49/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 49/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Daud Salama, S.H., M.H. Alamat : Perum Karah Indah 2, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Pekerjaan : Hakim Adhoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 Maret 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 52/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 49/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 23 April 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: 2 I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi muatan suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat disimpulkan dalam rumusan pasal-pasal sebagai berikut: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa” Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi: 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu; “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”. Selanjutnya, norma yang diajukan pemohon, yaitu Pasal 61 ayat (1) huruf b dan Pasal 67 ayat (1) huruf d, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), yang menurut pendapat pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam hal perlakuan yang berbeda dalam hal yang sama sama Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1); 3. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan, yaitu; “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Pemohon menguji materi Pasal 60 ayat (1) butir b dan Pasal 67 ayat (1) butir d, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesian Perselisihan 3 Hubungan Industrial (PPHI) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khusus Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), di mana termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai undang-undang tersebut; 4. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD NRI Tahun 1945 lebih tinggi dari pada undang undang, maka setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, jika terdapat ketentuan tersebut, yang bertentangan dengan konstitusi dapat dimohonkan untuk uji melalui mekanisme pengujian undang-undang. Pemohon menganggap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, mengenai Pasal 60 ayat (1) huruf b dan Pasal 67 ayat (1) huruf d, dapat diajukan uji materi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 5. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 menyatakan bahwa, dalam suatu undang undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; 6. Pasal 2 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan bahwa obyek permohonan pengujian undang-undang adalah Undang-Undang dan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu). Sementara ayat (4) PMK tersebut menerangkan bahwa pengajuan materi muatan dalam ayat, pasal dan atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemohon berpendapat berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan Kepentingan Konstitusional Pemohon. Bahwa legal standing (kedudukan hukum) adalah syarat yang perlu dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pergujian norma hukum 4 muatan suatu undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal: 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020, mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemohon memenuhi syarat sesuai norma hukum tersebut di atas, perorangan bukti P-1 dan P-2, yang akan diuraikan pada point-point berikutnya; 2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, MK telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut: a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan UUD 1945; b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Kemungkinan dikabulkannya permohonan maka kerugian hal konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusional, sesuai konstitusi, sebab berlakunya Pasal 60 ayat (1) huruf b, dan Pasal 67 ayat (1) huruf d,Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu penyebutan hakim adhoc PHI dan batas usia pensiun usia 62 tahun, akibatnya masa 10 (sepuluh) tahun tidak dapat Pemohon laksanakan saat Pemohon mengajukan permohonan uji materi undang undang tersebut, sehingga dirugikannya juga hak-hak Pemohon, 5 terabaikan misalnya kenaikan tunjangan hakim per November 2024, saat itu oleh Presiden Terpilih, dihadapan Sidang Pimpinan DPR tanggal 8 Oktober 2024 serta adanya penyebutan hakim adhoc yang disepelekan dan dan praktek setiap hari akibatnya bertentangan dengan kepastian hukum yang adil di mana diatur 2 (dua) masa purna tugas yaitu: 1) Pasal 67 ayat (1) huruf d, usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun tingkat pertama dan kasasi 67 (enam puluh tujuh) tahun; dan 2) Pasal 67 ayat (2) “masa tugas hakim adhoc untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan”, Oleh karena itu ada 2 (dua) hal yang mengatur pemberhentian hakim adhoc PHI tersebut yaitu usia pensiun dan masa tugas Hakim Adhoc PHI, akibatnya terjadi perlakuan yang berbeda dan dalam hal yang sama dan tidak adanya kepastian hukum yang adil yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan kepastian hukum yang sesuai Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional adalah perorangan warga Negara Indonesia, yang pada tanggal 14 Desember Tahun 2025, sebab akan berumur 62 tahun, bersadarkan Bukti P-1 dan P-2, akibatnya hak 2 (dua) periode yaitu, 10 Tahunan Pemohon yang akan berakhir Maret 2026, (kurang 4 bulan) Bukti P-3 dan P-4, Pemohon tidak dapat laksanakan akibat adanya pembatasan usia pensiun berdasarkan Pasal 67 ayat (1) huruf d, yang sudah diatur juga perberhentian 2 (dua) periode yaitu 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Pasal 67 ayat (2), sehingga hak-hak konstitusional pemohon untuk mengabdi secara maksimal dan hak untuk bekerja tidak dapat pemohon laksanakan, kerugian material selama, -/+ 4 bulan yang sama nilainya -/+ Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kepastian hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terlanggar dengan keberadaan 2 (dua) pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang yaitu: 1) Pasal 67 ayat (1) butir d, “telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan telah berumur 6 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Hakim Ad-hoc pada Mahkamah Agung.” Dan 2) Pasal 67 ayat (2) “masa tugas Hakim Adhoc untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” Sebab menurut Pemohon, dengan 2 (dua) noma yang mengatur pembatasan usia pensiun dan masa tugas jabatan Hakim adhoc, akibatnya hak konstitusional pemohon didiskriminasi mengenai perlakuan yang berbeda dalam hal yang sama berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan kepastian hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 4. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, juga mengatur hak perorangan dan warga Negara Republik Indonesia serta badan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, secara normatif pemohon memenuhi syarat berdasarkan bukti Bukti P-1 dan Bukti P-2, sebagai perorangan dan individu yang merasa dirugikan akibat berlaku norma Pasal 60 ayat (1) huruf b dan Pasal 67 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI; 5. Bahwa Pemohon melakukan uji materi Pasal 60 ayat (1) huruf b dan Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, karena hak-hak pemohon merasa untuk pengabdian yang maksimal dan perlakuan diskriminatif terhadap hal yang sama dalam jabatan pekerjaan hakim adhoc, berdasarkan pengujian terhadap pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu: a. Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” b. Pasal 28D ayat(1) “Setiap orang berhak atau pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 6. Bahwa Pemohon sebagai perorangan WNI memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak atas pekerjaan, hak atas memperolah kesempatan yang sama, pengakuan, jaminan perlindungan 7 dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana di atur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 7. Bahwa keberadaan pasal-pasal, dalam butir 5 a dan b di atas, jelas membatasi hak atas pekerjaan, hak atas memperolah kesempatan yang sama, pengakuan, jaminan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, yang secara logika tidak perlu lagi adanya pembatasan usia pensiun, sebab telah dibatasi masa 2 (dua) periode 5 tahun sama dengan lamanya 10 tahun, sesuai Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI (Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial) yaitu: “Masa tugas Hakim Adhoc untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 1(satu) kali masa jabatan.” Akibatnya merugikan Pemohon untuk haknya 10 (sepuluh) tahun masa jabatan. Dengan adanya pembatasan usia pensiun sebagaimana diatur Pasal 67 ayat (1) butir d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI (Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial), yang membatasi usia pensiun, sebab pemohon pada tanggal 14 Desember 2025, telah berusia 62 (enam puluh dua) tahun, akibatnya tidak dapat melaksanakan hak normatif 2 (dua) periode atau 10 tahunan (sampai Maret 2026) karena dibatasi usia pensiun, dalam satu Undang-Undang yang mengatur hal yang sama mengena usia pensiun dan pembatasan masa bekerja, akibatnya hak keuangan dan hak bekerja pemohon dirugikan, yang bertentangan dengan perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama dan perlakuan hukum yang adi, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat(1) Undang- Undang Dasar 1945; 8. Bahwa Pemohon terkait dengan status sebagai Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial, dimana kata Ad-hoc seakan-akan hanya sementara, misal maximal 1 (satu) tahun saja atau lebih padahal fakta hingga mencapai 10 (sepuluh) tahun, dianggap sepele padahal diangkat Presiden sebagai Kepala Negara Republik Indonesia, Bukti P-3 dan Bukti P-4, sebagai contoh 8 kenaikan tunjangan hakim November 2024, Hakim Adhoc tidak mengalami kenaikan, padahal bersama-sama memperjuangkan kenaikan tunjangan/kesejahteraan hakim di Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 8 Oktober 2024, di mana Bapak Presiden Terpilih berjanji menaikkan tunjangan hakim, namun kenyataan hanya hakim yang berlebel Hakim ASN, yang mempunyai Gaji Pokok, ini diskrimitatif sebab pada kenyataannya dilapangan sama melakukan pekerjaan yang sama yaitu, memeriksa, membaca, memutuskan perkara yang dihadapkan kepada Hakim Adhoc maupun Hakim ASN, malah kenyataannya Hakim Adhoc 90 (sembilan puluh) persen yang mengonsep putusan untuk perkara yang ditangan bersama Hakim ASN/Umum dan Hakim Adhoc, ini bertentangan dengan perlakuan yang sama terhadap hal sama, sesuai Pasal 27 ayat (1) dan kepastian hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 9. Bahwa sebab perkembangan dan perubahan usia pensiun pekerja sejak diterbitkannya Undang-Undang a quo sejak tahun 2004, lebih 20 (dua puluh) tahun, usia pensiun pekerja telah berubah, saat itu 55 (lima puluh lima) tahun, saat ini, tahun 2025, 21 (dua puluh satu) tahun kemudian usia pekerja 59 (lima puluh sembilan) tahun akibat dengan tidak berubahnya usia pensiun hakim adhoc PHI sesuai undang-undang a quo merugikan Pemohon yang berhak masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, ini bertentangan dengan perlakuan yang sama terhadap hal sama, sesuai Pasal 27 ayat (1) dan kepastian hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 10. Bahwa Pemohon per tanggal 14 Desember 2025 akan berusia 62 (enam puluh dua) tahun, sehingga alasan mendesak, untuk diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam rangka memperoleh keadilan berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia secara normatif diatur dalam undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945; 11. Bahwa masalah usia pensiun yang dibatasi sebagaimana dalam undang- undang a quo tersebut di atas, membatasi hak-hak Pemohon untuk bekerja untuk masa kerja 10 (sepuluh) tahunan, dalam mengabdi sebagaimana pada Hakim Adhoc lainya, dan Hakim Pajak yaitu: 9 Daftar Usia Pensiun Hakim Adhoc dan Hakim Pajak NO HAKIM ADHOC dan HAKIM PAJAK USIA PENSIUN KETENTUAN YG MENGATUR 1. Hakim Adhoc Tipikor Tanpa batas usia pensiun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 2. Hakim Adhoc Perikanan Tanpa Batas Usia Pensiun PP Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Hakim Pengadilan Perikanan 3. Hakim Adhoc HAM Tanpa Batas Usia Pensiun 4. Hakim Adhoc PHI Usia pensiun 62 tahun tingkat PN dan 67 Tahun tingkat kasasi di Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI Pasal 67 ayat (1) butir d 5. Hakim Pajak Usia pensiun, dari 65 Tahun menjadi 67 tahun (sama hakim tinggi PTUN) Putusan MK Nomor 6/PUU- XIV/2016 yang diucapkan pada tanggal 4 Agustus 2016 Berdasarkan Daftar tersebut, sangat jelas perbedaan perlakuan yang diskriminatif pada hal sama pada usia pensiun para Hakim Adhoc dan hakim pajak, padahal pembentukannya sama berdasarkan undang-undang, akibatnya diskriminatif dan ketidakpastian hukum dan tidak adil, bertentangan dengan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 12. Bahwa dengan berlakunya undang-undang a quo telah merenggut, hak dan martabat, serta perlakuan diskriminatif, hilangnya pengakuan hakim yang ahli dan profesional serta jaminan kesejahteraan yang setara, diskriminatif dan ketidaksetaraan dalam melaksanakan tugas jabatan hakim dalam kerja sehari-hari yang di mana dilarang konstitusi, juga Pemohon yang diangkat oleh Presiden R.I, sebagai kepala Negara, selama 10 (sepuluh) tahun, disebut Hakim Ad-hoc, seharusnya “Hakim Khusus PHI” sebab nama pekerjaannya disebut, Perdata Khusus Bukti P-5, yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 13. Bahwa UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Pasal 19 yaitu: “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang; 10 Sedang Pasal 1 butir 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut” ini sangat jelas diatur pengadilan khusus, bukan pengadilan adhoc dan tidak ada perbedaan perlakuan dalam melaksanakan tugas pekerjaan sebagai hakim yang memeriksa perkara, dan memutuskan bersama secara musyawarah, terhadap gugatan PHI, yang putusannya berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI yaitu “Dalam mengambil keputusan Majelis Hakim (tidak ada perbedaan Hakim ASN dan Hakim Adhoc) mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan”. Namun, kenyataannya pemberian kesejahteraan berbeda juga ini diskriminatif padahal pekerjaan yang sama, dan perlakuan sehari- hari berbeda, ini bertentangan dengan konstitusi, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa Pemohon memiliki HAK kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materi Pasal 60 ayat (1) huruf b dan Pasal 67 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI. III. Alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materi adalah: 1. Bahwa adanya kata Ad-hoc dalam Undang-Undang a quo (Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, tentang PPHI) yang seharusnya hanya Hakim PHI saja, disamakan Hakim Pajak sebagai berikut: a. Bahwa sebab keberadaanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangn PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) mempunyai sejarah panjang, bukan hanya ketidakpercayaan public terhadap pengadilan, akan tetapi karena adanya kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha sejak jaman Orde Lama. Perselisihan hubungan Industrial dimulai dari Pemutusan Hubungan Kerja yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang 11 PHK, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 penyelesian perselisihan perburuhan yang untuk secara kolektif, secara perseorangan belum diatur. Selanjutnya, dengan ditetapkan P4P (Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Pusat) sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka proses yang ditempuh oleh para Buruh dan Pengusaha semakin panjang. Maka dengan adanya perkembang ekonomi dan Industri serta perubahan keinginan masyarakat untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah, serta adanya kesepakatan/perjanjian para pihak, yang masuk Hukum Perjanjian yang termasuk Hukum Perdata maka dibentuklah Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, bukan lagi pada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselishan Hubungan Industrial (PPHI), mengatur 4(empat) kewenangan yaitu: 1. Kewenang Perselisihan Hak; 2. Kewengan Perselisihan PHK; 3. Kewenangan Perselisihan Kepentingan tingkat pertama dan terakhir; 4. Kewengan Perselesihan antar serikat Pekerja dalam satu perusahaan, tingkat pertama dan terakhir. Juga proses rekuitmentnya dimulai dari Kementerian Tenaga Kerja dilanjutkan oleh Mahkamah Agung, untuk menentukan calon Hakim Adhoc PHI. Dengan demikian jelas bahwa keberadaan Hakim Adhoc PHI dengan Hakim Adhoc lainnya, berbeda historisnya, akibatnya selayaknya penamaan Hakim Adhoc PHI, mejadi Hakim PHI, sama dengan Hakim Pajak yang tunjangan dan kesejahteraannya diatur oleh Menteri Keuangan yang seharusnya juga diatur khusus oleh Menteri Tenaga Kerja. Sehingga, hak konstitusional yang seharusnya diterima sama dengan Hakim Pajak, dengan adanya penyebutan kata Hakim Adhoc PHI, maka tidak dilakukan secara khusus, dan kenyataannya 12 terjadi diskriminatif dan perlakuan yang berbeda dalam yang hal sama, bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; b. Bahwa Pemohon, jika dibanding dengan Hakim Pajak berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang sama dibentuk berdasarkan undang-undang maka seharusnya perlakuannya sama, khususnya dalam hal keseharian dan kesejahteraan sehingga Hakim Ad-Hoc PHI seharusnya disebut juga Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (Hakim PHI) saja, bukan yang sesuai diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, akibatnya adanya perlakukan yang berbeda dan ketidapastian hukum akibatnya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; c. Bahwa perlakuan yang diskriminatif yang tidak sama dihadapan hukum dan pemberian kesejahteraan (perbedaan pemberian tunjangan kemahalan daerah dan fasilitas kesehatan, tunjangan gaji yg tidak setara terhadap Pemohon, jika dibanding dengan, Hakim ASN, Hakim Pajak, padahal keberadaannya sama dengan Hakim Ad-Hoc PHI, dibentuk berdasarkan undang-undang, maka hal ini bertentangan dengan konstitusi, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945; d. Bahwa Konstitusi Republik Indonesia menjamin hak warga negara untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, dan memperlakukan seseorang secara berbeda tanpa alasan yang masuk akal. Hak tersebut dijamin berdasarkan, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu: ”Setiap orang berhak atau pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Selanjut dengan adanya penyebutan Hakim Adhoc PHI pada Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI ditambah perlakuan yang tidak adil serta dianggap sepele di keseharian di tempat kerja, sangat bertentangan konstitusi, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal Konstitusi tersebut di atas; 13 e. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan terkait perlakuan berbeda padahal hal yang sama sesuai Pasal 27 ayat (1) NRI Tahun UUD 1945 terhadap hal yang sama dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal, yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 yang diucapkan pada tanggal 4 Agustus 2016, tentang batas usia pensiun Hakim Pajak dari usia 65 tahun menjadi usia 67 tahun yang amar putusannya antara lain sebagai berikut: 1. Menyatakan frasa telah berumur 65 tahun dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (LN R.I Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar R.I Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai disamakan dengan usia pembertian dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; 2. Menyatakan frasa telah berumur 65 tahun dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (LN R.I Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4189) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai disamakan dengan usia pembertian dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; f. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa keadilan dalam hukum tata negara dapat dicapai melalui prinsip negara hukum dan kepastian hukum. Prinsip negara hukum, supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif independen, peradilan bebas. Hukum tidak boleh terlepas dari realitas sosial keputusan tidak boleh ditunda walau sehari. Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan kelembagaan dan sistem norma, baik sistem hukum maupun sistem etika. Sistem ekonomi dan kebijakan pembangunan ekonomi harus tunduk kepada kesepakatan hukum tertinggi, yaitu Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 g. Bahwa menurut Prof. Mahfud MD, keadilan dapat dicapai melalui penegakan hukum yang adil dan berintegritas, serta dengan menerapkan hukum progresif. Penegakan hukum adil dan berintegritas, penegak hukum harus memiliki kecerdasan moral dan intelektual. Penegak hukum harus menggunakan hati, mata, dan telinga secara jujur 14 dan benar. Pemimpin dan penegak hukum harus memiliki integritas dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hukum progresif, hukum tidak hanya dilihat secara parsial, tetapi juga secara komprehensif. Hakim tidak boleh dibelenggu oleh pasal yang ada dalam undang-undang. Hakim boleh membuat putusannya sendiri jika undang-undang tersebut tidak bisa memberi rasa keadilan. Restorative justice hukum bukan alat untuk mencari menang, tapi alat untuk membangun harmoni dan kebersamaan (Sumber. Google, Keadilan Menurut Prof Mahfud MD); h. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) online: i. Ad-Hoc memiliki arti, untuk ini saja; khusus untuk maksud tertentu’ yang memiliki arti yang sama dengan pengertian umumnya, yaitu sesuai yang dibuat atau dilakukan untuk tujuan tertentu, tanpa memiliki struktur atau rencana yang permanen. Contoh, Panitia Pemilihan Anggota KPK tahun 2024, tidak terstruktur hanya satu kali sampai terpilih calon Anggota KPK sesuai yang diperintahkan SK Presiden; ii. Sedang Khusus memiliki memiliki beberapa arti antara: a. Tertentu (tidak umum); b. Eksklusif (hanya untuk orang atau golongan tertentu); c. Spesifik (memiliki sifat atau karateristik tertentu); d. Istimewa (lebih baik atau lebih tinggi dari yang lain). Contoh: Pasukan Khusus Perdamaian PBB dari Indonesia. i. Bahwa kata Hakim Ad-Hoc seharusnya di ganti menjadi kata Hakim PHI, sebab, tertentu, eksklusif, spesifik dan istimewa, organisasinya terstruktur dan bertingkat, (Tingkat Pertama, dan Kasasi, khusus PHI) terpilih dari seleksi calon Hakim Ad-Hoc dan diangkat berdasarkan Keputusan Presiden R.I, sebagai Kepala Negara) (Bukti P-3 dan P-4); j. Bahwa kata Ad-hoc jika disematkan pada jabatan DPR Adhoc, pada jabatan antar waktu yang mungkin hanya kurang dari 1 (satu) tahun, namun tidak disematkan dengan sebutan Anggota DPR Adhoc, sehingga sangat jelas kata Adhoc, pada Hakim Adhoc PHI, berpengaruh akan pemberian kesejahteraan dan perlakuan untuk mendapat kesataraan, dengan Hakim yang lain (Hakim Pajak dan Hakim ASN/Umum). Contoh: kenaikan tunjangan Hakim ASN/Umum pada 15 November 2024, hakim Adhoc PHI, Tipikor dan Perikanan tidak mengalami kenaikan sebab ini perlakuan berbeda tidak sesuai akibatnya berlawanan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; k. Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka kata Hakim Ad-Hoc PHI, seharus penyebutannya menjadi “Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (Hakim PHI) sebagaimana penyebutan pada Hakim Pajak, jika tidak bertentangan perlakuan yang sama dalam hal yang sama dan kepastian hukum yang adil, sesuai Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2. Adanya pembatasan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, Pasal 67 ayat (1) butir d, 62 tahun pada Pengadilan Negeri dan 67 (enam puluh tujuh) tahun pada Mahkamah Agung, dan juga diatur pada Pasal 67 ayat (2) pembatasan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) periode 5 tahunan, dibandingkan dengan Hakim-Hakim Adhoc lainnya dan Hakim Pajak, yaitu: Daftar Usia Pensiun Hakim Adhoc PHI, Adhoc lainnya dan Hakim Pajak NO HAKIM ADHOC dan HAKIM PAJAK USIA PENSIUN DASAR HUKUM 1. Hakim Adhoc Tipikor Tanpa batas usia pensiun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 2. Hakim Adhoc Perikanan Tanpa Batas Usia Pensiun PP 26 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Hakim Pengadilan Perikanan 3. Hakim Adhoc HAM Tanpa Batas Usia Pensiun Tergantung MA dan KY 4. Hakim Adhoc PHI Usia Pensiun 62 Tahun tingkat PN dan 67 tahun tingkat Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI Pasal 67 ayat (1) butir d 5. Hakim Pajak Usia Pensiun 67 tahun Putusan MK, Nomor 6/PUU-XIV/2016 yang diucapkan pada tanggal 4 Agustus 2016 a. bahwa Mahkamah mengatakan bahwa adanya ketentuan yang mengatur tentang perbedaan perlakuan antara hakim pengadilan pajak dan hakim di lingkungan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung tersebut, telah secara nyata memberi perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama 16 dalam pertimbangan hukumnya usia pensiun Hakim Pajak, sehingga secara esensial bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, juga bertentangan pula dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. b. Bahwa dengan adanya Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 yang diucapkan pada tanggal 4 Agustus 2016, tidak ada alasan lagi Mahkahmah menolak permohonan pemohon tentang batas usia pensiun dengan pertimbangan opened legacy, tetapi Mahkamah berwenang dengan pertimbangan perlakuan yang berbeda dan prinsip kepastian hukum yang adil yang Majelis Mahkamah telah putusan pada usia pensiun Hakim Pajak. c. Bahwa juga berdampak pada hak pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan membuat pemohon tidak dapat mengabdi sebagaimana Hakim Adhoc Tipikor dan perikanan tanpa batas usia pensiun sebagaimana diterapkan dalam usia pensiun Hakim Ad-Hoc Tipikor, Perikanan dan HAM tampah batas usia pensiun sebagaimana pada daftar tersebut di atas dan adanya perkembangan perubahan usia pensiun pekerja dari 55 (lima puliuh lima) tahun menjadi 59 (lima puluh sembilan) tahun dan usia harapan hidup rakyat Indonesia Tahun 2024 74,5 (tujuh puluh empat koma lima) tahun berdasarkan BPS Tahun 2024 (sumber ChatGPT tanggal 14 Mei 2025); d. Bahwa keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik yang menyangkut benda atau orang. (Sulhani Hermawan, Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia, Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 3, Oktober 2012 hal. 491). e. Bahwa menurut Frans Magnis Suseno, kata kunci yang terkait dengan perwujudan keadilan serta keadilan sosial, seperti hak, kewajiban, kontrak, fairness, ketimbalbalikan, struktur kekuasaan dan otonomi (Frans Magnis Suseni, Pijar-Pijar Filsafat: dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan dari Adam Muller ke Posmodernism, Kanisius, Yoyakarta 2005, hal. 238); 17 d. Bahwa Sementara menurut John Rawis dalam karya, A Theory Of Justice, menjelaskan, keadilan merupakan suatu hal yang berlandaskan pada tiga prinsip utama, yaitu: 1. Kebebasan (Liberty); 2. Kebersamaan (Equality); 3. Ganjaran (Rewards). Kebebasan mengacu pada kebebasan yang bersifat merata (equal liberty), di mana prinsip hak dan kewajiban menjadi dasar utama bagi kebebasan, prinsip kesamaan (equality) bukan berart bahwa Rawls menolak sama sekali ketidaksamaan dalam masyarakat (misal kaya- miskin, atasan-bawahan, dsb) melainkan bahwa Rawls menerima ketidaksamaan sosial dan ekonomis dengan dua syarat. f. Bahwa pasal dalam permohonan a quo merupakan pembatasan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun yang tidak sesuai perkembangan usia hidup rakyat Indonesia, yaitu 74,5 (tujuh puluh empat koma lima) tahun sesuai BPS Tahun 2024, sumber ChatGPT tanggal 14 Mei 2025, yang menimbulkan hilangnya hak bekerja dan siskriminatif terhadap hal yang sama dalam usia pensiun hakim adhoc, yang seharusnya perlakuan sama terhadap hal yang sama, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon, mohon kepada para Yang Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai, “belum selesainya masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, walaupun lewat usia 62 (enam puluh dua) tahun pada tingkat pengadillan negeri dan lewat usia 67(enam puluh tujuh) tahun pada Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung”; 18 2. Menyatakan frasa “telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi hakim adhoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi hakim adhoc pada Mahkamah Agung” dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) tidak mempunyai kekuatan hukum mengingkat sepanjang tidak dimaknai, “belum selesainya masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, walaupun lewat usia 62 (enam puluh dua) tahun pada tingkat pengadillan negeri dan lewat usia 67 (enam puluh tujuh) tahun pada Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung”; 3. Menyatakan Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan sebutan “Hakim PHI”; 4. Menyatakan frasa “Hakim Adhoc” dalam pasal 60 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengingkat sepanjang tidak dimaknai, dengan sebutan “Hakim PHI”; 5. Memohon pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Pegawai Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I.A Khusus, atas nama Daud Salama, S.H., M.H.; 19 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Daud Salama, S.H., M.H.; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Nomor 6/P Tahun 2016, tanggal 12 Januari 2016, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021, tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Kembali Sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri; 5. Bukti P-5 : Tangkapan Layar Website SIPP PN Surabaya Kelas I.A Khusus, diambil tertanggal 25 Februari 2025. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 20 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356, selanjutnya disebut UU 2/2004) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 21 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 60 ayat (1) huruf b dan Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004) yang menyatakan: Pasal 60 ayat (1) huruf b UU 2/2004 (1) Susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri terdiri dari: a. … b. Hakim Ad-Hoc; c. … dst. Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 (1) Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dam Hakim Ad-Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: a. … b. … c. … 22 d. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung; e. … dst 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menduduki jabatan sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya yang diangkat untuk kedua kalinya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2021 dan akan berusia 62 tahun pada tanggal 14 Desember 2025 [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4]; 3. Bahwa Pemohon menguraikan mempunyai hak konstitusional untuk bebas dari diskriminasi dan mendapat perlakuan yang sama sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta mempunyai hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 60 ayat (1) huruf b dan Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 karena penyebutan hakim ad hoc dan batas usia pensiun usia 62 tahun menyebabkan Pemohon tidak mendapat hak-hak yang sama dengan hakim ASN/Umum serta Pemohon tidak dapat melaksanakan masa tugas 2 (dua) periode atau 10 (sepuluh) tahun untuk menjabat sebagai hakim ad hoc PHI. Adanya ketentuan usia pensiun 62 tahun bagi hakim ad hoc PHI pada Pengadilan Negeri telah menghalangi hak Pemohon untuk mengabdi secara maksimal dan bekerja sesuai periode waktu jabatan yang diberikan sehingga terdapat 4 bulan masa kerja yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon yang berdampak pada kerugian material atas penghasilan yang seharusnya masih dapat diperoleh Pemohon; 5. Bahwa menurut Pemohon, kata “Ad Hoc” dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b UU 2/2004 seakan-akan bermakna hanya “sementara” sehingga dianggap sepele sebagaimana terlihat pada perbedaan kebijakan kenaikan tunjangan hakim pada November 2024 yang hanya diberikan kepada Hakim ASN/Umum sedangkan hakim ad hoc tidak diberikan kenaikan tunjangan hakim. Pemohon juga beranggapan bahwa terkait pemberhentian dengan hormat jabatan Hakim Ad Hoc PHI yang didasarkan pada ketentuan batas usia pensiun [Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2002] menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya 23 ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 yang memberikan hak bagi Hakim Ad Hoc PHI untuk menjalankan tugas pada jabatan tersebut selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali periode masa jabatan. Selain itu, terdapat perbedaan ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat pada jabatan hakim ad hoc antara hakim ad hoc PHI dibandingkan dengan hakim ad hoc lain terkait usia pensiun. Pemberlakuan ketentuan ini, telah merenggut hak dan martabat Pemohon sebagai hakim, mengakibatkan hilangnya pengakuan hakim yang ahli dan profesional, hilangnya jaminan kesejahteraan yang setara, serta diperlakukan secara diskriminatif dan tidak setara dalam melaksanakan tugas jabatan hakim dalam kerja sehari-hari. Ketentuan yang demikian menurut Pemohon bertentangan dengan hak atas perlakuan yang sama dan hak atas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum Pemohon di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dirinya adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai hakim ad hoc PHI pada Pengadilan Negeri Surabaya [vide Bukti P-1, Bukti P-3 dan Bukti P-4] yang akan mencapai usia 62 tahun pada tanggal 12 Desember 2025 [vide Bukti P-2]. Pemohon menguraikan bahwa berlakunya UU a quo, menyebabkan Pemohon harus berhenti dari jabatannya sebagai hakim ad hoc PHI di usia 62 tahun dan tidak dapat mengabdi secara maksimal 10 (sepuluh) tahun hingga Maret 2026 sesuai dengan masa jabatannya, sehingga menderita kerugian material yang setara dengan penghasilan/pendapatan selama 4 (empat) bulan masa kerja. Dalam kualifikasinya sebagai hakim ad hoc PHI tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya secara aktual atau setidak-tidaknya potensial dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, telah tampak adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 60 ayat (1) huruf b dan Pasal 67 ayat (1) huruf d 24 UU 2/2004 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 60 ayat (1) huruf b dan Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, penggunaan kata “Ad Hoc” pada Pasal 60 ayat (1) huruf b UU 2/2004 dalam jabatan hakim ad hoc PHI menyebabkan terjadinya diskriminasi/perlakuan yang tidak sama dalam pemberian berbagai hak khususnya terkait penghasilan, tunjangan dan fasilitas antara hakim ad hoc dengan hakim karier. 2. Bahwa menurut Pemohon, adanya ketentuan mengenai usia pensiun dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d UU 2/2004 menimbulkan masalah dalam pemberhentian dengan hormat jabatan hakim ad hoc PHI ketika hakim ad hoc PHI telah mencapai usia pensiun namun belum selesai/habis masa tugasnya terhitung sejak pengangkatan terakhirnya. Perbedaan ketentuan mengenai syarat/kriteria pemberhentian dengan hormat jabatan hakim ad hoc antara hakim ad hoc PHI dengan hakim ad hoc lain terkait usia pensiun dianggap merupakan bentuk pembedaan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan. 3. Bahwa menurut Pemohon, kata “Ad Hoc” pada Pasal 60 ayat (1) huruf b UU 2/2004 dan ketentuan mengenai usia pensiun dalam pemberhentian dengan hormat jabatan hakim ad hoc PHI pada Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 25 NRI Tahun 1945 karena tidak memberikan persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon. Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan: 1. Frasa “Hakim Ad Hoc” dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b UU 2/2004 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan sebutan “Hakim PHI”. 2. Frasa “telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung” dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “belum selesainya masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, walaupun lewat usia 62 (enam puluh dua) tahun pada tingkat pengadilan negeri dan lewat usia 67 (enam puluh tujuh) tahun pada tingkat kasasi Mahkamah Agung”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Mei 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: 26 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Terhadap Permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa salah satu norma yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo adalah Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 yang sebelumnya pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Januari 2013. Adapun permohonan Perkara Nomor 56/PUU-X/2012 menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan alasan konstitusional yang pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya terdapat kesamaan kedudukan hakim ad hoc sehingga negara tidak boleh memberikan perlakuan secara diskriminatif terhadap hakim ad hoc pada pengadilan-pengadilan tersebut. Sedangkan dalam permohonan a quo, Pemohon menguji norma Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan alasan konstitusional yang dipergunakan pada pokoknya adalah adanya ketentuan mengenai syarat/kriteria pemberhentian dengan hormat jabatan hakim ad hoc PHI di antaranya karena telah mencapai usia pensiun atau telah selesai menjalani masa tugasnya, mengakibatkan ketidakpastian hukum manakala usia pensiun telah tercapai namun masa tugasnya belum selesai/habis. Berkenaan dengan hal tersebut, telah ternyata Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang digunakan sebagai salah satu dasar pengujian dalam perkara a quo, belum pernah digunakan dalam permohonan pengujian norma Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 pada perkara sebelumya. Selain itu, permohonan pengujian a quo didasarkan pada alasan yang berbeda dengan permohonan pada Perkara Nomor 56/PUU-X/2012. 27 Dengan adanya perbedaan pada dasar pengujian yang digunakan maupun alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 56/PUU-X/2012 dengan Perkara a quo, dan terdapat pula perbedaan rumusan petitum permohonan a quo dengan petitum pada permohonan sebelumnya, terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak maka secara formal berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, maka permohonan pengujian Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 dalam perkara a quo dapat diajukan kembali; [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut; [3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 60 ayat (1) huruf b dan Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 yang dipermasalahkan oleh Pemohon pada pokoknya yaitu apakah frasa “hakim ad hoc” dan ketentuan batas usia dalam pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim ad hoc PHI dan hakim ad hoc PHI pada Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu Mahkamah akan menguraikan dan menegaskan ihwal posisi hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrial sebagai berikut. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum yang dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja maupun perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. PHI berada pada lingkungan peradilan umum dan dibentuk pada Pengadilan Negeri secara bertahap dan pada Mahkamah Agung. Untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah, perkara perselisihan hubungan industrial melalui PHI yang berada pada lingkungan peradilan umum dibatasi proses dan tahapannya dengan tidak membuka kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Putusan PHI pada Pengadilan Negeri yang 28 menyangkut perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan putusan PHI pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. PHI yang memeriksa dan mengadili perselisihan hubungan industrial dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang beranggotakan 3 (tiga) orang, yakni seorang hakim karier dan 2 (dua) orang hakim ad hoc yang pengangkatannya diusulkan oleh organisasi pengusaha dan organisasi pekerja atau organisasi buruh. Berkenaan dengan hal tersebut, UU 2/2004 lebih lanjut mengatur bahwa hakim karier PHI pada pengadilan negeri diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung, sedangkan hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial diangkat dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Hakim karier PHI pada pengadilan negeri diberhentikan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung, sedangkan hakim ad hoc hubungan industrial pada PHI diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Masa tugas hakim ad-hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari lembaga pengusul yang prosesnya sesuai dengan undang-undang. Ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat hakim ad hoc PHI terdapat dalam Pasal 67 ayat (1) UU 2/2004 yang menyatakan: “Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. sakit jasmani atau rohani terus menerus selama 12 (dua belas) bulan; d. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung; e. tidak cakap dalam menjalankan tugas; f. atas permintaan organisasi pengusaha atau organisasi pekerja/organisasi buruh yang mengusulkan; atau 29 g. telah selesai masa tugasnya. Selanjutnya Pasal 70 UU 2/2004 mengatur bahwa pengangkatan hakim ad hoc PHI dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Artinya, pengangkatan hakim ad hoc benar-benar hanya didasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan oleh badan peradilan, khususnya PHI. Oleh karena itu, apabila kebutuhan akan hakim ad hoc PHI sudah terpenuhi, maka keberadaan hakim ad hoc dapat saja tidak diperlukan lagi. Dengan demikian semangat yang terkandung dalam UU 2/2004, selain terdapat urgensi untuk mengangkat hakim ad hoc pada PHI, yaitu salah satunya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keahlian khusus dalam memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial, dan untuk memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, juga terdapat ketentuan yang menegaskan perbedaan syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian antara hakim karier dengan hakim ad hoc PHI. [3.13] Menimbang bahwa lebih lanjut berkenaan dengan permohonan pengujian Pasal 60 ayat (1) huruf b UU 2/2004 mengenai inkonstitusionalitas frasa “hakim ad- hoc”, meskipun berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah belum pernah memeriksa, mengadili dan memutus pengujian konstitusionalitas norma tersebut, namun Mahkamah telah memberikan pendapatnya terkait pengertian/istilah “ad hoc” melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012 dan pendirian Mahkamah yang sama dikuatkan kembali dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2015. Dalam Paragraf [3.11] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012 tersebut, Mahkamah mempertimbangkan antara lain: “ ... menurut Mahkamah ada dua hal yang harus mendapat perhatian yakni mengenai pengertian dan implementasi istilah “ad hoc” selama ini. Pengertian Hakim Ad Hoc seharusnya menunjuk kepada sifat kesementaraan dan tidak bersifat permanen, sehingga Hakim Ad Hoc diperlukan hanya untuk mengadili kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu seharusnya Hakim Ad Hoc hanya berstatus hakim selama menangani perkara yang diperiksa dan diadilinya;”. Lebih lanjut, pengertian hakim ad hoc sendiri tersebar dalam berbagai undang-undang yang secara umum menguraikan bahwa hakim ad hoc merupakan hakim/seseorang yang diangkat dari luar hakim karier dengan keahlian khusus yang 30 menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Penegasan ini juga telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.18] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 yang menyatakan: “Hakim ad hoc merupakan hakim non-karir yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengadili suatu perkara khusus sehingga hakim ad hoc dapat memberi dampak positif ketika hakim ad hoc bersama hakim karir menangani sebuah perkara;” Di samping itu, berkaitan dengan perbedaan hakim ad hoc dan hakim karier juga ditegaskan dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.20] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menyatakan: “Menimbang bahwa menurut Mahkamah benar ada perbedaan antara hakim ad hoc dan hakim karir, tetapi perbedaan tersebut tidak serta merta menimbulkan perbedaan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Perbedaan dapat dibenarkan sepanjang sifat, karakter dan kebutuhan atas jabatan tersebut berbeda. Justru akan menimbulkan diskriminasi apabila memperlakukan sama terhadap suatu hal yang berbeda atau sebaliknya memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama. Menurut Mahkamah, walaupun antara hakim ad hoc dan hakim karir sama-sama berstatus hakim, tetapi karakter dan kebutuhan atas jabatannya berbeda. Hal itu merupakan wilayah kebijakan pembentuk Undang-Undang;” Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah jelas bahwa status hakim dapat di kategorikan menjadi hakim ad hoc dan hakim karier berdasarkan parameter yang telah disebutkan dalam Putusan a quo. Lebih lanjut berkenaan dengan permohonan Pemohon untuk memaknai “hakim ad hoc” pada Pasal 60 ayat (1) huruf b UU 2/2004 menjadi disebut “hakim PHI”, menurut Mahkamah hal tersebut dapat menghilangkan esensi dan semangat yang terkandung dalam UU 2/2004 yang menegaskan bahwa dalam penyelesaian perkara pada PHI terdapat norma yang menjadi dasar hukum untuk mengangkat hakim ad hoc selain dari hakim karier yang bertujuan agar memenuhi kebutuhan keahlian khusus dalam memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial, serta memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha sepanjang pengangkatan itu dibutuhkan. Di samping itu, menghilangkan penyebutan hakim ad hoc pada pengadilan perselisihan hubungan industrial (PHI) akan berdampak pula menghilangkan sifat kesementaraan dari hakim ad hoc itu sendiri dan juga dari pendirian Mahkamah sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan hukum di atas. Oleh karena itu, sepanjang dalam PHI hakim yang diangkat bukan merupakan hakim karier maka secara esensi/hakikat, meskipun 31 tidak disebut sebagai “hakim ad hoc”, dengan sendirinya hakim tersebut statusnya hanya bersifat sementara karena diperlukan keahlian khususnya dan dalam konteks PHI keberadaannya diperlukan untuk penyeimbang antara unsur pengusaha dan pekerja. Dengan demikian, jika hakim ad hoc dimaknai dengan hakim PHI sebagaimana yang didalilkan Pemohon, maka hal tersebut justru dapat menciptakan ketidakpastian hukum, karena dalam persidangan pengadilan PHI terdapat hakim karier dan hakim ad hoc yang menjadi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial. Sehingga hal tersebut mengakibatkan sulit membedakan diantara majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial yang diadili oleh komposisi majelis hakim yang terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc atau hakim karier atau hakim ad hoc saja, di mana hal tersebut berkaitan erat dengan keabsahan persidangan dalam memutus perkara yang bersangkutan. Di samping uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah pengaturan berkenaan dengan pengertian maupun penyebutan hakim ad hoc dalam UU 2/2004 tersebar di beberapa norma yang menekankan sifat, status dan kedudukan hakim ad hoc dan termasuk perbedaan perlakuannya dengan hakim karier. Sehingga eksistensi hakim non-karier yang pada PHI dengan penyebutan ad hoc dikarenakan sifat kesementaraannya yang berbeda dengan hakim karier termasuk dalam hal ini menggeser esensi sifat definitif yang melekat pada hakim karier dan hal tersebut tidak dapat pula dilepaskan dari adanya kekhususan badan peradilan yang memang membutuhkan keahlian dan penyeimbang sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas frasa “hakim ad hoc” dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b UU 2/2004 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan persoalan inkonstitusionalitas norma Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004, yang menurut Pemohon norma a quo mengakibatkan adanya perbedaan perlakuan mengenai syarat/kriteria pemberhentian dengan hormat jabatan hakim ad hoc antara hakim ad hoc PHI dengan hakim ad hoc lain berkaitan usia pensiun. Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 32 Bahwa secara faktual, sesungguhnya telah ada peraturan perundang- undangan yang mengatur untuk masing-masing jabatan hakim ad hoc PHI dan hakim ad hoc lainnya berkaitan dengan syarat/kriteria pemberhentian dengan hormat jabatan hakim, khususnya terkait ada/tidak usia pensiun maupun batas usia pensiun. Berkenaan dengan hal tersebut dapat dicermati khusus pada hakim ad hoc PHI, sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon, di mana kriteria pemberhentian dengan hormat dapat dikarenakan telah mencapai usia pensiun [vide Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004] atau telah menyelesaikan masa tugasnya [vide Pasal 67 ayat (1) huruf g UU 2/2004]. Sementara itu, terhadap hakim ad hoc lain, seperti hakim ad hoc HAM dan hakim ad hoc Tipikor pemberhentian dengan hormat didasarkan pada selesainya masa tugas pada periode yang telah ditetapkan [vide Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan tersebut tidak serta merta menimbulkan diskriminasi atau perbedaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan serta pelanggaran terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Lebih lanjut, dapat dijelaskan adanya perbedaan tersebut dilakukan mengingat sifat, karakter dan kebutuhan atas jabatan hakim ad hoc yang berbeda-beda dikarenakan bidang kekhususan yang ditangani juga berbeda. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan hukum paragraf [3.11] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa berkaitan dengan perbedaan batas usia pensiun baik pada hakim agung, hakim karier, maupun hakim ad hoc penentuannya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Adapun pertimbangan hukum putusan dimaksud adalah sebagai berikut. “… Menurut Mahkamah, UUD 1945 tidak menentukan batas usia untuk semua jabatan hakim. Penentuan batas usia hakim merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan tersebut. Dengan demikian penentuan batas usia sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang. …”. 33 Oleh karena itu, berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum tersebut, maka jika dikaitkan dengan dalil permohonan a quo, tidak terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa kebijakan hukum terbuka dalam norma yang mengatur mengenai kriteria pemberhentian dengan hormat jabatan hakim ad hoc yang menggunakan syarat/kriteria batas usia pensiun dan/atau selesainya masa tugas sebagaimana yang ditentukan dalam norma Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 telah menimbulkan persoalan konstitusionalitas norma sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah masih tetap pada pendirian di mana hal tersebut merupakan wilayah yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan dalil Pemohon tentang adanya ketidakjelasan yang berkaitan dengan norma Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 karena menurut Pemohon dianggap menimbulkan masalah terkait dengan pemberhentian dengan hormat jabatan hakim ad hoc PHI karena harus berhenti setelah mencapai usia pensiun padahal belum selesai menjalankan tugas 10 (sepuluh) tahun. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah dan sebagaimana telah turut dipertimbangkan pada pertimbangan hukum di atas, bahwa pemberhentian hakim ad hoc PHI dan juga hakim ad hoc lainnya termasuk hakim karier sekalipun selalu dibatasi dengan usia pensiun yang bersifat tertentu dan pasti, bukan tergantung pada masa jabatan/periodesasi hakim masing-masing yang bersangkutan, kecuali undang-undang secara khusus menentukan lain. Oleh karena itu, jika hakim ad hoc atau hakim karier telah mencapai usia pensiun sekalipun belum selesai melaksanakan tugas periodesasinya dan in casu belum selesai/habis masa tugasnya selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana yang dialami Pemohon, maka hakim ad hoc dan hakim karier tetap harus berhenti karena telah mencapai batas usia pensiun. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 sebagaimana dalam permohonan a quo, tidak dapat dipisahkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2017 yang amarnya berbunyi: “2. Menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran 34 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Masa tugas Hakim Ad-Hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari lembaga pengusul yang prosesnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku”. Adapun pendirian Mahkamah dalam menjatuhkan putusan a quo diantaranya dapat ditemukan pada pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.9.5] yang berbunyi: “Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dibutuhkan untuk mendapatkan keseimbangan dan juga karena kemampuan dalam memeriksa dan memutus perkara yang masalahnya sedemikian kompleks baik yang menyangkut ketenagakerjaan maupun bidang kepengusahaan. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-X/2012, … Maka oleh karena itu menurut Mahkamah pengusulan kembali Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial yang telah habis masa jabatannya baik yang pertama maupun yang kedua adalah tidak menyimpang dari semangat akan putusan Mahkamah tersebut, terlebih terhadap Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial yang telah menjalankan tugas selama dua periode dan telah mempunyai kompetensi, kapasitas, profesionalisme yang telah teruji adalah cukup dipandang memenuhi syarat untuk dicalonkan kembali sebagai Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial.” Berdasarkan amar dan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah tegas berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa masa tugas hakim ad hoc PHI adalah sebatas 2 (dua) periode atau 10 (sepuluh) tahun adalah tidak tepat karena masih terdapat kesempatan bagi hakim ad hoc PHI yang telah selesai menjabat 2 (dua) periode untuk dapat diangkat kembali menjadi hakim ad hoc PHI dengan memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan Putusan Mahkamah tersebut di atas. Dalil a quo adalah dalil atau alasan yang tidak berdasar, karena baik hakim karier maupun hakim ad hoc menjalankan tugas secara periodesasi untuk jangka waktu tertentu maupun tanpa periodesasi hanya dibatasi oleh usia pensiun, hal tersebut sangat tergantung dari sifat dan kebutuhan akan hakim yang bersangkutan bagi masing-masing badan peradilan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum tersebut di atas. Bahwa berdasarkan uraian di atas, meskipun norma Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 mempunyai perbedaan pengertian dengan apa yang didalilkan Pemohon, namun Mahkamah dapat memahami bahwa pokok permasalahan yang dimaksudkan oleh Pemohon tidak berbeda esensinya dengan norma yang 35 dipersoalkan oleh Pemohon, yaitu mengenai pemberhentian dengan hormat jabatan hakim ad hoc PHI ketika hakim ad hoc PHI telah mencapai usia pensiun namun belum selesai/habis masa tugasnya. Menurut Mahkamah, permasalahan yang diajukan oleh Pemohon sama halnya dengan menghadap-hadapkan syarat/kriteria pemberhentian dengan hormat jabatan hakim ad hoc PHI karena telah mencapai usia pensiun [vide Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004] dengan syarat selesai/habisnya masa tugasnya [vide Pasal 67 ayat (1) huruf g UU 2/2004]. Berkenaan dengan hal tersebut, pada tataran implementasinya, salah satu dari syarat tersebut dipilih mana yang datang/terjadi terlebih dahulu. Sehingga, kedua norma tersebut telah jelas dan memberikan kepastian hukum yang dalam praktiknya hakim ad hoc PHI yang sudah mencapai batas usia pensiun walaupun belum selesai melaksanakan masa tugasnya akan diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun. Bahwa lebih lanjut, di samping uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah jika keinginan Pemohon sebagaimana yang didalilkan tersebut dikabulkan, yaitu dengan “memaknai pemberhentian dengan hormat hakim ad hoc PHI karena telah memasuki usia pensiun baru dapat dilakukan jika terlebih dahulu menunggu selesai/habisnya masa jabatan selama 10 tahun”, maka hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebab masa jabatan setiap hakim ad hoc PHI tidak dapat disamaratakan/berbeda-beda. Di samping itu, jika usia pensiun pada norma Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 dimaknai sebagaimana permohonan Pemohon, maka hal tersebut justru menghapus esensi utama pembatasan usia pensiun dari norma pasal itu sendiri dan akan menimbulkan pengulangan makna antara norma antara Pasal 67 ayat (1) huruf d dan Pasal 67 ayat (1) huruf g UU 2/2004 sehingga hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum pula. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 sepanjang tidak dimaknai menunggu selesai masa jabatan 10 tahun, pada hakim ad hoc PHI untuk dapat dipensiunkan walaupun telah memasuki usia 62 (enam puluh dua) tahun atau pada hakim hubungan industrial di Mahkamah Agung walaupun telah memasuki usia 67 (enam puluh tujuh) tahun adalah tidak beralasan menurut hukum. 36 [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 60 ayat (1) huruf b dan Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 telah ternyata memberikan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 37 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.13 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman 38 ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Alifah Rahmawati