5/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 5/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Putu Bagus Dian Rendragraha Alamat : Jalan W.R. Supratman, Perum Candrametu Gang IV Nomor 3, Denpasar, Bali. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Simon Petrus Simbolon Alamat : Jalan Buaran Perkasa B7 Nomor 4 RT 003 / RW 012, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon II; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 02 November 2020 memberi kuasa kepada Eliadi Hulu, S.H., Himas Muhammady I. El Hakim, S.H., dan Deddy Rizaldy Arwin Gommo yang berkedudukan hukum di Jalan Ki Ageng Pemanahan GG. Bakti IV Nomor 42, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 07 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 07 Desember 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 253/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 5/PUU-XIX/2021 pada 14 April 2021, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 04 Mei 2021, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang- undang (UU) terhadap UUD tahun 1945”; 3 4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU, baik pengujian formil maupun pengujian materil; 6. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah konstitusi; 7. Bahwa pengujian materiil yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah berkenaan dengan Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut: • Pasal 24 angka 4 yang mengubah ketentuan Pasal 7 (Bukti P- 4); Pasal 24 angka 13 yang menghapus ketentuan Pasal 16 (Bukti P- 4 5); Pasal 24 angka 24 yang menghapus ketentuan Pasal 27 (Bukti P- 5); Pasal 24 angka 28 yang menghapus ketentuan Pasal 31 (Bukti P- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung • Pasal 61 angka 7 yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Bukti P-6); • Pasal 81 angka 15 yang mengubah ketentuan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Bukti P-7); • Penjelasan Pasal 55 angka 3 yang mengubah ketentuan penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (Bukti P-8) 8. Oleh karena para Pemohon memohon untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 9. Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 10. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 11. Kemudian, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU/2007, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut: a. Harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 5 b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 12. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (Bukti P-9) yang hak- hak konstitusionalnya telah terlanggar dengan keberadaan pasal dalam perkara a quo; 13. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut telah tercederai dengan keberlakuan pasal- pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh para Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada para Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: • Pasal 27 ayat (2) menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; • Pasal 28D ayat (1) menyatakan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; • Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan: “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; • Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan 6 derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”; • Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan: “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”; • Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan: “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 14. Bahwa Pemohon I adalah Penyandang disabilitas (Bukti Foto P-10) yang mengalami keterbatasan fisik sejak lahir sehingga mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak; 15. Bahwa Pemohon II adalah Penyandang disabilitas (Bukti Foto P-11) yang mengalami keterbatasan fisik akibat kecelakaan yang terjadi pada saat Pemohon II duduk di bangku kelas X (sepuluh) Sekolah Menengah Atas (SMA). Kecelakaan tersebut mengakibatkan tangan kanan Pemohon II tidak bergerak dan berfungsi sebagaimana mestinya akibat matinya syaraf-syaraf yang ada di tangan Pemohon II; 16. Bahwa selain kerugian yang dialami Pemohon II sebagaimana disebutkan pada poin 15 (lima belas), pada saat pendaftaran permohonan ini Pemohon II masih berstatus sebagai mahasiswa akhir Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (Bukti KTM P-12) yang pada saat itu sedang menyusun skripsi sebagai prasyarat memperoleh gelar Strata-1 Hukum (S.H.). Pemohon II mengangkat judul penulisan skripsi yaitu “Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas untuk Mendapatkan Pekerjaan yang Layak di Indonesia”; 17. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengenai ragam penyandang disabilitas meliputi "penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas sensorik" sehingga para Pemohon berdasarkan pengaturan dari Pasal tersebut dikategorikan sebagai Penyandang Disabilitas Fisik. 7 18. Bahwa para Pemohon melampirkan foto sebagai bukti bahwa para Pemohon merupakan penyandang disabilitas dikarenakan hingga saat ini para Pemohon belum memegang Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam PERMENSOS Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas; 19. Bahwa para Pemohon belum memegang Kartu Penyandang Disabilitas disebabkan oleh ketidakmampuan para Pemohon untuk mendaftarkan diri secara langsung (terhambat keterbatasan fisik) di dukcapil sesuai domisili para Pemohon; 20. Bahwa belum dimilikinya Kartu Penyandang Disabilitas oleh para Pemohon tidak mengurangi hak para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dengan alasan, Kartu Penyandang Disabilitas dapat diterbitkan setelah didata oleh Kementerian Sosial. Data tersebut bukan dipergunakan semata-mata sebagai identitas namun untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan Penyandang Disabilitas dan membantu perumusan dan pengimplementasian kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; (vide Pasal 117 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas); 21. Bahwa belum dimilikinya Kartu Penyandang Disabilitas oleh para Pemohon juga dikarenakan belum didatanya para Pemohon serta proses verifikasi dan validasi yang sangat memakan waktu yaitu 2 (dua) tahun sekali, sehingga sangat tidak memungkinkan untuk Para Pemohon memperoleh Kartu Penyandang Disabilitas dalam waktu dekat; (vide Pasal 118 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON a. Pengubahan dan penghapusan kemudahan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan gedung. 8 22. Bahwa salah satu perubahan yang sangat substansial dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung adalah dihapusnya Pasal 27 yang mengatur tentang kemudahan akses Bangunan Gedung bagi penyandang disabilitas. Secara lengkap Pasal 27 menyatakan: 1. Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. 2. Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia. 3. Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi. 4. Ketentuan mengenai kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.; 23. Bahwa Pasal 27 dihapus melalui ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Dengan dihapusnya Pasal tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan: “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”; 24. Bahwa para Pemohon sebagai penyandang disabilitas telah kehilangan perlakuan khusus dan kemudahan aksesibilitas Bangunan Gedung akibat dihapusnya ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Selain kehilangan kemudahan dan perlakuan khusus dihapusnya Pasal a quo juga menandakan kurangnya perhatian Negara atas kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; 25. Bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung merupakan pasal yang tidak berdiri sendiri melainkan pasal yang muncul akibat ketentuan yang terdapat dalam 9 Pasal 16 ayat (1), di mana ketentuan Pasal 16 dihapus oleh ketentuan Pasal 24 angka 13 Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 16 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyatakan: 1. Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. 2. Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan gedung. 26. Bahwa ruh dari Pasal 16 yang memberikan kemudahan bagi para Pemohon sebagai penyandang disabilitas sehingga melahirkan Pasal 27 adalah keandalan gedung dari aspek kemudahan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1); 27. Bahwa dasar rujukan dari lahirnya Pasal 16 dan Pasal 27 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung adalah norma yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Undang- Undang a quo yang menyatakan: (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. 28. Bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung kembali menegaskan bahwa fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan suatu keharusan bagi semua Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal. Pasal 31 UU a quo menyatakan: 1. Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal. 2. Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya. 3. Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 10 29. Bahwa dengan dihapus dan diubahnya pasal-pasal a quo apabila terjadi kebakaran dan/atau gempa bumi atau keadaan darurat lainnya, para Pemohon sebagai penyandang disabilitas akan kesulitan untuk menyelamatkan diri dengan cepat karena tidak adanya aksesibilitas bagi Para Pemohon. Bahkan tanpa keadaan darurat pun, para Pemohon sebagai penyandang disabilitas akan kesulitan untuk mengakses Banguna Gedung. 30. Bahwa dengan dihapusnya Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang memberikan kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dimana dasar rujukan Pasal 27 yaitu Pasal 16 telah dihapus dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; dan dengan dihapusnya Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 yang merupakan penegasan harus dilaksanakannya Pasal 27 tentang Bangunan Gedung menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945; 31. Bahwa Pasal 24 angka 28 Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Pasal 24 angka 24 Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Pasal 24 angka 13 Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Pasal 24 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon dan bertentangan dengan UUD 1945; b. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit masih menggunakan frasa "orang cacat". 32. Bahwa Pasal 61 angka 7 telah mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menyatakan: “menyediakan sarana dan prasarana umum yang 11 layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia.” 33. Bahwa penggunaan frasa “orang cacat” dalam Pasal 61 angka 7 yang mengubah Pasal 29 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”; dan Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan: “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” 34. Bahwa Pemohon I sejak kecil sering mengalami perlakuan diskriminatif dari orang-orang sekitar lingkungannya. Perkataan yang bersifat bullying yang mengarah pada keterbatasan fisik sering kali dialami oleh Pemohon I baik secara verbal maupun maupun non verbal (memperagakan cara jalan Pemohon I seolah-olah dia juga penyandang disabilitas). Salah satu perkataan bullying yang kerap dialami oleh Pemohon I adalah “orang cacat” dengan pelafalan atau intonasi yang mengarah pada penghinaan; 35. Bahwa dengan tidak diubahnya frasa “orang cacat” yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit melalui Pasal 61 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja justru melegitimasi perlakuan diskriminatif yang selama ini telah nyata mengganggu psikologis Pemohon I dan melegitimasi perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia; 36. Bahwa dengan frasa “orang cacat” yang terletak dalam Pasal 61 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 29 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit membuat Pemohon II kebingungan menentukan pemakaian frasa yang menunjukkan tentang keadaan keterbatasan fisik seseorang dalam judul skripsinya, apakah 12 menggunakan frasa “Penyandang Disabilitas” seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas atau “Orang Cacat” seperti yang diatur dalam Pasal 61 angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 37. Bahwa secara yuridis penggunaan frasa “orang cacat” untuk menggambarkan keterbatasan fisik ataupun mental seseorang telah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tepatnya dalam Pasal 148 yang menyatakan “Istilah Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan perundang- undangan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.”. Bahwa dari ketentuan Pasal tersebut dapat dimaknai bahwa setelah Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 berlaku maka frasa yang digunakan untuk mengidentifikasikan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental adalah “Penyandang Disabilitas”; c. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berpotensi mencederai hak konstitusional para Pemohon. 38. Bahwa para Pemohon sebagai Penyandang Disabilitas yang akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan primer (sandang, papan dan pangan) berpotensi kehilangan hak-hak konstitusionalnya yang diatur dalam UUD 1945 akibat perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana perubahan- perubahan tersebut diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 39. Bahwa Pasal 81 angka 15 telah mengubah ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelum perubahan menyatakan: 1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 13 b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. 3. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. 4. Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. 5. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. 6. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. 7. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 8. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Menteri. 40. Bahwa setelah terjadi perubahan maka norma yang diatur dalam Pasal 59 secara substansial menjadi berubah, khususnya terkait dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dimana sebelum terjadi perubahan, PKWT hanya boleh diadakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 81 angka 15 yang mengubah ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan: 1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut: a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 14 b. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; c. pekerjaan yang bersifat musiman; d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. f. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. 2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah. 41. Bahwa dengan dihapusnya norma terkait jangka waktu PKWT telah berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon sebagai penyandang disabilitas yang diberikan oleh UUD 1945 melalui Pasal 27 ayat (2) menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; Pasal 28D ayat (1) menyatakan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan Pasal tentang jaminan mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan; dan Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan: “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; d. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih menggunakan frasa penyandang cacat. 42. Bahwa Penjelasan Pasal 55 angka 3 yang mengubah ketentuan penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas masih menggunakan frasa “penyandang cacat”; 43. Bahwa Penjelasan Pasal 55 angka 3 yang mengubah ketentuan penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas menyatakan: “Yang dimaksud dengan "fasilitas utama" adalah jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun 15 penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket. Yang dimaksud dengan "fasilitas penunjang" antara lain adalah fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.” 44. Bahwa dengan masih digunakannya frasa penyandang cacat dalam penjelasan Pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon yang berlaku secara mutatis mutandis terhadap dalil kerugian konstitusional dalam poin b di atas. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, telah jelas bahwa para Pemohon memiliki kedudukan (legal standing) hukum untuk mengajukan permohonan a quo. IV. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN A. Pasal 24 angka 4 yang mengubah ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Pasal 24 angka 13 yang menghapus ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Pasal 24 angka 24 yang menghapus ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Pasal 24 angka 28 yang menghapus ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 45. Bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan; 46. Bahwa Indonesia telah mengesahkan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) sebagai undang-undang pada tanggal 10 November 2011 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan 16 Convention of the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251), dimana pokok-pokok isi konvensi tersebut salah satunya mengatur tentang tujuan, kewajiban negara, dan hak-hak penyandang disabilitas; 47. Bahwa tujuan Konvensi a quo sebagaimana disebutkan pada nomor 46 (empat puluh enam) adalah: “Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (inherent dignity); 48. Bahwa kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Konvensi a quo sebagaimana disebutkan pada poin nomor 46 (empat puluh enam) adalah: “Kewajiban negara merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.”; 49. Bahwa hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Konvensi a quo sebagaimana disebutkan pada poin nomor 46 (empat puluh enam) adalah: “Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.”; 17 50. Bahwa Pasal 9 Convention of the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menyatakan: Pasal 9 Aksesibilitas 1. Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Kebijakan-kebijakan ini, yang harus meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, harus diterapkan pada, antara lain: a. Gedung, jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja; b. Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat. 2. Negara-Negara Pihak harus juga mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk: a. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik; b. Menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; c. Menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan tentang masalah aksesibilitas yang dihadapi oleh penyandang disabilitas; d. Menyediakan di dalam gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik, tanda-tanda dalam huruf Braille dan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami; e. Menyediakan bentuk-bentuk bantuan langsung dan perantara, termasuk pemandu, pembaca, dan penerjemah bahasa isyarat profesional, untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik; f. Meningkatkan bentuk bantuan dan dukungan lain yang sesuai bagi penyandang disabilitas untuk menjamin akses mereka terhadap informasi; 18 g. Meningkatkan akses bagi penyandang disabilitas terhadap sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang baru, termasuk internet; h. Memajukan sejak tahap awal desain, pengembangan, produksi, dan distribusi teknologi dan sistem informasi dan komunikasi yang dapat diakses, sehingga teknologi dan sistem ini dapat diakses dengan biaya yang minimum. 51. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Convention of the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 bahwa negara harus mengidentifikasi dan menghapus kendala serta halangan terhadap aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas yang diterapkan pada fasilitas-fasilitas yang salah satunya adalah gedung; 52. Bahwa jauh sebelum pengesahan Convention of the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas), kehadiran negara dalam melindungi Penyandang Disabilitas telah diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung khususnya kemudahan dalam hal aksesibilitas Bangunan Gedung melalui Pasal 27 sepanjang ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yang menyatakan: 1. Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. 2. Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia. 3. Ketentuan mengenai kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah; 53. Bahwa keharusan untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas Bangunan Gedung bagi Penyandang Disabilitas kembali dipertegas melalui Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 yang menyatakan: 1. Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) 19 merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal. 2. Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya. 3. Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 54. Bahwa sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memajukan kehidupan Penyandang Disabilitas, maka kemudahan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas kembali dipertegas melalui Pasal 18 Bagian Keempat Belas tentang Hak Aksesibilitas, kemudian Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menyatakan: Pasal 18 Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu. Pasal 97 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bangunan gedung; b. jalan; c. permukiman;dan d. pertamanan dan pemakaman. Pasal 98 1. Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf Memiliki fungsi: a. hunian; b. keagamaan; c. usaha; d. sosial dan budaya; e. olahraga; dan f. khusus. 2. Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan 20 kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis b. pembatasan kegiatan pembangunan c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung; f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung; g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; Pasal 99 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan 2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung. 3. Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. 4. Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi. 5. Pemerintah wajib menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. 6. Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat. 7. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung. Pasal 100 Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas. 55. Bahwa salah satu dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang 21 Disabilitas) adalah Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan: “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; 56. Bahwa pasal-pasal UUD 1945 yang menjadi dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: • Pasal 28H ayat (2) menyatakan: “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”; • Pasal 28I ayat (1) menyatakan: “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”; • Pasal 28I ayat (2) menyatakan: “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; • Pasal 28I ayat (4) menyatakan: “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”; • Pasal 28I ayat (5) menyatakan: “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan”. 57. Bahwa dari dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dapat ditarik kesimpulan bahwa: a. Penyandang disabilitas berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; b. Penyandang Disabilitas harus bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif; 22 c. Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya penyandang disabilitas adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah; d. Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya penyandang disabilitas dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 58. Bahwa salah satu hak asasi penyandang disabilitas yang merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah dan tidak dapat dikurangi serta harus diatur dalam undang-undang adalah kemudahan dan perlakuan khusus. hal ini sejalan dengan visi Convention of the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 di mana dalam konsideransnya menyatakan “Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan”; 59. Namun hak asasi penyandang disabilitas sebagaimana diuraikan diatas yaitu kemudahan aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung telah dihapus melalui Pasal 24 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; 60. Bahwa Pasal rujukan lahirnya Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung adalah Pasal 16 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dimana Pasal 16 tersebut juga telah dihapus melalui Pasal 24 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 61. Bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bukan merupakan pasal yang berdiri sendiri melainkan pasal yang lahir atas norma yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung telah diubah melalui Pasal 24 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 23 62. Bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagai pasal penegasan untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung juga telah dihapus melalui Pasal 24 angka 28 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 63. Bahwa perbandingan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon sebelum dan sesudah perubahan adalah sebagai berikut: No UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung sebelum perubahan UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung setelah perubahan melalui UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja Pasal Bunyi Pasal Angka Bunyi 1 7 (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. (2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan. (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. 24 4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. (2) Penggunaan ruang di atas danf atau di bawah tanah dan/atau air untuk bangunan gedung harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Dalam hal bangunan gedung merupakan bangunan gedung adat 24 (4) Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air untuk bangunan gedung harus memiliki izin penggunaan sesuai ketentuan yang berlaku. (5) Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat. dan cagar budaya, bangunan gedung mengikuti ketentuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah 2. 16 (1) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. (2) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan gedung. 24 13 Pasal 16 dihapus 3. 27 (1) Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam 24 24 Pasal 27 dihapus 25 Pasal 16 ayat (1) meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. (2) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia. (3) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi. (4) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan 26 prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 4 31 (1) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal. (2) Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya. (3) Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah 24 28 Pasal 31 dihapus 64. Apabila dicermati pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon sebelum perubahan telah mengakomodir hak-hak 27 penyandang disabilitas dalam hal aksesibilitas Bangunan Gedung. Namun setelah perubahan hak-hak tersebut telah tereduksi dan tidak terakomodir. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945; 65. Tentang frasa “Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut” yang terdapat dalam Pasal 24 angka 4 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. a. Bahwa frasa “ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut” merupakan frasa yang mengandung makna bahwa pasal baru telah mengubah beberapa bagian dan/atau keseluruhan dari pasal lama. Ini menandakan bahwa frasa “ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut” mengubah sebagian dan/atau keseluruhan substansi norma dari pasal lama. Dengan demikian, frasa “ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut” memiliki kekuatan hukum mengikat dan bukan hanya sekedar frasa mati yang tidak memiliki makna. b. Bahwa perubahan yang terdapat dalam Pasal 24 angka 4 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tidak mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas dalam hal kemudahan aksesibilitas Bangungan Gedung; c. Bahwa dengan demikian, frasa “ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut” yang terdapat dalam Pasal 24 angka 4 serta substansi perubahan dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Banguna Gedung yang dirubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena menghilangkan kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. 66. Tentang frasa “dihapus” dalam Pasal 24 angka 13; Pasal 24 angka 24; Pasal 24 angka 28 yang terdapat dalam Pasal 24 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 28 a. Bahwa frasa “dihapus” merupakan norma yang mengandung makna bahwa pasal-pasal yang sebelumnya berlaku menjadi tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini menandakan bahwa frasa “dihapus” menghilangkan segala bentuk norma yang terdapat dalam pasal sebelumnya, termasuk hak dan kewajiban yang terkandung dalam norma pasal yang dihapus tersebut. Dengan demikian, frasa “dihapus” memiliki kekuatan hukum mengikat dan bukan hanya sekedar frasa mati yang tidak memiliki makna. b. Apabila dikaitkan dengan frasa “dihapus” yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 24 angka 13 yang menyatakan “Pasal 16 dihapus”; Pasal 24 angka 24 yang menyatakan “Pasal 27 dihapus”; yang menyatakan “Pasal 31 dihapus” bermakna bahwa Pasal 16, Pasal 27, dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Banguna Gedung tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, padahal sejatinya pasal-pasal yang dihapus tersebut merupakan pasal-pasal yang mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas dalam hal kemudahan aksesibilitas Bangungan Gedung; c. Bahwa dengan demikian, frasa “Pasal 16 dihapus” yang terdapat dalam Pasal 24 angka 13; frasa “Pasal 27 dihapus” yang terdapat dalam Pasal 24 angka 24; frasa “Pasal 31 dihapus” yang terdapat dalam Pasal 24 angka 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena menghilangkan kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. d. Oleh karena itu, pada petitum para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 24 angka 13; angka 24; angka 28 inkonstitusional. Karena pada dasarnya Pasal-pasal yang dihapus tersebut merupakan pasal yang mengakomodir hak penyandang disabilitas, maka para Pemohon meminta kepada Mahkamah agar pasal-pasal a quo diberlakukan kembali, karena 29 apabila pasal-pasal a quo tidak dinyatakan berlaku kembali oleh Mahkamah maka akan terjadi kekosongan hukum; 67. Bahwa dengan diubahnya Pasal 7 dan dengan dihapusnya Pasal 16, Pasal 27, dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung telah menghilangkan hak-hak Penyandang Disabilitas dalam memperoleh kemudahan aksesibilitas Bangunan Gedung, kehilangan perlakuan khusus dan kehilangan perlakuan yang adil dari negara. Hal ini merupakan perlawanan terhadap konstitusi khususnya Pasal 28H ayat (2) dan bentuk ketidaktaatan negara terhadap konvensi internasional yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Ini merupakan kemunduran negara dalam melindungi Penyandang Disabilitas; 68. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (5) bahwa hak asasi harus dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan. Sedangkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan perubahan atas Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang merupakan Undang-Undang Pokok atas seluruh peraturan yang berkaitan dengan Bangunan Gedung sama sekali tidak mengatur dan mengakomodir hak-hak asasi penyandang disabilitas; 69. Bahwa para Pemohon telah membaca dan mempelajari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bagnunan. Peraturan Pemerintah ini merupakan Peraturan Pemerintah terbaru tentang Bangunan Gedung. Dalam Peraturan Pemerintah a quo, hak- hak penyandang disabilitas dalam hal aksesibilitas tidak diakomodir. Bahkan dalam Peraturan Pemerinta a quo kata Penyandang Disabilitas tidak pernah disebutkan; B. Pasal 61 angka 7 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Penjelasan Pasal 55 angka 3 yang mengubah ketentuan Penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang 30 Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945. 70. Bahwa bunyi Pasal 61 angka 7 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan: “menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia”; dan bunyi penjelasan Pasal Penjelasan Pasal 55 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan: “yang dimaksud dengan "fasilitas utama" adalah jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket. Yang dimaksud dengan "fasilitas penunjang" antara lain adalah fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.” 71. Bahwa perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention of the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251) juncto Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 72. Bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention of the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251) juncto Undang-Undang 31 Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan jawaban atas kondisi penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, tanpa diskriminasi, bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat; 73. Bahwa intensi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention of the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas) juncto Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan semangat dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak penyandang disabilitas yang selama ini mengalami banyak diskriminasi serta perlakuan yang merendahkan martabat yang pada akhirnya berakibat pada tidak terpenuhinya pelaksanaan hak-hak Penyandang Disabilitas; 74. Bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention of the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas) juncto Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjangkau Pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan Masyarakat, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; 75. Bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention of the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta perlakuan yang merendahkan martabat yang berakibat pada pelanggaran Hak Asasi Manusia; 76. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan: “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik 32 dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak disebut Penyandang Disabilitas”; 77. Bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan: “istilah Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”; 78. Bahwa ketentuan Pasal 148 tersebut mengharuskan agar penyebutan Penyandang Cacat dalam Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 berlaku harus dimaknai Penyandang Disabilitas. Bahwa dari Pasal tersebut pula dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila ada undang-undang yang berlaku setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, maka penyebutan penyandang cacat harus menggunakan penyebutan penyandang disabilitas; 79. Bahwa Pasal 61 angka 7 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit masih menggunakan istilah penyebutan orang cacat untuk mengidentifikasi orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, padahal ketentuan menyangkut keterbatasan fisik seseorang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 61 angka 7 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit: 1. Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban: i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita, menyusui, anak-anak, lanjut usia;” 33 80. Bahwa Penjelasan Pasal 55 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih menggunakan istilah penyebutan Penyandang cacat untuk mengidentifikasi orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Penjelasan Pasal 55 angka 3 Undang- Undang Cipta Kerja yang mengubah penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan: “yang dimaksud dengan "fasilitas utama" adalah jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket. Yang dimaksud dengan "fasilitas penunjang" antara lain adalah fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.”; 81. Bahwa terminologi “cacat” sebagai kata benda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung artian, antara lain: a. kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin atau akhlak); b. lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna); c. cela; d. aib; e. tidak (kurang) sempurna. Sedangkan dalam kata kerjanya mengandung makna, antara lain: a. ada kekurangannya; b. ada cacatnya; c. kurang lengkap; d. tidak sempurna. 82. Bahwa cacat kerap kali memiliki konotasi negatif dan cenderung lebih cocok untuk digunakan pada benda mati, misalnya pada keterangan kemasan barang yang mudah pecah dan/atau rusak selalu ada tulisan “barang jangan diterima apabila dalam keadaan cacat”. Oleh karena itu, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas, Gufroni Sakaril, pada peringatan hari penyandang disabilitas internasional, di Balai 34 Samudera Kelapa Gading, Sabtu, 03 Desember 2011 menyatakan “istilah penyandang cacat harus diubah karena istilah tersebut mengandung nilai yang cenderung bermakna negatif. penyandang cacat dianggap sekumpulan orang yang tidak berdaya, tidak mampu, dan menyandang masalah karena tercela atau cacat”; 83. Bahwa 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum positif tertinggi, mengamanatkan: Pasal 28G ayat (2): “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain” Pasal 28I ayat (2): “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” sehingga, digunakannya istilah “orang cacat” dan “penyandang cacat” bermuatan pelabelan negatif sehingga menimbulkan perlakuan diskriminatif dan cenderung merendahkan derajat martabat penyandang disabilitas serta bertentangan dengan pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 84. Bahwa Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum positif tertinggi, mengamanatkan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Sehingga apabila Pembentuk Undang-Undang terutama pemerintah yang bertanggung jawab khusus melindungi Hak Asasi Warga Negaranya malah membentuk Peraturan Perundang- undangan dan memuat frasa yang mendiskriminasi Penyandang Disabilitas, hal tersebut merupakan pembangkangan terhadap Konstitusi; 85. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan: “Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.” Sehingga digunakannya istilah “orang cacat” dan “penyandang 35 cacat” bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 86. Bahwa Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.”Sehingga digunakannya frasa “orang cacat” dan “Penyandang cacat” bertentangan dengan Pasal 128 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 87. Bahwa dengan masih digunakannya istilah orang cacat oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 61 angka 7 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan istilah Penyandang cacat oleh Pembentuk Undang-Undang dalam Penjelasan Pasal 55 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah melegitimasi bentuk diskriminasi serta merendahkan derajat martabat penyandang disabilitas; 88. Bahwa pemuatan istilah “orang cacat” dan “penyandang cacat” dalam muatan Pasal UU a quo akan berpotensi mencederai hak bebas dari stigma kepada penyandang disabilitas (vide Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2016); 89. Bahwa pemuatan istilah “orang cacat” dan “penyandang cacat” dalam peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan azas kemanusiaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 90. Bahwa dampak dari penggunaan frasa “orang cacat” dan “penyandang cacat” dalam peraturan perundang-undangan akan berpotensi melegitimasi terminologi itu sendiri untuk digunakan 36 sebagai pengganti kata penyandang disabilitas sebagaimana yang pernah dialami oleh para Pemohon; C. Pasal 81 angka 15 yang mengubah ketentuan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2). 91. Bahwa salah satu pokok pikiran yang termuat dalam konsiderans yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan UU 13/2003 menyatakan: Menimbang: a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan; c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha; 92. Bahwa Paragraf pertama penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan: “Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam 37 rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.” 93. Bahwa politik hukum dalam pembentukan UU ketenagakerjaan ditujukan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar bagi tenaga kerja sebagaimana ditegaskan Mahkamah dalam Paragraf [3.16] hlm. 40 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang menyatakan: bahwa politik hukum pembentukan UU 13/2003 adalah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang secara khusus terkait ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. oleh karena itu, pengaturan ketenagakerjaan dalam undang-undang a quo harus memenuhi hak-hak dan perlindungan mendasar bagi tenaga kerja dan dan pekerja/buruh serat pada saat yang sama harus dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan usaha.” 94. Bahwa kehadiran negara untuk mewujudkan hubungan kerja yang adil dan layak antara tenaga kerja dengan pengusaha juga ditegaskan Mahkamah dalam Sub-Paragraf [3.13.1] hlm 48 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 yang menegaskan bahwa pemenuhan atas ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menjadi tanggung jawab negara. Mahkamah secara lengkap menyatakan: “hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) 1945 adalah bagian dari hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. berbeda halnya dengan pemenuhan hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hak sipil dan politik yang pemenuhannya justru dilakukan dengan sedikit mungkin campur tangan negara, bahkan dalam batas batas tertentu negara tidak boleh campur tangan, pemenuhan terhadap hak-hak yang tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan justru membutuhkan peran aktif negara sesuai kemampuan atau sumber daya yang dimiliki oleh tiap-tiap negara.” 38 95. Dari uraian di atas tercermin bahwa negara memiliki peran yang sangat vital dalam melindungi hak-hak pekerja/buruh, termasuk para Pemohon yang merupakan penyandang disabilitas yang kedepannya akan menjadi pekerja/buruh; 96. Bahwa Pasal 27 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention of the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas) menyatakan: Pasal 27 ayat (1) huruf a: (1) Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas untuk bekerja, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya; ini mencakup hak atas kesempatan untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas di bursa kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Negara-Negara Pihak harus melindungi dan memajukan pemenuhan hak untuk bekerja, termasuk bagi mereka yang mendapatkan disabilitas pada masa kerja, dengan mengambil langkah-langkah tertentu, termasuk melalui peraturan perundang-undangan, untuk, antara lain: (a) Melarang diskriminasi atas dasar disabilitas terhadap segala bentuk pekerjaan, mencakup kondisi perekrutan, penerimaan dan pemberian kerja, perpanjangan masa kerja, pengembangan karir dan kondisi kerja yang aman dan sehat; Pasal 27 ayat (2): Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak berada dalam kondisi diperbudakkan atau diperhambakan, dan dilindungi, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, dari kerja paksa atau wajib. 97. Bahwa Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 59 UU ketenagakerjaan berbunyi: 1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut: a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; c. pekerjaan yang bersifat musiman; d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. 39 2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. 3. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah. 98. Bahwa keberadaan Pasal a quo sepanjang Pasal 59 ayat (1) huruf b yang menyatakan: “pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama” sangat merugikan para Pemohon sebagai Penyandang Disabilitas karena Pasal a quo mengakibatkan kategori pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama termasuk ke dalam pekerjaan yang didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu. Dan selain itu Pasal a quo tidak memberikan batasan hukum dan kepastian hukum yang jelas terkait lamanya pekerjaan sehingga berpotensi mengakibatkan pekerjaan yang lama penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) tahun digolongkan sebagai pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga bisa didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu; 99. Bahwa apabila hal yang seperti diuraikan oleh para Pemohon pada poin nomor 8 (delapan) tetap mendapat legitimasi, maka hal tersebut berpotensi membuka ruang bagi pengusaha menempatkan para Pemohon (penyandang disabilitas) berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) dalam masa waktu yang cukup lama yakni lebih dari 3 (tiga) tahun sehinga semakin mempersempit kesempatan Para Pemohon untuk bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap). Padahal para Pemohon sebagai penyandang Disabilitas sangat sulit mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan fisik maupun mental yang dialami oleh para Pemohon karena pengusaha cenderung lebih mengutamakan pekerja yang lebih sempurna secara fisik maupun mental; 100. Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan: 40 i. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. ii. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. 101. Bahwa presentase dalam menerima pekerja/buruh penyandang disabilitas sebagaimana disebutkan dalam dalam poin nomor 10 (sepuluh) sangatlah sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah penyandang disabilitas yang ada di seluruh Indonesia, ditambah masih banyak perusahaan yang masih belum mematuhi aturan tersebut; 102. Bahwa apabila tidak ada pembatasan waktu terkait jenis pekerjaan tertentu yang penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama seperti pada Pasal 59 ayat (1) huruf b UU ketenagakerjaan hasil perubahan maka para Pemohon berpotensi menjadi pekerja kontrak dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun bahkan seumur hidup dan mengarah pada eksploitasi manusia atas manusia yang berakibat pada perbudakan. hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UU 19/2011; 103. Bahwa Pasal 81 angka 15 telah UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 UU Ketenagakerjaan juga telah telah menghapus ketentuan Pasal 59 ayat (4) yang menyatakan: “Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.” 104. Bahwa dihapusnya ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan mengakibatkan para Pemohon sebagai penyandang disabilitas dapat dikontrak berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu yang berpotensi pada kontrak seumur hidup. Hal-hal yang dikhawatirkan oleh para Pemohon dapat terhindar apabila Pasal 59 UU Ketenagakerjaan sebelum perubahan dihidupkan kembali; 105. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 telah menjamin setiap warga negara termasuk para Pemohon sebagai penyandang disabilitas 41 berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, namun keberadaan Pasal a quo menghilangkan hak- hak Para Pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; 106. Bahwa Pasal a quo juga berpotensi melanggar hak konstitusional para Pemohon yang telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu hak pengakuan dan perlindungan. dimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dihapusnya batas waktu paling lama 3 (tiga) tahun dalam perjanjian kerja waktu tertentu berindikasi bahwa negara melegitimasi tindakan pengusaha untuk tidak mengakui jerih payah para pekerja selama mereka bekerja yang mendedikasikan diri pada perusahaan tersebut, dimana tujuannya yaitu supaya diangkat menjadi pekerja dengan status pekerja tetap; 107. Bahwa Pasal a quo juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 karena tidak adanya batasan waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu seperti pada Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan sebelum perubahan. Pasal 59 hasil perubahan tidak mencerminkan hubungan yang layak dalam pekerjaan seperti yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; VI. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 24 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) yang mengubah ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) bertentangan 42 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), berlaku kembali sebagaimana sebagaimana sebelum diubah oleh ketentuan Pasal 24 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Menyatakan Pasal 24 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) yang menghapus ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), berlaku kembali sebagaimana sebelum dihapus oleh ketentuan Pasal 24 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Menyatakan Pasal 24 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) yang menghapus ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 43 7. Menyatakan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), berlaku kembali sebagaimana sebelum dihapus oleh ketentuan Pasal 24 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Menyatakan Pasal 24 angka 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) yang menghapus ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 9. Menyatakan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh ketentuan Pasal 24 angka 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 10. Menyatakan Pasal 61 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia”; 44 11. Menyatakan Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) yang mengubah ketentuan Pasal Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 12. Menyatakan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh ketentuan Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 13. Menyatakan Penjelasan Pasal 55 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) yang mengubah ketentuan penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Yang dimaksud dengan “fasilitas utama” adalah jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket. Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” antara lain adalah fasilitas untuk penyandang disabilitas, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.” 14. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 45 Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Halaman pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang diundangkan dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573); 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Halaman pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Halaman Pertama Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Catatan: telah ditarik dalam pemeriksaan pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan (sidang ke 2) pada 4 Mei 2021; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Halaman 101-102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diundangkan dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573); 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Halaman 103 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diundangkan dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573); 6. Bukti P- 6 : Fotokopi Halaman 458-459 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diundangkan dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573); 7. Bukti P- 7 : Fotokopi Halaman 539 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diundangkan dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573); 8. Bukti P- 8 : Fotokopi Halaman 180 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diundangkan dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573); 46 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, selanjutnya disebut UU 11/2020), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. 9. Bukti P- 9 : Fotokopi identitas para Pemohon; 10. Bukti P- 10 : Foto Pemohon I; 11. Bukti P- 11 : Foto Pemohon II; 12. Bukti P- 12 : Fotokopi KTM Pemohon II ; 13. Bukti P- 13 : Fotokopi (copy leges) Halaman 769 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diundangkan dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573). 47 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 48 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 24 angka 4, Pasal 24 angka 13, Pasal 24 angka 24, Pasal 24 angka 28, Pasal 61 angka 7, Pasal 81 angka 15, Penjelasan Pasal 55 angka 3 UU 11/2020 yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 24 angka 4, 4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. (2) Penggunaan ruang di atas danf atau di bawah tanah dan/atau air untuk bangunan gedung harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal bangunan gedung merupakan bangunan gedung adat dan cagar budaya, bangunan gedung mengikuti ketentuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 24 angka 13 13. Pasal 16 dihapus Pasal 24 angka 24 24. Pasal 27 dihapus Pasal 24 angka 28 28. Pasal 31 dihapus. 49 Pasal 61 angka 7 7. Ketentuan Pasal berikut: 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 29 (1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban: “.........................” i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menJrusui, anak-anak, dan lanjut usia; Pasal 81 angka 15 15. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 59 (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut: “.....” b. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; “..........................” (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 55 angka 3 3. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 38 “...........................” (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang. 2. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia, seorang penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan fisik sejak lahir sehingga mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 3. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia, seorang penyandang disabilitas yang juga seorang mahasiswa Fakultas Hukum 50 Universitas Kristen Indonesia yang sedang menyusun skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas untuk Mendapatkan Pekerjaan yang Layak di Indonesia”. 4. Bahwa para Pemohon sebagai penyandang disabilitas merasa telah kehilangan perlakuan khusus dan kemudahan aksesibilitas bangunan gedung akibat dihapusnya ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (selanjutnya disebut UU 28/2002) diubah menjadi Pasal 24 angka 24 UU 11/2020, hal ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. 5. Bahwa Pasal 24 angka 4 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 7 UU 28/2002, Pasal 24 angka 13 UU 11/2020 yang menghapus ketentuan Pasal 16 UU 28/2002, Pasal 24 angka 28 UU 11/2020 yang menghapus ketentuan Pasal 31 UU 28/2002, telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon dan bertentangan dengan UUD 1945. 6. Bahwa kehilangan kemudahan dan perlakuan khusus sebagai akibat dari dihapusnya Pasal-Pasal a quo menurut para Pemohon menandakan kurangnya perhatian Negara atas kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, selain itu dengan dihapus dan diubahnya Pasal-Pasal a quo apabila terjadi kebakaran dan/atau gempa bumi atau keadaan darurat lainnya, para Pemohon sebagai penyandang disabilitas akan kesulitan untuk menyelamatkan diri dengan cepat karena tidak adanya aksesibilitas bagi para Pemohon. 7. Bahwa penggunaan frasa “orang cacat” dalam Pasal 61 angka 7 yang mengubah Pasal 29 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (selanjutnya disebut UU 44/2009) telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 dan menimbulkan kebingungan bagi Pemohon II dalam menentukan pemakaian frasa yang menunjukkan tentang keadaan keterbatasan fisik seseorang dalam judul skripsinya, apakah menggunakan frasa “Penyandang Disabilitas” seperti yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas atau “Orang Cacat” seperti yang diatur dalam Pasal 61 angka 7 UU 11/2020; 8. Bahwa Pasal 81 angka 15 telah mengubah ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 51 (selanjutnya disebut UU 13/2003) khususnya terkait dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dimana sebelum terjadi perubahan, PKWT hanya boleh diadakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Hal ini merugikan para Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; 9. Bahwa Penjelasan Pasal 55 angka 3 yang mengubah ketentuan penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (selanjutnya diebut UU 22/2009) masih menggunakan frasa "penyandang cacat" hal ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon; Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, para Pemohon telah dapat menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul karena adanya hubungan kausal antara norma yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, yang apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 24 angka 4, Pasal 24 angka 13, Pasal 24 angka 24, Pasal 24 angka 28, Pasal 61 angka 7, Pasal 81 angka 15, Penjelasan Pasal 55 angka 3 UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 52 1. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 24 angka 4, Pasal 24 angka 13, Pasal 24 angka 24, Pasal 24 angka 28 UU 11/2020, adalah ketentuan yang saling berkaitan satu sama lain, ketentuan baru ini menimbulkan kerugian konstitusionalitas bagi penyandang disabilitas, di antaranya: - Bahwa kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU 28/2002 telah dihapus oleh Pasal 24 angka 24 UU 11/2020; - Bahwa pasal rujukan lahirnya Pasal 27 UU 28/2002 adalah Pasal 16 UU 28/2002, di mana Pasal 16 tersebut juga telah dihapus melalui Pasal 24 angka 13 UU 11/2020; - Bahwa Pasal 16 UU 28/2002 bukan merupakan Pasal yang berdiri sendiri melainkan Pasal yang lahir atas norma yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) UU 28/2002 dan Pasal 7 UU 28/2002 telah diubah oleh Pasal 24 angka 4 UU 11/2020; - Bahwa Pasal 31 UU 28/2002 sebagai pasal penegasan untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 UU 28/2002 juga telah dihapus oleh Pasal 24 angka 28 UU 11/2020; - Bahwa dengan diubahnya Pasal 7 dan dengan dihapusnya Pasal 16, Pasal 27, dan Pasal 31 UU 28/2002, hal tersebut telah menghilangkan hak-hak Penyandang Disabilitas dalam memperoleh kemudahan aksesibilitas Bangunan Gedung, kehilangan perlakuan khusus dan kehilangan perlakuan yang adil dari negara dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945; 2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 61 angka 7 UU 11/2020 telah mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf i UU 44/2009, mengenai penggunaan istilah “orang cacat” untuk mengidentifikasi orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, padahal ketentuan menyangkut keterbatasan fisik seseorang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 3. Bahwa menurut para Pemohon, kata “cacat” kerap kali memiliki konotasi negatif dan cenderung lebih cocok untuk digunakan pada benda mati, menurut para Pemohon hal ini menimbulkan perlakuan diskriminatif dan cenderung 53 merendahkan derajat martabat penyandang disabilitas serta bertentangan dengan Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 4. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 81 angka 15 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b dan ayat (4) UU 13/2003, menurut para Pemohon perubahan ini merugikan para Pemohon sebagai Penyandang Disabilitas karena Pasal a quo telah menghilangkan ketentuan mengenai waktu “paling lama 3 tahun” hal ini tidak memberikan batasan hukum dan kepastian hukum yang jelas terkait lamanya pekerjaan sehingga berpotensi mengakibatkan pekerjaan yang lama penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) tahun digolongkan sebagai pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga bisa didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu dan berpotensi menimbulkan kontrak dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun bahkan seumur hidup dan mengarah pada eksploitasi manusia atas manusia. Sehingga ketentuan a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 5. Bahwa menurut para Pemohon, sebagai penyandang Disabilitas sangat sulit bagi para Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan fisik maupun mental yang dialami oleh para Pemohon karena pengusaha cenderung lebih mengutamakan pekerja yang lebih sempurna secara fisik maupun mental; 6. Bahwa menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 55 angka 3 UU 11/2020 masih menggunakan istilah penyandang cacat untuk mengidentifikasi orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Bahwa kata cacat kerap kali memiliki konotasi negatif dan cenderung lebih cocok untuk digunakan pada benda mati, sehingga penggunaan istilah penyandang cacat dalam muatan Pasal a quo berpotensi mencederai hak bebas dari stigma kepada penyandang disabilitas. 7. Bahwa berdasarkan uraian dali-dalil para Pemohon tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan: - Pasal 24 angka 4 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 7 UU 28/2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan Pasal 7 UU 28/2002 berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh ketentuan Pasal 24 angka 4 UU 11/2020; 54 - Pasal 24 angka 13 UU 11/2020 yang menghapus ketentuan Pasal 16 UU 28/2002, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan Pasal 16 UU 28/2002, berlaku kembali sebagaimana sebelum dihapus oleh ketentuan Pasal 24 angka 13 UU 11/2020; - Pasal 24 angka 24 UU 11/2020 yang menghapus ketentuan Pasal 27 UU 28/2002, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan Pasal 27 UU 28/2002 berlaku kembali sebagaimana sebelum dihapus oleh ketentuan Pasal 24 angka 24 UU 11/2020; - Pasal 24 angka 28 UU 11/2020 yang menghapus ketentuan Pasal 31 UU 28/2002, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan Pasal 31 UU 28/2002 berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh ketentuan Pasal 24 angka 28 UU 11/2020; - Pasal 61 angka 7 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf i UU 44/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia”; - Pasal 81 angka 15 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 59 UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan Pasal 59 UU 13/2003 berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh ketentuan Pasal 81 angka 15 UU 11/2020; - Menyatakan Penjelasan Pasal 55 angka 3 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan penjelasan Pasal 38 ayat (2) UU 22/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Yang dimaksud dengan “fasilitas utama” adalah jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket. Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” antara lain adalah fasilitas untuk penyandang disabilitas, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.” 55 [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 tanpa bukti P-3 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berkaitan dengan pengujian formil UU 11/2020 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar yang dalam pokok permohonan menyatakan: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian; 3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen; 56 6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali; 7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Dalam putusan berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020 tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan pengujian materiil a quo tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang- undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi, dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil a quo harus dinyatakan kehilangan objek; [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan para Pemohon dipandang tidak relevan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 57 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon kehilangan objek; [4.4] Hal-hal lain dari permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, 58 dan pada hari Kamis, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 15.43 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat 59 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan MP Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani