49/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 49/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Tuti Atika Alamat : Komplek Sekretariat Negara Blok D4 Nomor 8, Penunggangan Utara, Pinang, Kota Tangerang, Banten Pekerjaan : Mantan Panitera Pengganti Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Agustus 2021 memberi kuasa kepada Akhmad, yang beralamat di Komplek Sekretariat Negara Blok D4 Nomor 8, Penunggangan Utara, Pinang, Kota Tangerang, Banten, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 September 2021 berdasarkan 2 Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41/PUU/PAN.MK/AP3/09/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 49/PUU-XIX/2021 pada tanggal 20 September 2021, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Oktober 2021 pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24C ayat (1) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945”; 2. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu ditegaskan pula dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dilakukan perubahan dua kali dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945”; 3. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang- undangan menyatakan, “dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa dikarenakan pasal-pasal yang Pemohon mohonkan untuk diuji adalah norma peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Konstitusionalitanya terhadap Undang-Undang Dasar, maka berdasarkan 3 uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan pengujian yang dimohonkan Pemohon tersebut. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 5. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dilakukan perubahan dua kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, menegaskan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP”; 6. Bahwa Pemohon adalah Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, peristiwa hukum yang dialami Pemohon ialah: a. Sejak tanggal 12 Maret 2018, bermula dari perintah atasan Pemohon yang dulu seorang Hakim/Terdakwa I baik disuruh menghubungi dan atau mempertemukan Agus Wiratno (kuasa hukum) dengan Terdakwa I, pada tanggal 7 Maret 2018 Agus Wiratno datang untuk menemui Terdakwa I namun tidak bertemu dengan Terdakwa I, Agus Wiratno menelpon Terdakwa I, Terdakwa I memerintah Agus Wiratno agar menitipkan amplop yang dimintakan terdakwa I kepada Pemohon. Beberapa saat kemudian Pemohon menyerahkan titipan tersebut kepada Terdakwa I, namun setelah dihitung oleh Terdakwa I amplop yang berisi uang tersebut 7,5 juta rupiah, Terdakwa I kembali menyuruh Pemohon untuk menghubungi Agus Wiratno agar menghadap Terdakwa I, setelah pertemuan Agus Wiratno dan Terdakwa I, ternyata Terdakwa I meminta tambahan uang kepada Agus Wiratno sebesar 22,5 juta rupiah, sehingga total yang diminta adalah 30 juta rupiah. Saat kemudian Terdakwa I memanggil Pemohon kembali agar nanti kamu ambil titipan dari Agus Wiratno karena yang saya minta 30 juta rupiah, Pemohon sudah beberapa kali menolak dengan dengan alasan sedang sibuk mengerjakan minutasi, kenapa tidak langsung saja diserahkan 4 kepada lbu/Terdakwa I, namun Terdakwa I selalu mendesak dan memerintah Pemohon dengan kata-kata: “kamu kan bawahan saya”; b. Pada tanggal 12 Maret 2018, Agus Wiratno datang membawa uang tambahan 22,5 juta rupiah yang dimintakan Terdakwa I ke Pengadilan, salah satu Satpam Pengadilan Negeri Tangerang menemui Pemohon katanya Bapak Agus Wiratno mau ketemu, Pemohon bilang langsung saja ketemu Terdakwa I, namun Agus Wiratno memaksa karena diperintah Terdakwa I agar dititipkan kepada Pemohon, Pemohon bilang saya tidak mau memegang amplop tersebut dan Agus Wiratno langsung memasukkan amplop tersebut ke dalam tas Pemohon langsung pergi. Pada saat Pemohon keluar dari ruangan datang Agus Wiratno kembali didampingi 2 (orang) menemui Pemohon dan Agus Wiratno mengatakan amplop tersebut mau diambil lagi, Pemohon dengan senang dan gembira mengucapkan Alhamdulillah saya juga takut memegang titipan ini kenapa kamu titipkan ke saya dan oleh Pemohon tas tersebut langsung dilempar ke Agus Wiratno, ternyata 2 orang di samping Agus Wiratno bilang bahwa mereka dari KPK; 7. Bahwa atas peristiwa tersebut Pemohon dituntut oleh JPU KPK 6 (enam) tahun penjara denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan oleh hakim putusan tingkat pertama hingga Kasasi di vonis 4 (empat) tahun penjara denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), karena dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut; 8. Bahwa dengan demikian tidak sepatutnya penerapan hukum atau pasal- pasal yang digunakan kepada Pemohon disamakan dengan pelaku koruptor miliaran bahkan lebih, Pemohon yang hanya seorang panitera/bawahan ketiban apes (naas), telah diperlakukan tidak adil dan dikorbankan begitu juga penerapan hukum dengan pasal-pasal yang tidak manusiawi dan rasional kepada Pemohon, yaitu: a. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, yaitu dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 5 Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya; b. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, yaitu Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; c. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; d. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. 9. Bahwa seharusnya Pemohon cukup dikenakan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”, karena Pemohon atas ketidakberdayaannya terhadap perintah atasannya bukan selaku pelaku koruptor; 10. Bahwa menurut pendapat Pemohon, tuntutan JPU maupun putusan Hakim dalam perkara ini adalah kurang tepat tidak rasional membuat pertimbangan dan penerapan hukumnya karena perbuatan “bersama-sama” adalah keliru karena memang ada perbedaan antara Pemohon dengan atasan pemohon, karena Pemohon tidak mempunyai otoritas untuk memutus suatu perkara, sedangkan unsur “berlanjut” artinya perbuatan itu dilakukan secara terus menerus sebelumnya bukan satu kali perbuatan, yaitu dengan total uang 6 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang karena diberikan secara terputus, berangsur-angsur yang kemudian diinterpretasikan sebagai perbuatan “berlanjut” perbuatan “berlanjut” itu seharusnya tidak bisa diterapkan karena dalam perbuatan itu ada jaraknya lebih dari 4 (empat) hari, sehingga tidak tunduk pada perbuatan tindak pidana perbuatan berlanjut. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Boy Yendra Tamin, SH.MH., Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, pada Jumal Sumbar 4 Juni 2020, ketika diminta pendapatnya di sidang dugaan suap Bupati Solok Selatan, Selasa 2 Juni 2020, di Pengadilan Negeri Padang. Dikatakan suap termasuk tindak pidana korupsi "Mens rea-nya (dilakukan dengan niat jahat-red), tergantung perbuatan terdakwa dengan pejabat pemerintah”, jelasnya "tindak pidana suap harus ada dua pihak, yaitu ada pemberi dan ada penerima” tambahnya, lebih lanjut dijelaskan Pasal 55 KUHP, subyek hukumnya adalah pejabat dan pemberi suap. “Kalau Pasal 64 KUHP, itu perbuatan berlanjut. Dan itu ada batasan waktunya, 4 hari”, jelasnya, “kalau lebih dari 4 hari, itu bukan perbuatan berlanjut lagi namanya” tegasnya. Lebih lanjut Boy mengatakan bila dalam proses penyidikan disangkakan Pasal 55 KUHP, kemudian didakwaan diubah menjadi Pasal 64 KUHP, dakwaannya tidak sempurna, atau bahasa lainnya cacat hukum “kalau ada unsur Pasal 55, tapi di dakwaannya tidak dipakai Pasal 55, dakwaannya batal demi hukum”, tegas Boy “dakwaan itu perasan dari berkas perkara, atau sarinya berkas perkara”, tambahnya. Dalam kaitan itu, maka apabila dihubungkan antara Pasal 55 KUHP dengan ajaran deelneming, maka sebenarnya tidak ada dalam suatu peristiwa pidana diantara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar. Artinya tidaklah logis apabila dalam penanganan suatu perkara pidana, hakim menyatakan terbukti Pasal 55 KUHP dengan hanya sebatas adanya hubungan kerjasama secara kolektif. Penggunaan kesimpulan adanya suatu kerjasama kolektif dalam suatu peristiwa pidana tanpa bisa menunjukkan peran masing-masing pelaku. Sebenarnya proses pembuktian Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sempurna. Bahkan sekaligus menggambarkan proses persidangan 7 telah gaga/menggali kebenaran materiil dari perkara yang diperiksa dan diadili. III. Kerugian Konstitusional Pemohon 11. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- 111/2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-11112005, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus menenuhi lima (5) syarat, yaitu: (1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh Undang-undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang maksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi; 12. Bahwa Pemohon sejak tanggal 12 Maret 2018 hingga saat ini Pemohon telah diperlakukan tidak adil dan mengalami kerugian hak-hak konstitusional atas ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagimana uraian tersebut di atas dan bukti- bukti yang telah Pemohon sampaikan pada saat sidang pertama tanggal 4 Oktober 2021 lalu, Pemohon menilai bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, antara lain: a. Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; b. Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan 8 berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan bersifat diskriminatif itu; c. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; d. Pasal 28A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; e. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas, sudilah Majelis Hakim Mahkamah yang Mulia memutuskan Permohonan Pemohon tersebut dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai perbuatan tersebut untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majells Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-2 sampai dengan bukti P-13 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: 9 1. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan kasasi Nomor 701/K/Pid.sus/2019, tanggal 19 Maret 2019; 2. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 6/Pid.Sus-TKP/2018/PT BTN, tanggal 12 November 2018; 3. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Serang, Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg, tanggal 28 Agustus 2018; 4. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Dakwaan Nomor 46/Tut.01.04/24/05/2018, tanggal 23 Mei 2018; 5. Bukti P-6 : Fotokopi Memori Kasasi JPU KPK a.n. Wahyu Widya Nurfitri, dkk., tanggal 13 Desember 2018; 6. Bukti P-7 : Fotokopi Nota Pembelaan (Pledoi) a.n. Tuti Atika, tanggal 9 Agustus 2018; 7. Bukti P-8 : Fotokopi Surat KPK Nomor B/5231/HK.06.04/55/06/2019, perihal Tanggapan Permohonan Penetapan Kesediaan Narapidana untuk bekerja sama dengan penegak hukum a.n. Tuti Atika, tanggal 24 Juni 2019; 8. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Permohonan audiensi kepada Yth. Prof. Mahfud MD, tanggal 27 Februari 2019; 9. Bukti P-10 : Fotokopi Memori Peninjauan Kembali Perkara a.n. Tuti Atika, SH, tanggal 28 Februari 2020; 10. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung, tentang pemberhentian a.n.Tuti Atika, tanggal 30 Oktober 2019; 11. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri perihal Pemberitahuan pembayaran gaji Bulan April 2019 s.d. Januari 2020, a.n. Tuti Atika, tanggal 22 April 2020; 12. Bukti P-13 : Fotokopi Surat perihal Permohonan Keadilan kepada Ketua KPK, tanggal 23 November 2018 dan artikel Jurnal Sumbar, tanggal 4 Juni 2020, Saksi Ahli: Pidana Suap, Itu Harus Ada Kesepakatan Antara Pejabat Dengan Si Penyuap. 10 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Udang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, selanjutnya disebut UU 20/2001) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 11 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 12 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 11 UU 20/2001 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Pasal 12 huruf c UU 20/2001 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): a. ...; c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; d. ...; Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; Pasal 64 ayat (1) KUHP (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda- beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. 2. Bahwa Pemohon, Tuti Atika, dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan mantan Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Tangerang (PN Tangerang), menganggap hak konstitusionalnya 13 sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, potensial dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon diperintah oleh atasannya yang merupakan seorang hakim untuk menghubungi kuasa hukum yang sedang berperkara di PN Tangerang bernama Agus Wiratno, walaupun sudah menolak perintah tersebut, namun atasan Pemohon tetap memaksa Pemohon untuk menghubungi dan bertemu dengan Agus Wiratno, kemudian dari pertemuan tersebut Agus Wiratno memberikan amplop kepada Pemohon yang berisi uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian atasan Pemohon memerintahkan Pemohon kembali untuk menghubungi Agus Wiratno agar menghadap dirinya. Kemudian setelah pertemuan antara atasan Pemohon dan Agus Wiratno, atasan Pemohon memerintahkan Pemohon agar mengambil amplop yang berisi uang dari Agus Wiratno sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus rupiah). Uang tersebut ditolak oleh Pemohon, namun Agus Wiratno memaksa menyerahkan amplop tersebut dengan alasan karena diperintah oleh Hakim (atasan Pemohon) dan memasukkannya ke dalam tas Pemohon. Beberapa saat setelah itu Agus Wiratno kembali datang dengan didampingi oleh dua orang lainnya yang ternyata kedua orang tersebut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); b. Bahwa atas persitiwa tersebut, Pemohon dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan oleh hakim tingkat pertama hingga kasasi divonis 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), karena dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut; c. Bahwa tidak sepatutnya penerapan hukum ata pasal-pasal yang digunakan Pemohon disamakan dengan pelaku koruptor, karena Pemohon hanya seorang bawahan yang telah diperlakukan tidak adil dan dikorbankan atas penerapan hukum dari pasal-pasal yang tidak manusiawi dan rasional; 14 d. Bahwa seharusnya Pemohon cukup dikenakan Pasal 51 ayat (1) KUHP, karena atas ketidakberdayaannya terhadap perintah atasan, bukan sebagai koruptor; e. Bahwa menurut Pemohon, tuntutan JPU maupun putusan hakim dalam perkara ini adalah kurang tepat dan tidak rasional dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukumnya, karena perbuatan “bersama-sama” adalah keliru, sebab memang terdapat perbedaan antara Pemohon dan atasannya, Pemohon tidak memiliki otoritas untuk memutus perkara. Sedangkan unsur “berlanjut” artinya perbuatan itu dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya 1 (satu) kali, padahal pemberian uang tersebut dilakukan secara terputus dan berangsur-angsur (pemberian pertama sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pemberian kedua sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus rupiah), sehingga berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tetapi kemudian diinterpretasikan sebagai perbuatan “berlanjut”. Perbuatan “berlanjut” itu seharusnya tidak dapat diterapkan, karena dalam perbuatan itu ada jarak lebih dari 4 (empat) hari, sehingga tidak tunduk pada perbuatan tindak pidana perbuatan berlanjut; f. Bahwa Pemohon memohon agar Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “perbuatan tersebut untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang”. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah cukup jelas dalam menerangkan kedudukan hukumnya berkenaan dengan pengujian Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini, Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pemohon juga telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial yang akan dialami dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu terlepas dari ada atau tidaknya keterpenuhan syarat formalitas 15 berkenaan dengan tata cara pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi dan persoalan konstitusionalitas terhadap norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan berkenaan dengan sistematika permohonan Pemohon mengenai syarat formal dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Terhadap persoalan tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati sistematika permohonan Pemohon, telah ternyata bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 51A ayat (2) huruf c UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) yaitu, belum memuat alasan permohonan (posita) yang menjelaskan mengenai alasan-alasan norma yang dimohonkan pengujian tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, Mahkamah dapat memahami persoalan hukum yang dipermasalahkan oleh Pemohon yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya, sebagaimana penjelasan kedudukan hukum yang telah diuraikan oleh Pemohon. Oleh karena itu Mahkamah tetap akan mempertimbangkan substansi permohonan Pemohon, sebagai berikut: [3.7.1] Bahwa terkait persoalan hukum Pemohon berkenaan konstitusionalitas Pasal 11 UU 20/2001. Terhadap hal tersebut Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIX/2021, bertanggal 29 September 2021, yang pada Paragraf [3.12] menyatakan, [3.12] ... rumusan delik korupsi dalam Pasal 11 UU Tipikor sebenarnya adalah hasil adopsi dan harmonisasi dari Pasal 418 KUHP yang merupakan salah satu kejahatan jabatan yang diatur dalam BAB XXVIII 16 KUHP tentang Kejahatan Jabatan. Dalam rumusan tersebut, terdapat dua jenis delik korupsi, yaitu: (1) delik korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya; dan (2) delik korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Dengan demikian, dapat diuraikan unsur-unsur dari Pasal 11 UU Tipikor a quo, adalah: (i) pegawai negeri atau penyelenggara negara; (ii) menerima hadiah atau janji; dan (iii) padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya; Berdasarkan uraian unsur-unsur dalam Pasal 11 UU Tipikor di atas, menurut Mahkamah, unsur utama yang merupakan objek norma (norm- gedrag) dalam pasal a quo adalah “menerima hadiah atau janji” yang apabila diuraikan lebih lanjut terdiri atas 2 (dua) bentuk perbuatan, yaitu menerima hadiah atau menerima janji. Penggunaan kata “atau” dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa kedua perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka objek norma dalam Pasal 11 UU Tipikor a quo telah terpenuhi. Sedangkan frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” merupakan salah satu kondisi norma (norm-conditie) yang tidak menetapkan perilaku atau perbuatan apa yang diminta atau dilarang untuk dilakukan. Frasa a quo menghendaki adanya sikap batin dari subjek norma (pegawai negeri atau penyelenggara negara) yang menerima hadiah atau janji tersebut agar mengetahui atau patut menduga tentang sikap batin dari pihak pemberi bahwa hadiah atau janji yang diberikan berhubungan dengan jabatannya. Dalam hal ini maka tidak dipersoalkan apakah subjek norma tersebut melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sesuai dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sepanjang objek atau perbuatan yang dilarang (menerima hadiah atau janji) tersebut telah terjadi. Oleh karena itu, rumusan dalam Pasal 11 UU Tipikor telah jelas dan tegas menetapkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara hanya dapat dipidana karena melakukan perbuatan menerima “hadiah atau janji” yang padahal diketahui atau patut diduga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran si pemberi ada hubungannya dengan jabatannya. Penjatuhan pidana melalui putusan oleh hakim tentu didasarkan pada pembuktian unsur-unsur delik atau tindak pidana, termasuk penilain terhadap sikap batin seorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.. 17 Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut telah jelas berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 11 UU 20/2001 Mahkamah telah berpendirian bahwa keterlibatan penyelenggara negara di dalam menerima hadiah atau janji ada atau tidaknya keterkaitannya dengan kekuasaan atau kewenangannya adalah sangat tergantung pada penilaian hakim yang didasarkan pada hasil pembuktian, termasuk sikap batin seorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 11 UU 20/2001 tersebut. [3.7.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 12 huruf c UU 20/2001, menurut Mahkamah tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon termasuk menilai putusan hakim yang mengadilinya, ketentuan norma Pasal 12 UU 20/2001 harus dibaca sebagai satu kesatuan yaitu dari huruf a sampai dengan huruf i, di mana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan baik terhadap pelaku, pemberi, maupun penerima. Adapun hakim sebagai penyelenggara negara juga bagian yang dilarang untuk menerima hadiah atau janji yang dapat memengaruhi putusan perkara yang sedang ditangani. Hal demikian sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas dan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam norma a quo, sehingga apabila memang pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak berniat menerima suap atau terpaksa menerima gratifikasi, maka berdasarkan Pasal 12C ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2001, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak akan dianggap sebagai suap apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya gratifikasi dimaksud. Demikian halnya, dalam persoalan yang dihadapi oleh Pemohon, yaitu apabila benar Pemohon telah menerima uang dari kuasa hukum yang sedang berperkara di PN Tangerang, maka juga berlaku kewajiban untuk melaporkan berkenaan dengan gratifikasi tersebut agar terhindar dari ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya. [3.7.3] Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (1) KUHP, menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999), setiap orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi 18 diancam dengan pidana yang sama yang dikenakan kepada pelaku korupsi. Ketentuan ini juga berlaku untuk setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang membantu pelaku tindak pidana korupsi (vide Pasal 16 UU 31/1999). Adapun dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP, terdapat 3 (tiga) jenis pelaku tindak pidana yang dapat dipidana yaitu: (1) mereka yang melakukan, (2) yang menyuruh melakukan, dan (3) yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam konteks ini dikenal dengan yang disebut penyertaan (deelneming) dan frasa “turut serta” melakukan yang dalam hal ini berarti bersama-sama melakukan, dan diperlukan syarat sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Bahwa lebih lanjut dijelaskan, dalam perspektif turut serta dengan ancaman pidana yang sama, kedua pelaku semuanya melakukan perbuatan pidana, tidak boleh hanya melakukan persiapan atau hanya bersifat menolong, sebab jika hanya demikian maka orang yang menolong tersebut tidak termasuk turut melakukan (medepleger), akan tetapi hanya diancam pidana sebagai orang yang membantu melakukan (medeplichtigheid- vide Pasal 56 KUHP). Oleh karena itu, apabila dalam tindak pidana melibatkan beberapa orang, maka pertanggungjawaban setiap orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana itu tidaklah sama, tetapi berbeda- beda menurut perbuatan atau perannya. Dengan demikian, berkaitan dengan status keterlibatan seseorang dalam terjadinya tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP menentukan sistem pemidanaannya, pertama, jika status keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (dader), baik kapasitasnya sebagai yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), turut serta melakukan (medepleger), maupun mereka yang memberikan atau menjanjikan sesuatu (uitloker) maka dapat dikenakan ancaman pidana yang sama dengan pelaku (dader) sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar (bertanggung jawab penuh). Kedua, jika status keterlibatan orang tersebut adalah pembantu bagi para pembuat delik (medeplichtigheid) maka hanya dapat dikenakan ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar (bertanggung jawab sebagian). Sehingga, penting untuk menjelaskan secara rinci terkait kedudukan pelaku apabila dihubungkan dengan adanya delik penyertaan, karena, hal tersebut berhubungan dengan sifat pertanggungjawaban dan ancaman pidana yang akan dikenakan kepada pelaku. 19 Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, berkenaan dengan kerugian konstitusional yang Pemohon alami, apabila Pemohon menganggap dirinya tidak turut serta dalam melakukan tindak pidana penyuapan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, seharusnya Pemohon menjelaskan kedudukannya tersebut, khususnya jika dihubungkan dengan adanya delik penyertaan apabila Pemohon benar tidak melakukannya. Hal tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili kasus konkretnya. Sebab, Mahkamah Konsitusi tidak berwenang turut menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, termasuk menilai putusan hakim baik pada tingkat pertama sampai tingkat terakhir. [3.7.4] Bahwa berkenaan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, menurut Mahkamah, pasal a quo mengatur tentang perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) yaitu perbuatan pidana yang dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur: 1) perbuatan yang terjadi apabila kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang; 2) kejahatan atau pelanggaran itu sejenis; dan 3) tenggang waktu terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang tidak terlalu lama. Perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksudkan di atas adalah perbuatan yang harus dianggap hanya sebagai satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat, sehingga hanya dikenakan ancaman pidana dengan satu hukuman saja. Sedangkan apabila perbuatan- perbuatan itu berbeda-beda maka akan dikenakan hukuman yang terberat. Terhadap ketentuan norma Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut, jika dikaitkan dengan kasus konkret yang dialami Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Sebab, Pemohon hanya menilai konstitusionalitas norma pasal a quo semata-mata hanya dikaitkan dengan kasus konkret yang dialaminya berdasarkan penilaian dan putusan hakim pada tingkat pertama hingga tingkat terakhir, tanpa memberikan argumentasi adanya pertentangan dengan konstitusi. Terlebih, berkenaan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP termasuk bagian yang telah diputus Mahkamah dan telah dinyatakan konstitusional sepanjang berkaitan dengan penuntutan dan penjatuhan pidana lebih dari satu kali dalam tindak pidana berlanjut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XVI/2018, bertanggal 15 April 2019). 20 Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak menemukan persoalan konstitusionalitas norma terhadap Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo. [3.7.5] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pendapat Pemohon yang menyatakan Pemohon dapat dikenakan Pasal 51 ayat (1) KUHP karena atas ketidakberdayaannya terhadap perintah atasan. Terhadap hal tersebut, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, suatu perintah tidak dapat langsung dijalankan, melainkan harus dipikirkan terlebih dahulu dan jika dirasakan bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan terlebih lagi telah diketahui adanya niat yang tidak baik, maka seharusnya perintah tersebut tidak dilaksanakan, karena walaupun seorang pejabat memiliki wewenang untuk memberikan perintah tertentu, namun haruslah dilihat dari ketentuan yang menjadi dasar hukum dari jabatan yang bersangkutan, apakah perintah tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ataukah sebaliknya, untuk selanjutnya patut untuk dilaksanakan ataukah tidak. [3.8] Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun terhadap hal-hal yang dikemukakan Pemohon berkaitan dengan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian telah dijawab oleh Mahkamah, namun oleh karena Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan alasan- alasan permohonan berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian (posita) dan tidak pula menguraikan alasan-alasan adanya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujiannya yang terdapat dalam konstitusi, namun hanya menguraikan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, maka Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan Pemohon a quo haruslah dinyatakan kabur (obscuur). Seandainyapun permohonan Pemohon a quo tidak kabur, quod non, sepanjang yang dapat dipahami oleh Mahkamah berkenaan dengan konstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian sesungguhnya tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dalam Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 21 [3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon selain dan selebihnya dipandang tidak relevan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut pula. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan Pemohon kabur, seandainyapun permohonan Pemohon tidak kabur, quod non, telah ternyata norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon tidak ada persoalan konstitusionalitas norma. [4.4] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, 22 pada hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 11.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Suhartoyo ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih 23 ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita