50/PUU-XXIII/2025

F PUTUSAN Nomor 50/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama Pekerjaan Alamat : : : Kurniani Mengurus Rumah Tangga Apartemen Menara Latumenten Tower A/10A, RT 005, RW 013, kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/FSA/MK- P/II/2025 bertanggal 25 Februari 2025 memberi kuasa kepada Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Herna Sutana, S.H., M.H., Dr. Desnadya Anjani Putri, S.H., S. Ikom., M.H., Carmelita, S.H., dan Bansawan, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Ferdian Sutanto & Associates, Advocates & Legal Consultant, beralamat di Gedung EduCenter, Lantai 2 Unit 22308, Jalan Sekolah Foresta, Kav. Commercial Internasional School Lot. II Nomor 8, BSD City, Tangerang, Banten, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 25 Maret 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 25 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 53/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 24 April 2025 dengan Nomor 50/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 20 Mei 2025 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 20 Mei 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 160 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar” 3 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Permohonan ini diatur dalam Pasal Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur sebagai berikut: Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan sebagai berikut: Pasal 10 ayat (1) huruf a “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang. 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 4 (selanjutnya disebut PMK 2/2021) mengatur tentang pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 atau disebut Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PUU) adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan UU MK termasuk pengujian peraturan pemerintah pengganti undang- undang (PERPPU) sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi. 7. Bahwa Permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 160 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 160 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (selanjutnya disebut Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981). 8. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (insconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undnag tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya. 9. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusional pasal-pasal dari undang- undang tersebut marupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. 10. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang- undang terhadap UUD 1945. 11. Dalam hal ini, para Pemohon memohon agar Mahkamah melakukan pengujian terhadap Pasal 160 ayat (1) b UU 8/1981 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 5 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang lahir, tumbuh, berkembang dan bekerja di Indonesia, dimana Pemohon pernah menjalankan usaha yang bergerak di bidang penjualan sparepart peralatan elektronik seperti air conditioner (AC) kulkas, mesin cuci, dan lain-lain, Pemohon Menjalankan usaha tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UU PT”) dengan mendirikan Perseroan Terbatas dengan nama PT. Mitra Sarana Jayasejuk (selanjutnya disebut “PT. MSJ”), selanjutnya Pemohon dijatuhkan putusan Pengadilan Negeri atas dugaan tindak pidana Pasal 372 KUHP 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga Pemohon tidak menjalankan usahanya kembali, namun dalam hal ini pekerjaan yang tertera pada kolom KTP (kode bukti P-3 adalah karyawan swasta, hal ini saat tahun 2018 Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan belum merubah ktpnya dan sejak keluar menjalani masa hukuman Pemohon hanya menjadi ibu rumah tangga karena Pemohon masih mengalami trauma untuk kembali Menjalankan aktivitas usaha jualan spare part ac, saat pengajuan Permohonan aquo pemohon sebagai Ibu Rumah Tangga. 2. Bahwa Pemohon saat menjalankan bisnis penjualan sparepart peralatan elektronik seperti air conditioner (AC) kulkas, mesin cuci, dan lain-lain. Pemohon memiliki hubungan keperdataan dengan PT. Eramas Chemindo (Selanjutnya disebut “PT. Eramas) dan PT. Intimas Chemindo (selanjutnya disebut PT. Intimas) yaitu PT. MSJ membeli Sparepart AC dari PT. Eramas dan PT. Intimas pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, dimana pada saat itu sedang terjadi pandemic covid-19 di Indonesia, sehingga dari keseluruhan transaksi jual beli sparepart yang dilakukan, ada beberapa kali keterlambatan pembayaran. 3. Bahwa karena keterlambatan pembayaran dalam jual beli sparepart tersebut, Pemohon di laporkan di Polsek Pinang Resor Metro Tangerang Kota dengan Nomor LP / B / 302 / VII / 2022 / SPKT / POLSEK PINANG / POLRES METRO TANGERANG KOTA / POLDA METRO JAYA (Bukti P-4) dengan dugaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (selanjutnya disebut “KUHP”) sebagaimana Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP telah didakwa atas dugaan 6 tindak pidana Pasal 378 KUHP) dan atau Pasal 372 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM-84/TNG/03/2023 (Bukti P-5). 4. Bahwa Pemohon telah di vonis bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Perkara Nomor 476/Pid.B/2023/PN.Tng (Bukti P-6) yang mana dalam perkara tersebut korbannya tidak pernah dihadirkan pada tingkat penyidikan maupun pada persidangan tingkat pertama, sebagaimana Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 yang mengatur bahwa yang pertama kali didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi, namun korban tidak pernah dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, sehingga Pemohon merasa hak konstitusional Pemohon yang dirugikan karena multitafsir dari Pasal 160 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut. 5. Bahwa Pemohon melalui Penasehat Hukumnya telah berusaha untuk membela hak Pemohon dengan meminta dihadirkan Korban sebagai Saksi dalam Persidangan, dan telah di sampaikan pada Nota Pembelaan/Pledoi halaman 19 (Bukti P-7) namun korban tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terang dan jelas apakah terdapat dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon yang mengakibatkan kerugiaan kepada korban. 6. Bahwa korban tidak pernah memberikan keterangannya baik dalam proses penyidikan maupun dalam persidangan, hingga dibacakan Putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tangerang (vide P-6), Korban tidak pernah dihadirkan sebagai saksi, sebagaimana Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981, sehingga Pemohon merasa dirugikan atas ketidakjelasan multitafsir dari Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 dalam perkara Pemohon. 7. Bahwa Pasal 160 ayat (1) UU 8/1981 berbunyi sebagai berikut: Pasal 160 ayat (1) a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum; b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. 7 8. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 160 ayat (1) b UU 8/1981 karena telah terjadi multi tafsir dalam penerapan pasal tersebut. Adapun dengan tegas Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa: Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 9. Pasal 28D ayat (1) menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum, hak itu meliputi: a. Pengakuan: Negara harus mengakui bahwa setiap orang memiliki hak-hak asasi b. Jaminan: Negara harus menjamin bahwa hak-hak tersebut dapat dinikmati c. Perlindungan: Negara harus melindungi hak-hak tersebut dari pelanggaran d. Kepastian Hukum: setiap orang berhak atas hukum yang adil dan jelas e. Perlakuan yang sama: setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi. 10. Jelas bahwa Pasal 28D ayat (1) melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun demikian, Pemohon merasa hak Pemohon untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tidak terlaksana dengan baik saat persidangan yang seharusnya memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum tidak dijalankan sebagaimana multitafsir atas Pasal 160 ayat (1) b yang terjadi pada Pemohon dimana dalam Perkara No. 476/Pid.B/2023/PN.Tng Pemohon di dakwa atas dugaan Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP yang merupakan delik aduan, sehingga Korban wajib diminta keterangannya, namun dalam perkara Pemohon, Korban tidak pernah diminta keterangannya, baik dalam proses penyidikan maupun dalam persidangan. 11. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 8 a. Perorangan warga Negara Indonesia dan/atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga Negara; 12. Bahwa berdasarkan Pasal 51A ayat (1) dan ayat (2) UU MK diatur bahwa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar memuat identitas pihak dan bukti sebagaimana: Pasal 51A ayat (1) Permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. Pasal 51A ayat (2) Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan pengujian undang-undang meliputi: a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian; b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian; dan c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci. 13. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konsitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 9 c. Bahwa Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi; d. Bahwa adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Bahwa adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi lagi; 14. Bahwa kerugian hak dari Pemohon atas berlakunya Pasal 160 ayat (1) b bersifat multitafsir yang Pemohon ajukan untuk dilakukan pengujian undang- undangnya merupakan kewenangan konsitusional dari Mahkamah Konstitusi, yang dapat Pemohon uraikan sebagai berikut: a. Hak Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 Bahwa sebagaimana telah diurakan sebelumnya, dalam Pasal 28D ayat (1) mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu jelas bahwa Pemohon memiliki hak untuk mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum dengan kepastian hukum yang adil. Namun hak pemohon yang dilindungi oleh UUD 1945 tercederai dalam Perkara Nomor 476/Pid.B/2023/PN.Tng, dimana Pemohon merasa ada ketidakadilan dalam hukum dengan kesalahan penerapan norma terhadap Pasal 160 ayat (1) b UU 8/1981 dengan tidak dihadirkannya Korban dalam persidangan perkara a quo. b. Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur mengenai proses beracara pada persidangan perkara pidana, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Seluruh tahapan telah diatur dengan jelas dalam UU 8/1981, namun demikian dalam Pasal 160 ayat (1) b bersifat multi tafsir atas penerapannya, sehingga seharusnya yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi, namun Saksi Pelapor yang menerima kuasa lapor dapat diartikan sebagai korban yang menjadi saksi sehingga korban tersebut tidak pernah dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Pemohon. 10 Dengan tidak dihadirkannya Korban dalam Perkara dengan delik aduan sebagaimana Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP yang di dakwakan kepada Pemohon, jelas merugikan Pemohon, karena Pemohon telah meminta untuk dihadirkan Korban sebagai Saksi dalam persidangan untuk membuktikan adanya dugaan tindak pidana yang di dakwakan kepada pemohon, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. c. Kerugian konstitusional Pemohon adalah kerugian yang Spesifik dan Aktual Jelas bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon atas penerapan Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 adalah kerugian yang spesifik dan aktual, karena Pemohon telah di vonis bersalah atas dugaan tindak pidana Pasal 372 KUHP 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sehingga Pemohon kehilangan usahanya, tidak lagi bekerja dan sejak keluar menjalani masa hukuman Pemohon hanya mengurus rumah tangga/ibu rumah tangga karena Pemohon masih mengalami trauma untuk kembali menjalankan aktivitas usaha jualan sparepart ac. Terkait fakta persidangan saat itu Pemohon melalui penasehat hukumnya telah meminta untuk dihadirkan saksi-saksi sebagaimana Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 yaitu Korban, dan juga Pasal 160 ayat (1) huruf c UU 8/1981 yaitu bagian Keuangan Korban, agar jelas apakah tindakan yang dilakukan Pemohon adalah permasalahan perdata yaitu kurang bayar sebagaimana bukti-bukti dan saksi yang telah Pemohon sampaikan dalam persidangan, ataukah tindak pidana penipuan dan penggelapan Pasal 372 KUHP dan 378 KUHP yang disangkakan kepada Pemohon. Karena sudah seharusnya Korban yaitu Perusahaan yang diwakili oleh Direktur dihadirkan dipersidangan untuk membuktikan kerugian yang dialaminya, begitupun bagian keuangan yang mengetahui dengan pasti pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon. Namun hal tersebut tidak diindahkan, bahkan saksi-saksi yang dihadirkan hanya supir, kenek (orang pengangkat barang) dan seorang admin yang mendapatkan kuasa lapor dari Korban. bahwa Permohonan Pemohon tersebut untuk dihadirkan Korban adalah hak Pemohon yang dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 28D ayat (1). 11 d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian Korban dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 seharusnya adalah Korban yang mengalami langsung tindak pidana yang disangkakan kepada seseorang yang atas perbuatan orang tersebut merugikan korban, sehingga jelas pengertian Korban adalah bukan kuasa lapor atau orang yang menerima kuasa untuk membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana. Namun demikian Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 membuka peluang adanya multi tafsir yang mengakibatkan kerugian konstitusional dari Pemohon sebagaimana Perkara Pemohon yang telah dijelaskan sebelumnya. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tidak akan terjadi lagi Pemohon telah menjalani seluruh proses persidangan, mengajukan banding dan kasasi atas perkara Pemohon. Pemohon juga telah menjalani vonis penjara selama 1 tahun 8 bulan sehingga sesungguhnya Pemohon telah menanggung akibat dari kesalahan tafsir atas Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981. Oleh karena itu Pemohon berkeinginan agar Permohonan pemohon dapat dikabulkan Permohonan Pengujian Undang-Undang ini, agar tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan sebagaimana Pemohon telah dirugiakan atas ketidak pastian penafsiran dari Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981, hal ini semata-mata hanya untuk kemaslahatan masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan, termasuk Pemohon. 15. Bahwa berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan berkaitan dengan permohonan ini, Pemohon menegaskan bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu apabila dinyatakan sebagai terdakwa berhak untuk mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1). Sehingga jelas bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3) yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi, sehingga Pemohon memiliki legal standing sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 51 ayat (1) UU MK dalam mengajukan permohonan perkara a quo. 12 16. Bahwa perlu adanya penafsiran yang jelas dan pasti atas Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 sehingga tidak ada lagi hak konstitusional Pemohon dan warga negara Indonesia lainnya yang tercederai dalam berlakunya pasal tersebut. 17. Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini. Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya dalam putusannya nanti menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam memohon pengujian undang-undang dalam perkara ini. III. ALASAN PERMOHONAN 1. Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur negara, termasuk hak dan kewajiban warga negara, dan Batasan kekuasaan, dimana semua peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah harus berlandaskan konstitusi yang bersifat konstitusional. 2. Konstitusionalitas merupakan kesesuaian suatu aturan hukum atau tindakan dengan konstitusi yang berlaku. Dalam penerapannya, konstitusionalitas dapat dilihat dari kesesuaian undang-undang yang telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam konstitusi negara. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang dibentuk, ditetapkan dan dijalankan dalam suatu negara tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. 3. Dalam Permohonan ini, Pemohon ingin menjelaskan pentingnya judicial review atas Pasal 160 ayat (1) b UU 8/1981 karena penerapan atas pasal tersebut memungkinkan adanya problematika konstitusionalitas, sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dalam perkara pidana yang disangkakan kepada Pemohon dan telah diputus dalam Putusan Perkara Nomor 476/ Pid.B/2023/PN.Tng berikut putusan Pengadilan secara berjenjang. 4. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, di mana dinyatakan, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 13 adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 5. Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya Pemohon; Namun pada kenyataannya, undang-undang tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum tidak ada yang khusus, karena seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, bahkan dipidanakan tanpa adanya kepastian hukum yang adil; 6. Di Indonesia penekanan terhadap due process of law sebagai salah satu ciri negara hukum membawa konsekuensi bahwa tindakan-tindakan aparatur penyelenggara negara/pejabat bukan saja harus didasarkan atas norma- norma hukum materil yang adil, tetapi juga harus didasarkan pada hukum formil yang mengatur prosedur untuk menegakkan ketentuan-ketentuan hukum materil yang memenuhi syarat-syarat keadilan. Norma-norma hukum prosedur itu haruslah bersifat fair. Ketentuan-ketentuan tentang prosedur tidak boleh bersifat arbiter menurut selera penyelenggara kekuasaan Negara; 7. Bahwa UU Nomor 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah ketentuan-ketentuan hukum acara yang harus mencerminkan adanya “due process of law” yang pasti dan adil, jauh dari hal-hal yang bersifat arbiter. Oleh karena hukum pidana yang ingin ditegakkan oleh KUHAP membawa akibat sanksi hukum yang terkait dengan hak-hak asasi manusia seperti pidana penjara (yang menyebabkan seseorang diambil kemerdekaannya), penyitaan hak milik, dan bahkan pidana mati (yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang tidak dapat dipulihkan lagi), maka hukum prosedur untuk menegakkan hukum materil itu haruslah pasti dan adil. ketidakpastian dan ketidakadilan hukum prosedural dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, karena seseorang dapat dipidana kehilangan kemerdekaan, penyitaan hak milik bahkan kehilangan nyawa akibat penerapan hukum materil yang secara prosudural tidak memenuhi standart kepastian hukum dan keadilan yang sejalan dengan konstitusionalitas. 8. Bahwa hukum prosedural dalam hukum acara pidana yang mengatur terkait saksi korban diatur dalam Pasal 160 ayat (1) b UU 8/1981 KUHAP, yang mengatakan bahwa “yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.” 14 a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 UU 8/1981 KUHAP mengatakan bahwa “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu” b. Saksi korban adalah korban yang disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan sebagai (saksi) yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. c. Bahwa dalam penjelasan Pasal 160 UU 8/1981 hanya tertulis “cukup jelas” sehingga seharusnya tidak ditafsirkan lain selain dari pada yang tertulis dalam isi pasal tersebut bahwa dalam persidangan pidana, yang pertama- tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Tindak Pidana Pasal 372 KUHP Berdasarkan Delik Aduan namun korban tidak diperiksa dalam persidangan 9. Delik aduan adalah jenis tindak pidana yang syarat utamanya membutuhkan pengaduan dari pihak yang dirugikan/korban agar kasus bisa diproses lebih lanjut salah satu contohnya yaitu perkara penggelapan. Dalam delik aduan, korban memiliki peran penting dalam proses penuntutan. Tanpa pengaduan dari korban kasus tidak dapat berproses, namun dalam hal ini baik dalam Dakwaan Jaksa dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pemohon di dakwa dengan dugaan Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP dalam tuntutan hanya di tuntut dengan Pasal 372 KUHP, ironisnya adalah Korban tidak di periksa baik dalam penyidikan maupun dalam persidangan, lebih jauh, artinya adalah delik aduan tidak berjalan dengan semestinya, meskipun Penasehat Hukum terdakwa dalam hal ini adalah Pemohon sudah meminta kepada persidangan agar menghadirkan korban pada persidangan tingkat pertama. 10. Bahwa pemohon di tuntut dan diputus bersalah sebagaimana Pasal 372 KUHP sedangkan korban sebagai pemberi kuasa tidak diperiksa dalam persidangan tingkat pertama hanya penerima kuasanya saja yang di periksa dalam persidangan, dan tidak ada sanksi bagi pelanggar apabila korban tidak diperiksa terlebih dahulu dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981. 11. Hukum pidana mengenal adanya teori kausalitas yaitu hubungan antara perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan akibat yang terjadi dari 15 perbuatan tersebut. Jika ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan seseorang dan akibat yang terjadi, mempedomani buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kesatu dari Prof. Satochid Kartanegara, SH. Pada halaman 186 s/d 187 yang dikemukakan oleh Von Buri Tiap perbuatan adalah sebab dari akibat, ini disebabkan karena untuk menentukan sesuatu akibat, bahwa tiap-tiap masalah yang menjadi syarat daripada akibat, adalah sebab dari akibat itu. Ironisnya korban tidak pernah di periksa baik pada penyidikan dan persidangan tingkat pertama Pemohon yang sebagai terdakwa pada waktu yang lampau dijatuhi hukuman pidana sedangkan korban tidak di periksa, bagaimana ajaran kausalitas ini berjalan dengan baik?. 12. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014 (hal. 84-85), Mahkamah telah menegaskan bahwa “Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 (vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya”. Mahkamah juga menyatakan bahwa “Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu due process of law”. Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa “Terkait dengan penegakkan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil hal itu sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Kemudian lebih lanjut lagi ketentuan dalam konstitusi tersebut cukup menunjukkan bagaimana sesungguhnya perlindungan negara terhadap warga negaranya dan negara menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara. 13. Bahwa menurut hemat Pemohon, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang kaidah konstitusionalnya diatur di dalam Pasal 28D ayat (1), akan terwujud jika Pasal 160 ayat (1) b UU 8/1981 tidak membuka peluang multitafsir. Sebagaimana diketahui, kaidah hukum pidana termasuk kaidah hukum prosedural, karena membawa implikasi yang langsung kepada hak asasi, haruslah tegas dan pasti. Dalam kepastian itulah terletak adanya jaminan dan perlindungan. Kalau kaidahnya multi tafsir, dan tidak pasti, bagaimanakah 16 kaidah undang-undang itu dapat memberikan jaminan dan perlindungan? Dengan demikian, kaidah dalam Pasal 160 ayat (1) b UU 8/1981, yaitu “yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi” tidak ditafsirkan apapun selain Korban wajib diperiksa pada tahapan penyidikan dan persidangan tingkat pertama, demi kepastian hukum. 14. Bahwa kaidah yang terkandung di dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menegaskan keberadaan kepastian hukum yang adil. Apakah dengan tafsir yang memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk tidak memeriksa Korban, Jaksa Penuntut Umum untuk tidak menghadirkan Korban di dalam persidangan, maupun Hakim yang tidak mendengarkan keterangan Saksi Korban dalam persidangan akan menjamin dan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil? Seperti telah dikemukakan di atas, keadilan akan terwujud jika Penyidik yang bertindak atas nama negara memiliki hak yang sama untuk memanggil dan memeriksa Korban. Penyidik dalam menjalankan tugasnya, berkewajiban untuk membuktikan dugaan atau dakwaannya. Walaupun sistem pembuktian dalam hukum acara pidana kita tidak mengenal sistem pembuktian terbalik, namun dalam rangka keadilan, tersangka dan/atau terdakwa juga berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, antara lain dengan mendengarkan keterangan Korban, dimana dalam hal ini Pemohon sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang disangkakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP dinyatakan bersalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 476/PidB/2023/PN.Tng, yang mana Korbannya adalah Perseroan Terbatas (PT) dimana menurut korban bahwa Pelaku telah melakukan penipuan dan atau penggelapan yang merugikan PT sehingga PT membuat laporan polisi. Dalam pembuatan Laporan Polisi tersebut Direktur PT memberikan kuasa kepada karyawannya untuk melaporkan Pemohon (Kuasa Lapor), artinya dalam perkara ini yang menjadi korban adalah PT sehingga direkturlah yang mewakili PT sebagaimana Organ Perusahaan, dan adanya kuasa lapor tidak mengesampingkan prosedur hukum bahwa Korban harus didengarkan keterangannya yang dalam hal ini adalah Direksi selaku organ perseroan yang bertanggungjawab terhadap operasioanal perusahaan tidak pernah dimintakan keterangannya. 15. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan 17 Terbatas selanjutnya disebut UU PT (Bukti P-8) telah diatur ketentuan terkait Perseroan Terbatas, dimana direksi/direktur sebagai organ perusahaan memiliki kewenangan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Pasal 92 (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Pasal 97 (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Pasal 98 ayat (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 98 ayat (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. Pengertian Pasal 97 ayat (1) adalah direksi bertanggung jawab atas pengurusan persero, dan Pasal 98 ayat (1) direksi mewakili perseroan baik di dalam dan diluar pengadilan, namun dalam perkara Pemohon hakim tingkat pertama tidak mengindahkan Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1) UU PT, dimana dalam persidangan justru yang di periksa hanya kuasa yang melaporkan, dalam hal ini kuasanya adalah karyawan yang menerima kuasa direksi (Bukti P-9a dan P-9b) dan yang lebih memperihatinkan, dalam surat kuasa untuk melaporkan tersebut, tertulis bahwa pekerjaan Pemberi Kuasa adalah ibu rumah tangga, bukan kapasitasnya selaku direksi. 16. Bahwa dalam perkara tersebut Pemohon selaku Terdakwa, merasa ada ketidakadilan dalam proses hukum acara pidana Korban tidak memberikan kesaksian dan tidak pernah diperiksa dalam persidangan. 17. Bahwa bila melihat kepada perkara yang dialami oleh Pemohon sebagai Terdakwa saat sidang perkaranya di Pengadilan Negeri Tangerang, menjadikan pertanyaan besar Pomohon yang membandingkan perkara Pemohon dengan kasus yang Pemohon saksikan di berbagai pemberitaan terkait Kasus Pencemaran Nama Baik yang dialami oleh Bapak Luhut Binsar 18 Panjaitan, dimana Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kordinator Bidang Maritim dan Investasi Indonesia yang melaporkan aktivis HAM dengan dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya pada September 2021, dimana Bapak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Korban diperiksa dalam persidangan saat perkara tersebut yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Bukti P-10), jelas bahwa Bapak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Korban tetap melaksanakan kewajibannya selaku Korban dalam memberikan kesaksian, walaupun saat itu beliau menjabat sebagai Menteri, namun ironisnya dalam perkara Pemohon sebagai Terdakwa, seperti ada kekhususan yang diberlakukan dimana Korban tidak pernah diperiksa dalam persidangan, hal itu menjadi tanda tanya, siapakah yang menderita kerugian? Apakah Korban? atau saksi pelapor sebagai kuasa pelapor? tentulah korban yang mengalami kerugian, hal ini sejalan dengan keterangan saksi pelapor, yang menderita kerugian adalah PT tempat saksi pelapor bekerja, lalu mengapa Korban selaku Direksi/Direktur tidak pernah dihadirkan sebagai Saksi Korban yang dimintakan keterangannya dalam Pemeriksaan di Kepolisian maupun dalam Persidangan., yang menjadi pertanyaan mendasar apakah hukum acara pidana menjadi berbeda? Atau hukum dapat diterapkan dengan cara yang berbeda-beda? 18. Bahwa adanya tafsir yang beraneka-ragam terhadap kaidah yang diatur dalam Pasal 160 ayat (1) b UU 8/1981, akhirnya menyebabkan tersangka dan/atau terdakwa diperlakukan tidak sama di hadapan hukum dimana dalam pelaksanaan hukum di Indonesia ada Korban yang dimintakan keterangannya sebagai saksi, ada pula Korban yang tidak dimintakan keterangannya sebagai saksi dalam penyidikan maupun dalam persidangan. Padahal kaidah “perlakuan yang sama di hadapan hukum” tegas-tegas diatur dalam frasa terakhir ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 19. Bahwa mengutip kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- VIII/2010 dengan pertimbangan hukumnya bagian 3.11 dan 3.12 Pertimbangan hukumnya 3.11 Menimbang bahwa pada dasarnya hukum acara pidana memuat norma norma yang menyeimbangkan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat serta negara, karena pada dasarnya dalam hukum pidana, individu dan/atau masyarakat berhadapan langsung dengan negara. Hubungan ini menempatkan individu dan/atau masyarakat pada posisi yang lebih lemah. Dalam hal ini, hukum acara pidana berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara yang dilaksanakan 19 oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum, maupun hakim, dalam proses peradilan pidana terhadap individu dan/atau masyarakat, terutama tersangka dan terdakwa yang terlibat dalam proses tersebut; Pertimbangan hukum 3.12 Menimbang bahwa hak asasi seseorang tetap melekat pada dirinya meskipun ia telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu dalam suatu negara hukum, hukum acara pidana diposisikan sebagai alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil (due process of law) demi penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang antara lain mencakup upaya perlindungan terhadap tindakan sewenang- wenang dari pejabat negara, pemberian berbagai jaminan bagi tersangka dan terdakwa untuk membela diri sepenuhnya, penerapan asas praduga tidak bersalah, serta penerapan asas persamaan di hadapan hukum; Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas Pemohon mempunyai sikap batin yang sama dengan pertimbangan hukum poin 3.11 dan 3.12 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang mana Pemohon saat menjadi Terdakwa melalui Penasehat Hukum sudah meminta agar di hadirkan Korban namun demikian apalah daya Pemohon sebagai masyarakat secara individu pencari keadilan berhadapan dengan negara dalam hal ini yang bermanivestasi Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, karena pada dasarnya dalam hukum pidana, individu dan/atau masyarakat berhadapan langsung dengan negara, tentu Pemohon adalah individu yang lemah yang menjadi proses hukum acara pidana khususnya pada persidangan tingkat pertama hal ini tentu tidak sejalan dengan Konsep Negara Hukum dan Jaminan, kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1). 20. Bahwa dengan demikian, pemaknaan yang benar konstitusional atas ketentuan Penjelasan Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981 dihubungkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah pemaknaan yang menyatakan dengan tegas bahwa Korban wajib diperiksa pada tahapan penyidikan dan persidangan tingkat pertama. Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981 menjadi inkonstitusional jika di maknai secara tidak benar. 21. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara mempunyai jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang sama dimata hukum, dan Pemohon tidak ingin hak konstitusi Pemohon di langgar oleh ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981. 22. Bahwa sebagai warga negara yang baik Pemohon mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan 20 dengan hukum itu sendiri serta sesuai dengan asas negara hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan. Faktanya, jika Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981 dilakukan tidak sejalan dengan asas Negara hukum dan sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, telah membuat Pemohon dirugikan hak-hak konstitusionalnya; 23. Bahwa untuk menciptakan kepastian hukum yang adil maka Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan norma Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981, merugikan Pemohon dan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 160 ayat (1) huruf b UU No 8/1981 menjadi inkonstitusional, sepanjang tidak dimaknai “Korban wajib diperiksa pada tahapan penyidikan dan persidangan tingkat pertama”. 24. Rumusan Pasal 28 UUD 1945 mengandung norma konstitusi yang dapat membatasi hak seseorang dan negara (melalui undang-undang), namun pembatasan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat yang sifatnya terbatas, yaitu “dengan maksud semata-mata untuk menjamin… dan untuk memenuhi tuntutan yang adil …”. Dengan perkataan lain, konstitusi membatasi hak-hak tertentu dari warga negara (sepanjang pembatasan itu dilakukan melalui undang-undang) dan pembatasannya harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuan atau kepentingan lain yang hendak dilindungi oleh undang-undang; 25. Bahwa ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981 merupakan pasal yang dikualifikasi melanggar prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap Pemohon dan juga Kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian perumusan pasal yang demikian, maka Pasal a quo tidak proporsional dan membuka celah di salah tafsirkan yang dengan sendirinya melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: 26. Bahwa Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981 melahirkan ketidakpastian hukum dikemudian hari jika tidak ditafsirkan dengan baik; 27. Bahwa Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981 merugikan Pemohon, karena: a. Pemohon telah di putus bersalah oleh putusan pengadilan dan telah menjalani masa hukuman. 21 b. Bahwa Korban tidak pernah dimintakan keterangannya dalam proses penyidikan maupun dalam persidangan, sedangkan Pasal 372 KUHP merupakan delik aduan dimana jenis tindak pidana yang syarat utamanya membutuhkan pengaduan dari pihak yang dirugikan /korban agar kasus bisa diproses lebih lanjut, namun Korban tidak pernah dimintakan keterangan/kesaksiannya, sedangkan Pemohon tetap diproses dan dihukum pidana, hal ini tentu mencederai hak konstitusi Pemohon untuk diperlakukan dengan adil dihadapan hukum. c. Bahwa oleh karena jaminan kepastian dan perlindungan hukum Pemohon terciderai secara konstitusi, hal tersebut yaitu hak Pemohon merupakan suatu penghormatan hak asasi manusia, karena Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, sehingga Pemohon khawatir ada warga Negara Indonesia yang lain yang mengalami kerugian yang sama di Indonesia mengalami hal yang serupa, sehingga kami perlu untuk melakukan pengujian Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981 “karena telah mencederai konstitusi” bagi Pemohon; 28. Bahwa untuk melindungi konstitusi Pemohon agar tidak dilanggar dan melahirkan adanya jaminan ketidakpastian hukum dan keadilan, maka Pemohon dalam menguji Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981 terhadap UUD 1945 adalah sangat mendesak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi dan pelanggaran konstitusi Pemohon. Mahkamah perlu memberikan penegasan dan pemaknaan terhadap norma ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981. Penegasan norma Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981 dimaksud diperlukan dikarenakan norma tersebut tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Terlebih, norma Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981 merupakan produk hukum pemerintah kolonial Belanda. Berlakunya Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981 merupakan permasalahan konstitusional norma 29. Merujuk kepada Teori Kewenangan, pada dasarnya, wewenang (authority) adalah suatu hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu. Wewenang berkaitan dengan jabatan, Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, pengertian wewenang 22 merupakan konsep dari Hukum Tata Negara. Kewenangan Atribusi adalah, pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-undang. Bahwa teori kewenangan khususnya tentang kewenangan atribusi tidak secara bebas dan absolut namun kewenangan itu tentu ada batasnya, begitu pula dengan kewenangan Hakim Pengadilan baik judex factie dan judex juris tempat dimana Pemohon diwaktu yang lampau dijatuhi hukuman pemidanaan, bahwa Kewenangan Hakim di bawah lembaga Mahkamah Agung lahir dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No 48/2009) yang terbaru dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang sebelumnya ada di Indonesia, kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara juga merupakan kewenangan atribusi diantaranya berdasarkan konsiderasi UU Nomor 48/2009 huruf a: bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 30. Bahwa Hakim adalah pejabat negara, berdasarkan UU Nomor 48/2009 Pasal 19 yang mangatur bahwa “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang undang”. 31. Bahwa berdasarkan teori kewenangan atribusi hakim perkara pidana bersifat independen, bebas mandiri, namun tetap harus mengacu dan menjadi dasar beracara adalah hukum acara pidana, karena hukum acara pidana adalah hukum formal, namun hal itu, ironisnya Pasal 160 ayat (1) juruf b “yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi” hal tersebut tidak di indahkan hal tersebut menjadikan pertentangan norma sebagaimana Pasal 28D ayat (1) tentang jaminan, kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, khususnya Pemohon yang harus dilindungi oleh Negara Indonesia. 32. Bahwa hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam mengadili perkara Pemohon sebagai terdakwa tidak menghadirkan Korban, dalam perkara tingkat banding menguatkan putusan tingkat pertama tidak ada perbedaan 23 tentang pembedaan korban dan saksi pelapor. Bahwa sampai kasasi pun tidak ada penjelasan ataupun alasan pembenar mengapa Korban tidak dihadirkan dalam persidangan. Peradilan memiliki tujuan keadilan yang dilandaskan pada kebernaran. Kebenaran tersebut bersifat empiris, dan faktual karena bersumber pada peristiwa yang sudah terjadi. Namun demikian, tugas pengadilan menemukan yang sebenarnya, namun demikian apakah fakta dan peristiwa sesuai dengan hukum? Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana perkara itu menjadi terang, sedangkan korban tidak pernah di periksa pada persidangan, namun yang menjadi kerugian konstitusional, Pemohon telah di jatuhi hukuman dan telah selesai menjalani hukuman, oleh sebab itu melalui Pengujian Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981 agar memberi batasan- batasan agar berkesesuaian antara fakta hukum yang berkorelasi secara adil. Hukum acara pidana pada prinsipnya terkandung 2 (dua) hal yaitu baik proses maupun prosedur, keduanya saling terkait, tidak boleh ada proses tanpa prosedur, begitu pula sebaliknya tidak boleh prosedur tanpa ada proses yang cacat. Oleh sebab itu apabila ada proses hukum dan proses hukum itu yang melanggar atau mengurangi hak asasi dari orang yang sedang menjalankan proses hukum acara itu, maka proses hukum yang dapat mengurangi hak asasi seseorang ini harus dilaksanakan secara prosedural, tidak diperbolehkan mengurangi prosedur yang telah diatur dan ditetapkan secara hukum, oleh sebab itu Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981 “Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi” bertentangan dengan norma konstitusi UUD 1945 Pasal 28D ayat (1). 33. Bahwa dengan melihat hal-hal yang disampaikan tersebut di atas, maka sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan tugas yang diembannya, yang diamanatkan kepadanya oleh UUD 1945 sesuai dengan semangat amanat UUD 1945 kepada Mahkamah. Mahkamah Konstitusi adalah the guardian of the Constitution. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981 menciderai konstitusi Pemohon, membuatnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 34. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memaknai norma atas Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981, agar kerugian konstitusional tidak terjadi lagi, Mahkamah Konsitusi perlu 24 menegaskan bahwa ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981, agar Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai: “Korban wajib diperiksa pada tahapan penyidikan dan persidangan tingkat pertama” 35. Bahwa menyatakan Pasal 160 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dengan Lembaran Negara Republik Indonesia (LN) Nomor 76 Tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN) Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai; “Korban wajib diperiksa pada tahapan penyidikan dan persidangan tingkat pertama”. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan norma Pasal 160 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dengan Lembaran Negara Republik Indonesia (LN) Nomor 76 Tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN) Nomor 3209 bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Korban wajib diperiksa pada tahapan penyidikan dan persidangan tingkat pertama. 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 sebagai berikut: 25 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Laporan Polisi terhadap Pemohon oleh karyawan sebuah perusahaan atas surat kuasa melaporkan, pelapor bukan saksi korban; 5. Bukti P-5 : Fotokopi surat dakwaan Kejaksaan Republik Indonesia kepada Pemohon dari Pengadilan Negeri Tangerang atas dakwaan yang sumbernya pada korban yang tidak di periksa pada penyidikan; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus Nomor 476/Pid.B/2023/PN Tng; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Nota Pembelaan/Pledoi Dalam Perkara Pidana Nomor 476/Pid.B/2023/PN.TNG (Pemohon sudah menyampaikan melalui Penasehat Hukumnya kalau korban tidak hadir di Persidangan); 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 9. Bukti P-9A dan Bukti 9B : Fotokopi Surat Kuasa dari Noerjani Hudaya kepada Lieska untuk mengurus dan membuat laporan Kepolisian terkait dengan Pemohon; 10. Bukti P-10 : Fotokopi tangkapan layar berita terkait Pelapor seorang Menteri Koordinator aktif saat itu dalam perkara pidana hadir sebagai saksi korban pada persidangan tingkat pertama. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 26 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 160 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, selanjutnya disebut UU 8/1981] terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 27 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 28 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 yang menyatakan: Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 a. … b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi; c. … 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang pernah mendirikan Perseroan Terbatas bernama PT. Mitra Sarana Jayasejuk yang bergerak di bidang penjualan sparepart peralatan elektronik seperti air conditioner (AC), kulkas, mesin cuci, dan lain-lain. Saat menjalankan usahanya tersebut, Pemohon memiliki hubungan keperdataan dalam hal pembelian sparepart AC dengan PT. Eramas Chemindo (PT. Eramas) dan PT. Intimas Chemindo (PT. MSJ), namun akibat adanya Pandemic Covid-19 di Indonesia, dari keseluruhan transaksi terdapat beberapa kali keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon. Akibat keterlambatan pembayaran tersebut, Pemohon kemudian dilaporkan di Polsek Pinang Resor Metro Tangerang Kota dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 378 dan/atau Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kemudian berlanjut hingga divonis bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Perkara Nomor 476/Pid.B/2023/PN.Tng [vide Bukti P-6]; 4. Bahwa dalam kaitan dengan perkara Pemohon, korban tidak pernah didengarkan keterangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 baik dalam proses penyidikan maupun dalam persidangan tingkat pertama, meskipun Pemohon telah meminta untuk dihadirkan korban dalam persidangan melalui Nota Pembelaan/Pledoi [vide Bukti P-7]. Oleh karena itu, menyebabkan tidak terang dan jelas apakah terdapat dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon yang mengakibatkan kerugian kepada korban. Dalam kaitan ini, Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 bersifat multitafsir; 5. Bahwa menurut Pemohon, korban dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 seharusnya adalah korban yang mengalami langsung tindak pidana yang 29 disangkakan kepada seseorang yang atas perbuatan orang tersebut merugikan korban, sehingga jelas pengertian korban bukanlah kuasa lapor atau orang yang menerima kuasa untuk membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana. Oleh karena itu, korban dalam perkara yang dihadapi oleh Pemohon seharusnya perusahaan yang diwakili oleh direktur yang dihadirkan di persidangan untuk membuktikan kerugian yang dialaminya termasuk juga bagian keuangan yang mengetahui dengan pasti pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon; 6. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yaitu apabila dinyatakan sebagai terdakwa berhak untuk mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Adapun Pemohon telah menjalani seluruh proses persidangan, mengajukan banding dan kasasi serta telah pula menjalani vonis penjara selama 1 tahun 8 bulan sehingga Pemohon telah menanggung akibat dari kesalahan penafsiran Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, norma yang diajukan pengujian oleh Pemohon yaitu berkenaan dengan korban yang menjadi saksi yang pertama-tama didengarkan keterangannya dalam persidangan, terkait erat dengan kerugian aktual yang dialami Pemohon yaitu dengan tidak didengarkan keterangan korban dalam penyidikan maupun dalam persidangan, sehingga menyebabkan ketidakjelasan apakah tindakan Pemohon merupakan permasalahan perdata berupa kurang bayar ataukah termasuk tindakan pidana penggelapan, sementara Pemohon telah dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia telah dapat menguraikan secara spesifik adanya anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dialami bersifat aktual serta adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon 30 memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Pasal 1 angka 27 UU 8/1981 menyatakan, “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Sedangkan yang dimaksud dengan saksi korban adalah korban yang disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan sebagai (saksi) yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Oleh karena itu, dalam bagian Penjelasan Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 hanya tertuliskan “cukup “jelas” maka seharusnya Pasal a quo tidak ditafsirkan lain selain dari pada yang tertulis dalam isi pasal tersebut bahwa dalam persidangan pidana, yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi; 2. Bahwa menurut Pemohon, tindak pidana Pasal 372 KUHP yang didakwakan kepada Pemohon berdasarkan delik aduan, namun korban sebagai pemberi kuasa tidak diperiksa dalam persidangan tingkat pertama dan hanya penerima kuasanya saja yang diperiksa dalam persidangan serta tidak ada sanksi bagi pelanggar apabila korban tidak diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981, sedangkan Pemohon dituntut dan diputus bersalah sebagaimana Pasal 372 KUHP. Oleh karena itu, Pemohon sebagai terpidana merasa terdapat ketidakadilan dalam proses hukum 31 acara pidana karena korban tidak memberikan kesaksian dan tidak pernah diperiksa dalam persidangan. 3. Bahwa menurut Pemohon, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang kaidah konstitusionalnya diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 akan terwujud jika Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 tidak membuka peluang multitafsir karena kaidah hukum acara pidana merupakan kaidah prosedural yang berimplikasi langsung kepada hak asasi manusia sehingga haruslah tegas dan pasti. Dengan demikian, menurut Pemohon kaidah Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 tidak ditafsirkan apapun selain ‘korban wajib diperiksa pada tahapan penyidikan dan persidangan tingkat pertama demi kepastian hukum’. 4. Bahwa menurut Pemohon, penerapan Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 terhadap korban dalam perkara lainnya adalah dengan tetap diperiksa dalam persidangan. Adanya tafsir yang beraneka-ragam terhadap kaidah yang diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981, akhirnya menyebabkan tersangka dan/atau terdakwa diperlakukan tidak sama di hadapan hukum di mana dalam pelaksanaan hukum di Indonesia ada korban yang dimintakan keterangannya sebagai saksi, ada pula korban yang tidak dimintakan keterangannya sebagai saksi dalam penyidikan maupun dalam persidangan. Padahal kaidah “perlakuan yang sama di hadapan hukum” tegas-tegas diatur dalam frasa terakhir ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 5. Bahwa menurut Pemohon, dalam rangka keadilan, tersangka dan/atau terdakwa juga berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah antara lain dengan mendengarkan keterangan korban. Dalam perkara a quo, Pemohon sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang dinyatakan bersalah yang mana korbannya adalah Perseroan Terbatas. Namun dalam pembuatan laporan polisi, Direktur Perseroan Terbatas memberikan kuasa kepada karyawannya untuk melaporkan Pemohon. Padahal, dikarenakan korban adalah Perseroan Terbatas seharusnya yang mewakili Perseroan Terbatas untuk menuntut Pemohon adalah Direktur Perseroan Terbatas. Selain itu, adanya kuasa lapor tidak mengesampingkan prosedur hukum bahwa korban yang harus didengarkan keterangannya yaitu Direksi selaku organ perseroan yang bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan. 32 Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan materi muatan Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “korban wajib diperiksa pada tahapan penyidikan dan persidangan tingkat pertama”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Mei 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah norma Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai “korban wajib diperiksa pada tahapan penyidikan dan persidangan tingkat pertama” sebagaimana petitum Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut, terlebih dahulu Mahkamah akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut. [3.10.1] Bahwa ketentuan norma Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 memiliki keterkaitan dengan beberapa norma dalam UU 8/1981, khususnya ketentuan mengenai proses pembuktian. Dalam proses peradilan, pembuktian merupakan salah satu tahapan yang sangat penting untuk dilakukan sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Berdasarkan sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk bewijstheorie) yang dianut di Indonesia, sebagaimana diejawantahkan dalam ketentuan Pasal 183 UU 8/1981, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim harus mendasarkan kepada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Selanjutnya, Pasal 184 ayat (1) UU 8/1981 menentukan apa saja yang termasuk ke dalam alat bukti yang sah yaitu: a). keterangan saksi; b). 33 keterangan ahli; c). surat; d). petunjuk; dan e). keterangan terdakwa. Meskipun terdapat beberapa alat bukti yang sah menurut undang-undang, namun kedudukan keterangan saksi dalam proses pidana memiliki peranan kunci, pentingnya keterangan saksi telah dimulai sejak proses penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan. Adapun yang dimaksud dengan keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 angka 27 UU 8/1981 adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Sedangkan yang dimaksud dengan saksi berdasarkan Pasal 1 angka 26 UU 8/1981 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Meskipun berkenaan dengan pengertian saksi dalam UU 8/1981, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Agustus 2011, telah memberikan perluasan makna saksi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 184 ayat (1) huruf a UU 8/1981 yaitu pengertian saksi tidak hanya orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri akan tetapi harus dimaknai pula termasuk orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Bahwa dikarenakan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana memiliki arti penting, UU 8/1981 telah menentukan terkait dengan tata cara pemanggilan saksi, pemeriksaan saksi hingga perlindungan hukum terhadap saksi sejak proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Dalam hal ini, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu keterangan saksi dapat menjadi alat bukti yang sah yaitu; (1) keterangan saksi sebagai alat bukti adalah yang saksi nyatakan dalam persidangan; (2) saksi harus mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang dikatakan atau dinyatakan; (3) pendapat dan rekaan saksi tidak dapat dijadikan alat bukti; (4) saksi harus disumpah sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah tidak dapat dianggap sebagai alat bukti tetapi dapat dianggap sebagai alat bukti tambahan yang memperkuat alat bukti lainnya; (5) berlaku prinsip unus testis nullus testis, yang berarti minimal diperlukan dua orang saksi. Tujuannya adalah agar dapat dibandingkan dan dicari kesesuaiannya 34 antara keterangan kedua/beberapa saksi tersebut karena keterangan seorang saksi tidak dapat dijadikan alat bukti langsung namun dapat diperkuat oleh keterangan saksi lainnya meski untuk peristiwa yang berbeda tetapi masih terkait dengan suatu rangkaian peristiwa pidana; dan (6) keterangan dari saksi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. [3.10.2] Bahwa berkaitan dengan saksi dimaksud terdapat beberapa jenis saksi, seperti saksi yang memberatkan (a charge) atau saksi yang meringankan (a de charge), saksi de auditu, “saksi mahkota” (saksi yang bersama-sama menjadi pelaku tindak pidana), saksi pelapor, saksi korban dan lain sebagainya. Dalam kaitan ini, yang dimaksud dengan saksi korban yaitu orang yang mengalami kerugian akibat suatu perbuatan atau tindak pidana. Posisi korban tindak pidana yang dijadikan sebagai saksi dalam persidangan menyiratkan adanya kewajiban negara untuk mewakili kepentingan saksi korban dengan melakukan penuntutan atas suatu tindak pidana terlepas korban berkehendak atau tidak berkehendak untuk dilakukannya penuntutan terhadap tindak pidana tersebut. Sementara itu, berkenaan dengan hak untuk menjadi pelapor ditentukan dalam Pasal 108 ayat (1) UU 8/1981 yang menegaskan hak setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban tindak pidana untuk melaporkan peristiwa tindak pidana. Namun, hal tersebut dikecualikan terhadap tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan, karena suatu tindak pidana yang masuk dalam kategori delik aduan hanya dapat dituntut jika diadukan oleh korban yang dirugikan atau yang mewakilinya. Bahwa berkenaan dengan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tahapan penyidikan maupun tahapan persidangan pada pokoknya merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh keterangan yang komprehensif karena dapat menjelaskan suatu peristiwa pidana sehingga diperoleh kebenaran materiil. Meskipun demikian, keterangan saksi korban saja tidaklah cukup untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini, diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa [vide Pasal 183 UU 8/1981]. Oleh karena itu, untuk dapat memperoleh keterangan yang jelas mengenai suatu peristiwa pidana, penyidik, penuntut umum, dan majelis hakim dapat memanggil terdakwa, korban, serta saksi-saksi yang dianggap berkaitan dengan suatu peristiwa pidana untuk menghadap penyidik, penuntut umum, dan majelis hakim sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Dengan demikian, jika 35 saksi telah dipanggil dengan sah, maka menjadi kewajiban saksi yang dipanggil secara sah tersebut, baik saksi korban, pelapor maupun saksi-saksi yang lainnya untuk hadir. Bahkan, bagi saksi yang telah dipanggil secara sah namun tidak datang menghadap penyidik, penuntut umum, ataupun majelis hakim tanpa memberikan alasan-alasan yang patut dan wajar dapat dikenakan sanksi pidana [vide Pasal 112 ayat (2), Pasal 159 ayat (2) UU 8/1981 dan Penjelasannya]. [3.11] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya berkaitan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 yang menurut Pemohon menimbulkan multitafsir sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa norma Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 merupakan bagian dari Bab XVI UU 8/1981 mengenai Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dan bagian dari acara pemeriksaan biasa. Dalam hal ini, secara keseluruhan Pasal 160 UU 8/1981 berkaitan dengan pengaturan tata cara pelaksanaan pemeriksaan saksi yang akan didengarkan keterangannya dalam persidangan yaitu secara berurutan berdasarkan pertimbangan yang baik setelah mendapatkan usulan/pengajuan dari penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum dan urutan pertama yang didengarkan adalah korban yang menjadi saksi serta adanya kewajiban bagi majelis hakim untuk mendengarkan keterangan saksi yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang dimintakan oleh terdakwa, kuasa hukum, maupun penuntut umum. Ketentuan norma Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 yang menurut Pemohon menimbulkan multitafsir pada prinsipnya adalah norma yang mengatur ihwal untuk mendengarkan saksi korban pertama-tama pada saat proses mendengarkan keterangan saksi dalam persidangan. Secara doktriner, pentingnya keterangan saksi korban tindak pidana untuk didengarkan pertama-tama dalam pembuktian di persidangan dikarenakan saksi korban mengalami sendiri tindak pidana yang terjadi bukan hanya sekadar mengetahui ataupun mendengar sendiri suatu tindak pidana, sehingga keterangan saksi korban dapat memberikan gambaran yang jelas tentang suatu perkara yang diperiksa dan dapat membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana serta memberikan kepastian dan keyakinan kepada hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Meskipun demikian, mendengarkan keterangan saksi korban bukanlah suatu 36 kewajiban yang harus dilakukan dalam tata beracara hukum pidana, jika terhadap hal tersebut terdapat hal-hal yang bersifat exceptional, sekalipun dalam perkara delik aduan. Hal tersebut dikarenakan pada acara pemeriksaan saksi, tidak selalu saksi korban dapat diperiksa dalam persidangan apalagi jika saksi korban telah meninggal dunia ataupun sakit dikarenakan akibat dari tindak pidana yang dialaminya ataupun sebab lain misalnya apabila saksi korban mengalami trauma, intimidasi, atau ketakutan akibat dari tindak pidana yang dialaminya, termasuk dalam hal ini jika saksi korban bertempat tinggal yang jauh dan alasan-alasan sah lainnya. Bahkan berkenaan dengan hal itu, Pasal 162 ayat (1) UU 8/1981 telah memberikan pengecualian sehingga saksi dapat tidak hadir dalam persidangan yaitu jika saksi telah memberikan keterangan dalam penyidikan kemudian saksi meninggal dunia, terdapat halangan yang sah sehingga saksi tidak dapat hadir di persidangan, tidak dipanggil karena tempat kediaman atau tempat tinggal saksi jauh, dan terdapat kepentingan negara maka keterangan yang telah diberikan saksi itu dibacakan dalam persidangan. Terlebih, terhadap saksi yang telah diperiksa di hadapan penyidik yang keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di persidangan dan memiliki nilai yang sama dengan saksi dalam persidangan sepanjang keterangannya dibenarkan atau diakui oleh terdakwa. Demikian halnya dalam perkara pidana yang termasuk kategori delik aduan, kehadiran saksi korban memang diperlukan untuk mencari kebenaran materiil, namun dengan alasan-alasan tertentu pula ketidakhadiran saksi korban sekaligus pengadu tidak secara serta merta dapat mengakibatkan dakwaan tidak dapat diterima, karena dalam tindak pidana aduan, penyidik, penuntut umum, dan majelis hakim dapat mendengar saksi yang lain, seperti saksi yang mewakili kepentingan saksi korban, misalnya karena saksi korban belum cukup umur. Terlebih, berkenaan dengan urgensi kewajiban saksi korban harus hadir sendiri dalam persidangan ataukah dapat diwakilkan oleh kuasanya, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim yang menyidangkan perkara yang bersangkutan. Lebih lanjut, berkenaan dengan pemeriksaan saksi korban juga perlu memperhatikan salah satu prinsip/asas dalam peradilan berupa asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang bertujuan untuk menjamin akses keadilan bagi semua warga negara. Asas ini diimplementasikan dalam berbagai peraturan yang mengatur tentang peradilan demi memastikan proses pengadilan yang efisien dan terjangkau. Oleh karena itu, proses peradilan harus diselesaikan dalam waktu 37 yang cepat, tidak berlarut-larut dan menghindari penundaan yang tidak perlu, mudah dipahami dan dilakukan tanpa prosedur yang berbelit-belit serta dengan biaya yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat [vide Penjelasan UU 8/1981]. Dalam hal ini, memberikan kewajiban bagi saksi korban untuk diperiksa dalam proses penyidikan dan persidangan tahap pertama sebagaimana didalilkan Pemohon merupakan hal yang menurut Mahkamah dapat menyebabkan terhambatnya proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara pidana itu sendiri karena misalnya jika korban meninggal dunia, sakit, atau korban berada di tempat yang jauh dengan pengadilan di mana perkara tersebut diperiksa maka akan dibutuhkan waktu serta biaya untuk mendatangkan korban ke hadapan persidangan ataupun jika korban mengalami trauma sehingga tidak dapat dimintakan keterangannya maka akan dibutuhkan waktu lebih lama untuk pemulihan korban sebelum korban dapat memberikan keterangan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah hal demikian akan bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. [3.11.2] Bahwa norma Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 pada prinsipnya tidak dapat dibaca secara terpisah dari norma sebelumnya, tetapi harus dibaca dan dipahami sebagai satu kesatuan norma yang utuh mengatur terkait dengan tata urut dan prioritas dalam mendengarkan keterangan saksi dalam persidangan. Oleh karena itu, memaknai ketentuan norma Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 menjadi “korban wajib diperiksa pada tahapan penyidikan dan persidangan tingkat pertama” sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah justru akan mengaburkan esensi ketentuan norma Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 karena pemaknaan yang dimohonkan oleh Pemohon lebih menekankan pada kewajiban/keharusan pemeriksaan terhadap korban dalam tahapan penyidikan dan persidangan, sedangkan norma Pasal a quo sesungguhnya terkait dengan prioritas dalam mengimplementasikan tata urutan pemeriksaan saksi-saksi, yang secara ideal seharusnya dimulai dengan mendengarkan keterangan saksi, yaitu mendengarkan keterangan saksi korban. Dengan demikian, memaknai norma Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tanpa membolehkan penyidik, penuntut umum, dan majelis hakim menggunakan kewenangannya secara diskresional, maka hal tersebut akan menjauhkan dari penyelesaian perkara pidana yang cepat, sederhana, dan biaya murah serta menjauhkan dari rasa keadilan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum 38 dalam pemeriksaan saksi di persidangan serta menghambat akses mendapatkan keadilan bagi korban yang menjadi saksi. Dalam kaitan ini, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa korban atau yang menderita kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan Pemohon dalam perkara tersebut adalah PT. Eramas Chemindo dan PT. Intimas Chemindo. Oleh karena korban yang menderita kerugian tersebut adalah perseroan maka dengan mendasarkan pada ketentuan norma Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) yang dapat mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi dan sesuai dengan ketentuan norma Pasal 103 UU 40/2007, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang atau lebih karyawan perseroan untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa. Berkenaan dengan hal tersebut, telah ternyata Mahkamah menemukan Bukti P-9a dan Bukti P-9b yang merupakan surat kuasa dari Direktur PT. Eramas Chemindo dan PT. Intimas Chemindo bernama Noerjani Hudaya kepada Lieska yang merupakan staf Administration Sales untuk mewakili perseroan melaporkan perkara penggelapan oleh Pemohon dan terhadap saksi Lieska telah didengarkan keterangannya dalam persidangan [vide Bukti P-6]. Oleh karena itu menurut Mahkamah, dalam perkara yang didakwakan kepada Pemohon, korban dalam hal ini PT. Eramas Chemindo dan PT. Intimas Chemindo yang diwakili oleh saksi Lieska berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Juli 2022 telah diperiksa dan didengarkan keterangannya dalam persidangan, sehingga Mahkamah tidak menemukan adanya perlakuan yang berbeda di hadapan hukum terhadap Pemohon dalam menerapkan Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil- dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 160 ayat (1) huruf b UU 8/1981 telah ternyata memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalikan Pemohon. Dengan 39 demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh 40 lima, selesai diucapkan pukul 15.21 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca