49/PUU-XV/2017

# Pengujian Undang-Undang ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[49/PUU-XV/2017]] - **Tahun**: 2017 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Dalam proses identifikasi - **Tanggal Putusan**: 2017 - **Significance**: Medium - **File**: [[49 PUU 2017--Ormas-Tidak_Diterima-telahucap-12Des2017. Doc]]**: Persyaratan legal standing dalam pengujian UU 2. **[[Hak Asasi Manusia]] mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan konstitusional dalam memutus perkara ini. ### Implikasi Hukum Putusan ini memiliki implikasi terhadap penerapan hukum dan sistem ketatanegaraan. ### Tindak Lanjut Implementasi putusan sedang dalam pemantauan. ## Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti [[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017]] tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013]] tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap [[UUD 1945]] ## Timeline - **1923-09-12**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **1939-08-24**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2005-05-31**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2007-09-20**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2010-02-08**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2014-02-13**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2015-12-07**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2016-04-18**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2017-07-10**: Sidang mendengarkan keterangan Pemerintah - **2017-07-25**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2017-07-26**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2017-07-27**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2017-08-02**: Sidang pemeriksaan pendahuluan - **2017-09-06**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2017-09-14**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2017-09-28**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2017-10-24**: Sidang mendengarkan keterangan Pemerintah - **2017-12-12**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Legal Analysis ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Legal Analysis ### Isu Konstitusional Perkara ini menguji konstitusionalitas [[Pasal 59 ayat (3) huruf a]] dan ayat (4) huruf c, [[Pasal 61 ayat (3)]], [[Pasal 62 ayat (3)]], dan [[Pasal 82A]] [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017]] tentang Perubahan Atas [[UU No. 17 Tahun 2013]] tentang [[Organisasi Kemasyarakatan]] terhadap [[UUD 1945]]. Pemohon mendalilkan bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan: - Prinsip *due process of law* dalam negara hukum karena hilangnya peran pengadilan dalam pembubaran suatu Ormas - Hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul - Hak atas kebebasan beragama, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan - Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum ### Pertimbangan Hukum Mahkamah Mahkamah mempertimbangkan [3.11] bahwa [[Dewan Perwakilan Rakyat]] dalam Rapat Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2017 telah menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden pada tanggal 22 November 2017 telah mengesahkan Perppu tersebut menjadi [[UU No. 16 Tahun 2017]] tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu, Perppu yang menjadi objek permohonan Pemohon **telah tidak ada**, sehingga permohonan Pemohon telah **kehilangan objek**. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. ### Konklusi 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo 3. **Permohonan Pemohon kehilangan objek** 4. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut ## Amar Putusan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[Pasal 59 ayat (3) huruf a]] dan ayat (4) huruf c, [[Pasal 61 ayat (3)]], [[Pasal 62 ayat (3)]], dan [[Pasal 82A]] [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017]] tentang Perubahan Atas [[UU No. 17 Tahun 2013]] tentang [[Organisasi Kemasyarakatan]] terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 59 ayat (3) huruf a]] dan ayat (4) huruf c Perppu Ormas (pembubaran Ormas) - [[Pasal 61 ayat (3)]] Perppu Ormas - [[Pasal 62 ayat (3)]] Perppu Ormas - [[Pasal 82A]] Perppu Ormas (sanksi pidana) ### Dasar Pengujian (Batu Uji) - [[Pasal 1 ayat (3) UUD 1945]]: Negara hukum - [[Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]]: Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil - [[Pasal 28E ayat (2) UUD 1945]]: Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan - [[Pasal 28E ayat (3) UUD 1945]]: Hak atas kebebasan berserikat - [[Pasal 28 UUD 1945]]: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul - [[Pasal 1 ayat (1) UUD 1945]]: Negara Kesatuan Republik Indonesia - [[Pasal 1 ayat (2) UUD 1945]]: Kedaulatan rakyat - [[Pasal 28I ayat (1) UUD 1945]]: Hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa ### Catatan Penting Permohonan ini kehilangan objek karena Perppu telah disetujui menjadi [[UU No. 16 Tahun 2017]]. Perkara ini diperiksa bersama-sama dengan permohonan lainnya karena memuat objek yang sama (*in casu* Perppu Ormas). ### Putusan Status: **Tidak Dapat Diterima** (kehilangan objek)