partai politik dan hanya berstatus sebagai anggota dari partai politik. Kemudian usulannya juga tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu dihapus, kemudian juga sehat jasmani ini 3 kategori. Ada yang tetap yakni tetap sebagaimana RUU, sehat jasmani dan jiwa. Kemudian ada yang merujuk kepada Pasal 6 konstitusi UUD, kemudian ada sehat jasmani dan rohani dan FPKB ada usulan baru kembali kepada usulan UUD. Usia juga masuk dalam kategori yang diusulkan ada yang mengusulkan 35 tahun, tetapi ada juga yang memberikan tambahan disini paling tua adalah 60 tahun. Kemudian pendidikan juga ada beberapa yang mengusulkan perubahan, ada yang tetap yakni SMA ada yang kemudian berubah yakni S1, ada yang sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2008 yakni paling rendah SMA, kata kesetaraannya saja yang dikonkordasikan. ltu sejumlah usulan perubahan berkaitan dengan syarat figur dari sejumlah A-S dari draft yang sudah disampaikan. Pertanyaannya memang ketika kita kedaerah, berkaitan juga dengan RDPU bagaimana kita bisa menghasilkan figur ya setidaknya mendekati ideal dengan syarat yang dipahami masih sangat administrative ini. Tentu kita tidak bisa memberikan ruang untuk fit & proper test. Saya persilahkan fraksi-fraksi menyampaikan keseluruhan syarat figure baik sifatnya penambahan, baik sifatnya penghapusan atau sifatnya perubahan. Saya persilahkan, saya mulai dari besar, silahkan FPG, DIM nya itu di DIM 55-81 dengan berbagai usulan tambahannya.” H. Muhammad Sofhian Mile, SH (F-PG) “Terima kasih Pak Ketua. Pada kesempatan pertama ini, kami ingin menyampaikan usulan DIM kami yang sudah kami sampaikan secara tertulis yakni DIM 61 dan DIM 76. DIM nomer 61 itu tentang sehat jasmani dan jiwa, kami hanya ingin disesuaikan untuk ditambahkan sesuai dengan amanat konsistusi kita. Yaitu mampu secara fisik dan rohani menjalankan tugas kepresidenan. Saya kira kita tidak usah terlalu banyak berargumentasi, kalau yang secara fisik tidak mampu, tugas-tugas yang demikian banyak dari seorang Presiden dengan agenda masalah yang 60 begitu banyak. Sesudah tahun 2009 ya mungkin kita perlukan seorang Presiden yang secara fisik, kejiwaan itu sehat. Hanya itu tambahan kami di DIM 61. Di DIM 66, yang berkaitan dengan tidak merangkap jabatan negeri bagi PNS, TNI-AD dan anggota Kepolisiaan DIM 76. Dari FPG meminta dibuat tambahan untuk seorang calon Presiden itu harus memiliki menyampaikan visi dan misi, program prioritas yang ingin disampaikan yang harus disampaikan didalam kampanye atau saat resmi menjadi calon Presiden. Selain itu FPG menginginkan juga ada tambahan agar supaya disampaikan juga disosialisasikan tentang rekam jejak, track record, profile, visi dan misi calon Presiden dan Wakil Presiden. lni kita maksudkan agar supaya masyarakat dan konsistuen tahu bahwa seorang calon Presiden katakanlah 2 atau 3, kalau syarat 30% itu disetujui harus diketahui oleh masyarakat. Selama usia mudanya seperti apa, visi, dan misi yang dia ingin jalankan seperti apa kedepan, apa yang menjadi prioritas yang akan dia laksanakan untuk bangsa ini kedepan untuk tahun 2009 apabila terpilih menjadi Presiden. ltulah tambahan kami karena ini adalah penyampaian DIM pertama kita, jadi kita mungkin tidak atau belum mengkomentari DIM-DIM yang diajukan oleh fraksi-fraksi lain. Kami baru menyampaikan DIM kita dan kalau ini disetujui tidak perlu ada diskusi tetapi kalau tidak disetujui kita siap untuk berdiskusi. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.” Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG) “Terima kasih Pimpinan. Dalam persyaratan Presiden dan Wakil Presiden ini di DIM 55-81 fraksi Golkar mengajak kepada anggota Pansus melalui fraksi-fraksi tentunya dan juga mengajak Pemerintah agar Rancangan Undang-Undang yang kita bahas ini mampu menghasilkan konsistensi bagi kami dalam rangka menghasilkan Pemerintahan yang efektif. Pemerintahan yang efektif itu salah satunya sangat ditentukan oleh figur yang akan terpilih. Oleh karena itu fraksi Golkar melihat bahwa sejumlah persyaratan- persyaratan yang seperti pendidikan, kesehatan, usia dan sebagainya itu, itu adalah wacana yang sesungguhnya fraksi Golkar mengajak untuk berpikir melangkah satu tahapan kedepan. Yaitu dengan melengkapi sejumlah persyaratan itu dengan kewajiban bagi setiap pasangan caIon itu menyampaikan visi, misi dan program yang riil untuk 5 tahun kedepan apa yang akan dikerjakan. Dan dalam Undang-undang ini juga ditegaskan bahwa penyampaian visi, misi dan program 5 tahun kedepan itu merupakan turunan dari Undang-undang rencana pembangunan jangka panjang nasional, yang kita kenal dahulu ada GBHN. Tetapi ada Undang-undang tentang pembangunan jangka panjang. Dan itu semua dalam Undang-undang ini juga ditegaskan bahwa visi, misi yang merujuk dari Undang-undang itu dijadikan lembaran negara. Yang 61 pada hakekatnya itupun program tersebut harus dibuka yang seluas- luasnya bagi public untuk mengaksesnya dengan mencetak oleh KPU dalam hal ini yang sebanyak-banyaknya. Kalau perlu seluruh anggota masyarakat yang memiliki hak memilih/itu mendapat satu. Sehingga masing-masing rakyat pemilih itu bisa mempersandingkan antara pasangan A, B,C dan D. Untuk itu pula dalam rangka ini kami juga mewajibkan bagi pasangan calon itu untuk menyampaikan profil singkat dan rekam jejak tentang perjalanan kader. Yang ini semua juga akan dibagikan keseluruh rakyat pemilih dan itu menjadi beban negara. Sehingga Pemerintahan yang efektif hanya mungkin bisa berjalan benar- benar efektif apabila memang rakyat mengunakan pilihannya didasarkan atas informasi yang ada. Yang tahu tentang dirinya siapa, rekam jejaknya seperti apa, termasuk visi, misi dan program untuk 5 tahun kedepan. Demikian tambahan Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.” b. Risalah Rapat Raker Panitia Khusus RUU Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Hal 218 PDF) Masa Persidangan: IV Sifat rapat: Terbuka Selasa, 3 Juni 2008 Drs. Almuzammil Yusuf FPKS “Berikutnya untuk DIM 73, mengajukan penambahan ketentuan bukan hanya batas minimal tetapi juga batas maksimal berusia paling sedikit 35 tahun dan paling banyak atau paling tua 60 tahun pada saat pendaftaran. Dengan argumentasi menyesuaikan dengan Undang-undang yang terkait dengan pejabat negara lainnya seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, BK agar usia maksimal 67 tahun. Padahal tugas-tugas mereka pun tidak lebih berat dari Presiden dan Wakil Presiden. Kalau mereka ada pembatasan, maka tentu Presiden dan Wakil Presiden yang lebih berat secara fisik, mental, pemikiran itu lebih layak lagi untuk ada pembatasan dengan asumsi jika maksimal 60 maka 5 tahun menjabat akan menjadi 65 yang kurang lebih sama dengan pejabat negara lainnya.” c. Risalah Rapat Raker Panitia Khusus RUU Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Hal 228 PDF) Masa Persidangan: IV Sifat rapat: Terbuka Rabu, 4 Juni 2008 Ketua Rapat “Dan kemudian juga soal usia yang didalam naskah Rancangan Undang- Undang juga ada usia 35 tahun. Kemudian ada usulan untuk 62 menambahkan bahwa tidak saja batas bawah tetapi juga usia maksimal ketika mendaftarkan adalah 60 tahun. Begitu juga ketika bicara soal pendidikan, pendidikan dinas dalam Rancangan Undang-Undang ini diitem ini ada paling rendah SMA atau sederajat, ada usulan yang sifatnya redaksional yaitu bagaimana pengertiannya dikonkordasikan dengan Undang-undang No. 10. Yakni paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MA atau bentuk lain yang sederajat yang kemudian ada usulan untuk jenis atau jenjang pendidikannya adalah S1. Dengan ada beberapa variasi PKS menyampaikan kemarin ketentuan S1 tidak berlak bagi yang pemah menjabat bagi Presiden kalau dia mencalonkan diri.” Selain itu, juga didapatkan perdebatan mengenai usia presiden dan wakil presiden dalam Risalah UU 7/2017 sebagai berikut: Risalah Rapat Panitia Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang kemudian disepakati berjudul Undang-Undang tentang Pemilihan Umum pada 23 Maret 2017 a. Dr. H. Mz. Amirul Tamin, M.si – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan "... mengusulkan usia 40 tahun, usia 40 tahun ini belajar dari pengalaman- pengalaman bahwa pemimpin yang ideal itu yang matang itu dalam sejarahnya rata-rata 40 tahun. 40 tahun, kalau dibawah 40 tahun ini, ini masih labil. Oleh sebab itu PPP mengusulkan untuk calon Presiden apalagi untuk kita Indonesia ini bangsa yang besar, multi etnis, keragaman, luas wilayah dan lain sebagainya, memerlukan seseorang Presiden yang matang dalam usia. Oleh sebab itu Pimpinan PPP mengusulkan batas usianya 40 tahun.” b. H. Ahmad Riza Patria – Fraksi Partai Gerindra “... saya setuju tadi soal umur saya kira 40 tahun di tambah inikan 35 umurnya aja ditambah lain tetap kalau pendidikan itu tetap SMA kenapa SMA jadi harus dibedakan jabatan public yang dipilih sama jabatan yang ditunjuk dengan jabatan berdasarkan profesi itu penetapan dari Pak Taufik kalau jabatan yang seperti Anggota Dewan itu kan bisa tokoh, bisa ulama, sebenarnya ilmunya hebatan dia, dia hafal al-quran Cuma pesantren Pak Menteri, SMA umpamanya begitu, yang S3, Profesor juga kalah sama orang yang hafal al-quran jadi bicara ilmu itu ukurannya bukan S1, 52 atau Profesor tapi kalau untuk jabatan profesi umpamanya begitu Direktur Bank, Rektor, masa Rektor S1 yang diajar S2 umpamanyakan begitu, itu beda dan inikan dulukan kita udah pengalaman Pak Harto SMA 32 tahun, Gusdur, Bu Mega terus siapa lagi nanti kan begitu. Jadi maksud saya karena ini jabatan ukurannya adalah keterpilihan kan itu Pak Menteri ukuran sebetulnya keterpilihan Pak Menteri bukan hebat- hebatan jabatan, pinter terbuka bukan juga pinter-pinteran, tapi keterpilihan dia mau Profesor nya 7 juga kalau enggak terpilih sebaliknya 63 begitu kalau dia Cuma lulusan Pesantren umpamanya SMA, Aliyah, tapi dipilih ya jadi, lah betul Pesantren itu bisa lebih hebat dari Profesor wong dia hafal al-quran kira-kira itu saya.” 2. Terkait pola yang digunakan untuk mengubah usia yang digunakan dalam 3 perkara a quo yaitu perkara 29 yang memohon usia calon presiden dan wakil presiden dikembalikan ke pengaturan dua undang-undang sebelumnya, sedangkan perkara 51 dan 55 memohon agar menambahkan syarat calon presiden dan wakil presiden yaitu berpengalaman sebagai penyelenggara negara. a. Terkait dengan hal tersebut, apakah level jabatan gubernur, bupati, walikota akan adil apabila disejajarkan dengan jabatan presiden dan wakil presiden? b. Perlu tidak menyandingkan level berpengalaman di bidang pemerintahan? Apakah Presiden dapat disejajarkan dengan Menteri? c. Dan kebutuhan politik seperti apa untuk mengubah batas usia minimum persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden tersebut? Jawaban: Bahwa terkait presiden sebagai pemimpin tertinggi penyelenggara negara tentu selain persyaratan batasan usia, juga dibutuhkan juga syarat kompetensi dan kebijaksanaan yang cukup dalam mengambil keputusan yang penting bagi negara dan rakyat, mengingat banyaknya tantangan dan kompleksitas yang harus dihadapi dalam memimpin negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang demikian besar serta perkembangan global yang dampaknya juga mempengaruhi kondisi nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, sejauh ini telah terpilih sebagai penyelenggara negara di cabang kekuasaan eksekutif yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun di antaranya: No. Nama Jabatan Usia Saat Dilantik 1. Abdul Wahid Hasyim Menteri Agama Periode 1945, 1950, 1951 31 tahun 2. Supeno Menteri Pembangunan dan Urusan Pemuda Periode 1948 32 tahun 3. Sumitro Djojohadikusumo Menteri Industri dan Perdagangan Periode 1950 33 tahun 64 No. Nama Jabatan Usia Saat Dilantik 4. M. Ridho Ficardo Gubernur Lampung (2014- 2019) 34 Tahun 5. Emil Elestianto Dardak Bupati Trenggalek (2016- 2019) 32 Tahun 6. Andi Sudirman Sulaiman Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2023) 38 tahun 7. Taj Yasin Maimoen Wakil Gubernur Jawa Tengah (2018-2023) 35 Tahun 8. Nadiem Makarim Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019 – sekarang 35 tahun 9. Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur (2019-2024) 35 Tahun 10. Gibran Rakabuming Walikota Solo (2020-2024) 33 Tahun 11. Muhammad Bobby Afif Nasution Walikota Medan (2021- 2024) 30 Tahun 12. Hanindhito Himawan Pramana Bupati Kediri (2021-2024) 29 Tahun 13. Rezita Meylani Yopi Bupati Indragiri Hulu (2021-2024) 27 Tahun 14. Audy Joinaldy Wakil Gubernur Sumatera Barat (2021-2024) 37 tahun 15. Dito Ariotedjo Menteri Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 – sekarang 32 tahun Selain bupati/walikota, gubernur, dan menteri yang berusia di bawah 40 tahun sebagaimana tabel di atas, sejarah mencatat bahwa pada saat Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer pada rentang Tahun 1945 hingga Tahun 1947, jabatan Perdana Menteri diemban oleh Sutan Syahrir yang pada saat itu berusia 36 (tiga puluh enam) tahun. Sehubungan dengan levelling/pemeringkatan jabatan eksekutif, DPR RI menerangkan bahwa berdasarkan fakta ketatanegaraan sebagaimana dijabarkan dalam tabel di atas, dapat dipahami bahwa telah terdapat praktik ketatanegaraan yang nyata perihal penyelenggara negara mulai dari bupati/walikota, gubernur, menteri, hingga perdana menteri yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yang kesemuanya merupakan penyelenggara negara di cabang atau rumpun kekuasaan eksekutif. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (UU 28/1999) 65 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002) yang mendefinisikan penyelenggara negara sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Bahwa selain itu, DPR berpendapat bahwa levelling, baik pada jabatan di rumpun eksekutif maupun legislatif tentunya tidak dapat digunakan untuk menakar pengalaman seseorang serta besar kecilnya kontribusi yang diberikan terhadap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Pengalaman pada semua level kepemimpinan, baik pusat maupun daerah memiliki bobot yang sama. 3. Apakah putusan perkara a quo akan digunakan untuk Pemilu Tahun 2024 atau Pemilu Tahun 2029? Jawaban: Bahwa terkait dengan hal tersebut, DPR RI menerangkan semakin cepat hak konstitusional warga negara mendapatkan keadilan maka akan semakin baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sebagaimana disampaikan Willian E. Gladstone, "Justice delayed is justice denied”. Frederick Douglass pun menyatakan “where justice is denied, where poverty is enforced, where ignorance prevails, and where any one class is made to feel that society is an organized to oppress, rob and degrade them, neither persons nor property will be save”. Kewajiban pemenuhan hak asasi manusia seluruh warga negara Indonesia yang dijamin dalam konstitusi, berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. 4. Seharusnya jika DPR dan Pemerintah sama-sama menyetujui usia minimal calon presiden dan wakil presiden diturunkan, DPR dan Pemerintah langsung saja mengubah UU Pemilu dan tidak perlu melempar bola ke MK untuk memutus. Jawaban: Bahwa DPR RI dalam hal ini berkedudukan sebagai pemberi Keterangan berdasarkan panggilan yang diterima oleh DPR RI dari MK, dan bukan sebagai Pemohon perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang- 66 Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Sebagai bentuk penghormatan kepada MK, maka DPR RI berkewajiban menyampaikan Keterangan DPR. Dalam persidangan yang mulia ini, DPR RI pun baru mengetahui bahwa Pemerintah memiliki pandangan yang senada terhadap permasalahan tersebut. Bahwa dalam hal ini, para Pemohon menyampaikan permasalahannya secara langsung terhadap MK sehingga hal ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara tersebut. Disamping itu, putusan MK juga bersifat erga omnes, yang berarti putusan MK langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Hal ini pun merefleksikan kekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukumnya secara publik maka berlaku pada siapa saja, tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara. Asas putusan MK berkekuatan hukum tetap dan bersifat final sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berketentuan: “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”. Disamping itu, sebelumnya DPR RI telah menyampaikan kutipan atas pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Di sisi lain, meskipun pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUXVI/2018], merupakan penyalahgunaan 67 wewenang (detournement de pouvoir), atau dilakukan secara sewenang- wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembentuk undang- undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUUXIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya] dan/atau bertentangan dengan UUD 1945. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah, sehingga pada perkara a quo terkait dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk undang- undang. Terlebih, dalam perkara a quo sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil (injustice) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (justice principle)”. Dalam hal usia calon presiden maupun calon wakil presiden, DPR RI menyerahkan kepada kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan secara bijak dan adil atas permasalahan a quo agar pengaturan batas usia calon presiden maupun calon wakil presiden mampu memenuhi hak konstitusional warga negara dan mampu membawa kepemimpinan bangsa kearah yang lebih baik. D. PETITUM Bahwa berdasarkan Keterangan DPR RI tersebut di atas, DPR RI “menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas Pasal a quo UU Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945.” [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023, pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Bahwa Pasal 169 huruf (q) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 6A ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dan menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon, karena Pemohon sebagai Partai Politik berpotensi kehilangan hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia 68 untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Pengaturan yang ada adalah sebagai salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. 2. Bahwa dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baik, memiliki integritas dan kapabilitas moral yang memadai, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, maka diperlukan kriteria-kriteria dan ketentuan syarat-syarat tertentu. Hal tersebut merupakan kebutuhan dan persyaratan standar bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri baik sebagai Presiden dan Wakil Presiden maupun untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, menyatakan “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”, hal ini mengandung makna bahwa kebijakan terkait persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yaitu DPR dan Pemerintah. Pilihan kebijakan yang dilaksanakan oleh pembentuk Undang-Undang tentu dengan memperhatikan aspek-aspek kehidupan secara komprehensif serta dinamika yang berkembang dalam penyelenggaraan ketatanegaraan dan pemerintahan dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar yang termuat dalam Pancasila dan UUD 1945. 69 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, dapat diartikan bahwa setiap warga negara memilki hak yang sama untuk diakui keberadaan dan eksistensinya, dijamin hak-haknya sebagai warga negara, serta dilindungi kepentingan berdasarkan asas kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Dengan demikian, maka hukum harus dapat mengakomodir hal-hal tersebut dengan memperhatikan asas-asas hukum yang bersifat fundamental. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan", mengandung makna bahwa siapapun warga negara memiliki hak yang sama untuk mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan penalaran logis atas kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. 6. Bahwa atas objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Konstitusi pernah memutus perkara serupa yaitu: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 tanggal 27 November 2007, dalam pertimbangan hukum paragraf 3.20 angka 6 menyatakan bahwa: “Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang”. “Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang- 70 undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945”. b. Ditegaskan juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU- XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, dalam pertimbangan hukum paragraf 3.10.1 menyatakan bahwa: “Demikian pula halnya jika pembentuk undang-undang berpendapat bahwa untuk jabatan atau perbuatan hukum tertentu pembentuk undang-undang menentukan batas usia yang berbeda-beda dikarenakan perbedaan sifat jabatan atau perbuatan hukum itu, hal itu pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Bahkan, Mahkamah telah menegaskan pula, andaipun perihal batas usia itu tidak diatur dalam undang-undang melainkan diserahkan kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang untuk mengaturnya, hal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945”. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pengaturan batasan usia sebagai persyaratan mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam aktivitas/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan merupakan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian pengaturan persayaratan usia minimum calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Pasal 169 huruf (q) UU 7/2017 merupakan Open Legal Policy pembentuk Undang-Undang. 7. Bahwa dengan memperhatikan aturan yang termuat dalam UUD 1945 dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan wajib berpedoman pada UUD 1945 dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Selain hal tersebut juga perlu dipertimbangkan perkembangan dinamika kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, salah satunya terkait dengan kebijakan Batasan usia bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, sehingga dapat diartikan bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang bersifat adaptif/fleksibel sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan berbangsa/bernegara sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan ketatanegaraan. Bahwa tolok ukur batasan usia, dengan memperhatikan dinamika perkembangan usia produktif penduduk perlu untuk dipertimbangkan kembali. 71 8. Dalam pengkajian atas putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi- kondisi yang menjadi dasar pembentukan dan/atau materi Undang-Undang yang dinilai bersifat open legal policy, yaitu: a. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya. b. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk Undang- Undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. 9. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran- pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan Undang-Undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam kepemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. IV. PETITUM Bahwa berdasarkan Keterangan tersebut di atas, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas Pasal a quo UU Pemilu terhadap UUD 1945. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Oktavianus Rasubala menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah 72 pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1) Bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, dan selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”; 2) Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan Pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan menurut ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia (UU) No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4) Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 73 Perundang-undangan berbunyi “Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5) Bahwa Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada pokoknya mengatur: Ayat (1) : Objek Permohonan Pengujian Undang Undang adalah Undang Undang dan Perppu. Ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian Formil dan/atau Pengujian Materiil. Ayat (4) : Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur: Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 7) Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selanjutnya disebut Mahkamah diberi wewenang oleh UUD 1945 sebagai Pelindung Konstitusi (the guardian of constitution). Oleh karena itu memiliki kewajiban memberikan Penafsiran (the sole interpreter of constitution) terhadap 74 sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang yang dianggap merugikan Hak Konstitusional Pihak Terkait sehingga tercapai keadilan bagi Pihak Terkait, dan memberikan penjelasan bahwa semua produk hukum di bawah UUD 1945 sejalan dengan dengan nilai-nilai konstitusi, dan juga memberi penafsiran yang jelas terhadap pasal demi pasal dalam Undang- Undang di bawah UUD 1945, sehingga pasal-pasal di bawah UUD 1945 tersebut memiliki kepastian hukum dan menjadi terang, sehingga tidak multitafsir dan ditafsirkan secara semena-mena oleh penyelenggara negara, dalam hal ini Pembuat Undang-Undang. 8) Bahwa objek permohonan Pihak Terkait adalah Pokok Permohonan Perkara No. 29/PUU-XXI/2023, No. 51/PUU-XXI/2023, No. 55/PUU-XXI/2023; Perihal Pengujian Undang- Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 169 huruf q terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hukum Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan PIHAK TERKAIT terhadap Permohonan Register No. 29/PUU- XXI/2023, No. 51/PUU-XXI/2023, No. 55/PUU-XXI/2023 Perihal Pengujian Undang- Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 169 huruf q terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; II. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT 1) Kedudukan Hukum Pihak Terkait Adalah orang Perorangan Warga Negara Republik Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor 7171033010790001, beralamat di Lingkungan V RW 005 Kelurahan Kombos Timur, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. 2) Terkait dengan kedudukan hukum Pihak Terkait berdasarkan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, menjelaskan bahwa para pihak dalam perkara pengujian undang-undang adalah Pemohon, Pemberi Keterangan, dan Pihak Terkait. Kemudian, di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a di Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yaitu perorangan atau kelompok yang mempunyai 75 kepentingan yang sama. 3) Bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Baracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, telah membuka ruang kepada pihak yang hak, kewenanganya dan/atau terpengaruh kepentingannya baik secara langsung atau tidak langsung terhadap Pokok Permohonan, atau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Pokok Permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, dan b, sehingga menurut hukum, Pihak Terkait memiliki dasar sebagai Pihak dalam Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi; 4) Bahwa Pihak Terkait sebagai perorangan Warga Negara Indonesia memiliki kepentingan langsung dan tidak langsung terhadap pokok permohonan perkara a quo, yaitu pembatasan usia paling rendah Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 Tahun. 5) Bahwa terkait dengan kepentingan langsung Pihak Terkait yang terpengaruh kepentingannya oleh pokok permohonan perkara a quo adalah, saat ini Pihak Terkait berusia 42 Tahun, sebagaimana kelahiran tanggal 30 Oktober 1979, dan tentunya berdasarkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Pihak Terkait sebagai putra bangsa Indonesia sudah berhak untuk dipilih menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden dengan tidak mengesampingkan syarat lain dalam Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t. 6) Bahwa Pihak Terkait sebagai perorangan dalam perkara a quo, adalah berprofesi sebagai advokat yang menurut Pihak Terkait, kepentingannya secara tidak langsung terpengaruh oleh pokok perkara a quo. Halmana berdasarkan pasal Pasal 5 ayat (1) UU Advokat No. 18 Tahun 2003 yang menerangkan, Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Tentu dalam hal ini sebagai seorang praktisi, maka pihak terkait, dalam perkara a quo, menilai bahwa permohonan para pemohon adalah sangat 76 jauh dari persoalan konstitusionalitas norma dan adalah sangat keliru jika di uji oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini jika dibiarkan saja akan menurunkan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Baracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 26 ayat (3), yang menerangkan, Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah pihak yang hak, kewenangan dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tapi karena kepeduliannya terhadap permohonan dimaksud, dapat mengajukan keterangannya sebagai ad inforandum. 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagaimana Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Baracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. III. DALAM POKOK PERKARA 1) Bahwa terkait dengan pembatasan usia sebagaimana dimohonkan dalam perkara a quo, dapat pihak terkait sampaikan bahwa usia adalah indeks yang menempatkan individu-individu dalam urutan perkembangan, sehingga lebih lanjut dijelaskan bahwa usia sebagai indeks kasar dari proses menua yang bersifat biologis, psikologis, sosiologis, dan budaya. Terdapat dua perspektif dalam mendefinisikan usia. Perspektif yang pertama mendefinisikan usia berdasarkan usia kronologis (chronological age) sementara perspektif kedua berdasarkan usia fungsi (functional age). Secara umum pendekatan usia kronologis digunakan secara luas baik itu oleh negara, perusahaan, dan lain lain. Pendekatan usia kronologis lebih banyak digunakan dalam membuat kategorisasi usia karena memudahkan, terutama dalam membuat kebijakan, terutama bagi penyelenggara negara. Sementara kelompok kedua melihat usia dari keberfungsian orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari (functional age). Namun penerapan pendekatan ini masih dalam tahap konseptual artinya keberfungsian usia seseorang, dalam membuat kebijakan akan memiliki kelemahan pendekatan, karena harus ada upaya yang lebih banyak untuk bisa membuat kategorisasi usia berdasarkan kondisi fungsional seseorang, karena harus dilakukan evaluasi orang per orang. Melakukan kategorisasi 77 usia berdasarkan fungsi merupakan sangat sulit dilakukan. (Diambil dari, website dpr.go.id Naskah Akademik RUU Kesejahteraan Lanjut Usia hal 10- 11). 2) Bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan pokok dalam perkara a quo Pihak Terkait berpendapat bahwa batas usia paling rendah 40 tahun menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah benar dan tepat sebagaimana telah diurakan diatas tentang definisikan usia berdasarkan usia kronologis (chronological age) dan secara historis sudah sesuai dengan tradisi berdemokrasi di yunani dengan melihat contoh pembatasan usia calon presiden. 3) Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait menilai Pasal 169 huruf q Undang- Undang Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik secara formil pembentukannya maupun secara materil substansi isi dan norma hukum yang tersirat maupun tersurat di dalam Undang-Undang a quo karena Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi objek dalam perkara permohonan Para Pemohon, telah dibentuk dan diundangkan secara benar, sah dan menurut konstitusi sebagaimana termaktub dalam pasal 5 jo. 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memperhatikan perkembangan dan kenyataan social yang ada saat itu. 4) Bahwa lagi pula menurut Pihak Terkait, pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bersifat open legal policy yang berproses melalui politik hukum antara pembuat undang- undang itu sendiri yakni Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Negara Republik Indonesia. IV. PETITUM PIHAK TERKAIT Maka berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, sudilah kiranya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan Permohonan para Pemohon bukan wewenang Mahkamah Konstitusi; 78 2. Menyatakan Permohonan para Pemohon Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); Atau setidak-tidaknya 1. Menerima Permohonan PIHAK TERKAIT Terhadap Permohonan Perkara No. 29/PUU-XXI/2023, No. 51/PUU-XXI/2023, No. 55/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf q terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Menerima dan mengabulkan seluruhnya petitum PIHAK TERKAIT terhadap Permohonan Perkara No. 29/PUU-XXI/2023, No. 51/PUU-XXI/2023, No. 55/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf q terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 20017 tentang Pemilihan Umum adalah konstitusional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Menolak permohonan para Pemohon perkara No. 29/PUU-XXI/2023, No. 51/PUU-XXI/2023, No. 55/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang- Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf q terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara keseluruhan; 5. Memerintahkan Pemuatan Amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan Pihak Terkait terhadap pengujian, dicatatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana seharusnya. Atau apabila Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Oktavianus Rasubala mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT-3, sebagai berikut: 79 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Oktavianus Rasubala; 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), khususnya halaman untuk Pasal 169 dan penjelasan Pasal 169; 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. ” 2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: 80 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa menjadi pihak terkait dalam uji materil atas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” 5. Bahwa oleh karena pihak terkait adalah pihak dalam pengujian materiil undang- undang in casu 169 huruf q UU 7/2017 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini. B. Kedudukan Hukum Pihak Terkait Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 diatur kedudukan pihak terkait. Pihak terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan. Sehingga dalam hal ini Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan JPPR berkepentingan secara tidak langsung dengan pokok permohonan perkara a quo terkait batas usia capres dan cawapres. Yang dalam hal ini Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan JPPR sebagai lembaga independen pemantau pemilu yang tertuang dalam Perbawaslu No. 1 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) yang berhak menjadi pemantau pemilu adalah: a) Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah; b) Lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri; c) Lembaga pemilihan luar negeri; dan d) Perwakilan negara sahabat di Indonesia. e) Pemantau Pemilu dapat berupa organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yang terdaftar pada Pemerintah atau pemerintah daerah. Sehingga Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan JPPR memilki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait. C. Pokok Permohonan Sebagai Pihak Terkait 1. Bahwa para Pemohon dalam perkara 55/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 29/PUU-XXI/2023 yang mengajukan uji materil pada Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menyatakan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun 81 untuk mencalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden adalah open legal policy. Sehingga perkara ini menjadi kewenangan DPR dan Pemerintah. Bahwa MK berhak menolak perkara ini. Sesuai pada alat bukti UUD 45 pasal 6 (2) (PT-1) yang menyebutkan: “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang” UU MK Pasal 6A ayat (5) (PT-2) yang menyebutkan: “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Dalam dissenting opinion putusan MK No.14/PUU-XI/2013 yang dikemukakan oleh Maria Farida Indrati dalam putusan tersebut, menilai bahwa tata cara pelaksanaan pilpres, ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum, dan aturan presidential threshold adalah open legal policy. Dengan berpatokan pada putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mungkin membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jika merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang- undang. Meskipun suatu undang-undang dinilai buruk, mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir. Jika para Pemohon dalam perkara a quo dalam permohonannya bahwa Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menyatakan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk mencalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden harus diubah menjadi minimum 35 tahun, dikarenakan jika tetap di 40 tahun adanya ketidakadilan bagi pemuda yang ingin mencalonkan diri menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Maka di usia 35 tahun untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden bisa saja dikatakan tidak memenuhi keadilan bagi usia 30 tahun, karena usia tidak dapat menentukan standar keadilan yang sebenarnya. Usia sendiri tidak dapat sepenuhnya menggambarkan tingkat kedewasaan, kebijaksanaan, dan kemampuan kepemimpinan seseorang. Perkembangan individu tidak hanya diukur oleh usia kronologis, tetapi juga oleh pengalaman hidup dan keragaman latar belakang. Pada usia 40 atau 35 tahun, 82 seseorang dapat memiliki sejumlah pencapaian yang luar biasa dalam pendidikan, karier, dan kontribusi sosial, meskipun berada di rentang usia yang berbeda. Mengukur potensi kepemimpinan seseorang hanya berdasarkan angka usia mungkin mengabaikan kompetensi yang telah diperoleh melalui pengalaman dan dedikasi. Nilai-nilai moral, kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dan kemampuan kepemimpinan yang konkret memiliki dampak lebih besar dalam menilai seseorang sebagai pemimpin yang kompeten. Keadilan sejati dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden seharusnya mencakup pertimbangan luas tentang kualitas individu tersebut, termasuk visi mereka untuk negara, rencana tindakan konkret, serta kemampuan untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Usia dalam penilaian kepemimpinan menunjukkan pentingnya kualitas intelektual, etika, dan komitmen terhadap kepentingan nasional. Mengesampingkan potensi calon berdasarkan perbandingan usia akan membantu masyarakat mengenal bahwa keadilan berasal dari kemampuan dan kompetensi, bukan sekadar angka pada kartu pengenal. Usia sebagai satu-satunya penentu untuk standar keadilan dapat mengabaikan kualifikasi dan rekam jejak seseorang, Calon presiden atau calon wakil presiden seharusnya dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan yang kompleks, pemahaman tentang isu-isu politik dan ekonomi, integritas moral, visi kepemimpinan, dan rekam jejak pengalaman yang relevan. Keadilan seharusnya berfokus pada peluang yang sama, perlakuan yang adil, dan pengakuan terhadap kontribusi setiap individu. 2. Bahwa menurut pihak terkait perubahan batas minimum usia capres dan cawapres saat ini tidak tepat mengingat tahapan pemilihan umum sudah berjalan sejak bulan Juni tahun 2022. Apabila diterapkan untuk saat ini maka prinsip inklusivitas dalam demokrasi tidak terpenuhi karena sejogyanya batas usia diputuskan sebelum tahapan pemilu dimulai. Saat ini proses tahapan pemilu sudah berjalan bahkan mendekati masa pembukaan pendaftaran capres cawapres. Apabila ada perubahan regulasi di tengah proses yang sedang berjalan akan mengakibatkan terganggunya proses tahapan pemilu itu sendiri. Prinsip inklusivitas berperan penting dalam 83 memastikan bahwa setiap warga negara memiliki peran yang setara dan dihormati dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Diantaranya partisipasi Universal dan Non-Diskriminasi, ialah menekankan bahwa setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Ini melibatkan hak untuk memilih pemimpin melalui pemilihan umum dan hak untuk menyuarakan pendapat dalam segala hal yang berkaitan dengan kebijakan publik. Perlindungan minoritas, menekankan perlunya melindungi hak-hak minoritas dalam masyarakat. Akses informasi, inklusivitas melibatkan penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses bagi semua warga. Partisipasi aktif, mendorong partisipasi aktif warga dalam proses politik. Keterlibatan sosial, inklusivitas juga mencakup mengatasi hambatan sosial atau ekonomi yang mungkin menghalangi sebagian warga untuk berpartisipasi. Menghormati pluralisme, prinsip ini menerima bahwa masyarakat adalah beragam dalam pandangan politik, budaya, dan agama. Sehingga Pemohon dalam perkara ini bisa dikatakan melanggar prinsip inklusivitas. Dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur dalam prinsip inklusivitas diatas. Selain melanggar prinsip inklusivitas. Perubahan batas minimum usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di tengah tahapan pemilihan umum yang sudah berlangsung sejak bulan Juni tahun 2022 tidak tepat dilakukan. Karena berpotensi menciptakan ketidakpastian, serta merusak integritas proses pemilihan itu sendiri. Berikut beberapa alasan mengapa perubahan tersebut tidak tepat: • Ketidakpastian: Perubahan batas usia minimum capres dan cawapres selama tahapan pemilihan umum dapat menciptakan ketidakpastian dan kebingungan dalam proses pemilihan. Calon-calon yang telah memulai kampanye dan memenuhi persyaratan yang ada sebelumnya mungkin akan merasa dirugikan dan merasa bahwa aturan berubah di tengah tahapan. • Konsistensi dan Kesetaraan: Prinsip-prinsip demokrasi mengedepankan konsistensi dan kesetaraan dalam proses pemilihan. Perubahan aturan di tengah jalan dapat merusak kesan bahwa semua calon berkompetisi dalam lingkungan yang adil dan setara. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses 84 pemilihan. • Pengaruh Terhadap Hasil: Perubahan batas usia capres dan cawapres dapat berdampak pada dinamika kompetisi pemilihan. • Ketidaknetralan: jika perubahan aturan terjadi di tengah pemilihan, hal ini dapat menciptakan pandangan bahwa perubahan tersebut mungkin memiliki motif politik tertentu atau berupaya memanipulasi hasil pemilihan. • Stabilitas dan Kredibilitas: Perubahan aturan di tengah pemilihan dapat merusak stabilitas dan kredibilitas institusi yang mengatur pemilihan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Ketidaknetralan: Ketika suatu negara memutuskan untuk mengubah aturan terkait pemilihan, baik itu berkaitan dengan batas usia atau parameter lainnya, sebaiknya perubahan tersebut dilakukan sebelum tahapan pemilihan dimulai atau setelah pemilihan selesai. Hal ini untuk memastikan adanya kesetaraan, konsistensi, dan keadilan dalam proses demokratis. Menghormati ketentuan dan tahapan yang telah dijalani oleh calon-calon serta menjaga integritas proses pemilihan adalah langkah penting dalam mendukung sistem demokrasi yang transparan dan berkeadilan. 3. Jika usia 35 tahun berlaku menjadi batas minimum usia capres cawapres, hal itu diberlakukkan pada tahun 2029 karena di tahun tersebut memiliki waktu panjang untuk persiapan bagi warga negara yang ingin mencalonkan diri. Upaya untuk memastikan bahwa mereka yang berminat mencalonkan diri memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kompleksitas tugas kepemimpinan. Dengan memberikan waktu yang cukup bagi warga negara untuk mempersiapkan diri, harapannya adalah bahwa calon-calon yang potensial akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam memimpin negara. Keputusan untuk menetapkan usia 35 tahun sebagai batas minimum usia capres dan cawapres pada tahun 2029 adalah langkah penting menuju pemimpin yang lebih matang, berkualitas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan memberi kesempatan kepada calon pemimpin untuk tumbuh, belajar, dan berkontribusi seiring waktu, negara memastikan bahwa pemilihan pemimpin tidak hanya berdasarkan kriteria usia semata, tetapi juga kualitas kepemimpinan, visi, dan dedikasi 85 untuk kemajuan bangsa. Dengan demikian, Indonesia bergerak menuju masa depan yang cerah dan berdaya saing, di bawah kepemimpinan yang teruji dan siap menghadapi dinamika global. Dan juga untuk memastikan bahwa calon pemimpin memiliki landasan yang kokoh dalam pengalaman, kematangan, dan pemahaman terhadap tugas dan tanggungjawab kepemimpinan. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembentukan pemimpin yang kompeten dan siap menghadapi tantangan masa depan. Perubahan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) setelah tahapan pemilihan 2024 berakhir dapat dilakukan dengan lebih terencana dan dapat menghindari potensi kontroversi serta ketidakpastian yang mungkin muncul jika perubahan dilakukan di tengah proses pemilihan. Berikut adalah beberapa poin yang dapat diuraikan terkait perubahan batas usia setelah tahapan pemilihan 2024 berakhir: • Konsultasi dan Dialog: Sebelum melakukan perubahan, pemerintah atau badan yang berwenang sebaiknya melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pakar hukum, ahli politik, partai politik, dan masyarakat sipil. Konsultasi ini penting untuk mendapatkan masukan yang beragam dan menciptakan konsensus terkait perubahan tersebut. • Analisis Dampak: Perubahan batas usia harus diikuti dengan analisis dampak yang komprehensif terhadap perubahan tersebut terhadap proses politik dan demokrasi secara keseluruhan. Hal ini penting untuk memahami implikasi dari perubahan tersebut terhadap calon, partai politik, pemilih, dan stabilitas politik. • Pemberitahuan Awal: Setelah perubahan batas usia diputuskan, pemberitahuan awal kepada seluruh pihak terkait harus dilakukan. Ini memberikan kesempatan bagi partai politik, calon, dan pemilih untuk memahami perubahan tersebut dan mempersiapkan diri dengan baik untuk pemilihan berikutnya. • Periode Transisi: Setelah tahapan pemilihan 2024 berakhir, dapat diadakan periode transisi sebelum pemilihan berikutnya. Periode ini memberikan waktu bagi calon-calon yang mungkin sebelumnya tidak memenuhi persyaratan usia untuk mempersiapkan diri dan membangun dukungan serta visi yang lebih matang. • Transparansi dan Kepastian Hukum: Proses perubahan batas usia harus 86 dilakukan secara transparan dan diikuti dengan regulasi yang jelas. Hal ini untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dengan jelas perubahan aturan dan konsekuensinya. • Evaluasi Kebijakan: Setelah perubahan batas usia diimplementasikan, penting untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap dampak perubahan tersebut. Jika terdapat masalah atau ketidakseimbangan yang muncul akibat perubahan tersebut, langkah- langkah korektif dapat diambil untuk memastikan bahwa proses pemilihan tetap adil dan demokratis. Perubahan batas usia calon presiden dan cawapres setelah tahapan pemilihan berakhir dapat menjadi solusi yang lebih bijaksana untuk menghindari ketidakpastian dan ketidaksetaraan dalam proses pemilihan. Penting untuk menjaga integritas demokrasi dan memastikan bahwa semua calon memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum masuk ke dalam kompetisi pemilihan. D. Petitum Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan pihak terkait untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sudah tepat dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat; atau 3. Menyatakan menolak perubahan batas usia minimum capres cawapres berusia 40 tahun menjadi 35 tahun yang diajukan pemohon perkara ini untuk pemilu 2024. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk 87 Rakyat (JPPR) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-2, sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi UUD 1945 Pasal 6A; 2. Bukti PT-2 : Fotokopi UU No 7/2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf q. [2.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 September 2023 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya. Selengkapnya sebagai berikut. I. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, Mahkamah telah membuat batasan dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yang pada dasarnya mensyaratkan 5 (lima) hal, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 2. Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon adalah badan hukum partai politik yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 30 November 2007 sebagaimana Akta Pendirian Nomor 76 tertanggal 30 November 2007, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo Notaris di Jakarta dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 88 25.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Kerakyatan Nasional sebagai Badan Hukum tertanggal 03 April 2008. Selanjutnya, Pemohon berubah nama menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) sebagaimana Akta Perubahan AD dan ART Partai Kerakyatan Nasional Nomor 15 tertanggal 6 April 2015 dan diubah dalam Akta Perubahan AD dan ART dan Restrukturisasi Kepengurusan DPP Partai GARUDA Nomor 37 tertanggal 30 Mei 2018, keduanya dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo Notaris di Jakarta dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM masing-masing Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai GARUDA tertanggal 13 Mei 2015 dan Nomor M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Restrukturisasi Kepengurusan DPP Partai GARUDA tertanggal 17 Desember 2018 dan perubahan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Nomor 30 tertanggal 28 Maret 2022, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.AH.11.02 Tahun 2022 tertanggal 10 Juni 2022 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Periode 2020-2025. 3. Ketua Umum adalah Tuan Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal adalah Nyonya Yohanna Murtika sebagaimana tersebut dalam Akta Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Nomor 30 tertanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Periode 2020 – 2025. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga dalam Akta Nomor 21 tertanggal 12 September 2021 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 21.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar 89 dan Anggaran Rumah Tangga Partai Indonesia Partindo menjadi Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda), Ketua Umum selaku pimpinan dan perwakilan pengurus DPP Partai GARUDA berhak bertindak untuk dan atas nama DPP Partai GARUDA untuk melakukan perbuatan hukum terkait DPP Partai GARUDA. Dengan demikian, Pemohon berwenang untuk mewakili DPP Partai GARUDA sebagai badan hukum partai politik dalam mengajukan permohonan a quo. 4. Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana Diktum Ketiga huruf g Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. 5. Pemohon sebagai Partai Politik “non-parlemen” sebelumnya tidak ikut membahas UU 7/2017, sehingga sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014 Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa partai politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu Undang-Undang, tidak dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji Undang- Undang a quo. 6. Sebagai partai politik “non-parlemen”, maka kesempatan untuk turut mengarahkan arah penyelenggaraan negara bagi Pemohon dapat dilakukan melalui jalur “non-parlemen”. Satu diantaranya dengan mengajukan permohonan pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. 7. Terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, hak konstitusional Pemohon potensial dirugikan yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi atas keberlakuan norma Pasal 169 90 huruf q UU 7/2017. 8. Hak konstitusional Pemohon yang potensial dirugikan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi, yaitu: a. Pasal 6 UUD 1945: (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. b. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. c. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. d. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 9. Terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 tersebut di atas adalah sebagai berikut: a. Pemohon adalah partai politik peserta pemilu yang memiliki hak konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 UUD 1945 untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pemohon pun juga berhak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, 91 kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun yang dijamin dan dilindungi oleh konstitiusi (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945). b. Hak konstitutisonal Pemohon tersebut (vide Pasal 6A jo. Pasal 6 jo. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) telah dirugikan dengan keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Kerugian Pemohon yaitu hak untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun menjadi terhambat, sehingga Pemohon dirugikan oleh ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yangmana norma dimaksud telah menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon. c. Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena Pemohon sebagai partai politik berpotensi kehilangan hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon dan calon Wakil Presiden yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. d. Oleh sebab itu, sebab berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah menimbulkan akibat bagi Pemohon yaitu Pemohon sebagai partai politik berpotensi kehilangan hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon dan calon Wakil Presiden yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. e. Dalam hal ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka potensial kerugian hak konstitutsional Pemohon tidak akan terjadi. 10. Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah diatur dalam ketentuan Pasal 169 UU 7/2017 yang berbunyi: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: u. …; v. …; q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, 92 madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. 11. Hak Pemohon untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden (vide 6A ayat (2) jo. Pasal 6 UUD 1945) potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur syarat berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun karena Pemohon tidak dapat mencalonkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Padahal, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun yang dijamin dan dilindungi oleh konstitiusi (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945). Di sisi lain, dalam konteks perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini, Pemohon pun mewakili pendapat dan aspirasi rakyat Indonesia untuk mencalonkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. 12. Dalam konteks pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, terdapat perbedaan perlakuan yang tidak adil terkait persyaratan menjadi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden (kekuasaan eksekutif) dengan persyaratan menjadi calon anggota DPR (kekuasaan legislatif). Padahal keduanya sama-sama terkait dengan politik dan partai politik serta memiliki kedudukan yang sama dan karenanya harus diperlakukan sama, sehingga segala perlakuan yang meniadakan pengakuan atas persamaan, rasa keadilan, dan bersifat diskriminatif haruslah ditiadakan. 13. Ketidakadilan tersebut tercermin dari tidak sedikit anggota DPR periode 2019-2024 yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun bahkan di bawah usia 30 (tiga puluh) tahun ketika dilantik diantaranya yaitu Hillary Brigitta 93 Lasut berusia 23 tahun dari Partai Nasdem, Muhammad Rahul berusia 23 tahun dari Partai Gerindra, Farah Puteri Nahlia berusia 23 tahun dari PAN, Rizki Aulia Rahman Natakusumah berusia 25 tahun dari Partai Demokrat, Adrian Jopie Paruntu berusia 25 tahun dari Partai Golkar, Marthen Douw berusia 29 tahun dari PKB, Rojih Ubab Maemoen berusia 30 tahun dari PPP, dan Paramitha Widya Kusuma berusia 31 tahun dari PDIP (https://www.beritasatu.com/nasional/572663/ini-10-anggota-dpr-ri- 20192024-termuda; https://nasional.kompas.com/read/2019/10/01/05294661/profil-hillary- brigitta-lasut-anggota-termuda-dpr-periode-2019-2024; https://news.detik.com/berita/d-4729313/muda-muda-wakil-rakyat-ini-7- anggota-dpr-di-bawah-25-tahun). 14. Dalam perbandingan dengan negara lain, tidak sedikit jabatan Presiden atau Perdana Menteri yang dijabat oleh warga negara berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun ketika dilantik/menjabat, diantaranya: a. Gabriel Boric Presiden Chile berusia 35 tahun; b. Mahamat Deby Presiden Chad berusia 38 tahun; c. Vjosa Osmani Presiden Kosovo berusia 38 tahun; d. Leo Varadkar Perdana Menteri Ireland berusia 38 tahun; e. Mohammed bin Salman Perdana Menteri Saudi Arabia berusia 37; f. Dritan Abazovic Perdana Menteri Montenegro berusia 37 tahun; g. Sanna Marin Perdana Menteri Finlandia berusia 34 tahun; dan h. Jacinda Ardern Perdana Menteri New Zealand berusia 37 tahun. (https://www.bbc.com/news/world-latin-america-59694056; https://punchng.com/10-countries-with-the-worlds-youngest-leaders/; https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-20/at-36-world-s- youngest-leader-boric-electrifies-un-assembly#xj4y7vzkg; https://www.insider.com/the-youngest-national-leaders-in-the-world-ranked- by-age-2017-10#georgias-prime-minister-irakli-garibashvili-is-40-years-old- 9; https://www.barrons.com/news/the-youngest-leaders-in-the-world- 01640005208; https://guardian.ng/news/the-youngest-leaders-in-the-world/). 15. Selain itu, Amerika Serikat yang seringkali dirujuk atau menjadi rujukan dalam penerapan sistem pemerintahan, hukum, dan kenegaraannya, mengatur syarat calon Presiden dalam konstitusi Amerika Serikat setidaknya berumur 94 35 (tiga puluh) lima tahun (https://www.usatoday.com/story/news/politics/2022/11/25/who-was-the- youngest-and-oldest-president/10130185002/). 16. Dalam sejarah Islam sebagaimana telah diketahui secara umum dan luas, tercatat Khalifah (Pemimpin) dengan usia yang relatif muda. Meski demikian, sejarah telah mencatat kepemimpinan mereka demikian optimal dan berprestasi tinggi. Khalifah dimaksud adalah Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah pada saat usianya 37 (tiga puluh tujuh) tahun, Harun al-Rasyid menjadi Khalifah pada saat usianya 23 (dua puluh tiga) tahun dan Muhammad al-Fatih (Sang Penakluk Konstantinopel) menjadi Khalifah pada saat usianya sangat muda yakni 17 (tujuh belas) tahun. 17. Oleh karena itu, Pemohon sebagai partai politik memiliki hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 UUD 1945) untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. 18. Padahal partai politik manapun sangat wajar apabila mencalonkan kader atau anggota terbaiknya untuk menjadi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. 19. Berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon sebagai partai politik telah secara spesifik menjelaskan korelasi norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dengan hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 jo. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) yang potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sepanjang frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, maka dapat dipastikan potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi dikemudian hari. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan kausal (causal-verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017. 95 20. Sebelumnya dalam konteks pemilihan umum, Pemohon pernah mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Nomor 68/PUU-XX/2022 yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Halmana menunjukan bahwa Pemohon sebagai partai politik demi hukum dalam konteks pemilihan umum adalah memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 terhadap UUD 1945. 21. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam hal ini pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017. II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 1. Dalam rangka pemberdayaan partai politik pada era reformasi dan sesuai dengan keinginan para penyusun perubahan terhadap UUD 1945, maka salah satu sarana demokrasi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden ditentukan melalui partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Melalui partai politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Partai politik dapat mengambil peran penting dalam memberikan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan negara yang padu. 2. Partai politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa dan negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen calon pimpinan nasional maupun daerah. Maka, sudah seharusnya pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang penentuannya dilaksanakan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik atau kesepakatan antar partai politik yang berkoalisi. 3. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan dalam Konsideran Menimbang huruf d yang berbunyi: 96 “Bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab”. Partai politik dalam menyandang fungsinya sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat baik dari bawah ke atas (up ward) maupun dari atas ke bawah (down ward) dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Sehingga, dalam kehidupan demokrasi dan demokratisasi satu diantaranya melalui pemilihan umum, sangat wajar dalam perkembangannya apabila partai politik dalam konteks kehidupan bermasyarakat, negara dan bangsa saat ini mencalonkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang memiliki potensi besar untuk kemajuan bangsa dan negara meskipun calon tersebut berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. 4. Adapun syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah ditentukan dalam konstitusi yaitu Pasal 6 UUD 1945 yang berbunyi: (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Selanjutnya syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden diturunkan dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang yaitu melalui Pasal 169 UU 7/2017 yang berbunyi: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia; d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika; f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang 97 memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD; l. terdaftar sebagai Pemilih; m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. 5. Dengan demikian Pemohon sebagai partai politik memiliki hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 UUD 1945) untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang kemudian persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden diatur lebih lanjut melalui ketentuan Pasal 169 UU 7/2017. 6. Adalah hal yang wajar dan beralasan apabila Pemohon sebagai partai politik mencalonkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Namun demikian, hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 UUD 1945) potensi dirugikan dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur syarat berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Potensi kerugian menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi apabila Pemohon sebagai partai politik mencalonkan calon potensial berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yang 98 memiliki potensi besar untuk kemajuan bangsa dan negara serta memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dan potensi merugikan hak Pemohon yang dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945. Pemohon sebagai partai politik memiliki hak untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum (vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1945) yang kemudian syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 6 UUD 1945 yaitu harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 8. Selanjutnya syarat tersebut diatur lebih lanjut dalam UU 7/2017. Namun demikian, ketentuan UU 7/2017 khususnya Pasal 169 huruf q mengatur syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun halmana berpotensi menghambat atau mereduksi hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 UUD 1945) untuk mencalonkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Padahal, dalam konteks perkembangan politik, kebutuhan, keberlangsungan stabilitas pemerintahan dan sistem presidensial saat ini, serta mewakili pendapat dan aspirasi rakyat sangat wajar dalam perkembangannya apabila partai politik saat ini mencalonkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. 9. Di sisi lain, ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan pula dengan hak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945). Ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 menunjukan tidak adanya pengakuan dan jaminan atas hak Pemohon sebagai partai politik untuk mencalonkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun serta telah menimbulkan 99 ketidakpastian hukum yang adil bagi Pemohon dan mereduksi hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena Pemohon tidak dapat mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. 10. Pun demikian ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 menciderai rasa keadilan bagi Pemohon dan bersifat diskriminatif (vide Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena terdapat perbedaan perlakuan yang tidak adil terkait persyaratan menjadi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden (kekuasaan eksekutif) dengan persyaratan menjadi calon anggota DPR (kekuasaan legislatif). Padahal keduanya sama-sama terkait dengan politik dan partai politik serta dan memiliki kedudukan yang sama dan karenanya harus diperlakukan sama, sehingga segala perlakuan yang meniadakan pengakuan atas persamaan, rasa keadilan, dan bersifat diskriminatif haruslah ditiadakan. 11. Ketidakadilan tersebut tercermin dari tidak sedikit anggota DPR periode 2019-2024 yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun bahkan di bawah usia 30 (tiga puluh) tahun ketika dilantik diantaranya yaitu Hillary Brigitta Lasut berusia 23 tahun dari Partai Nasdem, Muhammad Rahul berusia 23 tahun dari Partai Gerindra, Farah Puteri Nahlia berusia 23 tahun dari PAN, Rizki Aulia Rahman Natakusumah berusia 25 tahun dari Partai Demokrat, Adrian Jopie Paruntu berusia 25 tahun dari Partai Golkar, Marthen Douw berusia 29 tahun dari PKB, Rojih Ubab Maemoen berusia 30 tahun dari PPP, dan Paramitha Widya Kusuma berusia 31 tahun dari PDIP (https://www.beritasatu.com/nasional/572663/ini-10-anggota-dpr-ri- 20192024-termuda; https://nasional.kompas.com/read/2019/10/01/05294661/profil-hillary- brigitta-lasut-anggota-termuda-dpr-periode-2019-2024; https://news.detik.com/berita/d-4729313/muda-muda-wakil-rakyat-ini-7- anggota-dpr-di-bawah-25-tahun). 12. Anggota DPR RI yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun tersebut di atas hingga saat ini mampu melaksanakan dan menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan dan membawa kontribusi bagi masing-masing daerah pemilihannya. Hal ini dapat dilihat dalam website DPR RI www.dpr.go.id khususnya menu Daftar Anggota Blog Daerah Pemilihan yang 100 masih memuat profile dan nomor anggota DPR RI yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun tersebut. Terlebih hingga saat ini kesemuanya tidak sedang menjalani proses PAW (Pergantian Antar Waktu). 13. Dalam perbandingan dengan negara lain, tidak sedikit jabatan Presiden atau Perdana Menteri yang dijabat oleh warga negara berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun ketika dilantik/menjabat, diantaranya: a. Gabriel Boric Presiden Chile berusia 35 tahun; b. Mahamat Deby Presiden Chad berusia 38 tahun; c. Vjosa Osmani Presiden Kosovo berusia 38 tahun; d. Leo Varadkar Perdana Menteri Ireland berusia 38 tahun; e. Mohammed bin Salman Perdana Menteri Saudi Arabia berusia 37; f. Dritan Abazovic Perdana Menteri Montenegro berusia 37 tahun; g. Sanna Marin Perdana Menteri Finlandia berusia 34 tahun; dan h. Jacinda Ardern Perdana Menteri New Zealand berusia 37 tahun. (https://www.bbc.com/news/world-latin-america-59694056; https://punchng.com/10-countries-with-the-worlds-youngest-leaders/; https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-20/at-36-world-s- youngest-leader-boric-electrifies-un-assembly#xj4y7vzkg; https://www.insider.com/the-youngest-national-leaders-in-the-world-ranked- by-age-2017-10#georgias-prime-minister-irakli-garibashvili-is-40-years-old- 9; https://www.barrons.com/news/the-youngest-leaders-in-the-world- 01640005208; https://guardian.ng/news/the-youngest-leaders-in-the-world/). 14. Selain itu, Amerika Serikat yang seringkali dirujuk atau menjadi rujukan dalam penerapan sistem pemerintahan, hukum, dan kenegaraannya, mengatur syarat calon Presiden dalam konstitusi Amerika Serikat setidaknya berumur 35 (tiga puluh) lima tahun (https://www.usatoday.com/story/news/politics/2022/11/25/who-was-the- youngest-and-oldest-president/10130185002/). 15. Presiden Gabriel Boric Presiden Chile (berusia 35 tahun ketika dilantik) misalkan, meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun hingga saat ini masih mampu melaksanakan tugasnya sebagai Presiden Chile bahkan rakyat Chile secara luas menyambutnya dengan suka cita sebagai presiden terpilih termuda dalam sejarah modern Chile (https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/12/20/rakyat-chili- 101 menyambut-gabriel-boric-presiden-termuda-dalam-sejarah-chili). Bahkan, pemerintah Chile menjadi negara pertama yang menandatangani MoU Jaminan Produk Halal dengan Indonesia pada 9 November 2022 (https://nasional.tempo.co/read/1730485/bertemu-wamendag-chile-zulkifli- hasan-apresiasi-implementasi-ic-cepa). Di samping itu, Chile yang juga merupakan produsen logam esensial dalam baterai kendaraan listrik terbesar kedua dalam era kepemimpinan Presiden Gabriel Boric Chile berencana melakukan nasionalisasi Industri Lithium (https://ekonomi.republika.co.id/berita/rtg45g370/chili-berencana- nasionalisasi-industri-lithium; https://asiatoday.id/read/langkah-tegas- presiden-chile-nasionalisasi-tambang-lithium; https://voi.id/teknologi/274987/presiden-chili-gabriel-boric-rencanakan- nasionalisasi-industri-lithium-dan-pemakaian-teknologi-filtrasi-baru). 16. Gambaran di atas adalah sedikit gambaran yang menunjukan bahwa anggota DPR RI dan Presiden negara lain yang berusia di bawah 40 (empat puluh) mampu melaksanakan tugas dan jabatannya dengan sangat baik. 17. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian tersebut di atas ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 jo. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945), sehingga hak Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017. 18. Potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi dikemudian hari apabila frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”. Dalam Permohonan a quo Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional rights) untuk memberikan pertimbangan tersendiri atas muatan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 karena apabila calon pasangan Presiden dan calon Wakil Presiden potensial 102 yang memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun tidak dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, maka sudah dipastikan hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik akan menjadi terhalang, sehingga potensi kerugian Pemohon akan benar-benar menjadi suatu kerugian yang nyata. 19. Memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara adalah jalan keluar dan beralasan menurut hukum apabila terdapat calon Presiden dan calon Wakil Presiden potensial yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Penyelanggara Negara sangat erat dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengalamannya sebagai penyelenggara dapat menjadi bekal yang sangat penting untuk menjadi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. 20. Bahwa definisi Penyelenggara Negara dapat dijumpai dalam beberapa Undang-Undang, yaitu sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU 28/1999) - Pasal 1 angka 1 UU 28/1999 Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Pasal 2 UU 28/1999 Penyelenggara Negara meliputi: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan 103 perundang-undangan yang berlaku. b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019) - Pasal 1 angka 2 UU 19/2019 Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU 37/2008) - Pasal 1 angka 2 UU 37/2008 Penyelenggara Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU 40/2008) - Pasal 1 angka 9 UU 40/2008 Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21. Berdasarkan definisi Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam UU 28/1999, UU 19/2019, UU 37/2008, dan UU 40/2008 terdapat kesamaan yaitu penyelenggara negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif meskipun UU 37/2008 mempersempit definisinya yaitu sebatas pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Hal demikian wajar dan beralasan hukum karena UU 37/2008 merupakan UU Ombudsman Republik Indonesia yaitu negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik. 22. Definisi Penyelenggara Negara yang demikian mengakomodir seluruh Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif termasuk di dalamnya Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara yang 104 kewenangannya diberikan oleh dan pembentukannya diamanatkan UUD 1945, Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 23. Oleh sebab itu, siapapun yang memiliki pengalaman sebagai Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara (vide Pasal 2 angka 2 UU 28/1999 jo. Pasal 1 angka 2 UU 19/2019 jo. Pasal 1 angka 9 UU 40/2008) termasuk namun tidak terbatas pada Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR pun adalah termasuk sebagai Penyelenggara Negara. 24. Lebih lanjut, dari definisi Penyelanggara Negara dalam UU 28/1999, UU 19/2019, dan UU 40/2008 dapat diketahui bahwa Pejabat Negara adalah bagian dari Penyelenggara Negara. Pejabat Negara meskipun bukan suatu definisi hukum tersendiri, namun Pejabat Negara dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) yang berbunyi: Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri dan jabatan setingkat menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan wakil gubernur; m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. 25. Merujuk pada ketentuan Pasal 122 UU 5/2014 tersebut di atas, maka sebagai penegasan, seperti Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Gubernur dan wakil gubernur; Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, adalah Pejabat Negara. Dan 105 mengingat jabatan-jabatan tersebut termasuk sebagai Pejabat Negara, maka kesemuanya yang tersebut dalam Pasal 122 UU 5/2014 adalah merupakan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam UU 28/1999, UU 19/2019, dan UU 40/2008 serta ditegaskan dalam Pasal 2 UU 28/1999 yang berbunyi, “Penyelenggara Negara meliputi: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.” 26. Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa Pejabat Negara adalah bagian daripada Penyelenggara Negara dan Penyelenggara Negara cakupannya lebih luas karena meliputi pula Pejabat lain (seperti namun tidak terbatas pada pejabat eselon dan pejabat lainnya) yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 angka 7 UU 28/1999) yangmana Pejabat lain ini bukan termasuk Pejabat Negara sebagaimana dimaksud Pasal 122 UU 5/2014. Oleh sebab itu, cakupan Penyelenggara Negara lebih luas daripada Pejabat Negara, sehingga Penyelenggara Negara bersifat universal, tidak diskriminatif dan mencerminkan rasa keadilan. 27. Dengan demikian, mengapa syarat “atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara” bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden menjadi penting dan beralasan menurut hukum karena sifat keuniversalannya, tidak diskriminatif dan mencerminkan rasa keadilan khususnya bagi Pemohon, sehingga potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi dikemudian hari apabila frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 106 kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”. 28. Di sisi lain, Pemerintah dan DPR pun dalam beberapa kesempatan dalam keterangannya di Mahkamah juga mengakui perlunya mempertimbangkan aspek fairness (adil) dan equality (sama/tidak diskriminatif). Pemerintah juga mengakui perlunya mempertimbangkan aspek fairness dan equality dimana hal itu diserahkan kepada Mahkamah untuk mempertimbangkannya. Pun demikian, dengan DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah ketidakseragaman syarat dapat dikategorikan telah menimbulkan aturan yang diskriminatif dan menciptakan perlakuan yang berbeda kepada sesama warga negara Indonesia. 29. Selanjutnya dalam konteks sejarah emas peradaban keislaman sebagai perbandingan yang lebih mendalam, tercatat Khalifah (Pemimpin) dengan usia yang relatif muda. Bahkan sejarah mencatat kepemimpinan mereka demikian optimal dan berprestasi tinggi. Sampai dengan saat ini, belum ada yang mampu menyamai mereka dalam membangun peradaban, kesejahteraan dan kemakmuran. Khalifah dimaksud adalah Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah pada saat usianya 37 (tiga puluh tujuh) tahun, dan Muhammad al-Fatih (sang penakluk konstantinopel) menjadi Khalifah pada saat usianya sangat muda yakni 17 (tujuh belas) tahun. 30. Menurut Abdul Chair Ramadhan, penentuan kepemimpinan umum (Khalifah) dalam Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ternyata berkaitan dengan kriteria Imam Sholat. (Abdul Chair Ramadhan. Membangun Politik Hukum Sistem Ketahanan Nasional Terhadap Ancaman Ekspansi Ideologi Transnasional Syiah Iran. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2016, hlm.51). Kriteria Imam Sholat berdasarkan hadits Rasulullah SAW: “Hendaknya yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling baik bacaan Al Qur’annya. Jika mereka semua sama dalam masalah bacaan Qur’an, maka hendaknya yang paling paham terhadap Sunnah Nabi. Jika kepahaman mereka tentang Sunnah Nabi sama, maka yang paling pertama hijrah (mengenal sunnah). Jika mereka semua sama dalam hijrah, maka yang paling dahulu masuk Islam. Janganlah seorang maju menjadi imam shalat di tempat kekuasaan orang lain, dan janganlah duduk 107 di rumah orang lain di kursi khusus milik orang tersebut, kecuali diizinkan olehnya”. Dalam riwayat Al Asyaj (bin Qais) disebutkan: “yang paling tua usianya” untuk menggantikan: “yang paling dahulu masuk Islam” (HR. Muslim: 673). Mengacu pada hadits Rasulullah SAW sebagaimana terdapat dalam HR. Muslim Nomor 673, maka terlihat bahwa kriteria usia disebut paling belakangan. Dengan kata lain kriteria usia bukan hal yang utama, keberadaannya sebatas penyaring, jika dalam suatu kondisi terdapat kualifikasi yang sama atas persyaratan yang disebut pertama, kedua dan ketiga. 31. Secara psikologi berdasarkan perbandingan dengan usia anggota DPR RI, Presiden atau Kepala Negara lain, dan kepemimpinan beberapa Khalifah sebagaimana telah diuraikan di atas, telah membuktikan bahwa usia di bawah 40 (empat puluh) tahun pun telah mampu untuk menjadi pemimpin yang memiliki mentalitas, perilaku, ilmu pengetahun dan pengalaman yang baik. 32. Secara filosofis dalam konteks negara Republik Indonesia segala daya dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholders lainnya haruslah dilakukan semata-mata untuk mencapai cita bangsa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita bangsa Indonesia tersebut, maka segala hal yang dapat mereduksi atau menghambat tercapainya cita luhur bangsa Indonesia haruslah dihapus dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, pun demikian termasuk persyaratan calon Wakil Presiden yang berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat, bangsa, negara, tuntutan zaman, dan perpolitikan serta mewakili pendapat atau aspirasi rakyat sangat dimungkikankan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tahun 2024 untuk mencalonkan Wakil Presiden dengan calon potensial berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yang memiliki potensi besar untuk kemajuan bangsa dan negara serta memiliki pengalaman dalam pemerintahan sebagai kepala daerah yang sedang menjabat ataupun yang 108 pernah menjabat kepala daerah. 33. Secara historical yuridis sejatinya sebelum berlakunya UU 7/2017, batas usia persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah sekurang- kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Hal ini dapat dijumpai dalam pengaturan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU 23/2003) serta UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU 42/2008). Dalam ketentuan Pasal 6 huruf q UU 23/2003 diatur mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yaitu harus memenuhi syarat berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Pun demikian dengan ketentuan dalam UU 42/2008 khususnya Pasal 5 huruf o yang berbunyi “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun”. Bahwa dengan demikian sejatinya Indonesia telah memiliki pengalaman dan historis peraturan bahwa persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yaitu melalui UU 23/2003 dan UU 42/2008 yang mengatur persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia sekurang- kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Oleh sebab itu, berubahnya syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari 35 (tiga puluh lima) tahun menjadi 40 (empat puluh) tahun menurut hemat Pemohon tidak memiliki landasan dan alasan pembenar yang kuat baik dari segi filosofis, historis, empiris, dan yuridis serta komparatif dengan negara lain. Dalam hal perubahan syarat batas usia dimaksud semata-mata didasarkan pada alasan kematangan dan kedewasan dalam berpikir dan bertindak, maka Pemohon dapat katakan bahwa batas usia 40 (empat puluh) tahun tidak menjamin kematangan dan kedewasan dalam berpikir dan bertindak dari seseorang. Tidak ada yang dapat menjamin usia 40 (empat puluh) tahun telah matang dan dewasa dalam berpikir dan bertindak. Untuk memperkuat kematangan dan kedewasan dalam berpikir dan bertindak, maka menurut hemat Pemohon memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara justru lebih penting dan utama sebagai syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh sebab itu, menjadi beralasan hukum apabila persyaratan menjadi menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia 109 paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara. 34. Atas dasar pertimbangan menurut hukum inilah, maka Pemohon memohon kiranya Mahkamah dapat memberikan pertimbangan tersendiri atas keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 semata dalam rangka menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional rights) dengan menyatakan frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”. 35. Menurut Pemohon frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah perlakuan yang bersifat diskriminatif, tidak mencerminkan aspek fairness dan equality serta mereduksi dan menghambat hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun yang dijamin dan dilindungi oleh konstitiusi (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945). 36. Tidak dapat dipungkiri bahwa perihal persyaratan usia minimal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan guna mewujudkan keteraturan dan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum sangat terkait dengan konsepsi negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kepastian hukum tidak berdiri sendiri. Kepastian hukum memerlukan pula keadilan. Keduanya ibarat “dua sisi mata uang yang sama” dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum dan keadilan merupakan aksiologi hukum yang disebutkan secara jelas dan tegas dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan frasa “kepastian hukum yang adil”. Dapat dikatakan bahwa konstitusi mengikuti aliran Hukum Alam/Kodrat dengan mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang bersifat mendasar (fundamental) dan aliran Postivisme Hukum dengan mengacu kepada nilai kepastian hukum yang menunjuk pada hukum formal 110 (peraturan perundang-undangan). Dengan kata lain, dalam peraturan perundang-undangan baik secara formil (procedural) maupun materil harus mengandung kepastian dan keadilan. (Dewa Gede Atmadja. Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Historis. Malang: Setara Press, 2013, hlm.76-78). 37. Ditinjau dari aspek validitas, pembatasan usia dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak memiliki validitas. Dalam kaitan ini Kelsen mengatakan, validitas suatu norma akan menciptakan apa yang disebut sebagai hierarki norma (stufenbau theory). Setiap norma agar menjadi sebagai sebuah norma yang valid, tidak boleh betentangan dengan norma yang di atasnya. Norma yang paling tinggi adalah grundnorm. Hans Kelsen mengatakan, keadilan adalah legalitas. Suatu peraturan disebut adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan demikian harus diterapkan. Suatu peraturan menjadi tidak adil jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. (Hans Kelsen. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif. Judul Asli: General Theory of Law and Sate. Alih Bahasa: Somardi. Cet.I. Jakarta: Rimdi Press, 1995, hlm.11-12). Norma dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 betentangan dengan norma yang diatur dalam UUD 1945. Norma tersebut tidak sejalan dengan prinsip “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” dan aksiologi hukum “kepastian hukum yang adil.” 38. Ronald Dworkin mengatakan bahwa maksim hukum itu tidak bersandar pada aturan-aturan (rules) saja, tetapi juga prinsip-prinsip (principles). Prinsip- prinsip merupakan bagian dari hukum. Prinsip-prinsip, menurut Dworkin, memiliki dimensi kadar. Dengan demikian, jika prinsip-prinsip bertentangan, maka metode yang tepat untuk memecahkan suatu masalah adalah dengan memilih prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat dan mengabaikan prinsip yang kadarnya lemah. (Ronald Dworkin. Law’s Empire. Massachusetts: Harvard University Press, 1988, hlm.21). Dalam kaitannya dengan persyaratan usia minimal calon Wakil Presiden 111 sebagaimana menjadi pokok perkara dalam permohonan uji materi ini, maka ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 39. Norma dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan aspek kebenaran dan sekaligus keadilan. Dikatakan demikian oleh karena batasan usia minimal 40 (empat puluh) tahun tidak memberikan jaminan kemampuan kepemimpinan seorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Terlebih lagi tidak adanya pengalaman sebagai Penyelenggara Negara. Logika pembatasan usia tersebut tanpa adanya pengaturan pengecualian memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara patut dipertanyakan dan tidak beralasan menurut hukum. 40. Dalam hukum terdapat suatu “pengecualian” sebagaimana adagium “tidak ada hukum tanpa pengecualian” (no law without escape clause). Pada prinsipnya pengaturan pengecualian dalam produk hukum dapat dibenarkan, sepanjang pengecualian mendatangkan kemanfaatan, bahkan demikian itu dianjurkan. Perihal pengecualian dalam kaitannya dengan batas usia dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 87 huruf b yang disebutkan: “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.” Dengan adanya pengecualian tersebut, terhadap Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dianggap telah memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d yakni berusia paling rendah 55 (lima puluh) tahun. Perihal pengecualian terkait dengan “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” harus diberikan secara sama. Hal ini penting guna perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Dengan demikian, seharusnya perihal ketentuan pengecualian diadakan guna penyelarasan dengan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017. 41. Perihal pengecualian terkait dengan “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” sejalan dengan perimbangan (proporsi) sebagaimana 112 disampaikan oleh Aristoteles. Disini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional). Memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara seharusnya menjadi pengecualian persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Sepanjang calon Presiden dan calon Wakil Presiden memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara, walaupun usianya di bawah 40 (empat puluh) tahun, demikian itu sepatutnya harus diutamakan. Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun, namun yang bersangkutan memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara haruslah dipandang sama. Disini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional). 42. Setiap orang termasuk Pemohon berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil atau yang bersifat diskriminasi untuk menjadi bagian dari pemerintahan secara langsung ataupun melalui suatu pemilihan umum yang sesuai pula dengan Article 21 Universal Declarationof Human Rights yang menyatakan: 1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. 2) Everyone has the right of equal access to public service in his country. 3) The will of people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures. 43. Mengenai hak-hak manusia yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik (civil and political rights), Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menghasilkan kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang dikenal dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang dalam Article 25 on Civil and Political Rights dimaksud mengatur sebagai berikut: “Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: a. To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; b. To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall 113 be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors; c. To have access, on general terms of equality, to public servicein his country”; 44. Hak konstitusional warga Negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang- Undang maupun konvensi internasional, sehingga pembatasan perlakuan yang bersifat diskriminatif merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara termasuk hak Pemohon yang dijamin oleh konstitusi (vide Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 jo. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945). 45. Pada akhirnya norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 potensial merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. Kerugian dimaksud bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi serta terdapat juga hubungan sebab akibat (causal verband) antara potensial kerugian Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang apabila Permohonan a quo dikabulkan, maka potensial kerugian Pemohon tidak akan terjadi. 46. Bahwa untuk melindungi hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas, maka: Frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”. III. KETERANGAN DPR RI, PRESIDEN, DAN PARA PIHAK TERKAIT 3.1 Keterangan DPR RI Bahwa pokok-pokok keterangan DPR RI adalah sebagai berikut: - Menurut DPR RI kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon bersifat spesifik atau khusus dan bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu 114 berkaitan dengan hak untuk menilai dan hak untuk dicalonkan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden untuk perseorangan WNI dan hak untuk mengusung calon presiden atau calon wakil presiden. Hal demikian terjadi karena adanya ketentuan minimal yang mengatur tentang batas usia minimal tersebut secara nyata telah dihalangi, dan dibatasi hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam konstitusi. - Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka telah jelas adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon, dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Sehingga dengan dikabulkannya permohonan Pemohon menyatakan kerugian hak atau kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. - Persyaratan usia agar seseorang dapat menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara merupakan hal yang telah lazim diatur dalam peraturan perundangan-perundangan sebagai bentuk tertib administrasi dalam wujud kepastian hukum. Persyaratan usia untuk dapat diangkat menjadi calon pejabat atau pejabat dalam suatu jabatan tertentu digunakan untuk parameter, sebagai parameter untuk menentukan seseorang dengan batas usia tertentu dianggap telah memiliki kapasitas atau kemampuan, baik dari visi intelektualitas, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, maupun kematangan perilaku dalam memegang dan menjalankan tugas dan wewenang suatu jabatan tertentu. Seorang calon pejabat negara diharapkan setiap memegang jabatan tertentu dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara bijak dan bertanggung jawab pada masyarakat, bangsa, dan negara. - Bahwa berdasarkan beberapa pendapat hukum Mahkamah Konstitusi di atas, terkait dengan adanya uji materi pengaturan persyaratan usia untuk menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara, pada awalnya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa persyaratan usia dalam suatu jabatan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang, DPR RI dan Presiden. Namun demikian, pendirian Mahkamah Konstitusi tersebut ternyata tidak bersifat absolut dan menjadi yurisprudensi dalam setiap perkara pengujian undang- undang. Berkaitan dengan isu angka penetapan usia selanjutnya, 115 terdapat pergeseran pendirian Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan terakhir dan yang semula open legal policy menjadi persoalan inkonstitusionalitas norma, sebagaimana dapat dilihat dalam pertimbangan hukum beberapa putusan sebagai berikut: a. Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mahkamah berpendapat bahwa suatu legal policy tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kebijakan pembentuk undang- undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari hal itulah Mahkamah Konstitusi dapat menguji konstitusional suatu legal policy, termasuk jika Mahkamah Konstitusi hendak meninggalkan pendirian. b. Putusan MK Nomor 12/PUU-XX/2022 mengenai Pengujian Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang KPK sebagai berikut, “Di sisi lain, meskipun pengaturan mengenai masa jabatan Pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy, dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerir.” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-IV/2018). - Hal inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga pada perkara a quo terkait dengan kebijakan hukum terbuka, tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang. Terlebih dalam perkara a quo sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil atau in justice yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan atau justice principle. - Contoh kasus terakhir yang Putusan MK Nomor 121/PUU-XX/2022 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang 116 Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam mengadili Permohonan ini, tetaplah Mahkamah bersikap imparsial dan independen. Mahkamah memastikan untuk memutus Permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menguji apakah norma pasal yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau tidak. - Walau berdasarkan beberapa putusan MK terkait dengan isu batasan angka usia tersebut di atas, menunjukkan telah terbuka ruang bagi judicial review terhadap norma yang membuat pengaturan mengenai angka penetapan batas usia dalam undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar 1945 sepanjang penetapan angka usia tersebut: 1. Jelas dan melanggar nilai moralitas. 2. Rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. 3. Bertentangan dengan hak politik. 4. Kedaulatan dari rakyat. 5. Melampaui kebijakan pembentuk Undang-Undang. 6. Merupakan penyalahgunaan kewenangan. 7. Nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Bahwa perubahan dinamika ketatanegaraan sangat cepat dan reformasi birokrasi dituntut mampu mengarahkan model ketatanegaraan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik secara nasional maupun secara global. Permasalahan birokrasi yang ada dan status yang harus diselesaikan juga merupakan tantangan pembangunan bangsa yang harus dikenali dan dipahami oleh seseorang yang akan duduk sebagai pemimpin dalam pemerintahan, khususnya bagi seseorang yang akan memegang kekuasaan tertinggi dalam satu negara. Sehingga, adanya pengalaman sebagai penyelenggara negara menjadi salah satu modal penting bagi calon presiden maupun calon wakil presiden di Indonesia. Banyaknya tantangan dan kompleksitas yang harus dihadapi dalam memimpin negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang demikian besar, 117 tentunya tidak sekadar dibutuhkan seseorang yang memiliki pengalaman duduk sebagai penyelenggara negara. - Bahwa berdasarkan kepada BPS (Badan Pusat Statistik Indonesia), diperkirakan memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020 sampai 2030. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia. Jumlah penduduk usia produktif yang besar menyediakan sumber tenaga kerja, pelaku usaha, dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan. Oleh sebab itu, penduduk usia produktif, khususnya generasi yang lebih muda dapat berperan serta dan mempersiapkan diri dalam pembangunan nasional di antaranya untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden. - Bahwa jika mengacu pada pengaturan yang ada di berbagai negara di dunia yang mengatur melalui syarat usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden terdapat kurang lebih 45 negara di dunia yang memberikan syarat berusia 35 tahun, di antaranya Amerika Serikat, Brazil, Rusia, India, dan Portugal. - Petitum DPR RI. Bahwa berdasarkan Keterangan DPR RI tersebut di atas, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas pasal a quo Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.2 Keterangan Presiden Bahwa pokok-pokok keterangan Presiden adalah sebagai berikut: - Bahwa dalam memilih presiden, wakil presiden yang baik, memiliki integritas dan kapabilitas moral yang memadai, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, maka diperlukan kriteria-kriteria dan ketentuan syarat-syarat tertentu. Hal tersebut merupakan kebutuhan dan persyaratan standar bagi seorang yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, maupun untuk menduduki jabatan- jabatan tertentu. - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 118 perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dapat diartikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk diakui keberadaan dan eksistensinya, dijamin hak- haknya sebagai warga negara, serta dilindungi kepentingan berdasarkan asas kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Dengan demikian, maka hukum harus dapat mengakomodir hal-hal tersebut dengan memperhatikan asas-asas hukum yang bersifat fundamental. - Bahwa atas objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan perkara serupa, yaitu: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dalam perhitungan hukum paragraf [3.20] angka 6 menyatakan bahwa Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batas usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti Undang-Undang 1945 menyerahkan penentuan batas usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh Undang-Undang 1945, hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum, legal policy pembentuk undang-undang. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang- undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum maupun maksimum tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undang di bawahnya. Hal demikian pun merupakan 119 kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. b. Ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU- XVII/2019, tanggal 11 Desember 2019 dalam pertimbangan hukum paragraf [3.10.1] menyatakan bahwa demikian pula halnya jika pembentuk undang-undang berpendapat bahwa untuk jabatan atau perbuatan hukum tertentu pembentuk undang-undang menentukan batas usia yang berbeda-beda dikarenakan perbedaan sifat jabatan atau perbuatan hukum. Hal itu pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Bahkan Mahkamah telah menegaskan pula andaipun perihal batas usia itu tidak diatur dalam undang- undang, melainkan diserahkan kepada peraturan perundang- undang di bawah undang-undang untuk mengaturnya. Hal itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. - Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pengaturan batas usia sebagaimana persyaratan mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam aktivitas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan merupakan kebijakan hukum, legal policy, pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, pengaturan persyaratan usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 merupakan open legal policy pembentuk undang-undang. - Bahwa dengan memperhatikan aturan yang termuat dalam Undang- Undang 1945 dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyertaan pemerintahan dan ketatanegaraan wajib berpedoman pada Undang-Undang 1945 dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Selain hal tersebut, juga perlu dipertimbangkan perkembangan dinamika kebutuhan penyelenggaran pemerintahan dan ketatanegaraan, salah satunya terkait dengan kebijakan batasan usia bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga dapat diartikan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang bersifat adaptif, fleksibel, sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaran ketatanegaraan. Bahwa tolak ukur 120 batasan usia dengan memperhatikan dinamika perkembangan usia produktif penduduk perlu untuk dipertimbangkan kembali. - Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemerintahan tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi suatu rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan undang-undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam kepemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. - Petitum. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas pasal a quo Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang 1945. 3.3 Keterangan Pihak Terkait Oktavianus Rasabala Bahwa pokok-pokok keterangan Pihak Terkait Oktavianus Rasabala adalah sebagai berikut: - Bahwa terkait dengan pembatasan usia sebagaimana dimohon dalam perkara a quo dapat Pihak Terkait sampaikan bahwa usia adalah indeks yang menempatkan individu-individu dalam urutan perkembangan, sehingga lebih lanjut dijelaskan bahwa usia sebagai indeks kasar dari proses menua yang bersifat biologis, psikologis, sosiologis, dan budaya. Terdapat dua perspektif mendefinisikan usia. Perspektif yang pertama mendefinisikan usia berdasarkan usia koronologis (chronological age). 121 Sementara perspektif kedua mendasarkan usia sebagai fungsi (functional age). Secara umum pendekatan usia koronologis digunakan secara luas, baik itu oleh negara, perusahaan, dan lain-lain. Pendekatan usia koronologis lebih banyak digunakan dalam membuat kategorisasi usia karena memudahkan, terutama dalam membuat kebijakan terutama bagi penyelenggara negara. Sementara kelompok kedua, melihat usia dari kelompok, dari keberfungsian orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari (functional age). Namun, penerapan pendekatan ini masih dalam tahap konseptual, artinya keberfungsian usia seseorang dalam membuat kebijakan akan memiliki kelemahan pendekatan. Kan, harus ada upaya yang lebih banyak untuk bisa membuat kategorisasi usia berdasarkan kondisi fungsional seseorang karena harus dilakukan evaluasi orang per orang. Melakukan kategorisasi usia berdasarkan fungsi merupakan sangat sulit dilakukan. Dikutip dari Naskah Akademik RUU Kesejahteraan Lanjut Usia, halaman 10-11. - Bahwa selanjutnya, terkait dengan Permohonan pokok dalam perkara a quo, Pihak Terkait berpendapat bahwa batas usia paling rendah 40 tahun menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah benar dan tepat, sebagaimana telah diuraikan di atas tentang definisi usia berdasarkan usia kronologis atau chronological age. Dan secara historis, sesuai dengan tradisi berdemokrasi yang berjalan di Yunani. - Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait menilai Pasal 169 huruf q Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik secara formil pembentukannya maupun materiil, substansi, isi, dan norma hukum yang tersirat maupun tersurat dalam undang-undang a quo. Karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi objek dalam perkara Permohonan Para Pemohon, telah dibentuk dan diundangkan secara benar, sah, dan menurut konstitusi, sebagaimana termasuk dalam Pasal 5 juncto 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memperhatikan perkembangan dan kenyataan sosial yang ada pada saat itu. 122 - Bahwa lagi pula, menurut Pihak Terkait, pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu bersifat open legal policy, yang berproses melalui politik hukum antara pembuat undang-undang itu sendiri, yakni antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. - Petitum Pihak Terkait Oktavianus Rasabala: 1. Menyatakan Permohonan para Pemohon bukan wewenang Mahkamah Konstitusi. 2. Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Atau setidak-tidaknya: 1. Menerima Permohonan Pihak Terkait terhadap Permohonan Perkara Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf q terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Petitum Pihak Terkait terhadap Permohonan Perkara Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 169 huruf q terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah konstitusional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Menolak Permohonan para Pemohon Perkara Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 169 huruf q terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Memerintahkan pemuatan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan Permohonan Pihak Terkait terhadap pengujian dicatatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana seharusnya. 123 3.4 Keterangan Pihak Terkait Kaka Suminta mewakili KIPP/Komite Independen Pemantau Pemilu dan JPPR/Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Bahwa pokok-pokok keterangan Pihak Terkait Kaka Suminta mewakili KIPP/Komite Independen Pemantau Pemilu dan JPPR/Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat terhadap Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut: - Bahwa berusia paling rendah 40 tahun untuk mencalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden adalah sebuah open legal policy atau kebijakan hukum terbuka, sehingga perkara ini menjadi kewenangan DPR dan Pemerintah untuk menentukan dan DPR dan Pemerintah sudah membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. - Nilai-nilai moral. Kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dan kemampuan kepemimpinan yang konkret memiliki dampak lebih besar dalam menilai seseorang sebagai pemimpin yang kompeten. Keadilan sejati dalam proses pencalon presiden dan wakil presiden seharusnya mencakup pertimbangan luas tentang kualitas individu tersebut, termasuk visi mereka dalam bernegara, rencana tindakan konkret, serta kemampuan untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan oleh rakyat. Usia dalam penilaian kepemimpinan menunjukkan kepentingan kualitas intelektual, etika, dan komitmen terhadap kepentingan nasional. Mengesampingkan potensi calon berdasarkan penbandingan usia akan membantu masyarakat mengenal bahwa keadilan berasal dari kemampuan dan kompetensi, bukan sekadar angka pada kartu pengenal. Usia sebagai satu-satunya penentu untuk standar keadilan dapat mengabaikan kualifikasi dan rekam jejak seseorang. Calon presiden atau calon wakil presiden seharusnya dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan yang kompleks, pemahaman tentang isu politik dan ekonomi, integritas moral, visi kepemimpinan, dan rekam jejak pengalaman yang relevan. Keadilan seharusnya berfokus pada peluang yang sama, perlakuan yang adil, dan pengakuan terhadap kontribusi pada setiap individu. 124 - Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pihak Terkait seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017 atau diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sudah tepat dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan menolak perubahan batas usia minimum capres/cawapres sebagaimana perkara a quo. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 5. Indonesia sebagaimana mestinya. 6. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya. IV. KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT DAN AHLI PEMOHON 4.1 Keterangan Ahli Pihak Terkait (Bivitri Susanti) Bahwa sejatinya Bivitri Susanti adalah Ahli Pihak Terkait Perludem dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023. Namun, mengingat Yang Mulia Hakim Konstitusi bertanya kepada Bivitri Susanti terkait menyandingkan syarat usia dengan pengalaman dimana hal ini merupakan pokok Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 ini, maka berikut ini adalah pokok-pokok keterangan Bivitri Susanti atas pertanyaan tersebut di atas: - Saya ingin sekali menanggapi pernyataan bahwa kan sudah 16 tahun nih, mungkin sekali ada perubahan. Saya setuju sekali, saya pribadi sebenarnya, Yang Mulia, kalau boleh menyampaikan opini saya, saya ingin sekali anak muda maju. Jadi, saya sendiri juga excited, makanya saya sempat sampaikan soal apa … pengalaman tadi, ya, dari Kaplan, buku yang lagi saya baca. Tapi kan itu tadi tuh, tempatnya bukan di lembaga yudikatif. Itu yang saya … saya masalahkan. Jadi kembali misalnya untuk menjawab pertanyaan … sekalian menjawab nih pertanyaan soal dari Yang Mulia Anwar Usman, maupun Yang Mulia Prof. Saldi, dan Yang Mulia Suhartoyo. Bahwa sebenarnya rekam jejak, saya setuju itu, makanya saya lagi senang baca buku yang baru tadi. Tapi kan di sisi lain, kalau persoalannya adalah rekam jejak, berarti kita 125 mesti perdebatkan lagi tuh rekam jejak yang seperti apa? Apakah menjadi … menjadi kepala daerah di daerah tertentu, kan … apa namanya ... parameternya bisa itu. Satu, daerahnya mana, apakah sementereng DKI Jakarta? Atau bisa dibandingkan dengan Solo, atau Papua, atau Medan, dan seterusnya? Kita berdebat lagi secara sosiologis dan politis. Kedua, misalnya harus sudah full atau belum? Misalnya kita tahu Presiden Joko Widodo juga waktu itu kan belum full, tapi … tapi tingkat electability-nya tetap tinggi sekali karena sudah di Jakarta. Jadi, kita bisa berdebat itu di situ. Jadi, ketika misalnya Mahkamah berkeputusan nanti setelah Rapat Permusyawaratan Hakim bahwa oh, kalau begitu kita buatkan saja boleh, misalnya begitu, ya, saya hanya berandai-andai untuk memberikan suatu gambaran. Seandainya pun dibolehkan, maka kan seharusnya syarat tambahan soal rekam jejak itu juga tetap harus dilengkapi dulu. - Nah, kalau pertanyaan sebaliknya yang terjadi, kalau begitu, kenapa tidak dibalik saja, kita turunkan semuanya, politik hukumnya apa kalau begitu? Buat saya, politik hukumnya adalah jelas membongkar ini, supaya ada regenerasi, supaya demokrasi, kan banyak juga teori soal demokrasi. Makanya ada syarat bahwa demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya pemilihan umum yang rutin, itu juga mensyaratkan bahwa demokrasi itu baru sehat ketika ada pergantian kekuasaan antargenerasi. - Jadi kalau pertanyaan selanjutnya adalah seberapa jauh Mahkamah tidak boleh menjamah? Dan ini risiko bagi sebuah pengadilan kalau masuk ke soal-soal usia. Menurut saya … apa namanya … bisa saja Mahkamah memberikan panduan untuk mendorong kontra gerontokrasi ini, tapi tetap harus memberikan tugas kepada pembuat undang- undang. Karena lagi-lagi penurunan jumlah usia tidak boleh juga dalam konteks politik dilepas begitu saja. Kalau dilepas begitu saja sesuai argumen Mahkamah yang tadi saya kutip, tidak ada rule of law-nya, sehingga demokrasi bisa jadi mobokrasi. Bagus sekali itu kutipan dari … apa … ratio decidendi di Mahkamah tadi. - Jadi bagaimana cara untuk rule of law-nya itu masuk? Dengan memberikan panduan soal rekam jejak tadi. Jadi, Mahkamah menurut 126 saya bisa memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat kualifikasi bagaimana membaca rekam jejak. Karena kita belum terbiasa untuk itu. Dan kalau tadi saya sempat sebut-sebut kalau misalnya 10 tahun lagi, mudah-mudahan saya berharap sekali 20 tahun lagi peradaban politik kita betul-betul bisa maju, sehingga kita enggak usah lagi berantem soal usia dan lain sebagainya, kita bebaskan saja 17 tahun juga bisa jadi pejabat, saya akan senang sekali. - Nah, tapi kan artinya, perkembangan politik hukum itu … maksud saya, perkembangan peradaban politik itu kan juga harus didesain dan cara mendesainnya adalah dengan membangun, bagaimana membaca rekam jejak, itu tadi. Kalau misalnya rekam jejaknya adalah elected official juga, baiklah, tapi berarti di daerah yang mana? Berapa lama? Atau elected official enggak usah gubernur, wali kota, bupati, tapi legislatif, boleh juga. Tapi kan, itu berarti harus dibicarakan dulu. Dan di ruangan ini belum bisa dibicarakan karena perkara a quo belum masuk soal itu. Maka, pertanyaan soal seberapa jauh Mahkamah boleh menjamah? Menurut saya sejauh mungkin dalam ratio decidendi. 4.2 Keterangan Ahli Pemohon (Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H.,M.H) Bahwa pokok-pokok keterangan Ahli Pemohon adalah sebagai berikut: - Kepastian hukum tidak berdiri sendiri. Kepastian hukum memerlukan pula keadilan. Keduanya ibarat “dua sisi mata uangvyang sama” yang masing-masingnya dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum dan keadilan merupakan aksiologi hukum yang disebutkan secara jelas dan tegas dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan frasa “kepastian hokum yang adil”. Salah satu bentuk kepastian hukum adalah “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan”. Oleh karena itu, persyaratan usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tidak boleh mengurangi atau menghambat hak- hak konstitusional warga negara. - UUD 1945 memang tidak menentukan perihal persyaratan usia minimum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Oleh sebab konstitusi tidak mengaturnya, maka kewenangan tersebut diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya (open legal policy). Namun demikian dalam pembentukan undang-undang 127 dimaksud harus berdasarkan prinsip “perlakuan yang sama dihadapan hukum”, prinsip “kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, prinsip “jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif” dan harus sejalan dengan aksiologi hukum “kepastian hukum yang adil”. - Menurut Nasution dalam versi modern teori keadilan Aristoteles yang berdasar pada prinsip persamaan dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama. Dengan demikian setiap warga negara yang telah mencapai usia dewasa, pada prinsipnya melekat padanya hak untuk dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Demikian itu sejalan dengan keadilan substansif. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri adanya penilaian pembentuk undang-undang guna menetapkan batas usia tertentu sepanjang argumentatif, objektif dan tidak mengandung unsur diskriminasi. - Selanjutnya, jika dibandingkan dengan persyaratan usia Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD ditemui pula adanya ketidaksamaan dengan persyaratan usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, mempersyaratkan usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun. Dapat dikatakan kondisi demikian, tidak mencerminkan kesamaan pengaturan dan sekaligus tidak mencerminkan kepastian hukum. - Dalam Pemilihan Umum, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah sejajar/sederajat dengan Calon Anggota DPR dan Calon Anggota DPD. Dalam kaitan ini Atmosudirjo mengatakan bahawa ketidakadilan akan timbul jikalau mereka yang sederajat (equal) tidak diperlakukan secara sederajat. Dikatakan selanjutnya, jikalau orang- orang yang tidak sederajat (unequal) diperlakukan secara sama atau seolah-olah sederajat (equally) akan timbul ketidakadilan. - Kondisi adanya perbedaan persyaratan sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan adanya perbedaan pandangan pembentuk undang- undang menyangkut batas usia minimal yang dianggap ideal. Namun, 128 batas usia ideal tersebut cenderung subjektif. Pandangan yang subjektif tersebut tidak pula diiringi dengan adanya suatu pengecualian. Pengecualian dimaksud adalah dalam hal seseorang yang belum mencapai batas usia sebagaimana dipersyaratkan, namun yang bersangkutan memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara, maka seyogyanya dianggap telah memenuhi persyaratan batas usia minimal. - Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam hukum terdapat suatu “pengecualian”. Terdapat adagium “tidak ada hukum tanpa pengecualian” (no law without escape clause). Pada prinsipnya pengaturan pengecualian dalam produk hukum dapat dibenarkan sepanjang pengecualian tersebut mendatangkan kemanfaatan, bahkan demikian itu dianjurkan. Namun apabila mengandung akibat kerugian, maka harus dicegah. Sejalan dengan hal ini, dalam ajaran Islam terdapat kaidah “dar’u al mafasid muqaddam ‘ala jalbi al mashalih”, yang artinya menolak atau menghindari kerusakan (kerugian) harus didahulukan daripada menarik kebaikan (dari suatu hubungan hukum). Suyuthi mengemukakan, semua produk hukum dikembalikan kepada ketentuan manfaat dan menghindari kerugian. Dengan demikian, apabila ada produk hukum yang berkurang atau hilang kemanfaatannya dan justru menimbulkan kerugian, maka produk hukum tersebut harus ditinjau kembali. - Kedudukan pengecualian lebih ditujukan pada kemanfaatan. Aturan pengecualian yang mendatangkan kemanfaatan justru dianjurkan untuk diterapkan. Kemanfaatan menunjuk pada dibukanya peluang agar posisi-posisi atau jabatan jabatan dibuka untuk semua orang, sehingga ada kesempatan yang adil. Pengecualian terkait dengan “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” dan demikian itu harus diberikan secara sama. Hal ini penting dalam rangka perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif. Dengan demikian, seharusnya perihal pengecualian juga berlaku juga bagi Penyelenggara Negara untuk kepentingan pencalonan dirinya sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. 129 - Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengandung adanya perlakuan yang tidak adil (injustice). Oleh karena itu memerlukan upaya koreksi. Upaya koreksi dimaksud dengan menerapkan pengecualian. Pengecualian tersebut sebagai wujud keadilan korektif guna pemenuhan jaminan “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” dan sejalan dengan aksiologi hukum konstitusi “kepastian hukum yang adil”. Penyelenggara Negara yang mendapatkan pengecualian guna kepentingan pencalonannya sebagai Presiden atau Wakil Presiden, merupakan jalan tengah guna terwujudnya jaminan kesamaan atas kesempatan. Disini pembebanan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional). V. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan bahwa frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 130 [2.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pihak Terkait Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) beserta keterangan tertulis ahli bernama Otong Rosadi yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 September 2023 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: A. KESIMPULAN PIHAK TERKAIT DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa para pemohon dalam perkaraa a quo yang mengajukan uji materil pada Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menyatakan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk mencalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden adalah open legal policy. Sehingga perkara ini menjadi kewenangan DPR dan Pemerintah. Bahwa MK berhak menolak perkara ini. Sesuai pada alat bukti UUD 45 Pasal 6 ayat (2) (PT-1) yang menyebutkan: “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang” UU MK Pasal 6A ayat (5) (PT-2) yang menyebutkan: “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Dalam dissenting opinion putusan MK No.14/PUU-XI/2013 yang dikemukakan oleh Maria Farida Indrati dalam putusan tersebut, menilai bahwa tata cara pelaksanaan pilpres, ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum, dan aturan presidential threshold adalah open legal policy. Dengan berpatokan pada putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mungkin membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jika merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang- undang. Meskipun suatu undang-undang dinilai buruk, mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir. Jika para Pemohon dalam perkara a quo dalam permohonannya bahwa Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menyatakan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk mencalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden harus diubah menjadi minimum 35 tahun, dikarenakan jika tetap di 40 tahun adanya ketidakadilan bagi pemuda yang ingin mencalonkan 131 diri menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Maka di usia 35 tahun untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden bisa saja dikatakan tidak memenuhi keadilan bagi usia 30 tahun, karena usia tidak dapat menentukan standar keadilan yang sebenarnya. Usia sendiri tidak dapat sepenuhnya menggambarkan tingkat kedewasaan, kebijaksanaan, dan kemampuan kepemimpinan seseorang. Perkembangan individu tidak hanya diukur oleh usia kronologis, tetapi juga oleh pengalaman hidup dan keragaman latar belakang. Pada usia 40 atau 35 tahun, seseorang dapat memiliki sejumlah pencapaian yang luar biasa dalam pendidikan, karier, dan kontribusi sosial, meskipun berada di rentang usia yang berbeda. Mengukur potensi kepemimpinan seseorang hanya berdasarkan angka usia mungkin mengabaikan kompetensi yang telah diperoleh melalui pengalaman dan dedikasi. Nilai-nilai moral, kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dan kemampuan kepemimpinan yang konkret memiliki dampak lebih besar dalam menilai seseorang sebagai pemimpin yang kompeten. Keadilan sejati dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden seharusnya mencakup pertimbangan luas tentang kualitas individu tersebut, termasuk visi mereka untuk negara, rencana tindakan konkret, serta kemampuan untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Usia dalam penilaian kepemimpinan menunjukkan pentingnya kualitas intelektual, etika, dan komitmen terhadap kepentingan nasional. Mengesampingkan potensi calon berdasarkan perbandingan usia akan membantu masyarakat mengenal bahwa keadilan berasal dari kemampuan dan kompetensi, bukan sekadar angka pada kartu pengenal. Usia sebagai satu-satunya penentu untuk standar keadilan dapat mengabaikan kualifikasi dan rekam jejak seseorang, Calon presiden atau calon wakil presiden seharusnya dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan yang kompleks, pemahaman tentang isu-isu politik dan ekonomi, integritas moral, visi kepemimpinan, dan rekam jejak pengalaman yang relevan. Keadilan seharusnya berfokus pada peluang yang sama, perlakuan yang adil, dan pengakuan terhadap kontribusi setiap individu. 132 2. Bahwa menurut Pihak Terkait perubahan batas minimum usia capres dan cawapres saat ini tidak tepat mengingat tahapan pemilihan umum sudah berjalan sejak bulan Juni tahun 2022. Apabila diterapkan untuk saat ini maka prinsip inklusivitas dalam demokrasi tidak terpenuhi karena sejogyanya batas usia diputuskan sebelum tahapan pemilu dimulai. Saat ini proses tahapan pemilu sudah berjalan bahkan mendekati masa pembukaan pendaftaran capres cawapres. Apabila ada perubahan regulasi di tengah proses yang sedang berjalan akan mengakibatkan terganggunya proses tahapan pemilu itu sendiri. Prinsip inklusivitas berperan penting dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki peran yang setara dan dihormati dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Diantaranya partisipasi Universal dan Non-Diskriminasi, ialah menekankan bahwa setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Ini melibatkan hak untuk memilih pemimpin melalui pemilihan umum dan hak untuk menyuarakan pendapat dalam segala hal yang berkaitan dengan kebijakan publik. Perlindungan minoritas, menekankan perlunya melindungi hak-hak minoritas dalam masyarakat. Akses informasi, inklusivitas melibatkan penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses bagi semua warga. Partisipasi aktif, mendorong partisipasi aktif warga dalam proses politik. Keterlibatan sosial, inklusivitas juga mencakup mengatasi hambatan sosial atau ekonomi yang mungkin menghalangi sebagian warga untuk berpartisipasi. Menghormati pluralisme, prinsip ini menerima bahwa masyarakat adalah beragam dalam pandangan politik, budaya, dan agama. Sehingga pemohon dalam perkara ini bisa dikatakan melanggar prinsip inklusivitas. Dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur dalam prinsip inklusivitas diatas. Selain melanggar prinsip inklusivitas. Perubahan batas minimum usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di tengah tahapan pemilihan umum yang sudah berlangsung sejak bulan Juni tahun 2022 tidak tepat dilakukan. Karena berpotensi menciptakan ketidakpastian, serta merusak integritas proses pemilihan itu sendiri. Berikut beberapa alasan mengapa perubahan tersebut tidak tepat: • Ketidakpastian: Perubahan batas usia minimum capres dan cawapres selama tahapan pemilihan umum dapat menciptakan ketidakpastian dan kebingungan dalam proses pemilihan. Calon-calon yang telah memulai 133 kampanye dan memenuhi persyaratan yang ada sebelumnya mungkin akan merasa dirugikan dan merasa bahwa aturan berubah di tengah tahapan. • Konsistensi dan Kesetaraan: Prinsip-prinsip demokrasi mengedepankan konsistensi dan kesetaraan dalam proses pemilihan. Perubahan aturan di tengah jalan dapat merusak kesan bahwa semua calon berkompetisi dalam lingkungan yang adil dan setara. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilihan. • Pengaruh Terhadap Hasil: Perubahan batas usia capres dan cawapres dapat berdampak pada dinamika kompetisi pemilihan. • Ketidaknetralan: Jika perubahan aturan terjadi di tengah pemilihan, hal ini dapat menciptakan pandangan bahwa perubahan tersebut mungkin memiliki motif politik tertentu atau berupaya memanipulasi hasil pemilihan. • Stabilitas dan Kredibilitas: Perubahan aturan di tengah pemilihan dapat merusak stabilitas dan kredibilitas institusi yang mengatur pemilihan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Ketika suatu negara memutuskan untuk mengubah aturan terkait pemilihan, baik itu berkaitan dengan batas usia atau parameter lainnya, sebaiknya perubahan tersebut dilakukan sebelum tahapan pemilihan dimulai atau setelah pemilihan selesai. Hal ini untuk memastikan adanya kesetaraan, konsistensi, dan keadilan dalam proses demokratis. Menghormati ketentuan dan tahapan yang telah dijalani oleh calon-calon serta menjaga integritas proses pemilihan adalah langkah penting dalam mendukung sistem demokrasi yang transparan dan berkeadilan. B. KETERANGAN AHLI Dr. Otong Rosadi, S.H., M.Hum. 1. Pengisian Jabatan Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Logemann menyebutkan tujuh objek kajian atau fokus kajian Hukum Tata Negara, yaitu: (1) Jabatan apa yang terdapat dalam sususunan negara? (2) Siapa yang mengadakan jabatan? (3) Bagaimana cara pengisian jabatan? (4) Apa tugas jabatan? (5) Apa wewenang jabatan? (6) Hubungan antar jabatan, dan (7) Batas dari tugas organisasi negara. Saya dalam buku ‘Hukum Tata Negara Indonesia: Teks dan Konteks” (2015:10) memberikan definisi Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur tentang organisasi 134 negara, hubungan antar organisasi negara, dan hubungan antar negara dengan penduduk dan warga negaranya. Relevan dengan pandangan saya ini maka Undang-undang Dasar memuat materi muatan yang mengatur diantaranya organisasi negara atau ‘lembaga-lembaga negara’ yang ‘bersifat fundamental’. Demikian halnya dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, maka pengisian jabatan-jabatan lembaga negara yang diatur mengatur secara umum saja. Karena demikianlah memang harusnya Konstitusi mengatur. Saya dapat menyebutkan beberapa pasal dalam UUD 1945 mengatur norma mekanisme dan prosedur pengisian jabatan itu, diantaranya: a. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 memuat norma konstitusi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” b. Pasal 6 ayat (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 6A Pasal 6A (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. c. Pasal 19 ayat (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 19 ayat (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Pasal 20A ayat (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. Pasal 22B Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. d. Pasal 22C ayat (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Pasal 22C ayat (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Pasal 22D ayat (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. e. Pasal 24A ayat (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Pasal 24A 135 Ayat (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Dalam pada itu diatur juga norma Pasal 25 Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. f. Pasal 24C ayat (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Pasal 24 ayat (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang- undang. g. Pasal 23F ayat (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Pasal 23F ayat (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. Pasal 23G ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. h. Pasal 24B ayat (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 24B ayat (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. i. Mengenai Pengisian Jabatan Pimpinan Bank Sentral diatur dalam Undang-undang Bank Sentral atas amanah Pasal 23D Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. UUD 1945, hanya mengatur norma-norma yang bersifat konstitutif saja. Sepakat dengan banyak penulis yang menyebutkan bahwa materi muatan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi meliputi prinsip-prinsip dasar bernegara, tujuan negara, lembaga-lembaga negara yang bersifat fundamental, dan jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara dan lain sebagainya yang juga bersifat fundamental. Berkaitan dengan ini Roscoe J Tresolinni dan Martin D. Shafiro (Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi 1987: 50 lihat juga Otong Rosadi, 2015: 57), dalam 136 bukunya yang berjudul “American Constitutional Law”, menyebutkan bahwa konstitusi Amerika Serikat terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: 1. It establishes the frame organisasi structure of government 2. It delegates organisasi assigns the powers to the government 3. It restrins the exercise the these powers by governmental offcials in order that certain individual rihgts can be preserved. Bersepakat dengan pandangan umum para ahli di atas, maka Undang- Undang Dasar 1945 sudah tepat hanya mengatur substansi norma yang merupakan materi muatan konstitusi. Pasal-pasal dalam UUD 1945 terkait pengisian jabatan lembaga-lembaga negara yang bersifat fundamental (MPR, DPR DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan dan Anggota BPK, Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial termasuk pengisian jabatan Menteri, Kepala Daerah, DPRD, serta Pimpinan Bank Indonesia sebagai bank sentral memberikan pelimpahan perundang-undangan kepada pembentuk “undang- undang” termasuk tentu saja yang berkaitan dengan persyaratan pengisian jabatan. Uraian di atas menunjukkan bahwa pangaturan mengenai mekanisme, tata cara, dan persyaratan pengisian jabatan (pimpinan dan anggota) termasuk Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 tegas mengatur norma: Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 2. Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Selaras dengan Checks and Balances System di Indonesia UUD 1945 tidak sepenuhnya menganut pemisahan kekuasaan (separation of powers). Namun demikian format lembaga-lembaga negara di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep pemisahan kekuasaan - trias politica. Dalam UUD 1945 dengan jelas disebutkan tentang kedudukan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif beserta fungsi dan wewenangnya. Dalam UUD 1945 juga ditemukan alat kelengkapan Negara yang lain di luar dari ketiga lembaga yang disebutkan di atas, seperti lembaga eksaminatif atau inspektif yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 137 juga telah merubah pola supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi supremasi hukum (konstitusi). MPR bukan lagi menjadi lembaga tertinggi Negara, karena semua lembaga negara didudukkan sederajat dalam mekanisme checks and balances. Boleh jadi konsep klasik trias politica mengenai pemisahan kekuasaan tersebut dianggap tidak lagi, pasca amanademen UUD 1945 namun baik UUD 1945 osali maupun setelah empat kali diubah, maka pembagian kekuasaan tetap memberikan pengaruh yang kuat. Pemberian kewenangan konstitutif kepada lembaga pembentuk undang-undang yakni DPR dan Presiden (termasuk DPD), kekuasaan pemerintahan kepada Presiden dan para pembantunya (baik di tingkat pemerintahan pusat dan di daerah) serta adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menunjukkan pengaruh yang kuat konsep trias politika ini. Wewenang yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan bentuk checks and balances system dalam penataan sistem hukum nasional. Kepada Mahkamah Konstitusi diberi wewenang pengawasan (review) terhadap undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden (termasuk DPD). Artinya bahwa pengujian undang-undang merupakan pengujian mengenai konstitusionalitas dari norma hukum yang sedang diuji (judicial review on the constitutionality of law), yang pengujiannya dilakukan dengan menggunakan alat ukur konstitusi. Mengenai hal ini almarhum M. Fajrul Falaakh menyebut sebagai sebagai constitutional review, artinya produk-produk dan perbuatan hukum harus sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Dalam konteks ini lah maka MK layak disebut sebagai “the guardian of constitution and the sole interpreter of constitution”, atau sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutus apakah sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Kembali kepada mekanisme saling periksa (awasi) dan saling ingatkan (seimbang) atau check and balances system. Maka Maklamah Konstitusi harus menempatkan pada posisinya sebagai pengawas/check (review) 138 terhadap undang-undang sebagai produk dan pembuat undang-undang (Legislator). Pada catatan pertama, sudah menyebutkan bahwa Secara konsisten norma-norma dalam UUD 1945 memberikan delegasi perundang-undangan kepada (pembentuk) undang-undang, materi muatan apa saja yang merupakan materi muatan Undang-Undang, termasuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Sesuatu yang kemudian kita mengenalnya dalam konstitusionalisme Indonesia dewasa ini, sebagai open legal policy. Open legal policy, adalah kebijakan hukum terbuka. Dalam sistem hukum nasional. Kebijakan hukum terbuka dapat diartikan sebagai tindakan dari pembentuk undang-undang (legislator) dalam menentukan subyek, obyek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan. Makna kata “terbuka” dalam istilah ”kebijakan hukum terbuka” diartikan sebagai suatu kebebasan atau tepatnya kemandirian (kemerdekaan) bagi pembentuk undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum (baca: pembentukan hukum). Open legal policy dapat dimaknai sebagai kebijakan hukum terbuka dan pembentuk undang-undang (UU/PERPU). Hal ini dipraktikkan ketika konstitusi sebagai norma hukum tertinggi tidak mengatur atau tidak secara jelas memberikan batasan suatu ketentuan tertentu harus diatur oleh Undang-Undang. Kebijakan hukum (terbuka) ini untuk pertama kali diperkenalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 10/PUU-III/2005. Perkara Nomor 10/PUU-III/2005 ini menguji ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur: “Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”. Ketentuan ini menurut para Pemohon bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pasal- pasal: a. Pasal 27 ayat (1) berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 139 hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. b. Pasal 28C ayat (2) berbunyi: “Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. c. Pasal 28D ayat (1) berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. d. Pasal 28D ayat (3) berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Mahkamah Konstitusi mengambil Putusan Menolak. Dan salah satu pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa sepanjang pilihan kebijakan demikian tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah. Lagi pula pembatasan-pembatasan dalam bentuk mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan hak-hak tersebut dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Konsistensi Mahkamah Konstitusi menolak mengabulkan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dengan ‘alasan’ sebagian atau seluruh norma yang dimuat dalam Undang-undang sebagai ‘Open Legal Policy’ dari Pembentuk Undang-undang ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Selaras dengan Checks and Balances System yang dianut Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan catatan kedua inilah maka ‘Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU- XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023. Harus juga berpandangan bahwa norma “Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 140 Umum, yang menyatakan, “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” merupakan kewenangan pengaturan (penormaan) dari Pembentuk Undang- undang dalam bentuk Undang-undang (open legal policy). Bukan merupakan kewenangan perumusan norma konstitusi atau bukan juga kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengkategorikan norma konstitusi atau dapat diuji oleh norma konstitusi. Hal ini tentu sesuai dengan metode penalaran yang merujuk pada Pertimbangan MK dalam Putusan Perkara Nomor 15/PUU-V/2007 tanggal 27 November 2007 dan Putusan Perkara Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 yang pada intinya: “kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan” Juga dalam Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 MK berpendirian bahwa “terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang- Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. 3. MK Harus Menegaskan Kepentingan Konstitusional-nya Mahkamah Konstitusi haruslah terus menjadi pengawal konstitusi (The Guardain of The Constitustion). Sebagai pengawal konstitusi dan ideologi negara, maka MK haruslah mampu terus melihat kebutuhan hukum masyarakat dengan menggali nilai-nilai konstitusi yang hidup di tengah masyarakat (living of the constitution). 141 Pada saat mengambil Putusan Mahkamah Konstitusi wajib menggali ‘nilai-nilai hukum yang hidup dan kebutuhan hukum masyarakat’. Benar sekarang ini kita sedang menyongsong helat politik Pemilu Serentak 2024. Pemilihan Umum 2024 momentum sangat penting yang menyita semua kita, berdasarkan pada amanah UUD 1945, melaksanakan juga Putusan MKRI terkait Pemilu Serentak, menunaikan perintah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, yang merupakan perintah dari Pasal 167 ayat (8) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menyusun tahapan dan jadwal Pemilu, kemudian dipertengahan jalan (tahapan sedang berlangsung) muncul gagasan, harapan, hasrat dari Warga Negara dan Partai Politik untuk mengubah norma ‘persyaratan usia minimum untuk calon presiden dan calon wakil presiden’. Sebagai pengejawantahan hak warga negara, permohonan uji ‘norma persyaratan usia calon usia minimum untuk calon presiden dan calon wakil presiden ini, boleh-boleh saja. Ini menunjukkan bahwa setiap warga negara dilindungi haknya untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Thun 1945 adalah ekspresi berkonstitusi Indonesia. Namun demikian ahli, berpendapat momentum pengujian norma: “usia minimum untuk calon presiden dan calon wakil presiden” yang dilakukan pada saat tahapan sedang dijalankan tidak hanya kurang tepat namun berpotensi mengganggu tahapan, atau sekurang-kurangnya cukup membuat ‘wacana usia minimum untuk calon presiden dan calon wakil presiden’ menyita perhatian warga bangsa. Meski Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden baru akan dimulai Kamis, 19 Oktober 2023 hingga Sabtu 25 November 2023. Namun perubahan yang mendadak akan ‘merepotkan’ Penyelenggara Pemilu dengan mengubah Peraturan KPU terkait syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dari berbagai media beberapa hari terakhir ini (akhir Agustus dan awal September), KPU RI tengah melakukan FGD perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pecalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 142 Sebagai ahli yang dihadirkan oleh Pihak Terkait tentu relevan juga menyampaikan beberapa alasan mengapa perubahan tersebut tidak tepat jika harus dilakukan sekarang. Pada saat tahapan sudah berjalan. Hal ini paling tidak bertentangan dengan prinsip kepastian, konsistensi, manfaat, dan stabilitas. Pertama, Perubahan batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden pada masa tahapan pemilihan umum dapat menciptakan ketidakpastian proses pemilihan. Memang benar tahap pencalonan baru akan dimulai 19 September 2023, namun para bakal -calon yang telah memulai sosialisasi, silaturahmi, ‘meminang atau dipinang’ Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terkait dengan nitanya untuk pencapresan dan pencalonan wakil presiden yang telah memenuhi syarat jauh-jauh hari sebelumnya akan sangat dirugikan dengan perubahan di tengah tahapan ini. Kedua, Prinsip-prinsip demokrasi wajib mendepankan konsistensi dan kesetaraan dalam proses pemilihan. Perubahan aturan di tengah jalan tidak hanya menggangu proses, merusak ketaatan pada hukum dan tidak menunjukkan ‘kesan’ bahwa semua calon berkompetisi dalam lingkungan yang seharusnya adil dan setara (fairness). Ketiga, Kemanfaatan pengaruh terhadap hasil perubahan batas usia. Capres dan cawapres dapat berdampak pada dinamika potensi pemilu yang potensial tidak demokratis. Ketidaknetralan. Jika perubahan aturan terjadi di tengah pemilihan, hal ini dapat menciptakan pandangan bahwa perubahan tersebut mungkin memiliki motif politik tertentu. Ada motif tujuan tertentu dibalik ini. Ini tentu melanggar asas manfaat dalam pembentukan undang-undang Keempat, stabilitas dan kredibilitas. Perubahan aturan di tengah pemilihan dapat merusak stabilitas dan kredibilitas institusi dan proses penyelenggaraan pemilu. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilihan umum. Terhadap seluruh dan bagian-bagian dari keseluruhan dalil terkait ini yang disampaikan oleh Pihak Terkait, saya bersepakat. Potensi mengganggu tahapan yang ahli maksudkan adalah ketika Mahkamah juga dihadapkan pada ‘pandangan masyarakat awam’ yang mengkhawatirkan MK terjebak pada ‘panggung politik’ sesaat. Pengujian norma: “usia minimum untuk calon presiden dan calon wakil presiden” hanya untuk mengakomodir rencana pencalonan atau dicalonkanya ‘seseorang 143 atau beberapa orang yang belum berusia 40 tahun’ oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, saja. MKRI harus menegaskan dengan menolak Permohonan ini sebagai meneguhkan kembali ‘kepentingan MK menjaga UUD 1945’ terus menjadi pengawal konstitusi (The Guardain of The Constitustion). Inilah kepentingan hakiki dari Mahkamah Konstitusi. Bahwa ‘nilai-nilai hukum yang hidup dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia pada saat ini adalah terlaksananya Pemilu yang ‘Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil’ berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai amanah Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” 4. Bertentangan dengan Norma UUD 1945 karena Diskriminatif/Tidak Adil, dan Irasional/Melanggar Kepastian Hukum Ahli berpandangan mengenai: Bahwa norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan, “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” disebut oleh Pemohon sebagai diskriminatif dan melanggar prinsip keadilan. Saya sependapat dengan keterangan yang disampaikan oleh Ahli Bivitri dalam Sidang Majelis terkait Perkara ini, pada saat mengomentari argumen dari Pemohon tentang ketidakadilan dan diskriminasi atas Jika proposisi utamanya adalah pembatasan umur menimbulkan diskriminasi bagi sebagian Warga Negara Indonesia yang berusia di bawah 40 tahun, maka seharusnya dalam silogisme itu kesimpulannya adalah menghilangkan sama sekali batasan umur, bukan menurunkannya. Sebab bila batas usia diturunkan, maka diskriminasi juga terjadi, hanya pindah ke orang-orang yang berusia di bawah 35 tahun. Bagi Ahli, pilihan minimal usia 40 tahun bukanlah ketentuan yang dikategorikan diskriminasi, karena ini berlaku untuk semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tanpa memandang agama dan etnis (nondiskriminatif). Syarat usia minimal 40 tahun untuk calon Presiden dan calon Wakil Presiden Tidak ada pengecualiaan karena ‘hal tertentu’: baik 144 suku, agama, ras maupun antargolongan (SARA). Tentu saja norma minimal usia 40 tahun calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak pula melanggar prinsip keadilan. Memperkuat pandangan ahli ini, ahli mengutip apa yang dimaksud dengan diskriminasi, dalam Putusan Nomor Putusan Perkara Nomor 15/PUU-V/2007 hlm. 41-42 : Pertama, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, stutus sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”; Kedua, Pengertian diskriminasi dalam International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun 2005. Article 2 ICCPR, “Each State Party to the present Covenant undertake to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its juridiction the rights recognized in the present Covenant without dictinction of any kind such us race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or sosial origin, property, birth or other status”; Karenanya diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama (religion), ras (race), warna (color), jenis kelamin (sex), bahasa (language), dan keyakinan politik (political opinion). Berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Hukum Internasional (ICCPR)] pembedaan manusia atas dasar pembatasan usia tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi; Karena ini berlaku untuk semua WNI maka norma terkait usia minimal (pembatasan usia) tidak bertetangan dengan UUD 1945. Pandangan yang menyebutkan bahwa adanya pembatasan usia calon wakil Presiden dan calon Wakil Presiden paling rendah 40 tahun sebagai pembatasan yang bertentangan dengan rasionalitas. Saya justru 145 berpandangan adanya Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” menunjukkan bahwa Pembentuk Undang-undang mempunyai pandangan yang reasonable dan berkepastian dengan menentukan batas minimum 40 tahun. Mengenai mengapa 40 tahun, bukan 35 tahun atau bukan pula 45 tahun? Tentu ini masuk kepada pilihan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang. Dalam pada pandangan yang menyebutkan norma persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kepastian hukum. Justru harus ditolak. Terhadap pandangan ini saya justru berpendapat dengan beberapa pandangan dan adanya Putusan MKRI terkait adanya batas usia minimal justru memberikan kepastian hukum. C. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan pihak terkait untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sudah tepat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat; atau 3. Menyatakan menolak perubahan batas usia minimum capres cawapres berusia 40 tahun menjadi 35 tahun yang diajukan pemohon perkara ini. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) [2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 146 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 147 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah 148 mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yang menyatakan sebagai berikut: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: … q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;” menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 6A ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 2. Bahwa Pemohon adalah badan hukum publik berbentuk partai politik yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 76 tertanggal 30 November 2007 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo Notaris di Jakarta dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-25.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Kerakyatan Nasional sebagai Badan Hukum tertanggal 03 April 2008. Selanjutnya, Partai Kerakyatan Nasional berubah nama menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Partai Kerakyatan Nasional Nomor 15 tertanggal 6 April 2015 [vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-9] dan diubah dalam Akta Perubahan AD dan ART dan Restrukturisasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Garuda Nomor 37 tertanggal 30 Mei 2018 [vide bukti P-11]. Terakhir melalui Akta Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) Nomor 30 tertanggal 28 Maret 2022, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 07.AH.11.02 Tahun 2022 tertanggal 10 Juni 2022 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) Periode 2020-2025 [vide bukti P-17 dan bukti P-18]. Sementara itu, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga dalam Akta Nomor 21 tertanggal 12 September 2021 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Indonesia Partindo 149 menjadi Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda), Ketua Umum selaku pimpinan dan perwakilan pengurus DPP Partai Garuda berhak bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Garuda untuk melakukan perbuatan hukum terkait DPP Partai Garuda [vide bukti P-19]. Dalam mengajukan permohonan a quo, Pemohon diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana dan Yohanna Murtika selaku ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Garuda Periode 2020-2025, sehingga berwenang mewakili Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo; 3. Bahwa Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu 2024 dan partai “non parlemen” mendalilkan memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, serta berhak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana dijamin dan dilindungi Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 4. Bahwa hak konstitusional Pemohon potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena tidak dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Sebab, Pasal 169 huruf q UU 7/2017 mengatur syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum dan kerugian hak konstitusionalnya di atas, menurut Mahkamah Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara potensi kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu 2024 dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Dalam batas pelanaran yang wajar, setidak-tidaknya Pemohon telah menguraikan potensi anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian. Sehingga, potensi kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. 150 [3.6] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil-dalil Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 karena tidak dapat mencalonkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Padahal, dalam konteks perkembangan politik, kebutuhan, keberlangsungan stabilitas pemerintahan dan sistem presidensial saat ini, serta mewakili pendapat dan aspirasi rakyat sangat wajar dalam perkembangannya apabila partai politik saat ini mencalonkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. 2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 karena menunjukkan tidak adanya pengakuan dan jaminan atas hak Pemohon sebagai partai politik untuk mencalonkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun serta telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi Pemohon dan mereduksi hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena Pemohon tidak dapat mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. 3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal a quo juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena terdapat perbedaan perlakuan yang tidak adil terkait persyaratan menjadi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden (kekuasaan eksekutif) dengan persyaratan menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (kekuasaan legislatif). Padahal keduanya sama-sama terkait dengan politik dan partai politik serta dan memiliki kedudukan yang sama dan karenanya harus diperlakukan sama, sehingga segala perlakuan yang meniadakan pengakuan atas persamaan, rasa keadilan, dan bersifat diskriminatif haruslah ditiadakan. 4. Bahwa menurut Pemohon, faktanya tidak sedikit anggota DPR periode 2019- 2024 di bawah 40 (empat puluh) tahun hingga saat ini mampu melaksanakan dan menjalankan tugasnya. Di beberapa negara juga tidak sedikit yang memiliki Presiden atau Perdana Menteri berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. 151 Bahkan di Amerika Serikat mengatur calon Presiden dalam konstitusinya setidaknya berumur 35 (tiga puluh) lima tahun. 5. Bahwa menurut Pemohon, syarat memiliki pengalaman sebagai penyelengara negara bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden menjadi penting karena sifat keuniversalannya, tidak diskriminatif, dan mencerminkan rasa keadilan. 6. Bahwa menurut Pemohon, secara psikologi dan berdasarkan fakta usia di bawah 40 (empat puluh) tahun pun telah mampu untuk menjadi pemimpin yang memiliki mentalitas, perilaku, ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang baik. 7. Bahwa menurut Pemohon, berubahnya syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari 35 (tiga puluh lima) tahun menjadi 40 (empat puluh) tahun tidak memiliki landasan dan alasan pembenar yang kuat baik dari segi filosofis, historis, empiris, dan yuridis serta komparatif dengan negara lain. Dalam hal perubahan syarat batas usia dimaksud semata-mata didasarkan pada alasan kematangan dan kedewasan dalam berpikir dan bertindak, maka batas usia 40 (empat puluh) tahun tidak menjamin kematangan dan kedewasan dalam berpikir dan bertindak dari seseorang. Tidak ada yang dapat menjamin usia 40 (empat puluh) tahun telah matang dan dewasa dalam berpikir dan bertindak. Untuk memperkuat kematangan dan kedewasan dalam berpikir dan bertindak maka memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara justru lebih penting dan utama sebagai syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. 8. Bahwa menurut Pemohon, memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara seharusnya menjadi pengecualian persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun, namun yang bersangkutan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara haruslah dipandang sama. Disini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional). 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara.” 152 [3.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23 dan keterangan tertulis ahli yang bernama Abdul Chair Ramadhan. Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 September 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.8] Menimbang bahwa DPR telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah melalui daring pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023, kemudian dokumen fisiknya yang di dalamnya termasuk keterangan tambahan diterima Mahkamah pada tanggal 7 September 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Terhadap dokumen fisik tersebut tidak dipertimbangkan karena telah melewati batas waktu penyampaian keterangan tertulis yakni pada tanggal 6 September 2023. [3.9] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Oktavianus Rasubala menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Oktavianus Rasubala telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait KIPP dan JPPR telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-2. Pihak Terkait KIPP dan JPPR juga telah 153 menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 September 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti surat/tulisan, dan keterangan tertulis ahli serta kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan masing-masing Pihak Terkait beserta alat-alat bukti surat/tulisan dan kesimpulan yang diajukan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon. [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden di bawah 40 (empat puluh) tahun bertentangan dengan UUD 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan a quo, Mahkamah telah memutus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya, bertanggal 16 Oktober 2023. Dalam putusan a quo, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: [3.20] Menimbang bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan perkara a quo, apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mengecualikan norma persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang meskipun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, namun merupakan persoalan konstitusional, sehingga penentuannya tidak diserahkan kepada pembentuk undang-undang sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Pertama, pengaturan persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, termasuk mengenai batas usia minimal sebagaimana telah diuraikan risalah pembahasan persyaratan Presiden dalam Sub-Paragraf [3.18.2] di atas, di mana telah disepakati oleh pengubah UUD bahwa ihwal persyaratan dimasukkan dalam bagian materi yang akan diatur dengan undang-undang [vide Pasal 6 ayat (2) UUD 1945]. Sehingga, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 merupakan materi undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, pilihan pengaturan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945. Kedua, jika norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 didalilkan para Pemohon bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable sebab diskriminatif terhadap warga negara Indonesia 154 yang berusia kurang dari 40 (empat puluh) tahun maka dengan menggunakan logika yang sama, dalam batas penalaran yang wajar, menurunkannya menjadi 35 (tiga puluh lima) tahun tentu dapat juga dinilai merupakan bentuk pelanggaran moral, ketidakadilan, dan diskriminasi bagi yang berusia di bawah 35 (tiga puluh lima) tahun atau batasan- batasan usia tertentu di bawah 35 (tiga puluh lima) tahun, terutama bagi warga negara yang sudah memiliki hak untuk memilih, yaitu warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin [vide Pasal 198 ayat (1) UU 7/2017]. Oleh karena itu, dalam hal ini, Mahkamah tidak dapat menentukan batas usia minimal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden karena dimungkinkan adanya dinamika di kemudian hari. Selain itu, jika Mahkamah menentukannya maka fleksibilitasnya menjadi hilang dan dapat memicu munculnya berbagai permohonan terkait dengan persyaratan batas minimal usia jabatan publik lainnya ke Mahkamah Konstitusi. Ketiga, norma pengaturan persyaratan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam perkembangannya sebagaimana telah diuraikan dalam Sub-Paragraf [3.18.1] di atas berbeda-beda pengaturannya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari waktu ke waktu terutama sejak dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Sebelum perubahan UUD 1945 atau pada waktu dipilih MPR, syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden ditentukan harus telah berusia 40 (empat puluh tahun), sedangkan setelah perubahan UUD 1945 untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, tahun 2009, dan tahun 2014 ditentukan sekurang- kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Sementara itu, pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019, syarat usia bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden ditentukan menjadi paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Namun demikian, terlepas dari perbedaan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam beberapa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pilihan kebijakan lembaga yang berwenang menentukan batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak pernah menimbulkan problematika kelembagaan kepresidenan. Artinya, pemilihan umum calon Presiden dan calon Wakil Presiden tetap dapat dilaksanakan, tidak terjadi kebuntuan hukum, dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga kepresidenan hingga menimbulkan kerugian konstitusional warga negara. Keempat, tidak ada ketentuan mengenai persyaratan usia yang dapat dipersamakan atau disetarakan dengan persyaratan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Dalam hal ini, misalnya tidak dapat dipersamakan dengan persyaratan batas minimal usia pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena perubahan norma batas minimal usia calon pimpinan KPK telah ternyata menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif terhadap seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK, sehingga Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 memberi alternatif persyaratan lain, yakni “atau berpengalaman” dengan mempertimbangkan bahwa subyek dan jabatan yang akan diikuti dalam 155 proses seleksi nantinya berada dalam jabatan yang sama. Oleh karenanya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022, Mahkamah memutuskan secara alternatif tanpa mengubah ketentuan syarat usia yang merupakan kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 juga tidak dapat dikatakan sebagai norma yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian diskriminasi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karena norma yang bersifat diskriminatif adalah apabila norma tersebut membuat perlakuan berbeda yang semata-mata didasarkan atas ras, etnik, agama, status ekonomi maupun status sosial lainnya, sehingga pengaturan yang berbeda semata-mata tidaklah serta-merta dapat dikatakan diskriminatif. [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan perkembangan pengaturan persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden, original intent terhadap Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 serta putusan-putusan Mahkamah terkait dengan batas usia bagi jabatan publik, persyaratan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Bagi Mahkamah yang penting penentuan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak boleh menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara yang dalam penalaran wajar potensial diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Sehubungan dengan hal tersebut, keinginan DPR dan Presiden sebagaimana tersurat dalam keterangannya mengharapkan agar tolok ukur batasan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden disesuaikan dengan dinamika perkembangan usia produktif, menurut Mahkamah hal demikian menjadi ranah kewenangan DPR dan Presiden untuk membahas dan memutuskannya dalam pembentukan undang- undang. Terlebih lagi, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 menyatakan syarat- syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang- undang, dalam hal ini batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden termasuk syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang disesuaikan dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sepenuhnya merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Oleh karena itu, dalil permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13.2] Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh Pemohon pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, antara lain terkait batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden maka pertimbangan hukum dalam Putusan 156 Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 di atas mutatis mutandis berlaku dalam pertimbangan hukum permohonan a quo. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 6A ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan “memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara” seharusnya menjadi pengecualian persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.14.1] Bahwa berkenaan dengan pengertian penyelenggara negara, terdapat sejumlah pengaturan dalam beberapa undang-undang, sebagai berikut: Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999) mendefinisikan penyelenggara negara sama dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara Negara menurut UU 28/1999 meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan pejabat lainnya dalam Penjelasan UU a quo misalnya Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota. Kedua, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mendefiniskan penyelenggara negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 157 Ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara menggunakan istilah pejabat negara yaitu, Presiden dan Wakil Presiden; Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; Gubernur dan wakil gubernur; Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Berdasarkan pengaturan di beberapa undang-undang di atas baik dari pengertian maupun jenis penyelenggara negara sangat beragam, namun demikian bukan berarti tidak dapat dibedakan. Salah satu cara membedakannya yakni dilihat dari bagaimana jabatan tersebut diisi. Terdapat beberapa penyelenggara negara yang dipilih melalui pemilihan umum (elected officials) seperti presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati, serta anggota lembaga perwakilan rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Selain itu, terdapat pula penyelenggara negara yang tidak dipilih melalui pemilihan umum, melainkan diangkat atau ditunjuk (appointed officials) oleh presiden, seperti menteri serta penyelenggara negara yang proses pengisiannya melibatkan presiden dan DPR, seperti komisioner beberapa lembaga negara. Dengan demikian, tidak semua penyelenggara negara dapat dipersamakan karena adanya perbedaan salah satunya berkenaan dengan cara pengisian jabatan tersebut. [3.14.2] Bahwa apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon, persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dikecualikan bagi calon yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara justru akan menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan. Karena, jenis penyelenggara negara sangat beragam, dan sebagai jabatan puncak/tertinggi kekuasaan eksekutif maka jabatan Presiden dan Wakil Presiden memiliki karakteristik berbeda bahkan tanggung jawab lebih besar dibandingkan dengan 158 penyelenggara negara lainnya. Dengan tidak memperlakukan hal yang sama terhadap suatu yang berbeda atau memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama menurut Mahkamah bukanlah suatu bentuk diskriminasi. Terlebih lagi permohonan Pemohon tidak membedakan jabatan yang dipilih dan diangkat, namun hanya menyatakan bagi penyelenggara negara tanpa kecuali, sehingga apabila disamakan justru akan menimbulkan ketidakadilan. Bahwa dengan beragamnya jenis/karakteristik penyelenggara negara seperti diuraikan di atas, Mahkamah harus membatasi dirinya untuk tidak menentukan jabatan penyelenggara negara mana saja yang dapat menjadi konversi dari batasan usia minimal untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Terlebih lagi konversi dimaksud dapat dipandang sebagai upaya untuk mensiasati batasan usia minimal dimaksud yang telah sejak lama dinilai sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Dengan demikian, upaya konversi yang dimohonkan oleh Pemohon harus pula diserahkan kepada pembentuk undang- undang, sehingga Mahkamah konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya, termasuk Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 29/PUU-XXI/20023 yang diucapkan sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dikecualikan bagi calon yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara” telah ternyata tidak melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak memeroleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 159 [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai berikut: 160 Hakim Konstitusi Suhartoyo [6.1] Menimbang bahwa berkaitan dengan Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023, saya Suhartoyo, Hakim Konstitusi memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: Bahwa sebagaimana pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dimana saya tidak memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada para Pemohon dengan alasan bahwa para Pemohon bukan subjek hukum yang berkepentingan langsung untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, sehingga Pemohon tidak relevan memohon untuk memaknai norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 untuk kepentingan pihak lain, sebagaimana selengkapnya dalam petitum permohonannya. Oleh karena itu, pendapat berbeda (Dissenting Opinion) saya dalam perkara a quo pun, tetap merujuk pada pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (Dissenting Opinion) Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 antara lain sebagai berikut: 1. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam Pengujian konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, sebagai Pemohon I, Anthony Winza Probowo, S.H., LL.M, sebagai Pemohon II, Danik Eka Rahmaningtyas, S.Psi, sebagai Pemohon III, Dedek Prayudi, B.A., M.Sc, sebagai Pemohon IV dan Mikhail Gorbachev Dom, S.Si., M.SI. sebagai Pemohon V, tidak dapat dilepaskan dari filosofi yang terkandung di dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 secara keseluruhan. Oleh karena itu, berkenaan dengan subjek hukum yang menjadi adressat dalam norma Pasal a quo adalah berkaitan dengan keterpenuhan syarat formal seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. 2. Bahwa oleh karena itu, apabila dicermati ketentuan persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 UU 7/2017 diletakkan pada Bab II tentang peserta dan persyaratan mengikuti Pemilu dan pada Bagian Kesatu tentang persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian pada hakikatnya persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah merupakan persyaratan yang melekat pada diri subjek hukum yang bersangkutan yang belum dapat dikaitkan dengan persyaratan lainnya, misalnya berkaitan dengan tata cara pengusulan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, serta tata cara penentuan, pengusulan dan penetapan sebagaimana diantaranya yang dimaksudkan dalam Pasal 221 dan Pasal 222 UU 7/2017, yang masing-masing menyatakan : 161 Pasal 221: Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pasal 222: Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoLeh 25%(dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 3. Bahwa dengan mencermati adanya unsur pemisah antara esensi syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 dengan norma diantaranya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan norma Pasal 221 dan Pasal 222 UU 7/2017, maka sesungguhnya ketentuan-ketentuan dimaksud telah membuktikan bahwa filosofi dan esensi yang dimaksudkan dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 adalah benar hanya diperuntukan untuk subjek hukum yang bersifat privat guna dapat terpenuhinya syarat formal untuk selanjutnya dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh karena itu, ketika seseorang yang pada dirinya bukan sebagai subjek hukum yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, maka sesungguhnya subjek hukum dimaksud tidak dapat mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 169 UU 7/2017 a quo. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap permohonan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya memohonkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 untuk kepentingan pihak lain adalah permohonan yang didasarkan pada tidak adanya hubungan hukum antara para Pemohon dalam perkara a quo dengan subjek hukum yang dikehendaki dalam petitum permohonannya. Dengan kata lain, tidak adanya hubungan kausalitas antara hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 dan putusan Mahkamah Konstitusin Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007. Dengan demikian terhadap para Pemohon tidak terdapat adanya anggapan kerugian baik aktual maupun potensial dan oleh karena itu terhadap para Pemohon tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan a quo dan oleh karenanya seharusnya Mahkamah menegaskan permohonan a quo tidak memenuhi syarat formil dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting opinion) pada perkara 29/PUU-XXI/2023 sebagaimana tersebut di atas terhadap Pemohon dalam permohonan a quo pun saya berpendapat terhadap Pemohon yang memohon agar norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai sebagaimana selengkapnya dalam petitum permohonannya yang bukan untuk 162 kepentingan dirinya sendiri, adalah juga tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo, sehingga pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, mutatis mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) saya dalam putusan permohonan a quo; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berpendapat terhadap permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi seharusnya juga tidak memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dan oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan pokok permohonan, sehingga dalam amar putusan a quo “menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”. Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah [6.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menegaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Serta dengan mempertimbangkan petitum permohonan yaitu ex aequo et bono sehingga dalam kaitannya dengan Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 berkenaan dengan Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU 7/2017), saya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, berpendapat seharusnya permohonan para Pemohon dikabulkan sebagian, sehingga Pasal a quo dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, dengan argumentasi hukum sebagai berikut: 1. Bahwa penentuan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden tidak diatur dalam konstitusi tetapi berada pada wilayah tafsir yang didasarkan pada prinsip- prinsip konstitusionalisme dan jaminan atas hak konstitusional warga negara. Menentukan batas usia calon Presiden atau Wakil Presiden tidak hanya diletakkan dalam kerangka kebijakan hukum semata, namun hal ini terkait dengan tatanan konstitusional yang ingin dibentuk dan akan berlaku secara ajeg dan elegan serta menghentikkan praktik penentuan batas usia yang berubah- 163 ubah tanpa ukuran konstitusional yang jelas dalam menentukan usia yang tepat untuk menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Keputusan Presiden dan DPR untuk menyerahkan penentuan batas usia calon Presiden atau calon Wakil Presiden kepada Mahkamah merupakan praktik ketatanegaraan yang wajar dengan memandang persoalan batas usia ini sebagai problem konstitutional dan dengan demikian penyelesaiannya akan diletakkan dalam kerangka hukum konstitusi sesuai dengan tugas hakim dan kewenangan Mahkamah menurut Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24C UUD 1945. 2. Secara historis, normatif, dan empiris/faktual, usia pimpinan nasional Presiden atau Wakil Presiden atau sederajat pernah dijabat oleh Pejabat dengan usia di bawah 40 tahun atau 35 tahun ke atas. Dari segi normatif, konstitusi RIS mengatur syarat usia 35 tahun, UUDS 1950 mengatur syarat usia 30 tahun, dan UU 42/2008 tentang Pilpres mengatur batas usia minimal 35 tahun. Bahkan, secara empiris/faktual, Soetan Sjahrir menjabat sebagai Perdana Menteri pada usia 36 tahun. Di luar negeri, beberapa negara di benua Eropa, Asia, Amerika, dan Afrika juga secara tegas mengatur syarat calon Presiden dalam konstitusi mereka masing-masing yakni sekurang-kurangnya berusia 35 (tiga puluh lima) tahun. Syahdan, dalam konteks usia kepala pemerintahan di negara-negara dengan sistem parlementer, terdapat pula Perdana Menteri yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun ketika dilantik/menjabat contohnya Sebastian Kurz yang diangkat menjadi Kanselir Austria di usia 31 tahun dan masih banyak lagi yang terpilih atau dilantik pertama kali dalam usia di bawah 40 tahun. 3. Menurut hemat saya, perlu dipertimbangkan perkembangan dinamika kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, salah satunya terkait dengan kebijakan Batasan usia bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, sehingga dapat diartikan bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang bersifat adaptif/fleksibel sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan berbangsa/bernegara sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan ketatanegaraan, dengan mengacu pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) secara rasional, adil, dan akuntabel. 4. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2022, terdapat sekitar 21,974 juta jiwa penduduk rentang usia 30-34 tahun, dan 21,046 juta jiwa penduduk rentang usia 35-39 tahun. Artinya, jika diletakan pada rentang usia 30-39 tahun, terdapat 164 setidaknya 43,02 juta penduduk. Hal ini menunjukan bahwa ketersediaan calon- calon pemimpin generasi muda, terlepas dari pengalaman yang mereka miliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, sangat melimpah. Terlebih, berdasarkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU RI, Sebanyak 66,822 juta atau 33,60% pemilih berasal dari generasi milenial, sedangkan sebanyak 46,800 juta atau sebanyak 22,85% pemilih berasal dari generasi Z. Artinya, terdapat kurang lebih 113 juta pemilih yang berasal dari generasi muda atau sebanyak 56,45% dari total keseluruhan pemilih pada pemilu serentak tahun 2024. Ini berarti bahwa, secara a contrario, adanya batasan syarat Presiden dan Wakil Presiden berusia minimum 40 tahun sesungguhnya berpotensi merugikan hak konstitusional generasi muda. Pentingnya generasi muda ikut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa dan bernegara termasuk juga mendapatkan kesempatan menduduki jabatan publik in casu Presiden dan/atau Wakil Presiden, merupakan konsekuensi logis dari bonus demografis yang dimiliki bangsa Indonesia. 5. Pembentuk undang-undang dalam menetapkan batas usia minimal 40 tahun terbukti melanggar prinsip kepastian hukum yang adil karena sebelumnya pembentuk undang-undang telah menentukan syarat usia minimum 35 tahun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dalam UU 42/2008. Jika ketentuan UU 42/2008 berlaku saat ini, maka akan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda yang hendak mengikuti kontestasi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, namun pembentuk undang-undang justru menaikan batas usia tersebut menjadi 40 tahun dalam UU 7/2017, yang dalam batas penalaran yang wajar, justru menghilangkan kesempatan yang secara adil dan rasional yang seharusnya diberikan dan dapat menjadi peluang yang baik bagi generasi muda. Sehingga, naiknya batas usia minimum Presiden/Wakil Presiden dari 35 tahun (UU 42/2008) menjadi 40 tahun (UU 7/2017) sejatinya telah melanggar prinsip kepastian hukum yang adil. 6. Guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda atau generasi milenial untuk dapat berkiprah dalam konstestasi pemilu untuk dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden, maka menurut batas penalaran yang wajar, dan sejalan dengan prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) secara 165 rasional, adil, dan akuntabel, menambahkan syarat alternatif pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada (elected office) meskipun dengan usia belum mencapai 40 tahun adalah konstitusional. Bahkan, dengan batas usia di bawah 40 tahun sepanjang telah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu atau pilkada tentu saja lebih meningkatkan kapabilitas demokrasi karena membuka peluang kepada putera-puteri terbaik bangsa untuk lebih dini berkontestasi dalam pencalonan in casu sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, batas usia minimal dibawah 40 tahun tersebut tidak dapat dimaknai tunggal atau berdiri sendiri karena sifat jabatan presiden dan wakil presiden adalah jabatan yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, yang untuk mendudukinya memerlukan kualifikasi jabatan yang sebelumnya pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Kualifikasi jabatan tersebut penting untuk dijadikan sebagai alternatif dari syarat usia minimal karena figur yang pernah terpilih dalam pemilihan umum artinya adalah figur yang pernah terbukti mendapat kepercayaan dari pemilih (rakyat). Oleh karena itu, pembatasan usia minimal 40 (empat puluh) tahun tidak saja menghambat atau menghalangi perkembangan dan kemajuan generasi muda dalam kontestasi pimpinan nasional namun juga berpotensi mendegradasi peluang tokoh/figur muda yang menjadi dambaan generasi muda milenial. Seharusnya, usia dibawah 40 tahun sepanjang pernah menjabat jabatan elected office dapat berpartisipasi dalam kontestasi calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya tergantung pada preferensi partai politik atau gabungan partai politik pengusung dan pada akhirnya ditentukan oleh pemilih (rakyat). Jabatan-jabatan dimaksud merupakan jabatan yang bersifat elected office, sehingga dalam batas penalaran yang wajar jabatan elected office telah diakui dan mendapatkan legitimasi dari rakyat bahwa figur/orang tersebut mampu menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik in casu presiden atau wakil presiden. 7. Terkait dengan apakah perkara a quo termasuk ataukah bukan termasuk open legal policy, menurut keyakinan saya, perkara a quo bukan termasuk open legal policy. Meskipun keberadaan open legal policy diakui keberadaanya dalam praktik ketatanegaraan, namun dalam perkembangannya, Mahkamah dapat memberi tafsir ulang terhadap keberadaan open legal policy dimaksud bahkan dapat menjadikannya inkonstitusional atau tetap konstitusional, atau pun 166 bahkan konstitusional/inkonstitusional bersyarat sebagian atau seluruhnya. Secara konseptual, open legal policy tetap berlaku sepanjang pasal, norma, atau undang-undang tidak atau belum diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi. Manakala suatu pasal, norma, atau undang-undang dimintakan pengujian konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah Konstitusi, maka legal policy pembentuk undang-undang berdasarkan asas presumption of constitutionality tetap konstitusional sampai dengan Mahkamah memutus sebaliknya. Artinya, open legal policy dimaksud seharusnya berhenti (exhausted), sebab menjadi domain Mahkamah untuk menilai dan mengkaji ulang dengan bersandar pada Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai keadilan, dan HAM. Dalam hal ini Mahkamah dapat menilai konsep open legal policy apakah masih relevan ataukah tidak relevan sehingga menyebabkan adanya penafsiran baru terhadap pasal, norma, frasa, atau undang-undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya. Dengan kata lain, konsep open legal policy pada prinsipnya tidak bersifat mutlak dan tidak relevan lagi dijadikan sebagai argumentasi Mahkamah ketika menolak suatu permohonan. Dalam konteks demikian, menurut saya, Mahkamah harus tegas menerima atau menolak suatu perkara berdasarkan UUD 1945, hukum dan Keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Sehingga Mahkamah dalam memutus perkara harus menggunakan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai konstitusi dan nilai-nilai keadilan, bukan justru mengembalikan kembali kepada pembentuk undang- undang dengan alasan open legal policy. Terlebih, baik DPR maupun Presiden selaku pemberi keterangan dalam sidang Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 telah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memutus hal dimaksud, maka dalam keadaan demikian, adalah tidak tepat bagi Mahkamah untuk melakukan judicial avoidance dengan menghindar menyelesaikan sebuah persoalan yang secara nyata telah menjadi isu konstitusional. Mahkamah sebagai lembaga peradilan, sesuai dengan kewenangannya, memiliki fungsi untuk menyelesaikan perselisihan (to settle dispute), memberi solusi dan menuntaskan perbedaan tafsir dengan memberikan tafsir akhir berdasarkan konstitusi (the final interpreter of the constitution). 8. Saya berkeyakinan bahwa perkara a quo tidak termasuk open legal policy dan dapat dikesampingkan atau tidak digunakan sebagai alasan pembenaran 167 karena telah nyata merupakan bentuk ketidakadilan dan melanggar prinsip rasionalitas dan keadilan sebagai alasan yang dapat mengesampingkan open legal policy. Ketidakadilan dimaksud karena pembatasan demikian tidak hanya merugikan dan bahkan menghilangkan kesempatan bagi figur/sosok generasi muda yang terbukti pernah terpilih, seperti, dalam pemilihan umum/kepala daerah, sehingga figur/tokoh muda tersebut sudah dapat dipandang berpengalaman. Di samping itu, norma a quo mengabaikan kesempatan emas generasi muda (golden moment) dan tidak mempertimbangkan bonus demografi, dan menghambat regenerasi dalam kontestasi kepemimpinan nasional, serta tidak sejalan dengan tren global kepemimpinan yang semakin memuda (younger). Meskipun saya juga menyadari bahwa adanya tafsir batas usia minimum yang cenderung memuda (younger) dapat saja menimbulkan keraguan akan hadirnya calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang dipandang terlalu muda sehingga menimbulkan pertanyan tentang kematangannya dalam menjalankan fungsi baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Keraguan dan pertanyaan demikian sangat mungkin dan wajar terjadi, namun dengan terpenuhinya syarat alternatif pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (elected office), calon Presiden atau Wakil Presiden bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat minimum kematangan dan pengalaman (minimum degree of maturity and experience) sehingga keraguan dimaksud tidak terjadi dan dapat teratasi. 9. Syahdan, apabila dilihat dari sisi rasionalitas, menurut saya, penentuan batas usia minimum 40 tahun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden bukan berarti tidak rasional, namun tidak memenuhi rasionalitas yang elegan karena berapapun usia yang dicantumkan bersifat debatable sesuai ukuran perkembangan dan kebutuhan zaman masing-masing, sehingga penentuan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden selain diletakkan pada batas usia juga diberikan norma alternatif yang mencakup pengalaman di bidang pemerintahan, khususnya pada jabatan elected office yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu termasuk pilkada. Sebab, dengan dipilihnya figur tersebut oleh rakyat secara langsung, menunjukan bahwa figur tersebut memiliki kualitas dan rekam jejak yang bagus dalam pemerintahan. Sehingga menyandingkan usia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu termasuk pilkada seperti anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, 168 Gubernur, Bupati, dan Walikota memenuhi unsur rasionalitas yang berkeadilan. 10. Andaipun seseorang belum berusia 40 tahun namun telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada tidak serta merta seseorang tersebut menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebab, masih terdapat dua syarat konstitusional yang harus dilalui yakni syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan syarat dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Sehingga, meskipun seseorang yang telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara namun tidak diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka sudah tentu tidak dapat menjadi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pada titik inilah berkerjanya proses demokrasi dalam menentukan calon Presiden atau calon Wakil Presiden yakni dengan peran partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan seleksi kepemimpinan nasional. Selanjutnya, seandainya seseorang diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka mereka tentu harus melewati syarat konstitusional lanjutan yaitu Pasal 6A ayat (1) yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 11. Dengan demikian, terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia minimal 40 (empat puluh) tahun tetap dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden sepanjang memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada yaitu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, atau Walikota. Artinya, penting untuk memastikan kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa terhalangi oleh syarat usia 40 (empat puluh) tahun semata bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, namun juga tidak mengurangi kualitas kepemimpinan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden karena tetap memperhatikan syarat pengalaman yaitu pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui 169 pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 12. Terakhir, sebagai bagian dari refleksi bersama, saya sebagai hakim konstitusi, secara pribadi tidak sudi tercatat dalam sejarah dinilai oleh generasi milenial sebagai hakim konstitusi yang ditengarai "menghalangi" generasi muda potensial yang bermimpi maju dalam kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Terlebih, generasi muda yang telah teruji dan terbukti pernah mendapat kepercayaan rakyat karena pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam jabatan pemilihan umum termasuk pilkada sebelumnya karena pilkada sudah masuk dalam rezim pemilu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Sehingga, dengan tidak dikabulkannya Permohonan para Pemohon, nampak Mahkamah Konstitusi mengabaikan sisi keadilan yang seharusnya menjadi perhatian pokok dan core business lembaga peradilan yakni guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, sekali lagi, sense of justice saya mengatakan bahwa Permohonan para Pemohon seharusnya dikabulkan untuk sebagian sehingga Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 12.30 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri 170 oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta para Pihak Terkait atau kuasanya. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari