51/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 51/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: PT. Sainath Realindo, yang diwakili oleh: Nama : Vikash Kumar Dugar Pekerjaan : Direktur Utama Alamat : Gedung Sainath Tower Lt. 18, Jalan Selangit Blok B9 Nomor 7, Kemayoran, Jakarta Pusat Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bernomor 0002/PTSR/ SK.PAJAK/IX/2021, bertanggal 01 September 2021 memberi kuasa kepada Eddy Christian adalah Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak pada EC Consulting, beralamat di Rukan Grand Boulevard Blok V01A Nomor 277 Citra Raya, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Panongan, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, 15710, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara online yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 31 Agustus 2021 Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40/PUU/PAN.MK/AP3/09/2021 dan telah dicatat 2 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 51/PUU/PAN.MK/ARPK/09/2021 pada 20 September 2021, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 telah mengatur kewenangan Mahkamah Kontitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang bahwa: “Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu Lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, khususnya berkaitan dengan pengujian norma undang undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945: Selain itu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Undang- Undang juga terdapat dalam: 1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan: “salah satu wewenang 3 Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “. 4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Bahwa oleh karena obyek permohonan adalah pengujian Undang-Undang maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) perorangan warga negara Indonesia b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang c) badan hukum publik atau privat d) lembaga negara Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Sesuai Pasal 51 ayat (1) huruf c, Pemohon adalah badan hukum privat, oleh karenanya Pemohon telah memenuhi kriteria yang dimaksud dalam ketentuan. Pemohon berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian Nomor 73 tanggal 25 September 2001 (Bukti–P6) yang dibuat dihadapan Siti Rayhana, Sarjana Hukum, pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro 4 Sarjana Hukum berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-12150 HT.01.01 TH 2002 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (Bukti P-7), Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sainath Realindo Tanggal 21 Desember 2018 Nomor 40, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00004.AH.02.04. Tahun 2014 (Bukti P-8), Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000763.AH.01.02. Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sainath Realindo (Bukti P-9). Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 73 Tanggal 25 September 2001 yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan di Pasal 11 ayat (6) huruf a dan huruf b telah menyebutkan: (a) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. (b) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah satu anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dengan demikian Vikash Kumar Dugar, jabatan Direktur Utama adalah satu- satunya pejabat perseroan yang berhak dan berwenang mewakili perseroan melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan, sehingga Surat Kuasa Khusus Nomor 0002/PTSR/SK.PAJAK/IX/2021 Tanggal 01 September 2021 yang diberikan kepada Kuasa Hukum sudah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. 3. Pemohon menjalankan kegiatan usaha pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran Sainath Tower. Mulai pertengahan tahun 2007, Pemohon mulai melakukan pembangunan fisik gedung perkantoran Sainath Tower namun proses pembangunan terhenti pada akhir tahun 2011 karena kesulitan dana dan pada bulan April 2014 pembangunan mulai kembali dilanjutkan. Pada pertengahan tahun 2016 disaat gedung perkantoran sudah selesai dibangun: 5 a. Pemohon diterbitkan 2 (dua) nomor Surat Tagihan Pajak (STP) oleh Direktur Jenderal Pajak, instansi Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait penetapan PKP Gagal Berproduksi dengan dasar hukum yaitu peraturan perpajakan berikut: i. Pasal 14(1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Dan Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), Tanggal 01 Januari 2008; ii. Pasal 9 ayat (6a), ayat (6b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), Tanggal 01 April 2010; iii. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 (PMK 31/2014), Tanggal 10 Februari 2014 Tentang Saat Penghitungan Dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan Yang Telah Dikreditkan Dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi. b. Sebelumnya Pemohon telah melakukan upaya hukum ke Kantor Pelayanan Pajak/Kanwil Direktorat Jenderal Pajak dan ke Pengadilan Pajak namun selalu terbentur ketentuan formal sehingga tidak dapat masuk dalam pembahasan materi sengketa. Ketentuan formal yang dimaksud adalah: i. Awalnya Pemohon mengajukan permohonan penghapusan sangsi administrasi STP sesuai Pasal 36 ayat (1a) UU KUP ke Kanwil melalui KPP PMA Enam, yang hasilnya menyatakan menolak; ii. Kemudian mengajukan permohonan pembatalan STP yang tidak benar sesuai Pasal 36 ayat (1) c UU KUP ke Kanwil melalui KPP PMA Enam yang hasilnya dikembalikan (sama dengan pengertian tidak diterima) karena tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 8/2013; iii. Mengajukan permohonan gugatan sesuai Pasal 23 UU KUP ke Pengadilan Pajak atas Surat Pengembalian Permohonan Pembatalan STP sesuai Pasal 36 ayat (1) c UU KUP; 6 iv. Setelah melalui proses pemeriksaan dan menimbang putusan gugatan akan berpotensi menghasilkan/menyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon mengajukan permohonan pencabutan gugatan; v. Atas persetujuan Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabulkan permohonan pencabutan gugatan atas nomor putusan: a. Nomor PUT-004175.99/2018/PP/M.VIIIA Tahun 2019, diucap tanggal 2 Oktober 2019 (Bukti P-10); b. Nomor PUT-004176.99/2018/PP/M.VIIIA Tahun 2019, diucap tanggal 2 Oktober 2019 (Bukti P-11); vi. Terakhir, Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak terhadap 2 (dua) nomor STP diatas dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat atas nomor putusan: a. No. PUT-004355.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, diucap tanggal (Bukti P-3); b. No. PUT-004356.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, diucap tanggal 27 Februari 2020 (Bukti P-4) masing-masing diucapkan tanggal 27 Februari 2020. 4. Yang menjadi pokok pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi kali ini adalah terkait putusan Pengadilan Pajak yang dimaksud poin 3 huruf b romawi VI (bukti P-3 dan bukti P-4) dimana dasar hukum yang dipakai Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memberikan amar putusan menolak gugatan atas 2 (dua) nomor STP tersebut adalah Pasal 42 ayat (3) UU PP yang berbunyi: “gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan kembali”. 5. Frasa gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau keputusan tidak dapat diajukan kembali dalam Pasal 42 ayat (3) UU PP tentu secara logika dan pemahaman umum apalagi dari sisi hukum bermakna sebagai berikut: a) Suatu subyek yang dilarang untuk melakukan suatu perbuatan yang berulang sama tentu adalah subyek yang sama; b) Suatu obyek yang dilarang untuk dilakukan suatu perbuatan yang berulang sama tentu adalah obyek yang sama; 7 c) Suatu gugatan yang dilarang untuk diajukan kembali tentu adalah suatu gugatan yang sama; d) Suatu gugatan yang sudah dicabut dan kemudian tidak dapat diajukan kembali tentu dengan maksud bahwa gugatan yang tidak dapat diajukan kembali tersebut telah dianggap sama dengan gugatan yang telah dicabut tersebut. Menurut Pemohon, bunyi Pasal 42 ayat (3) UU PP dapat dimaknai bahwa gugatan kemudian yang ditetapkan tidak dapat diajukan kembali tersebut tentu harus sama dengan gugatan sebelumnya yang sudah dicabut. Kesamaan disini jika mengacu ke landasan hukum yang ada selama ini di Indonesia adalah asas ne bis in idem. Ne bis in idem adalah sebuah perkara dengan obyek yang sama, para pihak yang sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Pengertian ne bis in idem adalah asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Asas ne bis in idem ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum. Dalam sistem hukum pidana nasional di Indonesia, asas ne bis in idem ini dapat kita temui dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Asas ne bis in idem ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas (vrijspraak), lepas (onstlag van alle rechtsvolging) atau pemidanaan (veroordeling) (lihat Pasal 75 ayat [2] KUHP). Selain itu, dalam ranah hukum perdata, asas ne bis in idem ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (”KUHPerdata”), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in 8 idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42) Penerapan asas ne bis in idem dalam hukum pidana dan perdata diatas mensyaratkan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu selain mengharuskan terdapat tuntutan yang sama terhadap pihak yang sama oleh pihak yang sama dan waktu (tempus) serta tempat kejadian (locus) yang sama. Terkait dengan pengujian undang-undang, juga ditemukan dalam Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula asas ne bis in idem yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Pelaksanaan asas ne bis in idem ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas ne bis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda. Dianggap ne bis in idem: • Apabila ada perbedaan tempus (waktu terjadinya) dan locus delicti (tempat terjadinya) namun terdapat pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap. Dianggap tidak ne bis in idem: • Apabila terdapat perbedaan tempus (waktu terjadinya) dan locus delicti (tempat terjadinya) serta kronologis yang sama sekali berbeda dan telah diputus walau terdapat pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan belum diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap. 9 Terdapat keterangan “cukup jelas” dalam penjelasan pasal a quo sehingga tidak dapat diketahui lebih dalam oleh Pemohon mengenai apa makna yang terkandung di dalam pasal tersebut. Menurut Pemohon semangat dan filosofi Pasal 42 ayat (3) UU PP tidak berlandaskan asas ne bis in idem karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memedomani Pasal 42 ayat (3) UU PP sedemikian rupa. Muatan materi Pasal a quo tersebut tidak mengandung adanya pertimbangan kesamaan/kebedaan dan asas ne bis in idem dalam menilai gugatan yang diajukan kemudian tersebut terhadap gugatan sebelumnya. Makna bunyi peraturan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan gugatan yang telah dicabut tidak dapat diajukan kembali tentunya menurut Pemohon berlogika-kan bahwa gugatan terakhir yang dinyatakan tidak dapat diajukan kembali tersebut adalah sama (ne bis in idem) dengan gugatan sebelumnya baik dalam hal subyek dan obyek perkara, dasar hukum surat permohonan yang digugat dan alasan permohonan/dalil/posita gugatan serta petitumnya. 6. Berikut tabel perbandingan surat gugatan yang terakhir dengan surat gugatan sebelumnya yang telah dicabut atas penerbitan 2 (dua) nomor STP tersebut: No Keterangan Surat Gugatan Yang Terakhir Surat Gugatan Sebelumnya 1 Nomor Salinan Putusan Pengadilan Pajak PUT-004355.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020 PUT-004356.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020 PUT- 004175.99/2018/PP/M.VIIIA Tahun 2019 PUT- 004176.99/2018/PP/M.VIIIA Tahun 2019 2 Amar Putusan Menolak gugatan Mengabulkan pencabutan gugatan 3 Dasar Hukum Putusan Sesuai Pasal 42(3) UU PP, gugatan yang telah dicabut tidak dapat diajukan kembali Sesuai Pasal 42 ayat (1) UU PP, gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak 10 4 Surat Permohonan Gugatan sesuai Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP No.001/PTSR/SK.Pajak/V/2019 Tanggal 6 Mei 2019 No.002/PTSR/SK.Pajak/V/2019 Tanggal 6 Mei 2019 No.016/PTSR- PJK/SK/III/2018 Tanggal 22 Mar 2018 No.017/PTSR- PJK/SK/III/2018 Tanggal 22 Mar 2018 5 Dasar Hukum surat yang digugat Pasal 16 KUP Permohonan Pembetulan secara jabatan Pasal 36 ayat (1) huruf c KUP Permohonan Pembatalan STP yang tidak benar 6 Nomor dan Tanggal surat yang digugat: Kep- 00045/NKEB/WPJ.07/KP.09/2019 Tanggal 12 April 2019 Kep- 00050/NKEB/WPJ.07/KP.09/2019 Tanggal 12 April 2019 Nomor: S-2021/WPJ/07/2018 Tanggal 2 Mei 2018 Nomor: S-2022/WPJ/07/2018 Tanggal 2 Mei 2018 7 Isi surat yang digugat Surat Keputusan penolakan permohonan pembetulan STP secara jabatan sesuai Ps 16 UU KUP Surat pengembalian permohonan pembatalan STP Ps 36(1) huruf c UU KUP 8 Dasar jawaban surat yang digugat Permohonan ditolak karena materi yang disampaikan mengandung sengketa, tidak sesuai ketentuan formal Pasal 16 ayat (1) & Penjelasan UU KUP Permohonan dikembalikan karena tidak sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf a PMK Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sangsi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak 9 Alasan Permohonan (Dalil/Posita) Terdapat kekeliruan penerapan ketentuan tertentu peraturan perundang-undangan yaitu Pengkreditan Pajak Masukan yang seharusnya diperbolehkan/tidak perlu dikembalikan dan perhitugan daluwarsa penetapan, dimana jangka waktu penerbitan STP sudah kadaluwarsa. Hal ini dikarenakan PMK 31/2014 yang sebagai dasar hukum terdapat cacat hukum disebabkan Pasal 7 ayat (4), ayat (5), ayat (6) PMK Tidak mengalami keadaan gagal berproduksi karena terjadi keadaan kahar (force majeure) 11 Nomor 31/2014 bertentangan dengan Pasal 9 ayat (6a) UU PPN 10 Petitum/ Tuntutan Membetulkan STP: No. 00001/147/09/059/16 Tgl 25 April 2016, Masa Pajak Januari 2009 Membetulkan STP: No.00001/147/09/059/16 Tgl 25 April 2016, Masa Pajak Desember 2009 Membatalkan STP yang tidak benar: No. 00001/147/09/059/16 Tgl 25 April 2016, Masa Pajak Januari 2009 Membatalkan STP yang tidak benar: No. 00001/147/09/059/16 Tgl 25 April 2016, Masa Pajak Desember 2009 11 Kesimpulan Permohon pada poin nomor 4, 5, 6, 7, 8 tidak ne bis in idem dengan permohonan gugatan sebelumnya Permohonan pada poin nomor 4, 5, 6, 7, 8 tidak ne bis in idem dengan permohonan gugatan terakhir 7. Dari data perbandingan gugatan terakhir dengan gugatan sebelumnya, tampak bahwa diantara ke 2(dua) gugatan tersebut tidak melekat asas ne bis in idem. Dasar hukum untuk surat permohonan yang digugat, alasan permohonan/posita berbeda antara surat gugatan yang terakhir dengan gugatan sebelumnya, sehingga tidak tepat apabila berdasarkan Pasal 42 ayat (3) UU PP, Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa gugatan terakhir sebagai gugatan kembali padahal gugatan terakhir sebenarnya merupakan gugatan baru. Selain itu putusan yang dijatuhkan Pengadilan Pajak atas gugatan sebelumnya yaitu mengabulkan permohonan pencabutan gugatan bukanlah putusan yang bersifat positif, tidak terdapat amar putusan mengabulkan atau menolak. Berdasarkan prinsip ne bis in idem, putusan tersebut belum inkracht (belum berkekuatan hukum tetap) sehingga gugatan kemudian tentunya dapat diajukan kembali. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menggunakan dasar pertimbangan hukum menggunakan Pasal 42 ayat (3) UU PP tidak mencerminkan asas ne bis in idem. 8. Atas paparan terhadap muatan materi Pasal 42 ayat (3) UU PP yang tidak berlandaskan prinsip ne bis in idem maka pemenuhan hak konstitusional 12 Pemohon tidak tercapai, Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena gugatan kemudian yang diajukan seharusnya dapat disidangkan di Pengadilan Pajak. Pasal 42 ayat (3) UU PP yang menyatakan: “Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dalam ayat (2) tidak dapat diajukan kembali” tanpa penjelasan dan pemaknaan yang lebih mendalam telah menimbulkan penafsiran yang berbeda telah merugikan hak konstitusional yang dimiliki Pemohon, sebagaimana yang terdapat dalam: a) Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Amandemen, dimana telah menggerus fungsi kekuasaan kehakiman yang diamanatkan kepada Hakim Pengadilan Pajak dalam menegakkan hukum dan keadilan pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) tidak dilaksanakan dengan baik; b) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Amandemen, dimana Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil. 9. Pemohon telah mengalami kerugian yang bersifat spesifik karena tidak men dapatkan kesempatan lagi mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak sebelum pencabutan gugatan sebelumnya, Pemohon begitu yakin bahwa gugatan berikutnya (gugatan terakhir) dengan dasar hukum permohonan yang kemudian digugat disertai dalil/posita yang berbeda tentu akan dapat diajukan gugatan. 10. Dengan tidak terdapatnya kejelasan kriteria gugatan seperti apa yang dianggap sudah pernah diajukan dan telah dicabut melalui penetapan atau putusan dan tidak dapat diajukan kembali maka akan sangat besar kemungkinan untuk kedepan apabila atas setiap pencabutan gugatan yang dilakukan Pemohon walau seperti apapun dasar hukum atas surat yang digugat sebelumnya maka tidak akan dapat diajukan kembali, tentu hal ini akan sangat merugikan kondisi Pemohon. Ketidakjelasan makna Pasal 42 ayat (3) UU PP telah menimbulkan kerugian Pemohon dalam mencari keadilan atas pungutan pajak yang tidak semestinya dikenakan kepada Pemohon karena Hakim Pengadilan Pajak berlandaskan hukum pasal a quo tidak menjalankan fungsi kehakiman yang, selanjutnya Pemohohon mengalami ketidak pastian hukum. 13 11. Sangat terkait sekali antara bunyi Pasal 42 ayat (3) UU PP dengan kerugian konstitusi Pemohon dimana atas suatu gugatan yang dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat diajukan kembali yang tidak mempertimbangkan asas ne bis in idem tersebut telah menghalangi Pemohon mendapatkan keadilan hukum dan kepastian hukum. 12. Apabila permohonan dikabulkan maka fungsi kekuasaan kehakiman tidak tergerus lagi, kepastian hukum yang berkeadilan akan dapat dirasakan karena kejelasan kriteria antar gugatan yang dicabut dan gugatan berikutnya nyata sekali di lihat perbedaannya secara detil sesuai asas ne bis in idem. 13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/ 2005 Tanggal 31 Mei 2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 Tanggal 20 September 2007, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu : a) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d) adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 14. Pemohon melakukan permohonan pengujian Pasal 42 ayat (3) UU PP yang menyatakan: “Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan kembali”. Menurut Pemohon, ketentuan pasal a quo bertentangan dengan hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 Amandemen yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), berbunyi sebagai berikut: Pasal 24 dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 14 (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 28D ayat (1) dalam Perubahan Kedua UUD 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 15. Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal a quo . Berikut uraiannya: a) Menurut Pemohon frasa “gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat diajukan kembali” dimaknai gugatan yang dicabut sebelumnya tersebut adalah ne bis in idem dengan gugatan terakhir sehingga tidak dapat diajukan kemballi. b) Namun implementasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak berbeda, gugatan sebelumnya dianggap semerta sama dengan gugatan terakhir tanpa ada pembahasan maupun sandingan yang menunjukkan kesamaan ataupun perbedaan antara kedua gugatan tersebut, sehingga amar putusan menolak gugatan sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) UU PP telah merugikan hak kontsitusional Pemohon. c) Kerugian tidak mendapatkan hasil persidangan tersebut bersifat spesifik dan nyata karena sesuai asas hukum beracara yang sudah diterapkan selama ini, dimana atas amar putusan menolak (bukan tidak diterima) seolah terdapat pembahasan materi maka Pemohon sudah kehilangan kesempatan mengajukan gugatan berikutnya lagi ke Pengadilan Pajak. Padahal sesungguhnya amar putusan “menolak” disini secara substansi tidaklah terjadi hukum positif melainkan bermakna sama dengan amar putusan “tidak dapat diterima (NO)” d) Terdapat inkonsistensi/inkoherensi antara implementasi Pasal 42 ayat (3) UU PP dengan hak konstitusional Pemohon yang terdapat dalam UUD 1945, tidak diterapkannya prinsip ne bis in idem akan saling berkorelasi berbanding lurus dengan resiko yang bakal dihadapi Pemohon setiap kali akan mengajukan permohonan gugatan, kemudian mencabut dan akan 15 memasukkan kembali permohonan gugatan dengan dasar hukum yang berbeda disertai alasan/posita, petitum yang berbeda pula. e) Apabila permohonan pengujian Pasal 42 ayat (3) UU PP dikabulkan sesuai Petitum Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi maka tentunya kerugian konstsitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi karena tidak akan lagi mengalami risiko penolakan gugatan yang tidak dapat disidangkan kembali. Akan terdapat kejelasan dan kepastian hukum tentang kelanjutan persidangan di Pengadilan Pajak atas suatu permohoan gugatan sebelumnya dicabut kemudian dimasukkan kembali asal menggunakan obyek gugatan dengan dasar hukum yang berbeda, posita dan petitum berbeda. Apabila hasil persidangan di Pengadilan Pajak Nomor PUT- 004355.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, PUT-004356.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020 adalah dengan amar putusan: 1) Menolak gugatan; dalam pengertian gugatan yang diajukan tidak sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) UU PP maka Pemohon mengalami kerugian konstitusional. 2) Menolak gugatan; dalam pengertian putusan telah diambil atas pembahasan materi yang membuat permohonan dianggap tidak beralasan maka Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional. Dengan demikian Pemohon akan menghentikan segala upaya hukum secara final dan meyakini bahwa ketetapan pajak dari pihak DJP menolak (bukan dalam pengertian tidak sesuai Pasal 42 ayat (3) UU PP) adalah benar-benar benar sudah inkracht, Pemohon benar-benar telah menerima kalah dalam sengketa perpajakan. Sehingga apabila permohonan pengujian materi di Mahkamah Konstitusi dikabulkan maka kerugian konstitusional Pemohon tidak (akan) terjadi lagi, dapat dipulihkan kembali dengan pemahaman bahwa dalam persidangan Pengadilan Pajak berikutnya (pengajuan gugatan dengan nomor sengketa yang baru), Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat diberikan hasil putusan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi ini sebagai referensi hukum. 16 16. Dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/ 2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan Konstitusionalitas pasal a quo. III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) Ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon yaitu: • UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Pasal 42 ayat (3): “Gugatan yang telah dicabut melalui pentetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan kembali” Ketentuan norma a quo bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 Amandemen, yaitu: • Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” • Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Bahwa terhadap ketentuan norma a quo bertentangan dengan UUD 1945 Amandemen dengan alasan-alasan sebagai berikut: A. KETENTUAN NORMA PASAL 42 AYAT (3) UU NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK TIDAK BERLANDASKAN ASAS NE BIS IN IDEM Benar dan adilnya suatu penyelesaian perkara di depan pengadilan, bukan dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan tetapi dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara. Apakah sejak tahap awal ditangani pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak. Dengan kata lain, apakah proses pemeriksaan perkara sejak awal sampai putusan dijatuhkan pemeriksaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara, yang berarti pengadilan telah melaksanakan dan menegakkan ideologi yang dicita-citakan oleh negara hukum dan masyarakat yang demokratis. 17 1. Gugatan sebelumnya telah dicabut melalui putusan: a. Nomor PUT-004175.99/2018/PP/M.VIIIA Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 dengan amar putusan mengabulkan pencabutan gugatan (Bukti-P10); b. Nomor PUT-004176.99/2018/PP/M.VIIIA Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 dengan amar putusan mengabulkan pencabutan gugatan (Bukti P-11). 2. Benar bahwa gugatan sebelumnya telah melalui proses pemeriksaan dan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan karena persetujuan dari pihak Tergugat. Benar bahwa setelah dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan melalui putusan pada poin 4 huruf a dan huruf b diatas maka gugatan dengan nomor sengketa 004175 dan 004176 telah dihapus dari daftar sengketa di Pengadilan Pajak. Benar bahwa gugatan sebelumnya yang sudah dicabut melalui putusan dengan nomor sengketa 004175 dan 004176 tidak dapat diajukan kembali karena terdapat kesepakatan bersama antara Penggugat (Pemohon) dan Tergugat untuk menghentikan perkara gugatan tersebut. 3. Gugatan terakhir yang diajukan tidak dipertimbangkan berdasarkan Pasal 42 ayat (3) UU PP tanpa melihat apakah benar sama (ne bis in idem) dengan gugatan sebelumnya sehingga telah diambil kesimpulan bahwa oleh Hakim Pengadilan Pajak karena gugatan terakhir dianggap sama dengan gugatan sebelumnya maka gugatan terakhir tidak dapat diajukan kembali sesuai Pasal 42 ayat (3) UU PP. Menurut Pemohon gugatan terakhir berbeda dengan gugatan sebelumnya sehingga hal-hal yang terjadi terhadap gugatan sebelumnya yang diajukan Pemohon tidak berhubungan dengan gugatan sekarang , baik dalam hal telah dilakukan pencabutan gugatan melalui putusan yang kemudian juga telah dihapuskan dari daftar sengketa. Sebagaimana dalam perbandingan tabel diatas, terdapat perbedaan (tidak ne bis in idem) antara surat gugatan terakhir dengan gugatan sebelumnya atas: a. dasar hukum surat permohonon yang digugat; b. alasan permohonan/dalil/posita yang digugat. 4. Tidak terdapat penjelasan dalam pasal a quo mengenai kriteria kesamaan dan kebedaan antara gugatan yang sudah dicabut dengan gugatan yang tidak dapat diajukan kembali sehingga terdapat penafsiran yang meluas yang pada 18 akhirnya menimbulkan kesewenang-wenangan Hakim Pengadilan Pajak dalam menjalankan fungsi pengadilan dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Menurut Pemohon semangat yang melandasi Pasal a quo tentunya dengan menghubungkan antara suatu gugatan yang sudah dicabut dengan suatu gugatan yang tidak dapat diajukan kembali tersebut sehingga apabila terdapat kesamaan (ne bis in idem) atau tidak kesamaan (tidak ne bis in idem) baru hubungan sebab akibat (causal) dapat di terapkan dalam artian dianggap sama (ne bis in idem). 5. Dalam hukum perdata dan pidana salah satu prinsip hukum yang berlaku adalah ne bis idem mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.Penanganan perkara yang berkaitan dengan asas ne bis in idem perlu dilakukan suatu kajian terhadap penerapan asas ne bis in idem agar tidak terjadi pengulangan perkara yang sama di tingkat pengadilan. Kriteria perkara yang dapat dianggap ne bis in idem adalah: apa yang di gugat sudah pernah diperkarakan, telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperi menolak/mengabulkan gugatan, objek yang sama, subjek yang sama, materi pokok yang sama. Putusan yang dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem adalah putusan bebas (vrijspraak), putusan pelepasan dari segalah tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvolging) dan putusan pemidanaan (veroordeling). Benar dan adilnya suatu penyelesaian perkara di depan pengadilan, bukan dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan, tetapi dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara. Apakah sejak tahap awal ditangani pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak. Dengan kata lain, apakah proses pemeriksaan perkara sejak awal sampai putusan dijatuhkan pemeriksaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara, yang berarti pengadilan telah melaksanakan dan menegakkan ideologi yang dicita-citakan oleh negara hukum dan masyarakat yang demokratis. 19 6. Dalam ranah hukum perdata, asas ne bis in idem ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap maka dalam putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (buku “Hukum Acara Perdata”, M Yahya Harahap, S.H, hal 42). Terkait dengan pengujian undang-undang dapat juga ditemui dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula asas ne bis in idem, berbunyi: (1) Terhadap materi, muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD RI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda dimana syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Pelaksanaan asas ne bis in idem ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Ne Bis in Idem, disebutkan: Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat judex factie sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut. Agar asas "ne bis in idem" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda pada: ● Proses di Pengadilan yang sama, ● Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan, ● Proses pengiriman ke Mahkamah Agung 20 maka Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan asas ne bis in idem. Kedudukan asas Ne Bis in Idem dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2002 dapat ditemukan dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum, pada prinsipnya kemandirian penegak hukum mutlak dilakukan adalah karena melihat kekuasaan yang begitu besar dalam wewenangnya dalam dunia peradilan, maka sudah barang tentu seorang hakim diharapkan dapat melahirkan putusan yang tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Hakim sebagai pilar bagi tegaknya hukum dan keadilan. Adanya kepastian hukum berarti dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya, memang dalam prinsip yang terkandung dalam SEMA No. 3 Tahun 2002 lebih mengedepankan kepastian hukum, dan semata-mata melindungi hak asasi manusia seseorang yang terdapat dalam Undang-undang R.I No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab II tentang Asas- Asas Dasar, Pasal 2 berbunyi: “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjungjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusian, kesejahteraan, dan kecerdasan dan keterampilan” 7. Agar asas ne bis in idem dapat dengan baik diterapkan dan demi kepastian hukum bagi pencari keadilan, demi menghindari adanya putusan yang berbeda proses di pengadilan yang sama maka panitera harus cermat memeriksa berkas perkara gugatan kepada Ketua Pengadilan Pajak sehingga tidak terdapat perkara serupa yang telah diputus dimasa lalu. Demikian juga sebaliknya apabila suatu gugatan dimasa lalu (sebelumnya), kriterianya tidak didapati ne bis in idem dengan gugatan yang kemudian (terakhir) diajukan maka Panitera tentunya harus menyampaikan kebenaran ini kepada Ketua Pengadilan Pajak. Ketua pengadilan wajib memberi catatan untuk majelis hakim mengenai keadaan tersebut, majelis hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu. Bahwa putusan sela (interim meascure) adalah merupakan 21 putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata. Eksepsi yang dibuat biasanya memegang peranan penting untuk dijatuhkannya putusan sela oleh hakim pemerikasaan pemeriksa perkara. terhadap adanya eksepsi hakim wajib memberikan “putusan sela”, apakah menerima atau menolak eksepsi tersebut. Bentuk dan sifat putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam hal adanya Eksepsi terdiri dari tiga macam yaitu: penetapan, putusansela dan putusan akhir. Putusan atas Eksepsi dapat berbentuk Penetapan adalah dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadili kemudian melimpahkannya kepada pengadilan lainnya. Sedangkan suatu putusan lainnya dapat berbentuk putusan sela yang berarti putusan tersebut dijatuhkan sebelum dijatuhkannya putusan akhir. Dapat juga suatu putusan sela bersifat dan berbentuk suatu putusan akhir, yang berarti bahwa pemeriksaan perkara tersebut dinyatakan berhenti. Putusan ini mengandung konsekuensi berlakunya asas ne bis in idem. (Surat Edaran MARI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ne bis in Idem). 8. Oleh karena itu penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan yang berusaha menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan peradilan sebagai media untuk menciptakan keadilan. Menurut Soejdono Dirdjosisworo dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain. Maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan- kepentingan itu. Kepentingan manusia itu bermacam-macam seperti kepentingan untuk menikmati apa yang menjadi haknya, kepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan mendapatkan kebahagian hidup lahir dan batin dan sebagainya. Suatu perkara yang dituntut dan disidangkan kembali baru dapat dinyatakan sebagai perkara ne bis in idem apabila telah memenuhi syarat tertentu: a. Apa yang digugat atau diperkarakan sudah pernah diperkarakan; 22 b. Telah ada putusaan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak atau mengabulkan gugatan; c. Objek yang sama; d. Subjek sama; e. Materi pokok yang sama. 9. Penerapan asas ne bis in idem mempunyai suatu tujuan tertentu adalah jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa putusan yang kemungkinan akan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya. Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati janganlah orang dibiarkan terus-menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah di putus. Dengan demikian jelas bahwa tujuan ne bis in idem adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap diri seseorang agar tidak dapat dituntut dan disingkirkan kembali dalam peristiwa yang sama dan yang sebelumnya telah pernah di putus dan juga menghindari agar pemerintah tidak secara berulang- ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan yang berbeda-beda. Jadi, jika dalam sebuah perkara dengan obyek dan materi perkara yang sama, akan tetapi pihak-pihak yang bersengketa berbeda, hal demikian tidak termasuk ne bis in idem. 10. Sebuah gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan yang mengandung ne bis in idem, hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Prinsip hukum demikian secara jelas diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata. Sedangkan Mahkamah Agung menganut pendirian sebuah perkara yang tidak memenuhi syarat formil dan diputus tidak dapat diterima, perkara tersebut bukan termasuk ne bis in idem dan dapat digugat kembali untuk kedua kalinya. Demikian halnya dalam hukum pidana, juga melarang seorang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan yang sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Memang prinsip ini semata-mata melindungi hak asasi manusia seseorang, agar seseorang atau 23 suatu obyek tidak diadili untuk perkara yang sama dan mengedepankan kepastian hukum. Dengan dasar ne bis in idem, sebuah perkara yang diperiksa di pengadilan dapat dihentikan penyidikan atau penuntutannya jika ditemukan ne bis in idem. Sebuah perkara yang ne bis in idem yang tetap diperiksa ke pengadilan, maka seorang hakim harus memutuskan tuntutan jaksa tidak dapat diterima. 11. Putusan menolak gugatan berdasarkan Pasal 42 ayat (3) UU PP dalam perkara gugatan terakhir Pemohon telah menunjukkan bahwa antara gugatan terakhir dengan gugatan sebelumnya ditetapkan ne bis in idem sehingga dikatakan tidak memenuhi syarat formil lalu diputus seperti tidak dapat diterima. Dengan demikian putusan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dianggap oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bahwa prinsip ne bis in idem semata-mata untuk melindungi hak asasi manusia agar seseorang tidak diadili untuk perkara yang sama dan mengedepankan kepastian hukum. Namun apabila prinsip ini salah diterapkan dimana hubungan antara suatu perkara dengan perkara lainnya tidak ne bis in idem lalu dianggap ne bis in idem maka tentunya juga akan terjadi kontraproduktif yaitu membatasi pemenuhan tercapainya hak asasi manusia. 12. Sebagai bahan referensi, putusan yang dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem yaitu dalam hal putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang merupakan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segalah tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang -undang putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu di ucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.. Terkait putusan pencabutan gugatan atau putusan pengguguran berdasarkan alasan formil, referensi mengenai pengguguran diatur dalam Pasal 124 HIR yang berbunyi: Jika penggugat datang menghadap pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia di panggil secara patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya maka surat gugatannya dianggap gugur dan 24 penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar terlebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi. Memperhatikan ketentuan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pencabutan/pengguguran gugatan yaitu: a. Syarat pengguguran Supaya pengguguran gugatan sah menurut hukum harus dipenuhi syarat sebagai berikut: Syarat yang pertama: • Penggugat telah dipanggil secara patut Surat panggilan telah dilakukan secara resmi juru sita sesuai dengan ketentuan undang-undan, untuk hadir atau menghadap pada hari tanggal siding yang ditentukan • Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah (unreasonable default) Syarat yang kedua: • Penggugat tidak hadir atau tidak menghadap persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah. Juga tidak menyuruh kuasa atau orang lainuntuk mewakilinya. Jika ketidak hadiran berdasarkan alasan yang sah, ketidak hadiran penggugat dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan gugatan. Pengguguran yang demikian tidak sah dan bertentangan dengan hukum. b. Pengguguran dilakukan hakim Pasal 124 HIR memberi kewenangan kepada hakim untuk menggugurkan gugatan, apabila terpenuhi syarat dan alasan untuk itu. Dengan demikian kewenangan itu dapat dilakukan hakim, meskipun tidak ada permintaan dari pihak tergugat. Namun hal itu tidak mengurangi hak tergugat untuk mengajukan permintaan pengguran. Malahan beralasan tergugat mengajukannya, karena tidak hadiran pengugat dianggap merupakan tindakan sewenang-wenang kepada Tergugat, sebab ketidak hadiran itu, berakibat proses pemeriksaan tidak dapat dilakukan karena berbenturan dengan asas pemeriksaan. 25 a. Rasio pengguguran gugatan Maksud utama pelembagaan pengguguran gugatan dalam tata tertib beracara adalah sebagai berikut: a) Sebagai hukuman kepada penggugat Pengguguran gugatan oleh hakim, merupakan hukuman kepada penggugat atas kelalaian atau keingkarannya menghadiri atau menghadap di persidangan. Sangat layak menghukum penggugat dengan jalan menggugurkan gugatan, karena ketidak hadiran itu dianggap sebagai pernyataan pihak penggugat bahwa dia tidak berkepentingan lagi dalam perkara tersebut. b) Membebaskan tergugat dari kesewenangan Tujuan lain yang terkandung dalam pengguguran gugatan, membebaskan tergugat dari tindakan kesewenangan penggugat. Dianggap sangat tragis membolehkan pengugat berlarut-larut secara berlanjut ingkar menghadiri sidang, yang mengakibatkan persidangan mengalami jalan buntu pada satu segi, dan pada segi lain dengan patuh terus-menerus menghadirinya, tetapi persidangan gagal disebabkan penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Membiarkan hal itu berlanjut, merupakan penyiksaan yang menimbulkan kerugian moril dan materil bagi tergugat. Menghadapi keadaan yang demikian sangat adil dan wajar membebaskan tergugat dari belenggu perkara, dengan jalan menggugurkan dimaksud. b. Pengguguran pada sidang pertama Secara tersirat, makna kalimat jika pengugat tidak hadir mengangap persidangan yang ditentukan adalah hari sidang pertama. Berdasarkan tata tertib relevansi atau yang urgensi panggilan adalah pada sidang pertama karena proses siadang selanjutnya tidak memerlukan panggilan, tetapi cukup dengan melalui pengunduran sidang pengadilan. 26 c. Putusan penguguran tidak ne bis in idem Perhatikan kembali ketentuan Pasal 124 HIR. Di dalamnya terdapat kalimat yang berbunyi: ”…. akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatanya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara tersebut. Berdasarkan kalimat itu dapat dijelaskan hal-hal berikut: a. Putusan pengguguran berdasarkan alasan formil 1. Sebelum diperiksa pokok perkara. 2. Oleh karena itu putusan diambil berdasarkan alasan formil yaitu atas alasan penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. 3. Dengan demikian putusan pengguguran bukan putusan mengenai pokok perkara. b. Putusan pengguran dijatuhkan secara sederhana mengenai penjatuhan putusan pengguguran gugatan, dapat berpedoman kepada ketentuan Pasal 176 Rv: 1. Dilakukan tanpa hadirnya tergugat, dalam sidang secara sederhana 2. Namun tetap dituangkan dalam bentuk putusan sebagaimana mestinya. c. Putusan pengguguran diberitahukan kepada penggugat Menurut Pasal 276 Rv, untuk tegasnya kepastian hukum: ● Putusan pengguguran gugatan diberitahukan kepada penggugat; ● Pemberitahuan dilakukan oleh juru sita, sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR, dengan adanya pemberitahuan, menjadi dasar bagi penggugat untuk melakukan upaya hukum. d. Penggugat berhak mengajukan kembali Dalam putusan tidak melekat unsur ne bis in idem sehingga putusan tersebut tidak termasuk putusan yang disebut pasal 1917 KUH Perdata. Oleh karena itu sangat tepat ketentuan Pasal 124 HIR yang memberi 27 hak kepada penggugat untuk mengajukan kembali gugatan itu untuk di proses sebagai mana mestinya. 13. Meskipun salah satu syarat agar suatu putusan dapat dinyatakan ne bis in idem adalah putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi tidak semua putusan hakim berkekuatan hukum tetap yang sama dan dapat disidangkan kembali sebagai perkara. Oleh karena itu sekiranya putusan yang dijatuhkan pengadilan dalam suatu perkara bukan berdasarkan putusan yang positif, maka dalam putusan tersebut tidak dapat melekat ne bis in idem. Putusan berkekuatan hukum tetap akan diperiksa dan disidangkan kembali tidak dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ne bis in idem. Kriteria perkara yang dapat dianggap ne bis in idem adalah: apa yang di gugat sudah pernah diperkarakan, telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti mengabulkan atau menolak gugatan. Putusan yang dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem adalah putusan bebas (vrijspraak), putusan pelepasan dari segalah tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvolging) dan putusan pemidanaan (veroordeling). Penafsiran atas persamaan atau perbedaan suatu gugatan terakhiri terhadap gugatan yang sebelumya pernah diajukan perlu dipertegas relevansinya, diberikan penjelasan atau penambahan frasa supaya Pasal 42(3) UU PP memberikan kepastian hukum. Tidak adanya pemberian perbedaan dan ketidakjelasan tafsir dan kriteria pada Pasal 42 ayat (3) UU PP ini akan membuka ruang bagi ketidakpastian hukum, Majelis Hakim Pengadilan Pajak akan menjalankan kewenangannya tanpa ada batasan check and balances. Tafsir yang jelas untuk ketentuan tersebut penting untuk dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memastikan hadirnya lembaga kekuasaan kehakiman, dalam hal ini Pengadilan Pajak. Hal tersebut dalam rangka penegakan hukum dan keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1), ayat (2) UUD Tahun1945. 14. Selain berbeda antara gugatan terakhir dan sebelumnya, bagaimanapun putusan yang terdapat pada gugatan sebelumnya belum bersifat positif tidak terdapat putusan menolak atau mengabulkan gugatan secara materi karena hanya mengabulkan permohonan pecabutan gugatan. Pemohon sebelumnya 28 telah melakukan pencabutan gugatan atas Surat Nomor: S-2021/WPJ/07/2018 Tgl 2 Mei 2018 dan Nomor: S-2022/WPJ/07/2018 Tgl 2 Mei 2018 yang merupakan surat pengembalian permohonan pembatalan STP yang tidak benar Nomor 00001/147/09/059/16 Tgl 25 April 2016, Masa Pajak Januari 2009 dan Nomor 00001/147/09/059/16 Tgl 25 April 2016, Masa Pajak Desember 2009 sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP… (lihat tabel perbandingan di atas). Pada permohonan sebelumnya yang amar putusannya mengabulkan pencabutan gugatan tersebut, sesungguhnya dasar pertimbangan pencabutan oleh Pemohon adalah karena surat yang digugat adalah surat pengembalian atas permohonan pembatalan STP yang tidak benar sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP dari Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam/Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus karena tidak memenuhi ketentuan formil Pasal 18 ayat (4) huruf a PMK Nomor 8 Tahun 2013 yang berbunyi: Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b hanya dapat diajukan dalam hal: (a) Surat Tagihan Pajak tersebut tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adiminsitrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a; atau Untuk diketahui pada masa sebelumnya, Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sangsi administrasi sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, sehingga secara formil pengajuan kemudian atas Pasal 36 ayat (1) huruf c tidak memenuhi formil Pasal 18 ayat (4) huruf a PMK Nomor 8 Tahun 2013. Gugatan sebelumnya tersebut apabila terus dilanjutkan persidangannya tanpa dicabut maka tentunya akan menghasilkan putusan yang tidak bersifat hukum positif juga (mengabulkan/menolak gugatan) melainkan sangat berpotensi menghasilkan putusan tidak diterima/NO. Walaupun amar putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004355.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 20 dan Nomor PUT- 004356.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020 adalah menolak namun tidak terdapat pembahasan sengketa yang bersifat materi substansi melainkan ditetapkan tidak memenuhi ketentuan formal yaitu telah dikenakan Pasal 42 ayat (3) UU PP sehingga Permohonan pemohon tidak pernah diputusakan benar atau salah 29 yang secara hukum merupakan hukum positif materiil dalam penilaian Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN). Kemudian Pemohon mengajukan gugatan kembali atas Kep-00045/NKEB/WPJ.07/KP.09/2019 Tgl 12 April 2019 dan Kep-00050/NKEB/WPJ.07/KP.09/2019 Tgl 12 April 2019 yang merupakan Keputusan Penolakan permohonan pembetulan STP secara jabatan Nomor 00001/147/09/059/16 Tgl 25 April 2016, Masa Pajak Januari 2009 dan Nomor 00001/147/09/059/16 Tgl 25 April 2016, Masa Pajak Desember 2009 sesuai Pasal 16 UU KUP… (lihat di tabel) antara obyek atau jenis surat yang digugat (poin.6) dan dalil/posita (poin 8), petitum (poin 9) antara gugatan terakhir dengan gugatan sebelumnya memang jelas sangat berbeda, tidak idem. 15. Amar putusan yang didasarkan Pasal 42 ayat (3) UU PP tentunya merupakan putusan yang dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem, sedangkan dasar hukum surat permohonan yang digugat, surat posita dan petitum antara gugatan terakhir nomor Nomor 001/PTSR/SK.Pajak/V/2019 Tgl 6 Mei 2019, Nomor 002/PTSR/SK.Pajak/V/2019 Tgl 6 Mei 2019 dengan gugatan sebelumnya nomor Nomor 016/PTSR-PJK/SK/III/2018 Tgl 22 Mar 2018, Nomor 017/PTSR-PJK/SK/III/2018 Tgl 22 Mar 2018 adalah berbeda sehingga Put Nomor PUT-004355.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, PUT 004356.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020 atas gugatan terakhir dengan amar putusan menolak berdasakan Pasal 42 ayat (3) UU PP merupakan putusan yang tidak sesuai asas ne bis in idem karena putusan mengabulkan pencabutan gugatan bukanlah suatu putusan yang bersifat positif sehingga semestinya tidak terdapat hambatan sebagai gugatan yang dapat diajukan kembali. Gugatan terakhir yang diajukan Pemohon tidak sesuai dilekatkan dengan kata kembali sebagaimana dalam frasa dengan pengertian “gugatan yang diajukan kembali” B. KETENTUAN NORMA PASAL 42 AYAT (3) UU NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK SECARA BERSYARAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 24 AYAT (1) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 30 1. Bahwa pada tanggal 12 April 2002 Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat telah mengundangkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Bahwa didalam UU PP terdapat muatan materi Pasal 42 ayat (3) dinyatakan ”Gugatan yang telah dicabut melalui pentetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam aya (2) tidak dapat diajukan kembali ”. 2. Bahwa bunyi ayat (1) dan (2) yang mendahului Pasal 42 ayat (3) adalah berikut: Ayat (1) “Terhadap Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak” Ayat (2) “Gugatan yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihapus dari daftar sengketa dengan: a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang; b. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat”. 3. Akibat berlakunya bunyi Pasal 42 ayat (3) UU PP yang tidak berlandaskan asas ne bis in idem, sehubungan gugatan kemudian yang tidak dapat diajukan karena semerta-merta disamakan dengan gugatan sebelumnya yang sudah dicabut, Pemohon telah mengalami kerugian konstitusionanal. Berikut tabel yang menjelaskan terdapatnya inkonsistensi/inkoheren antara isi pasal a quo dengan hak konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945: Pasal 42 (3) UU No.14/2002 Tentang Pengadilan Pajak Hak Konstitusional di UUD 1945 Amandemen Fungsi penegakan hukum dan keadilan oleh Hakim Pengadilan Pajak sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman tidak dilaksanakan dengan baik. Hasil putusan gugatan yang kemudian diajukan seharusnya memberikan amar putusan mengabulkan/menolak malah menjadi menolak atas dasar hukum ini karena gugatannya disamakan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Kekuasaan kehakiman menegakkan hukum dan keadilan 31 (ne bis in idem) dengan gugatan yang sudah dicabut. Tidak terdapat kriteria dan penjelasan untuk pembedaan antara gugatan sebelumnya yang sudah dicabut dengan gugatan lain yang kemudian diajukan gugatan sehingga tidak ada standar acuan yang dapat dijadikan pedoman oleh Pemohon termasuk Hakim Pengadilan Pajak. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. 4. Hasil putusan Pengadilan Pajak terkait pengajuan gugatan terakhir ini sangat menentukan bagi Pemohon dalam mendapatkan kebenaran, keadilan dalam penyelesaian sengketa pajak dengan Direktur Jenderal Pajak. Hukum harus diterapkan secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum dengan tiga asas prioritasnya, kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Absurdnya penerapan Pasal 42 ayat (3) UU PP telah mengkibatkan pemenuhan hak konstitusional dalam hal mendapatkan kemanfaatan, kesamaan, kepastian dan keadilan dari Pemohon menjadi terhambat. Penerapan Pasal 42 ayat (3) UU PP oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak melalui penyeragaman gugatan, dimana gugatan terakhir dengan gugatan sebelumnya yang telah dicabut dianggap semerta sama telah merugikan hak konstitusional Pemohon. 5. Kebutuhan kejelasan, penegakan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan seperti Pemohon menjadi mutlak dalam upaya hukum ke Pengadilan Pajak. Pemohon menilai kewenangan mengadili sengketa pajak yang dimiliki oleh Pengadilan Pajak mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kewenangan penyelesaian perselisihan oleh badan peradilan lainnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penegasan atau tafsir gugatan 32 seperti apa yang boleh diajukan kembali dan yang tidak boleh diajukan kembali sehubungan dengan pencabutan gugatan sebelumnya dapat diperoleh Pemohon selaku badan hukum privat. Bahwa tidak adanya penjelasan rinci atau pembedaan terkait gugatan maupun banding yang terdahulu dicabut dan kemudian diajukan kembali, mengakibatkan tidak adanya batas-batas hukum bagi Pengadilan Pajak dalam menjalankan kewenangannya. Akan menjadi liar karena tidak ada ukuran-ukuran hukum atau batas-batas hukum yang jelas bagi Pengadilan Pajak dalam menjalankan wewenangnya, yaitu salah satunya untuk memeriksa dan memutus sebuah permohonan banding atau gugatan yang sebelumnya terkait adanya pencabutan banding atau gugatan sebelumnya. Atas dasar gugatan yang telah dicabut tidak dapat diajukan kembali maka dapat diartikan sesuai logika hukum bahwa gugatan yang terakhir diajukan dianggap sama dengan gugatan sebelumnya yang sudah dicabut, dianggap sebagai obyek gugatan yang sama. Pemohon juga memaknai bahwa penerapan Pasal 42 ayat (3) UU PP yang menyeragamkan setiap pengajuan gugatan tersebut telah telah merugikan hak konstitusional Pemohon, sehingga penerapan dan berlakunya Pasal 42 ayat (3) UU PP bertentangan dengan UUD 1945. 6. Pemohon adalah pihak yang menganggap haknya dirugikan dengan berlakunya Pasal 42 ayat (3) UU PP, ada kepentingan pemohon untuk membuktikan apakah ada haknya yang dilanggar dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak harus menilai dalil dan melakukan pembuktian apa yang disampaikan oleh Pemohon selaku Penggugat, sehingga hasil putusan sangat diharapkan berkisar mengabulkan ataupun menolak namun dalam hal substansi sengketa sudah dibahas, bukan seperti kondisi ini putusan menolak karena semata didasarkan kepada Pasal 42 ayat (3) UU PP. Dengan sahnya amar putusan ditolak ini dapat dimaknai pula penerapan gugatan yang telah dicabut tidak dapat diajukan kembali adalah bersifat generalisasi, disama ratakan tanpa melihat apakah asas ne bis in idem sudah melekat pada gugatan yang terakhir terhadap gugatan sebelumnya. 33 Pengadilan Pajak merupakan wujud pengawasan kekuasaan kehakiman terhadap kekuasaan eksekutif di bidang keuangan dan perpajakan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila suatu permohonan gugatan semena-mena diputuskan ditolak atas dasar gugatan yang telah dicabut tidak dapat diajukan kembali tanpa melihat hal ikhwal kriteria antara gugatan terakhir dan sebelumnya semerta dianggap sama apakah sesungguhnya benar-benar sama atau benar-benar berbeda maka sangat disayangkan kesempatan kontrol (checks and balances) terhadap kekuasaan eksekutif hilang begitu saja. 7. Asas ne bis in idem yang tidak termuat dalam penjelasan dan materi dalam pasal a quo telah mengakibatkan pelaksanaan pasal a quo tersebut dapat ditafsirkan semena-mena oleh Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus kondisi perkara pencabutan gugatan maupun banding yang serupa yang dialami oleh Pemohon. 8. Sebagai persandingan dan pembelajaran hukum dalam penanganan perkara pada Kelembagaan Hukum Negara yang berbeda yaitu di Mahkamah Konstitusi, di kemukakan hal-hal sebagai berikut: a. Sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Maksud ayat (2), pengecualian untuk dapat mengajukan kembali permohonan pengujian undang-undang jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Kemudian dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menyatakan perkara yang pernah diputus oleh MK 34 dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitutionalitas yang menjadi alasan permohonan berbeda. b. Walau kontek pengujian undang-undang sudah memuat penerapan asas ne bis in idem namun itupun acapkali dalam penerapanya menimbulkan pro-kontra. Bahwa kategori ne bis in idem atau tidak adalah menjadi pertimbangan pokok (pertama) bagi MK dalam memutus perkara (pengujian UU). c. Dalam Perkara Nomor 24/PUU-2012, MK menyatakan permohonan para Pemohon ne bis in idem karena pada hakikatnya alasan-alasan para Pemohon sama dengan permohonan sebelumnya yaitu Pekara Nomor 19/PUU-VIII/2010 dan 34/PUU-VIII/2010. d. Sebaliknya dalam Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 yang diajukan Antasari Azhar dkk, MK menyatakan meskipun Pasal 268 ayat (3) KUHAP pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus konstitusionalitasnya, namun dasar pengujian berbeda sehingga permohonan para Pemohon tidak ne bis in idem. Yang ingin Pemohon sampaikan disini adalah meskipun terdapat ketentuan asas ne bis in idem dalam UU MK, namun penerapannya pun masih terdapat pro-kontra apakah sudah murni benar penerapannya mencerminkan asas ne bis in idem. Sama halnya dengan asas ultra petita, peradilan konstitusi juga tidak dalam konteks menerapkan sepenuhnya asas ne bis in idem. Dengan kata lain Pasal 60 ayat (1), ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 bukanlah penerapan asas ne bis in idem. Ada 3 (tiga) alasan utama yang mendasari hal tersebut: 1) Asas ne bis in idem hanya dapat diberlakukan terhadap kasus dengan tuntutan yang sama, para pihak yang sama, tempat yang sama, dan waktu yang sama. Artinya, tidak ada yang berbeda sedikit pun, baik secara substansi maupun para pihak dari perkara saat ini ataupun sebelumnya. Sedangkan, perkara pengujian undang-undang secara esensi merupakan perkara abstrak (abstract review) yang tidak 35 mendasari pada suatu kasus konkret (concrete case) atau individual (individual). Sehingga, unsur tempat dan waktu dari terjadinya suatu peristiwa hukum, c.q. pembuatan undang-undang, menjadi kurang relevan dalam konteks ne bis in idem. Sebaliknya, pengujian undang- undang terhadap konstitusi justru hendak menyesuaikan pada kondisi masyarakat yang terus berkembang pada waktu yang berbeda-beda. Sehingga, konstitusi sebagai batu uji harus selalu diposisikan sebagai the living constitution. 2) Asas ne bis in idem berangkat dari prinsip dasar adanya kondisi ketidakbolehan dari penuntutan dan pemeriksaan terhadap suatu perkara pokok yang sama dengan kriteria-kriteria tertentu. Akan tetapi, ketentuan di dalam UU MK justru memberi ruang, bahkan harus membuka ruang pengecualian dari ketidakbolehan untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap materi yang sama. Ketidakbolehan secara mutlak untuk menguji kembali materi yang pernah diputus oleh MK justru bisa berbahaya bagi penegakan dan perkembangan konstitusionalisme Indonesia. Sebab, adakalanya pemohon pengujian undang-undang tidak serius, tidak memberi argumentasi memadai, atau bahkan sekadar coba-coba. Apakah permohonan seperti ini harus menggugurkan kesempatan bagi pihak lain untuk menguji undang-undang dengan substansi permohonan yang lebih baik? Pengecualian ini justru untuk mengantisipasi dan mencegah adanya pihak yang sengaja mengajukan permohonan seadanya dengan maksud agar tak ada lagi pihak lain yang bisa mengujinya kembali. 3) Penerapan ne bis in idem lebih diutamakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak fundamental seseorang atau pihak tertentu dari kerugian yang akan terjadi manakala penuntutan terhadap perkara yang sama dilakukan lebih dari satu kali. Sedangkan, proses pengujian undang-undang tidaklah bersifat adversarial atau contentious yang memperhadapkan para pihak yang saling bertabrakan kepentingan satu sama lainnya. Kepentingan dalam perkara pengujian undang-undang 36 bukan sekadar ditujukan kepada pemohon, namun justru merupakan kepentingan yang lebih luas menyangkut kepentingan bagi semua warga negara. Ketiga kondisi di atas jelas berbeda dengan prinsip dan filosofi dasar dari ne bis in idem, baik secara historis maupun terminologi. Sehingga, pengujian undang-undang sebenarnya tidak memiliki penerapan asas ne bis in idem yang umumnya berlaku untuk perkara-perkara pidana dan perdata. Jika tidak dapat dikatakan ne bis in idem, lalu apa istilah yang tepat bagi permohonan yang diajukan terhadap materi Undang-Undang yang telah diputus oleh MK sebelumnya. Penamaannya bisa berbeda dan belum ada kesepakatan tentang hal ini. Misalnya, dapat saja digunakan istilah “pembatasan pengujian undang- undang”. Namun yang jelas, apa yang selama ini disebut dan dimaksudkan oleh banyak pihak sebagai ne bis in idem dalam pengujian undang-undang, sebenarnya tidaklah sama dengan terminologi ne bis in idem yang dipahami secara universal. Nah dengan diterapkan layaknya asas ne bis in idem saja, MK masih dapat dikatakan tidak memiliki penerapan asas ne bis in idem apalagi dalam kontek pencabutan gugatan sebagaimana bunyi Pasal 42 ayat (3) UU PP yang menghasilkan pembatasan pengajuan gugatan seiring tidak diterapkan sama sekali asas ne bis in idem sehingga tidak terdapat krirteria sebagai pedoman hukum dalam memutus hukum acara berperkara yang pada akhirnya akan menimbulkan kesewenang-wenangan oleh Hakim Pengadilan Pajak. Menurut Pemohon seyogyanya dalam melihat perkara yang satu dengan yang lainnya terutama dalam hal pencabutan perkara tetap harus menerapkan dan mempertimbangkan asas ne bis in idem supaya dapat memberikan perlindungan hak asasi manusia yang berkeadilan dan kepastian hukum yang dijamin UUD 1945. 9. Menurut Pemohon dengan tetap memperhatikan hubungan Pasal 42 ayat (3) UU PP mengenai keabsahan pengajuan kembali dengan ayat (1) dan ayat (2) sebagai peristiwa yang mendahului mengenai diperbolehkannya 37 pengajuan pencabutan gugatan sebelumnya dan penghapusan dari daftar sengketa bahwa muatan materi ayat (3) memang tidak mencerminkan asas ne bis in idem sehingga upaya Pemohon untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum tidak terpenuhi. 10. Suatu perkara yang sudah diputus dari daftar sengketa tentu tidak dapat diajukan kembali namun apabila gugatan kemudian tidak ne bis in idem dengan gugatan sebelumnya tentunya tidak dapat dinyatakan telah memiliki daftar sengketa yang telah dihapuskan karena gugatan kemudian tersebut pada dasarnya adalah gugatan baru sehingga gugatan kemudian ini tidak tepat dikatakan sebagai gugatan yang diajukan kembali, disini pengertian kata kembali tidak sesuai fakta hukum. 11. Perlu disampaikan kepada Majelis Hakim Mahakamah Konstitusi bahwa permohonan yang didalilkan apakah merupakan persoalan konstitusionalitas atau bukan. Menurut Pemohon, dalil yang dikemukakan termasuk persoalan konstitusionalitas norma karena muatan materi tidak mengandung asas ne bis in idem sehingga tidak mempertimbangkan kriteria antar gugatan yang dipermasalahkan semerta dianggap tidak sama bukanlah implementasi melainkan memang isi dari muatan materi pasal a quo itu sendiri norma. Substansi norma yang terkandung dalam pasal a quo bukan termasuk open legal policy karena materi yang didalilkan mengenai tidak terdapatnya prinsip ne bis in idem dalam pasal a quo adalah inkonstitusional. Pemohon dalam hal ini tidak memohonkan kepada Mahkamah tentang penafsiran ataupun meminta suatu perluasan frasa melainkan nyata-nyata menyampaikan faktanya atas pengabaian prinsip nebis in idem dalam muatan materi Pasal 42 ayat (3) UU PP sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 12. Hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan manfaat, kesamaan, kepastian dan keadilan hukum telah terhalang dengan penerapan dan pelaksanaan Pasal 42 ayat (3) UU PP. Dengan demikian dengan berlakunya Pasal 42 ayat (3) UU PP menyebabkan Pemohon telah mengalami kerugian 38 konstitusional yang terdapat di Pasal 24 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Diperlukan penegasan supaya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan atas bunyi Pasal 42 ayat (3) pada frasa “gugatan yang telah dicabut” karena pasal a quo berpotensial merugikan Pemohon. 13. Dengan demikian karena norma Pasal 42 ayat (3) UU PP tidak menerapkan asas ne bis in idem sama sekali maka telah bertentangan dengan hak konstitusional yaitu telah menggerus kewenangan kekuasaan kehakiman dalam hal supaya dapat memberikan keadilan hukum penangangan perkara Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak sebagaimana Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan juga telah membuka ruang terjadinya ketidakpastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. IV. PETITUM PERMOHONAN Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan Permohonan dan didukung alat-alat bukti yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya berkenan memutus dengan amar putusan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Norma Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat diajukan kembali sebagai suatu gugatan yang berlandaskan asas ne bis in idem antara gugatan yang telah dicabut dengan gugatan kemudian yang diajukan 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaiamana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) 39 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, sebagai berikut: 1. bukti P-1. : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak; 2. bukti P-2. : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. bukti P-3. : Fotokopi Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- 004355.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020 Tanggal 27 Februari 2020; 4. bukti P-4. : Fotokopi Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- 004356.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020 Tanggal 27 Februari 2020; 5. bukti P-5. : Fotokopi KTP Pemohon (a/n Vikash Kumar Dugar), e-mail wakil pemohon (sainathrealindo@gmail.com), fotokopi KTP Kuasa Hukum (a/n Eddy Christian), e-mail kuasa (kkpeddychristian@yahoo.com), Kartu dan Izin Kuasa Hukum Nomor Keputusan: 1026/PP/IKH/2019; 6. bukti P-6. : Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan PT. Sainath Realindo Tanggal 25 September 2001 Nomor 73; 7. bukti P-7. : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-12250 HT.01.01 TH 2002 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas; 8. bukti P-8. : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sainath Realindo Tanggal 21 Desember 2018 Nomor 40, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00004.AH.02.04 Tahun 2014; 9. bukti P-9. : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 0000763.AH.01.02. Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Sainath Realindo; 40 10. bukti P-10. : Fotokopi Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- 004175.99/2018/PP/M.VIIIA Tahun 2019 Tanggal 02 Oktober 2019; 11. bukti P-11. : Fotokopi Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- 004176.99/2018/PP/M.VIIIA Tahun 2019 Tanggal 02 Oktober 2019. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang 41 Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189, yang selanjutnya disebut UU 14/2002) terhadap Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak 42 dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 “(3) Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan kembali.” 2. Bahwa Pemohon adalah badan hukum privat yang berbentuk perseroan terbatas dengan Akta Pendirian Nomor 73 Tahun 2001 tanggal 25 September 2001 [vide bukti P-6] dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-12150 HT.01.01 TH 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas [vide bukti P-7], selanjutnya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 11 ayat (6) huruf a yang pada pokoknya Direktur utama berhak dan 43 berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan dalam hal ini PT. Sainath Realindo; 3. Bahwa Pemohon merasa hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukan ketentuan Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002, dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak tentang permohonan penghapusan terhadap 2 (dua) sanksi administrasi yang termuat dalam Surat Tagihan Pajak (STP), kemudian pada proses pemeriksaan, Pemohon menilai gugatan tersebut akan berpotensi dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan gugatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak. b. Bahwa didasari oleh permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyetujui permohonan pencabutan gugatan melalui putusan yaitu, No.PUT-004175.99/2018/ PP/M.VIIIA Tahun 2019 dan No.PUT-004176.99/2018/PP/M.VIIIA Tahun 2019 [vide bukti P-10 dan bukti P-11]. c. Pemohon kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak berkenaan permohonan terhadap 2 (dua) STP yang sama dengan dasar gugatan dan petitum yang berbeda. Namun, terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Pajak memberikan amar putusan menolak gugatan atas 2 (dua) STP tersebut dengan dasar hukum putusan merujuk pada ketentuan Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 yang pada pokoknya gugatan yang telah dicabut tidak dapat diajukan kembali. 4. Bahwa menurut Pemohon ketentuan pada Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 tidak memberikan penjelasan dan pemaknaan yang mendalam mengenai asas ne bis in idem, sehingga dalam implementasinya menimbulkan penafsiran yang berbeda dan telah secara nyata merugikan hak dan kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana yang termuat pada Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 44 Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, terutama hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual, serta tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon dan sepanjang berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan, Pemohon telah dapat menerangkan anggapan kerugian konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan maka anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, fungsi penegakan hukum dan keadilan oleh Hakim Pengadilan Pajak sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman tidak dilaksanakan dengan baik, karena dalam rumusan norma Pasal 42 ayat (3) UU 45 14/2002 tidak terdapat kriteria yang dijadikan sebagai pedoman bagi Hakim Pengadilan Pajak berkaitan dengan penerapan asas ne bis in idem, sehingga hal ini, menimbulkan kesewenang-wenangan oleh Hakim Pengadilan Pajak dalam menerapkan ketentuan Pasal a quo serta tidak mencerminkan penegakan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan pada Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 tidak memuat penjelasan mengenai kesamaan dan perbedaan antara gugatan yang sudah dicabut dengan gugatan yang tidak dapat diajukan kembali khususnya berkaitan dengan implementasi asas ne bis in idem, sehingga ketentuan Pasal a quo menimbulkan kesewenangan-wenangan Hakim Pengadilan Pajak dan tidak mencerminkan kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat diajukan kembali sebagai suatu gugatan yang berlandaskan asas ne bis in idem antara gugatan yang telah dicabut dengan gugatan kemudian yang diajukan”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11; [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK; 46 [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon; [3.11] Menimbang bahwa terkait dengan dasar pengujian Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama telah ternyata Pemohon tidak menguraikan alasan permohonannya yang didasarkan pada independensi kekuasaan kehakiman dikaitkan dengan pemberlakuan norma Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 sehingga Mahkamah menilai tidak terdapat relevansi untuk mengaitkan dengan dasar pengujian dimaksud. [3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan rumusan norma Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 tidak terdapat kriteria yang dijadikan sebagai pedoman bagi Hakim Pengadilan Pajak berkaitan dengan penerapan asas ne bis in idem, sehingga hal ini, menimbulkan kesewenang-wenangan oleh Hakim Pengadilan Pajak dalam menerapkan ketentuan Pasal a quo serta tidak mencerminkan penegakan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa dalam rangka memenuhi prinsip negara hukum yang demokratis, diperlukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak [vide Pasal 2 UU 14/2002]. Artinya, dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pajak, hakim Pengadilan Pajak harus bebas dan tidak memihak (imparsial) guna menegakan hukum dan keadilan. Dalam menegakan hukum dan keadilan diperlukan penerapan asas-asas hukum sebagai syarat yang memuat aturan atau kaidah hukum dalam pembentukan putusan hakim sebagai pembentuk hukum. Salah satu asas dasar yang sering 47 digunakan dalam bidang hukum adalah asas ne bis in idem. Secara doktrinal, dalam sistem hukum pidana yang dianut di Indonesia, asas ne bis in idem mengandung arti orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap [vide Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)], sedangkan pada ranah hukum perdata, asas ne bis in idem mengandung arti kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula [vide Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)]. Oleh karenanya, dalam menerapkan asas ne bis in idem terhadap suatu perkara, hakim terlebih dahulu menilai syarat-syarat dan/atau kriteria tertentu yang perlu dipenuhi terkait penerapan asas ne bis in idem. Adapun syarat-syarat dan/atau kriteria dimaksud adalah: 1) adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat (inkracht), 2) terdapat persoalan dan alasan tuntutan yang sama, dan 3) diajukan oleh pihak yang sama terhadap pihak-pihak yang sama pula. Dengan demikian, asas ne bis in idem merupakan salah satu asas yang fundamental dalam bidang hukum yang diterapkan oleh hakim guna menyelenggarakan peradilan yang adil dan menjamin adanya penegakan hukum. [3.12.2] Bahwa berkenaan dengan kriteria dan pedoman terhadap penerapan asas ne bis in idem, sebagaimana dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah dalam memahami penerapan asas ne bis in idem tidak dapat dilepaskan dan sangat erat relevansinya dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) KUHP dan Pasal 1917 KUH Perdata sebagaimana uraian pada Sub-paragraf [3.12.1]. Pengadilan Pajak selaku pelaksana kekuasaan kehakiman harus cermat dalam memeriksa berkas perkara terkait syarat-syarat dan/atau kriteria pemberlakuan asas ne bis in idem guna memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan (justiciabelen). Oleh sebab itu, penerapan asas ne bis in idem terhadap suatu gugatan sengketa pajak diperlukan guna menciptakan kepastian hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak selaku salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Pasal a quo, 48 memberikan kewenangan kepada Hakim Pengadilan Pajak guna mewujudkan cita negara hukum yang demokratis. Hal demikian selain untuk menghindari potensi timbulnya kesewenang-wenangan oleh hakim dalam penegakan hukum di Pengadilan Pajak, yang lebih penting menurut Mahkamah adalah terwujudnya penyelenggaraan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, terkait dengan penerapan norma Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 apabila dicermati secara saksama sesungguhnya norma a quo tidak sekadar mengatur hal yang berkaitan dengan asas ne bis in idem, akan tetapi mengatur juga terhadap gugatan yang tidak dapat diajukan kembali apabila terhadap perkara yang bersangkutan telah dicabut oleh penggugat. Artinya, terhadap sebuah perkara gugatan yang telah diajukan dan kemudian dicabut oleh penggugat, maka perkara gugatan a quo tidak dapat diajukan kembali. Dengan demikian, perkara gugatan yang telah dicabut oleh penggugat, sejatinya bukan perkara gugatan yang terkait dengan asas ne bis in idem, karena terhadap perkara gugatan yang dicabut belum dipertimbangkan oleh hakim, baik terkait syarat formil maupun alasan-alasan hukum secara materiil, sehingga belum ada putusan hakim yang berkenaan dengan pokok permohonan gugatan penggugat, baik secara formil maupun materiil dari gugatan penggugat. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, ketentuan norma Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 telah secara jelas memberikan penegasan secara limitatif, bahwa yang tidak dapat diajukan kembali adalah gugatan yang telah dicabut oleh penggugat, bukan gugatan baru yang telah dilakukan perubahan, baik pada bagian para pihaknya, posita maupun petitumnya. Oleh karena itu, apabila keinginan Pemohon untuk menegaskan ketentuan norma Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 diakomodir oleh Mahkamah, maka hal tersebut justru akan mempersempit makna dari ketentuan norma dimaksud. Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, norma Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 tidak hanya mengatur hal yang berkaitan dengan asas ne bis in idem, akan tetapi terhadap perkara gugatan yang telah dicabut oleh penguggat dan perkara yang sama diajukan kembali. Sehingga, tanpa bermaksud menilai putusan hakim terhadap perkara gugatan yang dialami oleh Pemohon, persoalan gugatan Pemohon yang telah dilakukan perubahan baik 49 pada bagian pihak maupun positanya, namun tetap dinyatakan tidak dapat diajukan kembali, hal tersebut sepenuhnya telah berkaitan dengan persoalan penerapan norma. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai pertentangan norma ketentuan Pasal a quo menimbulkan kesewenangan-wenangan Hakim Pengadilan Pajak dan tidak mencerminkan kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.13] Menimbang bahwa Pemohon a quo juga mendalilkan ketentuan norma pada Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 tidak memuat penjelasan mengenai kriteria kesamaan dan perbedaan antara gugatan yang sudah dicabut dengan gugatan yang tidak dapat diajukan kembali khususnya berkaitan dengan implementasi asas ne bis in idem, sehingga ketentuan Pasal a quo menimbulkan kesewenang- wenangan Hakim Pengadilan Pajak dan tidak mencerminkan kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon a quo menurut Mahkamah ketentuan Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 sebagaimana telah dipertimbangkan pada Sub-paragraf [3.12.2] adalah merupakan suatu keadaan sebagai akibat dari pencabutan sebuah gugatan sengketa pajak. Oleh karenanya, penggugat tidak dapat mengajukan gugatan yang sama kepada Pengadilan Pajak. Artinya, apabila penggugat akan mengajukan kembali gugatan sengketa pajak kepada Pengadilan Pajak, penggugat dibebankan untuk membuat gugatan agar dinyatakan dapat diajukan kembali ataupun tidak dinyatakan ne bis in idem, yaitu dengan melakukan perubahan, baik pada bagian para pihak, posita dan petitumnya. Dengan demikian, terhadap gugatan baru a quo selanjutnya menjadi kewenangan hakim sepenuhnya untuk memeriksa ihwal syarat-syarat dan/atau kriteria pemberlakukan asas gugatan dapat diajukan kembali ataupun asas ne bis in idem. Oleh karenanya, apabila menurut penilaian hakim berkenaan dengan gugatan baru tersebut tidak ditemukan perbedaan dengan gugatan sebelumnya maka, terhadap gugatan tersebut dimaknai sebagai gugatan yang tidak dapat diajukan kembali ataupun apabila terhadap gugatan tersebut telah terdapat gugatan yang sama dan telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dapat diberlakukan asas ne bis in idem. Sehingga, terhadap kedua fakta hukum 50 tersebut relevan diberlakukan ketentuan Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002. Namun demikian, melalui putusan a quo, Mahkamah menegaskan, penerapan ketentuan norma Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 tersebut, baik yang berkaitan dengan gugatan yang tidak dapat diajukan kembali ataupun gugatan yang memenuhi asas ne bis in idem harus dilakukan secara hati-hati dan tetap melindungi kepentingan hukum antara penggugat dan tergugat serta menghindari tindakan kesewenang-wenangan Hakim Pengadilan Pajak dalam penerapannya. Terlebih, menurut Mahkamah hal yang fundamental adalah terwujudnya perlindungan dan jaminan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, dalam kedudukannya sebagai penggugat, sedangkan tergugat adalah bagian dari pemerintah yang harus diberlakukan sama kedudukannya di depan hukum (equality before the law). Dengan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan ketentuan norma pada Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 yang tidak memuat penjelasan mengenai kriteria kesamaan dan perbedaan antara gugatan yang sudah dicabut dengan gugatan yang tidak dapat diajukan kembali khususnya berkaitan dengan implementasi asas ne bis in idem adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai penegakan hukum dan keadlian serta kepastian hukum sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhadap Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya dianggap tidak relevan sehingga haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 51 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal Dua, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 12.02 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, 52 Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 53 ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa