51/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 51/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama Pekerjaan Alamat : : : Muhammad Hasan Basri Wiraswasta (Pedagang Lalapan/Pecel Lele) Desa Sumberanyar, Dusun Pesisir RT 031, RW 009, Kecamatan Paiton, Probolinggo Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/02.12/AIA/6/III/2022 bertanggal 23 Maret 2022 memberi kuasa kepada Ahmad Irawan, S.H., Zain Maulana Husein, S.H., MK.n., Moh. Rivai Arisandi, S.H., dan Makbul Mubarak, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum/Asisten Advokat di Firma Hukum Ahmad Irawan & Associates yang beralamat di Jalan Boulevard Barat Blok B Nomor 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, baik bersama-sama maupun sendiri- sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Ahli Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Ahli Presiden; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Presiden. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 26 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 43/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 5 April 2022 dengan Nomor 51/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 16 Mei 2022 dan diterima Mahkamah pada 17 Mei 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah”) berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan juga pada Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang terakhir diubah dengan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Bukti P-2); 4. Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution) beserta nilai-nilai di dalamnya. Apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dan nilai-nilai di dalamnya, Mahkamah dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik secara bersyarat atau tidak bersyarat, serta keseluruhan maupun bagian- bagian dari undang-undang tersebut; 5. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan “UU Nomor 7/2014”, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengenai objek permohonan pengujian undang-undang, Mahkamah berwenang memutus dan mengadili permohonan a quo; B. Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing) 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “UU Nomor 24/2003” beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a perorangan warga negara Indonesia; b kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c Badan hukum publik atau privat; d Lembaga negara; 4 7. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta berbagai putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24/2003 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; d Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 8. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24/2003 dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang Pemohon uraikan pada paragraf sebelumnya, Pemohon akan menguraikan kedudukan dan kepentingan hukumnya sebagai berikut: a. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas adalah Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 7/2014 yang menyatakan: Pasal 29 ayat (1) “Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang”. b. Pemohon adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil; c. Bahwa hak konstitusional Pemohon selaku warga negara (constitutional rights of citizen) tersebut termuat dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 5 Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Bahwa terkait dengan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan berbagai hak konstitusional Pemohon tersebut merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal tersebut telah ditentukan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, selengkapnya berbunyi: Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”. d. Bahwa larangan yang termuat dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 7/2014, selengkapnya berbunyi: “pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang”; e. Bahwa ketentuan tersebut secara aktual telah merugikan hak konstitusional Pemohon dan menurut penalaran yang wajar potensial berulang untuk barang pokok yang sama atau barang pokok lainnya. Kerugian konstitusional terjadi karena pelaku usaha dan jaringan distribusi masih dapat menyimpan minyak goreng pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang dalam jumlah dan waktu tertentu meskipun pada pokoknya tindakan/kegiatan penyimpanan tersebut merupakan tindakan/kegiatan terlarang. Seharusnya menurut Pemohon, jika terjadi kelangkaan dan berakibat naiknya harga, tindakan penyimpanan yang dilakukan oleh pelaku usaha dilarang sama sekali sesuai dengan maksud dan tujuan adanya pelarangan dan guna menormalisasi keadaan segera; f. Bahwa Pemohon yang bekerja sebagai pedagang ayam goreng (disebut nasi lalapan di Jawa Timur/Pecel Lele di Jakarta) di daerah Paiton, Probolinggo, sangat bergantung dengan ketersediaan dan harga ekonomis dari minyak goreng untuk menjalankan kegiatan usaha sehari- 6 hari (Bukti P-3). Jika minyak goreng tidak tersedia di pasaran karena pihak distributor menyimpan barang, maka Pemohon tidak dapat bekerja. Jika harganya tinggi, hal tersebut akan berpengaruh pada daya beli Pemohon dan harga jual barang dagangan yang diusahakan oleh Pemohon. Sehingga bagi Pemohon yang dibutuhkan adalah ketersediaan dan harga ekonomis dari minyak goreng; g. Bahwa situasi minyak goreng yang langka dan harganya yang mahal telah berlangsung lama dan berbulan-bulan. Menurut Pemohon salah satu sebabnya karena adanya tindakan penimbunan/penyimpanan oleh pelaku usaha beserta jaringan distribusinya. Apalagi ketika pemerintah menerapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Namun, ketika pemerintah menyerahkan pada mekanisme pasar untuk minyak goreng kemasan dan/atau subsidi sementara untuk minyak goreng curah ketersediaan minyak goreng di pasar menjadi ada; h. Bahwa situasi yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana pada huruf h bahkan membuat pemerintah sendiri selaku regulator kebingungan dengan kondisi tersebut. Kebingungan pemerintah tersebut tergambar dari pernyataan Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, selengkapnya sebagai berikut: “saya juga bingung ini dari mana? Tiba-tiba keluar semua” (Bukti P-4); i. Bahwa menurut Pemohon kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng selain menjadi persoalan konstitusional juga terkait lemahnya penegakan hukum (law enforcement). Hal demikian tidak terlepas dari kerangka konstitusional mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting; j. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (6) huruf (a) angka ke-(2) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting “Perpres Nomor 59/2020” (Bukti P-5), minyak goreng ditetapkan oleh pemerintah sebagai barang kebutuhan pokok hasil industri. Hal mana sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting “Perpres Nomor 71/2015” 7 (Bukti P-6) barang kebutuhan pokok didefinisikan sebagai barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat; k. Bahwa Perpres Nomor 71/2015 sebagai peraturan delegasi dari Pasal 29 ayat (3) UU Nomor 7/2014 terkait dengan penyimpanan barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng sebagaimana termuat dalam Pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 71/2015 juga memuat mengenai larangan menyimpan kebutuhan pokok di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan dalam lalu lintas perdangan barang. Namun, dalam Pasal 11 ayat (2) Perpres Nomor 71/2015 a quo jumlah tertentu yang dimaksud yaitu jumlah di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal; 9. Bahwa menurut Pemohon, jumlah tertentu yang dimaksud dalam Perpres tersebut yaitu jumlah di luar batas kewajaran yang melebih stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal dan selanjutnya dapat dilakukan penyimpanan dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan, telah menciptakan ketidakpastian hukum yang adil dan secara aktual berakibat pada pedagang tidak dapat bekerja karena ketiadaan/keterbatasan barang yang berada di pasaran; 10. Bahwa Pemohon memiliki hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil mengenai adanya larangan menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan serta berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (selengkapnya dalam bagian duduk perkara). Sehingga berdasarkan uraian tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas pasal tersebut; 8 C. Pokok Permohonan 11. Bahwa UU Nomor 7/2014 disahkan dan diundangkan pada tanggal 11 Maret 2014. Hal mana salah satu inti dari undang-undang tersebut dikatakan pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi (Lihat konsideran UU Nomor 7/2014). Dicantumkannya demokrasi ekonomi juga tidak terlepas dari nilai dan ketentuan konstitusional terkait dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, selengkapnya berbunyi: “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”; 12. Selanjutnya, mengenai demokrasi ekonomi, Jimly Asshiddiqie dalam bukunya mengenai konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia mendefinisikannya sebagai kekuasaan tertinggi di bidang ekonomi ada pada rakyat. Sesuatu yang berbeda dengan sistem demokrasi liberal dan sistem kapitalisme ekonomi di barat yang pada hakikatnya menganggap tiap manusia bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Pada sistem liberal dan kapitalisme, nasib rakyat di bidang ekonomi diserahkan kepada keuletan dan kemauan masing-masing pribadi untuk bekerja keras serta berkompetisi dengan sesamanya dalam mekanisme pasar bebas. Jika ada yang tidak berhasil dan menjadi miskin, hal tersebut merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri karena kemiskinan itu terjadi semata-mata karena kesalahan mereka sendiri. Padahal jauh sebelum itu, Bung Karno pada awal berdirinya Republik Indonesia dengan faham Ratu Adilnya bahwa perekonomian harus berkeadilan. Begitu juga Hatta mengenai negara kekeluargaan yang cerminannya tentang egaliter dan kesetaraan. Suatu spirit yang terus dipertahankan, bahkan setelah dilakukannya amandemen empat kali terhadap UUD 1945. Dalam bahasa Boediono saat proses amandemen UUD 1945, Wakil Presiden ke-11, spirit atau semangat yang tercakup dalam Pasal 33 UUD 1945 memang seyogyanya tetap kita pertahankan; 13. Bahwa pada pokoknya pemerintah memiliki tanggung jawab agar minyak goreng tersedia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga 9 terjangkau. Oleh karena itu pemerintah diberikan wewenang untuk melakukan pengendalian. Pengaturan kegiatan perdagangan bertujuan, diantaranya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan, kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta perlindungan konsumen; 14. Bahwa terkait dengan distribusi barang pada umumnya dilakukan oleh pelaku usaha distribusi hingga barang sampai ke tangan konsumen. Rantai distribusi yang bersifat umum ada distributor dan jaringannya, agen dan jaringannya atau waralaba. Sedangkan sarana perdagangannya dapat berupa pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, gudang, pekulakan, pasar lelang komoditas, pasar berjangka komoditi atau sarana perdagangan lainnya; 15. Bahwa gudang merupakan salah satu sarana perdagangan untuk mendorong kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan. Pada praktiknya gudang dijadikan untuk penyimpanan barang; 16. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 7/2014, pemerintah mengendalikan ketersediaan minyak goreng sebagai suatu barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga terjangkau. Sehingga dengan demikian, telah menjadi kewajiban pemerintah dan pada sisi yang lain telah merupakan hak konsumen untuk mendapatkan minyak goreng dengan mutu yang baik dan harga terjangkau; 17. Bahwa beberapa bulan terakhir terdapat suatu peristiwa aktual dan faktual langkanya minyak goreng sebagai suatu kebutuhan pokok. Jika pun Pemohon menemukan di pasar, pusat perbelanjaan atau toko, maka harga minyak tersebut sangat mahal, tidak ekonomis dan tidak terjangkau. Salah satu praduga Pemohon sebab dari kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng karena ada kegiatan penyimpanan atau penimbunan oleh pelaku usaha distribusi. Hal mana praduga tersebut dikuatkan dengan berbagai temuan regulator dan aparat penegak hukum banyaknya stok minyak di gudang-gudang distributor; 18. Bahwa penyimpanan minyak goreng oleh pelaku distribusi pada saat ditemukan seringkali menyampaikan alasan barang yang disimpan 10 merupakan stok pesanan dan siap didistribusikan atau barang yang disimpan merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan. Pemohon dapat memberikan contoh, seperti temuan timbunan 1,1 Juta Kilogram minyak goreng di gudang Deli Serdang, Sumatera Utara. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) anak perusahaan PT Indofood Sukses Makmur mengatakan stok tersebut merupakan pesanan dan siap didistribusikan kepada pelanggan hingga beberapa hari ke depan atau minyak goreng tersebut sebagai bahan baku untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng pabrik mie instan grup perusahaan; 19. Bahwa penyimpanan minyak goreng sebagai suatu kebutuhan pokok merupakan suatu tindakan yang terlarang. Hal mana larangan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 7/2014 yang saat ini sedang diuji oleh Pemohon kepada yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Pasal a quo selengkapnya berbunyi: “pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang”. 20. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (6) huruf (a) angka ke-(2) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting “Perpres Nomor 59/2020”, minyak goreng ditetapkan oleh pemerintah sebagai barang kebutuhan pokok hasil industri. Hal mana sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting “Perpres Nomor 71/2015” barang kebutuhan pokok didefinisikan sebagai barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat; 21. Bahwa Perpres Nomor 71/2015 sebagai peraturan delegasi dari Pasal 29 ayat (3) UU Nomor 7/2014 terkait dengan penyimpanan barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng sebagaimana termuat dalam Pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 71/2015 juga memuat mengenai larangan menyimpan 11 kebutuhan pokok di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan dalam lalu lintas perdangan barang. Namun, dalam Pasal 11 ayat (2) Perpres Nomor 71/2015 a quo jumlah tertentu yang dimaksud yaitu jumlah di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal; 22. Bahwa terkait dengan yang Pemohon uraikan pada Paragraf ke-18 sampai dengan Paragraf ke-21, Pemohon berpendapat sebagai berikut; a. Pertama, dilarang menyimpan kebutuhan pokok pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan; b. Kedua, minyak goreng dikategorikan oleh pemerintah salah satu kebutuhan pokok hasil industri; c. Ketiga, minyak goreng menyangkut hajat hidup orang banyak dengan kebutuhan yang tinggi dan menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat; d. Keempat, ketentuan dalam penyimpanan dalam jumlah dan waktu tertentu adalah jumlah di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal; e. Kelima, penyimpanan minyak goreng bisa dilakukan pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan sepanjang jumlahnya tidak melebihi batas kewajaran dan waktu yang telah ditentukan; f. Keenam, jumlah stok dan batas kewajaran yang ditentukan oleh pemerintah adalah untuk pemenuhan pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal; g. Ketujuh, karena pada pokoknya tindakan penyimpanan merupakan tindakan yang terlarang, maka tentu terdapat sanksi bagi pelaku usaha. Bahkan perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana 12 sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU Nomor 7/2014 yang selengkapnya berbunyi: “pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah”; 23. Bahwa kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng disebabkan oleh berbagai hal. Pemerintah sendiri menyampaikan sebab tingginya harga minyak sawit di luar negeri sehingga pelaku usaha lebih memilih untuk melakukan ekspor hasil produksinya atau adanya peristiwa perang antara rusia dan ukraina yang berdampak pada banyak hal, termasuk namun tidak terbatas pada ketersediaan dan harga minyak goreng di Indonesia. Pemerintah sendiri telah mengambil beberapa kebijakan, seperti menaikkan pajak ekspor minyak sawit melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.05/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan “PMK Nomor 23/2022”. Bahkan yang terakhir, Kementerian Perindustrian mengawasi produsen di pabrik secara langsung dalam memproduksi minyak goreng dan melakukan pengawasan melekat terhadap proses distribusi beserta kepolisian serta Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor sawit dan minyak goreng ke luar negeri; 24. Kebijakan pokok dan lainnya yang juga ditempuh oleh pemerintah adalah terkait dengan pemberian subsidi harga pada minyak curah menggunakan dana pungutan yang ada pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Sedangkan untuk minyak kemasan dan dikategorikan premium, harganya diserahkan pada mekanisme pasar. Untuk kebijakan terakhir, Pemohon berpendapat kebijakan tersebut tidak sesuai dengan demokrasi ekonomi yang dianut Indonesia sebagaimana yang Pemohon uraikan sebelumnya pada Paragraf ke-11 dan ke-12; 25. Bahwa terkait dengan harga minyak goreng sebelum terjadinya kelangkaan, Pemohon masih mendapatkan harga di pasaran sebesar Rp. 11.000 13 (sebelas ribu rupiah). Minyak goreng harga tersebut telah merupakan harga minyak goreng kemasan. Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan yang dicanangkan pemerintah mengenai wajib kemas minyak goreng dan bebas dari minyak curah. Minyak goreng dalam kemasan lebih higienis dan membuat pelanggan Pemohon merasa lebih aman dan nyaman membeli dan mengkonsumsi nasi lalapan ayam/pecel lele yang dijual oleh Pemohon; 26. Bahwa penetapan harga eceran tertinggi (HET) oleh pemerintah sebesar Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah) tidak efektif menahan laju kenaikan harga minyak goreng atau membuat minyak goreng menjadi tersedia di pasar. Baru setelah pemerintah menghapus harga eceran tertinggi dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar baru minyak goreng banyak tersedia dengan harga yang tinggi. Terbaru pada saat Pemohon mau membeli harga minyak goreng di pasaran Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) s/d Rp. 26.000 (dua puluh enam ribu rupiah) setiap liter. Peristiwa demikian menjadi hal yang membuat Muhammad Lutfi selaku regulator menjadi bingung tiba-tiba stok pasar membludak. Pemohon sendiri beranggapan dan menduga peristiwa tiba-tiba tersebut karena produsen dan distributor beserta jaringannya telah melakukan penyimpanan di gudang-gudang untuk mendapatkan keuntungan yang berkali lipat dan tidak wajar; 27. Bahwa apa yang diuraikan Pemohon menjadi alasan untuk menyatakan penyimpanan barang dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan merupakan tindakan inkonstitusional dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, sebagai berikut: a. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, adalah merupakan hak Pemohon selaku warga negara dan pada sisi lainnya merupakan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; b. Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 7/2014, selengkapnya berbunyi: “pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang 14 penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang”. Menurut Pemohon, tanggungjawab pemerintah tetap sama baik dalam kondisi normal atau ketika terjadi suatu kondisi tidak normal berupa terjadinya kelangkaan barang, terjadi gejolak harga dan/atau terdapat hambatan lalu lintas perdagangan. Bahkan menurut Pemohon, pemerintah harus mengambil kebijakan yang lebih kuat untuk menjamin hak-hak warga negara dalam kondisi tidak normal; c. Bahwa pekerjaan Pemohon tergantung dari adanya distribusi minyak goreng dan diperjualbelikan di pasar. Dalam kondisi normal, tentunya Pemohon akan mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan. Namun, berbeda jika terjadi situasi tidak normal seperti saat ini, minyak goreng akan sulit ditemukan. Jika pun ada, harganya akan mahal. Sehingga ketika terjadi situasi tidak normal, Pemohon akhirnya tidak dapat bekerja karena bahan baku utama untuk bekerja tidak tersedia atau mahal karena disimpan oleh distributor. Jika Pemohon tidak dapat bekerja, maka Pemohon dan keluarga tidak dapat hidup layak. Padahal Pemohon sebagai warga negara sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; d. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan ““setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Terkait dengan hak tersebut, tentunya wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Hukum sendiri merupakan ”umbrella” atas penghargaan terhadap hak asasi manusia; e. Menurut Pemohon, Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 7/2014 tidak memberikan jaminan, perlundungan dan kepastian hukum yang adil karena pada waktu dan situasi yang bersamaan selain norma tersebut mengandung larangan, juga mengandung unsur kebolehan untuk menyimpan barang kebutuhan pokok menyangkut hajat hidup orang banyak dalam jumlah dan waktu tertentu. Menurut Pemohon, seharusnya jika terdapat kelangkaan dan/atau gejolak harga minyak goreng seperti sekarang maka tidak boleh dengan alasan apapun untuk 15 melakukan tindakan penyimpanan. Apalagi penyimpanan yang dilakukan dimaksudkan dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara tidak wajar. Unsur “kebolehan” tersebut terbuka dengan adanya frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu”. Hal mana menurut Pasal 11 ayat (2) Perpres Nomor 71/2015 a quo jumlah tertentu yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 7/2014 yaitu jumlah di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal; f. Selanjutnya, jika kita maknai norma tersebut, maka intinya adalah batas kewajaran barang yang disimpan, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi waktu. Jika kita simulasikan secara kuantitatif makna dari norma tersebut, jika rata-rata penjualan minyak goreng setiap bulannya dalam kondisi normal oleh distributor adalah 500 liter minyak goreng, maka dikalikan waktu untuk memenuhi pasar paling lama 3 (tiga) bulan, maka seorang distributor masih boleh menyimpan minyak goreng sebanyak 1.500 liter minyak goreng sebagai stok atau persediaan barang berjalan. Berdasarkan penalaran yang wajar menurut norma a quo, penyimpanan yang dilarang baru dan jika melebihi 1.500 liter; g. Bahwa dengan demikian, meskipun terjadi situasi tidak normal berupa kelangkaan minyak goreng, pelaku usaha distributor masih tetap boleh menyimpan barangnya sepanjang tidak melebihi 1.500 liter tadi sebagaimana simulasi pada paragraf ke-27 huruf g. Karena jumlah tersebut secara kuantitatif masih dianggap jumlah yang wajar untuk disimpan. Jadi, adanya frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena pada satu sisi tindakan penyimpanan merupakan tindakan yang terlarang, namun disisi lain masih membuka ruang bolehnya untuk melakukan penyimpanan dengan batas kewajaran sebagaimana yang diatur dalam Perpres a quo; h. Menurut Pemohon, dalam situasi terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, maka barang pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti minyak 16 goreng harus didistribusikan semua ke pasar agar situasi tersebut dapat segera diatasi. Bukan dengan tetap membolehkan adanya tindakan/kegiatan penyimpanan yang justru dapat memperpanjang durasi waktu terjadinya kelangkaan barang dan gejolak harga. Oleh karena itu, maksud utama dari Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 7/2014 harus “dimurnikan” dengan menghapus frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” untuk menciptakan kepastian hukum; i. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menentukan “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Terkait dengan ketentuan tersebut, telah jelas bahwa demokrasi ekonomi merupakan nilai dan acuan utama dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Dalam demokrasi ekonomi, ada kesetaraan dan keadilan, serta perlindungan dari negara terhadap warga negara/konsumen yang lemah. Menurut Pemohon, ketika terjadi situasi tidak normal, tidak boleh ada segelintir pelaku usaha yang mengambil untung secara berlebihan karena mengendalikan/menyimpan barang. Oleh karena itu, pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, maka pelaku usaha dilarang menyimpan barang untuk mencegah situasi berkepanjangan. Dengan demikian, penyimpanan barang dalam situasi tidak normal bertentangan dengan prinsip dan nilai demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. D. PETITUM 28. Berdasarkan alasan, fakta dan argumentasi konstitusional yang telah diuraikan di atas oleh Pemohon dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 17 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 3. Menyatakan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau, bilamana Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi kegiatan usaha Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi berita pernyataan Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan Republik Indonesia; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. 18 Selain itu, Pemohon juga mengajukan satu orang ahli bernama Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan secara daring tanggal 1 Agustus 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam menegakkan supremasi hukum sebagai tindakan yang membentuk dan mengarahkan prilaku politik pemerintah. Salah satunya melalui pengujian konstitusionalitas undang- undang terhadap UUD Tahun 1945. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai penegak supremasi hukum berfungsi sebagai pengawas konstitusi, pelindung konstitusionalitas, legalitas, kebebesan dan hak-hak warga negara dalam sistem hukum nasional. Keterangan ini akan menguraikan perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (disingkat UU Perdagangan). Sehubungan pengujian konstitusionalitas UU Perdagangan tersebut, keterangan ini memberikan pandangan secara umum atas norma yang diujikan. Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan dan “Kejelasan Rumusan” Perlu dipahami bahwa undang-undang dibuat didasari dengan nilai moral- etika. Sejatinya, tujuan hukum (undang-undang) adalah untuk memberikan nilai kemanfaatan, keadilan dan kepastian. Undang-undang dibuat untuk memelihara kepentingan orang banyak, bukan hanya sekelompok orang, dalam rangka menegakkan hak-haknya. Penggambaran ini memberikan arti pentingnya pembentukan undang-undang yang memberikan nilai kemanfaatan, berkeadilan, dan kepastian bagi seluruh rakyat. Inilah kemudian yang mendasari salah satu alasan lahirnya doktrin pembentukan undang-undang yang dikenal dengan principles of good regulatory practice. Secara simplifikasi, prinsip tersebut merupakan prinsip kehati-hatian dalam mengekspresikan hukum dalam bentuk undang-undang. Pemahaman yang kurang tepat terhadap prinsip pembentukan undang-undang yang baik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahkan dapat melahirkan undang-undang yang tidak adil, serta tidak memiliki daya guna (manfaat) bagi kepentingan masyarakat. Secara langsung maupun tidak langsung, the principles of good regulatory practice merupakan pengejawantahan dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 19 “Negara Indonesia adalah negara Hukum”, dan Pasal 22A UUD 1945 “ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang- undang”. Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu batu uji. Artinya, sejauh mana proses pembentukan suatu undang-undang telah memenuhi prinsip pembentukan peraturan perundang-undang yang baik (the principles of good regulatory practice). Dan di lain sisi, untuk memahami maksud dan tujuan dari dibuat atau dibentuknya suatu hukum (undang-undang) dapat dilakukan melalui berbagai perspektif, seperti: filosofis, sosiologis, sampai dengan perspektif formal. Selaras dengan perkembangan yang ada, konsep negara hukum mulai tidak dimaknai sebagai thinner concept, namun sebagai suatu thicker concept, yakni selain mengutamakan hukum dalam segi formal, negara hukum dalam thicker concept juga mengutamakan substantive social welfare (Tamanaha, 2007). Ide utama dalam negara hukum yang lebih substantif ialah dicita-citakannya suatu sistem dan metode pembentukan hukum (undang-undang) yang benar-benar mengutamakan rasa keadilan dan kesejahteraan rakyat. Tujuannya untuk mencegah agar para pembentuk undang-undang tidak melahirkan suatu hukum (undang-undang) yang keberadaannya tidak bermanfaat untuk rakyat. Atau lebih jauh, undang-undang dibentuk tidak diterima oleh rakyat karena tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Konsep negara hukum-modern di atas tersebut, juga selaras dengan perkembangan konsep hukum tata negara modern (aliran sosiolog konstitusionalisme) – dalam hal pengujian konstitusionalitas terhadap suatu undang- undang. Pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang tidak lagi hanya mencakup aspek formil dan substantive (materi muatan) saja, tetapi juga dapat dilakukan dengan pendekatan nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional. Konsep ini lahir dari penganut paham living constitution (Ackermann, 2007), yang berpandangan bahwa nilai-nilai konstitusional, moralitas konstitusional, makna dan maksud dari teks suatu hukum haruslah ditafsirkan dalam konteks masa kini (mengikuti perkembangan zaman) yang hidup untuk menentukan apa yang layak (baik-buruk) secara konstitusional (Priban, 2019). Pada tataran praktik, teknik pembentukan peraturan perundang-undang terdiri dari serangkaian prosedural dan metode dalam penyusunannya, yang dilakukan atas dasar teori dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan 20 yang baik. Ada begitu banyak asas-asas yang harus dipatuhi dalam proses pembentukan undang-undang. I.C. van der Vlies (1987), membaginya ke dalam dua bentuk, yaitu; asas formil dan materil. Adapun asas-asas formil dalam pembentukan peraturan perundang – undangan: (1) asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling); (2) asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste orgaan); (3) asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheids beginsel); (4) asas dapat dilaksanakannya (het beginsel van uitvoerbaarheid); dan, (5) asas konsensus (het beginsel van consensus). Sedangkan asas-asas materil dalam pembentukan peraturan perundang- undangan, ialah: (1) asas terminology dan sistematika yang benar (het beginsel van duidelijke terminology en duidelijke systematiek); (2) asas dapat diketahui/dikenali (het beginsel van de kenbaarheid); (3) asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechtsgelijkheids beginsel); (4) asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel); dan, (5) asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (het beginsel van de individuele rechtsbedeling). Dalam konteks sistem hukum Indonesia, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan telah dinormakan dalam ketentuan Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2012, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 5 UU a quo secara tegas menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang – undangan haruslah dilakukan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:(1) asas kejelasan tujuan; (2) asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (3) asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (4) asas dapat dilaksanakan; (5) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; (6) asas kejelasan rumusan; dan, (7) asas keterbukaan (partisipasi masyarakat). Kedudukan asas-asas tersebut di atas dalam pembentukan peraturan perundangan sangatlah penting. I.C. van der Vlies (1987) menjelaskan bahwa asas tidaklah semata-mata merujuk pada norma kepatutan (fatsoen), tetapi asas melampaui norma kepatutan (fatsoen), walaupun tidak dapat dinyatakan seberapa jauh suatu asas-asas melampaui norma kepatutan. Maksud dan tujuan dari prinsip tersebut di atas ialah untuk menjamin keabsahan dan/atau konstitusionalitas suatu undang-undang. 21 Sehubungan dengan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan, ditemukan suatu fakta hukum bahwa ketentuan a quo memuat frasa yang multitafsir (kurang jelas), yaitu frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu”. Adapun ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU a quo, sebagai berikut: (1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang. (2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. Frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) tersebut di atas, menimbulkan ketidakjelasan rumusan dan ketidakpastian sehingga menimbulkan tafsir yang beragam. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan asas materil pembentukan undang-undang, yaitu het beginsel van duidelijke terminology en duidelijke systematiek atau asas terminology dan sistematika yang benar (I.C. Vander Vlies), atau asas kejelasan rumusan (UU Nomor 12 Tahun 2011, juncto UU Nomor 15 Tahun 2019). Karenanya, frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat – dalam hal ini kepentingan hukum Pemohon. Lebih jauh lagi, jika membaca ketentuan Pasal 29 UU Perdagangan tersebut di atas, terdapat pertentangan norma, dimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) melarang pelaku usaha untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu. Lalu, ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU Perdagangan tersebut membolehkan untuk menyimpan – dalam hal ini dapat dikecualikan ketika hal itu dilakukan untuk digunakan sebagai “bahan penolong dalam proses produksi” atau sebagai “persedian barang untuk didistribusikan”. Pertentangan norma tersebut juga terjadi dalam peraturan turunan ketentuan Pasal 29 UU Perdagangan tersebut. Hal serupa terjadi dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok 22 Dan Barang Penting. Pertentangan rumusan norma tersebut terjadi pada ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tersebut, menyebutkan; (1) Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dilarang disimpan di Gudang dalam jumlah dan waktu tertentu. (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal. (3) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan. Rumusan kedua norma dari kedua ketentuan (UU Perdagangan dan Perpres Nomor 71 Tahun 2015) tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada rumusan norma Pasal 29 ayat (1) merupakan norma yang melarang segala bentuk penyimpanan “dalam jumlah dan waktu tertentu” dengan alasan apapun, sementara rumusan normal Pasal 29 ayat (2) membuka ruang untuk membolehkan penyimpanan dengan alasan sebagai bahan penolong produksi atau persediaan untuk didistribusikan. Rumusan demikian menjadi sangat mungkin disalahgunakan akibat ketidakjelasan rumusan. Apalagi, membacanya sangat mungkin menjadi lebih lebar oleh karena adanya perintah secara langsung di ayat (3) untuk mengatur dalam Perpres, dan itu sebabnya ketentuan di dalam Perpres juga menjadi bagian yang bisa jadi tidak terpisahkan dalam menyumbangkan ketidakjelasan rumusan dan berakibat sangat mungkin untuk disalahgunakan oleh pelaku usaha dalam rangka tetap mencari keuntungan sebesar-besarnya. Pun ketika membaca ini secara metode tafsir (atau pun cara membaca) dalam menilai konstitusionalitas. Menilai konstitusionalitas suatu undang-undang tidak lagi hanya menyangkut soal prosedural (konstitusionalitas formil) dan subtantif (konstitusional materil) saja. Konstitusionalitas suatu undang-undang dapat dilihat lebih jauh dari perspektif tersebut. Pengujian konstitusionalitas suatu undang- undang dapat dilakukan dengan pendekatan nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional yang tersirat di dalam konstitusi (UUD Tahun 1945). 23 Setelah membaca rumusan norma Pasal 29 UU Perdagangan, frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” dapat dibaca dalam dua asumsi (tafsir) logika hukum, yaitu: Pertama, frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” dapat ditasirkan bahwa rumusan norma tersebut melarang pelaku usaha untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam kondisi tertentu seperti; kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Artinya, ketika terjadi kondisi tidak normal tersebut, pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting lainya – baik dalam skala kecil (batas wajar) maupun dalam jumlah besar. Lebih jauh lagi, jika frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” dikaitkan dengan frasa “dilarang menyimpan” sebagaimana rumusan norma Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa yang diatur dalam rumusan norma tersebut lebih cenderung kepada tindakan atau perbuatan menyimpannya. Artinya, tindakan atau perbuatan menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting lain merupakan suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum (tindak pidana) apabila hal itu dilakukan dalam kondisi tertentu, baik itu untuk kepentingan produksi dan/atau distribusi. Walaupun hal tersebut masih dalam batas wajar. Justru, karena kondisi tertentu (tidak normal) tersebutlah seharusnya kebutuhan barang pokok dan/atau barang penting lainnya didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” dapat ditasfirkan lebih menekankan dari segi jumlah (batas kewajaran dan tidak wajar). Artinya, perbuatan menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting lainya tersebut dalam kondisi tertentu (tidak normal) dapat dibenarkan selama untuk kepentingan produksi dan distribusi dalam jumlah yang masih dalam batas kewajaran. Jika, menggunakan pendekatan modalitas tafsir prudential – yang mendasarkan pada cost and benefit, rumusan norma tersebut hanya akan lebih menguntungkan kepentingan dan kebutuhan pelaku usaha besar dan distributor. Selain itu, rumusan norma tersebut membuka celah terjadinya penyimpangan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan alasan untuk kepentingan produksi atau menjaga ketersediaan distribusi barang. Menyerahkan kepada tafsir itu pada satu sisi sangat memperlihatkan lemahnya “kejelasan rumusan” dalam pembentukan undang-undang. Padahal UU Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, 24 sudah mensyaratkan bahwa rumusan norma dalam suatu undang-undang haruslah disusun secara sistematis, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang digunakan haruslah jelas dan mudah dimengerti, agar tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran dalam pelaksanaannya (Penjelasan Pasal 5 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019). Kesimpulan Berdasarkan penjelasan-penjelasan keterangan tersebut di atas, keterangan ini menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan kelihatannya bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (the principles of good regulatory), serta memuat rumusan yang tidak jelas (multitafsir) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan dalam persidangan secara daring tanggal 1 Agustus 2022 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: KETERANGAN DPR A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian Undang-Undang a quo secara materiil, DPR memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 • Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan yang dimohonkan pengujian terhadap UUD NRI Tahun 1945 tidak mengurangi hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena Pemohon tetap dapat 25 melakukan aktivitas dagangnya sebagaimana kesehariannya. Adanya frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan justru melindungi Pemohon sebagai pelaku usaha untuk tetap memiliki bahan baku untuk menjalankan kelangsungan usahanya. Selain itu, ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan juga melindungi hak masyarakat terhadap penghidupan yang layak karena menjamin tidak ada pelaku usaha yang melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting pada saat terjadi kelangkaan dan/atau gejolak harga. • Bahwa terkait dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan adanya ketentuan “jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang” dalam ketentuan pasal a quo telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap Pemohon dan pelaku usaha lainnya sehingga tidak akan dikenakan sanksi secara semena-mena. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan bukanlah ketentuan yang berdiri sendiri melainkan satu kesatuan ketentuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena ayat (2) mengatur pengecualian dari pelaku usaha yang dapat melakukan penyimpanan terhadap barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting jika digunakan sebagai bahan baku atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan. Pada Pasal 29 ayat (3) diamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam peraturan presiden. 2. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang Bahwa dalam perbaikan permohonannya, Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertautan antara hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian. Sehingga menjadi tidak jelas bagaimana sesungguhnya hak dan/kewenangan konstitusional Pemohon diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 tersebut dilanggar dengan berlakunya ketentuan pasal a quo. 26 Bahwa Pemohon selaku pengusaha pecel lele sama sekali tidak dihalangi untuk berdagang pecel lele sebagai mata pencaharian untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian adanya ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan pelaksana sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 29 ayat (3) UU Perdagangan yang menjadi parameter dikenakannya larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan, Pemerintah telah memenuhi amanat pengaturan pada pasal tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020. Pengaturan tersebut menunjukan bahwa negara telah memberikan bentuk jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) NRI Tahun 1945. Selain itu, adanya frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” yang dianggap Pemohon telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya justru merupakan parameter pada kondisi apa penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting tidak diperbolehkan bahkan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU Perdagangan. Bahwa dengan demikian, tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan adanya ketentuan pasal a quo. 3. Terkait adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Bahwa dengan tidak adanya uraian Pemohon mengenai pertautan antara kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal a quo, menjadi tidak jelas juga apakah kerugian konstitusional tersebut merupakan kerugian spesifik dan aktual atau kerugian konstitusional yang bersifat potensial. Bahwa jika petitum Pemohon untuk menghapuskan frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” pada ketentuan Pasal a quo UU Perdagangan dikabulkan untuk dihapus, justru akan berpotensi menimbulkan kerugian terhadap kelangsungan usaha Pemohon dan masyarakat luas yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 27 4. Terkait adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa berdasarkan pandangan DPR RI sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai 3 di atas, dalil Pemohon bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dilanggar dengan keberlakuan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan tidaklah benar. Bahwa dalil Pemohon yang beranggapan frasa “dalam dan jumlah waktu tertentu” pada Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan mengakibatkan terjadinya kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng sudah jelas tidak memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) atas kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dalam kaitannya dengan keberlakuan Pasal a quo UU Perdagangan. 5. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa karena tidak ada hubungan pertautan antara dalil kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dengan pasal a quo UU Perdagangan, maka jelas tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dilanggar maupun dirugikan dengan berlakunya pasal a quo. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mempertimbangkan pokok perkara, dan memutus permohonan a quo, karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 28 Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum. B. PANDANGAN UMUM 1. Bahwa sebagaimana berpedoman pada amanat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, perekonomian nasional harus dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi menekankan pada perekonomian yang berbasis kerakyatan. Demokrasi ekonomi sebagaimana tertuang di dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, yakni terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945. Pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan memeratakan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri. 2. Bahwa Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara menguasai segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengelolanya agar dapat didistribusikan keseluruh lapisan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan perdagangan, menjadi keharusan bagi negara untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat berbasis demokrasi ekonomi sebagai usaha mencapai kesejahteraan umum. Oleh karenanya, pengaturan dalam UU Perdagangan bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian 29 hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan. 3. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Selain itu, setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian- perjanjian internasional. C. KETERANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa sistem perdagangan pangan dunia yang semakin terbuka atau pasar bebas menyebabkan harga produk pangan di dalam negeri ikut terpengaruh oleh situasi dan kondisi harga internasional. Kondisi tersebut dan berbagai masalah ketersediaan dan distribusi, menyebabkan harga komoditas pangan, terutama pangan strategis seperti beras, kedelai, daging sapi, cabai dan bawang merah menjadi berfluktuasi. Agar produksi pangan dapat berkelanjutan, dan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi, pemerintah harus melindungi masyarakat dan petani dari gejolak harga, seperti harga jatuh pada saat panen raya, dan harga melambung pada saat di luar panen. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan kebijakan stabilisasi harga pangan agar petani sebagai produsen mendapatkan hasil yang menguntungkan, dan masyarakat sebagai konsumen mampu membeli bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, kebijakan stabilisasi harga pangan berperan dalam memantapkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan ketahanan/stabilitas politik nasional. 2. Bahwa perlu untuk dipahami, ketentuan Pasal 29 UU Perdagangan terdiri atas 3 (tiga) ayat yang merupakan satu kesatuan pengaturan, yang secara lengkap berketentuan sebagai berikut: 30 Pasal 29 (1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang. (2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. 3. Bahwa ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan merupakan upaya pencegahan pemutusan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha sehingga tidak membuka peluang pelaku usaha untuk berkolusi dalam menetapkan harga di pasar, menetapkan jumlah bahan pokok dan/atau barang penting di pasar, melakukan differensiasi harga, dan/atau menjual dengan harga yang sedemikian rendah pada kondisi krisis atau langka secara nasional sehingga dapat mematikan bisnis pelaku usaha lainnya (predatory prancing). 4. Bahwa terkait dengan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, Pasal 29 ayat (3) UU Perdagangan telah mengamanatkan ketentuan teknis diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden. Berdasarkan amanat UU Perdagangan tersebut, saat ini telah terbit Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 (Perpres 71/2015). Dalam Perpres 71/2015, Barang Kebutuhan Pokok didefinisikan sebagai barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, sedangkan Barang Penting didefinisikan sebagai barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. 5. Bahwa penetapan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Penetapan Barang Kebutuhan Pokok berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut dan juga memperhatikan ketentuan yang memiliki pengaruh tinggi terhadap tingkat 31 inflasi dan/atau memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia. Dalam Perpres 71/2015, minyak goreng merupakan jenis barang kebutuhan pokok hasil industri. Dalam Perpres 71/2015 mengatur: Pasal 11 (1) Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dilarang disimpan di Gudang dalam jumlah dan waktu tertentu. (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal. (3) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan. Bahwa berdasarkan pengaturan tersebut maka jelas penjelasan atas parameter jumlah dan waktu tertentu dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan adalah jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal. Dengan demikian DPR berpandangan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan memberikan perlindungan kepada konsumen mengingat pelarangan yang termuat ditujukan untuk mengantisipasi pelaku usaha melakukan pelanggaran atas penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting melebihi jumlah dan waktu tertentu yang ditetapkan. Parameter jumlah dan waktu tertentu tersebut ditetapkan untuk memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum terhadap pelaku usaha dalam melakukan usahanya. 6. Bahwa Pemohon mendalilkan tindakan penimbunan/penyimpanan oleh pelaku usaha dan jaringan distribusinya menyebabkan minyak goreng menjadi langka apalagi ketika pemerintah menerapkan harga eceran tertinggi (HET). Penetapan HET tidak efektif menahan laju kenaikan harga minyak goreng atau membuat minyak goreng menjadi tersedia di pasar (vide perbaikan permohonan hlm 6, 10, dan 13). Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut: 32 a. Bahwa berdasarkan data yang disampaikan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi VI di DPR pada 24 Maret 2022, total kebutuhan rumah tangga terhadap minyak goreng tercatat ± 3.927 juta liter/tahun atau ± 327 juta liter/bulan. Selain itu, disampaikan pula bahwa pemenuhan kebutuhan minyak goreng telah diupayakan pemenuhannya melalui produksi dalam negeri sejumlah 3,3 juta liter/tahun berupa minyak goreng kemasan bermerek. Data tersebut tersaji sebagaimana gambar di bawah ini: b. Bahwa upaya penyediaan kebutuhan pangan dalam negeri memerlukan perencanaan yang matang dimulai dari perencanaan produksi, pengolahan, sampai dengan distribusinya. Upaya tersebut memerlukan waktu dan proses yang panjang serta melibatkan banyak pihak. Penyusunan prognosa tersebut harus dilakukan secara tepat dan akurat agar perencanaan dan kebijakan yang diambil juga tepat sasaran. Prognosa neraca komoditas pangan strategis Januari-Desember 2022 33 disampaikan oleh Kementerian Pertanian pada Komisi IV pada 22 Maret 2022, komoditas minyak goreng pada awal tahun 2022 sejumlah 618.590 ton sedangkan perkiraan produksi dalam negeri 6.067.350 ton, sehingga total ketersediaan 6.685.940 ton. Perkiraan kebutuhan minyak goreng pada tahun 2022 yaitu 5.969.376 ton sedangkan kebutuhan bulanan 497.448 ton sehingga stok akhir 716.564 ton. Kementerian Pertanian menyatakan secara nasional ketersediaan strategis 2022 dari produksi dalam negeri cukup aman. Sehingga dapat diperhatikan kembali, apa yang diberitakan sebagai kelangkaan yang berakibat pada kenaikan harga minyak goreng disebabkan atas distribusi yang belum normal, bukan disebabkan minimnya pasokan. c. Bahwa ketika terjadi gejolak harga pada bahan kebutuhan pokok dan/atau barang penting, pemerintah mengupayakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau salah satunya melalui penetapan kebijakan HET yang diatur dalam Peraturan Menteri, sebagaimana diperintahkan dalam ketentuan Pasal 7 Perpres 71/2015 sebagai berikut: Pasal 5 ayat (1) “Dalam kondisi tertentu yang dapat menanggung kegiatan perdagangan nasional, Pemerintah Pusat wajib menjamin pasokan dan stabilitas harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting” 34 Pasal 7 “Ketentuan mengenai kebijakan harga barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam rangka mengendalikan Ketersediaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan menjamin pasokan dan stabilitas harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.” Dengan demikian ditetapkannya Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng curah pada 16 Maret 2022. Peraturan tersebut merupakan kebijakan yang didasarkan untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng curah, serta keterjangkauan harga minyak goreng curah oleh konsumen, sehingga dipandang perlu untuk menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah pada saat terjadi gejolak harga barang kebutuhan pokok dimasyarakat. Dikeluarkannya kebijakan HET minyak goreng tersebut merupakan tindakan yang melawan mekanisme pasar, oleh karena itu tidak dapat berjalan sesuai harapan. Meski demikian DPR tetap mendorong Pemerintah untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia dengan harga terjangkau mengingat kondisi perekonomian yang juga belum stabil pasca pandemi covid-19 mengakibatkan peningkatan beban ekonomi masyarakat. d. Bahwa kondisi yang tidak sesuai harapan tersebut merupakan salah satu pertimbangan dicabutnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit karena dianggap tidak efisien sehingga diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah. Dalam hal ini, DPR beranggapan bahwa Pemerintah yang kurang tegas dalam menindak pihak-pihak yang dengan sengaja menyembunyikan minyak goreng yang telah dinyatakan oleh Kementerian Perdagangan bahwa pasokan minyak goreng, seperti di Sumatera, mengalami surpus namun tidak ditemukan di minimarket dan pasar rakyat (https://www.dw.com/id/het-minyak-goreng-dicabut-dpr-tak- berpihak-pada-rakyat/a-61168810). e. Bahwa Pemerintah telah menyalurkan 120.123 ton minyak goreng curah pada 1-22 Mei 2022 atau 61,72% dari total konsumsi minyak goreng curah nasional per bulan. Namun demikian, harga minyak goreng curah masih 35 belum mencapai harga eceran tertinggi (HET) senilai Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) mendata rata-rata harga minyak goreng curah nasional senilai Rp 18.550 per Kg pada tanggal 25 Mei 2022. Provinsi dengan rata-rata harga minyak goreng curah yang sesuai HET hanya terjadi di Bengkulu, yakni Rp 14.250 per Kg. (https://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/628dedeb2ff2b/alasan-harga- minyak-goreng-masih-di-atas-het-meski-pasokan-melimpah) f. Bahwa Presiden pada kunjungannya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 21 Mei 2022 menegaskan bahwa dunia termasuk Indonesia, tengah dihadapkan pada kenaikan harga pangan dan energi yang signifikan, karena harga minyak goreng terutama di Eropa dan Amerika mengalami kenaikan tinggi, dan diikuti kenaikan harga dalam negeri.(https://money.kompas.com/read/2022/05/22/123522226/antisipa si-lonjakan-harga-pangan-dan-energi-jokowi-fokus-cegah-kenaikan- harga?page=all). Oleh karena itu, produsen minyak goreng dalam negeri lebih memilih mengekspor sehingga Pemerintah memutuskan memberlakukan beberapa kebijakan untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng berupa Peraturan Menteri Perdagangan, Peraturan Menteri Perindustrian, dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai berikut: • Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022 terkait penyediaan minyak goreng kemasan sederhana dengan skema pembiayaan dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), terbit pada 11 Januari 2022; • Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2022 terkait penerapan mekanisme kebijakan Domestic Market Obligation kepada ekportir yang akan melakukan ekspor CPO, RBD Olein dan UCO, terbit pada 18 Januari 2022; • Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 terkait kebijakan satu harga minyak goreng dengan harga setara Rp 14.000,-/liter yang diberlakukan untuk pasar modern dan pasar tradisional, terbit 19 Januari 2022; • Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2022 terkait Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 36 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, terbit pada 8 Februari 2022; • Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah, pada tanggal 16 Maret 2022; • Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 tahun 2021, terbit pada 17 Maret 2022; • Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2022; • Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 terkait pendistribusian minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro kecil melalui skema pembiayan melalui BPDPKS, terbit pada 18 Maret 2022; • Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 tetang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat, pada tanggal 22 Mei 2022; dan • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.05/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. g. Bahwa sebagai upaya untuk mengendalikan ketersediaan bahan pokok dalam hal ini yaitu minyak goreng, penerbitan kebijakan oleh Pemerintah dengan menaikkan pajak ekspor minyak sawit melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.05/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, berlandaskan untuk mendorong peningkatan pasokan bahan dasar pokok dari minyak goreng sehingga diupayakan dapat 37 memberikan kestabilan harga minyak goreng serta pasokan bahan baku. Sebagaimana hal ini merupakan bentuk penerbitan kebijakan dengan berkoordinasi antara kementerian. Lebih dari itu ketentuan Perpres 71/2015 yang mengutarakan terkait: menetapkan kebijakan harga, mengelola stok dan logistik, mengelola ekspor-impor telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. h. Sebagaimana uraian di atas maka dalil Pemohon yang menyatakan tindakan penimbunan/penyimpanan oleh pelaku usaha dan jaringan distribusinya menyebabkan minyak goreng menjadi langka apalagi ketika pemerintah menerapkan harga eceran tertinggi (HET) merupakan dalil yang kurang tepat karena Pemerintah dibawah pengawasan DPR telah berupaya dengan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan diatas yang menyesuaikan dengan kondisi serta sebagai upaya mengantisipasi tidak terjadi kondisi yang tidak diharapkan di masyarakat 7. Bahwa Pemohon mendalilkan jika terjadi kelangkaan dan berakibat naiknya harga, tindakan penyimpanan yang dilakukan oleh pelaku usaha dilarang sama sekali sesuai dengan maksud dan tujuan adanya pelarangan, terlebih apabila penyimpanan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak wajar (vide perbaikan permohonan hlm 6 dan 13). Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa hukum adalah salah satu sarana yang dipergunakan negara untuk menyelenggarakan fungsi guna mencapai tujuan. … Hukum dimaksudkan, antara lain, untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat supaya tidak terjadi benturan antar anggota atau antar komunitas yang berada di dalam masyarakat, atau setidak-tidaknya benturan tersebut dapat diminimalisasi. Selain itu dalam kehidupan kenegaraan, hukum juga mengatur hubungan antara negara dan masyarakat. Untuk maksud tersebut hukum mengorganisasikan berbagai kepentingan dengan cara memberikan perlindungan di satu pihak dan melakukan pembatasan di pihak lain. Hukum memberikan perlindungan dengan memberikan kekuasaan kepada subjek hukum tertentu dan membebankan kewajiban kepada subjek hukum yang lain (vide Putusan MK Nomor 85/PUU- XI/2013). 38 b. Bahwa sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. c. Bahwa pelarangan sama sekali penyimpanan suatu barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting pada saat terjadinya kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan tanpa adanya kriteria jumlah dan/atau waktu tertentu justru akan berakibat pada sulitnya masyarakat untuk bertahan ketika terjadi kelangkaan, namun pembatasan-pembatasan perlu dilakukan agar tidak terjadi penimbunan yang berdampak pada semakin sulitnya kondisi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya atas barang kebutuhan pokok maupun barang penting. d. Bahwa lemahnya pengawasan dalam penyimpanan dan pendistribusian barang menjadi permasalahan dalam mencegah adanya kecurangan- kecurangan pelaku usaha yang mengakibatkan kelangkaan barang dan kenaikan harga barang. Oleh karenanya, idealnya satgas pangan, Polri, maupun aparat penegak hukum harus melakukan tindakan tegas bagi para pelaku pelanggaran hukum. e. Bahwa pelanggaran atas ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU Perdagangan: “pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliyar rupiah).” Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 107 UU Perdagangan akan memperkuat ketentuan Pasal 29 ayat (1) sehingga pelaku usaha yang melanggar mendapatkan sanksi yang tegas. f. Bahwa pelarangan atas penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting ini dilakukan dimulai sedari produsen sampai kepada pelaku usaha akhir. Ketentuan pelarangan ini telah diatur secara harmonis dalam peraturan perundang-undangan diantaranya UU Perdagangan dan 39 UU Pangan termasuk peraturan pelaksanaannya, dalam konteks permasalahan tentang penyimpanan minyak goreng. Terkait larangan sekaligus juga ancaman hukum bagi pelaku penimbunan pangan atau penyimpanan pangan pokok melebihi jumlah maksimal sudah diatur juga secara jelas dan tegas didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut dengan UU Pangan) dalam Pasal 53 UU Pangan: “Pelaku usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.” Dikenakan ketentuan pidana dalam Pasal 133 UU Pangan yaitu: “Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).” Oleh karena itu, ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan turut bersinggungan dengan UU Pangan dalam hal komoditas pangan, dapat memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan jaringan perdagangan khususnya perdagangan komoditas pangan. g. Bahwa adapun ketentuan Pasal 52 UU Pangan dalam hal perdagangan pangan, Pemerintah menetapkan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha pangan yang diatur dengan atau berdasarkan pada Peraturan Pemerintah. Kemudian pendelegasian lebih lanjut dari Pasal 52 ayat (2) UU Pangan tersebut diatur di dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan (PP Ketahanan Pangan), yang pada intinya mengatur terkait dengan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. h. Selain itu, pelarangan tersebut juga diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah 40 beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, Dan Usaha Kecil. Jaminan atas penegakan ketentuan tersebut diperkuat dengan tim pengawas yang paling sedikit terdiri atas perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdaganga, Kementerian Keuangan, Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia, pemerintah daerah, dan BPDPKS. i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 (UU Pembentukan PUU), pengaturan materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota. Sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliyar rupiah), maka berdasarkan ketentuan dalam UU Pembentukan PUU pengaturan ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada dan berlaku. j. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pelarangan penyimpanan barang bahan kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan pada dasarnya tidak hanya mengatur perdagangan minyak goreng saja tetapi komoditas perdagangan secara umum. Pelarangan penyimpanan diatas batas jumlah dan waktu yang ditentukan tersebut dikuatkan oleh pengaturan dalam peraturan perundang- undangan lainnya yang mengatur secara spesifik komoditas perdagangan. Oleh karena itu jika petitum Pemohon dikabulkan maka hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak terlindunginya pihak-pihak pelaku perdagangan sampai kepada konsumen akhir. 8. Bahwa dalam skala nasional, masalah yang timbul di bidang ekonomi tidak sederhana. Perubahan orientasi perekonomian nasional ke arah pasar ekspor, membawa berbagai konsekuensi termasuk di dalamnya kebutuhan peningkatan kegiatan perdagangan luar negeri. Secara umum, ketidakpastian 41 perkembangan ekonomi dunia juga dilatarbelakangi oleh perubahan- perubahan yang terus terjadi secara cepat, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Dalam kerangka hubungan ekonomi dan perdagangan internasional, keberhasilan Indonesia meningkatkan ekspor dan pembangunan nasional juga akan tergantung pada perkembangan tatanan ekonomi dunia serta kemantapan sistem perdagangan internasional di samping kemampuan penyesuaian ekonomi nasional terhadap perkembangan yang ada. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perekonomian dunia, adalah tatanan atau sistem yang merupakan dasar dalam hubungan perdagangan antar negara. Tatanan dimaksud adalah General Agreement on Tariffs and Trade/GATT (Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan). Persetujuan tersebut terwujud dalam tahun 1947, dan Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan tersebut sejak tanggal 24 Pebruari 1950. Selain itu, Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani pembentukan organisasi perdagagan dunia (WTO) sebagai rangkaian perundingan Putaran Uruguay yang dimulai sejak Tahun 1986. Pengesahan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). 9. Bahwa dari segi tujuan, GATT dimaksudkan sebagai upaya untuk memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, adil dan menstabilkan sistem perdagangan internasional, dan memperjuangkan penurunan tarif bea masuk serta meniadakan hambatan-hambatan perdagangan lainnya. Sebagai tatanan multilateral yang memuat prinsip-prinsip perdagangan internasional, GATT menetapkan kaidah bahwa hubungan perdagangan antar negara dilakukan tanpa diskriminasi (non discrimination). Hal ini berarti, suatu negara yang tergabung dalam GATT tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan khusus bagi negara tertentu. Setiap negara harus memberikan perlakuan yang sama dan timbal balik dalam hubungan perdagangan internasional. 10. Bahwa dengan menyadari adanya perbedaan tingkat sosial ekonomi negara- negara peserta GATT yang tidak memungkinkan terlaksananya berbagai ketentuan dan disiplin yang telah diatur, GATT mengakui perlunya perlakuan 42 khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang. Ketentuan GATT yang mengatur perlakuan khusus ini mengakui adanya negara berkembang yang memperoleh kondisi lebih menguntungkan dalam upaya mereka memasuki pasar dunia bagi produk-produknya. Negara-negara maju tidak boleh menerapkan hambatan terhadap ekspor komoditi primer dan produk lain yang merupakan kepentingan khusus negara-negara berkembang, dan khususnya negara-negara yang paling terbelakang. Negara-negara maju juga tidak boleh mengharapkan tindakan timbal balik dari negara-negara berkembang untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan yang berupa tarif atau non-tarif. 11. Bahwa terjadinya kenaikan harga minyak goreng internasional, berpengaruh pada harga minyak goreng nasional. Hal inilah yang harus dipahami bersama sehingga permasalahan minyak goreng bukan permasalahan kelangkaan barang atau komoditas dagang melainkan kenaikan harga nasional sebagai dampak dari perdagangan global yang tidak bisa dihindari. 12. Bahwa terkait permintaan pemaknaan baru dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan yang dikemukakan pada bagian petitum perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana didalilkan menyatakan frasa “pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah waktu tertentu” tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “penyimpanan barang oleh pelaku usaha dilarang dalam hal terjadi kelangkaan barang, terjadi gejolak harga dan/atau tidak terdapat hambatan lalu lintas perdagangan barang”, DPR berpandangan bahwa diubahnya ketentuan yang menjadi parameter jumlah dan waktu tertentu dengan “tidak terdapat hambatan lalu lintas perdagangan barang”, maka hal ini menimbulkan suatu permasalahan apabila terdapat suatu kendala dalam distribusi komoditas dagang. Sebagai contoh, terjadinya bencana alam menjadi salah satu kendala atas pengiriman atau pendistribusian barang atau komoditas dagang ke daerah yang menjadi tujuan pengiriman atau pendistribusian tersebut. Selain itu, apa yang diminta oleh Pemohon dalam petitumnya ini termasuk pemaknaan baru terhadap Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan yang sebenarnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden. Oleh 43 karenanya, seyogyanya Pemohon mengajukan usul perubahan UU Perdagangan kepada DPR. 13. Bahwa terhadap permasalahan pangan, DPR khususnya Komisi IV memberikan perhatian lebih dalam upaya membangun ketahanan pangan nasional. Permasalahan tingginya harga minyak goreng yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia sejak awal tahun 2022 ini tidak hanya menyita perhatian Komisi IV, namun juga Komisi VI dan Komisi VII DPR. Dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia, DPR mendorong Pemerintah untuk mengoptimalkan sediaan minyak nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dapat dijangkau dengan harga murah serta mendorong perbaikan pengelolaan bahan pangan nasional dari hulu ke hilir. 14. Bahwa pemerintah sejauh ini telah melakukan upaya untuk menekan tingginya harga minyak goreng dan komoditas lainnya yang berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat dan perkembangan perekonomian nasional. Sebagai contoh, pada rapat yang dilakukan di DPR pada 19 Mei 2022, Banggar DPR menyetujui penambahan alokasi APBN untuk subsidi energi, yakni BBM, LPG, dan listrik, untuk merespons kenaikan harga komoditas. Menteri Keuangan dalam rapat tersebut menyampaikan usulan penambahan bagi perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp18,6 triliun yang diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 20,65 juta kelompok penerima manfaat dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). D. PETITUM DPR Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 5512) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan secara daring pada tanggal 28 Juni 2022 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Juni 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai pedagang ayam goreng yang bertempat tinggal di Probolinggo, Jawa Timur. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan. Menurut Pendapat Pemohon, dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan telah menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng karena pelaku usaha dan jaringan distribusi yang melakukan penyimpanan minyak goreng. Pemohon dalam dalilnya menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Pemohon menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: Pasal 29 ayat 1 Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 45 Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28C ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 2. Bahwa menurut Pemohon ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan secara aktual telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Kerugian Konstitusional terjadi karena pelaku usaha dan jaringan distribusi menyimpan minyak goreng sehingga terjadi kelangkaan dan kenaikan minyak goreng. 3. Bahwa menurut Pemohon ketentuan tersebut dalam penafsiran dan praktiknya pelaku usaha dalam situasi terjadinya kelangkaan dan gejolak harga masih bisa menyimpan minyak goreng dalam jumlah dan waktu tertentu. 4. Terhambatnya pekerjaan Pemohon dalam berdagang ayam goreng. Minyak goreng yang tidak tersedia atau minyak goreng yang mahal menurut batas penalaran yang wajar dapat membuat Pemohon tidak dapat bekerja. Jika Pemohon tidak dapat bekerja, maka Pemohon dan keluarga tidak dapat hidup layak. Padahal Pemohon sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; 5. Terhambatnya Pemohon dalam berusaha mempertahankan kehidupan, padahal Pemohon sebagai manusia dan warga negara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28A UUD 1945 berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan; 6. Terhambatnya Pemohon dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, serta menghambat usaha Pemohon untuk dapat meningkatkan kualitas hidup serta kesejahterannya serta kesejahteraan keluarganya; 7. Tidak terjaminnya perlindungan serta kepastian hukum yang adil karena ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan masih memuat ruang 46 adanya tindakan penyimpanan barang kebutuhan pokok menyangkut hajat hidup orang banyak dalam jumlah dan waktu tertentu. Menurut Pemohon, seharusnya jika terdapat kelangkaan dan/atau gejolak harga minyak goreng seperti sekarang maka tidak boleh dengan alasan apapun untuk melakukan tindakan penyimpanan, apalagi penyimpanan yang dilakukan dimaksudkan dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara tidak wajar. Menurut Pemohon, akan adil jika penyimpanan barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng dilakukan dalam keadaan normal dan tidak dilakukan ketika terjadi kelangkaan barang, tidak terjadi gejolak harga dan/ atau tidak terdapat hambatan lalu lintas perdagangan barang. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU 24/2003) menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstutusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dengan demikian, agar seseorang atas suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003; 47 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; d. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara kerugian dimaksud Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah disebutkan dalam Pasal 51 UU 24/2003, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan. Pemerintah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak memberikan uraian yang terang dan jelas terkait dengan hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan, selain itu Pemohon dalam dalil-dalil Permohonannya tidak dapat menguraikan proses pembentukan UU 7/2014 yang tidak memenuhi ketentuan dalam UUD 1945. Permasalahan serta kerugian sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan dalam Permohonannya merupakan permasalahan implementasi dari norma 48 hukum yang tidak menimbulkan kerugian yang bersifat aktual terhadap hak konstitusionalitas Pemohon. Bahwa berlakunya ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan tidak menghalangi hak-hak Pemohon untuk: 1. Memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; 2. Mempertahankan hidup dan kehidupannya; 3. Mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, serta Pemohon tetap terlindungi haknya dalam mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 4. Mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, menurut Pemerintah dalam permohonannya Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas hubungan antara hak konstitusional yang dirugikannya dengan berlakunya ketentuan a quo, dan Pemohon tidak terdampak langsung atas kelangkaan minyak goreng jenis premium karena Pemohon masih dapat menggunakan minyak goreng curah yang harganya terjangkau dan tersedia atas prinsip campur tangan Pemerintah agar harga minyak goreng stabil dan tidak mengikuti mekanisme harga pasar. Dengan demikian, berdasarkan keterangan di atas anggapan Pemohon bukan merupakan masalah konstitusionalitas keberlakuan norma batu ujinya melainkan masalah penerapan hukum yang ditafsirkan berbeda oleh Pemohon. Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat jika yang mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Pemerintah perlu mempertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan dalam Pasal 29 ayat 1 UU Perdagangan. Pemerintah memandang bahwa Pemohon tidak mampu mendeskripsikan secara terang dan jelas terkait kerugian konstitusional yang dideritanya sebagai dampak dari penerapan UU Perdagangan. Pemerintah berpendapat bahwa terdapat kelemahan yang nyata tersurat dalam argumentasi Pemohon dalam menguraikan kedudukannya sebagai 49 warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan. Kelemahan Pemohon dalam permohonan pengujian ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan adalah Pemohon tidak mampu menjabarkan bahwa keberlakuan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan telah atau akan merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan ketersedian dan harga ekonomis dari minyak goreng yang terdapat di pasaran. Tidak ada kerugian konstitusional yang bersifat nyata yang diakibatkan oleh penerapan UU Perdagangan, karena dalam hal ini Pemohon masih bisa menjalankan kegiatan usaha sehari-hari. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, berlakunya ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan tidaklah merugikan dan tidaklah menghalangi pemenuhan hak konstitusionalitas Pemohon. Namun demikian, Pemerintah memohon melalui Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007). III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum menyampaikan tanggapan atas materi Permohonan yang diuji, perkenankanlah terlebih dahulu kami menyampaikan penjelasan terkait dengan landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis UU Perdagangan. Landasan Filosofis: Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Demikian halnya bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya, juga dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 50 Kemakmuran rakyat hanya bisa diwujudkan melalui suatu tatanan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip demokrasi ekonomi tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran dari prinsip ke lima Pancasila: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang merupakan landasan pokok agar seluruh rancangan perekonomian nasional Indonesia mengabdi pada cita-cita kesejahteraan untuk semua. Demikian halnya perdagangan nasional Indonesia. Perdagangan sebagai urat nadi perekonomian bukanlah sekedar aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik secara langsung, maupun tidak langsung, baik di dalam negeri ataupun melintasi batas wilayah negara, yang bertujuan untuk pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Landasan Yuridis: Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, praktis tidak ada satu pun undang-undang yang mengatur tentang perdagangan. Perhatian yang begitu besar terhadap sektor perdagangan diberikan akibat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1996/1997. Krisis yang kemudian menciptakan krisis ekonomi dan politik, akhirnya melahirkan TAP MPR Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi yang dijadikan dasar di dalam menyusun kebijakan perekonomian Pemerintah. Produk hukum setara undang-undang di bidang perdagangan masih mengacu pada hukum Kolonial Belanda BRO 1934 yang notabene lebih banyak mengatur tentang perizinan usaha. Kegiatan perdagangan luar negeri baru diatur sebatas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri. Terdapatnya sejumlah undang- undang yang sudah lebih dulu mengatur kegiatan perdagangan seperti Undang-Undang Metrologi Legal, Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang- Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Sistem Resi Gudang, Undang-Undang Kepabeanan, dll menjadi tantangan tersendiri dalam 51 pembuatan suatu Undang-Undang tentang Perdagangan. Undang-undang ini harus secara cermat menghindari terjadinya benturan dengan undang-undang lain sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa UU Perdagangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 disusun untuk memajukan kesejahteran umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta untuk menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan memeratakan pendapatan serta memperkuat daya. Landasan Sosiologis: Keberadaan UU Perdagangan diharapkan dapat mengatur kehidupan masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan yang terkait bidang perdagangan. Secara sosiologis, relasi sosial antar para pelaku kepentingan ini haruslah berlandaskan pada norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik di tingkat domestik maupun internasional. Pembuatan Undang-Undang tentang Perdagangan secara sosiologis merupakan bagian dari, ”social order” atau ”tatanan sosial”. Definisi ”social order” dalam Ensiklopedi Sosiologi adalah ”a concept used in sociology, history and other social sciences. It refers to a set of linked social structures, social institutions and social practices which conserve, maintain and enforce ‘normal’ ways of relating and behaving”. Agar tercapai tatanan sosial yang baik, haruslah diperhitungkan dengan seksama bagaimana relasi sosial yang akan terjadi sebagai dampak pengaturan oleh undang-undang ini. Jangan sampai undang-undang ini menimbulkan sejumlah permasalahan sosial karena dibuat dengan tergesa-gesa sehingga tidak cermat memperhatikan dimensi sosiologis yang ada. Peranan perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi rakyat yang memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. 52 Terkait dengan dalil Pemohon dalam Permohonannya terhadap ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: A. Terkait dengan dalil Pemohon dalam Permohonannya bahwa ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan menyebabkan terhambatnya pekerjaan Pemohon dalam berdagang ayam goreng karena minyak goreng yang tidak tersedia atau minyak goreng yang mahal menurut batas penalaran yang wajar dapat membuat Pemohon tidak dapat bekerja. Selain itu Pemohon menyatakan bahwa jika Pemohon tidak dapat bekerja, maka Pemohon dan keluarga tidak dapat hidup layak padahal Pemohon sebagai warga negara sesuai dengan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, terhadap pendapat Pemohon tersebut Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan memberikan perlindungan serta menjamin ketersediaan barang pokok termasuk minyak goreng sehingga masyarakat Indonesia termasuk Pemohon selaku pelaku usaha dapat terus tercukupi kebutuhan pokoknya. 2. Bahwa Pengaturan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan tidaklah menghambat ataupun menghalangi hak Pemohon untuk dapat memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemohon tetap dapat bekerja dengan menjalani profesi Pemohon maupun alternatif pekerjaan lainnya sesuai dengan kehendak Pemohon. 3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan, maka Pemerintah dapat merumuskan kebijakan- kebijakan pengendalian harga serta distribusi minyak goreng. 4. Bahwa Pemerintah telah mengupayakan ketersediaan minyak goreng kemasan sederhana dengan harga terjangkau di masyarakat dan salah satu upaya pemerintah adalah dengan memberikan subsidi pada minyak goreng kemasan sederhana guna mewujudkan ketersediaan, dan kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro, usaha kecil dan menengah. 5. Pengaturan hukum atas pemberian subsidi pada minyak goreng kemasan sederhana ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2022 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2022 Penyediaan 53 Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Menimbang Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. 6. Bahwa subsidi terhadap minyak goreng kemasan sederhana dilakukan dengan menyalurkan Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang besarannya dihitung berdasarkan selisih dari harga ekonomi dari minyak goreng sederhana yang ditawarkan di pasaran pada tingkat provinsi dengan Harga Eceran Tertinggi (selanjutnya disebut sebagai HET) Minyak Goreng Kemasan Sederhana. 7. Bahwa Pemerintah juga berupaya untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng sawit, serta keterjangkauan harga minyak goreng sawit di tingkat konsumen dengan menetapkan HET minyak goreng sawit. Minyak goreng sawit terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: a. Minyak Goreng Curah; b. Minyak Goreng Kemasan Sederhana; dan c. Minyak Goreng Kemasan Premium. 8. Bahwa dalam hal memberikan kepastian harga dan menjaga stabilitas harga minyak goreng sawit Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit (selanjutnya disebut sebagai Permendag 06/2022) pada tanggal 26 Januari 2022 yang kemudian dicabut dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah (selanjutnya disebut sebagai Permendag 11/2022) pada tanggal 16 Maret 2022. 9. Bahwa dalam Permendag 11/2022, Pemerintah menetapkan HET minyak goreng curah sebesar Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter atau Rp 15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah) perkilogram. 10. Bahwa pelaku usaha distribusi yang menjual minyak goreng curah kepada konsumen atau disebut juga sebagai Pengecer wajib melakukan penjualan minyak goreng curah pada masyarakat, usaha 54 mikro, kecil dan menengah dengan mengikuti ketentuan HET. 11. Bahwa industri menengah dan industri besar dilarang mempergunakan minyak goreng curah dengan HET minyak goreng curah, dan apabila industri menengah dan industri besar melanggar ketentuan ini maka akan diberikan sanksi administratif yaitu: a. penghentian kegiatan sementara; dan/atau b. pencabutan perizinan berusaha. 12. Bahwa Pemerintah telah berupaya untuk mengoptimalkan pendistribusian minyak goreng curah guna menjamin ketersediaan dan memenuhi kebutuhan minyak goreng curah dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. 13. Bahwa untuk mengoptimalkan pendistribusian minyak goreng curah, pemerintah menetapkan Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) melalui penetapan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat (selanjutnya disebut sebagai Permendag 33/2022) 14. Program MGCR telah tersedia di 1.200 (seribu dua ratus) lokasi dan hingga 10 Juni 2022 jumlah pengecer yang berpartisipasi pada Program MGCR telah mencapai 10.000 (sepuluh ribu) titik pengecer yang tersebar di 212 (dua ratus dua belas) Kabupaten/ Kota di Indonesia. Pelaksanaan program MGCR di pasar rakyat dilakukan menggunakan aplikasi digital pada setiap transaksinya. 15. Bahwa melalui Keputusan Direktur Jenderal Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penjualan Minyak Goreng Curah Dalam Program Minyak Goreng Curah, telah ditetapkan bahwa Pembatasan Penjualan Minyak Goreng Curah Rakyat oleh pengecer kepada konsumen paling banyak setara 10 kg (sepuluh kilogram) per hari untuk satu orang konsumen dengan berbasiskan Nomor Induk Kependudukan (NIK). 16. Bahwa kebijakan serta program yang telah kami uraikan merupakan upaya Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng, serta menjamin distribusi minyak goreng di masyarakat. 17. Kebijakan serta program pemerintah untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng dan menjamin distribusi minyak goreng di masyarakat semakin dikuatkan dengan keberlakuan ketentuan dalam Pasal 29 ayat 55 (1) UU Perdagangan yang dengan tegas melarang pelaku usaha untuk penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. 18. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU Perdagangan. 19. Keberlakuan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan sangatlah penting guna menjaga ketersediaan dan distribusi barang pokok dan barang penting. 20. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan, Pasal 29 ayat (1) perlu dipertahankan keberlakuannya karena ketentuan Pasal a quo memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat Indonesia dan termasuk juga Pemohon. B. Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan telah menghambat Pemohon dalam berusaha mempertahankan kehidupannya, padahal Pemohon sebagai manusia dan warga negara sesuai dengan Pasal 28A berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan, terhadap pendapat Pemohon tersebut, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa Pemerintah akan senantiasa menghormati hak manusia untuk mempertahankan hidup serta kehidupannya. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan telah menghambat Pemohon dalam berusaha mempertahankan kehidupannya merupakan kekhawatiran dari Pemohon serta merupakan penafsiran Pemohon atas Pasal a quo. 2. Bahwa mulai berlakunya ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan sejak tanggal 11 Maret 2014 hingga saat ini tidaklah menghalangi ataupun mencederai hak Pemohon untuk hidup serta tidak menghalangi upaya Pemohon untuk mempertahankan kehidupan. 3. Bahwa Pemerintah secara konsisten memantau harga kebutuhan pokok serta meninjau ketersediaan barang pokok di Pasar Rakyat maupun di Pasar Modern. Upaya ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat terhadap barang pokok dapat selalu terpenuhi. Dengan terpenuhinya 56 kebutuhan masyarakat maka upaya mempertahankan kehidupan masyarakat dapat terjaga. 4. Bahwa Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan pengumpulan serta pelaporan data harga dan pasokan barang pokok termasuk minyak goreng secara harian melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP). 5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan, Pasal 29 ayat (1) perlu dipertahankan keberlakuannya karena ketentuan Pasal a quo memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat Indonesia dan termasuk Pemohon. C. Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan telah menghambat Pemohon dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, serta menghambat usaha Pemohon untuk dapat meningkatkan kualitas hidup serta kesejahterannya serta kesejahteraan keluarganya, terhadap pendapat Pemohon tersebut, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Dalam kondisi tertentu Pemerintah menetapkan langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga dan distribusi barang kebutuhan bahan pokok dan/atau barang penting. 2. Bahwa berlakunya ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan merupakan salah satu bentuk pengendalian terhadap ketersediaan barang pokok dan/atau barang penting. 3. Bahwa ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan justru merupakan ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap Pelaku Usaha Mikro Usaha Kecil dan Menengah termasuk dalam hal ini Pemohon. 4. Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) justru melindungi kepentingan masyarakat Indonesia untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokok ketika terjadi kelangkaan barang, maupun ketika terjadi gejolak harga barang kebutuhan pokok. 57 5. Dengan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 UU Perdagangan, Pemerintah dapat menetapkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (selanjutnya disebut sebagai Perpres 71/2015) yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (selanjutnya disebut sebagai Perpres 59/2020) sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 29 UU Perdagangan. 6. Penetapan Perpres 71/2015 dan Perpres 59/2020 dilakukan guna percepatan pengambilan kebijakan dan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Dalam pengaturan Perpres 71/2015 dalam Pasal 2 angka 6 huruf a telah diatur bahwa minyak goreng yang merupakan barang kebutuhan pokok hasil industri. 7. Dengan telah ditetapkannya minyak goreng sebagai barang kebutuhan pokok maka Pemerintah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan Pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. 8. Bahwa Pemerintah akan tetap ada dan terus berupaya untuk melindungi hak warga negara dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau merupakan bukti upaya Pemerintah untuk melindungi hak warga negara mempertahankan hidup dan kehidupannya. 9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan, Pasal 29 ayat (1) memiliki eksistensi yang perlu dipertahankan keberlakuannya karena ketentuan Pasal a quo memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat Indonesia dan termasuk Pemohon. D. Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan serta kepastian hukum yang adil karena ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) masih memuat ruang adanya tindakan penyimpanan barang kebutuhan pokok menyangkut hajat hidup orang banyak dalam 58 jumlah dan waktu tertentu, terhadap pendapat Pemohon tersebut Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa UU Perdagangan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan sehari-hari di bidang perdagangan. UU Perdagangan memberikan jaminan atas hak dan kewajiban para pelaku perdagangan serta memastikan agar relasi antar para pelaku usaha selalu berjalan sesuai aturan yang berlaku. 2. Dalam konteks perdagangan, penyimpanan barang-barang perniagaan diperlukan sebagai stok penyangga dalam menghadapi fluktuasi permintaan dan penawaran barang yang kerap tidak berjalan bersamaan. 3. Dalam hal penyimpanan barang pokok dan/atau barang penting, Pemerintah memberikan batasan terhadap penyimpanan barang pokok dan/atau barang penting melalui Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan. 4. Bahwa batasan penyimpanan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) secara teknis dijelaskan dalam Perpres 71/2015 Pasal 11 ayat (1) dan (2) sebagaimana telah diubah dengan Perpres 59/2020. 5. Bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 71/2015 berbunyi: Pasal 11 (1) Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dilarang disimpan di Gudang dalam jumlah dan waktu tertentu. (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal. 6. Bahwa berdasarkan Perpres 71/2015 batas penyimpanan stok barang pokok dan barang penting termasuk minyak goreng ialah paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal. Terhadap keterangan tersebut dapat kami berikan contoh sebagai berikut: Perusahaan A adalah perusahaan distribusi barang pokok yang menjual beras. Rata-rata penjualan perbulan dalam kondisi normal adalah 12 (dua belas) ton, maka stok yang wajar yang boleh dimiliki oleh 59 perusahaan A adalah sebesar 12 ton x 3 bulan = 36 Ton beras digudangnya. Bilamana beras tersebut dibeli di awal bulan Januari maka paling lama waktu penyimpanan beras tersebut adalah sampai dengan awal April atau 3 bulan setelah pembelian beras tersebut. 7. Bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara tindakan penyimpanan dan tindakan penimbunan, dalam konteks penyimpanan barang pokok dan/atau barang penting penyimpanan adalah kegiatan menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting oleh pelaku usaha yang akan digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau juga bahan persediaan untuk didistribusikan. Penyimpanan dilakukan dalam batasan yang tidak melebihi stok atau persedian paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan rata-rata kebutuhan atau penjualan dalam kondisi normal. Sedangkan untuk tindakan penimbunan adalah kegiatan menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dengan maksud untuk memperoleh keuntungan atau spekulasi pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Penimbunan dilakukan dengan melebihi stok atau persedian selama 3 (tiga) bulan berdasarkan rata-rata kebutuhan atau penjualan dalam kondisi normal, dengan berbagai cara termasuk dengan melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. 8. Bahwa dalam hal pembuktian sebuah penimbunan barang pokok dan barang penting diperlukan sebuah audit terhadap data stok penjualan maupun stok persediaan bahan baku sebuah perusahaan. 9. Bahwa berlakunya Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan justru menjembatani kebutuhan dari pihak pelaku usaha maupun kebutuhan dari pihak usaha kecil dan menengah maupun konsumen rumah tangga serta memberikan perlindungan pada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. 10. Telah ditegaskan dalam Penjelasan atas UU Perdagangan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa Larangan menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu 60 lintas perdagangan barang dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan Barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dan/atau Barang Penting. 11. Bahwa ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) menjadi dasar pengaturan penegakkan hukum terhadap pengawasan barang pokok dan barang penting, termasuk diantaranya minyak goreng sehingga apa yang menjadi kekhawatiran Pemohon terkait dengan ”tidak terjaminnya perlindungan serta kepastian hukum yang adil karena Pasal 29 ayat (1) masih memuat ruang adanya tindakan penyimpanan barang kebutuhan pokok menyangkut hajat hidup orang banyak dalam jumlah dan waktu tertentu” ialah merupakan kekhawatiran semata karena Pemohon justru dilindungi oleh Pemerintah melalui upaya pengawasan. 12. Upaya pengawasan terhadap distribusi Minyak Goreng telah dilakukan secara kolaboratif bersama dengan Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Polri). 13. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 29 ayat (1) justru memberikan payung hukum terhadap batasan atas tindakan penimbunan. Secara tegas Pasal a quo mengatur yang dimaksud menimbun dan dapat dikenai sanksi pidana harus memenuhi kriteria sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Perpres 71/2015 yaitu yang berbunyi: Pasal 11 (1) Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dilarang disimpan di Gudang dalam jumlah dan waktu tertentu. Sehingga berlakunya ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan justru memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat termasuk dalam hal ini Pemohon. 14. Kembali kami sampaikan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU Perdagangan. 15. Dengan demikian apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penimbunan barang maka pelaku usaha akan menanggung risiko dan sanksi yang diberikan oleh UU Perdagangan. 61 16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan, Pasal 29 ayat (1) perlu dipertahankan keberlakuannya karena ketentuan Pasal a quo memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat Indonesia dan termasuk Pemohon dan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan, Pasal 29 ayat (1) perlu dipertahankan keberlakuannya karena ketentuan Pasal a quo memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat Indonesia dan termasuk Pemohon dari penimbunan terhadap barang pokok dan/atau barang penting. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28A UUD 1945, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa Presiden telah mengajukan satu orang Ahli bernama Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. yang didengar keterangannya dalam sidang pada 22 Agustus 2022, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 62 I. Keterangan menanggapi latar belakang Pemohon mengajukan gugatan dan kedudukan hukum (legal standing) Mengenai Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang” dianggap telah merugikan hak konstitusional Pemohon, dimana hal tersebut mengakibatkan pelaku usaha dan jaringan distribusi menyimpan minyak goreng sehingga terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Hal mana menurut Pemohon ketentuan tersebut dalam penafsiran dan prakteknya, pelaku usaha dalam situasi terjadinya kelangkaan dan gejolak harga masih bisa menyimpan minyak goreng dalam jumlah dan waktu tertentu. Seharusnya menurut Pemohon jika terjadi kelangkaan dan berakibat naiknya harga, tindakan penyimpanan yang dilakukan oleh pelaku usaha dilarang sama sekali. Memperhatikan penjelasan dari Pemohon mengenai keterkaitan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 sebagai penyebab tindakan pelaku usaha melakukan penyimpanan minyak goreng dan kemudian hal tersebut mengakibatkan terjadinya kelangkaan produk minyak goreng, sepertinya perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Dimana berdasarkan data yang ada terjadinya kelangkaan minyak goreng beberapa waktu yang lalu dipasaran disebabkan oleh para pelaku usaha minyak goreng menahan pasokan mereka ke pasar karena mereka menolak untuk menjual harga minyak gorengnya sesuai dengan harga yang telah ditentukan Pemerintah yaitu menjual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pelaku usaha minyak goreng menganggap bahwa apabila mereka menjual minyak goreng dengan harga yang sudah ditentukan oleh Pemerintah akan dapat membuat mereka menderita kerugian. Sehingga untuk menghindari terjadinya kerugian apabila menjual minyak goreng berdasarkan HET tersebut, kemudian membuat mereka menahan pasokannya atau menjual minyak goreng ke dalam pasar. Terbukti ketika Pemerintah menyesuaikan kebijakan mengenai penentuan harga eceran tertinggi dan harga minyak goreng kemasan yang selanjutnya diserahkan kepada mekanisme pasar, produk minyak goreng dalam waktu relatif singkat kembali tersedia di pasar. 63 Bahkan dalam rangka mengedalikan penjualan minyak goreng di dalam negeri, Pemerintah sempat melakukan kebijakan melarang ekspor produk Crude Palm Oil (CPO) yang merupakan bahan baku produk minyak goreng agar membuat pelaku usaha mau memasok produknya ke pasar dalam negeri. Karena salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng di dalam negeri pada beberapa waktu lalu disebabkan pelaku usaha minyak goreng lebih memilih untuk menjual produknya keluar negeri dibandingkan menjual produknya di dalam negeri. Hal itu disebabkan karena harga pasaran minyak goreng di dunia sedang tinggi dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Tingginya harga komoditas minyak goreng di pasaran dunia, mendorong pelaku usaha minyak goreng di dalam negeri menaikan harga penjualan minyak goreng di dalam negeri yang kemudian menyebabkan terjadi kenaikan harga produk minyak goreng yang cukup tinggi. Tingginya harga minyak goreng di dalam negeri mengakibatkan keresahan di masyarakat karena sebagian besar masyarakat bergantung terhadap bahan baku minyak goreng dalam kegiatan konsumsi dan usahanya. Hal tersebutlah yang kemudian mendorong Pemerintah melakukan intervensi ke dalam pasar untuk mendorong harga minyak goreng menjadi turun, yaitu antara lain dengan memberlakukannya harga eceran tertinggi (HET) untuk penjualan minyak goreng. Namun berhubung HET yang ditentukan oleh Pemerintah tersebut terlalu rendah dan dapat merugikan pelaku usaha, maka kemudian membuat pelaku usaha minyak goreng menahan pasokan minyak goreng di pasaran dalam negeri. Akibat dari tindakan pelaku usaha minyak goreng yang menahan pasokannya ke pasar-pasar berakibat kepada terjadinya kelangkaan produk minyak goreng, yang hal itu merupakan suatu ironi di negara yang merupakan penghasil minyak goreng terbesar di dunia. Kemudian selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 masih memungkinkan bagi pelaku usaha untuk melakukan penyimpanan minyak goreng dalam jumlah dan waktu tertentu di tengah terjadinya kelangkaan dan gejolak harga, dimana menurut Pemohon seharusnya jika terjadi kelangkaan dan berakibat naiknya harga, tindakan penyimpanan yang dilakukan oleh pelaku usaha dilarang sama sekali. 64 Apabila keinginan tersebut diterima dan dikabulkan justru hal itu dapat bertentangan dengan konstitusi yaitu dimana Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Sehingga apabila pelaku usaha tidak diperbolehkan melakukan penyimpanan minyak goreng dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu ditengah terjadinya kelangkaan dan gejolak harga maka hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya kegiatan produksi dari pelaku usaha yang juga akan berakibat kepada terganggunya hidup dan kehidupan pelaku usaha serta pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan usaha pelaku usaha. Misalkan sebagai contoh sebuah perusahaan restoran ayam goreng cepat saji untuk memastikan agar proses produksi perusahaannya dapat berjalan secara baik maka perusahaan tersebut memiliki perusahaan peternakan ayam sendiri, dimana dengan memiliki peternakan ayam sendiri membuat restoran ayam goreng cepat saji mempunyai jaminan atas ketersedian bahan baku dalam proses produksi ayam goreng di restorannya. Namun kemudian muncul suatu kondisi dimana produk ayam menjadi langka dan harga menjadi meningkat, serta distribusi komoditas ayam menjadi terhambat. Pertanyaannya adalah apakah perusahaan restoran ayam goreng cepat saji tersebut tidak diperbolehkan menyimpan ayam dipeternakannya sebagai bahan baku produksinya dan apabila hal itu dilakukan perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi hukum? Sedangkan apabila perusahaan restoran ayam goreng tersebut tidak dapat menyimpan ayam sebagai bahan baku produksinya kemudian hal tersebut menyebabkan proses produksinya menjadi terganggu dan merugikan perusahaan yang dapat berakibat perusahaan tidak bisa membayar gaji pegawainya, yang apabila itu terjadi dapat mengakibatkan keluarganya akan terganggu penghidupannya. Sehingga apabila keinginan untuk mengubah Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 diterima dan dikabulkan, bukan tidak mungkin selanjutnya adalah pihak lain yang dirugikan akan mengajukan yudisial review terhadap ketentuan yang melarang pelaku usaha menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, karena hal itu dapat juga bertentangan dengan konstitusi juga yaitu Pasal 28A 65 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Selanjutnya pada bagian yang lain Pemohon menyinggung bahwa situasi minyak goreng yang langka dan harganya yang mahal telah berlangsung lama dan berbulan-bulan. Dan menurut Pemohon salah satu sebabnya karena adanya tindakan penimbunan/penyimpanan oleh pelaku usaha beserta jaringan distribusinya. Apalagi ketika Pemerintah menerapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Namun ketika Pemerintah menyerahkan pada mekanisme pasar untuk minyak goreng kemasan dan/atau subsidi sementara untuk minyak goreng curah ketersedian minyak goreng di pasar menjadi ada. Berdasarkan pernyataan dari diatas, sesungguhnya telah disadari bahwa penyebab dari terjadinya kelangkaan komoditas minyak goreng adalah karena Pemerintah menerapkan harga eceran tertinggi (HET), dimana ketika Pemerintah menyerahkan pada mekanisme pasar untuk minyak goreng kemasan dan/atau subsidi sementara untuk minyak goreng curah kemudian membuat produk minyak di pasar kembali menjadi tersedia. Selanjutnya bahwa menurut Pemohon, pengecualian terhadap larangan menyimpan barang kebutuhan pokok dalam jumlah dan waktu tertentu meskipun dalam hal terjadinya kelangkaan minyak goreng dan harga minyak goreng yang mahal, terkait erat telah merugikan Pemohon secara aktual dan dapat berulang untuk ketersedian dan harga barang kebutuhan pokok lainnya. Sehingga berdasarkan uraian tersebut. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas pasal tersebut. Penafsiran dari Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (1) pengecualian terhadap larangan menyimpan barang kebutuhan pokok dalam jumlah dan waktu tertentu meskipun dalam hal terjadi kelangkaan adalah kurang tepat, kata dalam jumlah dan waktu tertentu bukanlah kata pengecualian dari pengaturan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014, tetapi merupakan penjelasan lebih lanjut untuk membuat ketentuan yang terdapat didalam Pasal 29 ayat (1) dapat berjalan secara efektif dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lain. 66 II. Keterangan Menanggapi Bagian Pokok Permohonan Pemohon Pemohon dalam bagian pokok permohonan angka 12 menyatakan bahwa kegiatan perdagangan merupakan tanggung jawab pemerintah melalui kebijakan dan pengendalian. Pengaturan kegiatan perdagangan bertujuan, di antaranya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan, kelancaran distribusi dan ketersedian barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta perlindungan konsumen. Dengan pernyataan tersebut di atas, menegaskan bahwa Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam kegiatan perdagangan melalui kebijakan dan pengendalian. Dimana pengaturan kegiatan perdagangan bertujuan diantaranya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan, kelancaran distribusi dan ketersedian barang kebuthhan pokok dan barang penting, serta perlindungan konsumen. Maka keinginan untuk melakukan perubahan terhadap bunyi pasal 29 ayat (1) yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang” menjadi “penyimpanan barang oleh pelaku usaha dilarang dalam hal terjadi kelangkaan barang, terjadi gejolak harga dan/atau tidak terdapat hambatan” dapat diartikan hal tersebut mengalihkan tanggung jawab dari Pemerintah dalam kegiatan perdagangan menjadi tanggung jawab atau beban bagi pelaku usaha. Lebih lanjut Pemohon menyatakan juga bahwa penyimpanan minyak goreng sebagai kebutuhan pokok merupakan suatu tindakan yang terlarang. Hal mana larangan tersebut dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014. Apabila dibaca secara jelas dan terang tidak ada ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 yang melarang penyimpanan minyak goreng sebagai kebutuhan pokok. 67 Untuk dapat memahami Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, tidak cukup dengan membaca Pasal 29 ayat (1) saja, tetapi perlu juga dibaca penjelasan dari Pasal 29 ayat (1), serta dibaca juga Pasal 29 ayat (2) dan (3) agar dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap pengaturan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014. Dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa: ”larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.” Artinya berdasarkan penjelasan Pasal 29 ayat (1) tersebut yang dilarang adalah kegiatan penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen memperoleh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.” Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 29 ayat (2) UU No.7 Tahun 2014 disebutkan bahwa: “pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persedian barang untuk didistribusikan.” Selanjutnya Pasal 29 ayat (3) berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting diatur berdasarkan Peraturan Presiden.” Dengan adanya Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2014 adalah menjadi pengaturan lebih lanjut dari Pasal 29 ayat (1) yang menegaskan bahwa sesungguhnya menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persedian barang untuk didistribusikan. Sehingga pembuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 membuat pengaturan mengenai Pasal 29 ayat (1) tersebut memang tidak bertujuan untuk melarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, karena yang dipermasalahkan oleh pembuat undang-undang adalah tindakan dari pelaku 68 usaha yang melakukan kegiatan penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen memperoleh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Kemudian adanya pendapat yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dalam pengaturannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dengan adanya frasa “jumlah dan waktu tertentu”. Memang apabila membaca hanya Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 hal tersebut dapat terjadi, tetapi apabila membaca bagian penjelasan dari Pasal 29 ayat (1) serta membaca Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) maka akan tergambar jelas bagaimana konstruksi hukum yang dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang ketika membuat ketentuan tersebut. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 memang jika dibaca tidak bertujuan untuk melarang tindakan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadinya kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, karena yang dilarang oleh ketentuan Pasal 29 ayat (1) adalah tindakan penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Kemudian dalam Pasal 29 ayat (2) memberikan penjelasan lebih lanjut dari Pasal 29 ayat (1) yaitu “pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan. Untuk lebih membantu penjelasan dari Pasal 29 ayat (1) tersebut kemudian pembuat Undang-undang memberikan amanat kepada Pemerintah untuk membuat pengaturan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Hal tersebut dikarenakan pengaturan mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting bersifat teknis, karena kebutuhan pokok dan/atau barang penting bukan hanya untuk seperti komoditas minyak goreng saja tetapi barang kebutuhan pokok dan/atau penting lainnya. Kemudian Pemohon seharusnya tidak perlu kuatir bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menjadi dasar 69 bagi pelaku usaha untuk melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting pada saat terjadinya kelangkaan barang, gejolak harga, dan atau hambatan lalu lintas perdagangan. Karena ada ketentuan lain yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dapat melindungi Pemohon dari tindakan penyimpanan barang yang dilakukan oleh pelaku usaha, bahkan tidak hanya terhadap barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting saja, tetapi terhadap setiap barang atau bahkan jasa yang dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha. Sebagai contoh seandainya ada pelaku usaha yang melakukan tindakan penyimpanan barang tertentu dan kemudian tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya kelangkaan dan harga menjadi meningkat maka pelaku usaha yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman terhadap pelanggaran Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana berbunyi: “pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:…c. membatasi peredaran atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan. Sehingga adanya kekhawatiran dari pengaturan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 dapat membuat pelaku usaha melakukan tindakan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadinya kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang kurang cukup beralasan. Maka keinginan untuk melakukan perubahan terhadap bunyi Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menjadi “penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dapat disimpan oleh pelaku usaha dalam hal tidak terjadi kelangkaan barang, tidak terjadi gejolak harga dan/atau tidak terdapat hambatan lalu lintas perdangan barang” memperhatikan penjelasan sebelumnya menjadi tidak diperlukan. III. Kesimpulan Berdasarkan paparan yang telah disampaikan sebelumnya, maka adapun kesimpulan saya adalah ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 70 Tahun 2014 tentang Perdagangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak perlu juga dilakukan perubahan terhadap bunyi dari Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. [2.5] Menimbang bahwa Presiden menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah pada 29 Agustus 2022 yang pada pokoknya Presiden tetap pada pendiriannya; [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 71 Republik Indonesia Nomor 5512 selanjutnya disebut UU 7/2014) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 72 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pedagang ayam goreng di daerah Paiton, Probolinggo. Dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari, Pemohon sangat bergantung pada ketersediaan dan harga ekonomis dari minyak goreng, sehingga ketidaktersediaan minyak goreng di pasaran karena distributor menyimpan barang tersebut, menyebabkan Pemohon menjadi tidak dapat bekerja, demikian pula jika harga minyak goreng terlampau tinggi maka akan berpengaruh kepada daya beli Pemohon dan harga jual dagangannya; 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 serta beranggapan hak-hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya; 3. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014 yang menyatakan sebagai berikut: 73 Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang; 4. Bahwa norma a quo telah merugikan Pemohon secara aktual dan menurut penalaran yang wajar potensial berulang untuk barang pokok yang sama atau barang pokok lainnya. Hal demikian terjadi karena pelaku usaha dan jaringan distribusi masih dapat menyimpan minyak goreng pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang dalam jumlah dan waktu tertentu meskipun pada pokoknya tindakan penyimpanan tersebut merupakan tindakan/kegiatan terlarang; 5. Bahwa menurut Pemohon, harga yang mahal dan kelangkaan dari minyak goreng telah terjadi selama berbulan-bulan yang menurut Pemohon salah satu penyebabnya adalah adanya tindakan penimbunan/penyimpanan oleh pelaku usaha beserta jaringan distribusinya. Hal tersebut menjadi persoalan kerangka konstitusional terkait dengan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, selain itu juga menunjukkan adanya kelemahan dari penegakkan hukum; 6. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (selanjutnya disebut Perpres 71/2015) sebagai peraturan delegasi dari Pasal 29 ayat (3) UU 7/2014 memuat mengenai larangan menyimpan kebutuhan pokok di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan dalam lalu lintas perdagangan barang, yang kemudian norma Pasal 11 ayat (2) Perpres 71/2015 mengatur tentang pengertian jumlah tertentu yaitu jumlah di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal, telah menciptakan ketidakpastian hukum yang adil dan secara aktual berakibat pada pedagang tidak dapat bekerja karena ketiadaan/keterbatasan barang yang berada di pasaran; Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik atau bersifat khusus dalam menguraikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan 74 berlakunya Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat khusus, faktual dan potensial yang apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau setidak-tidaknya tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut: (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); 1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (6) huruf a angka 2 huruf b Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Perpres 59/2020), minyak goreng ditetapkan oleh Pemerintah sebagai barang kebutuhan pokok hasil industri karena minyak goreng menyangkut hajat hidup orang banyak dengan kebutuhan yang tinggi dan menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Perpres 71/2015 terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting tersebut terdapat ketentuan dalam penyimpanan saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan yaitu dapat dilakukan penyimpanan sepanjang jumlahnya tidak di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal; 3. Bahwa beberapa bulan terakhir terdapat suatu peristiwa aktual dan faktual langkanya minyak goreng sebagai suatu kebutuhan pokok. Salah satu praduga Pemohon sebab dari kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng karena 75 terdapat kegiatan penyimpanan atau penimbunan oleh pelaku usaha distribusi dan jaringannya, hal tersebut diperkuat oleh berbagai temuan regulator dan aparat penegak hukum akan banyaknya stok minyak goreng di gudang-gudang distributor; 4. Bahwa menurut Pemohon, pekerjaan Pemohon tergantung dari adanya distribusi minyak goreng dan ketersediaannya di pasar, sehingga ketika terjadi situasi tidak normal terhadap ketersediaan minyak goreng, Pemohon tidak dapat bekerja yang pada akhirnya Pemohon dan keluarganya tidak dapat hidup layak. Padahal sebagai warga negara sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; 5. Bahwa menurut Pemohon, frasa “jumlah dan waktu tertentu” dalam Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014 telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena pada satu sisi tindakan penyimpanan merupakan tindakan terlarang, namun disisi lain masih membuka ruang bolehnya melakukan penyimpanan dengan batas kewajaran sebagaimana yang diatur dalam Perpres a quo. Menurut Pemohon, seharusnya jika terdapat kelangkaan dan/atau gejolak harga minyak goreng seperti sekarang maka tidak boleh dengan alasan apapun untuk melakukan tindakan penyimpanan. Apalagi penyimpanan yang dilakukan dimaksudkan dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara tidak wajar; 6. Bahwa menurut Pemohon, dalam situasi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, maka barang pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti minyak goreng harus didistribusikan semua ke pasar agar situasi dapat segera teratasi, bukan dengan tetap memperbolehkan adanya tindakan/kegiatan penyimpanan yang justru dapat memperpanjang durasi waktu terjadinya kelangkaan barang dan gejolak harga. Sehingga maksud utama dari Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014 harus dimurnikan dengan menghapus frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” untuk menciptakan kepastian hukum; 7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: a. Menyatakan frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 76 b. Menyatakan Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, “pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang”; [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6. Selain itu, Pemohon juga mengajukan satu orang Ahli bernama Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada 1 Agustus 2022 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada 1 Agustus 2022 beserta keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 15 Agustus 2022 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada 28 Juni 2022 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 28 Juni 2022. Selain itu, Presiden juga mengajukan satu orang Ahli bernama Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada 22 Agustus 2022 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara] serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 29 Agustus 2022; [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Keterangan DPR, Keterangan Presiden, Keterangan Ahli Pemohon dan Ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara, serta kesimpulan Presiden, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon; [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam Paragraf [3.7] di atas, maka permasalahan konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah frasa 77 “dalam jumlah dan waktu tertentu” dalam Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014 bertentangan dengan UUD 1945. Namun, sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan tujuan dan cita-cita pembentukan negara Indonesia yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. Cita-cita bangsa Indonesia ini, misalnya, dijabarkan ke dalam Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur terkait penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya, upaya mewujudkan cita-cita bangsa juga mendasarkan pada falsafah Pancasila yang dilakukan melalui sistem demokrasi, termasuk dalam hal perekonomian, yaitu melalui sistem demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi Pancasila berasaskan kekeluargaan dan dijiwai oleh semangat gotong royong yang dibangun dalam pilar pembangunan ekonomi yang berorientasi keadilan, pemenuhan hak sosial rakyat, kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat, pemerataan pembangunan, dan menciptakan persatuan bangsa; Sistem ekonomi Pancasila tidak bersifat mengejar keberhasilan material dan kesejahteraan individu semata, melainkan kemajuan dan kesejahteraan bersama. Basis material yang dimiliki dimanfaatkan untuk memajukan kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia melalui pengembangan kualitas hidup manusia serta memberikan akses yang adil terhadap upaya pencapaiannya. Oleh karena itu, mekanisme kerja demokrasi ekonomi Pancasila harus mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan individu/golongan atau pemilik modal demi terciptanya kondisi kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia dan menciptakan pemerataan pembangunan dengan tetap menjaga persatuan bangsa; [3.12.2] Bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi dilakukan melalui kegiatan perdagangan yang merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional serta dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan memeratakan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri [vide Konsiderans Menimbang huruf b UU 7/2014]. Secara historis, perdagangan diatur dalam produk hukum masa kolonial Belanda yang selanjutnya dibentuk berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian yang bersifat parsial. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perdagangan memerlukan adanya harmonisasi dan sinkronisasi dalam 78 kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi saat ini dan masa yang akan datang. Alasan-alasan tersebut yang melandasi pembentukan UU 7/2014 yang berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan [vide Penjelasan Umum UU 7/2014]; Salah satu fokus dalam mewujudkan tujuan dibentuknya UU 7/2014 adalah pengendalian terhadap ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bahkan dalam kondisi tertentu Pemerintah menetapkan langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting [vide Pasal 25 dan Pasal 26 UU 7/2014]. Hal ini terkait erat dengan hakikat perlindungan konsumen bagi seluruh masyarakat Indonesia. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki posisi sejajar dengan upaya melindungi konsumen dari hal-hal yang menurunkan tingkat kesejahteraan konsumen itu sendiri; [3.13] Menimbang bahwa setelah menegaskan hal-hal tersebut, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan masalah konstitusionalitas norma Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014 sepanjang frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” yang menurut Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena pada waktu dan situasi terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, frasa tersebut mengandung larangan untuk melakukan penyimpanan. Namun, di sisi lain Pasal a quo juga mengandung unsur kebolehan untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Terhadap permasalahan konstitusionalitas norma yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut, menurut Mahkamah dalam mempertimbangkan rumusan frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” dalam Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014 maka ketentuan norma a quo harusnya dibaca secara menyeluruh dalam satu kesatuan meliputi Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 7/2014 termasuk juga Penjelasan serta ketentuan pidana yang mengaturnya. Dibentuknya norma Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014 ini telah ternyata dimaksudkan untuk menghindari adanya praktik penimbunan terhadap barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting yang akan menyulitkan 79 konsumen dalam memperoleh barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut. Dikarenakan penekanan dari Pasal 29 UU 7/2014 adalah menghindari adanya praktik penimbunan, maka hal penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana dapat mengetahui bahwa pelaku usaha itu sedang melakukan penyimpanan dan bukan melakukan penimbunan. Dengan demikian, perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan pengertian antara kata “menyimpan” yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014 dan pengertian kata “menimbun” yang menjadi dasar dinormakannya Pasal a quo; Berkenaan dengan kedua pengertian tersebut, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “menyimpan” berasal dari kata dasar simpan yang artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Sedangkan kata “menimbun” berasal dari kata timbun yang artinya tumpukan sesuatu. Adapun arti kata penimbunan adalah (1) proses, cara, perbuatan menimbun; pengumpulan barang-barang; (2) tempat menimbun. Berdasarkan pengertian kedua kata tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan menyimpan barang lebih menekankan kepada perlakuan terhadap barang dengan baik agar barang tersebut tetap dalam kondisi aman, baik dan tidak rusak atau hilang. Sedangkan kegiatan menimbun lebih bermakna kepada pengumpulan ataupun penyimpanan barang dalam jumlah besar; Dalam konteks perdagangan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting terdapat perbedaan mendasar antara tindakan penyimpanan dan tindakan penimbunan. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting oleh pelaku usaha yang akan digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau juga bahan persediaan untuk didistribusikan. Adapun Penimbunan adalah kegiatan menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dengan maksud spekulasi untuk memperoleh keuntungan yang melebihi kewajaran terutama pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Penimbunan dilakukan dengan melebihi stok atau persediaan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan rata-rata kebutuhan atau penjualan dalam kondisi normal, dengan berbagai cara termasuk dengan melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting (vide Risalah Sidang Perkara 51/PUU-XX/2022, pada 28 Juni 2022 hlm. 5); 80 Berdasarkan pemaknaan kata “menyimpan” dan kata “menimbun” sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa diperlukan adanya batasan kualifikasi terkait kapan pelaku usaha dapat dikatakan menyimpan barang dan kapan dikatakan menimbun barang. Menurut Mahkamah, kualifikasi yang tepat untuk membedakan dua kegiatan ini adalah melalui perbedaan dari segi jumlah barang serta pemberian batasan waktu. Ditinjau dari segi jumlah barang, diperlukan adanya pembatasan seberapa banyak jumlah barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting yang dapat dikategorikan merupakan batasan yang wajar untuk dilakukan penyimpanan dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan perdagangan sehari-hari maupun sebagai bahan penolong kelanjutan proses produksi, sehingga jika jumlah barang ini telah melebihi batas yang ditentukan maka dapat dikategorikan telah terjadi penimbunan. Sementara itu, ditinjau dari segi batasan waktu, diperlukan pembatasan berapa lama suatu barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dapat disimpan oleh para pelaku usaha sehingga batasan waktu tersebut tidak mengganggu jumlah peredaran barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting tersebut di pasar dan tidak mengganggu kesinambungan proses produksi. Selanjutnya, terkait dengan berapa banyak jumlah barang serta berapa lama suatu barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dapat disimpan sehingga tidak dikategorikan sebagai bentuk penimbunan yang merupakan tindakan kejahatan ekonomi dan terancam pidana, menurut Mahkamah, hal ini harus diserahkan pengaturannya secara teknis kepada lembaga terkait yang membidangi masing-masing komoditas yang termasuk dalam kriteria barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Hal ini dikarenakan daya tahan khususnya dari segi penyimpanan masing-masing komoditas barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting adalah berbeda-beda, dan instansi terkaitlah yang paling memahami keadaan ini; Bahwa Mahkamah dapat memahami permasalahan yang dialami Pemohon, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” telah menyebabkan para pelaku usaha dapat melakukan penimbunan, khususnya penimbunan minyak goreng dalam keadaan tidak normal yang berakibat mengganggu usaha Pemohon. Dalam kaitan ini, perlu Mahkamah tegaskan bahwa UU 7/2014 dibentuk untuk mengakomodir cakupan yang luas, karena terdapat berbagai varian komoditas dalam perdagangan. Oleh karena itu, UU 7/2014 tidak dapat mengatur segala sesuatunya dengan sangat rinci dan mendetail karena jika 81 diatur secara detail hal tersebut justru akan mengurangi fleksibilitas varian komoditas yang diatur. Dengan maksud untuk dapat menjangkau banyak hal maka pengaturan norma dalam UU 7/2014 harus dibuat lebih umum sedangkan pelaksanaannya diatur dalam produk hukum di bawahnya. Demikian pula dengan ketentuan frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” dalam Pasal 29 ayat (1) harus dipandang sebagai pengaturan secara umum terhadap berbagai jenis barang yang ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, yang mana masing-masing komoditas barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting memiliki karakteristik berbeda satu dan lainnya. Oleh karena itu, pengertian “jumlah dan waktu tertentu” bagi penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting menjadi substansi yang harus diatur dalam peraturan pelaksana UU 7/2014; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, apabila Mahkamah mengakomodir permohonan Pemohon untuk menghilangkan frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” dalam Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014 maka segala bentuk penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam situasi kelangkaan, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas menjadi dilarang tanpa pengecualian apapun. Hal demikian justru akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat serta menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak terdapatnya kriteria yang jelas kapan suatu penyimpanan itu dapat dikatakan sebagai suatu penimbunan dan hal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana [vide Pasal 107 UU 7/2014]; Namun demikian, terhadap pelaksanaan norma tersebut berpotensi menimbulkan persoalan di lapangan, oleh karena itu perlu Mahkamah tegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penyimpanan dan pendistribusian khususnya terhadap barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam kondisi terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Pengawasan demikian diperlukan karena secara umum masih terdapat celah bagi pelaku usaha maupun oknum penegak hukum untuk menyalahgunakan ketentuan Pasal a quo. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan oleh penegak hukum yang berintegritas dengan melibatkan peran serta masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah satuan tugas sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU a quo; 82 [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014 telah ternyata memberikan jaminan atas pekerjaan yang layak dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief 83 Hidayat, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 13.42 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca