49/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 49/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Ir. SM Phiodias Marthias Pekerjaan : Pensiunan PT Chevron Pacific Indonesia Alamat : Jalan Menteng Utama I, Blok FB 9 Nomor 11, RT. 003 RW.012, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 30 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 46/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 1 April 2022 dengan Nomor 49/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 9 Mei 2022, dan diterima Mahkamah pada 9 Mei 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 4. Bahwa kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 mencakup pengujian proses pembentukan undang-undang (uji formil) dan pengujian materi undang-undang (uji materi), yang didasarkan pada Pasal 51 UU MK yang menyatakan “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3 5. Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut PMK 2/2021 (Bukti P-11) disebutkan bahwa: (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan perppu. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permohonan pengujian formil dan/atau materiil. (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. (4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu tang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 6. Bahwa yang menjadi objek pengajuan pengujian formil ini adalah Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6766, selanjutnya disebut UU Ibu Kota Negara), dengan demikian objek pengujian formil memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan Pasal 2 PMK 2/2021; 7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, pengujian formil undang-undang hanya dapat diajukan dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara, sebagaimana kutipan berikut: “[3.34]...Sebuah undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empatpuluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian terhadap undang- undang. ” (Putusan MK Nomor27/PUU-VII/2009 halaman 92); 8. Bahwa UU Ibu Kota Negara diundangkan dan dicatatkan di dalam Lembaran Negara pada tanggal 15 Februari 2022, sehingga batas waktu pengajuan 4 permohonan pengujian formil atas UU Ibu Kota Negara paling lambat pada tanggal 01 April 2022; 9. Bahwa permohonan ini diajukan pada 30 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 46/PUU/PAN.MK/AP3/03/ 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022; 10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian pengajuan permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009. 11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pemohon beranggapan Mahkamah berwenang dalam menguji formil UU Ibu Kota Negara. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, Pemohon pengujian undang- undang adalah “Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang". 2. Bahwa kemudian dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan yang dimaksud “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yaitu: a) Perorangan Warga Negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan Hukum Publik atau Privat; d) Lembaga Negara. 3. Bahwa Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia (KTP, Bukti P-4) yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pembentukan UU Ibu Kota Negara; 4. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945; 5 5. Bahwa Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 mengatur bahwa, "Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 (Bukti P-10); b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 6. Bahwa Pemohon menganggap memiliki kedudukan hukum dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang didasari oleh beberapa alasan, yaitu: a. Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28C dan 28D UUD 1945; b. Pemohon pegiat penulisan artikel di medsos tentang isu kekinian bangsa (Bukti P-7 dan P-8); c. Pemohon menjadi anggota Persatuan Insinyur Indonesia, periode September 2018 - September 2019, memahami isu ketenagaahlian nasional (Bukti P-9); d. Pemohon adalah warga negara yang memiliki kepentingan kuatnya peran tenaga ahli dalam pembangunan nasional, disuarakan melalui artikel yang diposting ke medsos. 7. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan adalah hak konstitusional sebagaimana dijaminkan dalam Pasal 28C UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya", dan Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan bahwa 6 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sertaperlakuan yang sama dihadapan hukum”. 8. Bahwa berdasarkan alas hak konstitusional sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan pembentukan UU Ibu Kota Negara. Kerugian tersebut disebabkan oleh karena pembentukan UU Ibu Kota Negara tidak memenuhi ketentuan UUD 1945, tidak sesuai dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) dan ketentuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo yang tidak memenuhi ketentuan Lampiran I UU 12/2011. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo tidak mempertimbangkan masalah utama bangsa saat ini, diantaranya adanya kekosongan hukum pengaturan peran tenaga ahli dalam pembangunan nasional yang berimplikasi terjadinya berbagai distorsi aktivitas bangsa seperti diuraikan pada Alasan Permohonan pada angka 21. Pembentukan Undang-Undang a quo tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan melakukan pembenahan isu ketenagaahlian tersebut, memperpanjang probabilitas risiko terjadinya distorsi aktivitas bangsa dimana publik berpotensi terdampak atas aspek keselamatan, kesehatan, kesejahteraan dan kepastian hukum. Hal ini sekaligus semakin menyulitkan peran pegiat isu ketenagaahlian dalam mengkampanyekan usaha-usaha pembenahan. III. ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang”. Selanjutnya, di dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa “ Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” Terhadap proses yang demikian itu, Pasal 22A UUD 1945 menentukan “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang- undang"; 2. Bahwa selanjutnya, proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- 7 Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Bukti P-3). Selain itu, proses pembentukan undang-undang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bab II Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5 yang menyatakan: "Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan g. keterbukaan". Untuk menguraikan alasan Permohonan a quo, Pemohon menggunakan 5 (lima) asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, yaitu: huruf a, asas kejelasan tujuan; huruf c, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; huruf d, asas dapat dilaksanakan; huruf e, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dan huruf f, asas kejelasan rumusan; sebagai batu uji terhadap 4 (empat) pokok pengujian perkara yakni: (a) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo; (b) Batang Tubuh Undang-Undang a quo; (c) Lampiran I Undang-Undang a quo tentang Peta Delineasi Kawasan 8 Strategis Nasional Ibu Kota Negara dan (d) Lampiran II Undang-Undang a quo tentang Rencana Induk IKN. 4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adanya Naskah Akademik suatu Rancangan Undang-Undang merupakan syarat proses pembentukan peraturan perundang-undangan terkait. Ketentuan itu dinyatakan pada Bab V Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bagian Kesatu Penyusunan Undang-Undang, Pasal 43 ayat (3) yang menyatakan: "Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik". 5. Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Naskah Akademik suatu Rancangan Undang-Undang didefinisikan pada Pasal 1 ayat (11) yang menyatakan: "Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat". 6. Bahwa berdasarkan definisi Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, maka menurut penafsiran Pemohon tentang peran/makna Naskah Akademik suatu Rancangan Undang-Undang sekurang-kurangnya mengandung 4 (empat) aspek penting yang merupakan satu kesatuan pemahaman/makna yakni: (a) naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum; (b) terhadap suatu masalah tertentu; (c) dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; dan (d) sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 7. Bahwa mengacu pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, menurut Pemohon sekurang-kurangnya 9 ada 7 (tujuh) catatan penting terkait Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang a quo yang relevan dengan alasan Permohonan a quo, yakni: (a) pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu peraturan perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif, dinyatakan pada Bab I Pendahuluan Bagian A Latar Belakang; (b) identifikasi masalah, dinyatakan pada Bab I Pendahuluan Bagian B Identifikasi Masalah; (c) ada 4 (empat) tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, dinyatakan pada Bab I Pendahuluan Bagian C Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik; (d) metode, dinyatakan pada Bab I Pendahuluan Bagian D Metode; (e) kajian teoritis dan praktik empiris, dinyatakan pada Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris; (f) evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, dinyatakan pada Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait; (g) memperhatikan landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis; dinyatakan pada Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis. 8. Bahwa menurut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Bab I Pendahuluan, Bagian A Latar Belakang, menyatakan: "Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu peraturan perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah". 9. Bahwa menurut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang 10 Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Bab I Pendahuluan, Bagian B Identifikasi Masalah, menyatakan: "Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut: 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut. 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah. 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan". 10. Bahwa menurut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Bab I Pendahuluan, Bagian C Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik, menyatakan: "Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut: 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut. 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan undang-undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 11 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah. 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang- Undang atau Rancangan Peraturan Daerah". 11. Bahwa menurut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Bab I Pendahuluan, Bagian D Metode, menyatakan: "Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti". 12. Bahwa menurut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, 12 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, menyatakan: "Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah provinsi, atau peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut: A. Kajian teoritis. B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian. C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara". 13. Bahwa menurut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang- Undangan Terkait, menyatakan: "Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundangundangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang- undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan daerah yang baru. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini 13 akan diketahui posisi dari undang-undang atau peraturan daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari undang-Undang dan peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan undang- undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota yang akan dibentuk". 14. Bahwa jika pada uraian Alasan Permohonan a quo di bawah ini, Pemohon bisa mendalilkan/membuktikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo tidak memperhatikan 4 (empat) hal pokok, yaitu: a. tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas: 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Bukti P-13); 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. tidak mempertimbangkan adanya permasalahan hukum yang sedang dihadapi bangsa Indonesia terkait 2 (dua) hal, yaitu: 1) adanya kekosongan hukum tentang pemaknaan ketenagaahlian secara lengkap yang berimplikasi pada penyusunan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang beririsan dengan ketenagaahlian termasuk bidang jasa konstruksi dan asosiasi-asosiasi profesi; 2) belum matangnya penerapan norma-norma peraturan perundang- undangan bidang jasa konstruksi akibat tidak sesuainya norma-norma peraturan perundang-undangan yang lama dengan kebutuhan masyarakat, namun proses penyusunan dan penerapan norma-norma baru sebagai pengganti norma-norma lama terdampak akibat penolakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Permasalahan hukum tersebut berdampak pada belum optimalnya penerapan 3 (tiga) Undang-Undang berikut dan beserta peraturan turunannya, yaitu: (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 14 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Bukti P-16); (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Bukti P-17) dan (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Bukti P-14 dan P-15) Permasalahan hukum tersebut mempunyai hubungan sebab akibat langsung dengan terbentuknya Undang-Undang a quo, yakni: (a) kajian pemindahan Ibu Kota Negara yang dilakukan Bappenas, disebutkan pada halaman 10 alinea kedua pada Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang a quo; (b) misi pembangunan perlunya pengurangan kesenjangan dan upaya pemerataan keluar Jawa, disebutkan pada halaman 15 pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo; (c) dua tujuan Ibu Kota Negara Nusantara sebagai kota berkelanjutan di dunia dan sebagai kota penggerak perekonomian Indonesia di masa depan; dinyatakan pada halaman 29, bagian B Kajian Terhadap Asas pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo; (d) pelaksanaan pembangunan fisik Ibu Kota Negara Nusantara; c. tidak memperhatikan kondisi kekinian keuangan/perekonomian negara; d. menyembunyikan fakta kebenaran atau potensi risiko (Brazil negara pengutang berat, aspek pemborosan anggaran IKN, potensi isu sosial di kota Jakarta, berpotensi terjadinya ketidakseimbangan neraca keuangan negara). Jika akhirnya berdasarkan pada analisa materi muatannya, Pemohon bisa menyimpulkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo bukan merupakan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif, maka dalam kondisi demikian penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo seharusnya dapat dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan norma-norma yang diatur menurut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut. 15. Bahwa menurut Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang a quo yang menyatakan: "Cakupan dan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peta Delineasi dan Koordinat Ibu Kota Nusantara (Bukti 15 P-12) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini dan ditetapkan sebagai KSN Ibu Kota Nusantara" dan Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan: "Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok-pokok: a. pendahuluan; b. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja utama; c. prinsip dasar pembangunan; dan d. penahapan pembangunan dan skema pendanaan, yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini". Dengan demikian, bisa dimaknai Lampiran I dan Lampiran II tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang a quo (Bukti P-12) dan mempunyai konsekuensi hukum yang setara dengan Undang- Undang a quo. Jika proses pembentukan Lampiran I atau Lampiran II dianggap tidak memenuhi persyaratan/ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, harus dianggap Undang-Undang a quo tidak memenuhi persyaratan/ketentuan pembentukan peraturan perundang- undangan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 16. Bahwa adanya kekosongan hukum tentang pemaknaan ketenagaahlian secara lengkap yang berimplikasi pada penyusunan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang beririsan dengan ketenagaahlian termasuk bidang jasa konstruksi dan asosiasi-asosiasi profesi sebagaimana disebutkan pada uraian angka 14, huruf b, angka 1) di atas; berdasarkan pada pengamatan atas 3 (tiga) hal, yaitu: a. analisis relasi materi muatan atas 3 (tiga) undang-undang berikut: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dalam perspektif pemaknaan ketenagaahlian secara lengkap; b. analisis fakta empiris terkait dengan penerapan 3 (tiga) undang-undang tersebut pada huruf a di atas; 16 c. pemaparan contoh the best practices peradaban terkait dengan pembinaan dan pengembangan ketenagaahlian. 17. Bahwa adanya kekosongan hukum tentang pemaknaan ketenagaahlian secara lengkap berdasarkan pada analisis relasi materi muatan atas 3 (tiga) undang-undang sebagaimana dijelaskan pada uraian angka 16, huruf a di atas, diuraikan dengan penjelasan berikut: a. Tidak ditemukan definisi "tenaga ahli" pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, juga pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. b. Definisi terkait dengan "tenaga ahli" ditemukan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2013 tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi Menteri Pekerjaan Umum (Bukti P-14), pada: 1) Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Kualifikasi adalah penggolongan profesi dan keahlian kerja atau keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian atau keterampilan". 2) Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi: "Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat". 3) Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: "Jenjang Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tenaga ahli". 4) Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 09/PRT/ M/2013 tentang Persyaratan Umum Jenjang Subkualifikasi, Ahli Utama: (a) mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi; (b) menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural; (c) mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai 17 alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; (d) bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2013 tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi Menteri Pekerjaan Umum merupakan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Bukti P-14), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Bukti P-14) Catatan: Ditemukannya definisi "tenaga ahli" pada turunan peraturan, sementara tidak ditemukan pada peraturan induknya, maka sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka harus dianggap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi tidak mendefinisikan "tenaga ahli". c. Berdasarkan definisi "tenaga ahli" menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2013 tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi Menteri Pekerjaan Umum diuraikan pada huruf b di atas, dapat disimpulkan: 1) asosiasi profesi termasuk lembaga bernaungnya para tenaga ahli; 2) tenaga ahli orang yang mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi; 3) merujuk pada praktik asosiasi profesi kelas dunia seperti The American Society of Mechanical Engineers (ASME) (Bukti P-21 dan P-22), The American Society for Testing and Materials (ASTM)(Bukti P-21 dan P-22), berperan sebagai lembaga penghimpun segenap kaidah/petunjuk/spesifikasi/prosedur teknis profesi menjadi suatu standar/pedoman kerja dalam rangka pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. 18 d. Berdasarkan pada uraian definisi "tenaga ahli" seperti dijelaskan pada huruf c di atas, maka ada 3 (tiga) sifat kerja (operational mode) lembaga- lembaga bernaungnya para tenaga ahli, yaitu: 1) ukuran kompetensi tenaga ahli berdasarkan pada penilaian tingkat penguasaan pemahaman dokumen teknis di mana pengujiannya dilakukan oleh lembaga ketenagaahlian di mana tenaga ahli tersebut bernaung; 2) dokumen teknis yang menjadi dasar penilaian/pengujian kompetensi tenaga ahli tersebut merupakan himpunan standar/petunjuk/prosedur/ spesifikasi teknis profesi yang dilakukan melalui proses review bersama para anggota tenaga ahli atas nama lembaga ketenagaahlian selaku penerbit dokumen teknis tersebut dimana mereka bernaung; 3) dokumen teknis yang dimaksud pada uraian angka 2) di atas adalah dokumen hidup yang merupakan himpunan esensi/substansi/ sistematika atas tafsir ilmu pengetahuan dan teknologi dan catatan pengalaman para tenaga ahli yang bernaung dalam suatu lembaga ketenagaahlian untuk mengatasi persoalan-persoalan teknis profesi di lapangan. Ketiga sifat kerja tersebut sebagai faktor pembeda operasional tenaga ahli dengan tenaga kerja yang Pemohon jadikan rujukan dalam menganalisa peran/eksistensi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. e. Berdasarkan pada 3 (tiga) sifat kerja (operational mode) lembaga- lembaga bernaungnya para tenaga ahli seperti dijelaskan pada huruf d di atas, maka pertautan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (sifat kerja ketenagaahlian) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui: 1) Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan: "Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". 19 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Bukti P-16), (dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan: "Guna terlaksananya tugas sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja". Pertautan kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) tidak mempunyai legitimasi karena keduanya mempunyai sifat kerja yang berbeda yakni ketenagaahlian dan ketenagakerjaan. f. Berdasarkan pada 3 (tiga) sifat kerja (operational mode) lembaga- lembaga bernaungnya para tenaga ahli seperti dijelaskan pada huruf d di atas, maka pertautan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tidak mempunyai legitimasi terkait kasus pertautan berikut: 1) berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/ 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Jasa Konstruksi (Bukti P-22) (merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), Pasal 6 yang menyatakan: "Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Tenaga Terampil dan Tenaga kerja Ahli di Sektor Konstruksi klasifikasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi seperti tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini". Pencantuman istilah "Tenaga kerja Ahli" dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang sah, 20 karena kedua Undang-Undang yang memayungi peraturan tersebut tidak mendefinisikan "tenaga ahli" sebagai suatu norma hukum yang mempunyai sifat kerja yang berbeda dengan "tenaga kerja" seperti dijelaskan pada huruf d di atas. g. Berdasarkan pada 3 (tiga) sifat kerja (operational mode) lembaga- lembaga bernaungnya para tenaga ahli seperti dijelaskan pada huruf d di atas, maka penerapan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 yang menyatakan: "Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi: a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi"; tidak mempunyai legitimasi karena Pemerintah Daerah provinsi bukanlah lembaga tempat berhimpunnya tenaga ahli yang berperan menghimpun dokumen teknis seperti dijelaskan pada huruf d di atas. h. Penerapan ketentuan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis Bidang Keinsinyuran Sipil (Bukti P-21) tidak mempunyai legitimasi untuk diberlakukan mengingat: 1) pada dasarnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tersebut merupakan peraturan pelaksanaan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang penetapan norma-normanya tidak menjangkau definisi "tenaga ahli", materi muatan peraturannya terkait dengan isu ketenagaahlian. 2) penetapan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tersebut yang materi muatannya terkait dengan keinsinyuran, tetapi tidak mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. 18. Bahwa berdasarkan penjelasan uraian angka 17 dari huruf a sampai dengan huruf h di atas, dapat disimpulkan adanya kekosongan hukum atas penerapan norma-norma hukum atas 3 (tiga) undang-undang, yaitu: Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang 21 Keinsinyuran dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Sejumlah konsekuensi sosiologisnya diuraikan pada angka 20 di bawah ini sebagai fakta empiris. 19. Bahwa adanya ketentuan yang disebutkan pada Pasal 47 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran yang menyatakan: "Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk Praktik Keinsinyuran"; maka berdasarkan the best practices peradaban seperti dijelaskan pada uraian angka 17, huruf c, angka 3) ketentuan tersebut berpotensi tidak menjadikan Persatuan Insinyur Indonesia sebagai organisasi ketenagaahlian yang otonom dan mandiri. 20. Bahwa belum matangnya penerapan norma-norma peraturan perundang- undangan bidang jasa konstruksi akibat tidak sesuainya norma-norma peraturan perundang-undangan yang lama dengan kebutuhan masyarakat seperti dijelaskan pada uraian angka 14, huruf b angka 2) di atas, dapat dijelaskan rangkaian terbentuknya peraturan perundang-undangan terkait: 1) terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Bukti P-14); 2) terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Bukti P-14); 3) terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Bukti P-14); 4) terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Bukti P-16); 5) terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Bukti P-14); 6) terbentuknya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Bukti P-16); 7) terbentuknya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/PRT/M/2013 tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi (Bukti P-14); 22 8) terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 9) terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Bukti P-15); 10) terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 11) terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Bukti P-15). Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tersebut merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan mendeskripsikan sebanyak 11 (sebelas) pembentukan peraturan perundang-undangan tentang Jasa Konstruksi dengan catatan berikut: (a) adanya pembatalan Undang-Undang yang terkait dengan Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi; (b) adanya 5 (lima) catatan yang diuraikan pada angka 17, huruf a, b, c, f, g di atas; maka dapat disimpulkan penerapan norma-norma hukum terkait dengan jasa konstruksi dalam kondisi yang tidak memadai atas tegaknya kepastian hukum terkait jasa konstruksi. 21. Bahwa menunjuk pada uraian angka 16 huruf b tentang keterkaitan fakta empiris dengan adanya kekosongan hukum tentang pemaknaan ketenagaahlian secara lengkap yang berimplikasi pada penyusunan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang beririsan dengan ketenagaahlian atas 3 (tiga) undang-undang, yakni: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; maka diuraikan 12 (dua belas) fakta empiris (Bukti P-20) berikut: a. Data investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dalam periode 2011-2022, dikutip dari laman 23 Kementerian Penanaman Modal Republik Indonesia, sebanyak 30 halaman (Kasus 1). Ada beberapa catatan: 1) Negara Singapura peringkat nomor 1 (satu) PMA. Indikasi perencanaan pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia Singapura sangat maju, padahal populasinya jauh lebih kecil dari Indonesia dan kondisi kota Singapura pada dekade 1960-an setara dengan kota Jakarta; 2) Investasi PMA pada sektor pertambangan, nilainya 3,3 kali lebih tinggi dari PMDN. Indikasi besarnya peluang perbaikan perencanaan pembangunan nasional terkait dengan program hilirisasi nasional. 3) Lima sektor investasi PMDN tertinggi yaitu: transportasi, gudang dan telekomunikasi; listrik, gas dan air; konstruksi; industri makanan; tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Indikasi masih besarnya ketergantungan Indonesia pada asing atas produk-produk bernilai tambah tinggi. Sekaligus menunjukkan masih besarnya peluang agar program pembangunan nasional berorientasi pada penciptaan nilai tambah tinggi. 4) Investasi PMA pada sektor listrik, gas dan air; nilainya 1,6 kali lebih tinggi dari PMDN. 5) Investasi PMA pada sektor industri logam dasar bukan mesin; nilainya 4,9 kali lebih tinggi dari PMDN. 6) Investasi PMA pada sektor industri kimia dan farmasi; nilainya 2 kali lebih tinggi dari PMDN. 7) Investasi PMA pada sektor mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik dan jam; nilainya 10,1 kali lebih tinggi dari PMDN. b. Minimarket Roboh, berita dikutip dari Tribunnews.com, 19 April 2022 (Kasus 2). Menunjukkan perlunya perbaikan ketatakelolaan aktivitas bangsa terkait pekerjaan jasa konstruksi. c. BUMN Setor Rp3.295 Triliun ke Negara dalam 10 Tahun, Paling Besar Pajak (Kasus 3). Berita dikutip dari Liputan 6 tanggal 8 Juli 2021. Menggambarkan kontribusi BUMN pada keuangan negara terbatas, baru sebesar 2,8% dari Produk Domestik Bruto. 24 d. Kualitas Jalan Tol Kita, Catatan Agus Pambagio, diangkat oleh DetikNews pada 13 Februari 2021 (Kasus 4). Menggambarkan kualitas jalan tol perlu perbaikan. e. Jalan Tol: Kualitas Konstruksi dan Teknologi Ditingkatkan, diberitakan 10 Februari 2012 oleh Bisnis.com (Kasus 5). Menggambarkan kualitas jalan tol perlu perbaikan. f. Kualitas Tol Dikeluhkan, Bina Marga Bakal Cek Langsung ke Lapangan, diberitakan 30 September 2020 oleh Bisnis.com (Kasus 6). Menggambarkan kualitas jalan tol perlu perbaikan. g. Usut Kasus Korupsi, KPK Geledah Kantor Dinas PUPR hingga DPRD di Tabanan Bali, diberitakan 28 Oktober 2021 oleh suara.com (Kasus 7). Menggambarkan perlunya perbaikan ketatakelolaan di bidang jasa konstruksi. h. Banjir Bandang Paniai Papua Dipicu Kondisi Tanah Labil dan Alih Fungsi Lahan, diberitakan oleh merdeka.com pada 21 Januari 2021 (Kasus 8). Menggambarkan perlunya perbaikan ketatakelolaan bidang penanggulangan bencana. i. Banjir Bandang Sentani, Tiga Tahun Berselang, diberitakan oleh Kompas.com pada 21 Maret 2022 (Kasus 9). Menggambarkan perlunya perbaikan ketatakelolaan bidang penanggulangan bencana. j. Peta Bencana di Indonesia, 274 Kota Kabupaten Rawan Longsor, diberitakan oleh iNewsJatim.id pada 5 April 2022 (Kasus 10). Menggambarkan masih besarnya tantangan penanggulangan bencana. k. Likuifaksi: Ketika Tanah di Kota Palu dan Sekitarnya Tiba-tiba Ambles, diberitakan oleh BBCNews Indonesia pada 2 Oktober 2018 (Kasus 11). Menggambarkan ketidaksiapan negara menghadapi fenomena likuifaksi. l. Berita dan Informasi Kebakaran Terkini dan Terbaru Hari Ini, oleh DetikNews.com pada 5 Mei 2022 (Kasus 12). Banyaknya berita dan informasi kebakaran di tanah, salah satu tantangan perbaikan ketatakelolaan di bidang penanggulangan bencana. Salah satu penyebabnya, bidang disiplin proteksi kebakaran belum menjadi bagian bidang keinsinyuran menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. 25 Catatan: 1) Dua belas kasus sebagai fakta empiris yang diuraikan dari huruf a sampai dengan huruf l di atas, berdasarkan pada Bukti P-20. 2) Kedua belas kasus sebagai fakta empiris merupakan landasan sosiologis yang berpedoman pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, menyatakan: Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. 3) Kedua belas kasus sebagai fakta empiris tersebut merupakan fenomena hubungan sebab akibat atas adanya permasalahan hukum yang sedang dihadapi bangsa Indonesia terkait 2 (dua) hal, yaitu: (a) adanya kekosongan hukum tentang pemaknaan ketenagaahlian secara lengkap yang berimplikasi pada penyusunan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang beririsan dengan ketenagaahlian termasuk bidang jasa konstruksi dan asosiasi-asosiasi profesi dan (b) belum matangnya penerapan norma-norma peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi sebagaimana dijelaskan pada uraian angka 14 pada huruf b di atas. Fenomena kekosongan hukum tersebut dielaborasi lebih lanjut pada uraian angka 16 sampai dengan angka 20 di atas. Hubungan sebab akibat tersebut menunjukkan adanya persesuaian antara adanya fenomena kekosongan hukum dan realita. 22. Bahwa fenomena hubungan sebab akibat atas adanya permasalahan hukum dan 12 (dua belas) fakta empiris sebagaimana dijelaskan pada uraian angka 21 di atas merupakan fenomena gunung es di mana sebetulnya masih banyak permasalahan sosiologis lainnya yang belum tersebutkan seperti kecelakaan industri/transportasi/lingkungan yang pada pokoknya menunjukkan adanya inefisiensi dan inefektifitas aktivitas nasional yang mengindikasikan 4 (empat) hal, yaitu: 26 a. terbatasnya peran serta tenaga ahli dalam pembangunan nasional akibat terbatasnya pengaturan ketentuan peran tenaga ahli dalam sistem ketatakelolaan nasional; b. terbatasnya akuntabilitas profesional para tenaga ahli dampak terbatasnya pengaturan ketentuan peran tenaga ahli dalam sistem ketatakelolaan nasional sehingga belum menjadi budaya prilaku profesionalisme secara nasional; c. belum terdengar adanya unit bisnis negara yang didukung para tenaga ahli seperti BUMN yang menjadi role model keberhasilan bisnis; d. belum terdengar adanya organisasi profesi dalam bidang keteknikan menjadi role model pengemban peran/tugas profesionalisme sebagai penjaga kemanfaatan sains dan teknologi sepenuhnya, di antaranya berkontribusi atas berkurangnya praktik korupsi di tanah air. Keempat isu masalah bangsa tersebut adalah akar masalah riel bangsa yang berdampak strategis. 23. Bahwa untuk mengatasi adanya kekosongan hukum akibat komplikasi pemaknaan ketenagaahlian tersebut, maka negara selayaknya membentuk peraturan perundang-undangan baru tentang ketenagaahlian yang menjembatani permasalahan ketenagaahlian terkait dengan: (a) lima sektor pencerdasan/kecerdasan bangsa, yaitu: pendidikan, riset, profesionalisme, ketenagaahlian dan perencanaan; (b) perencanaan pemanfaatan sumber daya pembangunan nasional. A. Asas Kejelasan Tujuan 24. Bahwa menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada halaman 4 Pasal 5 Huruf a, yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 3.1 Terkait Dengan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara 25. Bahwa menurut penjelasan uraian angka 4 di atas, eksistensi dan peran Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo, merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembentukan Undang-Undang a quo, bahkan merupakan bagian penting dalam memahami latar belakang gagasan 27 pembentukan Undang-Undang a quo dan suasana batin Para Pihak Pembentuk Undang-Undang a quo. Dengan demikian, dapat diartikan norma- norma yang terbentuk dalam Undang-Undang a quo termasuk Lampiran I tentang Peta Delineasi Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara dan Lampiran II tentang Rencana Induk IKN, merupakan refleksi pemikiran- pemikiran yang tertuang dalam Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang a quo. 26. Bahwa dalam rangka menilai penyusunan materi muatan tentang Latar Belakang Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo berdasarkan pada ketentuan penyusunan Latar Belakang Naskah Akademik menurut ketentuan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, pada Bab I Pendahuluan Bagian A Latar Belakang dalam konteks pemenuhan "asas kejelasan tujuan", maka Pemohon mencatat 6 (enam) hal penting, yaitu: a. Pada halaman 5, Naskah Akademik mencantumkan 2 (dua) tujuan bernegara pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945"), yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Tidak tercantumnya "mencerdaskan kehidupan bangsa" sebagai tujuan bernegara menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") dalam Latar Belakang Naskah Akademik, menyebabkan kajian Naskah Akademik tidak memasukkan tantangan bangsa Indonesia terkait dengan pembangunan pondasi pencerdasan bangsa. Sudut pandang kajian Naskah Akademik tanpa tinjauan isu/tantangan pembangunan pencerdasan bangsa termasuk isu adanya kekosongan hukum tentang pemaknaan ketenagaahlian secara lengkap yang berimplikasi pada penyusunan dan penerapan peraturan perundang- undangan yang beririsan dengan ketenagaahlian sebagaimana diuraikan pada penjelasan angka 16 sampai dengan angka 20 di atas adalah 28 kontrakdiksi dengan pengungkapan alasan pemindahan Ibu Kota Negara karena tanpa menguraikan akar masalahnya seperti uraian di bawah ini. b. Pada halaman 5, Naskah Akademik menyebutkankan 2 (dua) alasan pemindahan Ibu Kota Negara, yaitu Provinsi DKI Jakarta tidak lagi dapat mengemban peran optimal sebagai Ibu Kota Negara dan keberadaan Ibu Kota Negara di pulau Jawa telah berakibat ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Jika seandainya kajian Naskah Akademik mempertimbangkan adanya 4 (empat) isu akar masalah riel bangsa yang berdampak strategis (terbatasnya peran serta tenaga ahli dalam pembangunan nasional, terbatasnya akuntabilitas profesional para tenaga ahli dalam pembangunan nasional, belum adanya unit bisnis negara yang didukung para tenaga ahli seperti BUMN yang menjadi role model keberhasilan bisnis dan belum adanya organisasi profesi dalam bidang keteknikan menjadi role model pengemban peran/tugas profesionalisme sebagai penjaga kemanfaatan sains dan teknologi sepenuhnya) seperti diuraikan pada uraian angka 22 di atas, maka pemindahan Ibu Kota Negara dalam keadaan terbatasnya keuangan negara, bukanlah satu-satunya alternatif. Atau jika pemindahan Ibu Kota Negara tetap dilakukan sementara itu negara tidak melakukan pembenahan atas 4 (empat) isu akar masalah ril bangsa tersebut, maka berpotensi berdampak pada 2 (dua) hal: (a) pembangunan Ibu Kota Negara baru berdampak timbulnya kasus baru salah satu/beberapa dari 12 (dua belas) kasus distorsi aktivitas bangsa sebagaimana dijelaskan pada uraian angka 21 di atas; (b) tiga agenda perkotaan baru yaitu: pembangunan kota berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan lingkungan berkelanjutan sebagaimana disebutkan pada halaman 14 Naskah Akademik akan sulit terwujud. c. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait tanpa mempertimbangkan perlunya pengaitan dengan produk hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, menunjukkan sudut pandang kajian Naskah Akademik terbatas dan bertolak berlakang dengan jangkauan kajian. Padahal kajian Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo telah menyebutkan Rencana Induk IKN dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, periode 2020-2040. Hal itu 29 disebutkan pada halaman 90 dan 91 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo. d. Naskah Akademik menyebutkan landasan filosofis pada 2 (dua) tempat yakni: halaman 5 alinea 1 dan halaman 157 alinea 2 yang pada pokoknya menyebutkan landasan filosofis Rancangan Undang-Undang a quo berdasarkan pada: nilai-nilai Pancasila dan 2 (dua) tujuan bernegara menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Namun tanpa menyebutkan tujuan bernegara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan konsekuensi seperti dijelaskan pada huruf a di atas. e. Naskah Akademik menyebutkan landasan sosiologis pada halaman 157-160, terkait dengan isu lingkungan, antisipasi dampak pembangunan IKN, kasus korupsi. Namun isu-isu tersebut diungkap dengan bahasa normatif, tanpa mengungkap fakta empiris yang dikaitkan dengan akar masalahnya. f. Naskah Akademik menyebutkan landasan yuridis pada halaman 160-162. Perspektif uraian landasan yuridis tersebut penekanannya pada persoalan hukum eksistensi Ibu Kota Negara selama 76 tahun pembangunan nasional, tanpa meninjau adanya kekosongan hukum terutama terkait dengan 4 (empat) isu akar masalah riel bangsa yang berdampak strategis seperti diuraikan pada uraian angka 22 di atas yang berpengaruh pada tidak optimalnya Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan terjadinya isu ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Mengingat ketentuan penyusunan Latar Belakang Naskah Akademik menurut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Bab I Pendahuluan, Bagian A Latar Belakang, pada intinya dalam penyusunannya memperhatikan 2 (dua) hal penting, yaitu: (a) Naskah Akademik merupakan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan 30 rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk; (b) Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah". Maka Pemohon menilai penyusunan Latar Belakang Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo, tidak memenuhi ketentuan penyusunan Latar Belakang Naskah Akademik sebagaimana diatur menurut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena tidak merupakan kajian mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-undang dan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis yang terbangun tidak sepenuhnya menyentuh isu esensial pembangunan nasional saat ini, dengan alasan berikut: 1) Dua alasan pemindahan Ibu Kota Negara, yaitu Provinsi DKI Jakarta tidak lagi dapat mengemban peran optimal sebagai Ibu Kota Negara dan keberadaan Ibu Kota Negara di pulau Jawa telah berakibat ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Jawa; tidak mempertimbangkan akar masalah pembangunan nasional yakni belum terbangunnya pondasi pembangunan pencerdasan bangsa yang kokoh; 2) Tidak mempertimbangkan produk hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Berpotensi terjadinya ketidaksinambungan dan ketidakberlanjutan pembangunan nasional ke depan; 3) Argumentasi landasan filosofis, sosiologis serta yuridis yang terbangun tidak sepenuhnya menyentuh isu esensial pembangunan nasional saat ini, karena: (a) pada landasan filosofis tidak mencantumkan tujuan bernegara "mencerdaskan kehidupan bangsa" sebagai landasan filosofis yang harus diperhatikan, padahal saat ini tidak kokohnya pondasi pembangunan pencerdasan bangsa menjadi isu sentral pembangunan nasional; (b) pada landasan sosiologis yang terbangun tidak menyentuh kebutuhan masyarakat yang paling esensial yakni kuatnya peran sumber daya manusia dalam pembangunan nasional; (c) pada landasan yuridis pemikiran kajian hanya terbatas pada isu produk hukum eksistensi Ibu 31 Kota Negara tanpa pengaitan adanya kekosongan hukum pengaturan ketentuan peran serta ketenagaahlian dalam pembangunan nasional yang berdampak pada masalah keibukotaannegara. 4) Atas dasar 3 (tiga) alasan di atas, argumentasi pemikiran yang terbangun dalam Naskah Akademik yang mengabaikan isu/masalah bangsa yang lebih esensial daripada pemindahan Ibu Kota Negara, maka argumentasi tersebut tidak sesuai dengan "asas kejelasan tujuan" Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. B. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan 27. Bahwa menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada halaman 5 Pasal 5 Huruf c, yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar- benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang- undangan. 3.2 Terkait Dengan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara 28. Bahwa mengutip penjelasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo pada halaman 8 alinea 2 terkait dengan penjelasan Latar Belakang, khususnya perihal evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait yang menyatakan: "Selanjutnya, perlu ada evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, mulai dari peraturan perundang- undangan terkait bentuk dan susunan pemerintahan Ibu Kota Negara, peraturan perundang-undangan terkait tata ruang, infrastruktur, dan lingkungan hidup, dan peraturan perundangundangan terkait pendanaan dan pengelolaan angaran pendapatan dan belanja IKN, dan peraturan perundang-undangan terkait kegiatan pemindahan IKN". Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan kajian Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo tidak mempertimbangkan perlunya mengaitkan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang a quo dengan produk hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada 32 Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan: "Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun" dan Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan: "Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan: a. rencana pembangunan jangka panjang". Padahal kajian Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo telah menyebutkan Rencana Induk IKN dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, periode 2020-2040. Hal itu disebutkan pada halaman 90 dan 91 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo. Pengabaian proses penyusunan Rancangan Undang-Undang a quo dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dapat diartikan tidak mengindahkan asas dan tujuan penyusunan perencanaan pembangunan nasional seperti dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) yaitu: "Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional". Pengabaian proses penyusunan Rancangan Undang-Undang a quo dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut tidak sesuai dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" menurut Pasal 5 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 29. Bahwa dalam rangka menilai penyusunan materi muatan tentang Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo berdasarkan pada ketentuan penyusunan Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Naskah Akademik menurut ketentuan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, pada Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang- undangan dalam konteks pemenuhan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, 33 dan materi muatan", maka Pemohon mencatat adanya 5 (lima) kelompok Peraturan Perundang-undangan yang dijelaskan pada halaman 118 sampai dengan 155, yaitu: a. Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pilihan bentuk pemerintahan IKN. Dijelaskan pada halaman 118 sampai dengan 131. Komentar Pemohon: Evaluasi dan analisis peraturan perundang- undangan Naskah Akademik pada kelompok pertama ini berskala mikro dan teknis bentuk pemerintahan. b. Peraturan perundang-undangan terkait pendanaan dan pengelolaan anggaran. Dijelaskan pada halaman 131 sampai dengan 137. Komentar Pemohon: Tidak ada komentar. c. Peraturan perundang-undangan terkait tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pertahanan dan keamanan. Dijelaskan pada halaman 137 sampai dengan 145. Komentar Pemohon: 1) Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan Naskah Akademik pada kelompok ketiga ini tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Bukti P-19) yang berlaku efektif pada 2 Februari 2021. Sedangkan Undang-Undang a quo berlaku efektif pada 15 Februari 2022. Berdasarkan tanggal efektif berlakunya kedua Peraturan Perundang- undangan tersebut, seharusnya ketentuan norma yang diatur menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang tersebut telah berlaku. Sebaliknya, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Bukti P-18) yang menjadi subjek evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan Naskah Akademik harus dinyatakan tidak berlaku. 2) Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan Naskah Akademik tidak meninjau ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a Undang- 34 Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan: "Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan: a. rencana pembangunan jangka panjang". 3) Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menyatakan: "Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memperhatikan: a. rencana pembangunan jangka panjang nasional". 4) Berdasarkan pada komentar Pemohon angka 1), angka 2) dan angka 3) yang terkait penetapan wilayah Ibu Kota Negara baru berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional tidak sesuai dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 5 Huruf c. d. Peraturan perundang-undangan yang terkait pemindahan IKN. Dijelaskan pada halaman 146 sampai dengan 154. Komentar Pemohon: Evaluasi dan analisis peraturan perundang- undangan Naskah Akademik pada kelompok keempat ini berskala mikro dan teknis isu pertanahan dan infrastruktur. e. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Dijelaskan pada halaman 154 sampai dengan 155. Komentar Pemohon: Evaluasi dan analisis peraturan perundang- undangan Naskah Akademik pada kelompok kelima ini terkait dengan pemilu dan otonomi daerah. Berdasarkan uraian di atas Pemohon menyimpulkan: 1) Jangkauan kajian Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo terbatas pada isu teknis terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara baru. Tidak menjangkau isu makro dan fundamental bangsa seperti perlunya penguatan pondasi pembangunan pencerdasan bangsa yang mempunyai dampak besar pada segenap aktivitas nasional termasuk pemindahan Ibu Kota Negara. 35 2) Tidak dipertimbangkan berlakunya ketentuan norma-norma Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, tidak sesuai dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada halaman 5 Pasal 5 Huruf c. 3.3 Terkait Dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara 30. Bahwa penetapan Peta Delineasi Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara menurut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017. Penetapan Peta Delineasi Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara tersebut tidak sesuai asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, mengingat: a. Undang-Undang a quo diberlakukan pada 15 Februari 2022, seharusnya penetapan Peta Delineasi Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara tersebut berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang ditetapkan pada 2 Februari 2021. b. Penetapan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara tidak mempunyai landasan hukum, karena belum ada peraturan perundang- undangan yang mengaturnya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. C. Asas Dapat Dilaksanakan 31. Bahwa menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada halaman 5 Pasal 5 Huruf d, yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang- undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 36 3.4 Terkait Dengan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara 32. Bahwa dalam rangka menilai penyusunan materi muatan tentang Metode Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo berdasarkan pada ketentuan penyusunan Metode Naskah Akademik menurut ketentuan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, pada Bab I Pendahuluan Bagian D Metode, dalam konteks pemenuhan "asas dapat dilaksanakan", maka Pemohon mencatat 4 (empat) sumber penelitian Naskah Akademik, yaitu: a. Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara yang dilakukan oleh Bappenas pada tahun 2017-2019, dijelaskan pada halaman 10. Disebutkan, Naskah Akademik ini merangkum dan mengutip kajian tersebut untuk menguraikan kerangka teoretis, praktik penyelenggaraan IKN di Jakarta, kondisi-kondisi yang ada saat ini terkait praktik itu, dan permasalahan yang dihadapi oleh Jakarta dalam menjalankan fungsi IKN. Komentar Pemohon: Kajian pemindahan Ibu Kota Negara tidak mempertimbangkan landasan sosiologis saat ini seperti uraian angka 21 di atas. b. Dokumen Rencana Induk Ibu Kota Negara yang disusun oleh Bappenas, dijelaskan pada halaman 10. Penelitian yang tertuang di dalam Dokumen ini digunakan sebagai dasar menyusun asas atau prinsip dalam penyusunan RUU IKN, cakupan pengaturan yang berpotensi membebani keuangan negara, dan landasan sosiologis dan filosofis. Pada halaman 95 sampai dengan 103, dijelaskan tentang aspek beban keuangan negara, namun tidak deskripsi tentang 2 (dua) hal, yaitu: (a) besarnya total pengeluaran yang ditanggung negara baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang; (b) tidak ada analisis tentang potensi terjadinya ketidakseimbangan keuangan negara di kemudian yang berdampak terjadinya krisis keuangan/ekonomi di kemudian hari. Komentar Pemohon: Menjadi pertanyaan kenapa kajian Naskah Akademik tidak mengungkap/menganalisis probabilitas terjadinya potensi risiko 37 ketidakseimbangan neraca keuangan negara di kemudian hari dampak pembiayaan Ibu Kota Negara baru. Menurut Pemohon, kajian Naskah Akademik tidak memperhatikan unsur kehati-hatian dalam perencanaan pembiayaan Ibu Kota Negara baru dan tidak mempertimbangkan pelajaran terjadinya krisis 1998 akibat miskalkulasi perencanaan pembangunan yang dilakukan Lembaga Bappenas pada waktu itu. c. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Induk IKN yang disusun oleh lintas Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Bappenas tahun 2020 (selanjutnya disebut sebagai "Dokumen KLHS 2020"), dijelaskan pada halaman 10-11. Komentar Pemohon: Tidak ada komentar. d. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan, dijelaskan pada halaman 11, halaman 118 sampai dengan 154. Setelah secara substantif didapati cita-cita ideal IKN berupa sasaran dan jangkauan yang akan dicapai, Naskah Akademik mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait untuk menilai sejauh apa sasaran dan jangkauan tersebut tidak menyimpangi norma di atasnya (yakni UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan menilai keselarasannya dengan Undang-Undang terkait. Penelitian hukum dilakukan dengan menganilisis bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder. Selain menganalisis dengan basis bahan hukum sekunder, pendekatan empiris juga dilakukan untuk menguji norma hukum yang dianalisis dengan praktik pelaksanaan yang nyata. Teknik pengambilan data primer untuk menguji secara empiris norma hukum itu dilaksanakan melalui wawancara dan focus group discussion (FGD). Meliputi subjek berikut: keterkaitan pembentukan Undang-Undang IKN dengan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk hukum pemerintahan/ kelembagaan IKN, pendanaan dan pengelolaan anggaran, ketentuan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, pertahanan keamanan, pemilu. Termasuk kajian pemindahan Ibu Kota Negara dijelaskan pada halaman 146 sampai dengan 154. Komentar Pemohon: Evaluasi dan analisis peraturan perundang- undangan tidak mempertimbangkan adanya kekosongan hukum dalam 38 penyelenggaraan ketenagaahlian nasional sekurang-kurangnya terkait dengan 3 (tiga) undang-undang, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Kekosongan hukum tersebut berpotensi mempunyai implikasi pada penyelenggaraan pembangunan fisik dan tujuan Ibu Kota Negara baru, terkait dengan 3 (tiga) hal, yaitu: (a) potensi timbulnya kasus baru mirip dengan 12 (dua belas) fakta empiris sebagai ekses fenomena distorsi aktivitas bangsa sebagaimana dijelaskan pada uraian angka 21 di atas; (b) rendahnya kualitas pekerjaan pembangunan Ibu Kota Negara baru; (c) sulit tercapainya 2 (dua) tujuan Ibu Kota Negara baru, yaitu: kota berkelanjutan di dunia, kota penggerak perekonomian di Indonesia seperti disebutkan pada halaman 76 dan 77. Berdasarkan uraian di atas Pemohon menyimpulkan: 1) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo tidak layak dikategorikan sebagai kajian ilmiah, mengingat lingkup kajian tidak menjangkau isu esensial bangsa seperti perlunya peningkatan peran tenaga ahli dalam pembangunan nasional. Padahal isu tersebut terkait langsung dengan pembangunan dan tujuan Ibu Kota Negara baru. 2) Berdasarkan analisis kajian Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo yang tidak mengungkap biaya total pengeluaran pembangunan Ibu Kota Negara baru dan tidak menyertai analisis risiko yang berdampak pada stabilitas keuangan/negara di kemudian hari, maka selayaknya pembangunan Ibu Kota Negara baru tidak dapat dilaksanakan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 Huruf d, tentang "asas dapat dilaksanakan". 3.5 Terkait Dengan Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 33. Bahwa Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk IKN tidak mencantumkan besarnya biaya total pembangunan Ibu Kota Negara. Padahal dokumen Rencana Induk IKN 39 tersebut mencantumkan penahapan pembangunan IKN sampai tahun 2045 (halaman 99 sampai dengan 122) dan skema pendanaan IKN (halaman 123 sampai 125). Tidak tercantumnya biaya tersebut menggambarkan tidak adanya analisa resiko keuangan negara di kemudian hari. Hal ini tidak sesuai dengan asas dapat dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 5 Huruf d, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. D. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan 34. Bahwa menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada halaman 5 Pasal 5 Huruf e, yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3.6 Terkait Dengan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara 35. Bahwa dalam rangka menilai penyusunan materi muatan tentang Kajian Teoritis dan Praktik Empiris Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo berdasarkan pada ketentuan penyusunan Kajian Teoritis dan Praktik Empiris Naskah Akademik menurut ketentuan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, pada Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, dalam konteks pemenuhan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan", maka Pemohon mencatat 4 (empat) hal penting, yaitu: a. Kajian teoritis. Kajian teoritis tentang konsep kota dan pembangunan Ibu Kota Negara baru berkelanjutan dijelaskan pada halaman 12 sampai dengan 24. Kajian kelembagaan pembangunan Ibu Kota Negara baru dijelaskan pada halaman 24 sampai dengan 29. Komentar Pemohon: Lingkup kajian teoritis berskala mikro dan teknis. Tidak menjangkau isu makro dan fundamental seperti isu penguatan pondasi pembangunan pencerdasan bangsa. Keterbatasan lingkup kajian 40 berpotensi akan munculnya masalah-masalah baru sebagai ekses pembangunan Ibu Kota Negara baru seperti macetnya pembangunan karena keterbatasan pembiayaan, timbulnya kasus-kasus baru yang identik dengan 12 (dua belas) fakta empiris seperti dijelaskan pada uraian angka 21 di atas karena akar permasalahannya belum tertangani. b. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Terdapat 8 asas dijelaskan pada halaman 29 sampai dengan 31, yaitu: 1) Asas Kesetaran (Peluang ekonomi untuk semua). Strategi ekonomi yang berorientasi pada masa depan dan akses yang adil ke pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang kerja. 2) Asas Keseimbangan Ekologis (Mendesain sesuai Kondisi Alam). Menghormati dan merangkul alam melalui integrasi dan pelestarian bentang alam yang ada. 3) Asas Ketahanan (Sirkular dan Tangguh). Sistem kota (air, energi, sampah) yang sirkular dan terintegrasi, dengan fleksibilitas untuk mengatasi kemungkinan volatilitas global dan pertumbuhan kota yang terencana. 4) Asas Berkelanjutan (IKN yang Rendah Emisi Karbon). Aspirasi kondisi masa depan yang mencerminkan peralihan menuju 100% energi bersih dan mendorong kegiatan rendah karbon. 5) Asas Kelayakan Hidup/Liveability (Aman dan Terjangkau). Desain kota yang berfokus pada masyarakat dengan perumahan dan pembangunan berkonsep mixed-use (mixed-use development) guna memastikan lingkungan yang aman, sehat, dan adil bagi penduduk saat ini dan yang akan datang. 6) Asas Konektivitas (Terhubung, Aktif, dan Mudah Diakses). Strategi mobilitas terintegrasi yang menempatkan warga di garis depan dengan menekankan kemudahan berjalan kaki (walkability) dan transportasi umum. 7) Asas Kota Cerdas (Kenyamanan dan Efisiensi melalui Teknologi). Infrastruktur SMART yang meningkatkan efisiensi dan memungkinkan pencapaian aspirasiaspirasi kota. 8) Asas Kebhinnekaan (Bhinneka Tunggal Ika dan keindahan khas Indonesia) Kota yang merepresentasikan Indonesia, memelihara 41 kekayaan budaya, memperkuat inklusi sosial, dan memberikan rasa gotong royong di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Komentar Pemohon: Kedelapan asas tersebut skalanya mikro/teknis terkait perkotaan, tidak menjangkau skala makro/isu nasional/ fundamental. Dalam implementasinya akan berhadapan isu makro/fundamental yang mengalasi segenap aktivitas bangsa. Implementasi kedelapan asas ini akan berhadapan dengan isu kekosongan hukum terkait dengan belum berjalannya pemaknaan ketenagaahlian dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap yang menimbulkan berbagai komplikasi dalam praktik lapangan seperti dijelaskan pada uraian angka 16 di atas. Artinya, sebelum kedelapan asas ini dilaksanakan perlu pembenahan isu kekosongan hukum tersebut. c. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kajian praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada dan permasalahan yang dihadapi dijelaskan pada halaman 32 sampai dengan 42. Kasus pembangunan Brasilia, ibu kota negara Brazil tidak mengungkap fakta bahwa 60 tahun sesudah pembangunannya Brazil menjadi negara pengutang dengan kategori berat. Pada tahun 2020 utang negara Brazil di atas 90% PDB. Padahal pada halaman 49, Naskah Akademik mengungkap narasi berikut: "GDP per capita tertinggi di Brazil R$ 64.653, sebagai perbandingan Rio de Janeiro hanya R$ 31.064". Komentar Pemohon: Naskah Akademik menyembunyikan fakta kebenaran tentang pembangunan Brasilia, ibu kota negara Brazil, pada tahun 2020 utang negara Brazil di atas 90% PDB. d. Kajian terhadap implikasi penerapan baru yang akan diatur dalam Undang-Undang. Implikasi terhadap beban keuangan negara dan dampak terhadap masyarakat dijelaskan pada halaman 95 sampai dengan 118. Komentar Pemohon: Dampak terhadap masyarakat dijelaskan dalam perspektif mikro terkait dengan pembangunan Ibu Kota Negara baru. Berdasarkan uraian di atas Pemohon menyimpulkan: 1) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo tidak layak dikategorikan sebagai kajian ilmiah, mengingat: (a) lingkup kajian tidak 42 menjangkau isu makro nasional; (b) terkesan Naskah Akademik menyembunyikan fakta kebenaran tentang realita 60 tahun setelah pembangunan Brasilia, negara Brazil menjadi negara pengutang kategori berat; 2) Kajian Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo yang tidak menjangkau isu makro dan fundamental sehingga perspektif kajiannya tidak berorientasi pada pemecahan masalah bangsa yang saat ini menghadapi tantangan inefisiensi dan inefektifitas aktivitas nasional yang terefleksi pada pengungkapan 12 (dua belas) kasus sebagai fakta empiris sebagaimana dijelaskan pada uraian angka 21 di atas. Ketidakterjangkauan lingkup tersebut menyebabkan adanya potensi terus berlangsungnya praktik inefektifitas dan inefektifitas aktivitas nasional. 3) Atas penjelasan kesimpulan angka 1) dan 2) di atas, maka Pemohon menyimpulkan dasar pemikiran penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo tidak sesuai dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 Huruf e. E. Asas Kejelasan Rumusan 36. Bahwa menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada halaman 5 Pasal 5 huruf f, yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 3.7 Terkait Dengan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara 37. Bahwa dalam rangka menilai penyusunan materi muatan tentang Identifikasi Masalah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo berdasarkan pada ketentuan penyusunan Identifikasi Masalah Naskah Akademik menurut ketentuan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Teknik 43 Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota, pada Bab I Pendahuluan Bagian B Identifikasi Masalah, dalam konteks pemenuhan "asas kejelasan rumusan", maka Pemohon mencatat 4 (empat) hal penting berdasarkan penjelasan Naskah Akademik pada halaman 8 dan 9, yaitu: a. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terkait Ibu Kota Negara serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi? Komentar Pemohon: 1) Setelah meneliti isi Naskah Akademik ke seluruh halaman Naskah Akademik terkait dengan subjek penyusunan Identifikasi Masalah Naskah Akademik ditemukan pada 2 (dua) tempat yakni: (a) Bab I Pendahuluan, B. Identifikasi Masalah pada halaman 8 dan 9; (b) Bab V Sasaran, Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang; A. Sasaran pada halaman 163; B. Arah dan Jangkauan Pengaturan pada halaman 163; C. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang pada halaman 164 sampai dengan 170. 2) Adanya kata sisipan: "terkait Ibu Kota Negara" pada paragraf huruf a di atas, tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan Naskah Akademi terkait dengan Identifikasi Masalah Naskah Akademik menurut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, pada Bab I Pendahuluan Bagian B Identifikasi Masalah. Secara lengkap paragraf tersebut dikopi pada uraian angka 9 di atas. Menurut tafsir Pemohon atas ketentuan penyusunan Naskah Akademik tersebut, penyisipan kata "terkait Ibu Kota Negara" dalam paragraf a tersebut telah mereduksi jangkauan Identifikasi Masalah kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Penyisipan kata "terkait Ibu Kota Negara" pada paragraf a yang mereduksi jangkauan Identifikasi Masalah kehidupan berbangsa, 44 bernegara, dan bermasyarakat tersebut merupakan isu sentral/ substansial penyusunan Rancangan Undang-Undang a quo. Dengan penyisipan kata "terkait Ibu Kota Negara" pada paragraf a tersebut, seolah permasalahan fundamental bangsa hanya terkait dengan isu pemindahan Ibu Kota Negara. Berikut 3 (tiga) alasan Pemohon yang menolak argumentasi bahwa permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terutama terkait dengan isu pemindahan Ibu Kota Negara, yaitu: a) Apakah jika 2 (dua) tujuan yang sudah ditetapkan di dalam Rencana Induk Ibu Kota Negara, yaitu 1) IKN sebagai kota berkelanjutan di dunia; 2) IKN sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan tercapai, seperti dijelaskan pada halaman 163 Naskah Akademik, tercapai; apakah isu utama masalah bangsa yang menjadi penyebab/kontributor utama atas fenomena inefisiensi dan inefektifitas aktivitas bangsa saat ini akan teratasi? b) Apakah dengan pemindahan Ibu Kota Negara, keempat isu masalah bangsa yang menjadi akar masalah riel bangsa saat ini dan berdampak strategis sebagaimana dijelaskan pada uraian angka 22 di atas akan teratasi? c) Apakah dengan pemindahan Ibu Kota Negara, 12 (dua belas) kasus akibat fenomena inefisiensi dan inefektifitas aktivitas bangsa yang diungkap sebagai fakta empiris sebagaimana dijelaskan pada uraian angka 21 di atas, kejadiannya akan berkurang? Berdasarkan analisis Pemohon atas isu masalah bangsa sebagaimana dijelaskan pada angka 14 sampai dengan angka 23 di atas, jawabannya adalah tidak, karena negara belum memformulasikan rumusan mengatasi permasalahan tersebut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. b. Mengapa perlu adanya Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara sebagai dasar pemecahan masalah tersebut dan apa implikasi dari penerapan Undang-Undang tersebut? 45 Komentar Pemohon: Narasi paragraf ini dikutip sepenuhnya dari ketentuan penyusunan Naskah Akademik menurut Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, pada Bab I Pendahuluan Bagian B Identifikasi Masalah dengan penyisipan kata "tentang Ibu Kota Negara" c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pada pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara? Komentar Pemohon: Narasi paragraf ini dikutip sepenuhnya dari ketentuan penyusunan Naskah Akademik menurut Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, pada Bab I Pendahuluan Bagian B Identifikasi Masalah dengan penyisipan kata "tentang Ibu Kota Negara" d. Apa saja sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, serta ruang lingkup dari Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara? Komentar Pemohon: Narasi paragraf ini dikutip sepenuhnya dari ketentuan penyusunan Naskah Akademik menurut Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, pada Bab I Pendahuluan Bagian B Identifikasi Masalah dengan penyisipan kata "tentang Ibu Kota Negara" Berdasarkan uraian di atas Pemohon menyimpulkan: 1) Penyisipan kata "terkait Ibu Kota Negara" dalam paragraf a tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan Naskah Akademik menurut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Teknik 46 Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, pada Bab I Pendahuluan Bagian B Identifikasi Masalah. Penyisipan kata "terkait Ibu Kota Negara" tersebut telah mereduksi permasalahan utama bangsa. Hal ini tidak sesuai dengan "asas kejelasan rumusan" menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 Huruf f. 38. Bahwa dalam rangka menilai penyusunan materi muatan tentang Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang a quo berdasarkan pada ketentuan penyusunan Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik menurut ketentuan Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, pada Bab I Pendahuluan Bagian C Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik, dalam konteks pemenuhan "asas kejelasan rumusan", maka Pemohon mencatat 4 (empat) hal penting berdasarkan penjelasan Naskah Akademik pada halaman 8 dan 9, yaitu: 1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terkait Ibu Kota Negara serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut; 2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat; 3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara; 4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, serta ruang lingkup materi dari Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Komentar Pemohon: pendekatan penyusunan Naskah Akademik terkait dengan Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik identik 47 dengan penyusunan Identifikasi Masalah sebagaimana diuraikan pada angka 37 di atas. Narasi ketentuan penyusunan menurut Lampiran I Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 dikopi sepenuhnya dengan kata "tentang Ibu Kota Negara". Penyisipan kata "tentang Ibu Kota Negara" telah mereduksi makna permasalahan fundamental bangsa. Pendekatan ini tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan menurut Pasal 5 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. IV. PETITUM Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6766) sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6766) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 48 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk - Pemohon; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Ijazah Sarjana Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung - Pemohon; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Pensiun PT Chevron Pacific Indonesia - Pemohon; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Artikel Judul Gejala Apatisme Intelektual, Apa Kabar Para Cendekiawan?, Bagian 1, Ditulis Oleh Pemohon; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Artikel Debat IKN Baru, Memantik Isu Konflik Pemahaman Konstitusi dan Logika Terbalik (Bagian 1), Ditulis Oleh Pemohon; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Anggota Persatuan Insinyur Indonesia; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Satu Naskah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Satu Naskah; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 12. Bukti P-12 : 1. Fotokopi Lampiran I dan Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; 2. Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2013 tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi Menteri Pekerjaan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang 49 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Sertifikasi Profesi, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Presiden tentang Kementerian Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Fakta Empiris, Kasus 1: Investasi PMA dan PMDN, Kasus 2: Robohnya Alfamart, Kasus 3: Kontribusi BUMN, Kasus 4: Kualitas Jalan Tol, Kasus 5: Jalan Tol: Kualitas Konstruksi dan Teknologi Ditingkatkan, Kasus 6: Kualitas Tol Dikeluhkan, Bina Marga Bakal Cek Langsung ke Lapangan, Kasus 7: Usut Kasus Korupsi, KPK Geledah Kantor Dinas PUPR hingga DPRD di Tabanan Bali, Kasus 8: Banjir Bandang Paniai Papua Dipicu Kondisi Tanah Labil dan Alih Fungsi Lahan, Kasus 9: Banjir Bandang Sentani, Tiga Tahun Berselang, Kasus 10: Peta Bencana di Indonesia, 274 Kota Kabupaten Rawan Longsor, Kasus 11: Likuifaksi: Ketika Tanah di Kota Palu dan Sekitarnya Tiba-tiba Ambles, Kasus 12: Berita dan Informasi Kebakaran Terkini; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keinsinyuran Sipil; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Model Standar Kompetensi Regional, Rules for Certified Individual, General Operation Manual ASTM Personnel Certified Program, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Jasa Konstruksi. 50 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) UU MK menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang- Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal ini Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. 51 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766, selanjutnya disebut UU 3/2022) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon berkaitan dengan pengujian formil maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil. Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah melalui beberapa putusannya telah menyatakan pendiriannya yang terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 7 Juli 2022, yang pada pokoknya menegaskan berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil maka makna “sejak” lebih bersifat pasti dan konkret dibanding makna “setelah”. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, Mahkamah berpendirian pengajuan permohonan pengujian formil undang- undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. [3.5] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU 3/2022 ke Mahkamah Konstitusi pada 30 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 46/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 1 April 2022 dengan Nomor 49/PUU-XX/2022. Sementara itu, UU 3/2022 diundangkan pada 15 Februari 2022, sehingga permohonan diajukan pada hari ke-44 (empat puluh empat) sejak UU 3/2022 diundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766. Dengan demikian, permohonan pengujian formil UU 3/2022 tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. 52 Kedudukan Hukum Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.7] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 53 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.8] Menimbang bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 16 Juni 2010, berkaitan dengan kedudukan hukum Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6], Paragraf [3.7], dan Paragraf [3.8] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon menerangkan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang juga sebagai pegiat penulisan artikel di medsos tentang isu kekinian bangsa dan anggota Persatuan Insinyur Indonesia periode September 2018- September 2019. Dalam kualifikasi demikian Pemohon memiliki kepentingan kuatnya peran tenaga ahli dalam pembangunan nasional yang menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28C dan Pasal 28D UUD 1945 dirugikan oleh pembentukan UU 3/2022; 54 2. Bahwa menurut Pemohon pembentukan UU 3/2022 tidak memenuhi ketentuan UUD 1945, tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang- undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), dan tidak memenuhi ketentuan penyusunan Naskah Akademik sesuai dengan Lampiran I UU 12/2011; 3. Bahwa menurut Pemohon pembentukan UU 3/2022 tanpa terlebih dahulu melakukan pembenahan isu ketenagaahlian, sehingga berdampak atas aspek keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, dan kepastian hukum. Hal tersebut semakin menyulitkan peran pegiat isu ketenagaahlian dalam mengkampanyekan usaha-usaha pembenahan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: Bahwa terkait dengan kedudukan hukum dalam pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemohon yang mempunyai kedudukan hukum dalam permohonan pengujian formil adalah pihak yang mempunyai pertautan kepentingan dengan substansi pengujian formil yang dimohonkan pengujian. Terkait dengan hal tersebut, UU 3/2022 yang diajukan untuk diuji oleh Pemohon merupakan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, yaitu undang-undang yang menetapkan posisi atau letak, bentuk dan pengembangan kawasan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Dalam penalaran yang wajar undang- undang yang menetapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan ibu kota negara merupakan undang-undang yang pada pokoknya memengaruhi kepentingan seluruh warga negara Indonesia atau undang-undang yang akan berdampak pada aspek kehidupan masyarakat dan keterpenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Dalam kaitan ini, Pemohon telah membuktikan sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-4], sehingga memiliki pertautan dalam pembentukan UU 3/2022. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil adanya persoalan inkonstitusionalitas tentang tata cara pembentukan UU 3/2022 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada pokok permohonan, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dapat menguraikan kedudukan hukumnya yang memiliki hubungan pertautan dengan UU 3/2022 serta 55 telah pula menguraikan secara spesifik dan potensial adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya dengan proses pembentukan UU 3/2022 yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Oleh karenanya, jika permohonan ini dikabulkan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian formil UU 3/2022 a quo. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian formil UU 3/2022, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan penyusunan Naskah Akademik Rancangan UU 3/2022 tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, penyusunan Naskah Akademik Rancangan UU 3/2022 tidak memerhatikan 4 (empat) hal pokok, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU 12/2011; 2) Pemaknaan ketenagaahlian secara lengkap dan belum matangnya peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi; 3) kondisi keuangan/perekonomian negara; dan 4) potensi risiko; 2. Bahwa menurut Pemohon, argumentasi yang terbangun dalam naskah akademik yang mengabaikan isu/masalah bangsa yang lebih esensial daripada pemindahan ibukota negara tidak sesuai dengan asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; 3. Bahwa menurut Pemohon, jangkauan kajian Naskah Akademik Rancangan UU 3/2022 terbatas pada isu teknis terkait dengan pemindahan ibu kota negara, tidak menjangkau isu makro dan fundamental bangsa seperti perlunya penguatan pondasi pembangunan pencerdasan bangsa yang mempunyai dampak besar pada segenap aktivitas nasional termasuk pemindahan ibu kota 56 negara sebagaimana ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Oleh karena itu, pembentukan UU 3/2022 tidak sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 4. Bahwa menurut Pemohon, Naskah Akademik Rancangan UU 3/2022 tidak mengungkap biaya total pengeluaran pembangunan ibu kota negara dan tidak menyertai analisis risiko yang berdampak pada stabilitas keuangan/negara di kemudian hari, maka pembentukan UU 3/2022 tidak memenuhi asas dapat dilaksanakan; 5. Bahwa menurut Pemohon, Naskah Akademik Rancangan UU 3/2022 tidak menjangkau isu makro dan fundamental adanya potensi berlangsungnya praktik inefektivitas, sehingga tidak sesuai dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6. Bahwa menurut Pemohon, penyisipan frasa “terkait Ibu Kota Negara” dalam naskah akademik telah mereduksi jangkauan identifikasi masalah kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, sehingga seolah permasalahan fundamental bangsa hanya terkait dengan isu pemindahan ibu kota negara oleh karenanya penyisipan frasa tersebut tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan; 7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 yang telah disahkan dalam persidangan (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); [3.13] Menimbang bahwa oleh karena pemasalahan permohonan Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas maka tidak ada urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. Lagi pula, dalam pengujian formil UU 3/2022 terdapat Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dan Perkara Nomor 34/PUU- 57 XX/2022 yang telah dinyatakan selesai pemeriksaan persidangannya [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dan Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022 bertanggal 18 Mei 2022, hlm. 25], sehingga semakin meyakinkan Mahkamah untuk tidak perlu lagi mengadakan persidangan guna meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari pembentuk undang-undang terhadap perkara a quo. Termasuk dalam hal ini, tidak ada relevansinya bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja penyelesaian pengujian formil suatu undang-undang; [3.14] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan Pemohon adalah mengenai penyusunan dan muatan naskah akademik UU 3/2022 yang tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.14.1] Bahwa naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam UU 12/2011 adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat [vide Pasal 1 angka 11 UU 12/2011]. Lebih lanjut, berkenaan dengan pembentukan undang-undang dijelaskan pula oleh UU 12/2011 alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik sebagai acuan dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU). Oleh karena itu, pada bagian latar belakang naskah akademik menjelaskan mengapa pembentukan RUU memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan RUU yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis, serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan RUU [vide Lampiran I UU 12/2011]. Karena posisi naskah akademik sebagai acuan maka dalam perkembangan pembahasan suatu RUU dalam rangka mendapatkan persetujuan bersama dari pembentuk undang-undang maka tidak serta merta hal-hal yang 58 termuat dalam naskah akademik kemudian masuk dalam materi undang-undang. Dengan kata lain, walaupun telah termuat dalam naskah akademik kemudian dalam pembahasan rancangan undang-undang ternyata mengalami perubahan maka hal tersebut tidak serta merta menyebabkan proses pembentukan undang-undang menjadi inkonstitusional. [3.14.2] Bahwa keberadaan naskah akademik memang diharuskan dalam pembentukan undang-undang. Pasal 43 ayat (3) UU 12/2011 menyatakan, “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik”. Dalam perkara a quo telah terdapat Naskah Akademik UU 3/2022 sebagaimana diajukan oleh Pemohon [vide bukti P-12], sehingga pada tahapan penyusunan dalam pembentukan UU 3/2022 telah ternyata disertai dengan naskah akademik. Adapun mengenai muatan naskah akademik sebagaimana dipersoalkan Pemohon, menurut Mahkamah berdasarkan pertimbangan hukum paragraf di atas adalah tidak tepat dipersoalkan konstitusionalitasnya, mengingat penyusunan naskah akademik pada tahapan penyusunan pembentukan undang-undang harus melalui tahapan pembahasan pembentukan undang-undang yang dimungkinkan adanya perkembangan atau perubahan. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai penyusunan dan muatan naskah akademik bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak tepat karena seharusnya yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai proses atau prosedur pembentukan UU 3/2022 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Sementara itu, mengenai proses atau prosedur pembentukan UU 3/2022 telah dinilai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 yang diucapkan sebelum pengucapan putusan perkara a quo yang pada pokoknya menyatakan proses pembentukan UU 3/2022 tidak bertentangan dengan UUD 1945, oleh karenanya dalil-dalil para Pemohon untuk kedua perkara tersebut tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon a quo karena berkaitan dengan proses pembentukan UU 3/2022, in casu naskah akademik UU 3/2022 maka harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian formil UU 3/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk 59 seluruhnya. Sedangkan, terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, yang 60 diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 13.15 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Saldi Isra 61 ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari