50/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 50/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Partai Buruh, yang dalam hal ini diwakili oleh: 1. Nama : Ir. H. Said Iqbal, M.E. Jabatan : Presiden Alamat : Gedung FSPMI Lt. 3 Jalan Raya Pondok Gede Nomor 11 Kelurahan Dukuh Kramat Jati Jakarta Timur 13550. 2. Nama : Ferri Nuzarli, S.E., S.H. Jabatan : Sekretaris Jenderal Alamat : Gedung FSPMI Lt. 3 Jalan Raya Pondok Gede Nomor 11, Kelurahan Dukuh Kramat Jati Jakarta Timur 13550. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2023 memberi kuasa kepada Said Salahudin, M.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Agus Supriyadi, S.H., M.H., Damar Panca Mulia, James Simanjuntak, S.H., M.H., M. Fahmi Sungkar, S.H., M.H., Sucipto, S.H., M.H., Muhammad Jamsari, S.H. dan Hechrin Purba, S.H., M.H., kesemuanya adalah kuasa hukum/advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Partai Buruh, beralamat di Gedung FSPMI, Lantai 3, Jalan Raya Pondok Gede Nomor 11 Kelurahan Dukuh Kramat Jati Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, 13550, baik 2 sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi Presiden; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Presiden; Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 1 Mei 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 45/PUU/PAN.MK/ AP3/05/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 50/PUU-XXI/2023 pada 9 Mei 2023, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada 5 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa UUD 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK” jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 yang selanjutnya disebut “UU PPP”, berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” 4 4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat berupa pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang selanjutnya disebut “PMK PUU”, berbunyi: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.” 5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil undang- undang terhadap UUD 1945 diatur secara khusus dalam Pasal 2 ayat (3) PMK PUU, yang berbunyi: “Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.” 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019, tanggal 4 Mei 2021, juga sekaligus telah menentukan syarat penilaian pengujian formil Undang-Undang adalah sebagai berikut: a. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; b. pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang-undang; c. pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan d. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. 7. Bahwa selain keempat syarat penilaian pengujian formil tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memperkuat syarat/standar penilaian pengujian formil yang juga mencakup pengujian terhadap keterpenuhan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) [vide Paragraf 3.17.8 sampai dengan 3.17.9 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020], sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut: “Bahwa semua tahapan dan partisipasi masyarakat yang dikemukakan di atas digunakan sebagai bagian dari standar penilaian pengujian formil, sehingga memperkuat syarat penilaian pengujian formil sebagaimana 5 termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- XVII/2019…” 8. Bahwa objectum litis permohonan PEMOHON dalam hal ini adalah pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945, sehingga menurut PEMOHON Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 berdasarkan standar/syarat penilaian pengujian formil sebagaimana yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam sejumlah putusannya tersebut; 9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Pemohon telah tegas menyatakan bahwa objectum litis Permohonan a quo adalah pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo; B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN 10. Bahwa berkaitan dengan pengujian formil, terdapat tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 9 ayat (2) PMK PUU, bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar memiliki limitasi waktu yang ditentukan permohonannya harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Undang-Undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia; 11. Bahwa UU Cipta Kerja diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2023 dan diajukan permohonan pengujian formil oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Mei 2023, maka dengan demikian permohonan Pemohon diajukan pada hari ke 32 (tiga puluh dua) sejak UU Cipta Kerja diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856; 12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan PEMOHON berkaitan dengan pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap 6 UUD 1945 diajukan masih dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak UU Cipta Kerja diundangkan; 13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 yang PEMOHON ajukan masih dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak UU Cipta Kerja diundangkan, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo; C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON I. SUBJEK HUKUM PEMOHON 14. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK PUU yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau; d. Lembaga negara. 15. Bahwa terhadap subjek badan hukum publik, Jimly Asshiddiqie dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (2006: 87) pada pokoknya menjelaskan sebuah badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila pembentukan badan hukum itu didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Dikatakan oleh Jimly: “Dari segi subjeknya, badan hukum tersebut dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila kepentingan yang menyebabkan badan itu dibentuk, didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan kepentingan orang perorang. Sebaliknya, apabila kepentingan yang menyebabkan ia dibentuk didasarkan atas kepentingan pribadi orang per orang, maka badan hukum tersebut disebut badan hukum privat atau perdata.” 7 16. Bahwa lebih lanjut Jimly Asshiddiqie (2006: 89-90) mengatakan by nature partai politik tergolong sebagai badan hukum publik karena kegiatan partai politik berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Menurut Jimly: “Organisasi-organisasi seperti partai politik memang didirikan untuk tujuan tujuan dan kepentingan-kepentingan politik yang bukan bersifat perdata. Namun dalam kegiatannya sehari-hari, aktivitas-aktivitas yang dilakukannya dapat saja berkaitan dengan hal-hal yang bersifat publik ataupun dengan hal-hal yang berkenaan dengan soal hak dan kewajiban yang bersifat perdata. Sebagai partai politik sudah tentu kegiatannya berkaitan dengan dunia politik yang berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Tetapi sebagai badan hukum, partai politik itu dapat saja terlibat dalam lalu lintas hukum perdata, misalnya, mendapatkan hak atas tanah dan bangunan kantor, mengadakan jual beli benda-benda bergerak seperti kendaran bermotor, alat-alat tulis kantor, dan lain-lain sebagainya.” “Semua kegiatan tersebut bersifat perdata, dan partai politik yang bersangkutan sebagai badan hukum dapat bertindak sebagai subjek hukum yang sah. Dalam hal demikian itu, meskipun bertindak dalam lalu lintas hukum perdata, organisasi partai politik tersebut tetap tidak dapat disebut sebagai badan hukum perdata, melainkan by nature merupakan badan hukum yang bersifat publik.” 17. Bahwa Pemohon adalah organisasi partai politik berbadan hukum yang dibentuk didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Kegiatan PARTAI BURUH juga berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pembentukan PARTAI BURUH sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar PARTAI BURUH yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 06, tanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat dihadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Pusat [Bukti P-2] sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 04.AH.11.03 TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, tanggal 4 April 2022 [Bukti P-3]; 18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, merujuk doktrin subjek badan hukum publik sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie maka PEMOHON (PARTAI BURUH) tergolong sebagai subjek badan hukum publik yang 8 berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK PUU diberikan hak untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD 1945 in casu pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945, karena PEMOHON menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Cipta Kerja; 19. Bahwa dalam mengajukan Permohonan a quo PEMOHON (PARTAI BURUH) diwakili oleh pimpinan dewan pimpinan pusat partai yang disebut dengan “Komite Eksekutif atau Executive Committee (Exco) PARTAI BURUH”, yaitu Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal, yang terpilih secara sah dalam Kongres IV PARTAI BURUH tahun 2021, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.02 TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, tanggal 4 April 2022 [Bukti P-4]; 20. Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar PARTAI BURUH [Vide Bukti P-2] dinyatakan Komite Eksekutif di tingkat pusat merupakan pimpinan tertinggi PARTAI BURUH yang dipimpin oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal. Sekurang-kurangnya Presiden PARTAI BURUH berwenang mewakili PARTAI BURUH ke dalam dan keluar organisasi PARTAI BURUH, termasuk mewakili PARTAI BURUH di pengadilan; 21. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga PARTAI BURUH [Vide Bukti P-2] juga ditentukan Presiden bersama Sekretaris Jenderal berwenang menandatangani seluruh surat menyurat PARTAI BURUH, baik ke dalam maupun keluar; 22. Bahwa kewenangan Presiden bersama Sekretaris Jenderal untuk menandatangani surat keluar, meliputi pula kewenangan untuk menandatangani surat permohonan Partai Buruh yang ditujukan kepada lembaga peradilan sebagaimana secara praksis sudah beberapa kali dilakukan dan dapat diterima oleh lembaga peradilan, antara lain surat permohonan yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi pada pengujian undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diregistrasi dalam perkara nomor 69/PUU-XX/2022; dan surat 9 permohonan pengujian UU Pemilu yang diregistrasi dalam perkara nomor 78/PUU-XX/2022. 23. Bahwa oleh karena menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARTAI BURUH, Presiden dan Sekretaris Jenderal merupakan pimpinan tertinggi yang diberikan wewenang untuk mewakili serta menandatangani seluruh dokumen PARTAI BURUH baik ke dalam maupun keluar organisasi PARTAI BURUH, dan dalam praktiknya selama ini surat permohonan pengujian undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal Partai Buruh dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam Permohonan a quo Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama PARTAI BURUH dalam mengajukan pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi; 24. Bahwa selain dari pada itu, sekalipun Pemohon tergolong sebagai badan hukum publik berbentuk partai politik, tetapi Pemohon (PARTAI BURUH) bukanlah partai politik Peserta Pemilu 2019 yang secara otomatis tidak mempunyai kursi di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat untuk periode 2019 – 2024, sehingga Pemohon sama sekali tidak memutus pembentukan UU Cipta Kerja, baik pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun pembentukan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang Pemohon ajukan pengujiannya dalam Permohonan a quo. 25. Bahwa sebagai badan hukum publik berbentuk partai politik, Pemohon terakhir kali menjadi Peserta Pemilu pada tahun 2009 dan baru kembali ditetapkan sebagai partai politik Peserta Pemilu tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 [Bukti P- 5] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota 10 Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2022 [Bukti P-11]; 26. Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi di atas, maka dari sisi pemenuhan syarat “subjek hukum Pemohon”, tidak ada keraguan untuk menyatakan Pemohon memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam Permohonan a quo Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai subjek badan hukum publik yang dapat mengajukan pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 sebagaimana dibenarkan menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK PUU. II. KEPENTINGAN PEMOHON DALAM PENGUJIAN FORMIL 27. Bahwa selain diperlukan kejelasan mengenai subjek hukum Pemohon dalam rangka memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), khusus dalam pengujian formil UU terhadap UUD 1945 Mahkamah Konstitusi juga menetapkan syarat legal standing berupa adanya kepentingan Pemohon yang dilihat dari hubungan pertautan Pemohon dengan UU yang dimohonkan pengujian. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, yaitu sebagai berikut: bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung 11 antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil. 28. Bahwa untuk menunjukan Pemohon mampu memenuhi persyaratan legal standing berupa adanya kepentingan Pemohon yang dilihat dari hubungan pertautan Pemohon dengan UU yang dimohonkan pengujian sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, maka dalam Permohonan a quo Pemohon mengajukan setidaknya dua alasan. 29. Bahwa untuk alasan yang pertama, Pemohon terlebih dahulu perlu mengingatkan perihal terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja sebelumnya) yang merugikan kelompok buruh, petani, dan masyarakat kecil lainnya. Atas pemberlakuan UU tersebut organisasi- organisasi serikat buruh dan organisasi serikat petani terbesar di Indonesia pada saat itu, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif mengajukan permohonan pengujian UU Cipta Kerja kepada Mahkamah Konstitusi. 30. Bahwa pasca-terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020, kelompok buruh, petani, dan masyarakat kecil lainnya ternyata tetap saja mengalami kerugian akibat UU Cipta Kerja tetap diberlakukan oleh pemerintah, sehingga organisasi-organisasi serikat buruh dan organisasi serikat petani terbesar di Indonesia yang sebelumnya mengajukan permohonan pengujian UU Cipta Kerja kepada Mahkamah Konstitusi melakukan konsolidasi gerakan dan bersepakat untuk bersama- sama melanjutkan perjuangan melawan pemberlakuan UU Cipta Kerja dengan cara berhimpun dalam organisasi Partai Buruh (Pemohon). 31. Bahwa momentum konsolidasi gerakan dan kesepakatan dari organisasi- organisasi serikat buruh dan organisasi serikat petani terbesar di Indonesia untuk bergabung dalam organisasi Partai Buruh terjadi pada pelaksanaan Kongres IV PARTAI BURUH Tahun 2021 dan melahirkan susunan kepengurusan Partai Buruh periode 2021 – 2026 yang dipimpin oleh Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal dan menjadi Pemohon dalam Permohonan a quo. 32. Bahwa dalam ketentuan Pasal 15 ayat (10) Anggaran Dasar Partai Buruh [Vide Bukti P-2], organisasi-organisasi serikat buruh dan organisasi serikat petani terbesar di Indonesia yang pernah mengajukan permohonan 12 pengujian UU Cipta Kerja “jilid pertama” ditegaskan kedudukannya sebagai organ “Inisiator Pelanjut Partai Buruh”. Secara operasional kepartaian, organisasi-organisasi tersebut menjadi organ penopang sekaligus pengendali roda organisasi Partai Buruh. Para pimpinan organisasi tersebut pun menempati posisi-posisi strategis dalam susunan kepengurusan Partai Buruh periode 2021 – 2026 [Vide Bukti P-4]. 33. Bahwa uraian di atas menggambarkan adanya hubungan antara Pemohon sebagai Pemohon pengujian UU Cipta Kerja “jilid kedua” dengan organisasi- organisasi serikat buruh dan organisasi serikat petani terbesar di Indonesia yang sebelumnya pernah mengajukan permohonan pengujian UU Cipta Kerja “jilid pertama” yang kemudian melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 34. Bahwa oleh sebab itu, secara substantif Permohonan a quo harus dimaknai sebagai satu rangkaian permohonan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan-permohonan yang sebelumnya pernah diajukan oleh organisasi-organisasi serikat buruh dan organisasi serikat petani terbesar di Indonesia tersebut. 35. Bahwa dengan dilanggarnya sejumlah asas, prinsip dan/atau pedoman pembentukan UU yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, sudah barang tentu menimbulkan kerugian bagi organisasi-organisasi serikat buruh dan organisasi serikat petani terbesar di Indonesia yang sebelumnya pernah mengajukan pengujian UU Cipta Kerja “jilid pertama”. Kerugian yang dialami organisasi-organisasi tersebut adalah juga kerugian bagi Pemohon. Sebab, sekalipun entitas Pemohon dan organisasi-organisasi tersebut berbeda, tetapi ibarat dua sisi mata uang, antara Pemohon dan organisasi-organisasi yang menghidupkan kembali Partai Buruh tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. 36. Bahwa diawali dari adanya hubungan Pemohon dengan organisasi- organisasi di atas, maka selanjutnya muncul kepentingan Pemohon untuk mengajukan Permohonan a quo. Terkait hubungan pertautan langsung Pemohon dengan UU yang dimohonkan pengujian terletak pada adanya kerugian yang dialami oleh kelompok buruh, petani, dan masyarakat kecil lainnya yang menjadi konstituen Partai Buruh, tidak terkecuali organisasi- organisasi yang pernah mengajukan permohonan pengujian UU Cipta Kerja 13 “jilid pertama”, yang saat ini sudah bernaung dan diwakili kepentingannya oleh Pemohon (PARTAI BURUH), akibat berlakunya UU Cipta Kerja “jilid kedua”.yang dibentuk dengan melanggar sejumlah asas, prinsip dan/atau pedoman pembentukan UU yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 37. Bahwa Inisiator Pelanjut PARTAI BURUH yang sebelumnya pernah mengajukan diri sebagai Pemohon dalam perkara pengujian UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut: 1. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) diwakili antara lain oleh Presiden KSPI Ir. H. Said Iqbal, M.E., dalam Perkara Nomor 101/PUU- XVIII/2020. Presiden KSPI Ir. H. Said Iqbal, M.E., saat ini menjabat sebagai Presiden PARTAI BURUH; 2. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) diwakili antara lain oleh Sekretaris Jenderal Ir. H. Hermanto Achmad, S.H., M.M., dalam Perkara Nomor 101/PUU-XVIII/2020. Sekretaris Jenderal KSPSI Ir. H. Hermanto Achmad, S.H., M.M., saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Rakyat PARTAI BURUH. Sekretaris Jenderal PARTAI BURUH Ferri Nuzarli, S.E., S.H., juga berasal dari KSPSI; 3. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP. FARKES- R) diwakili oleh Ketua Umum FSP. FARKES-R Idris Idham dalam Perkara Nomor 101/PUU-XVIII/2020. Idris Idham saat ini menjabat sebagai Sekretaris Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kebijakan Publik PARTAI BURUH; 4. Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPEE FSPMI) PT. Indonesia Epson Industry diwakili oleh Ketua PUK SPEE FSPMI Abdul Bais dalam Perkara Nomor 101/PUU-XVIII/2020. PUK SPEE FSPMI adalah SP/SB yang berafiliasi dalam organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Ketua PUK SPEE FSPMI Abdul Bais saat ini menjabat sebagai Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) PARTAI BURUH; 5. Serikat Petani Indonesia (SPI) diwakili oleh Sekretaris Jenderal SPI Agus Ruli Ardiansyah dalam Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020. 14 Sekretaris Jenderal SPI Agus Ruli Ardiansyah saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Nasional PARTAI BURUH; 6. (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ((K) SBSI) dalam Perkara Nomor 109/PUU-XVIII/2020. Ketua Umum (K) SBSI saat ini adalah Johannes Dartha Pakpahan, S.H., M.A., yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Rakyat PARTAI BURUH; 7. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) diwakili oleh Ketua Umum FSP KEP SPSI R. Abdullah dalam Perkara Nomor 4/PUU- XIX/2020. FSP KEP SPSI berafiliasi dalam organisasi KSPSI. Ketua Umum FSP KEP SPSI R. Abdullah saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina dalam struktur Majelis Nasional PARTAI BURUH; 8. Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) diwakili oleh Ketua Umum FSPI Indra Munaswar dalam Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2020. Ketua Umum FSPI Indra Munaswar saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dalam struktur Majelis Nasional PARTAI BURUH; 9. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) diwakili oleh Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz, SH., dalam Perkara Nomor 6/PUU- XIX/2020. Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz, SH., saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah PARTAI BURUH; 38. Bahwa alasan yang kedua untuk menunjukan Pemohon mampu memenuhi persyaratan legal standing sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, dapat Pemohon jelaskan dengan menunjukan cita-cita, tujuan, serta platform perjuangan sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar Partai Buruh. 39. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar Partai Buruh disebutkan: Tujuan Partai Buruh adalah mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state), yang selanjutnya disebut negara sejahtera. Negara sejahtera yang ingin dibangun Partai Buruh adalah perwujudan dari 13 (tiga belas) platform Partai Buruh, yaitu: 1. Kedaulatan Rakyat; 2. Lapangan Kerja; 3. Pemberantasan Korupsi; 4. Jaminan Sosial: a. Jaminan Kesehatan b. Jaminan Dana Pensiun 15 c. Jaminan Hari Tua d. Jaminan Kecelakaan Kerja e. Jaminan Kematian f. Jaminan Dana Pengangguran g. Jaminan Pendidikan h. Jaminan Perumahan i. Jaminan Air Bersih j. Jaminan Makanan 5. Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria; 6. Upah Layak; 7. Pajak yang berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat; 8. Hubungan Industrial: a. Menolak sistem penggunaan tenaga kerja alih daya (outsourcing); b. Menolak sistem karyawan kontrak (PKWT) yang berkepanjangan tanpa batas; b. Uang pesangon yang layak; c. Jam kerja yang manusiawi; d. Perlidungan upah, hak istirahat cuti haid dan cuti melahirkan untuk e. buruh perempuan, kerja layak, dan lain-lain; f. Menolak PHK yang dipermudah; g. Perlidungan kesempatan kerja untuk pekerja lokal yang tidak berketerampilan (unskill workers); h. Dan bentuk perlindungan lainnya untuk Pekerja/Buruh dalam Hubungan Industrial. 9. Lingkungan Hidup, HAM, dan Masyarakat Adat; 10. Perlindungan Perempuan, anak-anak, PRT, buruh migran, dan buruh informal; 11. Pemberdayaan Penyandang Cacat (disabilitas); 12. Perlindungan dan pengangkatan status PNS untuk seluruh tenaga pendidik honorer dan tenaga honorer, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik swasta dalam bentuk bergaji minimal upah minimum per bulan; dan 13. Memperkuat koperasi dan BUMN bersama swasta sebagai pilar utama perekonomian. Selain itu, dalam mewujudkan negara sejahtera maka partai buruh memegang 3 (tiga) prinsip, yaitu: 1. Kesetaraan kesempatan dalam hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, HAM, dan pertahanan negara; 2. Distribusi kekayaan yang adil merata; 3. Tanggung jawab publik. 16 40. Bahwa berdasarkan tujuan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar Partai Buruh diatas, maka sebagai partai politik yang platform perjuangannya berfokus pada isu perburuhan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan sebagainya, Pemohon sangat berkepentingan untuk menguji UU Cipta Kerja secara formil karena UU Cipta Kerja dibentuk dengan tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang- Undang berdasarkan UUD 1945, UU PPP, dan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, sedangkan UU tersebut memuat berbagai pengaturan mengenai perburuhan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan sebagainya yang kesemua hal tersebut merugikan masyarakat kecil yang merupakan konstituen dan menjadi pihak dibela kepentingannya oleh PARTAI BURUH; 41. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, yaitu Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan Permohonan a quo karena Pemohon mempunyai hubungan pertautan langsung dengan pembentukan UU Cipta Kerja; III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 42. Bahwa selain diperlukan kejelasan mengenai subjek hukum pemohon serta kepentingan pemohon khususnya dalam pengujian formil, pemenuhan syarat kedudukan hukum (legal standing) bagi pemohon oleh Mahkamah Konstitusi juga dipersyaratkan dengan melihat adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon yang dianggap dirugikan akibat berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; 43. Bahwa pengertian hak konstitusional diterangkan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 44. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana 17 dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (2) PMK PUU harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 45. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang pertama, yaitu “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh UUD 1945”, dapat Pemohon uraikan sebagai berikut: a. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pemohon (PARTAI BURUH) merupakan partai politik berbadan hukum yang tergolong sebagai badan hukum publik. Secara teoretis, badan hukum (rechtspersoon/legal person) tergolong subjek hukum (legal subject) sebagai pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum dan hubungan-hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum sebagai persona ficta atau orang dalam arti fiktif. Dalam pengertian lain badan hukum dapat dimaknai sebagai pribadi hukum yang menurut hukum dianggap sebagai orang; b. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menentukan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”; c. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”; d. Bahwa oleh karena badan hukum termasuk dalam pengertian orang, maka hak konstitusional yang diberikan kepada “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat 18 (1) UUD 1945 harus dimaknai meliputi pula hak konstitusional badan hukum in casu PEMOHON selaku PARTAI BURUH; e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan a quo Pemohon dapat membuktikan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon, yaitu hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, serta hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 46. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para PEMOHON dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”, dapat Pemohon uraikan sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya UU Cipta Kerja, dikarenakan pembentukan UU Cipta Kerja yang diawali dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) yang selanjutnya disebut “Perppu Cipta Kerja”, yang dalam proses penerbitan Perppu Cipta Kerja dan proses penetapannya menjadi UU Cipta Kerja melanggar dan mengangkangi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang telah susah payah diperjuangkan antara lain oleh organisasi Inisiator Pelanjut PARTAI BURUH in casu Pemohon. Permohonan pengujian formil yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 merupakan manifestasi dari perjuangan kolektif kaum buruh yang sekarang tergabung di PARTAI BURUH. Namun dengan mudah dan enaknya Pemerintah dan DPR mengabaikan putusan tersebut dengan menerbitkan Perppu yang kemudian disahkan kembali menjadi UU Cipta Kerja. Akal-akalan Pemerintah yang didukung oleh DPR ini 19 jelas telah terbukti melanggar hak konstitusional PEMOHON untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif. b. Bahwa Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya UU Cipta Kerja yang pembentukannya tanpa melalui prosedur yang berkepastian hukum, dikarenakan pembentukan UU Cipta Kerja diawali dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) yang selanjutnya disebut “Perppu Cipta Kerja”, yang dalam proses penerbitan Perppu Cipta Kerja dan proses penetapannya menjadi UU Cipta Kerja mengalami cacat secara formil, antara lain disebabkan: 1. tidak sesuai dengan syarat formil yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 UU PPP; 2. tidak sesuai dengan Pasal 42A UU PPP; 3. tidak sesuai dengan amanat diktum/amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020; 4. tidak sesuai dengan syarat kegentingan memaksa yang ditetapkan dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009; 5. tidak memenuhi syarat partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam proses penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Cipta Kerja; c. Bahwa oleh karena UU Cipta Kerja dibentuk tanpa melalui prosedur yang berkepastian hukum berdasarkan UUD 1945, sedangkan Pemohon telah diberikan hak dan/atau kewenangan konstitusional oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 untuk memperoleh jaminan kepastian hukum maka Pemohon telah dirugikan atas berlakunya UU Cipta Kerja; d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan pengujian formil Pemohon telah memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian”; 20 47. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu “kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”, dapat Pemohon uraikan sebagai berikut: a. Bahwa oleh karena penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang- Undang tidak sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 disebabkan tidak dilakukan dalam masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan, sehingga secara spesifik dan aktual menimbulkan kerugian konstitusional terhadap Pemohon, karena Pemohon tidak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja sesuai yang telah ditentukan dan dijamin dalam UUD 1945; b. Bahwa oleh karena penetapan Perppu Cipta Kerja tidak sesuai dengan Pasal 42A UU PPP disebabkan metode omnibus tidak dapat dipakai dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, karena Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus terlebih dahulu ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak ditetapkan dalam dokumen perencanaan, dengan demikian telah secara spesifik dan aktual merugikan hak konstitusional Pemohon untuk bisa terlibat dan berpartisipasi aktif secara maksimal dalam penyusunan UU Cipta Kerja sejak tahap perencanaan; c. Bahwa oleh karena pembentukan UU Cipta Kerja yang diawali dengan penetapan Perppu Cipta Kerja tidak sesuai dengan amanat diktum/amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, karena tidak dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang melalui proses pembentukan Undang- Undang secara biasa yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, dengan demikian telah secara spesifik dan aktual merugikan bahkan menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk bisa terlibat dan berpartisipasi aktif dalam proses perbaikan UU Cipta Kerja yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah 21 Konstitusi [vide Amar Putusan Nomor 5 Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020]; d. Bahwa oleh karena UU Cipta Kerja yang diawali dengan penetapan Perppu Cipta Kerja tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Putusan MK 138/PUU- VII/2009, maka telah secara spesifik dan aktual merugikan hak konstitusional Pemohon karena tidak memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil berkaitan dengan proses pembentukan UU Cipta Kerja berdasarkan ketentuan telah dijamin dalam UUD 1945; e. Bahwa oleh karena tidak ada partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam proses penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, maka Pemohon telah secara spesifik dan aktual mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya UU Cipta Kerja. Kerugian yang dialami Pemohon terjadi karena selama proses pembentukan UU Cipta Kerja Pemohon atau organisasi- organisasi yang tergabung di dalam PARTAI BURUH sama sekali tidak pernah diikutsertakan atau diberikan kesempatan oleh Pembentuk Undang-Undang untuk ikut berpartisipasi secara maksimal melalui forum-forum resmi dalam proses penetapan Perppu Cipta Kerja serta penetapannya menjadi Undang-Undang Cipta Kerja; f. Bahwa Pemohon bersama organisasi-organisasi dan perorangan warga negara yang saat ini tergabung di dalam PARTAI BURUH, dimana organisasi-organisasi dan perorangan warga negara tersebut sebelumnya pernah mengajukan Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu antara lain; KSPI, KSPSI, FSP. FARKES-R, dan PUK SPEE FSPMI PT. Indonesia Epson Industry dalam Perkara Nomor 101/PUU-XVIII/2020; SPI dalam Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020; (K) SBSI dalam Perkara Nomor 109/PUU- XVIII/2020; FSP KEP SPSI dan FSPI dalam Perkara Nomor 4/PUU- XIX/2020; serta FSPMI dalam Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2020; sudah barang tentu menjadi pihak yang berkepentingan untuk ikut berpartisipasi dalam proses penetapan Perppu Cipta Kerja serta 22 penetapannya menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, akan tetapi kesempatan itu sama sekali tidak ada dalam proses penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; g. Bahwa dengan tidak diberikannya ruang partisipasi kepada Pemohon untuk ikut serta dalam proses penetapan Perppu Cipta Kerja serta pada saat penetapannya menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (in casu tahap persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPR), maka pembentuk Undang-Undang telah secara jelas dan nyata mengabaikan “asas keterbukaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU PPP; h. Bahwa oleh karena berbagai permasalahan telah secara nyata terjadi dalam proses penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dijelaskan pada dalil-dalil di atas, sehingga PEMOHON kehilangan hak konstitusional untuk memperjuangkan hak secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana hak tersebut diberikan oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, dengan cara mengadvokasi & berpartisipasi penuh dalam proses penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang guna memperjuangkan Tujuan PARTAI BURUH yang ditetapkan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar dan 13 (tiga belas) Program Perjuangan PARTAI BURUH yang telah ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional PARTAI BURUH pada tanggal 14-17 Januari 2023; i. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam permohonan pengujian formil ini Pemohon telah dapat memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu “kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”; 48. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang keempat, yaitu “adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”, PEMOHON dapat memenuhi persyaratan tersebut disebabkan seluruh kerugian PEMOHON yang bersfiat (khusus) dan aktual sebagaimana diuraikan di atas diakibatkan disahkannya UU Cipta Kerja yang melanggar tata cara pembentukan UU sesuai dengan UUD 1945 di antaranya: 23 a. melanggar Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 disebabkan penetapan Perppu Cipta Kerja tidak dilakukan dalam masa sidang pertama DPR setelah Perppu ditetapkan; b. penetapan Perppu Cipta Kerja tidak sesuai dengan Pasal 42A UU PPP disebabkan metode omnibus tidak dapat dipakai/digunakan dalam bentuk Perppu; c. pembentukan UU Cipta Kerja yang diawali dengan penetapan Perppu Cipta Kerja tidak sesuai dengan amanat diktum/amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020; d. UU Cipta Kerja yang diawali dengan penetapan Perppu Cipta Kerja tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Putusan MK 138/PUU-VII/2009; dan e. tidak ada partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam proses penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Dengan demikian apabila UU a quo dibatalkan oleh Mahkamah, maka kerugian konstitusional PEMOHON juga menjadi hilang atau tidak ada; 49. Bahwa terkait syarat kerugian konstitusional yang kelima, yaitu “adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi”, PEMOHON dapat memenuhi persyaratan tersebut disebabkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian formil PEMOHON dengan menyatakan proses pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka UU Cipta Kerja tidak dapat diberlakukan dan segala kerugian konstitusional yang dialami oleh PEMOHON sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dipastikan tidak akan atau tidak lagi terjadi. D. ALASAN POKOK PERMOHONAN (POSITA) I. Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tidak sesuai dengan syarat formil yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 24 50. Bahwa UU Cipta Kerja merupakan Undang-Undang hasil penetapan Perppu Cipta Kerja yang sejak awal lahir dari adanya situasi kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, yang secara lengkap berbunyi: (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. 51. Bahwa karena UU Cipta Kerja merupakan hasil penetapan Perppu Cipta Kerja, maka tata cara dan prosedur penetapannya harus sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut; 52. Bahwa UU Cipta Kerja yang merupakan hasil penetapan Perppu Cipta Kerja, selain harus mengacu pada Pasal 22 UUD 1945, juga mengacu pada UU PPP. Hal ini karena tata cara pembentukan Undang-Undang termasuk Undang-Undang hasil penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang harus didasarkan pada prinsip pembentukan peraturan perundangan-undangan yang baik dan tertib; 53. Bahwa Pasal 22A UUD 1945 mengatur “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”. Pasal 22A UUD 1945 ini merupakan satu rangkaian Pasal dengan Pasal 22 UUD 1945 yang secara integral dan sistematis tidak dapat saling dipisahkan, karena bagaimanapun Undang-Undang hasil penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus ditetapkan dengan tetap mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang tata cara pembentukan undang-undang, dalam hal ini UU PPP; 54. Bahwa Undang-Undang yang merupakan hasil penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, tata cara pembentukan dan penyusunannya berbeda dengan Undang-Undang biasa, karena Undang- Undang hasil penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang memiliki prosedurnya sendiri dan penetapannya pun dibatasi oleh waktu (limited time); 25 55. Bahwa adanya batas waktu dalam penetapan Perppu menjadi UU merupakan sebuah keniscayaan mengingat hakikat Perppu sebagai hukum darurat negara (State Emergency Law). Prinsip, fungsi, dan tujuan hukum darurat yaitu tidak boleh diberlakukan lama-lama. Riset dari International Institute For Democracy and Electoral Assistance (IDEA) Tahun 2018 terkait dengan penerapan Emergency Law, praktik di negara lain mengatur mengenai limitasi waktu yang sangat terbatas dengan hanya hitungan hari bahkan hitungan jam, seperti terlihat dalam tabel sebagai berikut: NEGARA LIMITASI WAKTU Fiji 24 Jam Rumania 5 hari Bahama dan Kenya 14 hari Afrika Selatan 21 hari Spanyol 30 hari 56. Bahwa di Indonesia, limitasi waktu diatur secara rinci dalam Pasal 52 UU PPP yang mengatur prosedur penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang, secara lengkap berbunyi: Pasal 52 (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. (2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. (3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. 26 (6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang- Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. (7) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. (8) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Penjelasan Pasal 52 ayat (1) Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan. 57. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 UU PPP, Undang-Undang yang merupakan hasil penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, limitasi waktunya yaitu: harus ditetapkan pada persidangan yang berikut. Adapun makna “persidangan berikut” adalah masa sidang pertama Dewan Perwakilan Rakyat setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan. Berdasarkan aturan tersebut, maka UU Cipta Kerja harus diuji apakah penetapannnya sesuai dengan batas waktu “persidangan berikut” atau telah lewat waktu; 58. Bahwa Perppu Cipta Kerja diterbitkan sekaligus diundangkan oleh Presiden pada tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2022. Adapun jadwal sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat terdekat setelah terbitnya Perppu Cipta Kerja yaitu pada tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 16 Februari 2023 [Bukti P-6]; 59. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut serta Pasal 52 dan penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU PPP yang 27 mengatur bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan dalam persidangan yang berikut yaitu masa sidang pertama Dewan Perwakilan Rakyat setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ditetapkan, maka UU Cipta Kerja harus ditetapkan dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat yang jadwalnya adalah tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 16 Februari 2023 (masa sidang pertama setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022); 60. Bahwa sebelum adanya UU PPP (UU 12/2011 juncto UU 13/2022), telah diatur pula mengenai proses penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Hal ini diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. 61. Bahwa terkait dengan makna persidangan yang berikut, penjelasan Pasal 25 Ayat (1) UU 10/2004 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat yang hanya diantarai satu masa reses. Artinya telah ada limitasi waktu dalam proses penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang menjadi Undang-Undang yang hanya berjarak diantarai satu masa reses. Pengaturan yang demikian sejalan dengan prinsip hukum tata negara darurat yang tidak boleh diberlakukan lama-lama; 62. Bahwa jika substansi Pasal 25 Ayat (1) UU 10/2004 beserta penjelasannya dibandingkan dengan Pasal 52 Ayat (1) UU 12/2011 juncto UU 13/2022 beserta penjelasannya, maka pengaturan yang terdapat didalam UU 12/2011 lebih mudah dipahami terkait apa makna persidangan yang berikut dan tidak perlu ditafsirkan lagi baik melalui Peraturan turunan (Peraturan delegasi) maupun dalam putusan pengadilan. Artinya UU PPP telah mengatur secara jelas dan pasti bahwa Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan. Politik hukum dari penegasan ini semata-mata ditujukan agar limitasi waktu Perppu betul- betul secara imperatif ditaati oleh pembentuk Undang-Undang; 28 63. Bahwa faktanya, di masa “persidangan yang berikut” sebagaimana tersebut di atas, Dewan Perwakilan Rakyat tidak menetapkan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Alih-alih menetapkan, Dewan Perwakilan Rakyat bahkan tidak memberikan sikap untuk menyetujui atau tidak menyetujui terkait dengan penetapan Perppu Cipta Kerja. Padahal proses pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan merupakan syarat mutlak bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dapat ditetapkan menjadi Undang-Undang; 64. Bahwa Pasal 70 UU PPP mengatur bahwa Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang. Adapun pada tanggal 15 Februari 2023, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada pembicaraan tingkat satu [Bukti P-7]. 65. Bahwa berdasarkan Pasal 68 UU PPP, pembicaraan tingkat satu itu meliputi: - pengantar musyawarah; - pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan - penyampaian pendapat mini. 66. Bahwa dengan demikian, pembicaraan pada tingkat satu belum sampai pada rapat/sidang paripurna untuk menentukan sikap apakah setuju atau tidak setuju terhadap suatu RUU atau Penetapan Perppu menjadi UU; 67. Bahwa berdasarkan Pasal 69 UU PPP, proses persetujuan terhadap UU atau Penetapan Perppu menjadi UU harus dilakukan pada pembicaraan tingkat dua. 68. Bahwa Pembicaraan tingkat dua merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan: - penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I; - pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan - penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. 69. Bahwa dengan demikian, persetujuan Perppu Cipta Kerja menjadi UU harus dilakukan pada pembicaraan tingkat dua yang merupakan pengambilan 29 putusan dalam rapat paripurna. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 52 ayat (4) yang mengatur bahwa “Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang”. Oleh karena itu, hanya di forum rapat paripurna lah proses penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU itu dapat dilakukan; 70. Bahwa sikap Dewan Perwakilan Rakyat yang menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada tingkat satu tanggal 15 Februari 2023 tidak dapat menjadi pembenar bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi UU. 71. bahwa Proses persetujuan pada pembicaraan tingkat satu tidak dapat digunakan sebagai dalih bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi UU, karena penetapan Perppu menjadi UU hanya dapat dilakukan pada rapat/sidang paripurna yang dilakukan pada pembicaraan tingkat dua. Artinya pada masa sidang pertama yang berlangsung pada tanggal 10 Januari sampai dengan 16 Februari 2023, Dewan Perwakilan Rakyat tidak bersikap apakah setuju atau tidak setuju terhadap penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, karena sampai akhir masa sidang tanggal 16 Februari forum atau rapat/sidang paripurna untuk persetujuan Perppu Cipta Kerja tidak pernah ada; 72. Bahwa faktanya juga telah menjadi sebuah konvensi ketatanegaraan, setiap Perppu yang diterbitkan selalu dibahas, diberikan persetujuan dan ditetapkan pada masa sidang pertama DPR setelah Perppu terbit. Hal tersebut khususnya setelah diundangkannya UU No. 12/2011 yang memberikan penjelasan secara eksplisit dan tegas terhadap ketentuan Pasal 52 ayat (1) bahwa “Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan”. Politik hukum dari penegasan ini semata-mata ditujukan agar limitasi waktu Perppu betul-betul secara imperatif ditaati oleh pembentuk Undang-Undang. Faktanya pasca berlakunya UU No. 12/2011, tidak ada satupun Perppu yang penetapannya menjadi Undang-Undang lewat waktu sidang pertama DPR; 30 73. Bahwa di antara sejumlah Perppu yang ditetapkan menjadi Undang-Undang sesuai dengan limitasi waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU PPP, adalah sebagai berikut: a. Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang diterbitkan tanggal 31 Maret 2020, dan disetujui dalam rapat/sidang paripurna pada tanggal 12 Mei 2020, jadwal masa sidang 30 Maret-12 Mei 2020 [Bukti P-8]; dan b. Perppu 2/2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang diterbitkan 4 Mei 2020, dan disetujui dalam rapat/sidang paripurna pada tanggal 14 Juli 2020, jadwal masa sidang 15 Juni - 15 Juli 2020 [Bukti P-9]. 74. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan penetapan UU Cipta Kerja tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 dan Pasal 52 serta Penjelasan Pasal 52 ayat (1) sehingga cacat formil dan oleh karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. II. Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 42A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 75. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan konsep negara hukum, untuk mencapai tujuan negara diperlukan aturan hukum melalui Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun Pembentukan Peraturan Perundang- undangan harus diarahkan menuju tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan. Oleh karena itu pembentukan peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan 31 berkelanjutan dengan memperhatikan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik; 76. Bahwa untuk mewujudkan peraturan perundangan-undangan yang tertib dan baik dari mulai perencanaan sampai dengan pengundangan, setiap perencanaan dan penyusunan harus didasarkan pada UU PPP; 77. Bahwa salah satu hal yang diatur dalam UU PPP yaitu adalah perencanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan menggunakan metode omnibus; 78. Bahwa terkait dengan penyusunan peraturan perundangan-undangan yang menggunakan metode omnibus, hal ini telah diatur dalam Pasal 42A UU PPP, yang berbunyi: Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 79. Bahwa dengan demikian, maka semua jenis peraturan perundang- undangan yang disusun menggunakan metode Omnibus harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional; 80. Bahwa politik hukum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tidak bisa dipisahkan kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam ratio decidendi yang terdapat dalam poin 3.18.2.2, Mahkamah Konstitusi menegaskan: “Diperlukannya tata cara yang jelas dan baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya merupakan amanat konstitusi dalam mengatur rancang bangun pembentukan UU. Artinya, metode ini tidak dapat digunakan selama belum diadopsi di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.” 81. Bahwa oleh karena itu, diadopsinya metode omnibus dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 harus ditaati dan dijadikan pedoman bagi pembentuk undang-undang ketika akan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang disusun menggunakan metode Omnibus. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 pun juga ditegaskan bahwa “metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan sejak tahap perencanaan dalam dokumen perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 32 Selanjutnya, metode omnibus digunakan dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan”; 82. Bahwa berdasarkan Pasal 42A UU PPP, peraturan-peraturan perundang- undangan yang dimungkinkan disusun menggunakan metode omnibus yaitu adalah semua jenis peraturan perundang-undangan yang disusun dalam keadaan normal (tidak dalam kondisi darurat negara) atau adanya kegentingan yang memaksa. 83. Bahwa produk hukum berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tidak dimungkinkan disusun menggunakan metode omnibus karena tidak melalui prosedur perencanaan. Begitu pula terhadap Undang-Undang yang merupakan hasil penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang, juga tidak dimungkinkan menggunakan prosedur perencanaan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 42A UU PPP; 84. Bahwa diaturnya mengenai prosedur perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan menggunakan metode omnibus adalah dalam rangka untuk mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan yang matang dan komprehensif dengan melibatkan partisipasi publik. Perencanaan yang baik merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan peraturan perundang- undangan yang disusun menggunakan metode omnibus. Hal ini juga sejalan dengan ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 pada poin 3.17.3: …Bahwa sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, pengajuan rancangan undang-undang harus didasarkan kepada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang dapat memuat atau menentukan skala prioritas setiap tahunnya. Berkenaan dengan hal tersebut, proses penyusunan dan penentuan daftar rencana pembentukan undang-undang termasuk penentuan skala prioritas didasarkan pada undang-undang tentang pembentukan undang- undang, atau undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, atau peraturan perundang-undangan lainnya… 85. Bahwa diaturnya prosedur mengenai perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan menggunakan metode omnibus merupakan strategi untuk menjaring aspirasi dan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation); 33 86. Bahwa faktanya UU Cipta Kerja merupakan Undang-Undang yang disusun menggunakan metode omnibus. Akan tetapi UU Cipta Kerja disusun dan ditetapkan tidak menggunakan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 42A UU PPP. Hal ini karena UU Cipta Kerja merupakan Undang-Undang hasil penetapan Perppu Cipta Kerja; 87. Bahwa UU Cipta Kerja lahir melalui prosedur hukum tata negara darurat yang didasarkan pada adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur Pasal 22D UUD 1945. Artinya UU Cipta Kerja ini ditetapkan tanpa melalui proses perencanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 42A UU PPP; 88. Bahwa UU Cipta Kerja telah menegasikan prinsip pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik karena tidak melewati proses perencanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 42A UU PPP, oleh karena itu UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 tentang kedaulatan rakyat karena meminggirkan partisipasi publik dan juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; 89. Bahwa karena UU Cipta Kerja ini ditetapkan tanpa melalui perencanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 42A UU PPP berakibat pada hilangnya hak konstitusional warga negara untuk dapat memberikan masukan dan berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang. Oleh karena itu penetapannya bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin adanya kebebasan berekspresi (termasuk berekspresi menyampaikan masukan/penolakan terhadap kebijakan Pemerintah) dan juga bertentangan dengan Pasal 28C UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya; 90. Bahwa karena publik tidak dapat terlibat dalam perbaikan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (mengingat Pemerintah justru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), hal ini sekaligus membuktikan bahwa UU Cipta Kerja tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan asas keterbukaan yang mengharuskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan 34 informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan); 91. Bahwa memang berdasarkan Pasal 23 UU PPP diatur bahwa dalam program legislasi nasional dimuat daftar kumulatif terbuka yang salah satunya terdiri atas penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. Namun aturan tersebut bersifat lebih umum terutama apabila dikaitkan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus. 92. Bahwa khusus Peraturan perundang-undangan yang disusun menggunakan metode omnibus, tidak merujuk pada Pasal 23 namun merujuk pada Pasal 42A UU PPP yang mengatur dan mengharuskan bahwa penyusunan Peraturan perundangan-undangan yang menggunakan metode omnibus harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan yaitu melalui program legislasi nasional yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis; 93. Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU Cipta Kerja tidak hanya meminggirkan partisipasi publik, namun penetapannya tidak sesuai dengan Pasal 42A UU PPP sehingga cacat formil dan oleh karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; III. Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tidak sesuai dengan Diktum/Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 94. Bahwa pengesahan dan penetapan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (diktum nomor 3 (tiga), 5 (lima), dan 6 (enam) yang berbunyi sebagai berikut: 1. … 2. … 3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 35 Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 4. … 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen; 6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali; 95. Bahwa adanya frasa “MEMERINTAHKAN KEPADA PEMBENTUK UNDANG-UNDANG” sebagaimana tersebut dalam diktum di atas, hal ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi menginginkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus diperbaiki bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden selaku lembaga yang memiliki mandat untuk membentuk Undang-Undang. Bahkan dimungkinkan pula untuk dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) apabila substansi perbaikannya berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22D UUD 1945; 96. Bahwa UUD 1945 telah memberikan legitimasi dan wewenang terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selaku lembaga pembentuk Undang-Undang untuk sama-sama terlibat dalam proses legislasi sebagai 36 implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat serta prinsip check and balances (saling mengawasi dan saling mengimbangi) antar poros kekuasaan. 97. Bahwa secara konstitusional, proses pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945. Artinya kalau disimpulkan mengenai siapa Pembentuk Undang-Undang di Indonesia? Jawabannya adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Kedua lembaga negara tersebut tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan Undang-Undang, karena terdapat mekanisme pembahasan dan persetujuan diantara dua lembaga negara tersebut yang berimplikasi lanjut atau tidaknya sebuah Rancangan Undang-Undang untuk dibahas dan disetujui; 98. Bahwa tindakan Presiden mengeluarkan Perppu Cipta Kerja yang akhirnya ditetapkan menjadi UU Cipta Kerja adalah tindakan yang tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang sejak awal memerintahkan adanya perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui proses pembentukan Undang-Undang biasa. 99. Bahwa adapun UU Cipta Kerja merupakan produk hukum yang lahir karena adanya situasi kegentingan yang memaksa (yang merupakan hak subjektif Presiden) yang basisnya adalah hukum tata negara darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Padahal, amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yaitu memberikan kesempatan kepada lembaga pembentuk Undang-Undang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui proses revisi/perbaikan Undang-Undang secara biasa. Hal ini bertujuan agar perbaikan Undang- Undang Cipta Kerja dapat dicermati bersama sekaligus dapat membuka ruang yang luas bagi keterlibatan publik untuk terlibat dalam revisi/perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 100. Bahwa secara kelembagaan, tindakan Presiden yang mengeluarkan Perppu Cipta Kerja yang akhirnya ditetapkan menjadi UU Cipta Kerja telah meminggirkan peran Dewan Perwakilan Rakyat untuk terlibat dalam proses revisi/perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu juga meminggirkan partisipasi publik untuk dapat 37 terlibat dalam proses perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. 101. Bahwa anehnya, Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyadari bahwa perannya dianggap “tidak perlu” oleh Presiden dan belakangan Dewan Perwakilan Rakyat justru malah membenarkan tindakan Presiden dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dalam sidang paripurna menjadi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada hari Selasa, tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2023 [Bukti P-10]; 102. Bahwa UU Cipta Kerja merupakan produk hukum jalan pintas, keliru, dan juga menjadi wadah adanya pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hal ini karena Presiden dan DPR tidak memiliki komitmen untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui proses perbaikan/revisi Undang-Undang menggunakan prosedur biasa. Apalagi Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan waktu selama maksimal dua tahun untuk memperbaiki Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun waktu dua tahun merupakan waktu yang sangat cukup untuk memperbaiki sebuah Undang-Undang; 103. Bahwa faktanya telah banyak Undang-Undang diterbitkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (yang dibacakan pada bulan November tahun 2021). Banyaknya Undang-Undang yang disahkan semakin menegaskan tidak adanya alasan lagi bagi Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk berdalih tidak cukup waktu untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 104. Bahwa data dan fakta membuktikan setidaknya terdapat 38 Undang-Undang yang terbit pasca dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yaitu antara lain sebagai berikut: Tahun Jumlah UU yang telah diundangkan Keterangan 2021 4 (empat) 4 (empat) Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang yang terbit setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi 38 Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada bulan November Tahun 2021 2022 29 (dua puluh Sembilan) Jumlah yang cukup banyak selama kurun waktu satu tahun 2023 5 (lima) 5 (lima) Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang sebelum ditetapkannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 105. Bahwa data dan fakta di atas mengkonfirmasi bahwa sebenarnya tersedia waktu yang cukup selama 2 (dua) tahun, dimulai dari November 2021 sampai dengan November 2023 bagi pembentuk Undang-Undang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk memperbaiki Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Waktu 2 (dua) tahun dianggap sangat cukup menurut Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki satu Undang-Undang; 106. Bahwa UU Cipta Kerja merupakan produk hukum yang menegasikan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 karena UU Cipta Kerja merupakan Undang-Undang yang ditetapkan tanpa melibatkan partisipasi publik. Hal ini juga tidak sesuai dengan prinsip partisipasi yang bermakna (meaningful participation) sebagaimana telah ditegaskan berulang-ulang baik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 maupun UU PPP. Adapun UU Cipta Kerja terbit melalui mekanisme hukum tata negara darurat yang secara konsep maupun praktik selalu meniadakan peran publik untuk terlibat dalam proses penyusunan produk hukum tata negara darurat. Hal ini karena dalam UUD 1945, kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan hukum tata negara darurat merupakan kekuasaan Presiden; 107. Bahwa penetapan UU Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tindakan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi jelas dan secara nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki bahwa seluruh lembaga negara termasuk lembaga pembentuk Undang-Undang 39 harus tunduk dan taat pada hukum (konstitusi) termasuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat; 108. Bahwa tidak taatnya pembentuk Undang-Undang terhadap Putusan MK menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan. Maka kekhawatiran yang disampaikan Ryan Emenaker (2013) bahwa putusan final and binding peradilan hanyalah sebuah mitos -“judicial finality is a myth”- akan benar- benar terjadi (bahkan sudah terjadi). Inilah wujud nyata konstitusionalisme semu, tumpulnya fungsi checks and balances peradilan konstitusi terhadap kekuasan eksekutif dan legislatif. Konsekuensinya sangat mahal, prinsip rule of law, demokrasi konstitusional dan hak-hak konstitusional warga negara bisa tergadaikan. Akumulasi dari semua itu, akan bermuara pada lahirnya unconstitutional dictatorship; 109. Bahwa pengabaian (ignorance) terhadap putusan MK memang bukan hal baru. Tom Ginsburg (2003) melalui hasil risetnya menyampaikan ragam respon atas putusan MK, tidak hanya itu, bahkan bisa sampai pada membatalkan/menolak (overrule) dan menyerang balik (counterattack). Dua hal yang disebut terakhir inilah yang sedang terjadi saat ini dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja yang sebelumnya didahului polemik pencopotan salah satu Hakim Konstitusi; 110. Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sehingga pembentukannya cacat formil dan oleh karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; IV. Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 111. Bahwa UU Cipta Kerja yang menjadi objek pengujian a quo merupakan Undang-Undang yang substansinya menetapkan Perppu Cipta Kerja, oleh karena itu pengujian formilnya tidak bisa dilepaskan dengan prosedur penetapan Perppu Cipta Kerja yang juga bermasalah secara konstitusional; 40 112. Bahwa secara konstitusional, Presiden memang diberikan emergency power yang secara konservatif ditujukan agar ancaman bahaya dapat diatasi, sehingga keadaan negara dapat segera kembali pulih dan sistem hukum yang normal kembali berfungsi. Dalam konteks Indonesia, salah satu instrumen yang merupakan manifestasi dari hukum darurat negara (State Emergency Law) ialah Perppu; 113. Bahwa dalam diskursus teoritik dan konseptual, penerbitan Perppu memang hak subyektif Presiden. Subyektivitas ini pula yang secara historis melahirkan roman dictatorship sebagai salah satu models of emergency powers (John Ferejohn & Pasquale Pasquino, 2004). Di sinilah pentingnya kerangka konstitusional yang dapat membentengi subyektivitas tersebut, sehingga seandainya pun sisi dictatorship tidak bisa dihindari, paling tidak mengarah kepada “Constitutional Dictatorship” (Sanford Levinson & Jack M. Balkin, 2010); 114. Bahwa dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, sejalan dengan hal tersebut, pasca reformasi konstitusi (baca: amandemen UUD 1945), Indonesia telah bertransformasi dari supremasi institusional ke supremasi konstitusional. Konstruksi demikian lahir akibat menguatnya konstitusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan yang dioperasionalkan oleh institusi Negara. Dengan demikian subyektivitas Presiden dalam menerbitkan Perppu sesuai dengan Pasal 22 UUD NRI 1945 adalah subjektivitas konstitusional; 115. Bahwa sebagai salah satu bentuk pembatasan subjektivitas Presiden dalam menetapkan Perppu, terdapat kerangka konstitusional sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi 138/PUU-VII/2009 yang menentukan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus memenuhi parameter kegentingan yang memaksa, yang meliputi: a. karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; b. Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya Undang-Undang yang saat ini ada; dan c. kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa yang memerlukan 41 waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. 116. Bahwa jika dikontekskan dengan penerbitan Perppu Cipta Kerja, sekalipun dengan penalaran yang wajar terkait syarat/parameter kegentingan yang memaksa sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 138/PUU-VII/2009 tersebut justru tidak terpenuhi, karena: a. Jelas tidak terdapat masalah hukum yang mendesak untuk segera diselesaikan secara cepat berdasarkan Undang-Undang, meskipun dalam konsideran dan penjelasan umum Perppu Cipta Kerja diuraikan adanya kebutuhan mendesak, akan tetapi kebutuhan mendesak yang dimaksud dan diuraikan lebih kepada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah ekonomi, bukan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum, sehingga syarat/parameter pertama penerbitan Perppu tidak terpenuhi; b. Jikalaupun masalah hukum yang dimaksud melatarbelakangi perlunya ditetapkan Perppu Cipta Kerja adalah dikarenakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga dianggap telah terjadi kekosongan hukum guna mengatasi masalah ekonomi, maka hal ini tidak dapat diterima dengan nalar hukum, sebab telah jelas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 hanya menyatakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan” [vide Amar angka 3 Putusan 91/PUU-XVIII/2020], bahkan ditegaskan di dalam Amar Putusan angka 4 bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu selama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan; c. Bahkan Pemerintah sendiri juga mengakui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sebagaimana dibuktikan dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 42 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang salah satu isinya menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk tetap mempedomani dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pelaksanaanya; d. Jika alasan dan logika yang dibangun Pemerintah dalam menerbitkan Perppu Cipta Kerja adalah adanya keadaan mendesak dan kekosongan hukum, maka jelas sangat kontradiktif dengan sikap dan kebijakan Pemerintah selama ini dalam menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang cenderung mengabaikan bahkan tetap menjalankan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan membentuk berbagai peraturan pelaksanaannya serta menetapkan berbagai keputusan/kebijakan berdasarkan ketentuan tersebut; e. Dengan demikian pada dasarnya tidak terjadi kekosongan hukum dalam hal untuk mengatasi masalah ekonomi berdasarkan UU Cipta Kerja, sehingga syarat/parameter kedua penetapan Perppu tidak terpenuhi; f. Dengan tidak adanya kekosongan hukum tersebut, ditambah masih adanya waktu selama 2 (dua) tahun sejak Putusan MK No. 91/PUU- XVIII/2020 untuk memperbaiki UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa (dengan batas waktu perbaikan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sekira adalah tanggal 25 November 2023, sementara Perppu Cipta Kerja ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022, artinya dalam penghitungan waktu normal masih tersedia waktu sekitar 11 (sebelas) bulan untuk masa perbaikannya), dengan demikian syarat/parameter ketiga penetapan Perppu juga tidak terpenuhi; 117. Bahwa dari segi doktrin, Jimly Asshiddiqie dalam buku Hukum Tata Negara Darurat (2007: 282) juga mengemukakan ada 3 (tiga) syarat materiil untuk penetapan Perppu, yaitu: 43 a. ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak atau “reasonable necessity”; b. waktu yang tersedia terbatas (limited time) atau terdapat kegentingan waktu; c. tidak tersedia alternatif atau menurut penalaran yang wajar (beyond reasonable doubt) alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan Perppu merupakan satu- satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut. 118. Bahwa apabila ketiga syarat tersebut telah terpenuhi, dengan sendirinya Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dapat menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sesuai dengan kewenangan konstitusional yang dimilikinya untuk mengatur hal-hal yang diperlukan dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara dan roda pemerintahan yang dipimpinnya, dan materi apa saja yang dapat dan perlu dimuat dalam Perppu tergantung kebutuhan yang dihadapi dalam praktik (the actual legal necessity), bahkan ketentuan tertentu yang menyangkut perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD dapat saja ditentukan lain dalam Perppu sepanjang hal itu memang dimaksudkan untuk mengatasi keadaan darurat; 119. Bahwa oleh karena kewenangan (kekuasaan) penerbitan Perppu oleh Presiden ini amatlah besar dan substansi materi muatan Perppu bisa ditentukan sesuai kebutuhan bahkan bisa menyimpangi ketentuan UUD, maka agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan Presiden yang dapat mencederai prinsip-prinsip konstitusionalisme, dengan demikian sangatlah mutlak diperlukan adanya pembatasan-pembatasan, yang diantara pembatasan tersebut adalah keharusan terpenuhinya syarat-syarat/ parameter yang menjadi dasar dapat ditetapkannya Perppu; 120. Bahwa sedangkan apabila dikontekskan dengan penetapan Perppu Cipta Kerja, ketiga syarat materiil sebagaimana dikemukakan Jimly Asshiddiqie tersebut juga tidak terpenuhi, sebagaimana dapat PEMOHON jelaskan sebagai berikut: a. syarat harus ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak atas dasar Undang-Undang tidak terpenuhi, karena pada saat Perppu Cipta Kerja ditetapkan, pada waktu yang bersamaan landasan hukum berkaitan 44 dengan cipta kerja masih ada dan berlaku (yaitu UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), meskipun Pemerintah (Presiden) menganggap adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengatasi permasalahan ekonomi, akan tetapi kebutuhan yang mendesak itu tidak memenuhi syarat untuk kemudian harus ditetapkan Perppu Cipta Kerja, terlebih lagi substansi/materi muatan Perppu Cipta Kerja juga tidak jauh berbeda dengan substansi/materi muatan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan tidak ada ketentuan khusus yang diatur untuk mengatasi keadaan genting seperti misalnya dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change), dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) yang dianggap telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi; b. syarat mengenai keadaan waktu yang tersedia terbatas atau terdapat kegentingan waktu juga tidak terpenuhi, karena pada saat Perppu Cipta Kerja ditetapkan, waktu yang ditentukan Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui prosedur pembentukan Undang-Undang secara biasa masih cukup memadai, karena dengan penghitungan normal dan wajar masih tersedia waktu sekitar 11 (sebelas) bulan. Apalagi jika dibandingkan dengan proses pembahasan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang hanya membutuhkan waktu selama 6 (enam) bulan yakni mulai tanggal 2 April 2020 sampai dengan 5 Oktober 2020 [vide https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/442], maka hal ini sungguh sangat tidak logis apabila waktu untuk melakukan perbaikan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selama 2 (dua) tahun dianggap tidak mencukupi sehingga mengharuskan ditetapkan Perppu. Yang justru menjadi masalah adalah waktu selama 2 (dua) tahun sejak Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 diucapkan tidak digunakan secara efektif oleh pembentuk Undang-Undang untuk memperbaiki UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui prosedur pembentukan Undang- Undang secara biasa dengan menindaklanjutinya dalam setiap tahapan pembentukan Undang-Undang; dan 45 c. pada kenyataannya masih tersedia alternatif bahkan menurut penalaran yang wajar (beyond reasonable doubt) alternatif lain masih dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan Perppu Cipta Kerja bukan merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut, karena secara hukum pada saat itu masih terdapat landasan hukum yang mengatur tentang cipta kerja yang masih berlaku, bahkan masih ada waktu yang memungkinkan untuk memperbaiki UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui prosedur pembentukan Undang-Undang secara biasa, dan hal ini sangat menjadi alternatif sekaligus kesempatan terbaik dalam langkah/upaya perbaikan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, dikarenakan waktu perbaikan selama 2 (dua) tahun tersebut bisa sekaligus diterapkannya partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) guna mengakomodasi aspirasi dan masukan-masukan masyarakat berkaitan dengan substansi mengenai cipta kerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam Putusan MK No. 91/PUU- XVIII/2020; 121. Bahwa oleh karena berdasarkan alasan-alasan di atas, PEMOHON memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat menguji keterpenuhan syarat/parameter kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja, baik berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 138/PUU- VII/2009 maupun berdasarkan doktrin-doktrin hukum yang berkembang; 122. Bahwa pengujian keterpenuhan syarat/parameter kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja mempunyai pertalian dengan pengujian formil UU Cipta Kerja, sebab apabila ternyata Mahkamah Konstitusi berpendapat syarat/parameter kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak terpenuhi, maka secara hukum UU Cipta Kerja tentunya juga tidak memenuhi syarat formil karena substansi Perppu yang ditetapkan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam UUD 1945, dengan demikian demi hukum UU Cipta Kerja juga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 46 V. Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi syarat Partisipasi Masyarakat secara Bermakna (Meaningful Participation) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 123. Bahwa masalah yang juga harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan Undang-Undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan Undang-Undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; 124. Bahwa partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya, maka dapat dikatakan pembentukan Undang-Undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty); 125. Bahwa secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatkan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan 47 (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent); 126. Bahwa oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. 127. Bahwa partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained); 128. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi, partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas; 129. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan: (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden; 130. Bahwa pada kenyataannya UU Cipta Kerja yang semula berasal dari Perppu Cipta Kerja jelas telah mengabaikan amanat diktum/amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui prosedur pembentukan undang- undang secara biasa, sehingga telah menghilangkan kesempatan terbaik untuk memperbaiki UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan memenuhi partisipasi masyarakat secara bermakna (meaningful participation) dalam rangka menghimpun dan mengakomodasi berbagai 48 aspirasi dan masukan masyarakat berkaitan dengan substansi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebagian besar menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat; 131. Bahwa tentu sangat tidak mungkin (mustahil) apabila langkah yang ditempuh untuk memperbaiki UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui penetapan Perppu disertai dengan proses yang melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna, mengingat Perppu merupakan produk hukum yang sejak awal memang tidak demokratis sebab ditujukan untuk mengatasi kondisi negara yang sedang dalam keadaan genting sehingga memaksa ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang; 132. Bahwa dengan demikian, Pemohon juga kehilangan hak untuk berpartisipasi secara maksimal untuk ikut serta menyampaikan aspirasi/masukan/ pendapat yang bisa didengar, dipertimbangkan, serta mendapatkan penjelasan atau jawaban atas aspirasi/masukan/pendapat dalam proses perbaikan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebab pada akhirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan begitu saja digantikan dengan Perppu Cipta Kerja; 133. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pemohon selalu aktif melakukan komunikasi/advokasi/berdiskusi dengan pembentuk Undang-Undang untuk mengupayakan penyampaian aspirasi/ masukan/pendapat dalam rangka perbaikan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, akan tetapi kesempatan itu tidak terselenggara secara leluasa, karena memang tidak ada agenda-agenda yang disiapkan secara khusus dan resmi oleh pembentuk Undang-Undang untuk berdiskusi dengan para pemangku kepentingan berkaitan dengan perbaikan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang seharusnya ditempuh dengan melakukan proses pembentukan Undang-Undang secara biasa, dengan begitu Pemohon tidak dapat berpartisipasi secara maksimal, apalagi hal-hal yang telah diterima dan disepakati dalam beberapa forum diskusi informal pada faktanya juga tidak ditindaklanjuti menjadi substansi/materi muatan Perppu Cipta Kerja; 134. Bahwa meskipun penetapan Perppu Cipta Kerja dianggap oleh Presiden sebagai langkah hukum terbaik atas tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, akan tetapi dalam proses 49 penetapannya menjadi undang-undang tidak dapat mengabaikan syarat partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), karena partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) ini apabila diletakkan dalam 5 (lima) tahapan pembentukan undang-undang, menurut Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020 “…harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.” [vide Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Paragraf 3.17.8 Halaman 393]; 135. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU PPP, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut, kemudian pada ayat (2) ditentukan bahwa Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dengan demikian terdapat tahapan pengajuan rancangan undang-undang sebelum Perppu dapat ditetapkan, yang di dalam tahapan ini seharusnya tetap dilakukan adanya partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation); 136. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU PPP, ditentukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang, dengan demikian terdapat tahapan pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang seharusnya dilaksanakan melalui mekanisme yang sama degan pembahasan rancangan undang-undang, sehingga tahapan pembahasan ini tetap harus diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation); 137. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) UU PPP, ditentukan DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap 50 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, artinya sesuai dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terdapat tahapan persetujuan yang seharusnya juga dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation); 138. Bahwa ketentuan mengenai syarat partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan Undang-Undang tidak hanya ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, akan tetapi juga telah ditegaskan, diakomodasi dan diatur dalam UU PPP yaitu dalam Pasal 96; 139. Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) UU PPP diatur ketentuan mengenai partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 51 (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 140. Bahwa Pasal 96 UU PPP telah tegas menentukan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ini jelas terkualifikasi sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mempunyai urut-urutan tahapan sebagaimana telah jelas juga ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1): Tahap Pengajuan; Pasal 71 ayat (1): Tahap Pembahasan, dan Pasal 52 ayat (3): Tahap Persetujuan; 141. Bahwa dalam hal ini Pemohon terkualifikasi sebagai kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Perppu Cipta Kerja, serta memiliki perhatian (concern) terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, namun pada kenyataannya Pemohon tidak pernah sekalipun mendapatkan kesempatan dan akses untuk terlibat/dilibatkan memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam proses penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada tahapan pengajuan RUU, pembahasan RUU, dan persetujuan bersama, karena ruang partisipasi untuk melakukan hal itu memang sama sekali tidak ada (tertutup); 142. Bahwa oleh karena ketiadaan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) baik dalam proses perbaikan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun dalam proses penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka dapat disimpulkan proses pembentukan UU Cipta Kerja adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil. E. PETITUM Berdasarkan uraian pokok permohonan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 jo. UU MK berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut: 52 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 06, tanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat dihadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Pusat (AD/ART Partai Buruh); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran 53 Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, tanggal 4 April 2022; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.02 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, tanggal 4 April 2022; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Rancangan Jadwal Acara Rapat Paripurna DPR RI Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023 Mulai 10 Januari 2023 s/d 16 Februari 2023; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita/Informasi Penetapan Perppu 2/2022 pada Pembicaraan Tingkat I RUU Penetapan Perppu 2/2022 tanggal 15 Februari 2023 https://www.jawapos.com/ ekonomi/01436736/baleg-setujui-perppu-cipta-kerja- dibawa-ke-paripurna-disahkan-jadi-uu; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Rancangan Jadwal Acara Rapat Paripurna DPR RI Masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2020 Mulai 30 Maret 2020 s.d. 12 Mei 2020; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Rancangan Jadwal Acara Rapat Paripurna DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019-2020 Mulai 15 Juni 2020 s.d. 16 Juli 2020; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita/Informasi Penetapan Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang melalui forum siding/rapat paripurna tanggal 21 Maret 2023, https://www.cnnindonesia.com/nasional/2023032110453 54 3-32-927642/perppu-cipta-kerja-resmi-disahkan-jadi- undang-undang; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2022; Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni Dr. Jamaluddin Ghafur, S.H., M.H., yang telah menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 7 Agustus 2023, yang dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 3 Agustus 2023 yang diterima Mahkamah pada 3 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: - Dalam salah satu putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) memberi pengertian terhadap pengujian formil (formeele toetsing) sebagai pengujian atas suatu produk hukum yang didasarkan atas proses pembentukan undang-undang. Secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi formilnya adalah sejauh mana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (appropriate form), oleh institusi yang tepat (appropriate institution), dan menurut prosedur yang tepat (appropriate procedure). Jika dijabarkan dari ketiga kriteria ini, pengujian formil dapat mencakup (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, hlm. 361- 362): 1. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang- undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; 2. Pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang; 3. Pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan 4. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. 55 - Hampir serupa dengan putusan MK tersebut, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pengujian formil tidak lain adalah pengujian mengenai apa saja, selain pengujian materiel. Pokoknya, di luar pengertian yang tercakup dalam pengujian atas materi undang-undang, semuanya dapat dipandang sebagai pengujian formil. Berdasarkan pengertian ini, beberapa kategori objek pengujian yang bukan berkenaan dengan materi muatan UU adalah: 1. Bentuk hukum peraturan (Form); 2. Format susunan peraturan (Format); 3. Keberwenangan kelembagaan yang terlibat; dan 4. Proses-proses yang terjadi dalam setiap tahapan pembentukan hukum mulain dari perancangan, pembahasan, pengesahan materiel dan formil, hingga ke tahap pengundangan, yaitu: a. Penelitian, naskah akademik, dan perancangan peraturan; b. Pengusulan dan pembahasan bersama; c. Persetujuan bersama dan pengesahan materiil; d. Pengesahan formil dan pengundangan. - Bahkan lebih lanjut Jimly Asshiddiqie menyatakan, lingkup pengertian pengujian formil ini dapat dikembangkan secara sangat luas, tergantung kepada jangkauan kreatifitas dan spekulasi pengacara dan hakim dalam mempertimbangkan keluasan objek pengujian di luar materi muatan norma yang terdapat dalam naskah hukum peraturan perundang-undangan yang hendak diuji. Karena itu, ahli menambahkan satu hal lagi di luar 4 (empat) yang menjadi objek pengujian formil UU sebagaimana telah dipaparkan di atas, yakni “metode pembentukan undang-undang”. Dengan demikian, secara komprehensif, objek pengujian formil undang-undang meliputi, 1. Bentuk hukum peraturan (Form); 2. Format susunan peraturan (Format); 3. Keberwenangan kelembagaan yang terlibat; 4. Proses-proses yang terjadi dalam setiap tahapan pembentukan hukum mulai dari perancangan, pembahasan, pengesahan materiel dan formil, hingga ke tahap pengundangan, yaitu: a. Penelitian, naskah akademik, dan perancangan peraturan b. Pengusulan dan pembahasan bersama 56 c. Persetujuan bersama dan pengesahan materiil d. Pengesahan formil dan pengundangan; dan 5. Metode pembentukan peraturan. - Dengan mengacu pada 5 (lima) hal di atas, maka pembentukan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menurut ahli telah bertentangan dengan UUD 1945 secara formil karena 3 (tiga) hal, yakni: - Pertama, Pilihan atas Bentuk Hukum (Form) Peraturannya Keliru atau Tidak Tepat. Pada aspek yang pertama ini, pada intinya peraturan perundang- undangan menginginkan agar ada keselarasan antara isi dan bentuk suatu peraturan. Misalnya, hal-hal yang menjadi materi muatan UU harus diatur dalam UU. Oleh karena itu, jika bentuk luarnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) tetapi isinya adalah kaidah-kaidah yang seharusnya dimuat dan dituangkan dalam bentuk undang-undang (UU) maka hal ini adalah sebuah pelanggaran pada aspek formil pembentukan peraturan. - Jika merujuk pada ketentuan Pasal 22 UUD 1945, sebenarnya apa yang biasa dikenal dengan istilah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tidak lain merupakan norma yang berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) tetapi isinya adalah materi UU yang karena pertimbangan waktu dan keadaan yang genting dan memaksa tidak sempat dituangkan dalam bentuk UU, sehingga untuk sementara dituangkan dalam bentuk “Peraturan Pemerintah” sebagai pengganti undang-undang sampai mendapat persetujuan oleh DPR pada masa sidang berikutnya. Berdasarkan penjelasan ini, penyimpangan yang terjadi pada Perpu di mana isinya adalah materi muatan UU tetapi dituangkan dalam bentuk (form) PP, oleh konstitusi diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat “telah terjadi hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan “hal ihwal kegentingan yang memaksa”? Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 telah memberikan 3 (tiga) parameter, yakni (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009, hlm. 19): (i) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 57 (ii) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; (iii) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. - Berdasarkan hal tersebut, sekalipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat menurut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dan Pemerintah bersama DPR diberi waktu 2 tahun untuk memperbaiki, namun berdasarkan Putusan MK ini juga, UU 11/2020 tetap bisa digunakan sebagai landasan pengambilan kebijakan oleh Pemerintah sepanjang tidak menyangkut hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas. Dengan demikian, tidak terjadi kekosongan hukum. - Masih berlakunya UU 11/2020 bukan hanya sekedar diketahui oleh Pemerintah, tetapi juga telah dipraktikkan. Salah satu buktinya adalah dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Instruksi Mendagri tersebut menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk tetap mempedomani dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pelaksanaanya. Jika alasan penetapan Perpu Cipta Kerja dikarenakan adanya keadaan mendesak dan kekosongan hukum, justru kontradiktif dengan sikap dan kebijakan Pemerintah dalam menyikapi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang cenderung mengabaikan bahkan tetap menjalankan UU 11/2020 dengan membentuk berbagai peraturan pelaksanaannya serta menetapkan keputusan/kebijakan berdasarkan UU 11/2020. - Selain alasan di atas, tidak tepatnya revisi UU 11/2020 melalui Perpu karena Putusan MK jelas-jelas mengamanatkan agar Pemerintah dan DPR melakukan revisi UU, bukan membentuk Perpu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menerbitkan Perpu merupakan bentuk pembangkangan terhadap putusan pengadilan. 58 - Pentingnya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh oleh Pemerintah dan DPR tidak boleh disamakan dengan ketika pembentuk UU menindaklanjuti putusan MK pada umumnya. Sebab Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan monumental yang di dalamnya mengandung spirit baru soal keterlibatan atau partisipasi rakyat dalam pembentukan undang-undang. Selama ini, partisipasi publik dalam pembentukan UU maknanya masih sangat umum dan abstrak. Putusan MK ini memberi petunjuk yang konkret tentang ukuran partisipasi warga yaitu harus memenuhi standar partisipasi yang bermakna (meaningful participation). Konsekuensinya, jika praktik partisipasi publik dalam pembentukan UU selama ini berlangsung hanya formalistik-prosedural yaitu hanya melihat pelibatan rakyat secara fisik, maka sejak adanya Putusan MK tersebut diharapkan ke depan praktik partisipasi masyarakat akan menjadi lebih substantif. - Dipilihnya jalan untuk merevisi UU 11/2020 pasca Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020 melalui Perpu bukan dengan memperbaiki UU, merupakan bukti nyata keengganan atau bahkan penolakan dari pembentuk UU untuk melaksanakan pelibatan partisipasi masyarakat secara bermakna dalam proses pembentukan UU. Jika pada akhirnya UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dibiarkan tetap sah, maka jangan harap meaningful participation itu akan dapat diwujudkan dalam sistem legislasi kita ke depan. - Kedua, Metode yang digunakan dalam Pembentukan Perpu Ciptakerja Menyalahi Aturan. Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan selain memiliki keunggulan, juga sekaligus banyak mengandung kelemahan yaitu rentan mencederai proses demokrasi dan negara hukum, khususnya berkenaan dengan prinsip due process of law making (Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia, (Konstitusi Press: Jakarta, 2020), hlm. 26). Terlebih apabila jumlah pasal yang diatur banyak sekali, menyangkut pasal-pasal yang berasal dari beberapa undang-undang yang sekaligus ikut diubah (omnibus menjadi sangat tebal muatan materinya). Beberapa kelemahan dan dampak negatif dari penyusunan Peraturan perundangan yang menggunakan metode omnibus law yaitu: 59 a. Proses pembahasan di forum parlemen dalam arti teknis mengalami penurunan kualitas dan derajat kepercaayaan; b. Kualitas partisipasi publik menurun; c. Kualitas perdebatan substantif di forum parlemen atas setiap isu kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan umum rakyat juga sangat menurun; d. Perdebatan di ruang publik melalui diskursus publik menjadi tidak fokus dan tidak terarah. - Oleh karena itu, untuk mengantisipasi berbagai dampak negatif sebagaimana tersebut di atas, Pasal 42A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022) telah mengatur bahwa penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Semangat munculnya UU 13/2022 tersebut adalah mengawinkan proses perencanaan sampai dengan pengundangan Peraturan perundangan- undangan (termasuk yang disusun menggunakan metode omnibus) dengan penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Hal ini terlihat dalam konsideran huruf b UU 13/2022 yang berbunyi: “..bahwa untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna” - Khusus mengenai penggunaan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, Pasal 42A UU 13/2022 berbunyi: Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam penjelasan umum UU 13/2022 pun juga ditegaskan bahwa “metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan sejak tahap perencanaan dalam dokumen perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, metode omnibus digunakan dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan”. Pengaturan ini menegaskan bahwa peraturan 60 perundang-undangan yang disusun dengan metode omnibus, harus terlebih dahulu ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adanya kata “harus” berimplikasi pada syarat sahnya metode omnibus dapat digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Tanpa ditetapkan dalam dokumen perencanaan, maka penyusunan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus tersebut menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat. - Secara sederhana, berdasarkan ketentuan Pasal 42A UU 13/2022 dapat diambil satu kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan yang dapat disusun menggunakan metode omnibus yaitu terbatas pada jenis peraturan perundang-undangan yang memungkinkan adanya proses perencanaan terlebih dahulu, yang meliputi: (i) Undang-Undang, (ii) Peraturan Pemerintah (Pasal 24 UU PPP), (iii) Peraturan Presiden (Pasal 30 UU PPP), dan (iv) Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (UU PPP, UU Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah). - Bagaimana dengan produk hukum berupa Perpu atau Undang-Undang yang berasal dari penetapan Perpu? Meskipun Perppu itu selevel dengan Undang- Undang dan UU hasil Penetapan Perpu itu juga merupakan Undang-Undang, namun secara konsep dan aturan, produk hukum berupa Perpu dan Undang- Undang Hasil Penetapan Perpu tidak dimungkinkan disusun menggunakan metode omnibus karena tidak tersedia mekanisme atau prosedur perencanaan. Dengan demikian, Perpu dan Undang-Undang hasil dari penetapan Perpu jelas tidak memenuhi syarat sebagai bentuk hukum peraturan perundang-undangan yang dapat disusun menggunakan metode omnibus. Oleh karena itu, jika ada Perpu dan/atau Undang-Undang hasil Perpu disusun menggunakan metode omnibus, ini jelas menyalahi prosedur sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan PUU dan terdapat kekeliruan penggunaan metode pembentukan hukum. - Ketiga, terjadi cacat formil dalam tahap proses persetujuan oleh DPR. Kewenangan Presiden dalam membentuk Perpu merupakan wewenang luar biasa di bidang perundang-undangan yaitu dibuat saat terjadi kedaruratan, maka konstitusi telah menetapkan beberapa batasan yang harus dijalankan oleh Presiden. Hal ini tertuang dalam Pasal 22 UUD 1945 yang berbunyi: “(1) 61 Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang; (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut; (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut”. - Dari ketentuan Pasal 22 UUD 1945 di atas tergambar dua pembatasan konstitusional untuk Perpu, yakni: Pertama, alasan diterbitkan harus dalam konteks negara sedang mengalami “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”; dan Kedua, pembatasan masa keberlakuan Perppu yaitu hanya sampai di masa persidangan DPR berikutnya. Pemerintah harus segera mengajukan naskah Perpu yang telah dibuatnya untuk mendapat persetujuan/penolakan dari Dewan Perwakilan rakyat dalam persidangan yang berikut. Jika Perpu dietujui DPR, maka ia akan menjadi UU dan berlaku selamanya sampai dinyatakan di cabut, namun bila ditolah oleh DPR, secara otomatis Perpu itu harus dicabut segera pada saat itu juga. Kedua pembatasan tersebut sangat penting sebab tanpa pembatasan, Perpu dapat menjadi instrumen kediktatoran dalam penyelenggaraan negara. - Khusus mengenai keharusan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan rakyat dalam persidangan yang berikut, selain tercantum dalam konstitusi, juga diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PPP yang berbunyi: (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. (2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. (3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah 62 Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. - Penjelasan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PPP menyatakan: Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ditetapkan. - Berdasarkan ketentuan Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PPP, terdapat dua substansi hukum yakni: (i) pengajuan naskah Perpu oleh Presiden ke DPR di persidangan berikut; dan (ii) Persetujuan DPR atas naskah Perpu di persidangan berikut. Namun demikian, titik tekan substansi Pasal 22 UUD 1945 Pasal 52 UU PPP adalah pada “persetujuan DPR di persidangan berikut” bukan pada “pengajuan naskah Perpu oleh Presiden ke DPR di persidangan berikut”, sebab ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) UU PPP tentang tindakan presiden mengajukan naskah Perpu ke DPR dalam “persidangan DPR yang berikut” merupakan konsekuensi logis dari perintah konstitusi yang mengharuskan DPR untuk memberi persetujuan atau penolakan di persidangan berikut. Artinya, keabsahan proses penetapan Perpu menjadi UU tidak selesai dengan hanya Presiden telah mengajukan naskah Perpu di masa persidangan DPR berikut, jika pada saat yang bersamaan – di masa sidang berikut tersebut DPR tidak/belum memberi persetujuan atas Perpu dimaksud. - Hal ini selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh Bagir Manan (Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan (Yogyakarta: FH UII Press), hlm. 155) bahwa: makna “persidangan yang berikut” tergantung pada pembagian masa sidang yang diatur dalam tata tertib DPR. Dalam praktik, persidangan DPR dibagi dalam empat masa sidang dalam setahun. Kalau Perpu ditetapkan dalam masa sidang pertama, berarti harus diajukan ke DPR pada masa sidang kedua. Bagaimana bila Perpu itu tidak diajukan dalam persidangan berikut? Dikatakan lebih lanjut oleh Bagir Manan bahwa Perpu itu harus dianggap tidak mempunyai kekuatan berlaku karena telah melampaui masa berlaku yang ditetapkan UUD. Pemahaman mengenai “tidak berlaku lagi karena telah melampaui waktu” sangat penting untuk mencegah Perpu dipergunakan sebagai cara “mempermanenkan” kedaruratan yang biasanya mengandung makna pembenaran bagi penyimpangan atas suatu sistem yang normal. 63 - Faktanya adalah, Perpu Cipta Kerja yang diterbitkan sekaligus diundangkan oleh Presiden terjadi pada tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2022. Adapun jadwal sidang paripurna DPR terdekat setelah terbitnya Perppu Cipta Kerja yaitu pada tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 16 Februari 2023. Namun di masa persidangan ini hanya melakukan pembahasan dan pencermatan terhadap substansi Perpu. DPR baru memberi persetujuan atas Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dalam sidang paripurna pada hari Selasa, tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2023. - Oleh karena itu, tindakan DPR yang melakukan pembahasan, namun tidak sekaligus memberikan persetujuan, dan persetujuan terhadap Perpu justru baru diberikan dipersidangan berikutnya lagi, jelas-jelas merupakan tindakan inkonstitusional yang berkonsekuensi pada tidak sahnya Penetapan Perpu menjadi UU. Sesuai perintah konstitusi, seharusnya DPR langsung memberikan persetujuan tanpa harus melakukan pembahasan dan mencermatan terlebih dahulu terhadap isi Perpu. Sebab DPR memang tidak memiliki peluang untuk mengubah isi Perpu karena menurut ketentuan Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 53 UU PPP, DPR tidak dapat membuat opsi MENERIMA dengan PERUBAHAN terhadap Perpu yang telah diterbitkan Pemerintah. Selain itu, mestinya pencermatan dan pengawasan atas Perpu tersebut harus sudah dilakukan oleh DPR sejak Perpu itu efektif berlaku, bukan saat naskah Perpu itu diajukan oleh Presiden ke DPR. Mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie, (Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020) hlm. 59) bahwa: … karena pada dasarnya Perpu itu sederajat atau memiliki kekuatan yang sama dengan undang- undang, maka DPR harus secara aktif mengawasi baik penetapan maupun pelaksanaan Perpu itu di lapangan jangan sampai bersifat eksesif dan bertentangan dengan tujuan awal yang melatar-belakanginya. Dengan demikian, Perpu itu harus dijadikan sebagai objek pengawasan yang sangat ketat oleh DPR sesuai dengan tugasnya di bidang pengawasan. … - Jika pengawasan sudah dilakukan oleh DPR sejak Perpu itu efektif berlaku, maka saat pemerintah mengajukan naskah Perpu ke DPR dipersidangan berikut, DPR bisa langsung memberikan persetujuan atau penolakan. Sebab jika persetujuan oleh DPR tidak dimaknai harus dilakukan di persidangan berikut (terdekat) dari Perpu itu dikeluarkan oleh Pemerintah, maka pasti akan muncul 64 ketidakpastian hukum sebab DPR tidak diberikan limitasi atau pembatasan waktu yang tetap. Akibatnya, bisa saja terjadi dikemudian hari – sebagaimana yang saat ini sudah terjadi – di mana Pemerintah memang telah mengajukan naskah Perpu tepat atau persis dipersidangan DPR yang berikut, namun DPR tidak kunjung memberi persetujuan atas Perpu tersebut tanpa batas waktu yang jelas. Praktik ini pernah terjadi pada Era Orde Lama, di mana Presiden antara tahun 1962 sampai dengan Tahun 1965 telah mengeluarkan beberapa Perpu, namun baru disetujui oleh DPR dan ditetapkan sebagai UU tahun 1969 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969). - Sebelum memungkasi keterangan ini, izinkan ahli untuk berupaya memperteguh keyakinan atas kewenangan MK melakukan pengujian formil undang-undang yang berasal dari Perpu, sekaligus memperterang cakupan kewenangan MK dalam melakukan pengujian formil undang-undang yang berasal dari Perpu. Hal tersebut dapat ditelusuri melalui praktik yang dilakukan oleh MK dan beberapa putusan yang menyangkut pelaksanaan kewenangan tersebut. Terdapat 3 (tiga) putusan MK yang dapat menjadi rujukan, yaitu: (1) Putusan MK Nomor 003/PUU-III/2005, tanggal 7 Juli 2005, perihal pengujian formil dan materil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945; (2) Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945; dan (3) Putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020, tanggal 28 Oktober 2021 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 65 Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945. - Ketiga putusan tersebut dapat dianalisis secara singkat satu per satu sebagai berikut: Putusan MK Nomor 003/PUU-III/2005 - MK dalam Putusan Nomor 003/PUU-III/2005 telah melakukan pengujian undang-undang yang berasal dari Perpu hingga pada aspek formilnya yaitu keterpenuhan syarat “hal ihwal kegentingan yang memaksa”, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukumnya (hlm. 15). Meskipun MK menyatakan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagai alasan subjektif Presiden, namun MK menekankan agar di masa mendatang alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Presiden untuk mengeluarkan sebuah Perpu lebih didasarkan pada kondisi obyektif bangsa dan negara yang tercermin dalam konsiderans “Menimbang” dari Perpu yang bersangkutan. Artinya, MK telah mengambil peran untuk menilai keterpenuhan syarat konstitusional ihwal kegentingan yang memaksa untuk dapat diterbitkannya Perpu. Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 - Pada Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014, meskipun konteks yang diuji adalah pengujian materil, namun pada kenyataannya MK juga melakukan pengujian hingga pada aspek formil, yakni menilai keterpenuhan syarat kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Perpu 1/2013. Hal tersebut dapat dicermati dalam pertimbangan hukumnya paragraf 3.25. Secara tegas MK menyimpulkan dalam putusan ini bahwa; Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah keadaan kegentingan yang memaksa, yang disyaratkan oleh UUD 1945 dan Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tersebut, dalam penetapan PERPU, tidak terpenuhi. - Dengan merujuk Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014, MK tidak hanya menguji tahapan pasca Perpu diundangkan (misalnya pengujian terhadap keterpenuhan syarat pembahasan maupun pemberian persetujuan Perpu untuk menjadi undang-undang yang dilakukan oleh DPR), akan tetapi, MK juga melakukan pengujian aspek formil dari undang-undang yang berasal dari Perpu yakni menyangkut keterpenuhan syarat kegentingan yang memaksa penetapan Perpu oleh Presiden. 66 - MK menilai keterpenuhan syarat keadaan kegentingan yang memaksa harus didasarkan pada 2 (dua) parameter: pertama, keharusan Perpu mempunyai akibat hukum “sontak segera” untuk memecahkan permasalahan hukum, akan tetapi Perpu 1/2013 kenyataannya tidak ada akibat hukum yang “sontak segera”; kedua, keharusan konsiderans (menimbang) Perpu memuat pernyataan mengenai “hal apa yang akan diatasi secara segera”, akan tetapi kenyataannya keadaan kesegeraan tersebut tidak tercermin dalam konsiderans (menimbang) Perpu 1/2013. Putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020 - Putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020 juga dapat memperkuat pendirian ini. Meskipun yang diuji dalam perkara ini juga bukan Perpu-nya, akan tetapi pada kenyataannya MK telah melakukan pengujian formil hingga pada aspek keterpenuhan keadaan kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Perpu. Sebagaimana hal tersebut tercantum dalam pertimbangan hukum paragraf 3.16.1. - Sekalipun dalam perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020, MK menyatakan penetapan Perpu 1/2020 menjadi UU 2/2020 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 UUD 1945. Namun tindakan MK yang menilai syarat formal agar Presiden dapat mengeluarkan Perpu yaitu harus terjadi hal ikhwal kegentingan yang memaksa, memperkuat argumentasi bahwa cakupan kewenangan MK dalam melakukan pengujian formil undang-undang yang berasal dari Perpu pada praktiknya juga dilakukan sampai pada menilai proses awal Perpu itu ditetapkan oleh Presiden. Artinya, pengujian formil yang dilakukan terhadap undang-undang yang berasal dari Perpu juga dilakukan terhadap tahapan sebelum Perpu ditetapkan/diundangkan. - Berdasarkan 3 (tiga) putusan yang telah diuraikan di atas, terdapat preseden bahwa kewenangan pengujian formil undang-undang yang berasal dari Perpu menjangkau pada pengujian keterpenuhan syarat kegentingan yang memaksa. Apabila MK mengubah pendirian ini, maka secara bersamaan telah mengabaikan peran dan fungsi MK selaku pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), penafsir konstitusi (the sole interpreter of the constitution), pengawal demokrasi (the guardian of the democracy), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen’s constitutional rights) serta pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights). Begitu pula 67 dapat mengikis peran dan fungsi MK dalam menjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan (checks and balances) melalui pengujian konstitusionalitas undang-undang. - Apabila MK membatasi diri hanya melakukan pengujian formil undang-undang yang berasal dari Perpu terhadap tahapan pasca Perpu diundangkan, maka hal ini akan menghilangkan esensi pengujian formil suatu undang-undang. Salah satu kategori objek pengujian formil adalah proses-proses yang terjadi dalam setiap tahapan pembentukan hukum mulai dari perancangan, pembahasan, pengesahan materiel dan formil, hingga ke tahap pengundangan. Sedangkan diketahui bahwa undang-undang yang berasal dari Perpu dibentuk melalui satu kesatuan rangkaian tahapan, yaitu sejak: (1) adanya produk hukum Perpu yang ditetapkan oleh Presiden (dalam UU PPP disebut sebagai bagian dari tahapan penyusunan Perpu, vide Pasal 52 UU PPP); (2) tahapan pengajuan Perpu kepada DPR (vide Pasal 52 ayat (1) UU PPP); (3) tahapan pembahasan RUU tentang penetapan Perpu (vide Pasal 77 ayat (1) UU PPP); (4) tahapan pemberian persetujuan oleh DPR (vide Pasal 52 ayat (3) UU PPP). - Dengan demikian, telah memperkuat dan memperteguh keyakinan akademik bahwa kewenangan MK melakukan Pengujian Formil Undang-Undang yang berasal dari Perpu dapat mencakup pengujian terhadap keterpenuhan keadaan kegentingan yang memaksa yang disyaratkan oleh UUD 1945 dan Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009. Di mana hal tersebut merupakan satu kesatuan proses/tahapan dalam pembentukan undang-undang yang berasal dari Perpu. Di samping MK tentunya juga dapat melakukan pengujian terhadap keterpenuhan syarat formil di berbagai tahapan lainnya. Terhadap pertanyaan Pemohon dan Kuasa Presiden dalam persidangan, ahli menanggapi secara lisan yang pokoknya sebagai berikut: - Bahwa yang dimaksudkan dengan perencanaan pembentukan undang-undang haruslah sesuatu yang sejak awal sudah terprediksi dan sudah direncanakan. Jadi tidak mungkin menyatakan pembentukan perppu tersebut sebagai sesuatu yang terencana, sementara dia lahir dalam kondisi yang tidak bisa direncanakan. Bagi ahli makna Pasal 42A UU 13/2022 tentang PPP harus dimaknai hanya terbatas pada undang-undang yang biasa. Oleh karena Perppu tidak masuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang bisa direncanakan maka dia tidak boleh dibuat dalam metode omnibus. 68 - Secara letterlijk atau normatif, peran MK untuk menguji perppu hanya dimulai sejak Perppu itu dibicarakan bersama dengan Parlemen. Namun berdasarkan praktik di MK, MK tidak hanya sekedar melihat bagaimana proses pemberian persetujuan oleh DPR terhadap Perppu yang diajukan oleh pemerintah, tetapi juga sampai pada tahap ketika pertama kali perppu itu ditetapkan sehingga termasuk pada mengawasi apakah betul hal ihwal kegentingan memaksa menjadi latar belakang penetapan Perppu itu sudah sah sesuai dengan konstitusi. - Kebijakan luas dan strategis sebagaimana dimaksud dalam putusan MK dapat dilihat dari dua hal, pertama yaitu apakah kebijakan tersebut mengancam terhadap kepentingan bangsa dan negara dan yang kedua kebijakan tersebut merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Menurut ahli kondisi perekonomian negara yang terancam tidak dapat dikategorikan sebagai kegentingan yang memaksa. - Secara garis besar, pembicaraan Tingkat I itu adalah pembahasan, tingkat II adalah paripurna, pengambilan persetujuan. Sehingga ketika Konstitusi mengatakan Perppu harus disetujui, dan Pasal 71 tadi mengharuskan pembahasan rancangan perppu yang dibahas oleh Pemerintah dengan DPR itu disamakan dengan undang-undang biasa, maka dalam persidangan berikut itu, Tingkat I dan Tingkat II itu harus sudah selesai secara bersamaan, dia tidak boleh dipisah. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 27 Juni 2023, 2 Juli 2023, dan 3 Juli 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2023 dan kemudian disampaikan dalam persidangan pada tanggal 6 Juli 2023 serta keterangan tambahan bertanggal 10 Agustus 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023 Bahwa dalam perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023 Para Pemohon dalam permohonannya, telah mengajukan permohonan pengujian formil terhadap UU 6/2023 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 69 Proses penerbitan Perppu Cipta Kerja dan proses penetapannya menjadi UU 6/2023 mengalami cacat secara formil, antara lain disebabkan: 1. tidak sesuai dengan syarat formil yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 UU PPP; 2. tidak sesuai dengan Pasal 42A UU PPP; 3. tidak sesuai dengan amanat diktum/amar Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020 4. tidak sesuai dengan syarat kegentingan memaksa yang ditetapkan dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009; 5. tidak memenuhi syarat partisipasi publik yang bermakna(meaningful participation) dalam proses penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Cipta Kerja II. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara 40/PUU- XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU-XXI/2023 Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PerMK 2/2021) menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; 70 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, maka terlebih dahulu harus mampu menjelaskan dan membuktikan: a. kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi; b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji; dan c. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian/berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi ditentukan dengan 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 71 b. hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujiannya, juga apakah kerugian konstitusional yang dimaksud Para Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji; 4. Bahwa sebagai contoh dalam Permohonan Nomor: 50/PUU-XXl/2023 yang diajukan oleh Partai Buruh, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan terkait pemenuhan legal standing melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang- Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan 72 sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang- Undang yang diajukan pengujian formil.” Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tersebut di atas, Pemerintah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Partai Buruh, sebagaimana dalil Partai Buruh pada halaman 11 dan halaman 12 angka 32 dan angka 36 dokumen permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa: “Bahwa dalam ketentuan Pasal 15 ayat (10) Anggaran Dasar Partai Buruh [Vide Bukti P-2], organisasi-organisasi serikat buruh dan organisasi serikat petani terbesar di Indonesia yang pernah mengajukan permohonan pengujian UU Cipta Kerja "jilid pertama" ditegaskan kedudukannya sebagai organ "Inisiator Pelanjut Partai Buruh". Secara operasional kepartaian, organisasi-organisasi tersebut menjadi organ penopang sekaligus pengendali roda organisasi Partai Buruh. Para pimpinan organisasi tersebut pun menempati posisi-posisi strategis dalam susunan kepengurusan Partai Buruh periode 2021-2026 [Vide Bukti P-4]” “Bahwa diawali dari adanya hubungan PEMOHON dengan organisasi- organisasi diatas, maka selanjutnya muncul kepentingan PEMOHON untuk mengajukan Permohonan a quo. Terkait hubungan pertautan langsung PEMOHON dengan UU yang dimohonkan pengujian terletak pada adanya kerugian yang dialami oleh kelompok buruh, petani, dan masyarakat kecil lainnya yang menjadi konstituen Partai Buruh, tidak terkecuali organisasi- organisasi yang pernah mengajukan permohonan pengujian UU Cipta Kerja "jilid pertama", yang saat ini sudah bernaung dan diwakili kepentinganya oleh PEMOHON (PARTAI BURUH), akibat berlakunya UU Cipta Kerja “jilid kedua" yang dibentuk dengan melanggar sejumlah asas, prinsip dan/atau pedoman pembentukan UU yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020.” Bahwa sekalipun organisasi-organisasi serikat buruh menjadi pimpinan pada Partai Buruh, namun permohonan a quo tidak lantas dimaknai sebagai permohonan yang merepresentasikan organisasi-organisasi serikat buruh. Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja merupakan 2 (dua) entitas yang berbeda pengaturan hukumnya. Partai Buruh merupakan partai politik yang pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 73 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Partai Politik), sementara organisasi serikat pekerja didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (selanjutnya disebut UU 21/2000). Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Pemerintah berpendapat bahwa Partai Buruh bukanlah serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam UU 21/2000, keduanya tidak dapat dipandang sebagai entitas yang sama, oleh karena itu kerugian serikat buruh bukanlah (tidak semerta-merta menjadi) kerugian partai buruh. Dengan demikian tidak ada hubungan pertautan yang langsung antara Partai Buruh dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil a quo. 5. Bahwa menurut Pemerintah tidak terdapat kerugian yang diderita oleh para Pemohon, yang didasarkan bahwa: a. Para Pemohon tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya, yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan a quo yang diuji. Hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, seperti hak untuk memajukan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh karena berlakunya ketentuan a quo yang diuji; b. Bahwa dalil-dalil kerugian konstitusional dari para Pemohon akibat berlakunya UU 6/2023 hanya bersifat asumsi semata, tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual serta tidak sesuai dengan syarat-syarat adanya kerugian konstitusional tersebut; c. Bahwa penetapan UU 6/2023 telah memenuhi ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945 jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang--undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang--Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 74 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU P3); d. Bahwa Partai Buruh bukanlah serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam UU 21/2000, oleh karena itu kerugian serikat buruh bukanlah kerugian Partai Buruh. Dengan demikian tidak ada hubungan (pertautan) yang langsung antara Partai Buruh dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil a quo; e. Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak satupun secara konkret dan jelas termuat uraian mengenai bentuk kerugian konstitusional dari para Pemohon dengan mempersoalkan formil penetapan UU 6/2023 dan patut diduga bahwa dalil-dalil para Pemohon hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi semata, dan nyata-nyata tidak didasarkan pada adanya kerugian konstitusional karena berlakunya ketentuan a quo yang diuji; f. sehingga menurut Pemerintah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo. Sehingga sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. LATAR BELAKANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG Sebelum menanggapi pokok permohonan para Pemohon atas pengujian formil UU 6/2023, perlu Pemerintah sampaikan hal-hal terkait penetapan UU 6/2023 sebagai berikut: A. Landasan Filosofis Penetapan UU 6/2023 Pembukaan UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karena itu Negara perlu melakukan berbagai upaya atau 75 tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski tingkat pengangguran terbuka terus turun, Indonesia masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas karena: 1. jumlah angkatan kerja pada Februari Tahun 2023 sebanyak 146,62 juta orang, naik 2,61 juta orang dibanding Februari 2022; 2. penduduk yang bekerja sebanyak 138,63 juta orang, dimana sebanyak 83,34 juta orang (60,12 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 0,15 persen poin dibanding Februari 2022; 3. terdapat 3,60 juta orang (1,70 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (0,20 juta orang); Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (0,26 juta orang); sementara tidak bekerja karena COVID-19 (0,07 juta orang); dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (3,07 juta orang). 4. dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Pemerintah telah berupaya untuk melakukan perluasan program jaminan dan bantuan sosial yang merupakan komitmen dalam rangka meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas sumber daya manusia, serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian melalui dukungan jaminan dan bantuan sosial, total manfaat tidak hanya diterima oleh pekerja, namun juga dirasakan oleh keluarga pekerja. 76 Terhadap hal tersebut, Pemerintah perlu mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan lapangan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan konsisten naik setiap tahunnya. Namun upaya tersebut dihadapkan dengan kondisi faktual saat ini, terutama yang menyangkut terjadinya pelemahan pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan kenaikan laju harga (yang dikenal dengan fenomena stagflasi). Pada laporan The World Economic Outlook (selanjutnya disingkat “WEO”) April Tahun 2023, lnternational Monetary Fund (selanjutnya disingkat “IMF”) memangkas perkiraan pertumbuhan globalnya menjadi 2,8% pada Tahun 2023 dari proyeksi sebelumnya di angka 2,9% pada bulan Januari Tahun 2023. Revisi pertumbuhan paling tajam dilaporkan untuk perekonomian negara-negara di benua (Zona) Eropa, perekonomian Amerika Serikat, dan perekonomian Republik Rakyat Tiongkok. Pertumbuhan Amerika Serikat diproyeksikan akan turun pada level 1,6% pada Tahun 2023 dan 1,1% di Tahun 2024, dari pertumbuhan Tahun 2022 sebesar 2,1%. Ekonomi Zona Eropa yang tumbuh sebesar 3,5% di Tahun 2022, diprediksi akan turun pada level 0,8% di Tahun 2023, kemudian mengalami peningkatan sebesar 1,4% di Tahun 2024. Kemudian perekonomian Republik Rakyat Tiongkok diperkirakan tumbuh sekitar 5,2% di Tahun 2023 dan 4,5% di Tahun 2024. (vide Bukti PK-1) Berdasarkan laporan WEO IMF edisi April 2023, laju inflasi dunia Tahun 2023 diproyeksikan sebesar 7,0%, nilai tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi laju inflasi Tahun 2022 yang sebesar 8,7%. Namun demikian, proyeksi inflasi global 2023 naik sebesar 0,4 persen poin dari yang diproyeksikan pada laporan WEO Januari 2023. Dinamika global tersebut telah berdampak secara langsung kepada perekonomian di banyak negara. Dalam rangka memberikan ruang gerak dan pemulihan ekonomi, IMF membantu negara-negara tersebut dengan memberi dukungan berupa pinjaman keuangan. Berdasarkan data per 3 Juli 2023, IMF telah memberikan pinjaman mencapai $112,4 miliar kepada 94 77 negara. Beberapa negara berkembang (peers group) seperti Mesir, Argentina, Afrika Selatan juga mendapatkan pinjaman dari IMF. (vide Bukti PK-2) Sebagai bagian dari perekonomian dunia, tentunya perekonomian Indonesia akan terdampak akibat stagflasi global yang sudah terlihat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh sebesar 5,3% pada Tahun 2022, diproyeksikan menurun sebesar 5,0% di Tahun 2023 dan 5,1% di Tahun 2024 (WEO, April 2023). Survei OECD dan laporan IMF (WEO, April 2023), WB dan Asian Development Bank (selanjutnya disingkat “ADB”) melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 4,7% - 5,0% untuk Tahun 2023. Tren laju inflasi mulai menurun terlihat dari laju inflasi pada akhir Kuartal II tahun 2023 berada pada angka di kisaran 3% year-on-year (selanjutnya disingkat “yoy”), dibandingkan dengan Kuartal I tahun 2023 yang berada pada level angka di kisaran 5%. Tingkat ketidakpastian (uncertainties) yang tinggi pada perekonomian dunia, terutama didorong oleh kondisi geopolitik, yaitu perang Rusia-Ukraina. Hal ini kemudian meningkatkan risiko pada prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih lemah dan inflasi yang lebih tinggi. Respon standar bauran kebijakan, khususnya antara kebijakan moneter dan fiskal, yang terus diperkuat semenjak awal pandemi Covid-19 akan semakin dibutuhkan. Di era stagflasi, koordinasi kebijakan menjadi jauh lebih kompleks, dimana Pemerintah harus menavigasi antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan menahan inflasi. Di tengah kondisi perekonomian global yang terus bergejolak disertai dengan keterbatasan ruang gerak dari kebijakan makro, penguatan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga daya saing ekonomi domestik harus menjadi prioritas utama. Stabilitas ekonomi Indonesia yang selama ini bersandar pada kekuatan permintaan domestik (terutama konsumsi privat dan investasi) saat ini mulai terancam. Ancaman ini muncul di tengah meningkatnya tekanan harga dan terpuruknya pertumbuhan ekonomi global, dimana hal tersebut dapat ditanggulangi dengan upaya Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik pasar domestik bagi investor. Untuk itu penting kemudian melakukan reformasi (hukum) struktural yang komprehensif guna menjaga stabilitas ekonomi Indonesia melalui penetapan 78 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU 6/2023”). Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis dari Pemerintah melalui UU 6/2023 yang memerlukan keterlibatan semua pihak (multi-pihak). UU 6/2023 disusun dengan tujuan untuk menciptakan lapangan/kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sehingga rakyat Indonesia dapat memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Adapun substansi yang dicakup dalam UU 6/2023 terdiri atas langkah-langkah strategis berupa: 1. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 2. peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja; 3. kemudahan, pemberdayaan, dan pelindungan Koperasi dan UMK-M; dan 4. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan lapangan/kesempatan kerja beserta pengaturannya, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU 11/2020) yang telah menggunakan metode omnibus (omnibus law). Namun undang-undang tersebut telah dilakukan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dimana Mahkamah Konstitusi menetapkan amar putusan, antara lain: 1. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan; 79 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan Perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan; dan 3. melakukan perbaikan dalam Jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 tersebut, kemudian telah dilakukan: 1. Menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah mengatur dan memuat metode omnibus dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, maka penggunaan metode omnibus telah memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar dalam penyusunan peraturan perundang- undangan. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) yang mencakup 3 (tiga) komponen yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Untuk itu Pemerintah Pusat telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “Satgas UU Cipta Kerja”) yang memiliki fungsi untuk melaksanakan proses sosialisasi dari UU 11/2020. Satgas UU Cipta Kerja bersama kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan telah melaksanakan proses sosialisasi di berbagai wilayah yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap UU 11/2020. 80 3. Perbaikan terhadap kesalahan teknis penulisan atas UU 11/2020 antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial. Dalam rangka untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, Pemerintah kemudian Menyusun Perpu 2/2022 yang kemudian ditetapkan menjadi UU 6/2023. Selain untuk menindaklanjuti putusan tersebut, UU 6/2023 juga melakukan perbaikan rumusan ketentuan umum Undang-Undang sektor yang diundangkan sebelum berlakunya UU P3. Dengan perbaikan rumusan ketentuan umum (batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim, dan hal-hal yang bersifat umum) tersebut, maka ketentuan yang ada dalam undang-undang sektor yang tidak diubah dalam UU 6/2023 harus dibaca dan dimaknai sama dengan apa yang diubah dalam UU 6/2023. Ruang lingkup UU 6/2023 ini meliputi: 1. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 2. ketenagakerjaan; 3. kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah; 4. kemudahan berusaha; 5. dukungan riset dan inovasi; 6. pengadaan tanah; 7. kawasan ekonomi; 8. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; 9. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan 10. pengenaan sanksi. Patut dipahami bahwa UU 6/2023 disusun dalam rangka untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut “Perppu 2/2022”). Adapun dasar keputusan Pemerintah untuk kemudian memilih bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang guna menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 erat kaitannya dengan situasi aktual yang terjadi saat Perppu 2/2022 disusun. Dimana secara umum pada saat itu (saat Perpu 2/2022 disusun), terjadi krisis ekonomi global akibat 81 situasi geopolitik yang tidak menentu dikarenakan (salah satunya faktor pemicu) adanya Perang Rusia-Ukraina (efek kejut) serta ditambah situasi (pasca) krisis ekonomi yang terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang menerpa dunia termasuk Indonesia. Hal ini yang kemudian mendorong Pemerintah untuk lebih memilih bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang agar dapat merespon situasi secara cepat dan tepat sehingga dapat menghindari perburukan ekonomi yang lebih parah lagi. Dengan background kondisi krisis yang terjadi pada saat Perppu 2/2022 disusun, Pemerintah menilai perlu tindakan yang cepat dan tepat sekaligus tidak biasa, sehingga kemudian bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang dianggap tepat. Penyusunan Perpu 2/2022 dianggap telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 dimana telah memenuhi aspek “kegentingan yang memaksa” serta sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, dimana di dalam putusan tersebut ditentukan parameter “kegentingan yang memaksa” dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang antara lain: 1. karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2. Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya Undang-Undang yang saat ini ada; dan 3. kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah kemudian berpandangan bahwa penetapan Perpu 2/2022 menjadi UU 6/2023 sudah tepat karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 khususnya terkait parameter penentuan kondisi “Kegentingan Yang Memaksa.” 82 B. Kondisi Perekonomian Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bahwa penyusunan UU 6/2023 patut dilihat sebagai satu rangkaian upaya terbaik yang dilakukan Pemerintah guna merespon situasi krisis yang terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang kemudian dilanjutkan dengan adanya Perang Rusia-Ukraina. Titik awalnya dapat dilihat saat Pemerintah berupaya melahirkan UU 11/2020. Mulai dari UU 11/2020, kemudian Perppu 2/2022 dan terakhir dengan UU 6/2023 merupakan langkah terbaik, taktis, cepat dan tepat Pemerintah guna merespon situasi krisis yang saat itu terjadi, sehingga kemudian diharapkan Indonesia sebagai bagian dari warga global dunia dapat terhindar dari situasi krisis yang makin buruk, dan dapat bertahan sampai dengan gejolak krisis usai. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, UU 11/2020 lahir di saat dunia (dan Indonesia) tengah menghadapi krisis multidimensi karena adanya pandemi Covid-19. Pemerintah saat itu harus bertindak cepat, tepat dan strategis agar situasi (khususnya ekonomi) tidak makin memburuk. Pilihan Pemerintah untuk menetapkan UU 11/2020 terbukti tepat, UU 11/2020 kemudian bertransformasi menjadi fondasi yang kuat dalam membawa Indonesia bertahan dari ketidakpastian dan goncangan perekonomian di masa pandemi Covid-19. Prof. Nindyo Pramono mencatat bahwa pasca UU 11/2020 diterbitkan, pada tahun 2021 Indonesia menjadi negara terbesar kedua penerima Foreign Direct Investment/FDI di Asia Tenggara dengan total 20,1 juta dollar Amerika Serikat. Lebih lanjut, Prof. Nindyo menyampaikan bahwasanya Tingkat Penanaman Modal Asing (yang selanjutnya disingkat “PMA”) di Indonesia meningkat rata-rata 29,4% pada 5 (lima) triwulan setelah diterbitkannya UU 11/2020 dibandingkan dengan tingkat PMA 5 (lima) triwulan sebelum UU 11/2020 diterbitkan (Nindyo Pramono, UU Cipta Kerja dan Kepastian Hukum Iklim Investasi, 2023) (vide Bukti PK-3). Hal ini menandakan bahwa kehadiran UU 11/2020 membawa dampak positif bagi kemajuan ekonomi di Indonesia. Hal ini diperkuat oleh pendapat Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi Dunia/Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Publikasi Product Market Regulation in Indonesia: An 83 International Comparison (sebagaimana dikutip oleh Prof. Nindyo Pramono) yang menyampaikan bahwa berdasarkan hasil identifikasi awal bahwa implementasi UU 11/2020 dapat mengurangi hambatan untuk FDI lebih dari sepertiga dan mengurangi hambatan perdagangan dan investasi hampir 10% pada tahun 2021 (Nindyo Pramono, ibid). Hal ini menandakan aspek positif hadirnya UU 11/2020 perlu dipertahankan oleh Pemerintah terlebih dalam situasi perekonomian dunia yang tengah krisis. (vide Bukti PK-3) Berbagai aturan turunan UU 11/2020 sebagai landasan berjalannya program dan kebijakan Pemerintah, telah mempercepat pemulihan situasi perekonomian Indonesia akibat dampak pandemi Covid-19. Proses perizinan berusaha yang saat ini telah berbasis risiko dan telah terintegrasi melalui Sistem Online Single Submission (selanjutnya disingkat “OSS”), mampu mengurai proses birokrasi dalam perizinan berusaha yang sebelumnya penuh dengan kerumitan dan ketidakpastian. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disingkat “BKPM”) sejak Agustus 2021 sampai dengan 3 Juli 2023 Sistem OSS telah menerbitkan 4.493.565 Nomor Induk Berusaha (selanjutnya disingkat “NIB”). Dimana NIB diberikan terbesar kepada usaha mikro sebesar 4.282.882 NIB (95,31%), usaha kecil sebesar 154.394 NIB (3,44%), usaha besar sebesar 36.575 NIB (0,81%), dan usaha menengah sebesar 19.714 NIB (0,44%). Ini adalah sejarah baru bagi Indonesia dimana Pemerintah dapat memberikan legalitas kepada Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disingkat “UMK") dalam jumlah yang sangat besar yang belum dapat dilakukan sebelumnya. Hal tersebut menjadi penting karena penguatan sektor UMK akan berdampak langsung terhadap penguatan ekonomi Indonesia. Hal ini diharapkan akan mampu memperkuat fundamental ekonomi Indonesia sehingga mampu bertahan dari krisis ekonomi yang terjadi. Selain itu, berdasarkan data yang sama, untuk rasio penanaman modal dalam negeri (selanjutnya disingkat “PMDN”), jauh lebih banyak daripada PMA. Hal tersebut tercermin dari perbandingan data NIB antara PMDN dan PMA dimana tercatat NIB PMDN lebih banyak dibandingkan NIB PMA (terdapat 4.476.625 NIB PMDN, sedangkan PMA hanya sebesar 16.940 84 NIB). Cerminan tersebut makin memperkuat peran dari UU 11/2020 yang terbukti memberikan banyak manfaat positif bagi perekonomian Indonesia dalam menghadapi situasi krisis yang terjadi. (vide Bukti PK-4) UU 11/2020 secara signifikan juga meningkatkan nilai investasi baik di level PMDN atau PMA. Tercatat berdasarkan data dari Kementerian Investasi/BKPM bahwasanya untuk sektor PMDN terjadi kenaikan signifikan (menurut data 5 (lima) tahun terakhir 2018-2022): Tabel 1. Data Realisasi Total PMDN Periode Tahun 2018 - 2022 Berdasarkan Sektor (Dalam Rp. Miliar) 2018 2019 2020 2021 2022 328.604,92 386.498,39 413.535,52 447.063,65 552.768,97 Dari tabel di atas tergambar bahwasanya, kenaikan realisasi Investasi pada PMDN terjadi signifikan paling tinggi di tahun 2021 setelah UU 11/2020 diundangkan. Hal yang serupa juga terjadi pada PMA dimana data 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) menunjukkan bahwa terjadi kenaikan yang signifikan terhadap realisasi PMA di Indonesia dan tertinggi itu terjadi pada periode 2021-2022 dimana pada waktu pasca UU 11/2020 diundangkan. Tabel 2. Data Realisasi Total PMA Periode Tahun 2018 - 2022 Berdasarkan Sektor (Dalam USD Juta) 2018 2019 2020 2021 2022 29.307,91 28.208,76 28.666,27 31.093,07 45.604,96 UU 11/2020 menjadi bagian dari reformasi struktural yang dilakukan Pemerintah dalam rangka untuk menanggulangi situasi makro ekonomi pada saat pandemi Covid-19 terjadi. IMF melihat UU 11/2020 menjadi tools penting untuk mengembalikan situasi makro ekonomi pulih seperti sebelum Pandemi Covid-19 (IMF Country Report No. 23/221) (vide Bukti PK-5). Hal ini menandakan bahwa nilai positif atas penyusunan UU 11/2020 tidak semata- mata menjadi klaim sepihak milik Pemerintah, tetapi juga diakui lembaga 85 internasional seperti IMF. Lebih lanjut, World Bank juga mencatat bahwasanya UU 11/2020 merupakan upaya positif Pemerintah yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan competitiveness guna menunjang stabilitas makro ekonomi (The World Bank, The Invisible Toll of Covid-19 on Learning, June 2023). (vide Bukti PK-6) Sampai dengan bulan Mei tahun 2023, Badan Bank Tanah telah memperoleh aset tanah seluas 11.605,55 hektare dengan nilai sebesar Rp 324.839.333.681,- yang tersebar di 14 (empat belas) lokasi kota/kabupaten, 6 (enam) pulau yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Lombok. Aset tanah tersebut berasal dari tanah terlantar, tanah bekas hak, tanah pelepasan kawasan hutan dan tanah negara yang tidak ada penguasaan diatasnya. Perolehan tanah merupakan hal yang krusial bagi Badan Bank Tanah dalam upaya mewujudkan ekonomi berkeadilan melalui pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria. Hingga akhir tahun 2022 Lembaga Pengelola Investasi Indonesia/Indonesia Investment Authority (INA) telah berhasil mendapatkan total USD 27 miliar komitmen investasi dari berbagai institusi (USD 10 miliar dari UAE, USD 3 miliar dari SRF, USD 0.5 miliar dari Investment Fund for Developing Countries plus USD 3 miliar untuk toll-road platform dan USD 7.5 miliar untuk pengembangan industri maritim dari DP World). Lebih lanjut, INA telah merealisasikan investasi pada tahun 2021 melalui investasi pada Mitratel dengan nilai USD 832 juta bersama Abu Dhabi Investment Authority, Government of Singapore Investment Corporation, dan Abu Dhabi Growth Fund. Selanjutnya pada tahun 2022, INA telah melakukan investasi di sektor jalan tol senilai USD 400 juta, traveloka senilai USD 235 juta, dan Kimia Farma dengan nilai USD 120 juta. Investasi dilakukan bersama dengan mitra investasi lainnya yaitu Blackrock, Orion Capital Asia, Omers, Allianz Global Investor, dan Silk Road Fund. Kemudian, berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 86 sampai dengan 3 Juli 2023 tercatat sejumlah 114.243 Perusahaan Perorangan yang telah terdaftar, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3. Data Perusahaan Perorangan yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per tanggal 3 Juli 2023 No Provinsi Jumlah 1 Aceh 1.224 2 Bali 3.376 3 Banten 10.409 4 Bengkulu 724 5 Daerah Istimewa Yogyakarta 2.479 6 DKI Jakarta 12.775 7 Gorontalo 675 8 Jambi 869 9 Jawa Barat 27.401 10 Jawa Tengah 9.113 11 Jawa Timur 13.573 12 Kalimantan Barat 1.487 13 Kalimantan Selatan 1.326 14 Kalimantan Tengah 1.036 15 Kalimantan Timur 2.086 16 Kalimantan Utara 268 17 Kepulauan Bangka Belitung 433 18 Kepulauan Riau 1.821 19 Lampung 2.275 20 Maluku 355 21 Maluku Utara 264 22 Nusa Tenggara Barat 1.344 23 Nusa Tenggara Timur 802 24 Papua 811 25 Papua Barat 169 26 Riau 2.174 27 Sulawesi Barat 723 87 No Provinsi Jumlah 28 Sulawesi Selatan 2.865 29 Sulawesi Tengah 868 30 Sulawesi Tenggara 1.578 31 Sulawesi Utara 1.203 32 Sumatera Barat 1.424 33 Sumatera Selatan 2.196 34 Sumatera Utara 4.117 Total 114.243 C. Kerentanan Perekonomian Global yang Berpotensi Berdampak Signifikan terhadap Perekonomian Nasional Situasi aktual hari ini, perekonomian global terus diterpa oleh berbagai tantangan yang dapat memicu terjadinya resesi global, kondisi yang disebut sebagai “The Perfect Storm”. Merangkum dari berbagai laporan perekonomian global yang diantaranya dikeluarkan oleh IMF, World Bank, dan OECD, tantangan yang dihadapi tersebut antara lain, situasi pasca pandemi Covid-19 dimana inflasi yang semakin tinggi yang diperparah dengan terjadinya perang Rusia-Ukraina, hingga pengetatan kondisi keuangan di berbagai negara di dunia yang kemudian menyebabkan perlambatan perekonomian global. Walau pandemi Covid-19 telah dinyatakan usai baik oleh World Health Organization (selanjutnya disingkat “WHO”) atau oleh Pemerintah, namun dampak ekonomi yang ditimbulkan belum mereda. Dampak ikutan dari pandemi Covid-19 masih terus berlangsung sampai dengan saat ini. Walau tekanan pada inflasi menurun, namun diprediksi/diproyeksikan pada Tahun 2023 akan terjadi perlambatan ekonomi dan perdagangan global. Hal ini tentunya menjadi background dimana Pemerintah mengambil keputusan secara cepat guna menghindari kemungkinan terburuk yang mungkin akan terjadi. 88 Gambar 1. Perkembangan Ekonomi Terkini, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Juni 2023. Menurut Prof. Nunung Nuryartono, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (Nunung Nuryartono, Perppu Cipta Kerja dan Ekonomi Indonesia: Menuju Indonesia Maju, 2023), selama 25 (dua puluh lima) tahun terakhir dunia mengalami 3 (tiga) krisis ekonomi dunia yang besar (krisis 1998, krisis finansial global 2008, dan Pandemi Covid-19 2020- sekarang). Menurutnya, pada krisis finansial tahun 2008, stimulus moneter dapat memulihkan keadaan ekonomi secara gradual. Berbeda dengan krisis karena pandemi yang menerpa sektor riil, dimana pemulihan yang terjadi berlangsung cepat karena orang-orang ingin segera kembali ke keadaan normal. Dampaknya, terjadi kenaikan permintaan yang besar yang tidak diiringi dengan pasokan yang memadai. Kondisi ini lah yang menyebabkan supply chain disruption, yang pada akhirnya menaikkan harga-harga komoditas utama di seluruh dunia. (vide Bukti PK-7). Hal 89 serupa disampaikan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (selanjutnya disebut “INDEF”) yaitu Eisha Rachbini yang menyampaikan bahwasanya perang Rusia-Ukraina memberikan dampak global dalam wujud ancaman krisis energi dan inflasi sebagai dampak dari sisi demand dan supply. Krisis ini kemudian akan berlanjut menjadi supply chain disruption dimana hal ini terjadi akibat jalur pasokan global dan infrastruktur pelabuhan atau airport yang rusak yang menyebabkan supply global terhambat. (Muhammad Iqbal, Sederet Efek Ekonomi Perang Rusia Vs Ukraina, Indonesia Siap?, https://www.cnbcindonesia.com/news/20220316175451- 4-323370/sederet-efek-ekonomi-perang-rusia-vs-ukraina-indonesia-siap, diakses pada 23 Juni 2023). (vide Bukti PK-8) Perang Rusia-Ukraina merupakan ‘efek kejut’ bagi perekonomian global termasuk Indonesia, dampaknya sangat luas tidak hanya ke kedua negara tetapi ke negara lain karena perang ini berdampak pada supply chain perdagangan dunia. Dunia yang pada tahun 2022 masih berupaya memulihkan diri dari dampak Pandemi Covid-19, dikejutkan dengan adanya Perang Rusia-Ukraina yang memberikan dampak tidak hanya di sisi Geopolitik tetapi juga di sisi perekonomian. Bagi Indonesia, secara khusus perang ini menyebabkan salah satunya terhadap kenaikan harga pangan khususnya gandum dimana Indonesia bergantung atas pasokan gandum dari Ukraina (Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2020 Ukraina memasok sebanyak 2,96 juta ton atau setara 27% dari total 10,29 juta ton gandum yang diimpor Indonesia). (BBC News Indonesia, Konflik Rusia- Ukraina: Dampak bagi Indonesia, harga mi instan, pupuk hingga bunga kredit bisa naik, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60617679, diakses pada 27 Juni) (vide Bukti PK-9). Sejatinya, inflasi yang terjadi pasca pandemi Covid-19 telah diprediksi oleh ekonom dan pengambil kebijakan di dunia. Namun demikian, ada faktor lain yang menyebabkan disrupsi rantai pasok global semakin buruk dan menghambat pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Faktor tersebut adalah perang Rusia-Ukraina. 90 Gambar 2. Policy Rate Suku Bunga, Potensi Ekonomi Global Menghadapi Kondisi Stagflasi Menurut Dhenny Yuartha Junifta dan Agung Satria Permana peneliti INDEF perang Rusia dan Ukraina tidak hanya berdampak pada 2 (dua) negara yang berperang, namun memperburuk kondisi rantai pasok yang semakin terdisrupsi dan menyebabkan kenaikan tambahan yang signifikan pada harga banyak komoditas, terutama pada komoditas yang menjadi kebutuhan utama global, yakni komoditas energi dan pangan. Alhasil, kondisi ini memperparah kondisi inflasi yang memang sudah dalam tren kenaikan pasca pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19. Inflasi di Amerika Serikat mencapai 8% pada tahun 2022, 9,1% di Inggris dan 8,4% di negara-negara Euro Zone. Untuk melawan inflasi yang terus meningkat, bank sentral berbagai negara dengan cepat dan agresif meningkatkan suku bunga acuannya masing- masing. Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, telah meningkatkan suku bunga acuannya sebesar 450 basis poin sejak awal 2022 dan telah mengomunikasikan kemungkinan kenaikan lebih lanjut. Bank of England telah menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 325 basis poin sejak awal tahun meskipun memproyeksikan pertumbuhan yang lemah. Bank 91 Sentral Eropa telah menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 250 basis poin tahun ini. Upaya negara-negara di dunia untuk menurunkan inflasi dengan menaikkan suku bunga kebijakan, telah berdampak pada perlambatan permintaan dan pada akhirnya berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang tertahan. Meskipun suku bunga naik, namun inflasi tetap bertahan akibat pengetatan tenaga kerja dan kenaikan tingkat upah. Alhasil tingkat upah naik, namun upah riil turun signifikan sehingga berdampak pada pelemahan permintaan. Akibatnya, perekonomian menghadapi tantangan stagflasi dan berpotensi mengalami resesi. Sebagaimana dikutip oleh Prof. Ahmad M. Ramli, atas laporan BBC News pada 11 Januari 2023 berjudul Global Recession Warning As World Bank Cuts Economic Forecast, bahwa potensi resesi ini tidak dapat dihindari, kemudian membawa dampak negatif khususnya terhadap tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang meningkat, sebagai contoh yang dilakukan oleh Perusahaan Digital Google yang mem-PHK 12.000 karyawannya. Bank Dunia menyampaikan bahwa dalam situasi resesi seperti ini, maka kebijakan tepat pemerintah yang dapat memberikan harapan. (vide Bukti PK-10). Di tahun 2023, kondisi permintaan yang melemah disertai suplai yang masih menurun tajam karena disrupsi rantai pasok, memunculkan risiko stagflasi yaitu stagnasi ekonomi dibarengi oleh harga-harga yang tinggi (inflasi). Bahkan, berbagai lembaga internasional terus menurunkan proyeksi perekonomian global, seperti proyeksi IMF per Januari 2023 yang memprediksi bahwa pertumbuhan PDB global tahun 2023 akan jauh di bawah potensinya, yakni hanya tumbuh 2,9% yoy. Proyeksi tersebut terus menurun dari prediksi sebelumnya sebesar 3,8% yoy (Proyeksi Periode Januari 2022). Inflasi global bertahan tinggi di level 6,6% di 2023 dan 4,3% di 2024, lebih tinggi dibanding pra-pandemi. Probabilitas ekonomi global mengalami resesi di 2023 mencapai 61% (Wall Street Journal Survey). Volume perdagangan global mengalami penciutan dari 5,4% di 2022 menjadi 2,4% di 2023. Di tengah berbagai tantangan, pada tahun 2022 ekonomi Indonesia berhasil mencatatkan kinerja impresif dengan tumbuh 5,31%. Hal ini 92 utamanya didukung oleh windfall ekspor komoditas unggulan dan konsumsi masyarakat yang kembali pulih seiring dengan terkendalinya pandemi Covid- 19. Namun pada tahun 2023, probabilitas resesi dan pelemahan signifikan ekonomi global akan berdampak pada menurunnya kinerja perekonomian Indonesia, baik ekspor, investasi dan konsumsi. Pelemahan perekonomian global akan berdampak pada penurunan permintaan ekspor terutama dari negara-negara maju. Selain itu, pelemahan perekonomian global juga berdampak pada pelemahan harga- harga komoditas yang merupakan andalan ekspor Indonesia, seperti: minyak kelapa sawit, karet, batu bara, nikel, bauksit dan tembaga. Menurunnya harga komoditas ekspor utama (batubara, CPO, mineral) berdampak pada turunnya kinerja ekspor (tidak ada windfall effect seperti yang Indonesia alami di semester 2 (dua) tahun 2022). Pelemahan permintaan global juga akan berdampak pada penurunan kinerja sektor manufaktur berorientasi ekspor sehingga berdampak pada peningkatan PHK. Selain itu, kenaikan suku bunga global berpotensi diikuti oleh kenaikan tingkat suku bunga dalam negeri, seperti yang sudah terlihat belakangan ini, sehingga pembiayaan investasi dan konsumsi semakin mahal. D. Langkah Mitigasi Dampak Krisis Global Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk melakukan perbaikan prosedur pembentukan UU 11/2020 dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Dalam periode 2 (dua) tahun tersebut, tidak diperbolehkan untuk membuat kebijakan strategis, berdampak luas, dan pembentukan peraturan pelaksanaan baru. Hal ini menciptakan kegamangan bagi pelaku usaha yang akhirnya memutuskan untuk “wait and see” terkait keputusan untuk berusaha atau berinvestasi di Indonesia. Selain itu, pelaku usaha yang sudah berinvestasi dihadapkan pada kekosongan hukum dan/atau tidak memadainya perangkat peraturan perundang-undangan yang saat ini ada karena perubahan peraturan pelaksanaan yang diperlukan tidak dapat dilakukan. 93 Dari sisi Pemerintah, kegamangan juga timbul karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 membatasi kemampuan Pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif perekonomian global akibat adanya larangan pembuatan kebijakan strategis. Oleh karena itu, timbul situasi kegentingan memaksa karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perlu untuk segera dilaksanakan karena jika tidak dilaksanakan, maka upaya untuk beradaptasi dengan situasi global sulit untuk dilakukan. Bentuk Perppu (yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang) dipilih karena jika Pemerintah menempuh proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara business as usual (bukan melalui Perppu), maka Pemerintah akan berhadapan dengan waktu dan birokrasi yang panjang dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Nindyo Pramono bahwa proses normal penyusunan peraturan perundang-undangan untuk keseluruhan undang- undang sektor yang terdampak dalam Perppu 2/2022 kurang lebih memakan waktu 17 (tujuh belas) tahun. Situasi ini akan berdampak langsung tidak hanya pada kelompok UMK dan kelompok masyarakat rentan karena mereka akan berhadapan langsung dengan dampak ketidakpastian situasi global, tetapi juga pada global investors yang merasakan urgensi dalam mencari kepastian untuk mengevaluasi kembali peluang investasi mereka di Indonesia setelah masa sulit yang panjang dari Covid-19. (vide Bukti PK-1) Oleh karena itu, Perppu 2/2022 merupakan salah satu langkah mitigasi dampak krisis global. Ibarat, “mencegah lebih bagus daripada memadamkan kebakaran.” Perppu 2/2022 mencegah kebakaran terjadi dan meluas. Jika tidak ada mitigasi maka setelah kebakaran dipadamkan yang tertinggal hanya “puing-puing reruntuhan” saja. Kemudian, perlu disampaikan bahwa langkah Pemerintah menetapkan Perpu 2/2022 menjadi undang-undang merupakan tindak lanjut atas mandat konstitusi untuk melaksanakan langkah extraordinary dengan tujuan penyelamatan kepentingan masyarakat luas, sebagaimana disampaikan Cisero dalam De Legibus “salus populi suprema lex esto”, bahwa dalam kondisi mendesak keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. 94 Bahwa sampai saat ini tidak ada negara yang dapat menjamin kapan gejolak ekonomi akan selesai dan tidak dapat dipastikan pula seberapa dalam perlambatan/pemburukan perekonomian sebagai dampak post pandemi Covid-19, konflik Rusia-Ukraina, dan resesi global. Atas dasar tersebut, UU 6/2023 telah tepat untuk disahkan karena tidak dapat dipastikan seberapa besar dan seberapa lama ancaman serta instabilitas perekonomian global tersebut akan terus berlangsung. Dalam kaitannya dengan pilihan Pemerintah untuk menetapkan Perppu 2/2022, bahwa kondisi yang dialami pada masa ini sangat tepat dan relevan jika dianalisis menggunakan pisau analisis teori Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (selanjutnya disebut VUCA). Terkait hal tersebut, Pemerintah telah menyampaikannya dalam Keterangan Tambahan Presiden dalam uji formil terhadap Perppu 2/2022. Oleh karena itu, untuk mendudukkan konteks kondisi yang melandasi Pemerintah menetapkan Perpu 2/2022, kondisi Indonesia sebagaimana dilihat melalui Teori VUCA perlu Pemerintah sampaikan kembali dalam Keterangan Presiden ini. Teori VUCA adalah keadaan di mana perubahan terjadi penuh dengan ketidakpastian (Aribowo dan Wirapraja dalam Nadia Aurora Soraya et.al, 2018). Secara konsep, sesungguhnya istilah VUCA telah diperkenalkan sejak tahun 1987 saat Warren Bennis dan Burt Nanus menguraikan teori kepemimpinan pada Lembaga Pendidikan bagi tentara Amerika Serikat, dengan merujuk pada kondisi setelah era perang dingin. Istilah VUCA ini dilekatkan untuk mengidentifikasi situasi pasca perang dingin dimana terjadi ketidakberaturan, dan perubahan yang sangat cepat sehingga menciptakan situasi New Normal (Kirk Lawrence, 2013). Konsep VUCA kemudian berkembang menyentuh bidang-bidang lain, seperti ekonomi, bisnis, hingga sektor pelayanan publik (Agus Wira Sukarta, Ed., Era VUCA, Siapa Takut? Menyoal Kepemimpinan Transformasional dalam Pelayanan Publik oleh PKA LAN Angkatan III Tahun 2022, https://lampung.antaranews.com/berita/643913/era- vuca-siapa-takut-menyoal-kepemimpinan-transformasional-dalam-pelayanan-publik- oleh-pka-lan-angkatan-iii-tahun-2022, diakses pada 24 Juni 2023). Lebih lanjut, Boston Consulting Group (BCG) mengeluarkan studi yang menjelaskan bahwa pada dasarnya semua bisnis model dan skill kepemimpinan harus 95 adaptif, dimana menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Adaptasi dalam menyikapi keadaan yang tidak pasti ini akan membuat subyek dimaksud mampu memenangkan keadaan dan mendapatkan keuntungan darinya (Kirk Lawrence, 2013). Pemerintah menjabarkan analisis mengenai teori VUCA dihubungkan dengan ditetapkannya Perpu 2/2022 oleh Pemerintah berdasarkan komponen teori VUCA sebagaimana berikut: 1) Volatility Volatility atau volatilitas mengandung arti sifat, kecepatan, volume, dan besarnya perubahan tidak dalam pola yang dapat diprediksi (Sullivan dalam Abdul Rahman, et.al., 2021), dengan kata lain perubahan– perubahan yang terjadi saat ini bisa dikatakan berada pada kecepatan yang tidak dapat diperkirakan. Frekuensi, besar maupun perkiraan perubahan tersebut tidak dapat ditebak, maka dari itu, hal ini yang menjadi penyebab akan ketidakstabilan. Volatilitas sendiri tidak hanya terjadi pada bidang teknologi maupun bisnis, namun juga sosial, dan ekonomi. Faktor- faktor inilah yang mempengaruhi laju perubahan (Sullivan dalam Abdul Rahman, et.al., 2021). Salah satu alasan ditetapkannya Perpu 2/2022 adalah perekonomian global yang terus diterpa oleh berbagai tantangan yang dapat memicu terjadinya resesi global, kondisi yang disebut sebagai “The Perfect Storm”. Dengan kondisi yang demikian, muncul ketidakpastian yang jika tidak dapat diantisipasi, akan berdampak secara luas bagi perekonomian Indonesia. Ketidakpastian yang terjadi mengakibatkan ketidakstabilan, sebagaimana kondisi dalam teori VUCA. Kondisi saat Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan 91/2020 pada tanggal 25 November 2021 berbeda dengan kondisi saat Pemerintah sedang dalam proses untuk melakukan perbaikan terhadap UU 11/2020. Merangkum dari berbagai laporan perekonomian global yang diantaranya dikeluarkan oleh IMF, WB, dan OECD, tantangan yang akan dihadapi di tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya antara lain, pandemi Covid-19 yang belum usai, inflasi yang semakin tinggi pasca pemulihan pandemi Covid-19 yang diperparah dengan perang Rusia-Ukraina, hingga pengetatan kondisi 96 keuangan di berbagai negara di dunia yang kemudian menyebabkan perlambatan perekonomian global. Dapat Pemerintah sampaikan, salah satu peristiwa yang menjadi bukti aktual bahwa perubahan yang terjadi saat ini begitu cepat dan tidak dapat diperkirakan, yaitu Silicon Valley Bank (SVB) yang dinyatakan kolaps pada Jumat, 10 Maret 2023 (Wahyu T.Rahmawati (Ed.), Kebangkrutan Silicon Valley Bank (SVB) Mulai Berdampak ke Seluruh Dunia, https://internasional.kontan.co.id/news/kebangkrutan-silicon-valley-bank- svb-mulai-berdampak-ke-seluruh-dunia, diakses pada 24 Juni 2023), Kebangkrutan Silicon Valley Bank (SVB) Mulai Berdampak ke Seluruh Dunia (vide Bukti PK-11), dimana peristiwa ini merupakan kegagalan terbesar bank AS sejak krisis keuangan pada 2008 (Samira Hussain & Noor Nanji, What do we know about the Silicon Valley and Signature Bank collapse?, BBC News, https://www.bbc.com/news/business-64951630, diakses pada 17 Maret 2023) (vide Bukti PK-12). Dampak dari keruntuhan SVB mulai menyebar ke seluruh dunia. Di Inggris, unit SVB dinyatakan bangkrut, telah berhenti beroperasi dan tidak lagi menerima nasabah baru. Adapun beberapa simpanan SVB di Inggris diasuransikan, tetapi tidak jelas kapan dana tersebut akan tersedia. Perlu diketahui bahwa SVB juga ada di Tiongkok, Denmark, Jerman, India, Israel, dan Swedia. Pendiri memperingatkan bahwa kegagalan bank tersebut dapat menghapus cabang di seluruh dunia (Samira Hussain & Noor Nanji, ibid). Setelah kolapsnya SVB, sektor perbankan juga dihadapkan pada penutupan Signature Bank, serta First Republic Bank yang terancam bernasib serupa setelah dilanda rush money (Alifian Asmaaysi, Berikut Hasil Investigasi LPS Mengenai Dampak Jatuhnya Silicon Valley Bank hingga Signature Bank, Bisnis.com, https://finansial.bisnis.com/read/ 20230317/90/1638378/berikut-hasil-investigasi-, diakses pada 24 Juni 2023). (vide Bukti PK-13) Meskipun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebutkan bahwa kondisi tersebut relatif tidak berpengaruh langsung terhadap perbankan Indonesia, namun efek domino yang lebih luas terhadap perekonomian global harus diantisipasi Pemerintah, terutamanya di tengah terjadinya 97 keadaan volatility sebagaimana teori VUCA di mana perubahan yang cepat disertai juga dengan ketidakpastian. 2) Uncertainty Uncertainty berarti ketidakpastian, atau kurangnya prediktabilitas dalam isu dan peristiwa (Abdul Rahman et.al, ibid). Dalam proses untuk mencapai tujuan, ketidakpastian akan selalu ditemukan di setiap tahapnya. Ketidakpastian dapat dikendalikan dengan informasi. Semakin banyak informasi dan pemahaman yang dikumpulkan, semakin kecil kemungkinan suatu ketidakpastian akan muncul. Namun, meskipun banyaknya informasi telah dikumpulkan sebagai bentuk antisipasi, ada banyak variabel yang tidak dapat diketahui yang mampu mempengaruhi hasil. Ada banyak batasan yang tidak dapat ditembus sehingga tercipta variabel-variabel tidak terduga tersebut (Aribowo dan Wirapraja dalam Nadia Aurora Soraya et.al, 2018, ibid). Ketidakpastian sebagaimana bagian dari teori VUCA, adalah salah satu bagian vital dalam keputusan menerbitkan Perpu 2/2022. Dalam memutuskan penetapan Perpu 2/2022, Pemerintah mempertimbangkan berbagai informasi dan data mengenai proyeksi perekonomian tahun 2023 yang dihimpun dari berbagai sumber kredibel, seperti IMF, WB, serta OECD. Sebagai contoh, di tahun 2023, kondisi permintaan yang melemah disertai suplai yang masih menurun tajam karena disrupsi rantai pasok, memunculkan risiko stagflasi yaitu stagnasi ekonomi disertai oleh harga-harga yang tinggi (inflasi). Kondisi uncertainty juga tergambarkan dalam proyeksi perekonomian global oleh berbagai lembaga internasional, seperti proyeksi IMF per Januari 2023 yang memprediksi bahwa pertumbuhan PDB global tahun 2023 akan jauh di bawah potensinya, yakni hanya tumbuh 2,9% year-on-year (yoy). Proyeksi tersebut terus menurun dari prediksi sebelumnya sebesar 3,8% yoy (Proyeksi Periode Januari 2022). Dilatarbelakangi dari kondisi ketidakpastian tersebut, Pemerintah memerlukan instrumen hukum sebagai landasan kebijakan untuk dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Sebagaimana dikutip oleh Prof. Ahmad M. Ramli, atas laporan BBC News pada tanggal 98 11 Januari 2023 berjudul Global Recession Warning As World Bank Cuts Economic Forecast, bahwa potensi resesi ini tidak dapat dihindari, kemudian membawa dampak negatif khususnya terhadap tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang meningkat. (vide Bukti PK-10) 3) Complexity Complexity atau diartikan sebagai kompleksitas, diartikan sebagai keadaan dimana terdapat banyak penyebab masalah dan faktor mitigasi. Lapisan kompleksitas tersebut diperparah dengan turbulensi perubahan dan tidak adanya masa lalu prediktor (kemampuan dalam memprediksi di masa lalu), hal ini semakin menambah kesulitan dalam pengambilan keputusan (diolah dari Abdul Rahman et.al, 2021, ibid). Kompleksitas muncul seiring dengan perkembangan yang terus terjadi. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan, semakin berlapis komponen- komponen yang mengisi, semakin kompleks juga hal yang dihadapi (Nadia Aurora Soraya et.al, 2018, ibid). Pada dasarnya, penerbitan UU 11/2020 merupakan jawaban Pemerintah terhadap kompleksitas yang muncul sejalan dengan perkembangan yang terus terjadi, terutama dalam memberikan kepastian hukum terhadap masifnya pembangunan yang dilakukan Pemerintah di berbagai sektor. Pada saat UU 11/2020 belum diterbitkan, Indonesia sedang mengalami kondisi “over regulation,” dimana banyak regulasi yang bukan hanya saling bersilangan, melainkan bertentangan satu dengan yang lain, sehingga menyebabkan terhambatnya upaya akselerasi pembangunan. Di bidang perizinan misalnya, UU 11/2020 menghadirkan kepastian bagi pelaku usaha untuk mengajukan perizinan melalui proses perizinan berusaha yang saat ini telah berbasis risiko dan telah terintegrasi melalui Sistem OSS yang mampu mengurai proses birokrasi dalam perizinan yang sebelumnya rumit dan penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen serius dalam upaya untuk memperbaiki UU 11/2020 pasca Putusan Nomor 91/2020, agar UU 11/2020 bisa berlaku secara optimal dan maksimal, karena dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, 99 serta tidak dibenarkan pula menerbitkan atau mengubah peraturan pelaksana UU 11/2020. Namun, dalam perjalanan memperbaiki UU 11/2020, Pemerintah mendapati kompleksitas yang muncul karena perkembangan kondisi geopolitik dan keadaan perekonomian global, sehingga Pemerintah memandang perlu memberikan respon yang cepat namun tetap dalam koridor yang konstitusional. Hal ini diperlukan agar Pemerintah dapat menjalankan bauran kebijakan yang responsif dan antisipatif yang dibutuhkan untuk memitigasi dampak krisis global. Oleh karena itu langkah yang diambil adalah dengan menetapkan Perppu 2/2022 sebagai jawaban untuk merespon kondisi yang kompleks tersebut. 4) Ambiguity Ambiguity atau ambiguitas, adalah ketidakjelasan makna dari suatu peristiwa. Ambiguitas dapat juga diartikan sebagai ketidakmampuan untuk secara akurat mengonseptualisasi ancaman dan peluang sebelum menjadi mematikan (diolah dari Abdul Rahman et.al, 2021, ibid). Pada masa ini, sulit menemukan suatu keputusan yang jelas mengarah pada satu titik. Akan selalu ada dua sisi dari hal apapun itu. Berbeda dengan ketidakpastian, ambiguitas lebih mengacu kepada pesan yang disampaikan oleh informasi yang diperoleh. Informasi yang didapat tidak mengacu kepada satu tujuan; maka disitulah dapat dikatakan adanya ambiguitas. Sementara itu ketidakpastian lebih berpengaruh terhadap ada atau tidaknya informasi yang dapat mempengaruhi hasil yang ingin dicapai (Nadia Aurora Soraya et.al, 2018, ibid). Dalam konteks ambiguitas sebagaimana teori VUCA, keputusan Pemerintah untuk menerbitkan Perppu 2/2022 dilatarbelakangi kondisi geopolitik dan perekonomian global yang penuh ketidakjelasan. Pemerintah berpendapat bahwa mencegah terjadinya ambiguitas dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan situasi geopolitik dan perekonomian global adalah bagian tidak terpisahkan dari tanggung jawab Pemerintah meniadakan ambiguitas dalam menjawab kondisi perekonomian global saat ini dan proyeksi perekonomian global tahun 2023. Salah satu kondisi yang penuh ambiguitas yang saat ini sedang 100 terjadi yaitu perang antara Rusia dan Ukraina. Meskipun Rusia dan Ukraina masing-masing menyumbang kurang dari 2 persen produk domestik bruto global, namun dampak dari perang diantara 2 negara ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, pasar pangan dan energi, rantai pasokan, sistem keuangan, jaringan transportasi, dan geopolitik dunia (Vikram Khanna, “The 'butterfly effect' of the Russia-Ukraine war on the global economy”, The Strait Times, https://www.straitstimes.com/world/europe/the-butterfly-effect-of-the-russia- ukraine-war-on-the-global-economy, diakses 26 Juni 2023). (vide Bukti PK-14) Salah satu upaya Pemerintah meniadakan ambiguitas yaitu dengan menghadirkan kepastian hukum melalui Perppu 2/2022, sehingga setiap langkah atau kebijakan yang ditempuh Pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Perppu 2/2022 juga menghadirkan kepastian bagi para Pelaku Usaha, terutama bagi UMK, sehingga dapat menjaga kestabilan sektor perekonomian nasional. Kondisi Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity dalam teori VUCA, adalah kondisi riil yang saat ini sedang terjadi, yaitu kondisi dimana dunia mengalami perubahan yang cepat dan tidak dapat diperkirakan, disertai keadaan yang penuh ketidakpastian dan peristiwa-peristiwa yang kompleks yang diikuti informasi yang penuh ambiguitas yang sulit untuk diprediksi dampak yang akan terjadi di masa mendatang. Hak luar biasa Presiden berupa penetapan Perppu 2/2022 didasari atas pertimbangan terhadap berbagai data, indikator, dan informasi yang telah diterima oleh Pemerintah berkaitan dengan situasi geopolitik dan perekonomian global yang berkembang secara cepat dan dinamis, serta dengan mempertimbangkan pula peran vital UU 11/2020 yang telah terbukti dapat menjaga stabilitas perekonomian nasional. Oleh karena itu, Pemerintah memandang perbaikan UU 11/2020 tidak bisa dilakukan dengan cara business as usual, melainkan dengan cara yang progresif untuk merespon berbagai ketidakpastian berdasarkan kondisi geopolitik dan proyeksi perekonomian global tahun 2023 yang menurut Pemerintah telah memenuhi indikator hal ihwal kegentingan yang 101 memaksa, sehingga salah satu respon Pemerintah dalam menghadapi situasi tersebut adalah dengan menetapkan Perppu 2/2022. E. Bauran Kebijakan yang Responsif dan Antisipatif Dibutuhkan untuk Memitigasi Dampak Krisis Global Untuk keluar dari kondisi ketidakpastian, bauran kebijakan fiskal dan moneter yang responsif ditempuh oleh Pemerintah, antara lain: 1. Perppu 2/2022. Bertujuan untuk mendorong permintaan domestik di tengah penurunan permintaan eksternal/global, diantaranya: a. Mendorong konsumsi rumah tangga; b. Mendorong investasi domestik utamanya dari sektor UMKM; dan c. Penciptaan lapangan kerja. 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Stabilitas sistem keuangan Indonesia diperkuat sehingga lebih resilient terhadap tantangan global. Ruang lingkupnya yaitu: a. Penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan independensi; b. Penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik; c. Mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan; d. Pelindungan konsumen; dan e. Literasi, inklusi dan inovasi sektor keuangan. 3. Penyempurnaan Pengaturan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Melalui pengaturan ini, tujuannya yaitu: a. Meningkatkan likuiditas cadangan Devisa (USD); b. Menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dengan tingkat suku bunga yang stabil; dan c. Sumber pembiayaan untuk mendorong investasi dan pembangunan ekonomi. Upaya menjalankan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang responsif ini merupakan respon terhadap kondisi perekonomian global saat ini dan proyeksi perekonomian global pada 2023. Berdasarkan data IMF dan 102 World Bank, proyeksi turunnya harga komoditas global pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 akan berdampak terhadap performa ekspor komoditas dan penerimaan Pemerintah Indonesia. Penurunan harga komoditas global pada tahun 2023 juga disertai dengan penurunan konsumsi di sektor barang dan jasa. Langkah-langkah strategis perlu ditempuh untuk dapat mengantisipasi potensi krisis yang terjadi. Langkah mitigasi yang perlu dilakukan adalah mendorong investasi dan konsumsi dengan menciptakan confidence dan kepastian melalui: 1. Percepatan implementasi Cipta Kerja melalui Perppu 2/2022 (mudah, cepat, pasti); 2. Menjaga daya beli masyarakat (inflasi, nilai tukar, perlindungan sosial); 3. Kebijakan transformatif melalui hilirisasi sumber daya alam, transisi energi, dan ekonomi rendah karbon; 4. Kebijakan fiskal dan moneter yang fleksibel, responsif, dan akomodatif dalam mendorong pertumbuhan perekonomian yang inklusif; dan 5. Penguatan dan reformasi sektor keuangan melalui implementasi UU P2SK. Investasi dan konsumsi penting karena saling terkait dalam vicious cycle. Kenaikan investasi akan mendorong peningkatan lapangan kerja, sehingga pendapatan meningkat, diikuti peningkatan konsumsi/belanja. Peningkatan konsumsi mendorong peningkatan permintaan atas barang dan jasa, tambahan kapasitas dan tambahan produksi sehingga kembali mendorong investasi. F. Konklusi Dalam rangka melakukan mitigasi perekonomian Indonesia pasca UU 11/2020; kerentanan perekonomian global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional; langkah mitigasi dampak krisis global; dan, bauran kebijakan yang responsif dan antisipatif dibutuhkan untuk memitigasi dampak krisis global, maka Presiden perlu menetapkan Perppu 2/2022. 103 IV. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN FORMIL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG- UNDANG Bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon dalam Pokok Permohonan Formil pengujian UU 6/2023 dalam perkara 50/PUU-XXI/2023, dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut: Memperhatikan bahwa terhadap 4 (empat) permohonan pengujian formil UU 6/2023 dalam perkara 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU-XXI/2023, Pemerintah akan memberikan keterangan berdasarkan pengelompokan permasalahan yang dikemukakan para Pemohon yaitu: (1) mengenai Perppu 2/2022 yang telah memenuhi persetujuan DPR dan (2) Pembentukan UU 6/2023 telah sesuai prosedur pembentukan yang diatur dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 dan Pasal 52 UU P3. A. Mengenai Perppu 2/2022 yang telah memenuhi persetujuan DPR Bahwa para Pemohon telah mendalilkan UU 6/2023 sebagai bentuk penetapan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang disetujui oleh DPR di Rapat Paripurna ke-19 pada tanggal 21 Maret 2023. Artinya, persetujuan Perppu 2/2022 dilakukan di luar Masa Sidang III Tahun 2022/2023 yang jatuh pada tanggal 10 Januari 2023 sampai 16 Februari 2023, waktu masa sidang berikutnya untuk mengesahkan suatu Perpu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap dalil tersebut, dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945 menyatakan: (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. 104 2. Bahwa Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) UU P3 menyatakan: (3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. 3. Bahwa terhadap Perppu yang ditetapkan atas dasar “hal ihwal kegentingan yang memaksa”, membutuhkan tindaklanjut adanya persetujuan atau penolakan terhadap keberlakuan Perpu. Terhadap kewenangan menilai berlakunya Perppu dengan menentukan persetujuan atau penolakan merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh DPR. DPR oleh UUD NRI 1945 hanya diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan Perpu. Dalam hal Perppu mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Perppu tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang sedangkan dalam hal Perppu tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Perppu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku (vide Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 52 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU P3). 4. Bahwa meskipun kebijakan dalam Lampiran UU 6/2023 pada awalnya ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksanaan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945, dapat Pemerintah sampaikan bahwa dengan penetapan Perppu 2/2022 menjadi UU 6/2023 melalui pembahasan sebagaimana layaknya pembentukan undang-undang, maka kebijakan dalam UU 6/2023 telah mendapatkan persetujuan DPR. Hal tersebut menunjukkan bahwa DPR memiliki kesamaan pandangan dengan Pemerintah mengenai adanya kegentingan memaksa dan perlunya kebijakan serta tindakan yang harus segera dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi segenap masyarakat, mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum, dan mencegah dampak krisis ekonomi global dan kondisi geopolitik yang berpotensi menimbulkan inflasi yang tinggi, dan penurunan 105 pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak terhadap kenaikan tingkat PHK, dan krisis ekonomi dengan menetapkan Perppu 2/2022 menjadi UU 6/2023. Persetujuan DPR dimaksud menjadikan norma tersebut telah memenuhi amanat UUD NRI 1945 dan memberikan kepastian hukum bagi keberlanjutan langkah-langkah Pemerintah. 5. Oleh karena itu, Pemerintah menyampaikan RUU tentang Penetapan Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang kepada DPR melalui surat Nomor R-01/Pres/01/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Bahwa pembahasan atas RUU yang disampaikan Pemerintah dilakukan oleh DPR pada masa persidangan yang tidak melanggar dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) UU P3. 6. Dilaksanakannya pembahasan RUU dalam masa persidangan yang berbeda (masa persidangan ke-4), menunjukkan bahwa DPR sebagai lembaga wakil rakyat juga menyadari tindakan-tindakan untuk penyelamatan perekonomian nasional harus segera dan secara berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah. Untuk memberikan kepastian hukum, setelah melalui proses pembahasan sesuai tahapan pembentukan undang-undang, pada Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan ke-4 yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023, DPR telah memberikan persetujuan pengesahan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang. Bahwa dengan demikian, proses persetujuan DPR atas Perppu 2/2022 menjadi UU 6/2023 telah memenuhi formalitas pengesahan Perppu sesuai Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) UU P3. 7. Bahwa Pemerintah berpendapat tidak ada larangan untuk melakukan penetapan, pembahasan, dan persetujuan Perppu dalam masa persidangan yang berbeda dengan saat pengajuan RUU oleh Pemerintah sepanjang DPR telah segera memberikan kepastian mengenai penilaian terhadap Perppu yang telah ditetapkan Presiden tersebut. 106 8. Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai waktu persetujuan Perppu (pada Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan ke-4 yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023) dalam masa persidangan yang berbeda dengan saat pengajuan RUU oleh Pemerintah, bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU P3 terkait penafsiran ”persidangan yang berikut,” dapat Pemerintah sampaikan bahwa: a. sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945, “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.” b. Ketentuaan Pasal 52 ayat (1) UU P3 mengatur bahwa “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut,” selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU P3 disebutkan “Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.”. c. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU P3 di atas beserta penjelasannya, ketentuan mengenai “dalam persidangan berikut” adalah ketentuan mengenai pengajuan Perpu ke Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 52 UU P3 tidak mengatur mengenai masa persidangan pembahasan, dimana Pasal 52 UU P3 hanya mengatur mengenai Persetujuan atau tidak memberikan Persetujuan terhadap Perpu oleh DPR (Pasal 52 ayat (3) UU P3) dan dalam hal Perpu mendapatkan Persetujuan DPR dalam rapat Peripurna, maka Perpu tersebut ditetapkan menjadi UU (Pasal 52 ayat (4) UU P3). d. Adapun mengenai konteks persetujuan Perpu dalam masa sidang berikut, dapat merujuk pada pendapat Hakim Konstitusi, Prof. Mahfud MD sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang intinya menyatakan bahwa dapat terjadi saat Perppu dibuat oleh Presiden tetapi secara politik atau hal hal tertentu yang menyebabkan DPR RI tidak dapat bersidang untuk membahas Perppu tersebut. 107 e. Lebih lanjut terkait dengan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengharuskan DPR RI menyetujui pada persidangan berikutnya pada dasarnya tidak dapat secara rigid diterapkan. Hal ini selaras dengan concurring opinion Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Moch. Mahfud MD dalam perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 sebagai berikut: "Namun akhir-akhir ini ada perkembangan penting dalam ketatanegaraan kita sehingga saya ikut menyetujui agar Perpu dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi terutama melalui titik tekan dalam penafsiran konstitusi. Dalam kaitan antara perkembangan ketatanegaraan dan pengujian Perpu ini saya melihat perlunya penafsiran atas isi UUD 1945 tidak hanya bertumpu pada original intent, tafsir historik, dan tafsir gramatik melainkan harus menekankan pada penafsiran sosiologis dan teleologis. Perkembangan ketatanegaraan di lapangan yang menjadi alasan bagi saya untuk menyetujui dilakukannya judicial review terhadap Perpu oleh Mahkamah Konstitusi adalah hal-hal sebagai berikut: Akhir-akhir ini timbul perdebatan, apakah penilaian untuk memberi persetujuan atau tidak atas Perpu oleh DPR dilakukan pada masa sidang berikutnya persis pada masa sidang setelah Perpu itu dikeluarkan ataukah pada masa sidang berikutnya dalam arti kapan saja DPR sempat sehingga pembahasannya dapat diulur- ulur. Dalam kenyataannya Perpu yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo baru dibahas oleh DPR setelah melampaui masa sidang pertama sejak Perpu ini dikeluarkan. Seperti diketahui Perpu a quo diundangkan pada tanggal 22 September 2009, sedangkan masa sidang DPR berikutnya (DPR baru, hasil Pemilu 2009) adalah tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 4 Desember 2009, tetapi Perpu a quo tidak dibahas pada masa sidang pertama tersebut. Kalau Perpu tidak dapat diuji oleh Mahkamah maka sangat mungkin suatu saat ada Perpu yang dikeluarkan tetapi DPR tidak membahasnya dengan cepat dan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan, padahal Perpu tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Oleh sebab itu menjadi beralasan, demi konstitusi, Perpu harus dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi agar segera ada kepastian dapat atau tidak dapat terus berlakunya sebuah Perpu. Timbul juga polemik tentang adanya Perpu yang dipersoalkan keabsahan hukumnya karena tidak nyata-nyata disetujui dan tidak nyata-nyata ditolak oleh DPR. Dalam kasus ini DPR hanya meminta agar Pemerintah segera mengajukan RUU baru sebagai pengganti Perpu. Masalah mendasar dalam kasus ini adalah bagaimana kedudukan hukum sebuah Perpu yang tidak disetujui tetapi tidak ditolak secara nyata tersebut. Secara gramatik, jika memperhatikan bunyi Pasal 22 UUD 1945, sebuah Perpu yang tidak secara tegas mendapat persetujuan dari DPR “mestinya” tidak dapat dijadikan Undang-Undang atau tidak dapat diteruskan 108 pemberlakuannya sebagai Perpu, tetapi secara politis ada fakta yang berkembang sekarang ini bahwa “kesemestian” tersebut masih dipersoalkan, sehingga sebuah Perpu yang tidak disetujui oleh DPR (meski tidak ditolak secara nyata) masih terus diberlakukan sampai dipersoalkan keabsahan hukumnya karena dikaitkan dengan satu kasus. Dalam keadaan ini menjadi wajar jika Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu. Terkait dengan tidak disetujuinya sebuah Perpu oleh DPR ada juga pertanyaan, sampai berapa lama atau kapan sebuah Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR harus diganti dengan Undang- Undang Pencabutan atau Undang-Undang Pengganti. Karena tidak ada kejelasan batas atau titik waktu maka dalam pengalaman sekarang ini ada Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR tetapi RUU penggantinya atau pencabutannya baru diajukan setelah timbul kasus yang berkaitan dengannya. Oleh sebab itu menjadi wajar pula, demi tegaknya konstitusi, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu. Dapat terjadi suatu saat Perpu dibuat secara sepihak oleh Presiden tetapi secara politik DPR tidak dapat bersidang untuk membahasnya karena situasi tertentu, baik karena keadaan yang sedang tidak normal maupun karena sengaja dihambat dengan kekuatan politik tertentu agar DPR tidak dapat bersidang. Bahkan dapat juga dalam keadaan seperti itu ada Perpu yang melumpuhkan lembaga-lembaga negara tertentu secara sepihak dengan alasan kegentingan yang memaksa sehingga ada Perpu yang terus dipaksakan berlakunya sementara persidangan-persidangan DPR tidak dapat diselenggarakan. Dengan memerhatikan kemungkinan itu menjadi wajar apabila Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas Perpu.” Berdasarkan uraian di atas bahwa praktik kenegaraan dalam penetapan Perppu dapat mengacu pada proses penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana penetapan Perppu dimaksud tidak dilakukan pada masa sidang berikutnya (masa sidang terdekat). 9. Bahwa Respon DPR yang secara cepat dalam proses pembahasan dan persetujuan Perppu 2/2022 menjadi UU 6/2023 merupakan wujud kesamaan pandangan wakil rakyat atas kondisi kegentingan memaksa yang harus diambil Pemerintah dan untuk memberikan kepastian 109 keberlanjutan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah dalam Perppu 2/2022. B. Pembentukan UU 6/2023 telah sesuai prosedur yang diatur dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 dan UU P3 serta syarat-syarat sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 paragraf [3.10] 1. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang pada umumnya meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Namun terhadap RUU mengenai penetapan terdapat beberapa pengecualian yaitu: a. RUU penetapan Perppu pada Program Legislasi Nasional (selanjutnya disebut “Prolegnas”) dimuat dalam daftar kumulatif terbuka (Pasal 23 UU P3); dan b. Pada tahap penyusunan, RUU penetapan Perppu tidak dipersyaratkan Naskah Akademik (Pasal 43 ayat (4) UU P3). 2. Penyusunan UU 6/2023 yang merupakan UU Penetapan Perppu 2/2022 telah sejalan dengan ketentuan UU P3 sesuai kronologis sebagai berikut: (vide Bukti PK-15) a. 4 Januari 2023 - Pengajuan RUU Penetapan Perppu 2/2022 untuk masuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Menko Perekonomian”) Nomor PH.2.1-1/M.EKON/01/2023; b. 4 Januari 2023 - Pembentukan PAK RUU Penetapan Perpu 2/2022 Menko Perekonomian menetapkan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Undang- Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (selanjutnya disebut “Tim PAK RUU Penetapan Perpu 2/2022”); 110 c. 4 Januari 2023 - Permohonan Penghamornisasian terhadap RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menko Perekonomian melalui Surat Nomor PH.2.1- 2/M.EKON/01/2023 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. 5 Januari 2023 - Penyampaian RUU Penetapan Perppu 2/2022 hasil Harmonisasi Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Menko Perekonomian melalui surat Nomor PPE.PP.03.01-37; e. 9 Januari 2023 - Penunjukkan Wakil Pemerintah Dalam Pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022 di Dewan Perwakilan Rakyat Menteri Sekretaris Negara melalui surat Nomor B-23/M/D- 1/HK.00.02/2023 kepada Menko Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agama, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; f. 9 Januari 2023 - Penyampaian RUU Penetapan Perppu 2/2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Presiden Republik Indonesia melalui surat Nomor R-01/Pres/01/2023 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat; g. 27 Maret 2023 - Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap RUU Penetapan Perppu 2/2022 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat melalui surat Nomor B/4153/LG.02.- 3/2023 kepada Presiden Republik Indonesia; h. 31 Maret 2023 – Pengesahan oleh Presiden dan Pengundangan oleh Menteri Sekretaris Negara terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang 111 3. Bahwa terkait dengan pembahasan RUU mengenai penetapan Perppu 2/2022, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU P3. 4. Bahwa mengenai makna ihwal kegentingan memaksa dapat dilihat dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar rujukan hukum yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005 memberikan kesimpulan bahwa hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak harus disamakan dengan adanya keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, militer, atau keadaan perang melainkan kegentingan yang memaksa menjadi hak subjektif Presiden untuk menentukannya yang kemudian akan menjadi objektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang. 5. Bahwa ihwal kegentingan yang memaksa juga terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang memberikan tafsir terhadap keadaan kegentingan yang memaksa dengan mensyaratkan beberapa hal yaitu: 1) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; 2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; 3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. 6. Bahwa lampiran UU 6/2023 terkait dengan Perppu 2/2022 telah memenuhi syarat ihwal kegentingan yang memaksa, merujuk pada Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang harus memenuhi syarat 3 (tiga) hal sebagai berikut: 112 1) Syarat adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. a) Bahwa kondisi mendesak ditimbulkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU 11/2020 inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan dan jika tidak diindahkan dinyatakan inkonstitusional secara permanen serta memerintahkan Pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU 11/2020. b) Bahwa kondisi tersebut jika tidak segera dipenuhi maka UU 11/2020 akan menjadi inkonstitusional permanen sehingga Presiden dan juga DPR dapat dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum, adanya ketidakpastian hukum pelaksanaan UU 11/2020 dan berhentinya kebijakan Pemerintah yang bersifat strategis dan tentunya berpengaruh terhadap perekonomian nasional. c) Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa kondisi saat Perppu 2/2022 ditetapkan tidak memenuhi kegentingan memaksa, perlu Pemerintah tanggapi bahwa Pemerintah bersama lembaga terkait telah melakukan asesmen dan melakukan forward looking kondisi perekonomian dalam menentukan perlunya diterbitkan Perpu untuk kemudian ditetapkan menjadi undang- undang. Bahwa dengan adanya penilaian tersebut, kondisi kegentingan memaksa sebagai dasar pertimbangan diterbitkannya Perppu 2/2022 bukan semata-mata merupakan pendapat subjektif Presiden. Bahwa adanya kondisi kegentingan memaksa tersebut telah dinilai secara objektif oleh DPR melalui proses pengesahan Perppu 2/2022 menjadi UU 6/2023 sehingga tidak sepatutnya lagi para Pemohon mempermasalahkan adanya unsur kegentingan memaksa dalam penerbitan Perppu 2/2022. 113 d) Bahwa Perppu 2/2022 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 telah memenuhi syarat adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat. Hal tersebut terlihat dalam konsiderans menimbang Perppu 2/2022, terdapat pada 7 (tujuh) parameter kegentingan yang memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perppu 2/2022 yaitu: (1) bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja; (2) bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional; (3) bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja; (4) bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai undang-undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan; 114 (5) bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan undang-undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus; (6) bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap UU Cipta Kerja; (7) bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change), dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja; 2) Syarat adanya undang-undang (UU 11/2020) tidak memadai; Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 berdampak terhadap UU 11/2020 sebagai undang-undang yang ada saat ini tidak memadai dan perlu segera dilakukan perubahan. Terobosan dan kepastian hukum untuk melakukan simplifikasi berbagai regulasi, salah satu upayanya yaitu dengan metode omnibus dalam pembentukan peraturan telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 115 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Begitu juga Perppu 2/2022 telah melakukan sinkronisasi dan perbaikan atas kesalahan kutipan dalam merujuk pasal, sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 3) Syarat kekosongan hukum/undang-undang tidak memadai, tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah memberikan batas waktu perbaikan UU 11/2020 paling lama 2 tahun sejak diucapkan, namun akibat terjadinya krisis global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, sehingga perlu bauran kebijakan yang antisipatif dan perlu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan UU 11/2020, maka perbaikan UU 11/2020 tidak dapat dilakukan secara biasa. Dalam hal perbaikan UU 11/2020 dilakukan dengan membuat undang- undang secara biasa (as usual), maka momentum antisipasi atas dampak krisis global dan kepastian hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 akan dapat hilang, sehingga upaya Pemerintah untuk melakukan kebijakan strategis akan terlambat. Hal ini akan dapat membawa Indonesia ke dalam situasi krisis yang akan berdampak terjadinya penurunan perekonomian, penurunan investasi, terbatasnya penciptaan lapangan kerja, terjadinya PHK yang akibat selanjutnya akan dapat berdampak kepada masalah sosial dan politik. Kejadian krisis perekonomian pada tahun 1997 dan tahun 1998 hendaknya menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah untuk melakukan tindakan antisipatif atas berbagai situasi yang berpengaruh secara signifikan kepada perekonomian, sosial, politik, dan keamanan. 7. Bahwa salah satu substansi yang menjadi pokok putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah terkait dengan pelaksanaan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation). Pada 116 prinsipnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020, Pemerintah berupaya maksimal untuk melaksanakan putusan tersebut, salah duanya adalah dengan membentuk Satgas UU Cipta Kerja melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “Kepres Satgas UU Cipta Kerja”). Tugas Satgas UU Cipta Kerja ini menurut Pasal 4 Kepres Satgas UU Cipta Kerja mempunyai tugas untuk melaksanakan dan merumuskan sosialisasi atas UU 11/2020 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah terkait dengan pelaksanaan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation). Sejak dibentuk, Satgas UU Cipta Kerja telah melakukan penyerapan masukan, kritik, saran, serta usulan dari publik dalam rangka melaksanakan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation). Jumlah konsultasi publik yang telah dilakukan sebanyak 696 (enam ratus Sembilan puluh enam) kegiatan, yang dilakukan oleh Satgas UU Cipta Kerja sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kegiatan yang dilaksanakan di beberapa kota/kabupaten antara lain: Jakarta, Bekasi, Bandung, Surakarta, Surabaya, Medan, Batam, Makassar, Bali, Manado, Balikpapan, Jogja, Palembang, dan Semarang. Selanjutnya yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait sebanyak 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) kegiatan yang melibatkan 25 (dua puluh lima) dalam rangka melaksanakan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation). Rincian pelaksanaan partisipasi masyarakat oleh kementerian/lembaga sebagai berikut: 117 Tabel 4. Realiasi kegiatan Sosialisasi, Workshop, Focus Group Discussion (FGD), Uji Publik UU 11/2020 periode Januari-Desember 2022 Masukan, kritik, saran, serta usulan yang diterima oleh Satgas UU Cipta Kerja tersebut kemudian dituangkan dalam perumusan Perppu 2/2022 dan UU 6/2023 sebagai bentuk perbaikan atas UU 11/2020 sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hal ini menunjukkan bahwasanya Pemerintah mempunyai itikad baik untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 guna memperluas partisipasi masyarakat dalam penyusunan perbaikan UU 11/2020. Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena dalam pembentukan Perppu 2/2022 telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 1 angka 4, Pasal 5, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 11, dan Pasal 52 UU P3 dan telah memenuhi parameter 3 (tiga) syarat “kegentingan yang memaksa” sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010, pada paragraf [3.5], [3.8] - [3.13], No. K/L Realisasi Januari- Juni Realisasi Juli- Desember Total Realisasi 2022 1 Kemen Keuangan 9 11 20 2 Kemen Ketenagakerjaan 32 24 56 3 Kemen ATR/BPN 37 37 4 Kemen LHK 4 4 5 Kemen PUPR 21 34 55 6 Kemen Pertanian 3 7 10 7 Kemen Perindustrian 3 23 26 8 Kemen Perdagangan 4 5 9 9 Kemen Kesehatan 11 17 28 10 Kemen Parekraf/Baparekraf 7 7 14 11 Kemen BUMN 0 12 Kemen Koperasi dan UKM 5 21 26 13 DN KEK 3 7 10 14 BPJPH / Kementerian Agama 5 15 20 15 Kemen Dalam Negeri 8 12 20 16 Kemen KP 18 1 19 17 Kemen ESDM 5 7 12 18 Kemen Perhubungan 2 9 11 19 Kemen Kominfo 67 25 92 20 Kemen Investasi/BKPM 20 20 21 Kemen Kumham 61 61 22 Kemen Pertahanan 4 7 11 23 BPOM 67 67 24 LKPP 4 1 5 25 Bapeten 1 5 6 Total 273 366 639 118 maka menurut Pemerintah terhadap dalil para Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Menolak Permohonan Formil para Pemohon. V. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: DALAM POKOK PERMOHONAN: 1) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2) Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3) Menolak permohonan pengujian formil para Pemohon dalam Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU- XXI/2023 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4) Menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterangan Tambahan Presiden bertanggal 10 Agustus 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada 10 Agustus 2023 Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Enny Nurbaningsih Tolong disampaikan data dalam bentuk matriks terkait perubahan-perubahan substansi yang dilakukan Pemerintah dari UU 11/2020 ke Perppu 2/2022! Data dalam bentuk matriks terkait perubahan-perubahan substansi yang dilakukan Pemerintah dari UU 11/2020 ke Perppu 2/2022 Menanggapi permintaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih sehubungan dengan penyampaian data dalam bentuk matriks terkait perubahan- perubahan substansi yang dilakukan Pemerintah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU 11/2020) ke Peraturan 119 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Perppu 2/2022). Dapat Pemerintah sampaikan bahwa pada dasarnya, secara substansi Perppu 2/2022 yang saat ini telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU 6/2022 disusun dengan menggunakan baseline UU 11/2020 sehingga memang tampak serupa, namun dilakukan perbaikan terhadap 5 (lima) jenis komponen pada UU 11/2020 sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (selanjutnya disebut Putusan 91/2020) yang ditampung pada Perppu 2/2022 berdasarkan hasil dari upaya perbaikan yang dilakukan Pemerintah terhadap UU 11/2020 yang sejak awal menjadi komitmen Pemerintah, jauh sebelum Pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Perppu 2/2022. Dimana selain melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara paralel sampai dengan sebelum terbitnya Perppu 2/2022, Pemerintah melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi, workshop, Focus Group Discussion (FGD), maupun konsultasi publik dengan melibatkan berbagai unsur baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, buruh/pekerja, pengusaha baik level besar atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), asosiasi, praktisi, dan akademisi yang ditujukan sebagai jaring aspirasi terhadap perbaikan UU 11/2020. Adapun perbaikan terhadap UU 11/2020 yang diakomodir dalam Perppu 2/2022 yaitu: A. Perbaikan Substansi 1. Substansi Ketenagakerjaan Perbaikan substansi Ketenagakerjaan menyangkut: a. Alih Daya (Outsourcing): Pasal 64: Mengatur kembali ketentuan mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya (alih daya/outsourcing) untuk jenis pekerjaan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini dilakukan mengingat Pemerintah mencermati adanya aspirasi dari serikat pekerja/buruh, akademisi, dan pengusaha mengenai alih daya/outsourcing sehingga perlu diatur secara tegas untuk menjamin kepastian hukum. 120 b. Perubahan Frasa Cacat Menjadi Disabilitas: Pasal 67: Perubahan frasa penyandang cacat menjadi disabilitas, dimana pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas. Hal ini dilakukan mengingat Pemerintah mencermati adanya aspirasi dari kaum difabel dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, frasa “cacat” harus diganti menjadi “disabilitas”. c. Upah Minimum: Hal ini dilakukan mengingat Pemerintah mencermati adanya aspirasi dari pemerintah daerah, serikat pekerja/serikat buruh, akademisi, dan pengusaha mengenai substansi upah minimum sehingga perlu diatur secara tegas untuk menjamin kepastian hukum. Pada intinya, perubahan substansi sebagai berikut: 1) Pasal 88C: Penegasan pengaturan penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota. 2) Pasal 88D: Perubahan formula penghitungan Upah Minimum yang mempertimbangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Indeks tertentu, dimana dengan formula perhitungan tersebut kenaikan Upah Minimum pasti dan terjangkau dapat lebih tinggi dari perhitungan formula sebelumnya. 3) Pasal 88F (penambahan/baru): Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah Minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah Minimum biasa (keadaan tertentu dapat berupa kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional seperti bencana non alam pandemi). 4) Pasal 92: Penegasan penerapan pelaksanaan Struktur dan Skala Upah digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam menetapkan upah bagi pekerja/ buruh yang memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih. 121 2. Substansi Jaminan Produk Halal Perbaikan substansi Jaminan Produk Halal menyangkut: 1) Pasal 1 angka 10: Perluasan pemberi fatwa halal yaitu MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal. 2) Pasal 4A: Penegasan pernyataan halal bagi UMK dalam pelaksanaan kewajiban sertifikat halal. 3) Pasal 5: Pengembangan organisasi BPJPH di daerah sesuai kebutuhan. 4) Pasal 7: Pengembangan kerja sama BPJPH antara lain dengan MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. 5) Pasal 10: Kerja sama BPJPH antara lain dengan MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam penetapan produk halal. 6) Pasal 10A: Kerja sama BPJPH dengan perguruan tinggi untuk sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal. 7) Pasal 11: Pengaturan kerja sama BPJPH diatur dalam PP. 8) Pasal 32: Proses penyerahan hasil pemeriksaan LPH kepada MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan tembusan kepada BPJPH melalui sistem layanan berbasis elektronik yang terintegrasi. 9) Pasal 33: Penetapan kehalalan produk Non UMK dilakukan MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam jangka waktu 3 hari dan dalam hal waktu terlampaui pelaksanaan penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal. 10) Pasal 33A: Penetapan kehalalan produk UMK melalui pernyataan halal dilakukan dalam jangka waktu 1 hari oleh Komite Fatwa Produk Halal. 11) Pasal 33B: Komite Fatwa Produk Halal. 12) Pasal 42: Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau PPH. 13) Pasal 44: Sertifikasi halal bagi UMK melalui pernyataan halal tidak dikenai biaya. 14) Pasal 50: Cakupan pengawasan jaminan produk halal. 122 15) Pasal 52A: Layanan penyelenggaraan JPH wajib menggunakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola oleh BPJPH. 16) Pasal 52B: Pendanaan pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal bersumber dari: APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 17) Pasal 63A: Pelaksanaan layanan penyelenggaraan JPH dengan menggunakan sistem elektronik terintegrasi dibangun secara bertahap paling lambat 1 tahun. 18) Pasal 63C: Pembentukan Komite Fatwa paling lambat 1 tahun sejak Perpu dan pelaksanaan tugas sampai terbentuk Komite Fatwa dilakukan oleh Pemerintah. 3. Substansi Sumber Daya Air Perbaikan substansi Sumber Daya Air menyangkut: 1) Pasal 40A: Pelaksanaan sumber air berupa pengalihan alur sungai berdasarkan persetujuan oleh Pemerintah (mendukung penyelesaian Proyek Strategis Nasional untuk bendungan, waduk, dam, embung, dan lain-lain). 2) Pasal 70: Sanksi pidana yang sengaja melakukan pelanggaran kegiatan sumber air berupa pengalihan alur sungai tanpa persetujuan. 3) Pasal 73: Sanksi pidana atas kelalaian melakukan kegiatan sumber air berupa pengalihan alur sungai tanpa persetujuan. 4) Pasal 75A: Pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif. 4. Substansi Perpajakan Perbaikan substansi Perpajakan dilakukan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU HPP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU HKPD). Perubahan substansi sebagai berikut: a. UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan perubahannya: 1) Yang tetap diatur dalam Perppu Cipta Kerja: Pasal 2: Subjek Pajak dan Pasal 26: Pemotongan (Tarif) Pajak PPh Pasal 26. 123 2) Yang telah diatur dalam UU HPP dan tidak diatur lagi dalam Perppu Cipta Kerja: Pasal 4: Objek Pajak. b. UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPnBM) dan perubahannya: 1) Yang tetap diatur dalam Perppu Cipta Kerja: Pasal 1A: Jenis penyerahan Barang Kena Pajak dan Pasal 13: Faktur Pajak. 2) Yang telah diatur dalam UU HPP dan tidak diatur lagi dalam Perppu Cipta Kerja: Pasal 4A: Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenai PPN dan Pasal 9: Norma terkait Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. c. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan perubahannya: 1) Yang tetap diatur dalam Perppu Cipta Kerja: Pasal 9: Pembayaran atau penyetoran pajak terutang, Pasal 11: Kelebihan pembayaran pajak, Pasal 15: Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, Pasal 17B: Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan imbalan bunga, Pasal 19: Sanksi administratif dalam mengangsur atau menunda pembayaran pajak, Pasal 27B: Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak, dan Pasal 38: Pidana denda yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. 2) Yang telah diatur dalam UU HPP dan tidak diatur lagi dalam Perppu Cipta Kerja: Pasal 8: Norma terkait Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak termasuk sanksi, Pasal 13: Norma terkait Surat Ketetapan Kurang Bayar, Pasal 14: Norma terkait Surat Tagihan Pajak mengacu pada UU HPP, Pasal 44B: Norma terkait Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan mengacu pada UU HPP. d. Ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan UU HKPD. B. Perbaikan Teknis Penulisan Perbaikan teknis penulisan antara lain berupa perbaikan terhadap perbaikan teknis penulisan, konsistensi pengaturan, huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai. Contohnya perubahan 124 yang dilakukan terhadap Pasal 6 yang sebelumnya merujuk ke Pasal 5 ayat (1) huruf a, diperbaiki melalui Perppu 2/2022 menjadi merujuk ke Pasal 4 huruf a. [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-16, sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Laporan The World Economic Outlook, lnternational Monetary Fund, April 2023; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Total IMF Credit Outstanding Movement From June 01, 2023 to July 03, 2023; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Artikel pada kompas.id tanggal 11 Januari 2023 (https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/10/uu-cipta- kerja-dan-kepastian-hukum-iklim-investasi); 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Screenshot Data Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) per 3 Juli 2023; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi IMF Country Report No. 23/221; 6. Bukti PK-6 : Fotokopi The World Bank, The Invisible Toll of Covid-19 on Learning, June 2023; 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Power Point Nunung Nuryartono yang disampaikan pada acara FGD Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja di Bandung tanggal 10 Februari 2023; 8. Bukti PK-8 : Fotokopi Artikel pada CNBC Indonesia tanggal 16 Maret 2022 (https://www.cnbcindonesia.com/news/20220316175451-4- 323370/sederet-efek-ekonomi-perang-rusia-vs-ukraina- indonesia-siap); 9. Bukti PK-9 : Fotokopi Artikel pada BBC News Indonesia tanggal 4 Maret 2022 (https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60617679); 10. Bukti PK-10 : Fotokopi Artikel pada kompas.com tanggal 22 Januari 2023 (https://nasional.kompas.com/read/2023/01/22/07020361/p erpu-cipta-kerja-antisipasi-resesi-dan-kepastian-hukum); 11. Bukti PK-11 : Fotokopi Artikel pada kontan.co.id tanggal 12 Maret 2023 (https://internasional.kontan.co.id/news/kebangkrutan- 125 silicon-valley-bank-svb-mulai-berdampak-ke-seluruh- dunia); 12. Bukti PK-12 : Fotokopi Artikel pada bbc.com tanggal 2 Mei 2023 (https://www.bbc.com/news/business-64951630); 13. Bukti PK-13 : Fotokopi Artikel pada bisnis.com tanggal 17 Maret 2023 (https://finansial.bisnis.com/read/20230317/90/1638378/ber ikut-hasil-investigasi-); 14. Bukti PK-14 : Fotokopi Artikel pada straitstimes.com tanggal 6 Juni 2022 (https://www.straitstimes.com/world/europe/the-butterfly- effect-of-the-russia-ukraine-war-on-the-global-economy); 15. Bukti PK-15 : Fotokopi Rekap Kronologis Proses Penyusunan UU 6/2023; 16. Bukti PK-16 : Fotokopi matriks perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Selain itu, Presiden dalam persidangan pada 14 Agustus 2023 mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum dan Prof. Mohamad Ikhsan, S.E., M.A., Ph.D yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 10 Agustus 2023 serta 2 (dua) orang saksi yakni Nurhayati dan Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A. yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 10 Agustus 2023, pada pokoknya sebagai berikut: Ahli Presiden 1. Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum Pada kesempatan ini ada beberapa keterangan yang akan Ahli sampaikan terkait dengan permohonan uji materil pada perkara a quo. Pertama, berkenaan dengan subyektivitas Presiden terkait Perppu dalam kaitannya dengan Pasal 22 UUD NRI 1945. Sebagaimana diketahui Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja – selanjutnya disebut Perppu Cipta Kerja – didasarkan pada Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 yang diperkuat 126 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menetapkan syarat sebagai parameter kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Parameter “kegentingan yang memaksa” tersebut adalah: 1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan; Selanjutnya dalam Putusan a quo, Mahkamah Konstitusi pun menyebutkan bahwa pada dasarnya pembuatan Perppu adalah tergantung pada penilaian subjektif Presiden. Mengutip pula pendapat Muhammad Yamin, salah seorang the founding father dan perumus UUD 1945, dalam karyanya Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Ketiga, 1960, halaman 794, yakni syarat “hal ihwal kegentingan yang memaksa” merupakan kebijaksanaan Pemerintah, sehingga tergantung pada penilaian atau evaluasi Pemerintah, dalam hal ini Presiden. Namun, penilaian subjektif Presiden tersebut tidak absolut karena tetap harus didasarkan pada keadaan objektif, yakni tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK a quo. Dalam kaitan dengan Perppu Cipta Kerja, ketiga syarat yang menjadi parameter penetapan Perppu tersebut dipandang sudah memenuhi, yakni kegentingan berupa dinamika perekonomian global yang harus dihadapi oleh Pemerintah yang memaksa Pemerintah – menggunakan istilah Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 naskah asli – untuk bertindak lekas dan tepat. Keadaan mendesak tersebut membutuhkan UU untuk mengatasi dinamika perekonomian global yang menurut penilaian subjektif dan kebijaksanaan Presiden dapat diselesaikan dengan menetapkan Perppu. Dengan demikian, penilaian Presiden atas kegentingan memaksa didasarkan pada kondisi objektif yakni dinamika perekonomi global yang sudah tentu didasarkan pada pertimbangan dan perhitungan para ahli yang berkompeten dalam bidang perekonomian. Dalam 127 pengertian lain, kegentingan memaksa tersebut bukan semata-mata didasarkan pada penilaian, pertimbangan, atau kehendak pribadi Presiden, tetapi didasarkan pada pertimbangan kondisi objektif yang terjadi dalam dunia perekonomian global. Kedua, terkait dengan obyektivitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Perpu 2/2022. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Perppu harus mendapat persetujuan DPR. Mengacu pada Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 naskah asli yang merupakan original intent, disebutkan bahwa persetujuan DPR pada Pasal 22 ayat (2) merupakan bentuk “pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat” terhadap Pemerintah, sehingga “peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat.” Dikaitkan dengan Putusan MK yang menetapkan parameter adanya kegentingan yang memaksa sebagai syarat objektif bagi penetapan Perppu, maka pengawasan DPR itu diarahkan untuk menguji objektivitas syarat-syarat dari penetapan Perppu tersebut. Dengan demikian, penilaian subjektif Presiden tidak saja harus didasarkan pada syarat objektif sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK, tetapi juga syarat-syarat tersebut harus memperoleh penilaian secara objektif dari DPR. Jika penilaian DPR menemukan bahwa penetapan Perppu tersebut didasarkan pada syarat-syarat objektif, maka DPR akan memberikan persetujuan terhadap Perppu tersebut. Sebaliknya, sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, jika DPR tidak menemukan terpenuhinya syarat-syarat objektif dalam penetapan Perppu, maka Perppu tersebut harus dicabut. Hal inipun menunjukkan bahwa penetapan Perppu oleh Presiden tidak bersifat absolut karena selain harus memenuhi syarat-syarat objektif yang ditetapkan oleh Putusan MK, juga objektivitas syarat-syarat tersebut harus memperoleh pengawasan berupa penilaian dari DPR. Dalam kaitan dengan Perppu Cipta Kerja, DPR sudah memberikan persetujuan pada tanggal 21 Maret 2023. Terlepas dari adanya fraksi yang tidak memberikan persetujuan atas Perppu tersebut, tetapi mayoritas Fraksi memberikan persetujuan atas Perppu tersebut. Dengan adanya persetujuan tersebut, secara formil pengawasan DPR sudah dilakukan oleh DPR yang sekaligus juga menunjukkan bahwa DPR sudah melakukan pengujian atas objektivitas penetapan Perppu oleh Presiden. Keputusan DPR untuk menyetujui Perppu 128 Cipta Kerja menunjukkan bahwa DPR menyetujui syarat-syarat objektif yang menjadi parameter Presiden untuk menetapkan Perppu. Ketiga, berkenaan dengan frasa “persidangan yang berikut” pada Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 adalah Pasal yang masih asli dan tidak mengalami perubahan dalam empat kali amandemen konstitusi tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Oleh karena itu, untuk memahami Pasal 22 a quo dapat dilakukan dengan melihat penafsiran oleh para perumus UUD NRI Tahun 1945 naskah asli. Salah satu di antaranya adalah penafsiran yang diberikan oleh Muhammad Yamin yang merupakan the founding father sekaligus salah satu perumus UUD 1945 di BPUPK dan PPKI. Dalam satu tulisannya yang berjudul Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Ketiga, 1960, halaman 794-795, Muhammad Yamin memberikan 7 (tujuh) tafsiran atas Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, yakni pada tafsiran Nomor CVIII s.d. CXIV (108 s.d. 114). Berkenaan dengan frasa “persidangan yang berikut”, Muhammad Yamin menguraikan pada tafsiran nomor CXI (111), yakni (dalam ejaan asli): Perkataan “dalam persidangan jang berikut” (p. 22 ajat 2) adalah berhubungan dengan harus dapatnya persetudjuan D.P.R. dan tidak dengan waktu harus mengadjukan ke-D.P.R., jang masuk kebidjaksanaan Pemerintah. Persidangan jang berikut (p. 22 ajat 2) bermaksud persidangan sesudah P3 U2 (Peraturan Pemerintah Pengganti UU – penulis) diadjukan ke D.P.R. Berdasarkan original intent dari Muhammad Yamin tersebut, jelas bahwa frasa “persidangan yang berikut” adalah persidangan setelah Perppu diajukan kepada DPR. Jadi, bukan persidangan pertama setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut” harus dimaknai sebagai persidangan berikut setelah Perppu diajukan kepada DPR, bukan persidangan berikut setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden. Dalam kaitan dengan Perppu Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan Perppu pada tanggal 30 Desember 2022. Selanjutnya Pemerintah mengajukan Perppu a quo kepada DPR pada Masa Sidang Sidang III Tahun 2022/2023 yang dimulai pada 10 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 16 Februari 2023. Kemudian DPR 129 memberikan persetujuan atas Perppu Cipta Kerja pada tanggal 21 Maret 2023, yakni pada masa Sidang IV Tahun 2022/2023 yang dimulai pada 14 Maret 2023 dan berakhir pada 13 April 2023. Artinya, sesuai dengan tafsir otentik dari Muhammad Yamin, persetujuan atas Perppu Cipta Kerja dilakukan pada persidangan yang berikut, yakni pada Masa Sidang IV, setelah Presiden mengajukan Perppu a quo kepada DPR pada Masa Sidang III. Keempat, ketentuan Pasal 52 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan – selanjutnya disebut UU P3 – yang memberikan penekanan mengenai ‘Pengajuan’ bukan ‘Persetujuan’ Perppu. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU P3 menyebutkan: “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.” Penjelasan Pasal tersebut menyebutkan, bahwa “Yang dimaksud dengan ‘persidangan yang berikut’ adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.” Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU P3 tersebut jelas menyebutkan istilah “pengajuan”, bukan “persetujuan”. Frasa “harus diajukan ke DPR” dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan “masa sidang pertama DPR setelah Perppu ditetapkan” adalah masa sidang bagi Pemerintah mengajukan Perppu, bukan masa sidang bagi DPR untuk memutuskan persetujuan terhadap Perppu. Adapun masa sidang bagi DPR untuk memutuskan persetujuan terhadap Perppu, mengacu pada tafsiran Muhammad Yamin, yakni dilakukan pada persidangan yang berikut setelah masa sidang pertama DPR setelah Perppu ditetapkan dan setelah Perppu diajukan pada sidang pertama tersebut. Kelima, terkait dengan penegasan bahwa Perppu Cipta Kerja sudah sesuai prosedur dan tidak menyalahi Putusan MK. Perppu Cipta kerja ditetapkan untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan amar putusan, antara lain: 1. Pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ditetapkan; 130 2. UU Nomor 11 Tahun 2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan; 3. Melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Sebagai tindak lanjut Putusan MK a quo Penjelasan Perppu Cipta Kerja menguraikan sebagai berikut: a. Membentuk UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU P3 yang telah mengatur dan memuat metode omnibus dalam penyusunan UU dan telah memperjelas partisipasi Masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tersebut, maka penggunaan metode omnibus telah memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan; b. Meningkatkan partisipasi yang bermakna melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2020 (Satgas UU Cipta Kerja) yang melakukan sosialisasi di berbagai wilayah yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran Masyarakat terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020; c. Selanjutnya juga telah dilakukan perbaikan kesalahan teknis penulisan atas UU Nomor 11 Tahun 2020 antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraph, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial. Semua perbaikan atas UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan dalam menindaklanjuti Putusan MK yang mengharuskan pembentuk UU untuk melakukan perbaikan tata cara sesuai dengan metode omnibus dan keterpenuhan asas-asas pembentukan UU, khususnya berkenaan dengan syarat keterbukaan dan menyertakan partisipasi yang bermakna. Namun, atas dasar penilaian Pemerintah atas situasi ekonomi global yang muncul setelah putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pemerintah mengambil putusan untuk menuangkan semua perbaikan yang dipersyaratkan oleh MK tersebut dalam bentuk penetapan Perppu Cipta Kerja. 131 Menurut pendapat Ahli, penetapan Perppu Cipta Kerja tersebut tidak bertentangan dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dengan beberapa pertimbangan: a. Secara konstitusional kewenangan Presiden untuk menetapkan Perppu berdasarkan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 tidak pernah dicabut atau diubah, sehingga Presiden tetap memiliki hak konstitusional untuk menetapkan Perppu Cipta Kerja; b. Putusan MK tidak melarang secara tegas perbaikan UU Cipta Kerja untuk dituangkan dalam bentuk Penetapan Perppu yang merupakan kewenangan Presiden yang diatribusikan oleh UUD NRI Tahun 1945; c. Pertimbangan Presiden atas kegentingan yang memaksa tidak masuk ke dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 karena perubahan perekonomian global terjadi setelah Putusan MK a quo dibacakan. Putusan MK yang harus ditindaklanjuti oleh pembentuk UU harus pula dihadapkan pada perubahan situasi perekonomian global yang dalam penilaian Presiden merupakan kegentingan yang memaksa yang harus ditindaklanjuti tidak dengan prosedur biasa, melainkan dengan menetapkan Perppu Cipta Kerja. d. Penetapan Perppu itupun tetap memuat perintah Putusan MK, yakni melakukan beberapa perbaikan yang diperintahkan MK sebagaimana telah disebutkan di atas, sekalipun disesuaikan dengan prosedur pembentukan Perppu yang berbeda dengan pembentukan UU biasa. 2. Prof. Mohamad Ikhsan, S.E., M.A., Ph.D 1. Adalah suatu kehormatan bagi Ahli untuk memberikan keterangan Ahli dari pihak Pemerintah pada Perkara Nomor 40, 41, 46, dan 50/PUU-XXI/2023 tentang Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) di depan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hari ini tanggal 14 Agustus 2023 tentang urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja). Ahli mengharapkan agar penyampaian pandangan dan keahlian Ahli pada hari ini dapat menambah bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat dalam memberikan 132 putusan. Bagi Ahli pribadi, yang telah membantu Tim Ekonomi hampir semua pemerintahan pasca Reformasi 1998, keberhasilan Pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) menurut Ahli langkah penting dan luar biasa dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi di atas 6+ persen per tahun dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan secara berkesinambungan. Di masa lalu, upaya untuk memperbaiki fundamental ekonomi Indonesia dengan reformasi struktural telah dilakukan oleh setiap pemerintahan dengan berbagai eksperimen landasan hukum kebijakan mulai pembuatan UU baru, perubahan Peraturan Pemerintah hingga perubahan Peraturan Presiden (Perpres), penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) dan sebagainya. Pembuatan UU Cipta Kerja dengan cara Omnibus Law ini merupakan terobosan penting untuk mengatasi kompleksitas dari sejumlah UU baik yang baru dan lama dalam suatu benang merah yang utuh dari suatu reformasi struktural. 2. Iklim investasi ibarat oksigen yang dibutuhkan oleh investor. Iklim investasi terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu pertama, kelompok kebijakan pemerintah yang mempengaruhi biaya (costs) seperti pajak, beban regulasi dan pungli (red tape), korupsi, infrastruktur, ongkos operasi dan investasi perusahaan (finance cost), intervensi di pasar tenaga kerja. Kedua, kelompok yang mempengaruhi risiko yang terdiri atas: stabilitas makroekonomi, stabilitas dan prediktibilitas kebijakan, hak properti (property right), kepastian kontrak (contract enforcement), dan hak untuk mentransfer keuntungan. Kelompok ketiga adalah hambatan untuk kompetisi yang terdiri dari hambatan regulasi untuk masuk dan keluar dari kegiatan bisnis, berfungsinya pasar keuangan serta infrastruktur dengan baik dan tersedia dengan efektif hukum persaingan. Hingga awal 1990an, iklim investasi kita sebetulnya sebanding dengan negara-negara lain di Asia Timur tetapi setelah krisis ekonomi kita telah ketinggalan jauh dibandingkan pesaing lama dan mulai akan segera disusul oleh pesaing baru seperti India dan Vietnam. Kalau kita lihat satu persatu komponen iklim investasi, sebetulnya kita masih belum ketinggalan jauh. Tetapi trend yang berlawanan dengan apa yang seharusnya dilakukan menyebabkan bukan hanya persepsi yang makin 133 buruk – yang merupakan faktor yang dominan untuk menarik investor baru – tetapi juga biaya efektif dan resiko yang harus di bayar oleh investor lama meningkat dan memaksa mereka (investor asing dan domestik) untuk meninggalkan Indonesia. 3. Ahli juga ingin terlebih dahulu menjelaskan tentang bagaimana UU Cipta Kerja dapat menjadi game changer untuk membalikkan tren deindustrialisasi di Indonesia. Gejala deindustrialisasi sudah terjadi sejak awal 2000-an dimana sektor manufaktur yang sebelum tahun 2000 tumbuh double digit, kini hanya tumbuh di bawah laju pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan penyerapan tenaga kerja yang makin melamban. Pangsa produk Indonesia di pasar Global mengalami penurunan – kalah dibandingkan dengan Vietnam dan Bangladesh yang merupakan late-comer di pasar global. Hasil penelitian menunjukkan salah satu penyebab terjadinya deindustrialisasi adalah kurang kondusifnya iklim investasi di Indonesia. Industri padat kerja meninggalkan Indonesia karena return dan risiko berbisnis di Indonesia kurang atraktif dibandingkan negara-negara lain. Kekakuan pasar kerja meningkat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja. 4. Pemerintah pun menyadari masalah ini. Pemerintahan SBY – JK tahun 2006 secara khusus menerbitkan Inpres Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Tetapi penerbitan Inpres atau peraturan di bawah UU kurang memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi di Indonesia. 5. Setelah bertahun-tahun, diskusi dan upaya perbaikan iklim investasi tidak membuahkan hasil karena kompleksitas peraturan yang terkait dengan iklim investasi. Buruknya iklim investasi ini menyebabkan sasaran pembangunan dari setiap administrasi pemerintah jarang tercapai. Padahal kita butuh untuk tumbuh lebih dari 6% untuk menghindari middle income trap. Kita harus kaya sebelum tua. Waktu untuk mengejar kesenjangan ini makin terbatas karena struktur penduduk yang akan menjadi lebih tua dalam waktu yang tidak terlalu lama. Aging demographics structure akan datang dalam kurun waktu 17-20 tahun mendatang. Dengan pendapatan per kapita kita saat ini sekitar $4.500, dibutuhkan sekitar 9 tahun hingga 2032 untuk dapat menggandakan 134 pendapatan per kapita kita, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang harus mencapai sekitar 6%-7% per tahun. Selanjutnya kita butuh sekitar 12 (dua belas) tahun berikutnya hingga 2044 untuk dapat mencapai pendapatan per kapita sebesar $18.000 yang merupakan threshold negara high income. Sumber: World Development Indicators, World Bank (2023) Sumber: World Development Indicators, World Bank (2023) 6. Pengalaman sejarah dunia menunjukkan bahwa industrialisasi merupakan kunci penting sebagai motor pertumbuhan ekonomi kita. Kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian Indoensia cenderung stagnan bahkan menurun dalam satu dekade terakhir. Pada 2011, sektor manufaktur tercatat berkontribusi sebesar 23% terhadap perekonomian Indonesia dan merosot ke 21% pada tahun lalu. Lebih lanjut, pertumbuhan tahunan sektor manufaktur juga mengalami perlambatan dari 4,7% di 2010 ke 3,45% di 2021. Walaupun sektor manufaktur tumbuh hingga 4,89% di 2022 akibat adanya peningkatan permintaan pasca pandemi dan efek basis rendah di 2021, pertumbuhan sektor ini selalu lebih rendah dari tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia sendiri menempati peringkat ke-26 secara global dalam hal kontribusi nilai tambah sektor manufaktur terhadap PDB di tahun 2021. Dimana, peringkat teratas ditempati oleh negara-negara berpendapatan tinggi seperti Puerto Rico, Irlandia, China, Korea Selatan, dan Jepang. 135 Indonesia’s GDP Share by Sectors, 2011-2022 Sumber: CEIC (2023) Manufacturing, value added (% of GDP) 2021 Sumber: World Bank (2023) 7. UU Cipta Kerja yang telah diterbitkan, kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020, dimana Pemerintah diminta memperbaiki UU Cipta Kerja sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi dan diberikan batas waktu selama 2 (dua) tahun. Lalu, mengapa Pemerintah harus mengeluarkan Perpu Cipta Kerja? Dimana letak kegentingan yang memaksa sehingga Pemerintah harus menerbitkan Perpu Cipta Kerja? Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, serta perwakilan Pemerintah dan Pemohon, dapat Ahli sampaikan, bahwa tahun 2020-2022 lalu kita memasuki uncharted territory dengan adanya pandemi Covid-19 yang menciptakan ketidakpastian dan volatilitas yang luar biasa. Kita tidak tahu arah trajektori perekonomian, baik global maupun nasional, terlepas dari segala upaya yang dilakukan pemerintah semua negara di dunia. Di tingkat global, revisi proyeksi ekonomi kerap dilakukan dan memberikan keleluasaan bagi pemerintah melalui UU atau untuk melakukan berbagai penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dukungan tanpa perlu mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu. Gambar terlampir menunjukkan tingkat ketidakpastian yang meningkat baik di tingkat global maupun Indonesia. 24 23 53 20 21 58 0 10 20 30 40 50 60 Agriculture Manufacturing Services 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 48.13 34.62 27.55 25.63 20.79 20.48 19.24 18.86 15.11 10.71 0 10 20 30 40 50 60 Puerto Rico Irlandia China South Korea Singapore Japan Indonesia Germany Italy United States 136 Sumber: World Uncertainty Index, 2023 Dalam menghadapi ketidakpastian yang tinggi, dibutuhkan langkah mitigasi untuk mencegah dibandingkan menghadapi jika yang dikhawatirkan terjadi. Salah satunya adalah dengan melakukan reformasi struktural. Perppu Cipta Kerja merupakan bentuk tindakan antisipatif terhadap hal tersebut. Dibandingkan dengan negara peers, Indonesia memiliki kinerja yang baik dalam faktor pendorong reformasi struktural seperti: stabilitas makro, tata kelola dasar, infrastruktur dasar – meskipun menghadapi tantangan sumber daya manusia. Namun, Indonesia tertinggal dalam hal pasar tenaga kerja, perdagangan internasional, peraturan bisnis, sektor keuangan, serta persaingan. Sumber: World Uncertainty Index, 2023 8. Seperti yang sampaikan sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah mengejar reformasi peraturan bisnis selama 20 tahun terakhir. Namun, kita terlalu fokus pada pada kuantitas (misalnya, mengurangi birokrasi dan beban administrasi) dibandingkan kualitas (misalnya bagaimana mencapai efektivitas dan kepatuhan). Sedangkan untuk pasar tenaga kerja, secara 137 historis pasar tenaga kerja di Indonesia diatur secara ketat. UU Ketenagakerjaan memperkenalkan fleksibilitas tetapi secara keseluruhan tetap sangat protektif bagi pekerja. Dalam hal persaingan pasar, regulasi yang ada pun membuat persaingan menjadi cukup restriktif. Ini lah yang ingin ditangani melalui implementasi UU Cipta Kerja. 9. Menurut pandangan Ahli, tanpa adanya pandemi Covid-19 pun, keputusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang meminta sejumlah perbaikan dalam UU Cipta Kerja dan terutama adanya larangan bagi penyelenggara negara untuk melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas, mempunyai potensi menghadirkan ketidakpastian bukan hanya bagi pelaku usaha. Dapat Ahli sampaikan, bahwa larangan tersebut juga berdampak bagi perumusan kebijakan strategis dalam mengurangi atau memberikan opsi pencegahan dan upaya untuk mengatasi krisis ekonomi. Pelajaran dari krisis-krisis sebelumnya menunjukkan unsur ketepatan waktu dan intensitas dari kebijakan sangat menentukan keberhasilan kita mencegah atau mengatasi krisis semakin, dengan sedikitnya opsi yang tersedia, semakin sukar pula kita mencegah krisis atau semakin sukar pula kita mengatasi krisis ekonomi. Krisis Covid meningkatkan potensi krisis ketidakpastian. Bayangkan untuk mengirimkan satu container barang ekspor yang tadinya hanya $1.500 per container meningkat menjadi $6.000 per container. Sudah semakin mahal harganya, kita pun tidak tahu kapan barangnya akan tiba. Setelah pandemic Covid-19 mereda, Potensi resesi global pada tahun 2022 hingga kini sangat tinggi. Banyak yang memunculkan hard - landing dari perekonomian global saat itu. 10. Menghadapi ketidakpastian ini, koreksi terhadap kinerja ekonomi Indonesia akibat krisis dapat berasal dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) sumber utama: Jalur pertama: Kenaikan suku bunga di pasar Internasional sebagai upaya untuk meredam kenaikan harga yang terjadi akibat ketidakpastian di tingkat global, seperti adanya overekspansi fiskal di masa pandemi Covid-19, guncangan pasokan akibat konflik antara Rusia dan Ukraina, serta faktor- faktor lainnya. Kenaikan suku bunga tersebut jika dilakukan terus-menerus justru dapat memicu terjadinya resesi dan melemahnya perekonomian global. Dampak dari pelemahan perekonomian global ini lah yang kemudian dirasakan juga oleh Indonesia melalui penurunan permintaan komoditas 138 ekspor Indonesia. Sektor yang mulai merasakan dampak dari melemahnya perekonomian global, salah satunya adalah sektor tekstil, alas kaki, dan garmen, termasuk dalam hal potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penurunan permintaan komoditas ekspor ini lah yang kemudian memicu terjadinya penurunan pada penerimaan pemerintah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jalur kedua melalui disrupsi suplai energi dari Uni Eropa juga menjadi salah satu sumber dari melemahnya perekonomian global, yang juga akan berdampak terhadap perekonomian dalam negeri. Dan jalur ketiga melalui kenaikan harga di dalam negeri juga dapat memicu Bank Indonesia untuk ikut meningkatkan suku bunga, yang pada akhirnya juga berdampak dalam mengoreksi kinerja perekonomian Indonesia. 11. Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan mendorong pertumbuhan konsumsi dan investasi, misalnya dengan cara menjaga daya beli masyarakat, menjaga nilai tukar, memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta kebijakan transformatif berupa hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), transisi energi, Devisa Hasil Ekspor (DHE), dan implementasi UU Cipta Kerja itu sendiri. Ini merupakan langkah-langkah yang bersifat antisipatif agar Indonesia dapat menjadi lebih resilien. Kemudian, penguatan dan reformasi sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta kebijakan fiskal dan moneter Commodity Unit 2020 2021 2022f 2023f 2024f 2022f 2023f Price indexes in nominal U.S. dollars (2010=100) Energy a/ 52.7 95.4 151.7 134.7 118.3 59.1 -11.2 Non-Energy Commodities 84.4 112.0 123.7 113.7 113.0 10.5 -8.1 Agriculture 87.5 108.7 123.2 117.7 117.5 13.4 -4.5 Beverages 80.4 93.5 108.7 101.5 101.5 16.3 -6.6 Food 93.1 121.8 143.6 134.7 134.1 17.9 -6.2 Oils and Meals 89.8 127.1 145.7 134.3 133.7 14.7 -7.8 Grains 95.3 123.8 149.3 141.0 139.8 20.6 -5.6 Other food 95.5 113.1 135.7 129.5 129.4 19.9 -4.5 Raw Materials 77.6 84.5 81.2 84.7 85.4 -4.0 4.3 Timber 86.4 90.4 79.8 86.4 87.6 -11.8 8.3 Other Raw Materials 67.9 78.0 82.7 82.7 82.9 5.9 0.1 Fertilizers 73.2 132.2 219.5 192.2 174.1 66.1 -12.4 Metals and Minerals b/ 79.1 116.4 113.8 96.5 96.9 -2.3 -15.2 Base Metals c/ 80.2 117.7 121.2 103.0 103.8 2.9 -15.0 Precious Metals 133.5 140.2 134.6 129.7 126.7 -4.0 -3.6 Price in nominal U.S. dollars Energy Coal, Australia $/mt 60.8 138.1 320.0 240.0 212.3 131.8 -25.0 Crude oil, Brent $/bbl 42.3 70.4 100.0 92.0 80.0 42.0 -8.0 Natural gas, Europe $/mmbtu 3.2 16.1 40.0 32.0 28.0 148.2 -20.0 Natural gas, U.S. $/mmbtu 2.0 3.9 6.6 6.2 6.0 71.4 -6.1 Liquefied natural gas, Japan $/mmbtu 8.3 10.8 18.4 17.0 15.9 71.0 -7.6 Non-Energy Commodities Metals and Minerals Aluminum $/mt 1,704 2,473 2,700 2,400 2,434 9.2 -11.1 Copper $/mt 6,174 9,317 8,700 7,300 7,361 -6.6 -16.1 Iron ore $/dmt 108.9 161.7 120.0 100.0 98.0 -25.8 -16.7 Lead $/mt 1,825 2,200 2,100 1,900 1,917 -4.6 -9.5 Nickel $/mt 13,787 18,465 25,000 21,000 20,708 35.4 -16.0 Tin $/mt 17,125 32,384 31,000 22,000 22,257 -4.3 -29.0 Zinc $/mt 2,266 3,003 3,500 2,800 2,771 16.6 -20.0 Percent change from previous year 139 yang fleksibel, responsif, dan akomodatif dalam mendorong pertumbuhan juga dibutuhkan di dalam kondisi seperti ini. 12. Implementasi dari UU Cipta Kerja juga diperlukan untuk mendorong Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sejak tahun 2018, pertumbuhan bangunan terus mengalami perlambatan dan tercatat hanya sebesar 0,91% c-to-c di tahun 2022. Padahal, bangunan yang merupakan komponen terbesar dari PMTB, dengan share sebesar 74% (rata-rata di tahun 2021- 2022). Putusan MK ini berdampak pada terhambatnya investasi di sektor properti akibat adanya hambatan birokrasi dalam menentukan lokasi dan untuk mendapatkan perizinan dasar. Sehingga, komponen PMTB menjadi tidak optimal dalam mendukung pertumbuhan perekonomian. Maka dari itu, diperlukan adanya refinement pada aturan pelaksana UU Cipta Kerja di sektor properti, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (PermenATR/BPN No.13/2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) (Birokrasi Pemanfaatan Ruang) serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 140 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021) dan PP 5/2021 (Birokrasi Perizinan Lingkungan). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (PP 28/2021) yang juga membutuhkan perbaikan pun ikut terhambat akibat putusan Mahkamah Konstitusi ini. PP ini dianggap menghilangkan kemampuan perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API-U) untuk melakukan impor bahan baku dan/atau bahan penolong. Selain itu, kebijakan ini juga mempersulit pelaksanaan model bisnis perindustrian serta berpengaruh langsung pada partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global. Sehingga perlu diubah untuk meningkatkan ekspor dalam negeri. 13. Berdasarkan poin-poin tersebut, menurut Ahli telah dapat memenuhi aspek kegentingan yang memaksa dari perspektif perekonomian, dan pada akhirnya menunjukkan bahwa Perpu Cipta Kerja memiliki urgensi yang tinggi untuk segera diterbitkan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha sekaligus mengurangi limitasi yang ada dalam hal opsi pencegahan krisis ekonomi di tengah ketidakpastian global saat ini. Pertumbuhan Bangunan terus melambat sejak 2018 3.87 0.91 22.44 10.27 -0.28 2.12 5.21 -20 -10 0 10 20 30 PMTB Bangunan Mesin dan Perlengkapan Kendaraan Peralatan Lainnya CBR Produk Kekayaan Intelektual Pertumbuhan komponen PMTB (% c-to-c) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 74% 11% 6% 2% 6% 2% a. Bangunan b. Mesin dan Perlengkapan c. Kendaraan d. Peralatan Lainnya e. CBR f. Produk Kekayaan Intelektual Bangunan sbg komponen terbesar PMTB (I) dengan share 74% (rata-rata 2011-2022) PMTB menjadi kurang optimal mendukung pertumbuhan • Adanya putusan MK membuat refinement terhambat. • Hal ini berdampak pada terhambatnya investasi di sektor property (bangunan termasuk pabrik) karena investor terhambat birokrasi dalam menentukan lokasi dan mendapatkan perizinan dasar. Rumah tangga UMKM FDI DDI 0 5 10 15 20 25 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dec-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dec-22 Total impor Indonesia USD Bn, rerata 3 bulan Total import Raw materials & auxilliary goods Capital goods Consumption goods 141 Saksi Presiden 1. Nurhayati Pada kesempatan kali ini Saksi akan menceritakan apa yang Saksi lihat, Saksi dengar, dan Saksi rasakan akibat adanya Undang-Undang Cipta Kerja terkait substansi penyelenggaraan jaminan produk halal. Saksi hadir untuk menjelaskan mengenai dampak atau manfaat secara langsung sebagai pengusaha minuman kecil-kecilan. Beberapa manfaat yang Saksi rasakan dimaksud yakni: 1. Kemudahan pengajuan Sertifikat Halal bagi UMK Sejak awal tahun 2022, Saksi mendapat informasi bahwa sejak Undang- Undang Cipta Kerja diterbitkan, Sertifikasi alal bagi pelaku UMK digratiskan atau tidak berbayar. Mendengar informasi tersebut, Saksi berencana mengajukan Sertifikasi Halal untuk produk Saksi berupa minuman, waktu itu kebetulan Saksi sedang mengikuti pelatihan dari Dinas Koperasi dan salah satu materi pelatihan yang diberikan adalah pembuatan Sertifikat Halal gratis (SEHATI). Kemudian, bertemulah Saksi dengan salah satu Pendamping Proses Produk Halal yang mendampingi Saksi dari awal sampai dengan terbitnya Sertifikat Halal. Pada waktu itu belum ada komite fatwa produk halal, sehingga proses penetapan halalnya masih masih dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI yang memakan waktu yang cukup lama kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Awalnya Saksi beranggapan bahwa pembuatan Sertifikat Halal itu mahal dan susah, tapi alhamdulillah dengan adanya program SEHATI dari Pemerintah ini, sangat memudahkan kami para pelaku UMK untuk mendapatkan Sertifikat Halal. Sejak Saksi mendapatkan Sertifikat Halal, penjualan produk minuman Saksi meningkat. Saksi rasa hal ini disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan konsumen akan kehalalan produk Saksi, sehingga Sertifikasi Halal tersebut memberikan nilai tambah atas produk Saksi. Terutama ketika memasuki bulan suci Ramadhan, penjualan Saksi semakin meningkat drastis tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya permintaan konsumen atas produk minuman Saksi, namun juga karena umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa merasa sangat aman untuk berbuka puasa dengan minuman Saksi. 142 Jujur, Saksi yang telah merintis usaha minuman tersebut sejak Tahun 2021, tidak menyangka bahwa Sertifikat Halal yang Saksi kantongi benar-benar memberikan manfaat dan keuntungan bagi Saksi. Sekaligus dalam persidangan yang dimuliakan ini Saksi mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah yang kebijakannya benar-benar Saksi dan teman-teman UMK lain rasakan manfaatnya. 2. Hadirnya Lapangan Pekerjaan Baru Bagi Masyarakat Tidak hanya itu, Saksi juga merasakan manfaat berupa adanya lapangan pekerjaan baru yang dapat Saksi isi. Saksi mendapatkan pekerjaan baru sebagai Pendamping Proses Produk Halal. Awalnya Saksi a mengetahui peran Pendamping Proses Produk Halal pada saat Saksi mengajukan Sertifikasi Halal produk Saksi. Saksi benar-benar merasakan kemudahan yang Saksi dapatkan karna dalam pembuatan Sertifikat Halal dibimbing dan didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal. Mulai saat itu akhirnya Saksi berusaha bagaimana cara menjadi seorang Pendamping Proses Produk Halal demi membantu para UMK lain dalam mendapatkan Sertifikat Halal dari Pemerintah. Akhirnya saat ini Saksi menjadi Pendamping Proses Produk Halal melalui pelatihan di Perguruan Tinggi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Melalui pekerjaan sebagai Pendamping Proses Produk Halal ini, Saksi dapat mendampingi dan memudahkan pelaku UMK lain untuk mendapatkan Sertifikat Halal gratis, termasuk pelaku usaha nonmuslim yang sangat berkeinginan memiliki Sertifikat Halal untuk produk yang dijualnya. Selain menjalankan usaha minuman, Saksi juga meluangkan waktu untuk mendampingi pelaku UMK yang mengurus Sertifikasi Halal hingga Sertifikat Halalnya terbit. Dalam kurun waktu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan saat ini telah terdapat sebanyak 139 pelaku UMK yang sudah Saksi dampingi. Saksi bersyukur sekali bahwa setelah adanya Perpu Cipta Kerja, awalnya proses membutuhkan waktu 2 sampai 3 bulan, namun saat ini dengan adanya Komite Fatwa Produk Halal cukup 2 sampai 4 minggu sudah bisa terbit Sertifikat Halalnya. Melalui pekerjaan baru sebagai Pendamping Proses Produk Halal selain bisa membantu para UMK Saksi juga bisa menambah penghasilan untuk 143 mencukupi kehidupan sehari-hari karna sebagai tulang punggung bagi anak- anak dan orang tua Saksi. 3. Pengajuan Sertifikasi Halal Terdigitalisasi Dampak berlakunya Perpu Cipta Kerja khususnya terkait dengan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Saksi selaku UMK maupun selaku Pendamping Proses Produk Halal, sangat merasa dimudahkan baik dalam pengajuan mapun dalam melakukan pendampingan Sertifikasi Halal. Hal ini dikarenakan Pemerintah menyiapkan sistem yang terdigitalisasi secara nasional baik terkait permohonan Sertifikasi Halal maupun pelaporan dari Pendamping Proses Produk Halal. 4. Kemudahan Dalam Mendapatkan NIB Salah satu syarat untuk bisa mengajukan sertifikasi halal harus memiliki NIB. Hampir rata-rata pelaku UMK yang Saksi dampingi belum memiliki NIB. Saksi selaku Pendamping Proses Produk Halal, sangat merasa dimudahkan dalam memberikan pendampingan membuat NIB. Hal ini dikarenakan Pemerintah menyiapkan sistem yang terdigitalisasi secara nasional terkait permohonan NIB. Rata-rata Saksi mendampingi pembuatan NIB kepada pelaku UMK hanya membutuhkan waktu rata-rata 10 menit. Demikianlah Yang Mulia keterangan yang Saksi sampaikan terkait manfaat Undang-Undang Cipta Kerja dan kelanjutannya yaitu Perpu Cipta Kerja. Khususnya mengenai substansi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Saksi tidak bisa membayangkan apa yang terjadi kepada Saksi dan teman- teman lain sesama Pelaku UMK maupun Pendamping Proses Produk Halal apabila Perpu Cipta Kerja yang kami cintai ini dibatalkan. 2. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A. Membuka keterangan Saksi dalam Permohonan Uji Formil ini, dapat Saksi terangkan bahwa benar Saksi telah berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Sosialisasi Cipta Kerja (sebanyak enam kegiatan) yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja, selanjutnya dinyatakan sebagai Satgas UUCK. Partisipasi Saksi dalam enam kegiatan dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut: 144 No Kota Waktu Kegiatan Kapasitas 1 Bali 14 Juli 2022 FGD Jaring Aspirasi dalam Rangka Implementasi dan Penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja Narasumber 2 Bandung 28 Juli 2022 Diskusi dan Jaring Aspirasi dalam Rangka Implementasi dan Penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja Narasumber 3 Yogyakarta 25 Agustus 2022 FGD Jaring Aspirasi dalam Rangka Penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja Narasumber 4 Bali 13 November 2022 FGD dengan Topik: Undang-Undang Cipta Kerja Dan Aturan Turunannya Dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum Peserta 5 Yogyakarta 2 Maret 2023 Kupas Tuntas Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan) Narasumber 6 Bali 10 Maret 2023 FGD dengan Topik: Rancangan Undang- Undang tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja dan Aturan Terkait Dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum Narasumber Dapat Saksi sampaikan bahwa peserta dalam kegaitan Sosialisasi di atas meliputi: 1. Para pakar; 2. Staf pengajar dari Perguruan Tinggi; 145 3. Perwakilan Pemerintah Daerah; 4. Serikat Buruh; 5. Mahasiswa; 6. Pengusaha UMKM; 7. Kadinda dan pengusaha lokal; 8. Organisasi masyarakat; 9. Pemuka Masyarakat; dan 10. LSM lingkungan. Sesuai dengan bidang pengetahun yang dipelajari Saksi terkait Demografi dan Ketenagakerjaan, maka topik yang disampaikan Saksi adalah sebagai berikut. UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: Tinjauan Perspektif Demografi dan Ketenagakerjaan Pembahasan: 1. Pembangunan dan Bonus Demografi Merujuk pada Teori Transisi Demografi yang menjelaskan kaitan antara pembangunan dan perubahan variabel demografi (kelahiran dan kematian). Pada tahap ini menurut Teori Transisi Demografi Indonesia sedang mengalami apa yang di sebut Bonus Demografi. Perubahan dalam kelahiran dan kematian telah menyebabkan terjadi perubahan dalam struktur umur penduduk. Pada saat ini sampai pada tahun 2040, struktur penduduk Indonesia berusia 15-65 tahun (usia produktif) secara proporsional mencapai 68%. Besarnya usia produktif itu merupakan keunggulan Indonesia bila dapat dimaanfaatkan dalam mendorong pembangunan. Tapi bila tidak dapat dimanfaatkan akan menjadi beban. Untuk memanfaatkan bonus demografi itu diperlukan menciptakan perluang kerja. 2. Transformasi Tenaga Kerja Mengutip Teori Transformasi Struktur Sektoral Angkatan Kerja (Clark, 1957, dikutip dari Lyn Squire, 1982, Employment Policy in Developing Countries, World Bank). Transformasi itu terjadi karena angkatan kerja di sektor pertanian menurun kemudian dikuti kenaikan pekerja di sektor industri (manufaktur) dan disusul meningkat di sektor jasa. Dalam proses transformasi itu dibarengi dengan transformasi sosial peluang kerja produktif meningkat diikuti penghasilan meningkat. Pengangguran dan kemiskinan 146 menurun diikuti perubahan sosial. Menurut Clark pengalaman itu tidak terjadi di negara-negara sedang berkembang, termasuk di Indonesia. Angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian menurun tetapi lebih banyak diserap di sektor jasa daripada sektor industri (manufaktur). Sektor jasa yang banyak menyerap angkatan kerja yang beralih dari sektor pertanian kebanyakan diserap di berbagai kegiatan tergolong sektor informal tahun 2022 angkatan kerja 60% terserap di sektor informal. Angkatan kerja yang di sektor manufaktur hanya sekitar 20%. Rendahnya angkatan kerja yang bekerja di sektor manufaktur (industri). Salah satunya karena hambatan proses investasi di Indonesia. Pada tahun 2019 diberitakan ada 33 perusahaan di Tiongkok keluar, 23 memilih Vietnam, lainnya investasi ke Malaysia, Thailand, Kamboja. Nggak ada yang ke Indonesia," tegas Presiden di depan para menteri Kabinet Kerja kala membuka rapat terbatas yang membahas perkembangan perekonomian dunia, (CNBC, Rabu (4/9/2019). Dipilihnya negara-negara tetangga itu bukan tanpa alasan. Negara-negara itu ini dinilai memiliki keunggulan dibanding Indonesia dalam menarik minat relokasi dari China. Stabilitas politik, keamanan, kemudahan perizinan dan produktivitas tenaga kerja menjadi kunci keberhasilan negara-negara tetangga itu menarik investor. 3. Pandemi Covid-19, Geopolitik Global, serta Perang Rusia-Ukraina Selama dua tahun Pandemi global COVID-19 telah melanda dunia, termasuk Indonesia. Pandemi itu menyebabkan pelambatan aktivitas ekonomi dunia, termasuk di Indonesia. Situasi itu berdampak terhadap penurunan penciptaan kesempatan kerja dan besarnya jumlah pekerja yang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada tahun 2020, data hasil rekonsiliasi Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan pada Mei 2020 mencatat 1,7 juta orang pekerja terdampak pandemi COVID-19. Studi LIPI (2020) menyatakan mayoritas pekerja yang terkena PHK berusia muda (15–24 tahun). Sektor yang pekerjanya mengalami PHK tertinggi yaitu konstruksi, perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi. Studi Bank Dunia (2020) menyatakan sebanyak 24 persen respondennya terkena PHK pada akhir Mei 2020, dan mayoritas bekerja di sektor manufaktur, konstruksi, transportasi, dan staf gudang. Sementara, 64 persen 147 lainnya mengalami pengurangan upah. Selain itu, terdapat pula pekerja di sektor jasa (46 persen) yang beralih pekerjaan ke sektor agrikultur. Pekerja yang paling terdampak pandemi COVID-19 adalah mereka yang lulusan SMK dan bekerja di perkotaan (Smeru Research Institute, 2022). Kemudian, di sisi lainnya dapat dijelaskan pula pada Tahun 2022, perekonomian dunia mengalami ketidakpastian. Di samping masih menghadapi pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian global. Perang Rusia-Ukraina menyebabkan pasokan energi ke Eropa terhambat dan terganggunya supply chain beberapa komoditas yang dibutuhkan industri. Situasi itu dapat mempengaruhi kinerja industri dan rumah tangga, meningkatnya harga bahan makanan dan komoditas termasuk BBM. Kondisi ini memicu inflasi yang tinggi, sehingga berpotensi menyebabkan resesi ekonomi akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan beradaptasi pada ketidakpastian kondisi ekonomi global, puluhan perusahaan Start Up di Indonesia mengurangi karyawannya. CNBC pada 30 Desember 2022, melaporkan daftar terbaru puluhan perusahaan Start Up memPHK karyawan. Perusahaan Start Up melakukan PHK akibat perusahaan ada yang pusat nya di Amerika melakukan effisensi. 4. Undang-undang Cipta Kerja Dengan metode omnibus law telah disusun Undang-undang Cipta Kerja sebagai salah satu upaya memperbaiki Undang-undang yang selama ini di duga menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Dari sebanyak 78 undang-undang disederhanakan menjadi satu undang-undang. Upaya itu diharapkan dapat meningkatkan investasi di sektor industri dengan mengembangkan ekosistem investasi yang diharapkan dapat mendorong akselerasi transformasi ekonomi dan sosial dan dapat memanfaatkan bonus demografi, keunggulan yang dimiliki Indonesia. Tujuan Undang-Undang Cipta Kerja antara lain termaktub dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Pasal 6 Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b. ketenagakerjaan; c. kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, UMKM serta perkoperasian; d. kemudahan berusaha; 148 e. dukungan riset dan inovasi; f. pengadaan lahan; g. kawasan ekonomi; h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Pasal 7 yang memuat peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi: a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan pengadaan lahan; c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d. penyederhanaan persyaratan investasi. Mencermati apa yang tersurat di Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Cipta Kerja penuh harapan bahwa dalam implementasi dapat mempermudah para investor dalam mengurus proses investasi di Indonesia. Kalau itu dapat berjalan sesuai dengan harapan maka investasi akan masuk ke Indonesia. Peluang kerja tercipta pertumbuhan ekonomi meningkat maka Bonus Demografi tidak menjadi beban tetapi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan peluang kerja dan perubahan sosial (meningkatnya kesejahteraan dan menurunnya kemiskinan). Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Saksi hormati, adapun pandangan yang Saksi sampaikan saat diskusi Sosialisasi adalah sebagai berikut: 1. Saat ini dalam jumlah besar angkatan kerja kehilangan pekerjaan dan menemui kesulitan mendapatkan pekerjaan akibat keterbatasan peluang kerja bersamaan dengan disrupsi teknologi 4.1, dampak pandemi global Covid-19, dan implikasi ketidakpastian ekonomi global. Perpu Cipta Kerja diterbitkan sebagai salah satu upaya untuk penciptaan peluang kerja. 2. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan investasi masuk ke Indonesia. Strategi itu diharapkan dapat menciptakan peluang kerja di sektor industri. Sektor yang cukup penting dalam menyerap angkatan kerja usia produktif (milenial), yang secara proporsional meningkat seiring dengan bonus demografi. Transformasi struktural angkatan kerja itu diharapkan dibarengi dengan transformasi sosial, menurunnya pengangguran dan kemiskinan diiringi dengan perubahan budaya dan perilaku sosial. 149 3. Mencermati apa yang tersurat di Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Cipta Kerja penuh harapan bahwa dalam implementasi dapat mempermudah para investor dalam mengurus proses investasi di Indonesia. Kalau itu dapat berjalan sesuai dengan harapan maka investasi akan masuk ke Indonesia. Peluang kerja tercipta pertumbuhan ekonomi meningkat maka persoalan sosial pengangguran terbuka dan kemiskinan dapat diatasi. Mencapai Indonesia maju di tahun 2045 tidak hanya sekadar impian tetapi bisa menjadi kenyataan. 4. Terbitnya Perpu Cipta Kerja dapat mengisi ketidakpastian regulasi (hukum) setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan perlu merevisi Undang-undang Cipta Kerja yang diajukan Pemerintah. Pemerintah harus mengikuti prosedur dan melibatkan masyarakat dalam pembuatan undang-undang. Juga harus merevisi naskah Undang-Undang Cipta Kerja dalam waktu dua tahun hingga bulan November 2023. 5. Undang-Undang Cipta Kerja sebagai upaya memecahkan persoalan investor terkait dengan keluhan perizinan, hambatan regulasi, pengadaan tanah, dan lain-lain. Satu lagi keluhan investor yang perlu menjadi perhatian dan perlu dicarikan solusi adalah rendahnya keterampilan angkatan kerja Indonesia. Maka selain Undang-Undang Cipta Kerja, perlu ada strategi untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian angkatan kerja dan pekerja muda (milenial) melalui pelatihan vokasi bersertifikat keahlian (kompetensi). 6. Agar kenaikan upah minimum dinaikkan diatas kenaikan inflasi. Usul ini didasarkan pertimbangan teori. Teori Upah Nominal dan Upah Riil (Nominal and Real Wage Theori): Teori ini mengatakan bahwa upah nominal (jumlah uang yang diterima pekerja) harus mengikuti inflasi agar daya beli pekerja tidak berkurang. Pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan inflasi dapat mendorong peningkatan upah nominal agar pekerja tetap memiliki daya beli yang sama. Upah riil, yang mengukur daya beli pekerja berdasarkan harga-harga, bisa berkurang jika inflasi lebih tinggi dari pada kenaikan upah. 7. Upah minimum hanya diberlakukan bagi pekerja yang bekerja kurang dari 1 tahun. Sedang pekerja yang sudah bekerja di atas satu tahun 150 diberlakukan upah yang didasarkan pada skala upah yang disusun perusahaan. Kiranya demikian kesaksian yang dapat Saksi sampaikan. Seluruh keterangan Saksi didasarkan pada kondisi dan kenyataan yang sebenarnya sebagaimana Saksi telah menjaminnya di bawah sumpah peradilan. [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangannya di dalam persidangan pada 13 Juli 2023 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 13 Juli 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada 7 Agustus 2023, serta keterangan tambahan bertanggal 17 Juli 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada 7 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Proses Pembentukan UU 6/2023 Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan pengujian formil UU 6/2023 dengan dalil sebagai berikut: DALAM PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023 Bahwa Pemohon Perkara 50 menyampaikan permasalahan pada intinya sebagai berikut: 1. Pembentukan UU 6/2023 tidak sesuai dengan syarat kegentingan memaksa sebagaimana penafsiran MK terhadap Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009; 2. Pembentukan UU 6/2023 tidak sesuai dengan syarat formil yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut UU Pembentukan PUU); 3. Pembentukan UU 6/2023 tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 42A UU Pembentukan PUU terkait penggunaan metode omnibus harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan; 4. Pembentukan UU 6/2023 tidak sesuai dengan amanat diktum/amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020; 151 5. Pembentukan UU 6/2023 tidak memenuhi syarat partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020 dan Pasal 96 UU Pembentukan PUU. (vide Perbaikan Permohonan hlm 18). Berdasarkan dalil tersebut, secara umum Para Pemohon menyampaikan petitum sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan berlaku kembali seluruh pasal dari seluruh undang-undang yang diubah dan dihapus oleh UU 6/2023 terhitung sejak putusan ini diucapkan. (Perkara Nomor 41); 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DALAM PENGUJIAN SECARA FORMIL Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada sidang 4 Mei 2021, mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian secara formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9] mempertimbangkan sebagai berikut: “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang 152 langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil …” Oleh karena itu, perlu dibuktikan lebih lanjut hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian secara formil. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Perkara 50 a. Bahwa Pemohon adalah organisasi partai politik berbadan hukum yang dibentuk atas kepentingan umum atau kepentingan publik dan juga berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak (vide Perbaikan Permohonan hlm. 7). Terkait dengan hal tersebut DPR RI memandang tidak terdapat hubungan langsung antara Pemohon sebagai partai politik dengan keberlakuan UU 6/2023. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik), pada intinya hak dari pada partai politik berkaitan dengan peran untuk berpartisipasi dalam kontes demokrasi pemilihan umum. Dengan demikian, apa yang menjadi pertautan yang didalilkan oleh Pemohon bukan merupakan hubungan langsung terhadap UU 6/2023 melainkan penjelasan atas tujuan dari terbentuknya Partai Buruh. b. Kemudian Pemohon dalam perbaikan permohonannya turut menyatakan bahwa hubungan pertautan Pemohon dengan UU 11/2020 didasari karena terdapat hubungan antara Pemohon dengan organisasi serikat buruh yang sebelumnya telah mengajukan permohonan pengujian UU 11/2020 di MK. Hubungan tersebut tidak serta merta menjadikan Pemohon memiliki pertautan langsung dengan UU 6/2023 apa lagi memiliki kedudukan hukum dalam pengujian formil UU 6/2023. c. Pemohon mendalilkan bahwa pembentukan UU 6/2023 tidak mengikutsertakan Pemohon sehingga Pemohon menganggap tidak memenuhi meaningful participation. Bahwa dalam rangka memenuhi hak 153 masyarakat sebagimana dijamin oleh Pasal 96 ayat (3) UU Pembentukan PUU, DPR RI telah melaksanakan RDPU untuk mendapatkan masukan dari masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun RDPU tersebut dilakukan dengan narasumber-narasumber dari unsur akademisi (vide Lampiran No.3) d. Sedangkan dalam perbaikan permohonan a quo Pemohon sama sekali tidak menjelaskan urgensi serta akibat lebih lanjut dengan dilibatkannya Pemohon dalam pembentukan UU a quo. Jika Pemohon merasa sebagai pihak yang berkepentingan, maka Pemohon dapat mengajukan diri ke DPR atau memberikan masukan melalui rumah aspirasi di dalam website https://rumahaspirasi.dpr.go.id/, karena Rumah Aspirasi adalah media kanal tempat dimana masyarakat dapat memproses permohonan untuk menyampaikan, menyalurkan aspirasinya kepada DPR RI, baik itu menyangkut masukan atas pembahasan dan proses politik yang ada di Dewan atau pun berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU 6/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Meskipun demikian, terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian formil, DPR RI memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan Permohonan a quo sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana disebutkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan Nomor 62/PUU-XVII/2019. Dalam hal ini, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian UU a quo secara formil. 154 PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Untuk memenuhi upaya tersebut, diperlukan suatu kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka meningkatkan penciptaan dan perluasan lapangan kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. 2. Bahwa pengaturan yang terkait dengan upaya penciptaan lapangan kerja di dalam legislasi saat ini memiliki banyak permasalahan diantaranya adalah banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan (over-regulated), banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (overlapping), disharmoni antar peraturan dan rumitnya teknis pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini yang melandasi perlunya penerapan metode Omnibus Law dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan legislasi tersebut. Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan undang-undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif. 3. Bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang 155 memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait. Bahwa pengaturan mengenai Cipta Kerja di undang-undang sebelumnya yaitu UU 11/2020 telah diajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIIl2020. 4. Bahwa sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 tersebut, pembentuk undang-undang telah melakukan berbagai upaya sebagai berikut: a. Membentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan PUU) yang telah mengatur dan memuat metode omnibus dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan hadirnya UU Pembentukan PUU tersebut, maka penggunaan metode omnibus telah memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan; b. Perbaikan terhadap kesalahan teknis penulisan atas UU 11/2020 antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial. 5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, dan dalam periode tersebut, tidak diperbolehkan untuk membuat kebijakan strategis, berdampak luas, dan pembentukan peraturan pelaksanaan baru. Hal ini menimbulkan dampak bagi pelaku usaha terkait keputusan untuk berusaha atau berinvestasi di Indonesia. Selain itu, pelaku usaha yang sudah berinvestasi dihadapkan pada kekosongan hukum dan/atau tidak memadainya perangkat peraturan perundang-undangan yang saat ini ada karena perubahan peraturan pelaksanaan yang diperlukan tidak dapat dilakukan. Dari sisi Pemerintah, dampak lain juga timbul karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 membatasi kemampuan Pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif perekonomian global akibat adanya larangan pembuatan kebijakan strategis. Oleh karena itu, timbul situasi kegentingan memaksa karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- 156 XVIII/2020 perlu untuk segera dilaksanakan karena jika tidak dilaksanakan, maka upaya untuk beradaptasi dengan situasi global sulit untuk dilakukan. 6. Bentuk Perppu dipilih oleh pemerintah dan merupakan salah satu langkah mitigasi dampak krisis global karena jika melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara normal akan membutuhkan waktu dan tahapan yang lebih panjang, sedangkan sampai saat ini tidak ada negara yang dapat menjamin kapan gejolak ekonomi akan selesai dan tidak dapat dipastikan pula seberapa dalam perlambatan/pemburukan perekonomian sebagai dampak pasca pandemi Covid-19, resesi ekonomi global, dan dampak ekonomi dari konflik Rusia-Ukraina, dan situasi ini akan berdampak langsung tidak hanya pada kelompok UMK dan kelompok masyarakat rentan karena mereka akan berhadapan langsung dengan dampak ketidakpastian situasi global, tetapi juga pada global investors yang merasakan urgensi dalam mencari kepastian untuk mengevaluasi kembali peluang investasi mereka di Indonesia setelah masa sulit yang panjang dari Covid-19. 7. Bahwa oleh karenanya pembentuk undang-undang perlu untuk melakukan perbaikan pengaturan mengenai Cipta Kerja melalui penggantian terhadap UU 11/2020 yang diwujudkan dengan Pengundangan Perppu 2/2022 dan saat ini telah disetujui oleh DPR RI untuk menjadi UU 6/2023. Bahwa dengan dibentuknya UU 6/2023 diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dengan memberikan dasar hukum dalam upaya menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. 8. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah tersebut telah menunjukkan komitmen bersama antara DPR RI dan Pemerintah guna mematuhi dan melaksanakan amanat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hal tersebut juga terlihat dalam dasar Konsiderans Menimbang dibentuknya UU 157 a quo yang mendasarkan bahwa pembentukan UU a quo guna melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. KETERANGAN DPR RI TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU 6/2023 1. Bahwa para Pemohon mendalilkan pada intinya proses penerbitan Perppu 2/2022 dan proses penetapannya menjadi UU 11/2020 mengalami cacat secara formil karena tidak memenuhi ketentuan “masa persidangan berikutnya”. Terhadap dalil tersebut DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur sebaagai berikut: “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.” Pengaturan dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut memberikan kewenangan kepada DPR RI untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu yang diajukan oleh Presiden pada masa persidangan yang berikut. Selanjutnya, apabila DPR RI memberikan persetujuan terhadap Perppu, maka akan ditindaklanjuti dengan persetujuan penetapan Perppu menjadi undang-undang. Apabila DPR RI tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu, maka dikeluarkan undang- undang pencabutan Perppu tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang yang telah dilaksanakan dengan dibentuknya UU Pembentukan PUU. b. Berdasarkan UU Pembentukan PUU, mekanisme pembentukan undang- undang yang menyetujui ataupun tidak menyetujui Perppu tersebut diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 71 ayat (1) UU Pembentukan PUU yang mengatur sebagai berikut: Pasal 52 (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. (2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. 158 (3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. (6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. (7) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. (8) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Pasal 71 ayat (1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang. c. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Pembentukan PUU mekanisme pembahasan penetapan RUU Penetapan Perppu Menjadi Undang-Undang disamakan mekanismenya dengan pembahasan Rancangan Undang- Undang (RUU), oleh karena itu mekanismenya dipersamakan dengan mekanisme pembahasan RUU biasa dalam Pasal 50 UU Pembentukan PUU yang mengatur mengenai saat waktu dimulainya pembahasan RUU, yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut: Pasal 50 (1) Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. (2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam 159 melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR. (3) DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima. (4) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan. d. Selanjutnya berdasarkan Pasal 71 UU Pembentukan PUU, maka pembahasan penetapan Perppu tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 UU Pembentukan PUU. Sehingga pembahasan tersebut melalui dua tingkat pembicaraan yang terdiri dari Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. e. Bahwa terdapat perbedaan pembahasan undang-undang secara umum dengan undang-undang penetapan Perppu yakni terkait jangka waktu. Pada pembahasan undang-undang biasa dapat dilakukan pada satu periode dan terdapat mekanisme yang memungkinkan pembahasan rancangan undang- undang tersebut untuk dilanjutkan pembahasannya pada periode selanjutnya (Pasal 71A UU Pembentukan PUU). Berbeda halnya dengan pembahasan Perppu yang harus disahkan pada “persidangan yang berikut”, yang berimplikasi pada singkatnya jangka waktu pembahasan Perppu tersebut. f. Ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU memberikan kewajiban kepada DPR RI untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan undang-undang, melakukan kegiatan konsultasi publik melalui RDPU, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya, menjadikan hasil kegiatan konsultasi publik sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan RUU, dan DPR RI dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat tersebut. Mengingat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU tersebut membutuhkan waktu, maka ketentuan mengenai Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengharuskan DPR RI menyetujui pada persidangan berikutnya tidak dapat secara rigid diterapkan. Hal ini selaras dengan concurring opinion Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Moch. Mahfud MD dalam perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 sebagai berikut: 160 "Namun akhir-akhir ini ada perkembangan penting dalam ketatanegaraan kita sehingga saya ikut menyetujui agar Perpu dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi terutama melalui titik tekan dalam penafsiran konstitusi. Dalam kaitan antara perkembangan ketatanegaraan dan pengujian Perpu ini saya melihat perlunya penafsiran atas isi UUD 1945 tidak hanya bertumpu pada original intent, tafsir historik, dan tafsir gramatik melainkan harus menekankan pada penafsiran sosiologis dan teleologis. Perkembangan ketatanegaraan di lapangan yang menjadi alasan bagi saya untuk menyetujui dilakukannya judicial review terhadap Perpu oleh Mahkamah Konstitusi adalah hal-hal sebagai berikut: Akhir-akhir ini timbul perdebatan, apakah penilaian untuk memberi persetujuan atau tidak atas Perpu oleh DPR dilakukan pada masa sidang berikutnya persis pada masa sidang setelah Perpu itu dikeluarkan ataukah pada masa sidang berikutnya dalam arti kapan saja DPR sempat sehingga pembahasannya dapat diulur-ulur. Dalam kenyataannya Perpu yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo baru dibahas oleh DPR setelah melampaui masa sidang pertama sejak Perpu ini dikeluarkan. Seperti diketahui Perpu a quo diundangkan pada tanggal 22 September 2009, sedangkan masa sidang DPR berikutnya (DPR baru, hasil Pemilu 2009) adalah tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 4 Desember 2009, tetapi Perpu a quo tidak dibahas pada masa sidang pertama tersebut. Kalau Perpu tidak dapat diuji oleh Mahkamah maka sangat mungkin suatu saat ada Perpu yang dikeluarkan tetapi DPR tidak membahasnya dengan cepat dan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan, padahal Perpu tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Oleh sebab itu menjadi beralasan, demi konstitusi, Perpu harus dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi agar segera ada kepastian dapat atau tidak dapat terus berlakunya sebuah Perpu. Timbul juga polemik tentang adanya Perpu yang dipersoalkan keabsahan hukumnya karena tidak nyata-nyata disetujui dan tidak nyata-nyata ditolak oleh DPR. Dalam kasus ini DPR hanya meminta agar Pemerintah segera mengajukan RUU baru sebagai pengganti Perpu. Masalah mendasar dalam kasus ini adalah bagaimana kedudukan hukum sebuah Perpu yang tidak disetujui tetapi tidak ditolak secara nyata tersebut. Secara gramatik, jika memperhatikan bunyi Pasal 22 UUD 1945, sebuah Perpu yang tidak secara tegas mendapat persetujuan dari DPR “mestinya” tidak dapat dijadikan Undang-Undang atau tidak dapat diteruskan pemberlakuannya sebagai Perpu, tetapi secara politis ada fakta yang berkembang sekarang ini bahwa “kesemestian” tersebut masih dipersoalkan, sehingga sebuah Perpu yang tidak disetujui oleh DPR (meski tidak ditolak secara nyata) masih terus diberlakukan sampai dipersoalkan keabsahan hukumnya karena dikaitkan dengan satu kasus. Dalam keadaan ini menjadi wajar jika Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu. 161 Terkait dengan tidak disetujuinya sebuah Perpu oleh DPR ada juga pertanyaan, sampai berapa lama atau kapan sebuah Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR harus diganti dengan Undang-Undang Pencabutan atau Undang-Undang Pengganti. Karena tidak ada kejelasan batas atau titik waktu maka dalam pengalaman sekarang ini ada Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR tetapi RUU penggantinya atau pencabutannya baru diajukan setelah timbul kasus yang berkaitan dengannya. Oleh sebab itu menjadi wajar pula, demi tegaknya konstitusi, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu. Dapat terjadi suatu saat Perpu dibuat secara sepihak oleh Presiden tetapi secara politik DPR tidak dapat bersidang untuk membahasnya karena situasi tertentu, baik karena keadaan yang sedang tidak normal maupun karena sengaja dihambat dengan kekuatan politik tertentu agar DPR tidak dapat bersidang. Bahkan dapat juga dalam keadaan seperti itu ada Perpu yang melumpuhkan lembaga-lembaga negara tertentu secara sepihak dengan alasan kegentingan yang memaksa sehingga ada Perpu yang terus dipaksakan berlakunya sementara persidangan- persidangan DPR tidak dapat diselenggarakan. Dengan memerhatikan kemungkinan itu menjadi wajar apabila Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas Perpu.” Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa praktik penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi salah satu contoh undang-undang yang menetapkan Perppu yang tidak dilakukan pada masa persidangan berikutnya dianggap oleh Mahkamah Konstitusi bukan merupakan permasalahan konstitusional. Terlebih DPR RI membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat memenuhi partisipasi bermakna sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU Pembentukan PUU. g. Selanjutnya DPR RI menjelaskan kronologis pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang sebagai berikut: 1) Bahwa Perppu 2/2022 diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 melalui (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841). Pengundangan tersebut dilakukan oleh Pemerintah dalam Masa Persidangan II DPR RI, yang dimulai dari tanggal 1 November 2022 dan berakhir pada tanggal 9 Januari 2023. Jadwal Masa Persidangan II tersebut telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan Keputusan Rapat 162 Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI pada tanggal 19 September 2022. 2) Bahwa DPR RI menerima surat tertanggal 9 Januari 2023 dari Presiden RI dengan Nomor: R-01/Pres/01/2023 perihal Rancangan Undang- Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hal ini bersamaan dengan berakhirnya Masa Persidangan II, yaitu tanggal 9 Januari 2023. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) UU Pembentukan PUU, yang memberikan jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk mulai membahas RUU sejak surat Presiden diterima, maka DPR RI melakukan serangkaian prosedur pembahasan Perppu 2/2022. 3) Selanjutnya Masa Persidangan III dibuka dalam Rapat Paripurna pada tanggal 10 Januari 2023 dan setelah melalui mekanisme administrasi persidangan di DPR RI, pada tanggal 14 Februari 2023 Rapat Badan Musyawarah DPR RI menugaskan Badan Legislasi DPR RI sebagai Alat Kelengkapan yang membahas RUU berdasarkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor T/157/PW.01/02/2023 perihal Penugasan untuk membahas RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kemudian setelah memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang sesuai dengan Pasal 54 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Badan Legislasi DPR RI melakukan serangkaian kegiatan pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang. 4) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 untuk menindaklanjuti surat tersebut maka Badan Legislasi memulai melakukan pembahasan dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka Pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang dengan agenda Penjelasan Pemerintah atas Perppu 2/2022, dengan pokok-pokok sebagai berikut: a) Dalam rangka Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, telah dilakukan pertama dengan persetujuan bersama, DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 163 Perundang-Undangan yang telah mengatur dan memuat metode omnibus sebagai landasan hukum baku dalam penyusunan undang- undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; b) Pembentukan Satgas Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengakomodir aspirasi masyarakat. c) Pembentukan Satgas Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan partisipasi bermakna atau meaningfull participation yang mencakup tiga komponen yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban (right to be explained); d) Penyelesaian penelitian, penelusuran, pengecekan kembali atas kesalahan teknis penulisan dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyangkut huruf yang tidak lengkap, perujukkan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik nomor urut, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang bersifat tidak substansial. 5) Selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2023 Badan Legislasi melakukan Rapat Pleno dengan agenda rapat dengar pendapat umum dengan narasumber-narasumber/pakar dari unsur akademisi dalam rangka Pembahasan RUU Tentang Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang- Undang. 6) Pada tanggal 15 Februari 2023 Badan Legislasi melaksanakan pembahasan dalam Rapat Panja RUU Tentang Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang, untuk dimintakan persetujuan dari Anggota Panja. 7) Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 Badan Legislasi melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah dengan agenda pembicaraan tingkat I dan memutuskan bahwa RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang disetujui untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II, yaitu dalam Rapat Paripurna DPR RI. Pengambilan keputusan dalam pembicaraan tingkat I diambil setelah mendengar pendapat 9 (sembilan) fraksi di DPR RI, yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) fraksi yang menyetujui dan 2 (dua) fraksi yang menolak. 164 8) Bahwa mengingat Masa Persidangan III ditutup pada tanggal 16 Februari 2023 dan terdapat mekanisme penjadwalan rapat-rapat di DPR yang harus dilakukan, maka tidak terdapat waktu yang cukup untuk menjadwalkan agenda Pengambilan Keputusan Tingkat II RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Februari 2023. Oleh karena itu Pengambilan Keputusan Tingkat II RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang- Undang baru dapat dilaksanakan pada Masa Persidangan IV yang dibuka pada tanggal 14 Maret 2023. Disamping itu perlu disampaikan bahwa setelah penutupan Masa Persidangan III tanggal 16 Februari DPR menjalani Masa Reses Persidangan III tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 13 Maret 2023. Sehingga dalam masa reses tersebut DPR RI dapat lebih memiliki kesempatan untuk mendengar dan mencermati masukan-masukan dari publik. Badan Legislasi DPR RI akan dapat menggunakan masa reses tersebut untuk menerima aspirasi masyarakat. 9) Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 dilaksanakan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. 10) Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 setelah melalui mekanisme persidangan maka dilaksanakan Rapat Paripurna dengan salah satu agenda yaitu Pembicaraan Tingkat II RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang. Dalam rapat tersebut tercatat terdapat 7 (tujuh) fraksi yang menyetujui dan 2 (dua) fraksi yang menolak untuk menyetujui Perppu 2/2022 menjadi undang-undang. Selanjutnya pemerintah menindaklanjuti dengan mengundangkan Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada tanggal 31 Maret 2023. h. Bahwa Masa Persidangan III 2022-2023 merupakan Masa Persidangan terpendek pada periode tahun 2022-2023 dengan perbandingan sebagai berikut: 165 Masa Persidangan 2022-2023 Alokasi waktu Keterangan I 16 Agustus 2022 - 31 Oktober 2022 - Masa sidang 50 hari kalender/35 hari kerja (16 Agustus 2022-4 Oktober 2022) - Masa Reses 27 hari kalender/19 hari kerja (5 Oktober 2022-31 Oktober 2022) II 1 November 2022 - 9 Januari 2023 - Masa sidang 45 hari kalender/33 hari kerja (1 November 2022-15 Desember 2022) - Masa reses 25 hari kalender/17 hari kerja (16 Desember 2022-9 Januari 2023) III 10 Januari 2023 -13 Maret 2023 - Masa sidang 38 hari kalender/28 hari kerja (10 Januari 2023-16 Februari 2023) - Masa reses 25 hari kalender/17 hari kerja (17 Februari 2023-13 Maret 2023 IV 14 Maret 2023 - 15 Mei 2023 - Masa sidang 31 hari kalender/20 hari kerja (14 Maret 2023-13 April 2023) - Masa reses 32 hari kalender/17 hari kerja (14 April 2023-15 Mei 2023) V 16 Mei 2023 - 15 Agustus 2023 - Masa sidang 59 hari kalender/39 hari kerja (16 Mei 2023-13 Juli 2023) - Masa Reses 33 hari kalender/22 hari kerja (14 Juli 2023-15 Agustus 2023) Hal ini tentunya menjadi perhatian DPR RI dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan atas RUU Penetapan Perppu 2/2022. i. Bahwa terkait dengan frasa “persidangan yang berikut”, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: 1) Bahwa secara etimologi, KBBI memberikan arti kata “berikut” dapat dimaknai sebagai “yang datang sesudah ini; yang menjadi lanjutannya”. Berdasarkan arti kata tersebut, maka kata “berikut” tidak memiliki batasan waktu, angka, maupun jumlah, yang artinya dapat kapan saja selama tahapan tersebut memang yang menjadi kelanjutannya. 166 2) Sebagaimana telah DPR RI kemukakan sebelumnya, Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Moch. Mahfud MD dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 yang pada intinya menyatakan bahwa dapat terjadi saat Perppu dibuat oleh presiden tetapi secara politik atau hal hal tertentu yang menyebabkan DPR RI tidak dapat bersidang untuk membahas Perppu tersebut. 3) Terdapat kewajiban bagi DPR RI sebagai pembentuk undang-undang untuk menyerap aspirasi bermakna sesuai dengan amanat Pasal 96 UU Pembentukan PUU dan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan hal ini tentunya membutuhkan waktu, khususnya terkait dengan cipta kerja yang memiliki banyak aspek dan berpengaruh secara langsung terhadap masyarakat. Oleh karenanya terhadap frasa “persidangan berikut” DPR RI tidak memaknai secara rigid harus langsung disetujui atau tidak disetujui pada masa persidangan berikutnya setelah diterimanya berkas yang dikirimkan pemerintah. Melainkan dapat juga dimaknai, sebagai “tahapan-tahapan berikutnya” yang meliputi pelaksanaan RDP, RDPU dan menyerap aspirasi baik pada masa sidang maupun reses dalam rangka melaksanakan kewajiban bagi DPR RI untuk melaksanakan meaningful participation yang tentunya sesuai dengan mekanisme pembentukan undang-undang yang diatur dalam UU Pembentukan PUU. Hal ini pun tentunya dengan memperhatikan concurring opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Moch. Mahfud MD sebagaimana disampaikan dalam Putusan Nomor 138/PUU-VIII/2009. 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan pada intinya penetapan Perppu 2/2022 oleh Presiden melanggar prinsip ihwal kegentingan memaksa, Terhadap dalil tersebut DPR RI menerangkan bahwa: a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, apabila terjadi situasi yang genting dan terdapat kekosongan hukum namun tidak cukup waktu untuk membentuk suatu undang-undang sesuai dengan tata cara atau ketentuan yang berlaku dalam pembentukan Undang-Undang pada umumnya, maka Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 menyediakan mekanisme lain dengan memberi kewenangan kepada Presiden untuk membuat Perppu. 167 b. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim MK pada Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 pada intinya kegentingan tersebut ditafsirkan dengan memenuhi pedoman pembentukan Perppu diantaranya: 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; 2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan; c. Bahwa sinyal positif atas kemampuan Indonesia menghadapi permasalahan perekonomian global yang tentunya akan berdampak terhadap kondisi perekonomian nasional karena hal tersebut akan mengurangi kecemasan masyarakat dan menciptakan geliat perekonomian nasional yang mampu menciptakan kondisi kuat secara nasional sehingga dampak permasalahan ekonomi global tidak akan separah yang dialami oleh negara-negara lain. Sinyal perkembangan perekonomian nasional positif yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2022 tentunya membutuhkan dukungan suatu ekosistem perekonomian yang berketahanan dan siap untuk menghadapi semakin kompleknya permasalahan perekonomian dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia khususnya. Kondisi perekonomian global mampu berubah dengan cepat dalam hitungan detik, perubahan dinamis inilah yang memerlukan kewaspadaan Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat. Ketidakhati-hatian pembentukan regulasi akan berujung pada pertumbuhan ekonomi yang memburuk disebabkan oleh tingginya inflasi dan respon dari sisi moneter. d. Suatu kebijakan tentunya dapat ditujukan sebagai upaya preventif atas hal- hal yang berpotensi merugikan kondisi nasional apabila hal tersebut benar terjadi di Indonesia. Apabila suatu kebijakan nasional dianggap tidak perlu dibentuk hanya karena tidak terjadi suatu hal yang merugikan dan menyulitkan masyarakat maka hal itu sudah menjadi tindakan yang terlambat. Disamping itu, kebijakan yang diambil lebih menunjukkan gagalnya pemerintahan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya untuk 168 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. e. Bahwa pembentuk undang-undang memandang terdapat kegentingan memaksa dan kekosongan hukum apabila peraturan terkait cipta kerja tidak ditetapkan. Hal ini disebabkan, kondisi Indonesia yang masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas, dikarenakan: 1) Jumlah angkatan kerja pada Februari Tahun 2022 sebanyak 144,01 juta orang, naik 4,20 juta orang dibanding Februari 2021; 2) Penduduk yang bekerja sebanyak 135, 61 juta orang, dimana sebanyak 81, 33 juta orang (59, 97%) bekerja pada kegiatan informal; 3) Pendemi corona virus disease 2019 yang telah memberikan dampak kepada 11,53 juta orang (53%) penduduk usia kerja, yaitu pengangguran sebanyak 0,96 juta orang, Bukan Angkatan Kerja sebanyak 0, 55 juta orang, tidak bekerja sebanyak 0,58 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami penguraangan jam kerja sebanyak 9, 44 juta orang; 4) Dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. 5) Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam hal penciptaan lapangan kerja sehingga dibutuhkan langkah/kebijakan strategis dari pemerintah pusat dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja. 6) Selain itu, kondisi saat ini yang terjadi adalah pelemahan pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan kenaikan laju harga yang dikenal dengan fenomena stagflasi. Pada laporan The World Economic Outlook (WEO) Oktober Tahun 2022, International Monetary Fund (IMF) memangkas perkiraan pertumbuhan globalnya menjadi 3,2% pada tahun 2022 dari sebelumnya di angka 3,6% di WEO pada April Tahun 2022. Kondisi perekonomian di dunia diproyeksikan akan memburuk di Tahun 2023, turun pada level 2,7%, jauh di bawah angka 4,9% yang dilaporkan WEO pada Oktober tahun 2021. Revisi pertumbuhan paling tajam dilaporkan untuk perekonomian utama Eropa, perekonomian Amerika Serikat, dan perekonomian Republik Rakyat Tiongkok. Pertumbuhan Amerika Serikat diproyeksikan akan turun pada level 1,0% di Tahun 2023, dari ekspektasi 1,6% di Tahun 2022 dan 5,7 % di Tahun 2021. Ekonomi 169 Zona Eropa yang tumbuh sebesar 5,2% di Tahun 2021 diprediksi akan turun pada level 3,1% Tahun 2022 dan 0,5% di Tahun 2023. Perekonomian Republik Rakyat Tiongkok diperkirakan tumbuh sekitar 3,2% di Tahun 2022 dan 4,4% di Tahun 2023, jauh di bawah 8,1% yang di laporkan tahun lalu. 7) Permasalahan supply chains atau mata rantai pasokan yang dalam berdampak pada keterbatasan suplai, terutama pada barang-barang pokok, seperti makanan dan energi. Kondisi yang demikian tentu akan berdampak pada perekonomian Indonesia akibat dari stagflasi global yang sudah terlihat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tadinya diproyeksikan IMF akan pada kisaran 6% pada Tahun 2022 telah dipangkas turun cukup signifikan. Survei Bloomberg dan laporan IMF pada Oktober 2022, Bank Dunia dan Asian Development Bank melihat, pertumbuhak ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,1%-5,3% untuk Tahun 2022 dan turun pada level 4,8% di Tahun 2023. Pada saat bersamaan tekanan inflasi sudah mulai terlihat di mana laju inflasi pada akhir kuartal III Tahun 2022 sudah mencapai hampir 6%. 8) Ketidakpastian tersebut tentunya membutuhkan respon yang cepat dan koordinasi kebijakan yang menjadi jauh lebih kompleks, dimana pemerintah harus menavigasi antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan menahan inflasi. Untuk itu, penguatan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga daya saing ekonomi domestik harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak dan dikarenakan alasan-alasan yang demikian, Pemerintah mengeluarkan Perppu 2/2022 dengan tujuan menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata guna memenuhi hak atas penghidupan yang layak. 9) Pembentukan Perppu 2/2022 juga didasari atas prediksi adanya potensi perekonomian dunia akan dihantam resesi pada tahun 2023, hal tersebut didasari pada laporan Bank Dunia yang berjudul “Is a Global Recession Imminent?”. Menurut Menteri Keuangan yang menyampaikan bahwa ancaman resesi dan perlambatan ekonomi global pada tahun 2023 bukanlah tantangan yang mudah, terutama akibat ketegangan geopolitik yang berimbas pada disrupsi rantai pasok global berpotensi berimbas 170 pada perekonomian domestik. Disamping tantangan geopolitik dan resesi ekonomi tersebut, beliau mengatakan dunia juga menghadapi tantangan perubahan iklim yang akan sangat mempengaruhi keuangan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat. (https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1173-1508/umum/kajian-opini publik/perekonomian-dunia-diprediksi-akan-dihantam-resesi-tahun-2023- bagaimana-dengan-pembangunan-infrastruktur) 10)Mengutip pendapat Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H pada rapat dengar pendapat umum yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu 2/2022 pada hari Selasa, 14 Februari 2023 (Hlm 14) pada intinya menyatakan bahwa pembentukan Perppu bukan berarti harus menunggu suatu keadaan buruk untuk terjadi terlebih dahulu, namun justru pembentukan Perppu juga dapat dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap suatu kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi dimana pembentukan Perppu a quo bertujuan untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global yang akan berpotensi berdampak pada perekonomian nasional. Dalam rapat tersebut, Prof. Dr Satya Arinanto, S.H., M.H. memberikan contoh pada tahun 2019 pemerintah Irlandia merancang pengaturan yang dinamakan “Consequential Provisions Bill 2019 for the withdrawal of the United Kingdom without a deal” yang merupakan bentuk antisipatif yang dilakukan oleh Irlandia apabila Inggris memutuskan meninggalkan uni eropa tanpa kesepakatan yang mana pada saat itu menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut maka penetapan perppu cipta kerja tersebut tetap memenuhi unsur kegentingan memaksa dimana memang ancaman resesi ekonomi global yang akan terjadi dan adanya stagnansi dan ketidak pastian dalam implementasi pasca MK menyatakan UU 11/2020 inkonstitusional bersyarat sehingga perlu ditanggulangi agar tidak berdampak negatif bagi perekonomian nasional. 11)Bahwa DPR RI berpandangan para Pemohon perlu melihat secara utuh terkait seluruh pengaturan yang telah diubah dengan UU 11/2020 melalui UU 6/2023. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang ada dan menjawab kebutuhan 171 hukum yang ada saat ini. Dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional saat ini, dibutuhkan payung hukum yang jelas sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh Pemerintah. Mengingat berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, pemberlakuan UU 11/2020 pasca Putusan a quo juga menyebabkan adanya kondisi norma yang tidak berdaya guna secara efektif. Selain itu, adanya kondisi ketidakjelasan atas keberlakuan UU 11/2020 pasca putusan MK tersebut, menimbulkan kekhawatiran pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat terhadap kepastian hukum perekonomian, dunia usaha, dan investasi. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan UU 11/2020 secara inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, maka diperlukan beberapa tindak lanjut dengan segera, baik dari pemerintah maupun DPR RI atas hal tersebut, yaitu dengan menerbitkan Perppu 2/2022. 12)Dengan alasan-alasan demikian, maka sifat kegentingan memaksa atas penerbitan Perppu 2/2022 tersebut telah terpenuhi. Diundangkannya UU 6/2023 sebagai dasar hukum yang menetapkan Perppu 2/2022 menjadi suatu undang-undang dilakukan oleh DPR RI guna menghindari terjadinya kekosongan hukum dan pemenuhan asas kepastian hukum mengingat masa berlaku Perppu yang singkat apabila tidak disetujui oleh DPR RI untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Seluruh proses telah sejalan dengan prinsip checks and balances antara Presiden dan DPR RI, khusunya dalam hal adanya situasi-situasi ancaman yang sebagaimana diuraikan oleh Presiden, hingga akhirnya DPR RI sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku berhak untuk menyetujui UU 6/2023 tersebut. 13)Bahwa berdasarkan kondisi kebutuhan hukum yang ada, serta seluruh tahapan kronologis dan upaya penyerapan aspirasi oleh DPR RI sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, DPR RI berpendapat tidak ada unsur pembentukan legislasi yang executive heavy dan otoriter sebagaimana didalilkan para Pemohon. 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan pada intinya UU a quo melanggar Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 172 a. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memuat poin utama pertimbangan hukum MK atas amar putusan yang menyatakan UU 11/2020 inkonstitusional bersyarat, yakni metode omnibus law dianggap tidak memenuhi standar baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembentukan UU 11/2020 belum memenuhi partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningfull participation). Dalam kaitannya dengan metode omnibus law, DPR RI dan pemerintah telah menindaklanjuti Putusan MK tersebut dengan mengakomodir metode omnibus law dalam UU 13/2022 sebagai perubahan atas UU Pembentukan PUU. b. Penambahan pengaturan terkait metode omnibus law tersebut telah diatur di dalam beberapa norma dalam UU 13/2022, diantaranya: - Pasal 1 angka 4 UU 13/2022 yang menyisipkan pasal baru diantara Pasal 42 dan Pasal 43, yakni Pasal 42A yang pada pokoknya mengatur bahwa penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. - Pasal 1 angka 7 UU 13/2022 yang menambahkan ayat (1a) dan ayat (1b) dalam Pasal 64, yang pada pokoknya mengatur bahwa penyusunan rancangan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus. Metode omnibus tersebut merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan memuat materi muatan baru; mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu. - Pasal 1 angka 15 UU 13/2022 yang menyisipkan pasal baru diantara pasal 97 dan 98, yakni Pasal 97A yang pada pokoknya mengatur bahwa materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan tersebut. 173 - Penjelasan Umum UU 13/2022 yang pada intinya menyebutkan bahwa penambahan metode omnibus adalah untuk memberikan pedoman yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. - Lampiran II UU 13/2022 terkait Teknik Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan. Penambahan-penambahan pengaturan terkait metode omnibus law dalam UU 13/2022 tersebut menunjukkan adanya komitmen pembentuk undang- undang untuk menghormati dan melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020. c. Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat yang bermakna, DPR RI pada prinsipnya telah melaksanakan rangkaian pembahasan atas Perppu yang diajukan oleh Pemerintah sebagai berikut: • Adanya Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor T/157/PW.01/02/2023 perihal Penugasan untuk membahas RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan setelah memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang sesuai dengan Pasal 54 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Badan Legislasi DPR RI ditugaskan untuk melakukan pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang • Bahwa dalam surat tersebut, disampaikan: “Mengingat masa persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 akan berakhir pada 16 Februari 2023 maka pembahasannya akan dilakukan pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 agar DPR RI dapat mendengar dan mencermati masukan-masukan dari publik terlebih dahulu, bahkan jika diperlukan dengan seijin Pimpinan DPR RI pada masa reses, Badan Legislasi DPR RI dapat mulai menerima aspirasi-aspirasi masyarakat, sehingga pembahasan RUU dapat segera berjalan setelah pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. Apabila pembahasan telah selesai, agar segera memberikan laporan kepada Pimpinan DPR RI.” • Bahwa surat tersebut dibacakan pada rapat paripurna yang dilaksanakan pada Selasa, 14 Februari 2023 yang langsung ditindaklanjuti oleh Baleg dengan pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang- 174 Undang tersebut dengan mengadakan Rapat Kerja untuk mendengarkan keterangan Presiden atas RUU tersebut. • Bahwa pengambilan keputusan tingkat I telah dilakukan pada Rabu, 15 Februari 2023 sedangkan masa persidangan III Tahun 2022-2023 ditutup pada Kamis, 16 Februari 2023 dan DPR RI memasuki masa reses mulai tanggal 17 Februari 2023 hingga 13 Maret 2023, maka pengambilan keputusan tingkat II atas RUU Penetapan Perpu 2/2022 Menjadi Undang- Undang dilaksanakan pada Masa Persidangan IV Tahun 2022-2023. • Bahwa dalam pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022, DPR RI juga harus melaksanakan ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU yang mengharuskan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang, hal ini juga merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengharuskan adanya partisipasi masyarakat yang bermakna. Pasal 96 UU Pembentukan PUU berketentuan sebagai berikut: Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a rapat dengar pendapat umum; b kunjungan kerja; c seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, 175 penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. • Bahwa dalam pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022, DPR RI telah menghadirkan Raden Pardede (Ekonom), Sofyan Djalil, S.H., M.A., M.ALD., Ph.D, Dzulfian Syafrian (INDEF), Dr. Reza Yamora Siregar (Ekonom), Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb (Akademisi UNPAD), Prof. Dr. H. Nindyo Pramono S.H., M.S. (Akademisi Fakultas Hukum UGM), Dr. Ahmad Redi (Akademisi Unoversitas Taruma Negara), Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum (Akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta) pada hari Selasa, 14 Februari 2023, dengan agenda RDPU dengan Narasumber dalam Rangka Pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. • Bahwa sepanjang masa reses pada Masa Persidangan III, Anggota DPR RI melakukan pengumpulan aspirasi masyarakat di dapilnya terkait dengan pengaturan yang ada dalam Perppu 2/2022 untuk kemudian dijadikan dasar penyampaian pendapat pada pengambilan keputusan Tingkat II. Berdasarkan hal tersebut, maka DPR RI telah melakukan upaya-upaya guna memenuhi ketentuan partisipasi masyarakat yang bermakna sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut dan tetap bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. 4. Terkait dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa proses pembentukan UU 6/2023 cenderung executive heavy karena Presiden tidak perlu menjalankan tahapan-tahapan proses legislasi secara normal untuk menciptakan undang-undang, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan dukungan dan kontribusi dari seluruh komponen bangsa dalam rangka mewujudkan tujuan 176 pembentukan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pembangunan nasional yang bersifat multisektor membutuhkan regulasi yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat baik dalam kondisi normal maupun kondisi mendesak. Mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dalam kondisi mendesak tersebut diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. b. Bahwa kewenangan penetapan perppu merupakan hak konstitusional yang diberikan kepada Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Terkait dengan pemenuhan syarat penetapan perppu tersebut telah DPR RI jelaskan sebelumnya bahwa sifat kegentingan memaksa atas penerbitan Perppu 2/2022 tersebut telah terpenuhi. c. Bahwa untuk membatasi hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden tersebut, Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur adanya keharusan atas suatu perppu untuk mendapat persetujuan DPR RI dalam persidangan yang berikut untuk menjadi sebuah undang- undang. Hal ini telah menunjukkan adanya checks and balances dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam keadaan yang tidak biasa. d. Sebagaimana telah disampaikan oleh DPR RI, terdapat perbedaan pembahasan rancangan undang-undang dalam keadaan normal dengan pembahasan RUU penetapan suatu Perppu menjadi undang-undang khususnya terkait dengan jangka waktu pembahasannya di DPR RI. Perbedaan ini tentunya berpengaruh terhadap ruang partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terhadap UUD NRI Tahun 1945 serta durasi pelaksanaan tahapan pembahasan yang ada. Meski demikian, hal ini tidak serta merta menjadikan pemerintah melakukan pelanggaran dalam proses pembentukan suatu perppu yang sudah jelas merupakan suatu kewenangan konstitusional bagi seorang presiden dan tidak menjadikan DPR RI melakukan pelanggaran konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan melakukan pembahasan dalam waktu singkat. e. Bahwa berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jo Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 177 Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, DPR RI memiliki fungsi yang salah satunya adalah fungsi pengawasan yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tentu telah menerima berbagai informasi terkait permasalahan ekonomi maupun cipta kerja, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari para praktisi dan masyarakat. Hal ini telah menjadi informasi dasar ketika kemudian presiden mengajukan RUU Penetapan Perppu 2/2022. Selain itu, DPR RI juga telah mendengarkan masukan tambahan dari berbagai pakar yang telah disebutkan pada Pembahasan Tingkat I RUU Penetapan Perppu tersebut. Dengan demikian, terhadap pengajuan RUU Penetapan Perppu 2/2022 oleh Pemerintah kepada DPR RI tidak serta merta RUU tersebut disetujui tanpa adanya landasan dan dasar informasi yang jelas, sebaliknya DPR RI tetap mempertimbangkan kondisi yang ada dan masukan-masukan yang diterima untuk menyetujui atau tidak menyetujui RUU penetapan Perppu tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka dalil para Pemohon terkait executive heavy merupakan dalil yang tidak berdasar. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI Bahwa dalam persidangan pada 13 Juli 2023, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mengajukan beberapa pertanyaan kepada DPR RI yang ditanggapi dalam keterangan tambahan sebagai berikut: a. Bahwa terkait dengan makna “kegentingan memaksa” yang dianggap sangat longgar, DPR RI menerangkan sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 berisikan: • Pemberian kewenangan kepada Presiden untuk membuat peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang; • Kewenangan tersebut hanya dapat digunakan apabila dalam keadaan Kegentingan yang memaksa; • Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus mendapatkan persetujuan dari DPR pada persidangan berikutnya; 178 Apabila terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaan suatu undang-undang karena adanya berbagai hal, sementara materi perubahan undang-undang tersebut belum diproses sesuai dengan tata cara atau ketentuan yang berlaku dalam pembuatan undang-undang namun terjadi situasi dan kondisi yang bersifat mendesak yang membutuhkan aturan hukum in casu undang-undang untuk segera digunakan untuk mengatasi sesuatu hal yang terjadi tersebut maka Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 menyediakan pranata khusus dengan memberi wewenang kepada Presiden untuk membuat perppu. 2. Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 diatur “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”, sedangkan dalam Penjelasan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen menyatakan "Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagal ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat”. 3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi telah mengatur adanya parameter kegentingan memaksa, yakni: a) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang b) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai c) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan Dengan demikian pengertian kegentingan yang memaksa tidak dimaknai sebatas hanya adanya keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945. Memang benar bahwa keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 NRI Tahun UUD NRI Tahun 1945 dapat menyebabkan proses pembentukan Undang-Undang secara biasa atau normal tidak dapat dilaksanakan, namun keadaan bahaya bukanlah 179 satu-satunya keadaan yang menyebabkan timbulnya kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan perppu dan tidak memberikan hak kepada DPR RI untuk membuat peraturan sebagai pengganti undang-undang. Apabila pembuatan peraturan diserahkan kepada DPR RI maka proses di DPR RI memerlukan waktu yang cukup lama karena DPR RI sebagai lembaga perwakilan, pengambilan putusannya ada di tangan anggota, yang artinya untuk memutuskan sesuatu hal harus melalui rapat-rapat DPR RI sehingga kalau harus menunggu keputusan DPR RI kebutuhan hukum secara cepat mungkin tidak dapat terpenuhi. Di samping itu, dengan disebutnya ”Presiden berhak” terkesan bahwa pembuatan perppu menjadi sangat subjektif karena menjadi hak dan tergantung sepenuhnya kepada Presiden. 5. Bahwa pembentukan perppu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa. Dalam kasus tertentu dimana kebutuhan akan undang-undang sangatlah mendesak untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan yang sangat penting yang dirasakan oleh seluruh bangsa, hak Presiden untuk menetapkan perppu bahkan dapat menjadi amanat kepada Presiden untuk menetapkan perppu sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. 6. Bahwa adanya parameter kegentingan memaksa untuk dapat dikeluarkan sebuah perppu dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menurut DPR RI memang tidaklah rigid dan DPR RI merasa parameter tersebut telah menjadi batasan jelas bagi Presiden untuk menggunakan kewenangan konstitusionalnya dalam mengatasi atau mencegah terjadinya kegentingan yang mengancam negara. Kondisi kegentingan memaksa atau adanya keadaan dengan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang tentunya tidak hanya menyangkut keamanan negara saja, tetapi adanya keadaan-keadaan yang mampu 180 mengganggu stabilitas negara yang pastinya berdampak pada ketahanan negara. Parameter yang rigid justru akan menyulitkan Presiden dalam mengatasi kegentingan yang terjadi. Disamping itu, suatu produk hukum dikeluarkan tidak hanya untuk mengelesaikan suatu permasalahan yang terjadi tetapi juga untuk mengantisipasi permasalahan yang akan terjadi yang tentunya akan berdampak luar biasa terhadap stabilitas negara. Hal ini pun telah disampaikan DPR RI dalam Keterangan DPR RI (vide hlm. 42). 7. Bahwa RUU Cipta Lapangan Kerja telah ada dalam daftar prolegnas rancangan undang-undang perubahan ketiga tahun 2020-2024 yang ditetapkan berdasarkan keputusan DPR RI pada 7 Desember 2021, pada urutan ke 209 sebagai inisiatif Pemerintah. Namun apabila dalam perjalannya, RUU tersebut diundangkan dalam bentuk perppu, hal ini tentunya tidak menyalahi ketentuan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 maupun pertimbangan hukum mahkamah konstitusi pada Putusan Nomor 138/PUU- VII/2009. Hal ini juga sebagaimana telah diterangkan DPR RI pada angka 1. 8. Bahwa perppu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak perppu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR RI untuk menerima atau menolak norma hukum perppu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR RI untuk menolak atau menyetujui perppu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti undang-undang. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, peran DPR RI dalam kondisi kegentingan memaksa ini adalah untuk mengawal pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan khususnya dalam menciptakan suatu produk hukum yang berlaku secara luas dan mengikat setiap warga negara. Sehingga keberlakuan suatu perppu sangat terbatas hingga adanya pernyataan DPR RI untuk menyetujui atau tidak menyetujui penetapan perppu tersebut menjadi undang-undang. 9. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh DPR RI dalam Keterangan DPR RI, untuk membatasi hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden tersebut, Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur adanya keharusan atas suatu perppu untuk mendapat persetujuan DPR RI dalam persidangan yang berikut untuk menjadi sebuah undang-undang. Hal 181 ini telah menunjukkan adanya checks and balances dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam keadaan yang tidak biasa. b. Bahwa terkait dengan pembahasan RUU Penetapan Perppu Menjadi Undang- Undang yang disamakan dengan pembahasan RUU pada umumnya namun DPR RI tidak dapat mengubah ketentuan dalam Perppu tersebut, DPR RI menerangkan: 1. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh DPR RI, terdapat perbedaan pembahasan rancangan undang-undang dalam keadaan normal dengan pembahasan RUU penetapan suatu perppu menjadi undang-undang khususnya terkait dengan jangka waktu pembahasannya di DPR RI. Perbedaan ini tentunya berpengaruh terhadap ruang partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terhadap UUD NRI Tahun 1945 serta durasi pelaksanaan tahapan pembahasan yang ada. Meski demikian, hal ini tidak serta merta menjadikan pemerintah melakukan pelanggaran dalam proses pembentukan suatu Perppu yang sudah jelas merupakan suatu kewenangan konstitusional bagi seorang presiden dan tidak menjadikan DPR RI melakukan pelanggaran konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan melakukan pembahasan dalam waktu singkat. 2. Bahwa meskipun DPR RI tidak dapat mengubah ketentuan yang ada dalam suatu perppu, pembahasan tetap dilakukan untuk mengetahui perlu tidaknya DPR RI menyetujui penetapan perppu tersebut menjadi undang-undang dengan mempertimbangkan kondisi yang ada dan masukan-masukan dari berbagai pihak secara terbatas, mengingat jangka waktu pembahasan yang terbatas dan harus dilakukan dengan segera. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut bukan berarti tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh DPR RI dalam pembahasan materi RUU yang diajukan Presiden tersebut beserta lampirannya. Maka jelas bahwa DPR RI sebagai pemegang mandat rakyat tidak serta merta menyetujui atau tidak menyetujui penetapan perppu tersebut menjadi undang-undang tanpa melihat lebih jauh urgensi dan dampak yang akan ditimbulkan apabila perppu tersebut ditetapkan menjadi undang-undang. 3. Bahwa terkait dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja terdapat 182 permasalah formil, namun dalam praktiknya justru ada perubahan dengan melakukan penambahan norma yang kemudian permasalahan formil dalam UU Cipta Kerja justru pemerintah mengeluarkan perppu, DPR RI menerangkan bahwa hal ini tentunya tidak berarti dikeluarkannya perppu tersebut menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan PUU yang telah mendudukkan Perppu sejajar dengan undang-undang dengan pengaturan sebagai berikut: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; …. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perppu tersebut Mahkamah Konstitusi dapat menguji apakah ketentuannya bertentangan secara materiil dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR RI, dan setelah adanya persetujuan DPR RI karena Perppu tersebut telah menjadi undang-undang. Dengan demikian, dikeluarkannya perppu yang telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU 6/2023 tidaklah inkonstitusional. III. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo dalam pengujian formil untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 183 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398; 5. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI Bertanggal 17 Juli 2023 dan diterima oleh Mahkamah pada 7 Agustus 2023 Bahwa dalam persidangan pada 17 Juli 2023, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyampaikan pandangan bahwa fungsi pengawasan DPR RI dalam pembentukan UU 6/2023 harusnya lebih diutamakan, akan tetapi pembentukan UU 6/2023 sebenarnya melemahkan fungsi pengawasan DPR RI, dimana pengundangan Perppu a quo dilakukan oleh Presiden dalam hal “ihwal kegentingan yang memaksa” dengan waktu singkat, serta melahirkan norma yang sangat banyak. Dalam praktiknya, sebuah perppu itu disetujui atau tidak oleh DPR RI tergantung sejauh mana konfigurasi fraksi-fraksi di DPR RI, fraksi-fraksi yang tidak mendukung Pemerintah selalu pada posisi tidak setuju apapun sebuah perppu 184 itu, kecuali memang pernah terjadi anomali pada waktu Perppu Nomor 4/2008 dan Perppu Nomor 4/2009. Terhadap pandangan tersebut DPR RI memberikan tanggapan sebagai berikut: a Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh DPR RI dalam Keterangan DPR RI yang telah dibacakan, berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jo. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, DPR RI memiliki fungsi yang salah satunya adalah fungsi pengawasan yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tentu telah menerima berbagai informasi terkait permasalahan ekonomi maupun cipta kerja, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari para praktisi dan masyarakat. Hal ini telah menjadi informasi dasar ketika kemudian presiden mengajukan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja. b Bahwa pengaturan yang ada dalam UU 11/2020 setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tetap menjadi obyek pengawasan DPR RI karena amar putusan dalam Putusan tersebut menyatakan: 3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; Dengan demikian, selama ketentuan dalam UU 11/2020 tetap berlaku maka pengawasan pelaksanaan UU 11/2020 tersebut tetap dilakukan oleh DPR RI. c Bahwa materi muatan dalam Perppu 2/2022 memuat penyempurnaan terhadap pengaturan dan penulisan yang ada dalam UU 11/2020, yakni: 185 • Perbaikan pengaturan, yaitu di sektor ketenagakerjaan yang terkait dengan alih daya (outsourcing); yang kedua, terkait dengan upah minimum; yang ketiga, perubahan frasa cacat menjadi disabilitas. • Perubahan dari jaminan produk halal atau sertifikasi halal yang menyangkut: pertama, perluasan pemberian fatwa halal, yaitu MUI, tidak hanya MUI pusat, tapi juga MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh atau komite faktual produk halal. Yang kedua, penegasan pernyataan halal bagi usaha menengah, usaha mikro, dan kecil. Yang ketiga, pengembangan kerja sama BPJPH dengan penetapan kehalalan produk dengan sidang fatwa. Keempat, layanan penyelenggaraan JPH melalui sistem elektronik terintegrasi. Yang terakhir, pelaksanaan UU JPH bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain yang sah dan mengikat. • Harmonisasi pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian, pengelolaan sumber daya air, menyangkut pelaksanaan sumber air berupa pengalihan alur sungai dan sanksi kegiatan sumber air berupa pengalihan alur sungai tanpa persetujuan. • Perbaikan teknis penulisan yang mencakup huruf yang tidak lengkap atau typo, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, kesalahan ketik, judul, atau nomor, urut, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat atau butir yang tidak sesuai Perubahan yang dimuat dalam Perppu Cipta Kerja merupakan respon atas masukan yang disampaikan oleh berbagai kelompok masyarakat, pemangku kepentingan, termasuk dari sebagian serikat pekerja ataupun serikat buruh. Beberapa perubahan tersebut dianggap DPR RI telah mengakomodir sebagian masukan masyarakat yang telah disampaikan kepada DPR RI. Mengingat bahwa banyaknya pengaturan yang ada dalam perppu a quo dan jangka waktu yang terbatas jelas semua permasalahan yang ada belum serakomodir secara menyeluruh. Hal ini pun diakui oleh Pemerintah dalam penjelasan yang disampaikan kepada DPR RI dalam Raker dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka Pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang pada 14 Februari 2023. 186 d Selain itu, DPR RI juga telah mendengarkan masukan tambahan dari berbagai pakar yang telah disebutkan pada Pembahasan Tingkat I RUU Penetapan Perppu tersebut. Dengan demikian, terhadap pengajuan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja oleh Pemerintah kepada DPR RI tidak serta merta RUU tersebut disetujui tanpa adanya landasan dan dasar informasi yang jelas, sebaliknya DPR RI tetap mempertimbangkan kondisi yang ada dan masukan- masukan yang diterima untuk menyetujui atau tidak menyetujui RUU penetapan Perppu tersebut. e Bahwa apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Daniel terkait dengan konfigurasi politik di DPR RI dalam pembahasan suatu RUU memang benar adanya, namun terkait hal ini tidak berarti DPR RI mengusung suara pribadi dan melupakan mandat rakyat yang dipercayakan kepada DPR RI dalam pemilihan umum. Tujuan dibentuknya DPR RI bukan untuk mendukung atau tidak mendukung program-program pembangunan dan kebijakan presiden, namun ada hal yang lebih besar yang diemban oleh DPR RI yang berupaya Bersama pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembentukan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Alinea empat pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Apabila program pembangunan dan kebijakan Presiden tidak tepat, maka DPR RI dapat mengajukan pertanyaan, melakukan pemeriksaan, dan lain sebagainya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Bahwa keterangan DPR RI ini memiliki keterkaitan dan tidak terpisahkan dari Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 40, 41, 46, dan 50/PUU-XXI/2023. Dokumen Tahap Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor Lampiran Nama Dokumen Keterangan Tanggal Lampiran No. 1 Risalah Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Risalah Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik dan 14 Februari 2023 187 Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Ketenagakerjaan, Perwakilan Menteri Agama, Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Ketenagakerjaan, Perwakilan Menteri Agama, Pimpinan Pantia Perancang Undang- Undang DPD RI dalam rangka pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang- Undang Lampiran No. 2 Rapat Kerja Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI, Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Perwakilan Kementerian Keuangan, Perwakilan Kementerian PUPR Risalah Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI, Perwakilan Kementerian Hukum dan Ham, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Perwakilan Kementerian Keuangan, Perwakilan Kementerian PUPR dalam rangka Pembahasan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang 15 Februari 2023 188 Lampiran No. 3 Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI, Raden Pardede (Ekonom), Sofyan Djalil, S.H., M.A., M.ALD., Ph.D, Dzulfian Syafrian (INDEF), Dr. Reza Yamora Siregar (Ekonom), Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb (Akademisi UNPAD), Prof. Dr. H. Nindyo Pramono S.H., M.S. (Akademisi Fakultas Hukum UGM), Dr. Ahmad Redi (Akademisi Unoversitas Taruma Negara), Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum (Akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta) Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI, Raden Pardede (Ekonom), Sofyan Djalil, S.H., M.A., M.ALD., Ph.D, Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., (Akademisi UI), Dr. Ahmad, S.H., M.H. , Dzulfian Syafrian (INDEF), Dr. Reza Yamora Siregar (Ekonom), Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.S., (Akademisi Fakultas Hukum UGM), Dr. Ahmad Redi (Akademisi Universitas Taruma Negara), Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. (Akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta) dalam rangka pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang 14 Februari 2023 Lampiran No. 4 Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Risalah Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik dan 15 Februari 2023 189 Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, Perwakilan Menteri Ketenagakerjaan, Perwakilan Menteri Agama, Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, Perwakilan Menteri Ketenagakerjaan, Perwakilan Menteri Agama, Pimpinan Panitia Perancang Undang- Undang DPD RI dengan agenda pengambilan Keputusan atas Hasil Pembahasan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang- Undang Lampiran No. 5 Surat DPR RI Nomor T/157/PW.01/02/2023 tertanggal 14 Februari 2023 Surat DPR RI penugasan dari Badan Musyawarah DPR RI kepada Badan Legislasi DPR RI untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang- Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang 14 Februari 2023 Lampiran No. 6 Risalah Paripurna Risalah Rapat Paripurna dengan salah satu agenda yaitu Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan atas 21 Maret 2023 190 Rancangan Undang- Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang Lampiran No. 7 Laporan Kehadiran Anggota Dalam Rapat Paripurna DPR RI Dalam acara Rapat Paripurna yang salah satu agenda yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang- Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang 21 Maret 2023 Lampiran No. 8 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2022-2024 Menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 7 Desember 2021 191 [2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima oleh Mahkamah pada tanggal 23 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: 1. Kesimpulan Pemohon KEWENANGAN MAHKAMAH (1) Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara dalam persidangan ini, dapat dibuktikan bahwa permohonan PEMOHON adalah berkenaan dengan pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945. Artinya objek pengujian yang dimohonkan oleh PEMOHON masih dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi; (2) Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 sebagaiman telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, serta Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) Bahwa sepanjang proses persidangan, PEMOHON dapat membuktikan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa PEMOHON telah terbukti memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo. Selanjutnya, PEMOHON menyerahkan sepenuhnya mengenai kedudukan hukum (legal standing) PEMOHON kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 192 POKOK KESIMPULAN Setelah menjalani proses persidangan yang cukup panjang dan melalui berbagai dinamika persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, PEMOHON memberikan kesimpulan yang pada prinsipnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan permohonan PEMOHON, sebagai berikut: A. TERKAIT MAKNA PERSIDANGAN YANG BERIKUT 1. Bahwa argumentasi pemerintah yang memotong makna Pasal 52 ayat (1) UU PPP beserta penjelasannya, serta tidak membaca secara utuh substansi Pasal 52 UU PPP, merupakan tindakan yang tidak cermat sehingga melahirkan argumentasi yang cacat dan tidak utuh yang menyebabkan kesalahan dalam melakukan analisa dan penyampaian keterangan dalam persidangan. Hal ini juga dilakukan oleh Ahli dari Pemerintah yang justru membenarkan tindakan ‘ugal-ugalan’ Pemerintah dan DPR yang menyetujui penetapan Perppu dengan melewati batas waktu; 2. Bahwa pemerintah berdalih dengan mendasarkan Pasal 52 ayat (1) UU PPP yang mengatur bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang “harus diajukan” dalam persidangan yang berikut. Adanya frasa “harus diajukan” berbeda maknanya dengan harus disetujui, sehingga persetujuan Perppu 2/2022 dapat dilakukan di luar masa Sidang III Tahun 2022/2023. Lagi-lagi ini juga merupakan argumentasi tanpa penalaran hukum dan yang menyampaikan keterangan ini persis seperti orang yang belum pernah belajar hukum khususnya mata kuliah peraturan perundang-undangan; 3. Bahwa menurut pemohon mengacu pada Pasal 22 UUD NRI 1945, sangat jelas bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. 4. Bahwa menurut pemohon, sejalan dengan Pasal 22 UUD NRI 1945, Pasal 52 UU PPP telah mengatur prosedur penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Adapun Pasal 52 UU PPP harus 193 dibaca secara lengkap dan tidak boleh sepotong-potong apabila hanya ambil satu ayat apalagi satu frasa. Selengkapnya Pasal 52 UU PPP berbunyi: Pasal 52 (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. (2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. (3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. (6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang- Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. (7) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. (8) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Penjelasan Pasal 52 ayat (1) Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan. 194 5. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 UU PPP secara utuh (khususnya ayat 1, ayat 3, dan ayat 4) , Undang-Undang yang merupakan hasil penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang, limitasi waktunya sangat jelas yaitu: harus ditetapkan pada persidangan yang berikut. Adapun makna “persidangan berikut” adalah masa sidang pertama Dewan Perwakilan Rakyat setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan; 6. Bahwa argumentasi Pemerintah dengan hanya mendalilkan Pasal 52 ayat (1) UU PPP tanpa mengkaitkannya dengan Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) jelas menyebabkan kekeliruan dalam berhukum, sehingga sangat wajar apabila UU Cipta Kerja merupakan produk hukum yang bermasalah secara formil. Kebiasaan beragumentasi dengan tidak membaca keseluruhan Pasal dalam suatu Undang-Undang dapat menyebabkan rusaknya sistem Peraturan perundang-undangan yang selama ini sedang dan terus dibangun; 7. Bahwa berdasarkan Pasal 69 UU PPP, proses persetujuan terhadap UU atau Penetapan Perppu menjadi UU harus dilakukan pada pembicaraan tingkat dua. Adapun pembicaraan tingkat dua merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan: - penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I; - pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan - penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. 8. Bahwa berdasarkan hal di atas, persetujuan Perppu Cipta Kerja menjadi UU harus dilakukan pada pembicaraan tingkat dua yang merupakan pengambilan putusan dalam rapat paripurna. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 52 ayat (4) yang mengatur bahwa “Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang- Undang”. Oleh karena itu, hanya di forum rapat paripurna lah proses penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU itu dapat dilakukan. 195 B. TERKAIT PROSEDUR UNDANG-UNDANG PENETAPAN PERPPU 9. Bahwa Pemerintah menyampaikan, bahwa RUU penetapan perppu pada Program Legislasi Nasional atau Prolegnas dimuat dalam daftar kumulatif terbuka, sesuai dengan Pasal 23 UU PPP. Jika membaca Pasal 23 UU PPP memang diatur bahwa dalam program legislasi nasional dimuat daftar kumulatif terbuka yang salah satunya terdiri atas penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Namun aturan tersebut bersifat lebih umum terutama apabila dikaitkan dengan penyusunan peraturan perundang- undangan yang menggunakan metode omnibus. 10. Bahwa pemohon perlu tegaskan berulang-ulang, khusus Peraturan perundang-undangan yang disusun menggunakan metode omnibus, tidak merujuk pada Pasal 23 namun merujuk pada Pasal 42A UU PPP yang mengatur dan mengharuskan bahwa penyusunan Peraturan perundangan- undangan yang menggunakan metode omnibus harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan yaitu melalui program legislasi nasional yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis; 11. Bahwa khusus mengenai penggunaan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, Pasal 42A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan PUU berbunyi: Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam penjelasan umum Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 pun juga ditegaskan bahwa “metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan sejak tahap perencanaan dalam dokumen perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, metode omnibus digunakan dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan”. Pengaturan ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang disusun dengan metode omnibus, harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adanya kata “harus” berimplikasi pada syarat sahnya metode omnibus law dapat digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Tanpa ditetapkan dalam dokumen perencanaan, maka penyusunan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus law tersebut menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat; 196 12. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 42A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan PUU, dapat diartikan pula bahwa peraturan perundang-undangan yang dimungkinkan disusun menggunakan metode omnibus yaitu adalah semua jenis peraturan perundang-undangan yang memungkinkan adanya proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Mekanisme perencanaan Undang-Undang dilakukan melalui program legislasi nasional, sedangkan mekanisme perencanaan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan melalui program pembentukan perda (propemperda); 13. Bahwa meskipun Perppu itu selevel dengan Undang-Undang dan UU hasil Penetapan Perppu itu juga merupakan Undang-Undang, namun secara konsep dan aturan, produk hukum berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang dan Undang-Undang Hasil Penetapan Perppu tidak dimungkinkan disusun menggunakan metode omnibus karena tidak tersedia mekanisme atau prosedur perencanaan; 14. Bahwa baik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Undang- Undang hasil penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang jelas tidak memenuhi syarat sebagai bentuk hukum peraturan perundang- undangan yang dapat disusun menggunakan metode omnibus. Oleh karena itu, jika ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan/atau Undang-Undang hasil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang disusun menggunakan metode omnibus, ini jelas menyalahi prosedur sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan PUU dan terdapat kekeliruan bentuk hukum; C. TERKAIT PARAMETER KEGENTINGAN MEMAKSA & PRINSIP MEANINGFUL PARTICIPATION 15. Bahwa Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, sehingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menjadi Cacat Formil; 197 16. Bahwa UU Cipta Kerja yang menjadi objek pengujian a quo merupakan Undang-Undang yang substansinya menetapkan Perppu Cipta Kerja, oleh karena itu pengujian formilnya tidak bisa dilepaskan dengan prosedur penetapan Perppu Cipta Kerja yang juga bermasalah secara konstitusional; 17. Bahwa jika mencermati persidangan yang telah berlangsung, terbukti tidak terdapat masalah hukum yang mendesak bagi Presiden untuk segera menyelesaikannya secara cepat melalui penetapan Perppu Cipta Kerja, meskipun dalam konsideran dan penjelasan umum Perppu Cipta Kerja diuraikan adanya kebutuhan mendesak, akan tetapi kebutuhan mendesak yang dimaksud dan diuraikan lebih kepada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah ekonomi, sebagaimana keterangan pemerintah yang menyatakan Perppu 2/2022 bertujuan untuk mendorong permintaan domestik di tengah penurunan permintaan eksternal/global di antaranya: a) Mendorong konsumsi rumah tangga. b) Mendorong investasi domestik, utamanya di sektor UMKM. c) Penciptaan lapangan kerja, hal tersebut tentu bukanlah kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum, sehingga syarat/parameter pertama penerbitan Perppu tidak terpenuhi; 18. Bahwa telah jelas dimengerti bahwa MK menentukan batas waktu kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa paling lama 2 (dua) tahun sejak Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, sehingga batas waktu perbaikan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja paling lama adalah tanggal 25 November 2023. Perppu Cipta Kerja ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022, artinya dalam penghitungan waktu normal masih tersedia waktu sekitar 11 (sebelas) bulan untuk masa perbaikannya), akan tetapi waktu selama 2 (dua) tahun sejak Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 diucapkan justru tidak digunakan secara efektif oleh pembentuk Undang- Undang untuk memperbaiki UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui prosedur pembentukan Undang-Undang secara biasa dengan menindaklanjutinya dalam setiap tahapan pembentukan Undang-Undang; 19. Bahwa untuk selanjutnya PEMOHON memohon agar Mahkamah Konstitusi agar dapat menguji keterpenuhan syarat/parameter kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja, baik berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 138/PUU-VII/2009 maupun berdasarkan doktrin-doktrin 198 hukum yang berkembang, sebab apabila mencermati persidangan yang telah berlangsung sama sekali tidak ditemukan fakta yang membuktikan bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja dibentuk memenuhi syarat keadaan kegentingan yang memaksa; 20. Bahwa DPR memberikan keterangan dengan mengutip pendapat Prof. Dr. Satya Aryanto, S.H., M.H., yang pada intinya justru menyatakan bahwa pembentukan perppu bukan berarti harus menunggu suatu keadaan buruk untuk terjadi terlebih dahulu. Namun justru pembentukan perppu juga dapat dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap suatu kemungkinan- kemungkinan terburuk yang terjadi … yang akan terjadi. Logika ini tentu berseberangan dengan hakikat Perppu sebagai instrumen hukum darurat yang mempersyaratkan adanya ihwal kegentingan yang memaksa (Pasal 22 UUD 1945). Di samping itu, logika demikian justru tidak sejalan dengan pilihan hukum menetapkan Perppu, apabila sejak awal sudah diketahui/terprediksi akan adanya potensi kemungkinan hal buruk terjadi, maka perbaikan UU 11/2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK seharusnya ditempuh melalui pembentukan undang-undang secara biasa, tidak melalui penetapan Perppu oleh Presiden; 21. Bahwa pengujian keterpenuhan syarat/parameter kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja mempunyai pertalian dengan pengujian formil UU Cipta Kerja, sebab apabila ternyata Mahkamah Konstitusi berpendapat syarat/parameter kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak terpenuhi, maka secara hukum UU Cipta Kerja tentunya juga tidak memenuhi syarat formil karena substansi Perppu yang ditetapkan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam UUD 1945, dengan demikian demi hukum UU Cipta Kerja juga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 22. Bahwa merujuk Putusan MK Nomor 003/PUU-III/2005, tanggal 7 Juli 2005; Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014; dan Putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020, tanggal 28 Oktober 2021 terdapat preseden bahwa kewenangan pengujian formil undang-undang yang berasal dari Perppu menjangkau pada pengujian keterpenuhan syarat kegentingan yang memaksa; 199 23. Bahwa diperkuat oleh keterangan Ahli yang diajukan oleh PEMOHON bahwa kewenangan MK untuk melakukan Pengujian Formil Undang-Undang yang berasal dari Perppu dapat mencakup pengujian terhadap keterpenuhan keadaan kegentingan yang memaksa yang disyaratkan oleh UUD 1945 dan Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009. Di mana hal tersebut merupakan satu kesatuan proses/tahapan dalam pembentukan undang-undang yang berasal dari Perppu. Di samping MK tentunya juga dapat melakukan pengujian terhadap keterpenuhan syarat formil di berbagai tahapan lainnya; 24. Selanjutnya, semakin terungkap fakta bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang didahului dengan penetapan Perppu Cipta Kerja tidak memenuhi syarat formil pembentukan berupa Partisipasi Masyarakat secara Bermakna (Meaningful Participation) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 25. Bahwa UU Cipta Kerja yang semula berasal dari Perppu Cipta Kerja jelas telah mengabaikan amanat diktum/amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui prosedur pembentukan undang-undang secara biasa, sehingga telah menghilangkan kesempatan terbaik untuk memperbaiki UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan memenuhi partisipasi masyarakat secara bermakna (meaningful participation) dalam rangka menghimpun dan mengakomodasi berbagai aspirasi dan masukan masyarakat berkaitan dengan substansi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebagian besar menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat; 26. Bahwa sangat tidak sulit apabila langkah yang ditempuh untuk memperbaiki UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui penetapan Perppu disertai dengan proses yang melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna, mengingat Perppu merupakan produk hukum yang sejak awal memang tidak demokratis sebab ditujukan untuk mengatasi kondisi negara yang sedang dalam keadaan genting sehingga memaksa ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang; 200 27. Bahwa DPR dalam keterangannya menyatakan DPR menjalani masa reses persidangan tiga tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 13 Maret 2023. Sehingga dalam masa reses tersebut, DPR RI dapat lebih memiliki kesempatan untuk mendengar dan mencermati masukan/masukan dari publik. Badan legislasi DPR RI akan dapat menggunakan masa reses tersebut untuk menerima aspirasi masyarakat. Esensi pelaksanaan masa reses untuk mendengar dan mencermati masukan publik tersebut menjadi tidak efektif, karena dengan ditetapkannya Perppu Cipta Kerja maka masyarakat/publik tidak lagi dapat mencermati dan mengoreksi tiap-tiap substansi materilnya. Terlebih lagi, DPR juga tidak dapat membahas substansi materil Perppu Cipta Kerja itu di dalam forum pembahasan pemberian persetujuan Perppu Cipta Kerja. Dengan demikian, semakin membuktian bahwa syarat partisipasi masyarakat secara bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan UU Cipta Kerja yang diawali oleh Perppu Cipta Kerja tidak dilaksanakan secara maksimal; Bahwa pokok-pokok kesimpulan di atas semakin mempertegas argumentasi permohonan PEMOHON, oleh karenanya dalil permohonan PEMOHON adalah beralasan menurut hukum. 4. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 201 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 2. Kesimpulan tertulis Presiden A. TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU- XXI/2023, Pemerintah tetap pada pendirian sebagaimana disampaikan dalam Keterangan Presiden yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 6 Juli 2023, yang pada intinya menurut Pemerintah, para Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PerMK 2/2021) serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007 serta putusan- putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, yang menentukan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). B. PROSES PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI 1. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANYAAN/ PERNYATAAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI 202 Terhadap pernyataan/pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Juli 2023, dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut: a. Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.: Pada pokoknya, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. menanyakan hal sebagai berikut: 1) Apa yang dimaksud dengan “layaknya pembentukan undang- undang” pada Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Dirjen PP? Apakah terdapat mekanisme yang sama dalam pembentukan UU Penetapan Perpu? Jawaban Pemerintah: Dapat Pemerintah sampaikan bahwa, pada Keterangan Presiden yang telah disampaikan dan dibacakan pada persidangan sebelumnya, frasa “layaknya pembentukan undang-undang” merujuk pada tahapan “Pembahasan”, dimana secara lengkap dan utuh, frasa tersebut dimuat pada Keterangan Presiden pada halaman 41, poin nomor 4 sebagai berikut: “Bahwa meskipun kebijakan dalam Lampiran UU 6/2023 pada awalnya ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksanaan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945, dapat Pemerintah sampaikan bahwa dengan penetapan Perpu 2/2022 menjadi UU 6/2023 melalui pembahasan sebagaimana layaknya pembentukan undang- undang, maka kebijakan dalam UU 6/2023 telah mendapatkan persetujuan DPR.” Selain itu, untuk memperjelas apa yang telah Pemerintah sampaikan pada Keterangan Presiden, dapat Pemerintah sampaikan pula, merujuk pada peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa tahapan pembentukan UU Penetapan Perpu memiliki kesamaan dengan tahapan pembentukan undang-undang, yaitu terdiri atas tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Dapat Pemerintah sampaikan bahwa pembentukan UU 6/2023 telah sesuai serta memenuhi tahapan pembentukan UU Penetapan Perpu 203 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (selanjutnya disebut UU P3) dan peraturan pelaksanaannya. Adapun untuk melihat tahapan pembentukan undang-undang, baik pembentukan UU Penetapan Perpu maupun Pembentukan Undang-Undang, serta bagaimana tahapan pembentukan UU 6/2023, Pemerintah menyajikannya dalam tabel berikut: Tabel 1. Tahapan Pembentukan Undang-Undang No. Tahapan Pembentukan UU Penetapan Perpu Pembentukan UU Pembentukan UU 6/2023 1. Perencanaan Masuk dalam daftar kumulatif terbuka Tercantum dalam Prolegnas atau daftar kumulatif terbuka 4 Januari 2023 Pengajuan RUU Penetapan Perpu 2/2022 untuk masuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka, melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Menko Perekonomian”) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PH.2.1- 1/M.EKON/01/2023 2. Penyusunan Panitia Antar Kementerian/Anta r nonkementerian Panitia Antar Kementerian/An tar nonkementerian 1. 4 Januari 2023 Pembentukan PAK RUU 204 No. Tahapan Pembentukan UU Penetapan Perpu Pembentukan UU Pembentukan UU 6/2023 Penetapan Perpu 2/2022. Menko Perekonomian menetapkan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementeri an Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor 51 Tahun 2023 2. 4 Januari 2023 Permohonan Penghamornisasia n terhadap RUU Penetapan Perpu 2/2022. Menko Perekonomian melalui Surat Nomor: PH.2.1- 2/M.EKON/01/2023 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. 5 Januari 2023 Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pengharmonisasi an, Pembulatan, dan Pemantapan Pengharmonisa sian, Pembulatan, dan Pemantapan 205 No. Tahapan Pembentukan UU Penetapan Perpu Pembentukan UU Pembentukan UU 6/2023 Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang. (Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- undangan kepada Kementerian/Lemb aga melalui surat Nomor: PPE.1.UM.01.01- 24) 4. 5 Januari 2023 Penyampaian RUU Penetapan Perpu 2/2022 hasil Harmonisasi. (Surat Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang- Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Menko Perekonomian melalui surat nomor: PPE.PP.03.01-37) 5. 6 Januari 2023 Penyampaian Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 206 No. Tahapan Pembentukan UU Penetapan Perpu Pembentukan UU Pembentukan UU 6/2023 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Surat Menko Perekonomian kepada Presiden melalui surat Nomor: PH.2.1- 5/M.EKON/01/2023 tanggal 6 Januari 2023 kepada Presiden hal: Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang) 6. 9 Januari 2023 Penyampaian RUU Penetapan Perpu 2/2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (Presiden Republik Indonesia melalui surat nomor: R- 01/Pres/01/2023 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat) 7. 9 Januari 2023 Penunjukkan Wakil Pemerintah Dalam Pembahasan RUU Penetapan Perpu 2/2022 di Dewan Perwakilan Rakyat. (Menteri Sekretaris Negara melalui 207 No. Tahapan Pembentukan UU Penetapan Perpu Pembentukan UU Pembentukan UU 6/2023 surat Nomor: B- 23/M/D- 1/HK.00.02/2023 kepada Menko Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agama, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) 3. Pembahasan Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat: • Pembahasan Tingkat I • Pembahasan Tingkat II Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat: • Pembahasan Tingkat I • Pembahasan Tingkat II 1. 7 Februari 2023 Rapat Paripurna DPR mengumumkan bahwa DPR telah menerima Surat Presiden Nomor R- 01/Pres/01/2023 tentang Pengajuan RUU Penetapan Perpu No. 2/2022 Menjadi Undang- Undang. 2. 14 Februari 2023 Rapat Badan Musyawarah DPR menugaskan Badan Legislasi sebagai Alat Kelengkapan Dewan Pembahas RUU Penetapan Perpu. 3. 14 Februari 2023 Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Pemerintah (Menko Perekonomian, Menkumham, Menaker), dan DPD 208 No. Tahapan Pembentukan UU Penetapan Perpu Pembentukan UU Pembentukan UU 6/2023 membahas RUU Penetapan Perpu. 4. 14 Februari 2023 Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislatif dengan para narasumber dalam rangka mendapatkan masukan terhadap pembahasan RUU Penetapan Perpu. 5. 15 Februari 2023 Rapat Panitia Kerja Badan Legislatif dengan Pemerintah & DPD dalam rangka Pembahasan RUU Penetapan Perpu. 6. 15 Februari 2023 Rapat Kerja Badan Legislatif dengan Pemerintah & DPD dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Penetapan Perpu. 7. 21 Maret 2023 Rapat Paripurna Pembicaraan Tk. II/Pengambilan Keputusan RUU Penetapan Perpu Menjadi UU, melalui Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/III/2022- 2023 tentang Persetujuan Dewan 209 No. Tahapan Pembentukan UU Penetapan Perpu Pembentukan UU Pembentukan UU 6/2023 Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 8. 27 Maret 2023 Penyampaian Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang kepada Presiden RI, melalui surat Nomor: B/4153/LG.02.03/3/ 2023 tanggal 27 Maret 2023 hal: Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang. 210 No. Tahapan Pembentukan UU Penetapan Perpu Pembentukan UU Pembentukan UU 6/2023 4. Pengesahan Oleh Presiden Oleh Presiden Disahkan oleh Presiden pada 31 Maret 2023 5. Pengundangan Menteri Sekretaris Negara Menteri Sekretaris Negara Diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara pada 31 Maret 2023 Terhadap rangkaian tahapan sebagaimana diterangkan dalam proses pembentukan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimuat dalam tabel di atas, Pemerintah hendak menyatakan kembali bahwa Pemerintah telah melaksanakan seluruh rangkaian tahapan dimaksud serta tanggung jawab administratif yang diwajibkan dengan penuh kepatuhan. Sebelumnya, sebagai tanggung jawab pembuktian Pemerintah telah melampirkan bukti rangkaian proses pembentukan UU 6/2023 dalam alat bukti Keterangan Presiden pada Bukti PK-15 huruf a sampai dengan h. Maka kiranya demikianlah penjelasan yang dapat Pemerintah sampaikan sehubungan dengan maksud dari frasa “layaknya pembentukan undang-undang” pada Keterangan Presiden sebelumnya. 2) Kekosongan hukum seperti apa yang dimaksudkan oleh Pemerintah, sebagai salah satu kondisi yang menyebabkan perlunya dikeluarkan Perppu? Jawaban Pemerintah: Dapat Pemerintah sampaikan, Bahwa pasca putusan Nomor: 91/PUU- XVIII/2020 (selanjutnya disebut Putusan MK 91/2020) Pemerintah diberikan jangka waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan perbaikan prosedur pada pembentukan UU 11/2020 dan tidak diperbolehkan untuk membuat kebijakan strategis yang berdampak luas, dan pembentukan peraturan pelaksanaan baru. Hal ini menyebabkan 211 terjadi ketidakpastian hukum dimana Pemerintah tidak bisa menindaklanjuti lebih jauh dalam kerangka kebijakan strategis terhadap hal-hal tertentu yang sudah mengacu pada payung hukum UU 11/2020. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU-VII/2009 (selanjutnya disebut Putusan MK 138/2009) poin [3.10] yang menyampaikan bahwa syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu: 1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan; UU 11/2020 merupakan regulasi yang bersifat strategis dalam rangka mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja. Dalam pelaksanaannya diperlukan berbagai kebijakan yang bersifat dinamis, agar dapat menjaga iklim investasi tetap kondusif, dan menjamin kesejahteraan masyarakat ditengah-tengah kondisi perekonomian yang penuh tantangan terutama disebabkan adanya gejolak perekonomian nasional dan global atau geopolitik yang penuh ketidakpastiaan. Maka yang dimaksud dengan kekosongan hukum adalah dalam cakupan tidak adanya peraturan yang memadai untuk mengantisipasi kondisi global yang bergejolak dan keterbatasan ruang gerak dari kebijakan makro. Pemerintah seolah terhenti dan tidak dapat secara strategis menindaklanjuti problem yang muncul padahal di waktu yang sama harus dengan segera merespon situasi global dan keterbatasan ruang gerak dari kebijakan makro yang saat itu berkembang makin mengkhawatirkan. Hal ini kemudian menciptakan kekhawatiran dan ketidakpastian hukum yang meluas. Adanya ketidakpastian hukum sehubungan dengan kekosongan hukum sebagai akibat peraturan yang ada belum memadai untuk 212 mengantisipasi kondisi ketidakpastian tersebut, akan menyebabkan pelaku usaha yang sudah dan sedang berinvestasi di Indonesia mengambil posisi untuk “wait and see”. Sementara Pemerintah tidak dapat membuat kebijakan strategis menurut Putusan MK 91/2020 atas UU 11/2020. Upaya untuk mengatasi tidak adanya atau memadainya regulasi strategis yang pembentukannya didasarkan pada UU 11/2020 khususnya yang bersifat forward looking dikhawatirkan akan menggangu percepatan peningkatan investasi dan lapangan kerja bagi masyarakat di Indonesia untuk menciptakan ketangguhan perekonomian dalam menghadapi ketidakpastian global. Kondisi kepastian hukum dan agility Pemerintah untuk mengambil kebijakan- kebijakan yang bersifat strategis yang didukung regulasi yang memadai terkait investasi tentunya sangat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif yang diperlukan oleh pelaku usaha dan lembaga-lembaga yang dimandatkan untuk mendukung investasi dimaksud sesuai UU 11/2020 seperti Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) serta Bank Tanah. Oleh karena itu guna pemenuhan dan antisipasi kebutuhan pemerintah untuk dapat mengambil kebijakan strategis yang dilandasi peraturan perundang-undangan yang pembentukannya didasarkan pada UU 11 tahun 2020, Pemerintah perlu mengeluarkan Perpu 2/2022 yang selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang. Hal ini juga merupakan tindak lanjut atas mandat konstitusi untuk melaksanakan langkah extraordinary dengan tujuan menyelamatan kepentingan masyarakat luas, memperkuat perekonomian Indonesia, serta mengatasi dampak kondisi global yang bergejolak. 3) Tolong dijelaskan mengenai potensi krisis ekonomi yang mengancam perekonomian Indonesia apabila Perppu tidak diterbitkan? 213 Jawaban Pemerintah: Dapat Pemerintah sampaikan, untuk menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Pemerintah perlu menjelaskan situasi yang berkembang saat Perpu 2/2022 disusun. Selain penjelasan yang telah Pemerintah sampaikan dalam Keterangan Presiden halaman 24-38, dapat juga Pemerintah sampaikan bahwa bentuk Perpu lahir atas konsekuensi logis yang diambil Pemerintah guna mengakomodasi pemenuhan amanat Putusan MK 91/2020 dalam situasi perekonomian global yang penuh akan ketidakpastian. Ketidakpastian ini terekam dalam World Uncertainty Index (WUI) yaitu sebuah indikator/ukuran ketidakpastian situasi global yang disusun tim Peneliti dari International Monetary Fund (selanjutnya disebut IMF) dan Stanford University. WUI mencatat dalam 5 (lima) tahun terakhir indeks ketidakpastian global memuncak pada kuartal I 2020, bersamaan dengan munculnya pandemi Covid-19. Sempat menurun di kuartal I 2021, namun trennya naik kembali sampai kuartal IV 2022 (fase saat Perpu 2/2022 disusun). (https://worlduncertaintyindex.com/) Gambar 1. Grafik World Uncertainty Index Lebih lanjut mengenai situasi yang penuh ketidakpastian tersebut, Katadata mengutip pendapat tim komunikasi IMF Andrew Stanley sebagai berikut: 214 (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/29/ketidakpastia n-global-meningkat-pada-akhir-2022) “Ini (2022) adalah tahun yang bergejolak. Prospek pertumbuhan ekonomi global yang awalnya baik mendadak berubah jadi penuh kekhawatiran setelah invasi Rusia ke Ukraina. Pertumbuhan inflasi yang cepat dan terus-menerus, terutama kenaikan harga makanan dan energi, membebani pertumbuhan ekonomi” Tidak hanya IMF, Katadata juga mengutip pidato Presiden Jokowi pada forum Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di JCC Senayan pada Rabu, 30 November 2022 yaitu: "Dari pertemuan G20 kemarin, saya bertemu semua kepala negara G20, saya menyimpulkan semuanya pusing. Memang situasi global ini tidak pasti, ruwet, complicated, sulit dihitung, sulit diprediksi," Selain itu IMF juga mencatat bahwasanya Perang Rusia-Ukraina menjadi faktor dominan yang menyebabkan ketidakpastian global sepanjang tahun 2022-2023. Hal tersebut tergambar dalam grafik ‘Uncertainty Drivers’ sebagai berikut: (https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/01/26/global-economic- uncertainty-remains-elevated-weighing-on-growth). Gambar 2. Grafik Uncertainty Drivers 215 Grafik batang warna merah sebagai penanda faktor Perang Rusia- Ukraina jauh lebih dominan dibandingkan faktor pandemi di periode 2022-2023. Sehingga terhadapnya (Faktor Perang Rusia Ukraina) tidak dapat disikapi secara normal. Lebih lanjut menurut Alfred Kammer dkk, imbas dari Perang Rusia Ukraina menembus batas negara dan menyebabkan setidaknya 3 (tiga) dampak yaitu: https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/03/15/blog-how-war-in- ukraine-is-reverberating-across-worlds-regions-031522 “Impacts will flow through three main channels. One, higher prices for commodities like food and energy will push up inflation further, in turn eroding the value of incomes and weighing on demand. Two, neighboring economies in particular will grapple with disrupted trade, supply chains, and remittances as well as an historic surge in refugee flows. And three, reduced business confidence and higher investor uncertainty will weigh on asset prices, tightening financial conditions and potentially spurring capital outflows from emerging markets.” Salah satu dampak yang terjadi atau tekanan yang muncul adalah tekanan atas komoditas dan harga energi yang luar biasa kencang. Hal ini secara tidak langsung turut memberikan dampak ke perekonomian Indonesia. Gambar 3. Grafik Growing Pressure 216 Dalam situasi yang demikian, Pemerintah diharuskan mengambil keputusan secara cepat dan tepat, karena situasi yang tidak terprediksi, sangat liar dan berbahaya jika tidak segera diambil keputusan secara cepat dan tepat. Bentuk Perpu dipilih karena jika Pemerintah menempuh proses pembentukan peraturan perundang- undangan bukan melalui Perpu, maka Pemerintah akan berhadapan dengan waktu dan birokrasi yang lebih panjang dalam proses pembentukan peraturan perundangan-undangan, padahal situasi yang dihadapi saat itu adalah situasi yang tidak normal, situasi yang penuh ketidakpastian. Pada titik ini, situasi masuk dalam kategori Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (selanjutnya disebut VUCA) atau suatu keadaan dimana perubahan terjadi penuh dengan ketidakpastian, yang telah Pemerintah uraikan dalam Keterangan Tambahan Presiden terhadap judicial review Perpu 2/2022 pada perkara: 5/PUU-XXI/2023 dan 6/PUU-XXI/2023 halaman 17-24. Titik kritis yang berbahaya kalau Pemerintah tidak cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Lebih lanjut dalam Keterangan Presiden yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa walaupun UU 11/2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, namun ternyata secara materil ketentuan yang diatur dalam UU 11/2020 memberikan dampak positif terhadap sektor perekonomian termasuk pertumbuhan jumlah pelaku usaha, kenaikan tingkat investasi, dan meningkatnya pelindungan Usaha, Mikro, Keci, dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM). Sebagaimana telah dijelaskan dalam Keterangan Presiden halaman 19-24 bahwa hadirnya UU 11/2020 telah membawa angin positif bagi perekonomian Indonesia. Patut dipahami secara baik bahwa UU 11/2020 disusun sebagai upaya terbaik Pemerintah guna tetap menjaga perekonomian Indonesia stabil di saat situasi pandemi Covid- 19. Pasca UU 11/2020 lahir, terjadi kenaikan Foreign Direct Investment (FDI) yang diterima Indonesia, sebagaimana yang telah Pemerintah sampaikan dalam Keterangan Presiden terhadap judicial review Perpu 217 2/2022 pada perkara: 5/PUU-XXI/2023 dan 6/PUU-XXI/2023 halaman 11. Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga menunjukkan angka yang positif. Peningkatan disisi realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) serta kenaikan jumlah pendirian Perusahaan Perseorangan sampai dengan 22 Agustus 2023 yang mencapai 126.281 Perusahaan Perorangan menunjukkan UU 11/2020 memberikan dampak positif luar biasa di tengah gejolak pandemi dan ketidakpastian global. Tidak hanya itu, kemudahan atas sertifikasi halal untuk UMK juga makin menambah nilai positif atas lahirnya UU 11/2020. Sehingga Pemerintah ingin menjaga momentum positif ini untuk tetap menghadirkan semangat substansi kemudahan yang dibawa UU 11/2020. Pemerintah sadar bahwasanya belajar dari krisis sebelumnya yang pernah menerpa Indonesia, bahwa UMKM lah yang menjadi fondasi dasar bagi perekonomian Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mulyadi Nitisusastro bahwa tidak lumpuhnya perekonomian Indonesia karena jasa pelaku usaha kecil (Mulyadi Nitisusastro, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil (Alfabeta: Bandung, 2010)). Lebih lanjut dalam periode krisis 1998, data BPS mencatat bahwasanya jumlah pelaku UMKM justru tidak berkurang di saat industri lain kolaps, jumlah pelaku UMKM justru bertambah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dapat terlihat bahwa UMKM saat krisis 1998 memegang peranan penting untuk menjaga agar Indonesia tidak terjerembab makin dalam ke situasi krisis. Penilaian tersebut salah satunya didapat dari interpretasi perkembangan UMKM pada periode 1997 sampai dengan 2000. Bahwa jumlah UMKM pada tahun 1997 sebanyak 39.765.110 pelaku usaha, pada tahun 1998 sebanyak 36.813.578 pelaku usaha, pada tahun 1999 sebanyak 37.911.723 pelaku usaha, dan pada tahun 2000 sebanyak 39.784.036 pelaku usaha. Secara statistik pada saat krisis ekonomi 1998 jumlah pelaku UMKM hanya menurun sebesar 7,49% di tengah gelombang inflasi yang menyentuh angka 77,63%. 218 Kemudian, selepas tahun 1998 pertumbuhan jumlah UMKM kembali menunjukan data yang hijau, yakni pada tahun 1999 bertumbuh sebesar 2,98% dan di tahun 2000 bertumbuh sebesar 4,94%. Akselerasi ekonomi yang dicatatkan oleh UMKM dalam rangka pelepasan dari krisis yang terjadi menunjukan hasil yang sangat baik, karena hanya memerlukan waktu kurang lebih 2 tahun untuk hampir menyentuh presentase pertumbuhan sebesar 5%, data BPS tersebut dapat dilihat secara lebih rinci melalui tautan berikut: https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1322/tabel- perkembanganumkm-pada-periode-1997--2013.html. Gambar 4. Grafik Jumlah UMKM (diolah dari data BPS) Sehingga dari uraian tersebut, kemudian menjadi penting agar Pemerintah menjaga momentum positif dan berfokus pada UMKM agar belajar dari fakta sejarah yang terjadi dimana UMKM bisa melewati situasi krisis tanpa guncangan yang berarti. Momentum inilah yang kemudian sedang diupayakan oleh Pemerintah melalui penetapan Perpu 2/2022. Perpu 2/2022 sebagaimana substansi yang dibangun pada UU 11/2020 banyak memberikan insentif bagi UMKM. Lahirnya Perpu 2/2022 yang kemudian ditetapkan dengan UU 6/2023 merupakan langkah terbaik, taktis, cepat, dan tepat dari Pemerintah guna merespon situasi krisis yang terjadi, diharapkan dengan ditetapkannya Perpu 2/2022 menjadi undang-undang dapat memberikan kepastian hukum dan Pemerintah dapat melakukan 219 langkah-langkah strategis di tengah situasi krisis yang sebelumnya tertahan karena adanya Putusan MK 91/2020. Sehingga diharapkan Indonesia dapat terhindar dari situasi krisis yang makin buruk, dan dapat bertahan sampai dengan gejolak krisis usai. 4) Apakah data sosialisasi yang disajikan berkaitan dengan UU 11/2020 atau Perpu 2/2022? Jawaban Pemerintah: Dapat Pemerintah sampaikan, bahwa pada dasarnya, secara substansi Perpu 2/2022 yang saat ini telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU 6/2023 disusun dengan menggunakan baseline UU 11/2020 sehingga memang tampak serupa. Namun dilakukan perbaikan terhadap 5 (lima) jenis komponen pada UU 11/2020 sesuai amanat Putusan MK 91/2020 yang ditampung pada Perpu 2/2022 berdasarkan hasil dari upaya perbaikan yang dilakukan Pemerintah terhadap UU 11/2020 yang sejak awal menjadi komitmen Pemerintah, jauh sebelum Pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Perpu 2/2022. Dimana selain melakukan revisi terhadap UU P3, secara paralel sampai dengan sebelum terbitnya Perpu 2/2022, Pemerintah melakukan serangkaian kegiatan partisipasi publik (sosialisasi, workshop, Focus Group Discussion (FGD), maupun konsultasi publik) dengan melibatkan berbagai unsur baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, buruh/pekerja, pengusaha (baik level besar atau UMKM), asosiasi, praktisi, dan akademisi yang ditujukan sebagai jaring aspirasi terhadap perbaikan UU 11/2020. a) Data Partisipasi Publik UU 11/2020 Bahwa Pemerintah telah menyampaikan Data Tabulasi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Keterangan Presiden halaman 52-53, dimana data tabulasi tersebut merupakan data gabungan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang- Undang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Satgas UUCK) dan 220 kementerian/lembaga mulai dari proses pembentukan UU 11/2020 hingga saat ini. Sebagai penjelasan lebih lanjut, izinkan Pemerintah menyatakan bahwa Pemerintah kiranya telah menyadari betul maksud pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dan Pemerintah pun sangat sependapat mengenai pentingnya kepastian hukum pelaksanaan meaningful participation dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang- undangan. Pemerintah juga memahami pentingnya kejelasan imparsialitas kegiatan meaningful participation yang dilaksanakan, apakah dalam rangka pembentukan UU 11/2020, apakah dalam rangka pembentukan Perpu 2/2022, dan ataukah dalam rangka pembentukan UU 6/2023. Sebelumnya Pemerintah hendak mengulang kembali terkait penekanan aspek kemanfaatan hukum dari pembentukan rangkaian regulasi Cipta Kerja ini. Bahwa sejak dari proses pembentukan UU 11/2020 Pemerintah telah melaksanakan banyak kegiatan meaningful participation, kemudian berlanjut hingga masa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 diucapkan (tanggal 25 November 2021), setelah Perpu 2/2022 diterbitkan (tanggal 30 Desember 2022), dan hingga UU 6/2023 disahkan (tanggal 31 Maret 2023). Bahwa sebelum adanya wacana pembentukan Perpu 2/2022, Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan meaningful participation yang dilakukan dalam rentang waktu pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU- XVIII/2020 hingga waktu ditetapkannya Perpu 2/2022, yang sejatinya merupakan kegiatan meaningful participation yang ditujukan untuk mendengar aspirasi masyarakat dalam rangka pembentukan rancangan undang-undang perbaikan UU 11/2020 dalam bentuk partisipasi publik [vide Bukti PK-17]. Dalam periode tersebut, Pemerintah di samping mendengar suara masyarakat yang muncul, juga tidak putus melakukan pemantauan kondisi global dari berbagai sisi (ekonomi, politik, sosial, budaya, dan 221 keamanan). Seiring berjalannya waktu, keadaan global yang ada sangat disayangkan mengalami pemburukan yang sedemikian rupa sebagaimana telah dijelaskan hingga memaksa Pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengamankan situasi yang terjadi, khususnya dalam perspektif ekonomi. Kiranya demikianlah penjelasan singkat hubungan antara kegiatan meaningful participation dalam rentang waktu pasca dikeluarkannya Putusan MK 91/2020 hingga waktu ditetapkannya Perpu 2/2022. Sehubungan dengan telah didapatinya banyak suara masyarakat dalam kegiatan meaningful participation yang sebelumnya dilaksanakan dalam rangka perbaikan UU 11/2020, maka Pemerintah tidak mengabaikannya dan tetap mengejawantahkannya dalam substansi Perpu 2/2022 yang ditetapkan. Adapun tidak dilaksanakannya kegiatan meaningful participation dalam pembentukan Perpu 2/2022, dikarenakan karakteristik Perpu itu sendiri yang hadir karena kegentingan memaksa dan hanya memiliki rentang waktu yang sempit untuk ditetapkan, sehingga tidak kehilangan momentum untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Pemerintah sangat menyadari akan pentingnya meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara khusus dalam rangkaian regulasi Cipta Kerja ini, Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang- Undang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Satgas UUCK), yakni satuan tugas yang berfungsi sebagai pelaksana meaningful participation dan penampung suara publik berkenaan dengan UU 11/2020 dan turunannya. Kehadiran Satgas UUCK ini bukan semata-mata sebagai pelaksana meaningful participation saat UU 11/2020 dibentuk saja, melainkan juga pada masa setelahnya hingga sekarang. b) Data Partisipasi Publik (meaningful participation) terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 222 Menjadi Undang-Undang (RUU Penetapan Perpu 2/2022) dan Sosialisasi UU 6/2023 Dapat Pemerintah sampaikan, terkait pertanyaan apakah terdapat kegiatan meaningful participation dalam pembentukan RUU Penetapan Perpu 2/2022 dilaksanakan, maka Pemerintah menegaskan posisi bahwa kegiatan meaningful participation tersebut dilaksanakan. Dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hendak melakukan pencermatan terhadap data kegiatan meaningful participation yang khusus dalam rangka pembentukan RUU Penetapan Perpu 2/2022 serta data kegiatan sosialisasi UU 6/2023, maka dapat mencermati data dibawah ini: Tabel 2. Partisipasi Publik (meaningful participation) terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang dan Sosialisasi UU 6/2023 NO TANGGAL PELAKSANAAN TEMPAT PELAKSANAAN TEMA KEGIATAN PIHAK YANG HADIR 1 19 Januari 2023 Hotel Borobudur, Jakarta Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Ketenagakerjaan • Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal • Tim Ahli Undang- Undang Cipta Kerja • Akademisi Universitas Borobudur • Akademisi Universitas Diponegoro • Akademisi Universitas 223 NO TANGGAL PELAKSANAAN TEMPAT PELAKSANAAN TEMA KEGIATAN PIHAK YANG HADIR Muhammadiyah Surakarta • Akademisi Universitas Bhayangkara Raya Jakarta • Kantor Hukum Pro Alliance • Dewan Pimpinan Nasional PERMAHI • Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia 2 6 Februari 2023 Hotel Mercure, Samarinda Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah • Tim Ahli Undang- Undang Cipta Kerja • Dinas Ketenagakerjaan Kota Samarinda • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Timur • Hakim ad hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda • Perwakilan Kantor Wilayah V 224 NO TANGGAL PELAKSANAAN TEMPAT PELAKSANAAN TEMA KEGIATAN PIHAK YANG HADIR Komisi Pengawas Persaingan Usaha • Perwakilan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur • Perwakilan Universitas Mulawarman • Perwakilan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda • Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) • Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (DPD FSP KEP) • Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) 3 10 April 2023 Jakarta FGD Penyempurnaan Ketentuan Upah Minimum di dalam Peraturan Turunan UU Cipta Kerja • Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan , dan UMKM • Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja • Deputi III Bidang Perekonomian • Ekonom CSIS (Yose Rizal Damuri) Ekonom UI (Turro Selrits 225 NO TANGGAL PELAKSANAAN TEMPAT PELAKSANAAN TEMA KEGIATAN PIHAK YANG HADIR Wongkaren) Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Ekonom Universitas Padjadjaran (Arief Anshory Yusuf) 4 13 April 2023 Four Points by Sheraton, Manado UU No. 6 Tahun 2023 dalam Memberikan Kemudahan Berusaha bagi Pelaku UMKM, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif • Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Manado • Balai Besar POM Manado • Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara • Direktorat Deregulasi Penanaman Modal BKPM • Biro Hukum dan Kerja Sama Kemenkop UKM 5 13 April 2023 Four Points by Sheraton, Manado UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Klaster Ketenagakerjaan) • Gubernur Sulawesi Utara • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Koperasi dan UKM • Kementerian Investasi/BKPM • Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja • Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, 226 NO TANGGAL PELAKSANAAN TEMPAT PELAKSANAAN TEMA KEGIATAN PIHAK YANG HADIR Provinsi Sulawesi Utara • Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara • Perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh • Akademisi 6 14 April 2023 Four Points by Sheraton, Manado UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum • Universitas Sam Ratulangi • Unika De LA Salle • Universitas Pembangunan Indonesia • Universitas Prisma • Universitas Klabat 7 15 - 17 Mei 2023 Labersa Toba Hotel & Convention Center, Sumatera Utara Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko • Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Sekretariat Kabinet • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara • Para Pelaku Usaha 227 NO TANGGAL PELAKSANAAN TEMPAT PELAKSANAAN TEMA KEGIATAN PIHAK YANG HADIR 8 23 Mei 2023 Jakarta Sistem OSS dan Sistem Pendukung Lainnya • Kementerian Investasi • Kementerian ATR/BPN • Kementerian Hukum dan HAM • Ikatan Notaris Indonesia 9 29 Mei 2023 Jakarta Aspek Kemitraan bagi UMK dengan Usaha Menengah dan Besar dalam Rangka Implementasi UU No. 6 Tahun 2023 • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Koperasi dan UKM • Kementerian Investasi • Komisi Pengawasan Persaingan Usaha 10 16 Juni 2023 Gran Melia, Jakarta Focus Group Discussion (FGD) Aspek Kemitraan bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar di Bidang Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan dalam UU No. 6 Tahun 2023 • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Koperasi dan UKM • Kementerian Perindustrian • Kementerian Perdagangan • Kementerian Kelautan dan perikanan • Kementerian Pertanian • Kementerian Investasi • Kementerian Sekretariat Negara • Sekretariat Kabinet • APINDO • KADIN • HIPMI • AFI 228 NO TANGGAL PELAKSANAAN TEMPAT PELAKSANAAN TEMA KEGIATAN PIHAK YANG HADIR • APRINDO • APKASINDO • GAPKI • GPPI • ASPEKPIR • GAPENSI • KNTI • HPPI • FAPI • Pusat Studi Pancasila UGM 11 26 Juni 2023 UIN Sjech M. Djamil, Bukittinggi Peran dan Manfaat UU No. 6 Tahun 2023 bagi Generasi Muda • Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek • Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi • Universitas Fort De Kock Bukittinggi • Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat 12 26 Juni 2023 Universitas Andalas, Padang Peran dan Manfaat UU No. 6 Tahun 2023 bagi Generasi Muda - Kelompok Cipayung • HMI • GMKI • PMII • IMM • GMNI 13 27 Juni 2023 Universitas Andalas, Padang Peran dan Manfaat UU No. 6 Tahun 2023 bagi Generasi Muda - Univ Andalas • Universitas Andalas • Universitas Negeri Padang • UNI Imam Bonjol Universitas Dharma Andalas • Universitas Nahdlatul Ulama Sumbar • Universitas Muhammadiyah Sumbar • Universitas Baiturrahmah • Universitas Bung Hatta 229 NO TANGGAL PELAKSANAAN TEMPAT PELAKSANAAN TEMA KEGIATAN PIHAK YANG HADIR 14 4 Juli 2023 Novotel Resort, Bogor Focus Group Discussion Dengan Tema: Peran Lembaga Pemeriksa Halal Dalam Ekosistem Jaminan Produk Halal • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Agama • Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) • Badan Perlindungan Konsumen • PT Sucofindo • PT Surveyor Indonesia 15 5 Juli 2023 Aula Fikom Gedung C Lt. 6, Universitas Persada Indonesia Y.A.I Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha Dengan Tema: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang • Kementerian Investasi • BPJPH • BPOM • IWAPI c) Contoh Kegiatan Partisipasi Publik Terkait kegiatan partisipasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap UU 11/2020 dan kegiatan partisipasi publik terhadap Perpu 2/2022 dan UU 6/2023, dapat dilihat melalui kanal media sosial antara lain: (1) Instagram @satgasciptakerja: https://www.instagram.com/satgasciptakerja/ (2) Twitter @satgasuuck: https://twitter.com/satgasuuck?t=HuPWkMNYWOV5j3e06sufew& s=09 230 (3) Facebook Satuan Tugas UU Cipta Kerja: https://www.facebook.com/SatgasCiptaKerja?mibextid=2JQ9oc (4) TikTok @satgasuuck: https://twitter.com/satgasuuck?t=dDugx0zgP2PaAQeP06yt8A&s= 08 (5) Youtube Satgas Cipta Kerja: https://www.youtube.com/@satgasciptakerja Kegiatan partisipasi publik tersebut antara lain dapat dilihat melalui tautan publikasi dari berbagai media sebagai berikut: Tabel 3. Publikasi Partisipasi Publik No Kategori Link 1 Rilis https://www.inilah.com/bpjph-fashion-dan-alat-makan-minum- wajib-sertifikat-halal 2 https://www.inilah.com/dpr-segera-sahkan-uu-ciptaker-hindari- ketidakpastian-dan-resesi 3 https://www.inilah.com/segera-sahkan-perppu-cipta-kerja-demi- optimalkan-bonus-demografi 4 https://www.inilah.com/perppu-cipta-kerja-perjelas-aspek- ketenagakerjaan-dan-ekonomi 5 https://www.inilah.com/ekonomi-global-diterpa-krisis-indonesia- antisipasi-perppu-cipta-kerja 6 https://www.inilah.com/dpr-ungkap-alasan-ruu-ciptaker-belum- disahkan 7 https://www.inilah.com/sebelum-uu-satgas-perppu-ciptaker- rekomendasi-9-poin-ke-presiden 8 https://www.inilah.com/satgas-uu-cipta-kerja-gelar-diskusi-publik- dengan-kalangan-intelektual-yogyakarta 9 https://www.inilah.com/perppu-cipta-kerja-bikin-pelaku-umkm- naik-kelas-solusi-lapangan-kerja 10 https://www.inilah.com/perppu-cipta-kerja-permudah-nib-umkm- parekraf-pesat-di-bali 11 https://www.inilah.com/perppu-ciptaker-lindungi-pekerja- perusahaan-tak-bisa-phk-seenak-jidat 12 https://www.inilah.com/pemerintah-andalkan-program-jkp- lindungi-pekerja-kena-phk 13 https://www.inilah.com/perppu-cipta-kerja-solusi-kurangi- pengangguran-dan-kemiskinan 231 14 https://www.inilah.com/4-tantangan-ekonomi-global-perppu-cipta- kerja-hadir-berikan-solusi 15 https://www.inilah.com/satgas-sosialisasi-kemudahan-perppu- cipta-kerja-bagi-sektor-parekraf-bali 16 https://www.inilah.com/kupas-tuntas-manfaat-perppu-ciptaker- bersama-intelektual-bali-satgas-gelar-fgd 17 https://www.inilah.com/satgas-bersinergi-luruskan-informasi- keliru-soal-perppu-cipta-kerja 18 https://www.inilah.com/serap-masukan-satgas-cipta-kerja-gelar- fgd-mengenai-kemudahan-berusaha-berbasis-risiko 19 https://www.inilah.com/uu-cipta-kerja-genjot-ekonomi-dengan- memaksimalkan-umkm 20 https://www.inilah.com/uu-cipta-kerja-dorong-penguatan- ekonomi-masyarakat 21 https://www.inilah.com/pengamat-ugm-uu-ciptaker-kepastian- hukum-pengusaha-dan-pekerja 22 https://www.inilah.com/foto-demo-mahasiswa-tolak-uu-cipta- kerja-di-gedung-dpr 23 https://www.inilah.com/tindaklanjuti-aspirasi-pelaku-umkm- satgas-uu-cipta-kerja-gelar-rakor-akses-pembiayaan 24 https://www.inilah.com/satgas-uu-cipta-kerja-pelaku-umkm- mudah-mengakses-pembiayaan 25 https://www.inilah.com/nib-perizinan-tunggal-uu-cipta-kerja- mudahkan-akses-pembiayaan 26 https://www.inilah.com/gelar-fgd-satgas-uuck-undang-akademisi- lakukan-penyempurnaan 27 https://www.inilah.com/pelaku-umkm-dinyatakan-sebagai- investor-dalam-uu-cipta-kerja 28 https://www.inilah.com/demi-umkm-maju-sulawesi-utara-sambut- baik-sosialisasi-uu-ciptaker 29 https://www.inilah.com/entitas-perseroan-perorangan-jadi- terobosan-baru-uu-ciptaker 30 https://www.inilah.com/lindungi-pekerja-substansi-alih-daya- dalam-uu-cipta-kerja-dirubah 31 https://www.inilah.com/uu-cipta-kerja-kemenkop-ukm-fokus- perluasan-lapangan-kerja-dan-pengawasan-ksp 32 https://www.inilah.com/inilah-tiga-kategori-perizinan-usaha- berbasis-risiko-dalam-uu-cipta-kerja 33 https://www.inilah.com/tiga-tantangan-besar-yang-diantisipasi-uu- ciptaker 34 https://www.inilah.com/uu-ciptaker-sebagai-respons-hadapi- ancaman-krisis-global-di-indonesia 232 35 https://www.inilah.com/ikuti-putusan-mk-pemerintah-dan-dpr- perbaiki-uu-cipta-kerja 36 https://www.inilah.com/satgas-cipta-kerja-sosialisasi-manfaat- uuck-bagi-pelaku-umkm-di-manado 37 https://www.inilah.com/dialog-dengan-akademisi-manado-satgas- sosialisasikan-uuck 38 https://www.inilah.com/jalankan-putusan-mk-tentang-uu-cipta- kerja-pemerintah-serap-aspirasi 39 https://www.inilah.com/tujuan-uu-cipta-kerja-ciptakan-lapangan- kerja-untuk-generasi-muda 40 https://www.inilah.com/setelah-disahkan-satgas-fokus- implementasi-uu-cipta-kerja 1 Rilis Daerah https://inilahkendari.com/dpr-perlu-segera-sahkan-uu-ciptaker- satgas-hindari-ketidakpastian-dan-resesi/ 2 https://inilahgorontalo.com/segera-sahkan-perppu-cipta-kerja- pakar-demi-optimalkan-bonus-demografi/ 3 https://inilahkalsel.com/perppu-cipta-kerja-perjelas-aspek- ketenagakerjaan-dan-ekonomi/ 4 https://inilahsumbar.com/ekonomi-global-diterpa-krisis-indonesia- antisipasi-dengan-perppu-cipta-kerja/ 5 https://inilahbanten.com/dpr-ungkap-alasan-ruu-ciptaker-belum- disahkan/ 6 https://inilahjawabarat.com/sebelum-jadi-uu-satgas-perppu-cipta- kerja-rekomendasi-9-poin-ini-ke-presiden/ 7 https://inilahsumsel.id/satgas-uu-cipta-kerja-gelar-diskusi-publik- dengan-kalangan-intelektual-yogyakarta/ 8 https://inilahjawabarat.com/perppu-cipta-kerja-bikin-pelaku- umkm-naik-kelas-solusi-lapangan-kerja/ 9 https://inilahbanten.com/perppu-cipta-kerja-permudah-penerbitan- nib-dukung-melonjaknya-umkm-parekraf-di-bali/ 10 https://inilahsumbar.com/wamenkeu-suahasil-secara-hukum- perppu-cipta-kerja-bisa-digunakan/ 11 https://inilahkalsel.com/perppu-ciptaker-lindungi-pekerja- perusahaan-tak-bisa-phk-seenak-jidat/ 12 https://inilahgorontalo.com/pemerintah-andalkan-program-jkp- lindungi-pekerja-kena-phk/ 13 https://inilahkendari.com/perppu-cipta-kerja-solusi-kurangi- pengangguran-dan-kemiskinan/ 14 https://inilahkendari.com/4-tantangan-ekonomi-global-perppu- cipta-kerja-hadir-berikan-solusi/ 15 https://inilahgorontalo.com/satgas-sosialisasi-kemudahan-perppu- cipta-kerja-bagi-sektor-parekraf-bali/ 233 16 https://inilahkalsel.com/kupas-tuntas-manfaat-perppu-ciptaker- bersama-intelektual-bali-satgas-gelar-fgd/ 17 https://inilahsumbar.com/satgas-bersinergi-luruskan-informasi- keliru-soal-perppu-cipta-kerja/ 18 https://inilahbanten.com/serap-masukan-satgas-cipta-kerja-gelar- fgd-mengenai-kemudahan-berusaha-berbasis-risiko/ 19 https://inilahjawabarat.com/uu-cipta-kerja-genjot-ekonomi- dengan-memaksimalkan-umkm/ 20 https://inilahsumsel.id/uu-cipta-kerja-dorong-penguatan-ekonomi- masyarakat-dengan-memaksimalkan-peran-umkm/ 1 Berita https://www.inilah.com/setelah-disahkan-satgas-fokus- implementasi-uu-cipta-kerja 2 https://www.inilah.com/pengamat-ketenagakerjaan-uu-cipta-kerja- jadi-solusi-tantangan-lapangan-pekerjaan-untuk-bonus- demografi?&utm_source=whatsapp&utm_medium=social- media&utm_campaign=addtoany 3 https://www.inilah.com/satgas-uu-cipta-kerja-gencarkan-sistem- oss-dan-pendukung-untuk-mudahkan-pt- perorangan?&utm_source=whatsapp&utm_medium=social- media&utm_campaign=addtoany 4 https://www.inilah.com/satgas-uu-cipta-kerja-setiap-pelaku- usaha-sekarang-wajib-punya- nib?&utm_source=whatsapp&utm_medium=social- media&utm_campaign=addtoany 5 https://www.inilah.com/satgas-uu-cipta-kerja-pt-perorangan-jadi- pelaku-usaha-yang-miliki-nib-terbanyak-dalam-sistem- oss?&utm_source=whatsapp&utm_medium=social- media&utm_campaign=addtoany 1 Infografis https://www.inilah.com/infografis-uu-ciptaker-berupaya- memperkuat-kemudahan- berusaha?&utm_source=whatsapp&utm_medium=social- media&utm_campaign=addtoany 2 https://www.inilah.com/infografis-berbagai-manfaat-uu-cipta-kerja- bagi-klaster- ketenagakerjaan?&utm_source=whatsapp&utm_medium=social- media&utm_campaign=addtoany 3 https://www.inilah.com/infografis-tujuan-uu-nomor-6-2023- tentang-penetapan-perppu-cipta-kerja-menjadi-uu 1 Halaman Khusus https://c.inilah.com/2023/03/0318_011343_fa6d_inilah.com_.jpeg 1 Podcast https://youtu.be/v5UfUb5lD74 1 Instagram https://www.instagram.com/p/CqugSpSP_q1/?igshid=NTc4MTIw NjQ2YQ== 2 https://www.instagram.com/p/CquSBYnP_U6/?igshid=YmMyMTA 2M2Y= 234 3 https://www.instagram.com/p/Cqu8h4Pv65d/?igshid=YmMyMTA2 M2Y= 4 https://www.instagram.com/p/Cq9t2NSvk2f/?igshid=NTc4MTIwNj Q2YQ== 5 https://www.instagram.com/p/CrC-OrtvU2k/ 6 https://www.instagram.com/p/CrDVAEWPQwc/ 7 https://www.instagram.com/p/CrNlqUQyMfz/ 8 https://www.instagram.com/p/Crinub1vURE/ 9 https://www.instagram.com/p/CsGMm2BRtpj/ 10 https://www.instagram.com/reel/CsQVKvntgYv/ 11 https://www.instagram.com/reel/CsQVKvntgYv/ 12 https://www.instagram.com/p/CsQ1MLVR86t/ 13 https://www.instagram.com/p/CsTlR9SvSZ3/?utm_source=ig_web_cop y_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 14 https://www.instagram.com/reel/CsVGaCZO6In/ 15 https://www.instagram.com/p/CsiNfr2S7EL/ 16 https://www.instagram.com/p/CsjK1NUASXt/ 17 https://www.instagram.com/p/CstBs6lOFjA/ 18 https://www.instagram.com/p/cssdscrpil6/ 19 https://www.instagram.com/p/CsspF- 3vdpW/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== 20 https://www.instagram.com/p/CstN7ztvScf/ 1 Facebook https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Satgas %20Cipta%20Kerja%20Sosialisasi%20Sertifikasi%20Halal 2 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=B PJPH:%20Fashion%20dan%20Alat%20Makan- minum%20Wajib%20Sertifikat%20Halal 3 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search?q=Hi ndari%20Ketidakpastian%20dan%20Resesi 4 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=S egera%20Sahkan%20Perppu%20Cipta%20Kerja,%20Pakar:%20 Demi%20Optimalkan%20Bonus%20Demografi 5 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=P erppu%20Cipta%20Kerja%20Perjelas%20Aspek%20Ketenagake rjaan%20dan%20Ekonomi 6 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=E konomi%20Global%20Diterpa%20Krisis,%20Indonesia%20Antisi pasi%20dengan%20Perppu%20Cipta%20Kerja 235 7 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q= DPR%20Ungkap%20Alasan%20RUU%20Ciptaker%20Belum%2 0Disahkan 8 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=S ebelum%20Jadi%20UU,%20Satgas%20Perppu%20Cipta%20Ker ja%20Rekomendasi%209%20Poin%20Ini%20ke%20Presiden 9 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=S atgas%20UU%20Cipta%20Kerja%20Gelar%20Diskusi%20Publik %20dengan%20Kalangan%20Intelektual%20Yogyakarta 10 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=P erppu%20Cipta%20Kerja%20Bikin%20Pelaku%20UMKM%20Nai k%20Kelas,%20Solusi%20Lapangan%20Kerja 11 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=P erppu%20Cipta%20Kerja%20Permudah%20Penerbitan%20NIB %20Dukung%20Melonjaknya%20UMKM%20Parekraf%20di%20 Bali 12 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q= Wamenkeu%20Suahasil:%20Secara%20Hukum,%20Perppu%20 Cipta%20Kerja%20Bisa%20Digunakan 13 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=P erppu%20Ciptaker%20Lindungi%20Pekerja,%20Perusahaan%20 Tak%20Bisa%20PHK%20Seenak%20Jidat 14 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=P emerintah%20Andalkan%20Program%20JKP%20Lindungi%20P ekerja%20Kena%20PHK 15 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=P erppu%20Cipta%20Kerja%20Solusi%20Kurangi%20Penganggur an%20dan%20Kemiskinan 16 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=4 %20Tantangan%20Ekonomi%20Global,%20Perppu%20Cipta%2 0Kerja%20Hadir%20Berikan%20Solusi 17 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=S atgas%20Sosialisasi%20Kemudahan%20Perppu%20Cipta%20K erja%20bagi%20Sektor%20Parekraf%20Bali 18 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=K upas%20Tuntas%20Manfaat%20Perppu%20Ciptaker%20Bersa ma%20Intelektual%20Bali,%20Satgas%20Gelar%20FGD 19 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=T indaklanjuti%20Aspirasi%20Pelaku%20UMKM,%20Satgas%20U U%20Cipta%20Kerja%20Gelar%20Rakor%20Akses%20Pembiay aan 20 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=S atgas%20UU%20Cipta%20Kerja%20Inginkan%20Pelaku%20UM KM%20Mudah%20Mengakses%20Pembiayaan 21 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=T etapkan%20NIB%20Sebagai%20Perizinan%20Tunggal,%20UU %20Cipta%20Kerja%20Mudahkan%20Akses%20Pembiayaan%2 0UMKM 236 22 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q= Gelar%20FGD,%20Satgas%20UUCK%20Undang%20Akademisi %20Lakukan%20Penyempurnaan 23 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=P elaku%20UMKM%20Dinyatakan%20sebagai%20Investor%20dal am%20UU%20Cipta%20Kerja 24 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q= Demi%20UMKM%20Maju,%20Sulawesi%20Utara%20Sambut%2 0Baik%20Sosialisasi%20UU%20Ciptaker 25 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=E ntitas%20Perseroan%20Perorangan%20Jadi%20Terobosan%20 Baru%20UU%20Ciptaker 26 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=L indungi%20Pekerja,%20Substansi%20Alih%20Daya%20dalam% 20UU%20Cipta%20Kerja%20Dirubah 27 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q= UU%20Cipta%20Kerja,%20Kemenkop%20UKM%20Fokus%20P erluasan%20Lapangan%20Kerja%20dan%20Pengawasan%20K SP 28 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=I nilah%20Tiga%20Kategori%20Perizinan%20Usaha%20Berbasis %20Risiko%20dalam%20UU%20Cipta%20Kerja 29 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=T iga%20Tantangan%20Besar%20yang%20Diantisipasi%20UU%2 0Ciptaker 30 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search?q=U U%20Ciptaker%20sebagai%20Respons%20Hadapi%20Ancama n%20Krisis%20Global%20di%20Indonesia 31 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=I kuti%20Putusan%20MK,%20Pemerintah%20dan%20DPR%20La kukan%204%20Perbaikan%20UU%20Cipta%20Kerja 32 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=S atgas%20Cipta%20Kerja%20Sosialisasi%20Manfaat%20UUCK% 20bagi%20Pelaku%20UMKM%20di%20Manado 33 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q= Gelar%20Dialog%20dengan%20Akademisi%20di%20Manado,% 20Satgas%20Cipta%20Kerja%20Lebih%20Masif%20Sosialisasik an%20UUCK 34 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q= UU%20Ciptaker%20Berupaya%20Memperkuat%20Kemudahan %20Berusaha 35 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=h ttps://www.inilah.com/infografis-berbagai-manfaat-uu-cipta-kerja- bagi-klaster-ketenagakerjaan 36 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=T ujuan%20Mulia%20UU%20Cipta%20Kerja%2C%20Ciptakan%20 Lapangan%20Kerja%20untuk%20Generasi%20Muda 237 37 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=J alankan%20Putusan%20MK%20tentang%20UU%20Cipta%20Ke rja%2C%20Pemerintah%20Serap%20Aspirasi%20Masyarakat 38 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=J alankan%20Putusan%20MK%20tentang%20UU%20Cipta%20Ke rja%2C%20Pemerintah%20Serap%20Aspirasi%20Masyarakat 39 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=J alankan%20Putusan%20MK%2C%20Satgas%3A%20Pemerintah %20Keluarkan%20Perppu%20Cipta%20Kerja 40 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search?q=U U%20Ciptaker%20sebagai%20Respons%20Hadapi%20Ancama n%20Krisis%20Global%20di%20Indonesia 1 Twitter https://twitter.com/inilahdotcom/status/1631286128337715203 2 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1631282602006003713 3 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1631337586030710784 4 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1631340859756093464 5 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1631683868158996485 6 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1631691806768332800 7 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1631696986192883712 8 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1632197499950878720 9 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1633834036597776384 10 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1633864504718282752 11 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1634079661037875203 12 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1634115144610611202 13 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1634169765446160384 14 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1634186345441820675 15 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1634827706721533953 16 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1635134988055363586 17 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1637383296756895744 18 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1638433588009132032 19 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1639185673906446337 20 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1639502886429396992 21 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1643965129619283968 22 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1643965104608649216 23 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646137492419284995 238 24 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646386753773916166 25 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646398708685352961 26 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646412556209364992 27 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646494959766487047 28 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646523904872300544 29 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646538877879083009 30 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646804508960522241 31 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646844897025228801 32 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646846794431889409 33 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1647560734241599490 34 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1648333124185772037 35 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1651578581481562112 36 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1654990183945883648 37 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1656231876233932800 38 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1656271377916370945 39 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1656294058799820801 40 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1656564453843034113 b. Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.: Pada pokoknya, Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. menanyakan hal sebagai berikut: Bagaimana penafsiran Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 menurut Pemerintah supaya tidak menjadi multitafsir? Jawaban Pemerintah: Dapat Pemerintah sampaikan, bahwa bagi Pemerintah, melalui jawaban terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh perihal penafsiran Pemerintah terhadap Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945, semoga dapat memberikan kejelasan dan tidak menimbulkan multitafsir bagi Majelis dalam melihat jawaban Pemerintah secara utuh dan komprehensif. 239 Sebelum menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dapat Pemerintah sampaikan, bahwa menurut pandangan Pemerintah, penafsiran terhadap Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945, penafsiran terhadap konstitusi, tidak hanya merupakan penafsiran terhadap tekstualnya saja, jauh dari itu, penafsiran terhadap konstitusi merupakan penafsiran terhadap konteks dari bunyi pasal per pasal konstitusi itu sendiri, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Supomo dalam rapat besar pada tanggal 15 Juli 1945, yaitu (ejaan sudah disesuaikan): “Undang-undang Dasar bagaimanapun tidak dapat dimengerti dengan hanya membaca teksnya saja, akan tetapi harus dipelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan- keterangannya, dan sebetulnya juga dalam suasana apa pembikinan teks itu terjadi. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksud Undang-undang Dasar itu, pikiran apakah yang menjadi dasar undang-undang itu.” (Prof. Mr. H. Muh. Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid I, 1959:301) Dalam melakukan penafsiran terhadap Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945, Pemerintah juga melandaskan penafsiran tersebut berdasarkan tinjauan hukum terhadap kerangka dan isi UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, salah seorang perumus Undang-Undang Dasar 1945 yang juga merupakan guru besar dalam hukum konstitusi, dimana pemikiran-pemikirannya bukan hanya sekadar mengilhami, melainkan lebih dari itu, memberikan nyawa dalam konstitusi Indonesia. Adapun tinjauan hukum Prof. Mr. H. Muhammad Yamin terhadap Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 tertulis sebagai berikut (Prof. Mr. H. Muh. Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid II, 1960:38) (ejaan sudah disesuaikan) “Peraturan Pemerintah (jenis kedua) untuk pengganti undang- undang dalam waktu genting dan mendesak. Peraturan Pemerintah ini memerlukan pengesahan Dewan Perwakilan Rakyat, dan dimajukan kebadan perwakilan itu kedalam sidang berikut. Peraturan Pemerintah inilah yang dimaksud Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22.” Prof. Mr. H. Muhammad Yamin dalam tinjauan hukumnya dengan tegas menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada 240 rumusan Pasal 22 UUD 1945 tersebut harus “dimadjukan” kepada Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) di sidang berikut. Dapat diartikan, berdasarkan tinjauan hukum yang dilakukan oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, bahwa sesungguhnya suasana batin yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) adalah mengenai 2 (dua) hal, yaitu pertama mengenai peristiwa, dan kedua adalah mengenai waktu. Perihal peristiwa dan waktu inilah yang kemudian dijabarkan secara komprehensif oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin dalam tinjauan hukumnya. Perihal peristiwa yaitu merujuk pada proses pengajuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang kepada DPR, sedangkan perihal waktu merujuk pada kapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu diajukan ke DPR, yaitu pada persidangan (sidang) yang berikut. Lalu pertanyaannya kemudian, mengapa dalam teks UUD NRI 1945 Pasal 22 ayat (2), dalam hal peristiwa, yang tertulis adalah mengenai “persetujuan”? Dalam hal ini, Pemerintah mencoba memahami konteks pada saat naskah UUD NRI 1945 dibahas dan kemudian disahkan sebagai konstitusi Indonesia. Baik dalam risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) pada 29 Mei 1945 s.d. 1 Juni 1945 dan 10 Juli 1945 s.d. 17 Juli 1945 (yang terdiri dari beberapa rapat, termasuk rapat panitia perancang undang-undang dasar pada tanggal 11 dan 13 Juli 1945) maupun rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tidak ditemukan pembahasan atau diskursus khusus mengenai rumusan Pasal 22, baik mengenai “hal ihwal kegentingan yang memaksa” maupun mengenai “persidangan berikut”, rancangan sementara undang-undang dasar yang dilampirkan oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, yang kemudian disampaikan kepada tim kecil perumus undang- undang dasar (berdasarkan penyampaian Soekarno sebagai ketua tim kecil pada rapat panitia perancang undang-undang dasar tanggal 11 Juli 1945), dimana rumusan Pasal 22 pada rancangan undang-undang dasar oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin sama dengan rumusan Pasal 22 undang-undang dasar yang kemudian disahkan dan berlaku sampai saat 241 ini (lihat Pasal 22 rancangan undang-undang dasar oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin pada: Prof. Mr. H. Muh. Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid I, 1959:724). Selain itu, terdapat tanggapan Oto Iskandardinata terhadap penyampaian pasal per pasal naskah rancangan undang-undang dasar yang disampaikan oleh Soekarno dalam Rapat PPKI pada tanggal 18 Juli 1945, adapun tanggapan Oto Iskandardinata itu sebagai berikut (ejaan sudah disesuaikan): “Jadi Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidangnya. Dalam Praktiknya Presiden akan ditunjuk. Nanti Presiden harus mengadakan peraturan yang harus disahkan oleh Dewan Perwakilan yang belum kita bentuk. Bagaimana dalam hal ini?” Yang kemudian ditanggapi oleh Prof. Soepomo sebagai berikut: “Itu sudah termasuk dalam aturan peralihan.” Selain itu, perihal Pasal 22 UUD NRI 1945 sesungguhnya dapat ditemui dalam Pasal 5 Rentjana Permulaan Dari “Undang-Undang Dasar Negeri Indonesia” oleh Prof. Soepomo, Mr. Soebardjo, dan Mr. Maramis tertanggal 4 April 1942 yang dilampirkan dalam buku Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid I, halaman 773. Meskipun tidak ditemukan risalah maupun catatan diskursus khusus oleh para perumus undang-undang dasar mengenai materi muatan Pasal 22 UUD NRI 1945, namun sebagaimana tercatat dalam risalah-risalah rapat tersebut, dapat kita saksikan suasana kebatinan yang melingkupi para perumus UUD adalah suasana yang penuh semangat menuju kemerdekaan Indonesia yang sesegera mungkin untuk diwujudkan, oleh karenanya, rancangan undang-undang dasar yang disusun merupakan undang-undang dasar yang disusun dari ide serta gagasan para perumus yang kemudian diejawantahkan kedalam pasal-pasal yang ringkas dan padat, namun disaat yang bersamaan substansi yang diatur merupakan substansi dasar yang dapat memastikan keberlangsungan pemerintahan yang dicita-citakan, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Soepomo pada rapat besar tanggal 15 Juli 1945 sebagai berikut (ejaan sudah disesuaikan): 242 “Sekarang tentang tata negara sendiri. Paduka Tuan Ketua! Rancangan Undang-Undang Dasar hanya memuat 35 Pasal. Pasal- pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka sangat singkat, jika dibandingkan misalnya dengan Undang-Undang Dasar Filipina; akan tetapi sebagai Undang-Undang Dasar, meskipun singkat, sama sifatnya dengan misalnya Undang-Undang Dasar Dai Nippon Teikoku, malahan lebih singkat. Maka telah cukup, jikalau Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok dari pada pokok urusan negara, yang dianggap garis-garis besar sebagai instruksi kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara yang muda, menurut pendapat panitia, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan pokok dari pada pokok, sedang aturan-aturan penyelenggara pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut.” Sehingga demikian, dalam konteks perumusan Pasal 22 UUD NRI 1945, Pemerintah meyakini para perumus ingin memastikan bahwa hak yang diberikan kepada Presiden mengenai penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam ihwal keadaan yang genting dan memaksa/mendesak itu kemudian tidak menjadi bumerang yang dapat melanggengkan kekuasaan Presiden dalam pemerintahan, yang dapat menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan semena-mena berdasarkan subjektivitasnya seorang, sehingga peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut kemudian harus mendapatkan persetujuan oleh DPR, sebagai upaya objektif untuk menilai apakah peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang telah ditetapkan Presiden dapat ditetapkan menjadi undang-undang atau tidak. Oleh karenanya, dapat dipahami jika apa yang tertulis dalam naskah UUD merupakan bentuk pertanggungjawaban di masa yang mendatang, agar tercipta kepastian terhadap pemberian persetujuan, atau tidak memberikan persetujuan, yang dilakukan DPR terhadap suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ditetapkan oleh Presiden, hal itulah pula mengapa perihal peraturan pemerintah pengganti undang- undang ini diatur pada BAB mengenai DPR, bukan pada BAB mengenai Presiden. Terlebih, di masa itu, bahkan belum diatur mengenai persidangan (sidang) DPR, serta belum diatur proses dan mekanisme 243 pemberian persetujuan DPR itu sendiri terhadap suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Maka dengan itu, didasari dari tinjauan hukum yang dilakukan oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin terhadap Pasal 22 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Peraturan Pemerintah ini memerlukan pengesahan Dewan Perwakilan Rakyat, dan dimajukan kebadan perwakilan itu kedalam sidang berikut”, serta kondisi suasana batin para perumus pada saat merancang naskah undang-undang dasar, dapat Pemerintah simpulkan, bahwa jiwa dari Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut kemudian diejawantahkan dan tercermin dalam rumusan Pasal 52 ayat (1) UU P3. Berdasarkan hal tersebut, dengan tegas dapat Pemerintah sampaikan, bahwa Pemerintah senantiasa mendudukkan UUD NRI 1945, konstitusi Indonesia, sebagai dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (1) UU P3. Tidak sedikitpun Pemerintah melakukan “pembangkangan” terhadap konstitusi dalam proses penetapan Perpu 2/2022 sebagaimana yang disampaikan oleh Para Pemohon serta ahli yang diajukan Para Pemohon. Karena, bagaimana bisa upaya menjalankan konstitusi dapat dikatakan sebagai sebuah pembangkangan? Dapat Pemerintah sampaikan pula, bahwa keseluruhan rumusan Pasal 22 UUD NRI 1945 saat ini, merupakan rumusan asli UUD NRI 1945, bukan merupakan hasil amendemen. Ini menandakan bahwa, rumusan Pasal 22 UUD NRI 1945, termasuk Pasal 22 ayat (2), adalah hasil dialektika murni para founding fathers kita pada saat proses perumusan dan penyusunan UUD NRI 1945. Bahkan jauh sebelum itu, berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan, sesungguhnya konsep perihal peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagaimana rumusan Pasal 22 UUD NRI 1945, telah muncul dalam rancangan awal yang diajukan oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo, Mr. A. Soebardjo, dan Mr. AA Maramis yang dibuat tahun 1942. Hal ini juga sebelumnya telah disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic 244 Pancastaki Foekh, S.H., M.H., bahwa pemikiran soal Perpu sebenarnya sudah ada sejak sebelum tahun 1945. (https://www.hukumonline.com/berita/a/sejarah-munculnya-istilah-perppu-dan- cermin-subjektivitas-presiden-lt59a860340566c/#!) Selain itu, sebelum memiliki rumusan seperti yang dimuat dalam UUD NRI 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dan berlaku sampai saat ini, rumusan dari Pasal 22 sendiri telah beberapa kali diubah, dimana pada dasarnya secara harfiah memiliki makna yang sama. Perubahan ini dipotret oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin dalam bukunya Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid I, sebagai berikut: Rentjana Permulaan Dari “Undang-Undang Dasar Negeri Indonesia” oleh Prof. Soepomo, Mr. Soebardjo, dan Mr. Maramis Tahun 1942 (sesuai ejaan asli): “Djika ada keperluan mendesak untuk mendjaga keselamatan umum atau mentjegah kekatjauan umum dan djika Dewan Perwakilan Rakjat tidak bersidang, Kepala Negeri jang membuat aturan-aturan Pemerintah sebagai gantinja undang-undang. Aturan-aturan Pemerintah sematjam itu harus diserahkan sebelum waktu persidangan jang berikut dari Dewan Perwakilan Rakjat, dan djika Badan ini tidak menjetudjui aturan-aturan itu, maka Pemerintah harus menerangkan, bahwa aturan-aturan tadi tidak berlaku untuk waktu jang akan datang.” Pasal 23 konsep UUD Rapat Panitia Perancangan UUD (13 Juli 1945) yang didasari oleh rancangan Pasal 22 undang-undang dasar yang dilampirkan oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, Pasal 23 ini kemudian dalam naskah final rancangan UUD dimasukan ke BAB VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 22. Adapun bunyi Pasal 23 Rancangan UUD sebagai berikut (sesuai ejaan asli): 1. Dalam hal-ihwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 2. Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat dalam persidangan jang berikut. 3. Djika persetudjuan tidak didapat, Peraturan Pemerintah itu harus ditjabut. Pasal 22 UUD NRI 1945 berbunyi sebagai berikut: 1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang- undang. 245 2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. 3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Pada naskah UUD NRI 1945 sebelum amendemen, penjelasan terhadap Pasal 22 tidak memuat lebih lanjut definisi dari frasa “persidangan yang berikut” sebagaimana bunyi pada Pasal 22 ayat (2), adapun penjelasan terhadap Pasal 22 yaitu: “Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagal ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undangundang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat.” Pengejawantahan terhadap Pasal 22 UUD NRI 1945 kemudian dilakukan melalui norma yang diatur dalam Pasal 52 UU P3, oleh karena itu dalam menafsirkan frasa “persidangan yang berikut”, Pemerintah tidak dapat memisahkan konteks antara 2 tahapan, yaitu tahap “pengajuan” dan tahap “persetujuan” terhadap Perpu, dimana keduanya merupakan satu kesatuan proses yang utuh dan tidak terpisahkan. Pada UUD NRI 1945, Pasal 22 ayat (2) memiliki konteks “persetujuan DPR” dimana ini merujuk pada persetujuan yang diberikan DPR pada rapat Paripurna, sedangkan dalam hal “pengajuan” sebagaimana Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011, pengajuan dimaksudkan adalah pengajuan RUU Penetapan Perpu yang dilakukan oleh Pemerintah ke DPR, dimana pengajuan tersebut adalah titik awal dalam proses DPR untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan pada Perpu yang diajukan oleh Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, dapat Pemerintah sampaikan, secara tekstual terdapat perbedaan terhadap pemaknaan frasa “persidangan yang berikut” dalam UU 12/2011, karena UUD NRI 1945 belum memberikan penjelasan/pendefinisian terhadap frasa tersebut karena sifat UUD yang rigid sebagaimana disampaikan oleh Sri Soemantri, bahwa UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia adalah konstitusi yang bersifat rigid (Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Penerbit 246 Alumni, Bandung, 2006, hlm. 87-88). Yang ingin dijelaskan adalah bahwa Pemerintah telah memenuhi ketentuan perihal “persidangan yang berikut” tersebut dengan melakukan pengajuan Perppu ke DPR dalam persidangan yang berikut setelah Perppu ditetapkan (lihat penjelasan Pasal 52 ayat (1)), sedangkan mengenai konteks “persidangan yang berikut” sebagaimana dimuat dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945, adalah “persidangan yang berikut” setelah Pemerintah mengajukan RUU Penetapan Perpu ke DPR, hal ini mengingat DPR harus terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap Perppu tersebut apakah memenuhi syarat adanya kegentingan yang memaksa atau tidak, oleh karena itu setelah melakukan pengujian terhadap Perppu, DPR baru bisa memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap penetapan Perppu menjadi UU, dalam hal ini maka telah terjadi pemenuhan terhadap frasa “persidangan yang berikut”. Dalam konteks Perppu 2/2022, Pemerintah bahkan mengajukan RUU Penetapan Perppu ke DPR lebih cepat, bukan dalam persidangan yang berikut setelah Perppu ditetapkan, melainkan dalam masa persidangan yang sama saat Perppu ditetapkan [vide Bukti PK-15], hal ini sudah sesuai dengan amanat Pasal 52 ayat (1) UU P3, serta Mahkamah Konstitusi sendiri dalam Putusan Nomor 43/PUU-XVIII/2020 telah memberikan pendapat bahwa terhadap frasa “persidangan yang berikut” merupakan perintah konstitusi agar DPR dapat segera memberikan kepastian mengenai penilaian terhadap Perppu yang telah ditetapkan Presiden, oleh karenanya tanpa menunggu “persidangan yang berikut”, Pemerintah mengajukan RUU Penetapan Perppu ke DPR di masa persidangan yang sama dengan penetapan Perppu 2/2022 agar DPR dapat segera memberikan kepastian mengenai penilaian terhadap Perppu 2/2022. Kemudian, setelah menerima pengajuan RUU Penetapan Perppu dari Pemerintah, DPR melakukan pembahasan terhadap RUU Penetapan Perppu itu di masa sidang berikutnya, dan pada pembahasan di Tingkat 1 tersebut, DPR telah memberikan persetujuan penetapan Perppu menjadi undang-undang. Setelah itu, pada rapat Paripurna ke-19 247 masa persidangan ke-4, DPR memberikan persetujuan untuk menetapkan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang. Semua proses yang ditempuh tadi, merupakan proses yang menurut pandangan Pemerintah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan amanat konstitusi Pasal 22 ayat (2) serta Pasal 52 ayat (1) UU P3, dalam hal ini mengenai frasa “persidangan yang berikut.” Demikian penjelasan Pemerintah terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. sehubungan dengan penafsiran terhadap Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 menurut Pemerintah. c. Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.: Pada pokoknya, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. menanyakan hal sebagai berikut: 1) Pengesahan Perpu Cipta Kerja yang melebihi 1 (satu) masa sidang apakah relevan dengan pendapat Pak Mahfud MD yang disatir dalam Keterangan Pemerintah? Jawaban Pemerintah: Bahwa Mahfud MD dalam Putusan MK 138/2009 memiliki alasan berbeda (concurring opinion) dengan anggota majelis hakim lain, bukan pendapat berbeda (dissenting opinion). Oleh karena itu, sebagai alasan yang berbeda (concurring opinion), apa yang disampaikan oleh Mahfud MD sangat relevan jika dikaitkan dengan konteks pengesahan Perpu Cipta Kerja yang melebihi 1 (satu) masa sidang. Adapun alasan berbeda (concurring opinion) sendiri dapat diartikan sebagai pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim suatu perkara, namun memiliki alasan yang berbeda (Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing, 2011:30). Lebih lanjut, Jimly Ashiddiqie menyatakan bahwa suatu putusan dianggap sebagai concurring apabila terdapat argumentasi anggota majelis hakim yang berbeda dengan mayoritas anggota majelis hakim yang lain, namun tidak berimbas pada perbedaan amar putusan (Jimly Ashiddiqie, 2012:201). Dengan demikian, alasan berbeda 248 (concurring opinion) ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan yang diberikan oleh Mahkamah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah meyakini bahwa alasan berbeda (concurring opinion) Mahfud MD yang dimuat dalam Putusan MK 138/2009 adalah relevan dikaitkan dengan pengesahan Perppu Cipta Kerja yang melebihi 1 (satu) masa sidang. Hal ini dikarenakan, meskipun dalam putusan a quo dilahirkan pertimbangan mengenai kewenangan MK dalam menguji Perppu, namun putusan tersebut didasarkan atas dinamika pembahasan Perppu di DPR. Dimana dalam pertimbangan a quo ditemukan fakta bahwa: a) Terdapat Perppu yang pembahasannya melewati masa sidang pertama; b) Terdapat Perppu yang tidak disetujui namun tidak ditolak secara nyata; atau c) Adanya potensi dimana DPR tidak dapat secara segera melakukan sidang untuk membahas sebuah Perppu. Berdasarkan alasan berbeda (concurring opinion) tersebut, sesungguhnya Mahkamah Konstitusi memahami bahwa terdapat dinamika di DPR yang menyebabkan sebuah Perppu belum tentu bisa dibahas/disetujui dalam 1 (satu) masa sidang. Dengan demikian Pemerintah berkesimpulan bahwa, persetujuan DPR RI yang diberikan kepada Perppu 2/2022 tidak melanggar ketentuan hukum, dikarenakan Mahkamah Konstitusi sendiri dalam putusannya mengakui bahwa terdapat kondisi dan preseden dimana Perppu sangat memungkinkan untuk dibahas/disetujui melebihi 1 (satu) masa sidang. 2) Amanat Pasal 52 UU 12/2011 terkait pengajuan Perpu ke DPR, diamanatkan ke siapa? Apakah diamanatkan kepada Pemerintah atau diamanatkan kepada internal DPR? Jawaban Pemerintah: Dapat Pemerintah sampaikan, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU P3 berbunyi: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. 249 Maka, merujuk pada ayat tersebut, amanat terkait pengajuan Perppu ke DPR merupakan amanat yang diberikan kepada Pemerintah. Dalam hal ini, Pemerintah diberikan kewajiban untuk melakukan pengajuan Perppu kepada DPR, di mana pengajuan tersebut dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang (RUU Penetapan Perppu). Adapun, secara rinci Pemerintah telah menjelaskan perihal Pasal 52 UU 12/2011 serta Pasal 22 UUD NRI 1945 pada jawaban terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H., sedangkan secara ringkas, perihal Pasal 52 yang merupakan pengejawantahan dari Pasal 22 UUD NRI 1945 dapat Pemerintah jabarkan sebagai berikut: a) Pasal 22 UUD NRI 1945 mengatur mengenai hak Presiden dalam membentuk Perpu dan proses persetujuannya menjadi undang- undang di DPR. b) Dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 diatur bahwa Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut. c) UUD NRI 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia, mengatur mengenai hubungan kekuasaan antar organ negara, yang mana dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 diatur mengenai kekuasaan negara (dalam hal ini Presiden) untuk membentuk Perppu, yang diimbangi oleh kekuasaan DPR untuk menyetujui atau menolak Perppu tersebut. d) Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 hanya mengatur mengenai masa persetujuan Perppu oleh DPR. Menurut Sri Soemantri, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia adalah konstitusi yang bersifat rigid (Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Penerbit Alumni, Bandung, 2006, hlm. 87-88). e) Maka dari itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 yang tidak mengatur secara jelas/rinci mengenai proses persetujuan Perppu, perlu dijahwantahkan dalam peraturan turunannya yaitu UU 12/2011. 250 f) Sulitnya untuk melakukan perubahan UUD NRI 1945, terutama apabila perubahan dilakukan hanya dalam rangka mengatur secara jelas/rinci mengenai mekanisme persetujuan Perppu, menjadikan mekanisme persetujuan Perppu diatur di peraturan turunannya yaitu UU 12/2011. g) Pasal 52 UU 12/2011 mengatur mengenai mekanisme pengajuan Perppu yang diajukan oleh Pemerintah kepada DPR, dimana pengajuan oleh Pemerintah tersebut dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang (RUU Penetapan Perppu). Sehingga sudah jelas, amanat Pasal 52 UU 12/2011 mengamanatkan pengajuan Perpu dilakukan oleh Pemerintah kepada DPR dalam bentuk RUU Penetapan Perppu. h) Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Pasal 52 UU 12/2011 mengatur mengenai pengajuan Perppu ke DPR, sedangkan Pasal 22 UUD NRI 1945 mengatur mengenai jangka waktu persetujuan Perppu oleh DPR. i) Dengan adanya ketentuan Pasal 52 UU 12/2011 tersebut, lahir satu tahapan baru yakni tahapan pengajuan Perppu yang harus diajukan dalam persidangan yang berikut, kemudian Pasal 22 UUD NRI 1945 mengatur mengenai persetujuan Perpu dalam masa persidangan berikut. j) Sehingga dengan demikian, maka harus dimaknai bahwa Pemerintah harus mengajukan Perppu pada masa persidangan berikut kepada DPR, dan DPR harus memberikan keputusan atas disetujui atau ditolaknya Perppu dalam masa persidangan berikut, setelah Perppu diajukan oleh Pemerintah. Maka dengan adanya UU 12/2011 yang melengkapi ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945 tersebut, terdapat 2 masa persidangan, dalam proses persetujuan/penolakan Perppu. k) Yang pertama adalah masa pengajuan Perppu ke DPR sebagaimana amanat Pasal 52 UU 12/2011 selama 1 masa sidang setelah Perppu ditetapkan, dan selanjutnya masa persetujuan/penolakan selama 1 masa persidangan setelah Perppu diajukan. 251 l) Perpu 2/2022 diajukan kepada DPR dalam masa reses, di masa persidangan yang sama saat Perppu ditetapkan menjadi undang- undang. Dengan demikian maka pengajuan Perppu 2/2022 ke DPR, telah melebihi kewajiban yang dipersyaratkan dalam Pasal 22 UUD NRI 1945. d. Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA.: Pada pokoknya, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA. menanyakan hal sebagai berikut: 1. Tolong jelaskan kondisi yang menyebabkan Pemerintah memilih mengambil langkah pembuatan Perppu dibandingkan dengan membentuk undang-undang? Jawaban Pemerintah: Secara umum jawaban atas pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA. ini telah Pemerintah jawab dalam Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. pada Pertanyaan “Tolong dijelaskan mengenai potensi krisis ekonomi yang mengancam perekonomian Indonesia apabila Perppu tidak diterbitkan?” Namun untuk melengkapi jawaban tersebut, kami sampaikan sebagai berikut: Dapat Pemerintah sampaikan bahwa pasca Putusan MK Nomor 91/2020 dibacakan, Pemerintah langsung bergerak untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pemerintah memahami bahwasanya dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian tersebut kalau Pemerintah tidak segera mengambil keputusan secara cepat, akan menyebabkan ketidakpastian hukum. Atas dasar itu, Pemerintah kemudian bergerak cepat untuk melakukan penelaahan terhadap Putusan MK 91/2020. Atas dasar penelaahan tersebut, Pemerintah memulai proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. [vide Bukti PK-18, Bukti PK-19, dan Bukti PK-20]. Lebih lanjut, melalui Satgas UUCK yang telah dibentuk, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan tingkat partisipasi dan keberterimaan atas UU 11/2020. Dengan terbitnya Putusan MK Nomor 91/2020, Satgas 252 UUCK ini bertambah perannya selain untuk meningkatkan keberterimaan atas UU 11/2020 juga untuk melaksanakan Meaningful Participation atas Naskah Akademik yang Tengah disusun. Meaningful Participation ini berfokus pada 3 (tiga) komponen kegiatan yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) sesuai amanat Putusan MK 91/2020. Upaya Pemerintah tersebut terus dilakukan sampai dengan periode di awal Tahun 2022. Pada awal tahun 2022, tepatnya Februari 2022 situasi perekonomian yang tadinya mulai menunjukkan tanda pemulihan pasca pandemi Covid-19 kemudian terjadi situasi yang diluar prediksi semua pihak, yaitu situasi Geopolitik yang bergejolak akibat perang antara Rusia- Ukraina. Pada saat itu, semua negara sedang wait and see sejauh mana perang ini akan berlanjut. Situasi ini membuat gerak pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 yang tadinya sudah mulai menunjukkan tanda- tanda perbaikan positif, menjadi kembali memburuk. Hal ini diluar perkiraan semua orang yang tadinya sudah optimis melihat pemulihan Pasca Pandemi Covid-19. Situasi di awal tahun 2022 ini lah yang kemudian membuat Pemerintah berpikir ulang mengenai metode penyusunan RUU sebagai upaya untuk merespons Putusan MK 91/2020. Melihat pengalaman pada penyusunan UU 11/2020 dimana membutuhkan waktu paling cepat 10-12 bulan (relatif 1 tahun) sedangkan situasi pasca serangan Rusia kepada Ukraina serba tidak menentu (di luar prediksi banyak pihak/tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di esok hari atau beberapa bulan kedepan), membuat Pemerintah harus berpikir cepat dan tepat agar di satu sisi dapat merespon dengan baik Putusan MK 91/2020 namun di sisi lain dapat merespon situasi ketidakpastian global pasca serangan Rusia ke Ukraina. Respon atas ketidakpastian global ini penting dilakukan oleh Pemerintah karena situasi yang terjadi saat itu masuk dalam konteks VUCA. Dalam situasi ini, Pemerintah berkejaran dengan ketidakpastian, sulit memprediksi terkait apa yang terjadi di masa depan. Tidak ada satupun 253 negara di dunia saat itu yang dapat memastikan situasi yang akan terjadi, tidak ada (sulit) ekonom yang dapat memastikan proyeksi ekonomi yang terjadi di masa perang, tiap-tiap negara hanya disajikan situasi riil yang nampak sambil berupaya mengusahakan (berdiplomasi) yang terbaik agar keadaan tidak makin memburuk. 2. Apakah benar bahwa sebelum sampai ke Perppu sudah ada Rancangan Undang-Undang terkait revisi Undang-Undang Cipta Kerja? Tolong sertakan bukti sampai di tahap mana Rancangan Undang-Undangnya tersebut, lalu berikan penjelasan mengapa pada akhirnya memutuskan untuk memilih produk hukumnya Perppu, bukan Revisi Undang-Undang? Jawaban Pemerintah: Menanggapi pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA., Dapat Pemerintah sampaikan sebagai bahwa, Pemerintah sebelumnya telah menyusun langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang untuk menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja sebagai tindak lanjut Putusan MK 91/2020 dimana hal tersebut diawali dengan penyusunan Naskah Akademik. Namun demikian, dengan mempertimbangkan kondisi kegentingan yang memaksa (dampak pandemi covid-19 bagi perekonomian nasional dan global, serta geopolitik), pada bulan November 2022 (diawali dengan terbitnya perbaikan kedua atas UU P3) Pemerintah mengambil kebijakan untuk menetapkan produk hukum Perpu sebagai alat untuk menyikapi Putusan MK 91/2020. Hal ini juga telah Pemerintah sampaikan dalam Keterangan Tambahan Presiden pada Uji Formil Perpu 2/2022 Nomor 5/PUU-XXI/2023 dan 6/PUU- XXI/2023 tertanggal 21 Maret 2023 halaman 2-3. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Pemerintah telah melakukan serangkaian kegiatan partisipasi publik. Disamping itu, Pemerintah juga melakukan konsolidasi internal berkaitan dengan tahapan Perencanaan Pembentukan RUU mengenai Perbaikan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja berupa penyusunan Naskah Akademik dan mengumpulkan masukan dari kementerian dan lembaga sebagai 254 persiapan penyempurnaan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Mengingat Naskah Akademik merupakan salah satu syarat dokumen dalam penyusunan suatu Undang-Undang (Pasal 43 UU P3), Pemerintah melakukan rapat pembahasan antar kementerian/lembaga pada tanggal: [vide Bukti PK-18] 1. 26-28 September 2022; 2. 18 Oktober 2022; dan 3. 24 Oktober 2022. (Namun, Naskah Akademik dimaksud belum selesai dilakukan penyelarasan sebagaimana ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan). Adapun serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengumpulkan masukan dari kementerian dan lembaga sebagai persiapan penyempurnaan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai berikut: [vide Bukti PK-18] 1. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Putusan Uji Formil Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 26 November 2021; 2. Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Putusan Uji Formil Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 28 November 2021; 3. Rapat Koordinasi Pembahasan Monitoring Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 22 Juni 2022; 4. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 1-2 Agustus 2022; 5. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembahasan Monitoring Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 9 Agustus 2022; 255 6. Rapat Koordinasi Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 8 September 2022; 7. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 17-18 September 2022; 8. Rapat Koordinasi Pembahasan Usulan Perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 4-6 Oktober 2022; 9. Rapat Koordinasi Pembahasan Usulan Perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8-10 Oktober 2022; 10. Rapat Pembahasan Perkembangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Halal tanggal 10 Oktober 2022; 11. Rapat Pembahasan Perkembangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan tanggal 11 Oktober 2022; 12. Rapat Pembahasan Usulan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai masukan Kementerian Keuangan tanggal 13 Oktober 2022; 13. Rapat Koordinasi Pembahasan Substansi Ketenagakerjaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 20 Oktober 2022; 14. Rapat Pembahasan usulan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai masukan Kementerian Keuangan tanggal 24 Oktober 2022; 15. Rapat Koordinasi Konfirmasi Perbaikan Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 24-26 Oktober 2022; 256 16. Rapat Koordinasi Pembahasan Substansi Jaminan Produk Halal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 25 Oktober 2022; 17. Rapat Koordinasi Pembahasan Substansi Ketenagakerjaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 25 Oktober 2022; 18. Rapat Koordinasi Pembahasan Substansi Jaminan Produk Halal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 26 Oktober 2022; 19. Rapat Lanjutan Koordinasi Konfirmasi Perbaikan Rancangan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 26-28 Oktober 2022; 20. Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Substansi Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 28 Oktober 2022; dan 21. Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 29-31 Oktober 2022. Adapun terkait dengan alasan mengapa kemudian Pemerintah mengubah bentuk hukum dari awalnya Rancangan Undang-Undang menjadi Perppu telah dijelaskan oleh Pemerintah dalam jawaban atas pertanyaan Yang Mulia Prof. Saldi Isra pada halaman 43-45. 2. PENJELASAN PRESIDEN TERHADAP KETERANGAN AHLI DAN SAKSI DARI PARA PEMOHON Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tanggal 26 Juli 2023, 2 Agustus 2023, dan 7 Agustus 2023, dapat disampaikan hal- hal sebagai berikut: a. Keterangan Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. (dalam persidangan tanggal 26 Juli 2023), yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: 1) UU CK tidak memenuhi prinsip Good Regulatory Practices. Satu konsep yang paling penting soal persetujuan terhadap suatu Perppu yang sebenarnya wajib dilakukan pada masa sidang berikutnya. 257 Berdasarkan UUD 1945, Perppu dikeluarkan saat kegentingan yang memaksa, Perppu harusnya dikeluarkan ketika DPR tidak bersidang dan ketika masa sidang harus disidangkan dalam masa berikutnya. UUD menjadi konsep pasal mengenai Perpu memiliki kaitan dengan Pasal 22, dimana Perppu harus disidangkan pada masa sidang berikutnya dan harus mendapat persetujuan pada masa sidang berikutnya, Perppu sebagai produk yang melanggar kebiasaan dikarenakan adanya 2 doktrin, yaitu kepentingan mendesak dan darurat yang menjadi dasar Perppu (kalau ditelaah tidak ada urgensi untuk segera membahasnya) Rezim Pasal 12 dan Pasal 22; 2) Ketidaktaatan konstitusional pembentuk undang-undang dalam UUCK. Apabila dilakukan komparasi antara UU CK dengan Perppu CK memiliki perbedaan yang sangat tipis dan nyaris tidak banyak perbedaan substantif. UU harus melibatkan publik, namun seakan- akan memperlihatkan adanya pengesampingan publik; Pergeseran model yang seharusnya undang-undang menjadi Perppu meniadakan meaningful participation yang padahal esensial. Ketika ingin membuat undang-undang, rakyat harus tahu dan harus dibicarakan yang kemudian oleh MK diterjemahkan sebagai meaningful participation dalam konteks right to be heard, right to be considered, dan right to be explained. Kewajiban ini tiba-tiba digeser menjadi seakan-akan kedaruratan atau hukum tata negara luar biasa 3) Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan moralitas dan constitutional values dalam UUD 1945. Constitutional values disini diterjemahkan sebagai nilai konstitusional yang dihormati tidak hanya formal tetapi juga esensial, isi, dan konsep. Pelanggaran ini terjadi dalam dua konteks. Yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR dengan tiba-tiba membentuk Perppu dan menggeser dari konsep undang- undang dan kewajiban untuk memperbaiki yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam 2 tahun adalah penghinaan terhadap konstitusi itu sendiri. 4) Persoalan Konstitusionalitas Perppu. Dimana Undang-Undang saat ini lahir dari Perppu, Undang-Undang Cipta Kerja saat ini sebenarnya lahir dari perppu. Dia bukan lahir dari undang-undang biasa. Sehingga 258 jika melakukan uji formil, bukanlah formalitas pembentukan undang- undang saja yang harus dilihat, tetapi formalitas pembentukan Perppu yang harus diperhatikan secara baik. Mahkamah Konstitusi menjelaskan batas formil Perpu misalnya harus ada kegentingan, tidak ada peraturan yang bisa dipakai untuk mengisi kekosongan hukum, dan tidak cukup waktu bagi pembentuk undang-undang untuk membentuknya dengan undang-undang dengan cara biasa. Hingga saat ini tidak diketahui apa sebenarnya kegentingan yang memaksa yang membuat Presiden harus mengeluarkan Perppu dan menggeser dari logika hukum tata negara biasa menjadi masuk rezim tata negara darurat. Jika dibandingkan dengan isi Perpu dan UU 11/2020 tidak banyak perubahan dan artinya secara materiil sebenarnya sangat mungkin dibahas kurang dari 11 bulan dan jauh lebih cepat. 5) Bahaya dari penggunaan kegentingan dan kemendesakan yang sering dilakukan oleh negara. Demokrasi lahir dari kondisi darurat, berkembang dari kondisi kedaruratan. Yang berbahaya adalah ketika rezim yang terpilih dari sebuah proses demokratis membuat kegentingan dan kedadarutannya sendiri. Pemerintah memberikan tanggapan terhadap keterangan ahli di atas sebagai berikut: 1) Bahwa UU CK merupakan hasil dari penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja. Tahapan yang dipermasalahkan dengan prinsip good regulatory practices adalah penetapan Perppu CK menjadi UU CK. Sementara dalam proses penetapan, sebagaimana yang telah Pemerintah uraikan sebelumnya bahwa tahapan penetapan Perppu CK sudah sesuai dengan pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan kaitannya dengan Pasal 22 UUD NRI 1945 jo. Pasal 52 UU P3. 2) Bahwa Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. mengabaikan ketaatan Pemerintah terhadap konstitusi dalam hal membentuk peraturan perundang-undangan. Terutama untuk melakukan meaningful participation, mengingat Perppu dibentuk dalam kondisi kegentingan memaksa, maka Pemerintah menjalankan meaningful 259 participation dari masa pembentukan UU CK 11/2020. Pengumpulan saran, masukan, dan kritikan di masa pembentukan UU CK 11/2020 menjadi catatan penting bagi Pemerintah untuk membentuk Perppu. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. pada sidang MK perkara No. 40, 41, 46, dan 50/PUU-XXI/2023 dalam kaitan dengan Perppu Cipta Kerja, ketiga syarat yang menjadi parameter penetapan Perppu tersebut dipandang sudah memenuhi, yakni kegentingan berupa dinamika perekonomian global yang harus dihadapi oleh Pemerintah yang memaksa Pemerintah – menggunakan istilah Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 naskah asli – untuk bertindak lekas dan tepat. Keadaan mendesak tersebut membutuhkan undang-undang untuk mengatasi dinamika perekonomian global yang menurut penilaian subjektif dan kebijaksanaan Presiden dapat diselesaikan dengan menetapkan Perppu. Dengan demikian, penilaian Presiden atas kegentingan memaksa didasarkan pada kondisi objektif yakni dinamika perekonomian nasional dan global yang sudah tentu didasarkan pada pertimbangan dan perhitungan para ahli yang berkompeten dalam bidang perekonomian. Dalam pengertian lain, kegentingan memaksa tersebut bukan semata-mata didasarkan pada penilaian, pertimbangan, atau kehendak pribadi Presiden, tetapi didasarkan pada pertimbangan kondisi objektif yang terjadi dalam dunia perekonomian nasional dan global, hal ini sebagaimana tertuang dalam diktum menimbang huruf g Perppu 2/2022. 3) Bahwa Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden merupakan sebuah produk hukum yang konstitusional. Terlebih Perppu 2/2022 dibentuk dengan memenuhi kondisi objektif sebagai syarat ‘kegentingan yang memaksa’ sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009, sebagaimana telah Pemerintah sampaikan pada jawaban terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. tersebut di atas. 4) Bahwa anggapan Ahli Pemohon tentang tidak adanya “hal kegentingan memaksa” dalam pembentukan Perppu 2/2022 seolah meniscayakan kondisi perekonomian yang sedang memburuk pada 260 saat Perppu dibentuk. Hal kegentingan memaksa jangan dipahami secara dangkal hanya dalam bentuk kondisi-kondisi tertentu seperti perang, bencana alam, ataupun invasi dari negara lain lebih luas lagi hal-hal yang terjadi secara cepat dan masif juga perlu dilakukan penanganan yang cepat dan tepat seperti gejolak ekonomi nasional dan global yang terjadi saat Perppu 2/2022 dibentuk. 5) Bahwa Pemerintah bukan tanpa alasan dalam menggunakan konsep kegentingan dan kemendesakan untuk mengeluarkan Perppu. Dapat ditelaah lebih dalam bahwa untuk mengeluarkan Perppu 2/2022, negara dihadapkan dalam kondisi yang sedang tidak baik dalam sisi ekonomi. Tekanan kondisi ekonomi tersebut juga berasal dari keadaan ekonomi dunia yang juga memburuk pada masa tersebut. Pemilihan Perppu 2/2022 sebagai tindak lanjut dari putusan MK 91/2020 dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha sebagai upaya Pemerintah agar perekonomian negara tidak terpuruk dalam gejolak ekonomi dunia yang sedang terjadi. b. Keterangan Ahli Bivitri Susanti, S.H., LL.M. (dalam persidangan tanggal 26 Juli 2023), yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: 1) Dalam Putusan MK 98/PUU-XVI/2018 disebutkan “dalam hal suatu lembaga atau masyarakat tidak menjalankan putusan Mahakamah Konstitusi hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi”. Pertanyaannya adalah bagaimana apabila pembangkangan terhadap konstitusi dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Pembangkangan yang dilakukan secara legal dan sah akan memungkinkan adanya pola penyelewengan ini akan berulang dan menjadi modus operandi kekuasaan, pola autocratic legalism (Kim Scheppele) telah terjadi yaitu tidak bisa di kontrol oleh lembaga yudikatif, kekuasaan tanpa kontrol dilakukan secara legal; 2) Adanya tindakan-tindakan hukum yang menunjukkan Bad Intention dari Pemerintah dalam implementasi Putusan 91/2020 berupa: a) Tetap dikeluarkannya Instruksi Mendagri Nomor 68 Tahun 2021 (21 Desember 2021) yang memerintahkan Kepala Daerah untuk 261 tetap mempedomani dan melaksanakan UU 11/2020 beserta peraturan turunannya termasuk melakukan penyesuaian Perda dan Perkada agar sesuai dengan UU 11/2020 dan peraturan turunannya. b) Kebijakan konkrit sebagai dampak dari UU 11/2020 dipaksakan untuk keluar sebelum UU 11/2020 dinyatakan inkonstitusional. c) Keinginan untuk tetap melaksanakan paling sedikit 4 Peraturan Pemerintah turunan UU 11/2020. 3) Penyalahgunaan penggunaan Perppu sebagai metode legislasi dalam melaksanakan Putusan 91/2020. Perppu yang menjadi undang- undang a quo tidak menjawab Putusan 91/2020. 4) Partisipasi bermakna itu tidak hanya dibuat dalam proses penyusunan tapi juga dalam penyusunan dan pembahasan. 5) Tidak ada potensi kekosongan hukum pasca Putusan 91/2020. 6) Persetujuan Perppu 2/2022 di DPR telah melewati jangka waktu yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan Pemerintah memberikan tanggapan terhadap keterangan ahli di atas sebagai berikut: 1) Bahwa Ahli Bivitri Susanti, S.H., LL.M. tidak berdasar dalam menyampaikan tuduhan “pembangkangan konstitusi” yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR dengan melaksanakan Putusan MK 91/2020 dengan menerbitkan Perppu 2/2022 yang kemudian disahkan menjadi UU 6/2023 bukanlah suatu pembangkangan konstitusi. Yang dilakukan justru untuk menjalankan konstitusi Pasal 22 UUD NRI 1945. 2) Bahwa Putusan MK 91/2020 tidak melarang secara tegas perbaikan 11/2020 untuk dituangkan dalam bentuk Penetapan Perppu, Majelis dalam amar Putusan MK 91/2020 menyebutkan: a. Pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ditetapkan; 262 b. UU Nomor 11 Tahun 2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan; dan c. Melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Sehingga tidak ada keharusan melakukan perbaikan dengan produk hukum tertentu serta tidak ada larangan untuk melakukan perbaikan dengan produk hukum tertentu. Selain itu pilihan produk hukum berupa Perppu dipilih Pemerintah berdasarkan situasi dan kondisi yang memenuhi asas kegentingan memaksa saat itu sebagaimana diatur dalam Putusan MK 138/2009 sehingga jika dalam kegentingan memaksa pada saat itu Pemerintah tidak segera mengambil keputusan secara cepat dan tepat, maka Pemerintah dianggap telah lalai dalam menjalankan tugasnya guna menyejahterakan masyarakat. Selain itu, pilihan untuk menetapkan Perppu ini juga diuji oleh DPR melalui mekanisme Pasal 22 UUD NRI 1945 dan Pasal 52 UU P3 beserta perubahannya, sehingga bukan keputusan yang absolut tanpa kritik. 3) Bahwa pada dasarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Inmendagri 68/2021) disusun untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum serta menyelaraskan kebijakan yang sebelumnya telah tersusun melalui UU 11/2020 beserta Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden turunannya, sehingga muncul keselarasan di sisi teknis di daerah. Pemerintah berpendapat bahwa kebijakan yang bersifat strategis telah selesai dan tuntas diatur dalam UU 11/2020 beserta 48 Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden turunannya. Perda/Perkada tersebut bukanlah merupakan kebijakan yang bersifat strategis namun bersifat teknis operasional untuk melaksanakan dan menyelaraskan kebijakan yang sebelumnya telah terbit sebelum Putusan MK 91/2020 diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi. 263 4) Bahwa sejatinya pelaksanaan partisipasi bermakna dalam pembentukan RUU Penetapan Perppu 2/2022 tidak hanya terdapat dalam tahap Penyusunan semata, namun juga dilaksanakan dalam tahap Pembahasan. Dapat Pemerintah jelaskan, dalam rangka memenuhi hak masyarakat sebagaimana dijamin oleh Pasal 96 ayat (3) UU P3, DPR telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna mendapatkan masukan atas Perppu 2/2022 sebelum disahkan menjadi undang-undang. Salah satunya pada tanggal 14 Februari 2023, dimana DPR mengundang berbagai elemen masyarakat dalam RDPU dan dihadiri dari kalangan ekonom, lembaga riset, hingga akademisi. Sebagaimana risalahnya telah diserahkan bersama Keterangan DPR sebelumnya, dan berikut merupakan tautan siaran RDPU DPR melalui kanal YouTube Baleg DPR RI: https://www.youtube.com/watch?v=kx4ti-A-vrI. Selain RDPU oleh DPR, Pemerintah juga melakukan beberapa konsultasi publik, diantaranya yakni Konsultasi Publik Penyusunan RUU Penetapan Perppu 2/2022 pada tanggal 19 Januari 2023 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta (lihat tautan berikut: https://www.mediajustitia.com/berita/terapkan-meaningful participation-kemenko-bidang-perekonomian-dan-universitas- borobudur-gelar-konsultasi-publik-terkait-perppu-cipta-kerja/) serta Konsultasi Publik RUU Penetapan Perppu 2/2022 pada tanggal 6 Februari 2023 bertempat di Hotel Mercure Samarinda (lihat tautan berikut: https://umkt.ac.id/2023/02/16/konsultasi-publik-ruu-tentang- penetapan-perppu-nomor-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja-menjadi- undang-undang/) yang telah Pemerintah uraikan secara lengkap dalam Tabel 2 mengenai Partisipasi Publik (meaningful participation) terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang dan Sosialisasi UU 6/2023 pada halaman 22. Kegiatan-kegiatan di atas merupakan bentuk kepatuhan Pemerintah dan DPR untuk memenuhi asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, yakni salah satunya adalah asas keterbukaan dan prinsip meaningful participation. 264 5) Bahwa Putusan MK 138/2009 pada dasarnya memberikan parameter “kegentingan yang memaksa” sebagai berikut: a) karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; b) Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya Undang-Undang yang saat ini ada; dan c) kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi, tidak hanya kekosongan hukum yang menyebabkan syarat terjadinya kegentingan memaksa tetapi juga “tidak memadainya Undang-Undang yang saat ini ada”. Pasca Putusan MK 91/2020, Mahkamah Konstitusi melarang Pemerintah berdasarkan UU 11/2020 membuat kebijakan strategis, berdampak luas, dan pembentukan peraturan pelaksanaan baru padahal kondisi saat itu khususnya dalam rangka untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 serta respon atas situasi geopolitik yang memanas akibat serangan Rusia ke Ukraina membutuhkan langkah cepat, tepat dan strategis dari Pemerintah. Keberadaan Putusan MK 91/2020 yang melarang hal itu membuat gerak Pemerintah menjadi terbatas sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi tidak maksimal. Sebagai cabang kekuasaan yang diberikan mandat oleh rakyat untuk melaksanakan kebijakan guna menjaga dan mensejahterakan masyarakat, tentunya Pemerintah harus sesegeranya mengambil keputusan secara tepat guna menyikapi hal ini, yaitu dengan menerbitkan Perppu 2/2022. Dengan terbitnya Perppu 2/2022 kemudian, Pemerintah dapat mulai menyikapi situasi global yang makin memburuk saat itu dengan lebih baik. Pemerintah bisa melakukan revisi atau perbaikan atas peraturan pelaksanaan UU 11/2020 guna menyikapi situasi global saat itu. Sehingga dengan demikian Pemerintah berpandangan bahwasanya 265 langkah Pemerintah untuk menerbitkan Perppu 2/2022 sudah tepat adanya. 6) Bahwa dalil Ahli yang menyatakan bahwa “Persetujuan Perppu 2/2022 di DPR telah melewati jangka waktu yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan” tidak berdasar. Sebagaimana telah disampaikan oleh Ahli Pemerintah yaitu Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. dalam Keterangannya di Persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 14 Agustus 2023. Pertama dapat Pemerintah sampaikan bahwasanya ada setidaknya 2 (dua) rujukan pasal yang dijadikan dasar dalam menyusun dalil mengenai hal ini, yaitu Pasal 22 UUD NRI 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU P3, sebagai berikut: Pasal 22 UUD NRI 1945 1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang- undang. 2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. 3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Pasal 52 UU P3 (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Penjelasan: Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan. Keberadaan UU P3 khususnya Pasal 52 ayat (1) dapat dimaknai sebagai tindak lanjut atas rumusan Pasal 22 UUD NRI 1945. Dalam Pasal 52 ayat (1) beserta penjelasannya telah jelas bahwa yang dimaksud persidangan berikut adalah masa sidang pertama DPR setelah Perpu ditetapkan, merujuk pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU P3 adalah “pengajuan” Perpu bukan persetujuan. Lebih lanjut Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. dalam keterangannya halaman 4 menjelaskan bahwa: 266 Berkenaan dengan frase “persidangan yang berikut”, Muhammad Yamin menguraikan pada tafsiran nomor CXI (111), yakni (dalam ejaan asli): Perkataan “dalam persidangan jang berikut” (p. 22 ajat 2) adalah berhubungan dengan harus dapatnya persetudjuan D.P.R. dan tidak dengan waktu harus mengadjukan ke-D.P.R., jang masuk kebidjaksanaan Pemerintah. Persidangan jang berikut (p. 22 ajat 2) bermaksud persidangan sesudah P3 U2 (Peraturan Pemerintah Pengganti UU – penulis) diadjukan ke D.P.R. Berdasarkan original intent dari Muhammad Yamin tersebut, jelas bahwa frase “persidangan yang berikut” adalah persidangan setelah Perppu diajukan kepada DPR. Jadi, bukan persidangan pertama setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut” harus dimaknai sebagai persidangan berikut setelah Perppu diajukan kepada DPR, bukan persidangan berikut setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sejatinya persetujuan DPR telah memenuhi ketentuan terkait dengan batas waktu. c. Keterangan Ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. (dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2023), yang pada intinya menyatakan: 1) Supremasi konstitusi masih dipegang teguh oleh Masyarakat Indonesia, pengujian ini untuk memastikan bahwa hak-hak dari warga negara dalam hal ini adalah perlindungan warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan warga negara dalam pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. 2) Putusan 27 Tahun 2009, diletakan batu uji pengujian formil mengatur mengenai pembentukan undang-undang yang mengalir dari delegasi kewenangan adalah ketentuan dalam pembentukan undang-undang, kemudian dalam Putusan 92 menjelaskan bahwa pengujian formil dalam kebijakan DPD melibatkan DPD dalam pembentukan UU, dalam Putusan 79 kriteria dan cakupan pengujian formil harus memenuhi tata cara atau pembentukan undang-undang baik dalam pembahasan maupun pengambilan keputusan, Putusan 91/2020 Mahkamah membahas mengenai meaningful participation yang harus dilakukan dalam pembentukan undang-undang. 267 3) Permohonan pengujian formil tidak terlepas dari adanya UU 11/2020 sebagaimana diputus dalam Putusan MK 91/2020, sebagai penyebab yang memberikan dampak paling signifikan adanya pengujian perkara ini: a) Objek pengujian merupakan undang-undang yang sama atau bersifat menggantikan UU 11/2020, Mahkamah menyatakan bahwa UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah memberikan waktu perbaikan 2 tahun (24 November 2023), Desember 2022 ditetapkan Peraturan Pemerintah yang menetapkan Perpu Cipta Kerja, dengan demikian pembentukan Perpu sebagai jawaban atas Putusan 91, dan Presiden menetapkan UU 6/2023 (Maret 2023). Putusan 91 jelas merupakan proxymate house. b) Sebagai proxymate house, Putusan MK 91 harusnya menjadi panduan wajib untuk melakukan perbaikan. Perbaikan yang harusnya dilakukan ada 9 yang berhasil diidentifikasi (perbaikan teknik penyusunan Undang-Undang, ketidakjelasan rumusan, menyimpangi teknik perubahan undang-undang, mengubah teknik penyusunan undang-undang, perbaikan peraturan perundang- undangan dengan adanya kesalahan pengutipan pasal, bertentangan dengan asas kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan). 4) Konstitusionalitas dalam perbaikan UU CK, sebagaimana telah tercantum dalam amar Putusan MK 91/2020, dari sisi tenggat waktu perbaikan selama 2 tahun sejak putusan diucapkan, dan sudah sesuai dikarenakan sudah disahkannya UU 6/2023. Dari teknik penyusunan, sudah tidak relevan dikarenakan dalam pembentukan UU 6/2023 sudah berlaku UU P3, yang dalam penjelasan umum sebagai tindak lanjut dalam Putusan MK 91 dan juga sebagai penyempurnaan UU 12/2011. 5) Dari sisi teknik pilihan jenis peraturan perundang-undangan, dalam amar Putusan MK 91, UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945, maka dimaknai bahwa Mahkamah memerintahkan kepada pembentuk untuk membuat undang-undang sebagai perbaikannya. Dengan 268 adanya Perppu 2/2022 sebagai perbaikan, tidak sesuai dengan amar Putusan MK 91, dikarenakan Perpu hanya Persetujuan Presiden tanpa DPR. Tahapan pembentukan dan alasan pembentukan Perppu berbeda dengan undang-undang. Undang-Undang penetapan perppu tidak dapat dipersamakan dengan undang-undang yang tidak dari Perppu. UU 11/2020 bukanlah undang-undang yang penetapan Perppu 6) Dari sisi materi muatan, dalam Putusan MK 91/2020 disebutkan bahwa adanya ketidakpastian dalam asas dan tujuan mana yang diberlakukan dikarenakan asas dan tujuan masih berlaku, hal ini masih belum diperbaiki. Dari sisi materi muatan UU 6/2023 sebagai perbaikan UU 11/2020 tidak sesuai dengan Putusan MK 91. 7) Dari sisi proses pembentukan, dalam Putusan MK 91, adanya pertentangan dengan asas keterbukaan atau meaningful participation. Namun Presiden malah membentuk Perppu dan kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang. Presiden berhak menetapkan Perppu apabila ada hal ihwal dalam kegentingan yang memaksa, ukuran objektif dalam hal mengukur kegentingan yang memaksa pada Putusan MK 138/2009, yaitu adanya keadaan yang mendesak, undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga adanya kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai, kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan pembentukan undang- undang biasa. Artinya pembentukan Perppu jauh dari kondisi normal pembentukan Undang-Undang. Proses pembentukan tidak sesuai dengan Amar Putusan MK 91/2020. Pemerintah memberikan tanggapan terhadap keterangan ahli di atas sebagai berikut: Ahli pada pokoknya mempermasalahkan setidaknya 3 (tiga) hal yakni mengenai jenis peraturan perundang-undangan yang dipilih oleh Pemerintah dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK 91/2020 adalah Perppu, materi muatan Perppu 2/2022 yang selanjutnya ditetapkan oleh UU 6/2023 belum memperbaiki kesalahan materi pada UU 11/2020 yaitu asas-asas dan tujuan dalam sejumlah undang-undang yang dilakukan 269 perubahan masih tetap dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian atas dasar asas-asas dan tujuan undang-undang mana yang akhirnya harus diberlakukan, dan dalam proses pembentukan, Pemerintah dinilai tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) karena bentuk peraturan yang digunakan adalah Perppu. Atas permasalahan yang dijelaskan di atas, Ahli menyatakan bahwa perbaikan UU 11/2020 melalui Perppu 2/2022 yang kemudian ditetapkan oleh UU 6/2023 adalah inkonstitusional. Pemerintah dapat sampaikan bahwa pernyataan ahli mengenai Perppu 2/2022 yang ditetapkan oleh UU 6/2023 sebagai bentuk tidak lanjut atas Putusan MK 91/2020 adalah inkonstitusional, tidaklah mendasar. Hal ini dapat Pemerintah jelaskan dengan menjawab 3 pokok permasalahan yang disebutkan dalam keterangan ahli, sebagai berikut: 1) Pemilihan bentuk Perppu 2/2022 merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pasca Putusan MK 91/2020 untuk mencegah Indonesia terkena dampak dari ketidakpastian kondisi ekonomi global yang bergejolak dan keterbatasan ruang gerak dari kebijakan makro. Perlu disampaikan bahwa Perppu 2/2022 yang ditetapkan oleh UU 6/2023 setidaknya mencakup hal-hal krusial yang dibutuhkan oleh masyarakat di tengah kondisi perekonomian global yang terjadi, diantaranya: a) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b) peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; c) kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMKM; dan d) peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. Selanjutnya, kita ketahui bersama bahwa UU 11/2020 disusun dengan metode omnibus yang menggabungkan 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang sektoral dengan corak dan substansi yang berbeda- beda. Mengambil kembali pendapat dari Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. yang juga telah disampaikan pada Keterangan Presiden terhadap judicial review Perppu 2/2022 pada perkara: 5/PUU- XXI/2023 dan 6/PUU-XXI/2023 halaman 16, bahwa proses normal 270 penyusunan peraturan perundang-undangan yang terdampak dalam UU 11/2020 kurang lebih memakan waktu 17 (tujuh belas) tahun. Sedangkan dalam amar Putusan MK 91/2020 Pemerintah hanya diberikan waktu 2 (dua) tahun untuk memperbaiki UU 11/2020 dan Pemerintah tidak dapat melakukan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU 11/2020. Oleh karena itu, bentuk Perppu merupakan langkah bijak dari Pemerintah dalam mengisi kekosongan hukum atas undang-undang yang ada namun tidak memadai dan pasca lahirnya Putusan MK 91/2020. Selain itu, Perppu 2/2022 menurut keterangan Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. telah memenuhi 3 (tiga) syarat parameter adanya kegentingan memaksa yang disyaratkan oleh Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945. Apabila Pemerintah tetap melakukan pembentukan undang-undang dengan proses yang biasa atau normal maka sama halnya Pemerintah memperbesar peluang Indonesia untuk terjerumus dalam lubang resesi dan mengalami dampak yang lebih besar bukan hanya di perekonomian saja. 2) Berkaitan dengan keterangan Ahli sebelumnya, adanya ketidakpastian atas asas-asas dan tujuan undang-undang mana yang pada akhirnya harus diberlakukan. Perpu 2/2022 yang kemudian ditetapkan menjadi UU 6/2023 adalah jawaban atas kekhawatiran yang diajukan oleh ahli. Perppu 2/2022 melakukan perbaikan rumusan tentang ketentuan umum undang-undang sektor yang diundangkan sebelum berlakunya UU P3. Dengan perbaikan rumusan ketentuan umum (batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim, dan hal-hal yang bersifat umum) tersebut, maka ketentuan yang ada dalam undang- undang sektor yang tidak diubah dalam Perppu 2/2022 harus dibaca dan dimaknai sama dengan yang diubah dengan Perppu 2/2022. Selain itu, dengan adanya aturan yang lebih konkrit dan berkekuatan hukum tetap maka Pemerintah lebih leluasa untuk membuat kebijakan yang strategis dan luas untuk menyelesaikan permasalahan- permasalahan khususnya yang berkaitan dengan percepatan 271 pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu implikasi dari lahirnya UU 6/2023 atas Penetapan Perppu 2/2022 Pemerintah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan atas peraturan- peraturan pelaksana dari UU 11/2020 yang sebelumnya masih terdapat ketidakpastian dalam pengimplementasiannya. Atas dasar hal-hal di atas maka semakin jelas bahwa Perppu 2/2022 tidak hanya menjawab permasalahan kepastian hukum yang dikhawatirkan oleh masyarakat dan akademisi namun juga memberikan kejelasan dan penyempurnaan atas permasalahan kompleks yang timbul pasca Putusan MK 91/2020. 3) Mengenai keterangan ahli tentang tidak adanya partisipasi yang lebih bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan Perppu. Pemerintah telah sampaikan sebelumnya pada halaman 21-22. d. Keterangan Ahli Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H. (dalam persidangan tanggal 7 Agustus 2023), yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: 1) Terdapat 3 (tiga) parameter “kegentingan memaksa” menurut Putusan Mahkamah Konstitusi 138/2009, yakni: a) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; b) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; c) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. 2) Tindakan Pemerintah dan DPR dalam merespon Putusan Mahkamah Konstitusi 91/2020 dinilai tidak tepat karena Putusan a quo tidak mengamanatkan pembentukan Perppu, melainkan untuk memperbaiki prosedur pembentukannya. 272 3) Bahwa proses penetapan Perppu 2/2022 dan UU penetapannya (UU 6/2023) seharusnya tidak dapat disusun melalui metode omnibus karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 42A UU 13/2022. 4) Bahwa terdapat kecacatan formil dalam proses pemberian persetujuan di DPR, yakni pemberian persetujuan Perppu 2/2022 oleh DPR yang melebihi batasan waktu yang ditentukan oleh konstitusi. Menurut Bagir Manan, Perppu yang tidak disahkan dalam masa sidang berikut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pernyataan tersebut tentu bertentangan dengan sikap Pemerintah yang terus memberlakukan Perppu 2/2022 melebihi tenggat waktu tersebut. 5) Disahkannya Perppu 2/2022 dalam waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan UUD merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. 6) Bahwa seharusnya pencermatan terhadap Perppu 2/2022 telah dilakukan oleh DPR sejak Perppu a quo secara efektif berlaku. Bukan baru dilakukan saat RUU penetapan Perppu 2/2022 diajukan, karena sejatinya fungsi pengawasan DPR seharusnya telah dimulai saat terdapat entitas produk hukum baru yang diberlakukan. Pemerintah memberikan tanggapan terhadap keterangan ahli di atas sebagai berikut: 1) Bahwa Pemerintah sepakat dengan penjelasan Ahli yang menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) parameter “kegentingan memaksa” menurut Putusan Mahkamah Konstitusi 138/2009. Sebagaimana Pemerintah juga menetapkan Perppu 2/2022 berdasarkan parameter “ada Undang-Undang tetapi tidak memadai” yang telah Pemerintah sampaikan secara komprehensif melalui jawaban terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. pada halaman 12. 2) Bahwa terkait Ahli yang menyatakan tindakan Pemerintah dalam merespon putusan 91/2021 tidak tepat karena putusan a quo tidak mengamanatkan pembentukan Perppu, dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut: 273 a) bahwa Putusan MK 91/2021 tidak secara rigid menyebutkan bahwa perbaikan terhadap UU 11/2020 harus dilakukan dalam bentuk undang-undang; b) bahwa sejak awal, bentuk Perppu memang bukanlah pilihan Pemerintah dalam melakukan perbaikan terhadap UU 11/2020, melainkan diputuskan berdasarkan pertimbangan dan keadaan yang terjadi selama proses perbaikan UU 11/2020 sedang berlangsung. Hal ini telah Pemerintah sampaikan pula dalam Keterangan Tambahan Presiden pada judicial review Perpu 2/2022 perkara nomor: 5/PUU-XXI/2023 dan 6/PUU-XXI/2023 tertanggal 21 Maret 2023 halaman 2-4; c) bahwa hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Ahli Pemerintah yang disampaikan oleh Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. pada persidangan tanggal 14 Agustus 2023 vide halaman 7 Keterangan Ahli yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “Semua perbaikan atas UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan dalam menindaklanjuti Putusan MK yang mengharuskan pembentuk UU untuk melakukan perbaikan tata cara sesuai dengan metode omnibus dan keterpenuhan asas-asas pembentukan UU, khususnya berkenaan dengan syarat keterbukaan dan menyertakan partisipasi yang bermakna. Namun, atas dasar penilaian Pemerintah atas situasi ekonomi global yang muncul setelah putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pemerintah mengambil putusan untuk menuangkan semua perbaikan yang dipersyaratkan oleh MK tersebut dalam bentuk penetapan Perppu Cipta Kerja.” Dengan demikian, Pemerintah tetap telah memenuhi amanat Putusan MK 91/2021 untuk melakukan perbaikan terhadap UU 11/2020, meskipun melalui penetapan Perppu 2/2022 yang merupakan kebijaksanaan Presiden sebagai suatu subjektivitas dalam menilai kondisi kegentingan yang memaksa. Adapun, pilihan untuk menetapkan Perppu 2/2022 menjadi suatu pilihan yang rasional di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Kemudian DPR telah melakukan penilaian yang objektif terhadap Perpu 2/2022 dan memberikan persetujuan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang (UU 6/2023). 274 3) Bahwa terkait pernyataan Ahli Pemohon mengenai proses penetapan Perpu 2/2022 dan UU penetapannya (UU 6/2023) seharusnya tidak dapat disusun melalui metode omnibus karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 42A UU 13/2022, dapat Pemerintah sampaikan bahwa seperti yang Pemerintah jelaskan dalam jawaban terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengenai “Apa yang dimaksud dengan “layaknya pembentukan undang-undang” pada Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Dirjen PP? Apakah terdapat mekanisme yang sama dalam pembentukan UU Penetapan Perppu?” vide halaman 4-11 bahwa tahapan pembentukan UU Penetapan Perppu memiliki kesamaan dengan tahapan pembentukan undang-undang, yaitu terdiri atas tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Adapun, dalam hal tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 42A UU 13/2022, terhadap RUU Penetapan Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang telah masuk dalam daftar kumulatif terbuka sebagaimana surat Menko Perekonomian kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PH.2.1-1/M.EKON/01/2023 tertanggal 4 Januari 2023 perihal Pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka. Dengan demikian, baik terhadap Perppu 2/2022 maupun UU 6/2023, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 42A UU 13/2022 (vide Bukti PK-15). 4) Bahwa terhadap pernyataan Ahli perihal adanya kecacatan formil dalam proses pemberian persetujuan di DPR, serta adanya pelanggaran terhadap konstitusi dikarenakan menurut Ahli terdapat ketidaksesuaian waktu pengesahan Perppu 2/2022, dapat Pemerintah sampaikan bahwa terkait pernyataan kecacatan formil yang berkaitan dengan pemberian persetujuan Perppu 2/2022 oleh DPR yang menurut Ahli telah melebihi batasan waktu yang ditentukan oleh konstitusi, itu merupakan suatu pernyataan yang keliru. Hal ini dikarenakan telah terpenuhinya syarat “persidangan yang berikut” baik 275 untuk proses pengajuan Perppu ke DPR oleh Pemerintah (Pasal 52 UU P3) maupun terhadap proses pemberian persetujuan Perppu menjadi undang-undang oleh DPR (Pasal 22 UUD NRI 1945), sebagaimana penafsiran terhadap Pasal 22 UUD NRI 1945 serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 UU P3. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan Ahli Pemerintah yang disampaikan oleh Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. pada persidangan tanggal 14 Agustus 2023 vide halaman 4-5 Keterangan Ahli yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “Berdasarkan original intent dari Muhammad Yamin tersebut, jelas bahwa frase “persidangan yang berikut” adalah persidangan setelah Perppu diajukan kepada DPR. Jadi, bukan persidangan pertama setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut” harus dimaknai sebagai persidangan berikut setelah Perppu diajukan kepada DPR, bukan persidangan berikut setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden. Dalam kaitan dengan Perppu Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan Perppu pada tanggal 30 Desember 2022. Selanjutnya Pemerintah mengajukan Perppu a quo kepada DPR pada Masa Sidang Sidang III Tahun 2022/2023 yang dimulai pada 10 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 16 Februari 2023. Kemudian DPR memberikan persetujuan atas Perppu Cipta Kerja pada tanggal 21 Maret 2023, yakni pada masa Sidang IV Tahun 2022/2023 yang dimulai pada 14 Maret 2023 dan berakhir pada 13 April 2023. Artinya, sesuai dengan tafsir otentik dari Muhammad Yamin, persetujuan atas Perppu Cipta Kerja dilakukan pada persidangan yang berikut, yakni pada Masa Sidang IV, setelah Presiden mengajukan Perppu a quo kepada DPR pada Masa Sidang III. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU P3 tersebut jelas menyebutkan istilah “pengajuan”, bukan “persetujuan”. Frase “harus diajukan ke DPR” dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan “masa sidang pertama DPR setelah Perppu ditetapkan” adalah masa sidang bagi Pemerintah mengajukan Perppu, bukan masa sidang bagi DPR untuk memutuskan persetujuan terhadap Perppu. Adapun masa sidang bagi DPR untuk memutuskan persetujuan terhadap Perppu, mengacu pada tafsiran Muhammad Yamin, yakni dilakukan pada persidangan yang berikut setelah masa sidang pertama DPR setelah Perppu ditetapkan dan setelah Perppu diajukan pada sidang pertama tersebut.” 276 Dapat Pemerintah sampaikan, hal berkaitan dengan “persidangan yang berikut” baik pada Pasal 22 UUD NRI 1945 maupun Pasal 52 UU P3 juga telah Pemerintah jelaskan dan uraikan dalam jawaban Pemerintah terhadap Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh mengenai “Bagaimana penafsiran Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 menurut Pemerintah” vide halaman 32- 40, serta jawaban Pemerintah terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Guntur Hamzah mengenai “Amanat Pasal 52 UU 12/2011 terkait pengajuan Perppu ke DPR, diamanatkan ke siapa? Apakah diamanatkan kepada Pemerintah atau diamanatkan kepada internal DPR?” vide halaman 41-43. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, menurut Pemerintah tidak terdapat kecacatan formil dalam proses pemberian persetujuan di DPR, serta tidak adanya pelanggaran terhadap konstitusi dalam hal ketidaksesuaian waktu pengesahan Perppu 2/2022 sebagaimana yang dinyatakan oleh Ahli Pemohon. Karena aspek formil UU 6/2023 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 22 UUD NRI 1945 dan Pasal 52 UU P3. 5) Bahwa terhadap pernyataan Ahli mengenai seharusnya pencermatan terhadap Perppu 2/2022 telah dilakukan oleh DPR sejak Perpu a quo secara efektif berlaku. Bukan baru dilakukan saat RUU penetapan Perppu 2/2022 diajukan, karena sejatinya fungsi pengawasan DPR seharusnya telah dimulai saat terdapat entitas produk hukum baru yang diberlakukan. Perlu Pemerintah sampaikan bahwa bentuk pengawasan DPR terhadap produk hukum Perpu yang ditetapkan oleh Pemerintah tercermin dalam rangkaian proses pemberian persetujuan DPR terhadap RUU Penetapan Perpu yang telah diajukan oleh Presiden kepada DPR. Hal ini diperkuat juga oleh keterangan Ahli Pemerintah yang disampaikan oleh Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. pada persidangan tanggal 14 Agustus 2023 vide halaman 3-4 Keterangan Ahli yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “Dalam kaitan dengan Perppu Cipta Kerja, DPR sudah memberikan persetujuan pada tanggal 21 Maret 2023. Terlepas 277 dari adanya fraksi yang tidak memberikan persetujuan atas Perppu tersebut, tetapi mayoritas Fraksi memberikan persetujuan atas Perppu tersebut. Dengan adanya persetujuan tersebut, secara formil pengawasan DPR sudah dilakukan oleh DPR yang sekaligus juga menunjukkan bahwa DPR sudah melakukan pengujian atas objektivitas penetapan Perppu oleh Presiden. Keputusan DPR untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja menunjukkan bahwa DPR menyetujui syarat- syarat objektif yang menjadi parameter Presiden untuk menetapkan Perppu.” Dengan demikian, pengawasan DPR terhadap produk hukum Perppu yang ditetapkan oleh Pemerintah telah terwujud dalam rangkaian proses pemberian persetujuan DPR terhadap RUU Penetapan Perppu yang telah diajukan oleh Presiden kepada DPR. e. Keterangan Saksi Timbul Siregar, S.Si., S.H., M.M. (dalam persidangan tanggal 26 Juli 2023), yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: 1) Advokasi kasus perselisihan hubungan industrial tingkat bipartit, mediasi, dan mahkamah agung dan melakukan advokasi ketenagakerjaan terkait dengan upah minimum. Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku sampai dilakukannya perbaikan dan turunannya. PHK masih tetap merujuk pada UU Cipta Kerja jo. PP 35/2021, putusan tetap mengacu pada peraturan tersebut, tingkat mediasi yang dianjurkan oleh suku dinas menggunakan UU Cipta Kerja jo. PP 35/2021 untuk anjurannya sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri. 2) Terkait dengan PP 36/2021 mengenai pengupahan, juga dialami di Sukabumi dengan melakukan protes kepada pemerintah Jawa Barat perihal tidak adanya kenaikan upah minimum dari 2021-2022 karena penggunaan dasar hukum menggunakan PP 36/2021. Jaminan kehilangan pekerjaan dengan adanya Perjanjian Bersama, proses Putusan MK sampai Perpu, PP 37 masih berlaku. 3) Organisasi pekerja kecewa karena putusan MK tidak dilaksanakan oleh pemerintah untuk merevisi UUCK. Bahkan dalam praktik ketenagakerjaan, PP 35/2021, PP 36/2021, dan PP 37/2021 masih tetap digunakan. 278 4) Perbaikan cipta kerja tidak kunjung diperbaiki sesuai dengan Putusan MK 91. Pemerintah memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi di atas sebagai berikut: 1) Bahwa berkenaan dengan keterangan saksi yang menyatakan terdapat protes pekerja kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena tidak adanya kenaikan upah minimum dari 2021-2022, karena menggunakan dasar hukum PP 36/2021, menurut Pemerintah justru dengan adanya Perppu 2/2022 sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU 6/2023 memberikan penyempurnaan kebijakan penetapan upah minimum (Pasal 81 angka 28 Pasal 88D dan Pasal 88F, halaman 553 Lampiran UU 6/2023, dan vide Bukti PK-16 halaman 854 dan 855), diharapkan terdapat perbaikan terhadap upah minimum yang diterima oleh pekerja. 2) Bahwa berkenaan dengan keterangan saksi yang menyatakan terdapat kekecewaan dari organisasi pekerja berkaitan dengan tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah untuk merevisi UU 11/2020, dapat Pemerintah sampaikan bahwa Pemerintah melaksanakan Putusan MK 91/2020 dalam kerangka melakukan perbaikan terhadap UU 11/2020, serta tanpa membuat tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Adapun PP ketenagakerjaan (PP 35/2021, PP 36/2021, dan PP 37/2021) diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021, yaitu telah dikeluarkan oleh Pemerintah sebelum Putusan MK 91/2020, sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan amar Putusan MK 91/2020 di bawah ini: “Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini” Berdasarkan amar tersebut, jelas UU 11/2020 pasca putusan a quo masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan 279 pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan a quo. Lebih lanjut, Amar Nomor 7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXVIII/2020, juga menyatakan: “Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)” Bahwa Amar Nomor 7 dalam putusan a quo, hanya melarang menerbitkan peraturan pelaksanaan baru pasca Putusan MK 91/2020. Sementara PP 35/2021, PP 36/2021, dan PP 37/2021 yang disebutkan oleh saksi telah terbit sebelum adanya putusan a quo, dengan demikian secara hukum keberlakuan PP 35/2021, PP 36/2021, dan PP 37/2021 tersebut tidak bertentangan dengan putusan Putusan MK 91/2020. f. Keterangan Saksi Sri Palupi (dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2023) Setelah memperhatikan secara cermat keterangan Saksi Pemohon Sdri. Sri Palupi, dapat Pemerintah sampaikan bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon perkara 46/PUU-XXI/2023, Pemerintah sependapat dengan pernyataan Majelis Hakim, yang menyatakan pada pokoknya bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Sri Palupi tidak selayaknya bertindak sebagai saksi yang mengetahui, melihat, mendengar, fakta-fakta yang terjadi, akan tetapi lebih pada memberikan pendapat layaknya seorang ahli. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi sudah sepatutnya dan selayaknya tidak dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. 280 3. PENJELASAN PRESIDEN TERHADAP KETERANGAN AHLI DAN SAKSI DARI PRESIDEN Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tanggal 14 Agustus 2023, Pemerintah sependapat dengan Keterangan Ahli dan Saksi Presiden sebagai berikut: a. Keterangan Ahli Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum., yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: 1) Penetapan Perpu Cipta Kerja didasarkan pada Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menetapkan syarat sebagai parameter kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2) Dalam Putusan a quo, Mahkamah Konstitusi pun menyebutkan bahwa pada dasarnya pembuatan Perppu adalah tergantung pada penilaian subjektif Presiden. 3) Ahli mengutip pula pendapat Muhammad Yamin, salah seorang the founding father dan perumus UUD 1945, dalam karyanya Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Ketiga, 1960, halaman 794, yakni syarat “hal ihwal kegentingan yang memaksa” merupakan kebijaksanaan Pemerintah, sehingga tergantung pada penilaian atau evaluasi Pemerintah, dalam hal ini Presiden. 4) Penilaian subjektif Presiden tersebut tidak absolut karena tetap harus didasarkan pada keadaan objektif, yakni tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK a quo. 5) Dalam kaitan dengan Perppu Cipta Kerja, ketiga syarat yang menjadi parameter penetapan Perppu tersebut dipandang sudah memenuhi, yakni kegentingan berupa dinamika perekonomian global yang harus dihadapi oleh Pemerintah yang memaksa Pemerintah – menggunakan istilah Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 naskah asli – untuk bertindak lekas dan tepat. 6) Keadaan mendesak tersebut membutuhkan UU untuk mengatasi dinamika perekonomian global yang menurut penilaian subjektif dan 281 kebijaksanaan Presiden dapat diselesaikan dengan menetapkan Perppu. Dengan demikian, penilaian Presiden atas kegentingan memaksa didasarkan pada kondisi objektif yakni dinamika perekonomian global yang sudah tentu didasarkan pada pertimbangan dan perhitungan para ahli yang berkompeten dalam bidang perekonomian. 7) Terkait dengan objektivitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Perppu 2/2022. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Perppu harus mendapat persetujuan DPR. Mengacu pada Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 naskah asli yang merupakan original intent, disebutkan bahwa persetujuan DPR pada Pasal 22 ayat (2) merupakan bentuk “pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat” terhadap Pemerintah, sehingga “peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat.” 8) Pengawasan DPR itu diarahkan untuk menguji objektivitas syarat- syarat dari penetapan Perppu tersebut. Dengan demikian, penilaian subjektif Presiden tidak saja harus didasarkan pada syarat objektif sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK, tetapi juga syarat-syarat tersebut harus memperoleh penilaian secara objektif dari DPR. 9) Bahwa penetapan Perppu oleh Presiden tidak bersifat absolut karena selain harus memenuhi syarat-syarat objektif yang ditetapkan oleh Putusan MK, juga objektivitas syarat-syarat tersebut harus memperoleh pengawasan berupa penilaian dari DPR. 10) Dalam kaitan dengan Perppu Cipta Kerja, DPR sudah memberikan persetujuan pada tanggal 21 Maret 2023. Terlepas dari adanya fraksi yang tidak memberikan persetujuan atas Perpu tersebut, tetapi mayoritas Fraksi memberikan persetujuan atas Perppu tersebut. 11) Dengan adanya persetujuan tersebut, secara formil pengawasan DPR sudah dilakukan oleh DPR yang sekaligus juga menunjukkan bahwa DPR sudah melakukan pengujian atas objektivitas penetapan Perppu oleh Presiden. Keputusan DPR untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja menunjukkan bahwa DPR menyetujui syarat-syarat objektif yang menjadi parameter Presiden untuk menetapkan Perppu. 282 12) Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 adalah Pasal yang masih asli dan tidak mengalami perubahan dalam empat kali amandemen konstitusi tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Oleh karena itu, untuk memahami Pasal 22 a quo dapat dilakukan dengan melihat penafsiran oleh para perumus UUD NRI Tahun 1945 naskah asli. 13) Dalam satu tulisannya yang berjudul Naskah Persiapan Undang- Undang Dasar 1945, Jilid Ketiga, 1960, halaman 794-795, Muhammad Yamin memberikan 7 (tujuh) tafsiran atas Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, yakni pada tafsiran no. CVIII s.d. CXIV (108 s.d. 114). 14) Berdasarkan original intent dari Muhammad Yamin tersebut, jelas bahwa frase “persidangan yang berikut” adalah persidangan setelah Perppu diajukan kepada DPR. Jadi, bukan persidangan pertama setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden. 15) Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut” harus dimaknai sebagai persidangan berikut setelah Perppu diajukan kepada DPR, bukan persidangan berikut setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden. 16) Sesuai dengan tafsir otentik dari Muhammad Yamin, persetujuan atas Perpu Cipta Kerja dilakukan pada persidangan yang berikut, yakni pada Masa Sidang IV, setelah Presiden mengajukan Perppu a quo kepada DPR pada Masa Sidang III. 17) Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU P3 jelas menyebutkan istilah “pengajuan”, bukan “persetujuan”. Frase “harus diajukan ke DPR” dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan “masa sidang pertama DPR setelah Perppu ditetapkan” adalah masa sidang bagi Pemerintah mengajukan Perppu, bukan masa sidang bagi DPR untuk memutuskan persetujuan terhadap Perppu. 18) Masa sidang bagi DPR untuk memutuskan persetujuan terhadap Perppu, mengacu pada tafsiran Muhammad Yamin, yakni dilakukan pada persidangan yang berikut setelah masa sidang pertama DPR 283 setelah Perppu ditetapkan dan setelah Perppu diajukan pada sidang pertama tersebut. 19) Menurut pendapat Ahli, penetapan Perppu Cipta Kerja tersebut tidak bertentangan dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dengan beberapa pertimbangan: a) Secara konstitusional kewenangan Presiden untuk menetapkan Perppu berdasarkan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 tidak pernah dicabut atau diubah, sehingga Presiden tetap memiliki hak konstitusional untuk menetapkan Perpu Cipta Kerja; b) Putusan MK tidak melarang secara tegas perbaikan UU Cipta Kerja untuk dituangkan dalam bentuk Penetapan Perppu yang merupakan kewenangan Presiden yang diatribusikan oleh UUD NRI Tahun 1945; c) Pertimbangan Presiden atas kegentingan yang memaksa tidak masuk ke dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 karena perubahan perekonomian global terjadi setelah Putusan MK a quo dibacakan. Putusan MK yang harus ditindaklanjuti oleh pembentuk UU harus pula dihadapkan pada perubahan situasi perekonomian global yang dalam penilaian Presiden merupakan kegentingan yang memaksa yang harus ditindaklanjuti tidak dengan prosedur biasa, melainkan dengan menetapkan Perppu Cipta Kerja. d) Penetapan Perppu itupun tetap memuat perintah Putusan MK, yakni melakukan beberapa perbaikan yang diperintahkan MK sebagaimana telah disebutkan di atas, sekalipun disesuaikan dengan prosedur pembentukan Perppu yang berbeda dengan pembentukan UU biasa. b. Keterangan Ahli Prof. Mohamad Ikhsan, S.E., M.A., Ph.D., yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: 1) Keberhasilan Pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) menurut Ahli merupakan langkah penting dan luar biasa dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi di atas 6+ persen per tahun dalam rangka 284 meningkatkan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan secara berkesinambungan. 2) Pembuatan UU Cipta Kerja dengan cara Omnibus Law ini merupakan terobosan penting untuk mengatasi kompleksitas dari sejumlah UU baik yang baru dan lama dalam suatu benang merah yang utuh dari suatu reformasi struktural. 3) Iklim investasi ibarat oksigen yang dibutuhkan oleh investor. Iklim investasi terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu pertama, kelompok kebijakan pemerintah yang mempengaruhi biaya (costs) seperti pajak, beban regulasi dan pungli (red tape), korupsi, infrastruktur, ongkos operasi dan investasi perusahaan (finance cost), intervensi di pasar tenaga kerja. Kedua, kelompok yang mempengaruhi risiko yang terdiri atas: stabilitas makroekonomi, stabilitas dan prediktabilitas kebijakan, hak properti (property right), kepastian kontrak (contract enforcement), dan hak untuk mentransfer keuntungan. Kelompok ketiga adalah hambatan untuk kompetisi yang terdiri dari hambatan regulasi untuk masuk dan keluar dari kegiatan bisnis, berfungsinya pasar keuangan serta infrastruktur dengan baik dan tersedia dengan efektif hukum persaingan. 4) UU Cipta Kerja sebagai game changer untuk membalikan tren deindustrialisasi di Indonesia. Salah satu penyebab terjadinya deindustrialisasi adalah kurang kondusifnya iklim investasi di Indonesia. 5) Industri padat kerja meninggalkan Indonesia karena return dan risiko berbisnis di Indonesia kurang atraktif dibandingkan negara-negara lain. Kekakuan pasar kerja meningkat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja. 6) Pemerintahan SBY – JK tahun 2006 secara khusus menerbitkan Inpres Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Tetapi penerbitan Inpres atau peraturan di bawah UU 285 kurang memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi di Indonesia. 7) Pengalaman sejarah dunia menunjukkan bahwa industrialisasi merupakan kunci penting sebagai motor pertumbuhan ekonomi kita. Kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian Indonesia cenderung stagnan bahkan menurun dalam satu dekade terakhir. 8) Pada 2011, sektor manufaktur tercatat berkontribusi sebesar 23% terhadap perekonomian Indonesia dan merosot ke 21% pada tahun lalu. Lebih lanjut, pertumbuhan tahunan sektor manufaktur juga mengalami perlambatan dari 4,7% di 2010 ke 3,45% di 2021. Walaupun sektor manufaktur tumbuh hingga 4,89% di 2022 akibat adanya peningkatan permintaan pasca pandemi dan efek basis rendah di 2021, pertumbuhan sektor ini selalu lebih rendah dari tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. 9) Bahwa tahun 2020-2022 lalu kita memasuki uncharted territory dengan adanya pandemi Covid-19 yang menciptakan ketidakpastian dan volatilitas yang luar biasa. Kita tidak tahu arah trajektori perekonomian, baik global maupun nasional, terlepas dari segala upaya yang dilakukan pemerintah semua negara di dunia. 10) Di tingkat global, revisi proyeksi ekonomi kerap dilakukan dan memberikan keleluasaan bagi pemerintah melalui UU atau untuk melakukan berbagai penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dukungan tanpa perlu mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu. 11) Dalam menghadapi ketidakpastian yang tinggi, dibutuhkan langkah mitigasi untuk mencegah dibandingkan menghadapi jika yang dikhawatirkan terjadi. Salah satunya adalah dengan melakukan reformasi struktural. Perppu Cipta Kerja merupakan bentuk tindakan antisipatif terhadap hal tersebut. 12) Dibandingkan dengan negara peers, Indonesia memiliki kinerja yang baik dalam faktor pendorong reformasi struktural seperti: stabilitas makro, tata kelola dasar, infrastruktur dasar – meskipun menghadapi tantangan sumber daya manusia. Namun, Indonesia tertinggal dalam 286 hal pasar tenaga kerja, perdagangan internasional, peraturan bisnis, sektor keuangan, serta persaingan. 13) Menurut pandangan Ahli, tanpa adanya pandemi Covid-19 pun, putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang meminta sejumlah perbaikan dalam UU Cipta Kerja dan terutama adanya larangan bagi penyelenggara negara untuk melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas, mempunyai potensi menghadirkan ketidakpastian bukan hanya bagi pelaku usaha. Ahli menyampaikan, bahwa larangan tersebut juga berdampak bagi perumusan kebijakan strategis dalam mengurangi atau memberikan opsi pencegahan dan upaya untuk mengatasi krisis ekonomi. 14) Pelajaran dari krisis-krisis sebelumnya menunjukkan unsur ketepatan waktu dan intensitas dari kebijakan sangat menentukan keberhasilan kita mencegah atau mengatasi krisis semakin, dengan sedikitnya opsi yang tersedia, semakin sukar pula kita mencegah krisis atau semakin sukar pula kita mengatasi krisis ekonomi. 15) Krisis Covid meningkatkan potensi krisis ketidakpastian. Untuk mengirimkan satu kontainer barang ekspor yang tadinya hanya $1.500 per kontainer meningkat menjadi $6.000 per kontainer. Sudah semakin mahal harganya, kita pun tidak tahu kapan barangnya akan tiba. Setelah pandemi Covid-19 mereda, potensi resesi global pada tahun 2022 hingga kini sangat tinggi. Banyak yang memunculkan hard - landing dari perekonomian global saat itu. 16) Koreksi terhadap kinerja ekonomi Indonesia akibat krisis dapat berasal dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) sumber utama: a) Jalur pertama: Kenaikan suku bunga di pasar Internasional sebagai upaya untuk meredam kenaikan harga yang terjadi akibat ketidakpastian di tingkat global, seperti adanya over ekspansi fiskal di masa pandemi Covid-19, guncangan pasokan akibat konflik antara Rusia dan Ukraina, serta faktor-faktor lainnya. b) Jalur kedua melalui disrupsi suplai energi dari Uni Eropa juga menjadi salah satu sumber dari melemahnya perekonomian global, yang juga akan berdampak terhadap perekonomian dalam negeri. 287 c) Jalur ketiga melalui kenaikan harga di dalam negeri juga dapat memicu Bank Indonesia untuk ikut meningkatkan suku bunga, yang pada akhirnya juga berdampak dalam mengoreksi kinerja perekonomian Indonesia. 17) Putusan MK ini berdampak pada terhambatnya investasi di sektor properti akibat adanya hambatan birokrasi dalam menentukan lokasi dan untuk mendapatkan perizinan dasar. Sehingga, komponen PMTB menjadi tidak optimal dalam mendukung pertumbuhan perekonomian. 18) Diperlukan adanya refinement pada aturan pelaksana UU Cipta Kerja di sektor properti, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (PermenATR/BPN No.13/2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) (Birokrasi Pemanfaatan Ruang) serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021) dan PP 5/2021 (Birokrasi Perizinan Lingkungan). 19) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (PP 28/2021) yang juga membutuhkan perbaikan pun ikut terhambat akibat putusan Mahkamah Konstitusi ini. PP ini dianggap menghilangkan kemampuan perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API-U) untuk melakukan impor bahan baku dan/atau bahan penolong. 20) Berdasarkan poin-poin tersebut, menurut saya telah dapat memenuhi aspek kegentingan yang memaksa dari perspektif perekonomian, dan pada akhirnya menunjukkan bahwa Perppu Cipta Kerja memiliki urgensi yang tinggi untuk segera diterbitkan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha sekaligus mengurangi limitasi yang ada dalam hal opsi pencegahan krisis ekonomi di tengah ketidakpastian global saat ini. 288 c. Keterangan Saksi Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A., yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: 1) Bahwa saksi terlibat langsung dalam tahap konsultasi publik perbaikan UU 11/2020 sebanyak 6 (enam) kegiatan yang diselenggarakan oleh Satgas UU Cipta Kerja. 2) Adapun 6 (enam) kegiatan dimana saksi ikut terlibat didalamnya yaitu sebagai berikut: a) Bali, 14 Juli 2022, sebagai Narasumber dalam kegiatan “FGD Jaring Aspirasi dalam Rangka Implementasi dan Penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja”; b) Bandung, 28 Juli 2022, sebagai Narasumber dalam kegiatan “Diskusi dan Jaring Aspirasi dalam Rangka Implementasi dan Penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja”; c) Yogyakarta, 25 Agustus 2022, sebagai Narasumber dalam kegiatan “FGD Jaring Aspirasi dalam Rangka Penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja”; d) Bali, 13 November 2022, sebagai Peserta dalam kegiatan “FGD dengan Topik: Undang-Undang Cipta Kerja Dan Aturan Turunannya Dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum”; e) Yogyakarta, 2 Maret 2023, sebagai Narasumber dalam kegiatan “Kupas Tuntas Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan)”; f) Bali, 10 Maret 2023, sebagai Narasumber dalam kegiatan “FGD dengan Topik: Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja dan Aturan Terkait Dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum”. 3) Dalam kegiatan dimana saksi ikut berpartisipasi, hadir pula peserta yang terdiri dari berbagai elemen, yaitu: a) Para pakar; b) Staf pengajar dari Perguruan Tinggi; c) Perwakilan Pemerintah Daerah; d) Serikat Buruh; e) Mahasiswa; 289 f) Pengusaha UMKM; g) Kadinda dan pengusaha lokal; h) Organisasi masyarakat; i) Pemuka Masyarakat; dan j) LSM lingkungan. 4) Adapun dalam beberapa kegiatan yang diikuti tersebut, saksi menyampaikan pokok pembahasan sebagai berikut: a) Pembangunan Bonus Demografi b) Transformasi Tenaga Kerja c) Pandemi Covid-19, Geopolitik Global, serta Perang Rusia- Ukraina d) Undang-Undang Cipta Kerja. 5) Bahwa kegiatan yang saksi ikuti tersebut merupakan kegiatan dalam rangka perbaikan terhadap UU 11/2020, bukan terhadap pembentukan Perppu 2/2022. 6) Bahwa Saksi baru mengetahui perihal Perpu 2/2022 setelah Perppu tersebut telah ditetapkan oleh Pemerintah. d. Keterangan Saksi Nurhayati, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: a. Bahwa UU Cipta Kerja memberikan dampak baik kepada pelaku UMK terutama terkait penyelenggaraan jaminan produk halal; b. Bahwa Pelaku UMK merasakan kemudahan dalam pengajukan Sertifikat Halal bagi UMK, setelah adanya komite fatwa produk halal; c. Bahwa hadirnya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, yaitu sebagai Pendamping Proses Produk Halal. Hal ini dapat mempermudah Pelaku UMK lainnya untuk mendapatkan Sertifikat Halal; d. Bahwa untuk melakukan pengajuan Sertifikasi Halal sudah terdigitalisasi, hal ini sangat mempermudah Pelaku UMK dan Pendamping Proses Produk Halal; dan e. Bahwa dengan sistem yang terdigitalisasi secara nasional, Pelaku UMK dan Pendamping dapat dengan mudah mendapatkan Sertifikat Halal. 290 C. DAMPAK APABILA PERMOHONAN UJI FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Dampak apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang pada intinya Pemohon meminta UU 6/2023 dibatalkan, maka hal tersebut akan membawa dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa hal antara lain: 1. Beberapa kebijakan strategis Pemerintah seperti kemudahan sertifikasi halal untuk Usaha Mikro Kecil (selanjutnya disebut UMK), Penghapusan Izin Gangguan (Hinder Ordonantie), Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko dan beberapa kebijakan strategis lain yang telah terbukti memberikan dampak positif kepada sektor usaha khususnya UMKM akan kehilangan basis regulasi atau payung hukumnya. a. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU 33/2014) tidak terdapat atau minim terdapat kemudahan terhadap UMK yang akan mengajukan sertifikasi halal. Dalam undang- undang a quo, bagi UMK hanya terdapat fasilitas berupa “biaya sertifikasi halal” dapat difasilitasi pihak lain (Pasal 44 ayat (2) UU 33/2014). Hal ini kemudian diperluas dalam UU 11/2020 dan UU 6/2023, dimana bagi pelaku usaha diberikan fasilitas antara lain: 1) Kemudahan sertifikasi halal pelaku UMK melalui pernyataan halal pelaku usaha (self declare); 2) Pembiayaan sertifikasi halal biaya halal pelaku UMK melalui self declare tidak dikenai biaya; 3) Penyelia halal bagi pelaku UMK melalui self declare boleh berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan; 4) Memberikan peluang kerja bagi masyarakat sebagai pendamping proses produk halal yang bertugas mendampingi pelaku UMK dalam pengajuan sertifikasi halal. Sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 telah tercatat sejumlah 209 lembaga pendamping dan 64.770 orang sebagai pendamping proses produk halal. Data tersebut dapat dilihat 291 secara real time melalui tautan berikut: https://info.halal.go.id/pendampingan/; 5) Kepastian waktu dalam layanan sertifikasi halal menjadi lebih singkat; 6) Layanan penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan secara elektronik; dan 7) Dibentuk lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama untuk menyelenggarakan sidang fatwa dalam rangka percepatan penerbitan sertifikat halal. b. Izin Gangguan yang diterapkan berdasarkan pada Undang-Undang Gangguan Stbl. 1926 – 226 yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1926 dan mengalami beberapa perubahan dan penambahan yakni dengan Stbl 1927 – No.499 kemudian diubah lagi dengan Stbl. 1932 – No. 80 dan No. 341, hingga paling akhir dengan Stbl. 1940 – No. 14 dan No. 450 yang dikeluarkan pada tahun 1941 yaitu Undang-Undang peninggalan era kolonial Belanda. Keberadaan izin gangguan ini yang merupakan peninggalan era kolonial ternyata masih berlaku dan digunakan di Indonesia. Hal ini secara tidak langsung menjadi salah satu komponen yang menghambat kemudahan berusaha di Indonesia, terlebih sebuah Undang-Undang yang berlaku sejak tahun 1941 sudah tentu perlu dilakukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini. Namun hal itu sulit terwujud selama ini karena untuk mencabut regulasi setingkat Undang-Undang walau itu diberlakukan sejak era kolonial maka diperlukan pencabutan menggunakan regulasi setingkat Undang-Undang dalam hal ini UU 11/2020 atau UU 6/2023. Sehingga jika UU 6/2023 dinyatakan inkonstitusional maka pengaturan terkait Izin Gangguan yang telah dicabut kembali berlaku. c. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang sekarang dilakukan berbasis risiko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari UU 11/2020 yang telah dicabut dengan Perpu 2/2022 (UU 6/2023). PP 5/2021 ini menjadi basis legal berlakunya kebijakan Online Single Submission yang telah terbukti memberikan dampak positif dari sisi 292 kemajuan sistem perizinan berusaha terintegrasi, termasuk menekan aspek koruptif di sisi perizinan berusaha. Sehingga jika UU 6/2023 dinyatakan inkonstitusional maka akan membuat kebijakan Online Single Submission ini menjadi tidak lagi memiliki payung hukum Undang-Undang. 2. Pemerintah tidak dapat optimal untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan tidak akan mampu menyerap tenaga kerja yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. 3. Terhambatnya pencapaian target penciptaan lapangan kerja yang direncanakan Pemerintah. 4. Terhambatnya upaya peningkatan investasi sebesar 6,6% - 7,0% pertahun untuk membantu membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan kerja tambahan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% - 5,6% pertahun. Hadirnya UU 11/2020 meningkatkan nilai investasi baik di level PMDN atau PMA secara signifikan. Hal ini berdasarkan data dari Kementerian Investasi/BKPM bahwasanya untuk sektor PMDN terjadi kenaikan signifikan (menurut data 5 (lima) tahun terakhir 2018-2022): Tabel 4. Partisipasi Data Realisasi Total PMDN Periode Tahun 2018 - 2022 Berdasarkan Sektor (Dalam Rp. Miliar) 2018 2019 2020 2021 2022 328.604,92 386.498,39 413.535,52 447.063,65 552.768,97 Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa, realisasi investasi pada PMDN mengalami kenaikan paling tinggi di tahun 2021 setelah UU 11/2020 diundangkan. Selain PMDN, realisasi investasi PMA juga mengalami 293 kenaikan pada 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022), mengacu kepada tabel dibawah ini: Tabel 5. Partisipasi Data Realisasi Total PMA Periode Tahun 2018 - 2022 Berdasarkan Sektor (Dalam USD Juta) 2018 2019 2020 2021 2022 29.307,91 28.208,76 28.666,27 31.093,07 45.604,96 Hal ini berpotensi hilang atau menurun jika UU 6/2023 yang membawa semangat perubahan investasi seperti di UU 11/2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. 5. Terhambatnya peningkatan perlindungan dan pemberdayaan UMKM yang memiliki kontribusi sekitar 61,07% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), karena UU 6/2023 mengatur tambahan perlindungan dan pemberdayaan untuk UMKM, antara lain sebagai berikut: a. Perizinan Tunggal bagi UMK, cukup melalui pendaftaran; b. Kemudahan bagi UMK untuk mendapatkan Sertifikat Halal dan biaya ditanggung Pemerintah; c. Memberikan insentif dan kemudahan bagi Usaha Menengah dan Besar yang bermitra dengan UMK; d. Pengelolaan terpadu UMK melalui sinergi dengan pemangku kepentingan; e. Insentif Fiskal dan Pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM; f. Prioritas penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendanai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM; g. Pemberian fasilitasi layanan bantuan dan perlindungan hukum bagi UMK; h. Prioritas produk/jasa UMK dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah; dan 294 i. Kemitraan UMK melalui penyediaan tempat promosi, tempat usaha atau pengembangan UMK pada infrastruktur publik (alokasi 30%). 6. Pemerintah tidak dapat melaksanakan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 7. Prosedur perizinan berusaha akan kembali tidak efisien dan berbiaya tinggi serta tidak terciptanya kepastian, kemudahan dan penyederhanaan proses penerbitan perizinan berusaha. Karena dengan UU 11/2020 (dan sekarang melalui UU 6/2023) dilakukan reformasi regulasi perizinan berusaha dengan menerapkan konsep perizinan berusaha berbasis risiko yang memastikan proses penerbitan perizinan berusaha yang lebih mudah, pasti, dan cepat dengan menggunakan sistem elektronik (Online Single Submission/OSS). Berdasarkan data dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal sejak Agustus 2021 sampai dengan 22 Agustus 2023 Sistem OSS telah menerbitkan 5.333.366 Nomor Induk Berusaha (NIB). Dimana NIB diberikan terbesar kepada usaha mikro sebesar 5.109.228 NIB (95,80%), usaha kecil sebesar 163.949 (3,07%), usaha besar sebesar 39.569 (0,74%), dan usaha menengah sebesar 20.620 (0,39%). Selain itu, berdasarkan data yang sama, untuk rasio penanaman modal dalam negeri, jauh lebih banyak daripada PMA. Hal tersebut tercermin dari perbandingan data NIB antara PMDN dan PMA dimana tercatat NIB PMDN lebih banyak dibandingkan NIB PMA (terdapat 5.314.341 NIB PMDN, sedangkan PMA hanya sebesar 19.025 NIB). 8. Tidak tercapainya tujuan Pemerintah untuk mendorong UMK menjadi usaha formal berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kapasitas UMK. Pendirian dalam bentuk Perseroan Perorangan akan membuka akses pembiayaan bagi UMK untuk pengembangan usaha. Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah meregister sebanyak 126.281 Perusahaan Perorangan (per tanggal 22 Agustus 2023). 9. Terhambatnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dapat memperluas lapangan kerja. Dari 20 (dua puluh) KEK di Indonesia, terdapat 6 (enam) KEK yang ditetapkan setelah berlakunya UU Cipta Kerja 295 yaitu KEK Nongsa, KEK Batam Aero Technic, KEK Lido, KEK Gresik, KEK Sanur dan KEK Kura Kura Bali. Realisasi investasi dari keenam KEK tersebut hingga Semester I tahun 2023 sebesar Rp 52,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 26.204 orang. 10. Terhambatnya pencapaian kepastian hukum dan perlindungan hukum terkait pemanfaatan ruang atas tanah dan ruang bawah tanah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini menjadi kebutuhan hukum karena pemanfaatan ruang atas dan bawah tanah sudah menjadi keniscayaan, sebagai contoh Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit (MRT), dan lain-lain. 11. Terhambatnya penyediaan tanah untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria, yang akan dilaksanakan oleh Bank Tanah yang dibentuk berdasarkan UU 11/2020 (sekarang UU 6/2023). Dimana minimal 30% dari tanah Bank Tanah dimanfaatkan untuk reforma agraria. Terdapat potensi tanah terlantar yang dapat dimanfaatkan untuk reforma agraria. 12. Terhambatnya percepatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditujukan untuk penciptaan lapangan kerja seperti KEK, Kawasan Industri Hulu Hilir Minyak dan Gas, Kawasan Pariwisata dan kawasan lainnya serta tidak dapat dilakukannya percepatan penyelesaian status tanah (kawasan, aset, wakaf, dan lain-lain) untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. 13. Terhambatnya proses percepatan penyelesaian rencana tata ruang dan perbaikan kualitas tata ruang dari tingkat nasional hingga rencana detail tata ruang di tingkat kabupaten/kota sebagai dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintahan serta terhambatnya penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang dan lahan di Indonesia. C. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 296 (1) Menerima Kesimpulan Presiden secara keseluruhan; (2) Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); (3) Menolak permohonan pengujian formil Para Pemohon dalam Perkara Nomor: 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU- XXI/2023 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); (4) Menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lampiran Kesimpulan Presiden yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Agustus 2023 1. Kegiatan Konsultasi Publik UU 11/2020 Pascaputusan 91/2020 hingga Perppu 2/2022 ditetapkan; 2. Rapat penyusunan Naskah Akademik; 3. Draf awal Naskah Akademik; 4. Draf Naskah Akademik termutakhir. [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 297 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelasan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu jenis pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang- Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal tersebut secara umum Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841, selanjutnya disebut UU 6/2023), terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: 298 [3.3.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] telah menyatakan bahwa: [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang. [3.3.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah melalui beberapa putusannya telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2022, pada Sub-paragraf [3.3.5] telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 adalah diajukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak diundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; [3.3.3] Bahwa oleh karena UU 6/2023 diundangkan pada 31 Maret 2023 sebagaimana termuat Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan, yaitu 14 Mei 2023. Adapun permohonan Pemohon diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 1 Mei 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 45/PUU/ PAN.MK/AP3/05/2023. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. 299 Kedudukan Hukum Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkannya syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan adanya syarat kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian formil terhadap undang-undang harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 300 b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kedudukan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, pada pokoknya Pemohon telah menjelaskan kedudukan hukumnya dalam pengujian formil sebagai berikut: 1. Pemohon adalah organisasi partai politik berbadan hukum yang dibentuk didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Kegiatan Partai Buruh juga berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pembentukan Partai Buruh sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar Partai Buruh yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 06, tanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat dihadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Pusat [Bukti P-2] sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, tanggal 4 April 2022 [Bukti P-3]; 2. Dalam mengajukan Permohonan a quo. Pemohon diwakili oleh pimpinan dewan pimpinan pusat partai yang disebut dengan “Komite Eksekutif atau Executive Committee (Exco) Partai Buruh”, yaitu Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal, yang terpilih secara sah dalam Kongres IV Partai Buruh tahun 2021, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.02 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, tanggal 4 April 2022 [Bukti P-4]; 3. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Partai Buruh [Vide Bukti P-2] dinyatakan Komite Eksekutif di tingkat pusat merupakan pimpinan tertinggi Partai Buruh yang dipimpin oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal. Sekurang-kurangnya Presiden Partai Buruh berwenang mewakili Partai Buruh ke dalam dan keluar organisasi Partai Buruh, termasuk mewakili 301 Partai Buruh di pengadilan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh [Vide Bukti P-2] juga ditentukan Presiden bersama Sekretaris Jenderal berwenang menandatangani seluruh surat menyurat Partai Buruh, baik ke dalam maupun keluar; 4. Bahwa kewenangan Presiden bersama Sekretaris Jenderal untuk menandatangani surat keluar, meliputi pula kewenangan untuk menandatangani surat permohonan Partai Buruh yang ditujukan kepada lembaga peradilan sebagaimana secara praksis sudah beberapa kali dilakukan dan dapat diterima oleh lembaga peradilan, antara lain surat permohonan yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi pada pengujian undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diregistrasi dalam perkara nomor 69/PUU-XX/2022; dan surat permohonan pengujian UU Pemilu yang diregistrasi dalam perkara nomor 78/PUU-XX/2022. 5. Bahwa oleh karena menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, Presiden dan Sekretaris Jenderal merupakan pimpinan tertinggi yang diberikan wewenang untuk mewakili serta menandatangani seluruh dokumen Partai Buruh baik ke dalam maupun keluar organisasi Partai Buruh, dan dalam praktiknya selama ini surat permohonan pengujian undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal Partai Buruh dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam Permohonan a quo Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama Partai Buruh dalam mengajukan pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi; 6. Bahwa selain dari pada itu, sekalipun Pemohon tergolong sebagai badan hukum publik berbentuk partai politik, tetapi Pemohon bukanlah partai politik Peserta Pemilu 2019 yang secara otomatis tidak mempunyai kursi di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat untuk periode 2019-2024, sehingga Pemohon sama sekali tidak memutus pembentukan UU Cipta Kerja, baik pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun pembentukan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang Pemohon ajukan pengujiannya dalam Permohonan a quo. 302 7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 15 ayat (10) Anggaran Dasar Partai Buruh [Vide Bukti P-2], organisasi-organisasi serikat buruh dan organisasi serikat petani terbesar di Indonesia yang pernah mengajukan permohonan pengujian UU Cipta Kerja “jilid pertama” ditegaskan kedudukannya sebagai organ “Inisiator Pelanjut Partai Buruh”. Secara operasional kepartaian, organisasi-organisasi tersebut menjadi organ penopang sekaligus pengendali roda organisasi Partai Buruh. Para pimpinan organisasi tersebut pun menempati posisi-posisi strategis dalam susunan kepengurusan Partai Buruh periode 2021-2026 [Vide Bukti P-4]. 8. Bahwa dengan dilanggarnya sejumlah asas, prinsip dan/atau pedoman pembentukan UU yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, menimbulkan kerugian bagi organisasi-organisasi serikat buruh dan organisasi serikat petani terbesar di Indonesia yang sebelumnya pernah mengajukan pengujian UU Cipta Kerja “jilid pertama”. Kerugian yang dialami organisasi-organisasi tersebut adalah juga kerugian bagi Pemohon. Sebab, sekalipun entitas Pemohon dan organisasi-organisasi tersebut berbeda, tetapi antara Pemohon dan organisasi-organisasi yang menghidupkan kembali Partai Buruh tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. 9. Bahwa berdasarkan tujuan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar Partai Buruh, maka sebagai partai politik yang platform perjuangannya berfokus pada isu perburuhan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan sebagainya, Pemohon sangat berkepentingan untuk menguji UU Cipta Kerja secara formil karena UU Cipta Kerja dibentuk dengan tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945, UU PPP, dan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, sedangkan UU tersebut memuat berbagai pengaturan mengenai perburuhan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan sebagainya yang kesemua hal tersebut merugikan masyarakat kecil yang merupakan konstituen dan menjadi pihak dibela kepentingannya oleh Partai Buruh; 10. Bahwa Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya UU Cipta Kerja, dikarenakan pembentukan UU Cipta Kerja yang diawali dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 303 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) yang selanjutnya disebut “Perppu Cipta Kerja”, yang dalam proses penerbitan Perppu Cipta Kerja dan proses penetapannya menjadi UU Cipta Kerja melanggar dan mengangkangi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 yang telah susah payah diperjuangkan antara lain oleh organisasi Inisiator Pelanjut Partai Buruh in casu Pemohon. Permohonan pengujian formil yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan manifestasi dari perjuangan kolektif kaum buruh yang sekarang tergabung di PARTAI BURUH. Namun Pemerintah dan DPR mengabaikan putusan tersebut dengan menerbitkan Perppu yang kemudian disahkan kembali menjadi UU Cipta Kerja. Akal-akalan Pemerintah yang didukung oleh DPR ini telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif. 11. Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya UU Cipta Kerja yang pembentukannya tanpa melalui prosedur yang berkepastian hukum, dikarenakan pembentukan Perppu Cipta Kerja, yang dalam proses penerbitan Perppu Cipta Kerja dan proses penetapannya menjadi UU Cipta Kerja mengalami cacat secara formil. 12. Bahwa oleh karena berbagai permasalahan telah secara nyata terjadi dalam proses penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga Pemohon kehilangan hak konstitusional untuk memperjuangkan hak secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana hak tersebut diberikan oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, dengan cara mengadvokasi & berpartisipasi penuh dalam proses penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang guna memperjuangkan Tujuan Partai Buruh yang ditetapkan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar dan 13 (tiga belas) Program Perjuangan Partai Buruh yang telah ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional PARTAI BURUH pada tanggal 14-17 Januari 2023; 13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam permohonan pengujian formil ini Pemohon beranggapan telah dapat memenuhi persyaratan kerugian konstitusional tersebut disebabkan seluruh kerugian Pemohon yang bersfiat khusus dan aktual sebagaimana diuraikan di atas diakibatkan disahkannya UU 304 Cipta Kerja yang melanggar tata cara pembentukan UU sesuai dengan UUD 1945; [3.7] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] di atas serta syarat kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian formil undang-undang, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: [3.7.1] Bahwa Pemohon merupakan partai politik berbentuk badan hukum publik yang telah dibuktikan dengan bukti-bukti berupa Akta Pendirian Partai Politik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (bukti P-2 dan bukti P-3). Pemohon melalui bukti berupa AD/ART dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021- 2026 (bukti P-4) juga telah dapat membuktikan bahwa Presiden Partai Buruh dan Sekretaris Jenderal Partai Buruh berhak mewakili kepentingan Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah. Pemohon juga telah membuktikan sebagai partai politik yang platform perjuangannya berfokus antara lain pada isu perburuhan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, serta masyarakat adat, dan beranggapan bahwa pembentukan UU 6/2023 yang menyalahi peraturan telah merugikan hak konstitusional Pemohon berkenaan dengan hak atas kepastian hukum yang adil dan hak secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, Pemohon juga merupakan badan hukum yang unsur-unsur di dalamnya terdiri atas organisasi-organisasi yang berasal dari serikat pekerja/serikat buruh dan serikat petani yang pernah menjadi Pemohon dalam perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021. Dengan demikian, Pemohon telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang berkaitan erat dengan pembentukan UU 6/2023 sehingga terdapat hubungan pertautan antara Pemohon dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian secara formil; [3.7.2] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah, Pemohon juga memiliki hubungan pertautan langsung dengan UU 305 6/2023 karena materi muatan norma dalam UU 6/2023 berkaitan erat dengan bidang ketenagakerjaan yang menjadi perhatian utama Pemohon untuk memperjuangkan hak-hak buruh/pekerja sebagai upaya meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil mengenai inkonstitusionalitas pembentukan/persetujuan UU 6/2023, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian formil, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan proses pembentukan UU 6/2023 tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya dapat dikelompokkan sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, penetapan UU 6/2023 tidak sesuai dengan syarat formil yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 13/2022), yang mengatur mengenai persetujuan pada masa persidangan berikut. 2. Bahwa menurut Pemohon, UU 6/2023 yang diawali dengan penetapan Perppu 2/2022 tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Putusan MK 138/PUU-VII/2009; 3. Bahwa menurut Pemohon, pembentukan UU 6/2023 yang diawali dengan penetapan Perppu 2/2022 tidak sesuai dengan amanat diktum/amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, karena tidak dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang melalui proses pembentukan Undang-Undang secara biasa. Selain itu, Pemohon beranggapan pembentukan UU 6/2023 tidak memenuhi 306 syarat partisipasi masyarakat secara bermakna (meaningful participation) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 a quo dan Pasal 96 UU 13/2022; 4. Bahwa menurut Pemohon, pembentukan UU 6/2023 tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 42A UU 13/2022 karena produk hukum berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak dimungkinkan disusun menggunakan metode omnibus karena tidak melalui prosedur perencanaan. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya agar Mahkamah menyatakan pembentukan UU 6/2023 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; [3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, serta 1 (satu) orang ahli, yaitu Dr. Jamaluddin Ghofur, S.H., M.H., yang menyampaikan keterangan tertulis dan diterima Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2023, yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2023. Selain itu, Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 23 Agustus 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Agustus 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden pada tanggal 27 Juni 2023, tanggal 2 Juli 2023, dan tanggal 3 Juli 2023 yang telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Juli 2023 serta keterangan tambahan beserta lampirannya yang telah diterima Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2023. Untuk mendukung keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-16, dan mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum dan Prof. Mohamad Ikhsan, S.E., M.A., Ph.D, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Nurhayati dan Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 23 Agustus 2023 yang diterima 307 Mahkamah pada tanggal 23 Agustus 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2023 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2023 serta keterangan tambahan bertanggal 17 Juli 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli Pemohon, dan Presiden, keterangan saksi Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis Pemohon dan Presiden, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon. [3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pembentukan UU 6/2023 tidak sesuai dengan syarat formil yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 UU 13/2022. Terhadap dalil a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.14.1] Bahwa syarat formil yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 UU 13/2022 berkenaan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah syarat yang mengatur mengenai limitasi waktu penetapan undang-undang. Isu konstitusional yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan norma ini adalah bahwa penetapan UU 6/2023 tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang ditetapkan oleh Presiden harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut dan harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Berkenaan dengan isu tersebut dalam proses pembentukan UU 6/2023, Mahkamah telah menilai dan mempertimbangkannya dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya, bertanggal 2 Oktober 2023. Dalam putusan a quo, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: 308 [3.14.6] Bahwa terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah, dalam tataran implementasi, proses pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu memiliki beberapa perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Hal demikian disebabkan karena karakter masing-masing perppu yang menjadi substansi undang-undang a quo memiliki perbedaan terkait dengan materi muatan yang berimplikasi pada terbitnya pengaturan yang luar biasa (extraordinary rules) yang disebabkan adanya perbedaan kondisi krisis atau situasi yang genting serta cara untuk mengantisipasi situasi dan kondisi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam sub-Paragraf [3.14.3] di atas. Pada kenyataannya, dalam perkara Nomor 43/PUU- XVIII/2020 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Oktober 2021 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 2/2020), kondisi kegentingan yang dihadapi adalah pandemi Covid-19 yang bukan hanya membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa, namun juga membahayakan perekonomian nasional sehingga diperlukan tindakan dan pengaturan yang luar biasa untuk menangani kegentingan yang terjadi sekaligus memulihkan kondisi ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Fokus pengaturan dalam UU 2/2020 adalah memberi fondasi hukum bagi pemerintah terhadap otoritas perbankan dan otoritas keuangan untuk mengambil langkah luar biasa guna menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan Perkara Nomor 43/PUU- XVIII/2020 a quo, Mahkamah memahami kebutuhan waktu yang sangat mendesak yang diperlukan oleh Presiden untuk dapat segera menangani kondisi pandemi serta memulihkan kondisi perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19. Sehingga Mahkamah berpendirian semakin cepat proses pembentukan UU 2/2020 maka Pemerintah memiliki landasan hukum yang jelas dan fleksibilitas melakukan recovery terhadap situasi dan kondisi perekonomian, sehingga dapat segera menangani dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 dalam rangka mempercepat keadaan negara keluar dari krisis dan memburuknya perekonomian nasional. Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XVIII/2020 a quo menyatakan bahwa dalam hal jangka waktu persetujuan RUU yang berasal dari perppu disetujui atau tidak disetujui menjadi undang-undang adalah pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR yang sedang berjalan atau pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR setelah masa reses dimaksud berakhir apabila diajukan oleh Presiden pada masa reses. 309 [3.14.7] Bahwa berbeda halnya dengan pembentukan UU 6/2023 yang berasal dari Perppu 2/2022 yang memiliki cakupan substansi pengaturan lebih luas yaitu mencakup 78 undang-undang yang meliputi berbagai sektor dan berisikan berbagai isu hukum dengan tujuan untuk mengatasi konflik (disharmonisasi) peraturan perundang- undangan serta menciptakan model pengurusan perizinan yang lebih terpadu, efektif, dan efisien dalam rangka menunjang ekosistem perekonomian dan iklim investasi di Indonesia. Oleh karenanya, Mahkamah dapat memahami adanya kebutuhan waktu yang diperlukan oleh DPR dalam melakukan pembahasan dan pengkajian yang lebih mendalam yang berujung pada penilaian atas RUU 6/2023 yang diajukan oleh Presiden di penghujung berakhirnya Masa Persidangan II DPR Tahun 2022-2023. Terlebih, berdasarkan Pasal 52 UU 12/2011, sebenarnya Presiden memiliki waktu untuk mengajukan RUU tentang penetapan perppu menjadi undang-undang dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penetapan perppu atau dilakukan sampai dengan berakhirnya satu masa persidangan DPR setelah perppu ditetapkan. Faktanya, Presiden mengajukan RUU 6/2023 pada penghujung masa persidangan II DPR (9 Januari 2023). Hal demikian menurut Mahkamah menunjukkan adanya itikad baik (good faith) dari Presiden untuk segera mendapatkan kepastian hukum terhadap perppu yang telah ditetapkan. Sementara, tenggang waktu yang disediakan oleh UU 12/2011 untuk mengajukan RUU a quo adalah sampai dengan berakhirnya masa persidangan III DPR, karena perppu dimaksud harus terlebih dahulu diajukan oleh Presiden ke DPR dalam persidangan yang berikut [vide Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011]. Sehingga, dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah dapat menerima rangkaian tahapan proses pembahasan sampai dengan persetujuan yang telah dilakukan DPR sebagaimana fakta hukum secara kronologis dalam proses pembentukan UU 6/2023 yang telah diuraikan pada sub-Paragraf [3.14.5] di atas. Adanya penambahan jangka waktu pembahasan sampai dengan pengambilan keputusan menyetujui atau menolak RUU 6/2023 yang memerlukan 2 (dua) Masa Sidang setelah penetapan Perppu 2/2022, yaitu pada Masa Sidang IV DPR tahun 2022-2023 dan tidak terdapat adanya upaya untuk membuang-buang waktu (wasting time) dalam membahas dan memberikan persetujuan Perppu 2/2022 menjadi UU 6/2023 serta tidak melampaui atau masih dalam tenggang waktu masa sidang IV bagi undang-undang a quo sehingga memiliki dasar alasan yang kuat, rasional dan adil serta masih dalam pengertian “persidangan yang berikut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka dalil para Pemohon yang menyatakan proses persetujuan Perppu 2/2022 menjadi undang- undang pada tanggal 21 Maret 2023 yang terkait dengan “persidangan yang berikut” tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14.2] Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, oleh karena isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan Pemohon adalah berkenaan dengan syarat yang diatur oleh Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 UU 13/2022 maka 310 pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku pula untuk menjawab dalil dalam permohonan Pemohon a quo. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan anggapan penetapan UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 UU 13/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan penetapan UU 6/2023 tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.15.1] Bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas penetapan UU 6/2023 dianggap tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya. Dalam putusan a quo, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: [3.15.1] Bahwa para Pemohon mempersoalkan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar prinsip ihwal kegentingan yang memaksa sesuai dengan parameter yang telah ditentukan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari 2010. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, pasca perubahan UUD 1945, prinsip kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan oleh MPR semata, melainkan dilaksanakan menurut undang-undang dasar [vide Pasal 1 ayat (2) UUD 1945], sehingga kekuasaan negara dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat terdistribusi kepada masing-masing cabang kekuasaan lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi antara satu sama lain berdasarkan prinsip “checks and balances” sesuai dengan fungsinya masing-masing yang mengacu pada tujuan negara yang termuat dalam konstitusi. Perppu yang merupakan hak prerogatif Presiden sebagai bentuk extraordinary rules dalam menanggulangi keadaan kegentingan yang memaksa adalah bersifat sementara, sehingga diperlukan proses legislative review yang berujung pada persetujuan DPR untuk dapat berlaku definitif menjadi undang-undang atau ditolak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang memberikan parameter terhadap kegentingan yang memaksa adalah dalam rangka memberikan tafsir konstitusional sebagai pedoman bagi Presiden dalam membuat perppu dan sekaligus juga sebagai pedoman DPR dalam mengawasi, menilai, dan memberikan persetujuan terhadap perppu sebelum disetujui menjadi undang- undang. Artinya, ketika sebuah perppu telah mendapat persetujuan DPR menjadi undang-undang, maka sejatinya perppu tersebut secara 311 substantif dan definitif telah menjadi undang-undang. Sehingga, ruang penilaian terhadap parameter kegentingan yang memaksa hanya ada di DPR dan telah selesai ketika DPR memberikan persetujuannya. Andaipun Mahkamah hendak menilai, quad non, proses terbitnya perppu a quo telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa karena UU 11/2020 telah diperbaiki dan diganti dengan Perppu 2/2022 [vide Konsiderans Menimbang huruf f Perppu 2/2022], hal tersebut sejalan dengan asas lex posterior derogat legi priori. Terlebih, membuat/revisi UU 11/2020 secara prosedur biasa memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka dalil permohonan para Pemohon yang mempersoalkan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar hal ihwal kegentingan yang memaksa sesuai dengan parameter yang telah ditentukan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15.2] Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, oleh karena isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan Pemohon adalah berkenaan dengan penetapan UU 6/2023 dianggap tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana penafsiran terhadap Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, maka pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku pula untuk menjawab dalil dalam permohonan Pemohon a quo. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan tidak terpenuhinya syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dalam penetapan UU 6/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.16] Menimbang bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan pembentukan UU 6/2023 tidak sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020. Selain itu, menurut Pemohon pembentukan UU 6/2023 tidak sesuai dengan syarat partisipasi yang bermakna (meaningful participation) sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 a quo. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.16.1] Bahwa berkenaan dengan isu anggapan penetapan Perppu 2/2020 yang kemudian ditetapkan menjadi UU 6/2023 tidak sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah telah menilai dan mempertimbangkannya dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 54/PUU- 312 XXI/2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya. Dalam putusan a quo, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: [3.15.3] Bahwa persoalan selanjutnya yang disampaikan oleh para Pemohon adalah terkait dengan metode revisi UU 11/2020 dengan menggunakan bentuk hukum perppu. Terhadap persoalan tersebut, menurut Mahkamah, perppu merupakan kewenangan konstitusional dan eksklusif yang melekat pada jabatan Presiden. Meskipun kewenangan konstitusional Presiden, namun kewenangan menerbitkan perppu tetap terdapat syarat konstitusional yang harus diperhatikan oleh Presiden dalam menggunakan kewenangan konstitusionalnya yaitu adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada sub-Paragraf [3.14.1] di atas. Artinya, norma konstitusi memang memberikan pilihan kebijakan hukum (diskresi) kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi (presidential leadership legal policy) apakah akan menggunakan perppu atau tidak dalam merevisi UU 11/2020. Apabila langkah yang diambil Presiden adalah dengan menggunakan perppu, maka penilaian subjektivitas Presiden terhadap hal ihwal kegentingan yang memaksa, selanjutnya harus mendapatkan persetujuan DPR. Persetujuan DPR tersebut adalah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sebagai wujud pelaksanaan prinsip checks and balances. Berdasarkan fakta dalam persidangan, terungkap bahwa pertimbangan Presiden untuk mengambil langkah dengan menetapkan Perppu 2/2022 dilakukan terlebih dahulu untuk merevisi UU 11/2020 adalah karena terjadinya krisis global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia akibat situasi geopolitik yang tidak menentu dikarenakan (salah satunya faktor pemicu) adanya Perang Rusia-Ukraina serta ditambah situasi (pasca) krisis ekonomi yang terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang menerpa dunia termasuk Indonesia dan tidak diketahui kapan berakhirnya [vide keterangan tertulis DPR hlm. 11 dan keterangan Ahli Presiden dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2023]. Sementara di sisi lain juga harus melakukan ikhtiar untuk mempertahankan performa perekonomian negara agar tidak jatuh sebagaimana negara-negara lainnya, sehingga perlu bauran kebijakan yang antisipatif dan solutif sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan UU 11/2020 [vide keterangan tertulis Presiden hlm. 17]. Latar belakang demikian kemudian menjadikan perbaikan UU 11/2020 tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi harus dilakukan dengan cara luar biasa melalui penerbitan perppu oleh Presiden. Dalam hal perbaikan UU 11/2020 dilakukan dengan membuat undang- undang secara biasa (as usual), maka momentum antisipasi atas dampak krisis global yang tidak menentu dan berubah secara cepat, serta kepastian hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dapat hilang atau setidak-tidaknya berkurang, sehingga upaya pemerintah untuk mengambil kebijakan strategis akan terlambat dan ujungnya berisiko bagi perekonomian negara. Hal demikian justru malah akan membawa Indonesia ke dalam situasi krisis dalam negeri yang akan berdampak terjadinya penurunan tingkat 313 perekonomian dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi terganggu, serta terbatasnya penciptaan lapangan kerja, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akibat selanjutnya dapat menimbulkan masalah sosial dan politik. Bahkan situasi tersebut juga akan berdampak langsung tidak hanya pada kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan kelompok masyarakat rentan lainnya karena mereka akan berhadapan langsung dengan dampak ketidakpastian situasi global, tetapi juga pada investor yang merasakan urgensi dalam mencari kepastian hukum untuk mengevaluasi kembali peluang investasi mereka di Indonesia setelah masa sulit yang panjang pasca Covid-19. Selain itu, untuk menghindari timbulnya stagnasi pemerintahan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang juga memerintahkan pemerintah untuk menangguhkan terlebih dahulu pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta pengambilan kebijakan yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020 yang membatasi ruang gerak pemerintah dalam melakukan antisipasi terhadap situasi dan kondisi tersebut. [3.15.4] Bahwa pertimbangan Presiden dalam menetapkan Perppu 2/2022 tersebut kemudian telah dilakukan fungsi pengawasan dan penilaian (review) oleh DPR dan telah menempuh rangkaian proses pembentukan undang-undang di DPR hingga akhirnya mendapatkan persetujuan melalui UU 6/2023 yang merupakan bentuk akhir dari revisi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang terhadap UU 11/2020. Oleh karenanya, Mahkamah menilai, penetapan Perppu 2/2022 a quo merupakan pilihan kebijakan hukum Presiden (presidential leadership legal policy) yang sesuai dengan konstitusi dan merupakan satu kesatuan rangkaian dari upaya pembentuk undang-undang dalam melakukan revisi terhadap UU 11/2020 yang pada akhirnya berujung pada diundangkannya UU 6/2023 sebagai hasil akhir perubahan terhadap UU 11/2020 sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020. Terlebih, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal 11 UU 12/2011, kedudukan perppu adalah sederajat dengan undang-undang dan materi muatan perppu sama dengan materi muatan undang- undang. Artinya, perbaikan terhadap UU 11/2020 yang dituangkan ke dalam bentuk hukum Perppu 2/2022 yang kemudian telah disetujui oleh DPR menjadi UU 6/2023 adalah memiliki kedudukan dan materi muatan yang sama dengan perbaikan dalam bentuk undang-undang, karena pilihan bentuk hukum, apakah dalam bentuk undang-undang atau perppu adalah domain pembentuk undang-undang dan pada dasarnya telah sesuai atau setidak-tidaknya tidak melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Terlebih, menurut Mahkamah, tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan jaminan kepastian hukum karena proses pembahasan perppu yang menjadi undang-undang justru merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat sekaligus memberikan kepastian hukum dalam negara hukum yang demokratis. Dengan 314 demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memerintahkan pembentuk undang-undang untuk memperbaiki kembali prosedural formal pembentukan UU 11/2020, bukan dengan menerbitkan perppu adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16.2] Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, oleh karena isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan Pemohon adalah berkenaan dengan ketidaksesuaian antara penetapan UU 6/2023 dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, maka pertimbangan pada Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 tersebut mutatis mutandis berlaku pula untuk menjawab dalil dalam permohonan Pemohon a quo. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan ketidaksesuaian antara penetapan UU 6/2023 dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa pembentukan UU 6/2023 dianggap tidak memenuhi syarat partisipasi masyarakat secara bermakna (meaningful participation) juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 yang telah diucapkan sebelumnya. Dalam putusan a quo, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: [3.15.5] Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait meaningful participation. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, berdasarkan kerangka hukum pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu, sebuah perppu yang telah ditetapkan oleh Presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR agar tetap memiliki daya keberlakuan sebagai undang-undang. Pengajuan perppu oleh Presiden kepada DPR tersebut adalah dalam bentuk RUU. Namun demikian, walaupun dengan bentuk RUU (yang sama dengan undang- undang biasa), RUU tentang penetapan perppu menjadi undang- undang memiliki karakter yang berbeda dengan RUU biasa, seperti mekanisme tahapan serta jangka waktu sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Karakter khusus dari RUU tentang penetapan perppu menjadi undang-undang tersebut juga menyebabkan tidak semua asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU 12/2011 menjadi mengikat secara absolut. Misalnya, Penjelasan 315 Pasal 5 huruf g UU 12/2011 telah menentukan pengertian dari asas keterbukaan yaitu dalam pembentukan peraturan perundang- undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Sehingga, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Padahal, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, mekanisme pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu tidak menempuh semua tahapan sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 a quo. Terlebih lagi, aspek kegentingan yang memaksa yang menjadi syarat dalam penerbitan perppu menyebabkan proses pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu memiliki keterbatasan/limitasi waktu sehingga menurut penalaran yang wajar, perlu ada pembedaan antara undang-undang yang berasal dari perppu dengan undang-undang biasa, termasuk dalam hal pelaksanaan prinsip meaningful participation. Oleh karena itu, proses persetujuan RUU penetapan perppu menjadi undang-undang di DPR tidak relevan untuk melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) secara luas karena adanya situasi kegentingan yang memaksa sehingga persetujuan DPR dalam kerangka menjalankan fungsi pengawasan yang sejatinya merupakan representasi dari kehendak rakyat. Meskipun demikian, dalam proses pembahasan RUU penetapan Perppu menjadi UU tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna, namun DPR wajib memberikan infromasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengakses dan memberi masukan, seperti melalui aplikasi sistem informasi yang ada dalam laman resmi DPR. [3.15.6] Bahwa partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan kemudian diakomodir dalam norma Pasal 96 UU 13/2022 dimaksudkan agar tercipta partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks demikian, pembentuk undang- undang memiliki kewajiban untuk mendengarkan, mempertimbangkan, dan memberikan penjelasan kepada semua pihak, khususnya pihak yang terdampak dan yang berkepentingan atas pilihan kebijakan yang diambil atau ditetapkan tidak dapat diterapkan dalam hal pilihan kebijakan berupa perppu. Oleh karenanya, dalam proses pembentukan sebuah undang-undang (biasa), meaningful participation wajib dilakukan pada seluruh tahapan, terlebih pada tahapan pengajuan, pembahasan, dan persetujuan. Namun demikian, berbeda halnya dalam proses persetujuan RUU yang berasal dari perppu, pelaksanaan meaningful participation tidak relevan lagi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang menyatakan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait meaningful participation adalah tidak beralasan menurut hukum. 316 [3.16.4] Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, oleh karena isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan Pemohon adalah berkenaan dengan penetapan UU 6/2023 dianggap tidak memenuhi syarat partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), maka pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku pula untuk menjawab dalil dalam permohonan Pemohon a quo. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan tidak terpenuhinya syarat partisipasi masyarakat yang bermakna dalam penetapan UU 6/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.17] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai penetapan UU 6/2023 tidak sesuai dengan Pasal 42A UU 13/2022 karena menurut Pemohon, undang-undang a quo tidak ditetapkan dalam dokumen perencanaan padahal menggunakan metode omnibus, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut; [3.17.1] Bahwa Pasal 42A UU 13/2022 pada pokoknya menyatakan penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pemohon beranggapan pembentukan UU 6/2023 tidak melalui proses tersebut sehingga menyalahi prosedur pembentukan undang-undang. Untuk menjawab permasalahan ini, maka perlu dipahami terlebih dahulu latar belakang pembentukan UU 6/2023 a quo. UU 6/2023 pada dasarnya bukan merupakan undang-undang yang dibentuk dengan menggunakan proses atau prosedur yang biasa, karena undang-undang a quo merupakan produk undang-undang yang berasal dari RUU penetapan Perppu menjadi undang-undang, sehingga latar belakang pembentukan UU 6/2023 tidak dapat dilepaskan dari pembentukan Perppu 2/2022 yang disahkan oleh undang- undang tersebut. Latar belakang dari pembentukan Perppu tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah sebagaimana pertimbangan di atas dan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 yang juga telah dikutip pada Paragraf [3.14] dan Paragraf [3.15] di atas. Dari pertimbangan tersebut telah disimpulkan bahwa penetapan Perppu 2/2022 yang kemudian menjadi UU 6/2023 menurut DPR telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa. Dengan perkataan lain DPR telah memberikan penilaian mengenai keterpenuhan syarat tersebut sehingga anggapan Pemohon mengenai 317 pembentukan undang-undang a quo tidak memenuhi kriteria kegentingan yang memaksa telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.17.2] Bahwa penegasan mengenai penetapan Perppu 2/2022 yang kemudian disahkan menjadi UU 6/2023 dianggap memenuhi syarat kegentingan memaksa adalah penting untuk menjawab persoalan apakah pembentukan UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 42A UU 13/2022. Lahirnya perppu memang tidak melalui tahapan perencanaan, sebab perppu dibuat jika dan hanya jika terdapat unsur kegentingan yang memaksa yang secara faktual tidak setiap saat unsur tersebut ada. Dengan demikian, undang-undang yang merupakan produk hukum penetapan perppu menjadi undang-undang pun tidak akan dicantumkan dalam dokumen perencanaan sebagaimana diatur oleh Pasal 42A UU 13/2022. Hal ini berbeda halnya dengan undang-undang biasa yang harus direncanakan terlebih dahulu dalam program legislasi nasional. Pokok permasalahan yang disampaikan Pemohon berkenaan dengan hal ini lebih relevan untuk pembentukan undang- undang dengan prosedur biasa, sedangkan UU 6/2023 dibentuk sebagai produk yang melalui proses pengesahan perppu menjadi undang-undang, yaitu Perppu 2/2022 di mana keterpenuhan syarat kegentingan memaksa dari perppu tersebut telah dinilai dan disetujui oleh DPR. Sedangkan, berkenaan dengan metode undang- undang omnibus, menurut Mahkamah, baik UUD 1945 maupun UU 13/2022 tidak mengatur mengenai batasan materi apa saja atau bentuk undang-undang apa saja yang tidak dapat dibuat dalam bentuk perppu. Pasal 7 dan Pasal 11 UU 12/2011 juga menegaskan bahwa perppu baik dari segi kedudukannya maupun dari segi materi muatannya sederajat dengan undang-undang. Pembentukan perppu dan materi apa saja yang akan diatur dalam perppu tersebut merupakan hak prerogatif Presiden dalam rangka menghadapi dan menyikapi adanya kondisi kegentingan yang memaksa. Sepanjang syarat kegentingan yang memaksa tersebut telah dinilai dan disetujui oleh DPR, maka perppu tersebut kemudian harus disahkan sebagai undang-undang. Adapun mengenai substansi atau isi dari perppu yang telah disahkan menjadi undang-undang tersebut tetap merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya dalam penerapan kewenangan pengujian terhadap materi undang-undang atau pengujian materil norma undang-undang terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah memandang bahwa pembentukan UU 6/2023 tidak seharusnya mengikuti syarat tercantumnya RUU dalam dokumen 318 perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A UU 13/2022. Hal ini bukanlah pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan tidak melanggar perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon a quo mengenai anggapan penetapan UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 42A UU 13/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.18] Menimbang bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.14], Paragraf [3.15] dan Paragraf [3.16] di atas, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion). Terhadap perkara a quo, keempat Hakim Konstitusi tersebut tetap memiliki pendapat yang sama sebagaimana dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 yang telah diucapkan sebelumnya. [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, telah ternyata proses pembentukan UU 6/2023 secara formil tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, UU 6/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 319 [4.2] Permohonan Pemohon mengenai pengujian formil diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil; [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal delapan belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 18.03 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, 320 serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas