51/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 51/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D Tempat/tanggal lahir : Jambi, 16 Agustus 1960 Kebangsaan : Indonesia Pekerjaan : Praktisi Hukum Tata Negara/Dosen Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Universitas Jambi Alamat : Jalan Merpati II, H3 Nomor 5 Bintaro Jaya, Jakarta Selatan Sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Herinyanto, S.H., M.H. Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 25 September 1986 Kebangsaan : Indonesia Pekerjaan : Peneliti Pemilu Alamat : Jalan Siswa RT.003/RW.009, Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Ramdansyah, S.H. Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 30 Desember 1968 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Kebangsaan : Indonesia Pekerjaan : Wiraswata Alamat : Jalan Muncang Blok 2a/K, Lagoa, RT.001/RW.013 Koja, Jakarta Utara Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon III; Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar keterangan Presiden; Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca keterangan ahli ad informandum para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 31 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 April 2015, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 104/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstotusi dengan Nomor 51/PUU-XIII/2015 pada tanggal 14 April 2015, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 5 Mei 2015 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2015, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon dalam permohonan ini terlebih dahulu menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Lembaran Negara Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5678) adalah sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 junco Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009, maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. 2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (”UU MK”), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar,…” Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, …” 3. Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: a. pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. pembubaran partai politik; d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 telah disetujui DPR menjadi Undang-Undang pada tanggal 20 Januari 2015 dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2015; 6. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang. 7. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015, LN Nomor 57, TLN Nomor 5678). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diundangkan pada tanggal 18 Maret 2015; 8. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menjadi objek gugatan dalam permohonan ini merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 9. Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, telah menyatakan berwenang menguji Perpu baik sebelum adanya penolakan atau persetujuan DPR maupun setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang- Undang. Paragraf [3.13] Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tersebut Mahkamah menyatakan: “...Perpu melahirkannorma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) statushukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukumtersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebuttergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukumPerpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak ataumenyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatanmengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapatdalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secaramateriil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untukmenguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuanoleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telahmenjadi Undang-Undang”; 10. Bahwa adapun dalam mengajukan permohonan pengujian UU 8/2015, pemohon menjadikan batu uji permohonan sebagai berikut: 1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: Negara Indonesia adalah Negara Hukum. 2. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945: Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. 3. Pasal 20 ayat (2) UUD 1945: Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 4. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945: Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 5. Pasal 28D ayat (1) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah; a. Menjelaskan kedudukanya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Atas dasar ketentuan tersebut maka Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya, sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia. 2. Bahwa para Pemohon adalah Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam Pengujian Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dengan perkara nomor 119/PUU-XII/2014. 3. Bahwa Pemohon I adalah Dosen Hukum Tata Negara pada Universitas Jambi dan pernah menjadi Dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 4. Bahwa Pemohon II adalah peneliti independen yang menggeluti bidang Pemilu dan dibuktikan dengan hasil penelitian yang dibukukan dengan Judul “Menguak Tabir Sengketa Pemilukada” yang diterbitkan Penerbit Leutika Prio Jogjakarta. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 5. Bahwa Pemohon II juga pernah mengajukan permohonan pengujian Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur sanksi Pidana di dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Amar Putusan Nomor 17/PUU- X/2012 terhadap gugatan Pemohon I tersebut mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 6. Bahwa Pemohon III adalah peneliti independen dan penggiat yang menggeluti bidang Pemilu dan dibuktikan dengan hasil penelitian yang dibukukan dengan Judul “Sisi Gelap Pemilu 2009”, yang diterbitkan Penerbit Rumah Demokrasi, Jakarta Tahun 2010. 7. Bahwa Pemohon III juga pernah mengajukan permohonan pengujian Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang mengatur tentang Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat final dan mengikat. Amar Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013 terhadap gugatam Pemohon III tersebut mengabulkan permohonan pemohon sebagian sehingga Putusan DKPP tidak dapat ditafsirkan sebagai Putusan yang bersifat Final dan Mengikat. 8. Bahwa Pemohon III adalah mantan Ketua Panwaslu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012. Ketua Panwaslu yang mengawal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang demokratis yang menghasilkan Pasangan Calon Joko Widodo-Basuki T.Purnama. 9. Bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih menurut Undang-Undang Dasar 1945. 10. Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 29/PUU-VIII-2010 menyatakan hak asasi dalam penyelenggaraan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah terbagi atas dua hak yakni: The right to be a candidate (hak untuk mencalonkan diri) dan The right to propose a candidate (hak untuk mengajukan calon). 11. Bahwa para pemohon di dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diselenggarakan berencana untuk maju sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota baik dari jalur partai politik maupun jalur perseorangan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 12. Bahwa para pemohon pada prinsipnya menyetujui pemilihan kepala daerah secara langsung yang demokratis namun para pemohon ketika mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, menemukan fakta-fakta bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebabkan pemilihan gubernur, bupati, walikota menjadi tidak demokratis dan potensial merugikan hak konstitusional para Pemohon. Fakta-fakta yang tidak demokratis tersebut antara lain: a. Tidak ada sanksi bagi pelaku politik uang: b. Tidak ada sanksi bagi pelaku yang membeli partai politik untuk mendukung pencalonannya c. Tidak ada sanksi bagi pelaku penyalahgunaan jabatan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur d. Tidak transparannya dalam hal penggunaan dana kampanye dari sumber yang dilarang, menyebabkan para Pemohon rentan kalah bersaing dengan para pemilik modal besar. 13. Bahwa atas ketidakdemokratisan pengaturan tersebut, menyebabkan hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dirugikan sebagai berikut: a. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk maju untuk berkompetisi sebagai calon gubernur, bupati, dan walikota. Dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang tidak demokratis tersebut menyebabkan pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memiliki uang dan/atau calon yang memiliki jabatan karena mereka bebas untuk melakukan politik uang dan menyalahgunakan jabatan sewenang-wenang untuk memenangkan dirinya tanpa khawatir ada sanksi yang akan menjerat. Sedangkan para Pemohon adalah warga negara yang hanya mengandalkan profesionalisme dan jaringan yang dimiliki serta tidak punya uang dan jabatan untuk mempengaruhi masyarakat. Sehingga bisa diartikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 hanya akan mendorong dan melegitimasi keterpilihan pasangan calon yang memiliki uang dan/atau jabatan. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pada faktanya tidak memperbaiki ketentuan yang tidak demokratis tersebut. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 Pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 2015 memang melarang adanya politik uang namun pengenaan sanksi politik uang tidak dapat dilakukan mengingat diskualifikasi pasangan calon dilakukan apabila terdapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan di lain pihak tidak ada materil sanksi pidana untuk menjatuhkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap. Maka sanksi administrasi diskualifikasi calon sebagaimana dimaksud Pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 2015 juga tidak dapat dilakukan. Terhadap pelaku politik uang pun tidak dapat dijerat. Hal tersebut sama saja ketentuan tersebut melegitimasi pelanggaran politik uang. Pasal 73 (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih. (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Bahwa di dalam proses perubahan yang dilakukan DPR dan Pemerintah sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, terhadap Pasal 47 hanya dilakukan perubahan sebagai berikut: 1) Menambahkan redaksi frasa “wakil gubernur”, wakil bupati”, dan “wakil walikota”. 2) Menambahkan 1 ayat yakni ayat (6) yang menyatakan: “Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima”. Penambahan sanksi ayat (6) merupakan hal yang sia-sia mengingat ayat (6) pun tidak dapat ditegakkan dikarenakan untuk menjatuhkan sanksi administrasi denda sebagaimana ayat (6) perlu adanya putusan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan memang telah terjadi transaksi jual beli dukungan partai politik terhadap pasangan calon tertentu. Pemohon adalah warga negara yang mempunyai hak untuk maju sebagai calon gubernur, bupati, dan walikota diusung oleh partai politik. Ketentuan di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 seolah-olah melarang jual beli dukungan partai politik namun pada faktanya sanksi pembatalan dapat dilakukan apabila didahului adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di lain pihak tidak ada materil sanksi pidana yang dapat dijadikan dasar pengadilan untuk mengeluarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kelemahan aturan tersebut menyebabkan suatu mimpi dan keniscayaan bagi para pemohon untuk dapat diusung oleh partai politik dikarenakan partai politik yang ada akan diborong oleh pemilik modal yang mampu membayar. Ketentuan Pasal 47 yang melarang jual beli partai namun tidak dapat ditegakkan sanksinya karena tidak adanya materil sanksi pidana untuk pengadilan memutus. Ketentuan Pasal 47 sebagai berikut: Pasal 47 ayat (3) menyatakan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 47 ayat (4) menyatakan, Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 47 ayat (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota atau wakil walikota dibatalkan. 14. Bahwa atas ketidakdemokratisan pengaturan tersebut berakibat pada kerugian konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 a. Kesempatan bagi pemohon sangat kecil untuk menduduki kursi gubernur, bupati, dan/atau walikota; b. Ruang bagi Pemohon untuk memperjuangkan kepentingan maju sebagai calon gubernur, bupati, dan/atau walikota akan sangat terbatas karena adanya dominasi politik dari pemilik modal dan/atau pemilik kekuasaan Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 29/PUU-VIII-2010 menyatakan hak asasi dalam penyelenggaraan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah terbagi atas dua hak yakni: The right to be a candidate (hak untuk mencalonkan diri) dan The right to propose a candidate (hak untuk mengajukan calon). Hak-hak tersebut mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mahkamah Konstitusi memberikan definisi terhadap “The right to be a candidate” sebagai hak bagi warga masyarakat untuk ikut serta dalam pencalonan kepala daerah. Apabila hak ini dibatasi sehingga hanya kalangan tertentu saja yang mempunyai akses untuk ikut pencalonan maka hal demikian akan mengurangi dan menciderai nilai demokrasi tersebut. 15. Bahwa proses pembahasan Undang-Undang di DPR merupakan kegiatan yang dibiayai oleh APBN yang sumber penerimaannya berasal dari pajak yang para pemohon bayarkan sebagai wajib pajak (tax payer). Atas pembayaran pajak tersebut, Pemohon berhak menuntut jaminan pengaturan penyelenggaran pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang jujur dan adil (free and fair) serta demokratis. Para Pemohon sebagai pembayar pajak dapat menuntut jaminan suatu Undang-Undang tidak mengandung cacat formil dan cacat materil. Dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang tidak dapat menjerat kejahatan politik uang, penyalahgunaan jabatan dalam pemilihan gubernur, dan jual beli dukungan partai politik sama saja membiarkan pajak yang dibayarkan oleh para Pemohon untuk memfasilitasi pembuatan aturan dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tidak jujur, tidak adil serta tidak demokratis; 16. Bahwa proses penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota didanai oleh dari APBN atau APBD yang sumber penerimaannya berasal dari pajak yang para Pemohon bayarkan sebagai wajib pajak (tax payer). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 Atas pembayaran pajak tersebut, Pemohon berhak menuntut jaminan penyelenggaran pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang jujur dan adil (free and fair) serta demokratis. Para Pemohon atas pajak yang dibayarkan memiliki kesempatan yang sama dan berkeadilan untuk berkompetisi di dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Para Pemohon memiliki hak untuk mengajukan komplain terhadap setiap aturan Undang-Undang yang menyebabkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota langsung tidak demokratis; 17. Bahwa para pemohon di dalam Permohonan terdahulu perkara Nomor 119/PUU-XII/2014 sudah mengingatkan kepada pembuat Undang-Undang bahwa terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2014 mengakibatkan pemilihan kepala daerah langsung yang demokratis justru tidak dapat diselenggarakan yang pada akhirnya berpotensi merugikan Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak dipilih dan hak memilih. Maksud pemohon adalah apabila Perpu ini diterima oleh DPR dan Presiden maka pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang terjadi adalah pemilihan yang tidak demokratis sebagaimana uraian Pemohon di atas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang kelak mewarisi ketidakdemokratisan pengaturan Perpu. Aturan yang tidak demokratis tersebut menyebabkan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang tidak Jujur dan Adil; 18. Bahwa para Pemohon juga kembali mengingatkan cacat formil dan cacat materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 di dalam perkara Nomor 26/PUU-XIII/2015; 19. Bahwa dalam proses revisi yang dilakukan DPR dan Pemerintah, tidak ada perbaikan terhadap ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyebabkan Pilkada langsung tidak demokratis. DPR dan Pemerintah hanya berfokus pada 13 hal sebagai berikut: 1) Pemilihan secara paket atau berpasangan; 2) Uji publik dihapuskan; 3) Syarat pencalonan 20% perolehan kursi DPRD dan 25% akumulasi perolehan suara; 4) Syarat dukungan calon perseorangan ditingkatkan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 5) Usia Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 30 Tahun serta Usia Calon Bupati dan Wakil Bupat 25 tahun, Usia Calon Walikota dan Wakil Walikota 25 Tahun; 6) Pendidikan minimal SLTA atau sederajat; 7) Syarat Pasangan Calon tidak pernah dipidana penjara; 8) Pilkada dilakukan satu putaran (suara terbanyak sebagai pemenang); 9) Penyelesaian Sengketa Hasil oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan terbentuknya Peradilan Khusus Pemilihan; 10) Pilkada serentak 3 Gelombang yakni : 1) Desember 2015; 2) Februari 2017; dan Juni 2018; 11) Penyelenggara Pilkada adalah KPU dan KPUD; 12) Pendanaan Pilkada bersumber dari APBD; dan 13) Kekosongan Kepala Daerah diisi oleh Penjabat Kepala Daerah sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. 20. Bahwa terhadap cacat materil yang menyebabkan Pilkada langsung tidak demokratis berbagai pihak seperti KPU, Bawaslu, Masyarakat Sipil NGO, dan Pemohon sendiri juga memberikan masukan untuk perbaikan yang sedang dilakukan DPR dan Pemerintah terhadap materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Namun sangat disayangkan perbaikan yang diusulkan tidak diakomodir di dalam Undang-Undang perubahan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat dan memeriksa langsung Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. 21. Bahwa para pemohon melihat Pemerintah dan DPR telah gagal dalam melakukan perbaikan-perbaikan demokrasi karena perbaikan yang dilakukan demi kepentingan kelompok tertentu di DPR RI. 22. Bahwa berkaitan dengan permohonan ini, para Pemohon menegaskan bahwa para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu apabila dinyatakan sebagai setiap pribadi warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip “perlindungan dari kesewenang-wenangan” sebagai konsekuensi dari dinyatakannya Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum,sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 23. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. 24. Bahwa para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang dijamin konstitusi berupa hak-hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. 25. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 3. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Dengan demikian maka ada lima syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; Pertama, kualifikasi Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Kedua, dengan berlakunya suatu Undang-Undang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan. Ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Keempat, kerugian tersebut timbul akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohon. Kelima, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan. 26. Bahwa Pemohon menjabarkan lima syarat tersebut sebagai berikut: 1) Bahwa atas ketidakdemokratisan pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 berakibat pada kerugian konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah sebagai berikut: a) Kesempatan bagi pemohon sangat kecil untuk menduduki kursi gubernur, bupati, dan/atau walikota; b) Ruang bagi pemohon untuk memperjuangkan kepentingan maju sebagai calon gubernur, bupati, dan/atau walikota akan sangat terbatas karena adanya dominasi politik dari pemilik modal dan/atau pemilik kekuasaan; 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 29/PUU-VIII- 2010 menyatakan hak asasi dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah terbagi atas dua hak yakni: The right to be a candidate (hak untuk mencalonkan diri) dan The right to propose a candidate (hak untuk mengajukan calon). Hak-hak tersebut mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mahkamah Konstitusi memberikan definisi terhadap “The right to be a Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 candidate” sebagai hak bagi warga masyarakat untuk ikut serta dalam pencalonan kepala daerah. Apabila hak ini dibatasi sehingga hanya kalangan tertentu saja yang mempunyai akses untuk ikut pencalonan maka hal demikian akan mengurangi dan menciderai nilai demokrasi tersebut. 3) Bahwa para Pemohon juga merupakan pemilih pada pemilihan setempat yang mempunyai hak menuntut jaminan kepada negara untuk melaksanakan pemilihan langsung yang demokratis. 4) Bahwa Pemohon I atas nama Yanda Zaihifini Ishak merupakan Putra Asli Jambi dan warga yang berdomisili di Kota Tangerang Selatan yang memiliki komitmen untuk memastikan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Jambi dan Kota Tangerang Selatan berjalan secara demokratis. 5) Bahwa Pemohon I merupakan Putra Asli Jambi yang mendeklarasikan diri maju sebagai Calon Gubernur atau wakil Gubernur di Jambi guna memajukan Provinsi Jambi. 6) Bahwa Pemohon II atas nama Heriyanto merupakan Putra Minang yang lahir di Jakarta dan berdomisili di Kota Tangerang yang memiliki komitmen untuk memastikan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Sumatera Barat khususnya Kabupaten Solok dimana kampung Pemohon berada, di DKI Jakarta, dan di Kota Tangerang berjalan secara demokratis 7) Bahwa Pemohon III atas nama Ramdansyah merupakan Putra Asli betawi yang memiliki komitmen untuk memastikan pemilihan Gubernur di Jakarta berjalan secara demokratis. 8) Bahwa Pemohon III atas nama Ramdansyah sudah mendeklarasikan diri sebagai Putra Asli Betawi yang akan maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta. 9) Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperjuangkan kepentingan umum yakni Pemilihan Langsung yang demokratis (public interest advocacy). Para Pemohon yang tidak tergabung di dalam perkumpulan atau badan hukum, tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 menghilangkan hak konstitusional pemohon untuk memperjuangkan kepentingan publik. Budaya kritis masyarakat dalam bentuk Citizen Law Suit atau Own Self Public Defender atau Street Lawyer sudah tumbuh mengikuti perkembangan hukum di masyarakat. 10) Bahwa kerugian yang dinyatakan pemohon diatas merupakan kerugian potensial yang pasti terjadi di dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berlangsung. 11) Bahwa apabila ketentuan yang tidak demokratis tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi maka Pemohon tidak dirugikan lagi dan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Pemilihan langsung yang demokratis 27. Bahwa terhadap lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995)”. 28. Bahwa apabila mengacu lima syarat sebagaimana disebutkan di atas serta mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tersebut, pemohon memiliki legal standing (kedudukan hukum). 29. Bahwa berdasarkan uraian yang sudah pemohon nyatakan di atas membuktikan bahwa Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini. 30. Bahwa dalam hal permohonan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat mengabulkan legal standing Pemohon demi tegaknya asas Pemilu yang bebas, jujur dan adil dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan serta asas persamaan setiap warga negara di hadapan hukum. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 C. POSITA Adapun alasan-alasan Pemohon terhadappengujian UU Nomor 8 Tahun 2015 dengan uraian sebagai berikut: A. Cacat Formil Pembentukan Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. • Aborsi terhadap ketentuan yang belum pernah diimplementasikan 1. Bahwa revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengaborsi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang belum pernah diimplementasikan, yakni: 1) Pemilihan tidak berpaket menjadi pemilihan secara paket atau berpasangan; 2) Uji publik dihapuskan; 3) Pilkada dilakukan satu putaran (suara terbanyak sebagai pemenang); 4) Syarat dukungan calon perseorangan ditingkatkan; 5) Penyelesaian sengketa hasil oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan terbentuknya Peradilan Khusus Pemilihan; 6) Pilkada serentak 3 gelombang yakni: 1) Desember 2015; 2) Februari 2017; dan Juni 2018; 7) Kekosongan kepala daerah diisi oleh penjabat kepala daerah sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. 2. Bahwa Pemerintah dan DPR memang memiliki hak subjektif untuk mengubah Undang-Undang namun hak subyektif tersebut harus didasari kondisi objektifitas alasan mengapa suatu Undang- Undang sangat penting untuk diubah. 3. Bahwa kondisi objektivitas pentingnya suatu Undang-Undang diubah sepengetahuan pemohon ketika kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia adalah apabila suatu Undang-Undang: a. mengandung cacat materil; b. bertentangan dengan konstitusi ketika diimplementasikan; atau c. tidak sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Bahwa pada faktanya revisi yang dilakukan Pemerintah dan DPR tidak memperbaiki cacat materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 2015 yang menyebabkan Pilkada langsung tidak demokratis. Hal tersebut dibuktikan tetap tidak adanya sanksi pidana politik uang serta tidak adanya sanksi jual beli dukungan partai politik, yang sangat penting dalam menentukan kualitas demokrasi Pemilihan langsung. 5. Bahwa pemohon menemukan fakta terhadap revisi yang dilakukan Pemerintah dan DPR, tidak ada satupun materi revisi yang bertentangan dengan konstitusi atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga perubahan terhadap Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tidak relevan. 6. Bahwa nyata-nyata pada tanggal 20 Januari 2015, DPR telah menyetujui Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Makna Persetujuan DPR memiliki arti menyetujui secara politik Undang-Undang tersebut dari sisi formil dan materil. 7. Bahwa Prof. Jimly Asshiddiqie ketika diundang oleh Komisi II DPR pasca disetujui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan pada intinya menjadi hal yang lucu dan tidak konsisten dalam proses ketatanegaraan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang disetujui namun dilakukan perbaikan. (sumber: http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/20/347612/jimly-selain- janggal-perppu-pilkada-juga-tak-konsisten). 8. Bahwa sangat terlihat revisi yang dilakukan DPR bersama Pemerintah hanya untuk mengakomodir kepentingan politik, setidak-tidaknya ada ketidakpercayaan diri dari kelompok politik di DPR apabila Pemilihan tidak dilaksanakan secara berpaket. • Materi muatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang tidak pernah dibahas dan disetujui Paripurna DPR RI 1. Bahwa para Pemohon ketika mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menemukan fakta adanya 3 (dua) pasal dan/atau ayat di dalam batang tubuh dan/atau penjelasan Undang-Undang 8 Tahun 2015 yang tidak pernah dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah serta tidak pernah disetujui DPR yakni: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 a. Poin angka 25, berkurang dan hilangnya Pasal 42 ayat (7) UU No.1/2015 Materi Perubahan UU No.1/2015 yang dibahas dan disetujui Paripurna DPR RI UU No.8/ 2015 Pasal 42 ayat (7) Pendaftaran calon perseorangan ditandatangani oleh yang bersangkutan. Pasal 42 ayat (7) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota selain pendaftarannya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partai politik, juga harus disertai surat persetujuan dari Pengurus Partai Politik tingkat Pusat. Pasal 42 ayat (7) hilang di dalam UU No. 8/2015 b. Poin angka 49, penambahan dan perubahan Penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU No.1/2015 Materi Perubahan UU No.1/ 2015 yang dibahas dan disetujui Paripurna DPR RI UU No.8/2015 Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Pengisian jabatan hanya dapat dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan. Penjelasan Pasal 71 ayat (2) tidak pernah dibahas dan disetujui di dalam rapat paripurna DPR RI Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas. c. Poin angka 53, penambahan dan perubahan Pasal 87 ayat (4) UU No.1/2015 Materi Perubahan UU No. 1/2015 yang dibahas dan disetujui paripurna DPR UU No. 8/2015 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 RI Pasal 87 ayat (4) Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan. Pasal 87 ayat (4) tidak pernah dibahas dan disetujui di dalam rapat paripurna DPR RI Pasal 87 ayat (4) Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan. 2. Bahwa revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (UU 8/2015) yang dibahas bersama dan disetujui DPR hanya 115 poin, namun pada saat diundangkan ada 117 poin dan hilangnya Pasal 42 ayat (7). Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan Undang- Undang yang disetujui DPR dengan Undang-Undang yang diundangkan; (Bahwa untuk membuktikan hal ini Pemohon menyertakan bukti Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang disetujui dalam rapat paripurna tanggal 17 Februari yang pemohon dapat dari 1) website DPR RI, 2) Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi sebagaimana tercantum di dalam website www.rumahpemilu.org, dan 3) Pusat Studi Hukum dan Kebijakan sebagaimana tercantum di dalam website www.parlemen.net). Dokumen rancangan Undang-Undang dari 3 sumber tersebut sama dan sesuai dengan yang disetujui dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 17 Februari 2015 (bukti P-1). Namun 3 rancangan Undang-Undang tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (bukti P-2) 3. Bahwa berdasarkan informasi yang didapat dari hasil penelusuran pemohon ke DPR RI, diperoleh informasi bahwa adanya pertemuan antara pihak kementerian sekretariat negara, kapoksi- kapoksi di Komisi II DPR RI, dan Pemerintah pasca persetujuan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 DPR RI tanggal 17 Februari 2015. Menurut informasi yang kami peroleh dilakukan pada tanggal 9 Maret 2015 atau setidak- tidaknya pada proses pengundangan. Bahwa pertemuan tersebut menurut informan membahas klarifikasi teknis terhadap Undang- Undang yang sudah disetujui DPR dan patut diduga dalam proses klarifikasi teknis tersebut terjadinya penambahan dan perubahan 2 pasal serta berkurangnya dan hilangnya Pasal 42 ayat (7). 4. Bahwa kalaupun ada klarifikasi teknis tersebut, tidak boleh membahas dan menyetujui suatu materi yang tidak pernah dibahas dan disetujui dalam rapat paripurna di DPR RI. Klarifikasi teknis hanya dilakukan terhadap perbaikan redaksi dari materi- materi yang sudah dibahas dan disetujui di DPR RI. 5. Bahwa sebagai contoh Pasal 42 ayat (7) yang dihilangkan menurut Informan karena Pasal 42 ayat (7) merupakan pengulangan (redudansi) terhadap Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Namun pada faktanya apabila kita melihat UU 8/2015, tetap terjadi pengulangan antara ayat (4) dan ayat (5) dengan ayat (6). Ayat 6 apabila diperhatikan materinya merupakan gabungan materi yang sudah diatur di dalam ayat (4) dan ayat (5). 6. Bahwa adanya pasal yang tidak pernah dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah yang mewakili Presiden bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. 7. Bahwa berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan, “Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan terdiri atas: a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 8. Bahwa berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sudah sangat jelas dan tegas bahwa suatu rancangan Undang-Undang hanya dibahas pada pembahasan tingkat pertama dan tingkat kedua di DPR RI yang kemudian disetujui paripurna DPR RI. Jadi tidak boleh ada pembahasan materi Undang-Undang diluar dari ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 tersebut. 9. Bahwa berkurang dan hilangnya Pasal 42 ayat (7); penambahan dan perubahan Penjelasan Pasal 71 ayat (2); dan penambahan dan perubahan Pasal 87 ayat (4) bertentangan dengan mekanisme dan prosedur pembahasan materi Undang-Undang sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 10. Bahwa Pasal 20 ayat (4) atau Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 menyatakan suatu rancangan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh Paripurna DPR namun tidak disahkan oleh Presiden dalam kurun waktu 30 hari sejak ditetapkan DPR maka Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang. 11. Bahwa Prof.Jimly Asshidiqie di dalam buku Perihal Undang- Undang (terbitan Rajawali Press, 2010) di dalam 247-249 memberikan makna terhadap Pasal 20 ayat (4) atau Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 tersebut dengan menyatakan, “Setiap Rancangan Undang-Undang yang telah disahkan oleh DPR, pada dasarnya, secara materil sudah dapat dikatakan bersifat final, meskipun belum disahkan secara formil oleh Presiden”. Jadi materi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sudah final ketika disahkan oleh DPR RI. 12. Bahwa Prof. Jimly Asshidiqie pada buku yang sama mengatakan “suatu rancangan Undang-Undang yang sudah disahkan oleh DPR tidak boleh diubah lagi rumusan isinya”. Menurut Prof.Jimly Asshidiqie pengubahan suatu materi Undang-Undang yang sudah ditetapkan Paripurna DPR hanya menyangkut 2 hal yakni 1) terkait Clerical Error; dan 2) Minor Staff Duties. Clerical Error terkait dengan ejaan suatu kata misalkan seharusnya tertulis “yang” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 namun tertulis “yag” (kurang huruf n). Atau Minor Staff Duties terkait kesalahan yang dibuat staf yang menjadi notulen, misalkan penyebutan “Ketua Mahkamah Konstitusi” (harus ditulis huruf Kapital untuk menunjukkan nama Jabatan) namun tertulis “ketua mahkamah konstitusi” (tertulis dengan huruf kecil). 13. Bahwa Penetapan rancangan Undang-Undang oleh DPR menandakan telah terjadi persetujuan bersama antara Presiden dan DPR terhadap materi rancangan Undang-Undang. Materi Undang-Undang yang sudah disetujui bersama di dalam rapat paripurna tidak boleh diubah baik ditambah, dikurangkan atau dihilangkan. Tindakan menambahkan, mengurangi, atau menghilangkan materi suatu ketentuan Undang-Undang yang sudah ditetapkan di dalam rapat paripurna merupakan tindakan inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 hanya mencantumkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tidak mencantumkan Undang-Undang terkait lainnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi Bahwa dasar mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 hanya mencantumkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, padahal di dalam Undang-Undang tersebut terdapat kewenangan beberapa lembaga yang disebut di dalamnya yang mengubah kewenangan di dalam Undang-Undang induk antara lain: a. Lembaga penyelenggara Pemilu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menghidupkan kembali kewenangan Penyelenggara Pemilu termasuk Bawaslu dalam pemilihan kepala daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Sehingga seharusnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 harus Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 mencantumkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu di dasar mengingat. b. Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 memberikan kewenangan penyelesaian sengketa kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi. Namun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 kembali memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk sementara menangani sengketa hasil pemilihan sepanjang belum dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 penting untuk dicantumkan mengingat di dalam Putusan ini Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan untuk sementara tetap ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menjadi dasar bagi DPR dan Presiden ketika memasukkan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil. Selain Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, penting untuk memasukkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya mengingat kewenangan Penyelesaian Sengketa Hasil tidak ada di dalamnya. Secara langsung Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sudah mengubah Undang-Undang pokok yang mengatur Mahkamah Konstitusi sehingga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta perubahannya harus disebutkan di dalam dasar mengingat. • Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak memperbaiki Cacat Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 1) Bahwa dalam pengujian formil, cacat materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menunjukkan DPR dan Presiden telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni: a) asas pembentukan peraturan perundang-undang yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f, yakni: kejelasan tujuan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; dan kejelasan rumusan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 b) asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i yakni asas keadilan; asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; dan asas ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau c) asas hukum lain seperti asas kecermatan, asas ketelitian, dan asas kehati-hatian dalam tata pemerintahan yang baik. 2) Bahwa cacat materil yang menjadi konsentrasi para Pemohon adalah Politik uang dan Jual beli dukungan partai politik merupakan kejahatan yang mencederai sendi-sendi demokrasi. 3) Bahwa kejahatan politik uang dan jual beli dukungan partai politik pasti terjadi di mayoritas pengalaman pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan hal ini dapat dilihat dan dibuktikan di dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPUD) seperti di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 terkait PHPUD Kabupaten Kotawaringin Barat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D- VIII/2010 terkait PHPUD Kabupaten Mandailing Natal. 4) Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang tidak mengatur kejahatan politik uang dan jual beli dukungan Partai Politik bertentangan dengan prinsip Demokratis sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. 5) Bahwa Pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 2015 sudah memberikan ketentuan larangan politik uang sebagai berikut: Pasal 73 (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih. (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapdikenai Sanksi Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa apabila diperhartikan secara seksama sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198 UU Nomor 1 Tahun 2015, tidak ditemukan satu pasal pun yang mengatur sanksi pidana bagi pidana pemilu politik uang serta revisi yang dilakukan DPR dan Presiden tidak mempebaiki kelemahan pengaturan tersebut. Padahal tindak pidana politik uang merupakan tindak pidana Pemilu yang sering terjadi di dalam pelaksanakaan pemilihan kepala daerah. Dapat dicontohkan pemilihan kepala daerah yang terjadi Politik Uang yang terstruktur sistematis, dan masif berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PHPU.D-VIII/2010 Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Dengan tidak adanya sanksi pidana politik uang sama saja membiarkan terjadinya praktik politik uang dalam pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Kondisi tersebut telah mencederai salah satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Padahal politik uang merupakan salah satu kejahatan Pemilu yang dapat merusak dan menciderai sendi-sendi demokrarsi. Bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak memperbaiki ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyebabkan Pilkada langsung tidak demokratis Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 tersebut. 6) Bahwa tidak dapat ditegakkan sanksi administrasi pembatalan calon yang melakukan politik uang dikarenakan tidak ada sanksi pidananya Bahwa Pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 2015 sudah memberikan ketentuan larangan Politik Uang sebagai berikut: Pasal 73 (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih. (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapdikenai Sanksi Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa menurut Pasal 73 terhadap calon yang terbukti melakukan politik uang selain dapat dijatuhi sanksi pidana juga dapat dijatuhkan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai calon. Sebelum dilakukan pembatalan, harus didahului adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pengadilan tidak dapat menjatuhkan Putusan yang berkekutan hukum tetap dikarenakan tidak adanya materil sanksi yang dapat digunakan untuk memutus. Sehingga sanksi administrasi pembatalan pun tidak dapat dilakukan. Dengan tidak adanya sanksi terhadap Pasangan Calon dan/atau tim kampanye sama saja membiarkan terjadinya pidana politik uang dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Kondisi tersebut telah mencederai salah satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Padahal politik uang merupakan salah satu kejahatan Pemilu yang dapat merusak dan menciderai sendi-sendi demokrarsi. Bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak memperbaiki ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyebabkan Pilkada langsung tidak demokratis tersebut. 7) Tidak ada sanksi pidana bagi Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan setiap orang yang terlibat di dalam jual beli dukungan Partai Politik. Pasal 47 (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikotamaka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan. (6) Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 Bahwa apabila diperhartikan secara seksama sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198 UU Nomor 1 Tahun 2015, tidak ditemukan satu pasal pun yang mengatur sanksi pidana jual beli dukungan partai politik. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 hanya menambahkan redaksi “Wakil Gubernur”, “Wakil Bupati”, dan “Wakil Walikota” serta tidak ada perbaikan berupa menambah sanksi pidana terhadap Pasal 47. Pasal 47 ayat (5) mensyaratkan adanyan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebelum membatalkan pasangan calon terpilih yang terbukti melakukan jual beli dukungan partai politik. Namun pada faktanya tidak ada material sanksi pidana yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk menjatuhkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga sanksi pembatalan pasangan calon terpilih pun tidak dapat dilakukan; Dengan tidak adanya sanksi pidana bagi jual beli partai politik sama saja membiarkan terjadinya jual beli partai politik dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Kondisi tersebut telah mencederai salah satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Padahal jual beli partai politik merupakan salah satu kejahatan Pemilu yang dapat merusak dan menciderai sendi-sendi demokrarsi. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dilakukan secara demokratis. Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang membiarkan politik uang dan jual beli dukungan partai politik tanpa ada sanksi yang dapat menjerat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sudah bertentangan dengan asas demokartis Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4). Menurut IDEA salah satu poin utama dan yang paling penting dari Pemilu yang demokratis adalah kerangka hukum penyelenggaraan Pemilu (sumber: Standar Internasional Pemiliu Demokratis, http://www.idea.int/ publications/pub_electoral_main.html/). Kerangka hukum tersebut harus bisa menjamin penyelenggaraan pemilu yang adil, jujur, dan bebas (Free and Fair Election). Ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagai sebuah kerangka hukum penyelenggaraan pemilihan tidak dapat menjamin demokratisasi pemilihan maka aturan tersebut sudah bertentangan dengan asas Demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4). B. Cacat Materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 1. Tetap tidak ada sanksi pidana bagi pengurus partai politik atau gabungan partai politik dan setiap orang yang terlibat di dalam jual beli dukungan partai politik. Pasal 47 (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikotamaka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan. (6) Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 Bahwa apabila diperhartikan secara seksama sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198 UU Nomor 1 Tahun 2015, tidak ditemukan satu pasal pun yang mengatur sanksi pidana jual beli dukungan partai politik. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 hanya menambahkan redaksi “Wakil Gubernur”, “Wakil Bupati”, dan “Wakil Walikota” serta tidak ada perbaikan berupa menambah sanksi pidana terhadap Pasal 47. Pasal 47 ayat (5) mensyaratkan adanyan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebelum membatalkan pasangan calon terpilih yang terbukti melakukan jual beli dukungan partai politik. Namun pada faktanya tidak ada material sanksi pidana yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk menjatuhkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.Sehingga sanksi pembatalan Pasangan Calon terpilih pun tidak dapat dilakukan.. Dengan tidak adanya sanksi pidana bagi jual beli partai politik sama saja membiarkan terjadinya jual beli partai politik dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Kondisi tersebut telah mencederai salah satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Padahal Jual Beli Partai Politik merupakan salah satu kejahatan pemilu yang dapat merusak dan menciderai sendi-sendi demokrarsi. 2. Ketentuan Saling Bertentangan antara Pasal 20 huruf h dengan Pasal 58 ayat (7) yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pasal 20 huruf h Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap; Pasal 58 ayat (7) Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir. Berdasarkan Pasal 20 huruf h yang memiliki kewenangan menetapkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 DPT adalah PPS namun berdasarkan Pasal 58 ayat (7) yang memiliki kewenangan menetapkan DPT adalah KPU Kabupaten/Kota. Pasal 20 huruf h dan Pasal 58 ayat (7) dalam pelaksanaannya berpotensi menimbulkan konflik dan pertentangan antara PPS dengan KPU Kabupaten/Kota terkait kewenangan untuk menetapkan Daftar PemilihTetap. Bahwa penetapan Daftar Pemilih Tetap secara konstitusional lebih tepat dilakukan oleh PPS dikarenakan petugas pendaftaran pemilih (disingkat Pantarlih) merupakan petugas yang membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih. Selain itu PPS melalui Pantarlih lebih mengetahui mana warga masyarakat yang sudah terdaftar dan mana warga masyarakat yang belum terdaftar sehingga hak konstitusional warga negara yang memenuhi syarat untuk terdaftar lebih terjamin dibandingkan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. 3. Ketentuan saling bertentangan antara Pasal 98 ayat (11) dengan Pasal 193 ayat (2) dan Pasal 196 Pasal 98 ayat (11) Dalam hal terdapat anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani), berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir yang bersedia menandatangani. Pasal 193 ayat (2) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pasal 196 Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pasal 98 ayat (11) membolehkan KPPS untuk tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan suara sedangkan Pasal 193 ayat (2) dan Pasal 196 menyatakan KPPS dapat dikenakan sanksi pidana apabila tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan suara. Sebagai petugas di tingkat TPS, KPPS harus bertanggungjawab terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara. Seluruh KPPS harus menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Suara. Dengan KPPS bertandatangan untuk menghindari perubahan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta menghindari perubahan sertifikat penghitungan suara di tingkatan berikutnya. Apabila KPPS diperbolehkan tidak tanda tangan maka telah dibuka ruang untuk KPPS yang tidak menandatangani berbuat curang dengan dan tidak bertanggung jawab atas hasil pemungutan dan penghitungan suara. 4. Ketidakkonsistenan, ketidakpastian hukum, dan saling bertentangan antar pasal dalam pengaturan kampanye. Pasal 63 (1) Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. (3) Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari calon. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 Kampanye pemilihan dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota. Kampanye pemilihan yang dilaksanakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpeluang mengganggu independensi dan kemandirian KPU Provinsi dan KPU Kabupate/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seharunya tidak memasuki ranah privat yang dilakukan Pasangan Calon, tetapi cukup masuk ke ranah hukum publik berupa pengaturan jadwal. Pasal 63 ayat (2) telah bertentangan dengan asas mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 karena KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bukan hanya sebagai penyelenggara Pemilu melainkan juga sebagai pelaksana dan pelaku kampanye. Bahwa Pasal 63 ayat (2) menegaskan bahwa yang melaksanakan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 63 ayat (2) ini setidaknya telah bertentangan, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan tidak konsisten dengan pasal-pasal berikut: Pasal 65 ayat (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; c. debat publik/debat terbuka antarcalon; d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; e. pemasangan alat peraga; f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 65 ayat (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBD. Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) tersebut, kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dan didanai APBD hanya kampanye yang dilaksanakan melalui debat publik/debat terbuka antar Pasangan calon; penyebaran bahan kampanye kepada umum; pemasangan alat peraga; dan iklan media massa cetak dan media massa elektronik. Menjadi pertanyaan besar adalah: Bagaimana dengan kampanye yang dilaksanakan melalui pertemuan terbatas; tatap muka dan dialog; dan kegiatan lain? Apabila kita merujuk Pasal 63 ayat (2) maka kampanye pertemuan terbatas; tatap muka dan dialog’ dan kegiatan lain juga dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Bagaimana dengan pembiayaan kampanye pertemuan terbatas; tatap muka dan dialog; dan kegiatan lain yang tidak dibiayai oleh APBD? Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 Apabila dibiayai oleh pasangan calon, bagaimana mekanisme pasangan calon memberikan dana kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai pelaksana kampanye untuk melaksanakan kampanye pertemuan terbatas; tatap muka dan dialog; dan kegiatan lain. Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai pelaksana kampanye boleh menerima dana kampanye dalam bentuk uang dan/atau barang untuk melaksanakan kampanye pertemuan terbatas; tatap muka dan dialog; dan kegiatan lain; demi kepentingan pasangan calon. Bahwa berdasarkan pengalaman Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah sebelumnya, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota hanya cukup memfasilitasi kampanye debat publik. Pada hakikatnya Pemilu merupakan kompetisi yang jujur dan adil (free and fair). Ketentuan Pasal 65 ayat (2) menjadi tidak adil bagi pasangan calon yang memiliki kelebihan uang untuk melakukan iklan kampanye dan menyebarkan bahan kampanye dikarenakan kampanye iklan dan penyebaran bahan kampanye difasilitasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Bagi pasangan calon yang memiliki kelebihan uang akan disamakan dengan pasangan calon yang cuma modal dengkul. 5. Tumpang Tindih Materi sanksi pidana pidana Pasal 193 ayat (2) sama dengan materi sanksi pidana Pasal 196. Pasal 193 ayat (2) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pasal 196 Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Bahwa Pemerintah dan DPR hanya merevisi redaksi dengan menambahkah frasa “wakil Gubernur”, “Wakil Bupati”, dan “Wakil Walikota” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 Ketentuan materi sanksi pidana Pasal 193 ayat (2) sama dengan Pasal 196. Selain tumpang tindih materi sanksi ini juga bertentangan dengan Pasal 98 ayat (11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. 6. Pasal 158 Memberikan Batasan Yang Melanggar HAM bagi Para Pencari Keadilan (Keadilan Bersyarat). Pasal 158 (1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; dan d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi. (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/ Kota. Bahwa di dalam revisi yang dilakukan pemerintah dan DPR, tidak menghapus ketentuan Pasal 158 melainkan hanya menambakan frasa ‘Wakil Gubernur”, Wakil Bupati”, dan “Wakil Walikota”. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 memberikan batasan bagi peserta pemilihan yang mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi. Batasan ini tentu saja mempersulit bagi para pencari keadilan. Ketika pelanggaran yang terjadi terstruktur, sistematis, dan masif maka perbedaan selisih antara pemenang yang melakukan pelanggaran dengan peserta pemilihan tentu sangat jauh. Kita sebut saja dalam Pemilukada Kabupaten Mandaling Natal (dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D- VIII/2010) yang terjadi Politik Uang yang Terstruktur, Sistematis, Masif, terjadi perbedaan selisih sebagai berikut: No. Nama Pasangan Calon Perolehan suara 1 H.Zulfarmin Lubis, AK dan Ir.H.Ongku Sutan Nasution 7.309 2 H.Aswin Parinduri dan H.Syarifuddin Lubis 4.530 3 Irwan H Daulay, Spd dan H.Samad Lubis, SE MM 16.044 4 Drs.H Naharuddin Lubis dan Drs. H. Nuraman Ritonga, M.si 10.319 5 Dr.Drs.Arsyad Lubis, MM dan Drs.H.Azwar Indra Nasution, MM 28.080 6 H.M. Hidayat Batubara, SE dan Drs.H.Dahlan Hasan Nasution 96.245 7 H.Indra Porkas Lubis, Sag, MA dan H.Firdaus Nasution(Pemohon) 40.173 Selisih antara pemenang dengan nomor urut kedua terbanyak lebih dari 50% (lima puluh per seratus). Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 hal yang menyebabkan terjadinya selisih 50% lebih adalah telah terbukti terjadi pelanggaran politik uang yang terstruktur, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 sistematis, dan masif. Tentu saja pencari keadilan tidak bisa mendapatkan keadilan apabila dibatasi harus ada perbedaan selisih perolehan suara tertentu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 158. Sehingga Pasal 158 ini berpotensi merugikan peserta pemilihan yang ingin mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi. 7. Menghilangkan hak partai politik yang tidak mempunyai kursi di DPRD untuk mengusung pasangan calon. Pasal 40 (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas. (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD. (4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya. Maksud Pasal 40 ayat (1) adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menggunakan akumulasi perolehan suara 25% atau 20% kursi DPRD untuk mengusung pasangan calon. Namun ketentuan penggunaan akumulasi perolehan suara sah tersebut menurut Pasal 40 ayat (3) hanya diperuntukkan bagi Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD. Hal tersebut sama saja melanggar hak konstitusional Partai Politik yang tidak mendapat kursi di DPRD karena perolehan suaranya tidak mencukupi. Pemohon contohkan terhadap gambaran Kursi di DPRD DKI Jakarta, Partai Politik yang memperoleh kursi adalah PDIP, Gerindra, Demokrat, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 PAN, PKS, PPP, Hanura, Golkar, PKB dan Nasdem. Partai Politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD adalah PBB dan PKPI. Apabila menggunakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) maka PBB dan PKPI yang memperoleh suara di dalam Pemilu Legislatif kemarin tidak dapat ikut mengusung Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta. Padahal ditujukan penggunaan persentase dari akumulasi suara sah di dalam Pemilu Legislatif sebelumnya salah satunya adalah untuk mengakomodir partai politik yang tidak mendapat kursi di DPRD. Kalau partai politik yang mendapat kursi di DPRD cukup menggunakan ketentuan jumlah kursi dalam mengusung pasangan calon. Hak dipilih menurut Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu termasuk hak untuk mengusung pasangan calon dan hak untuk diusung bagi pasangan calon. Dengan aturan Pasal 40 ayat (3) tersebut telah menghilangkan hak PBB dan PKPI untuk mengusung calon Gubernur DKI Jakarta. 8. Konstruksi verifikasi dalam tahapan pencalonan Pasal 49 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (4) yang tidak tepat. Pasal 49 ayat (4) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi. Pasal 50 ayat (4) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima. Pada Faktanya hasil verifikasi dapat berupa: a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik diminta melengkapi berkas b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik diminta memperbaiki berkas c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengganti Pasangan Calon. Dengan demikian, pengaturan Pasal 49 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (4) tidak mengakomodir dalam hal adanya salah satu Calon atau Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat tersebut tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 bisa dilengkapi atau diperbaiki. Contoh syarat pencalonan yang tidak dapat diperbaiki atau dilengkapi adalah syarat pendidikan. Dalam hal seseorang tidak pernah bersekolah maka syarat ijazah tidak dapat diperbaiki atau dilengkapi sehingga solusinya adalah mengganti calon yang tidak pernah bersekolah. 9. Pasal 70 ayat (2) Tidak tegasnya batas ruang lingkup pejabat negara lainnya yang dilarang untuk berkampanye. Pasal 70 ayat (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Suatu kemunduran pengaturan larangan pejabat negara lainnya untuk berkampanye seperti yang sudah tegas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pejabat negara lainnya yang perlu dilarang berkampanye adalah hakim di lingkungan MK; hakim di lingkungan MA; dan/atau pimpinan lembaga/komisi negara/pejabat negara lain. Jabatan seperti Hakim dan pimpinan lembaga/komisi negara/pejabat negara lainnya perlu dijaga Independensinya. Dalam Pemilu Presiden kemarin jelas ada satu kasus menyangkut Wakil Ketua BPK yang menjadi tim sukses salah satu Pasangan Calon Presiden. Sehingga pengalaman di Pemilu Presiden tersebut dapat dijadikan pelajaran untuk menjaga independensi hakim pada Lingkungan MA dan Hakim Konstitusi serta pimpinan lembaga/komisi negara/pejabat negara lainnya. 10. Tidak jelasnya batasan tidak memiliki konflik dengan petahana a. Bahwa Pasal 7 huruf r yang mengatur tidak memiliki konflik dengan petahana menimbulkan permasalahan dalam hal adanya calon yang ingin maju namun ada anggota keluarga yang menjadi pejabat petahana. Hal ini berpotensi merugikan hak konstitusional anggota keluarga yang lain apabila tidak diberikan ruang lingkup yang jelas. b. Ketua KPU Husni Kamil Manik pada tanggal 13 Februari 2015 saat pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 di Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 Hotel Aryaduta sempat menanyakan bagaimana batasan ruang lingkup tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. c. Bahwa jawaban anggota DPR ketika itu hanya menjelaskan sebagaimana Penjelasan Pasal 7 huruf r yakni “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan 1 (satu) tingkat luruhs ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kaka, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. d. Bahwa penjelasan Pasal 7 huruf r masih tidak mampu menjelaskan secara keseluruhan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, yakni tidak mampu menjawab ruang lingkup pertanyaan sebagai berikut: 1. Apakah pada satu jenis pemilihan yang sama dengan jabatan petahana atau tidak? Misal: petahana seorang gubernur, maka tidak boleh maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Atau termasuk juga misal petahana seorang gubernur, maka tetap tidak boleh maju sebagai calon bupati/walikota pada kab/kota pada provinsi yang sama dengan petahana Gubernur yang sedang berkuasa. 2. Apakah pada lingkup wilayah yang sama dengan petahana yang berkuasa atau tidak? Misal: petahana seorang Gubernur di suatu daerah provinsi maka tetap tidak boleh maju di daerah provinsi lainnya. e. Bahwa Pasal 7 huruf r persoalan yang multitafsir dalam hal tidak memberikan ruang lingkup yang tegas. f. Bahwa petahana di suatu daerah dapat menimbulkan konflik kepentingan terhadap suatu daerah lainnya seperti yang terjadi pada saat Pemilihan di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota Sibolga terjadi pengerahan massa dari Kabupaten Tetangga Tapanuli Tengah. Pengerahan massa tersebut tidak terlepas dari konflik kepentingan yang sudah terjadi bertahun-tahun antara penguasa Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 penguasa Kota Sibolga. Konflik Agama menjadi salah satu faktor konflik Sibolga dengan Tapanuli Tengah terjadi. g. Bahwa berdasarkan pengalaman pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, harus dibatasi jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya didominasi oleh keluarga tertentu. h. Bahwa apabila ada salah satu anggota keluarga menjadi Petahana di suatu daerah maka anggota keluarga yang lain dari keluarga tersebut tidak boleh maju sebagai calon baik pada daeah yang sama atau berbeda untuk menghindari konflik kepentingan petahana. 11. Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota tidak wajib memberitahukan izin cuti kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 70 ayat (5) Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan KPU Kota. Pasal 70 ayat (5) tidak memberikan kewajiban kepada wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota yang hendak berkampanye untuk memberitahukan izin cuti berkampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 70 ayat (5) hanya mengatur Gubernur, Bupati, dan Walikota wajib memberitahukan cuti izin berkampanye kepada KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Pada faktanya ayat (4) yang dirujuk menunjukkan adanya adressat frasa “Wakil Gubernur”, “Wakil Bupati”, dan “Wakil Walikota”.Hal ini bertentangan dengan asas equality before the law sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 12. Definisi pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 138 hasil revisi yang tidak tepat. Pasal 138 Hasil Revisi Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. Pasal 138 Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (sebelum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 revisi) Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan. Proses revisi yang dilakukan DPR dan Pemerintah justru membuat definisi Pelanggaran administrasi yang tidak tepat Sebuah pelanggaran administrasi dapat saja di dalamnya mengandung pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik. Sebagai contoh pelanggaran penggelembungan suara yang memiliki 3 aspek pelanggaran yakni: a) Pelanggaran administrasi yang harus diperbaiki hasil penghitungan yang sudah digelembungkan; b) Pelanggaran pidana dikenakan kepada pelaku penggelembungan suara; dan c) Pelanggaran kode etik dikenakan terhadap Penyelenggara Pemilu yang terlibat di dalam penggelembungan suara. Apabila konstruksi Pasal 138 menyatakan pelanggaran administrasi diluar pelanggaran pidana dan kode etik maka pelanggaran yang mengandung 3 (tiga) aspek atau 2 (dua) aspek pelanggaran dimana salah satunya pelanggaran administrasi tidak dapat dijerat. Konstruksi Pasal 138 Konstruksi yang seharusnya 13. Pasal 22B huruf d yang merupakan hasil Revisi menyebut Panwaslu Kabupaten/Kota dengan sebutan Bawaslu Kabupaten/Kota. Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a...; b... ; c...; Administrasi Pidana Kode Etik Administrasi Kode Etik Pidana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 d. menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; e...; f..... Penyebutan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak tepat mengingat Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota adalah Panwaslu Kabupaten/Kota. Penyebutan Bawaslu untuk Pengawas Pemilu yang bersifat permanen, sedangkan seharusnya Panwaslu Kabupaten/Kota yang bersifat Ad Hoc. C. Alasan Pemohon memohonkan pengujian formil dan materil di dalam permohonan ini 1. Bahwa para Pemohon menyadari apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang dalam konteks pengujian formil maka keseluruhan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 batal keseluruhan tanpa mempertimbangkan cacat materil di dalamnya. 2. Bahwa dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain terkait pengujian formil yang Pemohon ajukan, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus pengujian materil terhadap permasalahan cacat materil yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. OPSI I APABILA PENGUJIAN FORMIL DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Jalan Konstitusional apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengandung cacat formil dan cacat materil yang menyebabkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak demokratis potensial dibatalkan keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 maka akan terjadi kekosongan hukum dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi bukan hanya semata membatalkan Undang-Undang saja namun juga memberikan jalan konstitusional kepada Presiden dan/atau DPR. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 4. Bahwa jalan konstitusional yang dapat diambil pasca pembatalan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah Presiden menerbitkan Perpu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jalan Konstitusional Presiden menerbitkan Perpu untuk mengatasi kekosongan hukum 1. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan dalam hal terhadap adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu Undang-Undang/Perpu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi maka harus ada tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan hal demikian sebagai berikut: a. Pasal 10 ayat (1) huruf d menyatakan Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; b. Pasal 10 ayat (2) menyatakan Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden. 2. Bahwa para Pemohon Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 memiliki kesamaan materi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sepanjang untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kesamaan materi tersebut antara lain: 1) Pemilihan dilaksanakan secara berpaket yakni Pasangan Calon; 2) Pemilihan diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota; 3) Sengketa hasil ditangani sementara waktu oleh Mahkamah Konstitusi; 4) Pendanaan Pilkada bersumber dari APBD; 5) Kekosongan Kepala Daerah diisi oleh Penjabat Kepala Daerah sesuai dari kalangan PNS; 6) Tidak ada uji publik; 7) Usia Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 30 Tahun serta Usia Calon Bupati dan Wakil Bupat 25 tahun, Usia Calon Walikota dan Wakil Walikota 25 Tahun; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 8) Pendidikan minimal SLTA atau sederajat; 3. Bahwa perbedaan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 sepanjang untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya terletak pada meningkatnya (persentase) dukungan partai politik/gabungan partai politik atau perseorangan, pemenang suara terbanyak dan hanya satu puraran, dan keserentakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. 4. Bahwa dapat dikatakan tidak ada perubahan signifikan antara Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sepanjang untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 sepanjang untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dirujuk oleh Presiden dan/atau DPR kelak. 5. Bahwa Pemohon menyadari bahwa kekuasaan untuk memberlakukan kembali norma-norma pilkada langsung sebagaimana dimaksud UU No. 12 Tahun 2008 juncto UU Nomor 32 Tahun 2004 untuk mengisi kekosongan hukum pasca dibatalkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 berada di tangan pembuat Undang-Undang/Perpu yakni Presiden dan/atau DPR. 6. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut maka tindakan konstitusional pasca pembatalan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 oleh Mahkamah Konstitusi adalah dengan Presiden menerbitkan Perpu yang baru untuk mengatasi kondisi kegentingan yang memaksa karena terjadi kekososongan hukum di dalam pemilihan kepala daerah. 7. Bahwa tindakan Presiden menerbitkan Perpu yang baru tersebut karena kekosongan hukum juga sesuai dan konstitusional dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUUVIII/2009 tertanggal 8 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 Februari 2010, yang menentukan 3 (tiga) syarat agar suatu keadaan memaksa dalam menerbitkan Perpu, yaitu: 1) kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memakai waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. 8. Bahwa Perpu baru yang kelak diterbitkan Presiden dapat membuat pengecualian pemberlakuan kembali norma-norma pemilihan kepala daerah yang diatur oleh UU Nomor 12 Thn 2008 juncto UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan sejumlah perbaikan termasuk di dalamnya. Bahkan Perpu yang diterbitkan kelak juga dapat menghidupkan kembali norma-norma Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sepanjang pemilihan kepala daerah dengan sejumlah catatan perbaikan walaupun ada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang pernah mencabut norma pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur di dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pengalaman (preseden) ketatanegaraan pernah terjadi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pernah menerbitkan Perpu Nomor 3 Tahun 2000 yang kembali ke UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan dengan perbaikan dan melompati UU Nomor 11 Tahun 1998 yang sudah mengubah ketentuan UU Nomor 25 Tahun 1997; OPSI II APABILA PENGUJIAN MATERIL DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa cacat materil dikandung Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah diuraikan sebelumnya dalam permohonan ini. 2. Bahwa terhadap cacat materil, Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 a. Membatalkan suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang ataupun Undang-Undang secara keseluruhan; dan/atau b. Menyatakan konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat terhadap suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang ataupun Undang-Undang secara keseluruhan. 3. Bahwa terhadap cacat materil, Pemohon mengkaji beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat diterapkan untuk Putusan Konstitusional Bersyarat maupun Inkonstitusional bersyarat seperti a. Konstitusional bersyarat, seperti Putusan Nomor 147/PUU-VI/209 bertangal 30 Maret 2010, Putusan Nomor 147/PUU-VI/209 bertangal 30 Maret 2010, Putusan Nomor 49/PUU- VII/2010 bertangal 2 September 2010, Putusan Nomor 15/PUU-VI/209 bertangal 10 November 2010, b. Inkonstitusional bersyarat seperti Putusan Nomor 4/PUU-VI/209 bertangal 24 Maret 2009. 4. Bahwa Putusan Konstitusional Bersyarat atau Inkonstitusional Bersyarat menjadi pedoman bagi pembentuk Undang-Undang dalam memaknai konstitusionalitas suatu materi ketentuan Undang-Undang. 5. Bahwa Putusan Konstitusional Bersyarat atau Inkonstitusional Bersyarat mengandung adanya penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang ataupun undang-undang secara keseluruhan. 6. Bahwa beberapa norma tersebut merupakan norma yang sangat penting menentukan kualitas demokratisasi dari suatu pemilihan langsung seperti tidak adanya sanksi pidana politik uang dan sanksi pidana Jual Beli dukungan partai politik. 7. Bahwa politik uang dan jual beli dukungan partai politik merupakan kejahatan yang mencederai sendi-sendi demokrasi, dapat dipastikan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa kedua sanksi tersebut menjadi pemilihan yang tidak demokratis. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 8. Bahwa Pemohon berupaya merumuskan permohonan Pemohon terkait Putusan konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat sebagaimana dapat dilihat di bagian petitum permohonan ini. 9. Bahwa kondisi kekosongan hukum dengan tidak adanya sanksi pidana politik uang dan jual beli dukungan partai politik, seorang hakim bisa melakukan penemuan hukum. Dalam penemuan hukum, seorang Hakim bisa membentuk hukum apabila ada kekosongan hukum. 10. Bahwa Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan kewenangan yang dimiliki dalam menemukan hukum (recht finding) dengan memasukkan sanksi pidana ke dalam norma-norma yang dimohonkan oleh para Pemohon dengan model Putusan Konstitusional Bersyarat atau Putusan Inkonstitusional Bersyarat. 11. Bahwa Putusan Konstitusional Bersyarat atau Inkonstitusional Bersyarat dapat menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam hal berpendapat lain terhadap pengujian formil yang diajukan oleh Pemohon. Dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon di atas, Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan segala kebijaksanaan dan pengalaman yang dimilikinya, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang ini. D. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (UU Nomor 8 Tahun 2015, LN No.57, TLN No.5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 3. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (UU Nomor 8 Tahun 2015, LN No.57, TLN No.5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 8 Tahun 2015, LN No. 57, TLN No. 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat: 1) Setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah); atau 2) Setiap orang dengsan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah); yang merupakan materil yang digunakan oleh pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang berkekuatan tetap. 3. Menyatakan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 8 Tahun 2015, LN No. 57, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 TLN No. 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat: 1) Setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah); atau 2) Setiap orang dengsan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah); yang merupakan materil yang digunakan oleh pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang berkekuatan tetap. 4. Menyatakan Pasal 58 ayat (7)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 8 Tahun 2015, LN No. 57, TLN No. 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Menyatakan Pasal 58 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 8 Tahun 2015, LN No.57, TLN No.5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 6. Menyatakan Pasal 98 ayat (11)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 8 Tahun 2015, LN No.57, TLN No.5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Menyatakan Pasal 98 ayat (11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 8 Tahun 2015, LN No.57, TLN No.5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 8. Menyatakan Pasal 193 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 8 Tahun 2015, LN No.57, TLN No.5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9. Menyatakan Pasal 193 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 8 Tahun 2015, LN No.57, TLN No.5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 10. Menyatakan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 8 Tahun 2015, LN No.57, TLN No.5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai Kampanye dilaksanakan oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye, Juru Kampanye, dan orang perorang warga negara baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 11. Menyatakan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 8 Tahun 2015, LN No.57, TLN No.5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 Kampanye dilaksanakan oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye, Juru Kampanye, dan orang perorang warga negara baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar di KPUProvinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 12. Menyatakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (UU Nomor 8 Tahun 2015, LN No.57, TLN No.5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 13. Menyatakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (UU Nomor 8 Tahun 2015, LN No.57, TLN No.5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 14. Menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 8 Tahun 2015, LN No.57, TLN No.5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 15. Menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 8 Tahun 2015, LN No.57, TLN No.5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 16. Menyatakan Pasal 49 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 8 Tahun 2015, LN No.57, TLN No.5678) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 konstitusional sepanjang diartikan mencakup apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan diberi kesempatan untuk: a) Melengkapi persyarat pencalonan; b) memperbaiki persyaratan pencalonan c) mengganti pasangan calon yang diusung Partai Politik maupun gabungan partai politik paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi. 17. Menyatakan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 8 Tahun 2015, LN No.57, TLN No.5678) konstitusional sepanjang diartikan mencakup apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan diberi kesempatan untuk: a) Melengkapi persyarat pencalonan; b) memperbaiki persyaratan pencalonan c) mengganti pasangan calon yang diusung Partai Politik maupun gabungan partai politik paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota. 18. Menyatakan frasa pejabat negara lainnya di dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 8 Tahun 2015, LN No.57, TLN No.5678) konstitusional sepanjang diartikanPejabat negara lainnya yang perlu dilarang berkampanye adalah hakim di lingkungan MK; hakim di lingkungan MA; dan/ataupimpinan lembaga/komisi negara/pejabat negara lain. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 19. Menyatakan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (UU Nomor 8 Tahun 2015, LN No.57, TLN No.5678) konstitusional sepanjang diartikan mencakup tidak memiliki konflik kepentingan dengan Petahana dengan syarat kumulatif yakni: tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kaka, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan pada daerah pemilihan yang sama maupun daerah pemilihan yang berbeda. 20. Menyatakan Pasal 75 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 8 Tahun 2015, LN No.57, TLN No.5678) konstitusional sepanjang diartikan mencakup izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati,Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan KPU Kota. 21. Menyatakan frasa “di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan” di dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 8 Tahun 2015, LN No.57, TLN No.5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 22. Menyatakan frasa “di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan” di dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 8 Tahun 2015, LN No.57, TLN No.5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 23. Menyatakan Frasa “Bawaslu Kabupaten/kota” di dalam Pasal 22B huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 8 Tahun 2015, LN No.57, TLN No.5678) konstitusional sepanjang diartikan Panwas Kabupaten/Kota. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan yang baik (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Jawaban Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPR RI melalui email: ppid.dpr@gmail.com atas permohonan informasi dan dokumentasi dari Pemohon II (Herianto) mengenai Risalah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 Pembahasan RUU Pilkada 2014 dan UU Nomor 1 Tahun 2015; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Media Online Investorindonesia.com dengan judul “DPR Nilai Jawaban Kemendagri Soal Pasal Siluman UU Pilkada Ngawur”, bertanggal 28 April 2015; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Media Online harianterbit.com dengan judul Tuduhan Pasal Siluman” UU Pilkada, Kemendagri Sebut Anggota DPR Tak Paham Mekanisme, bertanggal 26 April 2015; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kumpulan berita media online terkait dugaan adanya “Pasal Siluman” di UU Pilkada; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kumpulan berita media online terkait Pernyataan Komisioner Bawaslu RI mengenai “Tidak Adanya Sanksi Politik Uang” di UU Pilkada; Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli ad informandum yakni Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP, M.Si, dan Wirdyaningsih, S.H., MH., yang menyampaikan keterangan tertulis masing- masing bertanggal 23 Mei 2015 dan tanggal 25 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2015 yang mengemukakan hal sebagai berikut: 1. Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP, M.Si Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengamanatkan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu yang salah satunya adalah menerima dan menindaklanjuti laporan dan temuan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang- undangan mengenai pemilu, dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015, serta peraturan pelaksana lainnya, dikenal 3 (tiga) klasifikasi jenis pelanggaran yaitu, Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik, dan Pelanggaran Pidana Pemilihan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur tentang sanksi pelanggaran Pidana Pemilihan, melalui Pasal 177 – Pasal 198, yang proses menindaklanjutinya diatur dalam: Pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015: (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. (2) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh: a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat; b. pemantau Pemilihan; atau c. peserta Pemilihan. (3) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit: a. nama dan alamat pelapor; b. pihak terlapor; c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan d. uraian kejadian. (4) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan. (5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. (6) Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015: (1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan: a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP; b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan laporan pelanggaran Pemilihan diatur dengan Peraturan Bawaslu. A. Tidak Sanksi Politik Uang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetepan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang, mengatur larangan politik uang sebagaimana diatur di dalam Pasal 73. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015: (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih. (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Norma Pasal 73 tersebut adalah norma larangan politik uang, namun terhadap pelaku dan calon yang terbukti melakukan politik uangtidak dapat diproses sebagai pelanggaran pidana pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Hal ini dikarenakan tidak terdapatnya sanksi pidana politik uang di dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal198 yang mengatur sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Sanksi pidana pemilihan menjadi sangat penting untuk menjadi dasar pengadilan menjerat pelaku dan calon yang terbukti melakukan politik uang. Putusan pengadilan juga menjadi syarat untuk dilakukan tindakan administratif berupa diskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang. Dengan tidak adanya sanksi pidana politik uang yang menjadi dasar pengadilan memutus maka sanksi administrasi berupa diskualifikasi tidak dapat dilakukan. Berdasarkan pengalaman ketika saya menjadi Ketua dan Anggota Bawaslu periode 2008-2012 dan mengamati proses Pemilu Legislatif dan Presidan Tahun 2014, Pengawas Pemilu banyak mendapatkan laporan dan temuan tentang politik uang. Politik Uang merupakan salah satu Trend Pelanggaran yang pasti terjadi di setiap daerah dalam penyelenggaraan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 Pemilu. Budaya sebagian masyarakat Indonesia yang mau memilih di TPS apabila diberikan uang, linier dengan makin suburnya praktik politik uang. Apabila dibiarkan tidak ada sanksi pidana politik uang maka dalam pelaksanaanya Pengawas Pemilu mengalami kesulitan untuk menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran politik uang dikarenakan tidak adanya unsur yang digunakan untuk membuktikandi dalam kajian pengawas Pemilu, sebagai pelanggaran Pidana Pemilihan kepada penyidik kepolisian. Penegakan Hukum Pemilihan menjadi mandul. Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang terdiri dari Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan menjadi lumpuh terhadap pelanggaran politik uang. Pengawas Pemilu hanya dapat mencatat dan mencatat pelanggaran politik uang yang dilihat langsung tanpa dapat menindaklanjuti sebagai pelanggaran pidana pemilihan. Politik uang menurut Mahkamah Konstitusi di dalam beberapa Putusan dinyatakan sebagai Kejahatan yang merusak sendi-sendi demokrasi. Dan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif seringkali menjadi dasar Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemilu ulang di suatu daerah pemilihan. Tentu saja hal tersebut menjadi ironi ditengah upaya kita membangun demokrasi yang lebih baik. Aturan yang ada saat ini justru membuat Pemilihan yang akan berlangsung menjadi tidak demokratis. Bawaslu sebagai puncak tertinggi pengawasan pemilu berdasarkan informasi yang saya peroleh sudah memberikan masukan kepada Komisi II DPR RI ketika proses revisi tengah dibahas. Setidaknya ada 2 surat yang dikirimkan Bawaslu ke Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri serta Bawaslu RI sendiri mengemukakan permasalahan tidak ada sanksi politik uang di hadapan Komisi II dan Pemerintah. Namun masukan Bawaslu untuk mengakomodir sanksi pidana politik uang tidak didengar oleh pembuat Undang-Undang. Hal ini dapat dibuktikan dengan tetap tidak adanya sanksi pidana politik uang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dari sudut Politik Hukum atas ketiadaan aturan sanksi pidana politik uang seharusnya Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan mengadili dan memutus yang dimiliki dapat melakukan penemuan hukum. Mahkamah Konstitusi harus berani membuat terobosan hukum supaya penegakan hukum pemilihan tidak mandul. Mahkamah Konstitusi bukan hanya semata Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 menegakkan keadilan prosedural melainkan Mahkamah Konstitusi dituntut menegakkan keadilan substanstif. Pengawas Pemilu akan menjadi pihak yang pertama kali dimintakan pertanggungjawaban oleh Masyarakat ketika Penegakan Hukum Pemilihan Mandul. Hal ini dikarenakan Pengawas Pemilu merupakan pintu awal masuknya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tentu kita tidak ingin melihat banyak kantor pengawas pemilu dibakar dan keselamatan jiwa pengawas pemilu dan keluarganya juga terancam akibat Masyarakat menuntut pertanggungjawaban penegakan hukum pemilu yang mandul. B. Tidak Ada Sanksi Jual Beli Dukungan Partai Politik Jual beli dukungan partai politik merupakan hal yang biasa terjadi ketika menjelang tahapan pencalonan. Bakal pasangan calon berebut partai politik untuk dapat berkompetisi di pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Seringkali perebutan dukungan Partai Politik dilatarbelakangi Politik Transaksional/Politik Wani Piro. Berdasarkan pengalaman sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu RI periode 2008-2012, praktik politik transaksional ini muncul ke permukaan ditandai dengan adanya suatu partai politik yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon atau yang dikenal dengan dukungan ganda partai politik. Padahal menurut aturan yang ada, suatu partai politik hanya dapat mendukung satu pasangan calon. Ketika ada suatu partai politik memberikan dukungan lebih dari satu pasangan calon maka patut dicurigai telah terjadi politik transaksional di dalamnya. Permasalahan dukungan ganda partai politik ini menjadi salah satu penyebab pemilukada di suatu daerah pemilihan dapat diulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Kita sebut saja Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pemilukada Kabupaten Pati Jawa Tengah dan Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar mengingatkan kita betapa pentingnya perlindungan hak konstitusional mengajukan pasangan calon (right to propose candidate) dan hak menjadi calon (right to be candidate). Maraknya dukungan ganda partai politik yang ditenggarai dilatarbelakangi politik transaksional menjadi salah satu fokus perbaikan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 demokrasi di dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang kelak menjadi Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Jual beli dukungan partai politik menjadi salah satu larangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana diatur di dalam Pasal 47. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015: (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan. (6) Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima. Norma Pasal 47 tersebut merupakan larangan politik transaksional berupa jual beli dukungan Partai Politik, namun terhadap pelaku dan calon yang terbukti melakukan jual beli dukungan tidak dapat diproses sebagai pelanggaran pidana pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Hal ini karena tidak terdapatnya sanksi pidana jual beli dukungan partai politik di dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198 yang mengatur sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Sanksi pidana pemilihan menjadi sangat penting untuk menjadi dasar pengadilan menjerat pelaku dan calon yang terbukti melakukan politik transaksionaljual beli dukungan partai politik. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 Putusan pengadilan juga menjadi syarat untuk dilakukan tindakan administratif berupa diskualifikasi pasangan calon dan pengenaan denda kepaada partai politik yang terbukti melakukan jual beli dukungan partai politik. Dengan tidak adanya sanksi pidana jual beli dukungan partai politik yang menjadi dasar pengadilan memutus maka sanksi administrasi berupa diskualifikasi dan pengenaan denda tidak dapat dilakukan. Di dalam konsideran pertimbangan yang menjiwai keberadaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perbaikan demokrasi dalam bentuk penindakan terhadap praktik politik transaksional jual beli dukungan partai politik menjadi salah satu fokus utama. Adanya larangan namun tidak ada sanksi yang dapat ditegakkan dalam peristiwa jual beli dukungan partai politik sama saja mengibaratkan Singa si Raja Hutan Tanpa Gigi. Aturan yang ada seolah-olah melarang praktik jual beli dukungan partai politik, namun OMPONG dalam penegakan hukumnya. Pengawas Pemilu bahkan Sentra Gakkumdu pun tidak dapat menindak praktik jual beli dukungan partai politik dikarenakan ketiadaan sanksi pidana yang merupakan syarat mutlak pengadilan untuk memutus. Sama dengan ketiadaan sanksi pidana politik uang, dari sudut politik hukum atas ketiadaan aturan jual beli dukungan partai politik seharusnya Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan mengadili dan memutus yang dimiliki dapat melakukan penemuan hukum. Mahkamah Konstitusi harus berani membuat terobosan hukum supaya penegakan hukum pemilihan tidak mandul. Mahkamah Konstitusi bukan hanya semata menegakkan keadilan prosedural melainkan Mahkamah Konstitusi dituntut menegakkan keadilan substanstif. C. Cacat Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dapat dikatakan sebagai Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terburuk yang pernah ada. Hal ini karena aturan yang ada membuat penegakan hukum Pemilu menjadi mandul, aturan yang ada saling bertentangan, aturan yang ada saling tumpang tindih satu sama lainnya, dan aturan yang ada melanggar hak asasi manusia. Dari sisi proses legislasi yang terburu-buru dan terkesan dipaksakan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 sampai dengan proses revisi yang hanya mengedepankan kepentingan elit partai politik. Serta memunculkan dugaan adanya Pasal yang tidak pernah disetujui dalam paripurna DPR RI namun muncul ketika diundangkan. Tentu saja Mahkamah Konstitusi tidak dapat berdiam diri atas kualitas legislasi yang buruk ini. Bukan semata-mata atas alasan muatan Undang-Undang yang mulia mengatur Pilkada langsung, tetapi kita semua menutup mata terhadap cacat formil dan cacat materil yang ada didalamnya. Perdebatan kita saat ini mengenai pemilihan yang demokratis bukanlah perdebatan antara pemilihan DPRD dengan Pemilihan langsung. Perdebatan Pemilihan DPRD atau Pemilihan Langsung Sudah Selesai. Perdebatan saat ini adalah apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 membuat kualitas demokrasi dalam berpilkada menjadi lebih baik atau justru semakin buruk. Tentu saja apabila kualitas Pilkada menjadi semakin buruk, maka sia-sia negara mengeluarkan anggaran melalui APBD yang tidak sedikit demi membiayai pilkada seluruh Indonesia. Belum lagi konflik dan gesekan antar massa pendukung yang akan muncul dari suatu aturan dan Pilkada yang tidak demokratis. Mumpung masih ada waktu sebelum benar-benar kejadian Pilkada langsung yang tidak demokratis, Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan yang dimiliki dapat memperbaiki aturan yang tidak demokratis tersebut; 2. Wirdyaningsih, S.H., MH. Berdasarkan Pengalaman ahli menjadi Anggota Bawaslu RI yang membawahi divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI periode 2008-2012, gambaran pelanggaran selama Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2010-2011 sebagai berikut: Pada Pemilukada Tahun 2010, jumlah laporan pelanggaran pemilukada yang diterima oleh Bawaslu yaitu sebanyak 1767 pelanggaran, dimana sebanyak 1179 laporan (66,72%) merupakan laporan pelanggaran pidana, 572 laporan (32,37%) merupakan laporan pelanggaran administrasi, dan 16 (0,91%) laporan pelanggaran kode etik. Berdasarkan data rekapitulasi tersebut, trend pelanggaran administrasi pada masa kampanye adalah: (a) Pemasangan alat peraga di tempat yang menyalahi aturan. (b) Penggunaan fasilitas negara berupa halaman sekolah dan mobil dinas, pengunaan fasilitas negara/jabatan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 (c) Pelibatan PNS atau pejabat negara untuk berkampanye dan berorasi untuk memilih salah satu pasangan calon keterlibatan/pelibatan PNS. (d) Kegiatan sosial bermuatan kampanye. (e) Pawai atau arak-arakan dengan kendaraan di jalan raya. Kemudian trend pelanggaran pidana Pemilu dalam tahapan kampanye adalah: (a) Politik uang untuk mempengaruhi pemilih. (b) Netralitas PNS/aparatur Pemerintah Daerah. (c) Kampanye di luar jadwal. Kemudian trend pelanggaran Administrasi dalam tahapan pencalonan adalah: (a) Dukungan Ganda Partai Politik (b) Adanya Calon yang tidak memenuhi syarat namun ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota seperti syarat pendidikan, syarat tidak pernah dipidana penjara, dan persyaratan administrasi lainnya (c) KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tidak melaksanakan verifikasi faktual syarat pencalonan secara benar. Kemudian pada Pemilukada Tahun 2011, jumlah laporan pelanggaran Pemilukada yang diterima oleh Bawaslu yaitu sebanyak 1718 pelanggaran, dimana sebanyak 998 laporan (59%) merupakan laporan pelanggaran pidana, 565 laporan (32%) merupakan laporan pelanggaran administrasi, dan 155 (9%) laporan pelanggaran kode etik. Berdasarkan data rekapitulasi tersebut, trend pelanggaran administrasi dalam tahapan kampanye adalah: (a) Pemasangan alat peraga yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; (b) Kampanye di luar jadwal; (c) Pelibatan PNS dalam kampanye; (d) Perubahan lokasi kampanye tanpa pemberitahuan kepada KPU; (e) Pelibatan anak-anak di bawah umur; Sementara trend pelanggaran Pidana Pemilu dalam tahapan kampanye di antaranya adalah sebagai berikut: (a) Politik uang untuk mempengaruhi pemilih: (b) Pengrusakan atribut kampanye; (c) Penggunaan fasilitas negara; (d) Kampanye terselubung/di luar jadwal yang ditetapkan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 (e) Black campaign; (f) Ketidaknetralan PNS. Kemudian trend pelanggaran Administrasi dalam tahapan pencalonan adalah: (a) Dukungan Ganda Partai Politik (b) Adanya Calon yang tidak memenuhi syarat namun ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota seperti syarat pendidikan, syarat tidak pernah dipidana penjara, dan persyaratan administrasi lainnya (c) KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tidak melaksanakan verifikasi faktual syarat pencalonan secara benar. Berdasarkan pengalaman di atas, politik uang dan dukungan ganda partai politik menjadi trend pelanggaran yang sulit dipisahkan dengan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kiepala daerah. Dua hal yang menjadi perbaikan demokrasi di dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah pengaturan mengenai larangan politik transaksional baik untuk membeli suara pemilih atau membeli perahu partai politik. Sangat disayangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 hanya mengatur larangan namun tidak ada sanksinya. Hal ini akan disampaikan sebagai berikut: A. Tidak Ada Sanksi Politik Uang 1. Dalam pengamatan di pemilu legislatif 2014, dapat saya sampaikan rincian Beberapa Putusan Pengadilan terkait politik uang yang berhasil dipotret antara lain: No Nomor Putusan Pengadilan Pelaku Amar Putusan 1 252/PID/2014/ PTMDN Pengadilan Tinggi Medan Sanen 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 3. Memerintahkan barang bukti berupa: - 3 (tiga) lembar uang pecah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). - 2 (dua) lembar surat Keterangan Tim Sukses Pemenangan Kecamatan Jalina Purba No. TSPD/JP/PBR/III/2014 tanggal 01 Maret 2014. 4. 1 (satu) lembar contoh surat suara pemilu Anggota DPRD Asahan an. Jalina Purba. Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum. 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah). 2 44/PID/2014/P T.SULTRA Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara 1. Suparjo alias Parjo bin Martodiwirjo 2. Samidi bin Witoprayitn o 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor:02/Pid.S/2014/PN.Adl. tanggal 08 Mei 2014 sekedar mengenai lamanya pidana dan jenis pemidanaan bersyarat/percobaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: 3. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu)bulan dan denda sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu)bulan; 4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut untuk selain dan selebihnya; 5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk di tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah); 3 495/Pid.Sus/2 014/Pn. Jak.Tim Pengadilan Negeri Jakarta Timur ROSTIA NINGRUM DARLIS alias NINGRUM. 1. Menyatakan terdakwa ROSTIA NINGRUM DARLIS alias NINGRUM terbukti SECARA SAH DAN MENYAKINKAN BERSALAH melakukan tindak pidana turut serta melakukan dengan sengaja pada hari pemungutan suara memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk memilih Peserta Pemilu tertentu. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROSTIA NINGRUM DARLIS alias NINGRUM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam dalam waktu 1 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 69 satu tahun terpidana melakukan tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan keputusan hakim dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. 3. Menyatakan agar barang bukti berupa : 20 (dua puluh) amplop warna putih masing-masing bertuliskan namanama sebagai berikut : Tri Pujianti, Eko Wahyu N, Muslim, Neneng, Siti Aisyah, Muyidin, Kismiyatun, Hanas, Suryani, Rohmayani, Budi Santoso, Siska P, Sukiyem, Nining, Maryati, Ade Sukmoko, Rohmad, Rosidah, Nur Zubaidah dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Saksi / Relawan bergambarkan Caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan DKI Jakarta 6 Nomor Urut 10 dan Uang Tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) diperguganakan untuk perkara SUPADI. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 4 169/Pid.Sus/2 014/PN.Tsm Pengadilan Negeri Tasikmalaya ERAH Binti UHDI 1. Menyatakan Terdakwa : ERAH Binti UHDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja pada Masa Tenang memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung untuk memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu “; 2. Memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana penjara tersebut tidak akan dijalankan oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan Terdakwa bersalah, dalam tenggang waktu : 8 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, dIgantikan dengan pidana kurungan selama : 4 (empat) bulan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang tunai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;ad 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 70 5 01/Pid.Pemilu/ 2014/PN.Kng Pengadilan Negeri Kuningan Carsad Bin Warto 1. Menyatakan Terdakwa CARSAD BIN WARTO(Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung untuk memilih partai politik peserta pemilihan umum tertentu”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari; 3. Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali ada perintah lain dari Hakim karena terdakwa melakukan perbuatan lain yang dapat dihukum sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan; 4. Menetapkan barang bukti berupa : - 3 (tiga) lembar amplop warna putih berisikan uang tunai Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara; Dan bukti surat berupa: - Foto Copy Keputusan KPU Nomor 104/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 09 Maret 2013 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prokvinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Wilayah Provinsi Jawa Barat beserta lampiran berupa Penetapan Daerah Pemilihan Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Kuningan. - Foto Copy KTP Nik 3208290311 600002 An. Rohendi - Foto Copy KTP Nik : 3208295504 92001 An. Indah Khoerunnissa - Foto Copy KTP Nik 32082905078 40001 An. M. Casmad - Foto Copy Berita Acara Nomor 30/BA/VII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Untuk Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Periode 2014-2018 yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 71 Kuningan Tetap terlampir di dalam berkas. 5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); 6 75/Pid.B/2014 /PN.Mu Pengadilan Negeri Mamuju Akhmad Irfan bin H.Muh.Arif Hasan 1. Menyatakan terdakwa AKHMAD IRFAN Bin H. MUH. ARIF HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kampanye pada masa tenang“; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan; 4. Menetapkan barang bukti berupa: Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp.8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara; • 135 (seratus tiga puluh lima) lembar kartu nama Akhmad Irfan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Mamuju dari Partai PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Nomor urut 12 (dua belas); • 2 (dua) lembar contoh surat suara; Dirampas untuk dimusnahkan; • 1 (satu) lembar KTP atas nama ABIDIN; Dikembalikan kepada saksi ABIDIN Bin HAMMA ISA; • 1 (satu) rangkap DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk Kelurahan/Desa Botteng Kecamatan Simboro Kepulauan, Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat; Dikembalikan kepada saksi ANDRY PRAMONO, S. Sos 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah); 7 72/Pid.SUS/2 Pengadilan CHIRICE 1. Menyatakan Terdakwa CHIRICE Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 72 014/PN.SON. Negeri Sorong KAMBU KAMBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja pada hari pemungutan suara memberikan uang kepada pemilih untuk memilih peserta pemilu tertentu” 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CHIRICE KAMBU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan; 3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa CHIRICE KAMBU kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim selama masa percobaan 1 (satu) tahun Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana; 4. Menyatakan Barang bukti berupa; a. ... b. ... c. ... dst. Dirampas Untuk Negara 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) 2. Bahwa berdasarkan ilmu kepemiluan, tindakan politik uang terbagi atas tiga bentuk yakni: 1) Tindakan mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon tertentu. 2) Tindakan mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya 3) Tindakan mempengaruhi pemilih agar menggunakan hak itu menurut cara tertentu. Tujuannya dengan cara tertentu tersebut membuat suara pemilih menjadi batal atau tidak sah. 3. Bahwa dari contoh beberapa putusan pengadilan tentang politik uang yang pernah diputus di atas, dapat terlihat bahwa politik uang dalam bentuk memberikan uang agar pemilih memilih pasangan calon tertentu merupakan politik uang yang terjadi di indonesia atau yang dikenal dengan nama serangan fajar. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 73 4. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetepan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang, mengatur larangan politik uang sebagaimana diatur di dalam Pasal 73. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015: (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih. (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengatur larangan politik uang, namun terhadap pelaku dan calon yang terbukti melakukan politik uangtidak dapat dijerat sebagai pelanggaran pidana pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Ketiadaan sanksi pidana politik uang di dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198 yang mengatur sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengakibatkan pelaku politik uang bisa bebas dan leluasa memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon tertentu. Sanksi pidana pemilihan merupakan syarat mutlakbagi bahan pengadilan menjerat pelaku dan calon yang terbukti melakukan politik uang. Sanksi administrasi berupa dikualifikasi pasangan calon pun hanya bisa dilakukan apabila didahului oleh adanya Putusan Pengadilan. Dengan tidak adanya sanksi pidana politik uang yang menjadi dasar pengadilan memutus maka sanksi administrasi berupa diskualifikasi tidak dapat dilakukan. 5. Bahwa dalam penegakan hukum Pemilu khususnya penegakan hukum pidana pemilu sangat menjunjung tinggi asas legalitas (kepastian hukum). Penegak hukum pemilu yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu baik dari Unsur Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan selalu mengedapankan asas legalitas. Ketika suatu Undang-Undang Pemilu tidak mengatur sanksi pidana maka akan kesulitan bagi Sentra Gakkumdu untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 74 membuktikan unsur-unsurnya. Sehingga sudah dapat dipastikan penegakan hukum pemilu tidak memiliki kepastian hukum. 6. Tindakan membiarkan tidak ada sanksi pidana politik uang di dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota membuat Pengawas Pemilu mengalami kesulitan untuk menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran politik uang dikarenakan tidak adanya unsur yang digunakan untuk membuktikandi dalam kajian pengawas Pemilu, sebagai pelanggaran pidana pemilihan kepada penyidik kepolisian. Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang terdiri dari Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan menjadi seperti layaknya Macan Ompong terhadap pelanggaran politik uang. Pengawas Pemilu menjadi tidak berdaya di dalam menindaklanjuti pelanggaran politik uang. 7. Politik uang beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu dinyatakan sebagai Kejahatan yang merusak sendi-sendi demokrasi. Tidak adanya sanksi pidana politik uang merupakan penghancuran terhadap upaya kita yang ingin membangun demokrasi lebih baik. Aturan yang ada saat ini justru membuat Pemilihan yang akan berlangsung menjadi tidak demokratis. 8. Ketika terjadi politik uang, maka masyarakat pertama kali akan meminta pertanggungjawaban pengawas Pemilu. Pengawas Pemilu akan dalam posisi disudutkan ketika suatu pelanggaran politik uang terbukti namun tidak dapat dikaji unsur-unsurnya karena ketiadaan pasal sanksinya. 9. Problematika tidak ada sanksi politik uang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 hanya bisa dimengerti oleh penegak hukum, namun masyarakat tidak dapat memahami hal tersebut. Masyarakat hanya mengetahui ketika melaporkan pelanggaran politik uang maka harus ada tindaklanjutnya oleh pengawas Pemilu. Ditambah lagi apabila pelaku dalam kondisi tertangkap tangan namun tidak bisa ditindaklanjuti pengawas Pemilu dikarenakan ketiadaan unsur pasal yang bisa digunakan dalam mengkaji. Ketika Pengawas Pemilu menyatakan sebagai bukan pelanggaran Pemilu, tentu masyarakat akan marah terhadap hal tersebut. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 75 B. Tidak ada Sanksi Jual Beli Dukungan Partai Politik 1. Bahwa selain Politik Uang, di dalam Undang-Undang Nomor 1 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak diatur sanksi bagi politik transaksional jual beli dukungan partai politik. 2. Berdasarkan pengalaman sebagai Anggota Bawaslu RI periode 2008- 2012, praktik politik transaksional ini muncul ke permukaan ditandai dengan adanya suatu Partai Politik yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon atau yang dikenal dengan dukungan ganda Partai Politik. Padahal menurut aturan yang ada, suatu Partai Politik hanya bisa mendukung satu pasangan calon. Ketika ada suatu Partai Politik memberikan dukungan lebih dari satu pasangan calon maka patut dicurigai/diduga telah terjadi politik transaksional di dalamnya. 3. Bahwa munculnya pelarangan jual beli dukungan partai politik tidak dapat dipisahkan dari maraknya dukungan ganda yang diberikan oleh satu partai politik kepada lebih dari satu pasangan calon. 4. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya terhadap pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah 2010-2013, ada beberapa permasalahan dukungan ganda partai politik pernah terjadi,antara lain: No. Pilkada Provinsi/ Kabupaten/Kota Pasangan Calon Yang Terlibat Dukungan Ganda Partai Politik yang terlibat Dukungan Ganda Pilkada Provinsi Jawa Timur 2013 1) Khofifah Indar Parawansa dan Herman Surjadi Sumawiredja 2) Soekarwo dan Syaifullah Yusuf 1) Partai Kedaulatan 2) Partai Persatuan Nadhlatul Ummah Indonesia (PPNUI) Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan 2013 1) Andi Rudiyanto Asapa dan Andi Nawir Pasinringi 2) Ilham Arief Sirajudin dan Aziz Qahar Mudzakar 1) Partai Penegak Demokrasi Indonesia 2) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 3) Partai Buruh 4) Partai Demokrasi Pembaruan 5) Partai Barisan Nasional 6) Partai Pelopor Pilkada Kota Depok 2010 1) Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna 2) Badrul Kamal dan Agus Supriyanto 1) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 76 Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah (2010- 2011) 1. Dina Riana Samosir dan Hikmal Batubara 2. Albiner Sitompul dan Steven Simanungkalit 3. Muhammad Arman Effendi Pohan dan Hotbaen Bonar Gultom 1) Partai Matahari Bangsa 2) Partai Buruh 3) Partai Persatuan Daerah 4) Partai Kebangkitan Bangsa 5) Partai Penegak Demokrasi Indonesia 6) Partai Kasih Demokrasi Indonesia 7) Partai Kedaulatan 8) Partai Keadilan Sejahtera 9) Partai Indonesia Sejahtera 10) Partai Demokrasi Pembaruan 11) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Pilkada Kabupaten Pati (2010-2011) 1. Imam Suroso dan Sujoko 2. Sunarwi dan Tejo Pramono 1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan (2010) 1. Maddin Sihombing dan Marganti Manulang 2. Saut Parlindungan Simamora dan Parlaungan Lumban Toruan 1) Partai Peduli Rakyat Nasional Pilkada Kabupaten Lampung Barat (2012) 1. Mukhlis Basri dan Makmur Azhari 2. Pieterson Syukri dan Rusli Rasyid 1) Partai Hanura 5. Mahkamah Konstitusi di dalam beberapa putusan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengingatkan kita betapa pentingnya perlindungan hak konstitusional mengajukan pasangan calon (right to propose candidate) dan hak menjadi calon (right to be candidate). 6. Maraknya dukungan ganda partai politik yang ditenggarai dilatarbelakangi politik transaksional menjadi salah satu fokus perbaikan demokrasi di dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang kelak menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Jual beli dukungan Partai Politik menjadi salah satu larangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana diatur di dalam Pasal 47. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 77 Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015: (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikotamaka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan. (6) Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima. 7. Bahwa Pasal 47 tersebut mengatur larangan jual beli dukungan partai politik, namun terhadap pelaku dan calon yang terbukti terlibat di dalam jual beli dukungan tidak dapat ditindaklanjuti sebagai pelanggaran pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Hal ini dikarenakan tidak terdapatnya sanksi pidana jual beli dukungan partai politik di dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198 yang mengatur sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Sanksi pidana pemilihan menjadi sangat penting untuk menjadi dasar pengadilan menjerat pelaku dan calon yang terbukti melakukan politik transaksional jual beli dukungan partai politik. Putusan pengadilan juga menjadi syarat untuk dilakukan tindakan administratif berupa diskualifikasi pasangan calon dan pengenaan denda kepaada partai politik yang terbukti melakukan jual beli dukungan partai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 78 politik. Dengan tidak adanya sanksi pidana jual beli dukungan partai politik yang menjadi dasar pengadilan memutus maka sanksi administrasi berupa diskualifikasi dan pengenaan denda tidak dapat dilakukan. 8. Ketiadaan sanksi terhadap jual beli dukungan partai politik, membuat Pengawas Pemilu akan kesulitan dalam mengkaji unsur-unsur pelanggarannya. Pengawas Pemilu akan membuat kesimpulan kajian sebagai “bukan pelanggaran pemilu” karena ketiadaan unsur-unsur yang digunakan untuk menjerat. 9. Bahwa dapat dipastikan akan terjadi kondisi dimana partai politik bebas memperjualbelikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon tanpa ada sanksi yang menjerat. Politik transaksional jual beli dukungan partai politik masih akan terjadi di dalam proses penyelenggaraan Pilkada langsung. Tentu hal tersebut. C. Cacat Formil dan Cacat Materil UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 Tahun 2015 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 selain tidak mengatur sanksi politik uang dan jual beli dukungan partai politik, juga mengandung cacat formil dan cacat materil lainnya. Cacat formil dimulai dari proses legislasi yang terburu-buru, aborsi terhadap ketentuan yang belum pernah diimplementasikan, revisi yang hanya mengutamakan kepentingan elit partai politik, sampai munculnya dugaan pasal yang tidak pernah disetujui DPR RI di dalam rapat paripurna tanggal 17 Februari 2015. Cacat formil yang ada semakin menunjukkan jangan-jangan pembuat Undang-Undang ingin agar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Pembuat Undang-Undang tak kuasa menolak keinginan politik mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan berharap Mahkamah Konstitusi yang berperan membatalkan Undang-Undang yang cacat formil tersebut. Cacat Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 cukup banyak yang ditandai dengan ketentuan yang saling bertentangan antar pasal, ketentuan yang saling tumpang tindih antar pasal, kekosongan hukum, dan ketentuan yang melanggar hak konstitusional. Cacat materil tersebut menunjukkan Pemerintah dan DPR tidak mampu merumuskan aturan dengan baik. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 79 Pilihan saat ini ada ditangan Mahkamah Konstitusi, apakah akan ikut membiarkan Pilkada tidak demokratis atau mengambil tindakan nyata mencegah pilkada tidak demokrasi. Bahwa terhadap kekosongan hukum tidak ada sanksi pidana politik uang dan jual beli dukungan partai politik berdasarkan pengamatan ahli, Mahkamah Konstitusi dapat mengisi kekosongan hukum tersebut. Mahkamah Konstitusi pernah beberapa kali memutus dalam rangka kekosongan hukum dengan Putusan Konstitusional Bersyarat atau Inkonstitusional Bersyarat, antara lain: a) Konstitusional Bersyarat, seperti Putusan Nomor 147/PUU-VI/209 bertangal 30 Maret 2010, Putusan Nomor 147/PUU-VI/209 bertangal 30 Maret 2010, Putusan Nomor 49/PUU- VII/2010 bertangal 2 September 2010, Putusan Nomor 15/PUU-VI/209 bertangal 10 November 2010, b) Inkonstitusional Bersyarat seperti Putusan Nomor 4/PUU-VI/209 bertangal 24 Maret 2009. Bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum terhadap ketiadaan aturan/kekosongan hukum, hakim dengan kewenangan dapat melakukan penemuan hukum (recht vinding). Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan suatu norma di dalam Putusannya yang kemudian diikuti oleh tindakan pembuat Undang-Undang menormakan apa yang sudah ditetapkan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan Pilkada langsung yang akan berlangsung menjadi Pilkada yang tidak demokratis. Mahkamah Konstitusi tidak hanya semata menegakkan keadilan prosedural melainkan diharuskan menegakkan keadilan substantif. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, DPR dalam persidangan tanggal 21 Mei 2015 menyampaikan keterangan lisan, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: 1. Tentang kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Terhadap kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak? Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 80 2. Pengujian atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung yang lazim disebut pemilukada dan mulai tahun 2015 akan diselenggarakan secara serentak adalah salah satu cara untuk mekanisme pengisian jabatan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat berbagai cara pengisian jabatan yang ada dalam kehidupan bernegara, diantaranya pemilihan, pengangkatan, kombinasi antara pemilihan dan pengangkatan, pewarisan, rotasi, maupun ex officio atau pemangkuan karena jabatan. Namun demikian kita telah menyepakati bersama dengan elemen bangsa untuk menggunakan cara pemilihan umum langsung oleh rakyat, baik dalam pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, jabatan DPR, DPD, dan DPRD, maupun jabatan kepala daerah. Pemilihan umum merupakan mekanisme untuk mewujudkan pemerintahan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat mendapatkan hak untuk menentukan sendiri siapa diantara mereka yang mendapat kuasa atau jabatan dan legitimasi untuk memerintah dan menjalankan kekuasaan negara. Dari sudut pandang teori pemilihan umum mempunyai makna sebagai salah satu sarana untuk instrumen penting bagi demokrasi. Hak dan kewajiban rakyat yang dikenal sebagai right on candidat dan right to be vote untuk berpartisipasi dalam pemilihan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, maupun dalam konvensi internasional. Negara mempunyai kewenangan untuk membatasi peran serta atau partisipasi warga negara sepanjang tidak bertentangan dengan norma yang diatur dalam konstitusi. Dengan sedapat mungkin tidak mengandung unsur diskriminasi dan tidak pula menciptakan perlakuan berbeda kepada setiap warga negara Indonesia. Negara diperkenankan membatasi warga negara dalam kondisi tertentu untuk berpartisipasi, misalnya dalam hal tidak cakap secara hukum, baik karena masih di bawah umur atau terganggu jiwanya, maupun dalam hal telah ada putusan peradilan yang mencabut hak seseorang warga negara, baik itu hak untuk dipilih maupun hak memilih. Pembatasan-pembatasan lainnya tetap diperkenankan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yakni bahwa pembatasan menurut konstitusi dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 81 tuntutan yang adil. Kendati pun demikian, pembatasan tersebut terikat pada empat unsur; moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Selanjutnya berkaitan dengan pengujian atas pasal-pasal dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang diajukan para Pemohon, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut. 1. Terhadap pengujian Pasal 1 angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf r berikut Penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Bahwa materi yang diuji semula dimuat dalam Pasal 7 huruf q Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015, mengalami perubahan menjadi dimuat dalam Pasal 1 angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf r Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang pada pokoknya mengatur bahwa warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati, dan calon wakil bupati, serta calon walikota, dan wakil walikota adalah memenuhi persyaratan; r. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. b. Maksud dari ketentuan tidak mempunyai konflik kepentingan dengan petahana telah diuraikan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf r yaitu, tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan. c. DPR perlu menyampaikan bahwa semangat untuk memberlakukan norma tersebut adalah untuk memperbaiki kualitas pemilihan kepala daerah, sehingga dalam menjalankan suksesi di kepemimpinan lebih berbudaya dan bermoral. Kendati demikian pemberlakuan pembatasan yang tentu saja berdampak pada dipersempitnya partisipasi politik warga negara Indonesia yang berada dalam kriteria norma tersebut, belum diberlakukan pada aturan tentang cara pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, serta pengisian kursi legislatif. d. Adapun mengenai isi penjelasan yang pengertiannya lebih luas daripada batang tubuh dalam Pasal 1 angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf r, tidak lain karena proses pembentukan Undang-Undang ini, dihadapkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 82 pada dinamika situasi politik yang khas dimana dengan menegok ke belakang sejatinya norma yang diuji tersebut berasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang titik berat pembahasannya pada saat itu bertumpu pada mekanisme pemilihan, langsung oleh rakyat atau mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. e. Diketahui bersama bahwa keputusan DPR menyetuji mekanisme pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berujung pada pencabutan Undang-Undang di hari pertama diberlakukannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilhan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perpu Nomor 1 Tahun 2014) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Perpu Nomor 2 Tahun 2014). f. Ketentuan Pasal 1 angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf r diadopsi berdasarkan norma dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang dalam Pasal 7 huruf q menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut; q. Tidak mempunyai konflik kepentingan. g. Adapun syarat bagi calon wakil gubenur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota diatur dalam Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi, “Persyaratan calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota adalah sebagai berikut; n. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan gubernur, bupati, dan walikota”. h. Melalui persidangan Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini, kami perlu sampaikan adanya perbedaan pengaturan penjelasan pasal dari norma tidak memiliki konflik kepentingan antara Penjelasan Pasal 7 huruf q dengan Penjelasan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Dalam Penjelasan Pasal 7 huruf q diuraikan bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan adalah antara lain tidak memiliki ikatan perkawinan atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana kecuali telah melewati jeda satu kali masa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 83 jabatan. Adapun Penjelasan Pasal 169 huruf n yang dalam naskah penjelasan terdapat kesalahan redaksional, sehingga pada bagian Penjelasan Pasal 169 ditulis cukup jelas, namun pada bagian Penjelasan Pasal 171 terdapat uraian penjelasan huruf n yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan adalah tidak memiliki ikatan perkawinan atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur, bupati, dan walikota. i. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, syarat untuk menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota digabungkan dengan persyaratan menjadi wakil-wakilnya, sebagaimana yang sedang diuji oleh para Pemohon. Namun demikian perubahan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tersebut tidak memberi definisi siapa-siapa sajakah yang dimaksud dengan petahana. j. Apabila merujuk pada peraturan sebelumnya, in casu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tersirat di dalam Penjelasan Pasal 169 huruf n dan frasa yang menyatakan tidak memiliki ikatan dengan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga petahana dapat dimaknai terbatas pada gubernur, bupati, dan walikota saja. k. Bahwa mengenai konflik kepentingan sejatinya telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang di dalam Pasal 1 butir 14 didefinisikan sebagai berikut. Konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. l. Bahwa mengenai kapan konflik kepentingan itu dapat terjadi telah pula diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yakni, “Apabila menetapkan dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan dilatarbelakangi oleh; 1. Adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis, 2. Hubungan dengan kerabat dan keluarga, 3. Hubungan dengan wakil pihak yang terlibat, 4. Hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 84 5. Hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat dan/atau, 6. Hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.” m. Bahwa terkait dengan ketentuan mengenai hubungan petahana yang diatur dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Pilkada, dapat dikemukakan bahwa rumusan klausul ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya politik dinasti atau politik kekerabatan dalam pemerintahan daerah dalam hal petahana atau kepala daerah yang mempunyai relasi dengan partai politik mengupayakan agar anggota keluarganya masuk dalam lingkungan pemerintahan melalui pemilihan kepala gubernur, bupati, dan walikota, dan dilakukan tanpa proses yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, klausul Pasal 7 huruf r ini dibuat demi menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat, serta mewujudkan demokrasi yang tepat, dapat dipertanggungjawabkan. n. Adapun pasal ini tidaklah menghilangkan hak konstitusi maupun bersifat diskriminatif terhadap Pemohon. Karena jika dicermati, terdapat jawaban dalam pelanggaran … dalam, maaf … dalam penggalan akhir dari Pasal 1 angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Pilkada yang berbunyi, “Kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan.” Maksudnya dari penggalan kalimat tersebut adalah tidak menutup hak secara keseluruhan bagi kerabat petahana, tetapi diberikan jeda 1 periode pemerintahan saja. Sehingga pada periode berikutnya, kerabat petahan tersebut boleh ikut dalam mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Jeda 1 periode juga dimaksudkan agar kerabat petahana yang mencalonkan tidak mendapatkan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari petahana yang masih menjabat pada periode masa jabatan tersebut. Selain itu, Pasal 1 angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Pilkada juga memiliki arti bahwa kerabat petahana boleh saja maju di daerah lain, dimana petahana di daerah tersebut bukanlah merupakan keluarga merek; o. Bahwa Ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Pilkada yang dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang dimaksudkan bahwa akumulasi perolehan suara 25% atau 20% dari jumlah kursi DPRD untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 85 mengusung pasangan calon adalah politik hukum pembentuk Undang- Undang dalam rangka menuju penyelenggaraan pemilihan kepada daerah yang efisien sebagaimana amanat Undang-Undang Pilkada, dan terkait dengan penguatan legitimasi dari pasangan calon yang memperoleh dukungan suara 25% atau 20% dari jumlah kursi DPRD. p. Bahwa perumusan ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (5) Undang- Undang Pilkada merupakan salah satu upaya pemberantasan politik uang yang terjadi pada saat perekrutan bakal calon maupun calon gubernur, bupati, dan walikota yang dilakukan oleh oknum pengurus partai politik. Politik uang dalam upaya seseorang untuk dapat maju sebagai calon kepala daerah dapat menimbulkan akses negatif, yaitu apabila yang bersangkutan terpilih maka dapat menimbulkan niat kepala daerah terpilih untuk melakukan tindakan-tindakan pengembalian modal pencalonan dengan upaya korupsi. Dengan dirumuskannya klausal Pasal 47 diharapkan mengurangi politik balik modal yang dilakukan dengan korupsi kebijakan daerah yang dilakukan oleh kepada daerah terpilih. Sanksi yang diberikan kepada Parpol untuk mengajukan calon pada periode berikutnya dan sanksi pembatalan calon merupakan ketegasan dari pembentuk Undang-Undang agar timbul efek jera kepada para pelakunya. Selain itu dalam pembentukan Undang-Undang sebagaimana diatur dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan, dalam lampirannya bahwa selain sanksi pidana pengenaan sanksi administratif dapat dikenakan berupa antara lain, pencabutan izin, pembubaran pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional, sanksi keperdataan berupa antara lain ganti kerugian. q. Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Pilkada yang diajukan Pemohon dalam dikemukakan bahwa ketentuan Pasal 7 yang mengatur persyaratan calon memuat persyaratan bagi seorang warga negara yang hendak maju menjadi gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota menjadi acuan peraturan mekanisme pencalonan sebagaimana diatur Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Pilkada yang mengatur rangkaian tahapan mulai dari meneliti kelengkapan persyaratan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 86 pasangan calon, pemberitahuan secara tertulis kepada Parpol atau gabungan Parpol atau calon perseorangan, perbaikan persyaratan, pengajuan pasangan pengganti bila berhalangan tetap, penggantian, atau perbaikan persyaratan, dan pemberitahuan kepada yang mengajukan pasangan calon. Apabila calon pengganti tidak memenuhi syarat, maka Parpol atau gabungan dengan Parpol tidak mengganti pasangan calon dan apabila hasil penelitian menghasilkan kurang dari pasangan calon, maka tahapan pemilihan ditunda untuk kembali membuka pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 telah dirumuskan dengan proses yang terbuka dan karena mekanisme pemilihan kepala daerah ditujukan untuk mencari pasangan calon pemimpin daerah, maka apabila syarat-syarat dan mekanisme pencalonan tidak dapat dipenuhi atau tidak memenuhi persyaratan, hendaknya perlu dipahami kembali bahwa tujuan dari pemilihan kepala daerah secara langsung adalah cara untuk mendapatkan pemimpin daerah berkualitas. r. Bahwa rumus ketentuan yang mengatur rangkaian kegiatan penyusunan dari daftar penduduk potensial pemilih pemilihan, sampai dengan terbentuknya daftar pemilih tetap dalam ketentuan Pasal 58 ayat (7) Undang-Undang Pilkada telah dirumuskan dengan runtut dan sistematis. Apabila ketentuan Pasal 58 ayat (7) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka akan menghilangkan tahapan penetapan daftar pemilih tetap yang berarti pemungutan suara tidak bisa dilaksanakan karena terjadi kekosongan hukum, jika Pasal 58 ayat (7) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. s. Ketentuan Pasal 63 yang mengatur tentang kampanye dilaksanakan oleh KPU provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan KPU kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta pemilihan walikota dan wakil walikota dimaksudkan bahwa efisiensi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pilkada dapat tercapai apabila KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota berperan sebagai fasilitator yang akan meminimalisir ekses biaya pemilihan dengan pengeluaran yang kecil. t. Bahwa ketentuan tentang kepala daerah, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye yang diatur Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Pilkada. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 87 Dimaksudkan agar tidak terjadi konflik berkepentingan selama masa kampanye. Izin cuti selama masa kampanye juga dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan pekerjaan oleh pejabat yang bersangkutan. Masa kampanye yang menyita waktu dan tenaga dikhawatirkan mengganggu kelangsungan pekerjaan pokok pejabat yang bersangkutan yang akan mengakibatkan terganggungnya kelangsungan negara. u. Bahwa ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Pilkada yang mengatur pemisahan pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilihan, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dimaksudkan untuk melakukan klasifikasi secara lebih mendetail terhadap setiap jenis pelanggaran yang dilakukan dalam proses pemilihan. Pengklasifikasian pelanggaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian bahwa untuk setiap tindakan pelanggaran dalam pemilihan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. v. Bahwa ketentuan Pasal 158 yang mengatur tentang ketentuan pengajuan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara yang diajukan Pemohon untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dirumuskan untuk menjamin kepastian hukum atas hasil pemilihan umum kepala daerah. Batas selisih perolehan suara dengan hasil penghitungan KPU kabupaten/kota atau KPU provinsi yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada ditetapkan untuk menjamin adanya jumlah suara yang dirugikan secara signifikan. Persentase tersebut ditetapkan sesuai dengan jumlah representasi penduduk di daerah terkait. Hal ini dikarenakan untuk melindungi setiap suara yang diberikan oleh warga negara yang merasa dirugikan. w. Bahwa berdasarkan uraian di atas, DPR berpendapat tidak benar dan tidak beralasan dalil yang dimohonkan Para Pemohon dalam permohonannya bahwa Pasal 7 huruf r, Pasal 40 ayat (3), Pasal 47 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (4), Pasal 58 ayat (7), Pasal 63 ayat (2), Pasal 70 ayat (2), Pasal 75 ayat (5), Pasal 138, Pasal 158 UU 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pembentuk Undang-Undang pun secara preventif telah mengatur pencegahan agar supaya tidak tercipta kondisi konflik kepentingan, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 88 dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Oleh karenanya, terhadap permohonan pengujian Pasal 1 angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf r yang diajukan para Pemohon apakah mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan perlakuan berbeda kepada warga negara, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ini DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai pengawal konstitusi dan pengawal demokrasi untuk menimbang dan memutuskanny; Kesimpulan dan penutup Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, DPR berkesimpulan bahwa pemilihan kepala daerah secara serentak ke depan harus lebih demokratis dan mampu menghasilkan pimpinan di tingkat daerah yang berkualitas dan lebih efisien. Sedangkan dalam hal terdapat pasal-pasal yang diperlukan sinkronisasi dan penyempurnaan dalam hal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka keputusan akhir kami serahkan kepada Mahkamah Konstitusi yang mempunyai keyakinan untuk memberikan penilaian yang objektif dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini; [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden dalam persidangan tanggal 21 Mei 2015 menyampaian keterangan lisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Tentang kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah menyerahkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan mempertimbangkannya; Bahwa pemilihan umum untuk memilih kepala daerah yang dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, diharapkan dapat menjaring pemimpin-pemimpin atau pemangku jabatan publik yang baik, memiliki integritas, kapabilitas, moral yang memadai, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, atau dengan perkataan lain lain jabatan publik adalah jabatan kepercayaan; Pada dasarnya di dalam menjaring pemimpin atau pejabat publik disyaratkan adanya pejabat publik yang benar-benar bersih, berwibawa, jujur, dan memilki intergritas moral yang terjaga; Penentuan syarat-syarat bagi calon kepala daerah merupakan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 89 kewenangan pembentuk undang-undang, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk menentukan syarat-syarat tertentu termasuk syarat-syarat yang terkait dengan standar moral tertentu sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan untuk menduduki jabatan publik tersebut. Oleh karenannya menurut Pemerintah hal demikian, merupakan pilihan kebijakan atau kebijakan yang terbuka atau merupakan open legal policy yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang dengan syarat di dalam pembentukan peraturan perundang- undangan atau pembentukan undang-undang tersebut tidak dilakukan secara kesewenang-wenang atau melampaui kewenangan yang dimilikinya; Bahwa di dalam melaksanakan atau pelaksanaan hak asasi, juga ada pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; Bahwa pemilihan umum kepala daerah dapat dirumuskan sebagai mekanisme penyeleksian pasangan calon untuk dipercaya atau yang dipercayai melalui perolehan suara dalam tahapan pemilihan umum untuk melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan, baik di pusat maupun di pemerintah daerah, tetapi khusus terkait dengan permohonan pengujian ini adalah kepemimpinan di tingkat pemerintah daerah; Bahwa sistem pemilihan ini berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih kepada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tertentu, sehingga dapat ditetapkan sebagai pasangan calon pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya. Sistem pemilihan umum ini berkaitan dengan cara penetapan pemilih, penetapan pasangan calon, pemberian suara, perhitungan suara, penetapan pemenang, pengusulan pengesahan, pengangkatan pasangan calon kepala daerah sebagai kepala daerah, dan sampai- sampai kepada pelantikan. Oleh karena prinsip-prinsip aturan yang dibuat, dalam hal ini undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, semata-mata adalah dalam rangka untuk menciptakan satu tata kehidupan yang lebih baik guna menjaga kebelanjutan pemerintahan dan kemajuan di segala aspek kehidupan dalam upaya mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Oleh karena itu, menurut Pemerintah hal demikian sangat sejalan dengan cita-cita atau sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 90 Menurut Pemerintah ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Pilkada merupakan komitmen politik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilukada yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis; Objek permohoan Pemohon a quo merupakan salah satu jalan keluar yang dipilih oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR bersama Presiden untuk menjawab masalah-masalah yang selama ini terjadi dan menyebabkan adanya masalah-masalah di dalam penyelenggaraan pilkada yang menyebabkan penyelenggaraan Pilkada tidak berlangsung secara fairness; Berdasarkan keterangan di atas, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang paling bijaksana dan paling seadil-adilnya; [2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 3 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 3 Juni 2015 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya; [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah memohon pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yakni Pasal 7 huruf r, Pasal 22B huruf d, Pasal 40 ayat (3), Pasal 47 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (4), Pasal 58 ayat (7), Pasal 63 ayat (2), Pasal 70 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 98 ayat (11), Pasal 138, Pasal 158, dan Pasal 193 ayat (2) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 91 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian formil dan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 92 Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 93 akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya dan bukti-bukti yang diajukan; a. Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, yakni Pemohon I sebagai Dosen Hukum Tata Negara pada Universitas Jambi, Pemohon II sebagai peneliti independen yang menggeluti bidang Pemilu yang dibuktikan dengan hasil penelitian dengan Judul “Menguak Tabir Sengketa Pemilukada”, Penerbit Leutika Prio Jogjakarta, dan Pemohon III sebagai peneliti independen dan penggiat yang menggeluti bidang Pemilu dan dibuktikan dengan hasil penelitian dengan Judul “Sisi Gelap Pemilu 2009”, Penerbit Rumah Demokrasi, Jakarta Tahun 2010; b. Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam naungan negara hukum; c. Para Pemohon di dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berencana akan mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota baik dari jalur partai politik maupun jalur perseorangan; d. Para Pemohon mengajukan pengujian pasal dalam UU 8/2015 karena Undang-Undang a quo tidak mengatur adanya sanksi bagi pelaku politik uang, tidak ada sanksi bagi pelaku yang membeli partai politik untuk mendukung pencalonan, tidak ada sanksi bagi pelaku penyalahgunaan jabatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan tidak transparan dalam hal penggunaan dana kampanye dari sumber yang dilarang, menyebabkan para Pemohon rentan kalah bersaing dengan para pemilik modal besar; e. Menurut para Pemohon dengan tidak diaturnya ketentuan tersebut dalam Undang-Undang akan merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk dapat menjadi Gubernur, Bupati dan/atau Walikota karena dominasi politik dari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 94 pemilik modal dan/atau pemilik kekuasaan sangat besar sehingga besar kemungkinan pasangan calon terpilih dari pasangan calon yang memiliki uang dan/atau calon yang menyalahgunakan jabatan untuk memenangkan dirinya tanpa khawatir ada sanksi pidana yang akan menjeratnya; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian para Pemohon dan berlakunya Undang-Undang a quo. Kerugian konstitusional para Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian permohonan a quo; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; POKOK PERMOHONAN [3.10] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah memohon pengujian formil dan meteriil Pasal 7 huruf r, Pasal 22B huruf d, Pasal 40 ayat (3), Pasal 47 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (4), Pasal 58 ayat (7), Pasal 63 ayat (2), Pasal 70 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 98 ayat (11), Pasal 138, Pasal 158, dan Pasal 193 ayat (2) UU 8/2015 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonannya tertanggal 5 Mei 2015 yang telah termuat pula dalam Duduk Perkara di atas; [3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta menyampaikan keterangan tertulis dua ahli ad Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 95 informandum yakni Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP, M.Si, dan Wirdyaningsih, S.H., M.H., yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara; [3.12] Menimbang bahwa DPR dalam persidangan tanggal 21 Mei 2015 menyampaikan keterangan lisan yang pada pokoknya mengemukakan hal berikut: a. Semangat memberlakukan norma Pasal 7 huruf r UU 8/2015 adalah untuk memperbaiki kualitas pemilihan kepala daerah, sehingga dalam menjalankan suksesi di kepemimpinan lebih berbudaya dan bermoral. Pemberlakuan pembatasan demikian tentu saja berdampak pada dipersempitnya partisipasi politik warga negara Indonesia yang berada dalam kriteria norma tersebut. Rumusan klausul dalam pasal a quo dimaksudkan untuk mencegah timbulnya politik dinasti atau politik kekerabatan dalam pemerintahan daerah dalam hal ini petahana atau kepala daerah yang mempunyai relasi dengan partai politik yang mengupayakan agar anggota keluarganya masuk dalam lingkungan pemerintahan melalui pemilihan kepala gubernur, bupati, dan walikota, dan dilakukan tanpa proses yang transparan dan akuntabel; b. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 8/2015 dimaksudkan akumulasi perolehan suara 25% atau 20% dari jumlah kursi DPRD untuk mengusung pasangan calon merupakan politik hukum pembentuk Undang-Undang dalam rangka menuju penyelenggaraan pemilihan kepada daerah yang efisien sebagaimana amanat Undang-Undang Pilkada, dan penguatan legitimasi dari pasangan calon yang memperoleh dukungan suara 25% atau 20% dari jumlah kursi DPRD; c. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (5) UU 8/2015 dimaksudkan sebagai salah satu upaya pemberantasan politik uang yang terjadi pada saat perekrutan bakal calon maupun calon gubernur, bupati, dan walikota yang dilakukan oleh oknum pengurus partai politik. Dengan adanya Pasal 47 UU 8/2015 diharapkan dapat mengurangi politik balik modal yang dilakukan dengan cara korupsi kebijakan daerah yang dilakukan oleh kepala daerah terpilih. Sanksi terhadap Parpol dan sanksi pembatalan calon merupakan ketegasan dari pembentuk Undang-Undang agar timbul efek jera kepada para pelakunya; d. Ketentuan Pasal 49 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (4) UU 8/2015 dimaksudkan untuk mencari pasangan calon pemimpin daerah yang berkualitas; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 96 e. Ketentuan Pasal 58 ayat (7) UU 8/2015 telah dirumuskan dengan runtut dan sistematis sehingga apabila ketentuan pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 akan menghilangkan tahapan penetapan daftar pemilih tetap dan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kekosongan hukum; f. Ketentuan Pasal 63 UU 8/2015 dimaksudkan untuk efisiensi dalam penyelenggaraan pemilihan sebab dengan berperannya KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sebagai fasilitator akan dapat meminimalisir biaya pemilihan; g. Ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU 8/2015 dimaksudkan agar tidak terjadi konflik kepentingan sehingga selama masa kampanye pejabat negara harus melakukan izin cuti agar pekerjaan pokok pejabat negara yang bersangkutan tidak terganggu; h. Ketentuan Pasal 138 UU 8/2015 dimaksudkan untuk melakukan klasifikasi secara lebih mendetail terhadap setiap jenis pelanggaran yang dilakukan dalam proses pemilihan guna untuk memberikan kepastian hukum sebab setiap tindakan pelanggaran dalam pemilihan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda; i. Ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum atas hasil pemilihan kepala daerah sehingga pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan harus mempunyai perolehan suara yang signifikan; [3.13] Menimbang bahwa Presiden dalam persidangan tanggal 21 Mei 2015 menyampaikan keterangan lisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: a. Pemilihan untuk memilih kepala daerah yang dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, diharapkan dapat menjaring pemimpin-pemimpin atau pemangku jabatan publik yang baik, memiliki integritas dan kapabilitas moral yang memadai, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, atau dengan perkataan lain jabatan publik adalah jabatan kepercayaan (vertrowenlijk-ambt); b. Untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin atau pemangku jabatan publik sebagaimana tersebut diperlukan kriteria-kriteria maupun ketentuan syarat- syarat tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 97 berlaku, hal tersebut merupakan kebutuhan dan persyaratan standar bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai pemangku jabatan publik tersebut di atas, sehingga diharapkan kedepan dapat di peroleh pejabat publik yang benar-benar bersih, berwibawa, jujur dan memiliki integritas moral yang baik dan terjaga; c. Penentuan syarat-syarat bagi calon kepala daerah menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) guna menentukan syarat-syarat tertentu, termasuk syarat standar moral tertentu (moral etic) sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan, dan karenanya menurut Pemerintah pilihan hukum (legal policy) yang demikian tidaklah dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang (detournement de pouvoir); d. Berdasarkan keterangan tersebut, Pemerintah yang mewakili Presiden memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (et aquo et bono). PENDAPAT MAHKAMAH Tentang Pengujian Formil [3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam pengujian formil mendalilkan sebagai berikut: a. Aborsi terhadap ketentuan yang belum pernah diimplementasikan, yakni revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengaborsi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang belum pernah diimplementasikan, yakni 1) Pemilihan tidak berpaket menjadi Pemilihan secara Paket atau Berpasangan; 2) Uji publik dihapuskan; 3) Pilkada dilakukan satu putaran (suara terbanyak sebagai pemenang); 4) Syarat dukungan calon perseorangan ditingkatkan; 5) Penyelesaian sengketa hasil oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan terbentuknya Peradilan Khusus Pemilihan; 6) Pilkada serentak 3 gelombang (Desember 2015, Februari 2017, dan Juni 2018); 7) Kekosongan kepala daerah diisi oleh penjabat kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 98 b. Materi muatan UU 8/2015 tidak pernah dibahas dan disetujui paripurna DPR, yakni a) berkurang dan hilangnya Pasal 42 ayat (7); b) penambahan dan perubahan Penjelasan Pasal 71 ayat (2); dan penambahan dan perubahan Pasal 87 ayat (4); c. UU 8/2015 hanya mencantumkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan tidak mencantumkan Undang-Undang terkait lainnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi; d. Pembentukan UU 8/2015 tidak memperbaiki cacat materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sehingga menyebabkan Pilkada langsung tidak demokratis sebab a) Undang-Undang a quo tidak mengatur sanksi pidana pemilu terhadap pelaku politik uang, padahal tindak pidana politik uang merupakan tindak pidana Pemilu yang sering terjadi di dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah; b) pasangan calon yang melakukan tindak pidana politik uang tidak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan calon; dan c) tidak ada sanksi pidana bagi pengurus partai politik atau gabungan partai politik dan setiap orang yang terlibat di dalam jual beli dukungan partai politik; Terhadap pengujian formil UU 8/2015 tersebut, menurut Mahkamah alasan yang dijadikan dasar pengujian formil oleh para Pemohon tidak sesuai dengan alasan pengujian formil sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK yang dengan jelas dan tegas menyatakan, “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...”. Yang dimaksud dengan pembentukan peraturan adalah pembuatan peraturan perundang- undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan (vide Pasal 1 angka 1 UU 12/2011). Mencermati dengan saksama alasan pengujian formil UU 8/2015 oleh para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah alasan para Pemohon a quo bukan merupakan alasan pembentukan Undang-Undang yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, melainkan alasan yang berkaitan dengan materi atau isi pasal-pasal dalam UU 8/2015. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 99 Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan pengujian formil UU 8/2015 yang dimohonkan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Tentang Pengujian Materiil [3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 47 ayat (2) UU 8/2015 yang menyatakan, “Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama” dan ayat (5) yang menyatakan, “Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan” tidak mengatur adanya sanksi pidana bagi Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan setiap orang yang terlibat di dalam jual beli dukungan Partai Politik. Padahal jual beli partai politik merupakan salah satu kejahatan pemilu yang dapat merusak dan menciderai sendi-sendi demokrasi; Meskipun benar Pasal 47 ayat (5) UU 8/2015 mengatur adanya pembatalan pasangan calon terpilih yang terbukti melakukan jual beli dukungan partai politik yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun dengan tidak adanya pengaturan sanksi pidana yang dapat digunakan oleh pengadilan maka dengan sendirinya pembatalan pasangan calon terpilih tidak dapat dilakukan; Selanjutnya para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk memberikan putusan konstitusional bersyarat terhadap Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (5) UU 8/2015, yakni: 1) Setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah); atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 100 2) Setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah); yang merupakan materiil yang digunakan oleh pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. [sic!] Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah bahwa UUD 1945 dengan tegas telah memberikan kewenangan kepada masing-masing lembaga negara, antara lain DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan DPR tersebut diatur dalam Pasal 20 UUD 1945 dan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Menurut Pasal 20 UUD 1945 tersebut, DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 tersebut menjadi sangat jelas bahwa kewenangan merumuskan materi muatan untuk membentuk Undang-Undang adalah merupakan kewenangan dari DPR bersama Presiden, sedangkan Mahkamah Konstitusi hanya mempunyai kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang telah disetujui bersama antara DPR dan Presiden; Mencermati dengan saksama dalil para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk merumuskan bunyi pasal dalam suatu Undang-Undang, khususnya Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (5) UU 8/2015 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon a quo; Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 47 ayat (2) dan ayat (5) UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum; [3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 58 ayat (7) UU 8/2015 yang menyatakan, “Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir” saling bertentangan dengan Pasal 20 huruf h UU 8/2015 yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 101 menyatakan, “Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi: a. ... h. menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PPS berdasarkan Pasal 20 huruf h UU 8/2015 memiliki kewenangan menetapkan DPT, namun menurut Pasal 58 ayat (7) UU 8/2015 yang memiliki kewenangan menetapkan DPT adalah KPU Kabupaten/Kota; Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon dalam memahami Pasal 58 ayat (7) UU 8/2015 hanya sepotong- sepotong (parsial) dan tidak memahaminya secara keseluruhan pasal demi pasal dalam Undang-Undang a quo. Pemahaman demikian telah menyebabkan kekeliruan dalam memahami maksud dari Pasal 58 ayat (7) Undang-Undang a quo. Memahami pasal dalam suatu Undang-Undang tidak cukup hanya membaca sebagian pasal dan mengabaikan pasal lainnya sebab pasal-pasal dalam suatu Undang-Undang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan antara pasal satu dengan pasal lainnya. Menurut Mahkamah, Pasal 58 UU 8/2015 mengatur mengenai proses penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan, yang dimulai dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sampai dengan pengumuman DPT oleh PPS. Ketentuan Pasal 58 ayat (7) tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 58 ayat (6) UU 8/2015 yang menyatakan, “PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir” dan Pasal 58 ayat (7) menyatakan, “Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir”. Apabila Pasal 58 tersebut dibaca secara satu kesatuan dengan Pasal 20 huruf h dan Pasal 1 angka 13 UU 8/2015 yang menyatakan, “Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan” maka tidak ada tumpang tindih kewenangan antara PPS dan KPU Kabupaten/ Kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13, Pasal 20 huruf h, dan Pasal 58 ayat (6) dan ayat (7) UU 8/2015 sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah ketentuan a quo mengandung arti bahwa PPS sebagai penyelenggara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 102 pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya mempunyai tugas dan kewajiban menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPSP) yang DPSP tersebut selanjutnya diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing (desa, kelurahan atau sebutan lainnya); Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 58 ayat (7) UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum; [3.17] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 98 ayat (11) UU 8/2015 yang menyatakan, “Dalam hal terdapat anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (10), berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir yang bersedia menandatangani” saling bertentangan dengan Pasal 193 ayat (2) UU 8/2015 yang menyatakan, “Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)” dan Pasal 196 UU 8/2015 yang menyatakan, “Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”; Menurut para Pemohon, ketentuan pasal a quo saling bertentangan karena berdasarkan Pasal 98 ayat (11) UU 8/2015 membolehkan KPPS untuk tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan suara, namun berdasarkan Pasal 193 ayat (2) dan Pasal 196 UU 8/2015, KPPS Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 103 dapat dikenakan sanksi pidana apabila tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan suara; Selain itu, para Pemohon juga mendalilkan norma sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) UU 8/2015 tumpang tindih dengan norma sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 196 UU 8/2015; Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 98 ayat (11) UU 8/2015 mengatur mengenai berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi yang bersedia menandatangani. Adapun Pasal 193 ayat (2) dan Pasal 196 UU 8/2015 mengatur mengenai pengenaan sanksi pidana terhadap ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau tidak menandatangani berita acara perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Berdasarkan ketentuan di atas, menurut Mahkamah para Pemohon telah salah dalam memahami pasal a quo sebab apabila dicermati dengan saksama antara Pasal 98 ayat (11) dengan Pasal 193 ayat (2) UU 8/2015 tidak terjadi pertentangan. Materi yang diatur dalam Pasal 98 ayat (11) jelas berbeda dengan materi yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) UU 8/2015. Menurut Mahkamah, pengaturan Pasal 98 ayat (11) UU 8/2015 dimaksudkan untuk menegaskan keabsahan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang tidak ditandatangani oleh semua KPPS (ketua dan anggotanya). Berbeda halnya dengan materi yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) UU 8/2015 ancaman/ pengenaan sanksi bagi KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara pasangan; Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahmamah dalil para Pemohon sepanjang mengenai sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 98 ayat (11) dan Pasal 193 ayat (2) UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum; Adapun tentang dalil para Pemohon mengenai norma sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) UU 8/2015 tumpang tindih dengan norma sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 196 UU 8/2015, menurut Mahkamah bahwa setelah mencermati dengan saksama materi norma yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) dan Pasal 196 UU 8/2015 ditemukan fakta bahwa memang benar ada kesamaan norma dan sanksi pidana yang diatur dalam dua pasal a quo, sehingga Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 104 akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penegak hukum dalam menerapkan sanksi dan/atau menunjuk pasal terhadap ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Oleh karena itu, demi kepastian hukum Mahkamah harus menyatakan salah satu pasal di antaranya, yakni Pasal 196 UU 8/2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebab menurut Mahkamah, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pasal 193 ayat (2) UU 8/2015 adalah konstitusional. Di samping itu, Pasal 196 UU 8/2015 merupakan norma yang berdiri sendiri, dalam pengertian tidak terdapat ayat lain yang secara kontekstual terkait dengannya dalam pasal yang sama. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahmamah Pasal 196 UU 8/2015 menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; [3.18] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 63 ayat (2) UU 8/2015 yang menyatakan, “Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota” tidak konsisten, menimbulkan ketidakpastian hukum dan saling bertentangan antar pasal dalam pengaturan kampanye, yakni Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan: (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon; d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; e. pemasangan alat peraga; f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBD. Menurut para Pemohon, kampanye pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpeluang mengganggu independensi dan kemandirian KPU Provinsi dan KPU Kabupate/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tugas KPU tidak hanya sebagai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 105 penyelenggara Pemilu, melainkan juga sebagai pelaksana dan pelaku kampanye sehingga ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945; Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah terdapat tiga permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon, yakni 1) apakah KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi sebagai penyelenggara Pemilu mempunyai kewenangan sebagai pelaksana dan pelaku kampanye; 2) Bagaimana KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, serta kegiatan lain yang tidak didanai oleh APBD; 3) Bagaimana mekanisme pemberian dana kampanye oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi untuk melaksanakan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, serta kegiatan lain tersebut; Terhadap tiga permasalahan hukum yang dipermasalahkan oleh para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: a. Terhadap permasalahan hukum pertama, menurut Mahkamah apabila mencermati dengan saksama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan UU 8/2015 memang benar terdapat perbedaan dalam penyelenggaraan kampanye. Pasal 75 ayat (3) UU Pemda menyatakan, “Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon”. Dengan demikian penyelenggaraan kampanye berdasarkan UU Pemda dilaksanakan oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon. Ketentuan demikian berbeda dengan penyelenggaraan kampanye menurut UU 8/2015 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota [vide Pasal 63 ayat (2) UU 8/2015]. Menurut Mahkamah sekalipun benar terdapat perbedaan mengenai pihak yang menyelenggarakan kampanye, namun perbedaan demikian tidak dapat dipertentangkan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 sebab Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 merupakan ketentuan yang bersifat umum yang sama sekali tidak menunjuk atau tidak menyebutkan, siapa pihak yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan kampanye. Pasal 22E ayat (5) UUD Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 106 1945 hanya menyebutkan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum...”. Artinya pasal a quo hanya menetapkan suatu lembaga yang berwenang menyelanggarakan Pemilu. Jika dalam perkembangannya, pembentuk Undang-Undang menetapkan atau menunjuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagai pelaksana kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka dari pembentuk Undang- Undang yang tidak dapat dipertentangkan dengan konstitusi. Selain itu, menurut Mahkamah kampanye merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945; b. Terhadap permasalahan hukum kedua dan ketiga, menurut Mahkamah dalil Pemohon demikian tidak terkait dengan konstitusionalitas norma Undang- Undang terhadap UUD 1945, melainkan lebih kepada dalil yang berkaitan pelaksanaan norma dan aturan teknis dalam penyelenggaraan kampanye yang diatur lebih lanjut dalam peraturan yang tingkatannya lebih rendah dari Undang-Undang; Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 63 ayat (2) UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum; [3.19] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 158 UU 8/2015 yang menyatakan: (1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 107 d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi. (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota. Menurut para Pemohon pasal a quo telah memberikan batasan bagi peserta pemilihan sehingga apabila dalam pemilihan tersebut terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif maka peserta pemilihan yang dirugikan atas pelanggaran tersebut tidak dapat mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi; Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 108 secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon; Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 158 UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum; [3.20] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 40 ayat (3) UU 8/2015 yang menyatakan, “Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” telah menghilangkan hak partai politik yang tidak mempunyai kursi di DPRD untuk mengusung pasangan calon; Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah pembentuk Undang-Undang pernah merumuskan norma yang serupa mengenai penentuan syarat partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon yang diatur dalam Pasal 40 ayat (3) UU 8/2015. Ketentuan mengenai norma yang serupa tersebut dapat dibaca dalam Pasal 59 ayat (2) UU Pemda yang menyatakan, “Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”. Menurut Mahkamah, ketentuan syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon sangat penting supaya pasangan yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik tersebut apabila kelak terpilih menjadi kepala daerah didukung oleh masyarakat sebab perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik identik dengan dukungan masyarakat terhadap partai tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 109 Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 40 ayat (3) UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum; [3.21] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 49 ayat (4) UU 8/2015 yang menyatakan, “Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi” dan Pasal 50 ayat (4) UU 8/2015 yang menyatakan, “Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima” tidak mengakomodir salah satu Calon atau Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan dan tidak dapat melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan; Selanjutnya para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk memberikan putusan konstitusional bersyarat terhadap Pasal 49 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (4) UU 8/2015, yakni: Pasal 49 ayat (4): “apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan diberi kesempatan untuk: a) Melengkapi persyarat pencalonan; b) memperbaiki persyaratan pencalonan c) mengganti pasangan calon yang diusung Partai Politik maupun gabungan partai politik paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi”; Pasal 50 ayat (4): “apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan diberi kesempatan untuk: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 110 a) melengkapi persyarat pencalonan; b) memperbaiki persyaratan pencalonan c) mengganti pasangan calon yang diusung Partai Politik maupun gabungan partai politik paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota”. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah bahwa terkait permohonan Pemohon yang memohon merumuskan pasal dalam Undang-Undang a quo, Mahkamah telah menilai dan mempertimbangkannya dalam paragraf [3.15] tersebut di atas. Oleh karena itu, pendapat Mahkamah a quo merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk pendapat Mahkamah ini. Dengan demikian permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 49 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (4) UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum; [3.22] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 70 ayat (2) UU 8/2015 yang menyatakan, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” tidak tegas ruang lingkup pejabat negara lainnya yang dilarang untuk melakukan kampanye. Pengaturan mengenai larangan pejabat negara lainnya untuk berkampanye merupakan suatu kemunduran. Pejabat negara lainnya yang perlu dilarang berkampanye adalah hakim di lingkungan Mahkamah Konstitusi, hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan/atau pimpinan lembaga/komisi negara/pejabat negara lain sebab jabatan seperti hakim dan pimpinan lembaga/komisi negara/pejabat negara lainnya perlu dijaga independensinya; Selanjutnya para Pemohon dalam petitumnya memohon putusan bersyarat yakni konstitusional sepanjang diartikan pejabat negara lainnya yang dilarang berkampanye adalah hakim di lingkungan Mahkamah Konstitusi, hakim di lingkungan Mahkamah Agung; dan/atau pimpinan lembaga/komisi negara/pejabat negara lain; Menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut menjadi kabur sebab yang sesungguhnya dikehendaki oleh para Pemohon adalah dilarangnya pejabat- pejabat negara tertentu untuk ikut berkampanye. Sementara pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya adalah mengatur tentang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 111 dibolehkannya pejabat negara tertentu untuk berkampanye sepanjang mengajukan izin cuti kampanye. Dengan demikian, apabila tafsir pejabat negara sebagaimana yang dikehendaki oleh para Pemohon dikabulkan maka pasal tersebut justru akan melahirkan putusan yang bertentangan dengan maksud para Pemohon. Sebab rumusan Pasal 70 ayat (2) UU 8/2015 akan menjadi berbunyi, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, hakim di lingkungan Mahkamah Konstitusi, hakim di lingkungan Mahkamah Agung, dan/atau pimpinan lembaga/komisi negara/pejabat negara lain, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 70 ayat (2) UU 8/2015 adalah kabur atau tidak jelas; [3.23] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 yang menyatakan, “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. ... r. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” berpotensi merugikan anggota keluarga petahana yang akan mencalonkan diri dalam suatu pemilihan; Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terhadap Pasal 7 huruf r UU 8/2015 sebagaimana telah tertuang dalam pertimbangan Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 Juli 2015 yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sehingga putusan Mahkamah tersebut mutatis mutandis berlaku juga untuk pertimbangan dalam permohonan ini; [3.24] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 70 ayat (5) UU 8/2015 yang menyatakan, “Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan KPU Kota” tidak memberikan kewajiban kepada Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota yang hendak berkampanye untuk memberitahukan izin cuti kampanye kepada KPU Provinsi dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 112 KPU Kabupaten/Kota sehingga bertentangan dengan asas equality before the law sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah terdapat pertentangan antara posita dan petitum para Pemohon, yakni para Pemohon dalam positanya mengajukan pengujian Pasal 70 ayat (5) UU 8/2015, namun dalam petitumnya para Pemohon memohon putusan bersyarat Pasal 75 ayat (5) UU 8/2015. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon mengenai pengujian Pasal 70 ayat (5) UU 8/2015 adalah tidak jelas atau kabur; [3.25] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 138 UU 8/2015 yang menyatakan, “Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan” justru membuat definisi pelanggaran administrasi yang tidak tepat sebab sebuah pelanggaran administrasi dapat saja di dalamnya mengandung pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik; Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, pasal a quo mengatur mengenai pendefinisian pelanggaran administrasi pemilihan. Pembentuk Undang-Undang membuat definisi pelanggaran admininistratif tersebut dimaksudkan untuk memperjelas mengenai batasan, kriteria pelanggaran apa saja yang termasuk atau dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi. Jikapun pelanggaran administrasi di dalamnya mengandung pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah hal demikian tidak perlu dimasukkan di dalam definisi pelanggaran administratif sebab jenis/kategori mengenai pelanggaran pidana atau kode etik diatur tersendiri dalam Undang-Undang lain yang bersifat umum; Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 138 UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum; [3.26] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 22B huruf d UU 8/2015 yang menyatakan, “Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 113 penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a... d. menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota” tidak tepat sebab pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota adalah Panwaslu Kabupaten/Kota. Penyebutan Bawaslu untuk Pengawas Pemilu yang bersifat permanen, sedangkan seharusnya Panwaslu Kabupaten/Kota yang bersifat Ad Hoc; Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah telah terjadi kesalahan redaksional dalam penyebutan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pasal 22B huruf d UU 8/2015, frasa “Bawaslu Kabupaten/Kota” yang benar adalah “Panwaslu Kabupaten/Kota". Ketentuan demikian sangat jelas dan tegas dinyatakan dalam Pasal 1 angka 17 UU 8/2015 yang menyatakan, “Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon sepanjang mengenai frasa “Bawaslu Kabupaten/Kota” dalam Pasal 22B huruf d UU 8/2015 beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan pengujian formil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 sepanjang mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 7 huruf r UU 8/2015 mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo; [4.5] Permohonan para Pemohon mengenai pengujian Pasal 70 ayat (2) dan Pasal 75 ayat (5) UU 8/2015 kabur dan tidak jelas; [4.6] Permohonan pengujian materiil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 114 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: Dalam Pengujian Formil: Menolak permohonan pengujian formil para Pemohon; Dalam Pengujian Materiil: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 1.1. Frasa “Bawaslu Kabupaten/Kota” dalam Pasal 22B huruf d Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Panwaslu Kabupaten/Kota”; 1.2. Frasa “Bawaslu Kabupaten/Kota” dalam Pasal 22B huruf d Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 115 kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Panwaslu Kabupaten/Kota”; 1.3. Pasal 196 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.4. Pasal 196 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2. Permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 7 huruf r, Pasal 70 ayat (2), dan Pasal 75 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak dapat diterima; 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan hakim Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Juli, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 116 tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 11.04 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA ttd. Arief Hidayat ttd. ttd. Anwar Usman I Dewa Gede Palguna ttd. ttd. Aswanto Maria Farida Indrati ttd. ttd. Patrialis Akbar Wahiduddin Adams ttd. ttd. Suhartoyo Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Sunardi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id