5/PHPU.D-XII/2014

1 - PUTUSAN Nomor 5/PHPU.D-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua, yang diajukan oleh: [1.2] Nama : William B. Noya Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusawine, Kota Ambon, Provinsi Maluku Nama : Dr. Adam Latuconsina, M.Si. Pekerjaan : Pengajar/Dosen Alamat : Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 2 Juli 2013 memberi kuasa kepada i) Helmy J. Sulilatu, S.H. dan ii) Jacobis Siahaya, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada Kantor Tim Hukum Bakal Pasangan Calon William B. Noya & Dr. Adam Latuconsina, beralamat di BTN Kanawa Blok C-21 Nomor 10, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; dan Nama : William B. Noya Pekerjaan : Wiraswasta 2 Alamat : Jalan Nn Saar Sopacua, RT/RW 004/05, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusawine, Kota Ambon, Provinsi Maluku Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 003/SK.I/2014, bertanggal 6 Januari 2014 memberi kuasa kepada i) Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.; ii) Dr. Y.B. Purwaning M. Yanuar, S.H., M.CL., CN.; iii) Dr. Rico Pandeirot, S.H., LLM.; iv) R. Andika Yoedistira, S.H., M.H.; v) Desyana, S.H., M.H.; vi) Yuliana, S.H.; vii) Fitria Wardhani, S.H.; viii) Dahliana Indah Yustikarini, S.H.; ix) Trophysiani Maureen, S.H.; dan x) Siti Hafsoh Sopharina, S.H., yaitu advokat atau pengacara pada Kantor Hukum Otto Cornelis Kaligis dan Associates yang beralamat di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B Nomor 122-123, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; dan Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin, Tantui, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 03/KPU-Prov-028/I/2014 bertanggal 9 Januari 2014 memberi kuasa kepada i) Fahri Bachmid, S.H., M.H.; ii) Fahmi A. Bachmid, S.H., M.Hum., iii) H. Ahmad Yulianto, S.H., M.H.; iv) Imam Asmara Hakim, S.H.; v) Zaenal Fandi, S.H.; dan vi) Thesar Yudha Prawira, S.H., yaitu advokat/pengacara/konsultan hukum/pembela hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fahri Bachmid, S.H., M.H. & Associates beralamat di Jalan A.M. Sangaji Nomor 36, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------ Termohon; [1.4] 1. Nama : Ir. Said Assagaf Alamat : Karang Panjang, Kelurahan Amantule, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku 3 2. Nama : Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. Alamat : Jalan Ina Tuni, Karang Panjang, Kelurahan Amantule, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, Nomor Urut 5; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 15 Januari 2014 memberi kuasa kepada i) Rudy Alfonso, S.H., M.H.; ii) Taha Latar, S.H.; iii) Samsul Huda, S.H., M.H.; iv) Misbahudin Gasma, S.H., M.H.; v) Fahri Bachmid, S.H., M.H.; vi) Dorel Almir, S.H., M.Kn.; vii) Heru Widodo, S.H., M.Hum.; viii) Lauritzke Mantulameten, S.H.; ix) M. Sattu Pali, S.H.; x) Totok Prasetiyanto, S.H.; xi) Robinson, S.H.; xii) Samsudin, S.H.; xiii) Dhimas Pradana, S.H.; xiv) Kamal Abdul Azis, S.H.; xv) Syarifuddin, S.H.; xvi) Elintar Pangastuti, S.H., M.H.; dan xvii) Melissa Christianes, S.H., yaitu advokat atau pengacara yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., beralamat di The “H” Tower 15th Floor, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 20, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Mendengar keterangan ahli Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon, dan Pihak Terkait; Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku; Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon; Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 4 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Januari 2014, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 13/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 5/PHPU.D- XII/2014 pada tanggal 9 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut: Bersama ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan dalam Perkara Sengketa Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Termohon dengan diikuti oleh Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2013 setelah Putusan PTUN Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN bertanggal 5 Juni 2013 memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Amar Putusan a quo berbunyi: 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan CaIon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov- 028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. 4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Penetapan Pasangan CaIon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dengan menetapkan para Penggugat sebagai Pasangan CaIon Gubernur dan Wakil Gubernur setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah). 5 Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) setelah upaya hukum yang dilakukan oleh Termohon di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar diterima dan diputus dengan amarnya berbunyi: “Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN, tanggal 5 Juni 2013 yang dimohonkan banding”. Selanjutnya Permohonan Kasasi yang diajukan Termohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan termasuk sebagai perkara yang tidak memenuhi syarat kasasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 29 Desember 2011, sehingga Ketua PTUN Ambon mengeluarkan Penetapan Nomor 05/PEN/G/2013/PTUN.ABN, tanggal 6 Desember 2013 yang menyatakan “Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dalam Putusan Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN terhadap Putusan Penqadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 94/B/2013/PT.TUN.MKS tidak dapat diterima. A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 junctis Pasal 10 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226) selanjutnya disebut UU MK, Pasal 29 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) dan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ditegaskan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 6 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus sengketa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi Maluku Tahun 2013 berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang”. 3. Bahwa terkait dengan kewenangan tersebut pada dalil angka 1.2 di atas, dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan sebagai berikut “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”. 4. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 pada 28 April 2008. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sengketa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi Maluku Tahun 2013. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan CaIon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku (selanjutnya disebut PILGUB) Provinsi Maluku yang memiliki hak dan kewajiban konstitusional untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum dan memiliki kedudukan hukum yang sama dan setara dengan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik. 2. Bahwa Putusan PTUN Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 5 Juni 2013 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sejak tanggal 6 Desember 2013, pengadilan telah mewajibkan Termohon untuk mencabut Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tanggal 24 April 7 2013 dan telah memerintahkan Termohon untuk mengikutsertakan Pemohon dalam Pilgub Provinsi Maluku Tahun 2013. 3. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 Juni 2013 yang amarnya: Menyatakan: Dalam Eksepsi: - Mengabulkan Eksepsi Termohon Dalam Pokok Permohonan: "Permohonan Pemohon tidak dapat diterima". Putusan Mahkamah Konstitusi itu dengan pertimbangan hukum bahwa Putusan PTUN Ambon Nomor05/G/2013/PTUN.ABN, tanggal 5 Juni 2013 belum memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pemohon akan memperoleh kedudukan hukum setelah Putusan Pengadilan a quo memperoleh kekuatan hukum tetap. 4. Bahwa meskipun Putusan PTUN Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 5 Juni 2013 telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sejak tanggal 6 Desember 2013 dan Putusan a quo telah dilaksanakan oleh Panitera PTUN Ambon pada tanggal 12 Desember 2013 dengan surat Wakil Ketua PTUN Ambon Nomor W4.TUN3/H.05.05/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 perihal Pelaksanaan Putusan Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN juncto Putusan Banding Nomor 94/B/2013/PT.TUN.MKS namun Termohon tetap saja tidak mematuhi Putusan tersebut, bahkan tetap melaksanakan Pilgub Provinsi Maluku Putaran Kedua pada tanggal 14 Desember 2013 dengan mengikutsertakan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, sehingga tindakan Termohon tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan konstitusi karena dengan sengaja telah mengabaikan kewajiban konstitusional yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 93/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 Juli 2013 halaman 169 angka (3.12) mempertimbangkan kekuatan hukum dari Putusan PTUN Ambon sebagai berikut: “Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena masih dalam proses banding di Pengadilan Tnggi Tata Usaha Negara Makassar. Sebagai putusan yang 8 belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Selain itu, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku bertanggal 24 April 2013. Dengan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Colon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 24 April 2013 tetap memperoleh kekuatan legalitas sampai dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada halangan hukum bagi Termohon untuk melaksanakan keputusannya". Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan oleh karena Putusan PTUN Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN, tanggal 5 Juni 2013 telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka tidak ada alasan oleh siapapun untuk tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 6. Bahwa dengan merujuk kepada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 93/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 sebagaimana dikutip pada dalil angka (5) di atas maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 bertanggal 24 April 2013 tidak memiliki kekuatan legalitas yang dibuktikan dengan Penetapan Ketua PTUN Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN., tanggal 6 Desember 2013 yang menyatakan: Permohonan Kasasi Tergugat tidak dapat diterima dan Surat Ketua PTUN Ambon Nomor W4.TUN3/1041/H.05.05/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 perihal: Pelaksanaan Putusan Nornor 05/G/2013/PTUN.ABN juncto Putusan Banding Nomor 94/B/2013/PT.TUN.MKS. 9 7. Bahwa Putusan PTUN Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 5 Juni 2013 telah rnemperoteh kekuatan hukum tetap dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 bertanggal 24 April 2013 tidak mempunyai kekuatan legalitas sejak tanggal 6 Desember 2013, namun Termohon telah dengan sengaja tetap menghalang-halangi Pemohon untuk dlikutkan sebagai peserta dalam Pilgub Provinsi Maluku Tahun 2013 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2013, dengan mengikutsertakan Pihak Terkait I dan Pihak Terkalt II. Tindakan Termohon tersebut tidak saja merugikan Pemohon baik secara moril maupun materil, melainkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan konstitusi karena telah dengan sengaja menghilangkan hak warga negara untuk dipilih (the right to be candidate) yang merupakan hak asasi manusia (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004). Termohon jelas telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan mengabaikan kewajiban konstitusional sebagai warga Negara Indonesia untuk dipilih, hal mana secara tegas diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945 Selain itu tindakan Termohon tersebut juga telah melanggar asas Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk rnenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Mahmakah Konstitusi yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. 9. Bahwa merujuk kepada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan 10 Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, dan Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, serta putusan Nomor 218-219-220- 221/PHPU.D/VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yapen Tahun 2010, yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi telah memberikan legal standing kepada Bakal Pasangan calon Pemilukada yang telah dirampas hak konstitusionalnya oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah Konstitusi dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu. 10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan 1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 739/kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 bertanggal 28 Desember 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 740/kpts/KPU-Prov- 028/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018 bertanggal 28 Desember 2013 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putara Kedua Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2013. 2. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi: “Keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat diajukan oleh Pasangan Calon kepada 11 Mahkamah Agung (baca: Mahkamah Konstitusi) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. 3. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan: “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”. 4. Bahwa tenggang waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi menurut hari kerja maka batas waktu pengajuan permohonan jatuh pada tanggal 2 Januari 2014”. 5. Bahwa dengan demikian pengajuan permohonan Pemohon pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2014 masih pada tenggat waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan”. D. Pokok Permohonan 1. Bahwa Pemohon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dari jalur perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilgub) Provinsi Maluku Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam tanda terima William B. Noya dan hasil verifikasi Tahap I berkas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 24 Februari 2013 (bukti P-1) 2. Bahwa pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilgub Putaran Kedua yang dilaksanakan oleh Termohon dengan mengikutsertakan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II sebagai peserta yang dilaksanakan setelah Putusan PTUN Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 5 Juni 2013 memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan Penetapan Nomor 05/PEN/G/2013/PTUN.ABN tanggal 6 Desember 2013 (bukti P-2). 3. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 93/PHPU.D- XI/2013 bertanggal 30 Juli 2013 halaman 169 angka (3.12), Mahkamah secara tegas menyebutkan: “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 bertanggal 24 12 April 2013 tetap memperoleh kekuatan legalitas sampai dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sebelumnya pada halaman 159-160 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 Juli 2013 menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi ditegaskan sebagai berikut, bahwa dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harafiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokonya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan: “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan CaIon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan CaIon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita- cita tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga Negara masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah 13 habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan Undang-Undang”. (bukti P-2a) Bahwa dengan permohonan ini Pemohon berkenan untuk melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 93/PHPU.D/XI/2013 halaman 169 untuk membuktikan bahwa Putusan PTUN Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN bertanggal 5 Juni 2013 telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan oleh Peradilan Tata Usaha Negara Ambon dengan surat Pengadilan Nomor W4.TUN3/1041/H.05.05/XII/2013 bertanggal 12 Desember 2013 perihal Pelaksanaan Putusan Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN juncto Putusan Banding Nomor 94/B/2013/PT.TUN.MKS, maka sejak tanggal 6 Desember 2013 Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 bertanggal 24 April 2013 yang diterbitkan oleh Termohon tidak memiliki kekuatan legalitas sehingga pelaksanaan Pemungutan Suara Pilgub Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua cacat hukum dan hasilnya menjadi batal demi hukum (bukti P-3). 4. Bahwa PTUN Ambon dalam Putusannya Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN bertanggal 5 Juni 2013 telah menyatakan batal Surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dan mewajibkan kepada Termohon untuk mencabut Surat Keputusan a quo yang secara lengkap amar putusan itu berbunyi: 1. Mengabulkan gugatan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan CaIon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU- Prov-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan CaIon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. 14 4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dengan menetapkan para penggugat sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) (bukti P-4) 5. Bahwa meskipun Putusan PTUN Ambon a quo telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengadilan telah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya, namun Termohon dengan sengaja mengabaikan putusan pengadilan tersebut bahkan telah dengan sengaja mengajak seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku untuk mengabaikan putusan pengadilan dimaksud dengan surat Termohon tanggal 9 Desember 2013 perihal Penegasan Pelaksanaan Pilgub Putaran ke-2 (bukti P-5) dan dengan memutarbalikan fakta mengajukan surat kepada Ketua Mahkamah Agung c.q. Dr. H. Muhamad Hatta Ali, S.H., M.H. berNomor 711X/KPU-Prov-028/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 perihal Mohon Penjelasan Hukum atas Tidak Dikirimnya Permohonan Kasasi Yang Diajukan Termohon I (bukti P-6). 6. Bahwa meskipun Putusan PTUN Ambon Nomor05/G/2013/PTUN.ABN bertanggal 5 Juni 2013 telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) sejak ditetapkan Penetapan Ketua PTUN Ambon Nomor05/PEN/G/2013/PTUN.ABN, tanggal 6 Desember 2013 berdasarkan perintah Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudian ditegaskan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi Dan Peninjauan Kembali dan Surat Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung tanggal 5 Desember 2013 bernomor 36/Tuaka.TUN/XII/2013 perihal Permohonan Penjelasan/Pendapat Hukum, namun Termohon tetap melaksanakan pemungutan suara Pilgub Putaran Kedua pada tanggal 14 Desember 2013 15 dengan mengikutsertakan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II sebagai peserta. (bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-8a). 7. Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban oleh Termohon sebagaimana diperintahkan dalam Putusan PTUN Ambon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Termohon tetap melaksanakan Pemilihan Umum Putaran Kedua pada tanggal 14 Desember 2013 setelah Putusan PTUN Ambon a quo memperoleh kekuatan hukum tetap dengan mengikutsertakan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II berdasarkan Keputusan Termohon yang telah dibatalkan oleh PTUN Ambon merupakan sebuah kejahatan konstitusi serta merupakan pelecahan terhadap lembaga PTUN sebagai peradilan negara. 8. Bahwa oleh karena Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 yang dikeluarkan oleh Termohon telah dibatalkan dengan Putusan PTUN Ambon dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 6 Desember 2013 maka pelaksanaan Pilgub Provinsi Maluku Putaran Kedua cacat hukum sehingga hasilnya menjadi batal demi hukum. 9. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (4) huruf l Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berbunyi: “KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya dalam Pasal 11 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum berbunyi: “dalam melaksanakan asas kepastian hukum, penyelenggara pemilu berkewajiban: a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan”. Hal mana dikaitkan dengan amanat konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi: “Segala warga Negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 10. Bahwa putusan PTUN Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN bertanggal 5 Juni 2013 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan putusan peradilan negara yang wajib dijunjung tinggi oleh segala warga negara tanpa 16 kecuali karena dengan tidak melaksanakan kewajiban konstitusional tersebut, apalagi bertindak melawan hukum dengan sengaja mengabaikan putusan peradilan negara merupakan tindakan inkonstitusional dan makar terhadap konstitusi negara sehingga perbuatan itu tidak dapat dibenarkan oleh siapapun. 11. Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga untuk mencapai suatau pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggara Pemilukada yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efesiensi, dan efektifitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. 12. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 bertanggal 28 Desember 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 740/kpts/KPU-Prov- 028/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018 bertanggal 28 Desember 2013 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putara Kedua Tahun 2013 ditetapkan pada tanggal 28 Desember Tahun 2013 oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan CaIon Nomor Urut 5 sebagai pemenang pertama dan kedua bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan melanggar hak konstitusional Pemohon (right to be candidate) yang dijamin konstitusi. 17 Berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana Pemohon kemukakan di atas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Provinsi Maluku tidak sah dan batal, Sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Provinsi Maluku dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tanpa merubah komposisi nomor urut dan Pemohon ditetapkan sebagai peserta Pemilukada pada nomor urut berikutnya (bukti P-9, bukti P-10, dan bukti P-11). E. Permohonan Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukurn yang teiah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan; 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal demi hukum (void ab initio) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tanggal 28 Desember 2013. 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemillhan Umum Provinsi Maluku Nomor 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku. 4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018. 5. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan CaIon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013. 18 6. Menyatakan Pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013. 7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Provinsi Maluku dengan mengikutsertakan Pemohon Wiliam B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 dengan nomor urut berikutnya, Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran William B. Noya dan Hasil Verifikasi Tahap I Berkas Adminstrasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 24 Februari 2013. 2. Bukti P-2 : Fotokopi Penetapan Ketua PTUN Ambon Nomor 05/PEN/G/2013/PTUN.ABN tanggal 6 Desember 2013. 3. Bukti P-2a : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHPU.D- Xi/2013 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013. 4. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Ketua PTUN Ambon Nomor W4.TUN3/1041/H.05.05/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 perihal Pelaksanaan Putusan Nomor 05/PEN/G/2013/PTUN.ABN juncto Putusan Banding Nomor 94/B/2013/PT.TUN.MKS 5. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan PTUN Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 5 Juni 2013. 6. Bukti P-5 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Maluku Nomor 709/KPU-Prov- 028/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 perihal Penegasan Pelaksanaan Pilgub Putaran ke-2. 7. Bukti P-6 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Maluku 711X/KPU-Prov- 028/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 perihal Mohon 19 penjelasan hukum atas tidak dikirimnya permohonan kasasi yang diajukan oleh KPU Provinsi Maluku. 8. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 29 Desember 2011 Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perkara yang tidak memenuhi syarat kasasi dan peninjauan kembali. 9. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Tuaka TUN MA tanggal 5 Desember 2013 Nomor 36/Tuaka.TUN/XII/2013 perihal: Permohonan Penjelasan/Pendapat Hukum. 10. Bukti P-8a : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. 11. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran ke-2 Tahun 2013 oleh KPU Provinsi Maluku. 12. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, bertanggal 28 Desember 2013. 13. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, bertanggal 28 Desember 2013. 14. Bukti P-12 : Fotokopi Salinan Putusan PT TUN Makassar Nomor 94/B/2013/PT.TUN.MKS, bertanggal 26 September 2013. 15. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pengantar Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor 05/PEN/2013/PTUN-ABN. 16. Bukti P-14 : Fotokopi Risalah Dengar Pendapat Antara Komisi A DPRD Provinsi Maluku bersama KPUD, Bawaslu, Polda Maluku, dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. 17. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Terima Surat-surat. 20 18. Bukti P-16 : Fotokopi kliping berita Harian Pagi Info Baru. Selain itu, Pemohon mengajukan seorang ahli dan tiga orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 23 dan 24 Januari 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Ahli: Dr. Maruarar Siahaan, S.H. ƒ The right to be candidate selain konstitusional (tercantum dalam UUD 1945) juga merupakan norma HAM. ƒ Dengan adanya upaya banding dan kasasi terhadap Putusan PTUN, KPU Provinsi Maluku merasa tetap memiliki hak untuk menilai apakah pasangan calon tertentu memenuhi syarat keikutsertaan atau tidak, padahal PTUN sudah memutuskan perihal pemenuhan syarat pasanngan calon dimaksud. ƒ Hal demikian menunjukkan adanya kepentingan KPU Provinsi Maluku akan keikutsertaan pasangan calon tertentu. ƒ Jika ada konflik dalam konstitusi antara norma HAM dengan norma lain, maka norma HAM harus diposisikan lebih tinggi. Dengan demikian maka Mahkamah harus menerima hak Pemohon untuk mengikuti Pemilukada. ƒ Kerugian negara yang muncul akibat tindakan KPU yang tidak melaksanakan Putusan TUN (bahkan menilai ulang fakta yang telah diputus oleh PTUN yang memang memiliki kewenangan) harus ditanggung oleh komisioner KPU secara pribadi. ƒ Sifat penyelenggara yang tidak taat asas harus dikoreksi. ƒ Pemohon harus diberi kesempatan agar hak asasinya, yaitu right to be candidate, yang dilindungi oleh konstitusi tidak terlanggar. ƒ Verifikasi Mahkamah dilakukan berdasarkan data-data yang diajukan masing- masing pihak, tetapi fakta-fakta di lapangan merupakan kompetensi TUN untuk menilainya (kompetensi absolut). ƒ Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya bukanlah putusan akhir melainkan putusan antara, sehingga masih dapat berubah. ƒ Kompetensi absolut untuk menguji putusan tata usaha negara adalah kompetensi absolut dari PTUN. ƒ Seluruh Putusan MK adalah declaratoir karena “menyatakan”. Putusan MK yang condemnatoir mungkin ada dalam Perkara SKLN. Sementara amar 21 putusan PHPU yang memerintahkan suatu tindakan kepada pihak tertentu adalah putusan yang bersifat eksekutorial. ƒ Sifat hukum acara MK sangat dinamis, sehingga hanya dengan melihat Hukum Acara MK tidak dapat dikatakan dengan pasti bahwa permohonan Pemohon ne bis in idem. ƒ Putusan yang belum menyelesaikan suatu perkara secara final masih dianggap sebagai putusan antara yang dapat berubah. ƒ Harus ditelaah apakah verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku pasca Putusan PTUN telah dilakukan secara terbuka? ƒ Hukum Acara MK memiliki sifat karakter publik yang lebih kental dibanding hukum acara pengadilan lain. ƒ Pasangan Calon adalah satu kesatuan, sehingga hanya satu calon saja yang menandatangani permohonan dan/atau surat kuasa telah dianggap cukup, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa calon wakil gubernur tidak menyetujui pengajuan permohonan dimaksud. ƒ Putusan KPUD sebagai putusan TUN hanya memiliki daya laku terbatas di daerah KPUD bersangkutan. ƒ Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo karena adanya Putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Saksi: 1. Putuhena Mohammad Husni ƒ Saksi tinggal di Perumnas Waiheru, Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. ƒ Saksi mengetahui dari surat kabar bahwa Putusan PTUN Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN telah berkekuatan hukum tetap pada 6 Desember 2013. ƒ Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku. ƒ KPU Provinsi Maluku menerangkan kepada masyarakat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHPU.D-XI/2013 pada amarnya menolak permohonan Pasangan William B. Noya dan Adam Latuconsina. ƒ Saksi menyampaikan keberatan mengenai masalah tersebut kepada Ketua KPU Provinsi Maluku di halaman Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, namun Ketua KPU Provinsi Maluku tidak memberikan tanggapan apapun. 22 2. Everd H. Kermite ƒ Saksi tinggal di Jalan Christina Martha Tiahahu, Kota Ambon. ƒ Saksi adalah Anggota DPRD Provinsi Maluku. ƒ DPRD melalui Badan Anggaran pernah mengadakan rapat dengan KPU Provinsi Maluku, Bawaslu, dan pihak terkait untuk membicarakan anggaran. ƒ Setelah Pemilukada Putaran I, DPRD Provinsi Maluku dan KPU Provinsi Maluku membahas berbagai surat yang masuk berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada, antara lain mengenai tidak diikutkannya Pasangan William B. Noya dan Adam Latuconsina. ƒ KPU Provinsi Maluku tetap melaksanakan Pemilukada Putaran II dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi, sembari KPU Provinsi Maluku mengajukan upaya banding ke PT TUN. ƒ Putusan PT TUN Makassar menguatkan Putusan PTUN Ambon. ƒ Pada 26 November 2013 DPRD mengadakan rapat dengan KPU Provinsi Maluku dan pihak terkait, kemudian bersepakat untuk datang ke Mahkamah Agung pada 6 Desember 2013 untuk menanyakan apakah benar memori kasasi KPU Provinsi Maluku telah disampaikan. ƒ Pada 10 Desember 2013 PTUN Ambon menyampaikan bahwa memori kasasi tidak dapat disampaikan dengan mendasarkan pada SEMA. ƒ Pada 12 Desember 2013 William B. Noya mendatangi DPRD Provinsi Maluku dan menyampaikan Putusan PTUN Ambon serta meminta Pemilukada Provinsi Maluku diulang dengan mengikutsertakan Pasangan William B. Noya dan Adam Latuconsina. 3. Mansye Noya ƒ Saksi tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. ƒ Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon William B. Noya dan Adam Latuconsina. ƒ Penetapan inkracht PT PTUN Makassar adalah pada 26 September 2013. ƒ Sejak 26 September 2013 hingga 14 Desember 2013 (pelaksanaan Pemilukada Putaran II) Tim Pemohon telah melakukan berbagai upaya hukum terkait Putusan PTUN dimaksud, antara lain melaporkan kepada DKPP, Bawaslu, Presiden, Menko Polhukam, Kemenhukham, dan KPK. ƒ DKPP telah menjadwalkan akan melakukan sidang pemeriksaan terkait pengaduan Tim saksi. 23 ƒ Pada 10 Desember 2013 (empat hari sebelum penyelenggaraan Pemilukada) keluar surat resmi dari PTUN Ambon yang menyatakan Putusan PTUN Ambon telah inkracht. ƒ Selanjutnya tim saksi berkirim surat kepada Bawaslu, KPU Provinsi Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam XVI Pattimura, DPRD Provinsi Maluku, dan ke beberapa instansi lain. ƒ Pada 10 Desember 2013 Tim saksi bertemu Ketua Bawaslu Provinsi Maluku dan menyatakan akan menyampaikan rekomendasi pembatalan apabila PTUN Ambon menerbitkan surat eksekusi. ƒ Pada 11 Desember 2013, atas permintaan Tim saksi, PTUN Ambon mengeluarkan surat eksekusi untuk mengeksekusi Putusan PTUN dimaksud. ƒ Juru Sita PTUN Ambon menyerahkan surat eksekusi kepada komisioner KPU Provinsi Maluku. ƒ Tim saksi akan memberikan Surat Eksekusi PTUN Ambon kepada Ketua Bawaslu namun kantor Bawaslu Provinsi Maluku dikunci, sementara Ketua Bawaslu dan stafnya pindah kantor ke Hotel Elizabeth, Kota Ambon, untuk bersembunyi. ƒ Tim saksi difasilitasi oleh Polres Ambon mengadakan negoisasi dengan Ketua Bawaslu. Dengan disaksikan oleh Kapolres, Ketua Bawaslu berjanji akan mengeluarkan rekomendasi dimaksud. ƒ Hingga saat pelaksanaan Pemilukada Putaran II Ketua Bawaslu bersembunyi di kantor Polres Ambon. ƒ Bawaslu Provinsi Maluku mengeluarkan surat bertanggal 18 Desember 2013 (setelah Putaran II) yang isinya menyatakan Bawaslu tidak berwenang mengeluarkan rekomendasi. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal 20 Januari 2014, yang diserahkan pada persidangan dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 20 Januari 2014, dengan uraian sebagai berikut: Dalam Eksepsi Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya; Bersama ini pula mengajukan eksepsi sebagai berikut: 24 I. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo karena tidak diajukan oleh pasangan calon 1. Bahwa menurut Pasal 59 UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; yang menentukan: Pasal 59 ayat (1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; b. Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang: 2. Bahwa Permohonan Pemohon yang saat ini terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 5/PHPU.D-XII/2014, yang ditanda-tangani oleh Kuasa Hukumnya dari Kantor Otto Cornelis Kaligis & Asociates, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 003/SK.I/2014 tertanggal 6 Januari 2014, terbukti Surat Kuasa tersebut hanya di berikan dan ditanda tangani oleh Wiliam B. Noya, selaku Bakal Calon Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tanpa melibatkan dan Kuasa dari Dr. Adam Latuconsina, M.Si selaku Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, sehingga secara yuridis Kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates tidak berhak mewakili bertindak untuk dan atas nama Dr. Adam Latuconsina, M.Si selaku Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, untuk mengajukan dan menandatangani Permohonan aquo di Mahkamah Konstitusi; 3. Bahwa oleh karena secara yuridis Kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates tidak pernah mendapatkan Kuasa dari Dr. Adam Laticonsina, M.Si selaku Bakal Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, maka secara yuridis Permohonan a quo yang mengatasnamakan Dr. Adam Latuconsina, M.Si yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya adalah tidak sah atau dengan kata lain kuasa tersebut bukanlah kuasa dari pasangan calon, melainkan hanya kuasa dari Wiliam B Noya; Oleh karenanya Permohonan a quo bukanlah permohonan yang diajukan oleh pasangan calon atau bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam PMK 25 Nomor 15 Tahun 2008, karena Pemohon tidak dapat dikwalifikasi sebagai “Pihak” untuk mengajukan Permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana ditentukan Pasal 1 ayat (7) juncto Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sebagai berikut :Pasal 1 ayat (7): “Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”Pasal 3 ayat (1) huruf a berbunyi: “Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah (huruf a) Pasangan Calon sebagai Pemohon” 4. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang diwakili oleh Kuasa hukumnya dari Kantor Otto Cornelis Kaligis & Asociates hanya diajukan oleh Waliam B. Noya tanpa melibatkan dan kuasa Dr. Adam Latuconsina, M.Si maka secara yuridis Pemohon tidak mempunyai Kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon yang berhak mengajukan Permohonan Perselisihan hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi; Maka secara yuridis Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; II. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo. 1. Bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya meminta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk: - Menyatakan batal demi hukum (void ab initio) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tanggal 28 Desember 2013; - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku; - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013-2018. (Petitum angka 2 s/d 4 permohonan) 26 2. Bahwa Pemohon adalah bukan peserta dan/atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua yang dlaksanakan oleh Temohon pada tanggal 14 Desember 2013; 3. Bahwa Termohon melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PHPU.D-XII/2013 yang amar putusannya: - Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon pada Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013, sebagai berikut: - Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si dan Hendrik Lewerissa, S.H., LLM memperoleh 160.963 (seratus enam puluh ribu Sembilan ratus enam puluh tiga) suara; - Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jacobus F. Puttileihalat S.Sos dan DR. Arifin Tapi Oyhoe M.Si memperoleh 116.730 (seratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh) suara; - Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella M.Si memperoleh memperoleh 192.587 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh) suara; - Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Herman Adrian Koedoeboen, S.H. dan Daud Sangadji, S.E. memperoleh 189.071 (seratus delapan puluh Sembilan ribu puluh tujuh puluh satu) suara; - Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H, M.H. memperoleh sebanyak 194.580 (seratus Sembilan puluh empat lima ratus delapan puluh) suara; - Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melaksanakan Putusan ini sebagaimana mestinya; 4. Bahwa berdasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, maka Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 658/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2013 tertanggal 16 Nopember 2013 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Abdullah Vanath.S.Sos., MMP dan Drs. Martin Jonas Maspaitella, M.Si dan Pasangan Calon Nomor Urut 5: Ir. Said Assagaf dan Dr. Zeth Sahuburua, SH., MH. sebagai 27 Pasangan Calon yang berhak maju dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua; 5. Bahwa oleh karena Pemohon bukan pasangan calon yang di tetapkan oleh Termohon berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PHPU.D- XI/2013 untuk mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua, maka Pemohon tidak mempunyai kwalitas sebagai “Pihak” untuk mengajukan Permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan Pasal 1 ayat (7) juncto Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sebagai berikut: Pasal 1 ayat (7): “Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada” Pasal 3 ayat (1) huruf a berbunyi: “Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah (huruf a) Pasangan Calon sebagai Pemohon” Maka patut dan beralasan menurut hukum terhadap Pemohon untuk dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). III. Permohonan Pemohon Nebis In Idem. 1. Bahwa Pemohon dalam Petitum permohonannya meminta supaya Mahkamah Konstitusi untuk: - Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 24 April 2013; - Menyatakan Pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013; - Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Provinsi Maluku dengan mengikutsertakan Pemohon William B. Noya dan DR. Adam Latuconsian M.Si dengan nomor urut berikutnya” (Petitum angka 4,5 dan 6 Permohonan) 28 2. Bahwa petitum permohonan Pemohon, yakni petitum tentang menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 24 April 2013; sudah diberikan pertimbangan hukum dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 93/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 Juli 2013 dan dinyatakan tidak dapat diterima; 3. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHPU.D-XI/2013 yang pertimbangan hukumnya dalam halaman 170, Mahkamah berpendapat : “menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta dan bukti hukum yang menyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (right to be candidate). Tidak ada bukti yang kuat dan dapat menyakinkan Mahkamah bahwa dukungan yang dimiliki oleh Pemohon minimal sebanyak 6,5% dari jumlah penduduk Provinsi Maluku yang tersebar dilebih dari 50% jumlah kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Mahkamah juga tidak menemukan adanya tindakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku menghalang- halangi terpenuhinya syarat Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013”; 4. Bahwa sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah dirubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menentukan “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum” Maka Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHPU.D- XI/2013 tanggal 30 Juli 2013 telah bersifat tetap dan final mutatis mutandis tidak adannya kedudukan (legal standing) pada Pemohon in casu selaku pasangan calon dan/atau peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku juga telah bersifat tetap (tidak berubah). 5. Bahwa Oleh karena objek sengketa berikut subjek/pihak bersengketa in casu adalah sama dengan objek dan subjek pada perkara Nomor 29 93/PHPU.D-XI/2013 cukup beralasan menurut keadilan dan hukum terhadap Permohonan Pemohon dinyatakan nebis in idem dan selanjutnya untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam Pokok Permohonan: 1. Bahwa pihak Termohon membantah dan karenahnya menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh pihak Termohon dalam pokok permohonan ini; 2. Bahwa hal yang sudah teruraiakan pada bagian eksepsi dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok permohonan; 3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 pokok permohonan menyatakan “Pemohon adalah keberatan terhadap pelaksanaan pemungutan suara Pilgub Putaran Kedua yang dilaksanakan oleh Termohon dengan mengikutsertakan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II sebagai peserta yang dilaksanakan setelah Putusan PTUN Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 5 Juni 2013…dst” Jawaban Termohon: Termohon mengikut sertakan Pihak Terkait I (Ir. Said Assagaf dan Dr. Zeith Sahuburua, SH., MH) dan Pihak Terkait II (Abdullah Vanath. S.Sos dan Drs. Martin Jonas Maspaitella, M.Si) sebagai peserta Pilgub Putaran Kedua berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 14 November 2013 Nomor 94/PHPU.D/2013, dengan amar sebagai berikut: - Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon pada Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013, sebagai berikut: - Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Abdulla Tuasikal, M.Si dan Hendrik Lewerissa, S.H.,LLM memperoleh 160.963 (seratus enam puluh ribu Sembilan ratus enam puluh tiga) suara; - Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jacobus F. Puttileihalat S.Sos dan Dr. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si memperoleh 116.730 (seratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh) suara; - Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella M.Si memperoleh memperoleh 30 192.587 (seratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh) suara; - Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Herman Adrian Koedoeboen, S.H. dan Daud Sangadji, S.E. memperoleh 189.071 (seratus delapan puluh Sembilan ribu puluh tujuh puluh satu) suara; - Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H, M.H. memperoleh sebanyak 194.580 (seratus Sembilan puluh empat lima ratus delapan puluh) suara; - Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melaksanakan Putusan ini sebagaimana mestinya; 4. Bahwa untuk dalil angka 3 pokok permohonan halaman 11, Pemohon mendalilkan “sejak tanggal 6 Desember 2013 Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU- Prov-028/IV/2013 bertanggal 24 April 2013 yang diterbitkan Termohon tidak memiliki kekuatan legalitas sehingga pelaksanaan Pemungutan Suara Pilgub Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua cacat hukum dan hasilnya menjadi batal demi hukum” Jawaban Termohon: Tidak benar pemungutan suara putaran kedua cacat hukum, karena keputusan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara putaran kedua didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 14 November 2013 Nomor 94/PHPU.D/2013 sebelum Putusan PTUN Ambon dinyatakan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 6 Desember 2013. Dan tidak benar serta terjadi pemutarbalikan fakta terkait permohonan kasasi ke Mahkamah Agung karena Surat Termohon bersifat permohonan penjelasan/pendapat hukum kepada Mahkamah Agung semata sesuai fakta hukum yang terjadi. 5. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah Termohon melakukan kejahatan konstitusi dan melecehkan lembaga PTUN pada angka 7 pokok permohonan halaman 13. Jawaban Termohon: 1. Tidak benar dalil Pemohon di atas, karena Pemohon tidak membaca secara cermat dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, bahwa salah satu amar Putusan PTUN Ambon “Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum 31 Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 dengan menetapkan Para Penggugat sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan” dengan demikian amar Putusan PTUN a quo merupakan Putusan bersyarat, sedangkan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHPU.D- XI/2013 Pemohon tidak memenuhi syarat karena Pemohon tidak ada bukti yang kuat dan dapat menyakinkan Mahkamah bahwa dukungan yang dimiliki oleh Pemohon minimal sebanyak 6,5% dari Jumlah penduduk Provinsi Maluku yang tersebar dilebih dari 50% jumlah kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Mahkamah juga tidak menemukan adanya tindakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku menghalang- halangi terpenuhinnya syarat Pemohon dalam penyellenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013. 2. Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian di atas, maka tindakan Termohon dengan melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua tanpa melibatkan Pemohon sudah benar secara yuridis karena sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PHPU.D-XI/2013 dan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan uraian di atas, dengan ini Pihak Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: Dalam Eksepsi: - Mengabulkan eksepsi Pihak Termohon; - Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan. Dalam Pokok Permohonan: - Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal 20 Januari 2014 yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut: 32 I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) 1. Bahwa ”Pihak Terkait” adalah Pemenang Pertama dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Pertama sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 658/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 tertanggal 16 November 2013; 2. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2013, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2013 Putaran Kedua tanggal 28 Desember 2013, yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 739/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013, tanggal 28 Desember 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, dengan Perolehan suara sebagai berikut: Nomor Urut Nama Pasangan Calon Jumlah Suara 3 Abdullah Vanath, S.Sos. MMP Drs. Marthin Maspaitella, M.Si (NomorUrut 03) 383.705 5 Ir. Said Assagaff Dr. Zeth Sahuburua, SH. MH (NomorUrut 05) 389.884 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubenur dan Wakil Gubernur Maluku Periode Tahun 2013 -2018 tertanggal 28 Desember 2013, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua Periode Tahun 2013-2018; 4. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua dan meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk: 33 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan batal demi hukum (viod ab initio) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tanggal 28 Desember 2013; 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku; 4) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku,periode 2013-2018; 5) Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum Keputusan KPU Provinsi Maluku nomor 16/Kpts/KPU-Prov- 028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013; 6) Menyatakan Pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013; 7) Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Provinsi Maluku dengan mengikut sertakan Pemohon William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsinna, M.Si sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Tahun 2013 dengan nomor urut berikutnya; 5. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan “Pihak Terkait” yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku periode 2013-2018 telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua oleh Termohon; 34 6. Dengan demikian Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai Pasangan Calon Pasangan Terpilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua yang keputusannya dimohonkan agar dibatalkan oleh Pemohon; maka jelas dan nyata Permohonan a quo akan merugikan hak- hak dan kepentingan Pihak Terkait; 7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi: Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada, Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu. Bahwa dengan demikian maka “Pihak Terkait” mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua di Mahkamah Konstitusi; II. Dalam Eksepsi 1. Permohonan Pemohon Nebis In Idem Bahwa Pemohon adalah bakal pasangan calon yang tidak lolos sebagai pasangan calon pada putaran pertama Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku yang pada putaran pertama sudah pernah mengajukan keberatan terhadap hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dengan Register Perkara Nomor 93/PHPU/D- XI/2013 dan telah diputus oleh Mahkamah dengan amar putusan: Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Mengabulkan Eksepsi Termohon. Dalam Pokok Permohonan: Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 35 Bahwa Pemohon dalam register perkara Nomor 5/PHPU.D-XII/2014 subjeknya adalah sama dengan Pemohon dalam register perkara Nomor 93/PHPU/D-XI/2013, yakni atas nama william b. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si. Bahwa selain itu, objek permohonan yang Pemohon ajukan dalam register perkara Nomor 5/PHPU.D-XII/2014 dan register parkara Nomor 93/PHPU/D-XI/2013 adalah SAMA, yakni memohon pembatalan terhadap SK Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan sebagai peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak tak terbatas pada Putusan Nomor 93/PHPU/D-XI/2013, adalah bersifat final dan mengikat, yang tidak ada upaya hukum terhadap putusan tersebut, maka permohonan Pemohon yang diregister dengan nomor perkara: 5/PHPU.D- XII/2014 tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya oleh karena sudah pernah diajukan oleh Pemohon dengan objek yang sama dan pihak yang sama, sehingga beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk mengajukan eksepsi bahwa permohonan a quo adalah nebis in idem (pokok perkara sama dengan putusan sebelumnya), sehingga dengan demikian beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan a quo dinyatakan tidak dapat diterima karena nebis in idem. 2. Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Bahwa dalam pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, legal standing dan kepentingan konstitusional seseorang telah dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945 juncto Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 236C dan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah; 36 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum”. Ketentuan mana telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (3) huruf d juncto Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa “Perselisihan mengenai hasil pemilihan umum diadili pada tingkat pertama dan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan bersifat final dan mengikat”; Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan hal-hal, sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bahwa pada saat tahapan Pemilukada Provinsi Maluku dimulai yakni pada tahap pendaftaran pengajuan bakal calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dari jalur perseorangan sampai dengan penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta, Pemohon nyata-nyata tidak memenuhi syarat ketentuan jumlah dukungan yang dimiliki oleh Pemohon minimal sebanyak 6,5% dari jumlah penduduk Provinsi Maluku yang tersebar di lebih dari 50% jumlah kabupaten/kota di Provinsi Maluku sesuai amanah Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pemeriksaan I (pertama) di Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Januari 2013, terungkap dalam 37 persidangan bahwa Pemohon adalah bukan pasangan calon, tetapi hanya bakal pasangan calon yang tidak lolos dan tidak menjadi peserta Pemilukada Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013; Seandainya pun berdasarkan yurisprodensi Putusan Mahkamah dapat dimungkinkan diajukannya permohonan oleh bakal pasangan calon, quod non, tetap saja Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan keberatan oleh karena dalam surat kuasa Pemohon hanya ditandatangani oleh Bakal pasangan calon Gubernur atas nama J. Willam B. Noya dan tanpa ada tanda tangan bakal calon Wakil Gubernur atas nama DR. Adam Latuconnsina, M.Si. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menyatakan: 1). Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon. 2). Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada; 3). Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan suarat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka tak terbantahkan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo, karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon bakal pasangan calon, dan surat kuasanya hanya ditandatangani oleh bakal calon Gubernur saja tetapi tidak ditanda tangani oleh bakal calon Wakil Gubernur, yang demi hukum dianggap tidak menyetujui atas diajukannya permohonan tersebut atau setidak-tidaknya tidak memberikan kuasa. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka sudah jelas dan nyata bahwa Pemohon a quo tidak memiliki kedudukan 38 hukum (legal standing) dalam pemeriksaan permohonan a quo. Dengan demikian, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan a quo. Bahwa karena Pemohon tidak masuk sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Periode 2013-2018, maka secara hukum Pemohon tidak memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima. 3. Permohonan Pemohon Salah Objek atau Error In Objecto Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 menentukan “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan bahwa “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ... dst”; Bahwa dalam Permohonan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah Bakal pasangan calon yang tidak lolos sebagai pasangan calon berdasarkan adalah SK Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan sebagai peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2013, dan dalam petitum permohonan Pemohon dimintakan untuk dibatalkan. Bahwa perlu diketahui keputusan yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menetapkan pasangan yang lolos untuk mengikuti putaran kedua adalah SK Nomor 658/Kpts/KPU-Prov-028/XI/2013, tertanggal 16 November 2013 tentang Penetapan pemenang Pertama dan Kedua dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013; Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan 39 suara yang ditetapkan oleh Termohon ...”, maka dalam perkara a quo yang menjadi objek permohonan seharusnya adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tanggal 28 Desember 2013 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku periode 2013-2018 juncto Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 658/Kpts/KPU-Prov-028/XI/2013, tertanggal 16 November 2013 tentang Penetapan pemenang Pertama dan Kedua dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013; Oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mohon kiranya berkenan menyatakan Permohonan keberatan dalam perkara a quo salah objek (error in objecto) sehingga dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa oleh karena eksepsi yang Pihak Terkait ajukan beralasan menurut hukum, maka patut bagi Mahkamah untuk mengabulkan eksepsi a quo dengan memutus menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. III. Dalam Pokok Permohonan 1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait; 2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah; 3. Bahwa meskipun dalil-dalil dalam pokok permohonan Pemohon secara langsung dialamatkan kepada Termohon, namun Pihak Terkait mempunyai 40 hak untuk menanggapi karena secara tidak langsung tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait, dimana jika permohonan Pemohon a quo dikabulkan maka dengan sendirinya penetapan Pihak Terkait sebagai pemenang akan dianulir atau setidak-tidaknya tertunda oleh putusan tersebut. Dengan demikian, maka jelas dan nyatalah kepentingan hukum Pihak Terkait terhadap permohonan pemohon. 4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada; 5. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip sebagian dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini: 5.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 1 hal. 9 yang mendalilkan bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dari jalur perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam tanda terima pendaftaran J. William B. Noya Pihak Terkait tanggapi bahwa memang benar Pemohon adalah bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil yang mendaftar dari jalur perseorangan namun tidak lolos sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dikarenakan tidak memenuhi syarat ketentuan jumlah dukungan minimal sebanyak 6,5% dari jumlah penduduk Provinsi Maluku yang tersebar di lebih dari 50% jumlah kabupaten/kota di Provinsi Maluku; 5.2. Bahwa Terhadap dalil pemohon poin 2 hal. 9, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pokok Permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Pelaksanaan Pemungutan suara Pilgub putaran kedua 41 yang dilaksanakan oleh Termohon dengan mengikutsertakan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II sebagai peserta yang dilaksanakan setelah Putusan PTUN Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 5 Juni 2013 memperoleh kekuatan hukum tetap dengan penetapan Nomor 05/PEN/G/2013/PTUN.ABN, tanggal 6 Desember 2013. Bantahan Pihak Terkait: Bahwa dalil Pemohon selain kabur, juga mengada-ada dan tidak benar, karena faktanya selain tidak ada Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II dalam perkara a quo, juga tentang penetapan pasangan calon yang lolos untuk mengikuti putaran kedua adalah jauh sebelum putusan PTUN Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 5 Juni 2013 memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa putusan PTUN Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 5 Juni 2013 baru memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan dengan penetapan Nomor 05/PEN/G/2013/PTUN.ABN pada tanggal 6 Desember 2013, sedangkan KPU Provinsi Maluku (Termohon) menetapkan pasangan calon yang lolos pada putaran kedua pada tanggal 16 November 2013, jauh hari sebelum Putusan PTUN Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 5 Juni 2013 memperoleh kekuatan hukum tetap Dengan demikian, dalil a quo beralasan hukum untuk dikesampingkan. 5.3. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 3 hal. 10, yang pada pokoknya Pemohon mengutip pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan Nomor 93/PHPU.D-XI/2013 pada halaman 169 angka (3.12) dan menjadikan kutipan pertimbangan hukum Mahkamah halaman 169 angka (3.12) sebagai alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan a quo. Bantahan Pihak Terkait: Bahwa dalil Pemohon a quo tidak benar dan mengada-ada dengan mengutip pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan Nomor 93/PHPU.D-XI/2013 pada halaman 169 angka (3.12) bahwa tindakan Pemohon dengan mengutip pertimbangan hukum Mahkamah sudah tidak relevan lagi dengan perkara a quo dikarenakan Permohonan 42 keberatan Pemohon a quo adalah mengenai keberatan atas hasil pilgub putaran kedua yang faktanya sudah tidak menggunakan SK Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan sebagai peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2013, tetapi menggunakan SK Nomor 658/Kpts/KPU-Prov-028/XI/2013, tertanggal 16 November 2013 tentang Penetapan pemenang Pertama dan Kedua dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, sebagai dasar untuk menetapkan pasangan yang lolos putaran kedua untuk mengikuti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua tahun 2013. Dengan demikian, dalil a quo beralasan hukum untuk dikesampingkan. 5.4. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 4,5,6,7 dan 8 hal. 11 s/d 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan PTUN Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 5 Juni 2013 telah menyatakan batal SK nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan sebagai peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2013 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Penetapan Ketua PTUN Ambon Nomor 05/PEN/G/2013/PTUN.ABN tanggal 6 Desember dan menuduh Termohon mengabaikan Putusan pengadilan tersebut dengan tetap melaksanakan pemungutan suara Pilgub putaran kedua pada tanggal 14 Desember 2013. Bantahan Pihak Terkait: Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Bahwa pada saat sengketa Pilgub putaran pertama yang telah diregister dengan perkara Nomor 93/PHPU.D-XI/2013 Termohon menjadikan SK Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan sebagai peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 sebagai dasar untuk menetapkan pasangan calon yang mengikuti Pilgub, dan pada saat sengketa tersebut berjalan sampai dengan Mahkamah 43 memutus perkara Nomor 93/PHPU.D-XI/2013, putusan PTUN Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 5 Juni 2013 belum mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV2013 tentang Penetapan pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 24 April 2013. Dengan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov- 028/IV2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 24 April 2013 tetap memperoleh kekuatan legalitas, sehingga tidak ada halangan hukum bagi Termohon untuk melaksanakan keputusannya. Bahwa mengenai adanya Penetapan Ketua PTUN Ambon Nomor 05/PEN/G/2013/PTUN.ABN tanggal 6 Desember 2013 baru ditetapkan setelah proses tahapan pilgub putaran pertama selesai dan objek sengketa berupa SK KPU Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 24 April 2013 pada putaran pertama sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 658/Kpts/KPU-Prov-028/XI/2013, tertanggal 16 November 2013 tentang Penetapan pemenang Pertama dan Kedua dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 yang menjadi dasar Termohon untuk menetapkan pasangan calon yang lolos pada putaran kedua, sehingga tindakan Termohon untuk tetap melaksanakan pilgub putaran kedua adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Penetapan Ketua PTUN Ambon Nomor 05/PEN/G/2013/PTUN.ABN tanggal 6 44 Desember 2013 tidak ada relevansinya dengan Pilgub Putaran Kedua. Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 24 April 2013 sudah pernah diputus oleh Mahkamah dalam perkara nomor 93/PHPU.D-XI/2013 sehingga Permohonan Pemohon bersifat Nebis in idem. Dengan demikian, dalil a quo beralasan hukum untuk tidak dapat diterima 5.5. Terhadap dalil Pemohon poin 9, 10, 11 dan 12 hal. 13 s/d 15, yang pada pokoknya pemohon mempermasalahkan bahwa Putusan PTUN Ambon sudah berkekuatan hukum tetap. Bantahan Pihak Terkait: Bahwa putusan PTUN Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 5 Juni 2013 baru memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan dengan penetapan Nomor 05/PEN/G/2013/PTUN.ABN pada tanggal 6 Desember 2013, sedangkan KPU Provinsi Maluku (Termohon) menetapkan pasangan calon yang lolos pada putaran kedua pada tanggal 16 November 2013, jauh hari sebelum putusan PTUN Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 5 Juni 2013 memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait di atas serta dikuatkan dengan fakta bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut, bahkan yang paling mendasar adalah Permohonan Pemohon nebis in idem karena sudah pernah diputus dalam perkara yang sebelumnya, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; 45 IV. Petitum Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 5/PHPU.D-XII/2014 berkenan memutus dengan amar sebagai berikut: Dalam Pokok Eksepsi ‐ Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait; ‐ Menyatakan permohonan tidak dapat diterima; Dalam Pokok Permohonan ‐ Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. atau: apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya. [2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14 sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 658/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 16 November 2013. 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 739/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, bertanggal 28 Desember 2013. 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Putaran Tahun 2013-2018, bertanggal 28 Desember 2013. 4. Bukti PT-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 46 Maluku Tahun 2013 di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur, bertanggal 20 Desember 2013. 5. Bukti PT-5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Buru Selatan, bertanggal 27 Desember 2013. 6. Bukti PT-6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kota Ambon, bertanggal 20 Desember 2013. 7. Bukti PT-7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Maluku Tengah, bertanggal 20 Desember 2013. 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Werinama, bertanggal 17 Desember 2013. 9. Bukti PT-9 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siwalalat, bertanggal 17 Desember 2013. 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran ke-2 Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, bertanggal 28 Desember 2013. 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 659/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 47 Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, bertanggal 16 November 2013. 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Desember 2013. 13. Bukti PT-13 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, bertanggal 21 Desember 2013. 14. Bukti PT-14 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Desember 2013. [2.6] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 23 Januari 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 23 Januari 2014. Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku adalah sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon Abdulah Vanath, S.Sos. MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitela, M.Si, adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 658/Kpts/KPU- Prov-028/XI/2013 2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah melakukan penetapan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pada tanggal 28 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VI/2013 dengan hasil sebagai berikut: NO PASANGAN CALON NOMOR URUT HASIL PEROLEHAN PERSENTASE 1 Abdullah Vanath, S.Sos, MMP 3 383.705 49,60 % 48 & Drs. Marthen Jonas Maspaitella, MSi 2 Ir. Said Assagaff & DR. Zeth Sahuburua, SH. MH 5 389.884 50,40 % A. Aspek Pengawasan 1. Bahwa, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka menjadwalkan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dengan Surat Keputusan Nomor 659/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 tertanggal 16 November 2013 adalah sebagai berikut: (Terlampir B.1) NO PROGRAM/KEGIATAN JADWAL 01 A. Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua. 16 – 27 November 2013 B. Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua. 25 Nov – 13 Des 2013 02 Penajaman Visi dan Misi Pasangan Calon 08 – 10 Desember 2013 03 Masa Tenang 11 – 13 Desember 2013 04 Pemungutan dan Perhitungan Suara 14 Desember 2013 05 Rekapitulasi di Tingkat PPS 15 – 16 Desember 2013 06 Rekapitulasi di Tingkat PPK 17 – 19 Desember 2013 07 Rekapitulasi di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupate/Kota 20 – 22 Desember 2013 08 Rekapitulasi di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku 28 – 29 Desember 2013 2. Bahwa pada tanggal 18 November 2013, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku menyampaikan Surat Nomor 656/KPU-PROV-028/XI/2013, Perihal Pemberitahuan Pengawasan Pencetakan Surat Suara yang isinya meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk 49 melakukan pengawasan pencetakan surat suara yang dilakukan di Jakarta (Terlampir. B.2). 3. Bahwa, dengan diterimanya Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 656/KPU-PROV-028/XI/2013 tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku menyampaikan surat kepada KPU Provinsi Maluku Nomor 179/Bawaslu-Mal/XI/2013 perihal Mohon Penjelasan dan Permintaan Data, tertanggal 18 November 2013 yang isinya antara lain permintaan data: a. Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku terkait Penetapan Pasangan Calon yang masuk Putaran Kedua; b. Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku terkait Nomor Ururt Pasangan Calon yang masuk Putaran Kedua; c. Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku terkait perpanjangan masa tugas KPU Kabupaten/Kota; d. Jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua; e. Dokumen yang berhubungan dengan penunjukan perusahan yang melakukan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Putaran Kedua (Terlampir. B.3). 4. Bahwa terkait Permintaan Data, Komisi Pemilihan Umum memberikan data antara lain: a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 657/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 16 November 2013. (Terlampir. B.4) b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 658/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 16 November 2013. (Terlampir. B.5) c. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 659/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil 50 Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 3013 tertanggal 16 November 2013. (Terlampir. B.6) d. Jadwal Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (Terlampir. B.7) e. Dokumen yang berhubungan dengan penunjukan perusahan yang melakukan pengadaan logistik yaitu: a) Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Harga Nomor 997/BA.KTH/PBJ/XI/2013, tertanggal 16 November 2013 yang ditandatangani oleh Direktur CV. PRAPATAN ADIKARYA dan Pejabat Pengadaan Pada KPU Provinsi Maluku (Terlampir. B.8). b) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 1004/SPMK/XI/2013, tertanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh Direktur CV. PRAPATAN ADIKARYA dan Pejabat Pembuat Komitmen Pada KPU Provinsi Maluku (Terlampir. B.9). 5. Bahwa untuk memenuhi Tugas dan Fungsi pengawasan sekaligus jawaban atas Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 656/KPU-PROV-028/XI/2013, perihal Pemberitahuan Pengawasan Pencetakan Surat Suara, maka pada tanggal 18 November 2013, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku menugaskan Pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku Pokja Pengawasan Pencetakan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan proses pencetakan Surat Suara yang dilakukan oleh CV. Prapatan Adikarya di Jakarta. 6. Bahwa hasil pengawasan pencetakan Surat Suara yang dilakukan oleh CV. Prapatan Adikarya, maka dapat disampaikan bahwa jumlah Surat Suara yang dicetak guna keperluan proses Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 yaitu: Surat Suara yang dicetak : 1.186.603 Lembar Surat Suara Tambahan Surat Suara 2,5 % : 29.665 Lembar Surat Suara Total Surat Suara yang dicetak : 1.216.269 Lembar Surat Suara 7. Bahwa untuk pengawasan pendistribusian logistik yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku 51 mengeluarkan surat Nomor 183/Bawaslu-Mal/Set/XI/2013, perihal Pendistribusian Logistik, tertanggal 26 November 2013, yang intinya yaitu menyampaikan jadwal pendistribusian logistik antara lain: (Terlampir. B.10) No Kabupaten/Kota Tanggal Tiba Tempat Alat Angkut 01 Maluku Tenggara Barat 26 Nov 2013 Pelabuhan Saumlaki KM. Pangrango 02 Maluku Barat Daya 27 Nov 2013 Pelabuhan Kisar KM. Pangrango 03 Seram Bagian Barat 27 Nov 2013 Bula Mobil/Verry 04 Maluku Tenggara 30 Nov 2013 Pelabuhan Tual KM. Sabuk Nusantara 34 05 Kota Tual 30 Nov 2013 Pelabuhan Tual KM. Sabuk Nusantara 34 06 Kepualaun Aru 30 Nov 2013 Pelabuhan Dobo KM. Sabuk Nusantara 34 07 Buru Selatan 29-30 Nov 2013 Pelabuhan Namrole Kapal Cepat 08 Buru 29-30 Nov 2013 Pelabuhan Namlea Kapal Cepat 09 Seram Bagian Barat 29 Nov 2013 Piru Mobil/Verry 10 Maluku Tengah 29 Nov 2013 Masohi Mobil/Verry 11 Kota Ambon 03 Des 2013 Ambon Mobil 8. Bahwa untuk mengawasi proses pendistribusian perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Guubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, Bawaslu Provinsi Maluku memerintahkan Staf Sekretariat untuk melakukan Pengawalan/mengawasi pendistribusian logistik pemilihan umum sampai ke seluruh kabupaten/kota sesuai jadwal pendistribusian. 9. Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan proses Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua tahun 2013, pada tanggal 27 November 2013, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku menyampaikan Surat Peringatan Dini tentang pelaksanaan kampanya (penajaman visi missi) kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang maju ke Putaran Kedua yaitu Pasangan Calon Abdullah Vanath, S.Sos, MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si serta Pasangan Calon Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, SH. MH dengan Surat Nomor 186/Bawaslu-Mal/XI/2013, perihal Peringatan Dini Tertanggal 27 November 2013. (Terlampir. B.11) 10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013, Badan Pengawas Provinsi Maluku menghadiri Undangan Rapat Dengar Pendapat antara 52 Pimpinan dan Anggota Komisi ”A”, Ketua-Ketua Fraksi, Ketua Komisi “C” Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, Pejabat Gubernur Provinsi Maluku, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam XVI Pattimura, KPU Provinsi Maluku dan Ketua PTUN Ambon. Dalam Rapat dimaksud yaitu penyampaian dan pembahasan hasil konsultasi Komisi “A” DPRD Provinsi Maluku ke Mahkamah Agung di Jakarta terkait dengan Perkara Tata Usaha Negara William. B. Noya dan Adam Latuconsina melawan KPU Provinsi Maluku sekaligus membahas proses Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 (Terlampir. B.12) 11. Bahwa salah satu hasil Rapat Dengar Pendapat, KPU Provinsi Maluku dan Bawaslu Provinsi Maluku agar dapat mempertimbangkan permasalahan terkait Perkara Tata Usaha Negara antara bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pasangan William. B. Noya dan Adam Latuconsina sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap kerugian keuangan Daerah. 12. Bahwa sesuai Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon Nomor 05/PENG/G/2013/PTUN.ABN tertanggal 6 Desember 2013 Tentang Perkara Gugatan William. B. Noya dan Adam Latuconsina melawan KPU Provinsi Maluku yang menetapkan bahwa Permohonan Kasasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tidak dapat diterima, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku melalui Surat Nomor 198/Bawaslu-Mal/XII/2013, Perihal Mohon Penjelasan, tertanggal 09 Desember 2013 yang intinya meminta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk memberikan penjelasan terkait dengan tindaklanjut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon dimaksud. (Terlampir. B.13). 13. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 di seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Maluku yang dalam Rapat Koordinasi dimaksud dihadiri oleh Panitia 53 Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). 14. Bahwa dalam rangka memaksimalkan pengawasan terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, maka melalui Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 203/Bawaslu- Mal/XII/2013, perihal Pengawasan Pergerakan kotak Suara, tertanggal 16 Desember 2013, yang inti dari surat dimaksud adalah memerintahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk memperketat pengawasan terhadap pergerakan kotak suara sampai ke tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Terlampir. B.15) 15. Bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 28-29 Desember 2013, Badan Pengawas Provinsi Maluku melalui Surat Nomor 205/Bawaslu- Mal/XII/2013, perihal Rapat Koordinasi Evaluasi Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 23 Desember 2013, mengundang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Maluku untuk hadir dalam rapat koordinasi yang bertujuan untuk melaporkan proses hasil pengawasan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota. (Terlampir. B.16) 16. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2013, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku melakukan Pengawasan Proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, pada saat KPU Kota Ambon membacakan Hasil Rekapitulasi, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) mengajukan keberatan terkait dengan PPK Kecamatan Sirimau melakukan penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIA), namun keberatan dimaksud telah dijelaskan oleh Ketua KPU Kota Ambon bahwa yang menjadi keberatan saksi Pasangan Calon DAMAI telah 54 diselesaikan pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil di Tingkat KPU Kota Ambon pada tanggal 21 Desember 2013. 17. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku untuk Kabupaten Buru, tidak ada permasalahan terkait dengan Hasil Penghitungan Suara akan tetapi yang dipermasalahkan adalah tidak diberikannya Formulir C1.KWK-KPU kepada Saksi Pasangan Calon DAMAI dan tidak dilakukan pleno di beberapa PPS. Terkait dengan permasalahan dimaksud, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru memberikan penjelasan bahwa Formulir C1.KWK- KPU telah diserahkan kepada semua saksi pasangan calon, baik itu Saksi Pasangan Calon DAMAI maupun Saksi Pasangan Calon SETIA sedangkan yang tidak sempat diberikan adalah kepada beberapa orang saksi yang telah meninggalkan PTS sebelum Berita Acara Penghitungan Suara di tandatangani. 18. Bahwa pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Kabupaten Buru Selatan, saksi pasangan calon mengajukan keberatan terkait dengan pelaksanaan Pemungutan Suara (PSU) di Kabupaten Buru Selatan yaitu pada TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Oki Lama Kecamatan Namrole dan TPS 2 Desa Fatmite Kecamatan Namrole yang dilakukan KPPS Desa Oki Lama dan KPPS Desa Fatmite yang menurut Saksi Pasangan Calon DAMAI tidak memiliki Legalitas oleh karena KPPS telah diberhentikan oleh KPU Kabupaten Buru Selatan. 19. Bahwa terkait dengan keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon DAMAI, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan memberikan penjelasan bahwa menyangkut surat keputusan pemecatan terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 1, TPS 2. TPS 3 Desa Oki Lama dan Ketua serta Anggota KPPS TPS 2 Desa Fatmite telah dianulir/dicabut dan telah menerbitkan Surat Keputusan pengaktifan kembali Anggota KPPS TPS 1, TPS 2. TPS 3 Desa Oki Lama dan Ketua serta Anggota KPPS TPS 2 Desa Fatmite oleh Komisi Pemilian Umum Kabupaten Buru Selatan sehingga yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS Desa Oki Lama dan Desa Fatmeite adalah sah. 20. Bahwa untuk Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku untuk Kabupaten Maluku 55 Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak terdapat keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIA). 21. Bahwa dari keseluruhan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk seluruh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku dapat dirinci sebagai berikut. No Kabupaten/Kota Nomor Urut Perolehan Suara 01 Kota Ambon 3 56.285 5 82.242 02 Kota Tual 3 10.435 5 16.437 03 Kabupaten Maluku Tengah 3 101.349 5 82.852 04 Kabupaten Kepulauan Aru 3 19.181 5 15.235 05 Kabupaten Maluku Tenggara 3 17.716 5 22.974 06 Kabupaten Maluku Tenggara Barat 3 13.926 5 23.231 07 Kabupaten Maluku Barat Daya 3 15.703 5 17.478 08 Kabupaten Seram Bagian Barat 3 55.553 5 41.558 09 Kabupaten Seram Bagian Timur 3 62.296 5 16.652 10 Kabupaten Buru 3 17.479 5 45.947 11 Kabupaten Buru Selatan 3 13.782 5 25.278 B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran 1. Pada tanggal 14 Desember 2013 pada saat proses Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sirimau Kota Ambon menemukan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Temuan Hasil Pengawasan dengan Nomor 07/Pemilukada/XII/2013 terkait dengan penggunaan surat pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara (Formulir Model C6-KWK.KPU) milik 56 orang lain pada saat pemungutan suara di TPS II Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan Terlapor a/n: Julianto Nurtanio. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Pelapor, Terlapor dan Saksi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sirimau telah melakukan Kajian serta Kesimpulan yang hasilnya telah direkomendasikan kepada Kepolisian Resort P. Ambon dan P.P Lease untuk ditindaklanjuti sebagai Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum. Perkembangan terakhir Kepolisian sudah menyatakan lengkap dan akan diserahkan ke Kejaksaan Kota Ambon; (Terlampir. B.17) 2. Laporan Hasil Pengawas PPL Desa Batu Merah IV Kecamatan Sirimau Nomor 08/Pemilukada/XII/2013 menemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum tekait dengan Penggunaan Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara (Formulir Model C6-KWK.KPU) milik orang lain pada saat Pemungutan di TPS XII Desa Batu Merah VI Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada Tanggal 14 Desember 2013 dengan Terlapor a/n: Arsyad Lokiomin. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Pelapor, Terlapor dan Saksi, Panwaslu Kota Ambon melalui koordinasi dalam sentra Gakkumdu telah direkomendasikan kepada Kepolisian Resort P. Ambon dan P.P Lease untuk ditindaklanjuti sebagai Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum; (Terlampir. B.18) 3. Temuan Panwas kecamatan Teluk Elpaputih Nomor 05/Tem/Panwaslu- M.T/XII/2013 terkait dengan dugaan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Tim Manajemen Pemenangan Pasangan Calon DAMAI di Kecamatan Teluk Elpaputih. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian dan hasilnya tidak dapat ditindaklanjuti/dihentikan karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (Terlampir. B.19) 4. Laporan Nomor 10/Lap/Panwaslu-M.T/XII/2013 Terkait dengan dugaan akan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi pada Masa Tenang oleh Tim Manajemen Pemenangan Pasangan Calon SETIA di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara yang dilaporkan oleh Frangky. D. Mailoa, SH 57 (Tim Manajemen Pemenangan Pasangan Calon DAMAI). Bahwa, dari hasil Pemeriksaan/Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan Kajian dan hasil kajian terhadap laporan dimaksud, tidak dapat ditindaklanjuti; (Terlampir. B.20) 5. Bahwa Laporan Nomor 11/Lap/Panwaslu-M.T/XII/2013 Terkait dengan rendahnya partisipasi pemilih yang tidak mencapai 30 % pada proses Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua pada TPS V Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi dan yang dilaporkan oleh M. Hijrah Hatapayo. Bahwa terhadap laporan dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat material suatu laporan. (Terlampir. B.21) 6. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran yang diterima oleh Panwaslu kecamatan Seram Utara Nomor 01/Lap/Panwaslu-K.SU/XII/2013 terkait dengan Pembagian Surat Undangan Pemilih yang dilakukan oleh Didi Letahit yang berakibat pada lebih dari seorang Pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada TPS V Dusun Olong Negeri Sawai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah dengan Terlapor Fadlan Djogja dan Pelapor Ahmad Yani Rumasoreng. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kecamatan Seram Utara telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Seram Utara untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS V Dusun Olong Negeri Sawai. Rekomendasi telah ditindak lanjuti oleh KPU Maluku Tengah yaitu dilakukan PSU pada tanggal 15 Desember 2014. (Terlampir. B.22) 7. Bahwa Laporan Nomor 12/Lap/Panwaslu-M.T/XII/2013 terkait dengan dugaan penggunaan Undangan Model C-KWK.KPU dari Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan pencoblosan di TPS IV Desa Sahulau Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah dengan Terlapor KPPS TPS IV Desa Sahulau dan Pelapor Edy. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen serta keterangan dalam klarifikasi yang dilakukan oleh Pelapor, Terlapor dan Saksi, maka Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan 58 dimaksud, tidak dapat ditindaklanjuti karena Dugaan Pelanggaran tidak terbukti. (Terlampir. B.23) 8. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah dan Panwaslu Kecamatan Amahai, ditemukan Dugaan Pelangaran adanya Pemilih Tambahan pada TPS 13 Desa Tamilouw dan TPS 1 Desa Yafila Kecamatan Amahai sesuai Berita Acara Sertifikasi C2-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU dengan Terlapor KPPS TPS 13 Desa Tamilouw dan KPPS TPS 1 Desa Yafila Kecamatan Amahai. Bahwa terkait dengan Temuan dimaksud, telah diselesaikan yaitu dengan melakukan perubahan terhadap Berita Acara Sertifikasi C, C1, C2-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU di tingkat KPPS oleh karena terjadi salah penulisan pada formulir dimaksud. 9. Temuan Hasil Pengawasan Panita Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru pada saat Proses Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPPS dan PPS Kecamatan Waplau Kabupaten Buru yaitu menyangkut dengan salah penulisan angka pada Formulir C , C1, Lampiran C1 dan C3 KWK.KPU yaitu pada TPS I Desa Waplau pada kolom Surat Suara yang terpakai diisi 267 yang seharusnya 264, TPS II Desa Hatawano pada kolom yang menggunakan Hak Pilih diisi 254 yang seharusnya 257, TPS II Desa Waprea Dusun Topanaliang, Surat Suara tidak terpakai 1 tetapi diisi pada kolom surat suara tidak sah, TPS I Desa Skikilale Surat Suara tidak sah 2 tetapi diisi pada kolom surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. Bahwa, permasalahan terkait dengan salah penulisan angka dan salah pengisian pada kolom di Formulir C , C1, Lampiran C1 dan C3 KWK.KPU di tingkat KPPS dan PPS yaitu TPS I Desa Waplau, TPS II Desa Hatawano, TPS II Desa Waprea Dusun Topanaliang dan TPS I Desa Skikilale, telah diselesaikan yaitu dengan dilakukannya perbaikan oleh KPPS dan PPS berdasarkan persetujuan Saksi Pasangan Calon DAMAI dan Saksi Pasangan Calon SETIA serta diawasi oleh Pengawas Pemilihan Umum. 10. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK Kecamatan Waplau Kabupaten Buru 59 oleh Panwaslu Kabupaten Buru dan Panwaslu Kecamatan Waplau, ditemukan adanya dugaan pelanggaran yaitu antara lain: a. TPS I Desa Lamahang yaitu salah penulisan pada jumlah pemilih dalam salinan DPT yang seharusnya 184 tetapi ditulis 144. b. TPS III Desa Waeura yaitu salah penulisan pada jumlah pemilih dalam salinan DPT terbalik antara jumlah pemilih perempuan dan laki-laki yang seharusnya laki-laki: 186 dan perempuan: 194. c. TPS III Desa Waeura yaitu salah penulisan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon ditulis 256 yang seharusnya 258 dengan rincian DAMAI: 101 dan SETIA 157. d. Pengrusakan meja inventaris Desa Waemiting setelah proses Pemungutan Suara TPS I dilaksanakan telah selesai oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Kepala SD Negeri Waemiting atas nama Sadola Alu. Bahwa permasalahan menyangkut salah penulisan angka, telah diperbaiki berdasarkan persetujuan dari masing-masing saksi pasangan calon yaitu Saksi Pasangan Calon DAMAI dan Saksi Pasangan Calon SETIA, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Panwaslu Kabupaten Buru dan Panwaslu Kecamatan Waplau, sedangkan Pengrusakan meja inventaris Desa Waemiting, Panwaslu Kabupaten Buru telah merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Buru untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). (Terlampir. B.24) 11. Pada tanggal 18 Desember 2013, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) menyampaikan Surat dengan Nomor 034/TDP.KB/XII/2013, tertanggal 16 Desember 2013, perihal Tanggapan dan Surat pada tanggal 20 Desember 2013 Nomor 035/TDP.KB/XII/2013, Tertanggal 20 Desember 2013, perihal Gugatan/Keberatan yang pada intinya disampaikan bahwa pada tanggal 15-16 Desember 2013, sebagian besar Desa tidak melaksanakan Pleno di Tingkat PPS Kabupaten Buru serta meminta Panwaslu Kabupaten Buru menerbitkan rekomendasi kepada KPUD Kabupaten Buru untuk melakukan Pleno di tingkat PPS Kabupaten Buru. Bahwa, dari hasil investigasi/pengecekan terhadap 60 Formulir D, D1, D2 KWK.KPU serta Klarifikasi terhadap Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) dan Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Buru oleh Panwaslu Kabupaten Buru ditemukan antara lain: a. Ditemukan 64 dari 82 PPS yang tersebar pada 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Buru tercantum nama dan tanda tangan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI). b. 18 (delapan belas) Formulir D, D1, D2 KWK.KPU tidak ditanda tangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI). c. Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) tidak dapat menjelasakan bahwa PPS mana yang tidak melaksanakan Rapat Pleno sebagaimana tersebut dalam surat tanggapan Nomor 034/TDP.KB/XII/2013, tertanggal 16 Desember 2013, perihal Tanggapan dan Surat Nomor 035/TDP.KB/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, perihal Gugatan/Keberatan. Laporan dimaksud tidak dapat menunjukan tempat kejadian sehingga tidak memenuhi syarat untuk dapat ditindak lanjuti. d. Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 5 (lima) kecamatan Se-Kabupaten Buru bahwa Proses Rekaitulasi di Tingkat PPS telah dilakukan oleh PPS dan ada beberapa PPS yang tidak dihadiri oleh saksi Damai karena alamat saksi damai tidak jelas dan ada juga saksi sudah diberikan undangan tetapi tidak hadir. (Terlampir. B.25) 12. Pada tanggal 21 Desember 2013, Sehari pasca Rekapitulasi Penghitungan suara Kabupaten Buru, Tim Manajemen Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) Kabupaten Buru menyampaikan Surat dengan Nomor 036/TDP.KB/XII/2013, tertanggal 21 Desember 2013, perihal keberatan dimaksud intinya meminta Panwaslu Kabupaten Buru untuk mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS dalam wilayah Kabupaten Buru dengan alasan yang sama sebagaimana disampaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara KPU Kabupaten Buru. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Buru telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah ditetapkan status laporan untuk Menghentikan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran karena 61 tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor. 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 13. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013, Ketua Panwaslu Kecamatan Tutuk Tolu dan Ketua Panwaslu Kecamatan Bula Barat menemukan indikasi Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) pada saat Shalat Jumat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI). Bahwa terhadap temuan Ketua Panwaslu Kecamatan Tutuk Tolu dan Ketua Panwaslu Kecamatan Bula Barat telah dilakukan kajian dan hasil kajian dan kesimpulan ternyata Temuan Indikasi Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) pada saat Shalat Jumat tidak terbukti sehingga temuan dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti/dihentikan. 14. Temuan Panwaslu Kecamatan Kian Darat Nomor 06/TL/Panwaslu- SBT/XII/2013 tertanggal 15 Desember 2013 terkait dengan pencoblosan lebih dari satu kali oleh Husen Rumbow di TPS IV Desa Angar Kecamatan Kian Darat dengan alasan menggantikan orang yang sedang sakit atas nama Aisa tanpa persetujuan orang yang Aisa. Disamping dugaan pelanggaran dimaksud pada TPS yang sama, Panwaslu kecamatan Kian Darat menemukan dugaan pelanggaran anministrasi yang dilakukan oleh KPPS TPS IV Desa Angar yaitu tidak mewajibkan penggunaan tinta pada jari bagi setiap pemilih. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen serta keterangan dalam klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku sebagai pelaksana teknis untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada TPS IV Desa Angar Kecamatan Kian Darat sedangkan terkait dengan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum, ditindaklajuti ke Kepolisian Resort Seram Bagian Timur. (Terlampir. B.26) 15. Bahwa Temuan Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom Nomor 07/TL/Panwaslu-SBT/XII/2013 tertanggal 14 Desember 2013 terkait dengan pencoblosan sisa surat suara oleh KPPS TPS II Desa Kataloka, 62 TPS IV Desa Kataloka, TPS I dan II Keliubas Desa Amarsekaru, TPS I Dusun Sera Desa Amarsekaru dan TPS I Administrasi Sera Amarsekaru. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen serta keterangan dalam klarifikasi yang dilakukan oleh pelapor, terlapor dan saksi, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian dimaksud dan direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada TPS II Desa Kataloka, TPS IV Desa Kataloka, TPS I dan II Keliubas Desa Amarsekaru, TPS I Dusun Sera Desa Amarsekaru dan TPS I Administrasi Sera Amarsekaru sedangkan terkait dengan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum, ditindaklajuti ke Kepolisian Resort Seram Bagian Timur. (Terlampir. B.27) 16. Bahwa Temuan Panwaslu Kecamatan Buru Selatan Nomor 61/Panwaslu- Bursel/XII/2013 tertanggal 14 Desember 2013 terkait dengan pencoblosan sisa surat suara oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS I, TPS II dan TPS III Desa Oki Lama Kecamatan Namrole serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIA). Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen serta keterangan dalam klarifikasi yang dilakukan oleh pelapor, terlapor dan saksi, Panwaslu Kabupaten Buru Selatan telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud dan direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan sebagai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu dengan mengevaluasi kinerja Ketua dan Anggota KPPS TPS I, TPS II dan TPS III Desa Oki Lama Kecamatan Namrole. (Terlampir. B.28) 17. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2013, Tim Manajemen Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) Kabupaten Buru Selatan menyampaikan laporan dengan Surat Nomor 005/TIM DAMAI/BURSEL/XII/2013, perihal laporan/Keberatan, Tertanggal 17 Desember 2013 yang intinya yaitu: a. Keterlibatan Perangkat Desa dalam upaya memenangkan salah satu pasangan calon dengan cara melakukan intimidasi serta penekanan kepada warga masyarakat. 63 b. Ketua KPPS dan Anggota KPPS serta Saksi Pasangan Calon DAMAI dan Saksi Pasangan Calon SETIA membagi-bagikan sisa surat suara untuk dicoblos. c. Ketua dan Anggota KPPS dengan sengaja membiarkan warga masyarakat melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. d. Ketua dan Anggota KPPS dengan sengaja membiarkan anak-anak dibawah umur melakukan pencoblosan. e. Tidak diberikannya Formulir C1-KWK.KPU kepada Saksi Pasangan Calon DAMAI. (Terlampir. B.29) 18. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen serta keterangan dalam klarifikasi yang dilakukan oleh pelapor, terlapor dan saksi serta dilakukannya Konfirmasi terhadap permasalahan kepada Panwaslu 5 (lima) Kecamatan Se- Kabupaten Buru Selatan, maka Panwaslu Kabupaten Buru Selatan telah melakukan Kajian, Kesimpulan dari hasil Kajian Keberatan/Laporan dimaksud terhadap permasalahan Ketua, Anggota KPPS dan Saksi Pasangan Calon DAMAI dan Saksi Pasangan Calon SETIA yang melakukan pembagian sisa surat suara untuk dicoblos yaitu pada TPS I, II, III Desa Oki Lama dan TPS II Desa Fatmite, Panwaslu Kabupaten Buru Selatan Merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus pada TPS I, II, III Desa Oki Lama dan TPS II Desa Fatmite, sedangkan terkait dengan permasalahan lain yang dilaporkan oleh Tim Manajemen Pemenangan Pasangan Calon DAMAI tidak ditindaklanjuti oleh karena tidak mememenuhi unsur materiil dari sebuah Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. (Terlampir. B.30) C. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.   C.2. Pemohon (Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si.) Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku atas permohonan Pemohon. Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 sejak Putaran Pertama sampai dengan Putaran Kedua, 64 berlangsung juga suatu proses hukum Sengketa Tata Usaha Negara yaitu yang diajukan oleh Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 atas nama pasangan calon perseorangan William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon. Objek Sengketa PTUN yaitu; Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Yang Memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. Calon Perseorangan William B. Noya dan DR. Adam Latuconsina, M.Si, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 oleh KPU Provinsi Maluku. Di samping gugatan yang diajukan ke PTUN Ambon, William B. Noya dan DR. Adam Latuconsina, M.Si, juga mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor Reg.93/PHPU.D/-IX/2013 dan telah diputuskan pada tanggal 30 Juli 2013 dengan amar putusan berbunyi: DALAM EKSEPSI : Mengabulkan Eksepsi Pemohon; DALAM POKOK PERKARA : Permohonan Pemohon tidak dapat di terima. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada bakal pasangan calon kepala daerah dengan alasan: pertama, Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, Kedua; Termohon telah melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang- undangan. Mahkamah Konstitusi menilai permohonan Pemohon tidak terbukti memenuhi kedua alasan di atas. Putusan MK Nomor 196- 197/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 Nopember 2010 Pemilukada Kota Jayapura dan putusan-putusan lainnya memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon karena alasan terpenuhi. Sengketa Tata Usaha Negara melalui PTUN Ambon menghasilkan Putusan PTUN Ambon No 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 04 Juni 2013, 65 yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut: Dalam Penundaan: Menolak permohonan penundaan (skorsing) Pelaksanaan Keputusan TUN yg diterbitkan oleh Tergugat berupa surat Keputusan Nomor Kpts Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013 ttg Penetapan Pasangan Calon Yang Memenihi Syarat sebagai Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya Dalam Pokok Sengketa 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal Keputusan Tatat Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-PROV- 028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Yang Memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tatat Usaha Negara berupa Surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-PROV- 028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Yang Memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. 4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan. 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. Terhadap putusan ini KPU Provinsi Maluku mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar, kemudian telah diputuskan oleh PT.TUN Makassar dengan amar Putusan Nomor94/B/2013/PT TUN MKS, tanggal 26 September 2013 sebagai berikut: - Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding. 66 - Menguatkan Putusan PTUN Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.Abn, tertanggal 05 Juni 2013 yang dimohonkan Pembanding. (terlampir B.) Putusan PT.TUN Makassar ini kemudian diajukan upaya hukum kasasi oleh KPU Provinsi Maluku melalui PTUN Ambon. PTUN Ambon kemudian menerbitkan Surat Penetapan Nomor 05/PEN/G/2013/PTUN.ABN, tanggal 6 Desember 2013, yang isinya sebagai berikut: 1. Menyatakan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dalam putusan nomor 05/G/2013/PTUN.ABN terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 94/B/2013/PT.TUN.MKS tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan berkas perkara nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung RI. 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memberitahukan penetapan ini kepada pada Para Pihak (Terlampir B.49) Terhadap Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/PEN/G/2013/PTUN.ABN tertanggal 06 Desember 3013, KPU Provinsi Maluku, pada tanggal 9 Desember 2013 telah mengajukan permohonan penjelasan hukum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya terkait dengan pendapat PTUN Ambon yang menetapkan KPU Provinsi Maluku sebagai pejabat daerah. Berdasarkan surat penetapan PTUN Ambon Nomor 05/PEN/G/2013/PTUN.ABN tanggal 6 Desember 2013; pada tanggal 10 Desember 2013, Ketua Tim Pemenang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Periode 2013-2018 William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina M.Si melakukan pelaporan sekaligus permohonan ke Bawaslu Provinsi Maluku untuk segera merekomendasikan pembatalan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Maluku Tahap II. Surat Permohonan Nomor 13/JADI/XII/2013 perihal; Permohonan Pembatalan Pemilukada Tahap II tertanggal 9 Desember 2013 terdaftar pada tanda bukti 67 penerimaan laporan No 021/LP/Bawaslu-Mal/XII/2013 tertanggal 10 Desember 2013.(Terlampir B.50) Pada tanggal 11 Desember 2013 berdasarkan undangan klarifikasi Bawaslu Provinsi Maluku telah hadir Anis Rivai, SH (Otto Cornolis Kaligis & Advocates & Legal Consultans) Kuasa Hukum William B. Noya didampingi oleh William B. Noya dan kemudian melakukan dialog dengan ketua Bawaslu Provinsi Maluku. Materi yang dibicarakan adalah menyangkut permohonan Pembatalan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran kedua. Hasil dialog adalah Bawaslu Provinsi Maluku tidak dapat mengintervensi proses Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara karena surat penetapan PTUN Ambon masih berada dalam tenggang waktu mekanisme Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, selain itu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku masih membutuhkan proses klarifikasi dan kajian. Pada tanggal 12 Desember 2013 PTUN Ambon mengeluarkan surat Nomor W.4.TUN3/1041/H.05.05/XII/2013, perihal Pelaksanaan Putusan Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN juncto Putusan Banding Nomor 94/B/2013/PT.TUN.MKS. Isi dari Surat PTUN Ambon adalah; memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku sebagai Tergugat/Pembanding, segera melaksanakan putusan tersebut. Dalam pertimbangan hukum Surat eksekusi PTUN Ambon tertanggl 12 Desember 2013 menyebutkan bahwa; “Menyatakan surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2013 (objek sengketa) tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan Para Penggugat ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013’’. Perintah eksekusi PTUN Ambon ini tidak sesuai dengan Amar Putusan PTUN Ambon Nomor05/G/2013/PTUN.ABN tertanggal 5 Juni 2013 yang berbunyi: “Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai 68 peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan” Berdasarkan surat PTUN Ambon Nomor W.4.TUN3/1041/H.05.05/XII/2013, pada tanggal 13 Desember 2013, Wiliam B Noya menyampaikan surat ke Bawaslu Provinsi Maluku perihal; Permohonan Mengeluarkan Rekomendasi Pembatalan Pemilu Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013. (Terlampir B.51) Pada tanggal 19 Desember 2013, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan Status Laporan Nomor 21/Lap/Bawaslu-Mal/XII/2013 tertanggal 10 Desember 2013. Status Laporan; Tidak ditindak lanjuti dengan alasan: 1. Bawaslu Provinsi Maluku tidak memiliki wewenang untuk membatalkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua; dan 2. Bawaslu Provinsi Maluku tidak memiliki wewenang mengintervensi Sengketa Tata Usaha Negara yang masih dalam tenggang waktu proses Hukum Acara Peradilan Hukum Tata Usaha Negara. (Kajian atas Laporan Nomor 21/Lap/Bawaslu-Mal/XII/2013 tertanggal 10 Desember 2013 (Terlampir B.52). [2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 23 Januari 2014, dan lampiran, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 24 Januari 2014. Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon adalah sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon Abdulah Vanath, S.Sos. MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitela, M.Si, adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 658/Kpts/KPU-Prov-028/XI/2013 2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 di Tingkat Kota Ambon yang dituangkan dalam Formulir (Lampiran Model DB1-KWK.KPU), pada tanggal 20 Desember 2013 dengan hasil sebagai berikut: NO PASANGAN CALON NOMOR URUT HASIL PEROLEHAN 1 Abdullah Vanath, S.Sos, MMP 3 56.285 69 & Drs. Marthen Jonas Maspaitella, MSi 2 Ir. Said Assagaff & DR. Zeth Sahuburua, SH. MH 5 82.242 A. Aspek Pengawasan 1. Bahwa, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku menjadwalkan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 658/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 3013 tertanggal 16 November 2013 adalah sebagai berikut: NO PROGRAM/KEGIATAN JADWAL 01 C. Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua. 16 – 27 November 2013 D. Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua. 25 Nov – 13 Des 2013 02 Penajaman Visi dan Misi Pasangan Calon 08 – 10 Desember 2013 03 Masa Tenang 11 – 13 Desember 2013 04 Pemungutan dan Perhitungan Suara 14 Desember 2013 05 Rekapitulasi di Tingkat PPS 15 – 16 Desember 2013 06 Rekapitulasi di Tingkat PPK 17 – 19 Desember 2013 07 Rekapitulasi di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupate/Kota 20 – 22 Desember 2013 08 Rekapitulasi di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku 28 – 29 Desember 2013 2. Bahwa pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara dlaksanakan berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2009 tentang pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dimana logistic Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2013 distribusi dari KPU Provinsi Maluku ke KPU Kota Ambon dilaksanakan pada tanggal 30 November 2013, selanjutnya dilaksanakan pengawasan terhadap proses sortir surat suara, pelipatan surat suara, sampai dengan tanggal 10 Desember 2013. 3. Bahwa untuk menjamin terlaksananya proses pendistribusian perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 70 Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 yang dilakukan oleh KPU Kota Ambon, maka Panwaslu Kota Ambon melakukan pengawasan aktif dalam bentuk mengawal distribusi logistik dari KPU Kota Ambon ke 5 Kecamatan dan 59 PPS yang dilaksanakan pada tanggal 11-12 Desember 2013, oleh Panwaslu Kota Ambon, Panwaslu Kecamatan dan PPL sesuai wilayah kerja masing- masing. 4. Bahwa strategi pengawasan preventif sebelum hari pungut hitung Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, maka pada tanggal 12 Desember 2013 Panwaslu Kota Ambon berkordinasi dengan KPU Kota Ambon dan memintakan KPU Kota Ambon menginstruksikan ke jajarannya ditingkat KPPS dan PPS agar wajib memberikan Formulir C1- KWK-KPU kepada Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) melalui PPS, Serta memastikan Pemilih yang akan memberikan hak pilih di TPS dengan menggunakan KTP adalah pemilih yang alamat TPS sesuai dengan alamat domisili yang tertera dalam KTP/KK. 5. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013. Rapat Koordinasi dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan 15 (lima belas) Anggota dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)sebanyak 120 orang. Dalam rapat koordinasi dilakukan penguatan- penguatan tentang teknis pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, teknis pengawasan rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK. Menginstruksikan kepada seluruh pengawas Pemilu bahwa melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap adanya indikasi pelanggaran Pemilu, dengan berkordinasi dan merekomendasikan secara lisan ataupun tertulis kepada penyelenggara Pemilu sesuai tingkatannya. 6. Bahwa 3 (tiga) hari sebelum Pemungutan dan Penghitungan suara yaitu tanggal 11 s/d 13 Desember 2013 merupakan masa tenang seluruh alat peraga kampanye harus dibersihkan serta Pasangan Calon tidak dibenarkan untuk melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun. Khusus menyangkut Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon berupa spanduk yang sampai dengan masa tenang masih terpasang atau 71 digantungkan, Panwaslu Kota Ambon beserta jajarannya telah melepaskan dan mengamankannya di Kantor Sekretariat Panwaslu Kota Ambon dan Panwaslu Kecamatan. Jumlah alat peraga yang dibersihkan pada masa tenang oleh Panwaslu Kota Ambon dan jajarannya sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) spanduk yang terdiri dari: NO KECAMATAN DAMAI SETIA 1 Kec. Letisel - 6 Buah 2 Kec. Teluk Ambon 9 Buah 26 Buah 3 Kec. T.A. Baguala 2 Buah 30 Buah 4 Kec. Nusaniwe 6 Buah 15 Buah 5 Kec. Sirimau 17 Buah 23 Buah 6 Panwaslu Kota Ambon 2 Buah 18 Buah Total 36 Buah 118 Buah 7. Bahwa dalam rangka memaksimalkan pengawasan terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, maka dalam rapat koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan dan PPL Panwaslu Kota Ambon memeberikan arahan kepada seluruh PPL agar berkoordinasi dengan PPS dan KPPS di wilayah pengawasan masing-masing, bahwa pada hari pemungutan suara KPPS wajib memberikan Formulir Model C1-KWK.KPU kepada PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) melalui PPS. dan untuk mengontrol/mengamankan form. Model C1-KWK.KPU yang dimiliki Panwaslu, PPL wajib menyerahkan ke Panwaslu Kecamatan. 8. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2013, pukul 07.30–15.00 WIT melakukan pengawasan ke TPS melalui koordinator-koordinator wilayah pengawasan, mengawasi secara langsung ke TPS, melihat, mengamati dan menilai proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, dan menghimbau PPL untuk tetap mengawasi sesuai proses pungut hitung sesuai prosedur, tetap berkoordinasi dengan PPS untuk memperoleh Formulir Model C1-KWK.KPU kepada Pengawas Pemilu Lapangan(PPL). Dalam pantauan Panwaslu Kota Ambon terhadap Dokumen C1-KWK.KPU yang sudah terkumpul di Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan bahwa ada beberapa KPPS yang tidak memberikan Formulir Model C1-KWK.KPU kepada PPL melalui PPS, dengan alasan bahwa KPPS sudah memasukan ke dalam kotak suara tersegel karena KPPS lupa, dan 72 sebagian dimasukan ke kotak suara tersegel karena sampai selesai penghitungan suara PPL tidak berada di TPS. Jumlah KPPS yang tidak memberikan berita acara Formulir Model C1- KWK.KPU kepada Pengawas Pemilu Lapangan sampai dengan pukul 24.00 WIT tanggal 14 Desember 2013 berjumlah 34 (tiga puluh empat) C1- KWK.KPU yang tersebar pada kecamatan: a. Kecamatan Sirimau sebanyak 18 formulir C1 - Desa Soya : 2 Berita Acara C1 - Kel. Karpan : 14 Berita Acara C1 - Kel. Rijali : 2 Berita Acara C1 b. Kecamatan Baguala sebanyak 6 formulir C1 - Passo I : 6 Berita Acara C1 - Passo II : 7 Berita Acara C1 c. Kecamatan Nusaniwe sebanyak 3 formulir C1 - Negeri Urimesing : 3 Berita Acara C1 Setelah mendengar lapor tersebut, Panwaslu Kota Ambon dengan tegas langsung memerintah Panwaslu Kecamatan segera menemui Ketua KPPS dan memintakan formulir. Model C1-KWK.KPU yang adalah arsip KPPS difoto copy aslinya dipegang Panwaslu dan salinan/foto copy dipegang KPPS nanti saat rekap hasil ditingkat Desa/Kelurahan kotak suara tersegel dibuka barulah KPPS mengambil asli yang sudah dimasukan ke kotak suara tersegel tersebut. kemudian sekitar pukul 01.30 WIT dini hari (tanggal 15 Desember 2013) Panwaslu Kecamatan Baguala berhasil mendapatkan 7 (tujuh) Berita Acara Model C1-KWK-KPU, sedangkan 1 (satu) Berita Acara Model C1-KWK-KPU diperoleh oleh staf Panwaslu Kota Ambon dari Ketua PPS Rijali di tempat foto copy. Dalam hal mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal oleh karena keterbatasan jumlah PPL Pilgub yang hanya 120 orang diharuskan mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di 644 TPS secara bersamaan, kenyataanya 1 (satu) orang PPL harus mengawasi proses pungut hitung antara 3-10 TPS. 9. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2013 Panwaslu Kota Ambon melakukan rapat koordinasi dengan semua Panwaslu Kecamatan dalam rangka 73 persiapan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 di Tingkat PPK yang dilaksanakan pada tanggal 17–18 Desember 2013, sekaligus melakukan evaluasi terhadap proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPS yang sudah selesai pelaksanaannya tanggal 16 Desember 2013. 10. Bahwa pada tanggal 17-18 Desember 2013 Panwaslu Kecamatan melaksanakan Pengawasan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh PPK, temuan dan rekomendasi panwaslu kecamatan dapat disampaikan sebagai berikut: ¾ Kecamatan Teluk Ambon: ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan teluk Ambon dalam Berita Acara Formulir Model D1-KWK.KPU pada PPS Rumah Tiga terjadi kekeliruan menjumlahkan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5 tercatat 1.877, seharusnya 1.913. rekomendasi lisan oleh panwaslu kecamatan pada saat Pleno PPK Kecamatan Teluk Ambon adalah PPK kembali memeriksa formulir C1- KWK.KPU untuk 18 TPS PPS Rumah Tiga, langsung ditindaklanjuti oleh PPK Teluk Ambon dalam Pleno Rekapitulasi PPK Teluk Ambon, bahwa benar jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah 1.913. ¾ Kecamatan Sirimau: ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Sirimau pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Berita Acara Formulir Model D-KWK.KPU untuk PPS Batu Merah 1 terdapat ketidak sesuaian data antara catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan sertifikat hasil penghitungan suara, Panwaslu kecamatan Sirimau dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat PPK telah menyampaikan ketidaksesuaian data tersebut, dan memintakan kepada PPK untuk menghadirkan KPPS di TPS yang bersangkutan untuk kros cek ketidaksesuaian data tersebut, namun ditanggapi secara enteng oleh ketua PPK bahwa kejadian-kejadian tersebut biasa terjadi. Bahkan PPK bersih keras untuk menggunakan data dalam sertifikat hasil penghitungan suara sebagai patokan, sementara catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara akan disesuaikan. Sementara catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil 74 penghitungan suara dan sertifikat perolehan suara sah merupakan satu kesatuan Berita Acara yang mesti sinkron. (Terlampir-1) ¾ Kecamatan Nusaniwe: ditemukan kesalahan mencatat dan penjumlahandalam catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, rekomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan untuk dikros cek dan diperbaiki oleh PPS masing, setelah itu dilaporkan dalam pleno untuk ketahui oleh peserta rapat pleno rekapitulasi PPK Nusaniwe. Rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh PPK Nusaniwe, PPS langsung lakukan koreksi dan memperbaiki, hasilnya disampaikan dalam pleno dan diterima semua peserta pleno 11. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, Panwaslu Kota Ambon melakukan Pengawasan Proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, dalam proses dimaksud, saat KPU Kota Ambon memberikan kesempatan kepada PPK Sirimau untuk membacakan Hasil Rekapitulasi di Tingkat PPK Sirimau, dan selesai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara selesai dibacakan oleh Ketua Ketua PPK Sirimau, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) mengajukan keberatan terkait dengan PPK Kecamatan Sirimau bahwa dalam Berita Acara Model DA-KWK.KPU ada selisi kurang 118 suara antara jumlah surat suara yang terpakai (67.254) pemilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah (67.136) suara. (Terlampir -2) Hal ini dijelaskan oleh Ketua PPK Sirimau bahwa benar hal tersebut sudah diketahui saat pleno tingkat PPK Sirimau dan sudah ditelusuri menggunakan rumus, selisi tersebut tidak ditemukan, sehingga PPK meminta kesepakatan saksi untuk hasil ini diteruskan ke Pleno KPU Kota Ambon, dan PPK Sirimau dipercayakan untuk menelusuri dan lakukan perbaikan. Penjelasan Ketua PPK sirimau ditanggapi oleh Panwaslu Kota Ambon bahwa PPK Sirimau melakukan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur rekapitulasi penghitungan suara, karena selisi jumlah sudah diketahui saat pleno tingkat PPK tidak diselesaikan tetapi meminta kesepakatan saksi untuk diteruskan ke Pleno KPU Kota Ambon, untuk itu PPK Sirimau akan diundang untuk lakukan klarifikasi oleh Panwaslu Kota Ambon terhadap pelanggaran tata cara dan prosedur (pelanggaran administrasi). 75 12. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Ambon tanggal 20 Desember 2013 dituangkan dalam Berita Acara Model DB- KWK.KPU adalah sebagai berikut: KECAMATAN DPT SUARA SAH PASANGAN CALON JUMLAH DAMAI SETIA Kec. Leitimur Selatan 6,396 3,254 1,291 4,545 Kec. Teluk Ambon 33,082 6,126 9,526 15,652 Kec. T.A. Baguala 40,646 6,728 10,905 17,633 Kec. Nusaniwe 73,640 14,048 21,763 35,811 Kec. Sirimau 111,915 26,129 38,757 64,886 TOTAL 265,679 56,285 82,242 138,527 Terhadap hasil penghitungan suara dimaksud, ada keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dituangkan dalam Pernyataan Keberatan Model DB2-KWK.KPU, yang isinya menyangkut: a. Kecamatan Teluk Ambon Terjadi selisih 100 suara pada Pasangan SETIA. b. Berita Acara PPK tidak dalam sampul/terbuka dari segel. c. Ada indikasi hasil rekap di PPK Kecamatan Sirimau terjadi kesalahan yang dilakukan Penyelenggara PPK merubah data di luar ketentuan yang telah ditanda tangani oleh saksi-saksi di Berita Acara. (Terlampir-3) terhadap 3 (tiga) pernyataan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) ini sudah disampaikan pada saat pleno rekapitulasi hasil di tingkat KPU Kota Ambon yang telah dijelas oleh masing-masing ketua PPK serta KPU Kota Ambon telah melakukan pembetulan selisi angka dalam Berita Acara Form Model DB-KWK.KPU B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran 1. Pada tanggal 14 Desember 2013 pada saat proses Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sirimau Kota Ambon menemukan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Temuan Hasil Pengawasan dengan Nomor 07/Pemilukada/XII/2013 terkait dengan penggunaan Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara (Form Model C6-KWK.KPU) milik orang lain pada saat Pemungutan Suara Pemilukada Putaran Kedua di TPS 76 II Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan Terlapor a/n: Julianto Nurtanio. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Pelapor, Terlapor dan Saksi, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sirimau telah melakukan Kajian serta Kesimpulan dari hasil Kajian Temuan dimaksud dikoordinasikan dalam forum Sentra Gakkumdu Kota Ambon rekomendasi Gakkumdu bahwa temuan dimaksud telah menuhi unsur untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilu. Kemuadian Pleno Panwaslu Kecamatan Sirimau menetapkan status temuan direkomendasikan sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilukada ke Polres P. Ambon & P.P. Lease dengan nomor status temuan/laporan: 62/Panwaslu.sirimau/XII/2013 tertanggal 23 Desember 2013 (Terlampir-4.) Diteruskan ke Polres P. Ambon & P.P. Lease pada tanggal 28 Desember 3013 dengan surat penerusan pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Sirimau Nomor 64/Panwaslu.sirimau/XII/2013 (Terlampir-5). Pengawasan tindak lanjut rekomendasi ke Polres bahwa tertanggal 20 Januari 2014 Panwaslu Kecamatan Sirimau melaporkan bahwa status perkembangan perkara dengan Nomor 07/Pemilukada/XII/2013 sementara dalam proses pemeriksaan pelaku dan saksi, karena pelaku diundang tidak hadir maka dalam waktu dekat akan dijemput pelaku dan saksi kalau tidak memenuhi undang kedua dari penyidik Polri. 2. Laporan Hasil Pengawas Pemilihan Umum Lapangan (PPL) Desa Batu Merah IV Kecamatan Sirimau Nomor 08/Pemilukada/XII/2013 menemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum tekait dengan Penggunaan Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara (Formulir Model C6- KWK.KPU) milik orang lain pada saat Pemungutan Suara Pemilukada Putaran Kedua di TPS XII Desa Batu Merah VI Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada Tanggal 14 Desember 2013 dengan Terlapor a/n: Arsyad Lokiomin. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Pelapor, Terlapor dan Saksi, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sirmau serta berkoordinasi dengan Panwaslu Kota telah melakukan Kajian dan Kesimpulan dari hasil Kajian Temuan dimaksud, dikoordinasikan dalam forum Sentra Gakkumdu Kota Ambon rekomendasi Gakkumdu bahwa temuan dimaksud telah menuhi unsur untuk ditindaklanjuti sebagai 77 pelanggaran tindak pidana pemilu. Kemuadian Pleno Panwaslu Kecamatan Sirimau menetapkan status temuan direkomendasikan sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilukada ke Polres P. Ambon & P.P. Lease dengan nomor status temuan/laporan: 62/Panwaslu.sirimau/XII/2013 tertanggal 23 Desember 2013 (Terlampir-6) Diteruskan ke Polres P. Ambon & P.P. Lease pada tanggal 23 Desember 2013 dengan surat penerusan pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Sirimau Nomor 62/Panwaslu.sirimau/XII/2013 (Terlampir-7) Pengawasan tindak lanjut rekomendasi ke Polres bahwa tertanggal 20 Januari 2014 Panwaslu Kecamatan Sirimau melaporkan bahwa status perkembangan perkara dengan Nomor O8/Pemilukada/XII/2013 sudah lengkap segera dilimphkan ke pihak JPU 3. Dalam pleno Rekapitulasi Hasil KPU Kota Ambon, Panwaslu Kota Ambon menemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Sirimau yang terungkap melalui penjelasan Ketua PPK Sirimau bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan penandatanganan Form Model DA1-KWK.KPU pada PPK Sirimau diduga melanggar tata cara dan prosedur rekapitulasi hasil penghitungan suara. temuan Nomor 19/TM/Pemilukada/XII/2013 tanggal temuan 20 Desember 2013, terlapor PPK Sirimau saksi-saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) atas Nama Vendy Toumahu, A.Ysusf Keiya, Rusi Rumata sakasi Pasangan Calon Nomor Urut (SETIA) atas nama La Ode Amirudin dan Yusuf Wally (Terlampir-8) Proses klarifikasi sudah dilakukan terhadap Ketua PPK Sirimau tertanggal 23 Desember 2013, sedangkan kalrifikasi terhadap para saksi pada tanggal 27 Desember 2013. Untuk mencari kebenaran keterangan antara pihak PPK Sirimau dan Saksi, Panwaslu mengundang PPK Sirimau dan Saksi Paslon untuk dikonfrontir dengan surat Nomor 270/Panwaslu-KA/XII/2013 tertanggal 28 Desember 2013 (Terlampir-9) namun tidak dihadiri oleh PPK Sirimau, sehingga pendapat Panwaslu Kota Ambon setelah mengkaji keterangan para saksi yakni saksi DAMAI dan Saksi SETIA bahwa saat Pleno Rekapitulasi Hasil, PPK Sirimau sudah mengetahui ada ketidak sesuaian data dalam Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan 78 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Model DA-KWK.KP, PPK sirimau tidak menyelesaikan tapi meminta kesepakatan saksi paslon untuk diteruskan ke pleno KPU Kota Ambon, sambil PPK sirimau menelusuri kesalahan data tersebut. (Terlampir-10, 11, 12) [2.8] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 27 Januari 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Januari 2014, yang pada pokoknya menyatakan para pihak tetap pada pendiriannya; [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi M aluku, bertanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 740/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, bertanggal 24 April 2013. 79 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. 80 Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Selanjutnya UU 22/2007 diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011). Pasal 1 angka 4 UU 15/2011 menyatakan, “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pasal 236C UU Pemda menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda; 81 [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran ke-2 Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, bertanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 740/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, bertanggal 24 April 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa Pemohon dalam perkara a quo pernah mengajukan permohonan kepada Mahkamah dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013. Permohonan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 93/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 Juli 2013, yang pada pokoknya Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dimaksud, dan karenanya Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan dalam eksepsi “Mengabulkan eksepsi Termohon”, dan dalam pokok permohonan “Permohonan Pemohon tidak dapat diterima”; 82 [3.7] Menimbang bahwa dalam persidangan Mahkamah menemukan fakta bahwa i) Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Pasangan William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si.; ii) tim kuasa hukum yang beranggotakan Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, menyatakan diri sebagai kuasa hukum dari William B. Noya dengan dasar surat kuasa yang hanya ditandatangani oleh William B. Noya bertanggal 6 Januari 2014; serta iii) tim kuasa hukum yang beranggotakan Helmy J. Sulilatu, S.H. dan Jacobis Siahaya, S.H. menyatakan diri sebagai kuasa hukum Pasangan William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si. berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Pasangan William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si. bertanggal 2 Juli 2013. Fakta bahwa Dr. Adam Latuconsina, M.Si. sebagai bakal calon Wakil Gubernur menandatangani surat permohonan namun di sisi lain tidak menandatangani surat kuasa yang diberikan kepada Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, menimbulkan keraguan bagi Mahkamah akan kehendak atau itikad Dr. Adam Latuconsina, M.Si. dalam pengajuan permohonan perkara dimaksud. Berdasarkan hal tersebut dalam dua kali sidang, Mahkamah memerintahkan agar Pemohon prinsipal William B. Noya menghadirkan ke depan sidang Dr. Adam Latuconsina, M.Si., sebagai bakal calon Wakil Gubernur Maluku, untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi mengenai pengajuan permohonan dimaksud. Namun, hingga sidang pemeriksaan perkara dimaksud berakhir, Dr. Adam Latuconsina, M.Si. tidak hadir dan/atau tidak dapat dihadirkan oleh Pemohon, sehingga Mahkamah tidak dapat memperoleh kejelasan apakah Dr. Adam Latuconsina, M.Si. benar mengajukan permohonan dimaksud atau tidak. Bahkan William B. Noya menerangkan kepada Mahkamah telah mencari Dr. Adam Latuconsina, M.Si. namun tidak menemukannya dan menduga ada motif tersembunyi terkait tidak dapat ditemukannya Dr. Adam Latuconsina, M.Si. Mahkamah menilai surat kuasa khusus bertanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si., yang merupakan kuasa untuk Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013, hanya ditujukan 83 bagi kepentingan Pemohon dalam Perkara Nomor 93/PHPU.D-XI/2013, dan bukan untuk permohonan a quo. Surat kuasa khusus kepada Helmy J. Sulilatu, S.H. dan Jacobis Siahaya, S.H. bertanggal 2 Juli 2013 tidak dapat digunakan dalam perkara ini karena telah nyata Dr. Adam Latuconsina, M.Si. tidak dapat dihadirkan untuk memastikan apakah sebagai pasangan calon memberi kuasa kepada Helmy J. Sulilatu, S.H. dan Jacobis Siahaya, S.H. Selain itu menurut Mahkamah jika pun surat kuasa khusus bertanggal 2 Juli 2013 tersebut benar –quod non– Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 30 Juli 2013; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (legal standing) beralasan hukum; [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 84 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Dalam Pokok Permohonan: Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.52 WIB, oleh 85 tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya. KETUA, ttd. Hamdan Zoelva ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Arief Hidayat ttd. Muhammad Alim ttd. Patrialis Akbar ttd. Anwar Usman ttd. Maria Farida Indrati ttd. Ahmad Fadlil Sumadi PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo