50/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 50/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: Nama : Tato Suwarto Pekerjaan : Direktur PT. Batamas Jala Nusantara; Alamat : Jalan Mesjid Al Ridwan Nomor 8 RT.05 RW.09, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI), dan Komisi Informasi Pusat (KIP); Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 30 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Maret 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 102/PAN.MK/2015 dan telah dicatat SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 50/PUU-XIII/2015 pada tanggal 14 April 2015, yang kemudian menyerahkan Perbaikan Permohonan bertanggal 6 Mei 2015 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2015, dan Perbaikan Petitum bertanggal 15 Mei 2015 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2015, yang Perbaikan Permohonan tersebut telah diperiksa dalam persidangan tanggal 20 Mei 2015, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. NORMA UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Pasal 69 ayat (2) huruf a UU 37/2004 “Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator: a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;” II. NORMA UUD 1945 SEBAGAI ALAT UJI Pasal 28F UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana tidak diubah dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945”; 3. Undang-Undang yang hendak dimohonkan pengujian adalah Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), maka berdasarkan landasan hukum dan hal-hal di atas, Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo; IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN PEMOHON 4. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menguraikan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945, di mana hak itu timbul karena dilimpahkan oleh UUD, yang dapat disebut sebagai hak dasar. Hak yang dirumuskan dan diartikan secara umum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 adalah kewenangan untuk melakukan tindakan atau secara istimewa mendapat perlakuan tertentu, yang dijamin oleh UUD, UU, atau putusan hakim. Dalam pengertian yang lebih sempit, hak diartikan sebagai sesuatu kepentingan atau kekuasaan (beheersen) atas suatu benda yang memberi kewenangan untuk menguasai, menggunakan, atau menikmati, yang dapat ditegakkan terhadap orang lain dan orang lain berkewajiban untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan hak tersebut; 6. Bahwa Pemohon adalah PT. Batamas Jala Nusantara (BJN) dalam hal ini diwakili oleh Tato Suwarto sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 92 Tahun 1986 tanggal 23 Mei 1986 dan Akta Nomor 30 Tahun 1988 tanggal 08 Januari 1988, serta perubahannya dengan Akta Nomor 5 Tahun 2000 tanggal 13 September 2000 adalah sah bertindak untuk dan atas nama serta kewenangannya di dalam dan di luar pengadilan mewakili perseroan (Pemohon); Bahwa kondisi keuangan Pemohon yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas memenuhi kriteria modal kerja positif, equitas positif, laba operasional positif, dan laba bersih positif, memiliki assets bernilai S$.82,000,000 sebagaimana tercantum dalam Appraisal Report No. AA/95-262 (A) tanggal 18 Desember 1995 dibuat oleh Amalgamated Appraisal Consultant Pte Ltd Singapore, berupa tanah seluas 45 hektar yang merupakan sarana-prasarana fasilitas Pelabuhan Khusus Industri Galangan Kapal terbesar di Indonesia terletak di Tanjung Uncang, Sekupang, Batam pada koordinat 010-04’-58” Lintang Utara / 1030-53’-50,10” Bujur Timur, vide Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 223 Tahun 2001 tanggal 24 September 2001; Pemohon tidak mengalami kesulitan keuangan (financial distress) atau kegagalan utang (debt default); 7. Bahwa sebelum diundangkannya UUK-PKPU pada tahun 2004, yakni sejak terjadinya tekanan IMF sehingga dikeluarkannya PERPU Nomor 1 Tahun 1998 juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Pemohon telah mengalami 2 (dua) kali kepailitan yakni. 1) Kepailitan ke-I Tahun 1999. Bahwa pada tahun 1999, Pemohon dinyatakan Pailit dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 57/Pailit/1999/PN.Niaga. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 Jkt.Pst tanggal 29 September 1999, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 040.K/N/1999 tanggal 16 November 1999 dan kepailitan ini telah berakhir berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 001/Rehabilitasi Kepailitan/PN.Niaga. JKT PST tanggal 18 Oktober 2000. Dalam permohonannya, para Kreditor yang diwakili kuasa hukum Amir Syamsudin, SH dari Firma hukum Amir Syamsudin & Partners, mendalilkan bahwa Pemohon belum melunasi utang-utangnya sebesar US$ 361.271 suatu jumlah yang sangat kecil dibandingkan asset Pemohon S$.82,000,000 Debt to Equity Ratio: (US$361,271: S$ 8,000,000) X 100% = 0,004% Kasus kepailitan ini dengan dalil utang yang sangat kecil, benar-benar menjadi pukulan telak terhadap iklim bisnis dan investasi di Indonesia. Kasus ini membuat para pelaku bisnis kembali menelisik konten dan substansi dari undang-undang kepailitan. Bagaimana mungkin perusahaan sehat tiba-tiba pailit dengan dalil utang yang kecil. Sebenarnya pada saat itu yang terjadi adalah adanya mismanagement di mana ada sister company yakni PT. Batamec sebagai usaha patungan (joint venture) yang didirikan oleh Pemohon dengan partner asing Otto Industrial Co Pte Ltd. Transaksi PT. Batamec menggunakan nama Pemohon. Utang-utang PT. Batamec ditagihnya kepada Pemohon, dan Pemohon tidak membantahnya. 2) Kepailitan ke-II Tahun 2003. Bahwa Pemohon kembali menjadi sasaran kepailitan karena longgarnya persyaratan pailit dan dengan mudahnya dinyatakan pailit dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor 010.K/N/2003 tanggal 28 Mei 2003 juncto Putusan Pengadilan Niaga Medan Perkara Nomor 01/Pailit/PN.Niaga.Mdn tanggal 3 April 2003 yang diputus tanpa hadirnya Debitor (verstek) dalam diskualifikasi salah menghukum pihak Termohon/Debitor (error in persona) dan tidak satupun dari 215 alat bukti yang diajukan membuktikan jika Pemohon mempunyai utang kepada Para Pemohon. Pemohon tidak mengetahui jika ada gugatan pailit, tiba-tiba ada iklan pengumuman di Batam Pos Edisi Rabu tanggal 11 Juni 2003, bahwa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 Pemohon dinyatakan pailit oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan menyebut alamat Pemohon di Lubuk Baja Blok D Nomor 9, Bukit Nagoya, Batam (Lubuk Baja), padahal sesuai anggaran dasarnya Pemohon berkedudukan di Tanjung Uncang, PO Box Nomor 20, Sekupang Batam (Tanjung Uncang). Pemohon telah melakukan pembantahan, demikian juga instansi-instansi Pemerintah menyatakan Pemohon berkedudukan di Tanjung Uncang bukan di Lubuk Baja. Putusan Mahkamah Agung tersebut mengandung cacat formil dengan diskualifikasi salah orang (error in persona). Dengan demikian kepailitan ini tidak didasarkan pada kebenaran formil dan materiil adanya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat segera ditagih [vide Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan], melainkan itikad buruk Kreditor yang merupakan partner asing Otto Industrial Co Pte Ltd DKK dalam berperkara di Pengadilan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Pendataan Aset PT. Batamas Jala Nusantara bertanggal 9 Juli 2003 yang dibuat oleh Kurator pertama (Randy Rizaldi, SH) menyatakan, alamat Lubuk Baja Blok D Nomor 9 Bukit Nagoya tidak ada dan tidak dikenal, demikian juga PT. Batamas Jala Nusantara (Pemohon) tidak terdaftar domisili usahanya di Kelurahan Lubuk Baja Kota Batam. Setelah mengetahui kepailitan ini salah alamat (error in persona), Kurator pertama yang profesional dan jujur ini mengundurkan diri. Pengadilan Niaga Medan menyarankan agar Pemohon mengajukan peninjauan kembali, dengan alasan salah alamat (error in persona), namun ditolak dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 07.PK/N/2003 tanggal 21 Juli 2003 dengan alasan bukti alamat salah (novum) tidak disumpah. Pada Permohonan asli yang menjelaskan hal-hal yang bersifat faktual pada dasarnya merupakan sebab dan akibat dari berlakunya Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK-PKPU bukan sebagai sensasi, melainkan fakta hukum bahwa telah beberapa kali Pemohon mengajukan penggantian Kurator (Duma Hutapea, SH dan Khaerul Saleh, SH), untuk mengakhiri kepailitan, namun setiap Kurator Pengganti yang menjabat dalam menjalankan tugasnya “Kurator tidak diharuskan memperoleh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 persetujuan dari atau menyampaikanpemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan” telah memanfaatkan Putusan Pengadilan yang cacat hukum untuk menguasai harta kekayaan Pemohon, yang bermakna mengurangi, mencabut dan/atau menghilangkan hak dan/atau kewenangan konstitusional Debitor yang dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945 sebagai suatu kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sebagai hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan ada kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Pemohon telah kehilangan segala-galanya (total loss) di tangan Kurator Pengganti terakhir (Nasrullah Nawawi, SH.MM) yang di luar sepengetahuan Pemohon telah mengadakan RUPS sendiri melalui lelang saham persero dan Penetapan Pengadilan Negeri Batam tentang izin mengadakan RUPS sendiri telah mengubah anggaran dasar dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, menguasai harta pailit dan operasional perusahaan yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2012 dan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengakhiri kepailitan dengan Putusan Pengadilan Niaga Medan tertanggal 3 November 2014 yang menyatakan memberhentikan Tato Suwarto sebagai Representatif (Debitor Pailit) sebagaimana dimaksud dalam iklan pengumuman di Sinar Harapan Edisi Jumat tanggal 7 November 2014 yang kesemuanya itu dilakukan oleh Kurator tanpa sepengetahuan atau pemberitahuan kepada Pemohon. Singkatnya tindakan Kurator dalam melaksanakan tugasnya yang dinilai merupakan hal-hal yang bersifat faktual sampai dikeluarkannya Putusan Pengadilan Niaga Medan bertanggal 3 Nopember 2014 dalam Permohonan asli dapat diumpamakan dalam permainan sepak bola, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 Wasit dilarang ikut bermain, in casu, Wasit menjadi pemain dan menendang bola. Panitera Pengadilan Niaga Medan menolak permohonan peninjauan kembali dengan alasan Tato Suwarto telah diberhentikan sebagai Representatif Debitor Pailit (perseroan Pemohon) oleh karenanya sudah tidak mempunyai legal standing ladi di perseroan Pemohon (PT. Batamas Jala Nusantara). 8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud UUMK tersebut di atas, Pemohon berpendapat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan kapasititas untuk mengajukan permohonan pengujian dalam perkara a quo. V. POSITA PERMOHONAN A. LATAR BELAKANG 9. Bahwa latar belakang paling heboh dalam dunia bisnis di Indonesia adalah pertimbangan Mahkamah Konsitusi dalam beberapa putusan yang antara lain menyatakan: 1) Dalam kepailitan, baik debitor, kreditor, dan kurator memiliki potensi untuk melakukan penyalahgunaan kewenangannya dengan itikad buruk (vide pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 144/PUU- VII/2009), dan 2) Kelalaian pembuat Undang-Undang dalam merumuskan Pasal 2 ayat (1) tanpa persyaratan dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvency test) [vide pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 071/PUU-II/2004 dan Nomor 001-002/PUU-III/2005]. 10. Potensi itikad buruk para pihak Dalam hal ini Pemohon sependapat dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 144/PUU-VII/2009 tersebut bahwa debitor, kreditor dan kurator memiliki potensi untuk melakukan penyalahgunaan kewenangannya dengan itikad buruk sebagaimana tercermin dari kemungkinan-kemungkinannya sebagai berikut: (1) Potensi itikad buruk oleh Debitor. Bahwa meski diundangkan pada tahun 2004, namun Undang-Undang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 kepailitan lahir dari peristiwa krisis moneter yang melanda iklim bisnis Indonesia pasca tahun 1998 dan tekanan dari IMF. Pada waktu itu memang banyak kasus perusahaan gagal bayar (debt default) dan mengalami kesulitan keuangan (financial distress) bahkan pengusahanya lari begitu saja. UUK-PKPU a quo waktu itu dibuat untuk mengamankan iklim investasi agar tidak terjadi aksi lari dari tanggung jawab membayar hutang tersebut, sehingga dengan tekanan IMF telah dikeluarkan PERPU Nomor 1 Tahun 1998. Namun kondisi sekarang jelas berbeda, UUK-PKPU yang diundangkan tahun 2004 ini sudah usang dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman lagi, sehingga perlu dilakukan koreksi atas undang-undang ini. (2) Potensi itikad buruk oleh Kreditor. Bahwa UUK-PKPU ini sangat kental dengan nuansa persaingan “bisnis perkara kepailitan” yang tidak sehat, yang dimungkinkan dapat terjadi dengan berlakunya Pasal 7 UUK-PKPU yang menyatakan, Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (permohonan pernyataan pailit), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal, Pasal 43, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus dilakukan oleh seorang advokat. Bisnis kepailitan menjadi monopoli Advokat yang menggiurkan. Sifat teknikalitas yang tinggi dalam hukum modern menyebabkan proses hukum di dalam maupun di luar pengadilan menjadi eksklusif milik orang tertentu yang berkecimpung dalam profesi hukum. Proses hukum menjadi ajang permainan dalam berperkara. Setiap hal yang berkaitan dengan hukum termasuk dalam permohonan pernyataan pailit yang menganut asas lex specialis derogate lex generalis seakan- akan dapat dicarikan pembenarannya oleh Advokat sesuai kehendak kreditor yang memesannya, meskipun untuk hal-hal yang kurang masuk akal. Teknikalitas seperti itu telah menggiring hukum pada posisi senantiasa “siap direkayasa”, sehingga sulit dilacak, karena diselubungi oleh hukum, dan berada di dalam hukum itu sendiri. (3) Potensi itikad buruk oleh Kurator. Bahwa dalam perkara perdata umum, pelaksanaan putusan atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, diatur dalam Pasal 195 (1) HIR yang menentukan bahwa eksekusi terhadap suatu putusan hakim dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang dulu memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama, walau ada dilakukan upaya hukum. Hal ini berarti kewenangan menjalankan eksekusi terhadap putusan hakim mutlak berada pada Pengadilan Negeri, kemudian Ketua Pengadilan Negeri tersebut akan menuangkannya dalam suatu surat penetapan, untuk kemudian dijalankan oleh panitera dan juru sita. Sedangkan di dalam perkara kepailitan, yang melaksanakan putusan pailit dalam hal pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit adalah Kurator bukan Ketua Pengadilan dan dalam perkara kepailitan tidak ada yang memimpin eksekusi, sebab UUK-PKPU hanya menyatakan bahwa dalam melakukan pemberesan dan pengurusan harta pailit, Kurator diawasi oleh Hakim Pengawas. Dalam hal ini Pemohon kurang sependapat dengan keterangan Pemerintah dan DPR-RI yang menjadi pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 19/PUU-VII/2009. yang diajukan oleh Kurator Tafrizal Hasan Gewang, SH.MH. dan Royandi Haikal, SH.MH, karena pembatasan Kurator tidak sedang menangani perkara lebih dari 3 (tiga) perkara (rights limitation), selain bertentangan dengan hak asasi manusia, juga dapat berdampak pada kerugian harta pailit apabila jatuh di tangan Kurator asal-asalan dan tidak profesional. 11. Kelalaian pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU Bahwa Pemohon sependapat dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 071/PUU-II/2004 dan Nomor 001-002/PUU-III/2005 yang intinya menyatakan: Mahkamah berpendapat bahwa persyaratan yang sangat longgar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit merupakan kelalaian pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 2 ayat (1) tersebut karena ............. Dengan tiadanya persyaratan “tidak mampu membayar” (insolvency test, maka kreditor dapat dengan mudah mengajukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 permohonan pernyataan pailit terhadap sebuah perusahaan asuransi tanpa harus membuktikan bahwa perusahaan asuransi itu dalam keadaan tidak mampu membayar; Oleh karena itu, dalam rangka penyempurnaan Undang-undang tentang Kepailitan di masa yang akan datang, hal tersebut seharusnya mendapat perhatian sebagaimana mestinya; Bahwa kelalaian pembuat undang-undang yang tidak mencantumkan frasa “tidak mampu membayar”, yang memberikan keleluasaan kepada kreditor dan dapat dimanfaatkan oleh kreditor yang beritikad tidak baik untuk menekan perusahaan asuransi, diimbangi dengan adanya Pasal 2 ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan; Bahwa persyaratan yang sangat longgar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit merupakan kelalaian pembuat undang- undang dalam merumuskan Pasal 2 ayat (1), dengan tiadanya persyaratan “tidak mampu membayar”, maka kreditor dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa harus membuktikan bahwa perusahaan dalam keadaan tidak mampu membayar; In casu bagaimana mungkin Pemohon sebagai perusahaan dengan kondisi keuangan yang sehat, rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas, memenuhi kriteria modal kerja positif, equitas positif, laba operasional positif, dan laba bersih positif, memiliki assets bernilai S$.82,000,000 dengan sangat mudahnya dipailitkan dengan dalil punya utang yang sangat kecil US$ 361,271. Suatu hal yang sulit dipercaya tetapi nyata. B. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA 12. Bahwa hak asasi Debitor dalam kepailitan yang dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945 adalah hak atas informasi (rights to information) tentang keadaan harta pailit yang berada dalam sita umum kepailitan, kelangsungan usaha Debitor (going concern), dan kebenaran tugas Kurator melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit kepunyaan Debitor. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 Berikut ini adalah bunyi Pasal 28F UUD 1945: “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Namun hak asasi Debitor atas informasi tersebut menjadi terhalang dan/atau menjadi tidak memiliki hak asasi lagi karena berlakunya Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK-PKPU yang mempunyai makna mengurangi, membatasi, mencabut dan/atau menghilangkan hak asasi Debitor tersebut. Berikut ini adalah bunyi Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK-PKPU: Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. 13. Bahwa konstitusionalitas Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK-PKPU dalam kaitannya dengan hak asasi Debitor atas informasi dalam kepailitan, tidak terlepas dari sumbernya yakni Ketetapan MPR RI Nomor XVII/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya tercantum Piagam HAM Bangsa Indonesia, dilanjutkan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut telah mengakomodir Universal Declaration of Human Rights. Apa yang termuat dalam Perubahan UUD 1945 Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28A s.d. Pasal 28J adalah merujuk pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut, dengan perumusan kembali secara sistematis. 14. Bahwa rujukan yang melatarbelakangi perumusan Bab XA Hak Asasi Manusia UUD 1945 adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Lukman Hakim Saefuddin dan Bapak Patrialis Akbar, mantan anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR) yang bertugas menyiapkan rancangan perubahan UUD 1945, pada persidangan resmi di Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei 2007. Ketetapan MPR tersebut kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semangat kedua Anggota PAH I BP MPR tersebut, baik itu Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah sama yakni menganut pendirian bahwa “hak asasi manusia bukan tanpa batas”. Dikatakan pula bahwa semangat yang sama juga terdapat dalam pengaturan tentang hak asasi dalam UUD 1945, yaitu bahwa hak asasi manusia bukanlah sebebas-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang. Semangat inilah yang melahirkan Pasal 28J UUD 1945. Pembatasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J itu mencakup sejak Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945. Oleh karenanya, hal yang perlu ditekankan di sini bahwa hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak. Berikut ini adalah bunyi Pasal 28J UUD 1945: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Fokus permasalahan terjadi pada dua pasal yang apabila dibaca secara sederhana mempunyai pengertian yang saling bertolak belakang, yaitu mengenai ketentuan terhadap non-derogable rights (Pasal 28I) dan ketentuan mengenai human rights limitation (Pasal 28J). Original intent pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut. Mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007, maka secara penafsiran sistematis (sistematische interpretatie), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945; Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi basic law adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Karena itulah Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menegaskan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” bersamaan dengan itu Pasal 28F UUD 1945 menegaskan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 15. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, menurut pendapat Pemohon pemberlakuan Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK-PKPU mengandung dua aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi HAM yaitu: berkaitan dengan proses dan berkaitan dengan substansi yang diatur peraturan perundang-undangan; Sehubungan dengan proses pembentukan peraturan perundang- undangan dilakukan dengan transparan memenuhi asas keterbukaan dan melibatkan rakyat untuk memenuhi hak warga negara berpatisipasi dalam pemerintahan dan hak asasi warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi; Sehubungan dengan substansi peraturan perundang-undangan, maka ada dua hal yang menjadi perhatian pembentuk peraturan perundang- undangan. Pertama, pengaturan yang membatasi HAM hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dan terbatas yang diperkenankan sesuai ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; Karena itu UUK-PKPU, UU-Hak Asasi Manusia, UU-Keterbukaan Informasi Publik, UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal dan Undang- Undang lainnya, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan seterusnya pada tingkat bawah tidak dapat membatasi HAM tersebut. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 Kedua, substansi peraturan perundang-undangan harus selalu sesuai atau sejalan dengan ketentuan-ketentuan HAM yang ada dalam UUD 1945; 16. Bahwa pelanggaran terhadap salah satu saja dari kedua aspek tersebut dapat menjadi alasan bagi Debitor, Kreditor, Kurator baik perseorangan/ warga negara, badan hukum publik atau privat serta masyarakat hukum adat untuk menyampaikan permohonan pengujian terhadap undang- undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi dan jika bertentangan dengan UUD 1945 dapat saja Undang-Undang tersebut sebahagian atau seluruhnya dinyatakan tidak berkekuatan mengikat. Jadi mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara pembentuk Undang-Undang dilakukan oleh rakyat melalui Mahkamah Konstitusi; 17. Dengan proses yang demikian menjadikan UUD 1945 menjadi UUD yang hidup, dinamis dan memiliki nilai praktikal dalam mengawal perjalanan bangsa yang demokratis dan menghormati HAM; Namun, penegakan HAM tidak akan terwujud hanya dengan mencantumkannya dalam konstitusi saja. Setiap orang/warga negara berkewajiban mengimplementasikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Pemohon menyadari penegakan HAM tidak seperti membalik telapak tangan. Ia harus diawali dari level paling mikro, yaitu diri sendiri setiap orang/warga negara. Artinya, pada penerapan kepailitan antara lain, Pertama dimulai dari diri Kreditor sendiri selaku orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang harus didasari itikad baik dalam berperkara di Pengadilan; Kedua dari diri Debitor pailit sendiri selaku pemilik harta pailit dan merupakan pihak yang berhak atasnya; Ketiga dari diri Kurator sendiri yang berwenang mengurus dan pemberesan harta pailit, dan Keempat dari diri Hakim Pengawas sendiri selaku wakil Pengadilan yang bertanggung jawab atas harta pailit milik Debitor yang berada dalam sitaan umum kepailitan. 18. Bahwa selain itu, menurut pendapat Pemohon, hak bukan semata-mata masalah individu, yakni yang dipunyai seseorang, in casu Kurator, Hakim Pengawas, Kreditor, dan Debitor, orang perseroangan atau sekelompok Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 orang secara terpisah atau dalam isolasi. Hak harus dilihat dalam hubungan dengan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara secara keseluruhan, dan pada saat bersamaan masyarakat atau suatu komunitas berhubungan dengan hak-hak seorang individu. Selanjutnya, pengakuan HAM berarti menerima adanya kewajiban atau tanggung jawab manusia, human duties and obligation; Orang tidak bisa bicara tentang HAM tanpa implikasi langsung kewajiban masyarakat untuk menghormatinya; 19. Bahwa kemudian, HAM harus dipahami sebagai kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Istilahnya, all human rights are universal, indivisible, inter-dependent, and inter-related. Pemahaman ini menunjukkan bahwa, pada akhirnya, hanya ada satu hak, yakni hak menjadi manusia atau right to be a human. Undang-Undang, in casu UUK-PKPU, mengangkat Kurator bertugas melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang seluruhnya kepunyaan Debitor, apabila tanpa ada hak dari Debitor untuk “berkomunikasi” dan “memperoleh informasi” tentang segala hal yang berkaitan dengan keadaan harta pailit, kelangsungan usaha Debitor, dan kebenaran tugas Kurator menjalankan tugasnya melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit kepunyaan Debitor pailit berdasarkan prinsip keterbukaan yang dijamin Pasal 28F dan Pasal 28J UUD 1945, adalah suatu pengingkaran terhadap pengakuan dan perlindungan HAM setiap orang/warga negara yang menyandang status Terpailit atau Debitor Pailit. Ketentuan-ketentuan tentang HAM dalam UUD 1945, yakni pasal 28A sampai Pasal 28J beserta pasal-pasal lain, seperti Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UUD 1945, yang secara tidak langsung diadopsi dari Deklarasi Hak Asasi Sedunia PBB Tahun 1948, dengan konvensi seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 dan sebagainya. Hal tersebut untuk lebih menegaskan bahwa HAM itu adalah universal, indivisible, inter-dependent, inter-related, juga sebagai law as a tool of social engineering. 20. Bahwa Penjelasan Umum UUK-PKPU menyatakan, Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 penundaan kewajiban pembayaran utang, Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor. Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor. Penjelasan tersebut bersumber pada KUH Perdata Pasal 1131 dan Pasal 1132. Pasal 1131 menyatakan, “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik Debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan Debitor itu.” Pasal 1132 menyatakan, “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua Kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para Kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.” Bahwa asas-asas umum hak asasi manusia yang dianut dalam UUK- PKPU adalah (1) Asas Keseimbangan, yang mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik. (2) Asas Kelangsungan Usaha yang memungkinkan usaha Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat dengan tujuan untuk menguasai atau mengambil alih harta pailit dan usaha Debitor oleh Kreditor dan atau pihak lain manapun, baik secara langsung maupun tidak langsung berpotensi menjadi pesaing dalam memasuki usaha Debitor. (3) Asas Keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor. Mencegah terjadinya kesewenang-wenangan Kurator dan Hakim Pengawas dalam pengurus dan membereskan harta pailit kepunyaan Debitor. (4) Asas Integrasi bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional, mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang, sebagai sarana hukum untuk menyelesaian masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Bahwa sepanjang UUK-PKPU a quo menganut tujuan dan asas-asas tersebut, Debitor memiliki hak dan akses penuh untuk mengetahui (rights to know) keadaan harta pailit yang dikuasai oleh Kurator sebagai bagian atas pelaksanaan hak memperoleh informasi (rights to information) yang dijamin Pasal 28F juncto Pasal 28J UUD 1945, dengan demikian pembatasan hak asasi Debitor dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK-PKPU a quo melanggar asas-asas umum hak asasi manusia yang dianut dalam UUK-PKPU a quo itu sendiri dan melanggar ketentuan- ketentuan mengenai hak asasi manusia yang berlaku secara universal yang telah diakui oleh Negara Republik Indonesia. 21. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terbukti ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK-PKPU a quo yang mempunyai makna mengurangi, membatasi, mencabut dan/atau menghilangkan hak asasi Debitor untuk berkomunikasi dan mendapat informasi tentang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 segala hal yang berkaitan dengan keadaan harta pailit, kelangsungan usaha Debitor, dan kepastian pelaksaan tugas Kurator melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit kepunyaan Debitor yang dikuasai oleh Kurator, menurut pendapat Pemohon, bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang merupakan ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia yang berlaku secara universal yang dirangkum dalam asas-asas umum hak asasi manusia yang dianut dalam UUK-PKPU, oleh karenanya sangat berdasar hukum apabila Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK-PKPU a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; C. ANALISA HUKUM PEMOHON 22. Bahwa Pasal 69 UUK-PKPU a quo terdiri dari 5 (lima) ayat sebagai berikut: (1) Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit; (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator: a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan; b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit; (3) Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas; (4) Pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang; (5) Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3); 23. Bahwa konstruksi rumusan Pasal 69 UUK-PKPU a quo tugas Kurator yang secara khusus ditujukan pada tindakan: - melakukan pinjaman dari pihak ketiga dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. - melakukan pembebanan harta pailit dengan gadai, gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka tugas itu harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas. - menghadap di sidang pengadilan, maka tugas itu harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas Padanan dari ketentuan ini terdapat pada Pasal 102 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan, “Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk (a) mengalihkan kekayaan perseroan; atau (b) menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan; yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.” Dengan demikian tanpa kalimat “tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan” maka pelaksanaan tugas Kurator melakukan pinjaman kepada pihak ketiga tidak terhalang. Sedangkan tugas melakukan pembebanan harta pailit dengan gadai dan tugas menghadap di sidang pengadilan, harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas. Pertanyaan. Apakah Kurator “tidak diharuskan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu” kepada Debitor atau salah satu organ Debitor? Dalam hal frasa “terlebih dahulu”, maka jawabannya TIDAK karena tugas itu sesuai deskripsi tugas Kurator. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 Sedangkan frasa “menyampaikan pemberitahuan” maka jawabannya HARUS. Kurator mempunyai kewajiban untuk selalu dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Debitor setidak-tidaknya kepada publik, melalui pembukaan akses informasi sebagai media kontrol publik terhadap Kurator sebagaimana dimaksud Pasal 28F UUD 1945, Pasal 1 angka 1 UU-KIP dan Code of Conduct Nomor 232 dan Nomor 343 Standar Profesi AKPI sebagaimana diuraikan di bawah nanti. 24. Bahwa mengenai tidak terhalang tugas Kurator tanpa Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK-PKPU dapat terlihat pada persandingan matriks di bawah ini: (1) Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator: a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan; b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. (3) Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas. (4) Pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang. (5) Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut (1) Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. (3) Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas. (4) Pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang. (5) Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3). 59 ayat (3). 25. Bahwa hak adalah bukan semata-mata masalah individu, yakni yang dipunyai seseorang atau sekelompok orang secara terpisah atau dalam isolasi. Hak harus dilihat dalam hubungan dengan masyarakat secara keseluruhan, dan pada saat bersamaan masyarakat atau suatu komunitas berhubungan dengan hak-hak seseorang individu; selanjutnya, pengakuan hak asasi manusia berarti menerima adanya kewajiban atau tanggungjawab manusia, human duties and obilgation. Orang tidak bisa bicara tentang hak asasi manusia tanpa implikasi langsung kewajiban masyarakat untuk menghormatinya. Kemudian, hak asasi manusia harus dipahami sebagai kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Istilahnya, all human rights are universal, indivisible, interdependent, and inter-related. Pemahaman ini menunjukkan bahwa, pada akhirnya, hanya ada satu hak, yakni hak menjadi manusia atau right to be a human. 26. Bahwa dalam kerangka pemahaman hak menjadi manusia maka penafsiran Pasal 69 ayat (2) huruf a menurut sistimatika UUK-PKPU adalah sebagai berikut: Sistematika UU 37/2004: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 terdiri dari 11 angka batasan dan pengertian. BAB II KEPAILITAN - Bagian Kesatu : Syarat dan Putusan Pailit. Pasal 2 s/d Pasal 20; - Bagian Kedua : Akibat Kepailitan. Pasal 21 s/d Pasal 64; - Bagian Ketiga : Pengurusan Harta Pailit; - Paragraf 1 : Hakim Pengawas. Pasal 65 s/d Pasal 68; - Paragraf 2 : Kurator. Pasal 69 Pasal 78; - Paragraf 3 : Panitia Kreditor. Pasal 79 Pasal 84; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 - Paragraf 4 : Rapat Kreditor. Pasal 85 s/d Pasal 90; - Paragraf 5 : Penetapan Hakim. Pasal 91 s/d Pasal 92; - Bagian Keempat : Tindakan setelah pernyataan pailit dan tugas Kurator. Pasal 93 s/d Pasal 112; - Bagian Kelima : Pencocokan Piutang. Pasal 113 s/d Pasal 143; - Bagian Keenam : Perdamaian. Pasal 144 s/d Pasal 177 - Bagian Ketujuh : Pemberesan Harta Pailit. Pasal 178 s/d Pasal 203; - Bagian Kedelapan : Keadaan hukum Debitor setelah berakhirnya pemberesan. Pasal 204 s/d Pasal 206; - Bagian Kesembilan : Kepailitan Harta Peninggalan. Pasal 207 s/d Pasal 211; - Bagian Kesepuluh : Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional. Pasal 212 s/d Pasal 214; - Bagian Kesebelas : Rehabilitasi. Pasal 215 s/d Pasal 221; BAB III PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG - Bagian Kesatu. Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang dan akibatnya. Pasal 222 s/d Pasal 264; - Bagian Kedua. Perdamaian. Pasal 265 s/d Pasal 294; BAB IV PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI. Pasal 295 s/d Pasal 298; BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN. Pasal 299 s/d Pasal 303; BAB VI KETENTUAN PEMERINTAH. Pasal 304 s/d Pasal 305; BAB VII KETENTUAN PENUTUP. Pasal 306 s/d Pasal 308. 27. Bahwa nama Undang-Undang ini adalah UNDANG-UNDANG Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 TENTANG KEPAILITAN DAN “PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”. Pada BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 terdiri dari 11 angka mengenai batasan dan pengertian, namun tidak ada batasan dan pengertian mengani Penundaan Pembayaran Kewajiban Pembayaran Utang (Suspension of Payment atau Surseance van Betaling); Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Namun tidak ada batasan dan pengertian mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Rumusan pengaturan mengenai PKPU dalam UU Kepailitan dapat diketahui bahwa PKPU adalah sebuah cara yang digunakan oleh Debitor maupun Kreditor dalam hal Debitor atau Kreditor menilai Debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian (meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor) antara Debitor dan Kreditor agar Debitor tidak perlu dipailitkan [lihat Pasal 222 UU Kepailitan juncto Pasal 228 ayat (5) UU Kepailitan]; 28. Bahwa ketentuan tentang PENGURUSAN HARTA PAILIT dan ketentuan tentang PEMBERESAN HARTA PAILIT dalam sistematika UUK-PKPU ternyata diatur secara terpisah dalam “Bagian” sendiri- sendiri, sebagai berikut: a. Bagian Ketiga adalah tentang PENGURUSAN HARTA PAILIT yang dimulai dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 92 yang terbagi atas 5 (lima) paragraf, yaitu: - Paragraf 1 tentang Hakim Pengawas (Pasal 65 s/d Pasal 68); - Paragraf 2 tentang Kurator (Pasal 69 s/d Pasal 78); - Paragraf 3 tentang Panitia Kreditor (Pasal 79 s/d Pasal 84); - Paragraf 4 tentang Rapat Kreditor (Pasal 85 s/d Pasal 90), dan - Paragraf 5 tentang Penetapan Hakim (Pasal 91 s/d Pasal 92); b. Bagian Keempat adalah tentang TINDAKAN SETELAH PERNYATAAN PAILIT DAN TUGAS KURATOR, terdiri dari 30 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 pasal, mulai Pasal 93 sampai dengan Pasal 112; c. Bagian Kelima adalah tentang PENCOCOKAN PIUTANG, terdiri dari 41 pasal, mulai Pasal 113 sampai dengan Pasal 143; d. Bagian Keenam adalah tentang PERDAMAIAN, terdiri dari 44 pasal, mulai Pasal 144 sampai dengan Pasal 177; e. Bagian Ketujuh adalah tentang PEMBERESAN HARTA PAILIT, yang terdiri dari 26 pasal, mulai Pasal 178 sampai dengan Pasal 203; 29. Bahwa dengan demikian, pembentuk Undang-Undang juga telah memberikan pembatasan hak (rights limitation) kepada Kurator yang ditetapkan dengan undangundang sedemikian rupa, bahwa Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK-PKPU yang berkaitan dengan pemberesan harta pailit (Bagian Ketujuh), hanya dapat dilakukan oleh Kurator setelah dipenuhi ketentuan Bagian Ketiga, Bagian Keempat, Bagian Kelima dan Bagian Keenam, antara lain setelah ada dilakukan pencocokkan utang (verifikasi) dan menetapkan Daftar Tagihan Tetap tentang siapa saja yang berhak menerima pembayaran dan berapa besarnya pembayaran yang dibebankan pada harta pailit, setelah harta pailit dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvensi), setelah ada ditawarkan perdamaian dalam rapat pencocokkan utang (homologasi), dan setelah ada penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh Pengadilan dalam tingkat terakhir; 30. Bahwa yang menjadi inti pokok perkara (vocal dispute point) dari permohonan uji materiil ini adalah mengenai konstitusionalitas Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK-PKPU yang berbunyi, “Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator: a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan”; Bahwa dalam menafsirkan Pasal 69 ayat (2) huruf a UU 37/2004 a quo secara sistematik harus dikaitkan dengan ayat sebelumnya, yakni Pasal 69 ayat (1), yang berbunyi, “Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”; Bahwa berdasar ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU 37/2004 tersebut, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 JELAS pembentuk Undang-Undang telah memberikan pembatasan hak (rights limitation) kepada Kurator, bahwa tugas Kurator hanyalah sebatas melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Esensi dari ketentuan itu adalah Pengadilan tidak pernah mengangkat Kurator menjadi pemilik dari harta pailit. 31. Bahwa pembuat Undang-Undang telah memberikan batasan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas (Pasal 1 angka 1 UU 37/2004). Bahwa, namun Pemohon tidak mempunyai mekanisme untuk: - mengontrol kekuasaan profesi/jabatan kurator dalam menjalankan tugasnya mengurus dan/atau membereskan harta pailit [Pasal 69 ayat (1) UU 37/2004], - mengontrol kewajiban Kurator menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan [Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004], serta - mengontrol tanggung jawab Kurator terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Pasal 72 UU 37/2004), karena terhalang dengan berlakunya Pasal 69 ayat (2) huruf a UU 37/2004. 32. Bahwa dengan berlakunya Pasal 69 ayat (2) huruf a UU 37/2004 a quo, Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya yang diberikan UUD 1945 telah dirugikan atau setidak-tidaknya mempunyai potensi untuk dirugikan, karena khususnya frasa “tidak diharuskan” dalam rumusan kalimat “Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor .....” mengandung makna pencabutan, pembatasan dan penghilangan hak-hak konsitusional Pemohon yang bersifat melanggar hak asasi manusia, sebagai berikut: Pasal 69 ayat (2) huruf a UU 37/2004 yang berbunyi, “Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator: a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan”; 1) Apabila rumusan norma itu hendak diurai, maka dengan kata sambung “atau” dapat diketahui ada 2 (dua) substansi norma materil pilihan sebagai berikut: Pertama, dalam melaksanakan tugasnya, Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari debitor atau salah satu organ debitor meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan demikian dipersyaratkan Atau Kedua, dalam melaksanakan tugasnya, Kurator tidak diharuskan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor meskipun dalam keadaan di luar kepailitan pemberitahuan demikian dipersyaratkan Pertanyaan. Berdasarkan deskripsi tugas kurator yang sangat luas yang diberikan Undang-Undang, tugas Kurator yang mana yang tidak diharuskan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dan tugas mana tidak diharuskan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu ? UUK-PKPU tidak menjelaskan. 2) Bahwa frasa “tidak diharuskan” dalam rumusan kalimat “Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor .....” tersebut mengandung makna mengurangi, mambatasi, mencabut dan/atau menghilangkan hak-hak konsitusional Pemohon yang bersifat melanggar hak asasi manusia, sebagai berikut: Frasa “tidak diharuskan” dalam rumusan kalimat tersebut, tidak memberikan batasan yang tegas tentang kategori tugas Kurator yang mana yang dimaksud, sehingga menimbulkan bias dan atau menciptakan interpretasi hukum yang sangat luas dan bertentangan dengan asas kepastian hukum. Frasa “tidak diharuskan” dalam rumusan kalimat tersebut, telah menempatkan Debitor selaku pemilik harta pailit menjadi pihak luar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 dalam proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit adalah tidak tepat dan merupakan “perbuatan yang sewenang-wenang”. Frasa “tidak diharuskan” dalam rumusan kalimat tersebut, mempunyai dua muatan makna pemberian hak dan kewenangan yang dominan kepada Kurator, yakni pertama pemberian hak dan kewenangan kepada Kurator untuk bertindak tidak transparan dan/atau merahasiakan tugasnya kepada Debitor melanggar asas keterbukaan, dan kedua pemberian hak dan kewenangan kepada Kurator untuk mengurangi, membatasi, mencabut dan/atau menghilangkan hak-hak konstitusional Debitor selaku pemilik dari harta pailit yang hak-haknya dijamin Pasal 28F UUD 1945. 3) Bahwa frasa “Debitor” dalam rumusan kalimat tersebut mengandung makna yang sangat luas, karena sesuai Undang- Undang pihak Debitor yang dapat dinyatakan pailit adalah: (1) Orang per orang baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun yang belum. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh Debitor perseorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami, kecuali antara suami-istri tersebut tidak ada pencampuran harta. (2) Perserikatan-perserikan atau perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya, Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing- masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma. (3) Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum publik dan privat sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya. Sesuai Pasal 51 UUMK, Kepailitan Pemohon termasuk dalam kategori kepailitan perseroan badan hukum privat. Mengenai Frasa “salah satu organ Debitor” jelas hanya tertuju pada perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum publik dan privat. Bahwa kepailitan sebuah perseroan terbatas sebagai suatu badan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 hukum (legal entity), menyangkut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yang memberikan pengertian sebagai berikut: - Pasal 1 angka 1 UUPT menyatakan, “Perseroan Terbatas selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan serta peraturan pelaksanaannya”. - Pasal 1 angka 2 UUPT menyatakan, “Perseroan mempunyai Organ Perseroan, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris”. - Pasal 1 angka 4 UUPT menyatakan, “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 75 s.d. Pasal 91”. - Pasal 1 angka 5 UUPT menyatakan, “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 92 s.d. Pasal 107”. - Pasal 1 angka 6 UUPT menyatakan, “Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”. Selanjutnya dijabarkan dalam Pasal108 s.d. Pasal 121”. 33. Bahwa berangkat dari pembatasan hak Kurator yang ditetapkan dengan Undang-Undang [Pasal 69 ayat (1)] tersebut, maka telah terbukti bahwa Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK-PKPU melanggar hak asasi manusia yang dianut UUD 1945, khususnya Pasal 28F karena apapun dinamika Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 yang terjadi selama Kurator menguasai harta pailit dalam proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, namun hal itu sama sekali tidak dapat melenyapkan keberadaan dan hak kepemilikan Debitor atas harta pailit dan hak kepemilikan atas harta pailit oleh Debitor tersebut adalah hak asasi manusia yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun (non derogable rights), kecuali digunakan sebagai jaminan untuk pemberesan utang debitor kepada para kreditornya (limitation rights) yang ditetapkan dengan undang- undang. 34. Bahwa dalam menafsirkan Pasal 69 ayat (2) huruf a UU 37/2004 a quo secara sistematik harus dikaitkan dengan ayat sebelumnya, yakni substansi materiil Pasal 69 ayat (1), yang berbunyi, “Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”; Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari sistimatika tersebut dapat diketahui bahwa susbtansi materiil Pasal 69 ayat (2) huruf a yang menyatakan, “Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator: a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan” adalah menjelaskan substansi materi dari Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan, “Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”; Pembatasan hak Kurator yang ditetapkan dengan Undang-Undang tersebut bersifat spesifik dan final karena yang dimaksud kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 UU 37/2004 adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sedangkan yang dimaksud Kurator menurut Pasal 1 angka 5 UU 37/2004 a quo adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini. Kesimpulannya adalah WALAUPUN dalam melaksanakan tugasnya, Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (2) huruf a UU 37/2004 a quo, NAMUN tugas itu tidaklah sebebas-bebasnya dapat dilakukan oleh Kurator sebagaimana layaknya mengurus dan/atau membereskan hartanya sendiri, karena Pengadilan tidak pernah mengangkat Kurator menjadi pemilik harta pailit. 35. Bahwa deskripsi tugas Kurator yang diberikan undang-undang, kewajiban pelaporan oleh Kurator kepada Hakim Pengawas, serta perlawanan terhadap Kurator dalam proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, tersebar di dalam pasal-pasal UUK-PKPU, sebagai berikut: 1. Deskripsi tugas Kurator. a. Tugas administratif. Dalam kapasitas administratifnya, Kurator bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan, misalnya melakukan pengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam Berita Negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas [Pasal 15 ayat (4)]; mengundang rapat-rapat Kreditor; mengamankan harta pailit, antara lain menyita barang-barang perhiasan, efek-efek, surat- surat berharga serta uang (Pasal 98), melakukan inventarisasi harta pailit [Pasal 100 ayat (1)]; serta membuat laporan rutin mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan kepada Hakim Pengawas [Pasal 74 ayat (1)]. Dalam menjalankan kapasitas administratifnya Kurator memiliki kewenangan antara lain, melakukan upaya paksa seperti paksa badan [Pasal 84 ayat (1)], bila perlu dapat melakukan penyegelan terhadap harta pailit [Pasal 99 ayat (1)]. b. Tugas mengurus dan mengelola harta pailit. Dalam kapasitasnya mengurus dan mengelola harta pailit, Kurator bertugas untuk menyusun daftar utang dan piutang harta pailit (Pasal 102), menerima pengaduan mengenai si Pailit [Pasal 105 ayat (3)], dapat melanjutkan usaha Debitor dengan persetujuan Panitia Kreditor untuk meningkatkan nilai harta pailit Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 [Pasal 104 ayat (1)]. Kewenangan yang diberikan dalam mengurus dan mengelola harta pailit ini, antara lain: membuka seluruh korespondensi yang ditujukan kepada debitor pailit [Pasal 105 ayat (1)], meminjam uang dari pihak ketiga dengan menjaminkan harta pailit yang belum dibebani demi kelangsungan usaha [Pasal 67 ayat (3) dan ayat (4)], mengakhiri sewa, memutuskan hubungan kerja, dan perjanjian lainnya, memberikan sejumlah uang nafkah bagi si Pailit dengan keluarganya dengan izin Hakim Pengawas (Pasal 106), mengalihkan dan menjual sebagian harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atas persetujuan Hakim Pengawas [Pasal 107 ayat (1)], menyelamatkan harta pailit, menyimpan semua uang, barang-barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya, kecuali bila Hakim Pengawas menetapkan cara penyimpanan yang lain [Pasal 108 ayat (1)], membungakan uang tunai yang tidak diperlukan di bank untuk mengerjakan pengurusan [Pasal 108 ayat (2)], membuat perdamaian atau untuk menyelesaikan perkara secara baik dengan izin Hakim Pengawas (Pasal 109), memanggil Debitor untuk memberikan keterangan yang diperlukan [Pasal 110 ayat (1)]. c. Tugas membereskan harta pailit. Tugas yang paling utama bagi Kurator adalah untuk melakukan pemberesan harta pailit. Maksudnya pemberesan di sini adalah suatu keadaan di mana kurator melakukan pembayaran kepada para kreditor dari hasil penjualan harta pailit. Pertanyaan, kapan Kurator dapat melakukan penjualan harta pailit? Secara limitatif UUK-PKPU mengatur bahwa penjualan harta pailit dapat dilakukan setelah harta pailit dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar atau insolvensi [Pasal 178 ayat (1)]. Pertanyaan dalam kaitannya dengan hubungan antara Kurator dan Debitor. Apakah mungkin Kurator dapat menjalankan sendiri tugasnya yang sangat berat dan kompleks sebagaimana tersebut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 dalam deskripsi tugas Kurator tersebut di atas? Jawabannya adalah TIDAK MUNGKIN. Tanpa mengikutsertakan Debitor selaku pemilik dari harta pailit dalam proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, TIDAK MUNGKIN Kurator dapat menjalankan sendiri tugasnya yang sangat berat dan kompleks sebagaimana tersebut dalam deskripsi tugas Kurator tersebut di atas karena Pengadilan tidak pernah mengangkat Kurator menjadi pemilik dari harta pailit (limitation rights). Tugas Kurator hanyalah sebatas mengurus dan/atau membereskan harta pailit dengan hak kepemilikan mutlak ada pada Debitor sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang [Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU]. Esensi dari ketentuan hukum tersebut adalah apapun dinamika yang terjadi dalam proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, Kurator harus membangun dan membina hubungan kerjasama dengan Debitor pailit dan dalam menjalankan tugasnya Kurator harus bertindak transparan di hadapan para pihak (termasuk Debitor) yang terlibat dalam penugasannya (vide Code of Conduct Nomor 230 dan Nomor 343 Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia – AKPI dan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik). Dengan demikian, rumusan materi Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK-PKPU a quo yang telah menempatkan Debitor selaku pemilik harta pailit menjadi pihak luar dalam proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit adalah tidak tepat dan merupakan “perbuatan yang sewenang-wenang, serta rumusan materi pasal tersebut juga mempunyai makna pemberian hak dan kewenangan yang dominan dan tidak terbatas kepada Kurator untuk pertama bertindak tidak transparan dan/atau merahasiakan tugasnya kepada Debitor. Kedua, mencabut, membatasi, dan menghilangkan hak-hak konstitusional Debitor selaku pemilik dari harta pailit yang hak-haknya dijamin UUD 1945, terbukti merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Pasal 1 angka 6 UU Nomor 39 tahun 1998 tentang Hak Asasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 Manusia, menyatakan, “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”. 2. Kewajiban pelaporan oleh Kurator kepada Hakim Pengawas. Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU telah memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas (rights limitation) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1). Selanjutnya Pasal 74 UUK-PKPU pada intinya mengatur bahwa, setiap 3 (tiga) bulan, Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya. Kewajiban pelaporan oleh Kurator kepada Hakim Pengawas itu setidak-tidaknya mencakup antara lain sebagai berikut: - Hasil uraian atau catatan tentang penguraian harta pailit, yang memuat: rekening bank dan rekening korannya; surat berharga atas bawa dan atas nama, dan logam/batu mulia; benda bergerak dan tidak bergerak milik Debitor pailit; dan harta kekayaan lain dari Debitor; - Daftar utang harta pailit, yang telah diterima atau yang sementara diterima beserta analisa singkat penerimaan atau penolakan tagihan tersebut; - Analisa kelangsungan usaha Debitor pailit. Analisa ini berfungsi sebagai dasar bagi Kurator untuk memberikan nasihat atas rencana perdamaian jika Debitor mengajukannya setelah pencocokan pailit selesai. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 - Jika kurator karena satu dan lain hal tidak menguraikan dan menempatkan di bawah kekuasaannya seluruh harta pailit, maka kurator setidaknya harus dapat menunjukkan tindakan yang telah diambilnya. - Kurator wajib meletakkan salinan daftar hasil pencocokkan utang pada Panitera atau pejabat Pengadilan lainnya, agar dapat dilihat secara cuma-cuma oleh para pihak terkait dan yang berkepentingan dalam proses kepailitan. Pertanyaan: apakah mungkin Kurator dapat menjalankan sendiri tugasnya memberikan laporan rutin setiap 3 (tiga) bulan kepada Hakim Pengawas dengan cakupan yang sangat luas seperti tersebut di atas? Jawabannya adalah TIDAK MUNGKIN. Tanpa mengikutsertakan Debitor selaku pemilik dari harta pailit dan pihak yang paling mengetahui keadaan harta pailit yang dikuasai oleh Kurator selama berlangsungnya kepailitan. TIDAK MUNGKIN Kurator dapat mengetahui uraian tentang harta pailit, daftar utang harta pailit dalam pencocokan piutang (verifikasi), dan kelangsungan usaha Debitor yang diperlukannya sebagai bahan materi penyusunan laporan rutin setiap 3 (tiga) bulan kepada Hakim Pengawas dengan cakupan yang sangat luas seperti tersebut di atas. Dalam perspektif kewajiban membangun dan membina hubungan kerjasama dengan debitor (vide Code of Conduct No. 230 dan No. 343 Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia – AKPI dan Pasal 1 angka 1 UU Keterbukaan Informasi Publik), Kurator harus bertindak secara transparan di hadapan para pihak termasuk di hadapan Debitor yang terlibat dalam penugasannya tersebut. Maka, pemberlakuan Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK-PKPU a quo yang mempunyai makna pencabutan, pembatasan, dan penghilangan hak- hak Debitor selaku Pemilik harta pailit dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun, kecuali untuk menjamin pembayaran utang debitor kepada kreditornya, menurut pendapat Pemohon bertentangan atau tidak sesuai dengan hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945. Esensi dari ketentuan hukum tersebut adalah apapun dinamika yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 terjadi dalam proses pelaporan Kurator kepada hakim Pengawas, Kurator harus membangun dan membina hubungan kerjasama dengan Debitor pailit dan dalam menjalankan tugasnya Kurator harus bertindak transparan di hadapan para pihak (termasuk Debitor) yang terlibat dalam penugasannya. 3. Tanggung jawab Kurator secara pribadi. Bahwa selanjutnya, Pasal 72 UUK-PKPU menyatakan, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Dengan demikian, Kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, lebih-lebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak- pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama tentunya adalah para Kreditor konkuren, dan maupun Debitor, dirugikan. - Kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurang nilainya sehingga dengan demikian para Kreditor konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dari yang seyogianya diterima dari hasil penjualan harta pailit seandainya nilai harta pailit tidak mengalami pengurangan sebagai akibat perbuatan Kurator. - Sehubungan dengan ketentuan Pasal 72 UUK-PKPU itu, timbul pertanyaan, apakah gugatan oleh pihak yang dirugikan harus diajukan kepada Pengadilan Niaga yang memutuskan pernyataan pailit, ataukah harus diajukan kepada Pengadilan Negeri? Mengenai hal ini UUK-PKPU tidak mengaturnya. Dalam praktek, karena Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa permohonan pernyataan pailit saja maka gugatan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Negeri. - Dengan demikian persyaratan menjadi Kurator harus memiliki back up kemampuan keuangan yang cukup, daripada eksekusi sita umum pengadilan tersebut akhirnya tak dapat terealisir dengan memuaskan. - Kurator perlu dilindungi oleh “insurance”. Asuransi jenis ini adalah asuransi yang juga biasanya dipakai untuk melindungi anggota Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 Direksi atau Komisaris suatu perusahaan Debitor sehubungan dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum untuk membayar ganti kerugian apabila karena kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi perusahaan Debitor dan atas perbuatannya itu dihukum oleh pengadilan untuk membayar ganti kerugian kepada pihak-pihak penggugat yang dirugikan. - Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, Kurator dapat digugat untuk bertanggung jawab secara pribadi oleh pihak-pihak yang dirugikan atas sikap dan perbuatan Kurator. Bahkan Kurator harus bertanggung jawab secara pidana atas sikap dan perbuatannya itu. - Tolok ukur untuk menentukan bahwa Kurator telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 UU 37/2004 tersebut adalah kewajiban Direksi sebagaimana ditentukan di dalam UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan finduciary duties. Kewajiban Kurator berupa fiduciary duties atau fiduciary obligations adalah kewajiban Kurator selaku officer of the court atau duty bearer pada dasarnya mengemban fiduciary duties terhadap Pengadilan yang diwakili oleh hakim pengawas, debitor, kreditor dan para pemegang saham. - Menurut Insolvency Act 1986 di Inggris, seorang liquidator yang tidak melaksanakan tugasnya, dapat dikenai sanksi karena telah melakukan misfeasance action berdasarkan section 212 dari Insolvency Act 1986. Sesuai dengan putusan Re Silver Valley Mines, seorang liquidator juga “runs the risk of being deprived of his claim to costs”. Pengadilan dalam perkara I.R.C. v. Hoogstraten berpendapat bahwa “The fact that the liquidator is an officer of the court does not, apparently, render him immune from an action in negligence”. Sebagaimana diputuskan dalam perkara Re Wilson Lovatt & Sons Lid. bahwa “A liquidator who, as part of the realisation process, pursues misfeasance or fraudulent trading actions unsuccessfully, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 may incur liability for costs, though this could be covered by his indemnity.” Pertanyaan: Apakah mungkin Debitor mempunyai mekanisme untuk mengotrol kekuasaan profesi/ jabatan Kurator? Padahal, Pasal 69 ayat (2) huruf a menyatakan, “Kurator dalam menjalankan tugasnya tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor.” Bagaimana mungkin Debitor dapat mengetahui Pasal 72 UUK- PKPU yang menyatakan, “Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.” Dalam hal ini, terdapat ketidakadilan atau ketidakseimbangan hak dalam UUK-PKPU, karena Pemohon tidak mempunyai mekanisme untuk mengontrol kekuasaan profesi/jabatan Kurator, karena terhalang dengan pemberlakuan Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK- PKPU, yang mempunyai makna menempatkan kedudukan Debtior sebagai pihak di luar dari proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, dengan mengurangi, membatasi, mencabut, dan/atau menghilangkan hak-hak konstitusional Debitor yang dijamin dan oleh karenanya bertentangan atau tidak sesuai dengan UUD 1945. 36. Perlawanan terhadap Kurator Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kurator tidak serta-merta dapat diterima begitu saja oleh Kreditor atau Panitia Kreditor ataupun oleh Debitor pailit apabila perbuatan hukum itu dirasakan merugikan. Pasal 77 (1) UU 37/2004 berbunyi, “Setiap Kreditor, Panitia Kreditor, dan Debitor Pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.” Perlawanan terhadap kurator menurut ketentuan tersebut pada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 dasarnya tidak bersifat mencegah sebelum pelanggaran terjadi, melainkan bersifat mengajukan keberatan setelah pelanggaran terjadi dan sudah selesai dilakukan. Dapat diumpamakan “nasi sudah menjadi bubur”. Siapa yang dirugikan ? semua pihak yang berkepentingan dengan harta pailit dirugikan. Pada posisi inilah Debitor telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK-PKPU a quo, karena tidak mustahil harta pailit yang dikuasai oleh Kurator justru adalah harta utama milik Debitor yang mutlak diperlukan bagi operasional kegiatan usaha Debitor, karena tanpa mengetahui keadaan harta pailit atau barang tersebut mustahil bagi Debitor untuk dapat meneruskan lagi kegiatan bisnisnya. Padahal Pemohon sama sekali tidak diberikan peluang untuk mengetahui proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator, karena terhalang dengan berlakunya Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK-PKPU a quo, sehingga pemberian kesempatan yang diberikan Pasal 77 ayat (1) UUK-PKPU untuk melakukan keberatan setelah pelanggaran terjadi, terbukti bersifat tidak adil atau tidak seimbang dan melanggar hak asasi manusia. 37. Bahwa kewajiban Kurator harus membangun dan membina hubungan kerja sama dengan Debitor pailit tersebut, menyangkut kinerja Kurator dalam tugasnya mengurus dan/atau membereskan harta pailit, khususnya ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik. (pertimbangkan Code of Conduct Nomor 230 dan Nomor 343 Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia – AKPI dan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik). Dalam hal ini, Pasal 121 UUK-PKPU dengan jelas mengatur kewajiban Debitor menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kepailitan (in casu Kurator, Hakim Pengawas dan Kreditor serta pihak lain manapun yang berkepentingan dengan harta pailit) harus diterapkan secara transparan dalam rapat pencocokan piutang yang diselenggarakan atas undangan Kurator yang mana dalam rapat tersebut dihadiri oleh Kurator Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 dan Kreditor dengan Hakim Pengawas sebagai ketuanya, sedangkan Debitor wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang tersebut, agar dapat memberikan keterangan tentang “sebab musabab kepailitan” dan “keadaan harta pailit”, Kreditor dapat meminta keterangan dari Debitor pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui Hakim Pengawas. Pasal 121 UU 37/2004 menyatakan, (1) Debitor wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang, agar dapat memberikan keterangan tentang “sebab musabab kepailitan” dan “keadaan harta pailit”. (2) Kreditor dapat meminta keterangan dari Debitor pailit mengenai hal- hal yang dikemukakan melalui Hakim Pengawas. 38. Bahwa itikad baik dari setiap orang yang berkepentingan terhadap harta pailit adalah fundamen keberhasilan asas keseimbangan, kelangsungan usaha, keadilan, dan integrasi. Di dalam kerangka itikad baik tersebut, debitor harus menyerahkan harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan tersebut, begitu pula untuk mengurusnya, terhitung mulai hari diucapkannya pernyataan pailit kepada Kurator dengan memberikan seluruh data dan informasi sehubungan dengan harta pailit secara lengkap dan akurat kepada Kurator, menyerahkan seluruh kewenangan pengurusan harta pailit dan usahanya kepada Kurator dan tidak lagi menjalankannya sendiri, jika diminta harus membantu Kurator dalam menjalankan tugasnya, dan tidak menghalangi baik sengaja atau tidak pelaksanaan tugas Kurator sesuai peraturan perundang-undangan. Bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa Kewajiban Debitor memberikan keterangan tentang “sebab musabab kepailitan” dan “keadaan harta pailit” dalam rapat pencocokkan piutang tersebut bukan merupakan kewajiban sepihak dari Debitor saja, tetapi merupakan kewajiban sebab dan akibat (causal verband) atau timbal- balik kewajiban Kreditor, Kurator, Hakim Pengawas dan Pengadilan serta pihak lain manapun yang berkepentingan dengan harta pailit milik Debitor, wajib menghormati hak asasi Debitor tersebut [Pasal 28J ayat (1) UUD 1945], dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 Kreditor, Kurator dan Hakim Pengawas, sama seperti halnya dengan Debitor, kesemuanya wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang [Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Bahwa menurut pendapat Pemohon yang dimaksud “memberikan keterangan tentang sebab-musabab kepailitan” di sini adalah sebagai suatu klarifikasi tentang pencocokkan “legalitas” tidak hanya utang tetapi juga piutang, siapa Kreditor pemohon pailit, siapa Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, Kreditor yang diistimewakan, dan kreditor lainnya, berapa besarnya utang yang diajukan, berapa besarnya pajak dan pungutan negara, berapa besarnya gaji buruh, daftar tagihan tetap tentang siapa yang berhak menerima pembayaran dan berapa besarnya jumlah utang yang akan dibebankan pada harta pailit yang akan ditetapkan dengan Penetapan Hakim Pengawas. Sedangkan yang dimaksud “memberikan keterangan tentang keadaan harta pailit” di sini, adalah suatu klarifikasi dari Debitor sebagai pihak yang paling mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan legalitas tempat lokasi, jenis, jumlah, harga perolehan atas kekayaan debitor sebagai harta pailit yang menjadi objek kepailitan, segala perjanjian, persewaan, pertanggungan dan gugatan terhadap harta pailit. Bahwa oleh karenanya, membuat aturan dengan menyatakan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas (Pasal 1 angka 1 UU 37/2004) disertai dengan aturan pemberian hak dan kewenangan kepada Kurator bertindak tidak transparan dan merahasiakan pelaksanaan tugasnya kepada Debitor dengan mencabut, membatasi, dan menghilangkan hak Debitor untuk mengetahui (rights to know) keadaan harta pailit milik Debitor yang dikuasai oleh Kurator selama berlangsungnya kepailitan [Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK-PKPU] adalah pengingkaran terhadap pengakuan dan perlindungan HAM. 39. Bahwa prinsip keterbukaan dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit mengharuskan Kurator dalam melaksanakan tugasnya secara terbuka, tidak ada pembedaan antara Kreditor dan Debitor yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 terkait dan berkepentingan akan menghasilkan pelaksanaan tugas Kurator yang objektif, kepailitan diumumkan terlebih dahulu dan bersifat terbuka bagi umum menjadi informasi publik, ini berarti pelaksanaan tugas Kurator dilakukan di bawah pengawasan publik. Bahkan sejak permohonan pernyataan pailit diajukan, proses persidangan dan putusan kepailitan diumumkan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui sebabmusabab kepailitan dan dapat mengajukan keberatan atas pelaksanaan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit oleh Kurator. Kata publik dalam kontek ini merupakan titik awal sekaligus inti perlindungan hak asasi Debitor atas informasi, yang dihasilkan, disimpan, dan dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kurator pada hakekatnya merupakan milik publik, karena Kurator diangkat oleh Pengadilan sebagai badan publik, dibentuk, diselenggarakan dan dibiayai (sebagian atau sepenuhnya) oleh publik. Oleh karena itu Kurator mempunyai kewajiban untuk selalu dapat mempertanggung- jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada publik dalam hal ini Debitor. Salah satu bentuk pertanggungjawaban itu adalah melalui pembukaan akses informasi sebagai media kontrol publik terhadap Kurator. Pengaturan dan jaminan hak atas informasi mendapat landasan yang sangat kokoh dengan dirumuskannya hak tersebut dalam Pasal 28F UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua yang dilakukan pada tahun 2000. Dengan demikian hak atas informasi telah memiliki landasan konstiusional dan telah menjadi hak konstitusional warganegara. Pasal 28F merupakan salah satu pasal UUD 1945 yang terhimpun dalam Bab XA (Hak Asasi Manusia). Berikut ini adalah bunyi Pasal 28F UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 40. Bahwa setelah mempunyai landasan konstitusional melalui Pasal 28F UUD 1945 maka era keterbukaan informasi di Indonesia menjadi suatu keniscayaan, sampai akhirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) disahkan dan diundangkan. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi yuridis tentang informasi, yaitu: “Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.” 41. Bahwa pembatasan hak Kurator yang ditetapkan dengan Undang- Undang yakni Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU dan dibenarkan oleh Pasal 28J UUD 1945 telah pernah dirumuskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 015/PUUIII/2005 tanggal 12 Desember 2005 pada pengujian UUK-PKPU, yang diajukan oleh Tommy S. Siregar, SH., L.LM., dalam kedudukan selaku Kurator. Mahkamah menjelaskan pada halaman 52 antara lain menyatakan, - Bahwa Kurator, menurut Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan, adalah “Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini”. Dengan demikian, tugas Kurator adalah mengurus dan membereskan boedel pailit. - “Dalam pengertian itu, memang benar terkandung makna hak Kurator “menguasai” boedel pailit, namun bukanlah menguasai dalam pengertian sebebas-bebasnya sebagaimana layaknya menguasai hartanya sendiri. Dalam hubungan ini, Kurator yang pada hakikatnya menerima kuasa dari undang-undang, dalam menjalankan tugasnya harus tunduk pada amanat pemberi kuasa, dalam hal ini UU Kepailitan, tidaklah benar jika Kurator diartikan berhak menguasai harta pailit sebebas-bebasnya dengan menentukan sendiri imbalan jasanya sebagai Kurator. - Istilah “mengurus” dan “membereskan” pada hakikatnya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 berarti memberi kewenangan kepada Kurator untuk menjaga, membereskan, dan menyalurkan harta pailit dimaksud kepada pihak-pihak yang berhak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang a quo, yang atas jasanya itu Kurator mendapatkan imbalan yang semuanya ditentukan oleh majelis hakim yang menangani perkara yang bersangkutan yang rancangannya datang dari Kurator dan setelah mendengar pertimbangan Hakim Pengawas [Penjelasan Pasal 17 ayat (2)]. - Oleh karena itu, pendapat Pemohon yang menyamakan kedudukan Kurator dengan direksi suatu perseroan – yang merupakan badan hukum – yang mempunyai kewenangan mengeluarkan uang perseroan untuk membayar biaya operasional perseroan, adalah tidak tepat; 42. Bahwa Frasa “tidak diharuskan” dalam rumusan Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK-PKPU tidak memberikan batasan yang tegas tentang kategori tugas Kurator yang mana yang dimaksud, sehingga menimbulkan bias dan atau menciptakan interpretasi hukum yang sangat luas dan bertentangan dengan asas kepastian hukum, pada dasarnya bertentangan dengan Standar Profesi Kurator dan Pengurus yang disusun oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (Standar AKPIFINAL-MFA-3 June 2009) yang disampaikan oleh Bapak Fred BG. Tumbuan, Ibu Marjan E. Pane dan Bapak Yan Apul Girsang, yang menyatakan: Berikut ini adalah bunyi Standar AKPI-FINAL-MFA-3 June 2009 230. Kerahasiaan, Transparansi Kurator bertindak secara transparan di hadapan para pihak yang terlibat dalam penugasannya. 01 Pada dasarnya Kurator wajib bertindak secara transparan di hadapan para pihak yang terlibat dalam penugasannya. Kurator juga wajib memberikan informasi material secara seimbang kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. 02 Terlepas dari kewajiban transparansi tersebut, pada beberapa masalah tertentu yang tidak disebut secara eksplisit oleh Undang- undang maka Kurator tetap wajib mempertahankan kerahasiaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 hal-hal yang berkaitan dengan penugasannya. Kecuali untuk alasan tersebut di bawah ini, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitor. Kurator atau pengurus tidak diperbolehkan untuk menunjukkan dan/atau menyampaikan kepada pihak ketiga manapun setiap informasi yang bersifat rahasia yang diperolehnya dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai kurator atau pengurus. Kewajiban menjaga kerahasiaan ini dapat dikecualikan dalam hal informasi tersebut: a. merupakan atau telah menjadi informasi yang tersedia bagi publik yang bukan merupakan akibat dari pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan ini; b. diterima dari pihak ketiga yang tidak terikat kewajiban kerahasiaan atas informasi tersebut; c. berdasarkan hukum atau untuk keputusan pengadilan dan/atau badan arbitrase yang berwenang, mengharuskan kurator atau pengurus untuk memberikan informasi tersebut; atau d. dokumen dan informasi yang wajib diberikan kurator dan pengurus, dokumen dan informasi mana berdasarkan UU Kepailitan dinyatakan terbuka untuk umum. 03 Kurator atau pengurus dilarang menggunakan informasi tersebut untuk keperluan apapun, kecuali untuk menjalankan tugasnya dalam kerangka suatu perkara kepailitan atau PKPU sebagai kurator dan pengurus. Jika memerlukan informasi tersebut untuk penugasannya yang lain, maka kurator atau pengurus hanya dapat menggunakannya dengan persetujuan terlebih dahulu dari Hakim Pengawas dari perkara terdahulu. 343. Hubungan Kurator dengan Debitor Pailit Kurator harus membangun dan membina hubungan kerjasama dengan Debitor pailit. 01 Salah satu faktor penentu keberhasilan kurator dalam menjalankan tugasnya adalah hubungan kerja yang baik dengan Debitor pailit. Kegagalan kurator untuk membina kerja sama dengan Debitor pailit dapat menyebabkan hambatan bagi proses kepailitan itu sendiri. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 02 Kurator wajib memberitahukan, mengingatkan Debitor pailit secara tertulis tentang kewajiban dan larangan atau pembatasan yang harus dipatuhinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 03 Jika Debitor dinilai tidak kooperatif apabila mereka menolak, baik jika diminta oleh kurator atau tidak, untuk bekerja sama dalam menjalankan proses kepailitan. Kerja sama yang dimaksud antara lain: a. memberikan seluruh data dan informasi sehubungan dengan harta pailit secara lengkap dan akurat; b. menyerahkan seluruh kewenangan pengurusan harta pailit dan usahanya pada kurator dan tidak lagi menjalankannya sendiri; c. jika diminta, membantu kurator dalam menjalankan tugasnya; dan d. tidak menghalangi, baik sengaja atau tidak, pelaksanaan tugas kurator. 04 Terhadap Debitor pailit yang dinilai tidak kooperatif, kurator mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk dapat diambil tindakan-tindakan hukum agar Debitor pailit dapat segera mematuhi proses kepailitan. Tindakan ini dapat bervariasi dari yang paling ringan misalnya, dengan meminta Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat panggilan yang bertujuan untuk menghadirkan Debitor pailit ke muka persidangan atau rapat Kreditor, surat teguran yang memerintahkan Debitor agar mematuhi tindakan-tindakan khusus dalam kepailitan, ataupun meminta hakim pengawas untuk mempergunakan instrumen yang tersedia pada Pasal 84 UU Kepailitan, yaitu untuk menyandera Debitor tersebut. VI. KESIMPULAN PERMOHONAN 43. Bahwa yang menjadi inti pokok perkara (vocal dispuute point) dari uji materi ini adalah konstitusionalitas nroma Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK- PKPU yang mempunyai makna membatasi, mengurangi, mencabut dan/atau menghilangkan hak asasi Debitor, bertentangan hak asasi Debitor yang diberikan Pasal 28F UUD 1845 yakni hak atas informasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 (rights to information) tentang segala hal yang berkaitan dengan keadaan harta pailit (property of the estate) yang berada dalam sita umum kepailitan sebagai jaminan untuk membayar utang kepada Kreditor, kelangsungan usaha Debitor (going concern), dan kebenaran tugas Kurator melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit kepunyaan Debitor merupakan hak asasi. Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK-PKPU juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (6) UU 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan, “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”., bertentangan dengan Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia – AKPI, Code of Conduct Nomor 230 bahwa pada dasarnya Kurator wajib bertindak secara transparan di hadapan para pihak yang terlibat dalam penugasannya. Kurator juga wajib memberikan informasi material secara seimbang kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.dan Nomor 343 tentang kewajiban Kurator memberitahukan, mengingatkan Debitor pailit secara tertulis tentang kewajiban dan larangan atau pembatasan yang harus dipatuhinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 44. Bahwa perlawanan terhadap kurator menurut Pasal 77 ayat (1) UUK- PKPU pada dasarnya tidak bersifat mencegah sebelum pelanggaran terjadi, melainkan bersifat mengajukan keberatan setelah pelanggaran Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 terjadi dan sudah selesai dilakukan. Dapat diumpamakan “nasi sudah menjadi bubur” Siapa yang dirugikan? Semua pihak yang berkepentingan dengan harta pailit dirugikan. Pada posisi inilah Debitor telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK-PKPU a quo, karena tidak mustahil harta pailit yang dikuasai oleh Kurator justru harta utama milik Debitor yang mutlak diperlukan bagi kegiatan usaha Debitor, karena tanpa mengetahui keadaan harta pailit atau barang tersebut mustahil bagi Debitor untuk dapat meneruskan lagi kegiatan bisnisnya. Padahal Pemohon sama sekali tidak diberikan peluang untuk mengetahui proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator, karena terhalang dengan berlakunya Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK-PKPU a quo, sehingga pemberian kesempatan yang diberikan Pasal 77 ayat (1) UUK-PKPU untuk melakukan keberatan setelah pelanggaran terjadi, terbukti bersifat tidak seimbang dan melanggar hak asasi manusia. 45. Bahwa dalam rumusan Pasal 69 UUK-PKPU a quo tugas Kurator yang secara khusus ditujukan pada tindakan: (1) melakukan pinjaman dari pihak ketiga dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit; (2) melakukan pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka tugas itu harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas; dan (3) menghadap di sidang pengadilan, maka tugas itu harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas. Pada dasarnya merupakan sisipan yang kalaupun diperlukan untuk hal- hal tertentu, namun tidak relevan dengan ayat-ayat lainnya, dalam arti tanpa kalimat “tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.” pelaksanaan tugas Kurator melakukan pinjaman kepada pihak ketiga tidak terhalang, karena tugas melakukan pembebanan harta pailit dengan gadai dan tugas menghadap di sidang pengadilan, harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 46. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka norma Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK-PKPU a quo yang mempunyai makna mengurangi, membatasi, mencabut dan/atau menghilangkan hak Debitor untuk berkomunikasi dan mendapat informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan keadaan harta pailit, kelangsungan usaha Debitor, dan kepastian pelaksaan tugas Kurator melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit kepunyaan Debitor yang dikuasai oleh Kurator, menurut pendapat Pemohon, melanggar atau bertentangan Pasal 28F UUD 1945 yang merupakan ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia yang berlaku secara universal yang dirangkum dalam asas- asas umum hak asasi manusia yang dianut dalam UUK-PKPU, oleh karenanya sangat berdasar hukum apabila Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK-PKPU a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; VII. PETITUM Berdasarkan fakta hukum tersebut dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; 3. Menyatakan Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-1 sampai dengan bukti P-27 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 20 Mei 2015, sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta NIK. 3174042509420002 atas nama Drs. H. Tato Suwarto, MBA; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan sebagai warga tidak mampu atas nama Pemohon (Tato Suwarto) dari Lurah Jatipadang Nomor 220/1.755.3 tanggal 07 Mei 2009 dan Camat Pasar Minggu Nomor 423/1.7559 tanggal 07 Mei 2009, Mei 2009; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat PT. Batamas Jala Nusantara Nomor BJN/16/VII/2012, Perihal Permohonan Rencana Perdamaian; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Proposal Rencana Perdamaian PT. Batamas Jala Nusantara (dalam pailit) tertanggal 30 Agustus 2012; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Perjanjian Perdamaian Perkara Nomor 01/Pailit/2003/PN.Niaga. Mdn antara PT. Batamas Jala Nusantara (dalam pailit) dan Para Kreditor tanggal 24 Oktober 2012; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Kurator Nomor 071/Kurator/BTM/NNI/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012, Perihal Undangan Sidang Majelis Untuk Persiapan Homologasi PT. Batamas Jala Nusantara (dalam pailit); 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat PT. Batamas Jala Nusantara Nomor BJN/01/I/2013 tanggal 25 Januari 2013, ditujukan kepada Hakim Pengawas, Perihal Mohon Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi); 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat PT. Batamas Jala Nusantara Nomor BJNPailit/12/IX/2013, ditujukan kepada Kurator Nasrullah Nawawi, Perihal Permohonan Waktu Untuk Bertemu Pada Hari Kamis, 26 September 2013; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat PT. Batamas Jala Nusantara Nomor BJN- Pailit/01/III/2014 tanggal 27 Maret 2014, Perihal Permohonan Klarifikasi terhadap 11 (sebelas) Tahun Pembiaran hukum, Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Ketidakadilan di Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 Pengadilan Niaga Medan oleh peradilan sesat Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Perkara Niaga Nomor 07.PK/N/2003 tanggal 21 Juli 2003 Atas Nama Terpailit PT. Batamas Jala Nusantara; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Pengumuman Pengesahan Perdamaian (Homologasi) dan Berakhirnya Kepailitan PT. Batamas Jala Nusantara di Sinar Harapan Edisi Jumat 7 Nopember 2014; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Batamas Jala Nusantara (dalam pailit) Nomor 1 tanggal 31 Oktober 2012; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 01/Pailit/2003/PN. Niaga.Mdn tanggal 3 November 2014; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat PT. Batamas Jala Nusantara Nomor BJN- TS/14/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, perihal Permohonan Salinan Putusan; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Standar Profesi Kurator dan Pengurus yang diterbitkan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (Standar AKPI-FINAL-MFA- 3 June 09; 1. Code Nomor 230. Kerahasiaan, Transparansi tentang Kurator bertindak secara transparan di hadapan para pihak yang terlibat dalam penugasannya. Kurator juga wajib memberikan informasi material secara seimbang kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan; 2. Code Nomor 343. Hubungan Kurator dengan Debitor Pailit. Kurator harus membangun dan membina hubungan kerjasama dengan Debitor. Salah satu faktor keberhasilan kurator dalam menjalankan tugasnya adalah hubungn Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 kerja yang baik dengan Debitor. Kurator wajib memberitahukan, mengingatkan Debitor pailit secara tertulis tentang kewajiban dan larangan atau pembatasan yang harus dipatuhinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.; 20. Bukti P-20 : 1. Fotokopi Akta Nomor 5 Tahun 2000 tanggal 13 September 2000 yang dibuat oleh Hanugerah, SH Notaris di Batam tentang perubahan; 2. Fotokopi Akta Nomor 92 Tahun 1986 tanggal 23 Mei 1986; dan 3. Fotokopi Akta Nomor 30 Tahun1988 tanggal 8 Januari 1988; yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Nomor C2-4582.HT.01.01.th’88 tanggal 26 Mei 1988; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Appraisal Report PT. Batamas Jala Nusantara Asset Located at Tanjong Uncang, Sekupang Batam Indonesia Our File: AA/95-262(A) tanggal 18 Desember 1995 yang dibuat oleh Amalgamated Appraisal Consultant Pte Ltd Singapore, menyatakan bahwa assets PT. Batamas Jala Nusantara terletak di Tanjung Uncang Batam bernila S$.82.000.000; 22. Bukti P-22 : 1. Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 001/Rehabilitasi Kepailitan/2000/PN.Jkt. tanggal 18 Oktober 2000, tentang pengakhiran kepailitan yang diputus dalam 2. Fotokopi Putusan Perkara Nomor 57/Pailit/1999/PN.NiagaJkt.Pst. 3. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 040.K/N/1999 23. Bukti P-23 : 1. Fotokopi Surat Otto Industrial Co Pte Ltd Nomor 0122/AKHH/II/03, tanggal 21 Februari 2003 ditujukan kepada PT. Batamas Jala Nusantara di Tanjung Uncang; 2. Fotokopi Surat Brizill International Ltd. 0123/AKHH/II/03 tanggal 21 Februari 2003 ditujukan kepada PT. Batamas Jala Nusantara di Tanjung Uncang; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 3. Fotokopi Surat Sanwa Singapore Agencies Pte Ltd, 0124/AKHH/II/03, tanggal 21 Februari 2003 ditujukan kepada PT. Batamas Jala Nusantara di Tanjung Uncang; 4. Surat Yawson Engineering Works Pte Ltd 0125/AKHH/II/03 tanggal 21 Februari 2003 ditujukan kepada PT. Batamas Jala Nusantara di Tanjung Uncang; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Permohonan Pernyataan Pailit dengan Register Perkara No. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 010.K/N/2003 tanggal 28 Mei 2003 juncto Nomor 01/Pailit/2003/PN.Niaga.Mdn tanggal 4 Maret 2003 yang diputus tanpa hadirnya Debitor (verstek) dalam diskualifikasi salah menghukum Termohon (error in persona); 25. Bukti P-25 : 1. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 010.K/M/2003 tanggal 28 Mei 2003 2. Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 01/Pailit/2003/ PN.Niaga.Mdn tanggal 3 April 2003 yang diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) dalam diskualifikasi salah menghukum Termohon yang tidak ada dialamat itu (error in persona) dan tidak ada satupun utang yang ditujukan ke alamat Lubuk Baja tersebut; 3. Fotokopi Surat Permohonan Pernyataan Pailit dengan Register Perkara Nomor 01/Pailit/2003/PN.Niaga.Mdn tanggal 4 Maret 2003 terhadap Termohon PT. Batamas Jala nusantara, berkedudukan di Lubuk Baja Blok D Nomor 9, Bukit Nagoya, Batam (bukti fisik tidak ada); 26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan/Pendataan Aset PT. Batamas Jala Nusantara tanggal 9 Juli 2003 dibuat oleh Randy Rizaldi, SH., Kurator pertama yang ditunjuk dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 010.K/N/2003 tanggal 28 Mei 2003 Menyatakan: Bahwa Kurator telah datang ke alamat yang disebut dalam Putusan Pengadilan, ternyata alamat Kubuk Baja Blok D No. 9, Bukit Nagoya, TIDAK ADA dan TIDAK DIKENAL, demikian juga PT. Batamas Jala Nusantara tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 terdaftar domisili usahanya di Kelurahan Lubuk Baja Kota Batam. 27. Bukti P-27 : 1. Fotokopi Pengumuman di Koran Batam Pos Edisi tanggal 11 Juni 2003 yang dibuat oleh Advokat AKHH; 2. Fotokopi Surat Keterangan Dinas`Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Nomor 361/045.2/Dagri/VI/2003 tanggal 17 Juni 2003; 3. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Lubuk Baja Kota Nomor 37/LBK/048/VI/2003 tanggal 16 Juni 2003; 4. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Lubuk Baja Kota Nomor 285/LBK/002/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010, surat keterangan ini diberikan kepada Penyidik Polri dari Bareskrim Mabes Polri. [2.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden dalam persidangan tanggal 9 Juni 2015 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juni 2016, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia selaku pendiri dan Dirut PT Batamas Jala Nusantara dengan status PMDN. Pemohon juga pendiri dan Komisaris Utama PT. Batamec yaitu usaha patungan (joint venture) atau PMA dengan OTTO Industrial, Co, Pte, ltd Singapura. Karena Krisis ekonomi tahun 1998, partner asing Pemohon selaku Dirut PT. Batamec menyatakan tidak mampu sehingga terjadi pergantian jabatan yang semula menjabat Komisaris Utama menjadi Direktur Utama PT. Batamec, dan partner asingnya yang semula menjabat Direktur Utama menjadi Komisaris Utama PT. Batamec. 2. Pemohon dinyatakan pailit dan merasa dicurangi oleh partner asing OTTO Industrial Co Pte Ltd DKK dengan cara menguasai assets PT. Batamas Jala Nusantara dan operasionalnya oleh partner asing melalui kepailitan curang terencana dengan cara memasukkan keterangan alamat yang tidak sebenarnya ke dalam permohonan pernyataan pailit, padahal mereka Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 mengetahui tempat kedudukan PT. Batamas Jala Nusantara yang sebenarnya. 3. Atas kepailitan yang dialami oleh Pemohon, sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang a quo, Pemohon telah dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan Kurator dengan itikad buruk atau secara melawan hukum menyerahkan assets (budel) dan operasionalnya kepada partner asing OTTO Industrial Co Pte, Ltd, dkk sebagai Kreditor Pemohon Pailit yang kesemuanya itu dimungkinkan dengan berlakunya Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang a quo. 4. Pemohon telah kehilangan hak mengurus harta pailit yang termasuk dalam sita umum kepailitan yang pengurusannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Menurut Pemohon Kurator memiliki itikad buruk dengan menyerahkan aset dan operasionalnya kepada partner asing OTTO Industrial Co Pte Ltd dkk sebagai Kreditor Pemohon Pailit yang kesemuanya itu dimungkinkan dengan berlakunya Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang a quo; 5. Pasal 69 ayat 2 huruf a Undang-Undang a quo tidak memberikan batasan yang tegas terhadap tugas seorang kurator, Pasal a quo memberikan hak yang dominan dan tidak terbatas terhadap seorang kurator dengan menempatkan kedudukan Debitor selaku pemilik harta pailit sebagai pihak luar dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit; 6. Menurut Pemohon rumusan frasa “tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor…………….”, mengandung makna pembatasan, pencabutan, penghilangan hak Debitor untuk mengetahui (right to know) dan hak untuk diberitahu (right to be confirmed) tentang keadaan harta pailit, kelangsungan usaha Debitor dan pelaksanaan tugas, mengandung makna meghilangkan eksistensi Pemohon, serta mengandung makna kewenangan Kurator untuk merahasiakan pelaksaan tugasnya dalam pengurusan dan/atau pemberesan kepailitan sehingga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon yang mempermasalahkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a sebagai ketentuan yang telah mengakibatkan Pemohon telah dicurangi oleh kurator dengan bekerjasama dengan Partner usahanya sendiri dengan itikad buruk telah mempailitkan Pemohon, menurut Pemerintah terhadap permasalahan Pemohon tersebut bukanlah menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi yang menguji Undang-undang terhadap UUD 1945. Terhadap permasalahan Pemohon adalah kasus konkret yang sepatutnya diajukan ke Pengadilan Negeri untuk dapat menilai, memeriksa dan mengadili sebagai unsur dari tindak pidana kejahatan. Sehingga dengan demikian permasalahan Pemohon bukanlah isu konstitusionalitas keberlakuan norma dengan batu ujinya. 2. Bahwa menurut Pemerintah ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU sangat berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang a quo yaitu mengenai Kurator yang hampir sama dan pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 144/PUU-VII/2009 dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar Putusan menolak keseluruhan pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, didasarkan pada ketentuan Pasal 60 UU MK yang menyatakan ”terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali”. Pemerintah berpendapat terhadap ketentuan a quo yang dimohonkan oleh Pemohon yang maksud dan tujuan yang seolah-olah berbeda tetapi sebenarnya sama, sehingga menurut Pemerintah terhadap permohonan ini dinyatakan ne bis in idem. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 kedudukan hukum (legal standing). Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Mejelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). III. KETERANGAN PRESIDEN ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DI UJI Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut: Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, memberi pengaruh terhadap pembangunan perekonomian nasional. Telah banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, bahkan sebagian telah berada diambang kebangkrutan dan sebagian besar perusahaan atau pengusaha tidak dapat membayar utang piutangnya, mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat. Akibatnya kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya. Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya yang telah diatur dalam UUK yang dibentuk sesuai dengan amanat Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut: 1. Untuk melindungi kepentingan Kreditor yakni pelunasan kewajiban oleh Debitor (Termohon Pailit). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 2. Untuk menghindari perebutan harta Debitor (Termohon Pailit) apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor. 3. Untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhtikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya. 4. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu Kreditor atau oleh Debitor itu sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor. Bahwa dalam UUK didasarkan pada beberapa asas, antara lain sebagai berikut: a. Asas Keseimbangan Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik. b. Asas Kelangsungan Usaha Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. c. Asas Keadilan Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya Kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya. d. Asas Integrasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Bahwa hakikat kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. dalam Pasal 2 ayat (1) UU a quo dinyatakan bahwa Debitor yang memiliki dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya. Sehubungan dengan dalil Pemohon yang pada intinya menganggap ketentuan a quo bertentangan dengan UUD 1945 karena telah mengakibatkan hilangnya hak Pemohon untuk mengurus harta pailit yang termasuk dalam sita umum kepailitan yang pengurusannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, dan telah diberikannya hak tidak terbatas terhadap Kurator dengan menempatkan kedudukan Debitor selaku pemilik harta pailit sebagai pihak luar dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Terhadap anggapan Pemohon tersebut Pemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut: 1. Bahwa pada dasarnya kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Sebagai akibat putusan Pailit, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (vide Pasal 24 Undang-Undang a quo). Dengan ditiadakannya hak debitor secara hukum untuk mengurus kekayaannya, maka menurut UU Kepailitan dan PKPU sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, yang berhak membagi harta Debitor pailit dan melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan terhadap harta Debitor tersebut adalah kurator. Berdasarkan dari kewenangan Kurator tersebut dalam menjalankan tugasnya kurator diberikan wewenang untuk TIDAK diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan [vide Pasal 69 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU]. 2. Bahwa Kurator dalam menjalankan tanggung jawabnya harus independen serta bebas dari benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang a quo yang menyatakan "independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan" artinya bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor. 3. Bahwa Debitor Pailit dapat ditahan setelah adanya putusan pailit atas usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator, atau atas permintaan seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas (vide Pasal 93). Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mengamankan harta pailit dengan meminta penyegelan harta pailit kepada Pengadilan melalui Hakim Pengawas (vide Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang a quo). Hal ini dilakukan apabila Debitor tidak kooperatif sehingga diupayakan untuk mengamankan harta pailit dengan meminta penyegelan harta pailit. 4. Bahwa permasalahan Pemohon sebenarnya dapat diupayakan dengan cara upaya hukum yang termuat dalam UU kepailitan sebagaimana pernah dianjurkan dalam pertimbangan Mahkamah konstitusi dengan Putusan Nomor Perkara 144/PUU-VII/2009 sebagai berikut: “Dalam rangka mencegah penyalahgunaan wewenang atas harta pailit yang dilakukan oleh kurator telah tersedia upaya hukum yang dimuat dalam UU Kepailitan, yaitu Pemohon dapat mengajukan keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh kurator, baik melalui penggantian kurator maupun permintaan pertanggungjawaban secara perdata kepada pengadilan. Dalam hal kepailitan, baik pihak Debitor, Kreditor maupun kurator memiliki potensi untuk melakukan penyalahgunaan kewenangannya atau bertindak dengan itikad buruk. Oleh karena itu, untuk menghindarkan atau meminimalkan hal tersebut tersedia upaya-upaya hukum dalam UU Kepailitan yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan. Dengan demikian terhadap kewenangan yang melekat yang diberikan UU Kepailitan, kurator tidak begitu saja terbebas dari pertanggungjawaban hukum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 perdata jika akibat kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pihak- pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit. Bahkan tidak hanya Debitor, namun Kreditor juga dapat menggugat secara perdata terhadap tindakan Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang a quo yang menyatakan “Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.” Berdasarkan uraian di atas, terhadap dalil Pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan ketentuan a quo, menurut Pemerintah tidak terbukti secara jelas dan fakta bahwa kerugiannya disebabkan oleh ketentuan a quo, melainkan permasalahan implementasi norma dalam penegakan hukum. Sehingga menurut Pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.4] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan tanggal 9 Juni 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 Terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan- putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu; Terhadap permohonan pengujian Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang KPKPU, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut: Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang KPKPU adalah ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan dari kurator dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang dan di sisi lain berisi perihal pembatasan terhadap hak dan/atau kewajiban dari Debitor pailit terhadap harta kepailitan termasuk kepengurusannya, pembatasan hak dan/atau kewajiban mana dimaksudkan timbul dari status Pemohon yang oleh putusan Majelis Hakim dinyatakan tidak cakap secara hukum atas harta pailit atau budel; Bahwa Pemohon dalam permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi mendalilkan Pasal 69 ayat (2) huruf a KPKPU bertentangan dengan hak konstitusional dari Pemohon, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memproleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”; Bahwa perlu dipahami bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang KPKPU dinyatakan secara tegas bahwa kurator merupakan orang yang ditunjuk oleh pengadilan niaga dalam suatu putusan pailit yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengurusan atau pemberesan atas harta pailit semenjak putusan pailit diucapkan; Ketentuan ini secara mutatis mutandis memberikan kewenangan kepada kurator untuk dan atas nama Debitor pailit melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit meliputi pencocokan atas utang, pelaksanaan perjanjian yang disepakati antara Debitor dengan pihak lain sebelum putusan pailit dijatuhkan, melaksanakan pembayaran, meningkatkan jumlah harta pailit baik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 melalui hipotik, gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan lain sebagainya dalam rangka pelunasan atas utang Debitor terhadap Kreditor; Bahwa kewenangan dan tugas yang melekat pada kurator tersebut dilaksanakan tanpa harus memperoleh persetujuan dan menyampaikan laporan terlebih dahulu kepada Debitor meskipun keadaan di luar kepailitan atau sembari menunggu putusan pailit ditetapkan oleh pengadilan; Hal ini dimaksudkan untuk menjaga harta pailit dari penyalahgunaan wewenang oleh Debitor, sehingga dikhawatirkan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit tidak dapat dilaksanakan; Pelaksanaan atas tugas dan wewenang dari kurator tersebut berada di bawah pengawasan hakim pengawas yang ditunjuk oleh pengadilan niaga tempat dimana putusan pailit ditetapkan vide Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang KPKPU; Bahwa Pemohon menyatakan Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang KPKPU dianggap tidak memberikan ruang gerak bagi Debitor pailit untuk mengetahui (know it) dan memperoleh informasi (to inform) pengurusan dan pemberesan harta yang dilakukan oleh kurator; Terkait dengan hal tersebut, DPR menerangkan bahwa hak untuk mengetahui (right to know) dan hak untuk memperoleh informasi (right to inform) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon bukanlah hak yang bersifat mutlak (non derogable rights) melainkan termasuk ke dalam kelompok hak yang dapat dikesampingkan (derogable rights), sehingga ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang KPKPU tidaklah bertentangan dengan Pasal 28F Undang- Undang Dasar Tahun 1945 karena pembatasan untuk mengetahui dan hak untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang KPKPU dimaksudkan untuk melindungi hak dan kepentingan Kreditor preference dan concurrence dari penyalahgunaan wewenang atas harta pailit sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum; Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan oleh karena ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang KPKPU menyebabkan Pemohon tidak memperoleh informasi terkait tindakan pengurusan dan pemberesan yang dilaksanakan oleh kurator atas harta pailit; Permohonan Pemohon mendalilkan pula tindakan kurator untuk mengumpulkan para pemegang saham PT Batamas Jala Nusantara untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 mengadakan RUPSLB atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di luar sepengetahuan Pemohon adalah melampaui tugas dan wewenang kurator terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit; Bahwa terkait dengan hal tersebut DPR menjelaskan bahwa Pemohon sebagai individu oleh putusan pengadilan ditempatkan di bawah pengampuan atau curatele dan dipandang tidak cakap untuk bertindak di muka hukum, terutama berkaitan dengan pengurusan atas harta pailit; Oleh karenanya, Pemohon tidak dibenarkan untuk dan atas nama PT Batamas Jala Nusantara melakukan hubungan hukum dengan pihak-pihak lain yang dikhawatirkan dengan hal tersebut, maka penjaminan adanya suatu proses yang jujur dan adil dalam pemenuhan kewajiban dan/atau pembagian harta kekayaan Debitor yang dinyatakan pailit kepada Kreditornya tidak dapat terlaksana, sehingga kurator dibenarkan untuk mengakomodasi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai langkah perdamaian atau homologasi guna menyelamatkan aset PT Batamas Jala Nusantara agar tidak terlikuidasi; Bahwa apabila ketentuan frasa tidak diharuskan dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang KPKPU dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, sehingga tidak berbunyi atau setidak-tidaknya memiliki makna yang berlainan, maka akan menimbulkan akibat hukum yang dikhawatirkan nantinya tidak akan memenuhi prinsip keadilan dan penegakan hukum dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ke depannya; Jika kurator dari dan untuk melaksanakan tugasnya diharuskan memperoleh persetujuan dan/atau diwajibkan melakukan pemberitahuan dari dan untuk Debitor pailit yang tidak cakap hukum, maka hal tersebut adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip umum Hukum Keperdataan, sepanjang pengaturan mengenai orang atau badan yang ditaruh di bawah pengampuan yang tidak layak untuk bertindak atau cakap mengurusi harta pailit; Bahwa ketentuan yang tertuang dalam bunyi Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, tidaklah dapat diartikan memiliki makna tanpa batas atau sebebas- bebasnya. Batasan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia terhadap hak untuk mengetahui dan hak untuk memperoleh informasi tertuang dalam redaksi Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; Dengan demikian, apa yang didalilkan oleh Pemohon mengenai hak untuk mengetahui dan hak untuk memperoleh informasi, merupakan hak yang pelaksanaannya tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan prinsip relativisme hak asasi manusia yang memandang hak asasi manusia merupakan hak universal yang tunduk pada hukum yang dianut oleh masing-masing bangsa; Pemohon yang mendalilkan bahwa akibat ketentuan dari Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang KPKPU merugikan hak-haknya untuk memperoleh informasi dan mengetahui pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah bersifat imparsial; Dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang KPKPU yang dimohonkan untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi, bukan hanya berisi mengenai syarat tidak menyampaikan pemberitahuan semata kepada Kreditor pailit, melainkan juga berisi mengenai syarat tidak memerlukan persetujuan dari Debitor pailit untuk melakukan pengurusan, pemberesan, peningkatan nilai harta pailit, dan pembayaran utang-utang Debitor kepada Kreditor; Apabila ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a hanya dipandang perihal informasi semata dan menafikan perihal tidak diperlukannya persetujuan, dan hal ini kemudian dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan umum Hukum Kepailitan tidak lagi dapat ditegakkan dan berguna dalam mengatur hubungan-hubungan hukum yang timbul dalam dunia usaha; Di samping itu, frasa tidak memerlukan persetujuan bukanlah bagian dari tidak menyampaikan pemberitahuan. Keduanya harus dipandang sebagai frasa yang berbeda dan merupakan perbuatan hukum yang berbeda, sehingga tidaklah tepat apabila Pemohon menggunakan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma penguji karena dalam norma tersebut mengatur mengenai hak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 Dalam norma yang dijadikan norma uji dalam dalil-dalil Pemohon, tidak terdapat perihal hak untuk memberikan persetujuan dan/atau hak yang melekat pada kewenangan untuk menyetujui suatu perbuatan hukum tertentu; Dengan demikian, dalil-dalil yang dimohonkan oleh Pemohon bersifat imparsial atau dapat dikatakan samar dan kabur (obscuur libel). Dengan demikian, adalah tidak benar dan tidak beralasan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang KPKPU telah merugikan hak konstitusionalnya dan bersifat diskriminatif. Dalil Pemohon yang mempertentangkan Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang KPKPU dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak tepat. [2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan pemberi keterangan yaitu Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI), dan Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam persidangan masing-masing pada tanggal 22 Juni 2015 dan tanggal 2 Juli 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) PENDAHULUAN 1. Bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK). Karenanya, pihak yang dinyatakan pailit tidak memiliki kekuasaan lagi untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit [Pasal 24 ayat (1) UUK]; 2. Bahwa kurator adalah balai harta peninggalan atau orang-perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan hakim pengawas (Pasal 1 angka 5 UUK), yang berwenang melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali [Pasal 16 ayat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 (1) UUK]. Hal mana dipertegas lagi dalam Pasal 69 ayat (1) bahwa tugas Kurator adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit; 3. Bahwa putusan pernyataan pailit mengubah status hukum Debitor pailit menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan; 4. Bahwa kurator dalam melaksanakan tugas kepengurusan dan pemberesan harta pailit tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor pailit atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan, persetujuan, atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan [Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK; 5. Bahwa dalam perkara a quo, ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK dimohonkan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Pemohon karena dianggap melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. PERMOHONON PEMOHON KELIRU 1. Bahwa membaca posita permohonan Pemohon dapat dipahami peristiwa hukum yang dialami oleh Pemohon, namun demikian, permasalahan hukum yang dialami Pemohon, menurut hemat kami bukanlah ranah Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa akan kami uraikan alasan dalil AKPI tersebut, sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK adalah suatu keniscayaan dalam kepailitan karena tanpa ketentuan ini dapat dipastikan Kurator tidak akan pernah mampu bekerja untuk mengurus dan membereskan harta pailit; b. Bahwa karena seorang Debitor Pailit demi hukum telah dinyatakan berada dalam keadaan tidak berwenang untuk mengurus harta yang dinyatakan termasuk dalam harta pailit, maka hukum telah memberi jalan keluar dengan mengangkat Kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit tersebut; c. Bahwa kewenangan Kurator akan menjadi sia-sia jika ada keharusan untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Debitor Pailit untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 69 setiap tindakan pengurusan dan pemberesan yang akan dilakukan Kurator; d. Bahwa sebagaimana Pendahuluan di atas, Kurator yang dikenal dalam UUK ada dua, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM dan orang perseorangan yang telah memiliki kualifikasi untuk itu (telah mengikuti pendidikan dan dinyatakan lulus ujian Kurator) dan telah mengantongi izin sebagai Kurator dari Kementerian Hukum dan HAM; e. Bahwa penting untuk mengingatkan persidangan ini terhadap kedua Kurator dalam UUK diatur oleh satu ketentuan tentang tugas dan kewenangan Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tidak dipisahkan antara kurator dari BHP atau orang perseorangan. Hal ini penting agar pemeriksaan perkara ini melihat secara objektif dan tidak terpengaruh oleh permohonan ini yang diajukan karena adanya dugaan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Kurator orang perorangan; f. Bahwa terkait Pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, dapat kami sampaikan bahwa jika yang menjadi Kurator dalam kepailitan Pemohon adalah BHP yang notabene adalah pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan HAM, maka dipastikan bahwa dalam menjalankan tugasnya pun, mereka akan menggunakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK, karena memang itu adalah wadah yang disiapkan oleh UUK untuk efektivitas tugas Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit; g. Bahwa karena tindakan Kurator adalah untuk mengamankan harta pailit yang peruntukannya adalah untuk memenuhi kewajiban Debitor Pailit kepada para Kreditornya, maka dalam prosesnya UUK telah memberikan kekhususan dalam kepailitan, sebagai contoh, antara lain sebagai berikut: 1. Putusan pernyataan pailit adalah putusan yang serta merta harus dijalankan, sekalipun terhadap putusan itu ada Kasasi atau Peninjauan Kembali; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 70 2. Tindakan Kurator yang telah dilakukan sejak putusan pailit adalah tetap sah dan dijamin oleh hokum, sekalipun di kemudian hari putusan pailit tersebut dibatalkan oleh Kasasi atau Peninjauan Kembali; 3. Bahwa tindakan Kurator yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas, jika oleh Kurator dilakukan tindakan tersebut tanpa izin dari Hakim Pengawas sekalipun, UUK menyatakan tindakan tersebut tetap sah dan mengikat sekalipun atas tindakan tersebut memberikan konsekuensi bahwa Kurator harus bertanggung jawab secara pribadi jika ada kesalahan dalam tugas tersebut kepada Debitor Pailit dan Kreditor; h. Bahwa dari tiga contoh di atas dapat dipahami bahwa kepailitan adalah suatu kekhususan dan karenanya negara melalui UUK memberikan pula cara kerja yang khusus; i. Bahwa adalah tidak mungkin dalam suatu kepailitan, Kurator dalam setiap tindakannya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Debitor Pailit. Hampir bisa dipastikan tidak mungkin Debitor Pailit akan dengan mudahnya memberikan persetujuan atas semua tindakan Kurator, jika itu sudah menyangkut penguasaan aset apalagi pengalihan aset Debitor pailit (dikecualikan terhadap kepailitan sukarela yang dimohonkan sendiri oleh Debitor Pailit). Dalam konteks ini Debitor Pailit akan sangat kooperatif dengan Kurator; j. Bahwa memahami kondisi tersebut, UUK dengan tegas menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal putusan pailit, Debitor tidak lagi memiliki kewenangan untuk menguasai dan mengurus hartanya; k. Bahwa karena Debitor Pailit sudah tidak lagi memiliki kewenangan atas penguasaan dan pengurusan hartanya, maka konsekuensinya, Kurator tidak harus mendapatkan persetujuan dari Debitor atau memberitahukan tindakannya kepada Debitor Pailit; l. Bahwa karenanya ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK telah tepat, sejalan dengan maksud dan roh dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, sehingga dengan demikian dapat dipastikan bahwa Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 71 3. Bahwa dari uraian di atas jelas bahwa perlawanan Pemohon sebagai Debitor Pailit atas dugaan tindakan sewenang-wenang Kurator dengan mengajukan permohonan yang seolah-olah terdapat pelanggaran konstitusi, sehingga memiliki dasar yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi menurut kami adalah keliru. FORUM PENYELESAIAN YANG TEPAT BAGI PEMOHON 1. Bahwa sebelumnya kami mohon maaf kepada persidangan ini, kami tidak bermaksud untuk masuk jauh ke akar permasalahan yang melahirkan permohonan ini, juga tidak bermaksud untuk menilai, tetapi apa yang akan kami sampaikan di bawah ini adalah jalan penyelesaian yang seharusnya ditempuh oleh Pemohon selaku Debitor Pailit saat itu; 2. Bahwa sekali lagi, dari membaca dan memahami akar permasalahan permohonan a quo, dapat kami simpulkan bahwa semua didasari atas dugaan tindakan sewenang-wenang dan tidak profesional Kurator dalam melaksanakan tugasnya sebagai kurator Debitor pailit (Pemohon); 3. Bahwa berangkat dari uraian di atas, hendaknya jalur penyelesaian yang ditempuh oleh Pemohon selaku Debitor Pailit untuk meminta pertanggungjawaban Kurator adalah sebagai berikut: a. mengajukan keberatan ke Hakim Pengawas atas tindakan Kurator; b. melaporkan Kurator ke Dewan Kehormatan Organisasi asal Kurator untuk diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik; c. meminta pertanggungjawaban Kurator, baik secara perdata maupun pidana. 4. Bahwa langkah penyelesaian tersebut di atas telah tegas diatur dalam UUK dan Kode Etik Kurator; 5. Bahwa khusus di AKPI sebagai organisasi kurator pertama dan terbesar, dewan kehormatan akan menindak dengan tegas setiap anggotanya yang terbukti tidak profesional dan melanggar kode etik dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan. Sanksi pemecatan dan skorsing telah dijatuhkan kepada kurator anggota AKPI; Setelah kami membaca permohonan Pemohon dan kami mengecek di database, kebetulan Kurator yang menangani perkara Pemohon adalah bukan anggota kami; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 72 AKPI beranggotakan 650 orang. Ada organisasi yang lain lagi yaitu IKAPI, kalau tidak salah memiliki anggota sekitar 130-an orang. Satu lagi, namanya HKPI memiliki anggota sekitar 30 orang. Mungkin dari Kemenkumham bisa menjelaskan nanti karena kita semua terdaftar di Kemenkumham; 6. Bahwa kemudian terhadap kesalahan pengurusan oleh Kurator yang menyebabkan kerugian harta pailit, maka terhadap Kurator tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban (Pasal 72 UUK). Pertanggungjawaban ini dapat dimintai secara perdata maupun pidana bergantung pada kesalahan Kurator; 7. Bahwa kemudian, Debitor Pailit, berdasarkan ketentuan Pasal 77 UUK, menentukan bahwa Debitor Pailit dapat mengajukan keberatan dengan meminta kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan; 8. Bahwa dengan demikian, UUK telah menyiapkan berbagai jalan yang dapat ditempuh oleh Debitor Pailit jika merasa dirugikan atau diperlakukan sewenang-wenang oleh Kurator; 9. Bahwa selanjutnya untuk mengetahui tindakan dan perbuatan yang telah atau direncanakan untuk dilakukan oleh Kurator, Debitor Pailit dapat menanyakan perihal tersebut dalam sesi rapat-rapat Kreditor, maupun dalam laporan tiga bulanan yang harus diserahkan kurator ke hakim pengawas dan dapat dilihat oleh setiap orang termasuk Debitor; 10. Bahwa dengan demikian, Pemohon jika merasa dirugikan oleh Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit harusnya menempuh jalan penyelesaian yang telah disediakan oleh UUK, bukan ke Mahkamah Konstitusi. KESIMPULAN Bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap Permohonan a quo, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia menyimpulkan: 1. Bahwa tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dilanggar oleh Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 73 2. Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a UUK telah sejalan dengan ruh dan maksud kekhususan UUK yang telah menetapkan bahwa kepailitan adalah sita umum atas seluruh harta Debitor Pailit yang mengakibatkan Debitor Pailit tidak berwenang lagi untuk mengurus harta kekayaannya dan karenanya diangkatlah Kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit tersebut tanpa perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu atau menginformasikan kepada Debitor Pailit karena Kurator bekerja untuk kepentingan harta pailit, bukan untuk kepentingan Kreditor atau Debitor Pailit; 3. Bahwa terhadap dugaan tindakan sewenang-wenang dan tidak profesional dari Kurator yang menjadi akar permasalahan permohonan a quo, oleh UUK telah disiapkan jalan penyelesaiannya yaitu dengan (1) meminta kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Kurator melakukan atau tidak melakukan sesuatu, (2) meminta pertanggung-jawaban Kurator secara perdata atau pidana, dan atau (3) mengadukan Kurator ke dewan kehormatan organisasi asal Kurator tersebut. Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia tidak melihat adanya kerugian Pemohon dikarenakan berlakunya Pasal 69 ayat (2) UUK, apalagi sampai melanggar hak-hak konstitusional Pemohon, melainkan lebih pada dugaan adanya tindakan sewenang-wenang dan tidak profesional Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit; Bahwa untuk itu permohonan Pemohon a quo haruslah ditolak atau setidak- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Keterangan tambahan dalam persidangan hari Senin, 22 Juni 2015: • AKPI dihubungi oleh Kementerian Hukum dan HAM terkait adanya Inpres untuk melakukan perubahan terhadap UUK ini. Kami pun menyadari memang ada beberapa yang harus diperbaiki di UUK, tapi entah karena pergantian kepemimpinan di negara kita, kami tidak tahu apakah itu akan jalan lagi atau tidak; • Bagaimana jika ada harta pailit yang telah dijual lalu pada putusan yang lebih tinggi dibatalkan, apa yang terjadi setelah itu? UUK menyatakan, “tindakan penjualan itu tetap sah dan mengikat.” Tindakan Kurator melakukan penjualan tadi itu sah secara hukum. Sekarang persoalannya, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 74 bagaimana harus mengembalikan. Dalam praktik memang belum terjadi, tetapi ketika itu terjadi, mungkin kita akan menyarankan ke orang itu untuk menggugat secara perdata, meminta pertanggungjawaban ke Kuratornya. Khusus di AKPI, di dalam pendidikan kami dan itu sudah dipraktikkan, memang kita selalu mengingatkan anggota atau calon Kurator dalam pendidikan terhadap putusan pailit yang masih ada upaya hukumnya dan Alhamdulillah-nya beberapa hakim pengawas, khususnya di Jakarta Pusat, cukup bagus memahami hal ini. Hakim Pengawas tidak akan mengeluarkan izin kepada Kurator melakukan penjualan aset jika masih ada upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali, kecuali terhadap barang-barang yang cepat rusak karena kalau dipertahankan justru akan hilang harganya. Di luar dari barang-barang yang cepat rusak, biasanya hakim pengawas dan kurator yang baik harusnya juga tidak melakukan proses penjualan. Praktik kami sendiri di Surabaya, bahkan sampai ada Peninjauan Kembali. Kami diangkat jadi Kurator ditunjuk oleh BNI pada tahun 2010, tahun 2015 ini baru selesai karena pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset itu (pihak ketiga) terus menggugat secara perdata sampai ke proses Peninjauan Kembali dan Hakim Pengawas di Surabaya juga mengambil sikap jangan jual sampai ada putusan Peninjauan Kembali; • Sekalipun ada Kasasi atau PK, tindakan penjualan yang dilakukan oleh Kurator tetap sah dan UUK tidak mengatur apa setelah itu. Pada praktiknya, yang ditempuh adalah Hakim Pengawas biasanya tidak mengeluarkan izin penjualan, izin lelang ketika tahap pertama, dan izin penjualan di bawah tangan juga tidak dikeluarkan jika masih ada upaya hukum. Itulah praktik yang terjadi sekarang, sekalipun kita dengar masih ada satu atau dua yang bisa lolos tetap melakukan eksekusi; • Bagaimana jika, contohnya, memiliki hutang 2 (dua), dari total harta 100 (seratus), apakah harus dilelang semua? Di dalam Kepailitan, ada forum perdamaian. Kalau di perdata, ketika mendaftarkan gugatan, ada mediasi terlebih dahulu. Kalau di Kepailitan dibalik, yaitu diputus pailit dulu baru bicara perdamaian. Jika hutangnya memang hanya dua, sementara asetnya 100, mestinya bisa diselesaikan di dalam perdamaian sehingga perdamaiannya dihomologasi. Di dalam tahapan perdamaian, disampaikan di dalam rapat Kreditor pembahasan proposal perdamaian, harta saya 100, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 75 hutang saya dua. Hakim Pengawas berikan saya waktu, misalnya, 60 hari atau satu tahun, kira-kira berapa lama yang dibutuhkan untuk menjual aset senilai dua itu untuk membayar sehingga Kurator tidak harus melelang; • UUK juga mengenal going concern. Kalau kami mau mengoreksi profesi kami sendiri, memang di antara kami banyak yang tidak menggunakan wadah going concern. Harusnya ketika perusahaan masih dianggap layak untuk jalan, Kurator tidak harus melakukan proses lelang segera. Kurator, atas izin hakim pengawas dan rapat Kreditor, boleh minta izin untuk menjalankan perusahaan ini sembari Debitor Pailit terus menawarkan perdamaian pada para Kreditornya. Jadi, tidak harus dilelang semua. Debitor Pailit juga punya itikad baik memberikan tawaran dalam rapat pembahasan perdamaian. Jika memiliki kekayaan 100, saya akan jual dua untuk melunasi hutang saya sejumlah dua. Jika kemudian si Debitor Pailit tidak juga menawarkan hal ini dalam proposal perdamaian, maka tidak ada pilihan karenanya dianggap Debitor yang tidak beritikad baik, maka kurator harus segera membereskan seluruh hartanya, dilelang, tidak dipisah-pisah memang. dilelang keseluruhan. Hasil lelang sejumlah dua tadi dibayarkan untuk melunasi hutangnya, sisanya dikembalikan seluruhnya ke Debitor Pailit setelah dipotong pajak dan biaya Kurator. Jadi, sisa dari penjualan itu dikembalikan seluruhnya. Jika tidak dikembalikan, silakan dipidanakan Kuratornya karena telah melakukan penggelapan; • Kami sependapat bahwa seluruh tindakan Kurator memang tidak wajib, tidak harus, dan memang kami akan sangat susah berjalan jika harus ada persetujuan. Namun, terkait pemberitahuan, dalam praktik, Kurator akan memberlakukan itu. Pertama, kami terima putusan pailit, kemudian kami menyampaikan pemberitahuan ke Debitor Pailit bahwa yang bersangkutan sudah dinyatakan pailit. Jika tidak hadir sidang, dan kami kebetulan mengetahui alamatnya, kami akan menyurati. itu langkah pertama yang akan Kurator lakukan karena UUK mewajibkan kami untuk segera mengamankan harta pailit. Kami harus mendatangi si Debitor Pailit, minta data-data harta kekayaannya, menyampaikan apa saja proses-proses kepailitan yang akan berjalan ke depan. Semua itu harus Kurator sampaikan ke Debitor Pailit. Kurator tidak akan pernah bisa bekerja dengan bagus jika tidak bekerja sama dengan Debitor Pailit; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 76 • Untuk bekerja dengan baik, Kurator harus menginformasikan seluruh tindakannya kepada Debitor. Kapan lelang dilaksanakan pun, wajib diinformasikan ke Debitor Pailit, karena kalau itu tidak ada, kantor lelang tidak akan melelang. Kalau ada kantor lelang yang berani melelang, berarti di luar konteks karena peraturan lelang menyatakan bahwa sebelum hari H pelaksanaan lelang, yang pertama kali ditanyakan oleh pejabat lelang adalah mana surat pemberitahuan kepada Debitor Pailit sehingga tindakan pelelangan pun terlebih dahulu diawali dengan pemberitahuan oleh Kurator kepada Debitor Pailit. Kami tidak mengerti kalau di kasus Pemohon, apakah terjadi proses seperti itu atau tidak. Jadi, meskipun UUK tidak mengatur kewajiban untuk memberitahukan tentang tindakan pelelangan, dalam praktik kami melakukan pemberitahuan kepada Debitor Pailit. 2. Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) • Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon, nama Kurator yang diadukan dan menjadi bagian dari materi Permohonan a quo adalah memang anggota HKPI; • Berkenaan dengan Permohonan a quo, menurut hemat kami, ada tiga poin penting yaitu, pertama, apa yang dimohonkan tentunya tidak memberikan kepastian hukum apabila Pasal 69 ayat (2) ini diterima, oleh karena Pasal 69 ayat (2) UUK memiliki keterkaitan dengan pasal-pasal yang lain dalam UUK. Jadi, pasal a quo tidak berdiri sendiri. Apabila keberatan dengan adanya ketentuan Pasal 69 ayat (2) UUK, maka akan berbenturan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK yang menyatakan, “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.” Jadi, Debitor kehilangan haknya untuk mengurus dan kewenangan itu diberikan kepada Kurator, oleh undang-undang; • Kedua, esensi dari hilangnya hak Debitor untuk mengurus hartanya ini secara nyata menjadi asas yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UUK yang menyatakan, “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Tentu apa yang menjadi keberatan dari Pemohon adalah materi yang sangat penting, mengikat, dan terkait dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 77 Pasal 1 angka 1 UUK. Tidaklah mungkin Kurator dapat melakukan atau tidak melakukan, sebagaimana yang menjadi keberatan Pemohon, apabila Pasal ini tidak ada; • Pasal 107 ayat (1) UUK yang menyatakan, “Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali.” memiliki keterkaitan dengan Pasal 69 ayat (2) UUK karena tugas Kurator adalah mengurus dan melakukan pemberesan. Sangat sulit di lapangan apabila Kurator harus meminta persetujuan Debitor Pailit dalam arti organ-organ PT badan hukum yang pailit tersebut, apabila keputusan ini penting untuk melindungi kepentingan para Kreditor. Sekali lagi kepentingan Kurator adalah untuk kepentingan para Kreditor. Apabila Kurator ingin mengambil sebuah keputusan untuk menjual aset pailit sebagian untuk kepentingan kepailitan dalam arti seluruhnya, maka apabila Pasal 69 ayat (2) UUK ini menjadi dasar keberatan, tentu akan sulit diterapkan, karena, kembali lagi, bahwa kepailitan ini adalah untuk kepentingan sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit di mana Debitor dan Kreditor termasuk di dalamnya. Sulit bagi Kurator apabila ada problem di mana harus mendapat persetujuan dari organ PT; • Pasal 185 ayat (1) UUK menyatakan, “Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.” Bagaimana mungkin ada kepastian hukum yang dapat berjalan dan bisa menyelesaikan proses hukum kepailitan jika Kurator harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu daripada Debitor Pailit, dalam hal ini organ PT, untuk dapat melakukan likuidasi terhadap aset. Jika harus mendapat persetujuan, maka Kurator tidak bisa melikuidasi karena bisa saja Debitor Pailit, dalam hal ini organ PT, tidak menyetujui langkah Kurator itu. Itulah sebabnya UUK menegaskan kembali bahwa tugas Kurator mengurus dan memberesi, tetapi diawasi oleh Hakim Pengawas; • Ketiga, dari aspek tanggung jawab Kurator, sesungguhnya UUK telah mengatur dan memberi regulasi yang nyata dan jelas apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Kurator karena Kurator tidak mungkin dapat sempurna menyelesaikan pengurusan dan pemberesan, sehingga Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 78 memang dibutuhkan sebuah rambu-rambu yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh Kurator. Esensi mengenai tanggung jawab itu sudah diatur dalam Pasal 72 UUK bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Penekanan UUK adalah harta pailit budel untuk kepentingan Kreditor dan Debitor, tidak bisa untuk kepentingan salah satu pihak. Jika memang Kurator terbukti melakukan pelanggaran dan kesalahan terhadap pengurusan dan pemberesan, maka tanggung jawab itu dapat dibebankan kepada Kurator, tidak saja kepada Debitor Pailit, tapi juga kepada Kreditor Pailit; • Sebetulnya UUK telah menentukan sejauh mana tanggung jawab Kurator yang harus dijalankan. Kami menyadari bahwa ada ketentuan Pasal 66 UUK di mana Kurator memang diawasi oleh Hakim Pengawas, tapi juga Hakim Pengawas tersebut dapat meminta persetujuan Pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim yang memutus perkara pailit tersebut, untuk menilai bahkan juga mengatur segala penetapan yang harus dibuat dan diketahui oleh Pengadilan sehingga segala proses hukum yang diambil oleh Kurator harus diketahui dan sepengetahuan Hakim Pengawas dan Pengadilan; • Pemohon keberatan terhadap berlakunya Pasal 69 ayat (2) UUK karena mengandung makna bahwa Kurator berwenang merahasiakan pelaksanaan tugasnya dalam pengurusan dan/atau pemberesan Kepailitan. Ini menjadi materi yang penting untuk di-underline karena Kurator tidak bisa melakukan langkah yang sifatnya rahasia. Dia harus terpublikasi, karena hal tersebut diatur dalam Pasal 74 UUK yang menyatakan bahwa Kurator harus membuat laporan kepada Hakim Pengawas per triwulan dan laporan itu harus dapat diketahui publik secara cuma-cuma. Jadi, semua langkah Kurator, kalaulah ada yang keberatan baik Debitor, Kreditor, atau pun pihak ketiga, dia harus diketahui oleh Hakim Pengawas dan terpublikasi sehingga tidak ada yang dirahasiakan; • HKPI sudah menyiapkan dewan kehormatan kode etik yang akan menguji pengaduan yang disampaikan oleh Pemohon, namun saat ini kami terhalang karena yang bersangkutan sedang berduka cita sebab orang tuanya meninggal. Kami akan segera memanggil yang bersangkutan dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 79 akan mengkaji serta memeriksa pengaduan tersebut. Bila terbukti, akan ada sanksi secara organisasi. Keterangan tambahan dalam persidangan hari Kamis, 2 Juli 2015: • Dalam praktik, jujur harus kami katakan bahwa sulit sekali, tentunya secara emosional, Debitor Pailit menerima kehadiran Kurator, meskipun Pasal 24 ayat (2) UUK mengatakan putusan itu zero tolerance. Diputus pukul 11.00 sekarang, berlakunya tadi pagi 00.00; • Berdasarkan pengalaman kita dapat bersosialisasi dengan Debitor Pailit. Debitor Pailit tentu melihat kenyataan. Bayangkan saja ketika Kurator masuk, kalau mengikuti ketentuan Pasal 1 angka 1 UUK, pengertian kepailitan adalah sita umum, kita dengan seketika mengambil rekeningnya, menyimpan uangnya, dan seketika besoknya tanda tangan Debitor Pailit di bank berubah menjadi yang berlaku adalah tanda tangan Kurator. Kemudian seluruh asetnya dikuasai oleh Kurator; • Kaitannya dengan Pasal 99 UUK, menguasai ini tidak berarti sepenuhnya diambil, tapi lebih kepada memverifikasi karena kita tidak tahu. Bisa saja ada barang pihak ketiga di dalamnya. UUK memberikan kewenangan kepada Kurator melakukan verifikasi dalam waktu yang ditentukan karena siapa pun dapat mengklaim barang yang ada di dalam aset budel pailit. Tentu kita tidak percaya tanpa melalui proses mekanisme verifikasi. Kita periksa, kita lihat buktinya. Berdasarkan pengalaman ketika Kurator masuk, banyak aset yang sudah beralih. Tentu kepastian dan kepentingan seluruh pihak yang ada dalam Debitor Pailit bisa terabaikan. Bahkan kami terkadang harus mengambil langkah-langkah yang tepat dengan melibatkan beberapa rekan-rekan tim karena tidak bisa menjaga aset budel pailit selama 24 jam. Kita bekerja sama dengan aparat agar ada barang-barang yang ada di dalam wilayah budel pailit tidak beralih karena sejak zero tolerance tadi, kami bertanggung jawab; • Jika besok kami diadukan, misalnya, karena ada kendaraan atau benda bergerak yang keluar tanpa sepengetahuan kami, tentu berlaku Pasal 72 UUK bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kerugian budel pailit. Jadi tanggung jawab kami berat. Untuk itu, kami selalu melakukan sosialisasi supaya memahami bahwa penekanannya adalah Kurator hanya melakukan pengurusan dan pemberesan. Kami tidak terlibat dalam persoalan hukum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 80 karena itu adalah domain pengadilan, wilayah hakim. Pengadilan yang memutuskan materi perkara. Kurator hanya mengurus dan membereskan saja; • Kami mengerjakan pengurusan dan pemberesan. Kami tidak boleh berada di pihak Debitor maupun Kreditor. Kami tidak boleh berada di pihak ketiga. Kami benar-benar harus independen karena kalau tidak independen akan menjadi susah. Dalam praktik, kepailitan tidak akan pernah sukses berlangsung hingga berakhirnya kepailitan, jika Kuratornya tidak independen; • Agar terlihat seimbang perlakuan terhadap Debitor dan Kreditor, dalam praktik, memang sulit. Untuk itu yang dilakukan adalah menjalin komunikasi terus-menerus dengan pengadilan. Berdasarkan pengalaman, butuh proses waktu sampai kemudian Debitor menerima. Kurator tidak terlibat dalam aspek perkara, hanya intens terhadap pengurusan dan pemberesan secara profesional saja; • Kurator tidak terlibat dalam materi perkara, kita hanya mengurusi dan memberesi atau pelaksana putusan pengadilan. Pengadilan yang memutuskan, kami hanya pelaksana. Ini juga terjadi ketika ada aset budel pailit di satu tempat di Republik ini, karena Pasal 1 angka 1 UUK mengatakan bahwa kepailitan adalah sita umum. Memang uit ver baar, tapi bukan berarti Kurator menguasai semua. Kurator melakukan verifikasi terlebih dahulu. Jika memang ada aset yang bukan milik Debitor Pailit atau bukan punya budel pailit, harus dikembalikan kepada yang bersangkutan; • Contoh, ada 190 unit kondotel. Kemudian pihak Debitor atau pihak ketiga mengatakan tidak seluruhnya punya budel pailit. Di sinilah fungsi penting Kurator melakukan verifikasi. Jika semuanya jelas, dalam waktu yang ditentukan oleh UUK yaitu 60 hari, Kurator harus mengembalikan aset tersebut. Jadi, makna sita umum dalam arti kepailitan adalah bukan berarti dikuasai semua, tetapi lebih memastikan siapa yang berhak atas apa yang dimiliki; • Berkenaan dengan materi perkara yang diputus oleh Pengadilan, Kurator tidak terlibat. Namun Kurator wajib melakukan sosialisasi. Kalau mendengar ada Kurator yang sulit memasuki aset budel pailit, sampai harus mengerahkan aparat keamanan, karena memang dibutuhkan sosialisasi. Ini Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 81 menjadi tanggung jawab Kurator dan ini merupakan tantangan Kurator. Kalau Kurator mampu bersosialisasi, berarti sukses; • Berkenaan dengan materi verzet dan upaya hukum lainnya, bukan wilayah dari Kurator, karena Kurator hanya pelaksana undang-undang. Pasal 15 ayat (4) UUK mewajibkan Kurator mengumumkan dalam dua harian surat kabar dan Pasal 24 ayat (2) UUK mengatakan zero tolerance. Jadi, tidak diumumkan pun, kepailitan secara hukum sudah jatuh terhadap yang bersangkutan. Tugas kurator melakukan verifikasi, tidak langsung melakukan likuidasi. Tahapannya jelas; • Pasal 69 ayat (2) UUK menyatakan bahwa dalam melakukan tugasnya, Kurator tidak harus memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. Menurut pemahaman kami dan dalam praktik, yang berkaitan dengan keputusan, kami berpandangan “No” karena terdapat frasa “persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.”, tentu karena ini badan hukum (PT). Kalau menanyakan informasi, kami wajib menyampaikan kepada Debitor Pailit. Kami hanya melaksanakan putusan pengadilan yang sifatnya uit ver baar. Kalau tidak setuju, ada upaya hukum. Yang kami maknai dari Pasal 69 ayat (2) UUK, jika ada keputusan yang mau diambil oleh Kurator, yang mana apabila tidak pailit, itu harus melalui persetujuan Debitor Pailit, itu harus persetujuan, maka itu tidak berlaku; • Dalam praktik, jika straight melaksanakan Pasal 69 ayat (2) UUK, banyak tragedi dan tidak sukses. Dihalangi saat akan menguasai modal pailit, apalagi jika akan menguasai pabrik, dihalangi oleh karyawan, dihalangi oleh pihak-pihak tertentu supaya tidak masuk. Bahkan ada Kurator yang sudah bertahun-tahun tidak bisa memasuki modal pailit, sehingga harus menggunakan Pasal 99 UUK yaitu meminta juru sita pengadilan untuk menyita terlebih dahulu. Artinya, sosialisasi penting; • Secara teknis, Kurator tidak bisa mengambilkan keputusan sendiri untuk melakukan pemberitahuan. Kurator tentu harus izin Hakim Pengawas. Meskipun, Pasal 69 ayat (2) UUK melekat, tetapi dia tidak bisa sewenang- wenang, dia harus melalui persetujuan Hakim Pengawas. Ibaratnya, kalau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 82 di dalam PT, Kurator adalah Direktur, sedangkan Hakim Pengawas adalah Komisaris; • Jika ada putusan yang dianggap penting yang menyangkut kepentingan budel, tentu Pasal 69 ayat (2) UUK bisa diterapkan oleh Kurator atas sepengetahuan Hakim Pengawas selaku pihak yang mengawasi karena ada Pasal 74 UUK yang mewajibkan Kurator melaporkan setiap langkah yang dia kerjakan dan diketahui oleh publik; • Mungkin ada kesulitan, tapi tidak bisa di-general, jika segala keputusan harus diinformasikan kepada Debitor Pailit atau Kreditor atau pun pihak ketiga. Tapi kalau tidak puas terhadap langkah yang diambil oleh Kurator, itu harus melalui persetujuan Hakim Pengawas. Ada keputusan yang mau diambil di dalam PT yang penting dalam pailit, Kurator harus persetujuan Hakim Pengawas dulu. Dalam praktik, akan sangat sulit kalau tidak ada Hakim Pengawas yang mengetahui karena Hakim pengawas adalah salah satu komponen dalam Ilmu Kepailitan yang dapat mengganti Kurator; • Di era keterbukaan saat ini, Hakim Pengawas tidak mau tidak tahu apa-apa. Ketika Kurator bertemu dengan Hakim Pengawas, pertama kali yang disampaikan adalah Kurator diminta menyampaikan kepada Hakim Pengawas apa saja yang Kurator lakukan, karena kalau tidak melapor, Kreditor, Debitor Pailit, maupun pihak ketiga bisa langsung ke Hakim Pengawas. Media massa semua terbuka, bisa dibaca di koran. Jika ada langkah-langkah yang tidak diketahui oleh Hakim Pengawas, yang bersangkutan bisa tersinggung secara manusiawi. Jadi, pengalaman praktiknya, sulit bagi Kurator bekerja tanpa diketahui oleh Hakim Pengawas. 3. Komisi Informasi Pusat (KIP) • Definisi Debitor, berdasarkan UUK, adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian. Kemudian, terkait dengan definisi Utang, berdasarkan UUK, yang dimaksud dengan Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Mengkorelasikan dengan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka hal tersebut terkait dengan Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP yang menyatakan, “Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: ... h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 83 pribadi, yaitu: ... 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;” • Definisi Kepailitan, berdasarkan UUK, adalah terkait dengan sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit. Artinya, sita terhadap semua kekayaan baik uang maupun harta kekayaan lainnya; • Definisi Kurator, berdasarkan UUK, merupakan satu jabatan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Pengadilan, sesuai dengan KIP, adalah bagian dari badan publik. Jika sudah menjadi bagian dari badan publik, maka harus menjalankan amanah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU KIP yaitu harus menyediakan dan mengumumkan informasi yang berkategori terbuka dengan segala media, baik itu media elektronik maupun non-elektronik; • Adapun Putusan Pailit merupakan bagian dari putusan pengadilan, yang berdasarkan Pasal 3 huruf a UU KIP, merupakan bagian dari rencana pembuatan kebijakan publik yang menjadi hak warga negara untuk mengetahuinya. Artinya, karena menyangkut aset seseorang dalam suatu perkara, maka Debitor Pailit bisa dikategorikan menjadi bagian yang mendampak kepada suatu kepentingan publik; • Namun, dari tiga hal yaitu Debitor, Kurator, dan esensi UU KIP, kemudian memperhatikan juga perihal aset seseorang, meskipun Pasal 17 UU KIP menyebutkan hal tersebut merupakan informasi yang dikecualikan, namun demikian dalam Pasal 18 ayat (2) UU KIP dinyatakan bahwa apabila atas persetujuan dari yang bersangkutan, maka hal tersebut bukan merupakan dari kategori informasi yang dikecualikan; • Korelasinya terhadap tugas Kurator yang sebagaimana dipersoalkan dalam Permohonan Pemohon, apabila memang yang bersangkutan menyatakan melakukan satu permintaan terkait dengan yang memiliki hubungan terhadap asetnya, sudah tentu hal itu merupakan suatu informasi yang dapat diberikan oleh mereka yang ditunjuk oleh konstitusi, c.q. Kurator, berdasarkan Pengadilan, dan seterusnya. Tetapi apabila hal tersebut tidak memiliki satu hubungan dan dia tidak bisa menunjukkan satu hubungan terhadap aset atau kekayaan yang diperkarakan, maka hal tersebut masuk dalam kategori yang dikecualikan. Artinya, pada prinsipnya aset yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 84 disengketakan yang dimaksud dalam Pasal 69 UUK memang benar merupakan hak dari informasi seseorang yang harus memiliki hubungan terhadap aset atau kekayaan rekening itu sendiri; • Pasal 74 UUK sudah menyatakan bahwa Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan secara terbuka untuk umum dan dapat diperoleh secara cuma-cuma. Namun demikian, apabila masih dalam proses pengerjaan, belum bisa dilakukan pembukaan informasi dimaksud. [2.6] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan Kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2015 yang pada pokoknya masih tetap dengan pendiriannya; [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 85 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 86 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” yang menurut Pemohon, hak konstitusional tersebut telah dilanggar oleh berlakunya Pasal 69 ayat (2) huruf a UU 37/2004 yang menyatakan, “Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator: a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;” 2. Pemohon beberapa kali mengajukan penggantian Kurator untuk mengakhiri kepailitan, namun setiap Kurator pengganti yang menjabat dalam menjalankan tugasnya dengan mendasarkan pada Pasal 69 ayat (2) huruf a UU 37/2004 telah memanfaatkan putusan pengadilan, yang menurut Pemohon adalah cacat hukum, untuk menguasai harta kekayaan Pemohon. Pada akhirnya Pemohon kehilangan segalanya ketika proses kepailitan ditangani oleh Kurator atas nama Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 87 Nasrullah Nawawi, S.H., M.M. yang tanpa sepengetahuan Pemohon telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sendiri melalui lelang saham persero berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam tentang izin mengadakan RUPS sendiri yang kemudian telah mengubah anggaran dasar dan memberhentikan Direksi dan Komisaris; menguasai harta pailit dan operasional perusahaan yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2012 dan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; mengakhiri kepailitan dengan Putusan Pengadilan Niaga Medan tertanggal 3 November 2014 yang menyatakan memberhentikan Pemohon sebagai Representatif (Debitor Pailit) sebagaimana dimaksud dalam iklan pengumuman di Sinar Harapan Edisi Jumat tanggal 7 November 2014; yang kesemuanya itu dilakukan oleh Kurator tanpa sepengetahuan atau pemberitahuan kepada Pemohon. Adapun Panitera Pengadilan Niaga Medan menolak Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan Pemohon telah diberhentikan sebagai Representatif Debitor Pailit (Perseroan Pemohon) oleh karenanya sudah tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) lagi di perseroan Pemohon (PT. Batamas Jala Nusantara); 3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tertera pada angka 1 dan angka 2 di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon adalah selaku Direktur dari PT. Batamas Jala Nusantara (vide bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-20) yang berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/PAILIT/1999/PN. NIAGA.JKT.PST. bertanggal 29 September 1999, pada pokoknya dinyatakan pailit (vide bukti P-22), yang terhadap hal tersebut Pemohon telah melakukan beragam upaya untuk mengakhiri kepailitannya (vide bukti P-5 s.d. bukti P-12, bukti P-14), namun, sampai dengan diajukannya Permohonan a quo, upaya tersebut gagal oleh karena, menurut Pemohon, telah terjadi itikad yang tidak baik yang dilakukan oleh Kreditur/Pemohon Pailit, yaitu mengajukan Permohonan Pailit dengan mencantumkan alamat kedudukan hukum Pemohon yang tidak sesuai dengan AD/ART perusahaan yang menyebabkan Pemohon tidak dapat hadir dalam persidangan karena tidak pernah menerima surat pemberitahuan sidang yang berakibat Pemohon tidak dapat melakukan perlawanan hukum (vide bukti P-23 s.d. bukti P-27) dan tidak dimasukkannya syarat keadaan tidak mampu bayar yang seharusnya menjadi salah satu syarat untuk dinyatakannya pailit (vide Putusan Mahkamah Nomor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 88 071/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 001-002/PUU-III/2005, bertanggal 17 Mei 2005), padahal menurut Pemohon, kondisi keuangan perusahaan tersebut adalah sehat (vide bukti P-21 dan bukti P-22). Setelah dinyatakan pailit, Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 karena tindakan dari Kurator yang menjalankan proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tanpa mengedepankan prinsip keterbukaan, yang menurut Pemohon, hal itu terjadi akibat dari berlakunya ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a UU 37/2004 karena Kurator, dalam melaksanakan tugasnya, tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor. Karena adanya ketentuan a quo dan tindakan Kurator yang menurut Pemohon tidak transparan, menyebabkan Pemohon tidak hanya mengalami kerugian konstitusional namun juga kerugian materiil berupa hilangnya aset bahkan juga kehilangan kedudukan hukum sebagai Debitor Pailit (vide bukti P-13); 4. Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan a quo yaitu sebagai perseorangan warga negara Indonesia selaku Debitor Pailit. Selain itu, terlepas dari benar tidaknya dalil Pemohon tentang inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo (yang akan dipertimbangkan tersendiri oleh Mahkamah dalam putusan ini), telah terang bagi Mahkamah bahwa Pemohon telah berhasil menjelaskan secara spesifik dan aktual mengalami kerugian hak konstitusionalnya yang secara kausalitas disebabkan oleh berlakunya ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 69 ayat (2) huruf a UU 37/2004, di mana kerugian dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi jika permohonan a quo dikabulkan. Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.6] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon; keterangan Presiden; keterangan DPR; keterangan Pihak Terkait Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Pihak Terkait Himpunan Kurator Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 89 dan Pengurus Indonesia, dan Pihak Terkait Komisi Informasi Pusat; memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon; dan Kesimpulan Tertulis Pemohon; sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa, Pemohon pada pokoknya mendalilkan berlakunya Pasal 69 ayat (2) huruf a UU 37/2004, khususnya terhadap frasa “tidak diharuskan”, kata “atau”, kata “Debitor”, dan frasa “salah satu organ Debitor” dalam rumusan kalimat yang selengkapnya menyatakan, “Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;” telah merugikan atau setidak-tidaknya mempunyai potensi merugikan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 karena mengandung makna pencabutan, pembatasan, dan penghilangan hak konstitusional Pemohon tersebut, sebagai berikut: Terhadap frasa “tidak diharuskan” 1. Frasa “tidak diharuskan” dalam rumusan kalimat tersebut tidak memberikan batasan yang tegas tentang kategori tugas Kurator yang mana yang dimaksud, sehingga menimbulkan bias dan/atau menciptakan interpretasi hukum yang sangat luas dan bertentangan dengan asas kepastian hukum; 2. Frasa “tidak diharuskan” dalam rumusan kalimat tersebut telah menempatkan Debitor selaku pemilik harta pailit menjadi pihak luar dalam proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, sehingga hal ini tidak tepat dan merupakan “perbuatan yang sewenang-wenang”; 3. Frasa “tidak diharuskan” dalam rumusan kalimat tersebut mempunyai dua muatan makna pemberian hak dan kewenangan yang dominan kepada Kurator, yakni pertama pemberian hak dan kewenangan kepada Kurator untuk bertindak tidak transparan dan/atau merahasiakan tugasnya kepada Debitor yang hal tersebut melanggar asas keterbukaan, dan kedua pemberian hak dan kewenangan kepada Kurator untuk mengurangi, membatasi, mencabut dan/atau menghilangkan hak-hak konstitusional Debitor selaku pemilik dari harta pailit yang hak-haknya dijamin Pasal 28F UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 90 Terhadap kata “atau” 1. Apabila rumusan norma itu hendak diurai, maka dengan kata sambung “atau” dapat diketahui ada 2 (dua) substansi norma materiil pilihan sebagai berikut: Pertama, dalam melaksanakan tugasnya, Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Debitor atau salah satu organ Debitor meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan demikian dipersyaratkan; Atau Kedua, dalam melaksanakan tugasnya, Kurator tidak diharuskan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor meskipun dalam keadaan di luar kepailitan pemberitahuan demikian dipersyaratkan; 2. Berdasarkan deskripsi tugas Kurator yang sangat luas yang diberikan Undang- Undang, tugas Kurator yang mana yang tidak diharuskan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dan tugas mana yang tidak diharuskan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu? UU 37/2004 tidak menjelaskan. Terhadap kata “Debitor” dan frasa “salah satu organ Debitor” 1. Kata “Debitor” dalam rumusan kalimat tersebut mengandung makna yang sangat luas, karena sesuai Undang-Undang pihak Debitor yang dapat dinyatakan pailit adalah: a. Orang per orang baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun yang belum. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh Debitor perseorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami, kecuali antara suami-istri tersebut tidak ada pencampuran harta. b. Perserikatan-perserikan atau perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya, Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma. c. Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum publik dan privat sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 91 2. Sesuai Pasal 51 UU MK, pailitnya Pemohon termasuk dalam kategori kepailitan perseroan badan hukum privat. Adapun mengenai frasa “salah satu organ Debitor” jelas hanya tertuju pada perseroan-perseroan, perkumpulan- perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum publik dan privat; Bahwa Pasal 1 angka 1 UU 37/2004 menyatakan bahwa sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator, berada di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Yang dimaksud dengan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas [vide Pasal 1 angka 5 UU 37/2004]. Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit [vide Pasal 69 ayat (1) UU 37/2004]. Walaupun dalam melaksanakan tugasnya, Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (2) huruf a UU 37/2004, namun tugas itu tidaklah sebebas-bebasnya dapat dilakukan oleh Kurator sebagaimana layaknya mengurus dan/atau membereskan hartanya sendiri, karena Pengadilan tidak pernah mengangkat Kurator menjadi pemilik harta pailit. Apapun dinamika yang terjadi, selama Kurator menguasai harta pailit dalam proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, hal itu sama sekali tidak dapat melenyapkan keberadaan dan hak kepemilikan Debitor atas harta pailit, dan hak kepemilikan atas harta pailit oleh Debitor tersebut adalah hak asasi manusia yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun, kecuali digunakan sebagai jaminan untuk pemberesan utang Debitor kepada para Kreditornya yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Oleh karenanya, menurut Pemohon, Pasal 69 ayat (2) huruf a UU 37/2004 melanggar ketentuan Pasal 28F UUD 1945; [3.6.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah dalam permohonan ini adalah apakah tindakan Kurator dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945? Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 92 Bahwa untuk menjawab persoalan konstitusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 015/PUU-III/2005, bertanggal 14 Desember 2005, halaman 52, Mahkamah menyatakan, “Bahwa Kurator, menurut Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan, adalah “Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini”. Dengan demikian, tugas Kurator adalah mengurus dan membereskan boedel pailit. Dalam pengertian itu, memang benar terkandung makna hak Kurator “menguasai” boedel pailit, namun bukanlah menguasai dalam pengertian sebebas-bebasnya sebagaimana layaknya menguasai hartanya sendiri. Dalam hubungan ini, Kurator yang pada hakikatnya menerima kuasa dari undang-undang, dalam menjalankan tugasnya harus tunduk pada amanat pemberi kuasa, dalam hal ini UU Kepailitan, tidaklah benar jika Kurator diartikan berhak menguasai harta pailit sebebas-bebasnya ... Istilah “mengurus” dan “membereskan” pada hakikatnya berarti memberi kewenangan kepada Kurator untuk menjaga, membereskan, dan menyalurkan harta pailit dimaksud kepada pihak-pihak yang berhak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang a quo,...”; 2. Persoalan utama yang dialami Pemohon dalam perkara a quo adalah mengenai adanya tindakan Kurator yang oleh Pemohon dianggap sewenang- wenang. Persoalan yang serupa pernah pula diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 144/PUU-VII/2009 yang meskipun mengajukan pengujian ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU 37/2004, namun ketentuan tersebut berkorelasi pula dengan kewenangan Kurator yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b UU 37/2004, yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam perkara a quo. Oleh karenanya, Mahkamah perlu pula mengutip pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 144/PUU-VII/2009, bertanggal 22 Maret 2011, sebagai berikut: “[3.18] Menimbang bahwa pembentukan UU Kepailitan dilatarbelakangi untuk menghindari beberapa faktor. Pertama, perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor. Kedua, kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 93 haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya. Ketiga, kecurangan- kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri; [3.19] Menimbang bahwa pada prinsipnya tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit sejak adanya putusan pailit Pengadilan Niaga sebagai konsekuensi dari sifat serta merta (uitvoorbaar bij voorraad) putusan pernyataan pailit [vide Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang a quo]. Namun demikian tidak berarti kurator secara sewenang-wenang dapat melaksanakan kewenangannya karena harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut; i) apakah kurator berwenang melakukannya?; ii) apakah saat pengurusan dan/atau pemberesan tersebut merupakan waktu yang tepat terutama dari segi ekonomi dan bisnis untuk melakukannya?; iii) apakah dalam rangka pengurusan dan/atau pemberesan kurator terlebih dahulu memerlukan persetujuan/izin/keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti dari hakim pengawas, pengadilan niaga, panitia kreditor, debitor dan sebagainya?; iv) apakah pengurusan dan/atau pemberesan tersebut kurator memerlukan prosedur tertentu, seperti melalui sidang yang dihadiri/dipimpin oleh hakim pengawas?; v) bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan, dan sosial bagi kurator dalam menjalankan kewenangannya?; [3.20] Menimbang bahwa kewenangan yang melekat pada kurator tidak bebas dari pertanggungjawaban hukum perdata jika akibat kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit. Bahkan tidak hanya debitor, namun kreditor juga dapat menggugat secara perdata terhadap kurator (vide Pasal 72 UU Kepailitan). Selain itu terdapat upaya perlawanan kepada hakim pengawas jika keberatan terhadap kegiatan yang dilakukan kurator [vide Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan], bahkan keberatan terhadap ketetapan hakim pengawas dapat naik banding ke pengadilan niaga [vide Pasal 68 ayat (1) UU Kepailitan]. [3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal a quo melanggar prinsip perlakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta diperkuat oleh pendapat ahli (Kurnia Thoha) yang berpendapat bahwa Pasal a quo lebih menekankan perlindungan kepada kreditor karena begitu luasnya kewenangan dari kurator. Mahkamah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 94 berpendapat, Pasal a quo justru bertujuan untuk memberikan keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit baik terhadap debitor maupun kreditor. Keberadaan Pasal a quo tidak menutup hak debitor untuk melakukan upaya hukum kasasi atau PK, sebaliknya tidak pula menutup hak kreditor untuk mendapatkan pemenuhan piutangnya. Bahwa dengan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga maka status hukum debitor tidak cakap melakukan perbuatan hukum, seperti menguasai dan mengurusi harta sehingga sejak adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga secara serta merta hak menguasai dan mengurusi hartanya dialihkan dan/atau dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Bahwa dengan keberadaan Pasal a quo dengan demikian diharapkan dapat mencegah tindakan debitor yang beritikad buruk untuk mengalihkan atau memindahtangankan hartanya atau melakukan perbuatan hukum yang dapat mengurangi nilai hartanya, sebaliknya harta tersebut dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitor secara adil, merata, dan berimbang kepada kreditor. [3.22] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal a quo berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh kurator dengan mengambil alih secara sewenang-wewenang hak milik Pemohon sehingga bertentangan dengan Pasal 28H UUD 1945 dan diperkuat oleh pendapat ahli (Darminto Hartono) yang menerangkan bahwa Pasal a quo memberikan kewenangan yang demikian penuh kepada kurator sehingga tujuan dari UU Kepailitan dapat disalahgunakan dan tidak akan tercapai. Menurut Mahkamah kerugian yang dialami Pemohon in casu TPI tidak berkaitan dengan permasalahan konstitusionalitas norma, melainkan permasalahan penerapan norma. Dalam rangka mencegah penyalahgunaan wewenang atas harta pailit yang dilakukan oleh kurator telah tersedia upaya hukum yang dimuat dalam UU Kepailitan, yaitu Pemohon dapat mengajukan keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh kurator, baik melalui penggantian kurator maupun permintaan pertanggungjawaban secara perdata kepada pengadilan. Dalam hal kepailitan, baik pihak debitor, kreditor maupun kurator memiliki potensi untuk melakukan penyalahgunaan kewenangannya atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 95 bertindak dengan itikad buruk. Oleh karena itu, untuk menghindarkan atau meminimalkan hal tersebut tersedia upaya-upaya hukum dalam UU Kepailitan yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan merupakan pelaksanaan Undang-Undang dan tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, sehingga dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum;”; 3. Bahwa untuk menegaskan Kurator harus menjalankan tugasnya dengan independen, bukan sewenang-wenang, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 78/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 Februari 2012, pada paragraf [3.23] halaman 47, menyatakan sebagai berikut: “Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diemban kurator dalam memenuhi kepentingan semua pihak, baik kepentingan debitor, kreditor, maupun pihak lain, kurator harus menjaga independensinya dan tidak boleh ada benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, yakni kelangsungan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor; Bahwa untuk menegakkan independensi dan menjaga tidak adanya benturan kepentingan tersebut, terdapat proses upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU 37/2004 yang menyatakan, “Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan atas: a. permohonan kurator sendiri; b. permohonan kurator lainnya, jika ada; c. usul hakim pengawas; atau d. permintaan debitor pailit”...”; 4. Bahwa dalam perkara a quo, Mahkamah telah mendengar keterangan dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dan Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: a. tidak mungkin dalam suatu kepailitan, Kurator dalam setiap tindakannya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Debitor Pailit. Hampir dapat dipastikan tidak mungkin Debitor Pailit akan dengan mudahnya memberikan persetujuan atas semua tindakan Kurator, jika itu sudah menyangkut penguasaan aset apalagi pengalihan aset Debitor Pailit Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 96 (dikecualikan terhadap kepailitan sukarela yang dimohonkan sendiri oleh Debitor Pailit yang dalam konteks ini Debitor Pailit akan sangat kooperatif dengan Kurator). Oleh karena terhitung sejak tanggal putusan pailit, Debitor Pailit tidak lagi memiliki kewenangan untuk menguasai dan mengurus hartanya, maka konsekuensinya, dalam menjalankan tugasnya, Kurator tidak harus mendapatkan persetujuan dari Debitor Pailit atau memberitahukan tindakannya kepada Debitor Pailit; b. adapun terhadap dugaan tindakan sewenang-wenang dan tidak profesional Kurator dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kurator Debitor Pailit (Pemohon), Pemohon dapat meminta pertanggungjawaban Kurator yang bersangkutan dengan cara sebagai berikut: 1) mengajukan keberatan ke Hakim Pengawas atas tindakan Kurator; 2) melaporkan Kurator ke Dewan Kehormatan Organisasi asal Kurator untuk diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik; 3) meminta pertanggungjawaban Kurator, baik secara perdata maupun pidana. yang kesemuanya telah diatur secara tegas dalam UU 37/2004 maupun Kode Etik Kurator; c. Kurator memang tidak wajib atau tidak harus, dan memang akan sangat susah menjalankan tugas jika harus ada persetujuan dari Debitor Pailit. Namun, terkait pemberitahuan, dalam praktik, Kurator akan memberlakukan itu. Kurator menerima putusan pailit, kemudian menyampaikan pemberitahuan ke Debitor Pailit bahwa yang bersangkutan sudah dinyatakan pailit. Jika Debitor Pailit tidak hadir dalam persidangan, dan kebetulan Kurator mengetahui alamatnya, maka akan menyurati. Hal ini sebagai langkah pertama yang akan Kurator lakukan karena UU 37/2004 mewajibkan Kurator untuk segera mengamankan harta pailit. Kurator harus mendatangi Debitor Pailit, meminta data-data harta kekayaannya, dan menyampaikan apa saja proses-proses kepailitan yang akan berjalan ke depan. Kurator tidak akan pernah bisa bekerja dengan bagus jika tidak bekerja sama dengan Debitor Pailit. Untuk bekerja dengan baik, bahkan Kurator harus menginformasikan seluruh tindakannya kepada Debitor Pailit, misalnya, kapan lelang dilaksanakan pun wajib Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 97 diinformasikan ke Debitor Pailit, karena kalau tindakan itu tidak dilakukan, pihak kantor lelang juga tidak akan melelang harta pailit tersebut. Jadi, meskipun UU 37/2004 tidak mengatur kewajiban untuk memberitahukan tentang tindakan pelelangan, dalam praktik, Kurator tetap melakukan pemberitahuan kepada Debitor Pailit; d. untuk dapat melakukan likuidasi terhadap aset, jika harus mendapat persetujuan, maka Kurator tidak bisa melikuidasi karena dapat saja Debitor Pailit, dalam hal ini organ PT seperti Pemohon, tidak menyetujui langkah Kurator itu. Itulah sebabnya UU 37/2004 menegaskan bahwa tugas Kurator mengurus dan memberesi, tetapi diawasi oleh Hakim Pengawas. Dari aspek tanggung jawab Kurator, sesungguhnya UU 37/2004 telah mengatur dan memberi regulasi yang nyata dan jelas apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Kurator karena Kurator tidak mungkin dapat sempurna menyelesaikan pengurusan dan pemberesan, sehingga memang dibutuhkan sebuah rambu-rambu yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh Kurator. Esensi mengenai tanggung jawab itu sudah diatur dalam Pasal 72 UU 37/2004 bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Penekanan UU 37/2004 adalah harta pailit untuk kepentingan Kreditor dan Debitor, tidak bisa untuk kepentingan salah satu pihak. Jika memang Kurator terbukti melakukan pelanggaran dan kesalahan terhadap pengurusan dan pemberesan, maka tanggung jawab itu dapat dibebankan kepada Kurator; e. dalam perkara a quo, diketahui bahwa Kurator yang dipermasalahkan kinerjanya oleh Pemohon adalah Kurator yang tergabung dalam HKPI yang oleh sebab itu pihak HKPI menyatakan sudah menyiapkan dewan kehormatan kode etik yang akan mengkaji dan memeriksa pengaduan Pemohon tersebut. Bila terbukti, akan ada sanksi secara organisasi; 5. Bahwa Mahkamah juga sudah mendengar keterangan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada prinsipnya aset yang disengketakan yang dimaksud dalam Pasal 69 UU 37/2004 memang benar terkait dengan hak untuk memperoleh informasi khususnya bagi seseorang yang memiliki hubungan terhadap aset itu sendiri. Adapun mekanisme Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 98 perolehan informasi tersebut adalah yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 74 UU 37/2004 yang menyatakan bahwa Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan secara terbuka untuk umum dan laporan tersebut dapat diperoleh secara cuma-cuma. Namun demikian, menurut KIP, apabila laporan tersebut masih dalam proses pengerjaan, tentunya belum bisa dilakukan pembukaan informasi dimaksud; 6. Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa seandainya benar ada kerugian yang dialami Pemohon dalam perkara a quo, maka kerugian tersebut adalah kerugian materiil sebagaimana Pemohon nyatakan sendiri diduga diakibatkan dari perbuatan Kurator yang tidak profesional ketika menangani kepailitan yang dialami Pemohon, yang hal tersebut tidak terbukti mengakibatkan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, karena pada faktanya, dengan mendasarkan pada Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 015/PUU-III/2005, bertanggal 14 Desember 2005; Putusan Nomor 144/PUU-VII/2009, bertanggal 22 Maret 2011; dan Putusan Nomor 78/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 Februari 2012, sebagaimana dipertimbangkan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas yang mutatis mutandis berlaku pula untuk perkara a quo, dan juga dengan mendasarkan pada uraian fakta yang diterangkan oleh AKPI dan HKPI serta memperhatikan keterangan dari KPI, telah ternyata bahwa terdapat mekanisme hukum yang sebenarnya dapat ditempuh oleh Pemohon untuk menuntut haknya terhadap aset yang telah dipailitkan tersebut, khususnya apabila diduga terdapat penyalahgunaan wewenang Kurator dalam menjalankan tugasnya; 7. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, frasa “tidak diharuskan”, kata “atau”, kata “Debitor”, dan frasa “salah satu organ Debitor” dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a UU 37/2004 tidak bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945; [3.7] Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 99 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, dan hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.16 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 100 Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Suhartoyo ttd. Maria Farida Indrati ttd. Patrialis ttd. Akbar I Dewa Gede Palguna ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Wiwik Budi Wasito Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id