PUU
Tahun 2026
50/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pemohon: dr. Tifauzia Tyassuma, M.Sc. (Pemohon I), Dr. KRMT Roy Suryo Notodiprojo, M.Kes. (Pemohon II), dan Dr. Rismon Hasiholan, M.Eng. (Pemohon III)
Tanggal Putusan: 2026-03-16T08:45:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 50/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
1. Nama
:
dr. Tifauzia Tyassuma, M.Sc.
Pekerjaan
:
Dokter
Alamat
:
Apartemen Cervino Village Unit 26C, Jalan K.H. Abd.
Syafei Kavling 27, RT/RW 018/001, Kelurahan Tebet
Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon I
2. Nama
:
Dr. KRMT Roy Suryo Notodiprojo, M. Kes.
Pekerjaan
:
Wiraswasta
Alamat
:
Komplek DPR RI A-12, RT/RW 001/009, Kelurahan
Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon II
3. Nama
:
Dr. Rismon Hasiholan, M.Eng.
Pekerjaan
:
Dosen
Alamat
:
Perum Cipta Griya Bersinar Blok C4, RT/RW
001/009, Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes,
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon III
2
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Januari 2026, memberi kuasa
kepada Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Jahmada Girsang, S.H., M.H., C.L.A,
C.Med., Ramdansyah, S.H., M.H., Drs. Abdullah Al Katiri, S.H., MBA., H. Mulyadi,
S.H., M.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., Jonni Silalahi., S.H., Wirawan
Adnan., S.H., M.H., Aziz Yanuar P, S.H., M.H., M.M., kesemuanya adalah advokat
dan konsultan hukum pada Barisan Pembela Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia
Tyassuma (BALA RRT), beralamat di Jalan Majapahit No. 26, Blok O, Jakarta Pusat,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi
Kuasa.
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai-------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------para Pemohon
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 30 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 30 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 48/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 50/PUU-XXIV/2026 pada
tanggal 30 Januari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal
23 Februari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945
menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan
kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang
terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
3
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar”;
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
disebut “UU MK”), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final, antara lain “...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945”;
4. Bahwa Pasal 1 angka (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun
2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(selanjutnya disebut “PMK No. 7/2025”) menyatakan, “Pengujian Undang-
Undang terhadap UUD NRI 1945 selanjutnya disebut PUU adalah perkara
konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud
dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU
MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi”;
5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) PMK No. 7/2025 mengatur objek pengajuan
permohonan pengujian undang-undang (judicial review) adalah undang-
undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Pasal 2 ayat (1) PMK No. 7 Tahun 2025
“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”
6. Bahwa permohonan pengujian undang-undang (judicial review) yang
diajukan Para Pemohon merupakan permohonan pengujian materil
terhadap ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 311 ayat (1) KUHP,
Pasal 433 ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal
27A Jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024, Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A
ayat (1) UU ITE 2024 Jo. Pasal 243 ayat (1) UU 1/2023, Pasal 32 ayat (1)
Jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE 2008, dan Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) UU
ITE 2008 (vide Pasal 2 ayat [5] PMK No. 7/2025);
4
Pasal 2 ayat (5) PMK No. 7/2025
“Pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan
dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang atau Perppu yang
dianggap bertentangan dengan UUD 1945”;
7. Bahwa merujuk dalil Permohonan Para Pemohon di atas, Mahkamah
Konstitusi berwenang menguji konstitusionalitas ketentuan Pasal 310 ayat
(1) KUHP, Pasal 311 ayat (1) KUHP, Pasal 433 ayat (1) UU No. 1/2023,
Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE
2024, Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2024 jo. Pasal 243
ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE 2008,
dan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE 2008 terhadap UUD 1945 pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat
(final and binding);
B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
8. Bahwa jaminan konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia untuk
mengajukan permohonan pengujian undang-undang (judicial review)
terhadap UUD 1945 menjadi salah satu parameter terselenggaranya cita
negara hukum sekaligus menjadi cerminan atas pengakuan prinsip
kedaulatan rakyat, di mana undang-undang sebagai produk legislasi antara
DPR dan Presiden dapat diuji konstitusionalitasnya melalui lembaga
yudisial, sehingga warga negara dapat terlibat dan memberikan kontrol
terhadap pelaksanaan sistem cheks and balances agar berjalan dengan
baik dan efektif;
9. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK Jo. Pasal 4 ayat (1) PMK No.
7/2025 menentukan “Pemohon” adalah pihak yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-
undang, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat;
d. Lembaga negara.
5
10. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 memberikan
tafsir, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945”;
11. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK No. 7 /2025 mengatur lebih lanjut perihal hak
dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD NRI 1945;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. Kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan terjadi;
d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan untuk
pengujian;
e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan
terjadi;
12. Bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang hak-
hak konstitusionalnya dijamin dalam ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD
1945, di antaranya mendapatkan “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
13. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III merupakan penulis buku
berjudul Jokowi’s White Paper yang didasarkan pada kajian digital forensik,
telematika, dan neuropolitika atas keabsahan dokumen dan perilaku
kekuasaan (Bukti P-3). Buku dengan tebal lebih dari 700 halaman ini
menuangkan hasil analisis ilmiah kolaboratif Para Pemohon dalam
mengusut keaslian ijazah sarjana UGM Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias
Jokowi;
14. Bahwa berangkat dari proses penyusunan dan rencana penerbitan buku
berjudul Jokowi’s White Paper a quo—yang merupakan suatu karya
6
berbasis penelitian—para Pemohon justru terlebih dahulu dilaporkan dan
kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah
Metropolitan Jakarta Raya, bahkan pada saat buku tersebut belum
sepenuhnya selesai disusun dan dipublikasikan (Bukti P-4). Penetapan
tersangka tersebut dilakukan dengan menggunakan Pasal 310 dan/atau
Pasal 311 KUHP, dan/atau Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE
2008, dan/atau Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE 2008, dan/atau
Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024, dan/atau Pasal 28 ayat (2)
jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 (Bukti P-5), sehingga menunjukkan
bahwa instrumen hukum pidana telah digunakan secara prematur dan
represif terhadap suatu gagasan yang masih berada dalam proses
akademik;
15. Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD
1945, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) jo. Pasal
28F UUD 1945, yang pada pokoknya memberikan jaminan atas kebebasan
menyatakan gagasan atau pendapat (freedom of speech) serta hak untuk
mencari,
memperoleh,
memiliki,
menyimpan,
mengolah,
dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia. Terlebih lagi, penyusunan buku Jokowi’s White Paper dilakukan
dengan pendekatan ilmiah dan keahlian khusus, khususnya di bidang
digital forensik, telematika, dan neuropolitika sehingga secara hakiki
merupakan ekspresi akademik dan kontribusi intelektual dalam ruang
kepentingan publik;
16. Bahwa secara faktual para Pemohon, sebagai warga negara Indonesia
yang dijamin kebebasannya untuk menyatakan gagasan, mengemukakan
pendapat, serta mempertanyakan keabsahan atau legitimasi tindakan
publik, perilaku publik, dan keputusan publik, telah mengalami kerugian
konstitusional yang nyata. Kerugian tersebut timbul karena para Pemohon
dibungkam melalui penggunaan instrumen hukum pidana berdasarkan
keberlakuan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 311 ayat (1) KUHP, Pasal
433 ayat (1) dan Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal 27A jo. Pasal
45 ayat (4) UU ITE 2024, Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024, serta Pasal 32
ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE
7
2008, yang diterapkan terhadap ekspresi gagasan dan karya ilmiah Para
Pemohon;
17. Bahwa keberlakuan dan penerapan ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP,
Pasal 311 ayat (1) KUHP, Pasal 433 ayat (1) dan Pasal 434 ayat (1) UU
No. 1/2023, Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4), Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal
45A ayat (1) UU ITE 2024 jo. Pasal 243 ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal 32
ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE
2008, tidak mencerminkan asas kepastian hukum (legal certainty) dan
keadilan hukum (legal justice). Norma-norma tersebut berpotensi
digunakan secara luas dan sewenang-wenang untuk membatasi
kebebasan menyatakan gagasan atau pendapat, serta menekan dan
membungkam suara-suara kritis, yang pada akhirnya justru menghambat
legitimasi kekuasaan publik dan merusak fungsi demokrasi dalam negara
hukum Indonesia;
18. Bahwa selain itu keberlakuan norma-norma yang dimohonkan pengujian
tidak hanya bersifat potensial, melainkan secara nyata telah
menimbulkan kerugian konstitusional yang aktual dan sedang
berlangsung terhadap Para Pemohon. Kerugian tersebut berupa chilling
effect, yaitu kondisi ketakutan hukum yang timbul akibat rumusan norma
pidana yang kabur, terbuka, dan berjangkauan luas, sehingga para
Pemohon terdorong untuk melakukan pembatasan diri (self-censorship)
dalam menggunakan hak kebebasan berpendapat dan menyampaikan
informasi;
19. Pembatasan tersebut bukan lahir dari larangan konstitusional yang sah,
melainkan dari ketidakpastian norma hukum itu sendiri, karena Para
Pemohon tidak dapat secara rasional memperkirakan apakah suatu kritik,
pendapat, atau penyampaian informasi yang berbasis data dan
kepentingan publik akan dipandang sebagai ekspresi yang dilindungi
konstitusi atau justru dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kondisi ini
secara langsung mencederai prinsip kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Yang
merupakan Kerugian Konstitusional Nyata dan Sedang Berlangsung
(Chilling Effect);
8
20. Bahwa secara substansial, ketentuan mengenai delik pencemaran nama
baik dan fitnah telah berulang kali menjadi objek pengujian materiil
(judicial review) di hadapan Mahkamah Konstitusi, khususnya yang
berkaitan dengan perlindungan kepentingan publik serta penentuan
subjek hukum yang berhak mengajukan laporan atau pengaduan.
Pengujian-pengujian
tersebut
menunjukkan
adanya
perhatian
konstitusional yang konsisten terhadap potensi penyalahgunaan norma
pencemaran nama baik dan fitnah dalam membatasi kebebasan
berekspresi dan partisipasi publik dalam negara yang demokratis;
Tabel I
Daftar Putusan Mahkamah Konstitusi yang Menguji
Konstitusionalitas Pasal Pencemaran Nama Baik dan
Fitnah
No.
Nomor Putusan
Batu Uji
UUD NRI 1945
Dalil Permohonan dan Putusan
Mahkamah Konstitusi
1.
Nomor 14/PUU-VI/2008
Pasal 27 ayat (1)
Pasal 28E ayat (2)
Pasal 28E ayat (3)
Pasal 28F
Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP
meniadakan atau menghilangkan
hak atas kebebasan menyatakan
pikiran dan sikap sesuai dengan
hati
nurani,
hak
untuk
mengeluarkan
pendapat,
dan
hak untuk bebas berkomunikasi;
Ketentuan sanksi pidana penjara
terhadap
tindak
pidana
pencemaran,
pencemaran
tertulis, dan fitnah bertentangan
dengan UUD 1945.
Pertimbangan Hukum:
Mahkamah
Konstitusi
menyatakan
“Nama
baik,
martabat,
atau
kehormatan
seseorang adalah salah satu
kepentingan
hukum
yang
dilindungi oleh hukum pidana
karena merupakan bagian dari
hak konstitusional setiap orang
yang dijamin baik oleh UUD 1945
maupun hukum internasional.
Dengan demikian, apabila hukum
pidana
memberikan
sanksi
pidana
tertentu
terhadap
perbuatan
yang
menyerang
nama
baik,
martabat,
atau
kehormatan seseorang, hal itu
tidaklah bertentangan dengan
UUD 1945.”
Amar Putusan:
Menyatakan permohonan para
Pemohon ditolak
9
2.
Nomor 50/PUU-VI/2008
Pasal 28D ayat (1)
Pasal 28E ayat (2)
Pasal 28E ayat (3)
Pasal 28F
Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE
bertentangan dengan UUD 1945
karena memperlihatkan adanya
ketidakjelasan
ukuran
dan
makna
mendistribusikan
dan/atau
mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diakses
suatu
informasi
dan/atau
dokumen elektronik serta tidak
menjelaskan
siapa
yang
memberi hak karena kegiatan di
internet
adalah
kegiatan
mempublikasikan dalam rangka
menuangkan berbagai ekspresi
dan
pendapat,
terlebih
lagi
apabila
mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan
membuka akses dalam internet
dilakukan
seorang
wartawan,
sementara kegiatan jurnalistik
telah
diatur
dalam
Undang-
Undang Pers, yang berarti dapat
menimbulkan
ketidakpastian
hukum.
Pertimbangan Hukum:
Bahwa
terlepas
dari
pertimbangan Mahkamah yang
telah diuraikan dalam paragraf
terdahulu, keberlakuan dan tafsir
atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE
tidak
dapat
dipisahkan
dari
norma hukum pokok dalam Pasal
310
dan
Pasal
311
KUHP
sebagai
genus
delict
yang
mensyaratkan
adanya
pengaduan (klacht) untuk dapat
dituntut, harus juga diperlakukan
terhadap
perbuatan
yang
dilarang dalam Pasal 27 ayat (3)
UU ITE, sehingga Pasal a quo
juga harus ditafsirkan sebagai
delik
yang
mensyaratkan
pengaduan (klacht) untuk dapat
dituntut di depan Pengadilan.
Amar Putusan:
Menyatakan permohonan para
Pemohon ditolak
3.
Nomor 2/PUU-VII/2009
Pasal 1 ayat (2)
Pasal 1 ayat (3)
Pasal 27 ayat (1)
Pasal 28
Pasal 28C ayat (1) dan ayat
(2)
Pasal 28D ayat (1)
Pasal 28E ayat (2) dan ayat
(3)
Pasal 28F
Pasal 28G ayat (1)
Pasal 27 ayat (3) UU ITE
memperlihatkan
adanya
ketidakjelasan
ukuran
dan
makna,
bertentangan
dengan
semangat
demokrasi
yang
meletakkan informasi sebagai
bagian dari hak asasi manusia,
dan bersifat ambigu, kabur, serta
terlalu luas.
Pertimbangan Putusan:
Di dalam pasal yang diuji, yaitu
Pasal 27 ayat (3) UU ITE
disebutkan “siapa saja, yang
10
tanpa hak, dengan sengaja”.
Ketiga unsur a quo diyakini tidak
akan mengganggu yang tidak
tersentuh oleh siapa pun. Dalam
UU
ITE
kebebasan
para
pengguna/pengelola web blog
atau blog, komunitas facebook,
milis dan sebagainya, sepanjang
konteksnya masih dalam ranah
publik, tidak mengganggu privasi
seseorang,
maka
komunitas-
komunitas dunia siber tersebut
akan
tetap
memiliki
kemerdekaan untuk melakukan
kontrol sosial.
Amar Putusan:
Menyatakan
permohonan
Pemohon tidak dapat diterima.
4.
Nomor 1/PUU-XIII/2015
UUD 1945.
Tidak ada informasi lebih lanjut,
karena
Pemohon
mencabut/menarik
kembali
permohonannya.
Amar Putusan:
Mengabulkan penarikan kembali
permohonan Pemohon
5.
Nomor 74/PUU-XIV/2016
Pasal 28D ayat (1)
Pasal 28F
Pasal 27 ayat (3) menciptakan
ketidakpastian
hukum
karena
tidak
memberikan
kejelasan
definisi
yuridis
pada
frasa
mendistribusikan,
dan/atau
mentransmisikan,
dan/atau
membuat dapat diakses.
Amar Putusan:
Mengabulkan penarikan kembali
permohonan Pemohon
6.
Nomor 36/PUU-XX/2022
Pasal 1 ayat (2)
Pasal 1 ayat (3)
Pasal 27 ayat (1)
Pasal 28
Pasal 28C ayat (1)
Pasal 28D ayat (1)
Pasal 28E ayat (3)
Pasal 28F
Pasal 28G ayat (1)
Pasal 28I ayat (1)
Pasal 28I ayat (2)
Pasal 28I ayat (4)
Pasal 28J ayat (1)
Pasal 28J ayat (2)
Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28E
ayat (2) UU ITE adalah “pasal-
pasal karet” walaupun sudah
diputus oleh MK, tetapi faktanya
menurut Para Pemohon putusan
MK terkait pengujian pasal-pasal
tersebut tidak dilaksanakan oleh
aparat penegak hukum sehingga
tidak
memberikan
kepastian
hukum atas hak-hak yang telah
dijamin oleh UUD 1945, sehingga
para Pemohon memohon agar
pertimbangan hukum Putusan
MK No. 50/PUU-VI/2008 dan
Putusan
MK
No.76/PUU-
XV/2017 dinyatakan dalam amar
putusan atau dituangkan dalam
revisi UU ITE.
Pertimbangan Hukum:
Mahkamah menilai telah ternyata
ketentuan norma Pasal 27 ayat
(3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE
tidak
menimbulkan
ketidakpastian hukum dan telah
11
memberikan
perlindungan
hukum kepada setiap orang
sebagaimana dijamin oleh UUD
1945.
Oleh
karena
itu,
permohonan
para
Pemohon
berkenaan dengan Pasal 27 ayat
(3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE
bertentangan dengan UUD 1945
adalah tidak beralasan menurut
hukum. Sedangkan, terhadap
dalil
dan
hal-hal
lain
tidak
dipertimbangkan
karena
dipandang
tidak
ada
relevansinya.
Amar Putusan:
Menolak
permohonan
para
Pemohon untuk seluruhnya.
7.
Nomor 25/PUU-XII/2023
Pasal 28D ayat (1)
Pasal 28G ayat (1)
Pasal 28J ayat (1)
Pasal yang diuji merupakan
pasal
karet
yang
sering
menimbulkan keresahan serta
menimbulkan
ketidakpastian,
kekaburan dan ketidakjelasan
hukum baik secara normatif
maupun
implementatif
dan
bersifat multitafsir di mana tidak
ada tolak ukur atau batasan yang
jelas dan memiliki kejelasan
dalam
hukum
sehingga
terampasnya hak setiap orang
untuk
mengeluarkan
pikiran-
pikiran dan pendapat-pendapat
kepada suatu subyek hukum.
Pertimbangan Hukum:
Menimbang bahwa berdasarkan
seluruh pertimbangan hukum di
atas,
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan a quo dan Pemohon
memiliki
kedudukan
hukum,
namun
oleh
karena
adanya
ketidakkonsistenan antara posita
dan petitum serta petitum tidak
lazim sehingga menyebabkan
permohonan
Pemohon
tidak
jelas
atau
kabur
(obscuur).
Dengan demikian, permohonan
Pemohon tidak memenuhi syarat
formil permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2)
PMK 2/2021. Oleh karena itu,
Mahkamah
tidak
mempertimbangkan permohonan
Pemohon lebih lanjut.
Amar Putusan:
Menyatakan
permohonan
Pemohon tidak dapat diterima.
8.
Nomor 78/PUU-XXI/2023
Pasal 1 ayat (2)
Pasal 27 ayat (3)
Para
Pemohon
mendalilkan
pasal
yang
dimohonkan
12
Pasal 28C ayat (2)
Pasal 28D ayat (1)
Pasal 28E ayat (2)
Pasal 28E ayat (3)
Pasal 28F
Pasal 28G ayat (1)
Pasal 28I ayat (1)
Pasal 28I ayat (2)
Pasal 28I ayat (4)
Pasal 28I ayat (5)
Pasal 28I ayat (6)
Pasal 28J ayat (1)
Pasal 28J ayat (2)
Pasal I Aturan
Peralihan UUD NRI 1945
pengujian telah digunakan untuk
mengkriminalisasi
pihak
yang
kritis terhadap pejabat negara
maupun kebijakan pemerintah,
karena Pemohon I dan Pemohon
II telah dilaporkan ke Polda Metro
Jaya oleh Menteri Koordinator
Bidang
Kemaritiman
dan
Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
yang diduga telah melakukan
tindak
pidana
sebagaimana
diatur dalam pasal-pasal yang
diuji tersebut. Begitu pula dengan
Pemohon III dan Pemohon IV
yang merasa hak atas jaminan,
perlindungan,
dan
kepastian
hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum
dikerdilkan akibat pejabat negara
yang tidak bisa menerima kritik
malah menyalahgunakan hukum
untuk
menggembosi
upaya
advokasi
penegakan
hukum,
HAM, demokrasi, dan kebebasan
pers oleh Pemohon III dan
Pemohon IV yang menggunakan
pasal-pasal yang diujikan dalam
perkara a quo
Perimbangan Hukum:
Bahwa setelah dicermati materi
muatan dari ketentuan Pasal 433
UU 1/2023, menurut Mahkamah,
terdapat
perbedaan
antara
ketentuan norma dalam Pasal
310 ayat (1) KUHP dengan
norma Pasal 433 UU 1/2023
yakni dalam Pasal 433 UU
1/2023
terdapat
penegasan
pelaku
melakukan
perbuatan
pencemaran
mencakup
perbuatan “dengan lisan” dimana
unsur tersebut tidak diatur dalam
Pasal 310 ayat (1) KUHP. Oleh
karena itu, tanpa Mahkamah
bermaksud
menilai
konstitusionalitas Pasal 433 UU
1/2023 yang baru mempunyai
kekuatan mengikat setelah tiga
tahun sejak diundangkan (2
Januari 2026), maka penegasan
berkenaan
dengan
unsur
perbuatan “dengan lisan” yang
terdapat dalam Pasal 433 UU
1/2023
bisa
diadopsi
atau
diakomodir
guna
kepastian
hukum
dalam
penerapan
ketentuan norma Pasal 310 ayat
(1) KUHP. Dengan demikian,
norma Pasal 310 ayat (1) KUHP
dimaksud
dapat
memberikan
kepastian
hukum
dan
13
mempunyai
jangkauan
kesetaraan
yang
dapat
mengurangi
potensi
adanya
perbedaan
perlakuan
atau
diskriminasi terhadap addresat
norm
atas
ketentuan
norma
Pasal
310
ayat
(1)
KUHP,
sehingga dalam penerapannya
tidak menimbulkan ambiguitas.
Amar Putusan:
Menyatakan Pasal 310 ayat (1)
Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana
yang
menyatakan,
“Barang
siapa
sengaja
menyerang
kehormatan
atau
nama baik seseorang dengan
menuduhkan sesuatu hal, yang
maksudnya terang supaya hal itu
diketahui umum, diancam karena
pencemaran
dengan
pidana
penjara paling lama sembilan
bulan atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus
rupiah”, bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai, “Barang siapa sengaja
menyerang
kehormatan
atau
nama baik seseorang dengan
menuduhkan
sesuatu
hal
dengan
cara
lisan,
yang
maksudnya terang supaya hal itu
diketahui umum, diancam karena
pencemaran
dengan
pidana
penjara paling lama sembilan
bulan atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus
rupiah”.
9.
Nomor 105/PUU-XXII/2024
Pasal 27 ayat (1)
Pasal 28D ayat (1)
Pasal 28E ayat (2)
Pasal 28E ayat (3)
Pasal 28G ayat (1)
Pasal 28I ayat (2
Pasal 28I ayat (4)
Pasal 28J ayat (2)
Bahwa terjadinya permasalahan
yang dihadapi Pemohon di atas
karena pasal-pasal dalam UU
19/2016 diterapkan secara ‘karet’
terhadap
Pemohon
yang
mengunggah konten video yang
menunjukkan tercemarnya salah
satu pantai di Karimun Jawa.
Unggahan
Pemohon
tersebut
tidak
ditujukan
pada
orang
tertentu dan tidak pula ditujukan
untuk menimbulkan kebencian
atas dasar suku, agama, ras, dan
antar
golongan.
Hal
yang
dikhawatirkan
oleh
Pemohon
adalah
potensi
diadilinya
Pemohon dengan menggunakan
Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat
(4) UU 1/2024 karena adanya
ketidakjelasan mengenai frasa
14
“suatu hal” yang dituduhkan
sebagai pencemaran nama baik.
Dengan
dihapuskannya
penghinaan
dengan
menggunakan media elektronik
maka berpotensi rumusan 434
frasa “suatu hal” dalam norma
Pasal 27A UU 1/2024 dapat
digunakan tidak hanya untuk
melaporkan pencemaran nama
baik namun juga penghinaan.
Selain
itu
dengan
adanya
rumusan
“orang
lain”
yang
menjadi objek pencemaran nama
baik berpotensi membungkam
hak atas kebebasan berekspresi
yang dijamin dalam Pasal 28E
ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3)
UUD 1945.
Amar Putusan:
1. Mengabulkan
permohonan
Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “orang lain”
dalam Pasal 27A dan Pasal 45
ayat
(4)
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi
dan
Transaksi
Elektronik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor
1,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 6905) bertentangan
dengan
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan
hukum
mengikat
secara
bersyarat
sepanjang
tidak
dimaknai “kecuali lembaga
pemerintah,
sekelompok
orang
dengan
identitas
spesifik
atau
tertentu,
institusi, korporasi, profesi
atau jabatan”
3. Menyatakan frasa “suatu hal”
dalam Pasal 27A dan Pasal 45
ayat
(4)
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi
dan
Transaksi
Elektronik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor
1,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 6905) bertentangan
dengan
Undang-Undang
15
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan
hukum
mengikat
secara
bersyarat
sepanjang
tidak
dimaknai “suatu perbuatan
yang
merendahkan
kehormatan atau nama baik
seseorang”.
4. Menyatakan
frasa
“mendistribusikan
dan/atau
mentransmisikan
informasi
elektronik dan/atau dokumen
elektronik
yang
sifatnya
menghasut, mengajak, atau
memengaruhi
orang
lain
sehingga menimbulkan rasa
kebencian atau permusuhan
terhadap individu dan/atau
kelompok
masyarakat
tertentu” dalam Pasal 28 ayat
(2) dan Pasal 45A ayat (2)
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2024
tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi
dan
Transaksi
Elektronik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor
1,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 6905) bertentangan
dengan
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan
hukum
mengikat
secara
bersyarat
sepanjang
tidak
dimaknai “hanya Informasi
Elektronik
dan/atau
Dokumen Elektronik yang
secara substantif memuat
tindakan/penyebaran
kebencian
berdasar
identitas
tertentu
yang
dilakukan secara sengaja
dan di depan umum, yang
menimbulkan risiko nyata
terhadap
diskriminasi,
permusuhan,
atau
kekerasan”.
21. Berdasarkan rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terlihat
bahwa pengujian konstitusional terhadap pasal-pasal pencemaran nama
baik sejak 2008 hingga 2024 secara konsisten menunjukkan adanya
persoalan struktural dalam perumusan dan penerapan norma, yang tidak
dapat diselesaikan semata-mata melalui perubahan redaksional undang-
16
undang, melainkan menuntut penilaian konstitusional yang lebih mendasar
terhadap batasan kebebasan berekspresi dan kepastian hukum yang adil;
22. Bahwa dalam perkara pengujian undang-undang (judicial review),
Mahkamah Konstitusi memiliki keterbatasan dalam menguji materi muatan
ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak
dapat dimohonkan kembali. Hal tersebut sejalan dengan penerapan asas
ne bis in idem atau yang secara harfiah dimaknai sebagai “not twice in the
same” atau “tidak dua kali tentang hal yang sama”;
23. Bahwa keberlakuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan Pasal 72 PMK No. 7/2025
memungkinkan Para Pemohon mengajukan kembali pengujian materi
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji
oleh Mahkamah, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:
Pasal 60 UU MK Perubahan
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
Pasal 72 PMK No. 7/2025
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian
kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian
berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
24. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara permohonan para Pemohon
dan permohonan Pemohon sebelumnya, yang penjabarannya sebagai
berikut:
Tabel II
Perbedaan Permohonan Para Pemohon dengan
Permohonan Sebelumnya
No.
Batu Uji
UUD NRI 1945
Perbedaan Alasan Permohonan
Para Pemohon
1.
Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28E ayat (3)
Bahwa
meskipun
secara
substansial
permohonan
Para
Pemohon
mempermasalahkan kontitusionalitas pasal
17
Pasal 28F
“Catatan Tambahan:
Batu
uji
UUD
1945
yang
digunakan secara prinsip sama
dengan permohonan Pemohon
yang
terdahulu,
namun
titik
pembeda yang menjadi fokus
Para Pemohon terletak pada
alasan
permohonan
yang
berbeda”
pencemaran nama baik dan fitnah, dalam
permohonan a quo yang berbeda meliputi:
1. Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tidak
berlaku lagi dengan diundangkannya UU
No. 1/2023 sebagaimana asas hukum lex
posterior derogat legi priori;
2. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor
105/PUU-XXII/2024,
Para
Pemohon ingin menambah daftar subjek
hukum dan objek hukum yang dikecualikan
dalam penerapan pasal pencemaran nama
baik
dan
fitnah,
yaitu
termasuk
di
dalamnya kritik atau opini kepada pejabat,
baik yang sedang menjabat maupun yang
telah purna tugas;
3. Bahwa untuk lebih lengkapnya, perbedaan
a quo akan Para Pemohon jabarkan dalam
Pokok Permohonan.
25. Bahwa Permohonan a quo tidak lagi semata-mata mempersoalkan
konstitusionalitas delik pencemaran nama baik dan fitnah secara umum
sebagaimana pernah diuji dalam permohonan-permohonan sebelumnya,
melainkan secara spesifik menyoal ketiadaan pengecualian normatif yang
tegas dan eksplisit terhadap kritik, pendapat (opini), dan/atau pendapat
yang didasarkan pada riset berbasis kepentingan publik. Isu konstitusional
ini menjadi krusial karena norma-norma a quo secara faktual telah
digunakan untuk mengkriminalisasi para Pemohon, bahkan sebelum karya
ilmiah yang menjadi dasar ekspresi tersebut dipublikasikan, sehingga
menimbulkan efek gentar (chilling effect) yang nyata terhadap kebebasan
berekspresi
akademik.
Dengan
demikian,
Permohonan
a
quo
menghadirkan persoalan konstitusional baru yang bersifat aktual,
konkret, dan belum pernah dinilai secara eksplisit oleh Mahkamah
Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya;
26. Bahwa berdasarkan seluruh dalil permohonan sebagaimana telah diuraikan
di atas, para Pemohon secara nyata dan aktual telah memenuhi syarat
kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam pengujian
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang
dijamin UUD 1945, khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil, kebebasan menyatakan pendapat, serta
hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi, yang secara
langsung telah dirugikan oleh keberlakuan pasal-pasal yang dimohonkan.
18
Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik, aktual, dan berpotensi
berkelanjutan, serta memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) yang
jelas dengan keberlakuan norma-norma yang dimohonkan pengujian. Lebih
lanjut, melalui pengabulan Permohonan a quo, kerugian konstitusional Para
Pemohon tersebut dapat dihilangkan atau setidak-tidaknya dicegah agar
tidak terus berulang, sehingga terpenuhi pula syarat kemungkinan
pemulihan
(redressability)
sebagaimana
dipersyaratkan
dalam
yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.
C. ALASAN POKOK PERMOHONAN
KRIMINALISASI KRITIK DAN RISET BERBASIS KEPENTINGAN PUBLIK
AKIBAT NORMA PIDANA YANG KABUR, TERLALU LUAS, DAN TANPA
PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL YANG MEMADAI
27. Bahwa dalam negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(3) UUD 1945, hukum pidana hanya dapat digunakan sebagai ultimum
remedium dan harus dirumuskan secara ketat, jelas, dan tidak multitafsir
(lex certa dan lex stricta). Norma pidana yang kabur, berjangkauan luas,
serta tidak menyediakan pengecualian normatif yang tegas terhadap kritik
ilmiah dan kepentingan publik, pada hakikatnya bertentangan dengan
prinsip negara hukum itu sendiri, karena membuka ruang penggunaan
hukum pidana secara sewenang-wenang dan represif terhadap kebebasan
berekspresi;
28. Bahwa norma-norma a quo tersebar dalam KUHP, UU No. 1/2023, dan UU
ITE, namun secara substansial seluruhnya membentuk satu rezim
kriminalisasi ekspresi yang sama, dengan pola pengaturan yang serupa,
rumusan yang kabur, dan ketiadaan perlindungan normatif yang memadai
bagi kritik berbasis kepentingan publik. Oleh karena itu, pengujian undang-
undang a quo harus dipahami sebagai pengujian terhadap satu kesatuan
rezim norma, bukan norma yang berdiri sendiri-sendiri;
29. Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah Pasal 310 ayat
(1) KUHP, Pasal 311 ayat (1) KUHP, Pasal 433 ayat (1) UU No. 1/2023,
Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE
2024, Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024
jo. Pasal 243 ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1)
19
UU ITE 2008, dan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE 2008, yang
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 310 ayat (1) KUHP
“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik
seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang
supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
Pasal 311 ayat (1) KUHP
“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran
tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar,
tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan
apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan
pidana penjara paling lama empat tahun.”
Pasal 433 ayat (1) UU No. 1/2023
“Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama
baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud
supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran,
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana
denda paling banyak kategori II.”
Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023
“Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi
kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak
dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan
yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori
IV.”
Pasal 27A UU ITE 2024
“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama
baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud
supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi
Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui
Sistem Elektronik.”
Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024
“Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau
nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan
maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui
Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”
Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
20
Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi
orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
terhadap
individu
dan/atau
kelompok
masyarakat
tertentu
berdasarkan
ras,
kebangsaan,
etnis,
warna
kulit,
agama,
kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”
Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain
sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap
individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras,
kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin,
disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).”
Pasal 243 ayat (1) UU No. 1/2023
“Setiap
Orang
yang
menyiarkan,
mempertunjukkan,
atau
menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau
memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau
menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi
pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya
diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau
beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan
ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis
kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat
timbulnya Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling
banyak kategori IV.”
Pasal 32 ayat (1) UU ITE 2008
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi,
melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,
menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
Pasal 48 ayat (1) UU ITE 2008
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8
(delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah).
Pasal 35 UU ITE 2008
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan,
pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”
21
Pasal 51 ayat (1) UU ITE 2008
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas
miliar rupiah).
30. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP,
Pasal 311 ayat (1) KUHP, Pasal 433 ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal 434
ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024, Pasal
28 ayat (2) UU ITE 2024 jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 jo. Pasal 243
ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE 2008,
dan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE 2008 bertentangan dengan Pasal
1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F UUD 1945,
yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
“Negara Indonesia adalah negara hukum”
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum”
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat.”
Pasal 28F UUD 1945
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia”
Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 311 ayat (1) KUHP, Pasal 433 ayat (1)
UU No. 1/2023, dan Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023 Bertentangan
dengan Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) dan Keadilan Hukum
(Legal Justice)
31. Bahwa sebelum para Pemohon menguraikan lebih lanjut mengenai
inkonstitusionalitas keberlakuan Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 311
ayat (1) KUHP, serta Pasal 433 ayat (1) dan Pasal 434 ayat (1) UU No.
1/2023, Para Pemohon terlebih dahulu perlu menyampaikan argumentasi
hukum mengenai alasan tetap diajukannya pengujian terhadap Pasal 310
ayat (1) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP, meskipun Pasal 624 UU No. 1/2023
22
telah menegaskan bahwa undang-undang tersebut mulai berlaku setelah
jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan. Konsekuensinya,
terhitung sejak 2 Januari 2026, ketentuan mengenai pencemaran nama baik
dan fitnah dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP secara normatif tidak lagi
berlaku dan telah digantikan oleh ketentuan Pasal 433 ayat (1) jo. Pasal 434
ayat (1) UU No. 1/2023;
32. Bahwa meskipun secara teori hukum berlaku asas lex posterior derogat legi
priori, pengujian terhadap Pasal 310 ayat (1) jo. Pasal 311 ayat (1) KUHP
tetap memiliki relevansi konstitusional yang nyata dan aktual, karena dalam
praktik penegakan hukum ketentuan a quo masih digunakan oleh aparat
penegak hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan dicantumkannya Pasal
310 jo. Pasal 311 KUHP dalam surat panggilan pemeriksaan yang ditujukan
kepada para Pemohon dan diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Metropolitan
Jakarta Raya, sehingga menunjukkan bahwa pada tahap penyidikan
perkara yang menjerat para Pemohon, penyidik masih menerapkan norma
pidana dalam KUHP lama;
33. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan hukum mengenai rezim hukum
pidana yang digunakan oleh aparat penegak hukum—apakah masih
menggunakan KUHP lama atau telah beralih pada KUHP baru—serta guna
menjamin dan melindungi kepentingan hukum dan hak konstitusional Para
Pemohon, maka para Pemohon secara sadar dan beralasan hukum tetap
mengajukan pengujian terhadap Pasal 310 ayat (1) jo. Pasal 311 ayat (1)
KUHP secara bersamaan dengan pengujian terhadap Pasal 433 ayat (1) jo.
Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023, mengingat kedua rezim norma tersebut
memiliki substansi pengaturan yang serupa dan berpotensi menimbulkan
kerugian konstitusional yang sama terhadap para Pemohon;
34. Bahwa selain itu, ada ketentuan Pasal 3 ayat (1) dalam UU No. 1/2023 yang
memungkinkan masih diterapkannya pasal-pasal dalam KUHP lama, yang
berbunyi, “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan
sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan
yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama
menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.”;
35. Bahwa kebebasan berpendapat (freedom of speech) merupakan hak
fundamental yang penting dimiliki setiap orang dan wajib dilindungi
23
pemenuhannya oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Universal
Declaration of Human Rights yang menyatakan setiap orang berhak atas
kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Penegasan perihal
kebebasan berpendapat (freedom of speech) juga diatur dalam ketentuan
Pasal 19 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights, yang
menyatakan hak kebebasan berpendapat merupakan hak yang tidak boleh
diganggu gugat yang selengkapnya berbunyi: “setiap orang berhak untuk
berpendapat tanpa campur tangan”;
36. Bahwa tafsir tanpa campur tangan (without interference) menegaskan hak
berpendapat tidak boleh diganggu atau dibungkam oleh campur tangan
otoritas publik, termasuk pembatasan-pembatasan yang tidak sah. Kata
“kebebasan/freedom” yang digunakan untuk menyebut “hak berekspresi”
menurut Scanlon diartikan bahwa “everyone has the autonomy to decide
independently what the person’s should believe and should do” atau bahwa
setiap orang memiliki otonomi untuk memutuskan secara mandiri apa-apa
yang mereka yakini dan apa-apa yang mereka harus lakukan (Scanlon,
1977: 162—163);
37. Bahwa lebih lanjut Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
dalam General Comment No. 34 dan Rabat Plan of Action memberikan
batasan pelarangan terhadap ekspresi hanya dapat dibenarkan apabila
ekspresi tersebut memenuhi kriteria yang ketat, yaitu: (i) dilakukan dengan
niat jahat (intention to incite), (ii) diarahkan secara langsung terhadap
kelompok identitas tertentu, dan (iii) menciptakan risiko nyata dan segera
(real and imminent risk) terhadap timbulnya diskriminasi, permusuhan, atau
kekerasan. Panduan serupa juga diberikan dalam Camden Principles on
Freedom of Expression and Equality yang menyatakan “The term
‘advocacy’ is to be understood as requiring an intention to promote hatred
publicly towards the target group”. Dalam Camden Principles tersebut
dipersyaratkan adanya intensi tindakan/penyebaran kebencian yang
bersifat umum, terarah, dan memiliki risiko nyata terhadap ketertiban umum
atau pelanggaran hak orang lain. Artinya, istilah ‘tindakan/penyebaran”
mensyaratkan adanya maksud untuk menyebarkan kebencian secara
terbuka terhadap kelompok sasaran tertentu;
24
38. Bahwa secara yuridis, penerapan pasal pencemaran nama baik dan fitnah
telah mengalami perubahan yang drastis setelah Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 jo. Nomor 105/PUU-XXII/2024, yang
pada pokoknya menyatakan kritik terhadap pejabat boleh saja asal
disampaikan dengan niat baik (bona fide), untuk kepentingan publik, dan
tidak bertujuan jahat atau merusak nama baik semata (prinsip ‘bona fide’
dan ‘liberty of expression’); jika kritik itu konstruktif dan bukan fitnah, maka
pasal-pasal tersebut seharusnya tidak berlaku, tetapi implementasinya
masih bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum dan penerapan
undang-undang informasi dan transaksi elektronik;
39. Bahwa menurut Para Pemohon ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP jo.
Pasal 311 ayat (1) KUHP jo. Pasal 433 ayat (1) jo. Pasal 434 ayat (1) UU
No. 1/2023, bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil,
berpotensi
membungkam
hak
kebebasan
berserikat,
berkumpul,
mengeluarkan pendapat, berkomunikasi dan memperoleh informasi
sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28E ayat
(3) UUD 1945, dan Pasal 28F UUD 1945, yang merujuk pada argumentasi
hukum, sebagai berikut: (1) frasa “setiap orang” seharusnya diberikan
pengecualian
terhadap
akademisi,
peneliti,
atau
aktivis
yang
menyampaikan kritik atau pendapatnya yang didasarkan pada hasil
penelahaan data atau penelitian (riset) terhadap tindakan publik, perilaku
publik, dan keputusan publik; dan (2) frasa “orang lain” sebagaimana telah
ditafsirkan konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, seyogianya juga
memuat frasa “pejabat” serta tidak hanya berfokus pada “jabatan”, karena
dalam konteks hukum tata negara dan hukum administrasi negara, jabatan
dan pejabat merupakan dua instrumen yang saling berkaitan dan tidak
dapat dipisahkan;
Pasal 310 ayat (1) KUHP
“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik
seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang
supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
25
Pasal 311 ayat (1) KUHP
“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis
dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak
membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa
yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana
penjara paling lama empat tahun.”
Pasal 433 ayat (1) UU No. 1/2023
“Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama
baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud
supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran,
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana
denda paling banyak kategori II.”
Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023
“Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi
kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak
dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan
yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”
40. Bahwa berangkat dari dalil permohonan di atas, Para Pemohon akan
menjabarkan terlebih dahulu dari sisi subjek hukumnya atau frasa “setiap
orang” yang bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum
(legal jusice & certaintty). Merujuk kriteria yang ketat dalam pembatasan
hak kebebasan berpendapat (freedom of speech) sebagaimana diatur
dalam General Comment No. 34 dan Rabat Plan of Action, maka menurut
penalaran hukum yang wajar seharusnya pasal pencemaran nama baik dan
fitnah tidak diterapkan kepada setiap orang, karena faktualnya penerapan
pasal pencemaran nama baik atau fitnah seringkali digunakan secara
ofensif oleh pihak berkuasa atau pejabat publik untuk merespons kritik,
yang seharusnya dilindungi dalam sistem demokrasi;
41. Bahwa kondisi penggunaan pasal pencemaran nama baik dan fitnah secara
ofensif untuk membungkam kritik publik a quo sejalan dengan rilis World
Press Freedom Index 2025 pada 3 Mei 2025, yang mencatat indeks
kebebasan pers di Indonesia merosot hingga ke posisi 127 dari 180 negara.
Begitu pula rilis Economist Intelligence Unit yang menilai Indonesia sebagai
“demokrasi cacat”, sedangkan menurut Amnesty International Indonesia
selama 2019-2024 setidaknya terdapat 530 kasus kriminalisasi kebebasan
berekspresi
dengan
jerat
UU
ITE
terhadap
563
korban
(https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/27-tahun-reformasi-
indonesia-alami-erosi-kebebasan-politik-dan-hak-hak-sosial/05/2025/);
26
42. Bahwa pengecualian yang diberikan dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP jo.
Pasal 311 ayat (1) KUHP jo. Pasal 433 ayat (3) jo. Pasal 434 ayat (2) huruf
a UU No. 1/2023, tidak cukup dalam memberikan perlindungan hukum bagi
akademisi, peneliti, dan/atau aktivis, karena hanya merujuk pada keadaan
(kepentingan umum dan terpaksa membela diri) dan tidak memuat
pengecualian dari sisi subjek hukumnya. Seharusnya frasa “setiap orang”
termasuk di dalamnya para akademisi, peneliti, dan/atau aktivis yang
menyampaikan kritik atau pendapatnya terhadap tindakan atau perilaku
atau keputusan pejabat negara;
43. Bahwa pengecualian terhadap akademisi, peneliti, dan/atau aktivis a quo
sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf c UU ITE 2024, yang
mengecualikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang
merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu
pengetahuan. Artinya, secara mutatis mutandis juga memberikan
pengecualian bagi subjek hukum yang membuat karya ilmiah atau telaah
data (riset) yang menghasilkan ilmu pengetahuan, dalam hal ini akademisi,
peneliti, dan/atau aktivis;
44. Bahwa lebih lanjut frasa “kepentingan umum atau karena terpaksa untuk
membela diri” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP Jo.
Pasal 312 KUHP Jo. Pasal 433 ayat (3) UU No. 1/2023 Jo. Pasal 434 ayat
(2) huruf a UU No. 1/2023 tidak cukup dalam melindungi kebebasan
berpendapat (freedom of speech), karena interpretasinya yang sempit,
memicu efek gentar (chilling effect) terhadap kebebasan berpendapat
(freedom of speech). Definisi “kepentingan umum atau karena terpaksa
untuk membela diri” yang subjektif membuat para akademisi, peneliti,
dan/atau aktivis rentan dikriminalisasi, meskipun kritik atau pendapatnya
bertujuan untuk kepentingan publik atau edukasi;
Pasal 310 ayat (3) KUHP
“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika
perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena
terpaksa untuk membela diri.”
Pasal 312 KUHP
“Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal
berikut:
1. apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu
guna
menimbang
keterangan
terdakwa,
bahwa
perbuatan
27
dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk
membela diri;
2. apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan
tugasnya.”
Pasal 433 ayat (3) UU No. 1/2023
“Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa
membela diri”
Pasal 434 ayat (2) huruf a UU No. 1/2023
“Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
hanya dapat dilakukan dalam hal:
a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan
tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa
terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membela diri”
45. Bahwa selanjutnya dari sisi objek hukumnya atau korban, menurut Para
Pemohon Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, yang
telah memberikan pengecualian terhadap frasa “orang lain” dalam
penerapan pasal pencemaran nama baik dan fitnah terhadap “lembaga
pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu,
institusi, korporasi, profesi atau jabatan”, kurang lengkap memberikan
perlindungan hukum bagi akademisi, peneliti, dan/atau aktivis, sebab hanya
berfokus pada “jabatan” dan tidak menyasar “pejabat negara baik yang
sedang menjabat maupun yang telah purna tugas”. Padahal, dalam
praktiknya, kritik atau pendapat terhadap tindakan publik, perilaku publik
dan keputusan publik kepada pejabat negara yang sedang menjabat atau
telah purna tugas seringkali digeser menjadi domain privat (data pribadi),
bukan domain publik (kepentingan umum), yang kemudian akademisi,
peneliti, dan/atau aktivis tersebut dikenakan hukuman pidana melalui
ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah;
46. Bahwa secara yuridis konseptual, pertanggungjawaban hukum atas
tindakan publik, perilaku public, dan keputusan publik yang dilakukan oleh
seorang pejabat negara saat masih menjabat akan tetap melekat padanya
meskipun telah purna tugas, sehingga kritik atau pendapat (melalui
penelitian atau riset) terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan
pejabat negara yang telah lampau tersebut tidak dapat dikualifikasikan
sebagai tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 310 ayat (1) jo. Pasal
28
433 ayat (1) UU No. 1/2023 (pencemaran nama baik) jo. Pasal 311 ayat (1)
jo. Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023 (fitnah);
47. Bahwa pejabat negara atau pejabat publik tidak dapat dilepaskan dari
sorotan dan kritik publik, karena setiap tindakan, kebijakan, dan
pernyataan yang dilakukannya berkaitan langsung dengan kepentingan
publik serta melekat padanya pertanggungjawaban publik, bahkan
setelah yang bersangkutan tidak lagi menjabat (purna tugas). Oleh karena
itu, masyarakat memiliki kepentingan yang sah dan berkelanjutan untuk
menilai, mendiskusikan, dan mengkritisi aktivitas pejabat publik tersebut.
Dengan demikian, diskursus yang berkembang terkait dengan tindakan dan
perilaku pejabat publik merupakan diskursus publik, yang tidak dapat
dialihkan ke rezim perlindungan data pribadi atau diperlakukan
sebagai ranah privat;
48. Bahwa kritik, pendapat, dan evaluasi yang disampaikan Para Pemohon
merupakan ekspresi yang berbasis kajian ilmiah, data, dan metode
akademik, serta ditujukan semata-mata untuk kepentingan publik,
khususnya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan masyarakat
terhadap tindakan dan perilaku pejabat publik. Dalam negara hukum
demokratis, ekspresi semacam ini merupakan bagian yang melekat pada
prinsip kedaulatan rakyat dan oleh karenanya secara konstitusional
dilindungi oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945, sebagai
wujud kritik ilmiah dan kepentingan publik sebagai ekspresi
konstitusional;
49. Bahwa, namun demikian, norma-norma a quo tidak menyediakan
pembatas normatif (limiting clause) yang tegas dan objektif untuk
membedakan antara kritik yang sah dalam masyarakat demokratis
dengan perbuatan pidana penghinaan atau pencemaran nama baik.
Akibat ketiadaan pembatas tersebut, kritik ilmiah yang disampaikan
dengan itikad baik dan untuk kepentingan publik disamakan
kedudukannya dengan delik pidana, sehingga membuka ruang
kriminalisasi terhadap ekspresi yang seharusnya berada dalam
lingkup perlindungan konstitusi;
50. Bahwa seringkali kritik atau pendapat terhadap tindakan publik, perilaku
publik, dan keputusan publik dari pejabat negara yang telah purna tugas
29
digeser menjadi domain privat (data pribadi), bukan domain publik
(kepentingan umum), yang kemudian dikenakan ketentuan Pasal 310 ayat
(1) KUHP jo. Pasal 433 ayat (1) UU No. 1/2023 (pencemaran nama baik)
jo. Pasal 311 ayat (1) KUHP jo. Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023 (fitnah).
Padahal, kritik atau pendapat tersebut didasarkan pada hasil penelitian atau
riset untuk kepentingan publik;
51. Bahwa mempertanyakan keabsahan atau legitimasi tindakan publik,
perilaku publik, dan keputusan publik dari pejabat negara yang telah purna
tugas merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip transparansi dan
akuntabilitas publik untuk memastikan integritas penyelenggara negara.
Tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara (termasuk yang
telah purna tugas) mutatis mutandis terkualifikasi sebagai milik publik
(belongs to the people), tidak dapat lagi digeser menjadi domain privat
(perlindungan data pribadi) hanya karena pejabat negara a quo telah
menyelesaikan masa jabatannya;
52. Bahwa salah satu contoh kekeliruan dalam memilah milik publik dan milik
pribadi (perlindungan data pribadi), terkonfimasi pada opini atau pendapat
yang didasarkan pada hasil penelaahan data/atau penelitian (riset)
terhadap keaslian dokumen ijazah pejabat negara, secara yuridis
seharusnya tetap dimaknai dalam kerangka hak publik bukan dalam rezim
perlindungan data pribadi dengan dalih pejabat negara tersebut telah purna
tugas. Sebab, dokumen akademik seperti ijazah a quo digunakan untuk
menduduki jabatan publik, sehingga menurut hukum sudah menjadi milik
publik (belongs to the people) dan wajar dilakukan verifikasi;
53. Bahwa opini atau pendapat yang didasarkan pada hasil penelaahan data
atau penelitian (riset) terhadap keaslian dokumen ijazah pejabat negara
merupakan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik guna
memastikan integritas dan kelayakan pemimpin negara tanpa terhalang
dalih privasi serta merupakan pemenuhan dari hak kebebasan menyatakan
gagasan atau berpendapat (freedom of speech) yang seyogianya tidak
dibungkam melalui instrumen pidana menggunakan Pasal 433 ayat (1) UU
No. 1/2023 (pencemaran nama baik) jo. Pasal 434 ayat (1) UU 1/2023
(fitnah) [sebelumnya Pasal 310 KUHP (pencemaran nama baik) dan Pasal
311 KUHP (fitnah)];
30
54. Bahwa selain itu, frasa “pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam
menjalankan tugas jabatannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 434 ayat
(2) huruf b UU No. 1/2023 (Pasal 312 angka 2 KUHP Lama), tidak spesifik
mengatur frasa “pejabat”, apakah termasuk di dalamnya pejabat negara
yang telah purna tugas, yang mengakibatkan keberlakuan pasal frasa
“pejabat” a quo potensial berujung pada kriminalisasi, karena kritik atau
pendapat yang didasarkan pada hasil penelaahan data atau penelitian
(riset) terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang
telah purna tugas tersebut digeser dari domain publik (kepentingan umum)
menjadi domain privat (perlindungan data pribadi), sehingga menurut
penalaran hukum yang wajar, seharusnya ketentuan “pejabat” dalam Pasal
434 ayat (2) huruf b UU No. 1/2023 (Pasal 312 angka 2 KUHP Lama) perlu
diperluas tafsirannya menjadi pejabat selama menjalankan tugas dan
jabatannya, baik saat menjabat maupun setelah purna tugas (pensiun);
Pasal 434 ayat (2) huruf b UU No. 1/2023
“Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
hanya dapat dilakukan dalam hal:
b. Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas
jabatannya.”
55. Demi memberikan batasan jelas antara domain publik (kepentingan umum)
menjadi domain privat (perlindungan data pribadi) dalam kasus akses
terhadap ijazah pejabat publik atau pejabat publik yang telah purna tugas,
Para Pemohon merujuk Putusan Komisi Informasi Publik Republik
Indonesia Nomor 074/X/KIP-PSI/2025, yang telah memberikan penegasan
bahwa dokumen ijazah Joko Widodo yang digunakan dalam pencalonan
Presiden Periode 2014–2019 dan 2019–2024 adalah informasi publik yang
bersifat terbuka. Dengan demikian, mengubah milik publik (belongs to the
people) menjadi domain privat (perlindungan data pribadi) untuk
memidanakan seseorang tidak dapat dibenarkan secara hukum;
56. Bahwa menurut Para Pemohon pengecualian dari sisi subjek hukum dan
objek hukum (korban) dalam rumusan norma pasal pencemaran nama baik
atau fitnah sejalan dengan tren global yang telah menunjukkan adanya
dorongan penyelesaian terhadap pencemaran nama baik (defamation)
melalui instrumen perdata, bukan menggunakan instrumen pidana;
57. Bahwa penghapusan ketentuan hukum atau pengubahan dari pidana ke
perdata, sudah dilakukan antara lain di berbagai negara, sebagai berikut
31
(vide Keterangan Tertulis Ahli Atmakusumah Astraatmadja dalam Perkara
Nomor 14/PUU-VI/2008):
- Republik Afrika Tengah - 25 November 2004;
- Togo, di Afrika Barat - 24 Agustus 2004;
- Kroasia, di Eropa - 16 Juli 2004;
- Ghana di Afrika;
- Uganda di Afrika;
- Timor Lorosae - berdasarkan “Perintah Eksekutif (Executive Order)
UNTAET”, 7 September 2000, yang menetapkan pasal-pasal tentang
penghinaan sebagai bukan tindak pidana. (Di negara itu masih berlaku
perundang-undangan Indonesia, termasuk KUHPidana Indonesia)
- Belanda - 1992;
- Amerika Serikat - awal abad ke-20 tidak memberlakukan pasal pidana
tentang libel pada tingkat federal. (Catatan November 2003: 33 dari 50
negara bagian tidak memidanakan perkara libel. Masih ada 17 negara
bagian yang mempertahankan pasal pidana untuk libel, tetapi dalam
praktik tidak pernah lagi digunakan);
- Sri Lanka – 2002;
- Jepang;
- El Salvador;
- Ukraina;
- Moldova;
- Georgia;
- Bosnia-Herzegovina;
- Australia;
- Meksiko - April 2006;
- Macedonia - 23 Mei 2006;
- Irlandia - Maret 2008 (putusan Senat menghapus semua perundang-
undangan pidana tentang pencemaran nama baik);
Di beberapa negara Amerika Latin, pasal tentang penghinaan (insult,
desacato) dihapus dari perundang-undangan pidana dalam upaya
melakukan dekriminalisasi terhadap karya jurnalistik dalam pekerjaan pers.
Penghapusan tersebut sejauh itu telah dilaksanakan di:
- Honduras - pada 19 Mei 2005; dan sebelum itu sudah pula dilakukan di:
32
- Argentina;
- Paraguay;
- Kosta Rika; dan
- Peru;
Sedangkan di:
- Guatemala - Mahkamah Konstitusi, pengadilan tertinggi di negeri itu,
mula-mula pada 14 Juni 2005 menunda untuk sementara (temporarily
suspend) pemberlakuan pasal-pasal undang-undang pidana tentang
penghinaan (insult, desacato). Tiga pasal tentang penghinaan, yang
menyediakan hukuman penjara antara enam bulan dan tiga tahun bagi
mereka yang “menyinggung (offend) atau mencemarkan nama baik
(slander) pejabat pemerintah,” dipandang tidak sesuai dengan
Konstitusi. Kemudian, pada 3 Februari 2006, Mahkamah Konstitusi
Guatemala menghapus Pasal-pasal 411, 412, dan 413 dari Undang-
Undang Pidana. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal-pasal
hukum “yang mengkriminalisasikan ekspresi tidaklah konstitusional dan
menghina kebebasan berekspresi.”;
58. Bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon di atas, maka secara yuridis
konseptual dan faktual, keberlakuan Pasal 433 ayat (1) Jo. Pasal 434 ayat
(1) UU No. 1/2023 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil,
berpotensi
membungkam
hak
kebebasan
berserikat,
berkumpul,
mengeluarkan pendapat, berkomunikasi dan memperoleh informasi
sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28E ayat
(3) UUD 1945, dan Pasal 28F UUD 1945, apabila tidak diberikan
pengecualian terhadap frasa “setiap orang” dan “orang lain”. Selanjutnya,
Pasal 433 ayat (1) jo. Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023 berdasarkan versi
para Pemohon berbunyi sebagai berikut:
Pasal 310 ayat (1) KUHP versi Para Permohon
“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik
seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang
supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah” bertentangan dengan UUD 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
(conditionally
unconstitutional),
sepanjang
tidak
dimaknai
“terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan
pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang
sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat
33
negara yang sudah menjadi ranah publik (public domain), baik yang
masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana
sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik”;
Pasal 311 ayat (1) KUHP versi Pemohon
“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran
tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar,
tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan
apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan
pidana penjara paling lama empat tahun” bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai
“terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan
pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang
sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat
negara yang sudah menjadi ranah publik (public domain), baik yang
masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana
sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik”;
Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 versi Para Pemohon
“Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama
baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud
supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran,
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana
denda paling banyak kategori II” bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
(conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai “terhadap
akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik,
masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap
tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah
menjadi ranah publik (public domain), baik yang masih menjabat
maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang
disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik”;
Pasal 434 ayat (1) UU 1/2023 versi Para Pemohon
“Jika Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi
kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak
dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan
yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori
IV” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional),
sepanjang tidak dimaknai “terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis
yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil
penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau
keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik (public
domain), baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas,
tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk
kepentingan publik”;
34
59. Bahwa menurut para Pemohon, rumusan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP
jo. Pasal 311 ayat (1) KUHP jo. Pasal 433 ayat (1) jo. Pasal 434 ayat (1) UU
No.
1/2023
sebagaimana
dimaknai
dan
dimohonkan
dalam
permohonan a quo merupakan rumusan yang konstitusional dan sejalan
dengan UUD 1945, karena tidak hanya melindungi, memajukan,
menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia, tetapi juga memberikan
perlindungan hukum yang nyata bagi peneliti, akademisi, dan/atau
aktivis dalam menyampaikan kritik, pendapat, atau pendapat yang
berbasis penelitian (riset) untuk kepentingan publik. Rumusan demikian
secara langsung akan mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas
penelitian kritis terhadap kekuasaan, yang selama ini terhambat akibat
keberlakuan norma pencemaran nama baik yang bersifat represif dan
berpotensi menimbulkan apa yang oleh para Pemohon sebut sebagai
kriminalisasi pemikiran;
60. Bahwa sebaliknya, keberlakuan norma-norma a quo dalam rumusan yang
sekarang berlaku tidak hanya menimbulkan potensi kerugian, melainkan
secara nyata telah menimbulkan kerugian konstitusional yang aktual
dan sedang berlangsung terhadap para Pemohon. Kerugian tersebut
berupa chilling effect, yaitu kondisi ketakutan hukum yang lahir dari
rumusan norma pidana yang kabur, terbuka, dan berjangkauan luas,
sehingga Para Pemohon terdorong untuk melakukan pembatasan diri
(self-censorship) dalam menggunakan hak kebebasan berpendapat dan
menyampaikan informasi;
61. Bahwa pembatasan diri tersebut bukan merupakan akibat dari
pembatasan
konstitusional
yang
sah,
melainkan
timbul
dari
ketidakpastian norma hukum itu sendiri, karena para Pemohon tidak
dapat secara rasional dan objektif memperkirakan apakah suatu kritik,
pendapat, atau penyampaian informasi yang berbasis data dan
kepentingan publik akan dipandang sebagai ekspresi yang dilindungi
konstitusi atau justru dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Keadaan
demikian secara langsung mencederai prinsip kepastian hukum yang
adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan oleh
karenanya harus dipandang sebagai kerugian konstitusional yang nyata
dan sedang berlangsung (chilling effect);
35
62. Mahkamah Konstitusi sebagai pejaga demokrasi (the guardian of
democracy) harus dapat memastikan setiap kritik atau pendapat yang
didasarkan pada hasil penelaahan data atau penelitian (riset) terhadap
tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara, meskipun pejabat
negara a quo telah purna tugas, tidak dapat dikriminalisasi atau dipidana
menggunakan Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Pasal 433 ayat (1) UU No.
1/2023 (pencemaran nama baik) jo. Pasal 311 ayat (1) KUHP jo. Pasal 434
ayat (1) UU No. 1/2023 (fitnah);
63. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan permohonan tersebut, Para Pemohon
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar keberlakuan
Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Pasal 311 ayat (1) KUHP jo. Pasal 433 ayat
(1) UU No. 1/2023 jo. Pasal 434 UU No. 1/2023 dinyatakan bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945
atau setidak-tidaknya bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat
(conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “terhadap
akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik,
masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap
tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi
ranah publik (public domain), baik yang masih menjabat maupun yang telah
purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik
untuk kepentingan publik;
Pasal 27A Jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 Bertentangan dengan
Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) dan Keadilan Hukum (Legal
Justice)
64. Bahwa Pasal 27A Jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945, karena
tidak berkepastian hukum dan menjadi pasal favorit bagi pejabat publik
yang sedang menjabat atau telah purna tugas untuk membungkam
pengkritiknya ketimbang pembredelan dan opresi langsung, yang masing-
masing pasalnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27A UU ITE 2024
“Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik
orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud
supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui
Sistem Elektronik.”
36
Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024
“Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau
nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan
maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui
Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”
65. Bahwa dalam konteks penelitian digital forensik dan telematika, kegiatan
mengakses, menganalisis, membandingkan, dan memverifikasi data digital
merupakan bagian yang inheren dari kebebasan akademik dan kebebasan
berekspresi ilmiah yang dilindungi oleh UUD 1945. Namun demikian,
rumusan Pasal 27A UU ITE 2024 yang luas, terbuka, dan tanpa
pengecualian normatif yang tegas telah menyebabkan aktivitas riset
tersebut dengan mudah dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Kondisi
ini secara nyata memperluas efek gentar (chilling effect) terhadap
kebebasan ilmiah dan kebebasan berpendapat, serta bertentangan dengan
prinsip kepastian hukum yang adil dan negara hukum sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
66. Bahwa
Amnesty
International
Indonesia
mengonfirmasi
sangat
signifikannya jumlah korban kriminalisasi menggunakan ketentuan UU ITE,
yang mana sepanjang Januari 2018 hingga Juli 2025, terdapat 758 warga
sipil dikriminalisasi dengan pasal ujaran kebencian dan pencemaran nama
baik
yang
terekam
dalam
710
kasus
kriminalisasi
(https://www.tempo.co/hukum/amnesty-international-indonesia-758-orang-
dikriminalisasi-dengan-uu-ite-sepanjang-2018-2025-2059298);
67. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024
telah menyatakan frasa “orang lain” dalam norma Pasal 27A dan Pasal 45
ayat (4) UU ITE 2024 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai kecuali “lembaga pemerintah, sekelompok orang
dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau
jabatan”. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan
normatif, secara faktual keberlakuan Pasal 27A UU ITE 2024 masih
digunakan untuk membungkam kebebasan menyatakan gagasan (freedom
of speech) sebagaimana yang saat ini dialami oleh para Pemohon;
37
68. Bahwa pada prinsipnya menurut para Pemohon frasa “menyerang
kehormatan atau nama baik orang lain” dan frasa “dengan cara
menuduhkan suatu hal” dalam norma Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU
ITE 2024 seyogianya tidak boleh ditujukan pada kritik atau pendapat yang
didasarkan pada hasil penelaahan data terhadap tindakan atau perilaku
atau keputusan pejabat negara, meskipun pejabat negara a quo telah purna
tugas sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik;
69. Bahwa selain itu, frasa “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain”
dan frasa “dengan cara menuduhkan suatu hal” a quo berpotensi dijadikan
“alat kekuasaan” untuk membungkam suara rakyat yang mengkritisi
tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara melalui laporan polisi
“pencemaran nama baik” dan laporan polisi “penghinaan”. Hal ini
dimungkinkan dengan pintu masuk menggunakan frasa “dengan cara
menuduhkan suatu hal” yang secara yuridis seharusnya terdapat batasan
atau pengecualian yang ketat agar tidak digunakan secara eksesif atau
berlebihan terhadap bentuk-bentuk ekspresi yang sah dalam masyarakat
yang demokratis. Misalnya, terhadap pendapat yang didasarkan pada hasil
penelaahan data yang memberikan penilaian (benar atau salah) terhadap
tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara, seharusnya tidak
dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana “menyerang kehormatan atau
nama baik” dan/atau “penghinaan” sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 27A Jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024, karena menyangkut
kepentingan publik;
70. Bahwa kritik atau pendapat (untuk kepentingan publik) dan tidak bertujuan
jahat atau merusak nama baik semata (prinsip ‘bona fide’ dan ‘liberty of
expression’) tidak dapat dinyatakan sebagai tindakan “pencemaran nama
baik” dan/atau “penghinaan” yang justu dapat menjerat orang-orang yang
tidak memiliki niat jahat (mens rea);
71. Bahwa pembatasan/pengecualian cakupan keberlakuan Pasal 27A jo.
Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 terhadap akademisi, peneliti, dan/atau aktivis
yang menyampaikan kritik atau pendapat yang berbasis riset (hasil
penelitian) dan frasa “orang lain sebagai korban” tidak hanya menyasar
jabatan sebagaimana ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
Nomor 105/PUU-XXII/2024, tapi diperluas termasuk di dalamnya pejabat
38
publik, baik yang sedang menjabat maupun telah purna tugas, sejalan
dengan Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam
General Comment No. 34 dan Rabat Plan of Action, yang menekankan
pelarangan terhadap ekspresi hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi
kriteria yang ketat, yaitu: (i) dilakukan dengan niat jahat (intention to incite),
(ii) diarahkan secara langsung terhadap kelompok identitas tertentu, dan (iii)
menciptakan risiko nyata dan segera (real and imminent risk) terhadap
timbulnya diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan;
72. Bahwa selama hasil penelitian atau riset tersebut tidak (i) dilakukan dengan
niat jahat (intention to incite), (ii) diarahkan secara langsung terhadap
kelompok identitas tertentu, dan (iii) menciptakan risiko nyata dan segera
(real and imminent risk) terhadap timbulnya diskriminasi, permusuhan, atau
kekerasan, maka negara melalui aparatur penegak hukum tidak
diperkenankan mengenakan ketentuan Pasal 27A Jo. Pasal 45 ayat (4) UU
ITE 2024 kepada para peneliti yang telah menyusun karya ilmiah dengan
memenuhi kaidah penelitian yang baik dan benar;
73. Bahwa reformasi UUD 1945 telah mengadopsi pengakuan dan
perlindungan hak asasi manusia dengan porsi yang cukup besar, termasuk
hak kebebasan menyatakan gagasan atau berpendapat (freedom of
speech). Hak tersebut diatur dalam Pasal 28E ayat (3) jo. Pasal 28F UUD
1945 BAB XA dengan judul “Hak Asasi Manusia”. Dengan seriusnya negara
dalam penghormatan, perhatian, dan pemenuhan hak-hak warga negara
dan hak-hak individu (to respect, to protect, and to fulfill – citizen’s
constitutional right and human right), maka segala peraturan perundang-
undangan yang berpotensi mencabut atau melanggar hak asasi manusia
sudah seharusnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
74. Berdasarkan alasan-alasan Permohonan tersebut, para Pemohon
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan
Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 dinyatakan bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945
atau setidak-tidaknya bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat
(conditionally unconstitutional) kecuali dimaknai “terhadap akademisi,
peneliti, dan/atau aktivis yang menyampaikan kritik, pendapat (opini), atau
pendapat yang didasarkan pada hasil penelitian (riset) terhadap tindakan
39
atau perilaku atau keputusan pejabat negara, baik yang masih menjabat
maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang
disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik.
Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU UU ITE 2024 Jo. Pasal 243
ayat (1) UU No. 1/2023 Sering Digunakan untuk Memidanakan Para
Aktivis
75. Bahwa secara yuridis keberlakuaan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat
(2) UU ITE 2024 telah dicabut atau tidak berlaku lagi dan direformulasi
menjadi Pasal 243 UU No. 1/2023, yang pencabutannya ditegaskan melalui
ketentuan Pasal 622 ayat (1) huruf r, yang masing-masing pasalnya
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi
orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
terhadap
individu
dan/atau
kelompok
masyarakat
tertentu
berdasarkan
ras,
kebangsaan,
etnis,
warna
kulit,
agama,
kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”
Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain
sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap
individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras,
kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin,
disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).”
Pasal 243 ayat (1) UU No. 1/2023
“Setiap
Orang
yang
menyiarkan,
mempertunjukkan,
atau
menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau
memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau
menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi
pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya
diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau
beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan
ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis
kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat
timbulnya Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling
banyak kategori IV.”
40
Pasal 622 ayat (1) huruf r UU No. 1/2023
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam:
Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal
31 ayat (l), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45
ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 251,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5952)…dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”;
76. Bahwa meskipun secara teori hukum berlaku asas lex posterior derogat legi
priori, pengujian terhadap Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE
2024 tetap memiliki relevansi konstitusional yang nyata dan aktual, karena
dalam praktik penegakan hukum ketentuan a quo masih digunakan oleh
aparat penegak hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan dicantumkannya
Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 dalam surat panggilan
pemeriksaan yang ditujukan kepada para Pemohon dan diterbitkan oleh
Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, sehingga menunjukkan
bahwa pada tahap penyidikan perkara yang menjerat para Pemohon,
penyidik masih menerapkan norma pidana dalam KUHP lama;
77. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan hukum mengenai rezim hukum
pidana yang digunakan oleh aparat penegak hukum—apakah masih
menggunakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE
2024 atau telah beralih pada KUHP baru—serta guna menjamin dan
melindungi kepentingan hukum dan hak konstitusional para Pemohon,
maka para Pemohon secara sadar dan beralasan hukum tetap mengajukan
pengujian terhadap Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024
secara bersamaan dengan pengujian terhadap Pasal 243 ayat (1) UU No.
1/2023, mengingat kedua rezim norma tersebut memiliki substansi
pengaturan
yang
serupa
dan
berpotensi
menimbulkan
kerugian
konstitusional yang sama terhadap para Pemohon;
78. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 jo.
Pasal 243 ayat (1) UU No. 1/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:
41
a. Bahwa berlakunya ketentuan pasal a quo telah merugikan hak
konstitusional para Pemohon, yaitu secara faktual telah membungkam
hak “menyatakan pendapat” (freedom of speech) yang seharusnya
dilindungi oleh negara yang berlandaskan hukum (recht staat);
b. Bahwa secara konseptual hak mengeluarkan pendapat (freedom of
speech) merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi,
ditegakkan, dan dipenuhi (to protect, to promote, to enforce and to fulfil)
oleh negara, karena berdimensi sipil-politik, bukan malah dihilangkan;
c. Bahwa Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 seringkali
digunakan untuk menjerat para aktivis pegiat demokrasi yang bertindak
atas dasar niat baik dan kepentingan publik dengan mengenakan rezim
ujaran kebencian. Padahal, pendapat atau kritik yang disampaikan
secara faktual tidak menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan
ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin,
disabilitas mental, atau disabilitas fisik;
d. Bahwa penegasan ini penting Para Pemohon sampaikan agar tidak ada
lagi penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam
menerapkan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024, yang
dengan mudahnya menggeser rezim pencemaran nama baik dan
penghinaan menjadi rezim ujaran kebencian, yang tujuannya untuk
memberagus atau membungkam kritik yang disampaikan masyarakat;
dan
e. Bahwa dengan direformulasikan ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal
45A ayat (2) UU ITE 2024 menjadi Pasal 243 ayat (1) UU No. 1/2023,
maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim
Konstitusi yang memeriksa, mengadili, memutus perkara a quo agar
tafsir versi para Permohon terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo.
Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 mutatis mutandis berlaku untuk Pasal
243 ayat (1) UU No. 1/2023.
79. Berdasarkan
alasan-alasan
permohonan
tersebut,
para
Pemohon
memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar memberikan penegasan
bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 Jo.
Pasal 243 ayat (1) UU No. 1/2023, tidak dapat digunakan dalam rezim
42
pencemaran nama baik dan penghinaan, karena subtansinya mengatur
tentang penyebaran kebencian dan permusuhan ras, kebangsaan, etnis,
warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau
disabilitas fisik;
Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE 2008 dan Pasal 35 Jo.
Pasal 51 UU ITE 2008 Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum
(Legal Certainty) dan Keadilan Hukum (Legal Justice)
80. Bahwa secara subtansial keberlakuan Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat
(1) dan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE 2008 telah melanggar hak
konstitusional para Pemohon yang saat ini telah ditersangkakan
menggunakan ketentuan pasal-pasal a quo. Pengenaan Pasal 32 ayat (1)
jo. Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE 2008
ditujukan untuk membungkam para Pemohon dalam menyuarakan
kepentingan publik atas keabsahan ijazah Joko Widodo, yang berpijak pada
prinsip transparansi, integritas pejabat publik, dan legitimasi kepemimpinan,
karena ijazah adalah syarat pencalonan presiden yang mempengaruhi
kepercayaan publik dan menjadi bagian dari rekam jejak pejabat negara;
Pasal 32 ayat (1) UU ITE 2008
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan
transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan
suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang
lain atau milik publik.
Pasal 48 ayat (1) UU ITE 2008
Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8
(delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah).
Pasal 35 UU ITE 2008
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
melakukan
manipulasi,
penciptaan,
perubahan,
penghilangan,
pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”
Pasal 51 ayat (1) UU ITE 2008
Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas
miliar rupiah).
43
81. Bahwa melalui permohonan a quo para Pemohon meminta kepada Yang
Mulia Hakim Konstitusi untuk memberikan pengecualian yang sama dengan
ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Pasal 311 ayat (1) KUHP jo Pasal
433 ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal 27A
Jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024, Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 jo. Pasal
45A ayat (2) UU ITE 2024 jo. Pasal 243 ayat (1) UU No. 1/2023
sebagaimana telah Para Pemohon jabarkan di atas;
82. Bahwa implikasi dari keberlakuan pasal-pasal a quo telah mengakibatkan
para akademisi, peneliti, dan/atau aktivis, termasuk para Pemohon yang
melaksanakan fungsi menyebarkan pengetahuan (democratic governance:
memperjuangkan hak-hak warga) melalui penelaahan data, fakta, atau
hasil penelitian (riset) terhadap dokumen publik dan ditujukan untuk
kepentingan publik dikriminalisasi menggunakan Pasal 32 ayat (1) jo.
Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 35 jo. Pasal 51 UU ITE 2008. Pasal-pasal a quo
menjadikan seolah-olah dokumen publik tidak dapat diteliti atau ditelaah
apabila tanpa izin. Padahal, ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah
menegaskan hak publik terhadap keterbukaan informasi publik, yang
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 14/2008
(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini
(2) Setiap Orang berhak:
a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk
memperoleh Informasi Publik;
c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan
sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
83. Bahwa frasa “mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi,
merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan (Pasal 32 UU
ITE 2008)” dan frasa “manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan,
pengrusakan (Pasal 35 UU ITE 2008)” seharusnya tidak diberlakukan tanpa
ada pembatasan/pengecualiaan sama sekali mengenai konteks kerugian
materil atau niat jahat (mens rea) yang konkret. Sebab, menurut penalaran
hukum yang wajar, keberlakuan Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) dan
44
Pasal 35 jo. Pasal 51 UU ITE 2008 berpotensi membungkam hak
kebebasan menyatakan pendapat (freedom of speech);
84. Bahwa sebagai negara hukum (rechtstaat) yang menjamin kebebasan
menyatakan pendapat (freedom of speech), ketentuan Pasal 32 ayat (1)
jo. Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE 2008
seharusnya tidak diberlakukan atau setidak-tidaknya memberikan
pengecualian terhadap (1) frasa “mengubah, menambah, mengurangi,
melakukan
transmisi,
merusak,
menghilangkan,
memindahkan,
menyembunyikan” (Pasal 32 UU ITE 2008)” dikecualikan terhadap kegiatan
rekonstruksi, simulasi, penandaan, atau pengujian data elektronik yang
dilakukan dalam rangka penelitian atau verifikasi ilmiah, sepanjang
dilakukan dengan niat baik untuk kepentingan publik”; dan (2) frasa
“manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan” (Pasal
35 UU ITE 2008)” dikecualikan terhadap kegiatan rekonstruksi, simulasi,
penandaan, atau pengujian data elektronik yang dilakukan dalam rangka
penelitian atau verifikasi ilmiah, sepanjang dilakukan dengan niat baik untuk
kepentingan publik, agar para akademisi, peneliti, dan/atau aktivis,
termasuk Para Pemohon, yang menyampaikan gagasan atau pendapat
berbasis
data
dan
kepentingan
publik
tidak
dengan
mudah
dikriminalisasi melalui penerapan Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1)
dan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE 2008;
85. Bahwa secara yuridis faktual keberlakuan Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 35 UU
ITE 2008 berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi para akademisi,
peneliti, dan/atau aktivis. Oleh karena itu, Para Pemohon melalui
Permohonan a quo meminta kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk
memberikan pengecualian yang sama dengan ketentuan Pasal 310 ayat (1)
KUHP jo. Pasal 311 ayat (1) KUHP jo Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023, Pasal
434 ayat (1) UU 1/2023, Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024, Pasal
28 ayat (2) UU ITE 2024 jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 jo. Pasal 243
ayat (1) UU No. 1/2023 sebagaimana telah para Pemohon jabarkan;
86. Bahwa sebagai negara hukum (rechtstaat) yang menjamin kebebasan
menyatakan pendapat (freedom of speech), ketentuan Pasal 32 ayat (1)
jo. Pasal 35 UU ITE 2008 seharusnya tidak diberlakukan atau setidak-
tidaknya memberikan pengecualian terhadap pendapat atau ekspresi
45
yang didasarkan pada penelaahan data, fakta, atau hasil penelitian
(riset) yang ditujukan untuk kepentingan publik. Pengecualian demikian
merupakan konsekuensi logis dari prinsip kebebasan berekspresi (liberty
of expression), agar para akademisi, peneliti, dan/atau aktivis, termasuk
para Pemohon, yang menyampaikan gagasan atau pendapat berbasis data
dan kepentingan publik tidak dengan mudah dikriminalisasi melalui
penerapan Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 35 UU ITE 2008;
87. Bahwa namun demikian, norma-norma yang dimohonkan pengujian
tersebut dirumuskan dengan menggunakan frasa-frasa yang bersifat
terbuka, umum, dan multitafsir, tanpa memberikan batasan objektif
yang jelas mengenai perbuatan atau ekspresi apa yang dilarang dan apa
yang dilindungi oleh hukum. Rumusan yang demikian menempatkan
warga negara, termasuk Para Pemohon, dalam posisi tidak mampu
secara rasional dan objektif memprediksi konsekuensi hukum dari
suatu ekspresi, pendapat, atau analisis data yang disampaikan untuk
kepentingan publik;
88. Bahwa ketiadaan batasan normatif yang tegas tersebut membuka ruang
penafsiran yang berlebihan (overbreadth) baik oleh aparat penegak
hukum maupun oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan secara subjektif,
sehingga penerapan norma pidana menjadi sangat bergantung pada
penilaian subjektif, bukan pada standar hukum yang pasti dan terukur.
Kondisi demikian bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan pada saat
yang sama memperkuat terjadinya chilling effect terhadap kebebasan
berpendapat dan hak untuk memperoleh serta menyampaikan informasi;
89. Bahwa pengecualian terhadap keberlakuan norma a quo merupakan
keharusan konstitusional guna menjamin hak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sekaligus untuk melindungi hak
kebebasan menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E
ayat (3) UUD 1945. Dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan oleh
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, setiap pembatasan terhadap hak-hak
konstitusional warga negara wajib dirumuskan secara jelas, ketat, dan
dapat diprediksi (lex certa), serta tidak boleh membuka ruang penafsiran
46
sewenang-wenang yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum
dan efek pembungkaman (chilling effect);
90. Bahwa keberlakuan norma-norma a quo secara langsung telah
menimbulkan hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan kerugian
konstitusional Para Pemohon, berupa hilangnya kepastian hukum dan
terancamnya kebebasan menyatakan pendapat akibat rumusan norma
yang kabur, luas, dan multitafsir. Kerugian tersebut tidak lahir dari tindakan
individual aparat penegak hukum semata, melainkan bersumber langsung
dari cacat normatif undang-undang yang diuji, sehingga bertentangan
dengan prinsip kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat [1]), prinsip
perlindungan kebebasan berekspresi (Pasal 28E ayat [3]), serta prinsip
negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945) yang menolak
kriminalisasi berbasis norma yang tidak pasti;
91. Bahwa oleh karena sumber kerugian konstitusional para Pemohon terletak
pada norma undang-undang yang diuji, maka pengabulan permohonan a
quo — baik melalui pernyataan inkonstitusional bersyarat (conditionally
unconstitutional) maupun melalui penafsiran konstitusional yang ketat
dan membatasi (restrictive constitutional interpretation) — akan
secara efektif memulihkan dan melindungi hak konstitusional para
Pemohon. Dengan demikian, terpenuhi secara nyata syarat pemulihan
kerugian konstitusional (redressability), sekaligus menegakkan kembali
prinsip kepastian hukum, kebebasan berpendapat, dan supremasi hukum
dalam negara hukum demokratis sebagaimana diperintahkan oleh Pasal
28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
92. Berdasarkan seluruh alasan permohonan tersebut di atas, Para Pemohon
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menyatakan
ketentuan Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 35 jo. Pasal 51
ayat (1) UU ITE 2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E
ayat (3), Pasal 28F, serta Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, karena membuka
ruang kriminalisasi melalui norma pidana yang tidak dirumuskan secara
jelas, pasti, dan dapat diprediksi, sehingga bertentangan dengan prinsip
kepastian hukum yang adil, kebebasan berekspresi, hak memperoleh
dan menyampaikan informasi, serta prinsip negara hukum.
47
Atau setidak-tidaknya menyatakan ketentuan a quo bertentangan dengan
UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang
tidak dimaknai: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum tidak dapat dipidana, kecuali dalam hal perbuatan tersebut
dilakukan bukan dalam rangka kegiatan penelitian atau aktivitas
menyampaikan kritik, pendapat (opini), atau pendapat yang didasarkan
pada hasil penelitian (riset) terhadap tindakan, perilaku, atau keputusan
pejabat negara, baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas,
sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik”;
D. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum, dalil-dalil permohonan,
argumentasi konstitusional, serta alat bukti yang telah diajukan dan
dipertimbangkan dalam Permohonan a quo, para Pemohon dengan ini
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia agar berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan ini
sesuai dengan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, serta
menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), demi tegaknya
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terpeliharanya
prinsip negara hukum, terjaminnya kepastian hukum yang adil, serta
terlindunginya hak-hak konstitusional warga negara, khususnya kebebasan
menyatakan pendapat, kebebasan akademik, dan hak untuk memperoleh,
mengolah, serta menyampaikan informasi sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari kepentingan publik dalam negara hukum yang demokratis.
Para Pemohon menaruh harapan agar Mahkamah Konstitusi melalui putusan a
quo memberikan penegasan konstitusional bahwa urusan publik (public affairs)
dan informasi yang telah berada dalam ranah publik (public domain) tidak
semestinya dijadikan objek kriminalisasi, terutama melalui instrumen hukum
pidana pencemaran nama baik. Setiap tindakan berupa penyampaian kritik,
hasil penelitian, kajian akademik, atau opini yang disusun berdasarkan metode
yang sah, dilakukan dengan itikad baik, dan ditujukan untuk kepentingan publik,
merupakan perwujudan kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik yang
dijamin oleh konstitusi, sehingga tidak dapat dipidana.
Penerapan ketentuan pidana pencemaran nama baik terhadap kritik dan kajian
atas urusan publik berpotensi menimbulkan efek gentar (chilling effect),
48
menghambat kebebasan akademik, melemahkan fungsi kontrol demokratis,
serta mereduksi akuntabilitas kekuasaan publik. Dalam hal pejabat publik
merasa dirugikan oleh suatu pendapat atau kajian yang disampaikan dalam
konteks kepentingan publik, mekanisme hukum perdata merupakan sarana
penyelesaian yang lebih proporsional dan beradab. Oleh karena itu, Mahkamah
Konstitusi diharapkan memberikan tafsir konstitusional yang tegas bahwa
pembatasan melalui hukum pidana tidak berlaku terhadap kritik, riset, dan
ekspresi berbasis kepentingan publik, demi menjaga kualitas demokrasi
konstitusional di Indonesia.
Dengan amar putusan sebagai berikut:
Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
yang berbunyi “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama
baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang
supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana
penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional),
sepanjang tidak dimaknai “terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang
menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau
yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat
negara yang sudah menjadi ranah publik (public domain), baik yang masih
menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang
disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik”;
3. Menyatakan Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
yang berbunyi, “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau
pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu
benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan
apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana
penjara paling lama empat tahun” bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan
hukum
mengikat
secara
bersyarat
(conditionally
49
unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai “terhadap akademisi, peneliti,
atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan,
hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau
keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik (public domain),
baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat
dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan
publik”;
4. Menyatakan Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6842) yang berbunyi, “Setiap Orang yang dengan
lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara
menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui
umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9
(sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”
bertentangan
dengan
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak
dimaknai “terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan
pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang
sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara
yang sudah menjadi ranah publik (public domain), baik yang masih menjabat
maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang
disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik”;
5. Menyatakan Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6842) yang berbunyi “Jika Setiap Orang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan
kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan
tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena
fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda
paling banyak kategori IV” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
50
hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional),
sepanjang tidak dimaknai “terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang
menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau
yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat
negara yang sudah menjadi ranah publik (public domain), baik yang masih
menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang
disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik”;
6. Menyatakan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6905) yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja
menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara
menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui
umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik
yang dilakukan melalui Sistem Elektronik” jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) yang
berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau
nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud
supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00
(empat ratus juta rupiah)” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional),
sepanjang tidak dimaknai “terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang
menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau
yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat
negara yang sudah menjadi ranah publik (public domain), baik yang masih
51
menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang
disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik”;
7. Menyatakan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6905) yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau
memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau
permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis
kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” Jo. Pasal 45A ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) yang
berbunyi, “Setiap Orang yang dengan
sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain
sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan,
etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental,
atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Jo. Pasal
243 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6842) yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen
Elektronik
yang
sifatnya
menghasut,
mengajak,
atau
memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau
permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
52
berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis
kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik” bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak
memiliki
kekuatan
hukum
mengikat
secara
bersyarat
(conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai “tidak dapat
digunakan dalam rezim tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau
tindak pidana fitnah, karena subtansinya mengatur tentang permusuhan
terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras,
kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin,
disabilitas mental, atau disabilitas fisik”;
8. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843) yang berbunyi, “Setiap Orang dengan
sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun
mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak,
menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik” Jo. Pasal 48
ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4843) yang berbunyi, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah)” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang
tidak dimaknai “ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap kegiatan
rekonstruksi, simulasi, penandaan, atau pengujian data elektronik yang
dilakukan dalam rangka penelitian atau verifikasi ilmiah, sepanjang
dilakukan dengan niat baik untuk kepentingan publik”;
9. Menyatakan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara
53
Republik Indonesia Nomor 4843) yang berbunyi, “Setiap Orang dengan
sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi,
penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang
otentik” Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843) yang berbunyi, “Setiap Orang yang
memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)” bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
(conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai “ketentuan
tersebut tidak berlaku terhadap kegiatan rekonstruksi, simulasi, penandaan,
atau pengujian data elektronik yang dilakukan dalam rangka penelitian atau
verifikasi ilmiah, sepanjang dilakukan dengan niat baik untuk kepentingan
publik”;
10. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya—ex aequo et bono.
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, sebagai
berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Tifauzia
Tyassuma, KRMT Roy Suryo Notodiprodjo, dan Rismon
Hasiholan;
2. Bukti P-2
: Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
54
Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transksi Elektronik;
3. Bukti P-3
: Buku “Jokowi’s White Paper: Kajian Digital Forensik,
Telematika, dan Neuropolitika atas Keabsahan Dokumen
dan Perilaku Kekuasaan”;
4. Bukti P-4
: Fotokopi Surat Ketetapan Polri Daerah Metropolitan Jakarta
Raya Nomor: S.Tap/S-4/1900/XI/2025/Ditreskrimum/Polda
Metro Jaya tentang Penetapan Tersangka, tanggal 7
Nobember 2025;
5. Bukti P-5
: Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Ke-1 Polri Daerah
Metropolitan
Jakarta
Raya
Nomor:
S/Pgl/S-
5.1/9487/XI/2025/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya, tanggal 7
Nobember 2025;
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
55
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah
pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842,
selanjutnya disebut UU 1/2023), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843,
selanjutnya disebut UU 11/2008) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6905, selanjutnya disebut UU 1/2024), terhadap
UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para
Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang,
Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan
pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari
Selasa, tanggal 10 Februari 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan
Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK
7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk
memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan,
yaitu perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, alasan-
alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum)
[vide Risalah Sidang, tanggal 10 Februari 2026, hlm. 12-19]. Terhadap nasihat yang
disampaikan Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut,
56
Pemohon telah menyampaikan perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah
pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2026, pukul 11.28 WIB.
[3.3.2]
Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1]
tersebut di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan
terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan
Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025,
sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian
mengenai
perihal
yang
menjadi
dasar
permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan
hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan
kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c.
alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
[3.3.3]
Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan tersebut di atas, pada
dasarnya permohonan para Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau
format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal
10 ayat (3) PMK 7/2025. Secara formil permohonan para Pemohon telah
menguraikan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon (legal
standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk
57
diputus (petitum). Sebelum menguraikan bagian tersebut, para Pemohon pun telah
menguraikan identitas para Pemohon dalam pengujian undang-undang yang
diajukan ke Mahkamah. Namun demikian, sekalipun permohonan a quo secara
formil telah disusun dan memuat sistematika permohonan berdasarkan PMK
7/2025, Mahkamah menilai perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan
tidak hanya semata-mata pada sistematika, tetapi juga menilai keterpenuhan dan
ketepatan isi/substansi dari setiap bagian yang ada dalam sistematika dimaksud.
[3.3.4]
Bahwa selanjutnya, keterpenuhan persyaratan formal suatu permohonan
dapat pula dinilai keterkaitan atau keselarasan antara alasan-alasan permohonan
(posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Terkait dengan
hal tersebut, ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025 menyatakan sebagai berikut:
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara
lain karena:
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan
petitum;
b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau
sebaliknya;
c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan
alternatif;
[3.4]
Menimbang
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
hukum
pada
Sub-paragraf [3.3.2] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.4] di atas, setelah
Mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan a quo, dalam petitum para
Pemohon memohon hal-hal sebagai berikut.
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
yang berbunyi “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama
baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya
terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran
dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally
unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai “terhadap akademisi, peneliti,
atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan,
hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku
atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik (public
domain), baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak
dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk
kepentingan publik”;
58
3. Menyatakan Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
yang berbunyi, “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau
pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan
itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan
dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan
pidana penjara paling lama empat tahun” bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally
unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai “terhadap akademisi, peneliti,
atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan,
hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku
atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik (public
domain), baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak
dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk
kepentingan publik”;
4. Menyatakan Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6842) yang berbunyi, “Setiap Orang yang
dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan
cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut
diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara
paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori
II” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak
dimaknai “terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan
pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang
sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat
negara yang sudah menjadi ranah publik (public domain), baik yang masih
menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang
disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik”;
5. Menyatakan Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6842) yang berbunyi “Jika Setiap Orang
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
433
diberi
kesempatan
membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat
membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang
diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama
3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV” bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
(conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai “terhadap
akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik,
masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap
tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah
menjadi ranah publik (public domain), baik yang masih menjabat maupun
yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan
dengan niat baik untuk kepentingan publik”;
59
6. Menyatakan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6905) yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja menyerang
kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu
hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk
Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui
Sistem Elektronik” jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6905) yang berbunyi “Setiap Orang yang
dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain
dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut
diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama
2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat
ratus juta rupiah)” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang
tidak dimaknai “terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang
menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian,
atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan
pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik (public domain), baik
yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat
dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan
publik”;
7. Menyatakan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6905) yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja
dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut,
mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa
kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit,
agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas
fisik.” Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6905) yang berbunyi, “Setiap Orang yang dengan
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya
menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa
kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit,
agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas
60
fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Jo. Pasal 243 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) yang
berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang
lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap
individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras,
kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin,
disabilitas mental, atau disabilitas fisik” bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki
kekuatan
hukum
mengikat
secara
bersyarat
(conditionally
unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai “tidak dapat digunakan dalam
rezim tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau tindak pidana fitnah,
karena subtansinya mengatur tentang permusuhan terhadap individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan,
etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental,
atau disabilitas fisik”;
8. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja
dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah,
menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,
memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik” Jo. Pasal 48 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4843) yang berbunyi, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama
8
(delapan)
tahun
dan/atau
denda
paling
banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)” bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally
unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai “ketentuan tersebut tidak
berlaku terhadap kegiatan rekonstruksi, simulasi, penandaan, atau
pengujian data elektronik yang dilakukan dalam rangka penelitian atau
verifikasi ilmiah, sepanjang dilakukan dengan niat baik untuk kepentingan
publik”;
9. Menyatakan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843) yang berbunyi, “Setiap Orang dengan
sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi,
penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang
61
otentik” Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843) yang berbunyi, “Setiap Orang yang
memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda
paling
banyak
Rp12.000.000.000,00
(dua
belas
miliar
rupiah)”
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai
“ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap kegiatan rekonstruksi,
simulasi, penandaan, atau pengujian data elektronik yang dilakukan
dalam rangka penelitian atau verifikasi ilmiah, sepanjang dilakukan
dengan niat baik untuk kepentingan publik”;
10. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—ex aequo et bono.
Setelah memeriksa dengan saksama petitum permohonan para
Pemohon, Mahkamah mendapati fakta bahwa dalam rumusan petitum angka 2
sampai dengan petitum angka 6, para Pemohon memohon kepada Mahkamah
untuk menafsirkan norma Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP; Pasal
433 ayat (1) dan Pasal 434 ayat (1) UU 1/2023; Pasal 27A UU 1/2024 jo. Pasal 45
ayat (4) UU 1/2024 dengan tafsir yang sama yaitu, “terhadap akademisi, peneliti,
atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil
penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan
pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik (public domain), baik yang masih
menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang
disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik”. Secara substansial,
petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 6 telah ternyata memohon
pengecualian khusus bagi akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan
pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian terhadap tindakan atau
perilaku atau keputusan pejabat negara agar tidak dapat dipidana, sepanjang
disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik.
Terhadap petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 6 tersebut,
setelah memeriksa dengan saksama bagian alasan-alasan permohonan (posita),
Mahkamah tidak menemukan uraian yang menjelaskan mengapa para Pemohon
memohon norma-norma dimaksud hanya dikecualikan bagi akademisi, peneliti, atau
aktivis, sedangkan terhadap subjek hukum lain yang menjadi ruang lingkup dalam
62
norma-norma a quo tidak dikecualikan atau tetap diberlakukan. Dalam hal ini, pada
halaman 41 angka 91 bagian alasan-alasan permohonan, para Pemohon
menjelaskan bahwa pernyataan inkonstitusional bersyarat ataupun penafsiran
konstitusional yang ketat akan secara efektif memulihkan dan melindungi hak
konstitusional para Pemohon. Padahal, sejumlah bentangan empirik membuktikan
ihwal menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan terhadap tindakan atau
perilaku atau keputusan pejabat negara dengan niat baik untuk kepentingan publik
tidak hanya dilakukan akademisi, peneliti, atau aktivis. Dengan demikian, penafsiran
yang dimohonkan dalam petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 6 memang
secara spesifik dimohon hanya untuk kepentingan para Pemohon. Padahal, jika
norma-norma dimaksud dimaknai seperti yang dimohonkan para Pemohon,
pemaknaannya akan berlaku secara umum (erga omnes). Selain itu, tidak ada
argumentasi terkait persoalan konstitusionalitas dari norma yang dimohonkan
pengujian yang menjelaskan mengapa norma tersebut bermasalah hanya terhadap
akademisi, peneliti, atau aktivis. Terhadap hal ini, Mahkamah dalam Persidangan
Pendahuluan telah memberi nasihat untuk memperjelas dan mengelaborasi posita
permohonan agar memiliki benang merah dengan petitum-petitum permohonnya,
terutama berkaitan dengan putusan Mahkamah yang bersifat erga omnes dan tidak
terikat pada kasus tertentu, in casu kasus para Pemohon [vide Risalah Sidang,
tanggal 10 Februari 2026, hlm. 15 dan hlm. 19]. Pada prinsipnya norma undang-
undang mengikat dan berlaku secara umum, namun jika sejumlah orang, untuk
kepentingan pribadinya, memohon untuk dikecualikan dari ketentuan pidana
tertentu, maka prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum justru tidak akan
terwujud. Namun, terlepas dari hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 PMK
7/2025, ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan hal-hal
yang dimohonkan (petitum) menjadi sesuatu yang esensial dalam menilai
keterpenuhan syarat formal suatu permohonan.
Di samping itu, petitum angka 7 sampai dengan petitum angka 9 yang
memohon agar norma tertentu dihubungkan dengan norma lainnya dengan
menggunakan kata “juncto” untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, menurut
Mahkamah merupakan petitum yang tidak lazim. Dalam terminologi hukum, “juncto”
berarti “bertalian dengan”; “berhubungan dengan”; atau “dihubungkan dengan”.
Dalam penulisan hukum, istilah “juncto” digunakan untuk menghubungkan dua atau
63
lebih norma, pasal, peraturan, atau ketentuan hukum agar menjadi satu kesatuan
yang utuh, menunjukkan bahwa satu aturan tidak berdiri sendiri atau setidak-
tidaknya memiliki keterkaitan materi atau substansi dengan aturan yang lain. Namun
demikian, menghubungkan dua norma dengan kata “juncto” dalam rumusan petitum
selain tidak lazim juga tidak dapat dipahami maksud dan tujuannya. Dalam hal ini,
apakah para Pemohon hendak menguji kedua norma yang di-juncto-kan tersebut.
Bilamana demikian hal yang dikehendaki para Pemohon, seharusnya dirumuskan
dalam petitum tersendiri, sebagaimana halnya petitum angka 2 sampai dengan
petitum angka 6 yang menyebut satu norma yang dimohonkan pengujian dalam satu
petitum. Dalam konteks permohonan a quo, model perumusan petitum angka 7
sampai dengan petitum angka 9 menimbulkan kesulitan tersendiri bagi Mahkamah
untuk memahami maksud sesungguhnya yang dimohonkan para Pemohon.
Terhadap hal ini, Mahkamah dalam Persidangan Pendahuluan telah memberi
nasihat agar para Pemohon memperjelas bagian petitum permohonannya agar tidak
menjadi kabur [vide Risalah Sidang, tanggal 10 Februari 2026, hlm. 18 –hlm. 19].
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena rumusan
petitum tidak dijelaskan pada bagian alasan-alasan permohonan (posita), serta
ketidaklaziman petitum dengan penggunaan terminologi juncto, maka tidak terdapat
keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah
tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di
atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun
oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur),
Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di
atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
64
[4.2]
Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P.
Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada
hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua
puluh enam, selesai diucapkan pukul 08.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi
yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur,
Adies Kadir, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh
Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon
65
dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden
atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Anwar Usman
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Yunita Rhamadani
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
Pertimbangan Hukum: Mahkamah Konstitusi menyatakan “Nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang adalah salah satu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan bagian dari hak konstitusional setiap orang yang dijamin baik oleh UUD 1945 maupun hukum internasional. Dengan demikian, apabila hukum pidana memberikan sanksi pidana tertentu terhadap perbuatan yang menyerang nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang, hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.” Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak 9 2. Nomor 50/PUU-VI/2008 Pasal 28D ayat (1) Pasal 28E ayat (2) Pasal 28E ayat (3) Pasal 28F Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 karena memperlihatkan adanya ketidakjelasan ukuran dan makna mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses suatu informasi dan/atau dokumen elektronik serta tidak menjelaskan siapa yang memberi hak karena kegiatan di internet adalah kegiatan mempublikasikan dalam rangka menuangkan berbagai ekspresi dan pendapat, terlebih lagi apabila mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan membuka akses dalam internet dilakukan seorang wartawan, sementara kegiatan jurnalistik telah diatur dalam Undang- Undang Pers, yang berarti dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pertimbangan Hukum: Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan. Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak 3. Nomor 2/PUU-VII/2009 Pasal 1 ayat (2) Pasal 1 ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28F Pasal 28G ayat (1) Pasal 27 ayat (3) UU ITE memperlihatkan adanya ketidakjelasan ukuran dan makna, bertentangan dengan semangat demokrasi yang meletakkan informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan bersifat ambigu, kabur, serta terlalu luas. Pertimbangan Putusan: Di dalam pasal yang diuji, yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE disebutkan “siapa saja, yang 10 tanpa hak, dengan sengaja”. Ketiga unsur a quo diyakini tidak akan mengganggu yang tidak tersentuh oleh siapa pun. Dalam UU ITE kebebasan para pengguna/pengelola web blog atau blog, komunitas facebook, milis dan sebagainya, sepanjang konteksnya masih dalam ranah publik, tidak mengganggu privasi seseorang, maka komunitas- komunitas dunia siber tersebut akan tetap memiliki kemerdekaan untuk melakukan kontrol sosial. Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 4. Nomor 1/PUU-XIII/2015 UUD 1945. Tidak ada informasi lebih lanjut, karena Pemohon mencabut/menarik kembali permohonannya. Amar Putusan: Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon 5. Nomor 74/PUU-XIV/2016 Pasal 28D ayat (1) Pasal 28F Pasal 27 ayat (3) menciptakan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan kejelasan definisi yuridis pada frasa mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses. Amar Putusan: Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon 6. Nomor 36/PUU-XX/2022 Pasal 1 ayat (2) Pasal 1 ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 Pasal 28C ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28E ayat (3) Pasal 28F Pasal 28G ayat (1) Pasal 28I ayat (1) Pasal 28I ayat (2) Pasal 28I ayat (4) Pasal 28J ayat (1) Pasal 28J ayat (2) Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28E ayat (2) UU ITE adalah “pasal- pasal karet” walaupun sudah diputus oleh MK, tetapi faktanya menurut Para Pemohon putusan MK terkait pengujian pasal-pasal tersebut tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak memberikan kepastian hukum atas hak-hak yang telah dijamin oleh UUD 1945, sehingga para Pemohon memohon agar pertimbangan hukum Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 dan Putusan MK No.76/PUU- XV/2017 dinyatakan dalam amar putusan atau dituangkan dalam revisi UU ITE. Pertimbangan Hukum: Mahkamah menilai telah ternyata ketentuan norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah 11 memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan, terhadap dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak ada relevansinya. Amar Putusan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 7. Nomor 25/PUU-XII/2023 Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1) Pasal 28J ayat (1) Pasal yang diuji merupakan pasal karet yang sering menimbulkan keresahan serta menimbulkan ketidakpastian, kekaburan dan ketidakjelasan hukum baik secara normatif maupun implementatif dan bersifat multitafsir di mana tidak ada tolak ukur atau batasan yang jelas dan memiliki kejelasan dalam hukum sehingga terampasnya hak setiap orang untuk mengeluarkan pikiran- pikiran dan pendapat-pendapat kepada suatu subyek hukum. Pertimbangan Hukum: Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun oleh karena adanya ketidakkonsistenan antara posita dan petitum serta petitum tidak lazim sehingga menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut. Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 8. Nomor 78/PUU-XXI/2023 Pasal 1 ayat (2) Pasal 27 ayat (3) Para Pemohon mendalilkan pasal yang dimohonkan 12 Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28E ayat (2) Pasal 28E ayat (3) Pasal 28F Pasal 28G ayat (1) Pasal 28I ayat (1) Pasal 28I ayat (2) Pasal 28I ayat (4) Pasal 28I ayat (5) Pasal 28I ayat (6) Pasal 28J ayat (1) Pasal 28J ayat (2) Pasal I Aturan Peralihan UUD NRI 1945 pengujian telah digunakan untuk mengkriminalisasi pihak yang kritis terhadap pejabat negara maupun kebijakan pemerintah, karena Pemohon I dan Pemohon II telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang diuji tersebut. Begitu pula dengan Pemohon III dan Pemohon IV yang merasa hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dikerdilkan akibat pejabat negara yang tidak bisa menerima kritik malah menyalahgunakan hukum untuk menggembosi upaya advokasi penegakan hukum, HAM, demokrasi, dan kebebasan pers oleh Pemohon III dan Pemohon IV yang menggunakan pasal-pasal yang diujikan dalam perkara a quo Perimbangan Hukum: Bahwa setelah dicermati materi muatan dari ketentuan Pasal 433 UU 1/2023, menurut Mahkamah, terdapat perbedaan antara ketentuan norma dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dengan norma Pasal 433 UU 1/2023 yakni dalam Pasal 433 UU 1/2023 terdapat penegasan pelaku melakukan perbuatan pencemaran mencakup perbuatan “dengan lisan” dimana unsur tersebut tidak diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas Pasal 433 UU 1/2023 yang baru mempunyai kekuatan mengikat setelah tiga tahun sejak diundangkan (2 Januari 2026), maka penegasan berkenaan dengan unsur perbuatan “dengan lisan” yang terdapat dalam Pasal 433 UU 1/2023 bisa diadopsi atau diakomodir guna kepastian hukum dalam penerapan ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, norma Pasal 310 ayat (1) KUHP dim
