PUU Tahun 2016

49/PUU-XIV/2016

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon: Mustofa, S.H. dan Sahala Aritonang, S.H., M.H., Kuasa Hukum Nova Harmoko, S.H. dan Ahmad Fauzi, S.H., M.H.

Tanggal Registrasi: 2016-06-20

Tanggal Putusan: 2017-02-21

UU Diuji: UU 2/2004

Majelis Hakim: ["Manahan MP Sitompul (K) Patrialis Akbar (A) Suhartoyo (A) Achmad Edi Subiyanto (PP)"]

Amar Putusan: sebagai berikut: 1) Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2) Menyatakan permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya atau setidak-setidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima; 3) Menyatakan Keterangan [[DPR]] RI diterima secara keseluruhan; 4) Menyatakan [[Pasal 67 ayat (2)]] [[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004]] tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak bertentangan dengan [[UUD 1945]]; 5) Menyatakan [[Pasal 67 ayat (2)]] [[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004]] tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 2 Tahun 2004]] tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 67 ayat (2)]] - [[Pasal 24 ayat (1)]] - [[Pasal 27 ayat (1)]] - [[Pasal 28]] - [[Pasal 24]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Dikabulkan Sebagian**

Teks Putusan

# Putusan [[49/PUU-XIV/2016]] - Pengujian Undang-Undang ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[49/PUU-XIV/2016]] - **Tahun**: 2016 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Dikabulkan - **Tanggal Putusan**: 2016 - **File**: Lihat dokumen asli ## Perihal Pengujian [[UU No. 2 Tahun 2004]] tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Timeline - **2005-05-31**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2007-09-20**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2010-08-04**: Sidang mendengarkan keterangan saksi - **2010-10-04**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2010-12-01**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2013-01-15**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2014-11-48**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2015-04-20**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2015-07-31**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2015-08-24**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2015-10-04**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2016-05-24**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-06-01**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-06-20**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-08-23**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-08-31**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-10-10**: Sidang mendengarkan keterangan ahli - **2016-10-17**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2017-02-21**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Legal Analysis ### Constitutional Issues 1. **[[Judicial review]]** warga negara ### Court Reasoning 1. **[[Mahkamah Konstitusi]] dalam pengujian undang-undang. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Dikabulkan Sebagian**. ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[029/PUU-IV/2006]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[56/PUU-X/2012]] - [[6/PUU-XIV/2016]] ## Amar Putusan sebagai berikut: 1) Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2) Menyatakan permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya atau setidak-setidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima; 3) Menyatakan Keterangan [[DPR]] RI diterima secara keseluruhan; 4) Menyatakan [[Pasal 67 ayat (2)]] [[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004]] tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak bertentangan dengan [[UUD 1945]]; 5) Menyatakan [[Pasal 67 ayat (2)]] [[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004]] tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 2 Tahun 2004]] tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 67 ayat (2)]] - [[Pasal 24 ayat (1)]] - [[Pasal 27 ayat (1)]] - [[Pasal 28]] - [[Pasal 24]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Dikabulkan Sebagian**