50/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 50/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Djunatan Prambudi Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Lebak Indah Utara 2-4, RT.01 RW.11, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 8 Maret 2022 memberikan kuasa kepada Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga, S.H., yang beralamat di Perumahan Taman Alamanda Blok B7 Nomor 24, Tambun Utara, Bekasi, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 25 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 42/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 2 50/PUU-XX/2022 pada 5 April 2022, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 9 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Kemudian oleh UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang- undang (UU) terhadap UUD tahun 1945”; 4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang 5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 3 Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU, baik pengujian formil maupun pengujian materil; 6. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah konstitusi; 7. Bahwa permohonan Pemohon adalah Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 8. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara 2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- 4 Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut: a) ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b) hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian c) kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d) ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e) ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar akan terlanggar dengan keberadaan pasal dalam perkara a quo; 5. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum 6. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia, bahwa Pemohon mengalami kerugian secara Konstitusi terhadap Pasal 21 ayat 1 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi: 5 “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” Adapun dalam penjelasan maksud dari Pasal tersebut yang dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.” Bahwa dalam ketentuan isi pasal tersebut menjadi sangat rawan digunakan untuk digugat oleh seseorang yang mempunyai kepentingan yang merasa bahwa adanya peniruan terhadap nama merek maupun sejenisnya digunakan oleh pihak lain. Akan tetapi dalam ketentuan pasal tersebut ketidakjelasan kriteria dalam penilaian yang jelas terhadap “menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan”. III. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN 1. Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa dalam penjelasan tersebut justru terkesan menimbulkan kebingungan seperti apa kriteria dalam penilaian yang jelas terhadap “menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan” hal ini justru menimbulkan kerentanan berbagai pihak mengajukan gugatan pembatalan merek apabila adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dimiliki orang merek orang lain, atau justru lebih parah adanya pihak yang dirugikan diakibatkan peniruan dalam penamaan merek kemudian menggungat akan tetapi putusan tersebut ditolak oleh hakim. sehingga menimbulkan kerentanan dalam persaingan usaha yang tidak sehat. Dan ini yang dialami oleh Pemohon. 6 2. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perlu diketahui bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur persamaan pada pokoknya adalah dengan memandang atau melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak memandang merek tersebut secara sebagian-sebagian atau memecahkan merek tersebut secara kata demi kata. Dan hal ini dibenarkan dalam pernyataan Direktorat Jenderal Hak kekayaan interlektual memberikan jawaban turut tergugat atas perkara yang dialami oleh pemohon (P-2 jawaban turut tergugat). 3. Majelis Hakim yang mulia, bahwa dalam konteks persamaan pada pokoknya yang sebagaimana sudah dijelaskan dalam terhadap Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tidak memberikan penjelasaan yang menjadi pembedanya. Perlu diketahui bahwa terdapat masalah persamaan pada pokoknya dalam klarifikasi kelas merek. Ketika dalam suatu merek terdaftar dan memiliki kelas nya berbeda-beda lalu Direktorat Jenderal Hak kekayaan interlektual mengakui adanya perbedaan antar kelas merek dan mengakui pula hak ekslusif dari masing-masing pemegang merek. Tetapi kenyataannya ketika ada pihak yang merasa dirugikan karena adanya unsur itikad tidak baik yang dilakukan pihak lain maka kemudian dilakukan permohonan pembatalan merek pihak tersebut. Klarifikasi kelas merek adalah pengelompokan atas suatu bidang usaha yang dijalankan oleh merek yang bersangkutan. Dalam regulasinya diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Dapat dikatakan kembali bahwa dengan adanya pembedaan klarifikasi kelas merek ini menjadi memberikan hak ekslusif pemegang hak merek. Dan ini tidak ada didalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang justru hanya terfokus pada penekanan persamaan pada pokoknya. 4. Permasalahan kemudian timbul terkait dengan kesatuan pandangan di lingkungan para hakim dan para pemeriksa merek (dan tentu bagi masyarakat pada umumnya) terhadap pengertian persamaan pada pokoknya. Pengertian persamaan pada pokoknya dirasa masih kurang memberikan kejelasan dan belum memberikan pemahaman secara rinci 7 tentang apa yang sesungguhnya yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya tersebut. Pengertian yang belum jelas itu.Faktor pemahaman pada tiap-tiap pemeriksa merek yang belum semuanya sama dalam memutuskan diterima atau ditolak juga berpengaruh terhadap permasalahan atas gugatan merek yang semakin banyak diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Undang-Undang harus secara jelas merinci apa apa saja yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya itu, disertai dengan segala mekanisme pengujiannya agar bagi masyarakat bisa langsung mengetahui secara jelas mana merek yang mendompleng merek orang lain dan mana yang tidak. Bagi pemeriksa merek kejelasan dan perincian ini dapat meminimalisasi pelolosan atas pengajuan permohonan pendaftaran merek yang dilandasi iktiad tidak baik. Pintu filter merek ada di Direktorat Merek. 5. Adapun kelemahan dari Undang-Undang Merek dalam hal pendaftaran merek, yaitu: Tidak Adanya Persyaratan Filosofi Merek yang Didaftarkan Filosofi merupakan kata benda dari filsafat. Filsafat jika merujuk pada KBBI adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Merek atau nama yang tertulis pada suatu produk juga dapat merupakan ciri atau pembeda dari daerah mana (dalam negeri) atau dari negara mana (Iuar negeri) asal-usul produk tersebut. Maka dari itu perlu adanya syarat untuk mencantumkan filosofi dari nama merek yang akan didaftarkan. Hal itu perlu untuk menciptakan merek-merek yang berkualitas oleh produk lokal di Indonesia dan menghindari kemungkinan munculnya sengketa merek yang timbul akibat adanya kesamaan nama merek lokal Indonesia dengan merek-merek lain bahkan dengan merek terkenal dari luar negeri. [bukti P-3, kelemahan undang-undang merek dalam hal pendaftaran merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn). 6. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi harus kita akui bahwa perbedaan parameter faktor pemahaman pada tiap-tiap pemeriksa merek yang belum semuanya sama dalam memutuskan diterima atau ditolak juga berpengaruh terhadap permasalahan atas gugatan merek yang semakin banyak diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. 8 Menimbulkan Terdapat Multitafsir Pemahaman Mengenai Merek Terkenal dan Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya. 7. Adapun kerugian yang dialami Pemohon ialah, Putusan 05/HKI/Merk/2014/PN Niaga SBY. Dalam putusan tersebut Pemohon sebagai Tergugat yang memiliki beberapa merek yang telah terdaftar di Daftar Umum Merek Direktorat Merek antara lain: Profil 88, PRO FIL 88, Merek PROFIL 89 memiliki kesamaan dalam penamaan dengan Merek Penggugat milik PT. PROFILIA INDOTECH yaitu PROFIL TANK selain memiliki kesamaan dalam penamaan dengan Merek Penggugat, memiliki kesamaan pula barang yang sejenis dan penggugat memiliki dalil bahwa Pemohon dengan sengaja menjiplak dan mendompleng Merek PROFIL TANK milik penggugat yang telah dikenal dan diminati masyarakat luas. (Bukti Putusan P-4 ) 8. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemohon mengalami Kerugian faktual bisa juga digambarkan dengan perincian sbb: 1. Lawyer Fee kuasa hukum telah dikeluatkan biaya sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). 2. Bayar Saksi ahli Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 3. Biaya operasional yg dikeluarkan pemohon serta konsultasi para ahli hukum utk mempertahankan hak 5 (Lima) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Immaterial meliputi: 1. pemohon mengalami ketegangan dan stres berat akibat 5 (lima) merek yang terdaftar dengan benar dibatalkan Pengadilan Negeri - Niaga Surabaya sampai ke tingkat PK dan 5 (lima) merek di coret oleh Dirjend Haki adalah sebesar Rp. 880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah). Nama baik pemohon tercemar akibat keputusan pengadilan Negeri - Niaga Surabaya sampai ketingkat PK.yg mana sudah terdaftar dikelas yg benar sesuai nice Agreement Karena pemohon harus menghentikan 5 (Lima) merek sekaligus dengan jerih payah mendaftarkan sesuai dengan prosedur selama bertahun tahun baik tenaga maupun pikirannya. Sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Akibat kerugian sebesar Rp.19.400.000.000 (sembilan belas milyar empat ratus juta rupiah saja) berupa Pinjaman ke PT MANDIRI TBK. Selama transisi ganti merek: 9 pembayaran bunga pinjaman di bank mengalami tersendak-sendak sebagai akibat pembatalan merek. 9. Majelis Mahkamah Konstitusi mengenai masalah kerugian pemohon lainnya adalah ketika pada saat pemohon bersengketa merek dengan PT. PROFILIA INDOTECH. Pada Putusan 05/HKI/Merk/2014/PN Niaga SBY jo putusan Nomor 7 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 adapun dari pengakuan Direktorat Jenderal Hak kekayaan interlektual atas jawabannya berdasarkan bukti P- 2 yang dilampirkan mengatakan, “negara memberikan hak ekslusif sebagai satu-satunya pihak kepada penggugat untuk menggunakan nama merek PROFIL TANK dan merek logo P dalam kelas 21 kepada penggugat. Serta negara memberikan hak ekslusif kepada tergugat sebagai satu-satunya pihak untuk menggunakan merek PROFIL 88, merek PRO FIL 88, merek PROFIL 89, merek PROFIL 76 dalam kelas 11, dan kelas 06 dalam kegiatan produksi dan perdagangan selama jangka waktu tertentu”. Adanya pengakuan hak eksklusif dari Direktorat Jenderal Hak kekayaan interlektual ternyata berbanding terbalik pada akhir putusan sampai tahap peninjauan kembali (PK). 10. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, landasan kami mengatakan bahwa tidak ada kriteria penilaian yang jelas atau tolak ukur yang digunakan dalam melihat frasa penjelasan Pasal 21 ayat 1 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut ” Didukung oleh putusan Mahkamah Agung kasus NOMOR: 10/PDT.SUS.MEREK/2020/PN.NIAGAJKT.PST juncto (jo) Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Dalam Putusan ini permohonan gugatan dilakukan penggugat ditolak. Pihak yang bersengketa yaitu PUMA SE (merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang Undang Negara Jerman sejak tahun 1948) sebagai penggugat dan PUMADA Daftar No. IDM000636989 sebagai tergugat. 10 Dalam pokok kasus tersebut. “PENGGUGAT adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan atas merek (PUMADA) Daftar No. IDM000636989, karena PENGGUGAT adalah pendaftar pertama di dunia dan pemilik yang sah atas merek (PUMA) dan variannya yang telah diakui keterkenalannya di seluruh dunia. Lebih lanjut, merek (PUMADA) Daftar No. IDM000636989 atas nama TERGUGAT memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek (PUMA) dan variannya milik PENGGUGAT ”. Dalam putusan tersebut “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut dapat disimpulkan bahwa antara merek “PUMA” milik Penggugat dengan merek dagang “PUMADA”milik Tergugat terdapat daya pembeda antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat sebagaimana tampak di atas. Perbedaan ada pada huruf “DA” tanpa spasi, adanya perbedaan susunan penulisan. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut maka timbul lah perbedaan dalam hal tampilan, pengucapan, penempatan, maupun perbedaan bunyi ucapan sehingga merek-merek tersebut tidak dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya karena untuk membandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu (Bukti Putusan P-5). 11. Majelis hakim yang mulia, selain adanya kontroversi dalam Putusan Mahkamah Agung NOMOR: 10/PDT.SUS.MEREK/2020/PN. NIAGAJKT.PST jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pdt.Sus- HKI/2021. Maka kasus serupa lainnya yang merupakan putusan kontroversi adalah Putusan Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 atas perkara ACER INCORPORATED dikabulkan. Dalam permasalahan kasus tersebut Pihak Penggugat adalah ACER INCORPORATED dan tegugat nya adalah Wijen Chandra Tjia dalam penggunaan nama merek “PREDATOR”. Pemohon mengajukan penolakan permohonan pendaftaran merek “PREDATOR + Logo” milik Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah 11 terdaftar terlebih dahulu, yaitu Merek "PREDATOR & Logo" atas nama Wijen Chandra Tjia. Menjadi kontroversi Dalam putusannya Hakim membenarkan adanya “bahwa merek Penggugat terdiri dari kata Predator dengan logo berwarna hitam, sedangkan merek yang telah terdaftar lebih dahulu terdiri dari kata Predator dengan logo berwarna merah. Kedua merek ini hanya mempunyai persamaan dari segi bunyi ucapan saja yaitu “Predator”, akan tetapi kedua merek tersebut berbeda dari segi bentuk logo, cara penulisan, cara penempatan atau kombinasi antara unsurunsurnya Pada merek Penggugat kata “PREDATOR” terletak di bawah logo, sementara pada merek yang terdaftar lebih dahulu kata “PREDATOR” terletak di atas logo” (bukti P-6). Menjadi suatu yang aneh ketika Hakim membenarkan adanya perbedaan tersebut akan tetapi dalam putusan nya dikabulkan disini bisa dikatakan bahwa Hakim memiliki suatu kebingungan dalam melihat unsur- unsur atau kriteria penilian “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya”. 12. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, bahwa Putusan lain yang membuat suatu kebingungan dalam unsur-unsur atau kriteria penilian “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Dalam Putusan ini gugatannya ditolak. Pihak yang berpekara dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah PIERRE CARDIN sebagai Pengugat, berkedudukan di 59, rue du Faubourg Saint- Honore, F-75008, Paris, Perancis dan ALEXANDER SATRYO WIBOWO sebagai Penggugat. Dalam pokok perkaranya Penggugat mengajukan pembatalan merek milik tergugat dengan nama yang serupa yaitu PIERRE CARDIN Daftar Nomor lDM000223196 Kelas 03. Dalam putusan alasan ditolaknya gugatan Penggugat adalah “bahwa ternyata merek dimaksud Penggugat dengan merk yang terdaftar atas nama Tergugat memiliki perbedaan, karena untuk menjaga komoditas perdagangan merk PIERRE CARDIN, Termohon memiliki pembeda dengan selalu mencantumkan kata-kata Product by PT Gudang Rejeki sebagai pembeda, disamping keterangan lainnya sebagai produk 12 Indonesia. Sehingga dengan demikian menguatkan dasar pemikiran bahwa merek tersebut tidak mendompleng keterkenalan merek lain (bukti P-7). 13. Dalam kasus serupa yang lainnya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021 jo Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg. Amar putusan ditolak. Dalam perkara ini adalah RUDY CHRISTIAN FESTRAETS sebagai Penggugat,Tempat/Tanggal lahir Lille, 19 Desember 1963, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Perancis, melawan EMA SUSMIYARTI sebagai Tergugat, bertempat tinggal di Dk. Saman, RT 002, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta pokoknya antara Merek “Tempo Gelato” milik Penggugat dengan Merek “Tempo Gelato+logo” Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek “Tempo Gelato” Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30 atas nama Tergugat/Termohon Kasasi; Bahwa mengenai nama/merek usaha didalilkan oleh Penggugat bahwa Istri PENGGUGAT menyarankan kepada Penggugat agar bisnis Ice Cream/ Gelato tersebut diberi nama“Il Tempo del Gelato” atau “Tempo del Gelato” atau secara singkat “Tempo Gelato”. Ide ini muncul karena kata “Gelato” berasal dari Bahasa Italia, dan menurut Istri Penggugat, lebih baik disandingkan dengan kata “Tempo” yang juga dari Bahasa Italia yang mana artinya adalah “Waktu”. Kata “Tempo” dalam Bahasa Spanyol juga berarti waktu. Di samping itu, Istri Penggugat mengatakan bahwa “Tempo” dalam Bahasa Indonesia juga bermakna “Waktu”; Sedangkan tergugat terinspirasi dari sebuah merek produk fashion “Le Temps Des Cerises” yang juga merupakan nama sebuah restaurant di Paris, Perancis. Hakikat pengambilan nama tersebut dari kata “Le Temps” yang dalam bahasa Indonesia diartikan “waktu” dari kata ”waktu” kemudian dikembangkan ke “Waktunya Es Krim” yang kemudian dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris “It’s Ice Cream Time’. Dan pada akhirnya dialihbahasakan lagi ke dalam bahasa Italia “il tempo del gelato”. selanjutnya Ide “il tempo del gelato” kemudian TERGUGAT BERKEPENTINGAN I menyampaikan kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT menyetujui karena menurut TERGUGAT kata “Tempo” dalam bahasa Indonesia diartikan waktu. Selanjutnya TERGUGAT 13 BERKEPENTINGAN I meminta TERGUGAT melakukan pembuatan Logo untuk nama “il Tempo del Gelato”. Dalam putusannya Bahwa Tergugat Konvensi adalah Pemohon beriktikad baik karena ketika “Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek “Tempo Gelato”, merek tersebut tidak memiliki persamaan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan pihak lain atau terkenal milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga dalil Penggugat Konvensi bahwa Tergugat Konvensi adalah Pemohon beriktikad tidak baik adalah dalil yang tidak berdasar” (bukti P-8). 14. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, bahwa adanya perbedaan pandangan antara satu Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung lainnya dalam permasalahan yang terdapat dalam frasa “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” yang terdapat di Pasal 21 ayat 1 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis. Menimbulkan suatu kebigungan hukum sekaligus menandakan bahwa ketidakjelasan kriteria dalam penilaian yang jelas terhadap “menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan”. 15. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa Pemohon merupakan pengusaha UMKM Produsen Tanki, Tanki air Plastik dan Stainless Stell. Dan Pemohon sebagai Pemilik merek antara lain: • PROFIL 88 Kelas 11 Daftar IDM 000049876 Tanggal penerimaan: 26 Februari 2004. • PROFIL 88 kelas 06 Daftar IDM 000223696 Tanggal penerimaan: 28 Maret 2008. • PROFIL 76 Kelas 11 Daftar IDM 000291729 Tanggal penerimaan: 28 Maret 2008. • PRO & FIL 88 Kelas 11 Daftar IDM 000405696 Tanggal penerimaan: 07 Juli 2010. • PROFIL 89 Kelas 11 Daftar IDM 000415703 Tanggal penerimaan: 07 Juli 2010. 14 16. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa Pemohon mengalami permasalahan sengeketa merek dengan PT. PROFILIA INDOTECH. Pada Putusan 05/HKI/Merk/2014/PN Niaga SBY jo Putusan Nomor 7 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Dalam putusan tersebut Pemohon sebagai Tergugat yang memiliki beberapa merek yang telah terdaftar di Daftar Umum Merek Direktorat Merek antara lain: Profil 88, PRO FIL 88, Merek PROFIL 89 memiliki kesamaan dalam penamaan dengan Merek Penggugat milik PT PROFILIA INDOTECH yaitu PROFIL TANK selain memiliki kesamaan dalam penamaan dengan Merek Penggugat, memiliki kesamaan pula barang yang sejenis dan penggugat memiliki dalil bahwa Pemohon dengan sengaja menjiplak dan mendompleng Merek PROFIL TANK milik penggugat yang telah dikenal dan diminati masyarakat luas. Bahwa dalam pokok perkara tersebut Pemohon dikenakan Pasal 4, 5, 6 dan 70 Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang merek, yang sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Salah satu Pasal yang menjadi perhatian sekaligus menjadi pokok perkara dalam Judicial Review ini ialah Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek, yang sekarang diubah menjadi Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, berbunyi: “mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; ” Penjelasannya: “Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek- merek tersebut. ” Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berbunyi: Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. 15 Penjelasannya: “Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. ” Bahwa dalam penjelasan antara Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tidak mengalami perubahan yaitu sama-sama menjelaskan. - menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, - cara penempatan, - cara penulisan atau - kombinasi antara unsur, - maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. Bahwa ketidakjelasan kriteria dalam penilaian yang jelas terhadap “menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan ” hal ini seperti beberapa contoh Putusan yang sudah ditampilkan diatas perbedaan pandangan antara satu Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung lainnya dalam permasalahan yang terdapat dalam frasa “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya”. Bahwa berdasarkan hal demikian Pemohon tidak ada Perlindungan, Jaminan, dan Kepastian Hukum yang adil serta Perlakuan yang sama dihadapan Hukum bagi pemohon berharap Putusan Mahkamah Konstitusi bisa menyeimbangankan antara asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. Hal ini sesuai dengan kerugian Konstitusi yang dimiliki Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: (1) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. 17. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa Pemohon dalam pendapat hukum dari Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum 16 Universitas Airlangga pada tanggal 19 Januari 2015 menjelaskan, “Hakim memutuskan interpretasi makna bunyi “persamaan pada pokoknya” hanya dengan pikiran dan prespektif yang sempit. PROFIL TANK dan PROFIL 88 jelas sangat berbeda dan orang awam pun dapat secara langsung membedakan keduanya. Karena Hakim melakukan Interpretasi sempit memunculkan kerugikan bagi pihak-pihak yang beritikad baik telah mendaftarkan mereknya sesuai spesifikasi kelas barang yang berlaku, karena dapat menghapuskan hak atas merek di salah satu kelas barang sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak dimaksud” (bukti P-9). 18. Selanjutnya bahwa Pemohon dalam pendapat hukum dari Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tanggal 14 Mei 2015. Menjelaskan “Hakim memutuskan interpretasi “persamaan pada pokoknya” hanya didasarkan pada persamaan kata “PROFIL”, sedangkan pengertian dimaksud sesuai penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur- unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. 5 (lima) merek tersebut butir 1 di atas sangat berbeda dan sama sekali tidak menimbulkan kesan adanya persamaan dengan merek PROFIL TANK, terbukti dari saksi fakta yang diajukan sendiri oleh penggungat yang merupakan konsumen tangki air dapat secara langsung membedakan 5 (lima) merek tersebut butir 1 di atas dengan merek PROFIL TANK. Interpretasi “kesan” sifatnya sangat kualitatif yang seharusnya memang didasarkan oleh pendapat konsumen yang notabene selaku end user dari produk dimaksud. Kemudian Hakim ternyata sangat tidak kreatif, tidak berusaha/tidak mau dan tidak mampu menggali hukum yang berkembang dalam masyarakat. Interpretasi kata-kata atau kalimat dalam Undang-Undang hanya didasarkan pada hal-hal yang bersifat formal kata “PROFIL” yang digunakan sebagai tanda pada merek PROFIL TANK sifatnya telah umum 17 dan telah menjadi milik umum. Sesuai Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berikut penjelasannya, bahwa tanda yang bersifat umum tidak dapat digunakan sebagai merek atau seharusnya apabila digunakan dapat digunakan oleh kalangan umum dengan tidak berdiri sendri melainkan dikombinasi dengan tanda lain yang spesifik. Jadi persamaan pada pokoknya tidak dapat didasarkan hanya semata-mata sebatas sama-sama menggunakan tanda berupa kata PROFIL. Tetapi Hakim untuk mempermudah pengambilan keputusannya hanya mendasarkan pada fakta sama-sama menggunakan kata dimaksud. Celakanya dalam menilai atau memutuskan interpretasi “itikad tidak baik”. Hakim kembali menggunakan alasan formal pula karena sama-sama menggunakan kata PROFIL tersebut. Keputusan-keputusan yang didasarkan pada penilaian yang bersifat kualitatif hendaknya jangan didasarkan pada hal-hal yang bersifat formal dan kuantitatif. Hakim harusnya lebih kreatif dan terus menerus berusaha/mau dan mampu menggali lebih dalam hukum yang berkembang dalam masyarakat.” (bukti P-10 ) 19. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” yang merupakan frasa dari Pasal 21 ayat 1 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang juga memerhatikan “menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain” terdapat dalam Pasal 16 ayat 3 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Maka dikhawatirkan menimbulkan interpretasi sempit dari Hakim karena hanya melihat secara formal dalam ketentuan dari peraturan perundang-undangan, sehingga disini tidak memperhatikan apakah adanya kesengajaan dalam peniruan nama merek tersebut yang justru semakin banyak kerugian konstitusi yang memiliki nasib yang sama dari Pemohon. 20. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam pendapat Karlina Perdana dalam studi ilmiahnya yang berjudul “KELEMAHAN UNDANG-UNDANG MEREK DALAM HAL PENDAFTARAN MEREK (Studi Atas Putusan 18 Sengketa Merek Pierre Cardin)”, beliau berpendapat, “Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya menjelaskan mengenai pengertian persamaan pada pokoknya saja. Tidak dijelaskan apakah persamaan pada pokoknya itu merupakan satu kesatuan dengan persamaan keseluruhannya atau tidak”. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2) Menyatakan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 3) Memohon Majelis Hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang frasa “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” diubah menjadi “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak memandang merek tersebut secara sebagian-sebagian atau memecahkan merek tersebut secara kata demi kata” 4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa unuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sebagai berikut. 19 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Kuasa dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Djunatan Prambudi, Fransiscus Arian Sinaga, dan Leonardo Olefin S. Hamonangan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Jawaban Turut Tergugat dalam Perkara Nomor 05/HAKI/MEREK/2014/PN.NIAGA.Sby; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Jurnal dengan judul “Kelemahan Undang-undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin); 4. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor 05/HKI/MEREK/2014/PN.NIAGA.Sby; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/PDT.SUS.MEREK/2020/PN.NIAGA JKT.PST Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pdt.Sus-HKI/2021; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 69/PDT.SUS.MEREK/2019/PN.NIAGA JKT.PST Jo Putusan MA Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus- HKI/2015; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 473 K/Pdt.Sus- HKI/2021 Jo Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Pendapat Hukum dari Unit Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tertanggal 19 Januari 2015; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 20 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953, selanjutnya disebut UU 20/2016) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan Pemohon, sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan Pemohon bertanggal 8 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan pada 25 Maret 2022 dan diregistrasi pada 5 April 2022. Terhadap permohonan a quo, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 26 April 2022. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah wajib memberikan nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan; 21 [3.3.2] Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 26 April 2022 tersebut dihadiri oleh para penerima kuasa yaitu Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga, S.H. tanpa dihadiri oleh pemberi kuasa. Dalam persidangan a quo, Majelis Hakim telah menasihati para penerima kuasa untuk memperbaiki surat kuasa dan permohonannya. Sebab, dalam surat kuasa bertanggal 8 Maret 2022 tersebut pemberi kuasa hanya memberikan kuasa kepada penerima kuasa secara terbatas, yaitu hanya memberikan kewenangan untuk membuat permohonan pengujian, memanggil ahli, dan membuat kesimpulan. Sedangkan, pada bagian pokok permohonan Majelis Hakim telah menasihati untuk dilakukan perbaikan, khususnya pada bagian petitum agar dibuat sesuai dengan posita yaitu terbatas pada frasa yang dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon sehingga tidak terjadi pertentangan antara posita dengan petitum. [vide bukti P-1 dan risalah sidang Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022, tanggal 26 April 2022]; [3.3.3] Bahwa Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 8 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Mei 2022 berdasarkan Tanda Terima Nomor 42-2/PUU/PAN.MK/AP3, namun tidak menyerahkan perbaikan surat kuasa. Selanjutnya, pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan, tanggal 17 Mei 2022, yang juga hanya dihadiri oleh para penerima kuasa tanpa dihadiri pemberi kuasa, Mahkamah telah meminta klarifikasi kepada para penerima kuasa berkenaan dengan perbaikan surat kuasa dimaksud. Dalam persidangan tersebut para penerima kuasa menjelaskan, bahwa permohonan sudah diperbaiki termasuk surat kuasanya sebagaimana nasihat Majelis Hakim pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 26 April 2022, namun untuk perbaikan surat kuasanya belum diserahkan kepada Mahkamah. Terhadap hal tersebut, Mahkamah meminta kepada para penerima kuasa untuk membacakan dan menunjukkan perbaikan surat kuasa dimaksud dalam persidangan melalui daring. Selanjutnya, setelah para penerima kuasa menunjukkan perbaikan surat kuasa yang dimaksudkan, setelah dicermati ternyata surat kuasa khusus yang dimaksudkan belum dibubuhi meterai dan belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pemberi kuasa maupun penerima kuasa [vide risalah sidang Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022, tanggal 17 Mei 2022]. [3.3.4] Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum pada Sub-paragraf [3.3.3] di atas, Mahkamah berpendapat, kehadiran para penerima kuasa pada persidangan 22 di Mahkamah tidak didasarkan pada surat kuasa yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, khususnya yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) PMK 2/2021. Sebab, surat kuasa yang ditunjukkan dalam persidangan melalui daring pun belum dibubuhi meterai dan tanda tangan para pihak, yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa sebagai syarat sahnya secara formil surat kuasa. Demikian halnya apabila Mahkamah merujuk pada surat kuasa awal yang belum diperbaiki, yaitu surat kuasa bertanggal 8 Maret 2022, sebagaimana fakta hukum yang ada, telah ternyata surat kuasa awal tersebut pemberi kuasa hanya memberikan kuasa secara terbatas kepada para penerima kuasa yaitu hanya memberikan kewenangan untuk membuat permohonan pengujian, memanggil ahli, dan membuat kesimpulan tanpa memberikan kewenangan lainnya, khususnya untuk menghadiri persidangan dan menyampaikan permohonan Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para penerima kuasa tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam persidangan untuk Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022 a quo. [3.3.5] Bahwa andaipun para penerima kuasa mempunyai kewenangan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam persidangan untuk Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022 tersebut, quod non, setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan Pemohon ternyata petitum yang disampaikan dalam perbaikan permohonan terdapat kerancuan yaitu bersifat kumulatif yang saling bertentangan, karena pada petitum angka 2, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan pada petitum angka 3 Pemohon memohon agar Mahkamah memaknai frasa “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” dalam Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 secara bersyarat (conditionally constitutional) menjadi “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak memandang merek tersebut secara sebagian-sebagian atau memecahkan merek tersebut secara kata demi kata”. Terhadap petitum tersebut, menurut Mahkamah, pada satu sisi Pemohon memohon agar Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun pada sisi lain memohon kepada Mahkamah untuk memberikan pemaknaan terhadap Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 23 secara bersyarat (conditionally constitutional). Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan dua petitum yang saling bertentangan dimaksud, kecuali Pemohon dalam petitum permohonannya memohon secara alternatif. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena para penerima kuasa tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam persidangan untuk Perkara Nomor 50/PUU- XX/2022 a quo dan seandainyapun surat kuasa memenuhi syarat formil, quod non, telah ternyata permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon serta hal- hal lain lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Penerima kuasa tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili pemberi kuasa dalam persidangan untuk Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022; [4.3] Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur); [4.4] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 24 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 12.40 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Wahiduddin Adams, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Aswanto ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo 25 ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia