5/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 5/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Dr. Hasrul Buamona, S.H., M.H. Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Pengacara Alamat : Mutihan Banguntapan, RT.004/RW.000, Kelurahan Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Siti Badriyah, S.H. Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Cipinang Pulo Maja, RT.002/RW.011, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon II; 3. Nama : Harseto Setyadi Rajah, S.H. Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Kalijaran, RT.002/RW.002, Kelurahan Sidorejo, Brangsong, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon III; 2 4. Nama : Jati Puji Santoso Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Mangunan III, RT.004/RW.004, Kelurahan Balekerto, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Syaloom Mega G. Matitaputty Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Margonda Nomor 28, RT.001/RW.011, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon V; 6. Nama : Ananda Luthfia Rahmadhani Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Cipinang Muara Nomor 29, RT.003/RW.005, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Nama : Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H. Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Dosen Alamat : Padang Tinggi, RT.002/RW.001, Kelurahan Padang Tinggi, Kecamatan Payahkumbuh Barat, Kota Payahkumbuh, Provinsi Sumatera Barat sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon VII; 8. Nama : Muhammad Saleh, S.H., M.H. Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Peneliti 3 Alamat : Jalan Purwomartani, Dayakan, RT.003/RW.002, Kecamatan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon VIII; 9. Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), yang diwakili oleh: I. Nama : Abda Khair Mufti Jabatan : Ketua Umum DPP FSPS Alamat : Dusun Buahasem II, RT.003/RW.003, Desa Karyamukti, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat; dan II. Nama : Muhamad Hafidz Jabatan : Sekretaris Umum DPP FSPS Alamat : Jalan Lingkungan III, RT.007/RW.09, Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon IX; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 2 Januari 2023, 11 Januari 2023, dan 20 Januari 2023, telah memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Advokat dan konsultan kukum pada Kantor VST and Partners, Advocates & Legal Consultans, beralamat di Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jalan Lidah Buaya 6, Blok M-1, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, secara sah bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 5 Januari 2023 berdasarkan 4 Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 1/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 5/PUU-XXI/2023 pada 11 Januari 2023, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 24 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 kemudian ditafsirkan dengan memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap Undang- Undang Dasar sebagaimana termuat dalam Paragraf [3.13] dan pada bagian Konklusi Putusan No. 138/PUU-XVII/2009. 4. Bahwa kemudian terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perppu diatur dalam pada Pasal 1 angka 3, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian undang-Undang (PMK 2/2021). 5. Bahwa selanjutnya terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian formil, Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4) UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 5 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU 7/2020), serta diatur juga pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) PMK 2/2021. 6. Bahwa dalam hal pengujian Formil, Mahkamah memberikan pembatasan waktu dalam pengajuan pengujian formil, yaitu paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara. (vide. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.34]). 7. Bahwa Perppu 2/2022 ditetapkan dan diundangkan pada Tanggal 30 Desember 2022, dan Permohonan ini didaftarkan pada tanggal 06 Januari 2022, artinya Permohonan a quo didaftarkan 7 hari setelah Perppu 2/2022 diundangkan. Oleh karenanya pengajuan pengujian formil Perppu 2/2022 belum melewati tenggang waktu 45 (empat puluh) lima hari setelah Perppu dimuat dalam Lembaran Negara, sebagaimana syarat yang ditentukan dalam Paragraf [3.34] Putusan Mahkamah konstitusi No. 27/PUU-VII/2009. 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan batas waktu untuk menyelesaikan pengujian secara formil yaitu 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) sebagaimana termuat dalam Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.16] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XVII/2009. 9. Bahwa artinya Pengujian Formil Perppu 2/2022 yang dimohonkan oleh para Pemohon merupakan lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2), 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 angka 3, Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (2) PMK 2/2021, serta Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019. 10. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni: • Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (The Guardian of Constitution) • Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (The Final Interpreter of Constitution) • Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (The Guardian of Democracy) 6 • Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights) • Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (The Protector of Human Rights) 11. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji Perppu 2/2022 terhadap UUD, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai Pengawal Konstitusi (The Guardian of Constitution). Oleh karenanya dalam hal pengujian formil Perppu 2/2022 yang secara nyata dan terang benderang tidak memenuhi syarat Formil sebagaimana ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Hal ini telah merusak prinsip konstitusionalisme pada suatu Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahkan secara nyata dan terang benderang melakukan pembangkangan terhadap konstitusi in casu Putusan Mahkamah Konstitusi. 12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas PERPPU 2/2022 terhadap UUD 1945 dan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 serta Putusan 91/PUU-XVIII/2020. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020, mengatur: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: 7 Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum para Pemohon yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 pada halaman 68, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian 8 materiil di pihak lain perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” 5. Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yakni Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelasan bahwa Pemohon I s.d Pemohon VIII adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (Pemohon I s.d Pemohon VI – Bukti P.6 s.d Bukti P.11) – (Pemohon VII dan Pemohon VIII – Bukti P.21 dan Bukti P.22). 6. Bahwa terhadap Pemohon IX adalah Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang pada tanggal 11 Oktober 2013 dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor Penc. 568/5236/HI-S/X/2013 (Bukti P.23). yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepengurusan FSPS tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Periode 2019- 2024 (Bukti P.24), Kartu Tanda Pengurus dan Kartu Tanda Penduduk Ketua dan Sekretaris Umum (Bukti P.25). Oleh karenanya para Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Permohon dalam pengujian formil Perppu 2/2022 terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. 7. Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 9 Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar para Pemohon antara lain: Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Pasal 28D ayat (1), menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Para Pemohon dalam penalaran yang wajar tentunya mempunyai hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, serta berhak atas jaminan kepastian hukum yang adil. Oleh karenanya para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana tentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, selain itu juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 8. Bahwa Ketiga, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 8.1. Bahwa Pemohon I berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram yang dibuktikan dengan Surat Keputusan No. 199/SK/BP-YMY/IV/2021 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Perjanjian Kerja (DTPK) (Bukti P.12), mengajar mata kuliah Hukum Kesehatan (Bukti P.13). 10 8.2. Bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU 11/2020) mengubah 4 (Empat) undang-undang dibidang Kesehatan yang diubah setelah hadirnya UU 11/2020, yaitu UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan juga UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 8.3. Bahwa dalam Pemohon I dirugikan secara langsung akibat diterbitkannya Perppu 2/2022 mengalami kesulitan untuk menjelaskan kepada mahasiswanya di dalam kelas, bahkan dalam melakukan riset sekalipun tidak bisa mendapatkan sesuatu yang dapat membenarkan penerbitan Perppu 2/2022 pasca setelah Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020. 8.4. Bahwa Pemohon I selain sebagai Dosen, juga menjadi Konsultan Hukum Kesehatan yang mengalami kerugian langsung atas adanya ketidakpastian hukum pasca diterbitkannya Perppu 2/2022 apalagi jika sampai di setujui oleh DPR RI menjadi Undang-undang, padahal amanat dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 belum dipenuhi. 8.5. Bahwa artinya Pemohon I telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021. 8.6. Bahwa Pemohon II beraktivitas sebagai Koordinator Advokasi di Migrant CARE (Bukti P.14), yang sebelumnya dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, Migrant CARE menjadi salah satu pemohon dalam Pengujian Formil UU 11/2020 yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan sebagai Koordinator Advokasi Pemohon II berperan aktif dalam Proses memperjuangkan untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil atas pembentukan UU 11/2020 yang pada akhirnya terbukti bertentangan dengan UUD 1945 dan UU 13/2022 8.7. Bahwa Pemohon II dirugikan akibat ditetapkannya PERPPU 2/2022 karena segala upaya yang dikerjakan yang seharusnya memilii kesempatan untuk mendapatkan kesempatan untuk memberikan masukan untuk memenuhi partisipasi public yang bermakna (Meaningful Participation). Dimana dalam proses penerbitan PERPPU 2/2022 tidak ada kesempatan untuk memberikan masukan atas 11 perubahan yang dilakukan oleh UU 11/2020 terhadap UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Selanjutnya disebut UU 18/2017). 8.8. Bahwa artinya Pemohon II telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021. 8.9. Bahwa Pemohon III adalah Kepala Kantor dan Konsultan Hukum di VST and Partners Kantor Perwakilan Jawa Tengah (Bukti P.15). Penanganan Perkara di Kabupaten Tegal rata-rata adalah anak Buah Kapal (ABK) yang dalam penanganannya mengacu pada UU 18/2017 yang diubah oleh UU 11/2020 dan kemudian secara subjektif diganti dengan Perppu 2/2022 tanpa melibatkan Partisipasi Publik. 8.10. Bahwa Pemohon III dirugikan akibat adanya ketidakpastian hukum pasca ditetapkannya Perppu 2/2022 apalagi jika sampai di setujui oleh DPR RI menjadi Undang-undang, sementara amanat dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 diabaikan dalam penerbitan perppu tersebut. 8.11. Bahwa artinya Pemohon III telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021. 8.12. Bahwa Pemohon IV adalah Buruh Migran pada kapal perikanan (Bukti P.16 dan Bukti P.17) yang sedang mendapatkan masalah dengan perusahaan penempatan pekerja migran (P3MI), dimana dengan diubahnya UU 18/2017 dengan UU 11/2020 telah merugikan Pemohon IV, karena adanya ketidakpastian hukum pasca diterbitkannya Perppu 2/2022 apalagi jika sampai di setujui oleh DPR RI menjadi Undang-undang, padahal amanat dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 belum dipenuhi. 8.13. Bahwa artinya Pemohon IV telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021. 8.14. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta (Bukti P.18 dan Bukti P.19) dimana keduanya merupakan pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta. (Bukti P.20). 12 8.15. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI dalam perkuliahan diajarkan kekuatan hukum mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi, dan kepatuhan para penyelenggara negara terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun dengan ditetapkan dan diundangkannya Perppu tentunya membuat Pemohon V dan Pemohon VI tidak mendapatkan kepastian atas apa yang diajarkan dengan apa yang terjadi. Sementara Pemohon V dan Pemohon VI juga sebagai Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta pada saat melakukan Pelatihan Peradilan Semu Konstitusi, kerap mendapatkan pertanyaan dari adik Angkatan terkait dengan evektifitas Warga Negara yang mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi saat hak konstitusionalnya dirugikan, namun saat Mahkamah Konstitusi sudah memutus, ternyata Putusannya tidak memiliki daya ikat akibat ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi semakin tinggi, terlebih lagi yang dicontohkan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara saat ini semakin membuat Pemohon V dan Pemohon VI kesulitan untuk menjelaskannya secara akademis. Hal ini tentunya membuat Pemohon V dan Pemohon VI merasa sia-sia mempelajari ataupun menempuh upaya ke Mahkamah Konstitusi 8.16. Bahwa artinya Pemohon V dan Pemohon VI telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021. 8.17. Bahwa Pemohon VII adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen yang mengajar mata kuliah HTN, Ilmu Perundang-undangan dan Filsafat Hukum dibuktikan dengan SK dosen dan jadwal mengajar (Bukti P.26 dan Bukti P.27). 8.18. Bahwa Pemohon VIII adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen yang mengajar mata kuliah HTN dibuktikan dengan SK dosen (Bukti P.28) dan juga sebagai Peneliti yang bisa memberikan materi ataupun pelatihan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di instansi pemerintahan Daerah, dibuktikan dengan Curriculum Vitae (Bukti P.29). 13 8.19. Bahwa dalam setiap proses perkuliahan Pemohon VII dan Pemohon VIII kerap menjelaskan kepada mahasiswa proses berkonstitusi yang baik dan benar, bagaimana setiap orang, badan hukum maupun Lembaga negara harus patuh terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi demi terwujudnya kepastian hukum dalam proses berkonstitusi saat berlangsungnya proses pengujian konstitusionalitas suatu norma dalam undang-undang-undang ataupun pengujian konstitusionalitas pembentukan suatu undang-undang. 8.20. Bahwa ternyata penetapan Perppu 2/2022 telah melenceng jauh dari apa yang diajarkan oleh Pemohon VII dan Pemohon VIII, bahkan sudah sampai pada proses pembangkangan terhadap Konstitusi, dimana dengan Mudahnya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 di abaikan oleh Presiden RI. Hal ini tentunya telah merugikan Pemohon VII dan Pemohon VIII karena kesulitan dalam menjelaskan tindakan Presiden tersebut. 8.21. Bahwa dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU 11/2020, terhadap pemohon yang berprofesi sebagai Dosen yang mengajar Mata Kuliah HTN dan HAN oleh Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menguji konstitusionalitas pembentukan UU 11/2020. 8.22. Bahwa Pemohon VIII juga mengalami kerugian akibat diterbitkannya Peprpu 2/2022 karena sebagai Peneliti dan Pemateri di instansi pemerintahan apa yang disampaikan oleh Pemohon VIII adalah tentang kepatuhan pada Putusan Mahkamah Konstitusi, serta terkait dengan Materi Revisi Undang-Undang atau pelaksanaan suatu undang-undang yang harus ditindaklanjuti adalah rumusan-rumusan norma ataupun perintah yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya. Namun dengan terbitnya Peprpu 2/2022, Pemohon VIII akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan/ membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Presiden selaku kepala pemerintahan. 8.23. Bahwa Pemohon IX, sebagai Organisasi pekerja/buruh, Pemohon IX memiliki fungsi yang salah satunya tertuang dalam Pasal 9 ayat (4) 14 Anggaran Dasar FSPS tertanggal 04 Januari 2014 (Bukti P.30) yang menyatakan: Organisasi ini mempunyai fungsi sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, termasuk sebagai sarana melakukan protes terhadap segala kebijakan pengusaha, maupun kebijakan pemerintah yang menjamin hak-hak pekerja”. 8.24. Bahwa guna mewujudkan fungsi tersebut, Pemohon IX dapat diwakili oleh Ketua Umum (in casu: Abda Khair Mufti) dan Sekretaris Umum (in casu: Muhammad Hafidz untuk mewakili anggotanya di Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 36 ayat (5) Anggaran Dasar Pemohon IX, yang menyatakan: “Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat dapat mewakili anggotanya di hadapan Lembaga- lembaga negara, diantaranya Lembaga-lembaga peradilan umum dan Hubungan Industrian, Arbitrasi, Konsiliasi, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, serta Komisi-Komisi yang dibentuk oleh Negara, dan juga Lembaga-lembaga swadaya masyarakat serta lembaga non Pemerintah”. 8.25. Bahwa Pemohon IX merasa dirugikan dengan ditetapkannya PERPPU 2/2022 karena menutup kemungkinan Pemohon IX untuk bisa memberikan masukan sebagai bentuk partisipasi publik yang seharusnya dilakukan oleh Pembentuk Undang-Undang sebagaimana Amanat Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. 8.26. Bahwa artinya apabila Pembentuk Undang-Undang secara konsekwen melakukan mekanisme perbaikan prosedur pembentukan UU 11/2020 dengan membuka kembali kesempatan kepada publik untuk memenuhi Partisipasi yang Bermakna (Meaningful Participation) sebagaimana amanat Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon IX memiliki kesempatan untuk memberikan masukan serta jawaban atas permasalahan-permasalahan yang merugikan buruh yang dimasukan dalam UU 11/2020 yang merubah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 8.27. Bahwa dengan ditetapkannya Perppu 2/2022 tentunya telah menutup kesempatan tersebut, bahkan Pemohon IX mengkhawatirkan DPR 15 akan menyetujui Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang sehingga terhadap materi muatan yang ditambahkan ataupun dihilangkan oleh Presiden dalam Perppu 2/2022 langsung menjadi materi muatan Undang-Undang tanpa melalui pembahasan di DPR. 9. Bahwa Keempat, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional degan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: Ditetapkan dan diundangkannya Perppu 2/2022 memiliki hubungan sebab- akibat dengan kerugian konstitusional yang dimohonkan pengujiannya, karena Perppu 2/2022 diterbikan dengan mengabaikan/membangkang atas Putusan 91/PUU-XVIII/2020 sehingga selain merugikan para Pemohon sebagaiman telah diuraikan pada Poin 8.1 s.d 8.23 tersebut diatas, juga telah merusak pemahaman atas tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pada ruang akademik, serta telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak baik secara langsung ataupun potensial yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kepada para Pemohon. Artinya para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 10. Bahwa Kelima, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini maka dapat dipastikan kerugian yang telah dialami dan yang akan dialami oleh para Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari. 11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Formil Perppu 2/2022 dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan 16 Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. III. ALASAN PERMOHONAN Alasan Permohonan Provisi Bahwa sebelum masuk kepada bagian Alasan Pokok Permohoan, perkenankanlah kami meminta putusan Provisi dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 69 PMK 2/2021 menyatakan: “Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.” Artinya Mahkamah Konstitusi sudah memandang bahwa pemberian Putusan Sela adalah merupakan suatu kebutuhan yang wajar (tidak luar biasa). 2. Bahwa dalam Praktek Mahkamah telah memberikan putusan Sela dalam perkara No. 133/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2009, dan terakhir Mahkamah mengeluarkan Putusan Sela No. 70-PS/PUU- XX/2022 yang yang diucapkan pada hari selasa, 11 Oktober 2022 dengan Amar Putusan Mengabulkan Permohonan Provisi pada Pemohon 3. Bahwa Perppu 2/2022 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan. Sementara salah satu tujuan dari diterbitkannya PERPPU 2/2022 adalah untuk menggugurkan status Inkonstitusional bersyarat atas Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sebagaimana diucapkan oleh Menkopolkanm saat Konfrensi pers yang diadakan pada tanggal 30 Desember 2022. Selain itu UU 11/2020 telah dicabut oleh Perppu 2/2022 dalam Pasal 185 PERPPU 2/2022. 4. Selain itu Pengujian Undang-Undang secara formil saat ini telah memiliki batas waktu untuk menyelesaikan pengujian secara formil yaitu 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) sebagaimana termuat dalam Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.16] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XVII/2009. 5. Bahwa secara materiil PERPPU 2/2022 tidak hanya memperbaiki salah ketik dan salah rujuk, tapi juga merubah, mengganti dan menghapus ketentuan norma yang ada dalam UU 11/2020, dan perubahan tersebut memiliki dampak yang langsung mengikat kepada publik termasuk para Pemohon. 6. Bahwa perubahan tersebut dilakukan secara sepihak in casu Presiden Republik Indonesia, tanpa melalui mekanisme legislasi di DPR yang memiliki 17 ruang bagi pihak terdampak ataupun pihak yang concern terhadap ketentuan norma yang diubah ataupun dihapus, untuk dapat memberikan masukan sebagai bentuk partisipasi publik yang maksimal (meaningful participation). Hal ini tentunya telah menimbulkan persoalan yang sangat serius. 7. Bahwa artinya untuk menghindari dampak yang lebih besar lagi pasca Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 dimana sebelumnya telah muncul dampak yang besar, maka menjadi suatu keharusan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan Sela sebagaimana juga telah diatur dalam Pasal 69 PMK 2/2022. 8. Bahwa perlu dipahami bahwa Putusan Sela dalam pengujian Materiil sangat berbeda dengan Putusan Sela dalam Pengujian Formil Undang-Undang, terlebih lagi pengujian Formil Perppu, karena Ketika suatu undang-undang dan/atau perppu di undangkan, terdapat masa tunggu konstitusionalitas undang-undang/perppu tersebut yakni melalui mekanisme pengujian formil dengan tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Undang- Undang/perppu tersebut diundangkan. Apabila dalam masa tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari tidak ada yang melakukan pengujian formil, maka undang-undang/perppu tersebut telah konstitusional prosedur pembentukan/ penetapannya. Namun apabila dalam 45 (empat puluh lima) hari terdapat warga negara/badan/Lembaga yang mengajukan permohonan pengujian formil, maka masa tunggu konstitusionalitas undang-undang/perppu tersebut menjadi diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari yakni masa pemeriksaan hingga putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 9. Bahwa oleh karenanya, penerapan putusan sela dalam pengujian formil undang-undang/perppu menjadi sangat penting dalam setiap pengujian untuk menghindari munculnya dampak antara lain: - sudah dibentuknya peraturan pelaksana selama proses pengujian formil berlangsung, - sudah dilaksanakannya undang-undang atau perppu selama proses pengujian formli berlangsung. - Sudah mengakibatkan dampak-dampak yang dapat merugikan warga negara terutama para Pemohon yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan tidak dapat dipulihkan/dikembalikan lagi. 18 Sehingga, apabila dalam pengujian formil suatu undang-undang/perppu, Mahkamah Konstitusi memutus bahwa prosedur pembentukan/penetapan undang-undang/perppu tersebut bertentangan dengan UUD 1945 (yang memakan waktu 45 + 60 hari), maka tidak ada dampak apapun yang muncul atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi solusi, bukan malah menimbulkan masalah baru. 10. Bahwa maka demi kepastian hukum, sebelum Mahkamah Konstitusi memberikan putusan akhir atas perkara “a quo”. Maka para Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela dengan menyatakan menunda pemberlakuan Perppu 2/2022 sampai adanya putusan akhir. Artinya dengan ditundanya keberlakuan Perppu a quo secara otomatis Perppu 2/2022 tidak dapat menjadi objek yang yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya untuk dapat ditolak atau untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang. 11. Bahwa demi terwujudnya kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon maka kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memaksimalkan perannya sebagai The Guardian of Constitution, The Protector of Citizen’s Constitutional Rights dan The Protector of Human Rights dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara a quo dengan memberikan putusan Provisi (sela) dalam perkara a quo dengan menunda keberlakuan Perppu 2/2022 sampai dengan adanya putusan akhir, agar selama Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, objek Peppu 2/2022 tidak dapat ditetapkan menjadi undang-undang pada sidang di DPR, sehingga proses pengujian formil tidak menjadi kehilangan objek. Alasan Pokok Permohonan Penetapan dan pengundangan Perppu 2/2022 secara konstitusional diukur dengan menggunakan beberapa tokok ukur/batu uji, sebagai berikut: ▪ Penetapan dan Pengundangan Perppu 2/2022 bertentangan dengan UUD 1945, sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: Negara Indonesia adalah Negara Hukum Pasal 22 ayat (1), yang menyatakan: Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 19 Pasal 22A, menyatakan: Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan Undang-Undang. ▪ Penetapan dan Pengundangan Perppu bertentangan dengan UU 13/2022 ▪ Penetapan dan Pengundangan Perppu 2/2022 bertentangan dengan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 ▪ Penetapan dan Pengundangan Perppu 2/2022 bertentangan dengan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 Namun sebelum menguraikan adanya pertentangan penetapan dan Pengundangan Perppu 2/2022 dengan UUD 1945 yang lebih lanjut di delegasikan kepada UU 13/2022, penting bagi para Pemohon untuk menjelaskan dasar pengujian (batu uji) formil Perppu 2/2022, sebagai berikut: 1. UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perppu, dimana dalam kewenangan original Mahkamah Konstitusi pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 2. Kemudian Mahkamah Konstitusi memperluas kewenanganya dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditermuat dalam Putusan No. 138/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari 2010. 3. Tidak hanya terhadap perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan 138/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi telah membuat syarat sahnya penetapan perppu oleh Presiden, mengingat Pasal 22 ayat (1) hanya mangatur tentang hak presiden dalam menetapkan Perppu. Aturan lebih lanjut tentang Pembentukan Undang-Undang diatur dengan UU No. 12 Tahun 2011 dengan Perubahan terakhir UU No. 13 Tahun 2022, namun dalam undang-undang tersebut tidak hanya mengatur tentang Pembentukan Undang-Undang, namun diperluas menjadi penetapan dan Pengundangan 20 Peraturan Perundang-Undangan. Termasuk mengatur tentang penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. 4. Namun dalam UU 13/2022, tidak mengatur syarat sahnya penetapan dan pengundangan perppu, melainkan terhadap syarat sahnya Penetapan dan Pengundangan Perppu hanya didapatkan pada Putusan MK No. 138/PUU- VII/2009. 5. Artinya “hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang menjadi syarat bagi Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, haruslah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Paragraf [3.10], halaman 19, Putusan No. 138/PUU-VII/2009 yang menyatakan: Menimbang bahwa dengan demikian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila: 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang 2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan; 6. Ketiga syarat dalam Putusan 138/PUU-VII/2009 yang menjadi syarat formil sahnya penetapan dan pengundangan perppu bersifat kumulatif bukan alternatif, dimana ketiga syarat tersebut harus dipenuhi secara bersama- sama, satu saja tidak dipenuhi maka tidak memenuhi pemaknaan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Adapun terhadap penetapan dan Pengundangan Perppu 2/2022 yang tidak memenuhi ketentuan UUD 1945, UU 13/2022, Putusan MK No. 138/PUU- VII/2009 dan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 21 A. Penetapan dan Pengundangan Perppu 2/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009. 1. Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan pada Konstitusi. Mengutip Jutta Limbach, terdapat 3 (tiga) ciri utama yang menandai prinsip supremasi konstitusi, yaitu: ▪ Pembedaan antara norma hukum konstitusi dan norma hukum yang lainnya; ▪ Terikatnya pembuat undang-undang oleh Undang-Undang Dasar; dan ▪ Adanya satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji kewenangan untuk menguji konstitusionalitas Tindakan hukum pemerintah atau pembentuk undang-undang. (Jutta Limbach, dalam Fajar Laksono Soeroso, Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Yudisial, Vol.6, No.3, Desember 2013, hal. 236). 2. Bahwa lebih lanjut Fajar Laksono Soeroso mengatakan sebagai the supreme law of the land bagi negara dan bangsa Indonesia, Undang- Undang dasar 1945 haruslah dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh elemen negara bangsa ini, baik penyelenggara negara maupun warga negara dalam menunaikan tugas masing-masing. dalam posisi semacam ini pula, konstitusi haruslah dapat ditegakan dan difungsikan sebagai rujukan dalam menemukan solusi menyelesaikan problem-problem kenegaraan dan kebangsaan yang timbul. (Fajar Laksono Soeroso, Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Yudisial, Vol.6, No.3, Desember 2013, hal. 236-237). 3. Bahwa Fajar Laksono Soeroso juga menekankan bahwa sebagai kesepakatan seluruh warga bangsa, tidak ada sedikitpun celah bagi kita untuk menghindari dari kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan konstitusi, terlepas dari pandangan baik atau buruk, setuju atau tidak setuju terhadap isi konstitusi kita. Konstitusi haruslah bekerja sebagai hukum tertinggi. Semua hukum, dalam hal ini peraturan perundang- undangan, serta tindakan pemerintah harus menyesuaikan diri kepada konstitusi. Konstitusi tidak boleh hanya dianggap sebagai dokumen seremonial dan aspirasional belaka (Fajar Laksono Soeroso, 22 Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Yudisial, Vol.6, No.3, Desember 2013, hal. 236-237). 4. Bahwa menurut Fajar Laksono Soeroso, pada konteks itu pula, konstitusionalisme menjadi ciri utama dan pertama negara hukum yang demokratis dan negara demokratis yang berdasar atas hukum. Negara memiliki konstitusi otomatis menganut faham konstitusionalisme. Sebagian negara-negara otoriter adalah negara yang memiliki konstitusi, tetapi mereka menganut paham konstitusionalisme. Fajar juga mengutip pendapat Frans Neumann, negara otoriter bukanlah negara tanpa konstitusi. Konstitusi itu ada, tetapi tidak bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara melainkan untuk membatasi kebebasan dan hak asasi warga negara (1986:179). Oleh karena itulah, menurut Fajar pemahaman terhadap konstitusi diperlukan bagi kehidupan bernegara dan berbangsa. Karenanya pula penting untuk membangun kesetiaan bangsa terhadap konstitusi. (Fajar Laksono Soeroso, Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Yudisial, Vol.6, No.3, Desember 2013, hal. 237). 5. Bahwa dalam hal ini, termasuk dalam upaya membangun kesetiaan terhadap konstitusi adalah ketaatan terhadap putusan MK. Sebab, putusan MK merupakan cerminan dari konstitusi yang sedang berlangsung. Putusan MK merupakan produk tafsir resmi MK terhadap konstitusi atas perkara yang diputus. Gejala ketidaktaatan terhadap putusan MK mulai marak. Meskipun belum terbukti kebenarannya, gejala tersebut sangat jelas, misalnya adanya kehendak pembuat undang- undang untuk memasukkan Kembali pasal-pasal yang sebelumnya telah dibatalkan MK. (Fajar Laksono Soeroso, Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Yudisial, Vol.6, No.3, Desember 2013, hal. 237). 6. Bahwa untuk memperkuat komitmen atas Prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Konstitusi juga mengatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 untuk membentuk dan mengamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai suatu badan peradilan dalam masuk dalam sistem kekuasaan kehakiman untuk menjaga dan membatasi kekuasaan dalam membentuk 23 undang-undang ataupun menetapkan Perppu agar tidak melanggar hak asasi manusia serta hak konstitusional setiap orang / warga negara/ badan hukum publik maupun privat dari kesewenang-wenangan pembentuk undang-undang sebagai pelaku kekuasaan Eksekutif dan Legislatif atau Penetapan perppu oleh Presiden. 7. Bahwa dalam menjalankan perannya sebagai “The Guardian of Constitution” dan “The Final Interpreter of Constitution” Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 138/PUU-VII/2009 telah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Pembuatan Perpu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa. Tiga syarat tersebut antara lain: 1) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. 8. Bahwa prosedur formil penetapan perppu oleh Presiden walaupun terdapat unsur subjektifitas Presiden namun tetap harus didasarkan kepada keadaan yang objektif sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah konstitusi dalam Putusan No. 138/PUU-VII/2009. Artinya Presiden tidak bisa seenaknya secara sewenang-wenang menerbitkan perppu karena dianggap bahwa Presiden memiliki kekuasaan secara subjektif untuk menerbitkan perppu. Tentunya harus memenuhi 3 syarat dalam Putusan No. 138/PUU-VII/2009 sebagai perluasan makna dari Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang harus dipenuhi agar penggunaan kekuasaan presiden dalam menetapkan perppu tidak keluar dari prinsip Negara hukum sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya kita 24 perlu mengukur apakah dasar penetapan dan pengundangan PERPPU 2/2022 telah sesuai dengan 3 syarat tersebut. 9. Bahwa Apabila kita melihat dasar Pertimbangan penetapan dan pengundangan Perppu 2/2022 yang dapat menggambarkan adanya keadaan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” dapat kita lihat pada bagian konsideran Menimbang Perppu 2/2022, sebagai berikut: a. Bahwa negara mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tepublik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja; b. Bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional; c. Bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosostem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. d. Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosostem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai undang-undang sector saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan; e. Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional dalam peningkatan pelindungan dan kesejahteraan 25 pekerja dilakukan melalui peruabahan undang-undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk menyelesaikan berbagai prmasalahan dalam beberapa Undang-Undang dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus; f. Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui pengantian terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; g. Bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change), dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus di respon dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya Tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang termuat dalam Undang- Undang Cipta Kerja. h. Bahwa kondisi sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan pada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. i. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, serta guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan Lembaga terkait untuk mengambik kebijakan dan Langkah- langkah tersebut dalam waktu yang sangat segera perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja. 10. Bahwa apabila kita cermati bagian Konsideran menimbang PERPPU 2/2022, huruf a hingga huruf e merupakan bagian yang sama dengan bagian Konsideran Menimbang UU 11/2020 yang dibentuk dengan 26 pertimbangan bukan dalam keadaan “hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa” sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. 11. Bahwa kemudian pada bagian Konsideran menimbang PERPPU 2/2022, pada huruf f, apabila penetapan PERPPU 2/2022 merupakan bentuk Perbaikan atas UU 11/2020 dan merupakan bagian dari pelaksanaan atas Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Maka hal tersebut semakin menguatkan adanya kekeliruan atas pemaknaan sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yakni memerintahkan Pembentuk Undang-Undang untuk memperbaiki Prosedur Pembentukan UU 11/2020 dengan memaksimalkan Partisipasi Publik secara Bermakna (meaningful participation). 12. Bahwa kekeliruan atas dasar pertimbangan penetapan PERPPU 2/2022 dalam konsideran menimbang huruf f, tentang pelaksanaan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tersebut dapat dilihat dari: Pertama: tindakan Presiden dalam menetapkan PERPPU 2/2022, padahal perintah Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 adalah kepada Pembentuk Undang-Undang (Presiden bersama DPR), kemudian kedua: penetapan perppu tentunya bersifat tertutup, artinya tidak dapat memaksimalkan Partisipasi Publik secara Bermakna (meaningful participation) sebagaimana dimaksud Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Kalaupun Presiden cq Pemerintah mengundang beberapa pihak untuk mendengarkan masukan dari pihak yang terdampak, hal itu tentunya merupakan upaya meraih partisipasi secara terkondisi (dikondisikan) bukan partisipasi dalam mekanisme yang diatur dalam Pasal 96 UU 13/2022. 13. Bahwa selanjutnya terhadap dasar pertimbangan penetapan PERPPU 2/2022 dalam konsideran menimbang huruf g, tidaklah dapat dijadikan alasan telah memenuhi parameter sebagai kegentingan yang memaksa yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan perppu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, karena dinamika global masihlah sangat prediktif, bukanlah keadaan yang pasti akan terjadi. Hal tersebut dikuatkan dengan Pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memastikan Tahun 2023 Indonesia tidak akan terkena Resesi. 27 14. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2023, melalui Video Youtube resmi Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan: IMF baru saja mengeluarkan prediksi sepertiga dari ekonomi dunia akan kemungkinan terkena resesi. Kita tidak termasuk yang sepertiga, insya Allah kita jaga terus” (Sumber: https://bisnis.tempo.co/read/1677026/sri- mulyani-pastikan-2023-indonesia-tidak-terkena-resesi-insya-allah-kita- jaga-terus). 15. Bahwa dinamika global yang digunakan Presiden sebagai dasar diterbitkannya Perppu 2/2022 masih bersifat kemungkinan. Bahkan oleh Menteri Keuangan dipastikan bahwa kita tidak masuk dalam prediksi sepertiga dari ekonomi dunia yang akan kemungkinan terkena resesi tersebut. Artinya tidak ada “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana pertimbangan pada konsideran menimbang, pada huruf g Perppu 2/2022. Kalaupun Negara Indonesia memerlukan regulasi untuk menghadapi hal tersebut, tentunya masih cukup waktu untuk melaksanakan Perintah Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dengan melakukan perbaikan prosedur pembentukan UU 11/2020 yang diberikan waktu selama 2 Tahun sejak Putusan tersebut diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi in casu 25 November 2021 sampai dengan 25 November 2023. 16. Bahwa namun faktanya Pembentuk Undang-undang tidak memanfaatkan waktu satu tahun sejak Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 diucapkan yakni sejak 25 November 2021 hingga 25 November 2022. Malah Presiden menggunakan haknya secara sewenang-wenang dengan menetapkan Perppu 2/2022, padahal masih ada waktu 1 Tahun ke depan yakni sampai dengan Tanggal 25 November 2023. 17. Bahwa terhadap adanya keadaan yang memenuhi 3 syarat sebagaimana tentukan dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, yang menjadi dasar penetapan Perppu 2/2022 menjadi tidak beralasan, sebagai berikut: ▪ Faktanya, Pemerintah tetap menggunakan UU 11/2020 sebagai dasar untuk melaksanakan tindakan pemerintahan termasuk menjalankan proyek-proyek strategis yang terus berjalan hingga saat ini, termasuk untuk menyelesaikan masalah hukum yang masuk dalam ruang lingkup UU 11/2020, bahkan termasuk juga untuk membentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri hingga 28 Peraturan-peraturan daerah, pemerintah tetap menggunakan UU 11/2020. Artinya terhadap syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi. ▪ Faktanya selama ini, tidak terjadi kekosongan hukum, karena selama ini pemerintah menggunakan amar putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 angka 4 yang menyatakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini (2 tahun sejak Putusan diucapkan), Artinya terhadap syarat ketiga tidak terpenuhi. ▪ Faktanya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan waktu yang sangat cukup bagi Pembentuk Undang-Undang (Presiden bersama DPR) untuk memperbaiki prosedur pembentukannya agar sesuai dengan Konstitusi dan UU13/2022 terutama memaksimalkan Partisipasi Publik yang bermakna (meaningful participation). Hanya saja pembentuk undang-undang tidak serius/tidak melaksanakan perintah putusan Mahkamah konstitusi dengan mempercepat proses perbaikan atas prosedur pembentukan UU 11/2020. 18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penetapan PERPPU 2/2022 bertentangan dengan prosedur formil penetapan perppu oleh Presiden secara nyata dan terang benderang tidak didasarkan kepada keadaan yang objektif sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah konstitusi dalam Putusan No. 138/PUU-VII/2009 sebagai perluasan makna “hal ihwal kegentingan yang memaksa” dari Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang harus dipenuhi, dan telah keluar dari prinsip Negara hukum sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. B. Penetapan dan Pengundangan PERPPU 2/2022 Bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945, Pasal 96 UU 13/2022 dan Putusan MK No. 91/PUU- XVIII/2020 1. Bahwa UU 13/2022 dibentuk atas perintah/pendelegasian Pasal 22A UUD 1945. Di dalam UU 13/2022 juga mengatur tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 29 2. Bahwa dalam UU 13/2022 kedudukan perppu disejajarkan dengan undang-undang. Hal tersebut dapat terlihat pada jenis dan Hierarki Perppu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 13/2022, yang menyatakan: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang d. Peraturan Pemerintah e. Peraturan Presiden f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. artinya dalam membentuk perppu harus pula mengacu pada ketentuan- ketentuan norma dalam UU 13/2022. 3. Bahwa dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan UU 13/2022 secara bersyarat (Inkonstitusional Bersyarat) karena terdapat fakta antara lain: ▪ Naskah Akademik dan Rancangan UU 11/2020 tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal, berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 13/2022 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis. ▪ Tata cara pembentukan 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika Pembentukan undang-undang ▪ Terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa proses pembentukan UU 11/2020 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil. 30 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga memberikan amanat dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut: ▪ Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang- undang untuk memperbaiki UU 11/2020 berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang omnibus law yang juga harus tunduk dengan kepenuhan syarat asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan. ▪ Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Sehingga berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut UU 11/2020 a quo dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana amanat UU 12/20211, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan, harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna (meaningful participation), yang merupakan penjewantahan perintah pada Pasal 22A UUD 1945. 5. Bahwa berdasarkan fakta yang Mahkmah Konstitusi temukan, serta amanat yang Mahkamah Konstitusi berikan kepada Pembentuk Undang- Undang, Mahkmah Konstitusi membuat Amar Putusan 91/PUU- XVIII/2022, sebagai berikut: ▪ Menyatakan Pembentukan UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan selama waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan". ▪ Menyatakan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam dalam putusan ini. ▪ Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak 31 putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU 11/2020 menjadi inkonstitusional secara permanen. ▪ Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU 11/2020, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan yang telah dicabut atau diubah oleh UU 11/2020 dinyatakan berlaku Kembali. ▪ Menyatakan untuk menangguhkan segala Tindakan/kewajiban yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU 11/2020. ▪ Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ▪ Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. 6. Bahwa perintah Mahkamah Konstitusi sudah sangat jelas dan tegas dimana: Pertama, Mahkamah Konstitusi meminta kepada Pembentuk undang-undang agar segera membentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Sehingga berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut UU 11/2020 a quo dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas- asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana amanat UU 12/20211, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan, harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna (meaningful participation), yang merupakan penjewantahan perintah pada Pasal 22A UUD 1945. Kedua, Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU 11/2020 menjadi inkonstitusional secara permanen. 7. Bahwa ternyata Pemerintah cq Presiden bukannya berkordinasi dengan DPR untuk segera memperbaiki Prosedur Pembentukan UU 11/2020, Namun malah menetapkan Perppu 2/2022 dengan tidak mematuhi 32 amanat Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 91/PUU-XVIII/2020. Padahal sebelumnya Pembentuk Undang-Undang telah melakukan perubahan atas UU 12/2011 dengan diundangkannya UU 13/2022. 8. Bahwa sejatinya tujuan Mahkamah Konstitusi memberikan perintah kepada Pembentuk Undang-Undang (Presiden RI dan DPR RI) memperbaiki prosedur pembentukan UU 11/2020 karena berkenaan untuk memenuhi asas keterbukaan dan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna (meaningful participation), yang merupakan penjewantahan perintah pada Pasal 22A UUD 1945. 9. Bahwa Perppu 2/2022 tidak memenuhi asas keterbukaan apalagi menyertakan partisipasi masyarkaat yang maksimal dan lebih bermakna (meaningful participation) yang merupakan penjewantahan perintah pada Pasal 22A UUD 1945, termasuk perintah Pasal 96 UU 13/2022. 10. Bahwa bahkan materi muatan Perppu 2/2022 terdapat ketentuan- ketentuan norma baru yang dimasukan, ataupun penghapusan atau perubahan ketentuan-ketentuan norma oleh Presiden tanpa melalui pembahsan di DPR RI. 11. Bahwa sementara terhadap mekanisme setelah PEPPU 2/2022 diajukan ke DPR, berdasarkan Pasal 52 ayat (3) UU 13/2022, DPR hanya memberikan Persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Lebih lanjut pada Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) UU 13/2022, Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. Sementara Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. 12. Bahwa artinya terhadap materi muatan yang ditambahkan, diubah ataupun dihapus, tidak lagi melalui pembahasan di DPR sebagaimana layaknya Pembentukan Undang-Undang melalui mekanisme legislasi. 33 13. Bahwa oleh karenanya menjadi tidak terbantahkan dan telah jelas serta terang benderang penetapan Perppu 2/2022 tidak tidak memenuhi asas keterbukaan apalagi menyertakan partisipasi masyarkaat yang maksimal dan lebih bermakna (meaningful participation) yang merupakan penjewantahan perintah pada Pasal 22A UUD 1945, termasuk perintah Pasal 96 UU 13/2022 14. Bahwa oleh karenanya penetapan dan pengundangan Perppu 2/2022 tentunya bertentangan dengan amanat Putusan MK No. 91/PUU- XVIII/2020 dan Pasal 22A UUD 1945 serta Pasal 96 UU 13/2022. Dengan demikian sebagaimana telah diuraikan pada bagian huruf A dan huruf B tersebut diatas, maka penetapan Perppu 2/2022 telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22A UUD 1945, juga bertentangan dengan Pasal 96 UU 13/2022, Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Bahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI), secara resmi telah mengeluarkan Keterangan Pers dengan No. 03/HM.00/I/2023 Tanggal 13 Januari 2023 (Bukti P.31), yang pada pokoknya mengatakan bahwa Perppu Cipta Kerja Bertentangan dengan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 karena pembentukan perppu ini dinilai tertutup dan tiba-tiba. KOMNAS HAM RI juga merekomendasikan, sebagai berikut: 1. Presiden untuk memperhatikan syarat objektif dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja khususnya dari sisi penghormatan, pemenuhan dan pelindungan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945. 2. DPR untuk melakukan pembahasan dan pengkajian secara mendalam atas Perppu Cipta Kerja dengan memenuhi hak atas partisipasi publik yang bermakna, termasuk memenuhi hak berpendapat serta berekspresi dan hak atas informasi publik berbagai kelompok pemangku hak. 3. DPR untuk mengkaji Perppu Cipta Kerja dan membuka dialog dengan kelompok kepentingan atas Perppu Cipta Kerja berdasarkan asas hak partisipasi bermakna. Adanya pernyataan dari KOMNAS HAM RI tersebut tentunya semakin menguatkan adanya pelanggaran terhadap UUD 1945. Selain itu secara tegas 34 dan jelas, penetapan Perppu 2/2022 juga merupakan bentuk pembangkangan terhadap Konstitusi. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi YM. Dr. Anwar Usman dalam paparan dalam sidang pleno khusus penyampaian laporan tahunan 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi pada hari selasa tanggal 28 Januari 2020 dengan mengatakan: “Ketidakpatuhan terhadap Putusan MK, selain bertentangan dengan doktrin Negara Hukum, juga merupakan bentuk pembangkangan terhadap Konstitusi.” Lebih lanjut, YM. Dr. Anwar Usman juga menilai kepatuhan terhadap putusan mencerminkan kedewasaan dan kematangan sebagai negara hukum demokratis sekaligus negara demokrasi berdasarkan hukum (Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2020/01/28/12490461/banyak-putusan-mk- tak-dipatuhi-anwar-usman-pembangkangan-konstitusi). Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 98/PUU-XVI/2018, yang diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada tanggal 30 Januari 2019, pada Paragraf [3.10], angka 6, halaman 25-26, secara tegas menyatakan: “Dengan Demikian, dalam hal suatu Lembaga atau masyarakat tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, hal demikian merupakan bentuk nyata dari Pembangkangan terhadap Konstitusi.” Perlu juga diketahui bahwa UU 11/2020 tentang Cipta Kerja telah dicabut oleh Perppu 2/2022 oleh karenanya apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan a quo maka untuk tidak menimbulkan dampak yang lebih besar, maka keberlakuan UU 11/2020 kembali sebagaimana amar putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yakni UU 11/2020 kembali inkonstitusional bersyarat sampai diperbaiki selama 2 Tahun in casu 25 November 2023, dan apabila tidak diperbaiki hingga waktu yang telah ditentukan maka UU 11/2020 menjadi Inkonstitusional secara permanen. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap penetapan dan Pengundangan Perppu 2/2022 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, UU 13/2022, Putusan No. 138/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim 35 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Formil sebagai berikut: Dalam Provisi 1. Menyatakan Mengabulkan Permohonan Provisi para Pemohon 2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6841) ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya putusan Akhir Dalam Pokok perkara 1. Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Penetapan dan Pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6841) tidak memenuhi ketentuan penetapan dan Pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, Serta Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 91/PUU- XVIII/2020. 3. Menyatakan Penetapan dan Pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6841), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 36 tentang Perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan serta Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan keberlakuan seluruh ketentuan norma dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) kembali sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yakni berlaku secara inkonstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional) sampai diperbaiki selama 2 Tahun in casu hingga 25 November 2023, dan apabila tidak diperbaiki hingga waktu yang telah ditentukan maka menjadi Inkonstitusional secara permanen. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-31 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan; 4. Bukti P-4 : Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009; 37 5. Bukti P-5 : Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020; 6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP – Pemohon I; 7. Bukti P-7 : Fotokopi KTP – Pemohon II; 8. Bukti P-8 : Fotokopi KTP – Pemohon III; 9. Bukti P-9 : Fotokopi KTP – Pemohon IV; 10. Bukti P-10 : Fotokopi KTP – Pemohon V; 11. Bukti P-11 : Fotokopi KTP – Pemohon VI; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan No. 199/SK/BP-YMY/IV/2021 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Perjanjian Kerja (DTPK) – Pemohon I; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Jadwal Kuliah – Pemohon I; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Tugas – Pemohon II; 15. Bukti P-15 : Fotokopi SK No. 09/VST-LF/IX/2021 tentang Penunjukan Kepala Perwakilan VST and Partners Law Firm Wilayah Jawa Tengah – Pemohon III; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training untuk KLM/Kapal Perikanan Pelayaran dalam Negeri dan ZEEI – Pemohon IV; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Buku Pelaut – Pemohon IV; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa – Pemohon V; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa – Pemohon VI; 20. Bukti P-20 : Fotokopi SK Rektor Universitas Sahid No. 37/USJ-01/A- 22/2022 – Pemohon V dan Pemohon VI; 21. Bukti P-21 : Fotokopi KTP – Pemohon VII; 22. Bukti P-22 : Fotokopi KTP – Pemohon VIII; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Nomor Penc. 568/5236/HI-S/X/2013 dari Dinias Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kerawang tanggal 11 Oktober 2013 – Pemohon IX; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat tentang Keputusan Kepengurusan FSPS tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Periode 2019- 2024 – Pemohon IX; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Kartu Tanda Pengurus dan Kartu Tanda Penduduk Ketua Umum dan Sekretaris Umum FSPS – Pemohon IX; 38 26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keputusan tentang Pengangkatan Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat – Pemohon VII; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Keputusan Dosen Pengampu Mata Kuliah – Pemohon VII; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Keputusan tentang Pengangkatan Dosen Tetap pada Universitas Siber Muhammadiyah – Pemohon VIII; 29. Bukti P-29 : Curriculum Vitae – Pemohon VIII; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSPS – Pemohon IX; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Keterangan Pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI) Nomor 03/HM.00/I/2023 Tanggal 13 Januari 2023. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada 27 Maret 2023 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 27 Maret 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: I. MEKANISME PEMBENTUKAN PERPPU 2/2022 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan pengujian formil Perppu 2/2022: Dalam Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023 Para Pemohon beranggapan bahwa Perppu 2/2022 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa pada intinya Para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat penerbitan Perppu 2/2022 karena Perppu a quo diterbitkan dengan mengabaikan Putusan 91/PUU-XVIII/2020 dan telah merusak pemahaman atas tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada ruang akademik serta telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang 39 berdampak baik secara langsung ataupun potensial yang dalam penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi. (vide Perbaikan Permohonan hlm. 14) Bahwa para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: Dalam Provisi 1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Provisi Para Pemohon 2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya putusan akhir Dalam Pokok Perkara 1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) tidak memenuhi ketentuan penetapan dan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 serta Putusan MK No. 91/PUU- XVIII/2020; 3. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 40 Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 serta Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020; 4. Menyatakan keberlakuan seluruh ketentuan norma dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) Kembali sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yakni berlaku secara inkonstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional) sampai diperbaiki selama 2 Tahun in casu hingga 25 November 2023, dan apabila tidak diperbaiki hingga waktu yang telah ditentukan maka menjadi inkonstitusional secara permanen; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DALAM PENGUJIAN SECARA FORMIL Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian Perppu 2/2022 secara formil dalam Perkara a quo, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian Perppu 2/2022. B. KETERANGAN DPR RI TERHADAP PENGUJIAN FORMIL PERPPU 2/2022 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa: Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undangundang. 41 (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Berdasarkan ketentuan tersebut, wewenang penetapan Perppu merupakan hak yang dimiliki oleh Presiden. Pembentukan Perppu dimaksud dilakukan dalam hal adanya kebutuhan ihwal kegentingan yang memaksa dan pengaturan secara cepat dikarenakan apabila menggunakan mekanisme pembentukan undang-undang akan memakan waktu yang cukup lama sehingga berpotensi tidak memiliki dasar hukum untuk mengatasi kegentingan yang memaksa tersebut. 2. Selanjutnya, apabila mencermati ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pengaturan tersebut mengharuskan bagi DPR RI untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu yang diajukan oleh Presiden pada masa persidangan berikut. Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan mekanisme pemberian persetujuan ataupun tidak memberikan persetujuan Perppu maka Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Yang berketentuan sebagai berikut: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang- undang diatur dengan undang-undang.” Berdasarkan landasan yuridis tersebut maka dibentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan PUU). Adapun pengaturan terkait dengan mekanisme penetapan perppu menjadi undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 71 ayat (1) UU Pembentukan PUU yang mengatur sebagai berikut: Pasal 52 (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. 42 (2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. (3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. (6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan UndangUndang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. (7) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. (8) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Pasal 71 ayat (1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang. Oleh karena pembahasan Perppu disamakan mekanismenya dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), maka dipersamakan dengan Pasal 50 UU Pembentukan PUU yang mengatur mengenai saat waktu dimulainya pembahasan RUU, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 50 (1) Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. (2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR. 43 (3) DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima. (4) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan. 3. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 52 UU Pembentukan PUU maka Perppu tersebut harus diajukan ke DPR RI dalam persidangan yang berikut, dalam hal ini DPR RI hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu yang diajukan oleh Presiden. Selanjutnya dalam Pasal 71 UU Pembentukan PUU pada intinya mengatur bahwa terkait mekanisme pembahasan rancangan undang- undang tentang penetapan Perppu tersebut dilakukan dengan mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang biasa maka perlu mengacu pada ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 UU Pembentukan PUU yang pada intinya mengatur mengenai mekanisme pembahasan tersebut melalui dua tingkat pembicaraan yang terdiri dari Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. Namun dikarenakan pengaturan dalam Pasal 52 UU Pembentukan PUU hanya memberikan ruang bagi DPR RI untuk menyetujui atau tidak menyetujui Perppu, maka pembahasan atas RUU Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang hanya berisi: a. Perppu ditetapkan menjadi undang-undang dan melampirkan Perppu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang; dan b. Keberlakuan undang-undang dimulai pada tanggal diudangkan. 4. Konsekuensi selanjutnya, mengenai pembahasan RUU penetapan Perppu ini maka DPR RI juga harus melaksanakan ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU yang mengharuskan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang, hal ini juga merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengharuskan adanya partisipasi masyarakat yang bermakna. Ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU dijelaskan sebagai berikut: 44 Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. 5. Ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU memberikan kewajiban kepada DPR RI untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan undang-undang, melakukan kegiatan konsultasi publik melalui Rapat Dengar Pendapat Umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya, menjadikan hasil kegiatan konsultasi publik sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan RUU, dan DPR RI dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat tersebut. Mengingat ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU tersebut membutuhkan waktu, maka ketentuan mengenai Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengharuskan 45 DPR RI menyetujui pada persidangan berikutnya tidak dapat secara rigid diterapkan. Hal ini selaras dengan concurring opinion Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Moch. Mahfud MD dalam perkara Nomor 138/PUU- VII/2009 sebagai berikut: "Namun akhir-akhir ini ada perkembangan penting dalam ketatanegaraan kita sehingga saya ikut menyetujui agar Perpu dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi terutama melalui titik tekan dalam penafsiran konstitusi. Dalam kaitan antara perkembangan ketatanegaraan dan pengujian Perpu ini saya melihat perlunya penafsiran atas isi UUD 1945 tidak hanya bertumpu pada original intent, tafsir historik, dan tafsir gramatik melainkan harus menekankan pada penafsiran sosiologis dan teleologis. Perkembangan ketatanegaraan di lapangan yang menjadi alasan bagi saya untuk menyetujui dilakukannya judicial review terhadap Perpu oleh Mahkamah Konstitusi adalah hal-hal sebagai berikut: 1. Akhir-akhir ini timbul perdebatan, apakah penilaian untuk memberi persetujuan atau tidak atas Perpu oleh DPR dilakukan pada masa sidang berikutnya persis pada masa sidang setelah Perpu itu dikeluarkan ataukah pada masa sidang berikutnya dalam arti kapan saja DPR sempat sehingga pembahasannya dapat diulur-ulur. Dalam kenyataannya Perpu yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo baru dibahas oleh DPR setelah melampaui masa sidang pertama sejak Perpu ini dikeluarkan. Seperti diketahui Perpu a quo diundangkan pada tanggal 22 September 2009, sedangkan masa sidang DPR berikutnya (DPR baru, hasil Pemilu 2009) adalah tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 4 Desember 2009, tetapi Perpu a quo tidak dibahas pada masa sidang pertama tersebut. Kalau Perpu tidak dapat diuji oleh Mahkamah maka sangat mungkin suatu saat ada Perpu yang dikeluarkan tetapi DPR tidak membahasnya dengan cepat dan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan, padahal Perpu tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Oleh sebab itu menjadi beralasan, demi konstitusi, Perpu harus dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi agar segera ada kepastian dapat atau tidak dapat terus berlakunya sebuah Perpu. 2. Timbul juga polemik tentang adanya Perpu yang dipersoalkan keabsahan hukumnya karena tidak nyata-nyata disetujui dan tidak nyata-nyata ditolak oleh DPR. Dalam kasus ini DPR hanya meminta agar Pemerintah segera mengajukan RUU baru sebagai pengganti Perpu. Masalah mendasar dalam kasus ini adalah bagaimana kedudukan hukum sebuah Perpu yang tidak disetujui tetapi tidak ditolak secara nyata tersebut. Secara gramatik, jika memperhatikan bunyi Pasal 22 UUD 1945, sebuah Perpu yang tidak secara tegas mendapat persetujuan dari DPR “mestinya” tidak dapat dijadikan Undang-Undang atau 46 tidak dapat diteruskan pemberlakuannya sebagai Perpu, tetapi secara politis ada fakta yang berkembang sekarang ini bahwa “kesemestian” tersebut masih dipersoalkan, sehingga sebuah Perpu yang tidak disetujui oleh DPR (meski tidak ditolak secara nyata) masih terus diberlakukan sampai dipersoalkan keabsahan hukumnya karena dikaitkan dengan satu kasus. Dalam keadaan ini menjadi wajar jika Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu. 3. Terkait dengan tidak disetujuinya sebuah Perpu oleh DPR ada juga pertanyaan, sampai berapa lama atau kapan sebuah Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR harus diganti dengan Undang-Undang Pencabutan atau Undang-Undang Pengganti. Karena tidak ada kejelasan batas atau titik waktu maka dalam pengalaman sekarang ini ada Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR tetapi RUU penggantinya atau pencabutannya baru diajukan setelah timbul kasus yang berkaitan dengannya. Oleh sebab itu menjadi wajar pula, demi tegaknya konstitusi, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu. 4. Dapat terjadi suatu saat Perpu dibuat secara sepihak oleh Presiden tetapi secara politik DPR tidak dapat bersidang untuk membahasnya karena situasi tertentu, baik karena keadaan yang sedang tidak normal maupun karena sengaja dihambat dengan kekuatan politik tertentu agar DPR tidak dapat bersidang. Bahkan dapat juga dalam keadaan seperti itu ada Perpu yang melumpuhkan lembaga-lembaga negara tertentu secara sepihak dengan alasan kegentingan yang memaksa sehingga ada Perpu yang terus dipaksakan berlakunya sementara persidangan-persidangan DPR tidak dapat diselenggarakan. Dengan memerhatikan kemungkinan itu menjadi wajar apabila Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas Perpu.” Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa praktik penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi undang-undang yang tidak dilakukan pada masa sidang berikutnya bukan merupakan permasalahan konstitusional dan hal tersebut menjadi alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas Perppu. Terlebih DPR RI membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat memenuhi partisipasi bermakna sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU Pembentukan PUU. 6. Bahwa DPR RI menjelaskan kronologis pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang sebagai berikut: 47 a. Bahwa tertanggal tertanggal 9 Januari 2023 DPR RI telah menerima Surat dari Presiden RI Nomor: R-01/Pres/01/2023 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) UU Pembentukan PUU, yang memberikan jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk mulai membahas sejak surat Presiden diterima, maka DPR RI melakukan serangkaian kegiatan pembahasan Perppu 2/2022 dengan melakukan Rapat Kerja antara Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah dan DPD RI pada tanggal 14-15 Februari 2023 lalu untuk melakukan pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang. b. Bahwa tertanggal 14 Februari 2023 melalui Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor T/157/PW.01/02/2023 perihal Penugasan untuk membahas RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan setelah memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang sesuai dengan Pasal 54 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Badan Legislasi DPR RI ditugaskan untuk melakukan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah yang menyetujui pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang. c. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 menindaklanjuti surat tersebut Badan Legislasi melakukan rapat pembahasan yang terdiri atas: 1) Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka Pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang- Undang dengan agenda Penjelasan Pemerintah atas Perppu 2/2022 dengan pokok-pokok sebagai berikut: a) Dalam rangka putusan MK 91/PUU-XVIII/2020, telah dilakukan pertama dengan persetujuan bersama, DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah 48 mengatur dan memuat metode omnibus sebagai landasan hukum baku dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; b) Membentuk Satgas Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan partisipasi bermakna atau meaningfull participation yang mencakup tiga komponen yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban (right to be explained); c) Penyelesaian penelitian, penelusuran, pengecekan kembali atas kesalahan teknis penulisan dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyangkut huruf yang tidak lengkap, perujukkan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik nomor urut, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang bersifat tidak substansial. 2) Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka Pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang, RDPU tersebut dilakukan dengan narasumber-narasumber dari unsur akademisi. d. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 dalam Rapat Kerja antara Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah pada pembicaraan tingkat I tersebut, dihasilkan keputusan bahwa RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang disetujui untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II, yaitu dalam Rapat Paripurna DPR RI. Pengambilan keputusan tersebut diambil setelah mendengar pendapat 9 (sembilan) fraksi di DPR RI, yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) fraksi yang menyetujui dan 2 (dua) fraksi yang menolak. e. Bahwa mengingat masa persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 berakhir pada 16 Februari 2023 lalu, maka pembahasan pembicaraan tingkat II, yaitu dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang tersebut baru dapat dilakukan pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. Perlu disampaikan agenda pembahasan pembicaraan tingkat II, yaitu 49 dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang dilakukan pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 agar DPR RI dapat mendengar dan mencermati masukan-masukan dari publik. Pada masa reses Badan Legislasi DPR RI akan menerima aspirasi masyarakat sehingga pembahasan pembicaraan tingkat II, yaitu dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang- Undang segera berjalan setelah pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. f. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 dilakukan pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, DPR RI menyetujui bahwa pengambilan keputusan atas pembicaraan Tingkat II RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang diagendakan pada tanggal 21 Maret 2023. g. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 dilakukan Rapat Paripurna dengan salah satu agenda Pembicaraan Tingkat II RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang. Dalam rapat tersebut tercatat terdapat 7 (tujuh) fraksi yang menyetujui dan 2 (dua) fraksi yang menolak untuk menyetujui Perppu 2/2022 menjadi undang- undang. Selanjutnya merupakan kewenangan Pemerintah untuk menindaklanjuti hasil Pembicaraan Tingkat II tersebut dengan mengesahkan dan mengundangkan RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang untuk menjadi undang-undang. h. Bahwa DPR RI berpandangan dikarenakan pada tanggal 21 Maret 2023 Perppu 2/2022 sudah disetujui oleh DPR RI menjadi undang- undang, maka sudah seharusnya permohonan a quo menjadi tidak relevan untuk dilanjutkan karena telah kehilangan objek pengujian dan seyogyanya Mahkamah Konstitusi tidak melanjutkan permohonan pengujian a quo. III. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 50 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo dalam pengujian formil untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398; 5. Menyatakan bahwa proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Selanjutnya DPR juga memberikan keterangan tertulis tambahan bertanggal 27 Maret 2023 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: 51 Bahwa sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi berikut: 1. Yang Mulia Hakim Dr. Wahidudin Adams, S.H., MA. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2022, terdapat 2 (dua) Perppu yang diterbitkan oleh Pemerintah, yaitu Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Perppu 1/2022) dan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022). Mengapa kedua Perppu tersebut tidak mendapat persetujuan dalam masa sidang berikutnya (terdekat)? Apakah ada alasan lain dari yang sudah dikemukakan sebelumnya? Karena selama ini dari yang saya amati belum pernah terjadi bahwa nomor yang belakangan terbit dalam penetapan perppu lebih didahulukan dari yang pertama diterbitkan. Jawaban: Bahwa hal ini terkait dengan mekanisme administrasi yang harus dilakukan oleh DPR RI dalam pembahasan RUU penetapan Perppu menjadi undang-undang maupun RUU lainnya. Terkait dengan pembahasan lebih awal maupun lebih akhir dari kedua perppu tersebut, tidak terdapat suatu standar lama cepatnya suatu pembahasan karena hal ini tergantung pada dinamika yang terjadi di Alat Kelengkapan Dewan yang membahasnya. 2. Yang Mulia Hakim Dr. Daniel Yusmic Pancasakti Foekh, S.H., M.H. Persoalan konstitusionalitas mengenai dalam “persidangan berikut”. Dalam praktiknya, belum ada keseragaman tentang masa persidangan berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Apa karakteristik Perppu 2/2022 sehingga pada saat pembahasan Tingkat I di DPR Perppu tidak selesai dibahas sehingga masuk pada masa sidang berikutnya? Jawaban: Bahwa mengenai hal tersebut, sebagaimana kronologi yang telah DPR RI sampaikan, DPR RI melakukan serangkaian kegiatan pembahasan Perppu 2/2022 dengan melakukan Rapat Kerja antara Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah dan DPD RI pada tanggal 14-15 Februari 2023 lalu untuk melakukan pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang. Pada dasarnya pembahasan tingkat I telah dilaksanakan dan telah diselesaikan oleh Baleg. 52 Setelah RUU Penetapan Perppu 2/2022 disetujui untuk dilanjutkan pembahasannya pada pembahasan tingkat II dan mengingat masa persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 juga akan berakhir pada 16 Februari 2023 lalu, maka pembahasan pembicaraan tingkat II, yaitu dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang tersebut baru dapat dilakukan pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. Disamping itu, berdasarkan arahan Bamus, dalam pengambilan keputusan penetapan Perppu 2/2022 perlu dilakukan dengar aspirasi rakyat di dapil yang dilakukan oleh anggota DPR RI pada masa reses nanti. Bahwa Penetapan Perppu 2/2022 yang tidak dilakukan di masa sidang berikutnya bukan permasalahan inkonstitusionalitas, mengingat pengujian Perppu demikian juga pernah dipraktikkan pada Perppu 4/2009 tentang Perubahan Atas UU KPK menjadi undang-undang. Namun pada permasalahan Perppu 2/2022 ini, terdapat mekanisme administrasi yang juga harus dipenuhi. Hal ini telah diuraikan pada keterangan yang disampaikan oleh DPR RI. Terlebih, DPR RI membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat memenuhi partisipasi bermakna. 3. Yang Mulia Hakim Dr. Wahidudin Adams, S.H., MA. Mengapa DPR RI mendahulukan pembahasan atas Perppu 2/2022 dibandingkan Perppu 1/2022? Jawaban: Bahwa proses pembahasan dan persetujuan suatu Perppu di DPR bergantung pada dinamika politik yang terjadi di Alat Kelengkapan Dewan yang membahas. Hal ini berlaku pula bagi Perppu 2/2022 dimana pembahasan Perppu 2/2022 dibahas lebih awal sedangkan Perppu 1/2022 juga sudah diagendakan akan dibahas pada Masa Persidangan IV saat ini oleh Alat Kelengkapan Dewan yang ditugaskan. 4. Yang Mulia Hakim Dr. Daniel Yusmic Pancasakti Foekh, S.H., M.H. Apakah MK dapat menjadikan rapat paripurna sebagai dasar bahwa perkara tersebut sudah kehilangan objek atau MK tetap menunggu hingga diundangkan kembali? Jawaban: Padaprinsipnya, ketika suatu Perppu telah disetujui dalam rapat paripurna artinya para wakil rakyat di DPR sudah menyetujui Perppu tersebut untuk 53 ditetapkan menjadi undang-undang. Namun untuk memenuhi asas publisitas dalam undang-undang maka Perppu yang telah disetujui tersebut harus diundangkan dalam lembaran negara. Terkait apakah rapat paripurna dapat dijadikan dasar suatu perkara pengujian perppu di Mahkamah Konstitusi kehilangan obyek, hal ini merupakan kewenangan Mahkamah untuk mempertimbangkan dan memutuskan hal tersebut. Namun ketika perppu tersebut telah ditetapkan menjadi undang-undang dan diundangkan sebuah undang-undang penetapannya tersebut, maka sudah pasti perkara tersebut kehilangan obyek sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menolak perkara pengujian perppu tersebut karena telah kehilangan objek. Saat ini, Perppu a quo telah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Maret 2023 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 7 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023 Bahwa dalam perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023 Para Pemohon dalam permohonannya, telah mengajukan permohonan provisi dan mengajukan permohonan pengujian formil terhadap penetapan Perpu Cipta Kerja dengan alasan-alasan sebagai berikut: A. PERMOHONAN PROVISI 1. Bahwa Perpu Cipta Kerja memiliki kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan. Sementara salah satu tujuan dari diterbitkannya Perpu Cipta Kerja adalah untuk menggugurkan status inkonstitusional bersyarat atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagaimana diucapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat konferensi pers yang diadakan pada tanggal 30 Desember 2022. Selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) telah dicabut oleh Perpu Cipta Kerja dalam Pasal 185 Perpu Cipta Kerja. 54 2. Selain itu Pengujian Undang-Undang secara formil saat ini telah memiliki batas waktu untuk menyelesaikan pengujian secara formil yaitu 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) sebagaimana termuat dalam Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.16] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2009. 3. Bahwa secara materiil Perpu Cipta Kerja tidak hanya memperbaiki salah ketik dan salah rujuk, tapi juga mengubah, mengganti dan menghapus ketentuan norma yang ada dalam UU Cipta Kerja, dan perubahan tersebut memiliki dampak yang langsung mengikat kepada publik termasuk para Pemohon. 4. Bahwa perubahan tersebut dilakukan secara sepihak in casu Presiden Republik Indonesia, tanpa melalui mekanisme legislasi di DPR yang memiliki ruang bagi pihak terdampak ataupun pihak yang concern terhadap ketentuan norma yang diubah ataupun dihapus, untuk dapat memberikan masukan sebagai bentuk partisipasi publik yang maksimal (meaningful participation). Hal ini tentunya telah menimbulkan persoalan yang sangat serius. 5. Bahwa artinya untuk menghindari dampak yang lebih besar lagi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dimana sebelumnya telah muncul dampak yang besar, maka menjadi suatu keharusan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan Sela sebagaimana juga telah diatur dalam Pasal 69 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 6. Bahwa oleh karenanya, penerapan putusan sela dalam pengujian formil Undang-Undang/Perpu menjadi sangat penting dalam setiap pengujian untuk menghindari munculnya dampak antara lain: - sudah dibentuknya peraturan pelaksana selama proses pengujian formil berlangsung, - sudah dilaksanakannya Undang-Undang atau Perpu selama proses pengujian formil berlangsung, 55 - sudah mengakibatkan dampak-dampak yang dapat merugikan warga negara terutama para Pemohon yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan tidak dapat dipulihkan/ dikembalikan lagi. Sehingga, apabila dalam pengujian formil suatu Undang-Undang/Perpu, Mahkamah Konstitusi memutus bahwa prosedur pembentukan/ penetapan Undang-Undang/Perpu tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 (yang memakan waktu 45 + 60 hari), maka tidak ada dampak apapun yang muncul atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi solusi, bukan malah menimbulkan masalah baru. 7. Bahwa maka demi kepastian hukum, sebelum Mahkamah Konstitusi memberikan putusan akhir atas perkara "a quo". Maka para Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela dengan menyatakan menunda pemberlakuan Perpu Cipta Kerja sampai adanya putusan akhir. Artinya dengan ditundanya keberlakuan Perpu a quo secara otomatis Perpu Cipta Kerja tidak dapat menjadi objek yang yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya untuk dapat ditolak atau untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. B. POKOK PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL PARA PEMOHON 1. Bahwa Penetapan Perpu Cipta Kerja oleh Presiden dalam “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 dan syarat-syarat sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 Paragraf [3.10], halaman 19. Dimana ketiga syarat tersebut harus dipenuhi secara bersama-sama, satu saja tidak dipenuhi maka tidak memenuhi pemaknaan "hal ihwal kegentingan yang memaksa" sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 dan telah keluar dari prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. 2. Bahwa Penetapan Perpu Cipta Kerja oleh Presiden dilakukan tanpa melalui mekanisme legislasi di DPR yang memiliki ruang partisipasi publik (meaningful participation). Sehingga tidak memenuhi asas keterbukaan apalagi menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih 56 bermakna (meaningful participation) yang merupakan pengejawantahan perintah pada Pasal 22A UUD NRI 1945, termasuk perintah Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 3. Bahwa pada bagian konsiderans menimbang Perpu Cipta Kerja, pada huruf f, apabila penetapan Perpu Cipta Kerja merupakan bentuk perbaikan atas UU Cipta Kerja dan merupakan bagian dari pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, maka hal tersebut semakin menguatkan adanya kekeliruan atas pemaknaan sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yakni memerintahkan Pembentuk Undang-Undang untuk memperbaiki prosedur pembentukan UU Cipta Kerja dengan memaksimalkan partisipasi publik secara bermakna (meaningful participation). II. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 57 a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji; c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan 5 (lima) syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. Hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; 58 c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujiannya, juga apakah terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 4. Bahwa menurut Pemerintah tidak terdapat kerugian yang diderita oleh Para Pemohon, yang didasarkan bahwa: a. Para Pemohon tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya, yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan a quo yang diuji. Hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, seperti hak untuk memajukan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh karena berlakunya ketentuan a quo yang diuji. b. Bahwa dalil-dalil kerugian konstitusional dari para Pemohon akibat berlakunya Perpu Cipta Kerja hanya bersifat asumsi semata, tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual serta tidak sesuai dengan syarat-syarat adanya kerugian konstitusional tersebut. 59 c. Bahwa penetapan Perpu Cipta Kerja telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 jo. Pasal 1 angka 4, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 11, dan Pasal 52 UU P3. d. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, tidak satupun secara konkrit dan jelas termuat uraian mengenai bentuk kerugian konstitusional dari Para Pemohon dengan mempersoalkan formil penetapan Perpu Cipta Kerja dan dalil-dalil Para Pemohon hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi semata, dan nyata-nyata tidak didasarkan pada adanya kerugian konstitusional karena berlakunya ketentuan a quo yang diuji, sehingga menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo. Sehingga sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. LATAR BELAKANG DITETAPKANNYA PERPU CIPTA KERJA A. Perekonomian Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) lahir di tengah pandemi Covid-19, dan telah bertransformasi menjadi fondasi yang kuat dalam membawa Indonesia bertahan dari ketidakpastian dan goncangan perekonomian di masa pandemi Covid-19. Prof. Nindyo Pramono mencatat bahwa pasca UU Cipta Kerja diterbitkan Pemerintah, pada tahun 2021 Indonesia menjadi negara terbesar kedua penerima Foreign Direct Investment/FDI di Asia Tenggara dengan total 20,1 juta dollar Amerika Serikat. Lebih lanjut, Prof. Nindyo menyampaikan bahwasanya Tingkat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia meningkat rata-rata 29,4% pada 5 (lima) triwulan setelah diterbitkannya UU Cipta Kerja dibandingkan dengan tingkat PMA 5 (lima) triwulan sebelum UU Cipta Kerja diterbitkan (Nindyo Pramono, UU Cipta Kerja dan Kepastian Hukum Iklim Investasi, 2023). Hal ini menandakan bahwa investor merespon positif dengan hadirnya UU Cipta Kerja. Lebih lanjut, bahkan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi Dunia/Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 60 dalam Publikasi Product Market Regulation in Indonesia: An International Comparison sebagaimana dikutip oleh Prof. Nindyo, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil identifikasi awal implementasi UU Cipta Kerja dapat mengurangi hambatan untuk FDI lebih dari sepertiga dan mengurangi hambatan perdagangan dan investasi hampir 10% pada tahun 2021 (Nindyo Pramono, ibid). Hal ini menandakan aspek positif hadirnya UU Cipta Kerja perlu dipertahankan oleh Pemerintah terlebih dalam situasi perekonomian dunia yang tengah krisis. (vide Bukti PK-1) Berbagai aturan turunan UU Cipta Kerja sebagai landasan berjalannya program dan kebijakan telah mempercepat pemulihan perekonomian Indonesia dari dampak pandemi Covid-19. Proses perizinan berusaha yang saat ini telah berbasis risiko dan telah terintegrasi melalui Sistem Online Single Submission (OSS) mampu mengurai proses birokrasi dalam perizinan yang sebelumnya rumit dan penuh ketidakpastian. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak Agustus 2021 sampai dengan 6 Maret 2023 Sistem OSS telah menerbitkan 3.545.156 Nomor Induk Berusaha (NIB). Dimana NIB diberikan terbesar kepada usaha mikro sebesar 3.363.390 NIB, usaha kecil sebesar 133.732 NIB, usaha besar sebesar 30.145 NIB, dan usaha menengah sebesar 17.889 NIB. Hal ini adalah sejarah baru dimana Pemerintah dapat memberikan legalitas kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam jumlah yang sangat besar yang belum dapat dilakukan sebelumnya. Selain itu, berdasarkan data dari Kementerian Investasi/BKPM tersebut, untuk rasio penanaman modal dalam negeri (PMDN), jauh lebih banyak daripada penanaman modal asing (PMA). Dimana terdapat 3.532.650 NIB PMDN, sedangkan PMA hanya sebesar 12.506 NIB. Sehingga UU Cipta Kerja terbukti memberikan jauh lebih banyak manfaat bagi PMDN. (vide Bukti PK-2) B. Kerentanan Perekonomian Global yang Berpotensi Berdampak Signifikan terhadap Perekonomian Nasional Perekonomian global terus diterpa oleh berbagai tantangan yang dapat memicu terjadinya resesi global, kondisi yang disebut sebagai “The Perfect Storm”. Merangkum dari berbagai laporan perekonomian global yang 61 diantaranya dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, dan OECD, tantangan yang akan dihadapi tersebut antara lain, pandemi Covid-19 yang belum usai, inflasi yang semakin tinggi pasca pemulihan Pandemi Covid-19 yang diperparah dengan Perang Rusia-Ukraina, hingga pengetatan kondisi keuangan di berbagai negara di dunia yang kemudian menyebabkan perlambatan perekonomian global. Meskipun kondisi pandemi di berbagai negara mulai mereda, namun pandemi Covid-19 belum usai. Berbagai negara masih melaporkan peningkatan jumlah kasus aktif harian, terutama pada saat musim dingin dan juga di beberapa negara yang tingkat vaksinasinya masih rendah. Penanganan Covid-19 di negara yang masih menerapkan kebijakan zero Covid-19 melalui lockdown akan menyebabkan ekonomi negara tersebut kembali tertahan, contohnya diaplikasikan oleh Tiongkok. Menurut Prof. Nunung Nuryartono, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (Nunung Nuryartono, Perppu Cipta Kerja dan Ekonomi Indonesia: Menuju Indonesia Maju, 2023), selama 25 (dua puluh lima) tahun terakhir dunia mengalami 3 (tiga) krisis ekonomi dunia yang besar (krisis 1998, krisis finansial global 2008, dan Pandemi Covid-19 2020- sekarang). Menurutnya, pada krisis finansial tahun 2008, stimulus moneter dapat memulihkan keadaan ekonomi secara gradual. Berbeda dengan krisis karena pandemi yang menerpa sektor riil, dimana pemulihan yang terjadi berlangsung cepat karena orang-orang ingin segera kembali ke keadaan normal. Dampaknya, terjadi kenaikan permintaan yang besar yang tidak diiringi dengan pasokan yang memadai. Kondisi ini lah yang menyebabkan supply chain disruption, yang pada akhirnya menaikkan harga-harga komoditas utama di seluruh dunia. (vide Bukti PK-3) Sejatinya, inflasi yang terjadi pasca pandemi Covid-19 telah diprediksi oleh ekonom dan pengambil keputusan di dunia. Namun demikian, ada faktor lain yang menyebabkan disrupsi rantai pasok global semakin buruk dan menghambat pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Faktor tersebut adalah Perang Rusia-Ukraina. Gambar 1. Policy Rate Suku Bunga, Potensi Ekonomi Global Menghadapi Kondisi Stagflasi 62 Menurut Dhenny Yuartha Junifta dan Agung Satria Permana, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Perang Rusia dan Ukraina tidak hanya berdampak pada 2 (dua) negara yang berperang, namun memperburuk kondisi rantai pasok yang semakin terdisrupsi dan menyebabkan kenaikan tambahan yang signifikan pada harga banyak komoditas, terutama pada komoditas yang menjadi kebutuhan utama global, yakni komoditas energi dan pangan. Alhasil, kondisi ini memperparah kondisi inflasi yang memang sudah dalam tren kenaikan pasca pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19. Inflasi di Amerika Serikat mencapai 8% pada tahun 2022, 9,1% di Inggris dan 8,4% di negara-negara Euro Zone. Untuk melawan inflasi yang terus meningkat, bank sentral berbagai negara dengan cepat dan agresif meningkatkan suku bunga acuannya masing- masing. Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, telah meningkatkan suku bunga acuannya sebesar 450 basis poin sejak awal 2022 dan telah mengomunikasikan kemungkinan kenaikan lebih lanjut. Bank of England telah menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 325 basis poin sejak awal tahun meskipun memproyeksikan pertumbuhan yang lemah. Bank Sentral Eropa telah menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 250 basis poin tahun ini. 63 Upaya negara-negara di dunia untuk menurunkan inflasi dengan menaikkan suku bunga kebijakan, telah berdampak pada perlambatan permintaan dan pada akhirnya berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang tertahan. Meskipun suku bunga naik, namun inflasi tetap bertahan akibat pengetatan tenaga kerja dan kenaikan tingkat upah. Alhasil tingkat upah naik, namun upah riil turun signifikan sehingga berdampak pada pelemahan permintaan. Akibatnya, perekonomian menghadapi tantangan stagflasi dan berpotensi mengalami resesi. Sebagaimana dikutip oleh Prof. Ahmad M. Ramli, atas laporan BBC News pada 11 Januari 2023 berjudul Global Recession Warning As World Bank Cuts Economic Forecast, bahwa potensi resesi ini tidak dapat dihindari, kemudian membawa dampak negatif khususnya terhadap tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang meningkat, sebagai contoh yang dilakukan oleh Perusahaan Digital Google yang mem-PHK 12.000 karyawannya. Bank Dunia menyampaikan kalau dalam situasi resesi seperti ini, maka kebijakan tepat pemerintah yang dapat memberikan harapan. (vide Bukti PK-4) Di tahun 2023, kondisi permintaan yang melemah disertai suplai yang masih menurun tajam karena disrupsi rantai pasok, memunculkan risiko stagflasi yaitu stagnasi ekonomi dibarengi oleh harga-harga yang tinggi (inflasi). Bahkan, berbagai lembaga internasional terus menurunkan proyeksi perekonomian global, seperti proyeksi IMF per Januari 2023 yang memprediksi bahwa pertumbuhan PDB global tahun 2023 akan jauh di bawah potensinya, yakni hanya tumbuh 2,9% year-on-year (yoy). Proyeksi tersebut terus menurun dari prediksi sebelumnya sebesar 3,8% yoy (Proyeksi Periode Januari 2022). Inflasi global bertahan tinggi di level 6,6% di 2023 dan 4,3% di 2024, lebih tinggi dibanding pra-pandemi. Probabilitas ekonomi global mengalami resesi di 2023 mencapai 61% (Wall Street Journal Survey). Volume perdagangan global mengalami penciutan dari 5,4% di 2022 menjadi 2,4% di 2023. Di tengah berbagai tantangan, pada tahun 2022 ekonomi Indonesia berhasil mencatatkan kinerja impresif dengan tumbuh 5,31%. Hal ini utamanya didukung oleh windfall ekspor komoditas unggulan dan konsumsi masyarakat yang kembali pulih seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2023, probabilitas resesi dan pelemahan signifikan ekonomi 64 global akan berdampak pada menurunnya kinerja perekonomian Indonesia, baik ekspor, investasi dan konsumsi. Pelemahan perekonomian global akan berdampak pada penurunan permintaan ekspor terutama dari negara-negara maju. Selain itu, pelemahan perekonomian global juga berdampak pada pelemahan harga-harga komoditas yang merupakan andalan ekspor Indonesia, seperti: minyak kelapa sawit, karet, batu bara, nikel, bauksit dan tembaga. Menurunnya harga komoditas ekspor utama (batubara, CPO, mineral) berdampak pada turunnya kinerja ekspor (tidak ada windfall effect seperti yang Indonesia alami di semester 2 (dua) tahun 2022). Pelemahan permintaan global juga akan berdampak pada penurunan kinerja sektor manufaktur berorientasi ekspor sehingga berdampak pada peningkatan PHK. Selain itu, kenaikan suku bunga global berpotensi diikuti oleh kenaikan tingkat suku bunga dalam negeri, seperti yang sudah terlihat belakangan ini, sehingga pembiayaan investasi dan konsumsi semakin mahal. C. Langkah Mitigasi Dampak Krisis Global Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 memberi kesempatan kepada negara untuk melakukan perbaikan prosedur pembentukan UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Dalam periode 2 (dua) tahun tersebut, tidak diperbolehkan untuk membuat kebijakan strategis, berdampak luas, dan pembentukan peraturan pelaksanaan baru. Hal ini menciptakan kegamangan bagi pelaku usaha yang akhirnya memutuskan untuk “wait and see” terkait keputusan untuk berusaha atau berinvestasi di Indonesia. Selain itu, pelaku usaha yang sudah berinvestasi dihadapkan pada kekosongan hukum dan/atau tidak memadainya perangkat peraturan perundang-undangan yang saat ini ada karena perubahan peraturan pelaksanaan yang diperlukan tidak dapat dilakukan. Dari sisi Pemerintah, kegamangan juga timbul karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 membatasi kemampuan Pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif perekonomian global akibat adanya larangan pembuatan kebijakan strategis. Oleh karena itu, timbul situasi kegentingan memaksa karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65 91/PUU-XVIII/2020 perlu untuk segera dilaksanakan karena jika tidak dilaksanakan, maka upaya untuk beradaptasi dengan situasi global sulit untuk dilakukan. Bentuk Perpu dipilih karena jika negara menempuh proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara business as usual (bukan melalui Perpu), maka negara akan berhadapan dengan waktu dan birokrasi panjang proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Nindyo Pramono bahwa proses normal penyusunan peraturan perundang-undangan untuk keseluruhan undang-undang sektor yang terdampak dalam Perpu Cipta Kerja kurang lebih memakan waktu 17 (tujuh belas) tahun. Situasi ini akan berdampak langsung tidak hanya pada kelompok UMK dan kelompok masyarakat rentan karena mereka akan berhadapan langsung dengan dampak ketidakpastian situasi global, tetapi juga pada global investors yang merasakan urgensi dalam mencari kepastian untuk mengevaluasi kembali peluang investasi mereka di Indonesia setelah masa sulit yang panjang dari Covid-19. (vide Bukti PK-1) Oleh karena itu, Perpu Cipta Kerja merupakan salah satu langkah mitigasi dampak krisis global. Ibaratnya, “mencegah lebih bagus daripada memadamkan kebakaran”. Perpu Cipta Kerja mencegah kebakaran terjadi dan meluas. Jika tidak ada mitigasi maka setelah kebakaran dipadamkan yang tertinggal hanya “puing-puing reruntuhan” saja. D. Bauran Kebijakan yang Responsif dan Antisipatif Dibutuhkan untuk Memitigasi Dampak Krisis Global Untuk keluar dari kondisi ketidakpastian, bauran kebijakan fiskal dan moneter yang responsif ditempuh oleh Pemerintah, antara lain: 1) Perpu Cipta Kerja. Bertujuan untuk mendorong permintaan domestik di tengah penurunan permintaan eksternal/global, diantaranya: a. Mendorong konsumsi rumah tangga; b. Mendorong investasi domestik utamanya dari sektor UMKM; dan c. Penciptaan lapangan kerja. 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Stabilitas sistem keuangan 66 Indonesia diperkuat sehingga lebih resilient terhadap tantangan global. Ruang lingkupnya yaitu: a. Penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan independensi; b. Penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik; c. Mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan; d. Pelindungan konsumen; dan e. Literasi, inklusi dan inovasi sektor keuangan. 3) Penyempurnaan Pengaturan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Melalui pengaturan ini, tujuannya yaitu: a. Meningkatkan likuiditas cadangan Devisa (USD); b. Menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dengan tingkat suku bunga yang stabil; dan c. Sumber pembiayaan untuk mendorong investasi dan pembangunan ekonomi. Upaya menjalankan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang responsif ini merupakan respon terhadap kondisi perekonomian global saat ini dan proyeksi perekonomian global pada 2023. Berdasarkan data IMF dan World Bank, proyeksi turunnya harga komoditas global pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 akan berdampak terhadap performa ekspor komoditas dan penerimaan pemerintah Indonesia. Penurunan harga komoditas global pada tahun 2023 juga disertai dengan penurunan di sektor barang dan jasa. Langkah-langkah strategis perlu ditempuh untuk dapat mengantisipasi potensi krisis yang terjadi. Langkah mitigasi yang perlu dilakukan adalah mendorong investasi dan konsumsi dengan menciptakan confidence dan kepastian melalui: 1. Percepatan implementasi Cipta Kerja melalui Perpu Cipta Kerja (mudah, cepat, pasti); 2. Menjaga daya beli masyarakat (inflasi, nilai tukar, perlindungan sosial); 3. Kebijakan transformatif melalui hilirisasi sumber daya alam, transisi energi, dan ekonomi rendah karbon; 67 4. Kebijakan fiskal dan moneter yang fleksibel, responsif, dan akomodatif dalam mendorong pertumbuhan perekonomian yang inklusif; dan 5. Penguatan dan reformasi sektor keuangan melalui implementasi UU P2SK. Investasi dan konsumsi penting karena saling terkait dalam vicious cycle. Kenaikan investasi akan mendorong peningkatan lapangan kerja, sehingga pendapatan meningkat, diikuti peningkatan konsumsi/belanja. Peningkatan konsumsi mendorong peningkatan permintaan atas barang dan jasa, tambahan kapasitas dan tambahan produksi sehingga kembali mendorong investasi. E. Konklusi Dalam rangka melakukan mitigasi perekonomian Indonesia pasca Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; kerentanan perekonomian global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional; langkah mitigasi dampak krisis global; dan, bauran kebijakan yang responsif dan antisipatif dibutuhkan untuk memitigasi dampak krisis global, Presiden perlu menetapkan Perpu Cipta Kerja. IV. LANDASAN FILOSOFIS PENETAPAN PERPU CIPTA KERJA Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait permohonan yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis penetapan Perpu Cipta Kerja sebagai berikut: Pembukaan UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata. Sejalan dengan hal tersebut Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa ”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja guna menurunkan jumlah pengangguran. Indonesia membutuhkan penciptaan lapangan kerja karena: 68 a. Jumlah angkatan kerja pada Februari tahun 2022 sebanyak 144,01 juta orang, naik 4,20 juta orang dibanding Februari 2021; b. Penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, dimana sebanyak 81,33 juta orang (59,97%) bekerja pada kegiatan informal; c. Pandemi Covid-19 memberikan dampak kepada 11,53 juta orang (5,53%) penduduk usia kerja, yaitu pengangguran sebanyak 0,96 juta orang, bukan angkatan kerja sebanyak 0,55 juta orang, tidak bekerja sebanyak 0,58 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 9,44 juta orang; dan d. Dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Untuk mendukung penciptaan lapangan kerja telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 memerintahkan agar dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah menetapkan Perpu Cipta Kerja, karena adanya kebutuhan mendesak untuk mempertahankan keberlangsungan reformasi regulasi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana yang diusung dalam UU Cipta Kerja. Hal ini diperlukan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi segenap masyarakat, mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum, dan mencegah dampak krisis ekonomi global dan kondisi geopolitik yang berpotensi menimbulkan inflasi yang tinggi, dan penurunan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak terhadap kenaikan tingkat PHK, dan krisis ekonomi. V. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN PROVISI DAN POKOK PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL PERPU CIPTA KERJA YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON DALAM PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023 KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN PROVISI DALAM PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023 1. Pasal 22 UUD NRI 1945 menyatakan: (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 69 (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. 2. Pasal 1 angka 4 UU P3 menyatakan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 3. Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa dasar hukum penetapan Perpu telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 1 angka 4 UU P3, dimana Perpu ditetapkan atas dasar “hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 52 UU P3 terhadap berlakunya Perpu membutuhkan tindaklanjut adanya persetujuan atau penolakan terhadap keberlakuan Perpu. Terhadap kewenangan menilai berlakunya Perpu dengan menentukan persetujuan atau penolakan merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR oleh UUD NRI 1945 hanya diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan Perpu. Dalam hal Perpu mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Perpu tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang sedangkan dalam hal Perpu tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Perpu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya, perlunya persetujuan atau penolakan DPR tersebut menunjukkan adanya pembatasan kekuasaan atau konstitusionalisme yang dilakukan oleh DPR sebagai lembaga demokrasi. Dengan demikian Perpu bukanlah suatu bentuk otoritarianisme karena terdapat pembatasan yang melibatkan lembaga demokrasi (Aidul Fitriciada Azhari, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta). 5. Bahwa walaupun keberlakuan Perpu dari aspek materi muatan sama dengan materi muatan undang-undang, akan tetapi dari segi kewenangan dalam 70 pembentukannya berbeda. Penetapan Perpu merupakan hak Presiden. Menurut pendapat Bagir Manan, kewenangan Presiden menetapkan Perpu adalah kewenangan luar biasa di bidang perundang-undangan. Sedangkan kewenangan ikut membentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden merupakan kewenangan biasa. (Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Dengan Delapan Negara Maju, hlm. 101). Bahwa secara teori kewenangan membuat undang-undang ada pada kekuasaan legislatif yakni DPR, namun dalam hal penetapan Perpu kekuasaan tersebut diberikan kepada Presiden. Kaitannya dengan penetapan Perpu, Presiden mengeluarkan Perpu tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu, tetapi harus segera dibahas oleh DPR dalam persidangan yang berikutnya. Hal ini dikarenakan adanya ihwal kegentingan yang memaksa yang melatarbelakangi penetapan Perpu sehingga Presiden harus bertindak cepat untuk mengatasi keadaan tersebut. 6. Bahwa berkaitan dengan apakah berlakunya Perpu in casu Perpu Cipta Kerja dapat dinyatakan ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya putusan akhir sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon, maka tidak terdapat rujukan hukum dalam UUD NRI 1945 maupun undang-undang yang memberikan kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal tersebut. Walaupun dalam beberapa putusan mengenai pengujian Perpu telah dinyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu dan menentukan adanya 3 (tiga) syarat dari kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010, pada paragraf [3.10] dan [3.11]), namun hal itu tidak serta merta menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda pemberlakuan Perpu Cipta Kerja sampai dengan adanya putusan akhir. Karena perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Mahkamah Konstitusi mengenai dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa sehingga Presiden berhak menetapkan Perpu Cipta Kerja, inilah yang seharusnya terlebih dahulu dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tanpa adanya kegentingan yang memaksa Presiden tidak berwenang untuk membuat Perpu. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1-2/PUU-XII/2014 tanggal 13 Februari 2014, pada paragraf [3.25]) 71 Presiden berwenang untuk mengeluarkan PERPU hanya dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Syarat ini ditetapkan oleh konstitusi yang oleh karenanya mengikat. Tanpa adanya kegentingan yang memaksa Presiden tidak berwenang untuk membuat PERPU. 7. Bahwa untuk menilai Perpu telah memenuhi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, tidak hanya dapat dilakukan dengan pengujian formil akan tetapi juga mencakup materiil. Hal itu karena Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Hal itu sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010, pada paragraf [3.13] yang menyatakan: [3.13]…Pembuatan Perpu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa. Dalam kasus tertentu dimana kebutuhan akan Undang-Undang sangatlah mendesak untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan yang sangat penting yang dirasakan oleh seluruh bangsa, hak Presiden untuk menetapkan Perpu bahkan dapat menjadi amanat kepada Presiden untuk menetapkan Perpu sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara; Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD NRI 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD NRI 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang; Oleh karena dalam menilai Perpu mencakup formil dan materiil, maka tidak lagi diperlukan adanya penundaan pemberlakuan Perpu sampai dengan 72 adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi sebagaimana provisi Para Pemohon. 8. Bahwa Pemerintah berpandangan permohonan provisi akan mengakibatkan kewenangan konstitusional Pemerintah menerbitkan Perpu dalam situasi kegentingan memaksa menjadi tidak tercapai tujuannya, karena Perpu yang sifatnya mendesak justru ditunda keberlakuannya. Demikian juga dengan kewenangan konstitusional pembentuk undang-undang untuk segera mencabut atau mensahkan Perpu menjadi undang-undang akan tidak dapat dilaksanakan. 9. Bahwa selain itu, terhadap alasan pengajuan permohonan provisi yang didalilkan para pemohon pada prinsipnya didasarkan pada pertimbangan yang terkait dengan materi Perpu Cipta Kerja yaitu bahwa Perpu mencabut keberlakuan UU Cipta Kerja dan mengubah ketentuan norma dalam UU Cipta Kerja, yang dianggap Pemohon menimbulkan permasalahan yang sangat serius karena ditetapkan secara sepihak sehingga masyarakat tidak diberikan kesempatan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). 10. Bahwa meskipun benar permohonan uji formil harus diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari, dihubungkan dengan keberatan pemohon yang pada dasarnya ditujukan terhadap materi muatan Perpu maka pengujian terhadap materi yang diatur dalam Perpu tetap dapat dilakukan baik sebelum maupun setelah Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. 11. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah berpendapat permohonan provisi Pemohon tidak relevan dan tidak ada kerugian yang dialami karena pengujian substansi dalam Perpu Cipta Kerja tidak terhambat dengan adanya pengujian formil ini. Dengan kata lain permohonan provisi hanya relevan diajukan dalam permohonan pengujian materiil. 12. Pandangan Pemerintah tersebut bersesuaian dengan fakta bahwa putusan- putusan provisi yang pernah diberikan Mahkamah Konstitusi sebelumnya antara lain putusan perkara Nomor: 133/PUU-VII/2009, Nomor: 19/PUU- XVII/2019, Nomor: 20/PUU-XVII/2019, Nomor: 56/PUU-XVII/2019, Nomor: 75/PUU-XVII/2019, dan Nomor: 70-PS/PUU-XX/2022 seluruhnya diberikan dalam tahap pengujian materiil. 73 13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan provisi Para Pemohon. VI. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: DALAM PROVISI: Menolak Permohonan Provisi Para Pemohon Dalam Perkara Nomor: 5/PUU- XXI/2023 DALAM POKOK PERMOHONAN: 1) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2) Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3) Menolak permohonan pengujian formil para Pemohon dalam Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4) Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian Presiden juga memberikan keterangan tertulis tambahan bertanggal 21 Maret 2023 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: A. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Saldi Isra 1. Perlu diadakan pengayaan/tambahan dalam Keterangan Presiden terkait hubungan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 dengan terbitnya Perpu Cipta Kerja. Mengapa Pemerintah sudah merespon Putusan MK No. 91 padahal masih terdapat waktu 11 bulan? 2. Perlu dilakukan penjabaran terkait tindakan-tindakan yang dilakukan Pemerintah selama 13 bulan ini dalam rangka merespon Putusan MK No. 91. 74 Penjelasan/Tanggapan: Berkenaan dengan 2 (dua) pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Saldi Isra, yaitu mengenai hubungan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU- XVIII/2020 dengan terbitnya Perpu Cipta Kerja, mengapa Pemerintah sudah merespon Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut padahal masih terdapat waktu 11 (sebelas) bulan, serta penjabaran terkait tindakan-tindakan yang dilakukan Pemerintah selama 13 (tiga belas) bulan ini dalam rangka merespon putusan tersebut, dapat Pemerintah sampaikan bahwa menurut Pemerintah, kedua pertanyaan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling bertautan dan tidak terpisahkan. Adapun penjelasan terhadap kedua pertanyaan tersebut dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut: a. Upaya Pemerintah Merespon Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 Jauh sebelum Pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah sejak awal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan pada tanggal 25 November 2021 (Putusan 91/2020), telah berupaya menghormati dan melaksanakan Putusan 91/2020 tersebut (Kementerian Sekretariat Negara, Pemerintah Hormati Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja, mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo pada keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 29 November 2021, dalam pernyataannya, Presiden menegaskan komitmen pemerintah terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus dijalankan, https://setneg.go.id/baca/index/pemerintah_hormati_putusan_mk_terkait_uu _cipta_kerja, diakses pada 14 Maret 2023). Dalam upaya melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), sebagai bagian untuk mengakomodir Putusan 91/2020, Pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan pada tanggal 16 Juni 2022, di mana salah satunya Pemerintah 75 memasukkan metode omnibus sebagai salah satu metode dalam pembentukan perundang-undangan. Selain melakukan revisi atas UU P3, dalam upaya melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja, Pemerintah melibatkan berbagai unsur baik internal Pemerintah, buruh/pekerja, pengusaha baik level besar atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah, asosiasi, praktisi, dan akademisi, dalam serangkaian kegiatan sosialisasi, workshop, Focus Group Discussion (FGD), maupun uji publik yang ditujukan sebagai jaring aspirasi terhadap perbaikan UU Cipta Kerja. Berdasarkan serangkaian kegiatan tersebut, Pemerintah mendapati bahwa selain harus dilakukan perbaikan terhadap kesalahan yang bersifat non substansial terhadap pembentukan UU Cipta Kerja berupa teknis penulisan antara lain berupa huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, juga harus dilakukan terhadap 4 (empat) kelompok substansi UU Cipta Kerja, yaitu: 1) Klaster Ketenagakerjaan, berkaitan dengan upah minimum dan alih daya (outsourcing); 2) Klaster Sumber Daya Air, berkaitan dengan penambahan susbtansi mengenai pelaksanaan konstruksi sumber air yang berupa kegiatan pengalihan alur sungai; 3) Klaster Jaminan Produk Halal, berkaitan dengan sertifikasi halal, utamanya perubahan ketentuan mengenai pernyataan halal (self declare) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMK); serta 4) Klaster Perpajakan, berkaitan dengan harmonisasi dan sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dapat Pemerintah sampaikan kemudian, bahwa sampai dengan Desember 2022, Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan partisipasi publik berkaitan dengan UU Cipta Kerja antara lain: kegiatan sosialisasi, workshop, Focus Group Discussion (FGD), maupun uji publik, baik secara luring atau daring, maupun secara bauran (luring dan daring), baik yang 76 diselenggarakan oleh Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (Satgas UUCK) maupun oleh kementerian teknis terkait dalam upaya untuk memperbaiki UU Cipta Kerja sebagaimana Putusan 91/2020 menggunakan metode omnibus yang telah memiliki landasan hukum dalam perubahan UU P3. Kegiatan tersebut dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan total 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) kegiatan yang melibatkan 27 (dua puluh tujuh) kementerian/lembaga dengan target peserta publik secara umum, serta kelompok pemangku kepentingan terdampak UU Cipta Kerja antara lain: buruh/pekerja, pengusaha baik level besar atau UMKM, pemerintah daerah, asosiasi, praktisi, dan akademisi. Berikut data realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud yang telah diolah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan data dari kementerian/lembaga terkait: Tabel Realiasi kegiatan Sosialisasi, Workshop, Focus Group Discussion (FGD), Uji Publik UU Cipta Kerja periode Januari-Desember 2022 b. Proses Formil Pembentukan Perpu Cipta Kerja Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945 kewenangan pembentukan Perpu diberikan kepada Presiden sepanjang terdapat kondisi hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perpu yang ditetapkan oleh Presiden No. K/L Realisasi Januari- Juni Realisasi Juli- Desember Total Realisasi 2022 1 Kemen Keuangan 9 11 20 2 Kemen Ketenagakerjaan 32 24 56 3 Kemen ATR/BPN 37 37 4 Kemen LHK 4 4 5 Kemen PUPR 21 34 55 6 Kemen Pertanian 3 7 10 7 Kemen Perindustrian 3 23 26 8 Kemen Perdagangan 4 5 9 9 Kemen Kesehatan 11 17 28 10 Kemen Parekraf/Baparekraf 7 7 14 11 Kemen BUMN 0 12 Kemen Koperasi dan UKM 5 21 26 13 DN KEK 3 7 10 14 BPJPH / Kementerian Agama 5 15 20 15 Kemen Dalam Negeri 8 12 20 16 Kemen KP 18 1 19 17 Kemen ESDM 5 7 12 18 Kemen Perhubungan 2 9 11 19 Kemen Kominfo 67 25 92 20 Kemen Investasi/BKPM 20 20 21 Kemen Kumham 61 61 22 Kemen Pertahanan 4 7 11 23 BPOM 67 67 24 LKPP 4 1 5 25 Bapeten 1 5 6 Total 273 366 639 77 ini kemudian yang akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk diputuskan apakah DPR menyetujui atau tidak menyetujui atas Perpu yang ditetapkan Presiden. Dalam hal disetujui maka Perpu dimaksud akan menjadi UU, sedangkan jika tidak maka Perpu tersebut harus dicabut. Lebih lanjut, proses formil pembentukan Perpu diatur dalam ketentuan Pasal 52 dan Pasal 53 UU P3 serta Pasal 57 sampai dengan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Perpres 87/2014). Adapun tahapan penyusunan Perpu Cipta Kerja sebagai berikut: 1) Penugasan Pemrakarsa: Langkah awal dalam penyusunan Perpu adalah Presiden menugaskan menteri terkait sebagai Pemrakarsa (Pasal 58 ayat (1) Perpres 87/2014). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditugaskan sebagai Pemrakarsa sesuai dengan arahan Presiden dalam rapat internal pada tanggal 19 Oktober 2022; 2) Pemrakarsa Berkoordinasi: Pemrakarsa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Perpres 87/2014 berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga lain dalam penyusunan Perpu Cipta Kerja; 3) Penetapan Perpu: RPerpu Cipta Kerja yang telah selesai dibahas antar kementerian/lembaga kemudian disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Presiden untuk ditetapkan (Pasal 59 Perpres 87/2014); 4) Pengajuan RUU Penetapan Perpu: Setelah itu, Pemrakarsa juga menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Perpu terkait dalam hal ini Perpu Cipta Kerja untuk ditetapkan oleh Presiden (Pasal 60 Perpres 87/2014). Hal ini sejalan dengan surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PH.2.1-5/M.EKON/1/2023 tanggal 6 Januari 2023 kepada Presiden Republik Indonesia perihal: Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. (vide Bukti PK-5) 78 Selanjutnya, Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja kepada DPR melalui surat nomor R-01/Pres/01/2023 tanggal 09 Januari 2023 perihal: Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (vide Bukti PK-6) Uraian tersebut di atas menjelaskan bahwasanya proses penyusunan Perpu Cipta Kerja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam upaya Pemerintah untuk melaksanakan Putusan 91/2020. c. Penetapan Perpu Cipta Kerja dan Hubungannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Dapat Pemerintah sampaikan bahwa sejak awal, Pemerintah berkomitmen dan konsisten melakukan perubahan UU Cipta Kerja berdasarkan koridor yang konstitusional, salah satunya dengan memuat metode omnibus sebagai salah satu metode dalam pembentukan perundang-undangan sebagaimana perubahan UU P3. Namun, dalam perjalanan memperbaiki UU Cipta Kerja, Pemerintah mendapatkan berbagai data, indikator, dan informasi mengenai situasi geopolitik dan perekonomian global yang tengah dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, di mana akan berpengaruh secara langsung terhadap proyeksi perekonomian Indonesia di tahun 2023 (potensi krisis perekonomian). Hal ini membuat Pemerintah memutuskan untuk menggunakan bentuk Perpu dalam menindaklanjuti Putusan 91/2020 guna mengambil langkah cepat menyikapi potensi krisis ekonomi yang akan terjadi. Pemerintah telah membahas secara intens mengenai penggunaan bentuk Perpu sebagai format dalam menyikapi Putusan 91/2020. Dalam Rapat Internal Presiden pada tanggal 19 Oktober 2022 dan terakhir tanggal 26 Desember 2022 yang dihadiri para menteri/kepala lembaga, diputuskan untuk menggunakan metode Perpu setelah melihat perkembangan situasi perekonomian yang makin menuju tanda-tanda krisis. Langkah Perpu dipilih karena hal ini dianggap akan lebih cepat dan tepat dalam merespon situasi ini. Pemerintah berpandangan telah muncul situasi kemendesakan yang akan berdampak pada krisis ekonomi mendalam jikalau tidak segera 79 mengambil langkah tepat dan cepat. Sehingga pertaruhan akan hal ini mendorong Pemerintah mengambil sikap dan keputusan. Bentuk RUU secara reguler tidak dipilih dikarenakan Pemerintah berpendapat harus ada langkah yang cepat dan tidak biasa (not business as usual), sebagai gantinya bentuk Perpu yang kemudian dipilih. Walau Putusan 91/2020 memberikan batasan waktu bagi Pemerintah sampai dengan 2 (dua) tahun, namun Pemerintah berpendapat harus ada tindakan yang konkret sebelum masa 2 (dua) tahun berakhir. Hal ini guna menjaga momentum menghindari/meminimalisir krisis yang berpotensi akan terjadi. Lebih lanjut, sebagaimana yang telah Pemerintah sampaikan dalam Keterangan Presiden yang sudah dibacakan di hadapan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Maret 2023, bahwa di tahun 2023, kondisi permintaan yang melemah disertai suplai yang masih menurun tajam karena disrupsi rantai pasok, memunculkan risiko stagflasi yaitu stagnasi ekonomi disertai oleh harga-harga yang tinggi (inflasi). Kondisi ini juga terlihat pada tahun 2023, di mana probabilitas resesi dan pelemahan signifikan ekonomi global akan berdampak pada menurunnya kinerja perekonomian Indonesia, baik ekspor, investasi dan konsumsi. Pelemahan perekonomian global akan berdampak pada penurunan permintaan ekspor terutama dari negara-negara maju. Selain itu, pelemahan perekonomian global juga berdampak pada pelemahan harga-harga komoditas yang merupakan andalan ekspor Indonesia, seperti: minyak kelapa sawit, karet, batu bara, nikel, bauksit dan tembaga. Menurunnya harga komoditas ekspor utama (batubara, CPO, mineral) berdampak pada turunnya kinerja ekspor (tidak ada windfall effect seperti yang Indonesia alami di semester 2 (dua) tahun 2022). Pelemahan permintaan global juga akan berdampak pada penurunan kinerja sektor manufaktur berorientasi ekspor sehingga berdampak pada peningkatan PHK. Selain itu, kenaikan suku bunga global berpotensi diikuti oleh kenaikan tingkat suku bunga dalam negeri, seperti yang sudah terlihat belakangan ini, sehingga pembiayaan investasi dan konsumsi semakin mahal. Putusan 91/2020 juga membatasi kemampuan Pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif perekonomian global akibat adanya larangan pembuatan kebijakan strategis. Mengingat Putusan 91/2020 perlu segera dilaksanakan serta adanya situasi kegentingan memaksa, maka upaya untuk 80 beradaptasi dengan situasi global perlu untuk dilakukan. Bentuk Perpu dipilih karena jika negara menempuh proses pembentukan peraturan perundang- undangan secara business as usual (bukan melalui Perpu), maka negara akan berhadapan dengan waktu dan birokrasi. Sebagai contoh, jika melakukan revisi UU Cipta Kerja dengan metode omnibus dengan membuat undang-undang perubahan atau undang-undang Cipta Kerja yang baru dan mencabut undang-undang yang lama, Pemerintah/DPR harus membuat kurang lebih 11.516 (sebelas ribu lima ratus enam belas) Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan untuk melakukan pembahasan dalam proses perbaikan UU Cipta Kerja, di mana hal tersebut berdasarkan perhitungan akan memakan waktu paling cepat 10 (sepuluh) bulan. Hal ini berdasarkan perhitungan pada waktu menyusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimulai dari proses perencanaan sampai dengan tahap pengundangan. Situasi saat ini tidak memungkinkan Pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana dalam keadaan situasi yang normal, proses untuk memenuhi meaningful participation ditambah situasi geopolitik dan perekonomian global membuat proyeksi lamanya proses perbaikan UU Cipta Kerja dikhawatirkan melebihi sisa waktu 11 (sebelas) bulan. Namun, meskipun masih memiliki sekitar 11 (sebelas) bulan untuk memperbaiki UU Cipta Kerja, Pemerintah memilih untuk menetapkan Perpu Cipta Kerja, yang merupakan salah satu langkah mitigasi dampak krisis global dan pilihan instrumen hukum Pemerintah untuk memperbaiki UU Cipta Kerja sebagaimana konsiderans huruf f Perpu Cipta Kerja (Konsiderans huruf f: bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841). Pada awal tahun 2022 pasca Putusan 91/2020, Pemerintah berupaya untuk menyusun RUU Cipta Kerja guna memperbaiki UU 11/2020. Sampai kemudian terjadi serangan Rusia ke Ukraina yang menyebabkan situasi geopolitik dan geoekonomi dunia berubah, bahkan hal ini tercatat sebagai 81 risiko global jangka pendek oleh World Economic Forum dalam laporan 2023 di posisi ketiga (Global Risks ranked by severity over the short and long term, The Global Risks Report 2023 18th Edition, Insight Report, World Economic Forum, hlm. 6) (vide Bukti PK-7) Situasi tersebut kemudian menyebabkan Pemerintah tidak lagi bisa menempuh cara business as usual karena pasca serangan Rusia ke Ukraina muncul kondisi “new normal”, dimana perubahan yang terjadi begitu cepat, tidak terkendali dan tidak dapat diprediksi sebagaimana teori dapat dianalisis melalui teori VUCA (yang selanjutnya akan dielaborasi lebih lanjut dalam jawaban terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Anggota Arief Hidayat). Menyikapi hal tersebut Pemerintah harus bersikap cepat dalam merespon situasi guna mencegah krisis, salah satunya dengan memilih produk hukum Perpu dibandingkan Undang-Undang. Hal ini disebabkan Pemerintah berkejaran dengan waktu yang dimana situasi sewaktu-waktu dapat berubah drastis tanpa bisa diprediksi dari jauh-jauh hari sebelumnya. Ibaratnya, “mencegah lebih bagus daripada memadamkan kebakaran”. Perpu Cipta Kerja mencegah kebakaran terjadi dan meluas. Jika tidak ada mitigasi maka setelah kebakaran dipadamkan yang tertinggal hanya “puing-puing reruntuhan” saja. B. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Guntur Hamzah Perlu dijabarkan diskursus yang terjadi di dalam internal Pemerintah (Presiden dengan para Menteri) sehingga dipilih keputusan akhir untuk memilih produk hukum Perpu. Berkenaan dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Anggota Guntur Hamzah mengenai diskursus yang terjadi di dalam internal Pemerintah (Presiden dengan para Menteri) sehingga dipilih keputusan akhir untuk memilih produk hukum Perpu. Dapat disampaikan, sebagai kebijakan yang bersifat nasional dan strategis, Perpu Cipta Kerja melibatkan tidak hanya satu sektor tetapi multi sektor, tidak hanya satu menteri/kepala lembaga tetapi banyak menteri/kepala lembaga. Masing-masing dari menteri/kepala lembaga tersebut berkontribusi dalam penyusunan dan perumusan norma yang ada di Perpu Cipta Kerja. Hal ini dapat 82 tergambar dalam Rapat Internal Presiden yang diselenggarakan dimana melibatkan banyak menteri/kepala lembaga terkait. Dapat Pemerintah sampaikan bahwa paling kurang tema mengenai Perpu Cipta Kerja dibahas dalam 2 (dua) Rapat Presiden selama periode tahun 2022 yaitu: 1. Rapat Internal Presiden bersama dengan menteri/kepala lembaga tanggal 19 Oktober 2022; dan 2. Rapat Internal Presiden bersama dengan menteri/kepala lembaga tanggal 26 Desember 2022. Pada Rapat Internal tanggal 19 Oktober 2022, setelah mendalami beberapa lama, dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian secara global yang mengalami disrupsi, khususnya yang terjadi di beberapa negara lainnya, serta mempertimbangkan hasil sosialisasi/konsultasi publik yang dilakukan oleh kementerian/lembaga termasuk Satgas UUCK, Presiden dalam arahannya menyampaikan untuk menggunakan format Perpu dalam upaya perbaikan UU Cipta Kerja. Hal ini dipilih dikarenakan mekanisme Perpu dianggap lebih cepat sehingga bisa segera merespon (potensi) situasi krisis yang terjadi. Terakhir pada Rapat Internal tanggal 26 Desember 2022, Presiden kembali menegaskan untuk siap menetapkan Perpu Cipta Kerja jikalau dari sisi substansi sudah final. Selain itu di level teknis, Pemerintah juga melakukan koordinasi dalam rangka menyusun Perpu Cipta Kerja. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan penting dalam fase ini, beberapa kali Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinir dalam penyusunan Perpu Cipta Kerja yaitu: 1. Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian tanggal 20 Oktober 2022; (vide Bukti PK-8) 2. Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian tanggal 10 November 2022; (vide Bukti PK-9) dan 3. Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian tanggal 14 November 2022. (vide Bukti PK-10) Rapat-rapat tersebut dihadiri oleh wakil-wakil dari kementerian/lembaga dimana masing-masing mewakili kepentingan dan pemikiran dari kementerian/lembaga. Pada Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi tanggal 20 Oktober 2022, membahas khusus mengenai substansi ketenagakerjaan, lebih rinci mengenai formula Upah Minimum (UM). Perumusan UM pada khususnya dan kebijakan lain di sektor 83 ketenagakerjaan pada umumnya menjadi sangat penting kaitannya dengan sektor padat karya dan berorientasi ekspor, dimana kedua sektor ini erat kaitannya dengan krisis yang berpotensi akan terjadi. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan, baik antara sisi Pengusaha dengan Pekerja agar sektor ini bisa bertahan dalam potensi hantaman krisis global. Pada Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi tanggal 10 November 2022, topik yang dibahas masih sama dengan Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi tanggal 20 Oktober 2022 dimana dibahas Sektor Ketenagakerjaan. Sektor ini menjadi perhatian khusus mengingat banyak pihak yang memberikan perhatian khusus pada sektor ini. Di Rapat Koordinasi ini, dibahas mengenai penyepakatan atas beberapa istilah teknis termasuk rencana penyesuaian regulasi terkait dalam rangka perbaikan Sektor Ketenagakerjaan. Pada Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi tanggal 14 November 2022, Pemerintah berdiskusi dengan Tim Ahli Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri dari para akademisi dan praktisi di lapangan guna membahas mengenai langkah strategis yang perlu diambil Pemerintah untuk dapat mengantisipasi krisis. Pada Rapat Koordinasi kali ini sudut pandang yang digunakan lebih banyak pada menampung dan memformulasikan solusi atas penyusunan perbaikan atas Undang-Undang Cipta Kerja. Selain rapat-rapat di atas, tentunya Pemerintah khususnya di level teknis terus menjalin komunikasi dalam perumusan kebijakan terkait upaya perbaikan UU Cipta Kerja. Keseluruhan kementerian/lembaga bersama-sama melakukan penampungan aspirasi, perumusan kebijakan, sosialisasi kebijakan terkait kebijakan Cipta Kerja. C. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Wahiduddin Adams Dalam halaman 28 huruf b Keterangan Presiden, disampaikan bahwa proses penyusunan Perpu mengesampingkan tahapan Perencanaan sebagaimana terdapat dalam tahapan pembentukan UU secara biasa. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dijelaskan lebih lanjut secara rinci hal-hal apa saja yang membedakan proses penyusunan Perpu dengan proses pembentukan UU secara biasa, apakah tahap Perencanaan saja yang dihilangkan ataukah ada yang lain? Penjelasan/Tanggapan: 84 Sehubungan dengan pertanyaan yang disampailan oleh Yang Mulia Hakim Anggota Wahiduddin Adams terkait perbedaan tahapan pembentukan Undang- Undang secara biasa dan penetapan Perpu, perkenankan kami terlebih dahulu menjabarkan uraian hasil telaah Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: 1. Pengaturan Pembentukan Undang-Undang a. Tahapan Perencanaan: 1) Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; 2) Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3) Pasal 3 s.d. Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. b. Tahapan Penyusunan: 1) Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2) Pasal 47 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4) Pasal 45 s.d. Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. c. Tahapan Pembahasan: 1) Pasal 65 s.d. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 85 2) Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3) Pasal 87 s.d. Pasal 90 dan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. d. Tahapan Pengesahan: 1) Pasal 74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2) Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3) Pasal 110 s.d. 113 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. e. Tahapan Pengundangan: 1) Pasal 82 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2) Pasal 148 s.d. Pasal 150 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3) Pasal 151 Peraturan Presiden Nomor Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Pengaturan Penetapan Perpu a. Tahapan Penyusunan: Pasal 57 s.d Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. b. Tahapan Penetapan: 86 Pasal 114 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. c. Tahapan Pengundangan: 1) Pasal 82 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2) Pasal 148 s.d. Pasal 150 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3) Pasal 151 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dari inventarisasi pasal-pasal rezim Pembentukan Peraturan Perundang- undangan di atas, kiranya dapat teramati dengan jelas adanya perbedaan yang signifikan sehubungan dengan tahap pembentukan Undang-Undang dengan cara biasa dan penetapan Perpu. Dapat kita pahami bersama bahwa tahapan pembentukan Undang-Undang secara biasa wajib ditempuh melalui: 1) Tahapan Perencanaan RUU; 2) Tahapan Penyusunan RUU; 3) Tahapan Pembahasan RUU; 4) Tahapan Pengesahan RUU; dan 5) Tahapan Pengundangan UU, Tahap Perencanaan Presiden bersama DPR Tahap Penyusunan Presiden atau DPR Tahap Pembahasan Presiden bersama DPR Tahap Pengesahan Presiden Tahap Pengundangan MenkumHAM Ilustrasi Proses Pembentukan Undang-Undang Secara Biasa (as usual) 87 sedangkan tahapan penetapan Perpu adalah melalui: 1) Tahapan Penyusunan; 2) Tahapan Penetapan; dan 3) Tahapan Pengundangan. Dari keterangan tersebut, maka diketahui terdapat 2 (dua) proses dari pembentukan Undang-Undang secara biasa yang tidak tercantum dalam proses penetapan Perpu, yakni Tahapan Perencanaan dan Tahapan Pembahasan Presiden dengan DPR. Sehingga dapat dipahami bahwa selain dari Tahapan Perencanaan yang tidak ditampilkan dalam proses penetapan Perpu sebagaimana disampaikan dalam Keterangan Presiden sebelumnya, terdapat pula Tahapan Pembahasan Presiden dengan DPR yang juga tidak dipersyaratkan dalam proses penetapan Perpu. Bahwa sesungguhnya esensi dari dihadirkannya produk hukum Perpu yang melekat pada Presiden adalah dalam rangka mengatasi kegentingan memaksa yang perlu ditangani dengan segera. Tidak dicantumkannya Tahapan Perencanaan dan Tahapan Pembahasan Presiden dengan DPR merupakan bentuk akselerasi yang dihadirkan dalam rezim Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dalam hal terdapat kondisi yang memerlukan penanganan cepat guna menjamin keselamatan negara dan mengeleminasi adanya dampak besar bagi kelangsungan pemerintahan (Cipto Prayitno, Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - Constitutionality Analysis Limitation Authority of the President in the Stipulation Tahap Penyusunan Presiden Tahap Penetapan Presiden Tahap Pengundangan Mensesneg Ilustrasi Proses Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 88 of Government Regulation in Lieu of Act. Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 3, September 2020, hlm. 470). Pengesampingan terhadap Tahapan Pembahasan Presiden dengan DPR sejatinya tidak dihilangkan begitu saja, melainkan pada pokoknya hanya dilakukan penggeseran karena pada akhirnya DPR sebagai organ legislatif juga akan dimintakan persetujuan atas penetapan Perpu menjadi Undang- Undang. Penilaian terhadap Perpu yang dilakukan oleh DPR merupakan manifestasi dari proses pembahasan secara keseluruhan. DPR pada titik ini diberikan kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui RUU penetapan Perpu menjadi Undang-Undang yang diajukan oleh Pemerintah. Dihadirkannya hak DPR untuk menyetujui atau tidak menyetujui RUU penetapan Perpu menjadi Undang-Undang merupakan pengejawantahan check and balances system terhadap eksekutif oleh legislatif, yang mana juga merupakan pengamalan dari frasa “Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penjelasan tentang Sistem Pemerintahan Negara Bagian VII. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas, Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2020, https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf, diakses 13 Maret 2023). Adapun kiranya penjelasan tersebut telah dapat mewakilkan prinsip limited government dalam kerangka negara hukum, adanya aspek prosedural tersebut tentu merupakan bentuk upaya untuk mencapai keadilan (fairness) (Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 242). D. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Arief Hidayat Perlu dilakukan pengayaan Keterangan Presiden menggunakan Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity (VUCA) Theory yang dihubungkan dengan proyeksi keadaan di tahun 2023, sehingga narasi tersebut dapat menggambarkan mengapa Presiden sampai menggunakan hak luar biasanya (Perpu) untuk menghadapi kondisi tersebut. Penjelasan/Tanggapan: Dalam kaitannya dengan pilihan untuk menetapkan Perpu Cipta Kerja, Pemerintah sependapat dengan Yang Mulia Hakim Anggota Arief Hidayat bahwa 89 kondisi yang dialami pada masa ini sangat tepat dan relevan jika dianalisis menggunakan pisau analisis teori Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (selanjutnya disebut VUCA). Teori VUCA adalah keadaan di mana perubahan terjadi penuh dengan ketidakpastian (Aribowo dan Wirapraja, 2018) (Nadia Aurora Soraya, Salsa Ayuning Tias, & Virgin Kristina Ayu, Nasionalisme Bangsa di Era Vuca (Volatility, Uncertainty, Complexity Dan Ambiguity), Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 1, Juni 2022, hlm. 1240). Secara konsep, sesungguhnya istilah VUCA telah diperkenalkan sejak tahun 1987 saat Warren Bennis dan Burt Nanus menguraikan teori kepemimpinan pada Lembaga Pendidikan bagi tentara Amerika Serikat, dengan merujuk pada kondisi setelah era perang dingin. Istilah VUCA ini dilekatkan untuk mengidentifikasi situasi pasca perang dingin dimana terjadi ketidakberaturan, dan perubahan yang sangat cepat sehingga menciptakan situasi New Normal (Kirk Lawrence, Developing Leaders in a VUCA Environment, (Kenan-Flagler Business School), hlm. 3). Konsep VUCA kemudian berkembang menyentuh bidang-bidang lain, seperti ekonomi, bisnis, hingga sektor pelayanan publik (Agus Wira Sukarta (Ed.), Era VUCA, Siapa Takut? Menyoal Kepemimpinan Transformasional dalam Pelayanan Publik oleh PKA LAN Angkatan III Tahun 2022, https://lampung.antaranews.com/berita/643913/era-vuca-siapa-takut-menyoal- kepemimpinan-transformasional-dalam-pelayanan-publik-oleh-pka-lan- angkatan-iii-tahun-2022, diakses pada 13 Maret 2023). Lebih lanjut, Boston Consulting Group (BCG) mengeluarkan studi yang menjelaskan bahwa pada dasarnya semua bisnis model dan skill kepemimpinan harus adaptif, dimana menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Adaptasi dalam menyikapi keadaan yang tidak pasti ini akan membuat subyek dimaksud mampu memenangkan keadaan dan mendapatkan keuntungan darinya (Kirk Lawrence, Ibid). Pemerintah menjabarkan analisis mengenai teori VUCA dihubungkan dengan ditetapkannya Perpu Cipta Kerja oleh Pemerintah berdasarkan komponen teori VUCA sebagaimana berikut: A. Volatility Volatility atau volatilitas mengandung arti sifat, kecepatan, volume, dan besarnya perubahan tidak dalam pola yang dapat diprediksi (Sullivan dalam Abdul Rahman, Mulkan Habibi, Ali Noer Zaman, Hamka, Muhammad Sahrul, 90 Edukasi Kebijakan Organisasi Adaptif di Era VUCA pada Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Leuwiliang Bogor, Jurnal E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 12, Isu 3, 2021, hlm. 543), dengan kata lain perubahan–perubahan yang terjadi saat ini bisa dikatakan berada pada kecepatan yang tidak dapat diperkirakan. Frekuensi, besar maupun perkiraan perubahan tersebut tidak dapat ditebak, maka dari itu, hal ini yang menjadi penyebab akan ketidakstabilan. Volatilitas sendiri tidak hanya terjadi pada bidang teknologi maupun bisnis, namun juga sosial, dan ekonomi. Faktor- faktor inilah yang mempengaruhi laju perubahan. Sebagaimana telah disampaikan dalam Keterangan Presiden yang telah dibacakan pada sidang tanggal 9 Maret 2023, salah satu alasan ditetapkannya Perpu Cipta Kerja adalah perekonomian global yang terus diterpa oleh berbagai tantangan yang dapat memicu terjadinya resesi global, kondisi yang disebut sebagai “The Perfect Storm”. Dengan kondisi yang demikian, muncul ketidakpastian yang jika tidak dapat diantisipasi, akan berdampak secara luas bagi perekonomian Indonesia. Ketidakpastian yang terjadi mengakibatkan ketidakstabilan, sebagaimana kondisi dalam teori VUCA. Kondisi saat Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan 91/2020 pada tanggal 25 November 2021 berbeda dengan kondisi saat Pemerintah sedang dalam proses untuk melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja. Merangkum dari berbagai laporan perekonomian global yang diantaranya dikeluarkan oleh IMF, Bank Dunia, dan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), tantangan yang akan dihadapi di tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya antara lain, pandemi Covid-19 yang belum usai, inflasi yang semakin tinggi pasca pemulihan Pandemi Covid-19 yang diperparah dengan perang Rusia-Ukraina, hingga pengetatan kondisi keuangan di berbagai negara di dunia yang kemudian menyebabkan perlambatan perekonomian global. Dapat Pemerintah sampaikan, salah satu peristiwa yang menjadi bukti aktual bahwa perubahan yang terjadi saat ini begitu cepat dan tidak dapat diperkirakan, yaitu Silicon Valley Bank (SVB) yang dinyatakan kolaps pada Jumat, 10 Maret 2023 (Wahyu T.Rahmawati (Ed.), Kebangkrutan Silicon Valley Bank (SVB) Mulai Berdampak ke Seluruh Dunia, https://internasional.kontan.co.id/news/kebangkrutan-silicon-valley-bank- 91 svb-mulai-berdampak-ke-seluruh-dunia, dipublikasikan pada 12 Maret 2023, diakses pada 13 Maret 2023) (vide Bukti PK-11), di mana peristiwa ini merupakan kegagalan terbesar bank AS sejak krisis keuangan pada 2008 (Samira Hussain & Noor Nanji, What do we know about the Silicon Valley and Signature Bank collapse?, https://www.bbc.com/news/business-64951630, dipublikasikan pada 15 Maret 2023, diakses pada 17 Maret 2023). (vide Bukti PK-12) Dampak dari keruntuhan SVB mulai menyebar ke seluruh dunia. Di Inggris, unit SVB dinyatakan bangkrut, telah berhenti beroperasi dan tidak lagi menerima nasabah baru. Adapun beberapa simpanan SVB di Inggris diasuransikan, tetapi tidak jelas kapan dana tersebut akan tersedia. Perlu diketahui bahwa SVB juga ada di Tiongkok, Denmark, Jerman, India, Israel, dan Swedia. Pendiri memperingatkan bahwa kegagalan bank tersebut dapat menghapus cabang di seluruh dunia (Ibid). Setelah kolapsnya SVB, sektor perbankan juga dihadapkan pada penutupan Signature Bank, serta First Republic Bank yang terancam bernasib serupa setelah dilanda rush money (Alifian Asmaaysi, Berikut Hasil Investigasi LPS Mengenai Dampak Jatuhnya Silicon Valley Bank hingga Signature Bank, https://finansial.bisnis.com/read/20230317/90/1638378/berikut-hasil- investigasi-, dipublikasikan pada 17 Maret 2023, diakses pada 17 Maret 2023). (vide Bukti PK-13) Meskipun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebutkan bahwa kondisi tersebut relatif tidak berpengaruh langsung terhadap perbankan Indonesia, namun efek domino yang lebih luas terhadap perekonomian global harus diantisipasi Pemerintah, terutamanya di tengah terjadinya keadaan volatility sebagaimana teori VUCA di mana perubahan yang cepat disertai juga dengan ketidakpastian. Kondisi yang terjadi pada dunia perbankan ini belum terjadi pada saat Keterangan Presiden dibacakan pada tanggal 9 Maret 2023, ini adalah bukti bahwa perubahan-perubahan yang terjadi saat ini bisa dikatakan berada pada kecepatan yang tidak dapat diperkirakan. B. Uncertainty Uncertainty berarti ketidakpastian, atau kurangnya prediktabilitas dalam isu dan peristiwa (Abdul Rahman et.al, ibid). Dalam proses untuk mencapai tujuan, ketidakpastian akan selalu ditemukan di setiap tahapnya. Ketidakpastian dapat dikendalikan dengan informasi. Semakin banyak 92 informasi dan pemahaman yang dikumpulkan, semakin kecil kemungkinan suatu ketidakpastian akan muncul. Namun, meskipun banyaknya informasi telah dikumpulkan sebagai bentuk antisipasi, ada banyak variabel yang tidak dapat diketahui yang mampu mempengaruhi hasil. Ada banyak batasan yang tidak dapat ditembus sehingga tercipta variabel-variabel tidak terduga tersebut (Nadia Aurora Soraya et.al, ibid. hlm. 1240-1241). Ketidakpastian sebagaimana bagian dari teori VUCA, adalah salah satu bagian vital dalam keputusan menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Dalam memutuskan penetapan Perpu Cipta Kerja, Pemerintah mempertimbangkan berbagai informasi dan data mengenai proyeksi perekonomian tahun 2023 yang dihimpun dari berbagai sumber kredibel, seperti IMF, Bank Dunia, serta OECD. Sebagai contoh, di tahun 2023, kondisi permintaan yang melemah disertai suplai yang masih menurun tajam karena disrupsi rantai pasok, memunculkan risiko stagflasi yaitu stagnasi ekonomi disertai oleh harga- harga yang tinggi (inflasi). Kondisi uncertainty juga tergambarkan dalam proyeksi perekonomian global oleh berbagai lembaga internasional, seperti proyeksi IMF per Januari 2023 yang memprediksi bahwa pertumbuhan PDB global tahun 2023 akan jauh di bawah potensinya, yakni hanya tumbuh 2,9% year-on-year (yoy). Proyeksi tersebut terus menurun dari prediksi sebelumnya sebesar 3,8% yoy (Proyeksi Periode Januari 2022). Sebagaimana sudah disampaikan dalam Keterangan Presiden yang telah dibacakan dihadapan Mahkamah Konstitusi serta dilatar belakangi dari kondisi ketidakpastian tersebut, Pemerintah memerlukan instrumen hukum sebagai landasan kebijakan untuk dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Sebagaimana dikutip oleh Prof. Ahmad M. Ramli, atas laporan BBC News pada tanggal 11 Januari 2023 berjudul Global Recession Warning As World Bank Cuts Economic Forecast, bahwa potensi resesi ini tidak dapat dihindari, kemudian membawa dampak negatif khususnya terhadap tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang meningkat. (vide Bukti PK-4) C. Complexity Complexity atau diartikan sebagai kompleksitas diartikan sebagai keadaan dimana terdapat banyak penyebab masalah dan faktor mitigasi. Lapisan 93 kompleksitas tersebut diperparah dengan turbulensi perubahan dan tidak adanya masa lalu prediktor (kemampuan dalam memprediksi di masa lalu), hal ini semakin menambah kesulitan dalam pengambilan keputusan (Diolah dari Abdul Rahman et.al, ibid). Kompleksitas muncul seiring dengan perkembangan yang terus terjadi. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan, semakin berlapis komponen-komponen yang mengisi, semakin kompleks juga hal yang dihadapi (Nadia Aurora Soraya et.al, ibid. hlm. 1241). Pada dasarnya, penerbitan UU Cipta Kerja merupakan jawaban Pemerintah terhadap kompleksitas yang muncul sejalan dengan perkembangan yang terus terjadi, terutama dalam memberikan kepastian hukum terhadap masifnya pembangunan yang dilakukan Pemerintah di berbagai sektor. Pada saat UU Cipta Kerja belum diterbitkan, Indonesia sedang mengalami kondisi “over regulation”, di mana banyak regulasi yang bukan hanya saling bersilangan, melainkan bertentangan satu dengan yang lain, sehingga menyebabkan terhambatnya upaya akselerasi pembangunan. Di bidang perizinan misalnya, UU Cipta Kerja menghadirkan kepastian bagi pelaku usaha untuk mengajukan perizinan melalui proses perizinan berusaha yang saat ini telah berbasis risiko dan telah terintegrasi melalui Sistem Online Single Submission (OSS) yang mampu mengurai proses birokrasi dalam perizinan yang sebelumnya rumit dan penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen serius dalam upaya untuk memperbaiki UU Cipta Kerja pasca Putusan 91/2020, agar UU Cipta Kerja bisa berlaku secara optimal dan maksimal, karena dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan atau mengubah peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Namun, dalam perjalanan memperbaiki UU Cipta Kerja, Pemerintah mendapati kompleksitas yang muncul karena perkembangan kondisi geopolitik dan keadaan perekonomian global, sehingga Pemerintah memandang perlu memberikan respon yang cepat namun tetap dalam koridor yang konstitusional. Hal ini diperlukan agar Pemerintah dapat menjalankan bauran kebijakan yang responsif dan antisipatif yang dibutuhkan untuk memitigasi dampak krisis global. Oleh karena itu langkah 94 yang diambil adalah dengan menetapkan Perpu Cipta Kerja sebagai jawaban untuk merespon kondisi yang kompleks tersebut. D. Ambiguity Ambiguity atau ambiguitas, adalah ketidakjelasan makna dari suatu peristiwa. Ambiguitas dapat juga diartikan sebagai ketidakmampuan untuk secara akurat mengonseptualisasi ancaman dan peluang sebelum menjadi mematikan (Diolah dari Abdul Rahman et.al, ibid). Pada masa ini, sulit menemukan suatu keputusan yang jelas mengarah pada satu titik. Akan selalu ada dua sisi dari hal apapun itu. Berbeda dengan ketidakpastian, ambiguitas lebih mengacu kepada pesan yang disampaikan oleh informasi yang diperoleh. Informasi yang didapat tidak mengacu kepada satu tujuan; maka di situlah dapat dikatakan adanya ambiguitas. Sementara itu ketidakpastian lebih berpengaruh terhadap ada atau tidaknya informasi yang dapat mempengaruhi hasil yang ingin dicapai (Nadia Aurora Soraya et.al, ibid. hlm. 1241). Dalam konteks ambiguitas sebagaimana teori VUCA, keputusan Pemerintah untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja dilatarbelakangi kondisi geopolitik dan perekonomian global yang penuh ketidakjelasan. Pemerintah berpendapat bahwa mencegah terjadinya ambiguitas dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan situasi geopolitik dan perekonomian global adalah bagian tidak terpisahkan dari tanggung jawab Pemerintah meniadakan ambiguitas dalam menjawab kondisi perekonomian global saat ini dan proyeksi perekonomian global tahun 2023. Salah satu kondisi yang penuh ambiguitas yang saat ini sedang terjadi yaitu perang antara Rusia dan Ukraina. Meskipun Rusia dan Ukraina masing-masing menyumbang kurang dari 2 persen produk domestik bruto global, namun dampak dari perang diantara 2 negara ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, pasar pangan dan energi, rantai pasokan, sistem keuangan, jaringan transportasi, dan geopolitik dunia (Vikram Khanna, “The 'butterfly effect' of the Russia-Ukraine war on the global economy”, The Strait Times, 6 Juni 2022, https://www.straitstimes.com/world/europe/the-butterfly-effect-of-the-russia- ukraine-war-on-the-global-economy, dipublikasikan 6 Juni 2022, diakses 17 Maret 2023). (vide Bukti PK-14) 95 Salah satu upaya Pemerintah meniadakan ambiguitas yaitu dengan menghadirkan kepastian hukum melalui Perpu Cipta Kerja (Selain penetapan Perpu Cipta Kerja upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengantisipasi situasi geopolitik dan perekonomian global antara lain Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan rencana revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (revisi PP No. 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam), sehingga setiap langkah atau kebijakan yang ditempuh Pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Perpu Cipta Kerja juga menghadirkan kepastian bagi para Pelaku Usaha, terutama bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sehingga dapat menjaga kestabilan sektor perekonomian nasional. Kondisi Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity dalam teori VUCA, adalah kondisi riil yang saat ini sedang terjadi, yaitu kondisi di mana dunia mengalami perubahan yang cepat dan tidak dapat diperkirakan, disertai keadaan yang penuh ketidakpastian dan peristiwa-peristiwa yang kompleks yang diikuti informasi yang penuh ambiguitas yang sulit untuk diprediksi dampak yang akan terjadi di masa mendatang. Sebagaimana telah dianalisis menggunakan teori VUCA, berdasarkan Putusan 91/2020, Pemerintah memiliki waktu 2 (dua) tahun untuk memperbaiki UU Cipta Kerja. Namun, kondisi global saat Putusan 91/2020 dibacakan dengan kondisi saat Pemerintah sedang memperbaiki UU Cipta Kerja adalah kondisi yang sangat berbeda, terbukti bagaimana kondisi saat ini ketika dianalisis menggunakan teori VUCA. Hak luar biasa Presiden berupa penetapan Perpu Cipta Kerja didasari atas pertimbangan terhadap berbagai data, indikator, dan informasi yang telah diterima oleh Pemerintah berkaitan dengan situasi geopolitik dan perekonomian global yang berkembang secara cepat dan dinamis, serta dengan mempertimbangkan pula peran vital UU Cipta Kerja yang telah terbukti dapat menjaga stabilitas perekonomian nasional (sebagaimana telah disampaikan dalam Keterangan Presiden yang telah dibacakan di hadapan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Maret 2023). 96 Oleh karena itu, Pemerintah memandang perbaikan UU Cipta Kerja tidak bisa dilakukan dengan cara business as usual, melainkan dengan cara yang progresif untuk merespon berbagai ketidakpastian berdasarkan kondisi geopolitik dan proyeksi perekonomian global tahun 2023 yang menurut Pemerintah telah memenuhi indikator hal ihwal kegentingan yang memaksa, sehingga salah satu respon Pemerintah dalam menghadapi situasi tersebut adalah dengan menetapkan Perpu Cipta Kerja. Selanjutnya Presiden juga memberikan keterangan tertulis tambahan bertanggal 4 April 2023 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap permohonan pengujian formil Perpu Cipta Kerja yang diajukan Para Pemohon, dapat Pemerintah sampaikan bahwa terdapat fakta hukum baru berupa adanya perubahan status hukum Perpu Cipta Kerja, dimana Perpu Cipta Kerja telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (untuk selanjutnya disebut DPR RI) menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV Tahun Sidang 2022- 2023 tanggal 21 Maret 2023. 2. Bahwa Perpu Cipta Kerja yang telah disetujui menjadi undang-undang oleh DPR RI tersebut kemudian telah disahkan oleh Presiden pada tanggal 31 Maret 2023, selanjutnya diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 31 Maret 2023 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023) [vide Bukti PK-15]. 3. Bahwa oleh karena itu, dapat Pemerintah sampaikan saat ini dengan diundangkannya UU 6/2023 maka Perpu Cipta Kerja sudah tidak ada lagi secara hukum. Hal demikian berakibat permohonan para Pemohon yang diajukan untuk penguiian konstitusionalitas Perpu Cipta Keria telah kehilangan obiek [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti P-15 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi artikel pada kompas.id tanggal 11 Januari 2023, 97 (https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/10/uu-cipta- kerja-dan-kepastian-hukum-iklim-investasi); 2. Bukti PK-2 : Screenshot Data Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) per 6 Maret 2023; 3. Bukti PK-3 : Power Point Nunung Nuryartono yang disampaikan pada acara FGD Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja di Bandung tanggal 10 Februari 2023; 4. Bukti PK-4 : Salinan artikel pada kompas.com tanggal 22 Januari 2023 (https://nasional.kompas.com/read/2023/01/22/07020361/p erpu-cipta-kerja-antisipasi-resesi-dan-kepastian-hukum); 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PH.2.1-5/M.EKON/1/2023 tanggal 6 Januari 2023 kepada Presiden Republik Indonesia perihal: Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Presiden Nomor R-01/Pres/01/2023 tanggal 09 Januari 2023 perihal: Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 7. Bukti PK-7 : Global Risks ranked by severity over the short and long term, The Global Risks Report 2023 18th Edition, Insight Report, World Economic Forum; 8. Bukti PK-8 : Fotokopi Dokumen Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian tanggal 20 Oktober 2022; 9. Bukti PK-9 : Fotokopi Dokumen Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian tanggal 10 November 2022; 10. Bukti PK-10 : Fotokopi Dokumen Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian tanggal 14 November 2022; 11. Bukti PK-11 : Salinan artikel pada kontan.co.id tanggal 13 Maret 2023 (https://internasional.kontan.co.id/news/kebangkrutan- silicon-valley-bank-svb-mulai-berdampak-ke-seluruh- dunia); 98 12. Bukti PK-12 : Salinan artikel pada bbc.com tanggal 15 Maret 2023 (https://www.bbc.com/news/business-64951630); 13. Bukti PK-13 : Salinan artikel pada bisnis.com tanggal 17 Maret 2023 (https://finansial.bisnis.com/read/20230317/90/1638378/be rikut-hasil-investigasi-); 14. Bukti PK-14 : Salinan artikel pada straitstimes.com tanggal 6 Juni 2022 (https://www.straitstimes.com/world/europe/the-butterfly- effect-of-the-russia-ukraine-war-on-the-global-economy); 15. Bukti PK-15 : Fotokopi salinan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856). [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 99 terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal tersebut Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6841, selanjutnya disebut Perppu 2/2022) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah perlu mengutip kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam putusan-putusan Mahkamah selanjutnya, berkenaan dengan pengujian Perppu oleh Mahkamah. Mahkamah dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 yang dalam pertimbangannya, antara lain, pada paragraf [3.13] menyatakan, “... Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang- Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara 100 materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang- Undang”. [3.3] Menimbang bahwa oleh karena objek permohonan a quo adalah pengujian formil Perppu 2/2022 yang pada saat pengajuan permohonan dan proses persidangan Mahkamah, Perppu tersebut belum disetujui atau ditolak oleh DPR maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.4.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] telah menyatakan bahwa: [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang; [3.4.2] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah melalui beberapa putusannya telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022 pada Sub-paragraf [3.3.5] telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil 101 undang-undang terhadap UUD 1945 adalah diajukan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan formil tersebut juga berlaku terhadap pengujian formil perppu terhadap UUD 1945 sebagaimana yang diajukan oleh para Pemohon. [3.4.3] Bahwa oleh karena Perppu 2/2022 diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan yaitu pada tanggal 12 Februari 2023. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada tanggal 5 Januari 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 1/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil Perppu 2/2022 terhadap UUD 1945. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut: 102 “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian formil undang-undang harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah telah menyatakan berwenang untuk mengadili permohonan pengujian formil Perppu 2/2022 terhadap UUD 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.3] di atas, maka dalam mempertimbangkan ada atau tidaknya kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil Perppu 2/2022, Mahkamah juga mendasarkan pada syarat kedudukan hukum sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah pada Paragraf [3.5] dan Paragraf [3.6] di atas. [3.8] Menimbang bahwa dalam menguraikan kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Perppu 2/2022, para Pemohon telah menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I, Pemohon VII, dan Pemohon VIII merupakan warga negara Indonesia, sebagaimana bukti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon [vide Bukti P.6, Bukti P.21, dan Bukti P.22], yang berprofesi sebagai 103 dosen dan merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan akibat diundangkannya Perppu 2/2022 karena mengalami kesulitan untuk menjelaskan kepada mahasiswanya di dalam kelas mengenai penetapan Perppu 2/2022 yang dilakukan oleh Presiden dengan mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020; 2. Bahwa Pemohon II merupakan warga negara Indonesia, sebagaimana bukti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Pemohon [vide Bukti P.7], yang beraktivitas sebagai koordinator advokasi Migrant CARE dan menjadi salah satu Pemohon dalam Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan akibat diundangkannya Perppu 2/2022 karena dalam proses penerbitan Perppu 2/2022 tidak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU 18/2017) dalam Perppu 2/2022. 3. Bahwa Pemohon III merupakan warga negara Indonesia, sebagaimana bukti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Pemohon [vide Bukti P.8], yang dalam hal ini adalah kepala kantor dan konsultan hukum di VST and Partners Kantor Perwakilan Jawa Tengah [vide Bukti P.15] yang menangani beberapa perkara terkait Anak Buah Kapal (ABK) di Kabupaten Tegal yang mengacu pada UU 18/2017 dan merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan akibat diundangkannya Perppu 2/2022 karena adanya ketidakpastian hukum pasca ditetapkannya Perppu 2/2022, apalagi jika sampai disetujui oleh DPR RI menjadi undang-undang, sementara amanat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 diabaikan dalam penerbitan perppu tersebut; 4. Bahwa Pemohon IV merupakan warga negara Indonesia, sebagaimana bukti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Pemohon [vide Bukti P.9], yang merupakan buruh migran pada kapal perikanan [vide Bukti P.16 dan Bukti P.17] dan sedang menyelesaikan permasalahan dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MI). Pemohon IV merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan akibat diundangkannya Perppu 2/2022 karena adanya ketidakpastian hukum pasca diterbitkannya Perppu 2/2022, apalagi jika sampai disetujui oleh DPR RI menjadi undang-undang, padahal amanat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 belum dipenuhi; 104 5. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI merupakan warga negara Indonesia, sebagaimana bukti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Pemohon [vide Bukti P.10 dan Bukti P.11] dan merupakan mahasiswa sekaligus pengurus himpunan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta yang merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan akibat diundangkannya Perppu 2/2022, karena membuat Pemohon V dan Pemohon VI tidak mendapatkan kepastian atas apa yang diajarkan terkait kekuatan hukum mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dan kepatuhan para penyelenggara negara terhadap putusan Mahkamah Konstitusi; 6. Bahwa Pemohon IX merupakan badan hukum yang berbentuk organisasi pekerja/buruh bernama Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), yang memiliki fungsi, salah satunya adalah, sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, termasuk sarana melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah yang tidak menjamin hak-hak pekerja sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar FSPS [vide Bukti P.30]. Pemohon IX merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan akibat diundangkannya Perppu 2/2022 yang menutup kemungkinan Pemohon IX untuk dapat memberikan masukan sebagai bentuk partisipasi publik yang seharusnya dilakukan oleh pembentuk undang-undang sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. [3.9] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.8] di atas serta syarat kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: [3.9.1] Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia, baik sebagai dosen, koordinator advokasi, kepala kantor dan konsultan hukum, buruh migran, maupun sebagai mahasiswa hukum, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII telah secara jelas dan spesifik dalam menerangkan kualifikasinya sebagai pemohon perseorangan warga negara Indonesia yang beranggapan hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Perppu 2/2022 105 sehingga telah jelas memiliki hubungan pertautan langsung dengan diundangkannya Perppu 2/2022; [3.9.2] Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon IX yang merupakan badan hukum yang berbentuk organisasi pekerja/buruh bernama Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) dan dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat FSPS. Setelah Mahkamah memeriksa Anggaran Dasar FSPS, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (5) Anggaran Dasar FSPS terkait dengan siapa yang berhak bertindak mewakili organisasi FSPS di pengadilan pada umumnya dan pada khususnya di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Mahkamah menilai Pemohon IX telah menerangkan adanya anggapan kerugian hak konstitusionalnya karena berlakunya Perppu 2/2022 serta memiliki pertautan langsung antara kualifikasi Pemohon IX sebagai wadah atau sarana penyalur aspirasi untuk memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya yang merupakan pekerja/buruh dengan berlakunya Perppu 2/2022. [3.9.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil mengenai inkonstitusionalitas pembentukan Perppu 2/2022, Pemohon I sampai dengan Pemohon IX (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Dalam Permohonan Provisi [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk memberikan putusan sela dengan menyatakan menunda pemberlakuan Perppu 2/2022 sampai adanya putusan akhir agar selama Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, Perppu 2/2022 tidak dapat ditetapkan menjadi undang-undang oleh DPR, sehingga proses pengujian formil Perppu 2/2022 oleh para Pemohon tidak menjadi kehilangan objek. Terhadap permohonan provisi a quo, menurut 106 Mahkamah, kewajiban DPR untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang telah ditetapkan oleh Presiden merupakan kewajiban konstitusional DPR yang diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan provisi untuk menunda pemberlakuan Perppu 2/2022, sama artinya dengan Mahkamah menghilangkan kewajiban konstitusional DPR yang justru akan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan provisi para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan [3.12] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas penetapan dan pengundangan Perppu 2/2022, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, proses penetapan dan pengundangan Perppu 2/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22A UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020; 2. Bahwa menurut para Pemohon, Presiden tidak dapat menetapkan perppu secara sewenang-wenang karena kekuasaan secara subjektif untuk menetapkan perppu harus memenuhi tiga syarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 sebagai perluasan makna dari Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Hal demikian agar penggunaan kekuasaan presiden dalam menetapkan perppu tidak keluar dari prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dalam penetapan Perppu 2/2022; 3. Bahwa menurut para Pemohon, telah terjadi kekeliruan dalam menetapkan 107 dasar pertimbangan dalam konsideran menimbang Perppu 2/2022 karena perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 kepada pembentuk undang-undang (Presiden bersama DPR), bukan kepada Presiden untuk menetapkan perppu. Selain itu, proses penetapan perppu dilakukan secara tertutup dan tidak memaksimalkan partisipasi publik secara bermakna (meaningful participation); 4. Bahwa menurut para Pemohon, dasar pertimbangan penetapan Perppu 2/2022 dalam Konsideran Menimbang huruf g tidak dapat dijadikan alasan terpenuhinya parameter sebagai kegentingan yang memaksa karena dinamika global masih sangat prediktif dan bersifat kemungkinan, bukan keadaan yang pasti akan terjadi; 5. Bahwa menurut para Pemohon, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM), secara resmi telah mengeluarkan Keterangan Pers Nomor 03/HM.00/I/2023, bertanggal 13 Januari 2023, yang pada pokoknya menyatakan Perppu 2/2022 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 karena pembentukannya dinilai tertutup dan tiba-tiba; 6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan penetapan dan pengundangan Perppu 2/2022 tidak memenuhi ketentuan penetapan dan pengundangan perppu berdasarkan UUD 1945, UU 12/2011, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Selain itu, para Pemohon juga memohon agar Mahkamah menyatakan keberlakuan seluruh ketentuan norma dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kembali berlaku sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 yakni berlaku secara inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sampai diperbaiki selama 2 tahun, in casu hingga 25 November 2023, dan apabila tidak diperbaiki hingga waktu yang telah ditentukan maka menjadi Inkonstitusional secara permanen. [3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.31 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). 108 [3.14] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan yang didengar dalam persidangan pada tanggal 27 Maret 2023 beserta keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 Maret 2023. Selain itu, DPR juga telah menyampaikan tambahan keterangan tertulis bertanggal 27 Maret 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 April 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.15] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 9 Maret 2023 yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2023 serta telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-15. Selain itu, Presiden juga telah menyampaikan tambahan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2023 dan tanggal 6 April 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, terdapat permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia bertanggal 12 Februari 2023 dan telah diterima oleh Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023, namun tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, tambahan keterangan DPR, keterangan Presiden, tambahan keterangan Presiden, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, namun sebelum mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.17.1] Bahwa terkait dengan permohonan a quo, DPR dalam Rapat Paripurna pada tanggal 21 Maret 2023 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, Presiden pada tanggal 31 Maret 2023 telah mengesahkan dan mengundangkan Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 109 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). [3.17.2] Bahwa berkenaan dengan fakta tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 6 April 2023 untuk menanyakan sikap para Pemohon terkait dengan hal sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf [3.17.1]. Dalam hal ini, para Pemohon menyerahkan keputusan kepada Mahkamah. Atas dasar fakta tersebut, Mahkamah pada hari itu juga langsung mengadakan Rapat Permusyawaratan Hakim dan berpendapat bahwa sebagai salah satu bentuk hukum, Perppu 2/2022 telah berubah menjadi undang-undang, sehingga perppu yang menjadi objek permohonan para Pemohon telah berubah menjadi UU 6/2023. Dengan demikian, permohonan para Pemohon telah kehilangan objek. [3.18] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah kehilangan objek, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil Perppu 2/2022 diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil; [4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Permohonan para Pemohon kehilangan objek; [4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 110 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam pokok permohonan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam, bulan April, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal empat belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh tiga,, selesai diucapkan pukul 10.19 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera 111 Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha