49/PUU-XXI/2023

KETETAPAN Nomor 49/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 14 April 2023, yang diajukan oleh Lembaga Advokasi Halal (Indonesia Halal Watch) berkedudukan di Wisma Bumiputera Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 033/SK.IHW/IV/2023 bertanggal 14 April 2023 yang diperbaiki dengan Surat Kuasa Nomor 035/SK.IHW/IV/2023 bertanggal 11 Mei 2023 memberi kuasa kepada H. Syaeful Anwar, S.H., M.H., Yuriza Abdullah Pratama, S.H., M.H., Dr. Mustakim, S.H., M.H., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Fahmi Rizal Fauzi, S.H., dan Cut Arista S.H., yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Indonesia Halal Watch. Permohonan Pemohon diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 April 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41/PUU/PAN.MK/AP3/04/2023, bertanggal 18 April 2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Mei 2023 dengan Nomor 49/PUU-XXI/2023 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 2 (UU 6/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 49/PUU-XXI/2023 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 49.49/ PUU/TAP.MK/Panel/05/2023 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 49/PUU- XXI/2023, bertanggal 3 Mei 2023; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 49.49/PUU/TAP.MK/HS/05/2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023, bertanggal 3 Mei 2023; c. bahwa terhadap perkara a quo Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan Pendahuluan pada tanggal 17 Mei 2023 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon dan persidangan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan Pemohon pada tanggal 31 Mei 2023; d. bahwa selanjutnya Mahkamah mengeluarkan Ketetapan Pemisahan Pemeriksaan Permohonan Pengujian Formil dan Materiil, serta Penundaan Pemeriksaan Permohonan Pengujian Materiil yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Juni 2023, yang pada pokoknya Mahkamah akan memeriksa terlebih dahulu 3 pengujian formil UU 6/2023 dalam Perkara Nomor 40/PUU- XXI/2023, sehingga terhadap perkara Nomor 49/PUU- XXI/2023 perlu dilakukan penundaan atas pengujian materiil UU 6/2023; e. bahwa setelah Mahkamah memutus pengujian formil UU 6/2023 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU- XXI/2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Oktober 2023, Mahkamah kembali menyelenggarakan sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda untuk mendengar keterangan Presiden pada tanggal 16 Januari 2024; dengan agenda untuk mendengar keterangan ahli Pemohon pada tanggal 5 Februari 2024; dengan agenda untuk mendengar keterangan Pihak Terkait Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait oleh Mahkamah) dan keterangan ahli Presiden pada tanggal 21 Februari 2024; f. bahwa dalam persidangan Mahkamah tanggal 21 Februari 2024 Ketua Sidang telah mengumumkan bahwa pemeriksaan persidangan telah selesai sehingga pihak-pihak dapat menyampaikan kesimpulan kepada Mahkamah paling lambat pada tanggal 29 Februari 2024; g. bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan dari Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait pada tanggal 29 Februari 2024; h. bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 Mahkamah menerima surat Pemohon bertanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya menarik kembali Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan penarikan kembali; i. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali 4 Diperbaiki menjadi “2024” mengakibatkan permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali; j. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf i di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 Maret 2023 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 49/PUU- XXI/2023 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; k. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf j di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 5 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 49/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 10.21 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 6 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani