49/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 49/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Shafa Syahrani Pekerjaan : Belum Bekerja Alamat : Bonto Malengo, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Satria Prima Arsawinata Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Kecapi Blok D No. 27, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Bunga Nanda Puspita Pekerjaan : Belum Bekerja Alamat : Dusun II, Kelurahan Jagaraga, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Pemohon III; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/FP/2024 bertanggal 7 Maret 2024, memberi kuasa kepada Ahmad Alfarizy, S.H., Muh. Rafliansyah S., Fakhri Fauzan dan Kurnia Nurfitrah yang tergabung dalam koalisi Fraksi Pancacita baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. 2 Untuk selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Presiden; Mendengar dan membaca keterangan tertulis saksi dan ahli para pihak; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Persatuan Ahli Gizi Indonesia; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Kolegium Gizi; Membaca kesimpulan para pihak. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 20 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 42/PUU/PAN.MK/AP3/03/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 13 Juni 2024 dengan Nomor 49/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum 2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan bahwa Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga 4 penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang- undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP. 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Permohonan Para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 5 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887). Para Pemohon akan menguji konstitusionalitas Pasal 212 ayat (2) UU Kesehatan yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) … (2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Tenaga Kesehatan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan praktik profesi setelah menyelesaikan pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi. Pengujian pasal a quo dilakukan terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia 8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: 6 Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau privat; atau d) Lembaga negara 10. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama” 11. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing- masing Pemohon. A. Kualifikasi 12. Kualifikasi Pemohon I s.d III sebagai Perseorangan ● Bahwa Pemohon I adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 730201024801020004 (vide bukti P-1). Pemohon I merupakan lulusan sarjana Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Program Studi Gizi Universitas Negeri Makassar pada Tahun 2023 (vide bukti P-2). Pemohon I merasa dirugikan dengan adanya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 (untuk selanjutnya disebut Pasal a quo) karena setelah lulus dari Program Studi Gizi, Pemohon I tidak bisa melaksanakan Ujian Kompetensi (“UKOM”) sehingga tidak dapat memperoleh Surat Tanda Registrasi (“STR”), akibatnya tidak dapat berpraktik profesi. Padahal sebelumnya Pemohon I telah 7 melakukan persiapan panjang untuk melaksanakan UKOM. Hal itu terjadi karena lahirnya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 secara tiba-tiba dan tanpa peralihan terlebih dahulu. ● Bahwa Pemohon II adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 7371120702020003 (vide bukti P-3). Pemohon II merupakan Mahasiswa Semester VIII Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Program Studi Gizi Universitas Negeri Makassar dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200305501034. Pemohon II adalah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sejak 8 Oktober 2020 direncanakan hingga Juli 2024 (8 semester) (vide bukti P-4). ● Bahwa Pemohon III adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 1809174403020001 (vide Bukti P-5). Pemohon III merupakan lulusan sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Mitra Indonesia Program Studi Gizi pada Tahun 2019 (vide Bukti P-6). Pemohon III merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 karena mengakibatkan UKOM yang telah dilaksanakan Pemohon III menjadi sia-sia sebab pada akhirnya STR Pemohon III tidak dapat diterbitkan. Hal itu dikarenakan Pemohon III terlebih dahulu diwajibkan untuk melaksanakan pendidikan profesi sebelum mendapatkan STR, padahal Pemohon III telah melaksanakan UKOM pada 14 Oktober 2023. ● Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. B. Kerugian Konstitusional 13. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 jo Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 14. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagai berikut: a. Kerugian Konstitusional Pemohon I 1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yakni: ● Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” 9 ● Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon I dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohon pengujian. ● Bahwa sejak awal ketika memutuskan untuk mendaftar menjadi Mahasiswa, Pemohon I telah merencanakan untuk bekerja sebagai tenaga kesehatan di bidang gizi sehingga mengambil pendidikan sarjana pada Program Studi Gizi di Universitas Negeri Makassar. Pada saat memilih pendidikan, Pemohon I memahami bahwa tidak ada pembedaan antara lulusan pendidikan vokasi dan pendidikan sarjana dalam hal perolehan STR sebagai syarat berpraktik sebagai tenaga kesehatan nantinya. Oleh karena itu, Pemohon I memahami sejak awal perkuliahan bahwa setelah lulus, Pemohon I dapat langsung melaksanakan UKOM sebagai syarat memperoleh STR untuk dapat berpraktik sebagai tenaga kesehatan. Artinya sejak awal memiliki pendidikan sarjana gizi, Pemohon I telah membayangkan dan memproyeksikan bahwa Pemohon I akan dapat langsung menjadi tenaga kesehatan pasca lulus sebagai sarjana gizi dan melaksanakan UKOM, tanpa melaksanakan pendidikan profesi terlebih dahulu. ● Seiring masa kuliah, Pemohon I telah fokus untuk mempersiapkan pelaksanaan UKOM sejak Semester 5. Tenaga pendidik di Program Studi Gizi Universitas Negeri Makassar sejak semester 4 bahkan telah berulang kali mengingatkan kepada mahasiswanya termasuk Pemohon I untuk mempersiapkan UKOM sejak awal karena direncanakan akan dilaksanakan UKOm setelah lulus sebagai sarjana gizi. 10 ● Keseriusan pelaksanaan UKOM tersebut ditunjukkan juga melalui Sosialisasi Surat Tanda Registrasi Ahli Gizi oleh Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Ahli Gizi (“Persagi”) Sulsel pada 27 Februari 2023 (vide Bukti P-7). Pada intinya, sosialisasi tersebut membahas bahwa pelaksanaan UKOM masih dapat dilaksanakan selama perguruan tinggi dan organisasi terkait dapat memfasilitasi UKOM. Artinya, mengacu pada ketentuan sebelum berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023, sarjana gizi (tenaga kesehatan) dapat mengikuti UKOM dan mendapatkan STR serta berpraktik sebagai tenaga kesehatan tanpa syarat menyelesaikan pendidikan profesi terlebih dahulu. ● Pasca pertemuan tersebut, Pemohon I dan seluruh calon lulusan Sarjana Gizi telah bersiap untuk mengikuti UKOM yang rencananya akan dilaksanakan pada periode Oktober 2023. Hingga 26 Juli 2023, Kepala Program Studi Gizi Universitas Negeri Makassar masih menginformasikan dan menghimbau persiapan UKOM sesuai jadwal Oktober 2023 (vide Bukti P-8). ● Bahwa selama masa persiapan sebelum Oktober 2024, Pemohon I telah bersiap mengikuti try out UKOM pada Agustus 2023. Selama waktu tersebut, Pemohon I tidak bersiap dan mengatur secara finansial serta materil terkait pendidikan profesi karena memang tidak dipersyaratkan untuk mengikutinya apabila ingin berpraktik sebagai tenaga kesehatan. ● Bahwa dengan berlakunya UU 17/2023 pada 8 Agustus 2023, tiba- tiba mewajibkan lulusan sarjana untuk menyelesaikan pendidikan profesi sebagai syarat berpraktik profesi sebagaimana Pasal 212 ayat (2) undang-undang a quo. Hal itu mengakibatkan seluruh persiapan Pemohon I menjadi berubah secara tiba-tiba dan sia-sia. Hal ini dikarenakan fokus Pemohon I untuk dapat langsung memperoleh STR pasca lulus sebagai sarjana gizi tiba-tiba berubah. Jika Pemohon I mengetahui akan perubahan tersebut sejak awal, maka Pemohon I jelas tidak akan mengambil program sarjana gizi, 11 melainkan akan mengambil program vokasi gizi yang tidak mensyaratkan pendidikan profesi untuk berpraktik). ● Bahwa hal itu diperparah dengan kenyataan bahwa untuk mengikuti pendidikan profesi adalah hal yang sulit dan seharusnya dipersiapkan sejak lama. Kenyataan yang dimaksud adalah: (1) sangat minim pendidikan tinggi yang menyediakan pendidikan profesi (profesi dietisien); (2) daya tampung pendidikan profesi di Indonesia setiap semester sangat sedikit; (3) tes masuk yang ketat; dan (4) biaya pendidikan yang cukup tinggi. ● Hal tersebut mengakibatkan Pemohon I mengalami kerugian yakni memperkecil peluang Pemohon I untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan yakni sebagai tenaga kesehatan, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Lahirnya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 secara tiba-tiba telah mencederai hak konstitusional Pemohon I untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. ● Bahwa selain itu, niat Pemohon I untuk menjadi tenaga kesehatan sebagai niat mulia juga terbatasi karena sulitnya pengalihan rencana tersebut untuk tiba-tiba mengambil pendidikan profesi. Sehingga kondisi tersebut menghalangi hak konstitusional Pemohon I untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia sebagaimana Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. 3) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ● Bahwa Pemohon I telah mengalami kerugian secara aktual yakni karena perubahan Undang-Undang Kesehatan secara tiba-tiba, mengakibatkan Pemohon I tidak dapat mengikuti UKOM padahal telah dipersiapkan jauh sebelumnya. 12 ● Hal tersebut secara konsekuensi mengakibatkan Pemohon I diwajibkan untuk mengikuti pendidikan profesi selama satu tahun dengan biaya yang cukup besar. Padahal apabila Pemohon I mengetahui hal tersebut, seharusnya Pemohon I cukup mengambil pendidikan vokasional (bukan sarjana tenaga kesehatan) untuk menghemat waktu dan biaya Pemohon I agar dapat berpraktik secara cepat. ● Bahwa karena kewajiban mengambil pendidikan profesi tersebut secara tiba-tiba, peluang Pemohon I untuk menjadi tenaga kesehatan semakin kecil karena beban dan hambatan mengambil pendidikan profesi berupa biaya yang besar, kesempatan penerimaan yang kecil, dan ketersediaan pendidikan profesi yang sangat terbatas di Indonesia tidak sebanding dengan lulusan sarjana tenaga kesehatan yang membutuhkan pendidikan tersebut. Hal itu jelas akan memperkecil peluang Pemohon I untuk menjadi tenaga kesehatan. ● Hal itu secara aktual telah merugikan hak Pemohon I untuk untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 dan hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia sebagaimana Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. 4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. ● Sebelum berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023, telah dilaksanakan UKOM dan pemberian STR kepada para sarjana tenaga kesehatan sekalipun tidak mengikuti pendidikan profesi. ● Bahwa setelah Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 berlaku, secara tiba- tiba kesempatan para sarjana tenaga kesehatan tertutup untuk mendapatkan STR sebelum mengikuti pendidikan profesi. Hal ini berlaku secara tiba-tiba karena pada saat berlakunya pasal yang diujikan (Agustus 2023), Pemohon I sedang menempuh pendidikan 13 Semester 7 dan telah bersiap untuk melakukan UKOM untuk memperoleh STR sebagai syarat berpraktik sebagai tenaga kesehatan. ● Oleh karena itu, berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 secara tiba-tiba dan tidak mempertimbangkan hak konstitusional para sarjana tenaga kesehatan yang sedang menempuh pendidikan mengakibatkan pencederaan terhadap hak konstitusional Pemohon I. 5) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan ini, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi ● Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian Pemohon I terkait ketidakmampuannya mendapatkan STR dan berpraktik profesi sebagai lulusan sarjana tenaga kesehatan akan dipulihkan. Mahkamah akan dapat mengembalikan esensi bahwa perubahan undang-undang tidak boleh merugikan pihak yang terdampak. Sehingga, Pemohon I dapat melaksanakan tugas mulia untuk berpraktik sebagai tenaga kesehatan. b. Kerugian Konstitusional Pemohon II 1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yakni: ● Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian 14 ● Bahwa Pemohon II sejak awal mendaftar sebagai mahasiswa sarjana Program Studi Gizi Universitas Negeri Makassar telah merencanakan untuk bekerja sebagai tenaga kesehatan setelah lulus. Oleh karena karena pemahaman bahwa Pemohon II dapat langsung melaksanakan UKOM, memperoleh STR, dan menjadi tenaga kesehatan tanpa pendidikan profesi, maka Pemohon II memilih program sarjana gizi bukan pendidikan vokasi gizi. ● Bahwa selama berkuliah, Pemohon II mendapatkan bantuan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah sejak 8 Oktober 2020 yang direncanakan selesai dalam 8 Semester. Hal itu dikarenakan Pemohon II termasuk dalam golongan keluarga yang membutuhkan bantuan sosial secara finansial sehingga menjadi penerima program Kartu Indonesia Pintar. ● Bahwa Pemohon II telah mengusahakan agar setelah menyelesaikan pendidikan sarjana gizi, akan langsung mengambil UKOM untuk memperoleh STR sehingga dapat langsung berpraktik sebagai tenaga kesehatan. Pemohon II tidak pernah merencanakan untuk mengambil pendidikan profesi karena selain tidak menjadi syarat berpraktik sebagai tenaga kesehatan (sebelum berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023), juga karena kesulitan secara finansial karena biaya pendidikan profesi yang tidak sedikit dan sangat terbatas secara kuota. ● Berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 mengakibatkan Pemohon II potensial dirugikan tidak dapat menjadi tenaga kesehatan karena keterbatasan finansial untuk mengikuti pendidikan profesi. Hingga saat ini, tidak terdapat beasiswa untuk pendidikan profesi, sehingga Pemohon II tidak dapat mengusahakan bantuan dana pendidikan untuk praktik profesi. ● Jika sedari awal Pemohon II mengetahui bahwa sarjana gizi diwajibkan menyelesaikan pendidikan profesi untuk berpraktik, maka Pemohon II sudah pasti akan mengambil pendidikan vokasi gizi, bukan sarjana gizi. Pemohon II pada dasarnya telah merencanakan 15 untuk bekerja sebagai Ahli Gizi di rumah sakit sebagai tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR terlebih dahulu. Namun dengan berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023, Pemohon II potensial tidak dapat meraih pekerjaan tersebut karena ketidakmampuan mengikuti pendidikan profesi. Bahkan, Pemohon II juga tidak dapat menjadi honorer di rumah sakit dikarenakan tidak memiliki STR. ● Hal tersebut jelas mencederai hak konstitusional Pemohon II yakni hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin pada Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. 3) Kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. ● Bahwa Pemohon II saat ini sedang melaksanakan pendidikan sarjana tenaga kesehatan dengan ditopang Beasiswa KIPK. Hal itu menunjukkan bahwa Pemohon II adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu secara finansial. Kondisi tersebut mengakibatkan Pemohon II tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan profesi setelah lulus sarjana karena biaya pendidikan profesi yang cenderung besar dan tidak ada bantuan beasiswa seperti yang diterima Pemohon II saat ini. ● Bahwa kondisi tersebut mengakibatkan Pemohon II mengalami kerugian potensial tidak akan bisa berpraktik sebagai tenaga kesehatan karena tidak dapat mengambil pendidikan profesi sebagai syarat mutlak Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 agar lulusan sarjana tenaga kesehatan dapat berpraktik profesi sebagai tenaga kesehatan. ● Bahwa potensi ketidakmampuan tersebut dalam batas penalaran yang wajar akan mengakibatkan Pemohon II tidak dapat memanfaatkan posisinya sebagai lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk menjadi tenaga kesehatan sebagai pekerjaan utamanya. Alhasil, Pemohon II akan secara potensial terhalangi untuk 16 mendapatkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin pada Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. 4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian ● Bahwa berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 bagi Pemohon II seakan-akan telah menjebak Pemohon II untuk kesulitan bahkan tidak dapat untuk berpraktik sebagai tenaga kesehatan. Apabila Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 tidak berlaku atau setidak-tidaknya mengecualikan Pemohon II dari keberlakuannya, maka Pemohon II dapat langsung mengikuti UKOM dan memperoleh STR agar dapat berpraktik sebagai tenaga kesehatan. ● Bahwa apabila Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 telah sejak awal berlaku sebelum Pemohon II memutuskan untuk mengambil pendidikan sarjana tenaga kesehatan, maka jelas Pemohon II akan mengambil pendidikan vokasi (non sarjana) agar tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk mengikuti pendidikan profesi nantinya bila hendak menjadi tenaga kesehatan. ● Dengan demikian pada titik ini, Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 telah mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon II. 5) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan ini, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. ● Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian Pemohon II terkait ketidakmampuannya mendapatkan STR dan berpraktik profesi sebagai lulusan sarjana tenaga kesehatan akan dipulihkan. Mahkamah akan dapat mengembalikan esensi bahwa perubahan undang-undang tidak boleh merugikan pihak yang terdampak. Sehingga, Pemohon II dapat melaksanakan tugas mulia untuk berpraktik sebagai tenaga kesehatan. 17 c. Kerugian Konstitusional Pemohon III 1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yakni: ● Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” ● Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian ● Bahwa Pemohon III telah merencanakan untuk menjadi tenaga kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sehingga telah melakukan persiapan untuk memenuhi persyaratan berpraktik sebagai tenaga kesehatan. ● Bahwa Pemohon III pada 14 Oktober 2023, Pemohon III telah melaksanakan UKOM. Sebelumnya, pada 7-9 Oktober 2023, Pemohon III mengikuti sosialisasi tentang UKOM yang dilaksanakan oleh Persagi dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (“AIPGI”) (vide Bukti P-9). Pada sosialisasi tersebut, Persagi dan AIPGI menegaskan bahwa peserta UKOM pada Oktober 2023 akan mendapatkan STR pada bulan Januari 2024. ● Bahwa akan tetapi hingga saat ini (Maret 2024), Pemohon III sama sekali belum mendapatkan kejelasan tentang status STR yang 18 seharusnya mereka peroleh pasca mengikuti UKOM pada Oktober 2023. ● Bahwa untuk mengikuti UKOM, Pemohon III telah melakukan persiapan administrasi, pembayaran senilai Rp500.000,00, persiapan materi, dan pelaksanaan tes UKOM pada 14 Oktober 2023. Pada kenyataannya selain daripada Pemohon III, telah terdapat 3.086 peserta yang dinyatakan lulus UKOM pada periode Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Nasional Uji Kompetensi Nutrisionis Sarjana Gizi Nomor: 001/SK/PN.UKNUTRI/X/2023 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Uji Kompetensi Nutrisionis Sarjana Gizi Periode Oktober 2023 (vide Bukti P-10) dan sampai saat ini tidak mendapatkan STR. ● Bahwa Berdasarkan Tanggapan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor KT.01.01/F/2929/2023, lulusan pendidikan sarjana akademik tenaga kesehatan tidak dapat difasilitasi untuk penerbitan STR karena ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 (vide Bukti P-11). ● Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon III dan seluruh Peserta Lulus UKOM periode Oktober 2023 tidak akan memperoleh STR. Artinya, UKOM periode Oktober 2023 menjadi sia-sia dan mengalami ketidakjelasan status kegunaan hingga saat ini. ● Hal tersebut telah mendudukkan Pemohon III pada posisi yang terhalang untuk memperoleh kepastian hukum atas UKOM yang telah dilaksanakannya karena berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023. Hal itu jelas-jelas mencederai hak konstitusional Pemohon III untuk memperoleh jaminan kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 ● Bahwa Pemohon III juga merasa telah terjadi diskriminasi karena teman seangkatan Pemohon III sebagai mahasiswa angkatan 2019 yang mengikuti UKOM pada Desember 2022 telah memperoleh STR dan tidak diwajibkan mengikuti pendidikan profesi. Pemohon III pada dasarnya berkesempatan mengikuti UKOM pada periode Desember 19 2022 tersebut, akan tetapi Pemohon III mempersiapkan untuk periode Oktober 2023 dengan alasan agar memperbesar peluang kelulusan dengan persiapan yang semakin matang. Akan tetapi, berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 mengakibatkan persiapan panjang Pemohon III tiba-tiba diganjar dengan kenyataan akan ketidakmampuan mendapatkan STR dan wajib mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu. Padahal baik Pemohon III maupun pihak yang mengikuti UKOM pada periode Desember 2022, sama-sama mahasiswa angkatan 2019 yang sudah seharusnya memperoleh perlakuan yang sama. ● Hal itu jelas-jelas mencederai hak konstitusional Pemohon III untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang diskriminatif itu sebagaimana dijamin pada Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. 3) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. ● Bahwa Pemohon III telah mengalami kerugian secara spesifik dan aktual yakni karena telah mengikuti rangkaian UKOM mulai dari persiapan hingga tes untuk memperoleh STR. Dari hasil tes tersebut, Pemohon III telah dinyatakan lulus UKOM sebagai syarat untuk memperoleh STR, namun hingga saat ini STR-nya tidak bisa diterbitkan. ● Karena berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023, Pemohon III dan 3.085 peserta lulus UKOM periode Oktober 2023 lainnya tidak mendapatkan STR sekalipun telah lulus dalam UKOM. Hal itu jelas merugikan Pemohon III karena telah mempersiapkan jauh hari, bahkan telah mengeluarkan biaya untuk UKOM. Akan tetapi karena Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 tiba-tiba berlaku, UKOM yang telah dilaksanakan menjadi sia-sia karena para peserta yang lulus tidak dapat memperoleh STR. Hal itu jelas-jelas mencederai hak 20 konstitusional Pemohon III untuk memperoleh jaminan kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. ● Selain itu, terjadi perlakuan diskriminatif antara Pemohon III dan para peserta UKOM periode Desember 2022 yang masih seangkatan sebagai mahasiswa dengan Pemohon III karena mereka dapat memperoleh STR sekalipun tidak melanjutkan profesi. Artinya, Pemohon III yang mengambil tes UKOM pada periode Oktober 2023 dengan alasan untuk persiapan yang lebih matang, justru dirugikan karena teman seangkatannya untuk periode tes Desember 2022 tetap mendapatkan STR. Menurut Pemohon III, seharusnya diantara para mahasiswa dengan angkatan yang sama sudah sepatutnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama terkait perolehan syarat perolehan STR dan praktik profesi. Sebab Pemohon III memutuskan untuk mengambil UKOM periode Oktober 2023 karena tidak membayangkan terdapat perubahan peraturan secara tiba-tiba, yakni berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023. Hal ini tentu telah mencederai hak Pemohon III untuk terbebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. 4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. ● Bahwa Pemohon III mengikuti UKOM Periode Oktober 2023 karena sebelumnya telah memperoleh informasi dan sosialisasi dari penyelenggara bahwa untuk mendapatkan STR, lulusan sarjana tenaga kesehatan perlu mengikuti UKOM. Sebelum melaksanakan UKOM Oktober 2023, tidak terdapat informasi adanya kewajiban untuk pendidikan profesi agar dapat berpraktik sebagai tenaga kesehatan. Vice versa, apabila telah lulus UKOM maka akan memperoleh STR agar kemudian bisa melaksanakan praktik profesi tanpa perlu pendidikan pendidikan profesi terlebih dahulu. ● Akan tetapi setelah pelaksanaan UKOM, Pemohon III mengalami simpang-siur informasi padahal telah ditetapkan sebagai peserta 21 yang lulus UKOM. Hingga kemudian pada akhirnya Pemohon III justru dinyatakan tidak dapat memperoleh UKOM karena Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023. ● Oleh karena itu, karena berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 secara tiba-tiba, Pemohon III menjadi sangat dirugikan. 5) Ada kemungkinan dengan dikabulkannya Permohonan ini, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. ● Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian Pemohon III terkait ketidakjelasan status kelulusannya dalam UKOM akan dipulihkan untuk memperoleh STR. Mahkamah akan dapat mengembalikan esensi bahwa perubahan undang- undang tidak boleh merugikan pihak yang terdampak. Sehingga, Pemohon II dapat melaksanakan tugas mulia untuk berpraktik sebagai tenaga kesehatan. III. POSITA A. Pemaknaan Pasal 212 dan Pasal 260 UU 17/2023 dan Praktik yang Terjadi Sebelum Berlakunya Pasal Tersebut Pra-Kondisi Berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023: Tidak ada Larangan Bagi Lulusan Sarjana Tenaga Kesehatan untuk Mendapatkan STR Sekalipun Tidak Mengikuti Pendidikan Profesi 15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“UU 17/2023”) adalah undang-undang yang dibuat dengan metode omnibus. Dengan berlakunya UU 17/2023, terdapat 11 undang-undang di bidang kesehatan yang dicabut dan diunifikasi dalam UU 17/2023. Bahwa Permohonan ini pada dasarnya mempermasalahkan mengenai ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang memberikan kewajiban bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu untuk dapat melaksanakan praktik profesi. Oleh karena itu, Para Pemohon terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pra-kondisi dari pasal a quo yang menjabarkan ketentuan-ketentuan sebelum berlakunya pasal tersebut. 22 16. Bahwa sebelum berlakunya pasal a quo, mahasiswa atau lulusan sarjana tenaga kesehatan dapat mengikuti UKOM, memperoleh STR, dan melaksanakan praktik profesi tanpa mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu. Sebelum UU 17/2023, ketentuan mengenai perizinan tenaga kesehatan diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (“UU 36/2014”). Pada Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR.” Kemudian ditegaskan pada ayat (3) bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: “a. memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan; b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi; c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; d. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi; dan e. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.” Berdasarkan ayat (3) huruf b di atas, dinyatakan bahwa syarat mendapatkan STR adalah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi. Norma alternatif tersebut menunjukkan bahwa pada UU 36/2014, pendidikan profesi tidak diwajibkan sebagai syarat untuk memperoleh STR. Pasal ini sebenarnya serupa dengan Pasal 260 pada UU 17/2023 yang juga menyatakan bahwa syarat antara Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi untuk mendapatkan STR adalah sebuah pilihan dan dapat saling bersubtitusi. Namun pada UU 17/2023, terdapat Pasal 212 ayat (2) yang mewajibkan lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk mengambil pendidikan profesi terlebih dahulu. Dalam kondisi menurut Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023, artinya syarat memperoleh STR adalah telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi, kumulatif bukan alternatif. 17. Dalam rezim sebelum UU 17/2023 berlaku, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk menyelesaikan pendidikan profesi apabila hendak berpraktik. Serta 23 tidak ditemukan juga adanya larangan bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk langsung mengambil Sertifikat Kompetensi dan memperoleh STR. Pendapat ini juga pernah disampaikan melalui legal opinion Biro Legislasi dan Layanan Hukum Universitas Indonesia (BLLH UI) yang menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk mengambil ujian kompetensi dan memperoleh STR sekalipun tidak mengambil profesi (vide Bukti P-9). 18. Bahkan pada praktiknya, banyak kampus yang telah melaksanakan UKOM bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan, yakni Institut Pertanian Bogor, Universitas Brawijaya, UPN Veteran Jakarta, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Negeri Surabaya, UIN Walisongo Semarang, Universitas Andalas, Stikes Baiturrahim Jambi, dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kampus-kampus tersebut sebelumnya telah melaksanakan UKOM bagi mahasiswa/lulusan sarjananya agar memperoleh STR. 19. Lebih lanjut, bagi peserta uji kompetensi yang telah dinyatakan berkompeten atau lulus UKOM ini akan mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai pengakuan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi lembaga profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus UKOM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (“UU 12/2012”) Pasal 44 ayat (1) dan (2). Selanjutnya pada ayat (3) pada UU 12/2012 tersebut, menjelaskan bahwa sertifikat kompetensi tersebut dipakai untuk memperoleh pekerjaan tertentu. Namun, bagi seluruh tenaga kesehatan untuk bekerja di fasilitas kesehatan atau melakukan praktik kesehatan, sertifikat kompetensi tidak dapat langsung digunakan, tetapi harus melewati tahap pengajuan STR di laman Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (“KTKI”) yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan RI. 20. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan Pasal 2 dan Pasal 3 menjelaskan bahwa setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesian wajib memiliki izin dari pemerintah dengan syarat 24 memiliki STR. Untuk memiliki STR harus memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh dari uji kompetensi. 21. Berdasarkan penjabaran di atas secara yuridis (de jure) sebelum berlakunya UU 17/2023, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan pendidikan profesi terlebih dahulu agar lulusan sarjana tenaga kesehatan dapat memperoleh STR dan melaksanakan praktik profesi. Serta tidak ada larangan bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk memperoleh STR dan berpraktik sekalipun tidak mengambil pendidikan profesi. Secara de facto, selama ini lulusan sarjana tenaga kesehatan yang telah lulus UKOM dapat memperoleh STR dan melaksanakan praktik profesi sebagai tenaga kesehatan tanpa mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu. 22. Sebagai pembuktian, bahkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (“Permenkes 26/2013”), diakui dengan tegas adanya Tenaga Gizi lulusan sarjana, dan Tenaga Gizi lulusan pendidikan profesi (Pasal 3 Permenkes 26/2013). Dalam Pasal 4 Permenkes 26/2013 dinyatakan sebagai berikut: “(1) Tenaga Gizi Ahli Madya Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang telah lulus uji kompetensi dan teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan Tenaga Gizi Technical Registered Dietisien. (2) Tenaga Gizi Sarjana Terapan Gizi, dan Sarjana Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c yang telah lulus uji kompetensi dan teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan merupakan Tenaga Gizi Nutrisionis Registered; (3) Tenaga Gizi Sarjana Terapan Gizi atau Sarjana Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c yang telah mengikuti pendidikan profesi dan telah lulus uji kompetensi serta teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan Tenaga Gizi Registered Dietisien. Pasal tersebut berisi adanya pembedaan tegas antara Tenaga Gizi lulusan Sarjana Terapan Gizi, Sarjana Gizi, dan Pendidikan Profesi. Dari ketiga lulusan tersebut, seluruhnya dapat memiliki STR dan Sertifikat Kompetensi 25 dengan sebutan yang berbeda-beda. Artinya, 3 lulusan tersebut dapat langsung berpraktik, tidak hanya lulusan pendidikan profesi. 23. Bahwa Setelah UU 17/2023 disahkan dan berlaku, laman pengajuan STR pada KTKI sudah tidak memfasilitasi untuk lulusan sarjana bidang kesehatan dan yang tersisa hanya untuk pendidikan vokasi dan profesi. Hal tersebut, dikarenakan pada UU Nomor 17/2023, Pasal 212 ayat (2) menegaskan bahwa bagi lulusan sarjana harus mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu. 24. Bahwa pada 9 Oktober 2023, Ketua DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) mengirimkan surat Permohonan Penerbitan STR mewakili suara lulusan tenaga gizi selaku tenaga kesehatan kepada Kementerian Kesehatan RI. Namun, pada 1 November 2023 tanggapan yang diberikan salah satunya yaitu Kemenkes menyatakan bahwa penerbitan STR bagi lulusan pendidikan akademik belum dapat difasilitasi. Balasan tersebut, tidak memberikan alasan yang kuat dan jelas, sementara pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26/2013 tentang Penyelenggaraan dan Praktik Tenaga Gizi Bab II tentang Perizinan Bagian Kesatu tentang Kualifikasi Tenaga Gizi pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa sarjana gizi yang telah lulus UKOM dan teregistrasi merupakan tenaga gizi Nutrisionis Registered. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sarjana gizi masih tetap pada jajaran tenaga gizi sehingga perlu untuk mengikuti uji kompetensi dan teregistrasi untuk memenuhi kualifikasi. Pemaknaan Ketentuan Praktik Profesi Bagi Lulusan Sarjana Tenaga Kesehatan Berdasarkan UU 17/2023 25. Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai permasalahan dalam pasal yang diujikan, Para Pemohon terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai konteks syarat praktik profesi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Tenaga Kesehatan program sarjana berdasarkan konstruksi Undang-Undang Nomor 17/2023. 26. Bahwa ketentuan mengenai syarat praktik bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diatur pada Pasal 260 UU 17/2023. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan 26 menjalankan praktik wajib memiliki STR. Untuk memperoleh STR, ada dua syarat yang harus dipenuhi yakni: (1) memiliki ijazah pendidikan di bidang Kesehatan dan/atau sertifikat profesi; dan (2) memiliki sertifikat kompetensi. 27. Jika mencermati Pasal 260 UU 17/2023 tersebut, maka menyelesaikan pendidikan profesi tidak menjadi syarat untuk mendapatkan STR. Melainkan memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan dapat menggantikan sertifikat profesi (tanda telah mengikuti pendidikan profesi). Artinya, Pasal 260 UU 17/2023 menyatakan mahasiswa lulusan sarjana pendidikan Tenaga Kesehatan pada dasarnya dapat memperoleh STR karena telah memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan sekalipun tidak mengikuti pendidikan profesi, dengan catatan telah memiliki sertifikat kompetensi (lulus UKOM). 28. Pada bagian yang terpisah dari Pasal 260, Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 menyatakan bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Tenaga Kesehatan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan praktik profesi setelah menyelesaikan pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi. Pasal ini menandakan bahwa terkhusus bagi lulusan sarjana Tenaga Kesehatan terdapat syarat tambahan untuk dapat berpraktik, yakni menyelesaikan pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi. 29. Berdasarkan membaca Pasal 212 ayat (2) dan Pasal 260 UU 17/2023 tersebut, maka seharusnya perolehan STR tidak berkaitan langsung dengan pendidikan profesi. Artinya untuk memperoleh STR, lulusan sarjana Tenaga Kesehatan tidak diwajibkan untuk menyelesaikan pendidikan profesi terlebih dahulu. Dengan berbekal ijazah sarjana, lulusan sarjana Tenaga Kesehatan telah dapat mengikuti UKOM dan memperoleh STR. 30. Namun pada kenyataannya, KTKI dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia seakan-akan menafsirkan bahwa untuk memperoleh STR, lulusan sarjana Tenaga Kesehatan wajib terlebih dahulu untuk menyelesaikan pendidikan profesi. Hal itu terlihat dari laman pengajuan STR di website KTKI yang sudah tidak mencantumkan pengajuan untuk sarjana tenaga kesehatan (vide Bukti P-12). 27 31. Pemahaman KTKI tersebut berimbas besar pada orang-orang yang telah melaksanakan UKOM dan telah dinyatakan lulus serta sedang menunggu penerbitan STR. Karena Pemahaman KTKI bahwa untuk memperoleh STR wajib menyelesaikan pendidikan profesi, maka orang-orang yang telah lulus UKOM tersebut tiba-tiba tidak diterbitkan STR-nya. Padahal bila konsisten pada penjabaran Pasal 260 UU 17/2023 sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka seharusnya STR tetap diterbitkan. 32. Terlepas daripada hal tersebut, esensi dari Permohonan ini pada dasarnya adalah mempermasalahkan kewajiban menyelesaikan Pendidikan Profesi bagi mahasiswa lulusan sarjana Tenaga Kesehatan untuk berpraktik sebagai tenaga kesehatan. Secara spesifik, Para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 tersebut secara tiba-tiba tanpa ketentuan peralihan yang seharusnya membuka ruang bagi mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa pendidikan tenaga kesehatan sebelum berlakunya pasal a quo untuk tetap dapat berpraktik tanpa kewajiban menyelesaikan pendidikan profesi dan mendapatkan sertifikat profesi. B. Permasalahan Ketika Sertifikat Profesi Diwajibkan untuk Praktik Tenaga Kesehatan Bagi Lulusan Sarjana Tenaga Kesehatan Secara Tiba-Tiba dan Tanpa Peralihan 33. Bahwa pada aspek kemampuan finansial, kewajiban menyelesaikan pendidikan profesi sebagai syarat praktik profesi sebagaimana Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 memberikan kerugian kepada para Mahasiswa yang menempuh jalur program sarjana Tenaga Kesehatan yang terdaftar sebelum berlakunya pasal a quo. Kerugian yang dimaksud karena tidak adanya persiapan yang memadai untuk dapat melakukan perencanaan ulang secara finansial. Pada dasarnya, biaya Pendidikan Profesi yang tidak murah sekitar Rp. 9.500.000,00/semester (Contoh tersebut adalah Harga UKT/semester Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Makassar) tergantung aturan masing-masing penyelenggara pendidikan profesi. Biaya tersebut di luar dari biaya-biaya lainnya seperti biaya pendaftaran dan sebagainya. Di sisi lain, Pendidikan Profesi tidak memberikan ruang bagi Mahasiswa Program Sarjana Tenaga Kesehatan untuk menempuh 28 pendidikan secara gratis, dalam hal ini melalui jalur beasiswa. Dampak tersebut akan sangat dirasakan oleh salah satu pemohon yang menempuh Program Sarjana Tenaga Kesehatan dengan beasiswa KIP-K. Berbeda halnya dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dapat ditempuh tanpa biaya. 34. Berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 secara tiba-tiba dan tanpa peralihan pada dasarnya sangat merugikan dan membatasi mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa pendidikan sarjana tenaga kesehatan sebelum berlakunya pasal a quo. Pembatasan yang dimaksud adalah lulusan sarjana tenaga kesehatan harus melakukan pengeluaran biaya tambahan tidak sedikit untuk mengikuti Program Pendidikan Profesi selama 1 tahun sebagai syarat mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR). Padahal, sebelum pengesahan UU Pasal 212 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023, Mahasiswa yang mengambil Program Sarjana Tenaga Kesehatan telah mempersiapkan diri untuk mengambil STR melalui Ujian Kompetensi terlebih dahulu tanpa adanya syarat pewajiban mengikuti Program Pendidikan Profesi. Persiapan yang dilakukan tentunya berupa pengayaan materi dan biaya Rp. 500.000,00 untuk mengikuti Ujian kompetensi. Akan tetapi, pengayaan materi terkait Ujian Kompetensi tersebut menjadi sia-sia bahkan biaya yang dipersiapkan seharusnya hanya Rp. 500.000,00 membengkak menjadi sekitar Rp. 9.500.000,00/semester (Poltekkes Makassar) bahkan sampai Rp. 13.000.000,00/semester (IPB) yang membatasi Mahasiswa dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu untuk mendapatkan pekerjaan atau penghidupan yang layak. 35. Bahwa melihat pada aspek proporsionalitas antara lulusan Program Sarjana Tenaga Kesehatan dan Penerimaan Pendidikan Profesi memberikan kerugian kepada para mahasiswa Program Sarjana Kesehatan. Kuota lulusan Program sarjana Tenaga kesehatan selalu lebih besar secara kuantitatif dibandingkan kuota penerimaan Pendidikan Profesi. Sebagai contoh, di Kota Makassar hanya tersedia satu perguruan tinggi yang membuka Program Profesi bagi tenaga kesehatan sedangkan Program Sarjana tenaga Kesehatan terdapat di berbagai perguruan tinggi di makassar dengan jumlah setiap angkatan yang tidak kurang dari 100 29 mahasiswa. keadaan tersebut dapat memaksa para mahasiswa untuk mencari perguruan tinggi lain yang membuka program profesi untuk tenaga kesehatan di luar dari Sulawesi Selatan dengan konsekuensi pembiayaan yang lebih besar karena berada di luar dari domisili asalnya. 36. Bahwa perubahan UU Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 merugikan karena perubahan yang dilakukan terkesan tiba-tiba. Padahal untuk masuk ke pendidikan profesi memerlukan persiapan yang matang untuk menyesuaikan terhadap ketentuannya. Program sarjana Tenaga kesehatan memerlukan persiapan yang tidak sedikit apabila secara tiba- tiba harus mengikuti pendidikan profesi sebagai syarat mendapatkan Surat Tanda Registrasi. Pada tahap pendaftaran pendidikan profesi saja, mahasiswa program sarjana Kesehatan perlu mempersiapkan diri menghadapi prosedur seleksi seperti Ujian Computer Based Test/CBT dan wawancara, biaya pendaftaran, dan pembayaran SPP di awal periode pendidikan apabila dinyatakan lulus. C. Perubahan Materi Muatan Pasal 212 ayat (2) UU Kesehatan Sangat Merugikan Para Pemohon Sehingga Bertentangan dengan Prinsip Peralihan Peraturan Perundang-Undangan yang Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 37. Bahwa perubahan undang-undang pada dasarnya adalah hal yang wajar dalam suatu negara. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan suatu ketentuan undang-undang dengan kebutuhan di masyarakat. Demikian halnya dengan munculnya ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 pada dasarnya untuk melakukan pengetatan syarat menjadi Tenaga Kesehatan yang memerlukan praktik lebih banyak. Pada intinya, perubahan ketentuan syarat lulusan sarjana untuk melakukan praktik profesi adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Sekalipun demikian, suatu kebijakan hukum terbuka tentu tetap perlu memperhatikan rambu-rambu yang dapat menjadi batasan atas pelanggaran hak-hak masyarakat akibat suatu perubahan undang-undang. 38. Bahwa perubahan undang-undang tidak boleh mengesampingkan dan jaminan kepastian hukum serta harus memberikan perlindungan bagi pihak 30 yang terkena dampak perubahan ketentuan norma yang diubah tersebut. Perubahan undang-undang tidak boleh merugikan orang-orang yang terdampak di dalamnya. Dalam doktrin hal ini dikenal sebagai asas transitoir, yang menurut Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., sebagai hukum peralihan yang mengatur peralihan hukum yang lama ke hukum yang baru (Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, Surabaya: Airlangga University Press, 2014, hlm. 34). 39. Sekalipun diadopsi dari hukum pidana, konsep asas transitoir dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangatlah krusial untuk menjamin bahwa tidak ada kerugian bagi pihak terdampak yang timbul atas perubahan suatu undang-undang. Dalam konsep ilmu perundang- undangan, jembatan antara peraturan yang lama dan peraturan yang baru agar menghindari kerugian pihak terdampak disiasati melalui Ketentuan Peralihan dalam suatu undang-undang. 40. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) pada bagian penjelasan angka 127 menyatakan bahwa: Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang- Undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara 41. Berdasarkan pasal tersebut, terdapat dua hal yang dapat ditafsirkan. Pertama, pembentuk undang-undang memahami bahwa suatu perubahan undang-undang akan sangat berdampak pada beberapa pihak yang menjadi adresat dalam suatu undang-undang. Berubahnya undang-undang adalah suatu keniscayaan, maka dampak perubahan tersebut dapat merugikan pihak-pihak di masyarakat. Untuk memberikan perlindungan hukum atas dampak perubahan tersebut, maka diperlukan Ketentuan Peralihan yang inklusif terhadap berbagai dampak yang terjadi. 31 42. Kedua, pembentuk undang-undang telah menyadari bahwa perubahan undang-undang tidak dapat memberikan akibat hukum begitu saja, secara tiba-tiba, dan tanpa peralihan. Tidak adanya peralihan dalam suatu aturan undang-undang, apalagi atas norma yang sifatnya memberikan kewajiban baru, membebani, atau membentuk sesuatu yang sebelumnya ada menjadi tidak ada, tidak dapat diberlakukan secara tiba-tiba. Hal tersebut akan mengakibatkan adanya kerugian bagi pihak-pihak yang terdampak. 43. Kaidah perubahan undang-undang tersebut telah diamini oleh Mahkamah Konstitusi pada beberapa putusan terdahulu (precedent). Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, Mahkamah menegaskan bahwa: “…Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, terlepas dari penentuan usia pensiun merupakan open legal policy, namun penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali bahwa perubahan norma dari suatu undang-undang tidak boleh merugikan pihak yang terdampak, in casu dalam hal ini Jaksa yang belum berusia 60 tahun.” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XX/2020, poin [3.13], hlm. 187-188) 44. Bahwa sebelum putusan tersebut, kaidah bahwa perubahan undang- undang tidak boleh merugikan pihak yang terdampak juga telah ditegaskan dan diamini oleh Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU- XVIII/2020. Pada intinya, putusan-putusan tersebut sebelumnya menekankan bahwa suatu perubahan undang-undang tidak boleh merugikan pihak-pihak yang terdampak didalamnya. Hal ini sangat krusial sebagai desain jaminan suatu kepastian hukum yang adil bagi pihak- pihak yang terdampak dari perubahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu “jembatan” peralihan dari ketentuan lama menuju ketentuan yang baru agar mencegah dampak merugikan untuk pihak-pihak terdampak. 45. Bahwa Para Pemohon menegaskan sekalipun logika Mahkamah pada Putusan Nomor 70/PUU-XX/2022, Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011, dan Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020 digunakan pada uji materi suatu Ketentuan Peralihan pada undang-undang dan perkara ini (a quo) bukan pengujian Ketentuan Peralihan, namun prinsip yang digunakan dan 32 melatarbelakangi hal ini tetaplah sama. Para Pemohon menguji Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang secara langsung dan tanpa peralihan berlaku. Pada Ketentuan Peralihan UU 17/2023, sama sekali tidak mengatur mengenai “jembatan” atas berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 ini. Oleh karena itu, Para Pemohon menguji Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023. 46. Bahwa sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 berlaku secara tiba-tiba, tanpa peralihan, dan tidak memberikan persiapan kepada pihak terdampak, in casu mahasiswa program sarjana Tenaga Kesehatan yang terdaftar sebelum berlakunya pasal tersebut untuk mempersiapkan pilihan karier, menyesuaikan kemampuan ekonomi, dan mengatur pilihan pendidikan tenaga kesehatan. Hal tersebut telah merugikan Para Pemohon sebagaimana dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya. Sehingga, Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 jelas bertentangan dengan prinsip peralihan peraturan perundang-undangan. 47. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang diakui Indonesia. Sehingga, Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. 48. Sebagai Penegasan, kami memahami bahwa penentuan standar tenaga kesehatan yang dapat berpraktik dengan harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan profesi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kami sangat memahami bahwa usaha ini bukanlah semata untuk mengamputasi hak dari lulusan sarjana tenaga kesehatan, melainkan untuk menghadirkan perlindungan bagi masyarakat. 49. Namun untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi para lulusan sarjana tenaga kesehatan, sepatutnya ketentuan ini tidak berlaku secara langsung. Pertama, menyatakan bahwa lulusan sarjana tenaga kesehatan “tidak cukup cakap” untuk berpraktik adalah suatu anggapan yang berlebihan dan tidak bisa dijustifikasi secara utuh. Pada nyatanya selama menjalankan pendidikan sarjana, telah terdapat program magang wajib sebagai bentuk praktik lapangan untuk mempersiapkan kompetensi. 33 Artinya, lulusan sarjana tenaga kesehatan bukanlah orang yang tidak cakap sekalipun bukan sarjana terapan. 50. Kedua, seharusnya ukuran apakah seseorang cakap atau tidak melaksanakan praktik diukur dan diseleksi pada Ujian Kompetensi (STR) sebagai syarat memperoleh STR. Artinya, baik lulusan sarjana tenaga kesehatan, lulusan sarjana terapan, serta lulusan pendidikan profesi akan sama-sama diuji pada UKOM dengan standar (bar) yang sama. Maka siapapun yang dapat lulus dari UKOM seharusnya sudah dikategorikan siap berpraktik. 51. Ketiga, pada faktanya, STR sebelum berlakunya UU 17/2023 tetap dinyatakan berlaku. Artinya, lulusan sarjana tenaga kesehatan yang tidak mengikuti pendidikan profesi dan telah mendapatkan STR sebelumnya tetap diakui dan diperbolehkan untuk berpraktik. Serta tidak terdapat juga ketentuan kewajiban mengambil pendidikan profesi lebih dulu apabila hendak memperpanjang STR bagi pihak-pihak ini. Dengan demikian secara de facto, lulusan sarjana tenaga kesehatan tetap dapat berpraktik. D. Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Bagi Para Calon Peserta Ujian Kompetensi, Penyelenggara Ujian Kompetensi, dan Pihak yang Sedang Menempuh Pendidikan Tenaga Kesehatan Sehingga Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 48. Sebagai negara demokrasi, kepentingan rakyat adalah yang utama. Negara harus memastikan tidak adanya rakyat yang tidak mendapatkan kepastian hukum. Namun muatan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 sejatinya telah mencederai kepentingan rakyat dan kepastian hukum. pada pasal tersebut mewajibkan para lulusan program sarjana Tenaga Kesehatan untuk melanjutkan pendidikan profesi jika ingin mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga medis. padahal hal tersebut tidak diatur dalam UU sebelumnya. 49. Bahwa dengan adanya perubahan pada Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 telah memberikan kerugian bagi para calon ujian kompetensi. Lulusan program sarjana kesehatan telah janjikan sebelum mereka lulus bahwa di 34 tahun 2023 akan diadakan uji kompetensi (ukom) dan STR. Dengan adanya iming-iming itu, para calon ukom melakukan persiapan dengan menghabiskan waktu untuk belajar. Selain menguras tenaga dan waktu, persiapan ukom juga menguras biaya. keluarnya aturan baru ini mengakibatkan tidak bisanya lulusan sarjana mengikuti ukom karena harus melanjutkan pendidikan profesi terlebih dahulu. sehingga para calon ukom lulusan program sarjana merasa dirugikan dengan sia-sianya mereka melakukan persiapan yang menguras waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. 50. Bahwa dengan adanya perubahan pada Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 telah memberikan ketidakpastian bagi para penyelenggara ukom. tujuan dilakukannya ukom salah satunya untuk mendapatkan STR. adanya kasus mahasiswa yang belum mendapatkan STR setelah mengikuti ukom membuat posisi penyelenggara ukom mengalami ketidakpastian. hal ini karena seolah-olah penyelenggara ukom tidak memberikan jaminan untuk mahasiswa yang dinyatakan lulus ukom dapat memperoleh STR. 51. Bahwa dengan adanya perubahan pada Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 telah memberikan kerugian terhadap mahasiswa yang menempuh pendidikan program sarjana kesehatan sebelum keluarnya UU 17/2023. Hal ini dikarenakan sebelum keluarnya aturan ini, mereka dapat mengikuti ukom dan mendapatkan STR untuk melakukan praktik sebagai tenaga medis tanpa harus melanjutkan pendidikan profesi. Namun, setelah keluarnya aturan baru pada Pasal 212 UU 17/2023 mewajibkan lulusan program sarjana untuk melanjutkan pendidikan profesi jika ingin mendapatkan STR. Kerugian yang dirasakan adalah bagi mahasiswa yang kuliah dengan keterbatasan ekonomi dan mengandalkan beasiswa akan merasakan sia-sia menempuh pendidikan pada program sarjana kesehatan. Mereka akan dirugikan dari segi waktu dan biaya hidup selama kuliah karena ternyata setelah lulus tidak dapat langsung mendapatkan STR. 52. Bahwa kondisi ini telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum dan 35 perlindungan hukum yang adil. Makna kepastian hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya pihak-pihak yang dirugikan dan ketidakjelasan nasib yang akan mereka dapatkan. Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.H. menjelaskan bahwa kepastian hukum berbicara mengenai kredibilitas hukum di masyarakat. Kredibilitas yang dimaksud adalah jaminan bahwa penyelenggara hukum mampu memperlihatkan suatu alur kinerja yang konsisten. Penyelenggaraan hukum yang tidak konsisten tidak akan membuat masyarakat mau mengandalkannya sebagai perangkat norma yang mengatur kehidupan bersama. Karena itu, konsistensi dalam penyelenggaraan hukum menjadi sangat krusial dalam menghasilkan kepastian hukum (Abdul Latif, “Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 1, 2010, hlm. 52). 53. Dalam konteks a quo, konsistensi yang dimaksud Para Pemohon adalah berkaitan dengan penegakan syarat praktik profesi dan mendapatkan STR kepada lulusan mahasiswa program sarjana Tenaga Kesehatan. Ketentuan sebelum berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 dan kenyataan menunjukkan bahwa lulusan sarjana Tenaga Kesehatan dapat langsung mendapatkan STR dan praktik profesi tanpa adanya kewajiban menyelesaikan profesi. Oleh karena itu, Para Pemohon memilih program pendidikan sarjana dengan harapan dapat langsung memperoleh STR dan praktik profesi. Seharusnya, pilihan tersebut didasarkan pada jaminan kepastian hukum yang seharusnya dilaksanakan pemerintah. Adanya perubahan secara tiba-tiba dan tanpa peralihan telah menunjukkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum (uncertainty). 54. John Rawls dalam A Theory of Justice menekankan bahwa konsistensi sebagai bagian dari kepastian hukum tersebut (formal justice) adalah jaminan tegaknya keadilan yang substansil (John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, 1971, hlm. 60). Artinya, perubahan keadaan dengan berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 secara tiba- tiba yang menunjukkan inkonsistensi mengakibatkan ketidakadilan dialami oleh pihak-pihak yang terdampak. 55. Kondisi tersebut juga mencederai jaminan perlindungan hukum sebagai hak yang dimiliki Para Pemohon berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 36 1945. Dengan berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023, justru tidak melindungi para lulusan sarjana pendidikan Tenaga Kesehatan yang terdaftar sebagai mahasiswa sebelum berlakunya undang-undang 17/2023. Justru, Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 mengurangi kesempatan Para Pemohon untuk menjadi tenaga kesehatan, membuat Para Pemohon harus tiba-tiba mengubah rencana pekerjaan, bahkan menempatkan pada posisi yang tidak pasti ketika telah mempersiapkan UKOM. 56. Berdasarkan uraian di atas, Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 telah bertentangan dengan jaminan perlindungan dan kepastian hukum pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. E. Pasal 212 ayat (2) UU Kesehatan Mengakibatkan Para Pemohon Terhalang Untuk Mendapatkan Pekerjaan yang Sesuai Dengan Perencanaan dan Konsentrasinya Selama Menempuh Pendidikan Sehingga Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 59. Bahwa para pemohon mengalami kerugian karena perubahan Pasal 212 ayat (2) UU Kesehatan menghalangi para Mahasiswa Program Sarjana tenaga kesehatan untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi secara langsung setelah lulus dari program sarjana. Padahal, selama masa pendidikan Program sarjana, Mahasiswa telah memilih konsentrasi di dalam Program studinya yang sesuai minat dan keahliannya dengan tujuan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan pantas untuk dirinya. Pekerjaan yang dimaksud tentunya memberikan prasyarat yaitu telah dianggap berkompeten melalui Ujian Kompetensi dan memiliki Surat Tanda Registrasi. Akan tetapi, Perubahan undang-undang tersebut mencederai segala bentuk tujuan kehidupan yang telah dipersiapkan oleh Para Mahasiswa Program Sarjana tenaga kesehatan karena harus menempuh jalur pendidikan profesi kambali. 60. Bahwa perubahan merugikan apabila perubahan tersebut berlaku setelah Para Mahasiswa Program Sarjana Tenaga Kesehatan menyelesaikan masa studinya dengan mengambil konsentrasi tertentu. Kerugian yang didapatkan tentunya disebabkan perlunya untuk mereka mengubah semua 37 rencana pekerjaan yang telah dipersiapkan dan berpotensi untuk mengubah konsentrasi ketika harus masuk ke pendidikan profesi. Keadaan tersebut bertentangan dengan Pasal mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. 61. Bagi mahasiswa lulusan sarjana pendidikan Tenaga Kesehatan, terbitnya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 sangat krusial bagi Para Pemohon untuk memperoleh pekerjaan. Bagi lulusan pendidikan tenaga kesehatan, pekerjaan yang paling relevan adalah menjadi tenaga kesehatan. Pasal 260 UU 17/2023 menyatakan bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR. Hal serupa kemudian ditegaskan lagi pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan Pasal 2 dan Pasal 3 menjelaskan bahwa setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesian wajib memiliki izin dari pemerintah dengan syarat memiliki STR. 62. Bahwa hal tersebut ketentuan tersebut menunjukkan bahwa lulusan pendidikan tenaga kesehatan hanya bisa bekerja dan berpraktik sebagai tenaga kesehatan apabila memiliki STR. Artinya, peluang pekerjaan sebagai tenaga kesehatan tertutup bagi lulusan mahasiswa sarjana Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki atau tidak dapat mendapatkan STR. Bahwa Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 membuat Kementerian Kesehatan RI mewajibkan lulusan sarjana pendidikan Tenaga Kesehatan untuk menyelesaikan pendidikan profesi untuk memperoleh STR. Menjadi permasalahan ketika kewajiban tersebut merugikan dan memberatkan lulusan sarjana pendidikan Tenaga Kesehatan. 63. Bahwa telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 memperkecil peluang Para Pemohon untuk mendapatkan STR karena adanya hambatan ekonomi, terbatasnya kuota penerimaan, dan penyesuaian mata kuliah pilihan yang pada akhirnya memperkecil peluang untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Tenaga Medis. Keadaan tersebut mengakibatkan terhalangnya hak-hak Para Pemohon untuk memperoleh pekerjaan yang layak berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. 38 64. Bahwa kondisi Pemohon II yang mengalami masalah ekonomi berpotensi besar tidak dapat melanjutkan ke pendidikan profesi. Alhasil, dengan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 maka Pemohon II berpotensi besar tidak dapat terlibat dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan tenaga kesehatannya untuk melakukan pekerjaan mulia yang berkaitan dengan pemenuhan kesehatan masyarakat. Hal itu mencederai hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan kesehatan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. F. Alasan Permohonan Pemaknaan oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Mengecualikan Keberlakuan Pasal 212 ayat (2) UU Kesehatan dari Mahasiswa Pendidikan Tenaga Kesehatan yang Terdaftar Sebelum Berlakunya Pasal Tersebut 65. Para Pemohon merasa sangat dirugikan dengan perubahan yang tiba-tiba ini. Apabila Para Pemohon mengetahui sedari awal bahwa akan ada perubahan secara tiba-tiba, maka pendidikan sarjana Tenaga Kesehatan akan dikesampingkan. Apabila mengetahui sedari awal bahwa akan ada perubahan secara tiba-tiba, maka Para Pemohon bisa saja memilih jurusan lain yang lebih efisien dan ekonomis. 66. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mengecualikan ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 bagi mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa program sarjana Tenaga Kesehatan sebelum berlakunya Pasal a quo (08 Agustus 2023). Kekhususan bagi mahasiswa yang terdaftar sebelum berlakunya pasal tersebut karena merasakan dampak secara tiba-tiba dan tidak ada persiapan. Sedangkan, bagi mahasiswa program sarjana Tenaga Kesehatan yang terdaftar setelah berlakunya UU 17/2023 seharusnya telah mengetahui atau dianggap mengetahui (fictie hukum) konsekuensi pilihan dan alur untuk mendapatkan STR serta melakukan praktik profesi. 67. Perlu ditegaskan bahwa Para Pemohon bukan menguji dan meminta penafsiran atas Ketentuan Peralihan UU 17/2023 karena tidak adanya ketentuan spesifik yang mengatur keberlakuan Pasal 212 ayat (2) UU 39 17/2023 pada Ketentuan Peradilan. Kendati demikian, hal tersebut sepatutnya tidak menjadi masalah dan halangan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan a quo. “Jembatan” peralihan untuk mencegah dampak kerugian bagi para pihak atas berubahnya suatu undang-undang tidak selalu dilakukan melalui ketentuan peralihan. Kedudukan Para Pemohon memandang Mahkamah sebagai positive legislature sehingga menyatakan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “berlaku bagi mahasiswa program sarjana Tenaga Kesehatan yang terdaftar setelah berlakunya undang- undang ini”. 68. Para Pemohon juga meminta kepada Mahkamah agar menyatakan bahwa segala ketentuan syarat mengikuti Ujian Kompetensi, memperoleh Surat Tanda Registrasi, dan melakukan Praktik Profesi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan tetap berlaku bagi mahasiswa yang terdaftar sebelum berlakunya UU 17/2023. Dengan berlakunya kembali syarat pada UU 36/2014, maka syarat mendapatkan STR dan berpraktik bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan cukup dengan Sertifikat Kompetensi, tidak wajib mengikuti pendidikan profesi. Dengan berlakunya ketentuan ini pula, maka peraturan-peraturan pelaksana di bawahnya yang mengatur kualifikasi lulusan sarjana tenaga kesehatan yang dapat berpraktik juga tetap berlaku. 69. Secara precedent, petitum seperti ini dimungkinkan sebagaimana amar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 pada amar ke-3 yang menyatakan: “Menyatakan tetap berlaku ketentuan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) selama 5 (lima) tahun ke depan;” Perlu ditegaskan bahwa Para Pemohon memilih menggunakan batasan keberlakuan norma Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 terhadap “status mahasiswa sebelum berlakunya undang-undang a quo”. Para Pemohon 40 tidak menggunakan batasan keberlakuan dari segi rentang tahun. Hal ini lebih pasti dan terprediksi bagi Para Pemohon. Sebab dalam jangka waktu tahun tertentu, misalnya 4 kedepan (rata-rata waktu menyelesaikan kuliah sarjana), ternyata banyak juga yang berkuliah lebih lama dari waktu rata- rata, serta lebih cepat dari waktu rata-rata. Maka lebih pasti bila patokan keberlakuan disandarkan pada status “mahasiswa sebelum berlakunya undang-undang a quo”. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 198) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berlaku bagi mahasiswa program sarjana Tenaga Kesehatan yang terdaftar setelah berlakunya undang-undang ini”; 3. Menyatakan tetap berlaku segala ketentuan syarat mengikuti Ujian Kompetensi, memperoleh Surat Tanda Registrasi, dan melakukan Praktik Profesi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607) bagi mahasiswa program sarjana Tenaga Kesehatan yang terdaftar sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 41 [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : KTP Pemohon I; 2. Bukti P-2 : Ijazah Kelulusan Sarjana Gizi Pemohon I; 3. Bukti P-3 : KTP Pemohon II; 4. Bukti P-4 : Bukti Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pemohon II; 5. Bukti P-5 : KTP Pemohon III; 6. Bukti P-6 : Ijazah Kelulusan Sarjana Gizi Pemohon III; 7. Bukti P-7 : Bukti Pelaksanaan Sosialisasi Surat Tanda Registrasi (STR) Ahli Gizi oleh DPD PERSAGI Sulawesi Selatan; 8. Bukti P-8 : Bukti Penyampaian Kepala Program Studi Gizi terkait Persiapan UKOM Mahasiswa Gizi; 9. Bukti P-9 : Bukti Sosialisasi Uji Kompetensi Nutrisionis/Sarjana Gizi oleh AIPGI dan PERSAGI; 10. Bukti P-10 : Surat Keputusan Panitia Nasional Uji Kompetensi Nutrisionis Sarjana Gizi Nomor: 001/SK/PN.UKNUTRI/X/2023 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Uji Kompetensi Nutrisionis Sarjana Gizi Periode Oktober 2023; 11. Bukti P-11 : Surat Tanggapan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor KT.01.01/F/2929/2023; 12. Bukti P-12 : Laman KTKI yang Menangguhkan Penerimaan Permohonan STR Lulusan Sarjana Pendidikan Tenaga Kesehatan; 42 Selain itu, untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi yakni Joko Purwanto dan Julita Langgu, dalam persidangan pada tanggal 22 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Joko Purwanto ▪ Bahwa saksi tidak mengikuti Pendidikan profesi dan langsung mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masuk dalam kelompok kefarmasian. ▪ Bahwa sertifikat profesi saksi dapatkan setelah melakukan uji kompetensi, namun tanpa mengikuti pendidikan profesi. ▪ Bahwa saksi lulus pada bulan September 2002, dan saksi mendapat informasi untuk dapat bekerja ada beberapa persyaratan sehingga pada bulan Februari 2003, saksi melakukan registrasi ke lembaga profesi dan mendapatkan Kartu Tanda Anggota Organisasi Profesi. ▪ Bahwa selanjutnya saksi mengikuti ujian kompetensi dan lulus sehingga saksi medapatkan sertifikat kompetensi yang berasal dari organisasi profesi. ▪ Bahwa sertifikat kompetensi tersebut merupakan salah satu syarat untuk registrasi STR di web KTKI atau Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. ▪ Bahwa menurut saksi, persyaratan registrasi untuk mendapatkan STR, yaitu Ijazah sarjana farmasi, Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi, Foto 3x4 backgorund merah, KTP dan Nomor HP. ▪ Bahwa menurut saksi sertifikat kompetensi dan STR dapat terbit 1x24 jam. ▪ Bahwa menurut saksi, STR sebelumnya ada masa berlakunya dan STR sekarang berlaku seumur hidup. ▪ Bahwa menurut saksi, pasca UU a quo berlaku, sarjana tidak bisa mendapatkan STR dan juga tidak bisa registrasi Surat Izin Praktik sekalipun mempunyai sertifikat kompetensi. 2. Julita Langgu ▪ Menurut saksi, adanya UU a quo menghambat saksi untuk mendapatkan pekerjaan. 43 ▪ Bahwa saksi tidak dapat melamar pekerjaaan karena tidak secara otomatis dapat melakukan UKOM. ▪ Bahwa menurut sakssi, selama mengenyam Pendidikan bidang kesehatan tidak pernah mendengar adanya kewajiban untuk mengambil profesi. ▪ Bahwa menurut saksi, biaya yang dikeluarkan untuk melanjutkan Pendidikan profesi cukup besar sementara beasiswa kurang. ▪ Bahwa saksi berupaya mencari pekerjaan sesuai jurusan, namun untuk tenaga kesehatan harus mendapatkan STR. ▪ Bahwa saksi tidak pernah mendengar terkait lulusan S1 Gizi diwajibkan untuk mengambil profesi dan saksi hanya mengetahui bahwa setelah lulus S1 Gizi, dapat langsung mendaftarkan UKOM dan setelah dinyatakan lulus UKOM dapat melanjutkan untuk mengurus STR. ▪ Bahwa menurut saksi, pasca ada UU a quo setelah lulus, saksi kemudian diwajibkan untuk mengambil Pendidikan profesi. Sedangkan pendidikan profesi tersebut biayanya cukup besar dan jumlah kampusnya sangat sedikit dan pemberian beasiswanya juga kurang, bahkan sangat terbatas. ▪ Bahwa saksi pernah mencari pekerjaan di bidang non-tenaga kesehatan yang masih berhubungan dengan gizi, namun hanya beberapa bidang saja yang membolehkan non-STR dan di beberapa bidang seperti bidang quality control tetap mempersyaratkan untuk memiliki STR. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 4 September 2024 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK 44 Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: Dalam Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024 a. Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan lulusan/sarjana dan mahasiswa Program Studi Gizi mendalilkan memiliki hak konstitusional yang dijamin melalui Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. b. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin UUD NRI Tahun 1945 tersebut tidak dikurangi dan akan tetap terus melekat mengingat keberlakuan Pasal a quo justru merupakan perwujudan kepastian hukum dan telah sejalan dengan jaminan hak konstitusional sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. c. Bahwa DPR RI berpendapat keberlakuan Pasal a quo UU 17/2023 yang mensyaratkan praktik profesi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan profesi merupakan kebijakan Pemerintah guna mewujudkan peningkatan kualitas SDM Kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan kesehatan dalam negeri. 45 d. Bahwa dengan berlakunya Pasal a quo, tidak berarti Para Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan alasan apa yang harus dijalani oleh Para Pemohon menjadi tidak sesuai dengan perencanaan masa depan yang telah Para Pemohon susun dan proyeksikan. Sebaliknya, justru Para Pemohon hendaknya memahami bahwa adanya ketentuan a quo merupakan upaya Pemerintah dalam mendorong perbaikan kualitas SDM Kesehatan yang berdampak pada peningkatan mutu layanan kesehatan terhadap masyarakat serta jaminan keamanan bagi masyarakat pengguna layanan kesehatan. e. Bahwa dengan statusnya sebagai mahasiswa dan lulusan Sarjana S-1, para pemohon tentu tidak dapat praktik sebagai Tenaga Kesehatan. Hal ini dikarenakan pendidikan Sarjana merupakan salah satu jenis pendidikan yaitu Pendidikan Akademik. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU tentang Pendidikan Tinggi), Pendidikan Akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Para Pemohon belum memenuhi kualifikasi sebagai Tenaga Kesehatan. f. Bahwa dalam Pasal 1 angka 7 UU 17/2023, definisi Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. Sedangkan berdasarkan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023, diatur bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang kesehatan hanya dapat melakukan praktik profesi setelah menyelesaikan pendidikan profesi dan mendapatkan sertifikat profesi. Kemudian, Pasal 17 ayat (1) UU tentang Pendidikan Tinggi juga menegaskan bahwa pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian khusus. g. Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, lulusan pendidikan akademik (sarjana) belum memiliki keahlian khusus dan belum memenuhi syarat untuk mengikuti Uji Kompetensi (UKOM) serta melakukan praktik 46 pelayanan kesehatan di bidang gizi. Oleh karena itu, Para Pemohon yang hanya memiliki pendidikan akademik belum memenuhi persyaratan untuk mengikuti UKOM dan melakukan praktik karena mereka belum menyelesaikan pendidikan profesi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. h. Bahwa hal ini sejalan dengan UU 36/2014 dan juga UU 12/2012 yang mana pendidikan akademik bukan merupakan jenis pendidikan profesi, sehingga untuk dapat berpraktik sarjana pendidikan akademik harus mengikuti pendidikan profesi dan mengikuti UKOM. i. Bahwa pengaturan dalam UU tentang Kesehatan tetap sejalan dengan pengaturan yang sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan juga UU tentang Pendidikan Tinggi yang mengatur bahwa pendidikan akademik bukan merupakan jenis pendidikan profesi, sehingga untuk dapat berpraktik sarjana pendidikan akademik harus mengikuti pendidikan profesi dan mengikuti UKOM. j. Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukan oleh Para Pemohon dan berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan sebelumnya maka dalil yang dikemukakan para pemohon secara nyata tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), Mahkamah Konstitusi telah 47 menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum. KETERANGAN DPR RI 1. Pandangan Umum a. Bahwa hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan lahir dan batin sebagaimana diakomodir Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan hak asasi yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara dan adil terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Perlindungan HAM terhadap kesehatan adalah prinsip dasar yang harus dipegang teguh dalam sistem kesehatan nasional, untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi dalam konteks pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perorangan maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Dalam pemberian pelayanan kesehatan terdapat hubungan antara tenaga medis atau kesehatan dengan pasien sebagai penerima layanan kesehatan sehingga penting untuk adanya perlindungan hukum bagi kedua belah pihak tersebut. b. Bahwa pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk 48 meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. c. Bahwa pembangunan kesehatan masyarakat semakin baik dan terbuka sehingga menciptakan kemandirian dan mendorong perkembangan industri kesehatan nasional pada tingkat regional dan global serta mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat; bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan diperlukan penyesuaian berbagai kebdakan untuk penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif. d. UU 17/2023 diundangkan sebagai upaya untuk penyelenggaraan transformasi sistem kesehatan dengan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif, antara lain dengan mengatur substansi penyediaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui peningkatan penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis, transparansi dalam proses Registrasi dan perizinan, serta perbaikan dalam mekanisme penerimaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri melalui uji kompetensi yang transparan. 2. Pandangan DPR RI Terhadap Pokok Permohonan a. Dalam Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024 a. Bahwa Para Pemohon mendalilkan mengalami kerugian atas diberlakukannya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang mensyaratkan pendidikan profesi untuk berpraktik profesi ahli gizi, padahal berdasarkan regulasi sebelumnya Para Pemohon dapat langsung melakukan praktik profesi dengan STR (vide Perbaikan Permohonan hlm. 17-18). Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan: 49 1) Bahwa ketentuan Pasal a quo UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan filosofis bagi negara dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. 2) Bahwa penyelenggaraan kesehatan bertujuan antara lain meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. 3) Bahwa yang dimaksud dengan Sumber Daya Kesehatan termasuk di dalamnya adalah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. 4) Bahwa adanya pengaturan mengenai persyaratan wajibnya pendidikan profesi dalam UU a quo merupakan upaya negara untuk menyediakan dan menghadirkan tenaga kesehatan yang kompeten, profesional, dan bertanggungjawab serta merupakan bentuk perwujudan tanggung jawab negara dalam pemenuhan jaminan hak kesehatan masyarakat yang paripurna. 5) Bahwa diaturnya persyaratan pendidikan profesi guna berpraktik profesi bagi lulusan Sarjana Gizi melalui Pasal a quo juga sejalan dengan pentingnya peran profesi seorang ahli gizi dalam melaksanakan tugas secara profesional. 6) Bahwa permasalahan yang disampaikan Para Pemohon yang menyatakan tidak ada kewajiban untuk melaksanakan pendidikan profesi sebelum berlakunya UU 17/2023 adalah keliru. Pasal 212 UU 17/2023 pada prinsipnya mengatur hal yang sama dengan ketentuan sebelumnya dalam UU 36/2014. 7) Bahwa Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 menyatakan bahwa mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Pasal 21 ayat (6) UU 36/2014 menyebutkan bahwa mahasiswa pendidikan profesi yang lulus uji kompetensi akan memperoleh sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan Pasal 43 UU 12/2012 yang menyatakan Sertifikat profesi merupakan pengakuan melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi Kewajiban untuk mengikuti pendidikan profesi dan mendapatkan sertifikat profesi telah 50 berlaku sejak UU 36/2014. Kewajiban ini berlaku bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan program profesi. 8) Bahwa Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan alasan adanya ketentuan a quo menjadikan apa yang harus dijalani oleh Para Pemohon menjadi tidak sesuai dengan perencanaan masa depan yang telah Para Pemohon susun dan proyeksikan. Sebaliknya justru Para Pemohon hendaknya memahami bahwa adanya ketentuan a quo merupakan upaya Pemerintah dalam mendorong perbaikan kualitas SDM Kesehatan yang berdampak pada peningkatan mutu layanan kesehatan terhadap masyarakat serta jaminan keamanan bagi masyarakat pengguna layanan kesehatan. b. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan tidak difasilitasinya lagi pengajuan STR oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) (vide Perbaikan Permohonan hlm. 20), DPR RI menanggapi bahwa para pemohon dalam hal ini tidak dapat mengajukan STR ke konsil dikarenakan para pemohon bukan merupakan mahasiswa dan/atau lulusan pendidikan program profesi, sehingga tidak ada hak untuk mendapatkan STR. c. Bahwa dalam hal Para Pemohon mendalilkan persyaratan pendidikan profesi memberatkan biaya pendidikan (vide Perbaikan Permohonan hlm 22), DPR RI menanggapi apabila Para Pemohon merasa keberatan secara finansial untuk melakukan pendidikan profesi, maka negara dalam hal ini juga memfasilitasi pemenuhan hak mahasiswa melalui bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut: a. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: (1) “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.” (2) Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: a. beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi; 51 b. bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi.” b. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: “Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak: c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;” d. Bahwa Pemohon I menyampaikan bahwa tidak dapat melaksanakan proyeksi pendidikannya untuk mengikuti Ujian Kompetensi (UKOM) dan memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) karena lahirnya Pasal a quo secara tiba-tiba tanpa peralihan terlebih dahulu yang mengakibatkan Pemohon I tidak dapat berpraktik profesi. Berdasarkan hal tersebut DPR RI menanggapi bahwa Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan lama terhadap peraturan perundang- undangan yang baru, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan, serta mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau sementara. Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 tidak memerlukan ketentuan peralihan, karena sejak UU 36/2014 hingga UU 17/2023, tidak ada pengaturan yang mengizinkan pendidikan akademik untuk melaksanakan uji kompetensi. Dengan demikian, tidak ada dasar hukum untuk argumen Para Pemohon yang menganggap ketentuan tersebut tidak sesuai, sehingga dalil yang diajukan dianggap tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI Bahwa sehubungan dengan pertanyaan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi, tanggal 4 September 2024, yang diajukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi kepada DPR RI, sebagai berikut: 1. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. a. Saat pembahasan RUU 17/2023, masuk ke dalam golongan tenaga medis/kesehatan/pendukung kesehatan yang mana ahli sunat, tukang gigi dan ahli bekam? Secara faktual apakah mereka 52 terakomodasi dalam UU 17/2023? Apabila tidak terakomodasi apakah eksistensi ahli sunat, tukang gigi dan ahli bekam kedepannya akan illegal? b. Kaitannya dengan Pasal 212 UU 17/2023, bahwa ketentuan a quo munculnya seperti “ujug-ujug” tanpa adanya ketentuan peralihan. Pada saat pembahasan RUU 17/2023, apakah kemudian terdapat treatment atau perlakuan khusus, paling tidak untuk keadilan atau kesetaraan, misalnya bagi mereka yang memiliki STR tanpa ujian profesi? Perlu ada penjelasan bagaimana proses pembahasan pada saat itu. 2. Yang Mulia Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M a. Bab XXIX Pasal 449 UU 17/2023 telah mengatur Ketentuan Peralihan, tetapi penjelasannya “Cukup Jelas”. Apa yang dimaksud dalam Pasal 449 UU 17/2023, khususnya: • Pasal 449 huruf b: bahwa penerbitan STR, STR sementara, STR bersyarat, dan SIP yang telah selesai diproses verifikasi dan memenuhi persaratan. Apakah maksud dari “memenuhi persyaratan”? Apakah artinya sarjana yang sudah lulus sebelum berlakunya UU 17/2023, dimana pendidikan profesi tidak diwajibkan, maka kalau memenuhi persyaratan, akan bisa diberikan STR (meskipun tidak mengikuti pendidikan profesi)? • Pasal 449 huruf c: penerbitan STR, STR sementara, STR bersyarat, dan SIP yang masih dalam proses awal sebelum proses verifikasi, disesuaikan dengan undang-undang ini, apakah maksudnya mahasiswa tersebut harus mengikuti pendidikan profesi untuk kemudian bisa memperoleh STR-nya? b. Bagaimana perdebatan yang muncul saat proses pembahasan RUU 17/2023 terkait hal tersebut? Mengingat ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 seperti “belok secara tiba-tiba”? c. Pelayanan kesehatan juga diberikan oleh ahli sunat, ahli bekam dan sebagainya yang juga melakukan tindakan invasive medis. Mengapa hak ahli sunat atas pekerjaan yang layak dan halal dihilangkan, 53 sedangkan sebenarnya ada sanksi pidana bagi pemberi pelayanan kesehatan ilegal? 3. Yang Mulia Hakim M. Guntur Hamzah Dikarenakan secara sosiologis di masyarakat Indonesia masih mengandalkan ahli sunat yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, saat pembahasan menempatkan ketrampilan ahli sunat ke dalam kategori yang mana (di antara tenaga medis, tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung Kesehatan)? Apabila ahli sunat dikecualikan mengapa tidak ada penertiban? JAWABAN: a. Berdasarkan Pasal 197 UU 17/2023, Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas Tenaga Medis, Kesehatan, Pendukung/Penunjang Kesehatan. Kemudian lebih lanjut, berdasarkan Pasal 199 ayat (1) UU 17/2023, Tenaga Kesehatan meliputi: • tenaga psikologi klinis; • tenaga keperawatan; • tenaga kebidanan; • tenaga kefarmasian; • tenaga kesehatan masyarakat; • tenaga kesehatan lingkungan; • tenaga gizi; • tenaga keterapian fisik; • tenaga keteknisian medis; • tenaga teknik biomedika; • tenaga kesehatan tradisional; dan • Tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri. b. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan tenaga keterapian fisik berdasarkan Pasal 199 ayat (8) UU 17/2023 terdiri atas fisioterapis, terapis okupasional, terapis wicara, dan akupunktur. Selanjutnya tenaga kesehatan tradisional berdasarkan Pasal 199 ayat (12) UU 17/2023 terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan atau jamu, tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional, dan tenaga kesehatan tradisional interkontinental. 54 c. Lebih lanjut Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (PP 103/2014), Tenaga Kesehatan Tradisional meliputi Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Komplementer dan Terintegrasi. d. Berdasarkan Pasal 24 PP 103/2014, Tenaga Kesehatan Tradisional dilarang menggunakan alat kedokteran dan penunjang diagnostic kedokteran. e. Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Kontemporer, Tenaga Kesehatan Tradisional dalam memberikan pelayanan Kesehatan tradisional tidak melakukan tindakan invasive dan menggunakan alat kedokteran kecuali sesuai kompetensi dan kewenangannya. f. Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) PP 103/2014 yang dimaksud dengan “invasive” adalah tindakan melukai tubuh dalam rangka pengobatan sehingga akan mengganggu keutuhan tubuh. g. Berdasarkan Risalah Rapat Panja RUU 17/2023 Komisi IX DPR RI tentang Penyampaian Penjelasan Atau Keterangan Atas RUU tentang Kesehatan, pada hari Rabu 5 April 2023: Pimpinan BALEG (NURDIN): … Kemudian juga obat-obat tradisional itu juga, akufuntur sekarang sudah bisa masuk Rumah Sakit, sudah bisa diakui itu bagaimana yang lainnya. Nah itu kalua ke obat tradisional bingung juga nanti kalua tidak dirumuskan, apalagi kemari nada ibu apa itu yang Dayak ini, itu masuk Dimana tuh, pengobatan juga kan, nah itu yang mesti diatur. h. Bahwa sejak awal proses pembahasan UU 17/2023 pembentuk undang-undang telah mengundang semua pihak, termasuk pihak dari kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan kesehatan, secara formal maupun informal. Sehingga telah mendengarkan seluruh pihak yang terkait dari UU 17/2023. Tujuan utama dari keberlakuan Pasal a quo untuk mentransformasi pelayanan Kesehatan agar tidak tertinggal 55 dengan negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, Korea, Jepang, dan sebagainya. i. Pada prinsipnya UU 17/2023 tidak mengatur secara tiba-tiba tanpa memuat Ketentuan Peralihan. Sebagaimana Ketentuan Pasal 449 UU 17/2023 yang telah mengatur dan menjamin kepastian hukum dalam penerbitan STR, STR Sementara, STR Bersyarat bagi lulusan program studi gizi dalam masa peralihan pemberlakuan UU 17/2023. Terhadap STR yang telah terbit, maupun selesai proses verifikasi, maka dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir jangka waktunya. Ketentuan selengkapnya sebagai berikut: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. STR, STR Sementara, STR Bersyarat, dan SIP yang sudah terbit dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya STR, STR Sementara, STR Bersyarat, dan SIP; b. penerbitan STR, STR Sementara, STR Bersyarat, dan SIP yang telah selesai diproses verifikasi dan memenuhi persyaratan diselesaikan segera dan dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya STR, STR Sementara, STR Bersyarat, dan SIP; dan c. penerbitan STR, STR Sementara, STR Bersyarat, dan SIP yang masih dalam proses awal sebelum proses verifikasi disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. j. Adapun Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan lama terhadap peraturan perundang- undangan yang baru, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan, serta mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau sementara. k. Oleh karena DPR RI berpandangan seluruh ahli gizi harus menempuh Pendidikan profesi, maka dalam Ketentuan Peralihan hanya mengakomodir peralihan penerbitan STR bagi lulusan program studi gizi yang memang telah menyelesaikan ujian kompetensi dan sedang 56 dalam proses penerbitan atau yang telah memperoleh STR, STR Sementara, STR Bersyarat. l. Dalam proses berjalan, DPR RI terus mendorong Kementerian Kesehatan untuk menyelaraskan, meng-upgrade kompetensi, dan mengatur melalui ketentuan teknis lebih lanjut melalui peraturan teknis Kementerian Kesehatan. II. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 210, Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 198) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden telah menyampaikan keterangan lisan di depan persidangan pada tanggal 12 Agustus 2024 dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis pada tanggal 9 Agustus 2024 serta menyerahkan keterangan tertulis tambahan pada tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa Para Pemohon dalam permohonan a quo pada pokoknya menguji ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang berbunyi sebagai berikut : 57 “Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Tenaga Kesehatan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan praktik profesi setelah menyelesaikan pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi.” Dianggap bertentangan dengan UUD 1945 : Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Bahwa sebelum berlakunya UU 17/2023, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan pendidikan profesi terlebih dahulu agar lulusan sarjana tenaga kesehatan dapat memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) dan melaksanakan praktik profesi, serta tidak ada larangan bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk memperoleh STR dan berpraktik sekalipun tidak mengambil pendidikan profesi. Namun setelah UU 17/2023 disahkan dan berlaku, laman pengajuan STR pada Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) sudah tidak memfasilitasi untuk lulusan sarjana bidang kesehatan, tetapi hanya memfasilitasi untuk pendidikan vokasi dan profesi karena ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 menegaskan bahwa lulusan sarjana harus mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu. 2. Bahwa berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 secara tiba-tiba dan tanpa peralihan pada dasarnya sangat merugikan dan membatasi 58 mahasiswa pendidikan sarjana tenaga kesehatan sebelum berlakunya ketentuan Pasal a quo. Pembatasan yang dimaksud adalah lulusan sarjana tenaga kesehatan harus melakukan pengeluaran biaya tambahan yang tidak sedikit untuk mengikuti program pendidikan profesi selama 1 (satu) tahun sebagai syarat mendapatkan STR. Padahal sebelum berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023, mahasiswa yang mengambil program sarjana tenaga kesehatan telah mempersiapkan diri untuk mengambil STR melalui uji kompetensi (ukom) tanpa adanya syarat kewajiban mengikuti program pendidikan profesi. 3. Bahwa Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang berlaku secara tiba-tiba tanpa peralihan dan tidak memberikan persiapan kepada pihak tedampak, in casu mahasiswa program tenaga kesehatan yang terdaftar sebelum berlakunya ketentuan a quo untuk mempersiapkan pilihan karir, menyesuaikan kemampuan ekonomi, dan mengatur pilihan pendidikan tenaga kesehatan. Hal tersebut telah merugikan Para Pemohon sebagaimana dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya. Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 jelas bertentangan dengan prinsip peralihan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Bagian Penjelasan angka 127 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) yang menyatakan bahwa ketentuan peralihan bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang diakui Indonesia, sehingga ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 4. Bahwa ketentuan Pasal 212 UU 17/2023 mengakibatkan Para Pemohon terhalang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan perencanaan dan konsentrasinya selama menempuh pendidikan, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 59 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut ”UU Mahkamah Konstitusi”) serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut ”PMK 2/2021”) menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: 60 a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang- undang yang diuji; c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan 61 pengujiannya, juga apakah terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 4. Bahwa setelah mencermati uraian mengenai kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan konstitusional Para Pemohon yang termuat dalam perbaikan permohonan halaman 4 sampai dengan halaman 17 dan adanya dalil Para Pemohon serta hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka Pemerintah berpendapat sebagai berikut : a. Para Pemohon tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya, yang diakibatkan oleh berlakunya UU a quo yang diuji. Hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak untuk memperoleh jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sama sekali tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh karena berlakunya ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang diuji, hal mana berdasarkan fakta bahwa Para Pemohon sedang dan/atau telah mengenyam pendidikan akademik. b. Para Pemohon tetap mempunyai kesempatan untuk medapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan. c. Para Pemohon telah keliru dalam mendalilkan keberlakuan ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 dan ketentuan sebelumnya, yaitu ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU 36/2014), yang pada pokoknya mengatur hal yang sama, bahwa uji kompetensi (ukom) hanya dapat diikuti oleh 62 lulusan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi (bukan lulusan pendidikan akademik/sarjana). Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai lulusan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi namun hanya dalam pendidikan akademik/sarjana. Tenaga kesehatan lulusan program pendidikan sarjana hanya dapat melakukan praktik profesi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) telah menyelesaikan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bekerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dengan melibatkan peran Kolegium; 2) lulus ukom pada akhir masa pendidikan profesi dan memperoleh sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi; 3) memperoleh STR yang diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri Kesehatan; dan 4) memperoleh Surat Izin Praktik (SIP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai lulusan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi, maka terhadap dalil adanya kerugian yang dimaksud oleh Para Pemohon menjadi tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, selain itu tidak ada hubungan kausalitas/pertautan kerugian konstitusional secara langsung antara kerugian dimaksud akibat berlakunya ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang diuji. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena dalil adanya kerugian Para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, serta tidak ada hubungan kausalitas/pertautan antara kerugian dimaksud Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang diuji, maka menurut Pemerintah tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma atas berlakunya ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang diuji. Oleh karena itu, menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal 63 standing) dalam mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. PENJELASAN/TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON Terhadap permohonan pengujian ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan keterangan sebagai berikut : Bahwa pembukaan UUD 1945 tercantum tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum, antara lain diselenggarakannya pembangunan kesehatan yang bertujuan antara lain meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, sumber daya manusia kesehatan, dan masyarakat. Selanjutnya ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara untuk menjaminnya. Guna memenuhi hak dasar tersebut, dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab negara untuk memberikan pelayanan kesehatan serta mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dibentuk UU 17/2023. Dalam salah satu pertimbangan dibentuknya UU 17/2023, dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. 64 Bahwa tanggung jawab negara dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak, agar dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka harus didukung dengan sumber daya manusia kesehatan. Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM Kes) adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. SDM Kes terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 17/2023 disebutkan bahwa tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap professional, pengetahuan, dan ketrampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU 17/2023 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan ketrampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sedangkan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 52 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksananaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP 28/2024) adalah setiap orang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi lain bidang kesehatan. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 199 UU 17/2023, Tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam : a. tenaga psikologi klinis; b. tenaga keperawatan; c. tenaga kebidanan; d. tenaga kefarmasian; e. tenaga kesehatan masyarakat; f. tenaga kesehatan lingkungan; 65 g. tenaga gizi; h. tenaga keterapian fisik; i. tenaga keteknisian medis; j. tenaga teknik biomedika; k. tenaga kesehatan tradisional; dan l. tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Terkait kelompok tenaga kesehatan, tenaga gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi terdiri atas nutrisionis dan dietisien. Nutrisionis adalah seorang yang mempunyai pendidikan gizi vokasi dan telah lulus ujian kompetensi (dengan kualifikasi program pendidikan diploma dan sarjana terapan). Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, sedangkan Dietisien adalah sarjana gizi yang telah mengikuti pendidikan profesi dan lulus uji kompetensi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Terhadap dalil-dalil dalam permohonan pengujian ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang dainggap oleh Para Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan : Bahwa sebelum berlakunya UU 17/2023, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan pendidikan profesi terlebih dahulu agar lulusan sarjana tenaga kesehatan dapat memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) dan melaksanakan praktik profesi, serta tidak ada larangan bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk memperoleh STR dan berpraktik sekalipun tidak mengambil pendidikan profesi. Namun setelah UU 17/2023 disahkan dan berlaku, laman pengajuan STR pada Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia 66 (KTKI) sudah tidak memfasilitasi untuk lulusan sarjana bidang kesehatan, tetapi hanya memfasilitasi untuk pendidikan vokasi dan profesi karena ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 menegaskan bahwa lulusan sarjana harus mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut : - Bahwa Para Pemohon telah salah dan keliru dalam dalilnya yang menyatakan pada pokoknya tidak ada kewajiban untuk melaksanakan pendidikan profesi sebelum berlakunya UU 17/2023. Berlakunya ketentuan Pasal 212 UU 17/2023 pada prinsipnya mengatur hal yang sama dengan ketentuan sebelumnya yang diatur dalam UU 36/2014 : Pasal 21 ayat (1) : Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Pasal 21 ayat (6) : Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. - Bahwa kewajiban untuk mengikuti pendidikan profesi dan dan mendapatkan sertifikat profesi tersebut telah diberlakukan sejak berlakunya UU 36/2014. Kewajiban tersebut berlaku bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan program profesi. - Para Pemohon dengan status mahasiswa dan/atau lulusan program studi gizi bukanlah termasuk ke dalam pendidikan program profesi sehingga tidak ada kewajiban untuk mengikuti uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat profesi. - Bahwa ketentuan terkait sertifikat profesi dalam UU a quo juga sejalan/linier dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012), yang pada pokoknya mengatur bahwa Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian, kementerian lain, Lembaga 67 Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan. Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Permendikbudristek 6/2022), disebutkan bahwa sertifikat profesi adalah dokumen yang memuat pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu program pendidikan tinggi. - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU 12/2012 yang pada pokoknya menyebutkan pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak termasuk dalam kategori pendidikan vokasi dan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 jo. Pasal 212 UU 23/203 jo Pasal 43 ayat (1) UU 12/2012. - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU 12/2012, program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja, sehingga kompetensi lulusan program pendidikan profesi berbeda dengan kompetensi lulusan program pendidikan akademik yang dimiliki oleh Para Pemohon, yang mana program pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pasca sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, jelas bahwa UU 17/2023 linier/sejalan dengan ketentuan sebelumnya, yaitu UU 36/2014 dan juga UU 12/2012 yang mana pendidikan akademik bukan merupakan jenis pendidikan profesi, sehingga untuk dapat berpraktik sarjana pendidikan 68 akademik harus mengikuti pendidikan profesi dan mengikuti ukom. Oleh karena itu, dalil yang dikemukan oleh Para Pemohon nyata-nyata tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Dengan demikian, menurut Pemerintah sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Menolak Permohonan Para Pemohon. 2. Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan : Bahwa berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 secara tiba-tiba dan tanpa peralihan pada dasarnya sangat merugikan dan membatasi mahasiswa pendidikan sarjana tenaga kesehatan sebelum berlakunya ketentuan Pasal a quo. Pembatasan yang dimaksud adalah lulusan sarjana tenaga kesehatan harus melakukan pengeluaran biaya tambahan yang tidak sedikit untuk mengikuti program pendidikan profesi selama 1 (satu) tahun sebagai syarat mendapatkan STR. Padahal sebelum berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023, mahasiswa yang mengambil program sarjana tenaga kesehatan telah mempersiapkan diri untuk mengambil STR melalui uji kompetensi (ukom) tanpa adanya syarat kewajiban mengikuti program pendidikan profesi. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut : - Bahwa terkait dalil Para Pemohon ini pada prinsipnya tanggapan Pemerintah merujuk pada tanggapan/penjelasan Pemerintah pada angka 1 halaman 10 sampai dengan halaman 12 di atas. - Bahwa terhadap ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 tidak diperlukan Ketentuan Peralihan karena sejak UU 36/2014 hingga berlakunya UU 17/2023 tidak diatur pendidikan akademik merupakan jenis pendidikan yang dapat melaksanakan uji kompetensi. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, jelas bahwa tidak ada pengaturan yang menyatakan pendidikan akademik merupakan jenis pendidikan yang dapat melaksanakan uji kompetensi sejak UU 36/2014 hingga berlakunya UU 17/2023, sehingga dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon nyata-nyata tidak berdasar dan beralasan hukum. Dengan demikian, menurut Pemerintah sudah sepatutnya Yang Mulia 69 Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Menolak Permohonan Para Pemohon. 3. Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan: Bahwa Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang berlaku secara tiba-tiba tanpa peralihan dan tidak memberikan persiapan kepada pihak tedampak, in casu mahasiswa program tenaga kesehatan yang terdaftar sebelum berlakunya ketentuan a quo untuk mempersiapkan pilihan karir, menyesuaikan kemampuan ekonomi, dan mengatur pilihan pendidikan tenaga kesehatan. Hal tersebut telah merugikan Para Pemohon sebagaimana dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya. Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 jelas bertentangan dengan prinsip peralihan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Bagian Penjelasan angka 127 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) yang menyatakan bahwa ketentuan peralihan bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang diakui Indonesia, sehingga ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut: - Bahwa terkait dalil Para Pemohon ini pada prinsipnya tanggapan Pemerintah merujuk pada tanggapan/penjelasan Pemerintah pada angka 1 halaman 10 sampai dengan halaman 12 di atas. - Bahwa untuk dapat bekerja di bidang gizi, selain tenaga kesehatan kelompok tenaga gizi sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf g UU 17/2023, Para Pemohon dapat melaksanakan profesi lain di bidang gizi atau selain bidang gizi yang tidak berhubungan dengan pelayanan kesehatan dengan mempergunakan ijazah akademik yang telah dimiliki. Kebijakan pemerintah yang telah mengatur tentang batasan tenaga medis dan tenaga kesehatan ini merupakan kebijakan terbuka pemerintah (open legal policy). 70 Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemerintah tidak menghalang-halangi Para Pemohon dalam memperoleh pekerjaan, Para Pemohon dapat melaksanakan profesi lain di bidang gizi atau selain bidang gizi yang tidak berhubungan dengan pelayanan kesehatan dengan mempergunakan ijazah akademik yang telah dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menurut Pemerintah sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Menolak Permohonan Para Pemohon. 4. Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan : Bahwa ketentuan Pasal 212 UU 17/2023 mengakibatkan Para Pemohon terhalang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan perencanaan dan konsentrasinya selama menempuh pendidikan, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut : - Bahwa hak Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 sama sekali tidak dihilangkan atau dibatasi atau dihambat dengan berlakunya ketentuan a quo. Para Pemohon tetap dapat mendapatkan pekerjaan dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan jenis pendidikan akademik yang dipilihnya tanpa terhalang-halangi ketentuan pasal a quo yang diuji. - Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon nyata-nyata tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Menolak Permohonan Para Pemohon. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma atau pertentangan norma atas berlakunya ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang diuji dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 telah 71 sejalan/linier dengan ketentuan sebelumnya, yaitu UU 36/2014 dan juga UU 12/2012. Dengan demikian, menurut Pemerintah sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Menolak Permohonan Para Pemohon. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitututional review) ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN I. Konsep Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut : 1. Bahwa konsep pendidikan tinggi telah Pemerintah uraikan dalam Keterangan Presiden pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam halaman 11 sampai dengan halaman 12. - Berlakunya ketentuan Pasal 212 UU 17/2023 pada prinsipnya mengatur hal yang sama dengan ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU 36/2014) : Pasal 21 ayat (1) : Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. 72 Pasal 21 ayat (6) : Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. - Bahwa kewajiban untuk mengikuti pendidikan profesi dan mendapatkan sertifikat profesi tersebut telah diberlakukan sejak berlakunya UU 36/2014. Kewajiban tersebut berlaku bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan program profesi. - Para Pemohon dengan status mahasiswa dan/atau lulusan program studi gizi bukanlah termasuk ke dalam pendidikan program profesi sehingga tidak ada kewajiban untuk mengikuti uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat profesi. - Bahwa ketentuan terkait sertifikat profesi dalam UU a quo juga sejalan/linier dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012), yang pada pokoknya mengatur bahwa sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian, kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Permendikbudristek 6/2022), disebutkan bahwa sertifikat profesi adalah dokumen yang memuat pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu program pendidikan tinggi. - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU 12/2012 yang pada pokoknya menyebutkan pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu 73 pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak termasuk dalam kategori pendidikan vokasi dan profesi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 jo. Pasal 212 UU 23/203 jo Pasal 43 ayat (1) UU 12/2012. - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU 12/2012, program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja, sehingga kompetensi lulusan program pendidikan profesi berbeda dengan kompetensi lulusan program pendidikan akademik yang dimiliki oleh Para Pemohon, yang mana program pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pasca sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, jelas bahwa UU 17/2023 linier/sejalan dengan ketentuan sebelumnya, yaitu UU 36/2014 dan juga UU 12/2012, yang mana pendidikan akademik bukan merupakan jenis pendidikan profesi, sehingga untuk dapat berpraktik sarjana pendidikan akademik harus mengikuti pendidikan profesi dan mengikuti uji kompetensi. 2. Bahwa dalam UU 12/2012, Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan sedangkan pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Lulusan pendidikan vokasi maupun profesi disiapkan untuk pekerjaan dengan keahlian sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi tenaga kesehatan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 3. Bahwa untuk memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan, setiap tenaga kesehatan wajib untuk menempuh pendidikan tinggi sesuai 74 dengan jenis pendidikan tertentu di bidang kesehatan. Jenjang pendidikan tinggi mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Jenis pendidikan tertentu di bidang kesehatan antara lain meliputi: a. pendidikan keperawatan; b. pendidikan gizi; c. pendidikan kefarmasian; d. pendidikan kebidanan; e. dan lain sebagainya. 4. Bahwa pendidikan program diploma, program sarjana, dan program sarjana terapan merupakan pendidikan tinggi bagi mahasiswa pendidikan tenaga kesehatan. Program sarjana merupakan pendidikan akademik, sedangkan program diploma dan sarjana terapan merupakan pendidikan vokasi. 5. Bahwa jenis pendidikan tinggi sebagaimana diatur di dalam UU 12/2012, antara lain adalah pendidikan akademik, profesi, dan vokasi. - Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Program ini menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. - Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan 75 pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi. Program ini menyiapkan Mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya. - Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja. Program profesi ini dimaksudkan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi profesional. 6. Bahwa untuk menjadi tenaga kesehatan bagi seorang mahasiswa tidak hanya dibutuhkan pengetahuan melalui pendidikan akademik, namun harus juga mempunyai keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan vokasi atau profesi. Oleh karena itu untuk mempersiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan untuk menjadi profesional di dunia kerja maka diperlukan pendidikan profesi yang memerlukan dukungan pembiayaan. 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 212 UU 17/2023, bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan tenaga kesehatan program sarjana yang akan melakukan praktik profesi harus menyelesaikan pendidikan profesi. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 213 UU 17/2023 mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program profesi yang lulus uji kompetensi pada akhir masa pendidikan memperoleh sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Hal ini berlaku bagi mahasiswa lulusan program sarjana gizi yang akan melakukan praktik profesi. 8. Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan secara nasional dalam rangka menilai pencapaian standar kompetensi tenaga kesehatan. Pelaksanaan uji kompetensi secara nasional tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 213 ayat (2) UU 17/2023 diselenggarakan oleh penyelenggara 76 pendidikan bekerja sama dengan kolegium. Sedangkan penyelenggaraan uji kompetensi sebelumnya yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU 36/2014 diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. 9. Bahwa pengaturan mengenai kewajiban untuk mengikuti pendidikan profesi dan mengikuti uji kompetensi kemudian mendapatkan sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi telah diberlakukan sejak berlakunya UU 36/2014, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan : “Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional” dan ketentuan Pasal 21 ayat (6) yang menyatakan : “Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.” 10. Ijazah pendidikan di bidang kesehatan dan/atau sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi merupakan persyaratan untuk diterbitkannya Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku seumur hidup (vide Pasal 260 UU 17/2023) dipergunakan setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik. Hal tersebut berbeda dengan konsep STR dalam UU 36/2014 yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sepanjang memenuhi persyaratan. 11. Alur Penerbitan Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Tenaga Kesehatan Mahasiswa Vokasi/ Profesi Uji Kompetensi Sertifikat Kompetensi Ijazah/Sertifikat Profesi LULUS Remedial Uji Kompetensi TIDAK LULUS STR 77 12. Bahwa Pemohon III yang telah mengikuti uji kompetensi pada dasarnya pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan UU 17/2023 dan UU 36/2014 karena uji kompetensi tersebut diselenggarakan oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI), yang keduanya merupakan unsur organisasi profesi, yang seharusnya diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi (vide UU 36/2014). Adapun mengacu pada UU 17/2023, uji kompetensi seharusnya diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan kolegium. Selain itu, uji kompetensi yang diikuti oleh Pemohon III tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 213 UU 17/2023, dimana uji kompetensi hanya diselenggarakan untuk pendidikan profesi dan pendidikan vokasi, sedangkan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Pemohon III merupakan uji kompetensi untuk pendidikan sarjana yang tidak sesuai dengan regulasi. Berdasarkan uraian tersebut, adanya persoalan tidak terbitnya STR setelah Pemohon III lulus ujian kompetensi tidak dapat dijadikan dalil bahwasannya ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang mewajibkan untuk melanjutkan pendidikan profesi bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan menjadi inkonstitusional. II. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Bagi Tenaga Kesehatan 1. Uji kompetensi adalah pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik untuk mencapai standar kompetensi (vide Penjelasan Pasal 213 ayat (1) UU 17/2023). Ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 dan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan menekankan bahwa peserta uji kompetensi berasal dari pendidikan vokasi dan pendidikan profesi bukan dari pendidikan akademik. 2. Bahwa setiap tenaga kesehatan lulusan program vokasi dan profesi harus mengikuti ujian kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi dan/atau ijazah sebagaimana diatur dalam UU 17/2023 berikut peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 78 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP 28/2024). 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (Permendikbud 2/2020), mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan program vokasi atau program profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional yang bertujuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja sebagai tenaga kesehatan. Peserta uji kompetensi merupakan mahasiswa bidang kesehatan program vokasi dan program profesi yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran, yang harus memenuhi syarat : a. Terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi; dan b. Berasal dari program studi bidang kesehatan yang memiliki izin penyelenggaraan peraturan perundang-undagan. 4. Sesuai ketentuan Pasal 5 Permendikbud 2/2020, menyatakan bahwa uji kompetensi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi. Selain bekerjasama dengan organisasi profesi, dapat juga bekerjasama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan. Dalam proses penyelenggaraan uji kompetensi, Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan membentuk Komite Nasional Uji Kompetensi yang terdiri dari atas pengawas, pengarah, pelaksanan dan pejabat pengelola keuangan. 5. Pengawas terdiri atas Kementerian, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan, dan konsil masing-masing tenaga Kesehatan. Pengawas ini bertugas melakukan pengawasan dan penjaminan mutu implementasi kebijakan uji kompetensi. 6. Koordinasi dilaksanakan melalui rapat komite yang dilaksanakan mulai persiapan uji kompetensi, proses pelaksanaan dan penetapan kelulusan uji kompetensi. 7. Teknis penyelenggaraan uji kompetensi diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 79 Nomor 42/E/KPT/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan. 8. Peserta yang dinyatakan lulus ujian kompetensi berhak memperoleh sertifikat kompetensi yang menjadi syarat untuk memperoleh STR. III. Pemberian Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan pada Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait huruf H Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada halaman 203: “Dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan diatur bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), sedangkan salah satu persyaratan untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) yaitu memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Sertifikat kompetensi diterbitkan bagi mahasiswa pendidikan vokasi yang lulus uji kompetensi sedangkan sertifikat profesi diterbitkan bagi mahasiswa pendidikan profesi yang lulus uji kompetensi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU tentang Pendidikan Tinggi), Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan sedangkan pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Lulusan pendidikan vokasi maupun profesi disiapkan untuk pekerjaan dengan keahlian sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi tenaga kesehatan harus memiliki keahlian tidak hanya pengetahuan atau keterampilan saja.” Hal tersebut masih sejalan dengan materi dalam BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Pengaturan Materi Muatan pada Huruf C Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang Bagian 7. Sumber Daya Manusia Kesehatan Sub Bagian huruf c. Pengadaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesahatan Halaman 300, menyebutkan bahwa: 80 “Mahasiswa pendidikan vokasi dan pendidikan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional pada akhir masa pendidikan. Uji kompetensi diselenggarakan oleh institusi pendidikan Tenaga Kesehatan bekerja sama dengan Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dan Menteri. Uji kompetensi ditujukan untuk mencapai standar kompetensi Tenaga Kesehatan. Standar kompetensi Tenaga Kesehatan ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan uji kompetensi diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam rangka percepatan pengadaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat memberikan bantuan pendanaan pendidikan dengan kewajiban Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan melaksanakan masa pengabdian pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditunjuk setelah menyelesaikan pendidikan.” Pembahasan Pasal 212 UU 17/2023 khususnya pada Pasal 212 ayat (2) sebelumnya tercatat dalam DIM Nomor 1281 pada usulan Pasal 207C dalam pembahasan dan kesepakatan antara Panja RUU Kesehatan pada tanggal 5 Juni 2023 disepakati bahwa: “Mahasiswa pendidikan tenaga kesehatan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat melakukan praktik profesi setelah menyelesaikan pendidikan profesi dan diberikan sertifikat profesi.” Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disampaikan bahwa dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan maupun dalam pembahasan Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan oleh Pemerintah maupun pembahasan dalam Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan tetap konsisten tidak memberikan hak uji kompetensi bagi peserta didik bidang kesehatan jenjang pendidikan akademik (sarjana), sehingga pelaksanaan uji kompetensi hanya dilakukan oleh peserta didik pada program pendidikan vokasi atau profesi, sedangkan lulusan program sarjana hanya dapat melakukan praktik profesi setelah menyelesaikan pendidikan profesi. 81 Proses Penerbitan STR Beserta Implementasi Peralihannya Sesuai amanat UU 17/2023, STR Tenaga Kesehatan berlaku seumur hidup. Proses penerbitan STR Tenaga Kesehatan awalnya dilakukan melalui 1 aplikasi yaitu ktki.kemkes.go.id namun semenjak terbitnya UU 17/2023, pengajuan pembaharuan STR dilakukan melalui aplikasi satusehat. 1. Penerbitan STR Tenaga Kesehatan untuk pengajuan STR baru, alih profesi, naik/turun level, dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) melalui aplikasi ktki.kemkes.go.id. Berikut alur penerbitan STR Tenaga Kesehatan 2. Untuk pembaharuan STR Tenaga Kesehatan dilakukan melalui aplikasi satusehat.kemkes.go.id/sdmk Berikut alur pengajuan Pembaharuan/perpanjangan STR Tenaga Kesehatan 82 3. Kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan masa peralihan penerbitan STR pasca UU 17/2023 Sesudah UU 17/2003 ditetapkan, telah diterbitkan Surat Edaran (SE) terkait registrasi dan perizinan yang memberikan penjelasan terhadap penerbitan STR pasca terbitnya UU 17/2023 sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 262 dan Pasal 266 UU 17/2023. Dalam SE Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/997/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya UU Nomor 17/2023, dijelaskan sebagai berikut: a. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR baik yang masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya dapat melakukan pengajuan STR seumur hidup secara online b. Pengajuan STR seumur hidup dilakukan secara online, dengan ketentuan: 1) Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki STR baik yang masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya dan sudah masuk ke dalam database SISDMK/KKI/KTKI, pengajuan STR seumur hidup dilakukan melalui platform SatuSehat Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan mengisi data tambahan berupa pas foto terbaru dan nomor rekening. 2) Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki STR baik yang masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya namun belum terintegrasi dengan database SISDMK/KKI/KTKI, pengajuan STR seumur hidup dilakukan melalui platform SatuSehat Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan melengkapi persyaratan: a) STR lama; b) ijazah dan/atau sertifikat profesi; c) pas foto terbaru; dan d) nomor rekening 83 3) Persyaratan pas foto terbaru sebagaimana dimaksud pada buruf a) dan huruf b) huruf iii), terdiri atas: a) berlatar belakang merah; b) ukuran 3x4; dan c) memakai kemeja polos. 4) Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang belum pernah memiliki STR, pengajuan STR seumur hidup dilakukan dengan memenuhi persyaratan: a) ijazah dan/atau sertifikat profesi; b) sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium; dan iii) data diri yang dibutuhkan. 5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf d) huruf ii) wajib diperoleh tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui proses uji kompetensi. 6) Tenaga Medis lulusan sebelum tahun 2013, dan belum melakukan uji kompetensi dan belum memiliki STR, STR seumur hidup dapat diproses dengan mengajukan ijazah yang dilakukan validasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan/legalisir/surat keterangan dari pejabat yang berwenang pada Fakultas/Perguruan Tinggi yang menyatakan mengenai kebenaran ijazah, serta melampirkan data tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a). 7) Tenaga kesehatan lulusan sebelum tahun 2014, dan belum melakukan uji kompetensi serta belum memiliki STR, STR seumur hidup dapat diproses dengan mengajukan ijazah yang telah terintegrasi dengan data pada kementerian yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan serta melampirkan data tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a). 8) Dalam hal tenaga kesehatan belum memiliki kolegium, maka Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf d) huruf ii) diterbitkan oleh Institusi Pendidikan. 84 c. Permohonan STR seumur hidup bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang belum pernah memiliki STR sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4) dilakukan melalui: 1) Website registrasi.kki.go.id bagi Tenaga Medis; dan 2) Website ktki.kemkes.go.id bagi Tenaga Kesehatan. d. Dalam hal STR bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan diterbitkan untuk kepentingan evaluasi kompetensi, pendidikan, serta praktik profesi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing, masa berlaku STR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. e. Proses penerbitan STR seumur hidup paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah memenuhi persyaratan. f. Biaya/tarif penerbitan STR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan berkenaan dengan kebijakan peralihan terhadap tenaga kesehatan lulusan pendidikan akademik yang pada implementasinya memperoleh STR, telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1164 PP 28/2024 sebagai berikut: “Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan akademik dan telah memberikan Pelayanan Kesehatan serta memiliki STR sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap dapat memberikan Pelayanan Kesehatan dan harus menyesuaikan dengan kualifikasi pendidikan profesi paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.” Berdasarkan ketentuan di atas, terhadap tenaga kesehatan lulusan akademik yang telah memberikan pelayanan kesehatan serta memiliki STR pada prinsipnya tetap diakui sebagai tenaga kesehatan dan tetap dapat menjalankan praktiknya (memberikan pelayanan kesehatan) namun diberikan waktu selama 5 (lima) tahun untuk dapat meningkatkan kualifikasinya melalui pendidikan profesi agar dapat meningkatkan keahliannya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan langsung kepada pasien, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada pasien dan menjamin mutu pelayanan yang diterima pasien. Bagi tenaga lulusan akademik yang telah memberikan pelayanan, termasuk tenaga gizi dapat mengikuti pendidikan profesi dengan 2 (dua) mekanisme, 85 yaitu melalui pendidikan reguler dan Rekognisi Pendidikan Lampau (RPL). Adapun pengaturannya dilakukan berdasarkan masa berlaku STR, status kepegawaian dan masa kerja. Program RPL sangat memungkinkan untuk dipilih karena dilakukan tanpa meninggalkan pekerjaannya dimana pembelajaran dilakukan secara daring dan berbasis kasus di tempat tugas masing-masing. Dalam hal pembiayaan, pendidikan RPL hanya membayar 1 semester sisa pendidikan yang harus dijalani. Pada akhir pendidikan RPL peserta akan mengikuti ujian kompetensi dan mendapatkan sertifikat profesi yang diperlukan untuk mengurus STR. Sedangkan bagi peserta didik program akademik yang lulus baik sebelum maupun setelah berlakunya UU 17/2023 dan belum bekerja memberikan pelayanan kesehatan, tetap harus mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu apabila ingin memberikan pelayanan langsung kepada pasien (praktik profesi) karena kompetensi yang diperoleh selama menjalankan pendidikan akademik bukan kompetensi keprofesian sehingga tidak bisa dipersamakan dengan tenaga lulusan pendidikan profesi yang telah memiliki keahlian tertentu. Dalam hal lulusan program akademik tersebut telah memiliki STR, pada prinsipnya STR yang dimilikinya tidak bisa dipersamakan dengan STR lulusan pendidikan profesi. Apabila peserta didik program akademik tersebut dipaksakan untuk dipersamakan dengan lulusan pendidikan profesi maka akan menimbulkan kekacauan pada sistem pendidikan tenaga gizi di Indonesia, menciptakan dualisme standar kompetensi tenaga gizi pada level profesi, menurunkan standar dan kualitas layanan tenaga gizi dan akhirnya dapat membahayakan kesehatan pasien dan masyarakat. Sebagaimana telah Pemerintah uraikan dalam Keterangan Presiden yang dibacakan pada tanggal 12 Agustus 2024 bahwa terkait uji kompetensi dan STR sebelum diatur dalam UU 17/2023 telah diatur dalam UU 36/2014 yaitu dalam Pasal 21 yang menyebutkan bahwa yang dapat mengikuti uji kompetensi sebagai syarat untuk memperoleh STR hanya lulusan vokasi dan profesi, tidak termasuk lulusan pendidikan akademik. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan 86 Pasal 21 UU 36/2014, dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa peserta uji kompetensi berasal dari mahasiswa yang telah menempuh pendidikan program vokasi dan program profesi. Berdasarkan hal tersebut, Pengaturan dalam UU 36/2014 tersebut pada prinsipnya sama dengan yang diatur dalam UU 17/2023 sehingga berkenaan dengan uji kompetensi dan pemberian STR bagi lulusan akademik tidak diperlukan ketentuan peralihan. Namun dalam hal pada implementasinya terdapat lulusan akademik yang diterbitkan STR-nya dan sudah memberikan pelayanan maka ketentuan peralihannya telah diakomodir dalam ketentuan Pasal 1164 PP 28/2024 sebagaimana dijelaskan di atas. Proses untuk menjadi tenaga kesehatan gizi sesuai dengan ketentuan UU 36/2014 dan UU 17/2023 1. Jenis Tenaga Kesehatan Gizi Nutrisionis (Vokasi) Dietisien (Profesi) 2. Pendidikan D3/D4 Gizi S1 Gizi/D4 Gizi, ditambah pendidikan profesi 3. Sertifikat ijazah D3/D4 Gizi ijazah S1/D4 Gizi + sertifikat profesi 4. Uji Kompetensi sertifikat kompetensi sertifikat kompetensi 5. Jenjang KKNI jenjang 5 (D3), jenjang 6 (D4) jenjang 7 6. STR Nutrisionis Dietisien Berdasarkan tabel di atas, jelas terdapat perbedaan yang signifikan antara jenis tenaga kesehatan gizi yang berasal dari jalur vokasi dan profesi, baik dari pendidikan, sertifikat, uji kompetensi, jenjang KKNI, dan STR. Lebih lanjut, mengenai tahapan untuk memperoleh STR bagi mahasiswa pendidikan tenaga kesehatan gizi dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Nutrisionis menempuh pendidikan D3/D4 Gizi, setelah lulus mendapatkan ijazah D3/D4 Gizi, kemudian mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat 87 kompetensi. Selanjutnya ijazah D3/D4 Gizi dan sertifikat kompetensi digunakan untuk mengajukan penerbitan STR Nutrisionis. 2. Dietisien menempuh pendidikan S1/D4 Gizi, setelah lulus mendapatkan ijazah S1/D4 Gizi, kemudian mengikuti pendidikan profesi dan memperoleh sertifikat profesi. Selanjutnya mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi. Ijazah S1/D4 Gizi, sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi digunakan untuk mengajukan penerbitan STR Dietisien. Bahwa ketentuan Pasal 212 ayat (2) secara khusus merupakan norma yang mengatur tentang pendidikan profesi untuk mendapatkan sertifikat profesi dan melakukan praktik profesi. Ketentuan tersebut telah dimaknai secara keliru oleh Para Pemohon yang menganggap bahwa sarjana akademik (S1 Gizi) dapat mengikuti uji kompetensi dan memperoleh STR setelah lulus pendidikan tanpa harus mengikuti pendidikan profesi. Faktanya, berdasarkan jenis tenaga kesehatan gizi sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas, terdapat perbedaan antara jenis tenaga kesehatan Nutrisionis dan Dietisien, dimana untuk Nutrisionis pendidikan yang ditempuh merupakan D3/D4 Gizi sedangkan untuk Dietisien pendidikan yang ditempuh adalah S1/D4 Gizi ditambah pendidikan profesi. Dengan adanya perbedaan pendidikan Nutrisionis dan Dietisien maka untuk mendapatkan STR harus melalui tahapan sebagaimana telah diuraikan di atas. Sehingga STR yang diperoleh oleh S1 Gizi selama ini sebelum terbitnya UU 17/2023 bukan merupakan STR profesi Dietisien sebagaimana dimaksud Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 melainkan STR Nutrisionis. Bahwa sertifikat kompetensi yang telah diperoleh oleh Pemohon III sebagaimana disebutkan dalam permohonan a quo, bukanlah merupakan sertifikat kompetensi profesi/Dietisien melainkan sertifikat kompetensi Nutrisionis. Bahwa sertifikat kompetensi Pemohon III diperoleh setelah berlakunya UU 17/2023 bulan Oktober 2023 (vide bukti P-10 dan permohonan Pemohon halaman 14), sehingga Pemohon III tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan STR Nutrisionis, karena STR Nutrisionis tersebut hanya diperuntukkan bagi lulusan pendidikan program 88 vokasi (D3/D4 Gizi) bukan yang berasal dari lulusan S1 Gizi. Apabila Para Pemohon menginginkan menjadi tenaga kesehatan gizi Dietisien dan melakukan praktik profesi Dietisien maka sesuai dengan ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 Para Pemohon harus mengikuti pendidikan profesi dan memperoleh sertifikat profesi terlebih dahulu. Berdasarkan uraian tersebut, terkait dengan keinginan Para Pemohon segala ketentuan syarat mengikuti ujian kompetensi memperoleh STR dan melakukan praktik profesi bagi S1 Gizi dalam UU 36/2014 bagi mahasiswa program sarjana tenaga kesehatan yang terdaftar sebelum berlakunya UU 17/2023 tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Bahwa pengaturan mengenai tenaga kesehatan gizi dalam UU 36/2014 dan UU 17/2023 tidak terdapat perubahan yang menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap tenaga kesehatan gizi sebelum berlakunya UU 17/2023 maupun setelahnya. Pengaturan mengenai jenis tenaga kesehatan gizi baik Nutrisionis dan Dietisien tetap mengatur mengenai pendidikan, sertifikat, uji kompetensi, dan STR, sehingga tidak terdapat “perubahan tiba-tiba” atas berlakunya UU 17/2023. Berdasarkan uraian tersebut, tidak terdapat persoalan konstitusional atas berlakunya ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023, dan dalil kerugian Para Pemohon tidak terkait dengan berlakunya ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023. IV. Peluang Kerja Lulusan Pendidikan Akademik (Khususnya Lulusan Sarjana Gizi) 1. Bahwa Sumber Daya Manusia Kesehatan di dalam ketentuan Pasal 197 UU 17/2023 terdiri atas: a. Tenaga Medis; b. Tenaga Kesehatan; dan c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. 2. Bahwa Tenaga Medis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 198 UU 17/2023 terdiri atas: a. Dokter: terdiri atas dokter, dokter spesialis, dan dokter subspesialis. 89 b. Dokter gigi: terdiri atas dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis. 3. Bahwa Tenaga Kesehatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l UU 17/2023 terdiri atas : a. Tenaga psikologi klinis: yaitu psikolog klinis. b. Tenaga keperawatan: terdiri atas perawat vokasi, ners, dan ners spesialis. c. Tenaga kebidanan: terdiri atas bidan vokasi dan bidan profesi. d. Tenaga kefarmasian: terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis. e. Tenaga kesehatan masyarakat: terdiri atas tenaga kesehatan masyarakat, epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, serta tenaga administratif dan kebijakan kesehatan. f. Tenaga kesehatan lingkungan: terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan dan entomolog kesehatan. g. Tenaga gizi: terdiri atas terdiri atas nutritionis dan dietisien. h. Tenaga keterapian fisik: terdiri atas fisioterapis, terapis okupasional, terapis wicara, dan akupunktur. i. Tenaga keteknisian medis: terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknisi kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, serta audiologis. j. Tenaga teknik biomedika: terdiri atas radiografer, elektromedis, tenaga teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, dan ortotik prostetik. k. Tenaga kesehatan tradisional: terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan atau jamu, tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional, dan tenaga kesehatan tradisional interkontinental. l. Tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri. 4. Bahwa tenaga pendukung atau penunjang kesehatan dalam ketentuan Pasal 200 UU 17/2023lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah. 90 Pasal 1 angka 52 PP 28/2024: Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah setiap orang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi lain bidang kesehatan. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan dalam ketentuan Pasal 755 PP 28/2024, terdiri atas: a. Tenaga pendukung atau penunjang upaya kesehatan atau pelayanan kesehatan: antara lain tenaga biologi, asisten tenaga kesehatan, kader, penyehat tradisional, pramusaji, petugas pemulasaran jenazah, dan petugas ambulans. b. Tenaga pendukung atau penunjang administrasi, manajemen, dan teknologi informasi kesehatan: antara lain tenaga pendaftaran pasien, tenaga hubungan masyarakat, tenaga administratif, dan tenaga keuangan. c. Tenaga pendukung atau penunjang sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan: antara lain petugas instalasi listrik, pemeliharaan bangunan, dan petugas kebersihan. 5. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, peluang kerja lulusan pendidikan akademik, khususnya sarjana gizi dapat bekerja sebagai sebagai tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Lulusan sarjana gizi masih berpeluang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan tanpa harus memiliki STR karena tidak memberikan pelayanan kesehatan langsung pasien. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-7, sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan, yang diunduh dari laman https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ- 20230216-115014-6297.pdf; 2. Bukti PK-2 : Buku Naskah Akademik Sistem Pendidikan Tenaga Gizi Bagian I dan II; 91 3. Bukti PK-3 : Naskah Akademik Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Profesi Dietisien; 4. Bukti PK-4 : Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan; 5. Bukti PK-5 : Surat Tanda Registrasi (STR) dan Ijazah Lulusan Pendidikan Vokasi (D3) Gizi; 6. Bukti PK-6 : Surat Tanda Registrasi (STR) dan Ijazah Lulusan Pendidikan Vokasi (D4) Gizi; 7. Bukti PK-7 : Surat Tanda Registrasi (STR), Sertifikat Profesi, dan Ijazah Lulusan Pendidikan Profesi Gizi; Selain mengajukan bukti tertulis, Presiden menghadirkan ahli Prof. (Em ITB) Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., IPU, Asean Eng., Ph.D (Hon), Megawati Santoso, Ph.D., dan Tony Arjuna, M.NutDiet, Ph.D., yang dihadirkan dalam persidangan pada tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Prof. (Em ITB) Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., IPU, Asean Eng., Ph.D (Hon). Tulisan singkat ini disusun untuk menjelaskan tentang tinjauan secara subtantif terkait dengan pendidikan profesi dan pengaturannya dalam Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia. Dengan demikian, dalam kaitan pendidikan profesi, diperlukan pemahaman yang memadai terkait beberapa istilah penting, yaitu profesi, profesional dan pekerjaan. Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris ”to Profess", (bahasa Belanda: “professie” yang bermakna: "Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen". Sebagai pekerjaan profesi membutuhkan pendidikan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan/atau lisensi khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi: tenaga kesehatan, insinyur, praktisi bidang hukum, keuangan, pendidik, dst. Profesi memiliki pengertian sebagai berikut: • Jenis pekerjaan yang memerlukan pelatihan khusus/istimewa, yang menjadi dihormati karena tanggungjawabnya dan merupakan tingkat pendidikan yang tinggi (Cambridge Dictionary. 2024) 92 • Jenis pekerjaan yang memerlukan pendidikan atau pelatihan tingkat tinggi/lanjut (advance) (Collin Dictionary, 2024 dan Cambridge Dictionary, 2024). Profesional adalah seseorang yang memiliki kompetensi khusus/istimewa untuk menjalankan tugasnya, dan memenuhi kualifikasi/standar dan bertanggungjawab untuk pekerjaan yang dilakukan sesuai etika, sehingga memperoleh imbalan (Collin Dictionary, 2024). Sementara itu, para profesional maupun mereka yang bukan profesional memerlukan pekerjaan. Jadi pekerjaan merupakan pencaharian, sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah, atau yang dijadikan pokok penghidupan (KBBI, 2024). Pekerjaan yang juga diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan yang dijadikan pokok penghidupan atau untuk mendapat nafkah. Profesi merupakan bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian, sedangkan pekerjaan tidak selalu memerlukan keahlian. Pengaturan Pendidikan Profesi di Indonesia Pendidikan profesi sesuai dengan jatidirinya yang merupakan pendidikan tinggi dilakukan di Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan tinggi. Kegiatan pendidikan tinggi merupakan kegiatan sangat penting karena akan menentukan keberlanjutan kehidupan masyarakat, bangsa, bahkan kemanusiaan. Oleh karena itu harus mampu menjawab setiap tantangan jaman ke depan. Persoalan pendidikan termasuk pendidikan tinggi merupakan tantangan tersendiri yang akan kita hadapi terus menerus baik dari sisi jumlah maupun dari sisi derajat tantangan yang selalu akan meningkat sejalan dengan kemajuan jaman. Hal ini dapat difahami mengingat jumlah penduduk dunia yang akan terus meningkat, sementara bumi kita sebagai sumber kehidupan merupakan benda statik yang tidak akan bertambah (Santoso, 2014). Sesuai dengan UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi (ps. 1 UU 12 tahun 2012). Sesuai dengan ps.1 angka 6 UU 12 Tahun 2012, Perguruan Tinggi berkewajiban untuk menyelenggarakan Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian terkait dengan pendidikan profesi perguruan tinggi tertentu wajib 93 mengembangkan pendidikan profesi, pengembangan keilmuan keprofesian melalui penelitian dan penerapan keilmuan keprofesian untuk Masyarakat. Di negara kita tentang jatidiri perguruan tinggi masih menjadi bahan diskursus. Perguruan tinggi sering diwujudkan sebagai jawatan pemerintah? Atau perusahaan? Sebagai LSM? Cenderung pula sebagai lembaga sosial, dst. Secara substansi, Perguruan Tinggi berfungsi untuk menghasilkan produk-produk penting, yaitu ilmu pengetahuan baru, modal insani, budaya baru dan industri baru (Santoso 2014) (Gambar 1). Gambar 1. Hakekat Perguruan Tinggi sesuai UU 12 Tahun 2012 (Santoso, 2014) Pendidikan profesi merupakan salah satu jenis pada pendidikan tinggi. Kedudukan jenis pendidikan profesi dengan mengacu kepada Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dapat dilihat pada Tabel 1, sbb: HAKEKAT PERGURUAN TINGGI (UU 12/12, ps.4&5) KELUARAN 1. INOVASI IPTEK dlm SENI 2. MODAL INSANI 3. BUDAYA TERBARUKAN (4. INDUSTRI BARU) PENELITIAN YG BERMUTU (PENGABDIAN BERMUTU KEPADA MASYARAKAT) Proses PENDIDIKAN yang BERMUTU • Bahan Ajar (mutakhir, dinamis, kontekstual) • Peralatan • Peraga Ajar • Pengembangan & pemantapan sistem • Fasilitas Pengajaran lain MASUKAN 1. IPTEK (S) 2. MAHASISWA BARU 3. BUDAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDANAAN DANA PEM. DANA MASY. KARYA UNIVERSITAS? BIAYA BESAR, HASIL LEBIH BESAR 94 Sebagai salah satu jenis pendidikan tinggi (Tabel 1), program profesi pelaksanaannya dilakukan melalui Program Studi. Dengan mengacu kepada UU 20 Tahun 2003 dan UU 12 tahun 2012, pelaksanaan pendidikan profesi mengacu kepada beberapa prinsip penting sbb.: • Pendidikan profesi diselenggarakan setelah Program Sarjana (atau yang sederajat) (ps. 15, UU 20 Tahun 2003 dan ayat 1, ps. 2, UU 12 Tahun 2012). • Pendidikan profesi dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi (*). • *Kerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi, antara lain penetapan standar kompetensi, penetapan kualifikasi lulusan, penyusunan kurikulum, penggunaan sumber belajar, dan uji kompetensi (Penjelasan ayat 2, ps. 17, UU 12 Tahun 2012). • Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja (ayat 1, ps. 24 UU 12 Tahun 2012). • Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (ps. 36 UU 12 Tahun 2012). • Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi (ayat 1, ps 33 UU 12 Tahun 2012). • Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (ps. 36 UU 12 Tahun 2012). • Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program studi Program Profesi Insinyur diatur dengan Peraturan Menteri (ps. 14, PP 25 Tahun 2019). • Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi (ayat 3 UU 12 tahun 2012). 95 Dengan merujuk kepada beberapa ketentuan tersebut, maka secara umum kedudukan pendidikan profesi dalam kerangka bentuk, jenis dan program pendidikan tinggi di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2. Gambar 2. Kedudukan program profesi dalam berbagai bentuk perguruan tinggi. Dalam Gambar 2 terlihat bahwa Program Profesi kedudukannya diselenggarakan setelah program Sarjana, Sarjana Terapan/Diploma IV. Dengan demikian peserta Program Profesi tersebut harus telah lulus program studi sarjana atau sarjana terapan yang juga merupakan Program Diploma IV. Lulusan peserta Program Profesi akan memperoleh Sertifikat Profesi. Pengaturan Pendidikan Profesi dengan merujuk kepada Undang- undang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden No.8 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dapat dilihat pada Gambar 3. 96 Gambar 3. Pengaturan pendidikan profesi merupakan pendidikan pascasarjana Perundangan kita mengikuti system “multi entry” dan “multi exit”. Sehingga para peserta dari satu jenis pendidikan tinggi dapat berpindah pada jenis pendidikan tinggi lainnya. Meskipun demikian mereka harus melewati program matrikulasi (Gambar 3). Contoh Pengaturan pendidikan profesi Insinyur di Indonesia Insinyur merupakan salah satu profesi di Indonesia. Insinyur diatur dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Pengertian Insinyur pada prinsipnya dapat didefinisikan sebagai seseorang yang dalam melaksanakan profesinya mempergunakan pengetahuan matematika dan pengetahuan alam, yang diperoleh dari pendidikan; pengalaman dan pelatihan, untuk secara ekonomis mengubah dan mengembangkan suatu bahan; energi dan berbagai sumber daya yang berasal dari alam, menjadi produk lain demi kepentingan kesejahteraan; kenyamanan; kesehatan dan keselamatan umat manusia (PII), sedangkan ABET memiliki definisi yang mirip. Di sisi yang lain para Insinyur Jepang mendefinisikan Insinyur sebagaimana dapat dibaca pada Gambar 4. S1: Sarjana Teknik Sekolah Menengah Atas S2: Magister Teknik S3: Doktor Magister (S2) Terapan Doktor (S3) Terapan Diploma 1 (D1) Diploma 2 (D2) Diploma 3 (D3) Sarjana Terapan (S1Tr) (D4) Sistem RPL Masuk denga matrikulasi Pergeseran jenis dan jenjang pendidikan ACADEMIK PROFESI VOKASI JENJANG KKNI Sebutan Latihan kerja Ahli Teknisi/Analis 2 Operator 7 8 9 6 2 3 Pascasarjana 97 Gambar 4. Definisi Insinyur di Indonesia dibandingkan dengan di Amerika Serikat (ABET: Accreditation Board for Engineering and Technology) dan Jepang. Untuk membedakan antara ilmuwan (scientist) dan Insinyur (engineer) sebagai salah satu profesi secara sederhana dapat dilihat pada Gambar 5. Gambar 5. Perbedaan antara ilmuwan (“scientist”) dan insinyur. Pada Gambar 5 telah jelas bahwa yang dilakukan oleh para ilmuwan ialah menjelaskan semua yang telah ada seperti berbagai macam bahan, sifat- sifat alam, rumus matematika dst. Sementara itu Insinyur “menciptakan” sesuatu yang memang belum pernah ada. The Institution of Professional Engineers, Japan (IPEJ) Introduction of the Institution of Professional Engineers, Japan (IPEJ) and it’s overseas business Professional Engineers - people who will help you open up a bright future, and make contributions to the world communities! PII: DEFISISI INSINYUR Adalah seseorang yang dalam melaksanakan profesinya mempergunakan pengetahuan matematika dan pengetahuan alam, yang diperoleh dari pendidikan; pengalaman dan pelatihan, untuk secara ekonomis mengubah dan mengembangkan suatu bahan; energi dan berbagai sumber daya yang berasal dari alam, menjadi produk lain demi kepentingan kesejahteraan; kenyamanan; kesehatan dan keselamatan umat manusia. Scientists discover the world that exists; Engineers create the world that never was." (Theodore Von Karman aerospace engineering) 98 Kedudukan profesi insinyur jika digambarkan ulang pada skema sebagaimana telah disampaikan pada Gambar 3 dapat ditunjukkan sebagai Gambar 5 dan 6. Pada gambar-gambar tersebut juga tercerminkan kedudukannya sesuai dengan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang menunjukkan Tingkat atau “level” dan sebutannya. Gambar 5. Pendidikan profesi yang dapat ditempuh setelah menyelesaikan Program Sarjana, atau Program Sarjana Terapan Teknik (Diploma IV), dan pemikiran alih jenis pendidikan. Dalam kaitan dengan misi dari jenis pendidikan tinggi, perbedaan antara jenis pendidikan akademik, vokasi dan profesi dapat dilihat pada Gambar 6. Bagi lulusan sarjana atau yang sederajat semuanya harus melewati program profesi untuk memperoleh sertifikat profesi. S1: Sarjana Teknik Sekolah Menengan Atas S2: Magister Teknik S3: Doktor Magister (S2) Terapan Teknik Doktor (S3) Terapan Diploma 1 (D1) Diploma 2 (D2) Diploma 3 (D3) Sarjana Terapan (S1Tr) (D4) AKADEMIK PROFESI VOKASI (IPP) JENJANG KKNI Sebutan Latihan kerja Ahli Teknisi/Analis 2 Operator 7 8 9 6 2 3 Pascasarjana Sistem RPL Masuk denga matrikulasi Pergeseran jenis dan jenjang pendidikan 99 Gambar 6. Program Profesi sebagai program pascasarjana yang dapat ditempuh setelah seseorang menyelesaikan program sarjana atau yang sederajat. Dalam keinsinyuran di Indonesia, Uji Kompetensi untuk Insinyur Profesional berbasis kepada Bakuan Penilaian Insinyur Profesional (Biro Sertifikasi PII, 2021) (Gambar 7). Uji Kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Insinyur Profesional dilakukan secara portofolio dengan penilaian terhadap FAIP (Formular Aplikasi Insinyur Profesional) oleh PII (Persatuan Insinyur Indonesia) melalui Uji Kompetensi yang dilakukan oleh Majelis Uji Kompetensi dari masing-masing Majelis Uji Kompetensi Badan Kejuruan (BK). BK merupakan kelompok-kelompok dari berbagai bidang keinsinyuran. 9 8 7 6 5 4 3 Secondary School Diploma 4 (D4/S1Tr) Diploma 1 (D1) Diploma 3 (D3) Diploma 2 (D2) Magister (S2) Terapan Doktor (S3) Terapan Sarjana (S1) Magister (S2) Doktor (S3) “Berorientasi kepada pengembangan keilmuan untuk memenuhi lapangan kerja berbasis pengembangan dan implementasi keilmuan (akademik)” JENJANG KKNI AKADEMIK PROFESI VOKASI REGISTRASI Pascasarjana Sebutan Latihan kerja Ahli Teknisi/Analis 2 Oprator 100 Gambar 7. Kriteria PII sebagai rujukan untuk Uji Kompetensi Insinyur Profesional Untuk berkarir pada Profesi Insinyur dan berpraktik profesi insinyur, seseorang harus lulus dari Program Studi Profesi Insinyur yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Setelah lulus akan memperoleh Sertifikat Profesi Insinyur. Sesuai dengan UU Keinsinyuran, selanjutnya dicatat oleh PII dan mengikuti Uji Kompetensi melalui FAIP. Selanjutnya setelah lulus ybs. memperoleh Sertifikat Kompetensi dari PII yang disebut Sertifikat Insinyur Profesional dengan sebutan Insinyur Profesional Pratama, Madya atau Utama (IPP, IPM atau IPU) (Gambar 8). Insinyur Profesional Insinyur (Sertifikat Profesi - Ir) ST dan yang setara Surat tanda Registrasi Insinyur URUTAN MEMPEROLEH STRI SECARA TERSTRUKTUR PT PII UK – Sertifikat Kompetensi 101 Gambar 8. Kedudukan Uji Kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi yang disebut sebagai Sertifikat Insinyur Profesional (SIP). Dalam lingkup profesi insinyur, jika seseorang telah mendapat SIP, Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) langsung diterbitkan oleh PII. Dengan demikian ybs. dapat berpraktik profesi dan bekerja sebagai insinyur. Pemahaman registrasi profesional ialah untuk memberikan tolok ukur di mana publik, pemberi kerja, dan klien saling dapat memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa insinyur dan teknisi teregistrasi telah memenuhi standar profesional yang diakui secara global. (UK-Engineering Council, 2024). Registrasi menunjukkan kompetensi dan komitmen setiap individu yang dinilai secara independen dan menyeluruh oleh sejawat. Jadi insinyur professional berpraktik dengan pedoman Standar dan Kode Etik Insinyur Indonesia. Karakater yang harus terpenuhi: • Memiliki lisensi; • Menjaga dan meningkatkan kompetensi yaitu ilmu pengetahuan, keterampilan dan perilaku; • Mengutamakan keamanan dan keselamatan umum; • Menerapkan praktik tata kelola keinsinyuran yang terbaik (jujur kepada pengguna jasa, penyelesaian masalah secara internal, melakukan konsultasi kepada fihak yang kompeten); • Mendorong rekan sesama insinyur untuk keprofesionalan; • Membangun kesetiakawanan dalam keinsinyuran. Pola fikir pengaturan praktik profesi dan kerja lulusan Sarjana Teknik, Sarjana Terapan Teknik, Insinyur dan Insinyur teregistrasi Alur proses seseorang sejak lulus sebagai Sarjana Teknik dan Sarjana Teknik Terapan hingga mengerjakan proyek keinsinyuran dapat dilihat pada Gambar 9. 102 Gambar 9. Lulusan Sarjana Teknik atau Sarjana Terapan Teknik harus mengalami proses pendidikan dan Latihan sebelum berpraktik insinyur dan bekerja sebagai insinyur. Seorang Insinyur baru dapat bekerja sepenuhnya dengan tanggungjawab mandiri dalam kerangkan praktik profesi setelah memiliki STRI, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 10. Tinjauan Pasal 212 UU 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 212 pada Undang-undang 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur pula tentang pendidikan profesi dalam lingkup kesehatan. Pasal tersebut tertulis sebagai berikut: 103 (1) Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan Tenaga Kesehatan program diploma, program sarjana, dan program sarjana terapan mendapatkan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Tenaga Kesehatan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan praktik profesi setelah menyelesaikan pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi. Ayat (1) merupakan hal yang wajar dimana semua mahasiswa yang telah lulus program pendidikan tinggi akan memperoleh ijazah. Ijazah yang dimaksud harus sesuai dengan pengaturan Permendikbudristek No. 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain. Ayat (2) mengatur tentang tenaga kesehatan program sarjana. Jika seseorang telah menyelesaikan program studi sarjana atau yang sederajat pada salah satu bidang pendidikan Tenaga Kesehatan, maka ybs dapat memperoleh sertifikat profesi. Untuk memperoleh sertifikat profesi sebagaimana sistem pendidikan tinggi kita mengatur, harus melalui pendidikan profesi (lihat Gambar 3). Selanjutnya jika ybs akan bekerja dan berpraktik profesi ybs harus telah memperoleh Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi. Untuk memperoleh sertifikat kompetensi ybs harus lulus Uji Kompetensi setelah mengikuti Program Profesi. Namun demikian sesuai dengan ketentuan yang diatur pada UU 20 Tahun 2003 dan UU 12 Tahun 2012, maka kedudukan pendidikan profesi diselenggarakan setelah sarjana (pascasarjana) atau yang sederajat atau level KKNI 7. Penutup • Lulusan Sarjana atau yang sederajat dapat memperoleh sertifikat profesi. • Untuk memperoleh sertifikat profesi seseorang harus mengikuti program profesi. • Program profesi merupakan program pascasarjana (Level KKNI 7), artinya program setelah sarjana atau yang sederajat. • Surat tanda registrasi profesi bagi lulusan program profesi dapat diperoleh setelah lulus uji kompetensi profesi sehingga memperoleh sertifikat kompetensi. 104 2. Megawati Santoso, Ph.D. Berdasarkan permohonan dari Kementerian Kesehatan perihal permohonan memberikan keterangan Ahli di Mahkamah Konstitusi, perkenankan Ahli menyampaikan keterangan terhadap enam hal berikut: • Konsep pendidikan tinggi secara umum sesuai dengan UU Sisdiknas dan UU Dikti • Penjelasan perbedaan mengenai pendidikan akademik, vokasi, dan pendidikan profesi Konsep pendidikan tenaga kesehatan • Konsep pendidikan dan kurikulum pendidikan gizi untuk vokasi, sarjana, dan profesi • Posisi lulusan akademik bidang gizi sebagai bagian dari SDM Kesehatan • Peluang kerja lulusan pendidikan akademik, khususnya gizi yang tidak memberikan/berhubungan dengan pelayanan kesehatan • Pelaksanaan uji kompetensi 1. Konsep pendidikan tinggi secara umum sesuai dengan UU Sisdiknas dan UU Dikti Setiap warga negara Indonesia berhak dan berkesempatan memperoleh pendidikan, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, ras, agama, latar belakang sosial, dan ekonomi. Tujuan pendidikan di Indonesia adalah memfasilitasi proses pembelajaran dan suasana dimana peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mencapai akhlak, kecerdasan, dan keterampilan hidup dan keterampilan bekerja sehingga mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat di seluruh dunia. Secara umum pendidikan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan pengaturan khusus pendidikan tinggi dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam Sistem Pendidikan Nasional dikenal definisi oprasional terkait dengan Jenjang, Jalur, dan Jenis Pendidikan, sebagaimana dijabarkan dan dicontohkan sebagai berikut. Table 1. Definisi operasional dan contoh dari dengan Jenjang, Jalur, dan Jenis Pendidikan 105 Aspek Jenjang Pendidikan Jalur Penddidikan Jenis Pendidikan Definisi Menjabarkan tahapan pendidikan yang ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik dan kemampuan yang dikembangkan. Kategorisasi ini didasarkan pada usia peserta didik pada umumnya (di luar yang jenius) Menjabarkan jalur (pathway) peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya dengan pengakuan hasil akhir yang berbeda. Kategorisasi ini didasarkan pengakuan hasil akhir Menjabarkan pengelompokan pendidikan formal atau non formal berdasarkan tujuan pendidikan tertentu pada suatu satuan pendidikan. Kategorisasi ini didasarkan pada capaian pembelajaran (learning outcomes) atau proses pendidikan/pembelajaran yang bersifat khusus/spesifik Contoh • Pendidikan Anak Sekolah Dini (PAUD) • Pendidikan Sekolah Dasar (Primary Education) • Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Secondary Education) • Pendidikan Tinggi (Higher Education) • Pendidikan Formal dengan hasil akhir Ijazah dan gelar. • Pendidikan Non- Formal dengan hasil akhir Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi dan sebutan profesi. • Pendidikan Informal dengan hasil akhir peningkatan pengetahuan atau kompetensi tanpa pengakuan formal oleh suatu institusi. • Pendidikan Jarak Jauh • Pendidikan Khusus • Pendidikan Akademik • Pendidikan Kejuruan atau Vokasi • Pendidikan Profesi • Pendidikan Spesialis • Pendidikan Sub- Spesialis Pada jalur pendidikan, pembedaan antara Pendidikan Formal, Non-Formal, dan Informal adalah sebagai berikut: Table 2. Perbandingan Deskripsi Pendidikan Formal, Non-Formal Formal Non-Formal Informal Penekanan khusus pada perkembangan intelektual. Penekanan khusus pada perolehan keterampilan khusus. Penekanan khusus pada perkembangan intelektual dan/atau perolehan keterampilan khusus. Peserta homogen. Peserta heterogen. Kelompok khusus. 106 Konten pendidikan diprogramkan secara formal, dengan kurikulum terstandardisasi. Konten pendidikan diprogramkan secara formal, dengan kurikulum terstandardisasi. Konten pendidikan tidak diprogramkan secara formal, tanpa adanya kurikulum yang terstandardisasi Terstruktur, berjenjang, dan kontinu. Penjenjangan perolehan keterampilan bersifat opsional. Struktur, jenjang, dan keberlanjutan disesuaikan dengan peserta didik. Terjadwal dengan waktu pembelajaran yang relatif lama. Terjadwal dengan waktu pembelajaran yang relatif singkat. Belum tentu terjadwal dengan waktu pembelajaran yang teratur. Evaluasi keberhasilan proses pembelajaran dilakukan secara berkala dan sistematis. Evaluasi keberhasilan proses pembelajaran dilakukan melalui uji kompetensi. Evaluasi keberhasilan proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kelulusan ditandai dengan penerbitan ijazah dan pemberian gelar. Kelulusan ditandai dengan penerbitan sertifikat dan pemberian atribut bagi profesi tertentu. Tidak ada pengakuan formal. Diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Pelatihan dan Lembaga Kursus. Diselenggarakan oleh individu atau kelompok masyarakat. Relasi antara Jenjang, Jalur, dan Jenis Pendidikan dalam sistem pendidikan nasional dan komparasinya dengan sistem internasional (International Standard Classification of Education (ISCED) dinyatakan dalam dua tabel berikut: 107 Tabel 3. Sistem Pendidikan Nasional 1 1 Disajikan dalam dokumen Indonesian Referencing Report-2019 yang telah diakui oleh Komite ASEAN Qualification Reference Framewor Nasional Indonesia (KKNI) oleh ASEAN Early Childhood Education A Program B Program Secondary Education Senior Secondary School (Grades 10-12) 3-year Vocational Secondary School (Grades 10-12) C Program INDONESIAN EDUCATION SYSTEM NON-FO RPL System Playgroup, Child Care C & Similar ECE Unit Higher Education Kindergarten Primary School (Grades 1-6) Junior Secondary School (Grades 7-9) 4-year Vocational Secondary School (Grades 10-13) Bachelor of Honors Professional Bachelor Specialist Sub-specialist 2-year Diploma or Associate Degree 3-year Diploma or Bachelor Profession 1-year Diploma (Diploma 1) Basic Education LEVEL OF EDUCATION FORMAL PATH OF EDUCATION Master & Applied Master Doctor & Applied Doctor 108 Tabel 4. Komparasi Sistem Pendidikan nasional dengan International Standard Classificatio 2 Disajikan dalam dokumen Indonesian Referencing Report-2019 yang telah diakui oleh Komite ASEAN Qualification Reference Framewor Nasional Indonesia (KKNI) oleh ASEAN Early Childhood 0 Early Childhood Education Primary 1 Lower Secondary 2 Upper Secondary 3 Secondary Education 3-year Vocational Secondary School (Grades 10-12) Post-secondary Non-tertiary 4 Short-cycle Tertiary 5 Master or Equivalent 7 Doctor or Equivalent 8 General Profession Master & Applied Master Specialist Doctor & Applied Doctor Subspecialist Higher Education 1-year Diploma 2-year Diploma or Associate Bachelor or Equivalent 6 3-year Diploma or Bachelor Bachelor with Honors Professional Bachelor Basic Education Primary School (Grades 1-6) Junior Secondary School (Grades 7-9) Senior Secondary School (Grades 10-12) 4-year Vocational Secondary School (Grades 10-13) Kindergarten (Age Group 4-6 Years) ISCED NATIONAL EDUCATION SYSTEM OF INDONESIA (ISCED LEVEL OF EDUCATION PATH OF EDUCATION FORMAL 2. Penjelasan perbedaan mengenai pendidikan akademik, vokasi, dan pendidikan profesi Konsep pendidikan tenaga kesehatan • Ketentuan Umum UU nomor 12 tahuan 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia • Bagian Ketiga Jenis Pendidikan Tinggi Paragraf 1 Pendidikan Akademik Pasal 15 (1): Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. • Paragraf 2 Pendidikan Vokasi Pasal 16 (1): Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan. • Paragraf 3 Pendidikan Profesi Pasal 17 (1): Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. • Pasal 25 (1): Program spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis. Tiga kategori utama dalam Pendidikan Tinggi di Indonesia adalah pendidikan tinggi akademik, vokasi, dan profesi. Pendidikan tinggi akademik bersifat generik, sedangkan vokasi dan profesi bersifat spesifik, sebagaimana dideskripsikan pada Tabel 5. Pembeda utama pendidikan tinggi vokasi dibanding pendidikan tinggi akademik terletak pada capaian pembelajarannya sebagaimana dideskripsikan pada Tabel 6. 110 Tabel 5. Jenis Pendidikan Tinggi di Indonesia Sifat Definisi (UU No. 12 Tahun 2012) Program Generik Pendidikan tinggi yang diarahkan untuk penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1. Sarjana 2. Magister 3. Doktor Spesifik Pendidikan tinggi yang diarahkan untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu 1. Diploma Satu 2. Diploma Dua 3. Diploma Tiga 4. Sarjana Terapan 5. Magister Terapan 6. Doktor Terapan Pendidikan tinggi yang diarahkan untuk pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus 1. Profesi 2. Spesialis Tabel 6. Capaian Pembelajaran dan Sifat Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi dan Pendidikan Tinggi Akademik Aspek Pendidikan Tinggi Vokasi Pendidikan Tinggi Akademik Capaian Pembelajaran Umum Mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, rekayasa, dan teknologi untuk menyelesaikan masalah langsung di lapangan pada berbagai jenis pekerjaan dalam suatu sektor tertentu. Lulusan pendidikan ini harus kompeten dalam bidang keahlian tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah dalam bidang pekerjaan tertentu. • Mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, rekayasa, dan teknologi untuk mengembangkan produk teknologi atau memberikan jasa profesional. Lulusan pendidikan ini tidak ditargetkan untuk memiliki kemampuan untuk mengisi pekerjaan tertentu yang memerlukan tanggung jawab keprofesian. Untuk bisa melakukan kerja di sebagai profesional yang dilindungi Undang-Undang, mereka wajib terlebih dahulu mengikuti pendidikan keprofesian, pelatihan atau orientasi kerja tertentu. 111 Aspek Pendidikan Tinggi Vokasi Pendidikan Tinggi Akademik Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang langsung mampu menangani pekerjaan tanpa pelatihan lagi. Berbasis Potensi untuk mengembangkan keahlian aplukatif dan pengembangan IPTEKS Sifat Pembelajaran Meliputi serangkaian proses memperkuat pengetahuan aplikatif untuk membangun keterampilan kerja khusus, meningkatkan kemampuan dan kapasitas untuk secara kritis menyerap ide-ide baru, dan memperkuat karakter dan moral mahasiswa sebagai penyelesai masalah dan pembelajar sepanjang hayat. Meliputi serangkaian proses untuk membentuk higher order thinking skills yang melekat sepanjang hidup, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kemampuan dan kapasitas untuk secara kritis menyerap ide-ide baru, dan memperkuat karakter dan moral mahasiswa sebagai pengembang IPTEKS dan pembelajar sepanjang hayat. Penilaian akhir Uji Kompetensi pada keahlian kerja khusus dan dilakukan dengan menguji keterampilan bekerja pada simulasi atau langsung di tempat kerja Uji Komprehensif pada sidang akhir, menguji kemampuan penguasaan pengetahuan, metode, prinsip, teknik secara kognitif Relasi antara jenis pendidikan Akademik, Vokasi, Profesi dapat dilihat pada ilustrasi diagram berikut. Kolom-kolom warna yang sama menunjukkan kesamaan aspek- aspek pada Tabel 5 dan Tabel6. Dalam gambar di bawah ini, program studi vokasi lebih dekat mendukung program studi pendidikan profesi, spesialis, sub-spesialis. Contoh dari pendididikan profesi disampaikan pada Tabel 7. Dasar penamaan program studi pendidikan profesi didasarkan langsung pada nama profesinya. 112 Gambar 1: Ilustrasi posisi dan relasi antara jenis-jenis program pendidikan tinggi dan korelasinya dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tabel 7. Nama Program Pendidikan Profesi dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Singkatan Gelar PERTANIAN (AGRICULTURE) Pendidikan Profesi Pengkultur Jaringan Tanaman Plant Tissue Culture Profession Education K.Jar. Pendidikan Profesi Pemulia Tanaman Plant Breeders Profession Education P.T. Pendidikan Profesi Penyuluh Pertanian Agricultural Extension Profession Education Pen. BISNIS (BUSINESS) Pendidikan Profesi Akuntan Accountant Profession Education Akt. REKAYASA (ENGINEERING) Pendidikan Profesi Insinyur Engineer Profession Education Ir. KESEHATAN (HEALTH) Pendidikan Profesi Apoteker Pharmacist Profession Education Apt. Pendidikan Profesi Bidan Midwife Profession Education Bdn. Pendidikan Profesi Dietisien Dietician Profession Education Dietisien Master Sarjana Doktor 1 2 3 4 5 7 8 9 6 Sekolah Menengah Kejuruan Profesi Diploma I Diploma III Diploma II Diploma IV / S.Tr AHLI TEKNISI/ ANALIS OPERATOR Sekolah Menengah Atas Magister Terapan Spesialis Doktor Terapan Subspesialis 113 Pendidikan Profesi Fisioterapis Physiotherapist Profession Education Ftr. Pendidikan Profesi Ners Nurse Profession Education Ners. Pendidikan Profesi Pengobat Tradisional Indonesia Traditional Indonesian Medicine Profession Education P.T.I. Pendidikan Profesi Psikolog Klinis Clynical Psychology Profession Education P.K. 3. Konsep pendidikan dan kurikulum pendidikan gizi untuk vokasi, sarjana, dan profesi Pendidikan Gizi dilaksanakan baik pada jenis pendidikan tinggi vokasi (Diploma 3 dan Diploma 4/Sarjana terapan), sarjana, profesi dietisien, magister dan doktor. Dengan berbagai jenis program, maka lulusan program studi Gizi dapat mengisi beragam jenis pekerjaan. Menjadi Tenaga Kesehatan hanya salah satu pekerjaan yang dapat dijalani. 4. Posisi lulusan akademik bidang gizi sebagai bagian dari SDM Kesehatan Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; Bagian Kedua Pengadaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Paragraf 1 Umum mengatur hal berikut. • Pasal 575: Pendidikan tinggi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pendidikan akademik, yang terdiri atas program sarjana, magister, dan doktor; b. pendidikan vokasi, yang terdiri atas program diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan; dan c. pendidikan profesi, yang terdiri atas program profesi, spesialis, dan subspesialis. Merujuk pada gambar 1 di atas, maka ketiga jenis pendidikan ini mempunyai fungsi yang berbeda dalam mendukung kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelompokkan atas: a. Tenaga Medis; b. Tenaga Kesehatan; dan c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. 114 (Pengelompokan SDM Kesehatan dinyatakan dalam UU Nomor 17 tentang Kesehatan dalam BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN, Bagian Kesatu Pengelompokan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pasal 197 Sumber Daya Manusia Kesehatan). Agar kompeten dalam melakukan layanan kesehatan, maka Tenaga medis seharusnya memiliki latar belakang pendidikan Profesi, Spesialis, Sub Spesialis, dan lulus Uji Kompetensi, sedangkan Tenaga kesehatan diwajibkan untuk memiliki latar belakang pendidikan Diploma Tiga, Diploma Empat, Profesi, Spesialis, Sub Spesialis, dan lulus Uji Kompetensi. Latar belakang pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan ini dinyatakan dalam regulasi: • Pasal 590 (1): Peserta didik yang menyelesaikan pendidikan tinggi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berhak mendapatkan: a. ijazah dan gelar untuk diploma tiga, sarjana, dan diploma empat/ sarjana terapan; atau b. Sertifikat Profesi dan gelar untuk pendidikan profesi. • Pasal 678 (1): Pengajuan permohonan STR bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri setelah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan memenuhi persyaratan. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling sedikit meliputi: a. memiliki ijazah pendidikan di bidang Kesehatan dan/atau Sertifikat Profesi; dan b. memiliki Sertifikat Kompetensi. Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan dapat memiliki berbagai jenis pendidikan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Analisis kesesuaian berdasarkan pada aspek-aspek yang dijabarkan pada Tabel 5 dan Tabel 6, menunjukkan bahwa regulasi latar belakang pendidikan dari tiga kelompok SDM Kesehatan sudah sesuai. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib memiliki kompetensi spesifik yang dibuktikan dengan kelulusan uji komptensi. Jenis pendidikan yang capaian pembelajarannya spesifik adalah Pendidikan Vokasi, Profesi, Spesialis, dan Subspesialis. Dari sudut pandang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, SDM tenaga Kesehatan memang seharusnya dilakukan pada ranah pendidikan 115 Vokasi, Profesi, Spesialis, Subspesialis, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian. • Pasal 3 PTKL menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian Lain atau LPNK • Pasal 5 (1) Program studi pada PTKL harus: a. berdasarkan program prioritas nasional masing masing Kementerian Lain atau LPNK; dan b. bersifat teknis dan spesifik, untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), program studi pada PTKL yang diselenggarakan setelah Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tidak boleh tumpang tindih dengan program studi pada perguruan tinggi di bawah pembinaan Kementerian • Pendidikan Kedinasan adalah Pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian, Kementerian Lain, atau LPNK yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri Dari sudut kebutuhan kompetensi tenaga kesehatan, maka pendidikan Vokasi, Profesi, Spesialis, dan Sub spesialis adalah jenis pendidikan yang lebih sesuai karena lulusan mempunyai kemampuan kerja yang spesifik dan relevan terhadap kebutuhan fasilitas layanan kesehatan. Bilamana dilakukan pada pendidikan akademik, maka lulusan harus menambah kompetensi khusus untuk bisa langsung bekerja menangani klien atau pasien, seperti pendidikan profesi. Dari analisis kesesuaian antara kebutuhan pengguna dan capaian pembelajaran pendidikan, maka lulusan jenis pendidikan Diploma 3, Diploma 4, dan pendidikan Profesi bidang Gizi yang telah lulus uji komptensi (berbasis pemenuhan Standar Komptensi yang disusun oleh Kolegium) dapat diterima sebagai Tenaga Kesehatan dan dapat diberikan STR dan SIP. Lulusan pendidikan akademik bidang Gizi dapat mengisi berbagai posisi di Kementerian Kesehatan atau lembaga negara lainnya, sesuai dengan kebutuhan institusi/organisasi. 5. Peluang kerja lulusan pendidikan akademik, khususnya gizi yang tidak memberikan atau berhubungan dengan pelayanan kesehatan: 116 Lulusan program studi gizi memiliki berbagai pilihan lokasi kerja yang luas. Berikut adalah beberapa tempat di mana mereka bisa bekerja: a) Lembaga Pemerintah: Bekerja sebagai pengembil atau pelaksana kebijakan di lembaga pemerintah yang berfokus pada program gizi pegawai dan kesehatan gizi masyarakat b) Perusahaan atau Korporasi: Bekerja sebagai manajer atau pelaksana program kesehatan pegawai yang berfokus pada program gizi pegawai, tamu, dan berbagai acara yang diselenggarakan oleh perusahaan. c) Industri Makanan dan Minuman: Mengembangkan produk makanan sehat, melakukan penelitian tentang nutrisi, atau memberikan konsultasi dalam pengembangan produk di perusahaan makanan dan minuman. d) Fasilitas Penelitian dan Akademik: Terlibat dalam penelitian tentang nutrisi, diet, dan kesehatan di universitas, lembaga penelitian, atau pusat studi gizi. e) Pusat Kebugaran dan Olahraga: Menyediakan konsultasi gizi untuk atlet dan individu yang berfokus pada kebugaran, merencanakan diet untuk meningkatkan performa olahraga. f) Konsultasi Gizi Mandiri: Membuka praktik sendiri sebagai konsultan gizi, memberikan layanan konsultasi pribadi atau kelompok, dan mengembangkan program diet yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. g) Lembaga Pendidikan: Mengajar di institusi pendidikan tentang nutrisi dan gizi, baik di tingkat sekolah dasar, menengah, atau perguruan tinggi. h) Organisasi Non-Pemerintah (NGO): Terlibat dalam program-program gizi yang dilakukan oleh NGO yang fokus pada isu-isu kesehatan dan gizi, seperti pemberantasan malnutrisi. i) Media dan Publikasi: Menulis artikel, buku, atau terlibat dalam program media tentang gizi dan kesehatan, memberikan wawasan dan edukasi kepada publik. j) Perusahaan Asuransi Kesehatan: Bekerja dalam penilaian dan pengelolaan klaim yang terkait dengan layanan gizi, atau menyusun kebijakan terkait diet dan kesehatan. Setiap lokasi kerja ini menawarkan kesempatan untuk berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam bidang gizi melalui berbagai cara yang berbeda. 117 6. Mekanisme Ujian Kompetensi Uji kompetensi dilakukan untuk menyatakan apakah Tenaga Kesehatan kompeten atau tidak kompeten dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Uji ini tidak hanya menguji penguasaan pengetahuan (kognitif) tetapi juga menguji keterampilan dan sikap kerja ketika tenaga kesehatan melakukan layanan kepada klien/pasien. 3. Tony Arjuna, M.NutDiet, Ph.D. A. Sebelum berlakunya UU 17/2023, tidak ada kewajiban bagi sarjana masyarakat melaksanakan pendidikan profesi terlebih dahulu untuk memperoleh STR dan melaksanakan praktik profesi. Namun setelah UU 17/2023 disahkan dan berlaku, laman pengajuan STR pada KTKI sudah tidak memfasilitasi untuk lulusan sarjana kesehatan masyarakat. B. Berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 secara tiba-tiba dan tanpa peralihan pada dasarnya sangat merugikan dan membatasi mahasiswa pendidikan sarjana tenaga kesehatan karena harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak sedikit untuk mengikuti program Pendidikan profesi selama 1 (satu) tahun sebagai syarat mendapatkan STR. Padahal sebelum berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023, mahasiswa yang mengambil program sarjana tenaga Kesehatan telah mempersiapkan diri untuk mengambil STR melalui uji kompetensi (ukom) tanpa adanya syarat kewajiban mengikuti program pendidikan profesi. C. Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang berlaku secara tiba-tiba tanpa peralihan dan tidak memberikan persiapan kepada pihak tedampak, in casu mahasiswa program tenaga Kesehatan yang terdaftar sebelum berlakunya ketentuan tersebut untuk mempersiapkan pilihan karir, menyesuaikan kemampuan ekonomi, dan mengatur pilihan pendidikan tenaga kesehatan. D. Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 mengakibatkan Para Pemohon terhalang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan perencanaan dan konsentrasinya selama menempuh Pendidikan. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, ahli memberikan pandangan sebagai berikut: Secara historis, Sistem Pendidikan Tenaga Gizi Indonesia mengacu pada model Pendidikan Tenaga Gizi di Amerika Serikat, dimana pendidikan dimulai dari program Sarjana kemudian dilanjutkan dengan pendidikan profesi. Hal ini tertuang 118 dengan jelas dalam Naskah Akademik Sistem Pendidikan Tenaga Gizi Indonesia yang disusun bersama oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) dan Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia (AIPGI) dan disahkan pada tanggal 20 November 2014. Dokumen Naskah Akademik tersebut telah menjadi panduan bagi setiap Institusi Pendidikan Tinggi di Indonesia dalam pelaksanaan pendidikan tenaga gizi selama satu dekade ini. Dalam Naskah Akademik tersebut telah ditetapkan jenjang pendidikan tenaga gizi Indonesia mulai dari level D3 hingga S3, dan tertulis secara jelas bahwa mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pendidikan profesi adalah setelah pendidikan sarjana, maka lulusan pendidikan S1 Gizi dari sejak awal memang ditetapkan untuk mengikuti pendidikan profesi, yakni pendidikan profesi dietisien. Berdasarkan Naskah Akademik, jenjang pendidikan Sarjana dan Profesi memiliki perbedaan kompetensi yang sangat jelas, yakni sebagai berikut: Learning Outcome Sarjana Gizi Learning Outcome Profesi Gizi Sarjana Gizi yang baru lulus (fresh graduate) berperan sebagai pengelola pelayanan gizi yang : 1) Mampu berkomunikasi efektif dalam pelayanan konseling, edukasi gizi, dan dietetik untuk menangani masalah gizi individu, kelompok dan masyarakat sesuai hasil kajiannya serta mempertimbangkan implikasinya. 2) Mampu mengelola pelayanan gizi berdasarkan penilaian gizi yang sudah baku secara mandiri (Care Provider). 3) Mampu mengambil keputusan dengan memformulasikan pemecahan masalah gizi perorangan, kelompok dan masyarakat melalui penilaian status gizi (Decision Maker). 4) Mampu mengaplikasikan prinsip prinsip ilmu gizi dalam pemecahan masalah gizi Dietesien yang baru lulus (fresh graduate) sebagai penyelia yang: 1) Mampu melakukan komunikasi efektif dalam pelayanan konseling, edukasi gizi, dan dietetik untuk penanganan masalah gizi individu kelompok, dan masyarakat untuk membantu perubahan perilaku 2) Mampu melakukan komponen pelayanan gizi dalam forum diskusi tim medis untuk tindakan dan rencana rawat jalan pasien dalam pelayanan konseling, edukasi gizi, dan dietetic 3) Mampu Melakukan asuhan gizi (Nutritional Care Process) dan menggunakan bahasa gizi terstandar untuk berbagai setting (individu, kelompok dan populasi dengan usia dan status Kesehatan bervariasi dalam 119 perorangan, kelompok dan masyarakat melalui penilaian status gizi. (Decision Maker). 5) Mampu mengembangkan pelayanan gizi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta mampu berdaptasi pada kondisi sumber daya terbatas (Care provider). 6) Mampu bekerjasama dalam tim dan bertanggung atas hasil kerja mandiri atau kelompok dan memiliki sikap kritis, empati pada klien dan tim kerja pada tingkat internal serta eksternal organisasi (Community Leader). 7) Mampu mengelola pendidikan gizi dengan menggunakan media dan metode sesuai karakteristik sasaran. 8) Mampu mengelola penyelenggaraan makanan pada institusi dengan menerapkan konsep – konsep manajemen. 9) Mampu mengembangkan rencana bisnis untuk program, produk atau layanan, termasuk pengembangan anggaran, kebutuhan staf, persyaratan fasilitas, perlengkapan dan persediaan. 10) Memiliki kemampuan berfikir (meta- kognitif) dengan landasan ilmiah (Decision Maker, Researcher). 11) Memiliki kemampuan belajar yang terstruktur dalam memahami teori dasar ilmu gizi, pangan, biomedik, patofisiologi, kesehatan masyarakat dan kasus komplikasi maupun non komplikasi) 4) Merencanakan dan mengelola penapisan gizi untuk individu dan kelompok 5) Merencanakan dan mengelola penilaian status gizi klien dengan kondisi kesehatan umum 6) Menilai status gizi individu dengan kondisi kesehatan kompleks 7) Melakukan penegakan diagnosis gizi 8) Merancang dan menerapkan rencana intervensi gizi sesuai dengan masalah kesehatan klien 9) Mampu Mengelola pemantauan asupan makanan dan status gizi klien 10) Mampu Mengawasi penerjemahan kebutuhan gizi menjadi menu makanan untuk kelompok sasaran 11) Mampu Mengawasi rancangan menu sesuai dengan kebutuhan dan status kesehatan klien 12) Mampu Mengawasi penerjemahan menu serta pengembangan dan/atau modifikasi resep/formula sesuai kebutuhan gizi dan status kesehatan kelompok sasaran. 13) Mampu Memformulasikan, menerapkan dan mengevaluasi standar makanan enteral untuk memenuhi kebutuhan gizi klien. 14) Mampu Melakukan monitoring dan evaluasi asupan zat gizi parenteral sesuai dengan kebutuhan gizi klien 120 pengetahuan tentang pelayanan dan kewenangan ahli gizi (Decision Maker). 12) Mampu melakukan penelitian di bidang gizi dan mendesiminasikan kajian penelaahan masalah gizi yang akurat dalam bentuk laporan penelitian (Researcher). 15) Mampu Mengembangkan dan menerapkan rencana pemberian makanan peralihan 16) Mampu Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan gizi diantara pemberi pelayanan 17) Mampu Merencanakan dan mengelola dokumentasi proses asuhan gizi 18) Mampu Merujuk pasien/ klien kepada profesional dietisien atau disiplin lain bila diluar kemampuan/kewenangan 19) Mampu Merujuk klien kepada tenaga kesehatan dan instansi pelayanan kesehatan lain yang lebih sesuai dengan kesehatan umum dan gizi. 20) Mampu merencanakan, mengelola pendidikan gizi, konseling, pelatihan dan/atau intervensi gizi lain dalam promosi kesehatan, pencegahan dan terapi gizi untuk individu, kelompok dan masyarakat, dengan menggunakan materi dan media yang sesuai. 21) Mampu merencanakan dan mengelola perbaikan mutu pelayanan gizi dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan. 22) Mampu Berpartisipasi dalam perubahan organisasi, perencanaan dan proses penetapan tujuan. 23) Mampu Menyiapkan dan menganalisis data kualitas, keuangan atau produktivitas dan mengembangkan rencana untuk intervensi. 24) Mampu Melakukan fungsi pemasaran. 121 25) Mampu Berpartisipasi dalam pendayagunaan sumber daya manusia. 26) Mampu Berpartisipasi dalam perencanaan dan pengelolaan sarana fisik. 27) Mampu Mengawasi pengembangan dan atau modifikasi resep / formula. 28) Mampu Merencanakan dan mengelola penilaian cita rasa (organoleptik) makanan dan produk gizi. 29) Mampu Mengawasi sistem pengadaan, distribusi dan pelayanan makanan. 30) Mampu Melakukan fungsi manajemen yang terkait dengan keselamatan, keamanan dan sanitasi yang mempengaruhi karyawan, pelanggan, pasien, fasilitas dan makanan. 31) Mampu Berpartisipasi dalam penetapan biaya praktek pelayanan kegizian. 32) Mampu mengembangkan rencana bisnis untuk program, produk atau layanan, termasuk pengembangan anggaran, kebutuhan staf, persyaratan fasilitas, perlengkapan dan persediaan, secara mandiri 33) Mampu melakukan riset bidang gizi untuk meningkatkan profesionalisme dan mendukung proses pengambilan keputusan. 34) Mampu Mengembangkan dan mengukur pengaruh dari pelayanan dan praktek kegizian. 122 Sumber: Buku Naskah Akademik Sistem Pendidikan Tenaga Gizi (2014). Selama mengikuti pendidikan S1 Gizi, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengenali dan mengobservasi praktik dan kerja seorang ahli gizi melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang terdiri dari bidang gizi klinik, gizi masyarakat dan manajemen penyelenggaraan makanan. Durasi pelaksanaan praktik setiap bidang berkisar antara 2-4 minggu sesuai dengan kebijakan institusi pendidikan masing-masing. Saat mengikuti pendidikan profesi, lulusan pendidikan akademik akan menempuh rotasi / praktik bidang gizi klinik, gizi masyarakat dan manajemen penyelenggaraan makanan dengan beban 38 SKS selama kurang lebih 38 – 40 minggu atau sekitar 2 semester. Selama menempuh pendidikan profesi, peserta pendidikan memiliki kesempatan untuk membangun dan mempraktikkan kompetensi seperti tertera pada tabel diatas, sehingga mereka lulus menjadi tenaga gizi yang siap menerapkan ilmunya diberbagai bidang, khususnya di institusi pelayanan kesehatan. Namun, dengan adanya persyaratan jumlah instruktur, kriteria tempat pengembangan keterampilan gizi, dan perijinan yang terpisah serta faktor lain membuat perkembangan pendidikan profesi gizi yang sudah dicanangkan sejak muktamar AIPGI tahun 2004 sampai 2010 belum maksimal. Program studi gizi kesehatan FK UGM adalah satu-satunya yang menyelenggarakan pendidikan profesi gizi sejak tahun 2006. Hingga saat ini, terdapat kurang lebih 13 program studi pendidikan profesi gizi di Indonesia. Dampak negatif dari situasi ini adalah banyak lulusan pendidikan sarjana gizi yang belum menjalani program profesi dan belum memiliki kewenangan dan kompetensi untuk memberikan asuhan gizi kepada pasien/klien telah direkrut dan berfungsi sebagai ahli gizi di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. Akibatnya, layanan yang diberikan secara inkompeten ini berisiko membahayakan pasien dan masyarakat. Oleh karena itu, jauh sebelum UU 17/2023 diterbitkan, Kolegium Ilmu Gizi Indonesia (KIGI) bersama PERSAGI, AIPGI dan Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Gizi (AIPVOGI) bersama-sama menyusun naskah akademik program pendidikan profesi gizi melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang disahkan sejak Desember 2021, untuk mengakselerasi pembukaan dan pertumbuhan program studi pendidikan profesi gizi, serta memfasilitasi tenaga kesehatan yang sudah bekerja di berbagai institusi pelayanan kesehatan untuk 123 mendapatkan gelar profesi gizi. Melalui program RPL, tenaga gizi lulusan S1 atau DIV dapat mengikuti pendidikan profesi gizi selama 6 bulan (1 semester). Hal ini secara signifikan mampu menurunkan biaya pendidikan dan sekaligus mempercepat pencapaian kompetensi profesi tenaga gizi yang sudah memiliki pengalaman kerja. Sosialisasi mengenai pembukaan dan pelaksanaan program RPL sudah dilakukan oleh PERSAGI, AIPGI dan AIPVOGI secara nasional sejak tahun 2021 hingga saat ini. Setidaknya, terdapat 9 pilihan program studi penyelenggara program RPL Profesi gizi yang dapat dipilih oleh lulusan S1 Gizi untuk melanjutkan pendidikan profesinya. Sebagian program studi seperti di UGM memiliki kebijakan yang mempermudah mahasiswa golongan kurang mampu untuk menempuh pendidikan profesi, misalnya melalui penyediaan subsidi UKT yang berkisar antara 25% - 100% dari UKT. Berdasarkan uraian di atas, argumentasi pemohon bahwa penerapan UU 17/2023 yang dilakukan secara tiba-tiba, sehingga pemohon tidak bisa mempersiapkan pilihan karir, harus mengikuti pendidikan profesi yang membutuhkan biaya dan waktu yang lama tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Bahwa ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 mengakibatkan Para Pemohon terhalang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan perencanaan dan konsentrasinya selama menempuh Pendidikan, saya memberikan pandangan sebagai berikut : Sesuai dengan learning outcome yang telah ditetapkan dalam naskah akademik pendidikan gizi Indonesia, bidang pekerjaan lulusan S1 Gizi tidak hanya terbatas pada bidang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas atau Institusi Pelayanan Kesehatan lainnya. Bidang pekerjaan seorang lulusan S1 gizi sangat luas dan justru sebagian besar diantaranya tidak membutuhkan STR atau syarat telah mengikuti pendidikan profesi. 20% 16% 49% Bidang Kerja Alumni S1 Gizi UGM Akademisi (Perguruan tinggi) Klinisi (RS) Praktisi Gizi Masyarakat Pemerintahan 124 Sumber: Tracer Study Lulusan S1 Gizi FKKMK UGM (2024) Lebih jauh lagi, hasil tracer study yang dilakukan oleh Ikatan Sarjana Gizi Indonesia (ISAGI) pada tahun 2021 dan platform edukasi online ahligizi.id menunjukkan gambaran yang sama. Bidang kerja lulusan S1 Gizi diantaranya: - Ahli gizi fitness centre / pusat kebugaran - Ahli gizi KONI dan PPLP berbagai daerah - Ahli gizi Lembaga Pemasyarakatan - Ahli gizi perusahaan - Ahli gizi Puskesmas - Ahli gizi di NGO - Dosen / Akademisi - Management trainee Perusahaan Industri Makanan - Quality control dan safety officer penyelenggara catering - Research and Development Perusahaan Industri Makanan - Staf Ahli Dinas Kesehatan - Tenaga Gizi Nusantara Sehat - Wirausaha catering diet - Wirausaha online coaching - Wirausaha konten kreator Bahkan, banyak diantaranya juga bekerja di RS dan tidak memerlukan STR karena bertugas pada bidang penyelenggaraan makanan di Instalasi Gizi RS. Berdasarkan uraian diatas, argumentasi pemohon bahwa pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 mengakibatkan para pemohon terhalang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan perencanaan dan konsentrasinya selama menempuh pendidikan tidaklah benar, mengingat begitu banyak bidang pekerjaan lulusan S1 Gizi yang tidak membutuhkan STR sama sekali dan tidak mensyaratkan untuk mengikuti pendidikan profesi. 125 Berdasarkan seluruh argumen di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil pemohon yang menjadi dasar bagi pengujian materiil pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 tidak beralasan dan tidak berdasarkan fakta yang ada di lapangan; dan oleh karenanya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 sudah sesuai dengan ketentuan. Apablila Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 ditafsirkan sesuai dengan permohonan Para Pemohon, maka akan menimbulkan kekacauan pada sistem pendidikan tenaga gizi di Indonesia, menciptakan dualisme standar kompetensi tenaga gizi pada level profesi, menurunkan standar dan kualitas layanan tenaga gizi, dan akhirnya dapat membahayakan kesehatan pasien dan masyarakat. Selain itu, Presiden telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Fitri Hudayani dan Lia Isti Sugiyanti yang telah di dengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 September 2024 sebagai berikut: 1. Fitri Hudayani ▪ Bahwa saksi, sebagai user dari lulusan pendidikan gizi di rumah sakit dan kepala Instalasi Pelayanan Gizi di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. ▪ Bahwa di RSCM, saksi mengelola 66 tenaga gizi yang bekerja memberikan pelayanan gizi dan penyelenggaraan produksi, serta distribusi makanan. Dalam menjalankan proses bisnis di instalasi gizi rumah sakit, tenaga gizi di RSCM berperan dalam menjalankan tugasnya antara lain asuhan gizi rawat inap, asuhan gizi rawat jalan, perencanaan dan penerimaan bahan makanan, pengawasan produksi makanan dan pengawasan distribusi makanan. ▪ Bahwa dalam pengaturan sumber daya manusia, saksi melakukan pengaturan pemetaan tenaga sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki untuk menjalankan perannya masing-masing. Peran tenaga gizi berdasarkan tugas di atas, ada perbedaan kualifikasi tenaga, yaitu peran tenaga gizi yang dilakukan, tenaga di asuhan gizi rawat inap dan rawat jalan yang membutuhkan Surat Kewenangan Klinis atau SKK, yang diterbitkan oleh direktur RSCM dan ditandatangani, di mana syarat mendapatkan tenaga SKK adalah adanya Surat Tanda Registrasi atau STR yang aktif dan juga Surat Izin Praktik atau SIP yang masih berlaku. Sedangkan Tenaga gizi yang belum mendapatkan SKK ditempatkan pada perannya di area perencanaan, produksi, dan distribusi makanan. ▪ Bahwa di instalasi pelayanan gizi RSCM, dari tenaga gizi dengan kualifikasi ada antara lain diploma III gizi, kemudian S1 gizi sebanyak 32, kemudian S2 126 gizi sebanyak dan juga 17 tenaga profesi dietisien serta profesi dietisien yang S2. ▪ Bahwa dari komposisi tenaga gizi yang ada sebanyak 34 diantaranya adalah dengan pendidikan kategori akademik yang pada saat ini mengacu pada UU 17/2023 tentang Kesehatan dan juga PP Nomor 28 tentang Pelaksanaan UU 17/2023 tentang Kesehatan. Maka tenaga akademik tersebut harus mendapatkan pendidikan profesi dietisien agar dalam menjalankan tugasnya di area pelayanan kesehatan yang bersifat memberi layanan secara langsung kepada pasien atau secara hand on. ▪ Bahwa dalam mengantisipasi dampak dari terbitnya UU 17/2023 dan juga PP 28 tentang Pelaksanaan UU 17/2023, saksi selaku kepala instalasi pelayanan gizi melakukan upaya sesuai dengan aturan di atas dan juga adanya Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor HK0202/F/2123/2024 tentang Penyesuaian Kualifikasi Pendidikan Bagi Tenaga Kesehatan Pendidikan Akademik Pasca terbitnya UU 172023, yaitu mengatur tenaga akademik untuk mengikuti pendidikan profesi dietisien dengan saat ini, yaitu dua skenario pendidikan melalui jalur reguler dan juga melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Adapun pengaturan dilakukan berdasarkan masa berlaku STR, status kepegawaian, dan juga masa kerja. ▪ Bahwa program RPL sangat memungkinkan dipilih karena dilakukan tanpa meninggalkan pekerjaannya, dimana pembelajaran dilakukan secara daring dan berbasis kasus di tempat tugas masing-masing. Dalam hal pembiayaan, pendidikan RPL hanya membayar satu semester sisa pendidikan yang harus dijalani dan pada akhir pendidikan RPL, peserta akan mengikuti uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat profesi yang diperlukan untuk mengurus STR. ▪ Bahwa saat ini 10 tenaga gizi akademik sedang menjalankan pendidikan RPL dan dikarenakan syarat RPL adalah tenaga gizi yang minimal pengalamannya selama lima tahun, maka untuk yang belum memenuhi syarat diikutkan pendidikan reguler dengan pendanaan melalui tugas belajar Kemenkes. ▪ Bahwa terkait penempatan, SKK hanya diberikan kepada nakes yang telah mendapatkan STR dan penempatannya berbeda yakni hanya terkait manajemen. 127 ▪ Bahwa ada perbedaan yang memiliki SKK langsung akan hand on ke pasien. ▪ Bahwa terkait RPL hanya merekognizi satu semester yang selanjutnya pasca RPL dapat mengikuti UKOM dan lalu mendapatkan STR. ▪ Bahwa tahapan rekognizi menyesuaikan kurikulum mata kuliah dan pemetaan disetarakan dengan jabatannya. ▪ Bahwa saat ini sudah ada 11 pendidikan profesi dan untuk S1 gizi masih dibuka, tidak harus memiliki biaya oleh karena biaya disesuaikan dan ada bantuan apabila sudah bekerja. ▪ Bahwa terkait fresh graduate saksi tidak mengetahui apakah dimungkinkan untuk ikut RPL. ▪ Bahwa bagi tenaga akademik memiliki STR yang berlaku untuk lima tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 tahun. ▪ Bahwa terkait regulasi, untuk yang akademik ke profesi berdasarkan aturan yang ada dilakukan pemetaan sedangkan untuk pelayanan langsung ke pasien ada SKK. 2. Lia Asti Sugiyanti ▪ Bahwa saksi adalah lulusan profesi gizi kesehatan pada tahun 2010 dan mulai bekerja di tahun 2011 sampai 2012 sebagai kepala instalasi gizi rumah sakit di salah satu rumah sakit di Kota Makassar. ▪ Bahwa pada saat saksi bekerja di tempat tersebut, saksi menjalankan asuhan gizi konsultasi gizi ke pasien-pasien di Kota Makassar, yang dimana pada saat bekerja saksi membutuhkan STR karena saksi hands on ke pasien sehingga direct to patient. ▪ Bahwa pada tahun 2015 sampai 2022, saksi kembali bekerja sebagai unit manager di salah satu perusahaan katering di Jakarta yang ditempatkan di salah satu rumah sakit di Jakarta, yang dimana saksi mengembang tugas tersebut tidak membutuhkan STR karena me-manage di bagian managerial. ▪ Bahwa saksi setiap harinya mengelola kegiatan katering maupun asuhan gizi di rumah sakit. Pada saat saksi mengelola hal tersebut, segala macam operasional yang dibutuhkan seperti menyiapkan unit, menyiapkan tenaga dapur, dan gizi-gizi yang berkualitas, serta mengelola bahan-makanan yang akan digunakan pada saat saksi harus melayani ke pasien. ▪ Bahwa pada tahun 2022 sampai sekarang, saksi bekerja sebagai head of operation dan dietisien di salah satu perusahaan katering di Jakarta yang 128 mengkoordinir seluruh pelayanan makan rumah sakit di Jakarta. Sampai saat ini saksi tidak ada STR karena me-manage di bagian managerial. Ketika pada saat saksi kuliah S1, tidak memperoleh STR, selanjutnya melanjutkan profesi dan mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh STR sebagai dietisien. ▪ Bahwa saksi tidak langsung menangani pasien sehingga tidak memerlukan STR. ▪ Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja juga tidak memerlukan STR karena pekerjaan hanya sampai ke dapur sedangkan STR digunakan untuk pelayanan ke pasien. ▪ Bahwa pada tahun 2015 tidak diperlukan STR oleh karena hanya terkait pelayanan katering ke Rumah Sakit. ▪ Bahwa saksi lulus tahun 2010 dan sudah mendapatkan STR. ▪ Bahwa menurut saksi tidak ada kewajiban bagi profesi untuk langsung mendapatkan STR. [2.6] Menimbang bahwa dalam perkara a quo Mahkamah telah pula meminta keterangan dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) dan Kolegium Gizi dalam persidangan pada tanggal 29 Oktober 2024 dan telah pula menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) ▪ Bahwa pada saat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia menghadapi UU 17/2023, Persagi mempunyai beberapa usulan, termasuk usulan untuk melakukan diskresi dalam Pasal 212. Persagi mengusulkan bersama dengan seluruh konsil tenaga kesehatan pada saat itu, hanya saja yang disetujui oleh konsil-konsil lain seperti konsil perawat, konsil farmasi dan lainnya, hanya menyetujui untuk mengusulkan diskresi pada pemegang STR sebelumnya. Jadi STR yang S1 yang sudah bekerja pada saat itu dan memegang STR sebagai tenaga gizi nutrisionis dan Persagi mengusulkan pada Dirjen Kemenkes pada saat proses hearing Peraturan Pemerintah dilakukan. ▪ Bahwa Persagi mempunyai peraturan karena memang yang sudah bekerja dan sudah mempunyai pasal peralihan yang melindungi dan tetap melakukan pekerjaan dan diberikan paling lama jangka waktu lima tahun, terhitung sejak Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan. 129 ▪ Bahwa sebagai konsil yang menjembatani antara aturan yang dari Pemerintah dengan tenaga kesehatan semuanya, Persagi juga diberikan amanah pada saat itu untuk membuat standar profesi dari masing-masing profesi dan sebelum Konsil Tenaga Kesehatan itu ada, Persagi sudah diberikan standar profesi yang diputuskan oleh Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK0107 Menkes 34/2020 tentang Standar Profesi yang menjadi acuan bagi pendidikan, baik D4 maupun S1 sehingga sama-sama menggunakan standar profesi yang sama dan output-nya diharapkan baik lulusan D4 dan S1 mempunyai kompetensi yang sama, sesuai dengan standar profesi nutrisionis tersebut. ▪ Bahwa jumlah lulusan pendidikan S1 sampai dengan sekarang sekitar 8.000 orang per-tahun, karena ada kurang-lebih 134 Prodi S1 Gizi. Selain itu, sampai dengan saat ini, Prodi Profesi yang ada di Gizi, baru satu, yaitu prodi dietisien, yang semuanya diperuntukkan bagi tenaga yang bekerja dengan sasaran orang sakit atau pemberian terapi Gizi pada kondisi medis tertentu. Sedangkan tenaga Gizi yang sudah dan akan bekerja di area pelayanan kesehatan primer yang mengutamakan preventif-promotive yang membutuhkan pengembangan kompetensi menjadi nutrisionis profesi dan saat ini sedang disiapkan naskah akademik pendidikan profesi nutrisionis bagi profesi tersebut. ▪ Bahwa terkait dengan pendidikan profesi dietisien hanya sebelas institusi dan rata-rata lulusannya 330 orang per tahun. Jadi apabila semua yang mengikuti Pendidikan Profesi S1 Gizi, maka itu tidak akan tertampung dalam pendidikan yang ada sehingga Persagi akan mengusulkan sesuai dengan UU 17/2023. ▪ Bahwa terhadap perubahan standar profesi yang pada saat itu belum ada, standar profesi untuk level nutritionis profesi, begitu juga standar kompetensi yang baru sesuai dengan undang-undang. ▪ Bahwa latar belakang perubahan, kenapa standar profesi juga mengalami perubahan, karena memang istilah standar profesi dan standar kompetensi itu hanya dua yang sebelumnya sudah ada beberapa standar di UU 36/2014 yang sebetulnya juga sudah disiapkan yang sedang berproses pada saat itu adalah standar praktik tetapi tidak ada lagi di UU 17/2023 yang kemudian standar profesi tersebut diambil dari standar praktik. 130 ▪ Bahwa dari perubahan regulasi tersebut, Persagi juga melihat standar profesi itu berkaitan dengan pelayanan, dan standar kompetensi berkaitan dengan Pendidikan. Selain itu, perubahan juga yang ada di dalam konten dari standar profesi yang sebelumnya dengan standar profesi yang sekarang, terutama untuk standar kompetensi, yaitu paradigma dari model tradisional yang dalam kurikulum kemudian dijadikan capaian pembelajaran dan kemudian di- assessment untuk menyatakan bahwa seorang mahasiswa itu kompeten yang oleh WHO kemudian digaungkan untuk perubahan model pendekatan kompetensi ini dengan mengetengahkan kebutuhan dari masyarakat dan juga kebutuhan dari sistem kesehatan yang ada di Indonesia. ▪ Bahwa Persagi juga membuat konsep standar meng-out-kan kompetensi dan nanti diterjemahkan dari dalam kurikulum pendidikan. Persagi menyadari memang untuk tenaga gizi masih perlu pembenahan, supaya dapat sesuai dengan aturan dalam UU 17/2023 yaitu peningkatan mutu tenaga kesehatan secara keseluruhan. ▪ Bahwa salah satu komitmen Persagi untuk tenaga gizi yaitu untuk selalu mengikuti arahan dari Pemerintah, dimana Persagi akan bersama-sama untuk membangun tenaga gizi ini menjadi tenaga yang mampu melaksanakan dari transformasi sistem kesehatan. Begitu juga dengan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang sebelumnya, contohnya Kemenpora misalnya saat ini sudah juga meminta tenaga gizi untuk terlibat dalam peningkatan mutu dari atlet dari segi gizi. Begitu juga dengan KONI dan sebagainya. Sehingga sekarang kebutuhan masyarakat terhadap tenaga gizi tidak hanya pada untuk masalah kesehatan saja, tetapi juga untuk kebugaran, kemudian peningkatan prestasi, dan sebagainya. ▪ Bahwa Persagi bersama-sama dengan stakeholder yaitu konsil gizi, akan mengembangkan kompetensi tenaga gizi. Tidak hanya pada level S1 saja, tetapi juga kepada level profesi, bahkan mungkin spesialis, dan subspesialis yang sesuai dengan benchmark Persagi di dalam pengembangan tenaga gizi, nutrisionis, dan dietisien yang ada di luar negeri. ▪ Bahwa dietisien juga ada mulai dari level 7 sesudah profesi, kemudian nanti spesialis, dan konsultan, sehingga pada prinsipnya Persagi mendukung pelaksanaan UU 17/2023 untuk mutu tenaga gizi, supaya Persagi dapat 131 berkontribusi besar dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia. ▪ Bahwa Persagi juga mengusulkan karena keterbatasan maka standar profesinya juga harus dikembangkan agar mahasiswa paling tidak dalam lima tahun sejak diundangkan UU tersebut dapat memperoleh STR, karena memang kompetensi teknisnya sendiri, kemampuannya sendiri, tidak serta- merta hilang dengan adanya undang-undang a quo. Selain itu, kompetensinya tetap sama dengan pendidikan vokasi, sehingga dapat mempersiapkan diri, mulai dari asosiasi institusi pendidikan maupun organisasi profesi untuk dapat menyelenggarakan pendidikan agar bisa ada percepatan implementasi Pasal 212 tersebut. 2. Kolegium Gizi ▪ Bahwa dalam UU 17/2023, Kolegium Gizi ini adalah merupakan kumpulan ahli dan dari disiplin ilmu gizi yang mengampu cabang disiplin ilmu gizi yang menjalankan tugas dan secara independent dan merupakan alat kelengkapan konsil. Sebagai keanggotaan Kolegium Gizi, berasal dari para guru besar dan ahli bidang ilmu gizi dan disahkan oleh Menteri Kesehatan sebagaimana pada Pasal 705, peran Kolegium di sini dinyatakan yakni menyusun standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam hal ini gizi masuk ke dalam tenaga kesehatan dan menyusun standar kurikulum pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan, juga Kolegium memiliki tugas mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan. ▪ Bahwa istilah gizi ini sebetulnya sudah digunakan sejak lama, yakni sejak tahun 1950 sebagai terjemahan dari nutrition, atau gizi, atau ilmu gizi. Ilmu gizi ini merupakan atau mempelajari seluruh proses yang terlibat sejak makanan masuk ke dalam tubuh dan pemanfaatannya, termasuk pertumbuhan, perbaikan, perawatan, dan kesehatan. Artinya, ini adalah suatu ilmu yang continue dari di luar, makanan ada di luar tubuh kita, kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian ilmu ini juga meneliti, bagaimana tubuh bisa memanfaatkan zat gizi yang terkandung di dalam makanan untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan seterusnya, sehingga diperlukan untuk kesehatan secara optimal. Oleh karena itu, untuk mengembangkan bidang ilmu gizi ini, kami memerlukan berbagai dasar 132 keilmuan. Di sini ada ilmu kimia, ilmu biologi, kesehatan, patologi epidemiologi, ilmu pertanian dalam arti luas karena ini titik beratnya pada produksi dan pengolahan, dan ilmu sosial, kaitannya nanti pada komunikasi, edukasi, dan seterusnya. ▪ Bahwa dalam sejarah ilmu gizi, memang ada satu milestone dimana ada era naturalis, era analisa kimiawi, biologi, seluler, hingga sekarang yang terkini, yaitu era nutrijenomik. Jadi kalau dulu, kalau orang mengatakan ilmu gizi, bicaranya mengenai kandungan gizi, kemudian seluler, kita bicara bagaimana pada metabolisme fisiologi pada tingkat seluler di tubuh kita, sekarang era nutrijenomik kita sudah lebih jauh lagi. Belajar gizi kita bicara bagaimana interaksi antara makanan dengan gen, dengan gen yang ada di dalam tubuh kita. Artinya, ini memang suatu perkembangan keilmuan yang bisa menjadi borderless, tanpa sekat. ▪ Bahwa sebagai satu kebanggaan, ilmu gizi itu mempunyai penerima hadiah Nobel dunia, jadi artinya bidang Fisiologi Kedokteran Eijkman yang berasal dari penelitian di RSCM, waktu itu di Batavia, ini tahun 1929. Artinya, jauh sebelum kita merdeka, sebetulnya Indonesia dengan ilmu gizi ini sudah menunjukkan bagaimana penemuan vitamin B1 yang dari Bekatul itu bisa menunjukkan sebagai suatu zat yang sangat baik dari bahan pangan untuk zat anti beri-beri. ▪ Bahwa bagaimana persoalan gizi ini, baik dari input, kemudian proses output, sampai outcome, kita melihat suatu benang merah yakni suatu rangkaian dari makanan sampai status gizi, ini adalah suatu proses yang panjang yang harus diatasi oleh banyak pihak, banyak stakeholder, banyak ilmuwan sehingga apabila dapat berkontribusi terhadap setiap tahapan tersebut, maka dapat berharap masalah gizi yang ada di Indonesia ini dapat diatasi. ▪ Bahwa yang menjadi ironi adalah satu sisi kita kekurangan gizi, satu sisi kita kelebihan zat gizi, double burden, bahkan pada saat ini kita sudah bilang triple burden di Indonesia dan ini adalah tugas para ahli gizi, tidak hanya sektor kesehatan, tetapi juga sektor-sektor lain yang akan berperan di dalam pengentasan masalah gizi dan ini juga termasuk badan tingkat dunia global pun juga bergandengan tangan antara produksi pangan dengan kesehatan untuk mengatasi persoalan gizi melalui action of nutrition, decade of action of nutrition. 133 ▪ Bahwa pada tahun 1950, ada Sekolah Ahli Makanan Jakarta, yang masa pendidikannya 1,5 tahun, yang bekerja di rumah sakit untuk membantu di rumah sakit dalam bidang makanan. Kemudian pada tahun 1952, ada sekolah ahli diet dengan masa pendidikan 3 tahun dan kemudian berubah pada tahun 1957 menjadi Akademi Pendidikan Nutrisionist dan Ahli Diet di Bogor dengan gelar BSC dan pada tahun 1965, kemudian pindah ke Hang Jebat Jakarta dan nanti akan berkembang menjadi jalur vokasinya karena sudah jelas keilmuannya, keterampilannya, atau dikembangkannya memang untuk khusus, untuk bekerja di rumah sakit pada saat itu. ▪ Bahwa kemudian pendidikan sarjana, kalau tadi pendidikan vokasi, sekarang pendidikan sarjana gizi, ini pada tahun sebelum yang membagi era sebelum tahun 2000 dan setelah 2000. Sebelum tahun 2000, di sini Departemen Ilmu Kesejahteraan Keluarga pada tahun 1973, kemudian berubah menjadi 1981, Departemen Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga Fakultas Pertanian di IPB dengan gelar insinyur. Kemudian pendidikan tinggi lahir tahun 2000, yang di bawah Fakultas Kedokteran di UGM dan Fakultas Ekologi Manusia di IPB dan terus berkembang hingga saat ini, dengan jumlah program studi yang besar karena ada kebutuhan tenaga gizi untuk mengatasi persoalan masalah gizi. ▪ Bahwa dalam pengembangan ilmu gizi, telah disusun pada tahun 2014, buku Naskah Akademik Sistem Pendidikan Gizi yang terdiri dari dua naskah akademik ini yakni satu, yang terkait dengan sejarah ilmu gizi, perkembangan Iptek, ketenagaan, dasar hukum, dan terminology, dan seterusnya, baik pada vokasi akademik dan profesi. Kemudian pada bagian kedua, terdiri dari gizi sebagai profesi dan pelayanan profesional, tuntutan globalisasi, dan kehidupan profesi, pendidikan gizi masa depan, ini yang sudah kita susun sejak 2014, di sini sudah lebih sistematik dan nomenklatur berdasarkan jenis dan jenjang pendidikan gizi, jenjang karier, tenaga gizi, serta sistem akreditasi pendidikan gizi. ▪ Bahwa berdasarkan dari Naskah Akademik tersebut, KIGI kemudian mendapat kesempatan yang sangat luar biasa oleh pemerintah, yaitu projek HPEG pada saat itu antara pendidikan dan juga pendidikan Kesehatan, serta praktisi, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk mencoba mengharmonisasikan dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi 134 ilmu gizi ini sudah kemudian dilibatkan di dalam projek HPEG ini, sehingga KIGI memetakan bahwa jalur pendidikan, di gizi itu ada tiga, yaitu program akademik, kemudian program vokasi, dan program profesi dengan leveling kemampuan, kompetensi yang seperti ditunjukkan pada slide tersebut. ▪ Bahwa apabila melihat S1, D4 pada level 6 sebagai teknis analis, kemudian kalau kita naik sedikit, di situ profesi. Jadi profesi ini memang jalur profesi dan leveling-nya lebih tinggi dibandingkan sarjana atau sarjana terapan (D4), dimana dietisien ini adalah satu profesi yang mempunyai kewenangan pada level 7. ▪ Bahwa pada 2017-2018, proyek HPEG ini, pada saat itu gizi belum mempunyai profesi. Dalam Pasal 15 ayat (1) itu menjelaskan bagaimana pendidikan akademik, kemudian Pasal 16 adalah pendidikan vokasi, dan Pasal 17, pendidikan profesi, dimana pendidikan profesi ini adalah menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Jadi kalau tadi kaitannya dengan pasien, kaitannya dengan tenaga kesehatan memang kontak langsung memerlukan keahlian khusus, itu adalah di dalam profesi dietisien, tetapi kemudian nanti kita juga akan berkembang karena di dalam undang-undang juga disebutkan ada dua profesi, yaitu profesi dietisien dan profesi nutrisionis yang sementara ini memang belum ada dan sedang dalam proses. Jadi ilmu gizi, perkembangan ilmu gizi ini, milestone-nya panjang namun sudah on the right track, sehingga harus terus maju untuk bisa memberikan pelayanan gizi yang terbaik. ▪ Bahwa Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi Gizi Indonesia atau AIPVOGI, ada 41 program studi D3 gizi, 23 program studi D4 gizi atau sarjana terapan gizi, dan data dari Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia atau AIPGI, datanya adalah 127 program studi S1, 11 program studi dietisien, 8 program studi yang menyelenggarakan RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau Dietisien, kemudian 8 program studi S2, dan 2 program studi S3. Jadi, ini memang satu PR besar bahwa KIGI harus terus harus maju dan bisa memperbanyak jumlah pendidikan dan tentu selain kuantitas, agar bisa menjamin bahwa pendidikan ini terstandar dengan baik dan menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang sesuai dirancang. ▪ Bahwa dalam permintaan atau yang dimohonkan oleh Pemohon dan Kuasa Hukum, terkait dengan Pasal 212 ayat (2) bahwa diatur bahwa sarjana gizi 135 dapat melakukan praktik profesi gizi setelah menyelesaikan pendidikan profesi dietisien dan memiliki sertifikat profesi, karena tadi memang jalur pendidikannya adalah jalur berbeda antara akademik, vokasi, dan profesi. Untuk profesi itu adalah setelah pendidikan sarjana 1 tahun yakni 2 semester. Sedangkan pada RPL karena kita juga membuka RPL sekarang di kognisi pembelajaran lampau1 tahun itu menjadi 1 semester. Jadi, dari 2 semester yang bisa direkognisi 1 semester dan 1 semester tetap mengambil untuk kompetensi yang sudah ditetapkan, pada pendidikan profesi dietisien. ▪ Bahwa sebagai penyusun naskah akademik dietisien dan juga sebagai ketua program studi dietisien di IPB pertama, sudah tidak ada lagi sebagai program studi dietisien, tetapi pada saat kami membuka, karena IPB sifatnya inklusif inputnya berasal dari seluruh Indonesia, sehingga sekaligus juga sebetulnya ini inklusif memberikan kesempatan pada semua calon mahasiswa, sekaligus kami juga melihat bahwa memang ada perbedaan kemampuan, yang menjadi tugas kita semua sebagai pendidik untuk bisa menstandarkan pendidikan inputnya adalah sarjana ataupun sarjana terapan. ▪ Bahwa sarjana gizi sebagai tenaga kesehatan, yang mau bekerja di luar bidang tenaga kesehatan, tidak memerlukan sertifikat profesi dan itulah sebetulnya kenapa tadi dari awal menjelaskan begitu luas sebetulnya cakupan dari gizi ini dan lahan-lahan yang bisa dimasuki. Jadi, ini prospek dari bidang kerja lulusan sarjana gizi yang sangat terbuka. Di sini ada profil dan ini adalah profil lulusan sarjana, yang seharusnya pada setiap pembelajaran di awal, semua calon atau semua mahasiswa baru pada tingkat pertama, sudah disampaikan mengenai profil lulusan sarjana ini. ▪ Bahwa untuk sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi, untuk sertifikat kompetensi ini pada dietisien dengan melakukan pada mahasiswa exit exam, jadi sertifikat kompetensi akan diberikan pada saat mahasiswa melakukan pendidikan atau lulus dari kompetensi, sertifikat kompetensi, dilakukan pada mahasiswa dan diberikan pada saat dia lulus pada ukomnya. ▪ Bahwa kemudian sertifikat profesi yang tadi dietisien itu, diberikan oleh institusi pendidik, mungkin perlu dijelaskan bahwa sertifikat profesi itu diberikan oleh institusi pendidik. Vokasi tidak diberikan sertifikat profesi, karena dia bukan profesi, tapi dia diberikan sertifikat kompetensi, jadi ini memang agak berbeda. Jadi kalau kemudian membandingkan antara sarjana 136 dengan vokasi, itu saya kira bukan apple to apple, memang karena jalur pendidikannya saja yang berbeda. Kemudian juga kalau dengan profesi dietisien dan ini adalah satu level lebih tinggi dibandingkan sarjana, tadi level 6. ▪ Bahwa berdasarkan dari Menristekdikti, jadi profesi dietisien sudah ada nomenklaturnya untuk program studi dan mudah-mudahan dengan pilar kompetensi yang kami sudah tetapkan di dalam naskah akademik, sehingga kompetensi inilah yang kami ingin capai. ▪ Bahwa untuk pendidikan kesehatan, tentu ada satu peraturan di dalam undang-undang maupun PP-nya, yakni ada continuing education, ada pendidikan berkelanjutan. Jadi meskipun STR-nya seumur hidup, tetapi pendidikannya itu. [2.7] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan yang masing-masing diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 November 2024 sebagai berikut: [2.7.1] Kesimpulan para Pemohon pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Permohonan Para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887). Para Pemohon akan menguji konstitusionalitas Pasal 212 ayat (2) UU Kesehatan yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) … 137 (2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Tenaga Kesehatan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan praktik profesi setelah menyelesaikan pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi. Pengujian pasal a quo dilakukan terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia 3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) Kerugian Konstitusional Pemohon I 1. Pemohon I mengalami kerugian yakni memperkecil peluang Pemohon I untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan yakni sebagai tenaga kesehatan, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Lahirnya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 secara tiba-tiba telah mencederai hak konstitusional Pemohon I untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. 2. Bahwa selain itu, niat Pemohon I untuk menjadi tenaga kesehatan sebagai niat mulia juga terbatasi karena sulitnya pengalihan rencana tersebut untuk tiba- tiba mengambil pendidikan profesi. Sehingga kondisi tersebut menghalangi hak konstitusional Pemohon I untuk memperoleh manfaat dari ilmu 138 pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan u5. mat manusia sebagaimana Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Kerugian Konstitusional Pemohon II 3. Berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 mengakibatkan Pemohon II potensial dirugikan tidak dapat menjadi tenaga kesehatan karena keterbatasan finansial untuk mengikuti pendidikan profesi. Jika sedari awal Pemohon II mengetahui bahwa sarjana gizi diwajibkan menyelesaikan pendidikan profesi untuk berpraktik, maka Pemohon II sudah pasti akan mengambil pendidikan vokasi gizi, bukan sarjana gizi. Hal tersebut jelas mencederai hak konstitusional Pemohon II yakni hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin pada Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. Kerugian Konstitusional Pemohon III 4. Bahwa Pemohon III pada 14 Oktober 2023, Pemohon III telah melaksanakan UKOM. Sebelumnya, pada 7-9 Oktober 2023, Pemohon III mengikuti sosialisasi tentang UKOM yang dilaksanakan oleh Persagi dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (“AIPGI”). Pada sosialisasi tersebut, Persagi dan AIPGI menegaskan bahwa peserta UKOM pada Oktober 2023 akan mendapatkan STR pada bulan Januari 2024. Bahwa untuk mengikuti UKOM, Pemohon III telah melakukan persiapan administrasi, pembayaran senilai Rp500.000,00, persiapan materi, dan pelaksanaan tes UKOM pada 14 Oktober 2023. Pada kenyataannya selain daripada Pemohon III, telah terdapat 3.086 peserta yang dinyatakan lulus UKOM pada periode Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Nasional Uji Kompetensi Nutrisionis Sarjana Gizi Nomor: 001/SK/PN.UKNUTRI/X/2023 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Uji Kompetensi Nutrisionis Sarjana Gizi Periode Oktober 2023 dan sampai saat ini tidak mendapatkan STR. 5. Hal tersebut telah mendudukkan Pemohon III pada posisi yang terhalang untuk memperoleh kepastian hukum atas UKOM yang telah dilaksanakannya karena berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023. Hal itu jelas-jelas mencederai hak konstitusional Pemohon III untuk memperoleh jaminan kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang diskriminatif sebagaimana dijamin pada Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. III. DALIL-DALIL PERMOHONAN (POSITA) 139 A. Tentang Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang Berlaku Tiba-Tiba dan Belum Pernah Diatur Pada Peraturan Perundang-Undangan Sebelumnya 1. Bahwa Para Pemohon dengan ini menolak seluruh dalil/bantahan/jawaban oleh DPR dan Presiden kecuali yang dinyatakan tegas disetujui oleh Para Pemohon pada perkara ini. 2. Bahwa Permohonan ini pada dasarnya mempermasalahkan mengenai ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang memberikan kewajiban bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu untuk dapat melaksanakan praktik profesi. Bahwa sebelum berlakunya pasal a quo, mahasiswa atau lulusan sarjana tenaga kesehatan dapat mengikuti UKOM, memperoleh STR, dan melaksanakan praktik profesi tanpa mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu. 3. Dalam rezim sebelum UU 17/2023 berlaku, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk menyelesaikan pendidikan profesi apabila hendak berpraktik. Serta tidak ditemukan juga adanya larangan bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk langsung mengambil Sertifikat Kompetensi dan memperoleh STR. Pendapat ini juga pernah disampaikan melalui legal opinion Biro Legislasi dan Layanan Hukum Universitas Indonesia (BLLH UI) yang menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk mengambil ujian kompetensi dan memperoleh STR sekalipun tidak mengambil profesi. 4. Terhadap hal tersebut, Presiden c.q. Kementerian Kesehatan dalam Keterangannya menyatakan bahwa sebenarnya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (“UU 36/2014”). Menurutnya, kewajiban Mahasiswa lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk mengambil profesi terlebih dahulu diatur pada Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi: Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional. Menurut Presiden, bahwa pasal tersebut menjadi dasar bahwa sebelum berlakunya UU 17/2023 pun, Mahasiswa yang dalam hal ini legal standing-nya dipersamakan dengan Pemohon tetap harus mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu. 140 5. Bahwa pendapat Presiden tersebut, Para Pemohon menyimpulkan bahwa Presiden justru menunjukkan ketidakmampuan dan kekeliruannya dalam membaca UU 36/2014. Jika membaca secara cermat Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014, sebenarnya sama sekali tidak berarti bahwa mahasiswa lulusan sarjana tenaga kesehatan wajib mengikuti pendidikan profesi untuk berpraktik seperti Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023. Namun, Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 yang menyatakan “ Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional”, bermakna a. Adresat yang dimaksud adalah mahasiswa pendidikan vokasi dan pendidikan profesi, bukan pendidikan sarjana; dan b. berisi kewajiban mengikuti Ujian Kompetensi (“UKOM”) pada akhir masa pendidikan; dan 6. Jika secara cermat membacanya, maka pasal tersebut bukanlah berisi kewajiban bagi Mahasiswa lulusan pendidikan sarjana tenaga kesehatan untuk mengikuti pendidikan profesi untuk berpraktik terlebih dahulu. Pasal tersebut juga jelas-jelas tidak melarang sama sekali adanya lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk mengikuti UKOM dan mendapatkan STR. 7. Para Pemohon pun telah menghadirkan Saksi Joko Purwanto (bersaksi di bawah sumpah) sebagai pihak yang secara langsung merupakan lulusan Sarjana Tenaga Kesehatan di bidang Kefarmasian yang langsung bisa mengikuti UKOM, memperoleh STR, dan berpraktik langsung tanpa sekalipun mengikuti pendidikan profesi. Bahwa Saksi Joko menyatakan bahwa pada saat itu tidak ada larangan untuk lulusan sarjana tenaga kesehatan dapat mengikuti UKOM, memperoleh STR, dan berpraktik sehingga banyak yang pun bisa berpraktik langsung. 8. Bahwa Saksi dari Presiden, Lia Asti Sugiyanti (bersaksi di bawah sumpah) juga bahkan secara terang benderang menyatakan sebelum berlakunya UU 17/2023, tidak ada kewajiban bagi lulusan Sarjana Tenaga Kesehatan untuk mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu untuk bisa berpraktik. 9. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, terang dan jelaslah bahwa Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 belum pernah diatur sebelumnya pada peraturan perundang- undangan manapun dan berlaku secara tiba-tiba. 141 B. Tentang Ketentuan Peralihan dan Peraturan Pelaksananya yang Tidak Memperhitungkan Mahasiswa yang Terdaftar Sebelumnya Berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 1. Bahwa Para Pemohon dengan ini menolak seluruh dalil/bantahan/jawaban oleh DPR dan Presiden kecuali yang dinyatakan tegas disetujui oleh Para Pemohon pada perkara ini. 2. Bahwa perubahan undang-undang pada dasarnya adalah hal yang wajar dalam suatu negara. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan suatu ketentuan undang-undang dengan kebutuhan di masyarakat. Demikian halnya dengan munculnya ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 pada dasarnya untuk melakukan pengetatan syarat menjadi Tenaga Kesehatan yang memerlukan praktik lebih banyak. Pada intinya, perubahan ketentuan syarat lulusan sarjana untuk melakukan praktik profesi adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Sekalipun demikian, suatu kebijakan hukum terbuka tentu tetap perlu memperhatikan rambu-rambu yang dapat menjadi batasan atas pelanggaran hak-hak masyarakat akibat suatu perubahan undang-undang. 3. Bahwa perubahan undang-undang tidak boleh mengesampingkan dan jaminan kepastian hukum serta harus memberikan perlindungan bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan norma yang diubah tersebut. Perubahan undang-undang tidak boleh merugikan orang-orang yang terdampak di dalamnya. Dalam doktrin hal ini dikenal sebagai asas transitoir, yang menurut Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., sebagai hukum peralihan yang mengatur peralihan hukum yang lama ke hukum yang baru (Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, Surabaya: Airlangga University Press, 2014, hlm. 34). Bahwa doktrin ini pun telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 70/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Pada intinya, putusan-putusan tersebut sebelumnya menekankan bahwa suatu perubahan undang-undang tidak boleh merugikan pihak-pihak yang terdampak didalamnya. Hal ini sangat krusial sebagai desain jaminan suatu kepastian hukum yang adil bagi pihak-pihak yang terdampak dari perubahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu “jembatan” peralihan dari ketentuan lama menuju ketentuan yang baru agar mencegah dampak merugikan untuk pihak-pihak terdampak 142 4. Bahwa sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 berlaku secara tiba-tiba, tanpa peralihan, dan tidak memberikan persiapan kepada pihak terdampak, in casu mahasiswa program sarjana Tenaga Kesehatan yang terdaftar sebelum berlakunya pasal tersebut untuk mempersiapkan pilihan karier, menyesuaikan kemampuan ekonomi, dan mengatur pilihan pendidikan tenaga kesehatan. 5. Bahwa terhadap hal-hal tersebut, Presiden berulang kali menyatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“PP 28/2024”), telah diatur ketentuan peralihan pada Pasal 1164 yang menyatakan: Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan akademik dan telah memberikan Pelayanan Kesehatan serta memiliki STR sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap dapat memberikan Pelayanan Kesehatan dan harus menyesuaikan dengan kualifikasi pendidikan profesi paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. 6. Selain itu, Saksi Presiden, Fitri Hudayani (bersaksi di bawah sumpah) juga menyatakan bahwa saat ini telah terdapat berbagai beasiswa dan kemudahan belajar melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk pendidikan profesi tenaga kesehatan. Bahwa Saksi Fitri Hudayani menyatakan, kemudahan ini diberikan kepada tenaga kesehatan atau pihak- pihak yang telah berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan. 7. Bahwa keterangan-keterangan Presiden tersebut lagi-lagi menunjukkan bahwa mereka kurang memahami konteks Permohonan a quo. Bahwa Para Pemohon adalah lulusan dan mahasiswa program Sarjana Tenaga Kesehatan yang saat ini belum bekerja dan belum berpraktik. Para Pemohon masih berada pada tahap menujuk dunia kerja dengan mencita-citakan dan mengekspektasikan untuk menjadi tenaga kesehatan. 8. Bahwa ketentuan peralihan PP 28/2024 tidak mengatur sama sekali tentang bagaimana masa transisi bagi mahasiswa yang telah terdaftar sebelum berlakunya UU 17/2023, namun lulus pasca berlakunya UU 17/2023 untuk dapat berpraktik sebagai Tenaga Kesehatan. Dengan tanpa adanya peralihan tersebut, norma Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 berlaku langsung, tiba-tiba, 143 dan seketika. Hal ini jelas merugikan bagi mahasiswa yang terdaftar sebelum berlakunya UU 17/2023. 9. Bahwa baik DPR, Presiden, ataupun Konsil Ilmu Gizi sebagai para pihak yang terlibat dalam penyusunan UU 17/2023, tidak pernah sama sekali menjelaskan dan menyampaikan tentang aturan peralihan atau pembicaraan terkait aturan peralihan UU 17/2023 terhadap mahasiswa yang terdaftar sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, pembentuk undang-undang memang tidak membayangkan dan memperhitungkan dampak dari berlakunya UU 17/2023 secara tiba-tiba kepada mahasiswa Sarjana Tenaga Kesehatan yang terdaftar sebelum berlakunya UU 17/2023 tersebut. 10. Bahwa Persatuan Ahli Gizi Indonesia (“PERSAGI”) dalam keterangannya di persidangan juga telah menjelaskan bahwa norma ini merugikan bagi mahasiswa yang telah memilih kariernya sebagai tenaga kesehatan dan menempuh pendidikan sarjana tenaga kesehatan. Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 juga menghambat bagi mahasiswa karena kewajiban pendidikan profesi di Indonesia saat ini pun belum memadai secara kuota penerimaan. Oleh karena itu, PERSAGI merekomendasikan agar lulusan Sarjana Tenaga Kesehatan tetap dapat memperoleh STR dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk melakukan penyesuaian dengan pendidikan profesi. 11. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, jelas dan teranglah bahwa Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 diterapkan secara tiba-tiba, langsung, dan tanpa peralihan kepada mahasiswa Sarjana Tenaga Kesehatan yang terdaftar sebelum berlakunya UU 17/2023 tersebut. C. Tentang Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 1. Bahwa Para Pemohon dengan ini menolak seluruh dalil/bantahan/jawaban oleh DPR dan Presiden kecuali yang dinyatakan tegas disetujui oleh Para Pemohon pada perkara ini. 2. Bahwa atas berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 secara tiba-tiba, langsung, dan tanpa peralihan, maka hal tersebut telah bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD NRI 1945. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 144 3. Bahwa sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 berlaku secara tiba-tiba, tanpa peralihan, dan tidak memberikan persiapan kepada pihak terdampak, in casu mahasiswa program sarjana Tenaga Kesehatan yang terdaftar sebelum berlakunya pasal tersebut untuk mempersiapkan pilihan karier, menyesuaikan kemampuan ekonomi, dan mengatur pilihan pendidikan tenaga kesehatan. Hal tersebut telah merugikan Para Pemohon sebagaimana dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya. Sehingga, Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 jelas bertentangan dengan prinsip peralihan peraturan perundang-undangan. 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang diakui Indonesia. Sehingga, Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 5. Bahwa kondisi ini telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil. Makna kepastian hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya pihak-pihak yang dirugikan dan ketidakjelasan nasib yang akan mereka dapatkan. 6. Hal ini dikarenakan sebelum keluarnya aturan ini, mereka dapat mengikuti ukom dan mendapatkan STR untuk melakukan praktik sebagai tenaga medis tanpa harus melanjutkan pendidikan profesi. Namun, setelah keluarnya aturan baru pada Pasal 212 UU 17/2023 mewajibkan lulusan program sarjana untuk melanjutkan pendidikan profesi jika ingin mendapatkan STR. Kerugian yang dirasakan adalah bagi mahasiswa yang kuliah dengan keterbatasan ekonomi dan mengandalkan beasiswa akan merasakan sia-sia menempuh pendidikan pada program sarjana kesehatan. Mereka akan dirugikan dari segi waktu dan biaya hidup selama kuliah karena ternyata setelah lulus tidak dapat langsung mendapatkan STR Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 7. Bagi mahasiswa lulusan sarjana pendidikan Tenaga Kesehatan, terbitnya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 sangat krusial bagi Para Pemohon untuk memperoleh pekerjaan. Bagi lulusan pendidikan tenaga kesehatan, pekerjaan yang paling relevan adalah menjadi tenaga kesehatan. Pasal 260 UU 17/2023 menyatakan bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan 145 menjalankan praktik wajib memiliki STR. Hal serupa kemudian ditegaskan lagi pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan Pasal 2 dan Pasal 3 menjelaskan bahwa setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesian wajib memiliki izin dari pemerintah dengan syarat memiliki STR. 8. Bahwa hal tersebut ketentuan tersebut menunjukkan bahwa lulusan pendidikan tenaga kesehatan hanya bisa bekerja dan berpraktik sebagai tenaga kesehatan apabila memiliki STR. Artinya, peluang pekerjaan sebagai tenaga kesehatan tertutup bagi lulusan mahasiswa sarjana Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki atau tidak dapat mendapatkan STR. Bahwa Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 membuat Kementerian Kesehatan RI mewajibkan lulusan sarjana pendidikan Tenaga Kesehatan untuk menyelesaikan pendidikan profesi untuk memperoleh STR. Menjadi permasalahan ketika kewajiban tersebut merugikan dan memberatkan lulusan sarjana pendidikan Tenaga Kesehatan. Keadaan tersebut mengakibatkan terhalangnya hak-hak Para Pemohon untuk memperoleh pekerjaan yang layak berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 9. Bahwa kondisi Pemohon II yang mengalami masalah ekonomi berpotensi besar tidak dapat melanjutkan ke pendidikan profesi. Alhasil, dengan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 maka Pemohon II berpotensi besar tidak dapat terlibat dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan tenaga kesehatannya untuk melakukan pekerjaan mulia yang berkaitan dengan pemenuhan kesehatan masyarakat. Hal itu mencederai hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan kesehatan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon, fakta persidangan, dan kesimpulan di atas, Para Pemohon tetap memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 146 2. Menyatakan Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 198) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berlaku bagi mahasiswa program sarjana Tenaga Kesehatan yang terdaftar setelah berlakunya undang-undang ini”; 3. Menyatakan tetap berlaku segala ketentuan syarat mengikuti Ujian Kompetensi, memperoleh Surat Tanda Registrasi, dan melakukan Praktik Profesi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607) bagi mahasiswa program sarjana Tenaga Kesehatan yang terdaftar sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7.2] Kesimpulan Presiden pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) atas permohonan pengujian Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, dengan alasan : 1. Para Pemohon tidak terhalang-halangi, dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh karena berlakunya ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang diuji, Para Pemohon tetap dapat melanjutkan pendidikan akademik dan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan UU 17/2023 dan mempunyai kesempatan untuk medapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. 147 2. Ukom dan Surat Tanda Registrasi (STR) hanya diberikan kepada lulusan pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi, sedangkan Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai lulusan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi karena merupakan lulusan pendidikan akademik/sarjana. Oleh karena itu, Para Pemohon tidak dapat mengikuti ukom dan memperoleh STR sebagaimana diatur dalam ketentuan sebelumnya yaitu UU 36/2014 (vide Pasal 21) dan ketentuan eksisting saat ini yaitu UU 17/2023 (vide Pasal 213). Tenaga kesehatan lulusan program pendidikan sarjana hanya dapat melakukan praktik profesi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. telah menyelesaikan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bekerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dengan melibatkan peran Kolegium; b. lulus uji kompetensi (ukom) pada akhir masa pendidikan profesi dan memperoleh sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi; c. memperoleh STR yang diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri Kesehatan; dan d. memperoleh Surat Izin Praktik (SIP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Bahwa Pemohon III yang telah mengikuti ukom, pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan UU 17/2023 dan UU 36/2014 karena ukom tersebut diselenggarakan oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI), yang keduanya merupakan unsur organisasi profesi. Ukom seharusnya diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi (vide UU 36/2014). Dengan demikian, perguruan tinggi tetap merupakan penyelenggara ukom, walaupun dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan organisasi profesi dan tidak tepat apabila organisasi profesi sebagai penyelenggara ukom tanpa keterlibatan perguruan tinggi. Adapun mengacu pada UU 17/2023, ukom seharusnya diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan kolegium. Selain itu, ukom yang diikuti 148 oleh Pemohon III tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 213 UU 17/2023, dimana ukom hanya diselenggarakan untuk pendidikan profesi dan pendidikan vokasi, sedangkan ukom yang dilaksanakan oleh Pemohon III merupakan ukom untuk pendidikan sarjana yang tidak sesuai dengan regulasi. Berdasarkan uraian tersebut, adanya persoalan tidak terbitnya STR setelah Pemohon III lulus ukom tidak dapat dijadikan dalil bahwasanya ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang mewajibkan untuk melanjutkan pendidikan profesi bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan menjadi inkonstitusional. 4. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena dalil adanya kerugian Para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, serta tidak ada hubungan kausalitas/pertautan antara kerugian dimaksud Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang diuji, maka menurut Pemerintah tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma atas berlakunya ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang diuji. Oleh karena itu, menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). II. PROSES PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa dalam masa persidangan terhadap permohonan a quo, Pemerintah telah menyampaikan Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan pada tanggal 12 Agustus 2024. 2. Bahwa dalam persidangan tanggal 12 Agustus 2024, terdapat beberapa pertanyaan kepada Pemerintah dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani, dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo dan dalam persidangan tanggal 19 September 2024 juga terdapat beberapa pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani, Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Saldi Isra, dan Yang Mulia Daniel Yusmic P. 149 Foekh. Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, Pemerintah telah menyampaikan tanggapan dalam Keterangan Tambahan Presiden tertanggal 23 September 2024 dan menyampaikan alat bukti sebanyak 7 (tujuh) dokumen (vide Bukti PK-1 s.d PK-7). 3. Bahwa dalam persidangan tanggal 22 Agustus 2024, Para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Joko Purwanto (lulusan sarjana farmasi STIKES Muhammadiyah Cirebon) dan Julita Langgu (lulusan sarjana gizi Universitas Negeri Makasar), yang keduanya menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut : a. Joko Purwanto Saksi merupakan lulusan sarjana farmasi STIKES Muhammadiyah Cirebon yang setelah lulus sarjana mengikuti ukom Februari 2023 dan 1 bulan kemudian memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR), tanpa mengikuti pendidikan profesi. Saksi menyampaikan bahwa saksi memperoleh sertifikat profesi meskipun tidak mengikuti pendidikan profesi kemudian mengikuti ukom. Terhadap Keterangan Saksi, Pemerintah menanggapi sebagai berikut : 1) Bahwa saksi memperoleh sertifikat profesi dan STR Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) walaupun tidak mengikuti pendidikan profesi, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TTK bukanlah lulusan pendidikan profesi sehingga tidak tepat diberikan sertifikat profesi. 2) Bahwa berdasarkan UU 36/2014, TTK yang telah lulus ukom memperoleh sertifikat kompetensi sebagai syarat untuk memperoleh STR sebagai TTK dan tidak dipersyaratkan sertifikat profesi karena TTK bukanlah lulusan pendidikan profesi. Sertifikat profesi hanya diberikan kepada lulusan pendidikan profesi tenaga kefarmasian yang telah lulus ukom sebagai syarat untuk memperoleh STR sebagai apoteker. 3) TTK tidak mempunyai kompetensi yang sama dengan profesi apoteker, sehingga TTK dalam bekerja tidak bisa bekerja secara mandiri, melainkan di bawah supervisi apoteker (profesi). 150 4) Bahwa sertifikat profesi yang dimaksud oleh saksi sebenarnya adalah sertifikat kompetensi yang diperoleh dari organisasi profesi, sedangkan sertifikat profesi seharusnya diterbitkan oleh perguruan tinggi setelah mengikuti dan lulus program pendidikan profesi. 5) Terkait pernyataan Saksi yang menyampaikan bahwa Saksi memperoleh STR tanpa mengikuti pendidikan profesi, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang disampaikan ahli pemerintah Megawati Santoso, Ph.D, agar kompeten dalam melakukan layanan kesehatan, maka tenaga medis seharusnya memiliki latar belakang pendidikan profesi, spesialis, sub spesialis, dan lulus ukom, sedangkan tenaga kesehatan diwajibkan untuk memiliki latar belakang pendidikan Diploma Tiga (D3), Diploma Empat (D4), Profesi, Spesialis, Sub Spesialis, dan lulus ukom. Dari sudut kebutuhan kompetensi tenaga kesehatan, maka pendidikan vokasi, profesi, spesialis, dan sub spesialis adalah jenis pendidikan yang lebih sesuai karena lulusan mempunyai kemampuan kerja yang spesifik dan relevan terhadap kebutuhan fasilitas layanan kesehatan. Bilamana dilakukan pada pendidikan akademik, maka lulusan harus menambah kompetensi khusus untuk bisa langsung bekerja menangani klien atau pasien, seperti pendidikan profesi. Oleh karena itu, keterangan saksi jelas tidak sesuai dengan fakta yang ada dan sudah sepatutnya dikesampingkan. b. Julita Langgu Saksi merupakan lulusan sarjana gizi Universitas Negeri Makasar, yang tidak bisa mengikuti ukom dan mendapatkan STR, sehingga merasa terhambat dalam mencari pekerjaan di fasilitas pelayanan kesehatan karena tidak memiliki STR. Selain itu, saksi pernah melamar ke bagian quality control perusahaan, namun juga terhambat persyaratan karena tidak memiliki STR. 151 Terhadap Keterangan Saksi, Pemerintah menanggapi sebagai berikut : 1) Bahwa ketentuan mengenai ukom dan pemberian STR bagi lulusan pendidikan tinggi bidang kesehatan dalam Pasal 21 UU 36/2014 dan Pasal 212 dan Pasal 213 UU 17/2023, ukom hanya dapat diikuti oleh mahasiswa pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi, dan STR hanya diberikan bagi lulusan pendidikan vokasi yang telah lulus ukom dan memperoleh sertifikat kompetensi dan/atau lulusan pendidikan profesi (bukan lulusan pendidikan sarjana/S1) yang telah lulus ukom dan memperoleh sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. 2) Bahwa terkait keterangan Saksi Julita Langgu yang menyatakan terhambat persyaratan dalam memperoleh pekerjaan di bidang kesehatan karena tidak memiliki STR, Pemerintah menanggapi bahwa hal ini tidak berdasar karena sebagaimana keterangan Saksi Pemerintah Fitri Hudayani selaku Kepala Instalasi Gizi RSCM pada pokoknya sarjana gizi (S1) yang tidak mempunyai STR tetap berkesempatan bekerja di RSCM pada bagian perencanaan, produksi, dan distribusi makanan. Saat ini di RSCM banyak sarjana gizi yang bekerja tanpa menggunakan STR dan masih membuka peluang untuk sarjana gizi tanpa STR melalui rekruitmen CPNS tahun 2024. 3) Bahwa selain itu, Keterangan Saksi Pemerintah Lia Asti Sugiyanti selaku head of operation dan dietisien di salah satu perusahaan catering di Jakarta yang mengkoordinir seluruh pelayanan makan rumah sakit di Jakarta, pada pokoknya saksi masih tetap dapat bekerja tanpa dipersyaratkan STR dan banyak rekan kerja saksi yang merupakan lulusan sarjana gizi dan bekerja tanpa memerlukan STR di perusahaan tempat saksi bekerja. Sebelumnya saksi pernah bekerja di rumah sakit di Kota Makasar yang menjalankan asuhan gizi dan konsultasi gizi ke pasien, sehingga pada saat itu saksi membutuhkan STR karena memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada pasien (hands on/direct to patient). STR yang digunakan oleh Saksi pada saat itu adalah STR Profesi Dietisien, 152 yang mana STR tersebut diperoleh saksi setelah menyelesaikan Pendidikan profesi dan lulus ukom. 4) Bahwa terkait lapangan kerja bagi sarjana gizi yang tidak memiliki STR juga telah disampaikan oleh ahli Pemerintah yaitu : a) Megawati Santoso, Ph.D - Lembaga Pemerintah: bekerja sebagai pengambil atau pelaksana kebijakan di lembaga pemerintah yang berfokus pada program gizi pegawai dan kesehatan gizi masyarakat. - Perusahaan atau Korporasi: bekerja sebagai manajer atau pelaksana program kesehatan pegawai yang berfokus pada program gizi pegawai, tamu, dan berbagai acara yang diselenggarakan oleh perusahaan. - Industri Makanan dan Minuman: mengembangkan produk makanan sehat, melakukan penelitian tentang nutrisi, atau memberikan konsultasi dalam pengembangan produk di perusahaan makanan dan minuman. - Fasilitas Penelitian dan Akademik: terlibat dalam penelitian tentang nutrisi, diet, dan kesehatan di universitas, lembaga penelitian, atau pusat studi gizi. - Pusat Kebugaran dan Olahraga: menyediakan konsultasi gizi untuk atlet dan individu yang berfokus pada kebugaran, merencanakan diet untuk meningkatkan performa olahraga. - Konsultasi Gizi Mandiri: membuka praktik sendiri sebagai konsultan gizi, memberikan layanan konsultasi pribadi atau kelompok, dan mengembangkan program diet yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. - Lembaga Pendidikan: mengajar di institusi pendidikan tentang nutrisi dan gizi, baik di tingkat sekolah dasar, menengah, atau perguruan tinggi. - Organisasi Non-Pemerintah (NGO): terlibat dalam program-program gizi yang dilakukan oleh NGO yang fokus pada isu-isu kesehatan dan gizi, seperti pemberantasan malnutrisi. 153 - Media dan Publikasi: menulis artikel, buku, atau terlibat dalam program media tentang gizi dan kesehatan, memberikan wawasan dan edukasi kepada publik. - Perusahaan Asuransi Kesehatan: bekerja dalam penilaian dan pengelolaan klaim yang terkait dengan layanan gizi, atau menyusun kebijakan terkait diet dan kesehatan. Setiap lokasi kerja ini menawarkan kesempatan untuk berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam bidang gizi melalui berbagai cara yang berbeda. b) Tony Arjuna, M.NutDiet, Ph.D - Sesuai dengan learning outcome yang telah ditetapkan dalam naskah akademik pendidikan gizi Indonesia, bidang pekerjaan lulusan S1 Gizi tidak hanya terbatas pada bidang pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas atau institusi pelayanan kesehatan lainnya. Bidang pekerjaan seorang lulusan S1 gizi sangat luas dan justru sebagian besar diantaranya tidak membutuhkan STR atau syarat telah mengikuti pendidikan profesi. - Lebih jauh lagi, hasil tracer study yang dilakukan oleh Ikatan Sarjana Gizi Indonesia (ISAGI) pada tahun 2021 dan platform edukasi online ahligizi.id menunjukkan gambaran yang sama. Bidang kerja lulusan S1 Gizi diantaranya: • Ahli gizi fitness centre/pusat kebugaran • Ahli gizi KONI dan PPLP berbagai daerah • Ahli gizi Lembaga Pemasyarakatan • Ahli gizi perusahaan • Ahli gizi Puskesmas • Ahli gizi di NGO • Dosen/Akademisi • Management trainee Perusahaan Industri Makanan • Quality control dan safety officer penyelenggara catering 154 • Research and Development Perusahaan Industri Makanan • Staf Ahli Dinas Kesehatan • Tenaga Gizi Nusantara Sehat • Wirausaha catering diet • Wirausaha online coaching • Wirausaha konten kreator 5) Bahwa terkait lapangan pekerjaan untuk lulusan Sarjana Gizi yang tidak memerlukan STR hal ini juga disampaikan dalam Keterangan Pemberi Keterangan dari Kolegium Gizi dalam persidangan tanggal 29 Oktober 2024 di Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya menyampaikan : Bahwa prospek bidang kerja lulusan sarjana gizi sangat terbuka, prospek yang cerah, baik sebagai praktisi, akademisi maupun peneliti. Profil lulusan sarjana gizi seharusnya sudah disampaikan pada setiap pembelajaran di awal untuk semua mahasiswa baru. Profil lulusan sarjana gizi : a) Pengambil keputusan pelayanan gizi; b) Manajer dan care provider pelayanan gizi; c) Supervisor pelayanan gizi; d) Supervisor pendidikan dan pelatihan gizi; e) Inspirator dan motivator gizi di masyarakat (community leader); f) Pelaksana kajian dan penelitian ilmiah bidang gizi dan pangan; g) Perancang rekomendasi kebijakan dan pelaksana advokasi bidang gizi dan pangan; h) Analis ketahanan pangan; i) Wirausahawan bidang pangan dan gizi (Nutripreneur). 4. Bahwa dalam persidangan tanggal 4 September 2024, Pemerintah menghadirkan 3 (tiga) orang ahli, yaitu Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc; Megawati Santoso, Ph.D; dan Tony Arjuna, M.NutDiet, Ph.D, serta dalam persidangan tanggal 19 September 2024 menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Fitri Hudayani (Kepala Instalasi Gizi RSUPN Cipto Mangunkusumo) dan Lia Asti Sugiyanti, SGz, Dietisien (PT. Sunshine Food International). 155 5. Bahwa terhadap Keterangan Presiden dan Keterangan Tambahan Presiden pada pokoknya sama atau sependapat dengan: a. Pendapat Ahli Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc, yang pada pokoknya sebagai berikut : 1) Lulusan Sarjana atau yang sederajat dapat memperoleh sertifikat profesi setelah mengikuti program profesi. 2) Program profesi merupakan program setelah program pendidikan sarjana atau sederajat (Level KKNI 7). Sedangkan program pendidikan akademik (S1) berada pada level KKNI 6, adapun program pendidikan vokasi yaitu Sarjana Terapan (D4) berada pada level KKNI 6 dan pendidikan Diploma Tiga (D3) berada pada level KKNI 5. 3) Lulusan program pendidikan vokasi (D3 dan D4) dapat mengikuti ukom sehingga mendapatkan sertifikat kompetensi yang kemudian digunakan sebagai syarat memperoleh STR. 4) Lulusan program pendidikan profesi dapat mengikuti ukom sehingga mendapatkan sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi yang kemudian digunakan sebagai syarat memperoleh STR profesi. Dari pendapat Ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang jelas untuk level KKNI bagi lulusan program pendidikan profesi, program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, sehingga sertifikat profesi tidak mungkin diberikan kepada lulusan sarjana akademik maupun vokasi. b. Pendapat Ahli Megawati Santoso, Ph.D, yang pada pokoknya sebagai berikut : 1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012): Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia 2) Bagian Ketiga Jenis Pendidikan Tinggi Paragraf 1 Pendidikan Akademik Pasal 15 (1) UU 12/2012: Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program 156 pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu pengetahuan dan teknologi. 3) Paragraf 2 Pendidikan Vokasi Pasal 16 (1) UU 12/2012: Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan. 4) Paragraf 3 Pendidikan Profesi Pasal 17 (1) UU 12/2012: Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. 5) Pasal 25 (1) UU 12/2012: Program spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis. 6) Tiga kategori utama dalam pendidikan tinggi di Indonesia adalah pendidikan tinggi akademik, vokasi, dan profesi. Pendidikan tinggi akademik bersifat generik, sedangkan vokasi dan profesi bersifat spesifik. Pembeda utama pendidikan tinggi vokasi dibanding pendidikan tinggi akademik terletak pada capaian pembelajarannya. 7) Bahwa pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan terdiri atas : a) pendidikan akademik, yang terdiri atas program sarjana, magister, dan doktor; b) pendidikan vokasi, yang terdiri atas program diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan; dan c) pendidikan profesi, yang terdiri atas program profesi, spesialis, dan subspesialis. 157 Dari ketiga jenis pendidikan tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam mendukung kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM Kesehatan) yang dikelompokkan atas: a) tenaga medis; b) tenaga kesehatan; dan c) tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. (Pengelompokan SDM Kesehatan dinyatakan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN, Bagian Kesatu Pengelompokan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pasal 197 Sumber Daya Manusia Kesehatan). Posisi lulusan akademik bidang gizi sebagai bagian dari SDM Kesehatan, yaitu termasuk dalam tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. 8) Dari analisis kesesuaian antara kebutuhan pengguna dan capaian pembelajaran pendidikan, maka lulusan jenis pendidikan Diploma 3, Diploma 4, dan pendidikan profesi bidang gizi yang telah lulus ukom (berbasis pemenuhan standar kompetensi yang disusun oleh Kolegium) dapat diterima sebagai tenaga kesehatan dan dapat diberikan STR dan SIP. Lulusan pendidikan akademik bidang gizi dapat mengisi berbagai posisi di Kementerian Kesehatan atau lembaga negara lainnya, sesuai dengan kebutuhan institusi/organisasi. 9) Bahwa terkait peluang kerja bagi lulusan pendidikan akademik, khususnya akademik gizi yang tidak berhubungan dengan pelayanan kesehatan memiliki berbagai pilihan kerja yang luas. Dari pendapat Ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan lulusan program pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi yang dapat memperoleh STR dan SIP. Adapun lulusan program pendidikan akademik dapat menjadi bagian dari SDM Kesehatan sebagai tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan yang tidak memerlukan STR dan dapat mengisi berbagai posisi baik di bidang kesehatan maupun non kesehatan. 158 c. Pendapat Ahli Tony Arjuna, M.NutDiet, Ph.D, yang pada pokoknya sebagai berikut : 1) Secara historis, Sistem Pendidikan Tenaga Gizi Indonesia mengacu pada model Pendidikan Tenaga Gizi di Amerika Serikat, dimana pendidikan dimulai dari program Sarjana kemudian dilanjutkan dengan pendidikan profesi. Hal ini tertuang dengan jelas dalam Naskah Akademik Sistem Pendidikan Tenaga Gizi Indonesia yang disusun bersama oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) dan Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia (AIPGI) dan disahkan pada tanggal 20 November 2014 (vide Bukti PK - 2). Dokumen Naskah Akademik tersebut telah menjadi panduan bagi setiap Institusi Pendidikan Tinggi di Indonesia dalam pelaksanaan pendidikan tenaga gizi selama satu dekade ini. 2) Mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pendidikan profesi adalah setelah pendidikan sarjana, maka lulusan pendidikan S1 Gizi dari sejak awal memang ditetapkan untuk mengikuti pendidikan profesi, yakni pendidikan profesi dietisien. 3) Bahwa jauh sebelum UU 17/2023 diterbitkan, Kolegium Ilmu Gizi Indonesia (KIGI) bersama PERSAGI, AIPGI dan Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Gizi (AIPVOGI) bersama-sama menyusun naskah akademik program pendidikan profesi gizi melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) (vide Bukti PK - 3) yang disahkan sejak Desember 2021, untuk mengakselerasi pembukaan dan pertumbuhan program studi pendidikan profesi gizi, serta memfasilitasi tenaga kesehatan yang sudah bekerja di berbagai institusi pelayanan kesehatan untuk mendapatkan gelar profesi gizi. Melalui program RPL, tenaga gizi lulusan S1 atau DIV dapat mengikuti pendidikan profesi gizi selama 6 bulan (1 semester). Hal ini secara signifikan mampu menurunkan biaya pendidikan dan sekaligus mempercepat pencapaian kompetensi profesi tenaga gizi yang sudah memiliki pengalaman kerja. 4) Bahwa sesuai dengan learning outcome yang telah ditetapkan dalam naskah akademik pendidikan gizi Indonesia (vide Bukti PK 159 – 2), bidang pekerjaan lulusan S1 Gizi tidak hanya terbatas pada bidang pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas atau institusi pelayanan kesehatan lainnya. Bidang pekerjaan seorang lulusan S1 gizi sangat luas dan justru sebagian besar diantaranya tidak membutuhkan STR atau syarat telah mengikuti pendidikan profesi. 5) Lebih jauh lagi, hasil tracer study yang dilakukan oleh Ikatan Sarjana Gizi Indonesia (ISAGI) pada tahun 2021 dan platform edukasi online ahligizi.id menunjukkan gambaran yang sama bahwa bidang kerja lulusan Sarjana Gizi sangat luas, bahkan banyak diantaranya juga bekerja di rumah sakit dan tidak memerlukan STR karena bertugas pada bidang penyelenggaraan makanan di instalasi gizi rumah sakit. Berdasarkan uraian di atas, argumentasi pemohon bahwa pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 mengakibatkan para pemohon terhalang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan perencanaan dan konsentrasinya selama menempuh pendidikan tidaklah benar, mengingat begitu banyak bidang pekerjaan lulusan S1 Gizi yang tidak membutuhkan STR sama sekali dan tidak mensyaratkan untuk mengikuti pendidikan profesi. 6) Berdasarkan seluruh argumen di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil pemohon yang menjadi dasar bagi pengujian materiil pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 tidak beralasan dan tidak berdasarkan fakta yang ada di lapangan; dan oleh karenanya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 sudah sesuai dengan ketentuan. Apabila Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 ditafsirkan sesuai dengan permohonan Para Pemohon, maka akan menimbulkan kekacauan pada sistem pendidikan tenaga gizi di Indonesia, menciptakan dualisme standar kompetensi tenaga gizi pada level profesi, menurunkan standar dan kualitas layanan tenaga gizi, dan akhirnya dapat membahayakan kesehatan pasien dan masyarakat. Bahwa keterangan ahli Pemerintah tersebut telah sejalan dengan Keterangan Presiden dan Keterangan Tambahan Presiden. 160 6. Bahwa terhadap gambaran pekerjaan/lapangan kerja bagi lulusan sarjana gizi, termasuk gambaran pekerjaan tenaga gizi yang memerlukan STR dan tidak memerlukan STR telah disampaikan oleh Saksi dari Pemerintah, yaitu Fitri Hudayani (Kepala Instalasi Gizi RSUPN Cipto Mangunkusumo) dan Lia Asti Sugiyanti, SGz, Dietisien (PT. Sunshine Food International) : a. Fitri Hudayani, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut : 1) Di RSCM tempat saksi bekerja, saksi mengelola 66 tenaga gizi yang bekerja memberikan pelayanan gizi dan penyelenggaraan produksi serta distribusi makanan. Dalam menjalankan proses bisnis dari instalasi gizi rumah sakit, tenaga gizi di RSCM berperan dalam menjalankan tugasnya antara lain : a) asuhan gizi rawat inap; b) asuhan gizi rawat jalan; c) perencanaan dan penerimaan bahan makanan; d) pengawasan produksi makanan; dan e) pengawasan distribusi makanan. 2) Bahwa dalam pengaturan SDM dilakukan pengaturan pemetaan tenaga sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki untuk menjalankan perannya pada area kerja seperti yang disebutkan di atas. Ada perbedaan kualifikasi peran tenaga gizi berdasarkan tugas masing-masing, untuk tenaga gizi yang melakukan tugas di asuhan gizi rawat inap dan rawat jalan membutuhkan Surat Kewenangan Klinis (SKK) yang diterbitkan oleh RSCM dan ditandatangani Direktur Utama, dimana syarat mendapatkan SKK adalah adanya STR aktif dan SIP yang berlaku. Tenaga gizi yang yang belum mendapatkan SKK ditempatkan pada perannya di area perencanaan, produksi dan distribusi makanan. 3) Dalam mengantisipasi dampak dari terbitnya UU 17/2023 dan PP 28/2024, RSCM mengatur tenaga akademik untuk mengikuti pendidikan profesi dietisien dengan 2 skenario pendidikan reguler dan Rekognisi Pendidikan Lampau (RPL). Adapun pengaturan dilakukan berdasarkan masa berlaku STR, status kepegawaian dan masa kerja. 161 4) Program RPL sangat memungkinkan untuk dipilih karena dilakukan tanpa meninggalkan pekerjaannya dimana pembelajaran dilakukan secara daring dan berbasis kasus di tempat tugas masing-masing. Dalam hal pembiayaan, pendidikan RPL hanya membayar 1 semester sisa pendidikan yang harus dijalani. Pada akhir pendidikan RPL peserta akan mengikuti ukom dan mendapatkan sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi yang diperlukan untuk mengurus STR. Saat ini 10 tenaga gizi akademik sedang melaksanakan pendidikan RPL. Dikarenakan syarat RPL adalah untuk tenaga gizi dengan minimal pengalaman kerja 5 tahun, maka untuk yang belum memenuhi syarat diikutkan pendidikan regular dengan pendanaan melalui Tugas Belajar Kemenkes. b. Lia Asti Sugiyanti, SGz, Dietisien, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut : Saksi selaku head of operation dan dietisien di salah satu perusahaan catering di Jakarta yang mengkoordinir seluruh pelayanan makan rumah sakit di Jakarta, pada pokoknya saksi masih tetap dapat bekerja tanpa mempersyaratkan STR dan banyak rekan kerja saksi yang merupakan lulusan sarjana gizi dan bekerja tanpa STR di perusahaan tempat saksi bekerja. Sebelumnya saksi pernah bekerja di rumah sakit di Kota Makasar yang menjalankan asuhan gizi dan konsultasi gizi ke pasien, sehingga pada saat itu saksi membutuhkan STR karena memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada pasien (hands on/direct to patient). STR yang digunakan oleh Saksi pada saat itu adalah STR Profesi Dietisien, yang mana STR tersebut diperoleh saksi setelah menyelesaikan pendidikan profesi dan lulus ukom. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, membuktikan bahwa terdapat perbedaan peran, kualifikasi, dan kewenangan masing-masing antara tenaga gizi yang berlatar belakang lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. Tenaga gizi yang memiliki STR mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara langsung (hands on/direct to patient), sedangkan tenaga gizi yang yang belum mendapatkan STR dan Surat Kewenangan Klinis (SKK) ditempatkan pada perannya di area perencanaan, produksi dan distribusi makanan. 162 7. Tanggapan Pemerintah terhadap keterangan Pemberi Keterangan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) a. Bahwa terhadap keterangan dari Persagi, menurut Pemerintah terdapat ketidakkonsistenan dalam mendukung pelaksanaan UU 17/2023 untuk peningkatan mutu tenaga gizi. Di satu sisi Persagi menyatakan mendukung pelaksanaan UU 17/2023 untuk membangun tenaga gizi menjadi tenaga yang mampu melaksanakan transformasi sistem kesehatan, namun di sisi lain mengusulkan agar mahasiswa lulusan akademik paling tidak dalam waktu lima tahun sejak diundangkannya UU 17/2023 bisa memperoleh STR dengan kompetensinya disamakan dengan pendidikan vokasi. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan pengaturan mengenai ukom dan pemberian STR dalam ketentuan UU 36/2014 dan UU 17/2023, dimana mengenai ukom hanya dilaksanakan oleh peserta pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi, dan STR hanya diberikan bagi lulusan pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi yang telah lulus ukom dan memperoleh sertifikat kompetensi. b. Bahwa apabila mahasiswa diberikan waktu lima tahun sejak UU 17/2023 diundangkan untuk bisa memperoleh STR dengan kompetensi yang disamakan dengan pendidikan vokasi sebagaimana yang diusulkan oleh Persagi, hal demikian tidak diperlukan karena sejak berlakunya UU 36/2014 sampai dengan berlakunya UU 17/2023 berkaitan dengan ukom dan pemberian STR tidak terdapat perubahan kebijakan yang kemudian memerlukan adanya ketentuan peralihan dengan memberikan jangka waktu. c. Bahwa terhadap usulan Persagi agar kompetensi sarjana gizi disamakan dengan pendidikan vokasi justru merugikan lulusan sarjana gizi karena diberikan STR dengan level di bawah jenjang pendidikannya, yaitu STR untuk vokasi (diploma) sehingga pendidikan sarjana gizi di-downgrade (diturunkan) menjadi setara diploma dengan jenjang KKNI level 5, sedangkan sarjana berada pada jenjang KKNI level 6. Pernyataan Persagi terkait kompetensi yang dimiliki oleh lulusan akademik sama dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan 163 vokasi, menurut Pemerintah tidak tepat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ahli Pemerintah Megawati Santoso, Ph.D, yang menerangkan terkait perbedaan kompetensi antara lulusan akademik dan vokasi, yaitu sebagai berikut : Tiga kategori utama dalam pendidikan tinggi di Indonesia adalah pendidikan tinggi akademik, vokasi, dan profesi. Pendidikan tinggi akademik bersifat generik, sedangkan pendidikan vokasi dan profesi bersifat spesifik. Pembeda utama pendidikan tinggi vokasi dibanding pendidikan tinggi akademik terletak pada capaian pembelajarannya. Aspek Pendidikan Tinggi Vokasi Pendidikan Tinggi Akademik Capaian Pembelajaran Umum Mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, rekayasa, dan teknologi untuk menyelesaikan masalah langsung di lapangan pada berbagai jenis pekerjaan dalam suatu sektor tertentu. Lulusan pendidikan ini harus kompeten dalam bidang keahlian tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah dalam bidang pekerjaan tertentu. Mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, rekayasa, dan teknologi untuk mengembangkan produk teknologi atau memberikan jasa profesional. Lulusan pendidikan ini tidak ditargetkan untuk memiliki kemampuan untuk mengisi pekerjaan tertentu yang memerlukan tanggung jawab keprofesian. Untuk bisa melakukan kerja di sebagai profesional yang dilindungi Undang-Undang, mereka wajib terlebih dahulu mengikuti pendidikan keprofesian, pelatihan atau orientasi kerja tertentu. Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang Berbasis Potensi untuk mengembangkan keahlian 164 Aspek Pendidikan Tinggi Vokasi Pendidikan Tinggi Akademik langsung mampu menangani pekerjaan tanpa pelatihan lagi. aplukatif dan pengembangan IPTEKS Sifat Pembelajaran Meliputi serangkaian proses memperkuat pengetahuan aplikatif untuk membangun keterampilan kerja khusus, meningkatkan kemampuan dan kapasitas untuk secara kritis menyerap ide-ide baru, dan memperkuat karakter dan moral mahasiswa sebagai penyelesai masalah dan pembelajar sepanjang hayat. Meliputi serangkaian proses untuk membentuk higher order thinking skills yang melekat sepanjang hidup, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kemampuan dan kapasitas untuk secara kritis menyerap ide-ide baru, dan memperkuat karakter dan moral mahasiswa sebagai pengembang IPTEKS dan pembelajar sepanjang hayat. Penilaian akhir Uji Kompetensi pada keahlian kerja khusus dan dilakukan dengan menguji keterampilan bekerja pada simulasi atau langsung di tempat kerja. Uji Komprehensif pada sidang akhir, menguji kemampuan penguasaan pengetahuan, metode, prinsip, teknik secara kognitif. 8. Tanggapan Pemerintah terhadap keterangan Pemberi Keterangan Kolegium Ilmu Gizi a. Bahwa Pemerintah sependapat dengan Kolegium Ilmu Gizi yang pada pokoknya menyatakan bahwa sertifikat profesi diberikan oleh institusi pendidikan. Lulusan pendidikan vokasi tidak diberikan sertifikat profesi karena bukan lulusan pendidikan profess. Lulusan pendidikan vokasi diberikan sertifikat kompetensi. Kalau kemudian membandingkan antara pendidikan sarjana dengan pendidikan vokasi, bukan apple to 165 apple karena memang jalur pendidikannya berbeda. Kemudian profesi dietisien satu level lebih tinggi dibandingkan sarjana level 6. Berdasarkan keterangan Kolegium Ilmu Gizi tersebut, dalam konteks Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 sertifikat profesi hanya diberikan bagi lulusan pendidikan profesi dan tidak untuk sarjana gizi. Para Pemohon yang berlatar belakang pendidikan sarjana gizi dapat mengikuti pendidikan profesi sesuai dengan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023, namun apabila Para Pemohon tidak menginginkan untuk mengikuti pendidikan profesi maka Para Pemohon dengan pendidikan sarjana gizi tetap dapat bekerja di bidang kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang tidak memerlukan STR. b. Bahwa Pemerintah sependapat dengan Kolegium Ilmu Gizi yang pada pokoknya menyatakan bahwa nomenklatur profesi dietisien sudah ditetapkan Kolegium Ilmu Gizi sejak 2017 berdasarkan Keputusan Menristekdikti untuk menjadi program studi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan profesi dietisien tidak muncul tiba-tiba. Hal ini sudah sesuai dengan naskah akademik yang telah disusun, yang ingin dikembangkan, supaya tenaga-tenaga gizi yang dihasilkan dari tiga jalur ini bisa memberikan kontribusi terbaik untuk pembangunan bangsa. 9. Dampak apabila peserta didik program akademik tersebut dipaksakan untuk dipersamakan dengan lulusan pendidikan profesi maka akan menimbulkan kekacauan pada sistem pendidikan tenaga gizi di Indonesia, menciptakan dualisme standar kompetensi tenaga gizi pada level profesi, menurunkan standar dan kualitas layanan tenaga gizi dan akhirnya dapat membahayakan kesehatan pasien dan masyarakat. 10. Apabila petitum angka 2 terkait ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berlaku bagi mahasiswa pendidikan sarjana tenaga kesehatan yang terdaftar setelah berlakunya undang-undang ini” dikabulkan, maka akan berdampak pada lulusan pendidikan sarjana tenaga kesehatan secara keseluruhan, tidak hanya lulusan pendidikan sarjana gizi dapat memperoleh sertifikat profesi tanpa mengikuti program pendidikan profesi, yang mana hal 166 ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur, baik dalam UU 36/2014 maupun UU 17/2023. 11. Berkenaan petitum angka 3 yang meminta Majelis untuk menyatakan tetap berlaku segala ketentuan syarat mengikuti ukom untuk memperoleh STR dan melakukan praktik profesi dalam UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan, bagi mahasiswa program sarjana tenaga kesehatan yang terdaftar sebelum berlakunya UU 17/2023 tentang Kesehatan, maka pada dasarnya persyaratan ukom, STR dan sertifikat profesi akan tetap sama, yaitu ukom hanya dapat diikuti oleh lulusan pendidikan vokasi dan profesi karena sebagaimana yang telah disampaikan Pemerintah dalam Keterangan Presiden maupun Keterangan Tambahan Presiden bahwa tidak ada perubahan norma pengaturan mengenai persyaratan ukom, STR, dan sertifikat profesi di dalam UU 36/2014 maupun di UU 17/2023. Bahwa ukom dan pemberian STR bagi lulusan sarjana gizi (S1) merupakan kekeliruan dalam implementasi norma, bukan pada konstitusionalitas norma yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma atau pertentangan norma atas berlakunya ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang diuji dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 telah sejalan/linier dengan ketentuan sebelumnya, yaitu UU 36/2014 dan juga UU 12/2012. Dengan demikian, menurut Pemerintah sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Menolak Permohonan Para Pemohon. V. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitututional review) ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 167 3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 168 Republik Indonesia Nomor 6887, selanjutnya disebut UU 17/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pletanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 169 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 212 (2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Tenaga Kesehatan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan praktik profesi setelah menyelesaikan pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi. 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang juga sebagai lulusan sarjana jurusan program studi gizi dan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Program Studi Gizi [vide Bukti P-1 s.d. P-6], beranggapan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yakni hak untuk mendapatkan pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dirugikan dengan berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 dengan alasan sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara yang 170 apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. a. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) sejak awal mendaftar sebagai mahasiswa jurusan ilmu gizi telah merencanakan untuk bekerja sebagai tenaga kesehatan di bidang gizi dan memahami bahwa tidak ada pembedaan antara lulusan pendidikan vokasi dan pendidikan sarjana dalam hal perolehan Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai syarat berpraktik sebagai tenaga kesehatan. Selain itu, setelah lulus, para Pemohon sebelumnya mengetahui dapat langsung melaksanakan Uji Kompetensi (UKOM) sebagai syarat memperoleh STR untuk dapat berpraktik sebagai tenaga kesehatan tanpa melaksanakan pendidikan profesi terlebih dahulu. b. Bahwa para Pemohon juga telah melakukan berbagai persiapan untuk mendapatkan STR tersebut. Namun, dengan berlakunya UU 17/2023 in casu Pasal 212 ayat (2), para Pemohon pada akhirnya tidak dapat langsung memperoleh STR pasca lulus sebagai sarjana gizi namun harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan profesi. Terlebih lagi, menurut para Pemohon, adanya fakta bahwa untuk mengikuti pendidikan profesi tersebut dibutuhkan persiapan yang memberatkan para Pemohon oleh karena minimnya pendidikan tinggi yang menyediakan pendidikan profesi, daya tampung yang sangat terbatas, seleksi masuk yang sangat ketat dan ditambah biaya pendidikan yang cukup tinggi. c. Bahwa hal tersebut pada akhirnya mengakibatkan para Pemohon mengalami kerugian konstitusional untuk mendapatkan pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Berdasarkan uraian kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah para Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan, yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 171 hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia di mana anggapan kerugian demikian dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang dimohonkan pengujian. Di samping itu, anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan oleh para Pemohon bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial serta memilki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma atau undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jika Permohonan a quo dikabulkan maka kerugian tersebut tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. a. Bahwa menurut para Pemohon, esensi dari permohonan a quo adalah mempermasalahkan kewajiban menyelesaikan pendidikan profesi bagi mahasiswa lulusan sarjana Tenaga Kesehatan untuk berpraktik sebagai tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang secara tiba-tiba diberlakukan tanpa ketentuan peralihan yang seharusnya membuka ruang bagi mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa pendidikan tenaga kesehatan sebelum berlakunya pasal a quo untuk tetap dapat berpraktik tanpa kewajiban menyelesaikan pendidikan profesi dan mendapatkan sertifikat profesi. b. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang secara tiba- tiba diberlakukan dengan tanpa peralihan, sangat merugikan dan juga membatasi 172 mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa pendidikan sarjana tenaga kesehatan sebelum berlakunya pasal a quo. Pembatasan yang dimaksud adalah lulusan sarjana tenaga kesehatan harus melakukan pengeluaran biaya tambahan untuk mengikuti Program Pendidikan Profesi selama 1 (satu) tahun sebagai syarat mendapatkan STR. Padahal, sebelum diberlakukannya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023, mahasiswa yang mengambil Program Sarjana Tenaga Kesehatan telah mempersiapkan diri untuk mengambil STR melalui UKOM terlebih dahulu tanpa adanya syarat kewajiban mengikuti Program Pendidikan Profesi. Oleh karena itu hal tersebut mengakibatkan kerugian dari segi waktu dan biaya serta menyebabkan ketidakpastian hukum. c. Bahwa menurut para Pemohon, adanya perubahan norma sebagaimana diatur dalam Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 telah menghalangi para mahasiswa program sarjana tenaga kesehatan untuk mendapatkan STR secara langsung setelah lulus dari program sarjana. Padahal, selama masa pendidikan, mahasiswa telah memilih konsentrasi di dalam program studinya yang sesuai minat dan keahliannya dengan tujuan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan pantas untuk dirinya dimana pekerjaan yang dimaksud tentunya memberikan prasyarat yaitu telah dianggap berkompeten melalui UKOM dan memiliki STR. Namun, dengan adanya perubahan norma a quo telah mencederai segala bentuk tujuan kehidupan yang telah dipersiapkan oleh para mahasiswa program sarjana tenaga kesehatan karena harus menempuh jalur pendidikan profesi. d. Bahwa menurut para Pemohon, dengan berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023, bukan hanya telah mencederai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun juga telah menciderai hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta mencederai hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan: 1. Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 173 Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berlaku bagi mahasiswa program sarjana Tenaga Kesehatan yang terdaftar setelah berlakunya undang-undang ini”; 2. Tetap berlaku segala ketentuan syarat mengikuti Ujian Kompetensi, memperoleh Surat Tanda Registrasi, dan melakukan Praktik Profesi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, bagi mahasiswa program sarjana Tenaga Kesehatan yang terdaftar sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 dan 2 (dua) saksi yakni Joko Purwanto dan Julita Langgu yang telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Agustus 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Dewan Perwakilan Rakyat telah telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 September 2024 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis beserta dengan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 November 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Presiden telah meyampaikan keterangan Presiden yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2024 dan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 September 2024 serta telah mengajukan 3 (tiga) ahli yakni Prof. (Em ITB) Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., IPU, Asean Eng., Ph.D (Hon), Megawati Santoso, Ph.D., dan Tony Arjuna, M.NutDiet, Ph.D., yang telah di dengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 September 2024 dan 2 (dua) saksi yaitu Fitri Hudayani dan Lia Isti Sugiyanti yang telah di dengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 September 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Mahkamah telah pula mendengar keterangan pemberi keterangan dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia dan Kolegium Gizi yang telah menyampaikan keterangan dalam persidangan 174 Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama uraian dalil yang dikemukakan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan isu inkonstitusionalitas norma Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang dimohonkan para Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, terdapat 2 (dua) pokok persoalan berkaitan isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh para Pemohon yang harus dipertimbangkan dan dijawab oleh Mahkamah, yaitu. a. Apakah norma Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang telah memberikan kewajiban bagi mahasiswa lulusan sarjana tenaga kesehatan yang akan berpraktik untuk terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan profesi sehingga telah menyebabkan para Pemohon, in casu mahasiswa dan lulusan program sarjana kesehatan dirugikan hak konstitusionalnya, karena sebelum berlakunya norma pasal tersebut sarjana kesehatan dapat berpraktik tanpa kewajiban menyelesaikan pendidikan profesi dan mendapatkan sertifikat profesi. b. Apakah norma Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang diberlakukan secara tiba-tiba dengan tanpa diatur dalam ketentuan peralihan, merugikan hak konstitusional para Pemohon, karena seharusnya pasca lulus pendidikan sarjana kesehatan dapat langsung berpraktik tanpa harus terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan profesi. [3.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan hal tersebut, terlebih dahulu Mahkamah akan mengemukakan hal-hal, sebagai berikut. Bahwa Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mencantumkan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus juga merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu wujud untuk memajukan kesejahteraan umum adalah dengan pembangunan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga masyarakat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi 175 pembangunan sumber daya manusia yang produktif. Di mana kesehatan merupakan bagian hak asasi manusia yang artinya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan dengan kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau yang juga merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung dengan sumber daya kesehatan, khususnya Tenaga Kesehatan yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun penyebarannya [vide Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU 36/2014)]. Bahwa salah satu alasan utama dibentuknya UU 36/2014 yaitu belum memadainya pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan baik dari segi jenis, kualifikasi, jumlah dan juga pendayagunaan tenaga kesehatan. Sementara di sisi lain, tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, salah satu tantangan dalam upaya mewujudkan tenaga kesehatan yang berkualitas, beretika dan profesional, yakni dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dengan tetap mengedepankan asas keadilan, non diskriminatif dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan para tenaga kesehatan. Bahwa UU 17/2023 yang merupakan sinkronisasi dari berbagai undang- undang dengan metode omnibus sebagaimana telah diuraikan dalam Penjelasan Umum UU 17/2023 adalah merupakan upaya untuk mencari solusi terkait dengan berbagai permasalahan di bidang kesehatan seperti pelayanan kesehatan yang masih didominasi pendekatan kuratif, ketersediaan dan distribusi sumber daya kesehatan, kesiapan menghadapi krisis kesehatan, aspek kemandirian farmasi dan alat kesehatan, aspek pembiayaan, dan pemanfaatan teknologi kesehatan serta perlunya dilakukan transformasi sistem kesehatan. Namun, dalam praktik pelaksananaan sinkronisasi berbagai undang-undang tersebut, dalam pembentukan undang-undang melalui metode omnibus dibutuhkan tingkat kehati-hatian dalam hal merumuskan sebuah norma yang berpotensi merugikan adresat tertentu yang pada akhirnya berpotensi pula menciderai hak konstitusional warga negara. 176 [3.14] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil pokok permohonan terkait isu konstitusionalitas norma Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023, Mahkamah terlebih dahulu akan menyandingkan Pasal 212 dan Pasal 213 UU 17/2023 dengan Pasal 21 UU 36/2014, oleh karena kedua Pasal a quo, in casu Pasal 212 dan Pasal 213 memiliki irisan berkaitan dengan syarat untuk dapat melakukan praktik profesi sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Lebih lanjut, Pasal 212 dan Pasal 213 dalam UU 17/2023 tercantum dalam Bab VII tentang Sumber Daya Manusia Kesehatan, khususnya pada Bagian Ketiga tentang Pengadaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Sementara itu, norma Pasal 21 dalam UU 36/2014 tercantum dalam Bab IV tentang Perencanaan, Pengadaan, dan Pendayagunaan, pada Bagian Kedua tentang Pengadaan, yang juga mengatur isu yang sama yakni terkait dengan syarat untuk dapat melakukan praktik bagi mahasiswa bidang kesehatan. Jika dipersandingkan dalam tabel kedua undang- undang tersebut adalah sebagai berikut. Tabel Persandingan: UU 17/2023 UU 36/2014 Pasal 212 (1) Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan Tenaga Kesehatan program diploma, program sarjana, dan program sarjana terapan mendapatkan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Tenaga Kesehatan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan praktik profesi setelah menyelesaikan pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi. Pasal 213 (1) Dalam rangka menilai pencapaian standar kompetensi Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan, mahasiswa pada program vokasi dan program profesi, baik Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Pasal 21 (1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional. (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, Iembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja. (4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri. (5) Mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh 177 (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan Kolegium. (3) Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus uji kompetensi pada akhir masa pendidikan memperoleh sertiflkat kompetensi. (4) Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus uji kompetensi pada akhir masa pendidikan memperoleh sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi. (6) Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. [3.15] Menimbang bahwa dengan melihat secara seksama melalui penyandingan atas kedua norma pasal terkait dengan pengadaan tenaga kesehatan dalam UU 17/2023 dan UU 36/2014 sebagaimana tercantum dalam tabel persandingan di atas, maka terlihat ada perbedaan substansi terkait dengan syarat dalam pengadaan tenaga kesehatan sebagaimana tertuang dalam masing-masing undang-undang tersebut, sebagai berikut. Pertama, terkait dengan kualifikasi mahasiswa yang dapat menjadi tenaga kesehatan, dalam UU 36/2014 tidak secara spesifik menyebutkan mahasiswa program apa saja yang dapat mengikuti uji kompetensi namun hanya menyebutkan mahasiswa bidang kesehatan yang mengikuti pendidikan vokasi dan profesi. Sementara dalam UU 17/2023 justru menyebutkan secara spesifik kualifikasi mahasiswa program yang menyelesaikan pendidikan tenaga kesehatan, yakni program diploma, program sarjana, dan program sarjana terapan, namun dengan tanpa dibarengi prasyarat untuk dapat mengikuti ujian kompetensi dan hanya menyebutkan terkait hak untuk mendapatkan ijazah tanpa menegaskan kualifikasi pendidikan yang diikuti apakah pendidikan vokasi atau profesi. Kedua, terkait uji kompetensi, dalam UU 36/2014 yang dapat mengikuti ujian kompetensi adalah mahasiwa pendidikan vokasi dan profesi tingkat akhir. Selain itu, uji kompetensi tersebut juga diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan dan juga lembaga sertifikasi 178 yang terakreditasi. Sementara dalam UU 17/2023, yang harus mengikuti uji kompetensi bukan hanya mahasiwa program vokasi dan program profesi untuk tenaga kesehatan, namun juga tenaga medis. Di mana uji kompetensi tersebut dilakukan oleh penyelenggara pendidikan bekerjasama dengan kolegium. Ketiga, terkait dengan sertifikat kompetensi, dalam UU 36/2014 yang berhak untuk mendapatkan sertifikat kompetensi setelah mengikuti uji kompetensi adalah mahasiswa pendidikan vokasi dan mahasiswa pendidikan profesi di mana untuk mahasiswa pendidikan profesi yang lulus uji kompetensi langsung mendapatkan sertifikat profesi yang juga dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Sementara dalam UU 17/2023 sertifikat kompetensi bukan hanya diberikan kepada mahasiwa program vokasi yang lulus ujian kompetensi, namun juga diberikan kepada mahasiwa program profesi yang lulus kompetensi yang juga pada saat yang sama juga harus menempuh pendidikan profesi dan akan mendapatkan sertifikat profesi. [3.16] Menimbang bahwa, adanya perbedaan pengaturan terkait dengan kualifikasi mahasiswa, uji kompetensi, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi bagi mahasiswa yang telah memilih kualifikasi program bidang kesehatan untuk menjadi tenaga kesehatan dalam hal pengadaan tenaga kesehatan sebagaimana diatur antara UU 17/2023 dan UU 36/2014, menurut Mahkamah, hal tersebut adalah merupakan persoalan yang secara konkret terjadi akibat adanya perubahan UU 36/2014 menjadi UU 17/2023. Namun, terlepas dari hal-hal tersebut, yang dipermasalahkan oleh para Pemohon adalah berkaitan dengan adanya penambahan syarat pendidikan profesi bagi mahasiswa tenaga kesehatan program sarjana yang diberlakukan secara tiba-tiba tanpa ada ketentuan peralihan untuk menjembatani pihak yang terdampak dengan berlakunya UU 17/2023. Oleh karena itu, untuk membatasi penilaian Mahkamah dalam mempertimbangkan permohonan para Pemohon a quo, Mahkamah akan fokus pada penilaian apakah berkenaan dengan norma Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 mengandung persoalan konstitusionalitas karena menurut para Pemohon diberlakukan secara tiba-tiba, termasuk mahasiswa tenaga kesehatan program sarjana tingkat akhir serta yang telah lulus dan akan menjalani ujian kompetensi untuk mendapatkan STR. Hal tersebut menurut para Pemohon merugikan para mahasiswa lain, in casu mahasiswa program sarjana kesehatan yang sejak awal telah beranggapan bahwa pasca lulus mengambil program sarjana bidang kesehatan akan dapat langsung 179 menjalankan praktik oleh karena pada saat pendidikan tingkat akhir akan secara otomatis diikutsertakan dalam uji kompetensi dan akan mendapatkan sertifikat kompetensi, namun ternyata harapan tersebut menjadi terhalangi dengan berlakunya norma Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang mewajibkan adanya tambahan pendidikan profesi terlebih dahulu. Bahwa berkenaan dengan adanya perbedaan perlakuan terhadap sarjana tenaga kesehatan terkait dengan syarat untuk mendapatkan STR sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan mendasar yang harus dinilai oleh Mahkamah lebih lanjut adalah apakah adanya perubahan ketentuan berkaitan dengan syarat tambahan pendidikan profesi untuk mendapatkan STR bagi sarjana tenaga kesehatan harus diberlakukan terhadap seluruh sarjana tenaga kesehatan yang telah lulus dan belum menjalani ujian kompetensi ataukah termasuk semua mahasiswa yang masih menempuh pendidikan sarjana tenaga kesehatan program sarjana ketika telah lulus pada saat UU 36/2014 masih berlaku, dikarenakan berlakunya UU 17/2023. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, bahwa ujian kompetensi dan ujian profesi memang diperlukan guna sebagai bukti pengakuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk suatu pekerjaan yang didasarkan pada pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan. Oleh karena itu, bagi mahasiswa tenaga kesehatan program sarjana yang telah lulus diwajibkan untuk mengikuti ujian kompetensi dan profesi sebelum berpraktik atau mendapatkan STR. Dalam ketentuan norma Pasal 21 UU 36/2014 diatur untuk mendapatkan STR sebelumnya diwajibkan mengikuti ujian kompetensi dan profesi tanpa terlebih dahulu menambah masa pendidikan khusus profesi. Sementara itu, pada norma Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 terhadap mahasiswa tenaga kesehatan program sarjana diwajibkan mengikuti pendidikan profesi sebelum mendapatkan STR. Dengan demikian, terdapat permasalahan yang dialami oleh para mahasiswa tenaga kesehatan program sarjana yang menjadi mahasiswa berdasarkan UU 36/2014 yang semula tidak dibebankan persyaratan untuk mengikuti pendidikan profesi sebagai syarat baru tersebut di tengah menjalani masa belajar/studi, terlebih bagi mahasiswa yang telah lulus dan akan melakukan ujian kompetensi untuk mengurus STR. Berkaitan dengan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah pemberlakuan ketentuan baru tidak boleh merugikan pihak- pihak yang terdampak. Artinya, terhadap pihak yang terdampak dengan adanya 180 perubahan undang-undang terlanggar haknya untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Dalam konteks a quo, mahasiswa tenaga kesehatan program sarjana yang pada saat masuk kuliah telah mempertimbangkan biaya dan masa belajar dengan tanpa adanya pendidikan tambahan berupa pendidikan profesi dan dapat langsung mengikuti ujian kompetensi untuk mendapat STR serta langsung dapat praktik tentunya dirugikan dengan berlakunya ketentuan baru berdasarkan norma Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023. Sebab, tambahan pendidikan profesi demikian di samping menambah masa belajar juga akan menambah beban biaya bagi mahasiswa tenaga kesehatan program sarjana yang bersangkutan dan sekaligus menambah masa waktu untuk memasuki dunia kerja sebagai ahli sesuai dengan profesinya. Lebih lanjut, berkaitan dengan manfaat dari ujian kompetensi yang di dalamnya juga terdapat materi ujian profesi, Mahkamah dapat memahami mengenai pentingnya ujian tersebut dilakukan. Namun, berdasarkan ketentuan norma Pasal 21 UU 36/2014 telah ternyata pelaksanaan ujian kompetensi bagi mahasiswa kesehatan program sarjana yang telah lulus dan akan mendapatkan STR dapat dilakukan dengan ujian kompetensi yang dilakukan oleh perguruan tinggi bersama- sama lembaga profesi dan menghasilkan sertifikat kompetensi dan profesi. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan antara adanya perubahan syarat sebagaimana yang ditentukan dalam norma Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023, di satu sisi ujian kompetensi dan profesi penting dan diperlukan untuk menjamin kompetensi dari tenaga kesehatan yang bersangkutan, namun di sisi lain perubahan ketentuan berkaitan dengan syarat pendidikan profesi tidak boleh merugikan pihak yang terdampak yang berakibat terlanggarnya hak warga negara, in casu mahasiswa tenaga kesehatan program sarjana akan perlindungan dan kepastian hukum [vide Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011)]. Oleh karena itu, guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 harus diberlakukan terhadap mahasiswa kesehatan program sarjana yang mengikuti kuliah setelah berlakunya UU 17/2023. Namun demikian, bagi mahasiswa yang terdaftar berdasarkan UU 36/2014 pada saat telah lulus dan memiliki sertifikat kompetensi melalui ujian kompetensi serta mendapatkan STR dan Surat Izin Praktik (SIP), maka tetap diwajibkan mengikuti pendidikan profesi yang materi dan 181 kurikulumnya dirancang secara khusus dengan waktu yang lebih singkat sebelum perpanjangan SIP dilakukan, yang teknis pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah. [3.17] Menimbang bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah juga mencermati dengan seksama Bab XX Ketentuan Penutup dalam Pasal 453 UU 17/2023 yang menyatakan bahwa pada saat UU 17/2023 mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari berbagai undang-undang yang telah dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya UU 17/2023 di mana salah satunya adalah UU 36/2014, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dengan tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan pelaksana dari undang-undang dimaksud, menurut Mahkamah, jika benar masih ada peraturan pelaksana yang berkaitan dengan UU 36/2014 maka hal tersebut harus pula menyesuaikan dengan pendirian Mahkamah dalam putusan a quo sebagai pijakan/dasar dalam menyesuaikan ketentuan pelaksana. Demikian halnya dengan adanya pendirian Mahkamah a quo maka dengan sendirinya pula ketentuan norma lain dalam UU 17/2023 yang mengatur berkaitan dengan ujian kompetensi bagi mahasiswa tenaga kesehatan program sarjana, maka keberlakuannya menyesuaikan Putusan a quo. Terlebih, setelah Mahkamah mencermati norma Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023, tidak mengatur terkait dengan batas waktu bagi mahasiwa program sarjana bidang kesehatan yang tetap dapat menjalankan praktik dengan hanya mendasarkan pada kualifikasi uji kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dengan tanpa harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan profesi dan mendapatkan sertifikat profesi sebagaimana diatur dalam UU 17/2023. Menurut Mahkamah, dengan tidak diaturnya hal terkait dengan batas waktu bagi mahasiswa yang masih dapat mengikuti uji kompetensi tanpa terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan profesi untuk melakukan praktik profesi khususnya untuk mahasiswa program sarjana bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 pada akhirnya bukan hanya telah menimbulkan kekosongan hukum, namun juga menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak memberikan perlindungan hukum bagi para mahasiswa yang telah memilih program pendidikan sarjana bidang kesehatan yang sejak awal pada saat mendaftar sebagai mahasiswa telah beranggapan akan dapat secara langsung berpraktik untuk menjadi tenaga kesehatan. Di samping itu, menurut Mahkamah 182 terkait dengan tidak diaturnya hal tersebut dalam ketentuan peralihan (transitional provision) [vide Lampiran II angka 127 UU 12/2011] yang sebenarnya jika dirumuskan dapat menghindari terjadinya kerugian hak konstitusional yang dialami oleh para Pemohon akibat berlakunya Pasal a quo, hal tersebut semakin meyakinkan Mahkamah bahwa kerugian yang dialami oleh para Pemohon adalah benar adanya. Oleh karena itu, guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “hanya diberlakukan bagi mahasiswa kesehatan program sarjana yang mengikuti kuliah setelah berlakunya UU 17/2023, sedangkan bagi mahasiswa yang terdaftar berdasarkan UU 36/2014 pada saat telah lulus dan memiliki sertifikat kompetensi serta mendapatkan STR dan SIP diwajibkan mengikuti pendidikan profesi yang materi dan kurikulumnya dirancang secara khusus dengan waktu yang lebih singkat sebelum perpanjangan SIP dilakukan”, sebagaimana selengkapnya yang termuat dalam amar Putusan a quo. Namun, oleh karena permohonan para Pemohon agar norma Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, tidak sebagaimana pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah, dengan demikian permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, norma Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 telah ternyata tidak menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 seperti yang didalilkan oleh para Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum permohonan, maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 183 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “hanya diberlakukan bagi mahasiswa kesehatan program sarjana yang mengikuti kuliah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sedangkan bagi mahasiswa yang terdaftar berdasarkan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, pada saat telah lulus dan memiliki sertifikat kompetensi serta mendapatkan STR dan SIP diwajibkan 184 mengikuti pendidikan profesi yang materi dan kurikulumnya dirancang secara khusus dengan waktu yang lebih singkat sebelum perpanjangan SIP dilakukan”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, selesai diucapkan Pukul 10.57 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih 185 ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani