50/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 50/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Herifuddin Daulay Pekerjaan : Guru Honorer Alamat : Jalan Ahmad Yani nomor 17, Kota Dumai, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 37/PUU/PAN.MK/AP3/08/2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 50/PUU-XIX/2021 pada 20 September 2021, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Oktober 2021 (soft file) dan pada tanggal 18 Oktober 2021, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi oleh UUD 1945 2 Berangkat dari beberapa kejadian Pemilu 2019, Pemohon merasa terusik dan merasa perlu untuk ambil perhatian lebih lanjut hal-hal berkenaan, termasuk diantaranya perhatian pada undang-undang yang mengaturnya, dalam hal ini hasil temuan Pemohon adalah UU Pemilu (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) dan regulasi aturan pencoblosannya. Setelah melalui penelahaan terbatas (sesuai kemampuan) Pemohon sejak lama, Pemohon berkesimpulan bahwa UU Pemilu tersebut perlu di perbaiki pada beberapa aturan-aturannya. Maka kemudian untuk maksud perbaikan tersebut, Pemohon sebagai warga negara perseorangan mempelajari ketentuan-ketentuan yang diperlukan dan menemukan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, yaitu; A. Untuk melakukan perubahan pada suatu peraturan perundang-undangan yang telah berlaku yang berupa undang-undang dan/atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), adalah dengan menguji konstitusionalitas undang-undang tersebut terhadap UUD 1945. Upaya pengujian tersebut adalah melalui suatu proses pengadilan, sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum". B. Karena melalui proses pengadilan, maka lembaga yang berhak untuk melakukan peradilan untuk mengadili (menguji undang-undang tersebut) adalah Lembaga Kehakiman, yaitu Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. C. Lebih lanjut, undang-undang mengatur bahwa, yang termasuk dalam lembaga peradilan untuk melakukan upaya mengadili (pengadilan), adalah Mahkamah Agung, yang membawahi Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 3 Pasal 24 ayat (2) (Bukti P-1) "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. “ D. Kemudian, sesuai dengan keperluan Pemohon, yaitu menguji konstitusionalitas suatu undang-undang dan/atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), maka lembaga peradilan yang berwenang melakukannya adalah Mahkamah Kostitusi Pasal 24C ayat (1) (Bukti P-2) "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum". Maka penulisan risalah ini adalah ditujukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan yang berhak mengadili, yang dalam hal ini menguji konstitusionalitas undang-undang dan/atau peraturan pengganti undang-undang (Perppu). Untuk memperkuat argument-argumen diatas, dalam risalah ini turut disampaikan berkenaan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan (undang-undang dan Perppu) oleh peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945, sebagai berikut dibawah ini. E. Pasal 10 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut UU MK "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- (uu) terhadap UUD 1945;“ F. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 4 "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum G. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 9 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi: "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” Pemohon dengan nomor registrasi APPP 37/PUU/PAN.MK/AP3/08/2021 (06 September 2021) mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, dengan norma penguji : Pembukaan UUD 1945, Alinea 1 “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.“ Pasal 28B ayat (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.“ Pasal 28C ayat (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.” Pasal 28D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Pasal 28I ayat (2) 5 “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Pasal 28I ayat (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.“ Pasal 28J ayat (2) “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” Oleh karena, norma yang diuji adalah undang–undang terhadap terhadap UUD 1945, maka sesuai ketentuan norma-norma yang disebutkan di atas, wewenang untuk mengadili pengajuan pengujian undang-undang ini (selanjutnya disebut PUU) adalah Mahkamah Konstitusi, jadi Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo. II. Kedudukan Hukum Pemohon Peraturan Perundang-undangan menentukan berkenaan kepentingan mengajukan permohonan PUU ke Mahkamah Konstitusi, adalah sebagai-mana kriteria yang ditetapkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK. Pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, ditentukan bahwa; "Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. “ Lebih lanjut, kebijakan pada UU MK Pasal 51 Ayat (1) diteruskan Mahkamah dengan penetapan untuk maksud yang sama pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat (1), bahwa ; “Pemohon sebagaimana dimaksud didalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 6 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” Memperjelas tentang hak dan/atau kewenangan beserta kerugian konstitusional yang dimaksud, Mahkamah telah berpendirian sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 007/PUU-II/2005 tanggal 31 Agustus 2005 hingga saat ini dan pendirian tersebut telah dipula dikukuhkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 4 Ayat (2) bahwa; “hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perpu apabila: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945: b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian nya. c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.” Penjelasan Pemohon untuk menerangkan kebenaran bahwa Pemohon berwenang mengajukan pengujiaan perkara a quo adalah sebagai berikut, : A. Identitas Pemohon Pemohon adalah Perseorangan warga negara Indonesia taat pajak Berkebangsaan Indonesia serta berhak, berwenang dan ber-kecakapan untuk melakukan upaya bela negara, pemilik hak pilih tetap pada pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) ; a. Fotokopi (legalisir) KTP dengan NIK 1472012507760001 (Bukti P-3) b. Pemohon warga negara pembayar pajak dengan nomor NPWP 96.032.412-7.212.000. (Bukti P-4) 7 c. Fotokopi (legalisir) Akta Lahir dari Suku Tapanuli, bermarga Daulay, asli dari turunan Pasangan Bangsa Indonesia bermarga Daulay dan bermarga Hasibuan. (Bukti P-11) d. Fotokopi (legalisir) putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 11/PUU/XIX/2021. (Bukti P-12) e. Fotokopi (legalisir) Kartu Tanda Pemilu (Bukti P-13) Pemohon dalam interaksi sosial dan kekeluargaannya, punya saudara sedarah (4 orang) dan saudara semenda baik dari garis ayah dan saudara semenda dari garis ibu, sehingga penyebutan anak cucu Pemohon adalah termasuk didalamnya anak cucu saudara sedarah Pemohon dan anak cuca saudara semenda Pemohon. Bahwa Pemohon dalam mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ini, bertindak dalam rangka melakukan upaya bela negara, Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945. Bahwa menurut Prof. DR. H. Kaelan, M.S, wujud dari bela negara adalah dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, keutuhan wilayah nusantara dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Bahwa dengannya upaya bela negara Pemohon pada risalah ini, adalah dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dan/atau mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dan/atau mempertahankan kedaulatan negara dan/atau mempertahankan nilai- nilai Pancasila dan UUD 1945 tetap tercermin dalam setiap ranah kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pada ranah undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya Pasal 169, Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 serta Pasal 2 UU Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006, tersebut adalah inkonstitusional, akibat kata “bangsa” tidak dideskripsikan sebagaimana mestinya, serta tidak dipertegasnya calon pejabat Presiden dan/atau Wakil Presiden harus berkebangsaan Indonesia asli Nusantara, yang artinya secara terang-terangan telah menghilangkan Hak Konstitusional Pemohon sebagamana yang akan diuraikan. 8 B. Hak dan/atau Kewenangan Pemohon yang telah dirugikan a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945: 1. Bahwa pokok dari ideologi NKRI adalah berlandaskan pada Ketuhanan yang Maha Esa Menurut Dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. 2. Konsekuensi dari ideologi tersebut adalah bahwa suatu pernyataan tekstual dan/atau hukum dan/atau peraturan dari kitab suci agama yang diakui negara dapat diterapkan di Indonesia sebagai aturan, contoh Kompilasi Hukum Islam, UU Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974). 3. Bahwa menurut Al-Qur’an status “bangsa” seorang manusia selalu melekat pada diri manusia karena merupakan bagian dari penciptaan manusia. Pernyataan tentang dapat ditemui pada Surah Al-Hujurat ayat (13) Kitab Suci Al-Qur’an. Surah Al-Hujurat ayat (13) (Bukti P-14) “Wahai Manusia, Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi AllaH ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, AllaH Maha Mengetahui Maha Teliti“ 4. Mengutip arti bangsa dalam “kamus hukum black” Nation N (14 C) 1, (Bukti P-15) i. Sekelompok manusia yang berjumlah banyak yang mempunyai kesamaan asal, bahasa dan tradisi yang kemudian Memgkonstitusikan entitas politik, Constituting a Political Entity. ii. Sebuah himpunan manusia yang hidup didalam teritori yang sudah terdefinisi dan terorganisir dibawah sebuah pemerintahan yang independen; sebuah negara yang memiliki kedaulatan dalam berpolitik. Maka pernyataan entitas kebangsaan Indonesia adalah saat, dimana sekelompok manusia (pemuda Indonesia; Jong Java, Jong Sumatera, Jong Sunda dan lain-lain) yang telah meng-konstitusikan secara bersama entitas politik (menyatakan jati dirinya) pada 9 tanggal 28 Oktober 1928 sebagai kesatuan dalam kebangsaan yang dikenal dengan sebutan ikrar Sumpah Pemuda, yaitu: Bertanah Air Satu, Tanah Air Indonesia, Berbangsa Satu Bangsa Indonesia, Berbahasa Satu Bahasa Indonesia. Pengucapan ikrar “Berbangsa Satu Bangsa Indonesia”, adalah pernyataan “Lahirnya Bangsa Indonesia”. 5. Bahwa setelah pernyataan entitas kebangsaan tersebut, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, dilanjutkan dengan pernyataan entitas baru kenegaraan yaitu Negara Indonesia yang berdaulat sendiri di tanah air sendiri tanah air Indonesia saat pernyataan Proklamasi kemerdekaan sebagai tanda berdirinya Negara Indonesia yang berbentuk Republik pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan teritori dari Sabang (pulau sumatera, daerah Aceh) hingga Merauke (pulau Papua dulu Irian Jaya,) yang dengan entitas baru tersebut mendaulatkan suatu hak baru (melahirkan hak baru) yaitu: i. Hak untuk diakui bersuatu kebangsaan tertentu yaitu Bangsa Indonesia, Hak asasi Manusia, Hak Kosntitusional oleh Pembukaan UUD 1945, Hak Pemohon sebagai Pribadi. ii. Hak sebagai bangsa untuk tidak dijajah oleh bangsa lain (Hak Kemerdekaan), Hak Asasi Manusia, Hak Konstitusional oleh Pembukaan UUD 1945, Hak Pemohon sebagai Pribadi. iii. Hak kedaulatan teritori Nusantara. Hak Pemohon sebagai bagian dari suatu korporasi. 6. Bahwa hak diakui berkebangsaan Indonesia dan hak sebagai Bangsa untuk tidak dijajah bangsa lain, juga memunculkan hak-hak lain yang mengikutinya termaktub dan diatur dalam UUD 1945, karenanya juga merupakan Hak Konstitusional, sebagai berikut diantaranya menurut sudut pandang bela negara: 1. Bahwa dalam rangka mempertahankan kemerdekaan negaranya tersebut; a. tiap individu bangsa Indonesia perlu memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak-hak nya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, Pasal 28C Ayat (2) 10 Pasal 28C Ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” 2. Dalam rangka mempertahankan eksistensi bangsanya; a. tiap individu bangsa Indonesia perlu membentuk keluarga untuk melanjutkan keturunan, agar manusia bangsa Indonesia tidak punah atau sekedar kalah dalam jumlah. Hak untuk membentuk keluarga adalah Hak Konstitusional yang bersifat Hak Asasi Manusia. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945; Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 ; “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.“ b. untuk membentuk keluarga yang sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Konstitusional bersifat Hak Asasi Manusia yang diatur dalam UUD 1945 yakni Pasal 28H ayat (1), tiap individu bangsa Indonesia perlu mendapatkan pekerjaan serta mendapatkan imbalan yang adil dan layak. Hak mendapatkan pekerjaan yang adil dan layak adalah Hak Konstitusional yang bersifat Hak Asasi Manusia. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945; Pasal 28D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” c. untuk mendapatkan pekerjaan, tiap individu bangsa Indonesia perlu mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hak mendapatkan pendidikan adalah Hak Konstitusional yang bersifat Hak Asasi Manusia. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945; 11 Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.” d. untuk jaminan memdapatkan hak-hak diatas, tiap warga negara Indonesia berhak atas adanya Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan dari negara, Hak Konstitusional yang diatu dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, tanpa mengalami diskriminatif. Hak tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif adalah Hak Konstitusional yang bersifat Hak Asasi Manusia. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 ; Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Pasal 28I ayat (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.“ b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Bahwa berdasarkan telaah dan analisa Pemohon, pemberlakuan Pasal 169, Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 serta Pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006, telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, sebagai berikut: Kerugian Potensial Pemohon adalah kerugian yang dimulai saat Bangsa Indonesia asli Nusantara sudah dipimpin oleh Bangsa lain yang oleh faktor Ikatan Bathin Kebangsaan secara perlahan dan bertahap kembali mengalami masa-masa seperti sebelum pernyataan 12 Proklamasi Kemerdekan RI 17 Agustus 1945, Pemohon alami dan/atau anak cucu hal-hal berikut: i. Hak untuk diakui pribadi berkebangsaan tertentu ii. Hak untuk memajukan diri iii. Hak untuk membentuk keluarga, yang sejahtera lahir dan bathin iv. Hak mendapatkan pekerjaan dan serta imbalan yang adil dan layak. v. Hak mendapatkan pendidikan vi. Hak bebas dari perlakuan diskriminatif vii. Hak mendapatkan perlindungan c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Klasifikasi Kerugian Hak Konstitusional Pemohon, sebagai berikut: 1. Kerugian Aktual dan Spesifik a. Hak diakui bersuatu kebangsaan tertentu, ya’ni Bangsa Indonesia, serta hak kemerdekaan sebagai bangsa, Pembukaan UUD 1945. i. Karena telah secara nyata, Pasal 169, Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu serta Pasal 2 dan penjelasannya UU Kewarganegaraan Menghilangkan dan/atau Mengaburkan Jati Diri Kebangsaan (Pemohon). Sudah tidak jelas mana yang Bangsa Indonesia mana yang bangsa asing, karena warga negara Indonesia sejak kelahirannya tetapi asal usul ayah dan ibunya Berkebangsaan Belanda yang melepaskan kewarganegaraan Negara Belanda-nya dan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, diakui juga sebagai berkebangsaan Indonesia. Hak (Status) Kebangsaan Pemohon telah hilang dan/atau kabur secara maknawi. Hak Pemohon ii. Dengan hilangnya atau kaburnya Jati Diri Kebangsaan, maka sebenarnya telah hilang pulalah Hak Kemerdekaan 13 (bangsa) Pemohon atas bangsa lain, karena warga negara Indonesia sejak kelahirannya; yang berwajah dan berperawakan Bangsa Eropa (Belanda) atau yang berwajah Asia Timur (Negara Jepang, Negara Tiongkok, Negara Korea Utara/Selatan) punya hak yang sama persis dengan orang Indonesia asli yang identitas kelahiran sukumya (marganya) asli dari Nusantara yaitu suku (marga) dari teritori Nusantara yaitu Sabang Merauke. Karena, sebenarnya Hak Istimewa Kemerdekkaan sudah juga hilang, maka Pembelaan Negara (Perlindungan oleh Negara) yang selama ini melindungi Pemohon (bangsa Pemohon) juga sudah tidak ada, karena Perlindungan atas rakyat berlaku untuk semua “bangsa” baik yang kebangsaannya karena faktor turunan tumpah darah Nusantara maupun kebangsaannya karena berwarga negara Indonesia sejak lahir, maka sebenarnya Hak Kedaulatan pun telah sirna. kewarganegaraannya adalah Indonesia sejak lahir tanpa memperhatikan wajah dan perawakannya berstatus warga negara Indonesia sejak lahir. Hak Kemerdekaan, yang dipandang sebagai Hak Istimewa satu bangsa atas Bangsa lain nyata Telah Hilang. b. Hak Memilih Calon Presiden berkebangsaan asli Nusantara Bahwa sebagai warga negara pemilik hak pilih pemilu termasuk diantaranya pilpres, maka Pemohon berhak untuk memilih presiden berkebangsaan Indonesia asli Nusantara. Urusan calon presiden tidak hanya hak kepartaian tetapi juga berkenaan hak perorangan, karena sebagai pemilik hak pilih dan sebagai rakyat dalam pemilu termasuk didalamnya pilpres, Pemohon berhak untuk memilih presiden berkebangsaan Indonesia asli Nusantara. Maka, adanya kemungkinan bahwa calon presiden hanya satu dan bukan berkebangsaan Indonesia asli Nusantara oleh berlakunya Pasal 169, Pasal 227, Pasal 229 merupakan perampasan nyata dan penghapusan 14 kedaulatan Pemohon yang merupakan bagian dari rakyat Indonesia sehingga perampasan kedaulatan tersebut sebenarnya adalah juga perampasan dan penghilangan kedaulatan rakyat Indonesia, yaitu penghapusan hak rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi negara. Merupakan wewenang tidak langsung sebagai rakyat (perorangan) yang memiliki hak pilih pada pilpres bahwa partai harus menterjemahkan keinginan rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan rakyat dinegara demokrasi. 2. Kerugian Potensial a. Peran dalam kehidupan Tersingkir secara perlahan akibat kalah saing akibat faktor dukungan Kerugian Potensial dalam Peran; Pemohon dan/anak cucu Pemohon perlahan akan tersingkir, karena harus bersaing dengan Warga Negara Indonesia berkebangsaan Indonesia faktor kelahiran yang mendapatkan dukungan dari Negara Indonesia (negara kewarganegaraannya) dan dukungan dari negara (kebamgsaan awal ibunya), dalam pemerintahan, dunia usaha, dunia dagang. Persaingan tidak seimbang menyebabkan Pemohon dan/atau anak cucu Pemohon kalah dan akhirnya tersingkirkan. Pemohon dan/anak cucu Pemohon akan mengalami Kesulitan Ekonomi, akibat dari Perijinan (pemerintah), kesempatan berkarya yang menghasilkan pendapatan (dunia usaha), dan kegiatan jual beli (perdagangan), diutamakan bagi warga negara Indonesia berkebangsaan Indonesia faktor kelahiran oleh sesama mereka untuk menjaga eksistensi penguasaan, pencapaian dan kepentingan untuk kemakmuran bersama baik kemakmuran pada sesama “anak rantau” maupun Kemakmuran sanak famili, handai taulan, kaum kerabat, jiran tetangga di “Kampung Halaman” Kebangsaan Asal ibu. b. Akses bidang kehidupan yang terbatas dalam kesempatan, 15 Sebagai efek tindak langsung oleh warga negara berkebangsaan Indonesia kelahiran kepada warga negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli Nusantara, atas dasar menjaga Prestasi Pencapaian dan Kepentingan, terjadi diskriminasi pada: i. Pendidikan dan Pelatihan; kesempatan yang tidak proposional ii. Perolehan Jabatan umum; ditentukan hanya bagi yang selaras dengan “Kepentingan” iii. Pekerjaan; sangat terbatas dalam jumlah pekerja, terbatas dalam posisi. c. Kerugian potensial penanggungan badan, diantaranya; 1. Pemohon dan /atau anak cucu Pemohon akan mendapatkan pengawasan 7x24 jam dalam 1 minggu selama 1 bulan di teritori Nusantara Sabang Merauke ketika dianggap sebagai yang akan merusak Prestasi Pencapaian dan Kepentingan, yang menyebabkan Pemohon dan/anak cucu Pemohon sulit bergerak dan berbuat leluasa, khawatir “dikasuskan” walau hanya sebatas “blusukan” dan cari angin. 2. Pemohon dan/atau anak cucu Pemohon akan mengalami pengucilan akibat dari “pembusukan karakter” saat dianggap punya potensi menjadi pesaing dunia usaha”. 3. Pemohon dan/atau anak cucu Pemohon akan kesulitan melakukan interaksi sosial walau hanya sebatas “bicara” sehingga sulit mengembangkan usaha jual beli, ketika dianggap telah merugikan padagang lokal yang merupakan komponen “end user” Prestasi Pencapaian dan Kepentingan. 4. Pemohon dan/atau anak cucu Pemohon kesulitan dalam kepemilikan tanah di daerah perkotaan dan/atau keramaian sehingga harus kesepian dalam penyingkiran (tersingkir dan terpinggirkan) didaerah pedalaman. 5. Pemohon dan/atau anak cucu Pemohon hidup dalam tekanan, sulit pangan dan papan, ketidakpastian hukum 16 karena siap-siap “dikasuskan”, dan lain-lain bidang penghidupan yang siap Pemohon uraikan bila diperlukan. d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian Penjelasan sebab akibat (Causal Verband), munculnya kerugian-kerugian konstitusional yang Pemohon, sebagai berikut: Karena pemberlakuan, Pasal 169, Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 serta Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 sebagai acuan penetapan kewarganegaraan dan pelaksanaan Pemilu, telah membuka peluang bagi warga negara Indonesia bukan berkebangsaan Indonesia asli Nusantara sebagai pejabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, padahal sepatutnya diketahui pejabat pembuat undang-undang bahwa oleh adanya faktor Ikatan Bathin Kebangsaan dan Menjaga Kepentingan sang Presiden, setelah berhasil ditetapkan sebagai Presiden (Wakil Presiden), akan berbuat yang Terbaik untuk Menjaga Prestasi Pencapaian Kekuasaan dengan cara seperti disebut diatas yang dengan Ikatan Faktor Kebangsaan dan Upaya Menjaga Prestasi Pencapaian dan Menjaga Kepentingan bertindak dan berbuat seperti keterangan diatas. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.” Mengingat akibat aktual dan potensial dari pemberlakuan UU Pemilu ini hingga pada penghilangan, kebangsaan Pemohon, kemerdekaan bangsa Pemohon, yang langsung akan berdampak pada kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pemohon dan/atau anak cucu Pemohon, maka Majelis Hakim kiranya dapat mengabulkan petitum risalah permohonan PUU ini untuk mencegah jauh-jauh hari punahnya 17 (hilangnya) kebangsaan Pemohon yang kemudian diikuti hilangnya Kemerdekaan Bangsa Pemohon. Dengan kabulnya permohonan petitum ini, yang artinya Terjadi revisi pada pasal-pasal diuji, maka hilanglah kerugian aktual dan kerugian potensial yang akan ditanggung Pemohon sehingga tidak perlu lagi ada kekhawatiran bahwa kehidupan hari depan Pemohon dan/atau anak cucu Pemohon, hidup dalam tekanan, sulit berdagang, sulit bekerja, sulit ekonomi serta akan hidup dalam ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat baik oleh sebab tidak adanya perlindungan oleh negara dan ketidakpastian yang menghimpit akibat pembatasan ruang gerak maupun karena tindakan represif baik oleh oknum-oknum yang diuntungkan oleh keadaan maupun oleh para pengusung kekuasaan untuk langgengnya penguasaan tersebut. Semua kerugian akan terjadi, nyata menurut pemikiran yang wajar, apabila Pemohon hari ini yang menyadari Efek Dahsyat Kerugian dari pemberlakuan pasal-pasal inkonstitusional UU Pemilu dan UU Kewarganegaran termaksud lalai dan berdiam diri tanpa aksi memperbaiki. III. Alasan Permohonan A. Perubahan mendasar dan besar dalam sistem pucuk kepemimpinan tertinggi, Presiden dan Wakil Presiden, adalah perubahan dari pemilihan secara perwakilan ke pemilihan secara langsung, UUD 1945 Pasal 6A ayat (1) setelah perubahan. Sebelumnya dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. UUD 1945 Pasal 6 ayat (2) sebelum perubahan. Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 (setelah amandemen) “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.“ Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 (sebelum amandemen) “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.“ B. Perubahan mendasar dan besar juga terjadi pada aturan pribadi calon Presiden dan Wakil Presiden, dari warga negara berkebangsaan Indonesia 18 asli menjadi warga negara Indonesia dari segala bangsa. Pasal 6 ayat (1) sesudah perubahan dan Pasal 6 ayat (1) sesudah perubahan. dari warga negara Indonesia asli, Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen. Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (sebelum perubahan) “Presiden ialah orang Indonesia asli.” Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (sesudah perubahan) “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lian karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.“ C. Selanjutnya, perlu Pemohon uraikan secara bertahap bagaimana munculnya kerugian hak konstitusional yang akan berakibat pada lahirnya kembali penjajahan, sebagai berikut: 1. Manusia diciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa Surah Al-Hujurat ayat (13), (Bukti P-5) Surah Al-Hujurat ayat (13) “Wahai Manusia, Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi AllaH ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, AllaH Maha Mengetahui Maha Teliti.“ 2. Kebangsaan merupakan bagian dari penciptaan manusia, melahirkan Ikatan Bathin Kebangsaan; 3. Selaras dengan pernyataan diatas, menurut para ahli identitas “bangsa” menyebabkan adanya suasana ikatan bathin kebangsaan; (Bukti P-16 dan Bukti P-17) 4. Ikatan bathin Kebangsaan tidak ubahnya seperti ikatan bathin ibu pada anaknya atau anak pada ibunya, ikatan bathin Mother of Land (Bangsa Eropa/Scotlandia), Mother of Russia (Negara Rusia), Mao Zedong, pemimpin spektakuler Negara Tiongkok; Seluruh anak keturunan “Tiongkok” (sebutan sekarang) adalah merupakan warga negara Tiongkok, Ibu Pertiwi (Indonesia); 19 5. Ikatan bathin Kebangsaan jauh lebih kuat berbanding Ikatan Bathin Kemanusiaan, sehingga menerbitkan kecenderungan hati yang lebih mengutamakan nasib dan kepentingan manusia yang se-bangsa dengannya, se-Mother of Land dengan dirinya, se-Mother of Rusia bagi bangsa Rusia, se-Ibu Pertiwi. 6. Sikap tidak adil dan tindakan diskriminatif juga merupakan cerminan dari kecenderungan hati, 7. Kepemimpinan melahirkan kekuasaan (penguasaan); 8. Kepemimpinan tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Presiden (didamping Wakil Presiden); 9. Presiden dari WNI bukan berkebangsaan Indonesia asli Nusantara mempunyai kepentingan bangsa dan negara yang berbeda; 10. Presiden dari WNI berkebangsaan Indonesia asli Nusantara, mempunyai kepentingan bangsa dan negara yang sama; 11. Presiden dari WNI bukan berkebangsaan Indonesia asli Nusantara akan mendahulukan dan mementingkan kepentingan bangsanya diatas kepentingan negaranya, sehingga merugikan WNI berkebangsaan Indonesia asli Nusantara; 12. Kekuasaan (penguasaan) yang sifatnya pemerintahan dan merugikan warga ibu pertiwi (WNI berkebangsaan Indonesia asli Nusantara), warga-negara Mother of Land (Bangsa Eropa / Scotlandia), warga- negara Mother of Rusia, adalah Penjajahan; 13. Penjajahan versi lama adalah Penindasan (tindakan / kekerasan fisik nyata), berupa perampasan, penghinaan dan lain-lain yang merugikan nasib suatu bangsa melalui upaya fisik (militer), 14. Penjajahan versi baru dapat berupa tindakan Diskriminatif, yaitu tindakan terselubung berupa pembedaan, pengelompokan atas dasa yang tidak benar. 15. Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang dikenal sebagai bangsa pelaku diskriminatif; 16. Untuk pengukuhan dan pencegahan tindakan diskriminatif, Negara bangsa Indonesia punya undang-undang khusus yang mengatur pelaksanaan hak asasi manusia; 20 17. Olehnya, dugaan bangsa Indonesia adalah pelaku (akan melakukan) diskriminatif pada warga-negara bukan berkebangsaan Indonesia asli Nusantara adalah fiktif dan tidak mendasar. 18. Pembatasan penjabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, bukan merupakan tindakan diskriminatif, melainkan adalah “untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak-hak lain (hak dan kebebasan orang lain) yaitu hak bangsa Indonesia diakui bersuatu kebangsaan tertentu, hak bangsa Indonesia berdaulat atas bangsa lain diteritori Nusantara, hak kemerdekaan yang merupakan penerapan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 19. Pembatasan penjabat Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah untuk menjaga nilai-nilai hak bersuatu kebangsaan tertentu, hak kedaulatan, hak kemerdekaan dan hak asasi manusia dapat berjalan bersamaan. 20. Presiden adalah pembuat undang-undang (bersama DPR) 21. Melalui undang-undang, Presiden dapat melakukan diskrimasi ; 22. Dalam kepemerintahan Indonesia tidak mengenal lembaga independent khusus pemeriksa naskah draft undang-undang sebelum disahkan dan dinyatakan berlaku, apakah sudah “bersih” dari tekstual yang rancu, ambigu, bermakna ganda, penggunakan kosakata yang salah, penulisan kalimat yang salah, keberpihakan yang merugikan. Salah satu contoh aturan atau regulasi yang mengandung makna ambigu dan catatan keterangannya adalah pada Regulasi Pencoblosan Pemilu 2019 (Bukti P-18). 23. Dalam pembuatan dan pengesahan undang-undang, pejabat yang terkait hanya Presiden dan anggota DPR. 24. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR 25. Karena tidak adanya pihak pelaku independen monitoring naskah undang-undang, Presiden dapat memanfaatkannya untuk.menyisipkan kata dan/atau kalimat yang menguntungkan sebagian golongan (bangsa). 21 26. Walaupun ada lembaga independen pelaksana monitoring dan pemeriksan naskah undang-undang, Presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi kebijakan, patut diduga tetap dapat mencari celah menyisipkan kata dan/atau kalimat yang menguntungkan satu golongan (bangsa). 27. Presiden (beserta Wakil Presiden) bukan berkebangsaan Indonesia asli Nusantara akan membuka pintu Penjajahan (bertindak Diskriminatif) untuk alasan (dasar) Ikatan Bathin Kebangsaan (asal kebangsaan Ibu Kandung), Menjaga Prestasi Pencapaian dan Menjaga Kepentingan untuk Kemakmuran bersama. 28. Penderitaan Penanggungan Badan Bangsa Indonesia asli Nusantara dimulai sebagai Dampak Susulan Kerugian Konstitusional, melalui aturan-aturan Samar yang Rancu dan menguntungkan Satu Pihak. Mengulangi pernyataan pemohon pada PUU pemohon sebelumnya yaitu PUU Nomor perkara 11/PUU/XIX/2021, sebagai berikut, sebagai pembuktian bahwa telah adanya suatu aturan yang berupa peraturan perundang-undangan samar yang maknanya rancu tapi punya efek merugikan yang kentara. Pernyataan Pemohon tersebut, sebagai berikut : “Menyimak beberapa kejadian yang patut diduga tidak wajar pada Pemilu 2019, Pemohon menjumpai hal-hal berikut: Regulasi Pencoblosan KPU 2019 yang tidak berimbang tidak memenuhi prinsip adil. Regulasi Pencoblosan Pemilu 2019 adalah sebagai berikut: 1. Tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama pasangan calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan; 2. Tanda coblos lebih dari 1 (satu) kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama pasangan calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk pasangan Calon yang bersangkutan; 3. Tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama pasangan calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk pasangan Calon yang bersangkutan; 22 Berkenaan Regulasi aturan Pencoblosan KPU 2019 Secara sepintas tidak ada yang dirugikan dengan regulasi ini. Tetapi bila diperhatikan secara saksama pada regulasi nomor 2 (dua) maka didapatkan aturan yang tidak berimbang tersebut sebagai berikut secara hipotesis. Penggunaan Hipotesis dalam menjelaskan perkara hukum dibenarkan oleh Hans Kelsen perumus Teori Hierarki Norma Hukum atau Norma Jenjang Hukum sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Syamsudin.Noer, S.H, M.H dalam bukunya Hak Ingkar Hakim Konstitusi halaman 29 paragraf pertama setelah sub judul. Penjelasan ketidakberimbamgan Regulasi nomor 2 (dua) secara Hipotesis, Pemohon uraikan dibawah ini. Bersumber dari teori probabilitas tentang suatu galat (errorr) selalu dapat muncul pada suatu kejadian, bila diterapkan pada kasus ini yaitu surat suara, kemungkinan bahwa surat suara telah terdapat satu coblosan halus, sebut coblosan awal, diterima pemilik hak pilih, digunakan dan lolos sebagai surat suara sah tetap ada. Dengan mengabaikan dahulu nilai persentasi jumlah surat suara coblosan awal yang lolos, pemohon fokus pada efek dari coblosan, sebagai berikut: a. Coblosan Halus ada pada kolom nomor 1 1. Kondisi bahwa pemilik Hak Pilih mencoblos pada kolom 1. Surat Suara Sah, karena 2 coblosan berada pada kolom yang sama. Keuntungan ada pada Calon Nomor 1, mencoblos kolom nomor 1 artinya memilih nomor 1. 2. Kondisi bahwa Pemilik Hak Pilih tidak melakukan pencoblosan. Surat Suara Sah, karena telah ada coblosan pada kolom nomor 1. Keuntungan otomatis untuk Calon nomor 1. 3. Kondisi bahwa Pemilik Hak Pilih mencoblos nomor 2. Surat Suara Tidak Sah, karena walau ada 2 coblosan pada kolom yang berbeda. Kerugian ada pada Calon nomor 2, karena mencoblos kolom 2 artinya memilih Calon nomor 2, tetapi Suara hangus oleh adanya coblosan pada kolom 1. b. Coblosan Halus ada pada kolom nomor 2 1. Kondisi bahwa Pemilik Hak Pilih mencoblos pada kolom 1. 23 Surat Suara Tidak Sah, karena ada 2 coblosan pada kolom berbeda pada surat suara. Kerugian ada pada Calon Nomor 1, mencoblos kolom nomor 1 artinya memilih nomor 1, tetapi Suara hangus oleh sebab adanya coblosan pada kolom nomor 2. 2. Kondisi bahwa Pemilik Hak Pilih tidak melakukan pencoblosan. Surat Suara Sah, karena telah ada coblosan pada kolom nomor 2. Keuntungan milik Calon nomor 2. 3. Kondisi bahwa Pemilik Hak Pilih mencoblos nomor 2. Surat Suara Sah, karena walau ada 2 coblosan tetapi masih dalam satu kolom. Keuntungan (tetap) ada pada Calon nomor 2. Selanjutnya, penelusuran Pemohon lanjutkan pada kemungkinan bahwa beberapa Surat Suara Pemilu 2019 telah melalui proses pencoblosan atau telah tercoblos secara sengaja sebelum sampai pada tangan Pemilik Hak Pilih (serah terima). Untuk mengetahui hal ini, acuan Pemohon untuk menentukan ada tidaknya pencoblosan secara sengaja atau telah tercoblos tersebut adalah pada (penilaian menurut pemikiran yang wajar) : 1. Besaran dalam Jumlah Akumulasi Surat Suara Tidak Sah Nasional. 2. Angka Tertinggi Jumlah Surat Suara Tidak Sah di Kelurahan 3. Kemungkinan Keseragaman Angka Jumlah Surat Suara Tidak Sah dalam satu Kelurahan. 4. Kemungkinan Keseragaman Angka Jumlah Surat Suara Tidak Sah dalam satu Kecamatan. Setelah melakukan pencarian secara langsung pada Situs resmi KPU di www.KPU.go.id fokus pada Surat Suara Tidak Sah, Pemohon dapatkan data-data berikut (dengan catatan penilaian langsung oleh Pemohon, -tulisan cetak tebal, Bold-): 1. Angka Akumulasi Surat Suara Tidak Sah yang Tidak Wajar, yaitu secara sample pada kisaran angka 8.400.000 Surat Suara, yaitu dari operasi matematis perkalian Angka Sample Surat Suara Tidak Sah dan angka sample TPS. Angka Sample Jumlah Surat Suara Tidak Sah adalah 14, 24 Angka sampel TPS adalah 600.000. sehingga 14 x 600.000 = 8.400.000 Surat Suara. 2. Angka Tertinggi Surat Suara Tidak Sah yang Pemohon jumpai sebenarnya adalah 56 yaitu di Propinsi Jawa Barat. Tapi berhubung data penyimpanan flash disk dan memori card telah rusak sebahagian, maka untuk pembuktian Pemohon hanya mengajukan yang nilainya 42. Hal Tidak Wajar. 3. Dari hasil pencarian Pemohon, Pemohon telah menjumpai keunikan bahwa telah terjadi Banyak Angka Seragam jumlah suara tidak Sah dalam satu Kelurahan, bahkan pada angka terbilang tinggi, yaitu angka 22, 14. 7. Tidak Wajar. 4. Hal kejadian unik pada nomor 3, ternyata tidak hanya terjadi dalam satu kelurahan saja, tetapi juga pada tingkat yang lebih tinggi yaitu kecamatan yang juga pada bilangan angka tinggi, 22, 20, 14, 7. Hal Tidak Wajar. 5. Sebagai tambahan hasil penelusuran Pemohon, selain bahwa angka jumlah surat suara tidak sah yang seragam yang bernilai angka tinggi, Pemohon juga menemukan kejadian yang Hal Sangat Tidak Wajar yaitu angka-angka Jumlah Surat Suara Tidak Sah yang tidak hanya seragam tetapi juga berpola yaitu pola kelipatan 7 (7, (7+1), (7-1)). 14, 21 hingga 42. Terlihat sekarang adanya kesesuaian antara acuan yang Pemohon buat dan data uji yang Pemohon terima. Cukuplah bagi Pemohon untuk menyatakan telah terdapat bukti pendahuluan untuk menyatakan bahwa beberapa surat suara Pemilu 2019 telah tercoblos sebelum sampai kepada Pemilik Hak Pilih suara. Sebagai catatan, untuk sampai pada pernyataan sah beberapa Surat Suara Pemilu telah tercoblos sebelum sampai pada tangan Pemilik Hak Pilih, menurut hemat Pemohon, perlu tambahan pembuktian ada tidaknya perolehan suara “auto” juga oleh akibat dari Regulasi Pencoblosan KPU Nomor 2 untuk para Calon Presiden kontestasi 2019 atau salah satu Calon. Sampai pada pernyataan Pemohon, tentang ada tidaknya suara auto, maka melengkapi data sebelumnya, Pemohon juga telah menemukan adanya bukti bahwa banyaknya suara auto oleh hasil modifikasi pada surat suara sebagai bentuk pemanfaatan regulasi 2019 tersebut diatas. Berikut penjelasan dan bukti yang pemohon temukan. 25 Serangkaian kejadian-kejadian ini merupakan bukti adanya impilkasi langsung dari berlakunya Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Serangkaian kejadian-kejadian ini patut dipandang sebagai tindakan lanjutan dari tidak adanya pernyataan yang jelas bahwa Calon Presiden harus dari dan hanya dari warga negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli (Nusantara). Kejadian tersebut mengisyaratkan 2 hal 1. Patut diduga sedang ada upaya sistematis yang bermaksud menjadikan warga negara Indonesia bukan berkebangsaan Indonesia asli Nusantara sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden pada siklus Pemilu berikutnya Pemilu 2024 atau setelahnya. 2. Bukti Permulaan adanya peraturan perundang-undangan yang tekstualnya bermakna samar dan rancu yang punya efek merugikan. Dari Fakta-fakta diatas dalam kesimpulanmya, Pemohon berada pada 2 (dia) kondisi dalam menyikapi temuan tersebut yakni: Kalaulah bahwa data tersebut Harus diterima sebagai Data dan Kondisi yang “Wajar” dimana ternyata komunitas daerah dengan Akses Fasilitas Pendidikan yang Sulit dan Minim Jauh Lebih Cerdas dan Arif dalam Memperlakukan Surat Suara Pemilu berbading Komunitas dengan Akses Pendidikan dengan Fasilitas Jauh lebih Mudah dan Lengkap maka menurut Pemohon salah satu tujuan pendidikan untuk Mengasah Ketrampiln per-individu dapat dinilai telah gagal. Pendidikan per-individu yang lamanya sesuai Pencangan Nasional minimal 9 Tahun dapat dipandang gagal karena terbukti Tidak Menjadikan Individu dalam Komunitas Lebih Arif dan Terampil berdasarkan kenyataan Komunitas didaerah Mewah Akses Pendidikan Surat Suara Tidak Sahnya (dalam kasus Normal diamggap “dirusak” secaara tidak sengaja” oleh pemilik Hak Suara) hingga pada angka 56 (atau 42) sedangkan pada daerah Minim bahkan Minim Akses Pendidikan rata-rata Surat Suara tidak Sah nya pada angka mayoritas 0 ( nol). Atau, kalaulah kondisi pertama ditolak, yakni bahwa se-memang-nya lah pendidikan akan menciptakan individu yang lebih arif dan terampil, maka adanya kemunculan Surat Suara tidak Sah d idaerah Mewah Akses Fasilitas Pendidikan persentasinya secara akumulasi komunitas tidak akan lebih besar berbanding dari daerah-daerah yang Minim Akses Fasilitas Pendidikannya, bahkan perlu dipandang dengan perbedaan yang signifikan, misal kalau diperkenankan berasumsi daerah Mewah 26 Akses Fasilitas Pendidikan 2% maka daerah Minim Akses Fasilitas Pendidikan 15% dan tidak akan sebaliknya. Pengajuan permohonan pengujian Pemohon saat ini layak mendapatkan putusan yang sesuai dengan maksud pengajuan, yaitu perbaikan dan/atau penggantian cukup memadai bila hanya pada perubahan makna saja yaitu, berupa penegasan “harus dari warga negara Indonesia yang berkebangsaan Indonesia asli Nusantara, dengan aksan-alasan berikut: membuat suatu aturan perundang-undangan semisal ini untuk memajukan bangsanya sendiri. Penulisan aturan-aturan bermakna samar ini dapat dengan leluasa berlaku dan mempunyai kedudukan hukum mengikat, sedangkan upaya merubahnya akan perlu daya, energi dan waktu yang tidak kecil dan sedikit. Inipun kalau aturan tersebut dapat dengan segera ditemukan ke -bahaya-annya bagi keselamatan bangsa. Perumpamaanya adalah ibarat “Mengotori Baju dan Membersihkannya”. Apalah susahnya membuat aturan yang samar-samar secara gotong-royong untuk kepentingan golongan sendiri kemudian menyisipkannya dalam ribuan kalimat yang terhimpun hingga 1000-2000 halaman kertas ukuran folio format paragraf satu spasi, hingga upaya untuk menemukannya lebih 10x, sebut saja sebagai asumsi, Mencari Jarum Dalam Sekam. Kemudian ketika, telah ditemukan, butuh dana, daya waktu yang fantastis berkali- kali dan ketika ditemukan dan dihapus, si pembuat tinggal berkata selamat ya atas usahanya, nanti saya akan buat yang banyak lagi, selamat menemukan dan menghapusnya. Semakin jelas, bahwa dengan contoh nyata regulasi pencoblosan pemilu 2019, aturan aturan diskriminatif dan merugikan warga negara Indonesia berkebangsaan asli Nusantara. Ini semua terjadi apabila Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tidak segera diperbaiki serta segera tutup pintu atas presiden bukan dari bangsa Indonesia asli. Jadi, pada dengan nomor perkara 50/PUU-XIX/2021 ini, regulasi pencoblosan pemilu 2019 menyiratkan dua hal: pertama indikasi sedang adanya keupayaan pengaturan strategi agar warga negara Indonesia non kebangsaan Indonesia asli Nusantara jadi Presiden dan/atau Wakil Presiden NKRI; dan kedua isyarat betapa 27 mudahnya membuat aturan yang samar-samar dan penyisipanmya. untuk kepentingan golongan bila berupa lembaran, dalam aturan yang beratus-ratus atau beribu halaman. Sedangkan data justru menunjukan sebaliknya, yakni, dengan menggunakan nilai asumsi sebelumnya, akumulasi persentasi Surat Suara Tidak Sah di daerah Mewah Akses Fasilitas Pendidikan 15% dan daerah Minim Akses Fasilitas Pendidikan justru 2%, sehingga patut dipandang bahwa “hal tidak mungkin ini“ terjadi sebagai akibat dari efek Regulasi Pencoblosan Pemilu 2019 serta sebagai penguat keterangan (pelengkap) bahwa fakta masifnya angka 0 (nol) untuk Surat Suara Tidak Sah pada daerah Minim Akses Fasilutas Pendidikan ini adalah merupakan “Suara Auto” efek dari Regulasi Pencoblosan Pemilu 2019 tersebut, oleh karenanya, bila Majelis Hakim menerima keabsahan Bukti dan Metoda Pembuktian pada risalah PUU ini, maka berhaklah bagi Pemohon untuk menyatakan bahwa Benar Surat Suara Pemilu 2019 Sudah di Modifikasi sedemikian rupa berupa Coblosan Halus sebelum sampai ke tangan pemilik hak suara. Kesimpulan ini karena telah terpenuhinya menurut Pohon 2 (dua) alat bukti yaitu bukti Permulaan (Bukti Pendahuluan) dan bukti Suara “Auto”. Selanjutnya kemudian, untuk keterangan bagaimana Coblosan Halus tersebut luput dari pantauan Petugas PPS dan Pemilik Hak Suara, Pemohon mengajukan Bukti Nomor P- tentang betapa rumit, sulit dan menyita perhatiannya bagi seorang Pemilik Hak Suara Pemilu 2019 saat melakukan Pencoblosan yang juga merupakan pengajuan PUU UU Pemilu ke Mahkah Konstitusi dengan nomor perkara Beralasan dengan kategori sahih untuk Pemohon menyatakan bahwa Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu utamanya pada Pasal 169, Pasal 227 dan Pasal 229 serta pasal-pasal terkaitnya telah menjadi bagi Warga Negara Indonesia bukan berkebangsaan Indonesia asli Nasional jalan untuk menjadi Presiden dan/atau Wakil Rresiden Negara Indonesia. Sebagai rincian penjelasan poin norma-norma yang Pemohon maksudkan bertentangan dengan UUD tentang terlarangnya seorang bukan berkewarga- negaraan Indonesia berkebangsaan Indonesia asli dengan identitas suku nasional untuk jadi Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah sebagai berikut: 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169, Pasal 227 dan Pasal 229 Pasal 169 butir “b” b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; Pasal 227 butir “a” “Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. Kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara lndonesia; Pasal 229 butir “g” “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan: g. Kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.” Pada Pasal 169 butir “b” Pasal 227 butir “a” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta peraturan yang menguatkannya butir “b” Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak secara Jelas dan Tegas baik berupa Penetapan (pada Pasal 169 butir “b” Pasal 227 butir “a”) maupun berupa Sisipan (pada butir “g” Pasal 229) tentang Identitas Kewarganegaraan Indonesia Berkebangsaan Indonesia Asli dari salah satu suku Nasional Calon Presiden, maka bertentangan dengan Pasal-Pasal UUD Penguji Pemohon diatas. Bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak secara jelas menekan pada normanya bahwa warga negara Indonesia yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli Nasional yang telah diakui sejak dahulu. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 2 Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penjelasan Pasal 2 Yang dimaksud dengan "orang-orang bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. 29 Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia untuk diakui berprikebadian tertentu dimata hukum yaitu Bersuatu Kebangsaan Tertentu. Kebangsaan seseorang tidaklah hanya ditentukan berdasarkan Hanya Status Kelahiran tetapi juga oleh Turunan Darah Kesukuan. Bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28G. Mengenai adanya Jumlah Surat Suara Tidak Sah bernilai besar dan seragam, secara sampel Pemohon mengajukan bukti P-7 sampai P-10 Mengenai bukti terjadinya Jumlah Surat Suara “Auto”, secara sampel Pemohon mengajukan bukti P-? sampai P-?. Regulasi Pemilu 2019 adalah bukti nyata bagaimana suatu aturan yang penulisannya menggunakan ungkapan yang samar-samar dan terlihat normal seolah-olah masih meneruskan kebijakan sebelumnya memenuhi prinsip adil, tapi ternyata bermakna sebaliknya. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang menguntungkan sepihak ini cukup menjadi tanda bahwa, Presiden (beserta Wakil Presiden) bukan berkebangsaan Indonesia asli Nusantara akan membuat kebijakan-kebujakan yang keuntungannya hanya sepihak tetapi dalam “penulisannya” begitu samar seolah menguntungkan semua pihak secara adil berupa dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah, atau Peraturan Presiden. Peraturan-peraturan yang begitu menggerus peri-kehidupan warga negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli Nusantara ini begitu mudah dalam pembuatan dan penerapannya tetapi begitu sangat sukar dan berjilid-jilid dalam usaha perbaikan dan/atau penghapusan nya melalui lembaga berwenang berupa pengajuan pengujian, sehingga hanya dalam waktu singkat warga negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli Nusantara akan terkekang, terbatasi, bingung dan ketakutan dalam mengambil keputusan melakukan atau tidak melakukan sesuatu di bidang ekonomi, sosial, politik dan pada bidang kehidupan dasar seperti mengeluarkan pendapat karena telah ada aturan-aturan yang bisa dipakai dengan mudah untuk melakukan penuntutannya di muka persidangan. Bahkan oleh warga negara yang mendapatkan keuntungan dengan kepemerintahan yang sedang berkuasa akan dengan senang hati, bangga dan sumringah melakukannya (penuntutan) atas alasan menjaga kepentingan pribadinya. Maka secara perlahan peran bangsa Indonesia berkebangsaan Indonesia dalam segala bidang kehidupan tersingkirkan dengan manis. Jalan lain 30 penghapusan kebijakan oleh warga negara melalui demo permintaan penghapusan kebijakan langsung oleh pemerintah tidak akan bergeming. Tambahan catatan sedikit mengenai demo, demo beaar-besaran tuntutan reformasi kecil kemungkinan berhasil bila mana antara pusat demo bukan berada di pusat pemerintahan, sebagai permisalan, demo besar-besaran yang dihadiri seluruh elemen dari Sabang Merauke dilakuakan di Sumatera Barat, sedangkan pusat pemerintahan ada di Sulawesi tidak menghasilkan apa-apa selalin lelah dan akhirnya benturan sesama pendemo sendiri. Solusi permasalahan aktual dan potensial (kerugian potensial yang dahsyat ini) yang Pemohon uraikan adalah saat ini ialah pada perbaikan pasal-pasal yang sedang Pemohon ajukan permohonannya sebagai tindakan pencegahan dan penangkalan. Kemenangan dalam pengujian undang-undang oleh permohonan saat ini atau permohonan lain serupa yang bersamaan dengan pengajuan ini atau pengajuan setelahnya akan menghindarkan negara ini dipimpin oleh bangsa lain sehingga kerugian-kerugian tersebut diatas dapat dihindarkan. Kemenangan dalam pengujian perkara ke Mahkamah Konstitusi untuk merubah norma undang-undang tersebut adalah Sangat di Perlukan saat ini. Petitum permohonan pengujian nomor perkara 50/PUU-XIX/2021 beralasan untuk dikabulkan, mengingat: 1. Walaupun pengujian UU Pemilu in casu Pasal 169, Pasal 227 dan Pasal 229 ini telah mendapatkan pengujian sebelumya, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi untuk Nomor Perkara 11/PUU/XIX/2021 yang menyatakan bahwa materi, muatan ayat yang telah pernah diuji dapat dilakukan pengujian kembali selama norma uji dan sudut pandang pengujian berbeda, maka PUU Nomor Perkara 50/PUU-XIX/2021 ini memenuhi kriteria tersebut. Berikut hasil penelusuran lengkap Pemohon atas risalah-risalah sebelumnya berkenaan pengujian UU Pemilu yang menunjukan bahwa permohonan pengujian Nomor Perkara 50/PUU-XIX/2021 berbeda Norma Pengujian dan atau Sudut Pandang: 31 32 33 2. Pembatasan Presiden dan Wakil Presiden hanya dari warga negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli Nusantara, tidaklah bertentangan dengan hak asasi manusia, yang terkandung didalam UUD 1945, tentang kesamaan kesempatan dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (2), Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan), yang dipandang sebagai perlakuan diskriminatif (Pasal 28I ayat (2), Setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu). Pembatasan ini hanya bermaksud untuk menghargai pelaksanaan hak-hak asasi yang lain (Pasal 28J ayat (2), Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis), sehingga Hak Kebangsaan, Hak Kemerdekaan dan Hak Kedaulatan bisa berjalan ber-iringan dengan Hak Asasi Manusia). Justru, dengan adanya Pembatasan kriteria Calon Presiden hanya dari warga negara Indonesia asli Nusantara (yang mempunyai kepentingan bangsa dan kepentingan negara nya sama) akan menghindarkan Perlakuan 34 Diskriminatif yang NYATA akibat dampak negatif Ikatan Bathin Kebangsaan sebagaimana uraian sebelumnya. 3. Walaupun dalam kehidupan nyatanya, belum pernah terdengar “Identitas Suku” seorang warga negara (sebagai kata tunjuk apakah warga negara tersebut berkebangsaan Indonesia asli Nusantara atau tidak) tidaklah dapat menjadi alasan Penolakan Mahkamah atas petitum risalah ini, mengingat bahwa ada keleluasan untuk mengatur hal tersebut seperti yang diamanatkan dalam UU MK, bahwa untuk kepentingan tugasnya, Mahkamah Konstitusi dapat membuat kebijakan (mengatur lebih lanjut) hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran tugas dan wewenangnya. (UU MK Pasal 86). UU MK Pasal 86 (Bukti P-19) “Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran tugas dan wewenangnya menurut undang- undang ini.” 3.7. Petitum Hakim Mahkamah yang Mulia, berdasarkan keterangan Pemohon diatas, kiranya Hakim Mahkamah yang mulia dapat menjatuhkan putusan perkara sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pada frasa “ warga negara Indonesia” pada Pasal 169 butir “b” UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kedudukan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “warga negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli Nusantara. 3. Menyatakan frasa “Warga Negara Indonesia” Pasal butir “a” 227 UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kedudukan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Warga Negara Indonesia Berkebangsaan Indonesia Asli Nusantara. 4. Menyatakan Pasal 229 butir “g” UU Pemilu bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kedudukan hukum mengikat sepanjang tidak adanya penambahan frasa penegasan harus dari “warga negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli Nusantara. 35 5. Menyatakan Pasal 2 butir “b” UU Kewarganegaraan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kedudukan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Warga Negara Indonesia yang kelahiran sukumya berasal dari teritori Nusantara”. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Pasal 24A, Pasal 24B dan Pasal 24C Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi KTP Pemohon; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi NPWP Pemohon; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi List Surat Suara Tidak Sah 1; 6. Bukti P- 6 : Fotokopi List Surat Suara Tidak Sah 2; 7. Bukti P- 7 : Fotokopi List Surat Suara Tidak Sah 3; 8. Bukti P- 8 : Fotokopi List Surat Suara dianggap Auto 1 (Model C1- PPWP, Lembar 2 TPS 11 (Mapinang), Kelurahan Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat); 9. Bukti P- 9 : Fotokopi List Surat Suara dianggap Auto 2 (Model C1- PPWP, Lembar 1 TPS 11 (Mapinang), Kelurahan Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat); 10. Bukti P- 10 Fotokopi List Surat Suara dianggap Auto (Model C1-PPWP, Lembar 2 TPS 05, Kelurahan Simatalu, Kecamatan Sib. Barat, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat);. 36 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634, selanjutnya disebut UU 12/2006), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 37 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 38 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan a quo menyatakan: Pasal 169 huruf b UU 7/2017 Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; Pasal 227 huruf a UU 7/2017 Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia; Pasal 229 ayat (1) huruf g UU 7/2017 1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan: g. kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227. Pasal 2 UU 12/2006 Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penjelasan Pasal 2 UU 12/2006 Yang dimaksud dengan “orang-orang bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. 2. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang taat pajak, dan memiliki hak, berwenang serta berkecakapan untuk melakukan upaya bela negara serta memiliki hak sebagai pemilih pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. 3. Bahwa menurut Pemohon, kerugian potensial Pemohon adalah kerugian yang dimulai sejak bangsa Indonesia asli nusantara dipimpin oleh bangsa lain. Menurut Pemohon, timbul ketidakjelasan mengenai kriteria warga negara Indonesia asli dan mana yang bangsa asing selain itu hal ini menyebabkan persaingan yang tidak seimbang karena ada warga negara Indonesia yang berasal dari orang tua berkewarganegaraan asing yang melepaskan kewarganegaraan dan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. 39 4. Bahwa menurut Pemohon, dengan berlakunya Pasal 169, Pasal 227, Pasal 229 UU 7/2017 dan Pasal 2 beserta Penjelasannya UU 12/2006 telah membuka peluang bagi warga negara Indonesia yang bukan berkebangsaan Indonesia asli Nusantara untuk mencalonkan diri menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Menurut Pemohon, hal ini merupakan perampasan dan penghapusan kedaulatan Pemohon yang merupakan bagian dari rakyat Indonesia, perampasan kedaulatan tersebut sebenarnya adalah juga perampasan dan penghilangan kedaulatan rakyat Indonesia, dalam bentuk penghapusan hak rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi negara untuk memilih Presiden yang berkebangsaan Indonesia asli nusantara. 5. Menurut Pemohon jika permohonan dikabulkan maka kerugian Pemohon akibat berlakunya ketentuan a quo yaitu kekhawatiran akan masa depan Pemohon dan/atau anak cucu Pemohon, hidup dalam tekanan, sulit berdagang, sulit bekerja, sulit ekonomi, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat baik oleh sebab tidak adanya perlindungan dari negara dan ketidakpastian yang menghimpit akibat pembatasan ruang gerak maupun karena tindakan represif baik oleh oknum-oknum yang diuntungkan oleh keadaan maupun oleh para pengusung tidak akan terjadi. Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, Pemohon telah jelas menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul karena adanya hubungan kausal antara norma yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf b, Pasal 227 huruf a, dan Pasal 229 ayat (1) huruf g UU 7/2017, serta norma Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 UU 12/2006 yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak 40 sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 169 huruf b, Pasal 227 huruf a, Pasal 229 ayat (1) huruf g UU 7/2017 serta Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 UU 12/2006 bertentangan dengan Alinea I Pembukaan UUD 1945, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, Presiden yang berasal dari warga negara Indonesia bukan berkebangsaan Indonesia asli Nusantara akan memiliki kepentingan bangsa dan negara yang berbeda, sedangkan jika ada pembatasan kriteria calon presiden hanya berasal dari warga negara Indonesia asli Nusantara, maka tentu akan memiliki kepentingan bangsa dan negara yang sama; 2. Bahwa pembatasan kriteria calon Presiden dan/atau Wakil Presiden, menurut Pemohon bukan merupakan tindakan diskriminatif, melainkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak-hak lain (hak dan kebebasan orang lain) yaitu hak diakui, hak berdaulat atas bangsa lain diteritori Nusantara, hak kemerdekaan dan hal ini merupakan penerapan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa menurut Pemohon, Presiden dan/atau Wakil Presiden yang bukan berkebangsaan Indonesia asli Nusantara akan membuka pintu penjajahan yang akan menimbulkan tindakan diskriminatif dengan alasan Ikatan Bathin Kebangsaan (asal kebangsaan Ibu Kandung); 4. Bahwa Pemohon sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019, memperhatikan kejadian yang terjadi pada saat Pemilihan Umum Tahun 2019. Menurut Pemohon, ada beberapa kejadian yang terjadi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 diantaranya surat suara Pemilu 2019 telah melalui proses pencoblosan atau telah tercoblos secara sengaja sebelum sampai pada tangan Pemilik Hak Pilih dan adanya peraturan perundang-undangan yang bermakna samar dan rancu, untuk keuntungan secara sepihak namun dalam “penulisannya” disusun secara samar seolah menguntungkan semua pihak secara adil yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, peraturan 41 pemerintah, atau Peraturan Presiden, menurut Pemohon hal ini merupakan implikasi langsung dari berlakunya Pasal 227 UU 7/2017. 5. Bahwa menurut Pemohon walaupun norma Pasal 169 huruf b, Pasal 227 huruf a, Pasal 229 ayat (1) huruf g UU 7/2017 telah diuji sebelumnya namun permohonan a quo memiliki norma uji dan sudut pandang yang berbeda. 6. Bahwa menurut Pemohon, Pembatasan Presiden dan Wakil Presiden hanya dari warga negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli Nusantara, tidaklah bertentangan dengan hak asasi manusia yang termaktub di dalam Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. 7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Mahkamah dapat memahami dan mengerti, Pemohon memohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya frasa “Warga negara Indonesia” dalam Pasal 169 huruf b, Pasal 227 huruf a, Pasal 229 ayat (1) huruf g UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Warga Negara Indonesia Berkebangsaan Indonesia Asli Nusantara” dan Pasal 2 UU 12/2006 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Warga Negara Indonesia yang kelahiran sukunya berasal dari teritori Nusantara”. [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK tidak terdapat kebutuhan bagi Mahkamah untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon terkait dengan adanya permohonan pengujian norma yang sama yaitu Pasal 227 dan Pasal 229 UU 7/2017 pada perkara pengujian undang- undang yang telah diputus oleh Mahkamah berkenaan dengan keterpenuhan syarat 42 Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) yang masing-masing menyatakan: Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. [3.10.1] Bahwa terhadap Pasal 227 dan Pasal 229 UU 7/2017 sudah pernah diajukan pengujiannya dan telah diputus oleh Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Mei 2018, yang masing-masing pada pokoknya: 1. Bahwa dalam Permohonan Nomor 33/PUU-XVI/2018, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 227 dan Pasal 229 UU 7/2017 dengan dasar pengujian Pasal 26 ayat (1) UUD 1945. Pemohon dalam petitumnya meminta agar frasa “bakal Pasangan Calon” dalam Pasal 227 UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “masing-masing bakal calon telah mendapatkan restu dari 50%+1 anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia” dan menyatakan Pasal 229 UU 7/2017 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “surat restu dari 50%+1 anggota Dewan Perwakilan Daerah hasil sidang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap masing-masing bakal calon”. 2. Bahwa selanjutnya dalam permohonan a quo, yaitu perkara Nomor 50/PUU- XIX/2021, Pemohon mengajukan Pasal 227 dan Pasal 229 UU 7/2017 dengan dasar pengujiannya Alinea I Pembukaan UUD 1945, Pasal 28B ayat (1), Pasal 43 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Pemohon mempersoalkan juga ketentuan yang terdapat dalam Pasal 169 huruf b UU 7/2017 dan Pasal 2 serta Penjelasan Pasal 2 UU 12/2006. Pemohon dalam petitumnya meminta agar frasa “Warga negara Indonesia” dalam Pasal 169 huruf b, Pasal 227 huruf a, Pasal 229 ayat (1) huruf g UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Warga Negara Indonesia Berkebangsaan Indonesia Asli Nusantara” dan Pasal 2 UU 12/2006 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Warga Negara Indonesia yang kelahiran sukunya berasal dari teritori Nusantara”. [3.10.2] Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon a quo, dan permohonan pada perkara sebelumnya, Mahkamah berpendapat adalah benar ada perbedaan tentang dasar pengujian maupun alasan permohonan a quo dalam mengajukan pengujian Pasal 227 dan Pasal 229 UU 7/2017 dengan permohonan Perkara Nomor 33/PUU-XVI/2018. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 sehingga dapat diajukan kembali. [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf b, Pasal 227 huruf a, Pasal 229 ayat (1) huruf g UU 7/2017 serta Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 UU 12/2006 sebagaimana didalilkan Pemohon serta setelah membaca dan mempelajari secara saksama Permohonan Pemohon, inti persoalan permohonan a quo bertumpu pada keberatan Pemohon berkenaan dengan tidak adanya frasa “berkebangsaan Indonesia Asli Nusantara” pada norma-norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya; [3.12] Menimbang bahwa terkait dengan keinginan Pemohon menyatakan tanpa memaknai/menambahkan frasa “berkebangsaan Indonesia Asli Nusantara” dimaksud, Mahkamah perlu mengemukakan beberapa hal berikut: [3.12.1] Bahwa merujuk sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, frasa “berkebangsaan Indonesia Asli Nusantara” yang dimohonkan oleh Pemohon sangat terkait dengan frasa “orang Indonesia Asli” sebagai persyaratan 44 konstitusional yang harus dipenuhi oleh seorang Presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 dan masalah kewarganegaraan dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan konstitusi 1999-2002; [3.12.2] Bahwa berkenaan dengan persyaratan dimaksud, setelah menelusuri Risalah Pembahasan UUD 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), para Pendiri Negara berupaya mencarikan jalan keluar perihal siapa yang akan menjadi warga negara Indonesia setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan sebagai sebuah negara merdeka. Rancangan awal UUD 1945 menentukan bahwa warga negara akan diberikan kepada “orang-orang bangsa Indonesia asli”. Dalam sidang BPUPK, terdapat pandangan yang sama bahwa orang-orang peranakan harus diakomodasi menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Karena itu, muncul usulan agar ketentuan mengenai kewarganegaraan cukup memuat frasa “orang-orang bangsa Indonesia” tanpa menggunakan kata “asli”. Namun sebelum menjadi norma Konstitusi, salah seorang Pendiri Negara, yaitu Soepomo mengingatkan akan terdapat masalah yuridis dalam hukum internasional apabila orang-orang peranakan langsung memperoleh status warga negara Indonesia. Sebab pada saat itu, di antara orang-orang peranakan masih ada yang mempunyai status sebagai warga negara lain sesuai Nederlandsch Onderdaan. Dengan demikian, Soepomo ingin mencegah agar tidak terjadi permasalahan dubbele nationaliteit di kemudian hari (AB Kusuma 2004: 388). Karena itu, Soepomo mengusulkan orang-orang yang untuk pertama kalinya dapat langsung menjadi warga negara Indonesia adalah “mesti ada satu group yang lebih terang”. Sedangkan, peranakan lainnya secara de jure akan disahkan menjadi warga negara dengan undang-undang. [3.12.3] Bahwa setelah catatan dan usulan yang disampaikan oleh Soepomo tersebut, akhirnya norma Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 dirumuskan menjadi, “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”; [3.12.4] Bahwa secara konstitusional, syarat “orang Indonesia asli” tersebut tidak hanya berkenaan dengan status kewarganegaraan sebagaimana termaktub dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 tetapi juga menjadi syarat sebagai Presiden 45 sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan yang menyatakan, “Presiden ialah orang Indonesia Asli”. Adanya persyaratan “orang Indonesia asli” tersebut tidak terlepas dari kekhawatiran bahwa tanpa menambah syarat tersebut terbuka kesempatan bagi orang Jepang untuk menjadi Presiden; [3.12.5] Bahwa menelusuri perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia selanjutnya, syarat “orang Indonesia asli” untuk menjadi Presiden tersebut tidak lagi dipergunakan dalam Konsitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (KRIS 1949) dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Dalam hal ini, Pasal 69 ayat (3) KRIS 1949 menyatakan, “Presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun; beliau tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam/atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih”. Sementara itu, Pasal 45 ayat (5) UUDS 1950 menyatakan, “Presiden dan Wakil- Presiden harus warga-negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak-pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih”. [3.13] Menimbang bahwa setelah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 yang dihasilkan para Pendiri Negara, frasa “orang-orang Indonesia asli” dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 tidak dilakukan perubahan. Namun demikian, syarat dimaksud telah diubah dan tidak lagi menjadi persyaratan untuk menjadi Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan. Setelah perubahan UUD 1945, norma Pasal 6 ayat (1) diubah menjadi, “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. [3.14] Menimbang bahwa dengan diubahnya persyaratan untuk menjadi Presiden dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 dan dihapusnya frasa “orang Indonesia asli” bermakna telah terjadi perubahan fundamental mengenai syarat menjadi Presiden (termasuk Wakil Presiden) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sekalipun telah diubah tidak berarti syarat menjadi Presiden menjadi longgar karena Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan menambah syarat lain 46 terutama “harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri”; [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menyatakan inkonstitusional ketentuan Pasal 169 huruf b, Pasal 227 huruf a, Pasal 229 ayat (1) huruf g UU 7/2017 serta Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 UU 12/2006 justru akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Alinea I Pembukaan UUD 1945, serta semangat perlindungan dalam Pasal 28B ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 169 huruf b, Pasal 227 huruf a, Pasal 229 ayat (1) huruf g UU 7/2017 serta Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 UU 12/2006 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 47 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua satu, selesai diucapkan pukul 15.57 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Saldi Isra 48 ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani