49/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 49/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Moh. Abqori Hisan Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Dusun Malangan Tengah RT/RW 001/010 Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 24 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 47/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 30 Januari 2026 dengan Nomor 49/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 13 Februari 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut UU MK, yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 3 Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perppu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan bahwa: Pasal 2 (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. 7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Bukti P-5), yang menyatakan sebagai berikut: “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.” 8. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma pasal 8 Undang-Undang a quo yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025). 9. Bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 4 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4). Oleh karena objek permohonan adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Pemohon 1. Kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan: Pasal 4 (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. 3. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan 5 Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU- V/2007, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Oleh sebab itu Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut: 4.1 Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1), sehingga termasuk subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. 4.2 Bahwa selain sebagai Warga Negara Indonesia, Pemohon adalah mahasiswa aktif Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Bukti P-2), yang secara akademik mempelajari hukum tata negara, hak asasi manusia, serta sistem perlindungan anak dalam kerangka konstitusi. 4.3 Bahwa Pemohon secara nyata dan berkelanjutan terlibat dalam kegiatan volunteer pendidikan di Desa Suka Raja, Kecamatan Warung Gurung, Kabupaten Lebak (Bukti P-3), yang memperlihatkan kondisi riil keterbatasan akses anak terhadap hak pelayanan dan jaminan sosial, termasuk fasilitas pendukung pendidikan dan kesejahteraan dasar. 4.4 Bahwa Pemohon juga sedang menjalani kegiatan magang di Komisi Nasional Perlindungan Anak (Bukti P-4), yang memperlihatkan keterlibatan langsung Pemohon dalam pengamatan dan evaluasi implementasi norma hukum terkait perlindungan anak. 6 4.5 Bahwa keterlibatan Pemohon tersebut bersifat personal, akademik, dan konstitusional, serta tidak mewakili institusi manapun dalam permohonan a quo. Dengan demikian, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki kepentingan konstitusional terhadap norma yang diuji. 5. Hak Konstitusional Pemohon Bahwa dengan legal standing, Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4), UUD 1945 (Bukti P-6), yang berbunyi: Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal 28I ayat (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” 6. Kerugian Konstitusional Pemohon Bahwa keberlakuan Pasal 8 Undang-Undang a quo yang merumuskan frasa “pelayanan kesehatan” dan “jaminan sosial” secara deklaratif, umum, dan tidak operasional telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem pemenuhan hak anak. Bahwa ketidakpastian tersebut secara langsung merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena Pemohon tidak memperoleh kepastian mengenai: 6.1 Standar minimal pelayanan kesehatan anak yang wajib dipenuhi negara; 6.2 Parameter normatif jaminan sosial anak yang dapat diuji secara hukum; 6.3 Mekanisme pertanggungjawaban negara apabila kebijakan yang diklaim sebagai pelaksanaan Pasal 8 menimbulkan dampak kesehatan. Bahwa sebagai warga negara dan subjek hak konstitusional, Pemohon berhak atas sistem hukum yang jelas, rasional, dan dapat 7 dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Bahwa dalam praktik konkret, Pemohon menyaksikan adanya anak yang mengalami gangguan kesehatan akibat kebijakan pemenuhan gizi, namun tidak tersedia standar normatif dalam Pasal 8 Undang-Undang a quo yang dapat dijadikan dasar evaluasi dan pertanggungjawaban negara. Bahwa kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlakuan norma Pasal 8 Undang-Undang a quo tidak hanya berimplikasi terhadap anak sebagai penerima layanan, tetapi juga merugikan Pemohon sebagai warga negara yang berhak atas kepastian hukum dan sistem perlindungan hak asasi manusia yang terstruktur, sebagaimana diperintahkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Bahwa kerugian tersebut bersifat aktual dan spesifik, karena Pemohon secara langsung terlibat dalam kegiatan pendidikan dan perlindungan anak, sehingga kekaburan norma tersebut secara nyata menghambat Pemohon dalam memperoleh kepastian hukum atas standar perlindungan yang wajib dijalankan negara. III. Alasan-Alasan Permohonan A. Ketidakjelasan Norma Pasal 8 sebagai Bentuk Pengabaian Mandat Konstitusi (Constitutional Omission) 1. Bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan: “Setiap Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.” 2. Bahwa norma tersebut secara tekstual mengakui adanya hak anak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sebagai bagian dari sistem perlindungan anak. namun perumusannya tidak disertai dengan penegasan kewajiban negara yang bersifat imperatif, tidak menetapkan batas minimum perlindungan, serta tidak memuat parameter dasar yang memungkinkan dilakukannya pengawasan dan pertanggungjawaban negara. 3. Bahwa frasa “pelayanan kesehatan” dan “jaminan sosial” dalam ketentuan a quo dirumuskan secara umum dan abstrak, tanpa batasan 8 konseptual yang dapat dijadikan ukuran apakah negara telah memenuhi kewajiban konstitusionalnya atau belum. Akibatnya, norma tersebut: a. Tidak menyediakan standar minimum pelayanan kesehatan anak; b. Tidak menyediakan parameter jaminan sosial anak yang dapat diuji secara hukum; c. Tidak menyediakan prinsip akuntabilitas apabila terjadi dampak terhadap kesehatan anak. 4. Bahwa ketiadaan standar minimum dan mekanisme normatif dalam Pasal 8 Undang-Undang a quo telah menimbulkan keadaan: a. Negara memiliki keleluasaan tanpa batas yang terukur dalam menentukan bentuk pelayanan kesehatan dan jaminan sosial anak; b. Tidak tersedia rujukan normatif untuk menilai apakah suatu kebijakan telah sesuai dengan mandat konstitusi; c. Tidak tersedia dasar pengujian apabila terjadi dampak kesehatan terhadap anak sebagai akibat kebijakan tersebut. 5. Bahwa kondisi tersebut secara langsung berimplikasi terhadap hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum mengenai batas minimum perlindungan hak anak. 6. Bahwa sebagai mahasiswa hukum dan individu yang secara konkret terlibat dalam kegiatan pendidikan serta terlibat dalam perlindungan anak, kekaburan norma tersebut secara nyata menghambat Pemohon dalam memperoleh dan menggunakan standar hukum yang jelas untuk menilai pertanggungjawaban negara. Dengan demikian, Pasal 8 Undang-Undang a quo berpotensi menimbulkan pengabaian mandat konstitusi (constitutional omission), karena tidak memberikan jaminan batas minimum perlindungan hak anak sebagaimana diperintahkan oleh UUD 1945. B. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Kepastian Hukum) 1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum dalam negara hukum tidak hanya berarti adanya norma 9 tertulis, tetapi juga menuntut agar norma tersebut dirumuskan secara jelas, terukur, dan dapat diuji penerapannya. 2. Bahwa norma yang kabur atau terlalu umum (vague norm) berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan, karena tidak tersedia parameter objektif untuk menentukan batas kewajiban negara maupun hak yang dapat dituntut oleh warga negara. Karenanya frasa “pelayanan kesehatan” dan “jaminan sosial” dalam Pasal 8 Undang-Undang a quo dirumuskan tanpa batas minimum perlindungan dan tanpa prinsip akuntabilitas yang dapat dijadikan ukuran evaluasi. Keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem pemenuhan hak anak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. 3. Bahwa dengan demikian, Pasal 8 Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai norma yang: a. Menetapkan batas minimum kewajiban negara dalam pemenuhan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial anak; dan b. Memberikan parameter yang dapat diuji secara hukum terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut. Bahwa tanpa pemaknaan demikian, norma Pasal 8 hanya bersifat deklaratif dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diperintahkan oleh konstitusi. C. Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 (Hak atas Pelayanan Kesehatan) 1. Bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak tersebut bukan sekadar pengakuan simbolik, melainkan hak konstitusional yang mengandung kewajiban positif negara untuk menyediakan sistem pelayanan kesehatan yang dapat diakses, aman, dan sesuai kebutuhan. 2. Bahwa dalam doktrin hak asasi manusia modern, hak atas kesehatan mengandung unsur ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility), kualitas (quality), dan kesesuaian (appropriateness). Oleh karena itu, norma undang-undang yang menjadi dasar pemenuhan hak 10 tersebut harus memuat standar minimum konstitusional yang dapat dijadikan rujukan evaluasi. 3. Bahwa oleh karena itu, norma Pasal 8 Undang-Undang a quo tidak sepenuhnya mencerminkan perlindungan konstitusional atas hak atas pelayanan kesehatan sebagaimana diperintahkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai sebagai norma yang: a. Menjamin adanya standar minimum pelayanan kesehatan anak yang aman dan sesuai kebutuhan; dan b. Menyediakan dasar normatif bagi pertanggungjawaban negara atas penyelenggaraan pelayanan tersebut. Tanpa pemaknaan demikian, hak atas pelayanan kesehatan berpotensi kehilangan efektivitas konstitusionalnya. D. Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 (Tanggung Jawab Negara) 1. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan secara imperatif bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 2. Bahwa tanggung jawab konstitusional negara dalam konteks hak anak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial mengandung kewajiban positif (positive constitutional obligation), yakni kewajiban untuk merumuskan norma yang: a. menetapkan standar minimum pemenuhan hak, b. menunjuk subjek penanggung jawab, c. serta menyediakan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Tanpa elemen-elemen tersebut, tanggung jawab negara kehilangan dimensi yuridisnya dan tidak dapat diuji secara konstitusional. Permohonan a quo tidak meminta Mahkamah membentuk norma baru, melainkan memastikan agar norma yang telah ada selaras dengan mandat konstitusi mengenai tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak asasi manusia. E. Kaitan Kerugian Konstitusional (Causal Verband) 1. Bahwa keberlakuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang merumuskan hak anak atas “pelayanan kesehatan” dan “jaminan sosial” 11 tanpa standar minimum, parameter operasional, dan mekanisme pertanggungjawaban negara telah menciptakan kekaburan normatif dalam sistem hukum perlindungan anak. 2. Bahwa kekaburan normatif tersebut menyebabkan pelaksanaan pemenuhan hak anak sepenuhnya bergantung pada kebijakan administratif yang bersifat sektoral dan variatif, tanpa ukuran hukum yang dapat diuji secara objektif mengenai apakah negara telah memenuhi atau melalaikan kewajibannya. 3. Bahwa sebagai warga negara yang secara nyata terlibat dalam kegiatan volunteer pendidikan serta kegiatan magang di bidang perlindungan anak, Pemohon secara langsung menghadapi hambatan dalam: a. menilai standar pemenuhan hak anak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial; b. mengidentifikasi batas minimum kewajiban negara; c. serta mengevaluasi pertanggungjawaban negara apabila terjadi dampak kesehatan terhadap anak dalam pelaksanaan suatu kebijakan. 4. Bahwa dalam praktik konkret, Pemohon mengetahui adanya anak yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengikuti program pemenuhan gizi, namun tidak tersedia standar normatif dalam Pasal 8 Undang- Undang a quo yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menguji kewajiban dan tanggung jawab negara. 5. Bahwa kondisi tersebut secara langsung merugikan hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena Pemohon sebagai subjek hukum tidak memperoleh kejelasan mengenai: a. batas minimum kewajiban negara, b. parameter legalitas kebijakan pemenuhan hak anak, c. dan mekanisme akuntabilitas konstitusional negara. 6. Bahwa kerugian tersebut bersifat aktual dan spesifik, bukan hipotetis, karena Pemohon berada dalam posisi yang secara langsung berinteraksi dengan realitas implementasi norma Pasal 8 Undang-Undang a quo, sehingga kekaburan norma tersebut nyata-nyata menghambat Pemohon 12 dalam memperoleh kepastian hukum serta dalam menjalankan partisipasi konstitusional sebagai warga negara dalam bidang perlindungan anak. 7. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang rasional dan langsung antara keberlakuan Pasal 8 Undang-Undang a quo yang tidak operasional dengan kerugian konstitusional Pemohon berupa hilangnya kepastian hukum dan tidak tersedianya parameter konstitusional untuk menilai pelaksanaan tanggung jawab negara. F. Fakta Empiris dan Perspektif Teoretis sebagai Penguat Argumentasi Konstitusional 1. Fakta Empiris sebagai Indikasi Ketiadaan Standar Minimum 1) Bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemenuhan hak anak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, pelaksanaannya sering dilakukan melalui kebijakan administratif yang tidak secara eksplisit bertumpu pada standar minimum yang dirumuskan dalam norma Pasal 8 Undang-Undang a quo. 2) Bahwa sebagai warga negara yang terlibat langsung dalam kegiatan volunteer pendidikan dan kegiatan magang di bidang perlindungan anak, Pemohon menyaksikan adanya ketidaksamaan implementasi pemenuhan hak anak, baik dalam aspek kualitas, pengawasan, maupun mekanisme pertanggungjawaban ketika terjadi dampak kesehatan. 3) Bahwa dalam praktik konkret, Pemohon mengetahui adanya anak yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengikuti suatu program pemenuhan gizi, namun tidak tersedia rujukan normatif dalam Pasal 8 Undang-Undang a quo yang secara tegas menetapkan kewajiban skrining kesehatan individual, standar keamanan, maupun mekanisme akuntabilitas negara. 4) Bahwa fakta tersebut tidak dimaksudkan untuk menguji atau menilai kebijakan tertentu, melainkan untuk menunjukkan adanya risiko sistemik yang timbul akibat ketiadaan standar minimum dalam norma undang-undang, sehingga hak anak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial berpotensi dilaksanakan tanpa parameter konstitusional yang jelas. 13 2. Perspektif Teoretis sebagai Penegasan Nilai Konstitusional 5) Bahwa secara teoretis, hukum dalam negara konstitusional tidak cukup hanya menyatakan pengakuan hak, melainkan harus memastikan efektivitas perlindungannya melalui perumusan kewajiban yang jelas dan dapat diuji. 6) Dalam prinsip utilitarianisme sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham, suatu norma dinilai baik apabila mampu memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko penderitaan. Norma yang kabur dan tidak operasional justru berpotensi menghasilkan konsekuensi yang tidak terukur bagi subjek yang dilindungi. 7) Demikian pula, pendekatan ethics of care menekankan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak, menuntut adanya sensitivitas terhadap kebutuhan individual serta mekanisme perlindungan yang konkret, bukan sekadar pengakuan normatif yang bersifat umum. Dengan demikian, frasa “pelayanan kesehatan” dan “jaminan sosial” dalam Pasal 8 Undang-Undang a quo seharusnya dirumuskan atau dimaknai secara jelas dan terukur agar selaras dengan kewajiban konstitusional negara sebagaimana diperintahkan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. G. Keberlakuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Telah Melampaui Batas Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) 1. Dalil Mahkamah Konstitusi tentang Open Legal Policy 1) Bahwa ketidakhadiran pengaturan yang bersifat rinci dan operasional dalam UUD NRI Tahun 1945 terhadap materi tertentu dalam Undang- Undang telah melahirkan doktrin open legal policy sebagai alat uji konstitusionalitas norma oleh Mahkamah Konstitusi. Doktrin tersebut memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan kebijakan hukum tertentu, sepanjang tidak melampaui batas-batas konstitusional. 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU- VI/2008 pada poin [3.17] telah menegaskan bahwa Mahkamah tidak dapat membatalkan suatu norma Undang-Undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), kecuali apabila kebijakan tersebut secara nyata: 14 a. Melanggar moralitas; b. Tidak rasional; dan/atau c. Menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Dengan demikian, ruang kebijakan pembentuk undang-undang tetap dibatasi oleh prinsip negara hukum, kepastian hukum, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. 2. Pasal 8 sebagai Norma yang Tidak Menetapkan Batas Minimum Konstitusional 3) Bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memang dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan hukum pembentuk undang-undang dalam mengakui hak anak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Namun demikian, norma tersebut dirumuskan secara umum tanpa menetapkan: a. Standar minimum nasional pemenuhan hak; b. Subjek yang secara eksplisit memikul tanggung jawab utama; c. Mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban hukum. 4) Ketiadaan unsur-unsur tersebut menjadikan Pasal 8 tidak memberikan batas minimum konstitusional (constitutional minimum safeguard) dalam pemenuhan hak anak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Dalam konteks demikian, norma a quo tidak lagi semata-mata merupakan kebijakan hukum terbuka, melainkan berpotensi menjadi kekosongan normatif yang melemahkan efektivitas perlindungan hak konstitusional. 3. Pasal 8 sebagai Norma yang Tidak Menetapkan Batas Minimum Konstitusional 5) Bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memang dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan hukum pembentuk undang-undang dalam mengakui hak anak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Namun demikian, norma tersebut dirumuskan secara umum tanpa menetapkan: a. Standar minimum nasional pemenuhan hak; b. Subjek yang secara eksplisit memikul tanggung jawab utama; c. Mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban hukum. 15 6) Ketiadaan unsur-unsur tersebut menjadikan Pasal 8 tidak memberikan batas minimum konstitusional (constitutional minimum safeguard) dalam pemenuhan hak anak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Dalam konteks demikian, norma a quo tidak lagi semata-mata merupakan kebijakan hukum terbuka, melainkan berpotensi menjadi kekosongan normatif yang melemahkan efektivitas perlindungan hak konstitusional. 4. Aspek Rasionalitas dan Kepastian Hukum 7) Suatu norma hukum dinilai rasional apabila terdapat hubungan yang jelas antara tujuan yang hendak dicapai dan instrumen normatif yang disediakan untuk mencapainya. 8) Tujuan Pasal 8 adalah menjamin hak anak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, namun norma tersebut tidak menyediakan perangkat normatif minimum yang memastikan tujuan tersebut dapat diukur dan diawasi pelaksanaannya. Akibatnya, pemenuhan hak anak sangat bergantung pada kebijakan administratif yang dapat berbeda antarwaktu dan antardaerah, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 5. Potensi Ketidakadilan Konstitusional 9) Dalam praktik, terdapat kebijakan pemenuhan gizi dan kesehatan anak yang dilaksanakan tanpa pengaturan normatif yang secara eksplisit mewajibkan adanya standar individualisasi kebutuhan kesehatan anak, sistem pengawasan yang terintegrasi, maupun mekanisme pertanggungjawaban yang jelas apabila terjadi dampak kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanpa batas minimum normatif dalam Pasal 8, perlindungan hak anak berpotensi tidak terpenuhi secara setara dan efektif. 10) Ketika suatu norma tidak menyediakan mekanisme yang memungkinkan penilaian terhadap kelalaian negara, maka hak konstitusional berisiko bergantung pada kebijakan yang bersifat berubah-ubah. Keadaan demikian berpotensi menimbulkan ketidakadilan konstitusional karena tidak semua anak memperoleh 16 jaminan perlindungan yang sama atas hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. 11) Berdasarkan uraian tersebut, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah melampaui batas kebijakan hukum terbuka karena: a. Tidak menetapkan batas minimum perlindungan hak anak; b. Tidak menyediakan mekanisme akuntabilitas yang jelas; c. Berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksetaraan perlindungan. 12) Oleh karena itu, norma Pasal 8 Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai kewajiban negara untuk menetapkan standar minimum dan mekanisme pertanggungjawaban dalam pemenuhan hak anak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. IV. Petitum Berdasarkan seluruh fakta, kedudukan hukum (legal standing), dalil-dalil konstitusional, serta uraian alasan permohonan yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: “Setiap Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial, yang mewajibkan negara untuk menetapkan standar minimum nasional, mekanisme pengawasan, serta pertanggungjawaban yang efektif dalam pemenuhan hak tersebut.” 3. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 17 Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; 3. Bukti P-3 : Foto volunteer pendidikan di Desa Suka Raja, Kecamatan Warung Gurung, Kabupaten Lebak; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Magang di Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA); 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 18 Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606), selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak, terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 19 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil pasal-pasal dalam UU Perlindungan Anak sebagai berikut: 20 Pasal 8 UU Perlindungan Anak Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon mendalilkan diri sebagai warga negara Indonesia yang berstatus mahasiswa, pernah menjadi volunteer kegiatan pendidikan untuk anak-anak, dan sedang menjalani kegiatan magang kerja pada Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak. 4. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 8 UU Perlindungan Anak, karena menurut Pemohon rumusan ketentuan dimaksud tidak memberikan kepastian hukum mengenai: a) Standar minimal pelayanan kesehatan anak yang wajib dipenuhi negara; b) Parameter normatif jaminan sosial anak yang dapat diuji secara hukum; dan c) Mekanisme pertanggungjawaban negara apabila kebijakan yang diklaim sebagai pelaksanaan Pasal 8 menimbulkan dampak kesehatan. Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diterangkan di atas, Mahkamah menilai Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa [vide Bukti P-1 dan Bukti P-2]. Pemohon juga telah menjelaskan mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, serta telah menjelaskan pula adanya anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya norma Pasal 8 UU Perlindungan Anak. Namun, dalam kaitannya dengan penjelasan Pemohon mengenai anggapan kerugian hak konstitusionalnya tersebut, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan alasannya berkaitan dengan berlakunya norma Pasal 8 UU Perlindungan Anak menimbulkan anggapan kerugian konstitusional Pemohon secara spesifik, baik kerugian secara faktual maupun potensial. Bahkan dalam konteks sebagai Pemohon yang mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas atas Pasal 8 UU Perlindungan Anak, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dari sisi usia sudah tidak dapat lagi digolongkan dalam kategori anak-anak, padahal anak-anak adalah subjek hukum yang diatur 21 secara khusus dalam ketentuan/norma Pasal 8 UU Perlindungan Anak yang dimohonkan pengujian. Sementara itu, jika Pemohon menganggap dirinya mewakili kepentingan hukum anak-anak, quod non, seharusnya Pemohon menguraikan dan membuktikan adanya hubungan hukum langsung dan/atau kepentingan langsung antara Pemohon dengan anak-anak, misalnya sebagai wali dari anak atau secara kelembagaan aktif bergiat di bidang perlindungan hak anak. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut setelah Mahkamah mencermati uraian alasan- alasan dan alat bukti yang diajukan, kaitan hukum dan/atau kepentingan langsung yang dimaksudkan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Di samping itu, berkenaan dengan Bukti P-3 berupa foto kegiatan volunteer yang diajukan Pemohon memang menunjukkan Pemohon pernah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan anak, namun Pemohon sendiri dalam permohonannya menerangkan bahwa keikutsertaannya dalam kegiatan pendidikan anak hanya sebagai volunteer yang bersifat sementara. Demikian pula dengan Bukti P-4 berupa Surat Keterangan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Komnas Perlindungan Anak, Pemohon dengan tegas telah menerangkan dalam sidang pendahuluan bahwa Pemohon tidak dalam kapasitas mewakili kepentingan hukum atau menjadi bagian dari Komnas Perlindungan Anak [vide Risalah Sidang hari Selasa, tanggal 10 Februari 2026, hlm. 4]. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum demikian menurut Mahkamah Pemohon bukan merupakan subjek hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal 8 UU Perlindungan Anak. Dengan demikian, dalam kedudukannya yang bukan anak- anak serta tidak pula mempunyai kaitan hukum maupun kepentingan langsung dengan anak-anak, maka dalam batas penalaran yang wajar Pemohon tidak dapat menganggap dirinya mengalami kerugian hak konstitusional baik secara faktual maupun potensial akibat berlakunya Pasal 8 UU Perlindungan Anak. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma 22 Pasal 8 UU Perlindungan Anak, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh 23 enam, selesai diucapkan pukul 09.11 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo