PUU
Tahun 2026
48/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Pemohon: Yusron Ashalirrohman (Pemohon I), Alyssa Rizqia Haris (Pemohon II), Roby Nurdiansyah (Pemohon III), Syahrulagus Rishman Edo Putra (Pemohon IV), dan Galih Ramadan (Pemohon V)
Tanggal Putusan: 2026-03-16T09:24:00+07:00
Amar Putusan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 48/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang diajukan oleh:
1. Nama
: Yusron Ashalirrohman
Alamat
: Jalan Rinjani, RT 002, RW 000, Kelurahan Sandubaya,
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa
Tenggara Barat
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
: Alyssa Rizqia Haris
Alamat
: Jalan Catur Warga Nomor 19, RT 001, RW 201, Kelurahan
Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram,
Nusa Tenggara Barat
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
: Roby Nurdiansyah
Alamat
: RT 002, Dusun Paok Pampang Tengah, Desa Paok
Pampang, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok
Timur, Nusa Tenggara Barat
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon III;
4. Nama
: Syahrulagus Rishman Edo Putra
Alamat
: Jalan Srikaya, RT 014, Kelurahan Timika Jaya, Kecamatan
Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua Tengah
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon IV;
2
5. Nama
: Galih Ramadan
Alamat
: KMP Bahari GG I, Nomor 64, RT.001/RW.005, Tanjung
Priok, Jakarta Utara
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon V;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai -------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 29 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 30 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 46/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 48/PUU-XXIV/2026 pada
tanggal 30 Januari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada
tanggal 23 Februari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi.”
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
3
kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum” Bahwa demikian pula
berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut “UU Kekuasaan
Kehakiman” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945”,
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi
mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut
“UU MK”, menegaskan hal serupa, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final,
antara lain “...menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut
“UU PPP” menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
4
5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang selanjutnya disebut “PMK 7/2025”, menyatakan: “Permohonan
pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian
yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian
dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945.”;
6. Bahwa dalam hal ini, Para Pemohon memohon agar Mahkamah melakukan
pengujian konstitusionalitas Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dimaknai pada Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan Pasal 240 ayat (1) huruf
g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) (UU Pemilu)
sebagaimana telah dimaknai pada Putusan Mahkamah Konstitusi 87/PUU-
XX/2022 serta Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) (UU
Pilkada) sebagaimana telah dimaknai pada Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 32/PUU-XXIII/2025, yang dirasa oleh para Pemohon bertentangan
dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945. Secara spesifik, para Pemohon akan menguji konstitusionalitas pasal
a quo selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 182 huruf g UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai pada Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang berbunyi:
“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi
Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
…
g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
5
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana
kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan
yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya
karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda
dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah
melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai
menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka
mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan
terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang
ulang;”
Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai pada
Putusan Mahkamah Konstitusi 87/PUU-XX/2022 yang berbunyi:
“(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
…
g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana
kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan
yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya
karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda
dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah
melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai
menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka
mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan
terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-
ulang;”
Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada sebagaimana telah dimaknai pada
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 yang berbunyi:
“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
...
g. bagi mantan terpidana, kecuali terpidana yang melakukan tindak
pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu
perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif
hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda
dengan rezim yang sedang berkuasa, harus mengikuti ketentuan: (i)
mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana
dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah
selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat,
dan/atau pidana percobaan, serta melewati jangka waktu 5 (lima)
tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana
6
dimaksud; (ii) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan
tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima)
tahun harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara,
pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, namun tidak perlu
melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana
selesai/tuntas menjalani pidana; (iii) secara jujur dan terbuka
mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan
terpidana kepada masyarakat melalui media massa, dan pada
pemilihan umum berikutnya tidak perlu mengulang pengumuman
selama
wilayah/daerah
pemilihannya
sama,
kecuali
apabila
wilayah/daerah pemilihan dan/atau jenjang pada pemilu berikutnya
berbeda maka pengumuman melalui media massa harus diulang
kembali; (iv) secara jujur dan terbuka menyatakan/menyampaikan
mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada
KPU/KIP sesuai dengan tingkatannya setiap kali mengikuti pemilihan
umum melalui aplikasi pencalonan; dan (v) bukan sebagai pelaku
kejahatan yang berulang-ulang;”
Pengujian pasal a quo dilakukan terhadap Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun
1945 yang berbunyi:
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan.”
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”
7. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki
kewenangan untuk mengadili perkara a quo.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga negara”
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang
dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945”.
Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “Yang dimaksud
7
dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai
kepentingan sama”.
3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang selanjutnya disebut “PMK 7/2025” menyatakan:
“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah
pihak
yang
menganggap
hak
dan/atau
kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau
Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-
undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.“
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005
dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang (PMK 7/2025) terdapat beberapa syarat agar dapat
dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain:
a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;
d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan;
e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
5. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana
dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dan PMK 7/2025 tersebut di atas, perlu
dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-
masing Pemohon.
8
6. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warga
negara Indonesia, maka para Pemohon akan menguraikannya sebagai
berikut:
6.1 Bahwa Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V,
merupakan warga negara Indonesia berdasarkan bukti [Bukti P-1 sampai
Bukti P-4] yang merupakan mahasiswa fresh graduate Fakultas Hukum,
Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram berdasarkan bukti
[Bukti P-5 sampai Bukti P-8].
6.2 Bahwa Pemohon II merupakan warga negara Indonesia berdasarkan
bukti [Bukti P-9] yang merupakan mahasiswa aktif Program Studi S1 Ilmu
Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas
Mataram dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa [Bukti P-10] dan
Surat Keterangan Aktif [Bukti P- 11].
6.3 Bahwa Para Pemohon memiliki Hak pilih pada Pemilu dan Pilkada
Serentak 2024 berdasarkan situs https://cekdptonline.kpu.go.id/. Para
pemohon telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum 14
Februari 2024 dan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 27
November 2024 yang lalu [Bukti P-12 sampai Bukti P-16].
6.4 Bahwa sebagai bentuk konsistensi dalam memperjuangkan tegaknya
konstitusi dan kualitas demokrasi, saat menempuh pendidikan di Strata
1 (S1), Pemohon I dan Pemohon III tergabung dalam Forum Mahasiswa
Pengkaji Konstitusi yang merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas
Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Dalam forum
ini Pemohon I dan Pemohon III terlibat aktif dalam riset pengkajian
konstitusi, mengikuti kegiatan debat, aktif sebagai pelatih dan juri debat
hukum, serta mengikuti dan memenangkan berbagai kompetisi debat
hukum dan konstitusi mahasiswa tingkat nasional sebagaimana
Pemohon I dan Pemohon III sebelumnya telah mengajukan permohonan
pengujian undang-undang (judicial review) yang telah diperiksa dan
diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 104/PUU- XXIII/2024 tanggal 30 Juli 2025.
6.5 Bahwa saat ini, Pemohon II juga tergabung dalam Forum Mahasiswa
Pengkaji Konstitusi yang merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas
Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Dalam forum
9
ini Pemohon II terlibat aktif mengikuti kegiatan lomba debat hukum dan
bagian dari tim pengkaji kajian hukum Pemilihan Raya Mahasiswa
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram tahun
2025. [Bukti P-17 sampai Bukti P-18]
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa para
Pemohon merupakan subjek hukum orang perorangan yang telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK
7/2025.
8. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang
memiliki hak memilih dan telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
pada pemilihan serentak pasangan calon (“Paslon”) Pemilihan Umum 14
Februari 2024 dan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 27 November
2024 yang lalu (Selanjutnya disebut Pemilu) sebagaimana yang para
Pemohon uraikan pada Point 6.3 di atas.
9. Bahwa berkaitan dengan hak pilih para Pemohon, memang benar para
Pemohon sangat dimungkinkan akan diberikan alternatif untuk memilih calon
selain calon yang merupakan mantan terpidana sebagaimana dimaksud Para
Pemohon. Akan tetapi dalam pelaksanaan Pemilu, maka calon wakil rakyat
dan calon kepala daerah dengan suara terbanyak lah yang akan mewakili
suara rakyat di daerah pemilihan Para Pemohon, dan yang akan memimpin
pemerintahan dan pembangunan daerah Para Pemohon selama 5 (lima)
tahun ke depan, sekaligus bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh
rakyat di daerah yang dipimpinnya, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Dengan kata lain, secara potensial calon yang tidak dipilih oleh para
Pemohon, in casu calon yang merupakan mantan terpidana tindak pidana
korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar dan/atau tindak pidana
terhadap keamanan negara, memungkinkan terpilih baik sebagai Anggota
DPD, DPR, DPRD atau Kepala Daerah dan tetap akan memberikan dampak
kepada para Pemohon, baik karena kebijakan yang dibuat maupun dampak
akibat mengulangi tindak pidana.
10. Bahwa calon mantan terpidana sebagaimana dimaksud para Pemohon telah
nyata melanggar nilai-nilai moralitas dan apabila diberikan kesempatan sekali
lagi untuk mendudukkan jabatan a quo maka secara potensial ke depan
10
mengulangi perbuatannya dan bahkan secara empirik selama ini mengulangi
perbuatan sebagaimana pertimbangan [3.12.3] Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 sebagai berikut “Namun setelah
dicermati secara saksama fakta empirik yang terjadi telah ternyata pula
bahwa upaya mengembalikan kepada kedaulatan pemilih tidak sepenuhnya
dapat menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas. Sejumlah
fakta empirik membuktikan di antara kepala daerah yang terpilih yang pernah
menjalani masa pidana menjadi calon kepala daerah hanya dengan
mengambil alternatif mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik
bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana telah ternyata
mengulangi kembali melakukan tindak pidana”. Maka sebagai contoh,
apabila pelaku tindak pidana korupsi diberikan kesempatan sekali lagi untuk
mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, DPR, DPRD dan Kepala
Daerah, memungkinkan untuk mengulangi perbuatannya yang memberikan
dampak kepada daerah pemilihan para Pemohon, masyarakat, bangsa dan
negara.
11. Bahwa hal demikian tidak seharusnya dibiarkan sebagaimana pertimbangan
[3.13] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang pada
pokoknya dampak yang diakibatkan kemudian hari tidaklah sepenuhnya
diserahkan kepada rakyat dengan alasan rakyatlah yang akan memikul risiko
pilihannya. Lebih jelasnya berbunyi “..Sementara itu, terhadap jabatan publik
yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, Mahkamah
berpendapat, hal tersebut tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada
rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan
bahwa rakyatlah yang akan memikul sendiri risiko pilihannya. Sebab, jabatan
demikian haruslah dipangku oleh orang yang kualitas dan integritas tinggi..”.
Dapat dikatakan bahwa Para Pemohon sebagai pemilih memiliki hak untuk
diberikan pilihan terbaik mesti mereka yang bersih dari catatan kejahatan dan
pelanggaran moral serius.
12. Bahwa akibat dari pengaturan syarat calon mantan terpidana DPD, DPR,
DPRD dan Kepala Daerah yang tidak memberikan klasifikasi tindak pidana
tertentu tidak menjamin hak konstitusional para Pemohon pada Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang
11
sama di hadapan hukum”. Sebab, dalam hal perlindungan masyarakat dan
kepastian penegakan hukum seharusnya terdapat pengecualian tindak
pidana tertentu yang memiliki sifat jahat atau sifat tercela yang terkandung
dalam tindak pidana a quo sesungguhnya membahayakan kehidupan
masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan.
13. Bahwa para Pemohon melihat, negara tidak menjamin kepastian hukum
pemberantasan tindak pidana a quo. Sebab, syarat status quo mengenai
mantan terpidana tindak pidana a quo memberikan ruang “Pengampunan”
dan memperbolehkan kesempatan sekali lagi bagi mantan terpidana tindak
pidana a quo mencalonkan diri baik sebagai anggota DPD, DPR, DPRD
maupun
calon
Kepala
Daerah.
Pengaturan
demikian
seolah-olah
mengatakan “Larangan dan pencabutan hak politik untuk mencalonkan diri
kembali, akan diberlakukan setelah Para Pemohon mendapatkan dampak
yang kedua kalinya dari tindak pidana a quo”.
14. Bahwa logika demikian amat sangat keliru dan terdapat contradictio in
terminis sebagaimana Para Pemohon uraikan pada Point 11 di atas. Selain
itu, seharusnya negara hadir tidak hanya bersifat post-factum memberikan
perlindungan dan kepastian hukum penegakan hukum tindak pidana a quo.
Namun juga pre-factum, sebagai upaya preventif memberikan jaminan
perlindungan Para Pemohon dari dampak tindak pidana a quo.
15. Bahwa akibat tidak terjaminnya perlindungan hukum (rechtsbescherming)
dan kepastian hukum (rechtsonzekerheid) dalam pemberantasan tindak
pidana a quo, hal tersebut mencerminkan lemahnya political will negara
dalam pemberantasan tindak pidana a quo, yang secara potensial yang
menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi ke depan. Sehingga
para Pemohon akan merasakan dampak dari tindak pidana a quo di daerah
pemilihan para Pemohon dan menempatkan para Pemohon sebagai
generasi muda pada kondisi tidak tercapainya hak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak, mengingat lima tindak pidana a quo merupakan
tindak pidana yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat,
bangsa, negara, dan kemanusiaan sehingga hak konstitusional para
Pemohon secara potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi, tidak terjamin sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (2)
12
UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
16. Bahwa terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak secara aktual telah
terjadi di beberapa daerah Indonesia yang dibuktikan dengan beberapa
kasus sebagai berikut:
16.1 Bahwa sulit untuk dibantah tindak pidana korupsi tidak akan
berdampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sepanjang tahun 2018-2019, KPK mencatat jenis tindak pidana
korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK selama periode
tersebut adalah penyuapan, termasuk penyuapan dalam sektor
pembangunan infrastruktur dengan total 17 terpidana kasus tindak
pidana korupsi sektor infrastruktur merupakan Kepala Daerah [Bukti
P-19].
16.2 Bahwa melihat kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah
Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015
sampai dengan 2022 yang telah menyebabkan kerugian keuangan
negara
dalam
tindak
pidana
korupsi
sebesar
Rp29.672.506.122.882,00 (dua puluh sembilan triliun enam ratus tujuh
puluh dua miliar lima ratus enam juta seratus dua puluh dua ribu
delapan ratus delapan puluh dua rupiah), sebagaimana telah diputus
oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025.
Kemudian berdasarkan keterangan Kepala Bidang Pengawasan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Ketenagakerjaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akibat perkara tersebut telah
terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.329 (seribu tiga
ratus dua puluh sembilan) pekerja per tanggal 1 Juli 2024, sehingga
secara nyata menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya
merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada
hilangnya pekerjaan dan tidak terjalinnya hak masyarakat atas
penghidupan yang layak. (Lihat:https://www.tempo.co/ekonomi/1-329-
pekerja-di-bangka-belitung-kena-phk-terimbas-kasus-korupsi-timah-
44383).
16.3 Begitupun dengan tindak pidana terorisme, tindak pidana makar,
dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, sesungguhnya
13
membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara dan
kemanusiaan sehingga tidak menjamin pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi warga negara.
16.4 Dengan demikian, sebagaimana para Pemohon uraikan di atas bahwa
tindak pidana a quo berdampak dan membahayakan kehidupan
masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan sehingga tidak
menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara
dan secara potensial dapat dialami oleh para Pemohon apabila
anggota DPD, DPD, DPRD dan/atau Kepala Daerah melakukan tindak
pidana a quo.
17. Bahwa kepentingan pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana
terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan
negara pada dasarnya bukan hanya untuk para Pemohon tetapi untuk
seluruh masyarakat Indonesia.
18. Bahwa sebagai pemilih, para Pemohon bukanlah subjek yang memiliki peran
pasif, melainkan subjek yang memiliki peran aktif dalam menentukan arah
dan masa depan negara. Dengan demikian, tindakan para Pemohon untuk
memperjuangkan amanat a quo melalui jalur konstitusional merupakan suatu
keniscayaan dan dorongan moral sebagai generasi bangsa.
19. Bahwa sebagai generasi bangsa, para Pemohon memiliki kepentingan untuk
mengawal terjaminnya kepastian hukum political will pemberantasan tindak
pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak
pidana terhadap keamanan negara sebagai upaya mewujudkan Indonesia
Emas 2045.
20. Bahwa keterlibatan anak muda sebagai pemilih dalam membangun proses
demokrasi merupakan hal yang wajar sebagaimana Putusan Mahkamah
Konstitusi 62/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan
para Pemohon memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai pemohon
dalam permohonan a quo. Oleh karena itu, sebagaimana permohonan pada
putusan a quo, posisi para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk
memperkuat bahwa sebagai pemilih, para Pemohon seharusnya memiliki
legal standing yang memadai untuk memperjuangkan hak-hak para
14
Pemohon dalam proses demokrasi yang berdampak terhadap pembangunan
negara.
21. Dengan demikian, bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon di atas
bersifat setidak-tidaknya potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar
dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan causal verband dengan
berlakunya Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 Ayat (1) huruf g UU Pemilu serta
Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada, dan apabila Mahkamah mengabulkan
permohonan para Pemohon maka para Pemohon dapat terhindar dari
potensi kerugian hak konstitusional sebagaimana yang didalilkan para
Pemohon.
PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN KEMBALI (TIDAK NEBIS IN IDEM)
1. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7
Tahun 2025 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji
oleh Mahkamah, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”
Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar
pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda”
2. Bahwa berkaitan ketentuan hal tersebut, dikarenakan Pasal yang diuji para
Pemohon pernah dilakukan Pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah
diputus dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya
perlu para Pemohon jelaskan bahwa ketentuan norma a quo masih dapat
diuji oleh Pemohon.
3. Bahwa terhadap berkaitan dengan Pasal 182 huruf g UU Pemilu pernah
dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVI/2018 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi 12/PUU-XXI/2023, diuji dengan dasar dan alasan
hukum sebagai berikut:
15
3.1 Bahwa perkara 81/PUU-XVI/2018 menggunakan dasar pengujian Pasal
28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu,
Para Pemohon menginginkan agar frasa “kecuali secara terbuka dan
jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan
terpidana” dalam Pasal 182 huruf g UU Pemilu tidak dimaknai “mencakup
mantan terpidana korupsi”.
3.2 Bahwa perkara 12/PUU-XXI/2023 menggunakan dasar pengujian Pasal
1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945. Dalam perkara Nomor 12/PUU-XXI/2023 menginginkan
agar syarat pencalonan DPD disamakan sebagaimana DPR, DPRD dan
Kepala Daerah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
56/PUU- XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-
XX/2022.
4. Bahwa terhadap berkaitan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu
pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
81/PUU-XVI/2018,
Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU- XVI/2018, dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 oleh karenanya perlu para Pemohon
jelaskan bahwa ketentuan norma a quo masih dapat diuji dengan alasan dan
dasar hukum sebagai berikut:
4.1 Bahwa perkara Nomor 81/PUU-XVI/2018 menggunakan dasar pengujian
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Selain
itu, para Pemohon menginginkan agar frasa “kecuali secara terbuka dan
jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan
terpidana” dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu tidak dimaknai
“mencakup mantan terpidana korupsi”.
4.2 Bahwa perkara Nomor 83/PUU-XVI/2018 menggunakan dasar pengujian
Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945. Selain itu, Pemohon menginginkan agar frasa “bakal calon
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak pernah
dipidana penjara korupsi, kejahatan narkoba, kejahatan seksual
terhadap anak, dan kejahatan teroris berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".
16
4.3 Bahwa perkara Nomor 87/PUU-XX/2022 menggunakan dasar pengujian
Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Pemohon menginginkan
agar frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.
5. Bahwa terhadap berkaitan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada pernah
dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
71/PUU-XIV/2016,
Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 54/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 32/PUU-XXIII/2025, diuji dengan dasar dan alasan hukum sebagai
berikut:
5.1 Bahwa perkara 71/PUU-XIV/2016 menggunakan dasar pengujian Pasal
1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945. Pemohon mendalilkan agar dilakukannya penyamaan pemaknaan
sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-VII/2009
karena akan menimbulkan ketidaksinkronan antara undang-undang
yang satu dengan lainnya.
5.2 Bahwa
perkara
Nomor
56/PUU-XVII/2019
menggunakan
dasar
pengujian Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945. Para Pemohon mendalilkan harus adanya
penambahan waktu tunggu selama 10 (sepuluh) tahun setelah terpidana
selesai menjalankan hukumannya, agar mantan narapidana dapat lebih
berbenah dan mempersiapkan diri menjadi kepala daerah, mengingat
kejahatan korupsi yang pernah mereka lakukan tergolong serious crime,
serta mengingat politik pemerintahan daerah merupakan arena yang
rawan dikorupsi. sehingga tanpa pembenahan di tahap pencalonan
kepala daerah, korupsi di daerah dan oleh kepala daerah dikhawatirkan
akan terus berulang.
5.3 Bahwa perkara Nomor 54/PUU-XXII/2024 dengan dasar pengujian Pasal
1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28C ayat (2), Pasal
28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon
mendalilkan agar mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya oleh
pengadilan harus diberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-
haknya, mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya berhak untuk
17
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa, dan negaranya dalam hal ini membangun pemerintahan daerah,
dengan cara menjadi calon Kepala Daerah.
5.4 Bahwa perkara Nomor 32/PUU-XXIII/2025 menggunakan dasar
pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun
1945. Para Pemohon mendalilkan agar Mahkamah melakukan
penyempurnaan makna (morfosa) ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU
10/2016 dengan menambahkan pemaknaan: agar bagi pelaku tindak
pidana yang sudah menjalankan hukuman dan melewati jangka waktu
lima tahun terlepas dari kewajiban untuk mengumumkan secara umum
bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, pengecualian
tersebut juga terhadap Mantan Terpidana Militer yang diancam karena
desersi militer.
6. Bahwa dalam Permohonan ini, para Pemohon melakukan pengujian undang-
undang terhadap 3 (tiga) pasal sekaligus sebagaimana diuraikan di atas
yakni, Pasal 182 huruf g, Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu dan Pasal 7
ayat (2) huruf g UU Pilkada yang didasarkan pada batu uji Pasal 28D ayat (1)
dan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kemudian para Pemohon
menginginkan agar adanya penambahan syarat kualifikasi pidana tertentu
pada norma a quo yaitu “tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi,
tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana
terhadap keamanan negara, kecuali terhadap terpidana yang melakukan
tindak pidana kealpaan.” . Sehingga mantan pelaku tindak pidana a quo tidak
dapat menjadi calon anggota DPD, DPR, DPRD, dan calon Kepada Daerah,
meskipun telah selesai menjalankan masa tunggu 5 (lima) tahun sejak masa
hukuman telah berakhir dan mengumumkan secara jujur kepada publik
tentang latar belakang yang bersangkutan sebagai mantan pelaku tindak
pidana. Hal demikian didasarkan pada alasan hukum: Pertama, kausalitas
tujuan RPJPN dengan pemimpin dan wakil rakyat memiliki integritas dan
kejujuran.
Kedua,
ruang
“pengampunan”
seharusnya
tidak
dapat
diberlakukan sebagai bentuk zero tolerance dan kepastian political will
negara terhadap tindak pidana tertentu yang memiliki sifat jahat atau sifat
tercela yang terkandung dalam tindak pidana a quo sesungguhnya
membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
18
Oleh karenanya, terdapat alasan hukum yang rasional atas pengecualian
dilakukan hanya terhadap tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme,
tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
Ketiga, kausalitas jabatan DPD, DPR, DPRD dan Kepala Daerah dengan
kewenangan APBN/APBD dan reformasi birokrasi yang pada ujungnya
adalah clean and good governance dan pembangunan daerah. Keempat,
dampak atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Para Pemohon yang
berakibat pada terhambatnya laju pembangunan dan pergerakan roda
perekonomian di Indonesia yang berujung pada tingginya angka kemiskinan
dan pengangguran di Indonesia.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap pengujian yang
dimohonkan oleh para Pemohon, memiliki dasar pengujian dan alasan
hukum yang berbeda. Oleh karenanya Permohonan para Pemohon telah
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU
MK dan Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025 oleh karenanya tidak “Nebis in Idem”.
III. POKOK PERMOHONAN
1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (UU RPJPN) Indonesia
Emas 2045, dirumuskan sebagai cita-cita besar Indonesia untuk menjadi
negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan pada saat merayakan 100
tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Cita-cita besar di masa mendatang
tersebut digambarkan dalam 5 sasaran utama, yaitu pendapatan per kapita
setara negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang,
kepemimpinan, dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing
sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca
(GRK) menurun menuju net zero emission. Berkaitan dengan itu, maka untuk
mewujudkan cita Indonesia Emas diperlukan pemimpin dan wakil rakyat yang
bersih, jujur, dan berintegritas. Sebab, bagaimana mungkin menjadi negara
maju namun disisi lain political will terhadap kejahatan yang merugikan dan
menghambat pembangunan negara tidak dimiliki oleh pemimpin dan wakil
rakyat.
2. Bahwa para Pemohon melihat berkenaan dengan jabatan publik yang dipilih
melalui pemilihan (elected officials) baik melalui pemilihan umum yakni
19
pemilihan anggota DPD, DPR, dan DPRD dan pemilihan Kepala Daerah
yakni pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 pada
intinya telah menegaskan tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan
umum dan pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, pertimbangan
Mahkamah Konstitusi mengenai syarat mantan terpidana untuk calon
anggota DPD, DPR, dan DPRD secara mutatis mutandis berlaku untuk calon
kepala daerah begitupun sebaliknya.
3. Bahwa original intent tujuan pengaturan syarat bagi mantan terpidana
berkenaan dengan jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan (elected
officials) sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-
V/2007 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
120/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-
X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 pada
pokoknya pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya
keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah
in casu seharusnya begitu pula dengan calon anggota DPD, DPR, dan
DPRD. Sebab seorang calon pemimpin dan wakil rakyat harus mempunyai
karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas,
kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam
kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain. Oleh karena itu, pada
hakikatnya, apabila dikaitkan dengan syarat maka tujuan yang hendak
dicapai adalah agar pemimpin dan wakil rakyat memiliki integritas dan
kejujuran.
4. Bahwa apabila dikatakan syarat status quo saat ini telah mampu
menghadirkan tujuan pembatasan syarat mantan terpidana sebagaimana
yang didalilkan pemohon pada pokok permohonan poin 3 (tiga) dan
kemudian dikembalikan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih
yang memiliki kedaulatan tertinggi untuk memberikan suaranya kepada calon
yang merupakan seorang mantan terpidana atau tidak memberikan suaranya
kepada calon tersebut, tidaklah relevan kemudian untuk menyamaratakan
semua jenis tindak pidana in casu terhadap tindak pidana korupsi, tindak
20
pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap
keamanan negara. Sebab, ancaman terhadap keamanan dan stabilitas
negara serta sifat jahat atau sifat tercela yang terkandung dalam tindak
pidana itu sesungguhnya sangat membahayakan kehidupan masyarakat,
bangsa, negara, dan kemanusiaan sebagaimana Putusan Mahkamah
Konstitusi
Nomor
71/PUU-XIV/2016.
Hal
ini
berkelindan
dengan
pertimbangan [3.13] pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-
V/2007 yang pada pokoknya dampak yang diakibatkan kemudian hari
tidaklah sepenuhnya diserahkan kepada rakyat dengan alasan rakyatlah
yang akan memikul risiko pilihannya. Lebih jelasnya berbunyi sebagai berikut:
“..Sementara itu, terhadap jabatan publik yang pengisiannya dilakukan
dengan cara pemilihan oleh rakyat, Mahkamah berpendapat, hal tersebut
tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan
sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang
akan memikul sendiri risiko pilihannya. Sebab, jabatan demikian haruslah
dipangku oleh orang yang kualitas dan integritas tinggi..”
5. Bahwa ketentuan status quo mengenai syarat calon legislatif maupun Kepala
Daerah kendatipun bersifat kumulatif, namun masih memberikan peluang
terhadap mantan terpidana tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme,
tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara,
untuk mencalonkan diri kembali. Bagi mantan terpidana yang dipidana
dengan ancaman pidana “5 (lima) tahun atau lebih” ketika mencalonkan diri
sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah harus terlebih dahulu
melalui/melewati masa tunggu selama 5 (lima) tahun dihitung sejak yang
bersangkutan selesai atau tuntas menjalani pidananya dan mengumumkan
secara jujur kepada publik terkait jadi dirinya sebagai mantan terpidana.
Sedangkan, bagi mantan terpidana yang dipidana dengan ancaman pidana
kurang dari 5 (lima) tahun tidak diperlukan adanya masa tunggu sebelum
yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun
kepala daerah. Sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah
Konstitusi pada pertimbangan [3.15.5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
32/PUU-XXIII/2025, lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:
“Bahwa persoalan selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh
Mahkamah adalah, berkaitan dengan ditegaskannya secara bersyarat
kesamaan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum bagi
mantan terpidana baik yang ancaman pidananya “5 (lima) tahun atau
lebih” dengan yang ancaman pidananya di bawah 5 (lima) tahun, apakah
tidak perlu dikenai pembedaan sama sekali mengingat kedua kategori
21
besaran ancaman pidana demikian dianggap merepresentasikan dua
kategori tindak pidana yang relatif berbeda secara kualitas, modus,
maupun moralitas. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah
berpendapat bahwa pembedaan antara terpidana yang ancaman
hukumannya “5 (lima) tahun atau lebih” dengan yang ancaman
hukumannya kurang dari 5 (lima) tahun, dapat diletakkan pada semacam
“masa transisi” atau “masa tunggu” bagi terpidana sebelum diperbolehkan
menggunakan haknya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan
wakil kepala daerah. Terkait penentuan “masa tunggu” ini Mahkamah
berpendirian bahwa mantan terpidana yang dipidana dengan ancaman
pidana “5 (lima) tahun atau lebih” ketika mencalonkan diri sebagai kepala
daerah atau wakil kepala daerah harus terlebih dahulu melalui/melewati
masa tunggu selama 5 (lima) tahun dihitung sejak yang bersangkutan
selesai atau tuntas menjalani pidananya. Pendirian Mahkamah dimaksud
secara yuridis tidak berbeda dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Adapun bagi mantan
terpidana yang dipidana dengan ancaman pidana kurang dari 5 (lima)
tahun, menurut Mahkamah tidak diperlukan adanya masa tunggu
sebelum yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai kepala daerah
atau wakil kepala daerah.”
Oleh karena itu, keberlakuan syarat kumulatif tidak menghalangi mantan
terpidana tindak pidana sebagaimana dimaksud para Pemohon untuk
menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD dan calon Kepala Daerah.
6. Bahwa lebih lanjut pada pertimbangan [3.15.4] Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 yang pada pokoknya menyatakan
“dalam konteks pemilihan kepala daerah, Mahkamah menilai UUD NRI Tahun
1945 masih memberikan ruang "pengampunan" bagi terpidana yang telah
menebus kesalahan dan/atau memperbaiki dirinya, sehingga standar
moralitas tinggi yang diuraikan sebelumnya yaitu melarang sama sekali
mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil
kepala daerah, tidak seluruhnya dapat diterapkan”, menurut Para Pemohon
tidaklah sepenuhnya benar. Sebab, perlu adanya pengecualian jenis tindak
pidana tertentu yang memiliki sifat jahat atau sifat tercela yang terkandung
dalam tindak itu sesungguhnya sangat membahayakan kehidupan
masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan.
7. Bahwa sejatinya manusia merupakan makhluk yang terbelenggu oleh hasrat
nafsu kekuasaan yang membabi buta, sehingga sering berujung pada
tindakan-tindakan yang merugikan sebagaimana postulat errare humanum
est, turpe in errope perseverare yang berarti sifat dasar manusia adalah
selalu berbuat dosa dan salah. Oleh karenanya perlu hadirnya hukum untuk
22
menjaga agar manusia selalu ingat bahwa jabatan yang diemban merupakan
amanah yang harus digunakan dengan sebaik baiknya demi kemaslahatan
bersama sebagaimana postulat potentia non est nisi ad bonum yang berarti
kekuasaan diberikan untuk kebaikan publik.
8. Bahwa pencabutan hak politik bagi mantan pelaku tindak pidana a quo untuk
mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, DPR, DPRD dan calon Kepala
Daerah bukan hanya bertujuan untuk menghukum para mantan pelaku tindak
pidana a quo melainkan juga untuk menjaga agar para pemangku kebijakan
dan warga negara lainnya membuang jauh-jauh pikiran dan niat untuk
melakukan hal a quo. Mengingat kekuasaan bagaikan air segar di tengah
gurun yang begitu menggugah nafsu untuk meneguk sebanyak-banyaknya
sebagaimana postulat in maxima potentia minima licentia yang berarti di
mana ada kekuasaan, di situ selalu ada keinginan untuk melakukan
kejahatan.
9. Bahwa sejatinya bukanlah hukum yang mencabut hak-hak dari pada mantan
pelaku tindak pidana a quo untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon
anggota DPD, DPR, DPRD dan calon Kepala Daerah, melainkan yang
bersangkutanlah mencabut dengan sendirinya hak-hak yang telah dilindungi
oleh negara dan hukum sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
Dengan kata lain, seorang warga negara tidak akan kehilangan hak
konstitusionalnya ketika yang bersangkutan tidak menghilangkan hak
individu atau hak warga negara lainnya dengan cara-cara yang tidak
bermoral dan tidak berperikemanusiaan.
10. Bahwa dalam konteks jabatan publik (elected officials), para Pemohon dalam
hal ini pada dasarnya tidak mengingkari adanya fungsi rehabilitasi dan fungsi
lembaga pemasyarakatan untuk memulihkan kembali pelaku tindak pidana a
quo sebagai masyarakat seutuhnya, akan tetapi hukum juga seharusnya
sebagai sistem yang hidup untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana
yang memiliki sifat dan daya rusak yang sesungguhnya membahayakan
kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
11. Bahwa hak konstitusional warga negara yang terdapat dalam UUD NRI
Tahun 1945. Sejatinya dapat dibatasi, sebagaimana dibenarkan oleh Pasal
28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Dalam menjalankan hak
23
dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis”. Oleh karenanya pencabutan hak asasi warga
negara, konstitusional untuk dilakukan apabila telah memenuhi parameter
yang menjadi dasar pembatasan hak konstitusional yakni, untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-
nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis.
12. Bahwa pembatasan demikian juga diatur pada Pasal 73 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi,
“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat
dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk
menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta
kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan
bangsa”.
13. Bahwa dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, juga diatur 9 (sembilan)
cara dan kondisi yang dapat dijadikan alasan pembenar melakukan
pembatasan terhadap hak asasi manusia, yaitu:
1) Harus diatur oleh hukum;
2) Harus wajar;
3) Untuk melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum;
4) Untuk melindungi kesehatan umum;
5) Untuk melindungi moral masyarakat;
6) Untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain;
7) Untuk konsistensi dengan hak lainnya yang diakui dalam Kovenan;
8) Diperlukan untuk masyarakat demokratis; dan
9) untuk keselamatan publik.
14. Bahwa ketika negara hendak menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk
melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia, dalam situasi
tertentu negara terpaksa melakukan pembatasan-pembatasan tertentu agar
24
hak-hak asasi yang berada di bawah jaminannya dapat dilindungi, dihormati,
dan dipenuhi. In casu pencabutan hak politik mantan terpidana tindak pidana
korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana
terhadap keamanan negara. Merupakan pencabutan atas hak yang dapat
dibatasi (derogable right) untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak
warga negara lainnya, sehingga pengecualian atas mantan tindak pidana a
quo merupakan hal yang konstitusional.
15. Bahwa mengingat tindak pidana a quo merupakan tindak pidana yang
berdampak
luas
dan
secara
langsung
mempengaruhi
pergerakan
perekonomian nasional, serta adanya sifat jahat atau sifat tercela yang
terkandung dalam tindak pidana tersebut sesungguhnya membahayakan
kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Sehingga
berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 73 UU HAM,
pencabutan hak politik mantan terpidana tindak pidana a quo untuk
mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, DPR, DPRD dan calon Kepala
Daerah adalah sah dan konstitusional untuk diberlakukan demi menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-
nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis.
16. Bahwa dalam konteks syarat mantan terpidana pada UU Pemilu dan UU
Pilkada seharusnya pembentuk undang-undang melandaskan pada dasar
asas subsidiaritas yang berarti jika terdapat beberapa alternatif penyelesaian
masalah, maka alternatif yang paling sedikit menimbulkan/berpotensi
menimbulkan kerugian lah yang harus digunakan. Sebab, pengaturan saat
ini seolah-olah mengatakan bahwa “Larangan dan pencabutan hak politik
untuk mencalonkan diri kembali, akan diberlakukan setelah para Pemohon
mendapatkan dampak yang kedua kalinya dari tindak pidana a quo”.
17. Bahwa dengan adanya pencabutan hak politik untuk dapat mencalonkan diri
sebagai calon anggota DPD, DPR, DPRD, dan calon Kepala Daerah, hal
demikian akan dapat mencegah terjadinya tindak pidana sebagaimana
dimaksud Para Pemohon, mengingat dampak yang ditimbulkan begitu besar
bagi negara. Sehingga, political will negara dalam mencegah terjadinya
25
tindak pidana a quo benar-benar diterapkan dan efektif bagi kemaslahatan
bersama.
18. Dengan demikian diperlukan syarat pembatasan jenis tindak pidana tertentu
yang tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, DPR, DPRD,
dan calon Kepala Daerah.
Rasionalisasi pengecualian terhadap tindak pidana korupsi, tindak pidana
terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan
negara.
19. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada Pertimbangan [3.10] Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 81/PUU-XVI/2018 secara implisit seolah-olah mengiyakan
bahwa perlu untuk mempertimbangkan pengecualian mantan terpidana
korupsi syarat calon anggota legislatif namun dengan memasukkan tindak
pidana lain yang memiliki pengaruh atau efek merusak dari kejahatan lain itu
setara dengan atau bahkan melebihi tindak pidana korupsi. Lebih jelasnya
berbunyi sebagai berikut:
“Namun demikian, dengan hanya memasukkan mantan terpidana tindak
pidana korupsi sebagai pengecualian dari frasa “kecuali secara terbuka
dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan
mantan terpidana” dalam pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf
g UU Pemilu sebagaimana didalilkan para pemohon sama artinya para
pemohon menganggap mantan pelaku kejahatan lain boleh menduduki
jabatan publik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan (elected
officials) meskipun pengaruh atau efek merusak dari kejahatan lain itu
setara dengan atau bahkan melebihi tindak pidana korupsi. Padahal,
dengan mendalami argumentasi para Pemohon secara cermat, semangat
Permohonan a quo pada dasarnya adalah hendak meniadakan peluang
dari semua mantan terpidana pelaku kejahatan yang menyebabkan
pemerintah terhalang atau terganggu dalam melaksanakan fungsi-fungsi
pemerintahannya untuk mensejahterakan rakyat, lebih-lebih rakyat
miskin.” [Vide Pertimbangan [3.10] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
81/PUU-XVI/2018]
20. Bahwa berkaitan dengan putusan tersebut maka dapat dikatakan
pengecualian tindak pidana tertentu sebagai syarat calon mantan terpidana
menjadi anggota DPD, DPR, DPRD, dan Kepala Daerah dapat diberlakukan
apabila Para Pemohon mampu menghadirkan rasionalisasi pengecualian
syarat mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD,
DPR, DPRD, dan calon Kepala Daerah yang memiliki dampak pengaruh atau
efek merusak dari kejahatan lain itu setara dengan atau bahkan melebihi
tindak pidana korupsi.
26
21. Bahwa tindak pidana lain yang memiliki pengaruh atau efek merusak dari
kejahatan lain itu setara dengan atau bahkan melebihi tindak pidana korupsi
sejatinya pernah diputus Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 pada pokoknya terdapat beberapa
tindak pidana kendatipun di bawah ancaman 5 (lima) tahun, namun memiliki
sifat jahat atau sifat tercela yang terkandung dalam tindak pidana tersebut
sesungguhnya membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan
kemanusiaan seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak
pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
22. Bahwa tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar,
dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara bertentangan dengan
hak-hak individual yang ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas, di antaranya
nilai kepantasan (propriety), kesalehan (piousness), kewajaran (fairness),
kemasukakalan (reasonableness), dan keadilan (justice) yang selanjutnya
diuraikan sebagai berikut:
PERTAMA, bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam
Pasal 603-606 Bagian Ketiga Tindak Pidana Korupsi, Bab XXXV Tindak
Pidana Khusus, Buku Kedua Tindak Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut
sebagai “KUHP Nasional” dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut “UU Tipikor”
dipandang sebagai tindak pidana yang mempunyai dampak yang sangat luas
sebagaimana pendapat Mahkamah pada bagian pertimbangan [3.12.1]
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2024 secara
eksplisit menegaskan pada bagian menimbang UU Tipikor yang pada
pokoknya tindak pidana korupsi adalah jenis tindak pidana yang sangat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lebih lanjut, tindak
pidana korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan
stabilitas
dan
keamanan
masyarakat,
mengancam
keberlanjutan
pembangunan ekonomi, sosial politik, merusak nilai-nilai demokrasi dan
moralitas bangsa serta menciptakan kemiskinan yang masif.
Ketika pengambil keputusan bertindak secara korup, hal itu menentukan
siapa yang bisa mendapatkan keadilan, suara siapa yang dipertimbangkan
27
saat merancang kebijakan, cerita mana yang diceritakan atau dibungkam,
dan siapa yang bisa mengakses layanan publik dasar seperti kesehatan dan
pendidikan. Ketika keputusan dipengaruhi oleh uang atau hubungan pribadi,
negara tidak lagi menjadi penegak hak, tetapi menjadi sistem yang harus
dinavigasi atau diminta agar hak-hak yang seharusnya dijamin oleh hukum
bisa diperoleh. Hal ini berkelindan dengan kualitas demokrasi, sebab
demokrasi yang kuat terbukti lebih efektif dalam mengendalikan korupsi
dibandingkan rezim yang cacat atau otoriter. Akibatnya sering kali adalah
layanan berkualitas rendah dan krisis fiskal, karena dana publik dikelola
dengan buruk, yang berkontribusi pada kemiskinan yang berkepanjangan,
meningkatnya ketimpangan, dan menurunnya standar hidup bagi jutaan
orang. Kemudian apabila melihat Data Statistik Penindakan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) per tanggal 16 Oktober 2025, tercatat tindak
pidana korupsi sepanjang tahun 2004–2025 berdasarkan profesi/jabatan
menunjukkan bahwa Anggota DPR dan DPRD merupakan kelompok pejabat
publik yang paling banyak terlibat, yaitu sebanyak 364 orang dan Kepala
Daerah sebanyak 201 orang, yang terdiri dari 30 Gubernur dan 171
Bupati/Walikota beserta Wakilnya. (Lihat: https://www.kpk.go.id/id/publikasi-
data/statistik/penindakan-2). Berkaitan dengan hal itu, Data Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan Semester I Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Republik Indonesia berdasarkan kelompok temuan, tercatat sebanyak
16.026 permasalahan dengan total kerugian negara Rp69,21 triliun [Bukti P-
20] dan corruption perceptions index (CPI) pada tahun 2025 yang
menunjukkan posisi Indonesia dengan skor 34 dan menempati urutan ke-109
dari 182 negara rawan korupsi di dunia. Dengan demikian, upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara serius bahkan
dengan cara-cara yang luar biasa sebagai konsekuensi yuridis akibat
sedemikian sistematis dan meluasnya tindak pidana korupsi yang berakibat
telah menimbulkan kerugian negara dan menyengsarakan rakyat.
KEDUA, bahwa tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 600 - Pasal
602 Bagian Kedua Tindak Pidana Terorisme, Bab XXXV Tindak Pidana
Khusus, Buku Kedua Tindak Pidana KUHP Nasional dan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
28
Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut “UU
Terorisme”. Pengertian terorisme adalah perbuatan yang menggunakan
kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau
rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat
massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek
vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas
internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan [vide
Pasal 1 angka 2 UU Terorisme]. Berdasarkan Global Terrorism Index 2025,
Indonesia berada pada peringkat ke-30 dari 163 negara di seluruh dunia
dengan nilai 4.17, yang mengategorikan Indonesia pada tingkat medium
impact yang tergolong dalam peta ancaman teroris dengan dampak besar.
Terlebih lagi sifat dari tindak pidana terorisme dan dampak yang
ditimbulkannya sebagaimana pendapat Mahkamah pada pertimbangan
[3.14.1] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023
menyatakan tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang
membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial,
perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional,
maupun internasional. Hal ini disebabkan bukan saja terletak pada akibat dari
perbuatan teror itu berupa jatuhnya korban jiwa dari orang-orang tak berdosa
tanpa pandang bulu (indiscriminate), efek ketakutan yang meluas pada
masyarakat, dan kerugian harta benda yang membuat kejahatan terorisme
berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, bahkan
hubungan internasional tetapi juga bahayanya terhadap keamanan dan
perdamaian dunia dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama
hak untuk hidup sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Keseriusan ancaman tindak pidana
terorisme dibuktikan dengan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
(DTTOT) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui
surat Nomor DTTOT/P- 22.b/I/RES.6.1./2026, tercatat sebanyak 416 individu
dan 120 entitas yang masuk dalam daftar tersebut menunjukkan bahwa
ancaman tindak pidana terorisme secara nyata dihadapi negara. [Bukti P-21]
29
KETIGA, bahwa tindak pidana makar diatur dalam Pasal 191 - Pasal 196
Bagian Kedua Tindak Pidana Makar, Bab I Tindak Pidana Terhadap
Keamanan Negara dan Pasal 221 - Pasal 233 Bagian Kesatu Makar terhadap
Negara Sahabat, Bab III Tindak Pidana Terhadap Negara Sahabat KUHP
Nasional. Tindak pidana makar adalah niat untuk melakukan serangan yang
telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut [Vide Pasal 160
KUHP Nasional]. Dalam pengertian perbuatan yang secara melawan hukum,
makar bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah tanpa melalui
cara-cara yang demokratis, yang harus dibedakan dengan mereka yang
mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang
memerintah, sudah pasti bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum
dan demokrasi. Karena itu, tindak pidana makar, terlepas dari kualifikasi
jenis-jenis perbuatan yang tergolong ke dalamnya dan ancaman pidana yang
diberlakukan terhadap perbuatan itu, adalah pengingkaran terhadap negara
hukum dan demokrasi. Hal ini berkelindan dengan adagium crimen laesae
majestatis omia alia criminal exceedit quoad poenam, tindakan makar
dihukum dengan hukuman terberat dibandingkan dengan kejahatan lain.
KEEMPAT, bahwa tindak pidana terhadap keamanan negara termasuk
dalam
kejahatan
berat
dan
mengkhawatirkan
yang
berpotensi
membahayakan keamanan negara sebagaimana pada pertimbangan [3.27]
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011. Sehingga apapun
bentuknya sepanjang dirumuskan tegas dalam hukum positif dan norma
dalam hukum positif dimaksud diyakini tidak bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945, kejahatan demikian juga tidaklah dapat diterima, baik oleh
gagasan negara hukum maupun demokrasi. Sebab, ancaman ditujukan
kepada negara yang dengan sendirinya juga berarti ancaman terhadap
kelangsungan tertib sosial. Kejahatan dalam kategori ini akan sangat
membahayakan keamanan dan kesejahteraan seluruh bangsa. Tindak
pidana ini diatur pada Pasal 188 - Pasal 216 BAB I KUHP Nasional.
23. Bahwa pada pokoknya tindak pidana sebagaimana yang didalilkan para
Pemohon pada angka 22 (dua puluh dua) memiliki sifat jahat atau sifat tercela
yang terkandung dalam keempat tindak pidana a quo sesungguhnya sangat
membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
30
24. Bahwa penyamarataan semua tindak pidana sebagai syarat calon anggota
DPD, DPR, DPRD, dan calon Kepala Daerah tidak menjamin kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Secara
doktrin, masing-masing tindak pidana memiliki sifat dan karakter tersendiri.
Demikian pula masing-masing tindak pidana memiliki tingkat bahaya dan
dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut berbeda-berbeda.
Sehingga penyamarataan seluruh tindak pidana dalam norma a quo
merupakan conditio sine qua non lahirnya ketidakpastian hukum. Sebab,
pelaku tindak pidana berupa kejahatan yang konsekuensi hukumnya lebih
berat disamakan dengan pelaku tindak pidana berupa pelanggaran yang
konsekuensi hukumnya jauh lebih ringan.
25. Bahwa pengaturan persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden
sebagaimana diatur dalam pasal 169 huruf d UU Pemilu yang berbunyi “tidak
pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana
korupsi dan tindak pidana berat lainnya”, menunjukkan dalam jabatan publik
yang memiliki tanggung jawab besar sebagaimana halnya Presiden, DPD,
DPR, DPRD, dan Kepala Daerah, selayaknya tidak membuka ruang untuk
diisi oleh mantan pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat
lainnya seperti tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak
pidana terhadap keamanan negara.
26. Bahwa menilik dari pertumbuhan pendapatan per kapita Singapura tersebut
tidaklah berdiri sendiri, melainkan disokong oleh budaya zero tolerance
corruption yang secara konsisten diterapkan oleh pemerintah Singapura,
yang ditopang oleh political will yang kuat dan diwujudkan secara konkret
melalui sistem hukum dan peradilan yang tegas, pelayanan administrasi
publik, serta penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. John S.T.
Quah dalam tulisan yang berjudul “combating corruption in Asian countries:
Learning from success and failure (John S.T. Quah, 2018:204) keberhasilan
pemerintah Singapura dan Hongkong dalam memerangi korupsi didasari oleh
kemauan politik pemerintah yang kuat untuk memberantas korupsi.
Keberhasilan tersebut menciptakan iklim pemerintahan dan ekonomi yang
sehat, sehingga anggaran publik dapat dikelola secara efisien dan tepat
sasaran, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan lapangan kerja
dan pendapatan masyarakat. Capaian tersebut semakin diperkuat dengan
31
corruption perceptions index (CPI) Singapura tahun 2025 sebesar 84 dan
menempati peringkat ke-3 dunia, yang menunjukkan bahwa rendahnya
tingkat korupsi, berkontribusi langsung terhadap stabilitas ekonomi dan
terjaminnya penghidupan yang layak bagi masyarakat. Terlebih lagi
rendahnya tingkat korupsi Singapura pada pokoknya dipengaruhi oleh sanksi
berat yang diberikan terhadap pelaku korupsi, efektivitas regulasi, serta
komitmen kuat negara dalam menerapkan budaya zero tolerance corruption.
(Lihat: https://www.cpib.gov.sg/firm-enforcement-strong-partnerships-key-to-
securing-a-corruption-free-singapore/).
27. Dengan demikian diperlukan pengecualian tindak pidana tertentu yaitu tindak
pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak
pidana terhadap keamanan negara agar tidak dapat mencalonkan diri
sebagai calon anggota DPD, DPR, DPRD, maupun calon Kepala Daerah.
Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu serta Pasal 7
ayat (2) huruf g UU Pilkada Bertentangan dengan 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945
28. Bahwa indeks demokrasi berdasarkan Global State of Democracy (GSoD)
dilandaskan pada 4 (empat) pilar yaitu rights, rule of law, participation, dan
representation. Dalam pilar rule of law, salah satu yang menjadi faktor
penekanan untuk penguatan demokrasi adalah faktor sejauh mana negara
menunjukkan korupsi yang rendah dan penegakan hukum yang dapat
diprediksi. Pertama, faktor ketiadaan korupsi menunjukkan sejauh mana
eksekutif dan administrasi publik secara lebih luas tidak menyalahgunakan
jabatan mereka untuk keuntungan pribadi. Kedua, faktor penegakan yang
dapat diprediksi menunjukkan sejauh mana pejabat eksekutif dan publik
menegakkan hukum sehingga dapat diprediksi.
29. Bahwa faktor penegakan hukum yang dapat diprediksi, ditentukan melalui
political will pemimpin dan wakil rakyat. Maka dapat dikatakan bahwa tidak
serta merta proses penegakan hukum hanya digantungkan pada hukum
positif dan aparat penegak hukum, melainkan juga political will dari jabatan
yang dipilih oleh rakyat sebagai pondasi penegakan hukum. In casu termasuk
penegakan hukum tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak
pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
32
30. Bahwa komitmen penegakan hukum di Indonesia masih belum optimal,
dibuktikan dalam data World Justice Project Rule of Law Index tahun 2025
menunjukkan kepatuhan Indonesia terhadap rule of law menempatkan
Indonesia pada peringkat 69 dari 142 negara. Dalam konteks pencalonan
DPR dan DPRD, komitmen pemberantasan korupsi oleh partai politik belum
sepenuhnya serius dibuktikan dengan sikap partai politik yang tetap
membuka ruang pencalonan bagi mantan terpidana korupsi. Adapun temuan
Indonesia Corruption Watch mengenai data pemetaan partai politik
pengusung mantan narapidana dalam pencalonan DPR dan DPRD sebagai
berikut
(Lihat:
https://antikorupsi.org/id/temuan-icw-dalam-daftar-calon-
tetap-calon-anggota-legislatif-56-mantan-terpidana-korupsi) :
No
Partai
Politik
Jumlah Mantan Napi
Korupsi dalam
Pencalonan DPRD
Jumlah Mantan Napi
Korupsi dalam
Pencalonan DPR RI
Total
1
Golkar
3
6
9
2
Nasdem
2
5
7
3
PKB
2
4
6
4
Hanura
4
2
6
5
Demokrat
2
3
5
6
PDIP
1
4
5
7
Perindo
2
2
4
8
PPP
3
1
4
9
PKS
1
-
1
10
PBB
1
-
1
11
Buruh
1
-
1
TOTAL
49
TABEL 3 Data Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Narapidana
Dalam Pencalonan DPR dan DPRD
31. Bahwa perbuatan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak
pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara
merupakan tindakan atau perbuatan penyalahgunaan kewenangan serta
tidak sesuai pula dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas sebagai
33
bangunan kokoh dari sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau
negara demokrasi yang berdasar atas hukum (democratische rechtsstaat).
32. Dalam konteks aliran modern hukum pidana bahwa hukum pidana bertujuan
melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan hukum ini berpegang pada
postulat le salut du peuple est la supreme loi yang berarti hukum tertinggi
adalah perlindungan masyarakat. Aliran hukum pidana modern didasarkan
pada tiga pijakan yaitu memerangi kejahatan, memperhatikan ilmu lain, dan
ultimum remedium. Berangkat dari hal tersebut, mendudukan konsep zero
tolerance sebagai bentuk memerangi kejahatan terhadap mantan terpidana
tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau
tindak pidana terhadap keamanan negara agar tidak dapat mencalonkan diri
sebagai calon anggota DPD, DPR, DPRD, dan calon Kepala Daerah
merupakan bagian dari semangat untuk memerangi kejahatan sebagaimana
pijakan dalam konsep hukum pidana modern.
33. Mengutip pernyataan Prof. Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator Hukum,
HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan bahwa “dalam sistem yang kuat orang
jahat akan dipaksa menjadi baik. Sebaliknya, dalam sistem yang buruk maka
orang baik dipaksa menjadi jahat.” Pernyataan ini kemudian berkelindan
dengan logika yang wajar bahwa untuk membangun sistem yang kuat maka
haruslah dimulai dari pimpinan tertinggi suatu lembaga in casu anggota DPD,
DPR, DPRD, dan Kepala Daerah. Akan tetapi, bagaimana mungkin
membangun sistem yang kuat dalam hal pemberantasan tindak pidana
sebagaimana dimaksud para pemohon, namun disisi lain gerbang awal untuk
menduduki jabatan a quo memperbolehkan mantan terpidana tindak pidana
korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana
terhadap keamanan negara yang secara jelas telah terbukti mencederai nilai-
nilai moral bangsa, tetap diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri
sepanjang memenuhi pengecualian syarat kumulatif calon mantan terpidana
dalam UU Pemilu maupun UU Pilkada.
34. Bahwa sulit untuk diterima secara hati nurani dan akal bahwa jabatan
strategis yang menentukan masa depan bangsa dan negara berpotensi
diduduki oleh mantan terpidana tindak pidana korupsi, tindak pidana
terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan
negara yang bahkan berpotensi mengulangi kembali perbuatannya.
34
Sebagaimana pertimbangan [3.12.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
56/PUU- XVII/2019 sebagai berikut:
“Namun setelah dicermati secara saksama fakta empirik yang terjadi
telah ternyata pula bahwa upaya mengembalikan kepada kedaulatan
pemilih tidak sepenuhnya dapat menghadirkan pemimpin yang bersih,
jujur dan berintegritas. Sejumlah fakta empirik membuktikan di antara
kepala daerah yang terpilih yang pernah menjalani masa pidana
menjadi calon kepala daerah hanya dengan mengambil alternatif
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan adalah mantan narapidana telah ternyata mengulangi
kembali melakukan tindak pidana.”
35. Bahwa apabila merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-
XVII/2019 yang menggeser sifat alternatif menjadi sifat kumulatif syarat calon
anggota DPD, DPR, DPRD dan Kepala Daerah, bagi mantan pelaku tindak
pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih agar memenuhi
syarat untuk menunggu masa jeda waktu selama 5 tahun setelah selesai
menjalani hukuman dan mengumumkan secara jujur kepada publik tentang
latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Memunculkan satu
pertanyaan mendasar, apakah dengan diberlakukannya syarat kumulatif
terkait syarat calon anggota DPD, DPR, DPRD dan Kepala Daerah dapat
menjamin kepastian hukum bahwa tidak akan terjadi lagi pengulangan
kembali oleh yang bersangkutan yang merupakan mantan pelaku tindak
pidana.
36. Bahwa hal demikian dibuktikan dengan adanya kasus pengulangan yang
dilakukan oleh Vonnie Anneke Panambunan mantan Bupati Kabupaten
Minahasa. Pada Tahun 2008, ketika menduduki jabatan sebagai Bupati
Minahasa Utara periode 2005-2008, yang bersangkutan divonis bersalah
dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan
kerugian negara lebih dari 4 miliar sehingga yang bersangkutan di vonis 1
(satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan
kurungan serta membayar uang pengganti Rp 4 miliar.
37. Bahwa kemudian pada tahun 2015 Vonnie mencalonkan diri kembali sebagai
Bupati Minahasa Utara dan terpilih dengan perolehan suara sebesar 49.745
suara sebagai Bupati Kabupaten Minahasa periode 2016-2021. Namun, pada
tahun 2021 Vonnie divonis bersalah melakukan korupsi pemecah ombak
BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 melalui Putusan PN
35
MANADO Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd dengan hukuman 4 (empat)
tahun penjara dan denda 200 juta rupiah atas perbuatannya.
38. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, apabila dikaitkan dengan syarat
kumulatif sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi 56/PUU-XVII/2019
menjadi tidak relevan untuk menjamin hadirnya pemimpin yang bersih, jujur,
dan berintegritas dalam hal menjamin Para Pemohon merasakan dampak
yang kedua kalinya akibat tindak pidana korupsi, secara potensial
sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Minahasa Utara dapat terjadi di
daerah Para Pemohon. In casu a quo, secara potensial dapat terjadi hal
serupa untuk tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak
pidana terhadap keamanan negara.
39. Bahwa apabila dikatakan hakikat demokrasi sesungguhnya tidaklah semata-
mata terletak pada pemenuhan kondisi “siapa yang memperoleh suara
terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah” melainkan lebih pada
tujuan akhir yang hendak diwujudkan yaitu hadirnya pemerintahan yang
mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat
sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan dan demi mencapai tujuan
emas Indonesia 2045. Menurut para Pemohon seharusnya tidak ada jalan
lain melainkan menerapkan zero tolerance terhadap tindak pidana tertentu
yang memiliki sifat jahat atau sifat tercela yang terkandung dalam tindak
pidana a quo sesungguhnya sangat membahayakan kehidupan masyarakat,
bangsa, negara, dan kemanusiaan yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana
terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan
negara.
40. Pengaturan syarat calon bagi mantan terpidana pada UU Pemilu dan UU
Pilkada seolah-olah memberikan pandangan bahwa seseorang diberikan
kesempatan sekali lagi untuk mencalonkan diri dan membuktikan dirinya
kepada masyarakat sebagai pemimpin atau wakil rakyat yang jujur dan
berintegritas sepanjang memenuhi syarat calon bagi mantan terpidana.
Pandangan ini akan menjadi amat sangat keliru apabila dikaitkan dengan
mantan terpidana tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak
pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara yang
terpilih menjadi pemimpin atau wakil rakyat kemudian mengulangi
perbuatannya. Sebab, hukum seharusnya hadir sebagai fungsi preventif
36
untuk mencegah terjadinya tindak pidana a quo yang sesungguhnya
membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan.
Hal demikian pun menjadi contradictio dengan semangat awal menghadirkan
pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas serta semangat awal
pemberantasan tindak pidana a quo mengingat dampak yang ditimbulkan.
41. Bahwa Anggota DPD, DPR dan DPRD yang akan mewakili suara rakyat dan
kepala daerah yang akan memimpin pemerintahan dan pembangunan
daerah selama 5 (lima) tahun ke depan sekaligus bertanggung jawab atas
kesejahteraan seluruh rakyat di daerah yang dipimpinnya, serta perilakunya
akan menjadi teladan/contoh bagi masyarakat/warganya. Oleh karena itu,
dibutuhkan kemampuan atau kualifikasi yang jauh lebih unggul dibandingkan
kemampuan rata-rata rakyat yang dipimpinnya. Di samping itu, keunggulan
akan kemampuan kepemimpinan/manajerial yang dimiliki dalam tataran
empiris harus diimbangi dengan kualitas moral yang bersangkutan, agar tidak
terjadi penyelewengan maupun pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat
yang berakibat tidak tercapainya kesejahteraan rakyat.
42. Bahwa para Pemohon melihat tugas dan fungsi jabatan anggota DPD, DPR,
DPRD, dan Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI Tahun
1945 menempatkan jabatan a quo sangat berpengaruh terhadap negara,
pemerintahan dan masyarakat. Maka dapat dikatakan, jabatan a quo
merupakan conditio sine a qua non untuk menciptakan clean and good
governance.
43. Bahwa kewajiban untuk melahirkan clean and good governance kemudian
berkelindan dengan konsep reformasi birokrasi dalam hal rule of law dan
pada ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal itu,
para Pemohon memandang politik hukum arah reformasi birokrasi maka
akan ditentukan dengan politik hukum kebijakan dan dukungan politik
anggota DPD, DPR, DPRD, dan Kepala Daerah.
44. Bahwa tujuan Para Pemohon juga akan berkelindan dengan upaya
penguatan meritokrasi sebagaimana Pertimbangan [3.14.3] Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya
menyatakan Sistem Merit menjadi antitesis terhadap praktik-praktik birokrasi
patrimonial yang cenderung melahirkan ketimpangan, inefisiensi, dan korupsi
37
struktural. Implementasi Sistem Merit yang efektif juga memperkuat
kepercayaan publik terhadap pemerintah, karena masyarakat dapat melihat
bahwa pelayanan publik dijalankan oleh aparatur yang profesional dan
berorientasi pada kinerja, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Oleh
karena itu, Sistem Merit tidak hanya menjadi kerangka administratif, tetapi
juga fondasi etik pemerintahan modern yang menempatkan profesionalisme
dan integritas sebagai roh utama dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkeadilan.
45. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh B.Guy Peters dalam bukunya
berjudul “The Politics of Bureaucracy An Introduction to comparative public
administration” (B.Guy Peters, 2010:211) bahwa power at the disposal of the
bureaucracy is the power of decision. Pengaturan pengecualian syarat
mantan terpidana sebagaimana didalilkan para Pemohon sebagai bentuk law
as a tool of social and bureaucratic engineering dan clean and good
governance yang anti-bribery and public integrity dalam hal melayani
masyarakat.
46. Bahwa Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
dalam Government at a Glance 2025 pada point 12.1 tentang perceptions of
public sector integrity menyatakan perilaku tidak etis oleh pejabat terpilih
seperti halnya melakukan tindak pidana korupsi dapat melemahkan tata
pemerintahan demokratis dan mengakibatkan kebijakan yang tidak efektif,
sumber daya yang dialihkan atau terbuang, serta hasil yang lebih buruk bagi
masyarakat.
47. Maria Martini CEO Transparency International menyatakan “At a time of
climate crisis, instability and polarisation, the world needs accountable
leaders and independent institutions to protect the public interest more than
ever – yet, too often, they are falling short. We’re calling on governments and
leaders to act with integrity and live up to their responsibilities to provide a
better future for their citizens.” Pada pokoknya dibutuhkan pemimpin yang
bertanggung jawab dan institusi independen untuk melindungi kepentingan
publik guna memberikan masa depan yang lebih baik bagi warganya.
48. Bahwa kondisi negara masih menyatakan perang terhadap pemberantasan
tindak pidana a quo khususnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana
38
terorisme. Maka pada batas penalaran yang wajar, negara seharusnya
memegang teguh prinsip zero tolerance terhadap mantan terpidana tindak
pidana a quo bahwa tidak ada tempat untuk kembali pada jabatan strategis
yang berdampak luas kepada masyarakat.
49. Bahwa apabila dikaitkan dengan jabatan calon anggota DPD, DPR, DPRD,
maupun calon kepala daerah dengan tindak pidana a quo terutama tindak
pidana korupsi dalam pertentangan dengan penegakan hukum, maka dapat
dibangun satu hipotesis bahwa ‘di tangan pelaksana yang tidak arif dan
bijaksana, maka hukum akan cenderung menjadi alat kemungkaran’.
50. Dengan demikian, keberlakuan Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1)
huruf g UU Pemilu serta Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebab, menimbulkan
ketiadaan perlindungan hukum (rechtsonbescherming) dan pada akhirnya
menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) pemberantasan
tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau
tindak pidana terhadap keamanan negara bagi para Pemohon.
Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilu serta Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah bertentangan
dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
51. Bahwa dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tertuang tujuan bernegara
yakni salah satunya memajukan kesejahteraan umum, tujuan a quo menjadi
amanat yang harus diupayakan dengan serius agar dapat terwujud dan
merupakan tanggung jawab bersama melaksanakan amanat tujuan
konstitusi. Tidak hanya upaya-upaya yang bersifat formalitas, namun upaya-
upaya yang esensial dan substansial yang lebih diperlukan untuk dijalankan
oleh para pemangku kebijakan. Oleh karenanya, segala kebijakan sudah
sewajarnya sejalan koheren dengan tujuan memajukan kesejahteraan
umum, termasuk kebijakan terkait hukum, ekonomi dan demokrasi.
52. Bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang
layak sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai seorang
manusia dan sebagai seorang warga negara, sehingga warga negara dapat
merasakan kehidupan yang sejahtera sebagaimana tujuan Negara Kesatuan
39
Republik Indonesia, yakni mewujudkan negara Welfare State. Sejalan
dengan hal ini “Pergumulan Peran Pemerintahan dan Parlemen dalam
Sejarah, Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara” (Jimly Asshidiqie,
1996:117), menyatakan bahwa adanya jaminan negara terhadap hak asasi
manusia untuk bekerja yang layak merupakan konsep negara kesejahteraan
(Welfare State) yang mana bertujuan untuk mensejahterakan rakyat banyak.
Dengan mendapatkan penghidupan yang layak, seorang warga negara dapat
ikut melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dengan baik untuk
memajukan bangsa dan terlibat aktif dalam membangun negeri.
53. Bahwa hak pekerjaan dan penghidupan yang layak diatur dalam instrumen
internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights yang telah
diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), pada
Article 6 ayat 1 berbunyi “The States Parties to the present Covenant
recognize the right to work, which includes the right of everyone to the
opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and
will take appropriate steps to safeguard this right.” Pada pokoknya
menjelaskan bahwa negara-negara pihak pada Kovenan ini mengakui hak
atas pekerjaan, yang mencakup hak setiap orang untuk memperoleh
kesempatan mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya
secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk
melindungi hak tersebut. Article 11 ayat 1 yang berbunyi “The States Parties
to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate
standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing
and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The
States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right,
recognizing to this effect the essential importance of international cooperation
based on free consent.” Pada intinya menyatakan negara-negara pihak pada
Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak bagi
dirinya dan keluarganya, termasuk kecukupan pangan, sandang, dan
perumahan, serta atas peningkatan kondisi kehidupan secara berkelanjutan.
54. Bahwa hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak merupakan hak asasi
yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati
40
ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana pada
pertimbangan [3.14.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-
VIII/2010 berpendapat bahwa “terdapat hubungan antara hak atas pekerjaan
dan hak ber penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang dipunyai oleh
setiap warga negara. Dengan perkataan lain, setiap warga negara berhak
atas pekerjaan yang dapat memberikan penghidupan yang layak. Hak atas
pekerjaan yang memberikan penghidupan yang layak tersebut diakui pula
oleh International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights yang
diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16
Desember 1966 mendampingi International Covenant on Civil and Political
Rights.”
55. Bahwa terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan
tanggung jawab serta kewajiban bagi negara untuk memenuhi, melindungi
dan menghormati hak tersebut. Oleh karenanya negara harus aktif untuk
melihat dan menghalangi hal sekecil apapun yang dapat berakibat bukan
hanya menghilangkan, bahkan untuk sekedar menjauhkan seorang warga
negara terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Berkelindan dengan itu terjadinya tindak pidana korupsi, tindak pidana
terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan
negara, berpengaruh kuat untuk menghilangkan hak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi warga negara.
56. Bahwa pengaruh tindak pidana a quo untuk menghilangkan hak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara, selain yang
didalilkan pada angka 22 (dua puluh dua) Pokok Permohonan, secara aktual
juga diuraikan sebagai berikut:
53.1 Bahwa dampak tindak pidana korupsi terhadap perekonomian negara
yang secara konkrit menghilangkan hak atas pekerjaan, sebagaimana
kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha
Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015 sampai dengan
2022 yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara dalam
tindak pidana korupsi sebesar Rp29.672.506.122.882,00 (dua puluh
sembilan triliun enam ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus enam juta
seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah),
sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan
41
Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025. Kemudian berdasarkan keterangan
Kepala Bidang Pengawasan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akibat
perkara tersebut telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)
terhadap 1.329 (seribu tiga ratus dua puluh sembilan) pekerja per
tanggal 1 Juli 2024).
53.2 Bahwa terhadap tindak pidana terorisme sebagaimana laporan World
Bank yang berjudul Bali Beyond The Tragedy Impact and Challenges
for Tourism-Ied Development in Indonesia, dampak Bom Bali 2002
terhadap perekonomian Indonesia terlihat jelas dalam indikator
sektoral, khususnya pariwisata. Kedatangan wisatawan mancanegara
ke Bali terlihat penurunan tajam setelah Oktober 2002. Jumlah
kunjungan wisatawan ke Bali turun drastis pada kuartal IV 2002
dibandingkan kuartal sebelumnya, Selain itu 94% adanya penurunan
pendapatan penduduk sejak pemboman. Rata-rata penurunan
pendapatan di seluruh pulau adalah 43,4%. Rata-rata tertinggi berada
di Karangasem (48,6%) dan Gianyar (47,4%), dan lebih rendah di
distrik utara Buleleng (39,6%) dan ibu kota Denpasar (40,7%).
Dampak Bom Bali tidak terbatas pada Provinsi Bali, tetapi juga
dirasakan oleh daerah lain yang memiliki keterkaitan kuat dengan
sektor pariwisata, seperti Lombok dan sebagian wilayah Jawa Timur,
melalui penurunan arus wisatawan, aktivitas perdagangan, dan jasa
pendukung pariwisata. Oleh karena terjadinya tindak pidana a quo
menghilangkan hak atas pekerjaan yang dimiliki oleh para pedangan
dan penyedia jasa di bidang pariwisata yang ada di bali dan di daerah
sekitar.
53.3 Bahwa berkaitan dengan tindak pidana makar, apabila melihat contoh
akibat tindak pidana makar sebagaimana yang terjadi di negara Turki
tahun 2016, dalam laporan United Nations Conference on Trade and
Development yang berjudul World Investment Report 2017, aliran
investasi asing langsung (FDI) ke Turki turun sebesar 31 persen
menjadi 12 miliar dolar AS pada tahun 2016. Meskipun kinerja FDI
Turki relatif terlindungi dari fluktuasi harga minyak, upaya kudeta yang
gagal pada tahun 2016 menimbulkan keraguan terhadap stabilitas
42
politik negara tersebut dan mengganggu pertumbuhan ekonomi, yang
pada gilirannya mempengaruhi arus masuk FDI.
53.4 Begitupun terhadap tindak pidana terhadap keamanan negara yang
sedikit banyaknya akan berdampak nyata terhadap stabilitas politik
dan stabilitas keamanan nasional yang pada akhirnya mengganggu
putaran roda ekonomi masyarakat di Indonesia. Menjadi suatu hal
yang pasti, negara tidak akan bisa menjamin hak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak apabila terganggunya stabilitas negara.
57. Bahwa dijelaskan juga dalam beberapa kajian ilmiah dampak tindak pidana
a quo atas perekonomian di Indonesia yang pada akhirnya menghilangkan
hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
54.1 Berdasarkan jurnal “Pengaruh Kebijakan Anti Korupsi terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Negara Indonesia” (Simanjuntak, T.,
Panjaitan, D. P., & Efritadewi, A. 2023:6)., korupsi terbukti
menghambat pertumbuhan ekonomi melalui penurunan investasi
asing dan domestik, ketidakpastian hukum, serta melemahnya iklim
usaha, yang berdampak pada terbatasnya penciptaan lapangan kerja.
54.2 Sebagaimana diuraikan dalam jurnal “Indirect Effect of Terrorism on
Economic Growth” (Chenini, T., Hamida, A., & Lassoued, T, 2024:71),
terorisme menghambat pertumbuhan ekonomi secara langsung
melalui kerusakan infrastruktur dan modal manusia, serta secara tidak
langsung melalui penurunan Foreign Direct Investment (FDI) dan
investasi domestik.
54.3 Selanjutnya, jurnal “Relative Strength and Foreign Direct Investment
in Civil Conflicts” (Adelaiye, S. O., Chen, S., & Sarwari, M, 2023:484)
menegaskan bahwa tindak pidana makar dan konflik internal
menimbulkan risiko politik dan keamanan yang tinggi sehingga
menghambat masuknya investasi asing. Bahwa secara kumulatif,
kondisi tersebut meningkatkan pengangguran dan mengganggu
pemenuhan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak, yang semakin diperparah oleh lemahnya integritas pejabat
publik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi
nasional.
43
58. Bahwa melihat dampak tindak pidana a quo terhadap hak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak sebagaimana diuraikan di atas, dengan adanya
Pasal 182 huruf g, Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat 2
huruf g UU Pilkada menempatkan setiap warga negara berpotensi kehilangan
hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kedua kalinya, ketika
seorang mantan Pelaku tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme,
tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
diberikan kesempatan untuk menjabat sebagai anggota DPD, DPR, DPRD,
dan Kepala Daerah, yang berdasarkan pertimbangan [3.12.3] Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 sebagaimana diuraikan
pada point 33-35 Pokok Permohonan yang menyatakan pada pokoknya
secara empirik mantan narapidana telah ternyata mengulangi kembali
melakukan tindak pidana. Sehingga Keberlakuan pasal a quo menjadi
conditio sine e qua non hilangnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi warga negara untuk kedua kalinya.
59. Bahwa fakta-fakta di atas menjadi conditio sine e qua non urgensi bagi
negara untuk menutup ruang terjadinya pengungalangan kembali atas tindak
pidana sebagaimana dimaksud para Pemohon atau setidak-tidaknya
berupaya mencegah agar hal a quo tidak terjadi mengingat besarnya dampak
yang diakibatkan, yang apabila terjadi lagi alih-alih menyelesaikan
permasalahan, akan tetapi, hal demikian akan menempatkan Para Pemohon
untuk tidak mendapatkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
begitupun terhadap warga negara lainnya.
60. Bahwa selain itu, berdasarkan data BPS mencatat jumlah penduduk miskin
di Indonesia terhadap total populasi nasional per September 2025 mencapai
8,25
persen,
atau
setara
dengan
23,36
juta
orang.
(Lihat:
https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/-ENGLISH--Profil-
Kemiskinan-di-Indonesia--September-2025.html).
Kemudian
Tingkat
Pengangguran Terbuka berdasarkan data BPS dalam laporan yang berjudul
“Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia" Agustus 2025 berjumlah 7,46 juta
orang, mengalami kenaikan sebesar 0,09 persen dibanding Februari 2025
(Lihat:https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/19/42a75ee6133275558
6fdfcdd/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2025.html).
Serta
dalam laporan yang berjudul “Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus
44
2025 pada halaman 12” selama periode Agustus 2023 – Agustus 2025,
distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan
khususnya lulusan Diploma IV, S1, S2, dan S3 justru menunjukkan tren
peningkatan pengangguran, yang kenaikannya meningkat dari 10,03 persen
menjadi 12,12 persen (Lihat: https://www.bps.go.id/id/infographic).
61. Bahwa permasalahan pengangguran dan kemiskinan sebagaimana
pemohon dalilkan di atas merupakan permasalahan nyata yang harus
diselesaikan. Permasalahan ini akan dapat diselesaikan apabila terwujudnya
tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas dan adaptif. Hal demikian
berkaitan dengan transformasi tata kelola dalam RPJPN dengan 11 (sebelas)
isu strategis yaitu: (i) regulasi, (ii) kelembagaan yang efektif, (iii) proses bisnis
yang adaptif, (iv) manajemen talenta, (v) meritokrasi dan integritas, (vi)
manajemen ASN Strategis, (vii) pelayanan publik yang berkualitas, (viii)
pelayanan bidang strategis, (ix) digitalisasi, (x) kaderisasi dan pendanaan
partai politik, dan (xi) relasi pemerintah dan masyarakat sipil. Akan tetapi
melihat dampak dari tindak pidana a quo, akan menjadi mustahil mencapai
transformasi tata kelola apabila mantan terpidana a quo menjadi anggota
DPD, DPR, DPRD dan Kepala Daerah berpotensi mengulangi perbuatannya.
62. Bahwa lebih lanjut, penyelesaian permasalahan di atas harus dilakukan
melalui pengambilan kebijakan yang didasarkan atas kesejahteraan rakyat
dan berkelindan dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
tepat
dan
berorientasi
pada
dampak
terhadap
sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat sebagaimana Konsideran menimbang huruf b Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
63. Bahwa apabila dikaitkan dengan secara potensial mantan terpidana
mengulangi perbuatannya, in casu tindak pidana korupsi, tindak pidana
terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan
negara sebagaimana didalilkan para pemohon pada point 32 dan 33 pokok
permohonan, maka sangat tidak bisa dibayangkan pengambilan kebijakan
dan pengelolaan APBN dan APBD dilakukan dengan penyalahgunaan
kewenangan atas dasar kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu.
Sebab, DPD, DPR, DPRD dan Kepala Daerah memiliki kewenangan yang
sangat dekat dengan kebijakan fiskal APBN dan APBD sebagaimana Pasal
45
23 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Rancangan undang--
undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden
untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.” Begitupun penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah,
Gubernur/bupati/walikota
selaku
kepala
Pemerintahan Daerah memegang peranan sentral dalam pengelolaan
keuangan daerah sebagaimana Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan
bahwa “Kepala daerah mempunyai tugas: … d. menyusun dan mengajukan
rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan
APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.”
64. Bahwa apabila mengkomparasi dengan negara Singapura, dapat dilihat
adanya keterkaitan yang kuat antara keberhasilan pemberantasan korupsi
dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat, yang salah satunya
tercermin dari pendapatan per kapita masyarakat suatu negara. Berdasarkan
data World Bank (Lihat: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.
CD?locations=SG-ID) Pendapatan per kapita Singapura pada tahun 2024
mencapai $90,671.1 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang
berada pada kisaran $85,412.2. Sementara pada periode yang sama
pendapatan per kapita Indonesia tercatat sebesar $4,925.4, hanya meningkat
tipis dari tahun lalu yang berkisaran $4,876.3. Angka ini menunjukkan bahwa
dalam hal pendapatan per kapita masyarakat Indonesia masih tertinggal jauh
dari Singapura.
65. Bahwa berkaitan dengan dampak dari tindak pidana a quo terhadap
perekonomian bangsa serta pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat
dan bernegara, menunjukkan terdapat dampak yang signifikan dalam
menghambat laju ekonomi dan terbukanya lapangan pekerjaan, oleh karena
apabila pengulangan tindak pidana a quo terjadi akan semakin menghambat
laju ekonomi dan menimbulkan PHK pada masyarakat, serta timbulnya tata
kelola yang tidak efektif efisien dalam internal pemerintahan. Oleh karenanya,
pemberlakuan pasal a quo telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945 karena memberi kesempatan bagi orang yang telah terbukti
menyebabkan kerugian dan dampak buruk yang signifikan terhadap laju
46
perekonomian di Indonesia serta menghambat jalan menuju tujuan negara
yakni memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.
66. Bahwa sebagaimana para Pemohon telah uraikan dengan gamblang dan
jelas pada pokok permohonan, pada intinya Para Pemohon menghendaki
adanya pengecualian tindak pidana tertentu terhadap syarat mantan
narapidana yang dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRD
dan Kepala Daerah. Agar Terhadap mantan narapidana tindak pidana
Korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak
pidana terhadap keamanan negara, dihilangkan hak politik untuk dapat dipilih
sebagai anggota DPR, DPD, DPRD dan Kepala Daerah, disebabkan oleh
besarnya dampak akibat tindak pidana a quo yang dengan pasal a quo
membuka ruang terjadinya pengulangan atas tindak pidana a quo, tidak
terdapat upaya preventif dalam mencegah tindak pidana a quo dan timbulnya
tata kelola pemerintahan yang tidak efektif efisien. sehingga memungkinkan
untuk seluruh warga negara Indonesia merasakan dampak untuk kedua
kalinya. Hal demikian amat terang benderang bertentang dan tidak sejalan
dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan amanat pembukaan UUD
NRI Tahun 1945 Alinea ke-IV yakni memajukan kesejahteraan umum bagi
seluruh rakyat Indonesia.
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh dalil-dalil para Pemohon yang telah diuraikan secara
lengkap dalam posita, maka para Pemohon memohon kepada Yang Mulia
Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan
para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh para Pemohon untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109) sebagaimana telah dimaknai pada Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 12/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:
47
“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi
Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali
terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak
pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai
tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai
pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii)
bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah
mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur
atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai
mantan terpidana; (iii) tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi,
tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana
terhadap keamanan negara, kecuali terhadap terpidana yang melakukan
tindak pidana kealpaan; dan (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang
berulang-ulang.”
3. Menyatakan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109) sebagaimana telah dimaknai pada Putusan Mahkamah Konstitusi
87/PUU-XX/2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:
“(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
…
g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana
kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan
yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya
48
karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda
dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana,
telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana
selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau
terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai
mantan terpidana; (iii) tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi,
tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana
terhadap keamanan negara, kecuali terhadap terpidana yang
melakukan tindak pidana kealpaan; dan (iv) bukan sebagai pelaku
kejahatan yang berulang-ulang.”
4. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dimaknai pada Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai
berikut:
”Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
...
g. bagi mantan terpidana, kecuali terpidana yang melakukan tindak pidana
kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan
yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena
pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim
yang sedang berkuasa, harus mengikuti ketentuan: (i) mantan terpidana
yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah selesai/tuntas menjalani
pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana
percobaan, serta melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan
terpidana selesai/tuntas menjalani pidana dimaksud; (ii) mantan terpidana
49
yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana
penjara kurang dari 5 (lima) tahun harus telah selesai/tuntas menjalani
pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana
percobaan, namun tidak perlu melewati jangka waktu 5 (lima) tahun
setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana; (iii) secara jujur
dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai
mantan terpidana kepada masyarakat melalui media massa, dan pada
pemilihan umum berikutnya tidak perlu mengulang pengumuman selama
wilayah/daerah pemilihannya sama, kecuali apabila wilayah/daerah
pemilihan dan/atau jenjang pada pemilu berikutnya berbeda maka
pengumuman melalui media massa harus diulang kembali; (iv) secara
jujur dan terbuka menyatakan/menyampaikan mengenai latar belakang
jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada KPU/KIP sesuai dengan
tingkatannya setiap kali mengikuti pemilihan umum melalui aplikasi
pencalonan; (v) tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tindak
pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap
keamanan negara; dan (vi) bukan sebagai pelaku kejahatan yang
berulang”;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusron
Ashalirrohman;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Roby
Nurdiansyah;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahrulagus
Rishman Edo Putra;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Galih Ramadan;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Ijazah S-1 atas nama Yusron Ashalirrohman;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Ijazah S-1 atas nama Roby Nurdiansyah;
50
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Ijazah S-1 atas nama Syahrulagus Rishman Edo
Putra;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Ijazah S-1 atas nama Galih Ramadan;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alyssa Rizqia
Haris;
10. Bukti P-10
: Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Alyssa Rizqia
Haris;
11. Bukti P-11
: Fotokopi Surat Keterangan Aktif atas nama Alyssa Rizqia
Haris;
12. Bukti P-12
: Fotokopi
Daftar
Pemilih
Tetap
atas
nama
Yusron
Ashalirrohman;
13. Bukti P-13
: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap atas nama Alyssa Rizqia
Haris;
14. Bukti P-14
: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap atas nama Roby Nurdiansyah;
15. Bukti P-15
: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap atas nama Syahrulagus
Rishman Edo Putra;
16. Bukti P-16
: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap atas nama Galih Ramadan;
17. Bukti P-17
: Fotokopi Sertifikat atas nama Alyssa Rizqia Haris;
18. Bukti P-18
: Fotokopi Sertifikat atas nama Alyssa Rizqia Haris;
19. Bukti P-19
: Fotokopi Penilaian Risiko Korupsi Infrastruktur di Indonesia;
20. Bukti P-20
: Fotokopi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester I Tahun
2025 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
21. Bukti P-21
: Fotokopi Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
(DTTOT) Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
DTTOT/P-22.b/I/RES.6.1./2026.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara
Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
51
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554,
selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah
pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 182 huruf g dan
Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017)
dan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap Pasal
27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah
berwenang untuk mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
52
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah
selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan
Pemohon V dalam permohonan a quo yang pada pokoknya sebagai berikut:
53
1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma
Pasal 182 huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang telah diucapkan dalam
sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023, Pasal 240
ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang telah diucapkan dalam
sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2022, dan Pasal
7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 yang telah diucapkan
dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Agustus 2025, yang
rumusan selengkapnya sebagai berikut:
a. Pasal 182 huruf g UU 7/2017 menyatakan,
Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi
Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
a. …;
g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
h. …;
selanjutnya setelah ketentuan a quo dimaknai dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 menjadi:
Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi
Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
…
g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana
kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan
yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya
karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda
dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana,
telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana
selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau
terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai
mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang
berulang-ulang;
54
b. Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 menyatakan,
(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus
memenuhi persyaratan:
a. …;
g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan
mantan terpidana;
h. …;
dan setelah ketentuan a quo dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 87/PUU-XX/2022 menjadi:
(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus
memenuhi persyaratan:
…
g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana
yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana
politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan
sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena
pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan
rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah
melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana
selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan
secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar
belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan
sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
c. Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 menyatakan,
(1) …;
(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. …;
g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan
terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
h. …;
selanjutnya setelah ketentuan a quo dimaknai dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 menjadi:
55
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
…
g. bagi mantan terpidana, kecuali terpidana yang melakukan tindak
pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu
perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum
positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang
berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, harus mengikuti
ketentuan:
(i) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana
dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus
telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana
bersyarat, dan/atau pidana percobaan, serta melewati jangka
waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas
menjalani pidana dimaksud;
(ii) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana
dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun harus
telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana
bersyarat, dan/atau pidana percobaan, namun tidak perlu
melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana
selesai/tuntas menjalani pidana;
(iii) secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang
jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada masyarakat melalui
media massa, dan pada pemilihan umum berikutnya tidak perlu
mengulang pengumuman selama wilayah/daerah pemilihannya
sama, kecuali apabila wilayah/daerah pemilihan dan/atau jenjang
pada pemilu berikutnya berbeda maka pengumuman melalui
media massa harus diulang kembali;
(iv) secara jujur dan terbuka menyatakan/menyampaikan mengenai
latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada
KPU/KIP sesuai dengan tingkatannya setiap kali mengikuti
pemilihan umum melalui aplikasi pencalonan; dan
(v) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V menjelaskan memiliki hak
konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V merupakan perorangan warga
negara Indonesia. Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon V adalah
lulusan (fresh graduate) Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik
Universitas Mataram, dan Pemohon II merupakan mahasiswa aktif Fakultas
Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram, yang kesemuanya
juga sebagai pemilih yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun
2024 [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16]
56
4. Bahwa sebagai pemilih, Pemohon I sampai dengan Pemohon V memiliki pilihan
untuk tidak memilih calon yang merupakan mantan terpidana. Akan tetapi dalam
pelaksanaan Pemilu, calon wakil rakyat dan calon kepala daerah dengan suara
terbanyak yang akan mewakili suara rakyat di daerah pemilihan dan yang akan
memimpin pemerintahan dan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke
depan, sekaligus bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyat di
daerah yang dipimpinnya, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan kata
lain, secara potensial calon yang tidak dipilih oleh Pemohon I sampai dengan
Pemohon V, in casu, calon yang merupakan mantan terpidana tindak pidana
korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar dan/atau tindak pidana
terhadap keamanan negara, memungkinkan terpilih baik sebagai Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau kepala daerah dan wakil kepala
daerah, tetap dapat terpilih dan akan memberikan dampak kepada para
Pemohon, baik karena kebijakan yang dibuat maupun dampak akibat
mengulangi tindak pidana;
5. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V merasa dirugikan hak
konstitusionalnya karena mantan terpidana yang mencalonkan diri kembali
dalam pemilihan umum telah nyata-nyata melanggar nilai-nilai moralitas dan
apabila diberikan kesempatan sekali lagi untuk mendudukan jabatan a quo
maka secara potensial akan mengulangi perbuatannya. Padahal, Pemohon I
sampai dengan Pemohon V sebagai pemilih memiliki hak untuk diberikan pilihan
terbaik. Sebab, kepentingan pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak
pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap
keamanan negara, pada dasarnya bukan hanya untuk Pemohon I sampai
dengan Pemohon V tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia;
Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan
hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon V
merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, yang telah
dapat menjelaskan secara spesifik perihal hak konstitusional yang menurut
anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017
sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-
XXI/2023, norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan norma Pasal 7
57
ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 yang dimohonkan pengujian.
Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat potensial karena
kekhawatiran adanya pengulangan kembali perbuatan pidana yang merugikan
negara, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar,
dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Di samping itu, Pemohon I
sampai dengan Pemohon V juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak
konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan
berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila
permohonan a quo dikabulkan, anggapan potensi kerugian hak konstitusional
seperti yang dijelaskan tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari
terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan
pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon V
(selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 182 huruf g
UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017
sebagaimana telah dimaknai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 87/PUU-XX/2022, dan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016
sebagaimana telah dimaknai Mahkamah terakhir dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat
pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh
Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut para Pemohon, original intent tujuan pengaturan syarat bagi
mantan terpidana berkenaan dengan jabatan publik yang dipilih melalui
58
pemilihan (elected officials) sebagaimana telah ditegaskan dalam beberapa
putusan Mahkamah Konstitusi, sesungguhnya terdapat keinginan dari
Mahkamah untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah
dan wakil kepala daerah, serta calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sebab,
seorang calon pemimpin dan wakil rakyat harus mempunyai karakter,
kompetensi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas,
kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, dan respek terhadap
orang lain;
2. Bahwa menurut para Pemohon, apabila dikembalikan kepada masyarakat atau
rakyat sebagai pemilih yang memiliki kedaulatan tertinggi untuk memberikan
suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan terpidana atau tidak
memberikan suaranya kepada calon tersebut, tidaklah relevan kemudian untuk
menyamaratakan semua jenis tindak pidana, in casu, terhadap tindak pidana
korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana
terhadap keamanan negara. Sebab, ancaman terhadap keamanan dan
stabilitas negara serta sifat jahat atau sifat tercela yang terkandung dalam tindak
pidana tersebut sesungguhnya sangat membahayakan kehidupan masyarakat,
bangsa, negara, dan kemanusiaan;
3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan mengenai syarat calon legislatif
maupun kepala daerah kendatipun bersifat kumulatif, namun masih memberikan
peluang terhadap mantan terpidana tindak pidana korupsi, tindak pidana
terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan
negara, untuk mencalonkan diri kembali. Bagi mantan terpidana yang dipidana
dengan ancaman pidana “5 (lima) tahun atau lebih” ketika mencalonkan diri
sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah harus terlebih dahulu
melalui/melewati masa tunggu selama 5 (lima) tahun dihitung sejak yang
bersangkutan selesai atau tuntas menjalani pidananya dan mengumumkan
secara jujur kepada publik terkait jati dirinya sebagai mantan terpidana.
Sedangkan, bagi mantan terpidana yang dipidana dengan ancaman pidana
kurang dari 5 (lima) tahun tidak diperlukan adanya masa tunggu sebelum yang
bersangkutan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun kepala
daerah;
4. Bahwa menurut para Pemohon, penyamarataan semua tindak pidana sebagai
syarat calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta calon kepala daerah dan
59
wakil kepala daerah, tidak menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum. Secara doktrin, masing-masing tindak pidana
memiliki sifat dan karakter tersendiri. Demikian pula masing-masing tindak
pidana memiliki tingkat bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana
tersebut berbeda-berbeda. Sebab, pelaku tindak pidana berupa kejahatan yang
konsekuensi hukumnya lebih berat disamakan dengan pelaku tindak pidana
berupa pelanggaran yang konsekuensi hukumnya jauh lebih ringan, sehingga
perlu adanya pengecualian tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi,
tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap
keamanan negara agar tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota
DPR, DPD, dan DPRD, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
5. Bahwa menurut para Pemohon, keberlakuan norma Pasal 182 huruf g UU
7/2017 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU
7/2017 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah dalam Putusan Konstitusi
Nomor 87/PUU-XX/2022, dan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016
sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 32/PUU-XXIII/2025 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945. Sebab, menimbulkan ketiadaan perlindungan hukum dan pada
akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemberantasan tindak
pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak
pidana terhadap keamanan negara bagi para Pemohon;
6. Bahwa menurut para Pemohon, perlu adanya pengecualian tindak pidana
tertentu terhadap syarat mantan terpidana yang dapat mencalonkan diri sebagai
anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta calon kepala daerah dan wakil kepala
daerah, agar terhadap mantan terpidana tindak pidana Korupsi, tindak pidana
terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan
negara, dihilangkan hak politik untuk dapat dipilih sebagai anggota DPR, DPD,
dan DPRD, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, disebabkan oleh
besarnya dampak akibat tindak pidana a quo dan membuka ruang terjadinya
pengulangan atas tindak pidana a quo, sehingga memungkinkan untuk seluruh
warga negara Indonesia merasakan dampak untuk kedua kalinya. Hal demikian
bertentangan dan tidak sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
60
serta amanat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke-IV, yakni memajukan
kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon
kepada Mahkamah yang pada pokoknya agar menyatakan norma Pasal 182 huruf
g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana
telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022,
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai, g. (i) tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana
kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang
dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya
mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah
mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau
terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan
terpidana; (iii) tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana
terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara,
kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan; dan (iv) bukan
sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”
Selanjutnya, para Pemohon juga memohon kepada Mahkamah, yang
pada pokoknya agar menyatakan, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana
telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-
XXIII/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, g. bagi mantan terpidana,
kecuali terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik
dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam
hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda
dengan rezim yang sedang berkuasa, harus mengikuti ketentuan: (i) mantan
terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik
61
pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, serta melewati
jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani
pidana dimaksud; (ii) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak
pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun harus telah
selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau
pidana percobaan, namun tidak perlu melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah
mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana; (iii) secara jujur dan terbuka
mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana
kepada masyarakat melalui media massa, dan pada pemilihan umum berikutnya
tidak perlu mengulang pengumuman selama wilayah/daerah pemilihannya sama,
kecuali apabila wilayah/daerah pemilihan dan/atau jenjang pada pemilu berikutnya
berbeda maka pengumuman melalui media massa harus diulang kembali; (iv)
secara jujur dan terbuka menyatakan/menyampaikan mengenai latar belakang jati
dirinya sebagai mantan perpidana kepada KPU/KIP sesuai dengan tingkatannya
setiap kali mengikuti pemilihan umum melakui aplikasi pencalonan; (v) tidak pernah
melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar,
dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; dan (vi) bukan sebagai pelaku
kejahatan yang berulang-ulang.
[3.8]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan
Bukti P-21 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.9]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas,
sebagaimana telah pula dipertimbangkan pada Paragraf [3.7], Mahkamah
berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan
pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK;
[3.10]
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil
permohonan para Pemohon berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma
Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999, Mahkamah akan mempertimbangkan berkaitan
dengan pengujian norma a quo dengan ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga terhadap norma a quo
dapat dimohonkan pengujian kembali.
62
Bahwa Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025, masing-masing
menyatakan sebagai berikut:
Pasal 60 UU MK:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
Pasal 72 PMK 7/2025:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian
berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
Bahwa terhadap Pasal 182 huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah
dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, Pasal 240
ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016
sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
32/PUU-XXIII/2025 sudah pernah diajukan pengujian dan telah diputus oleh
Mahkamah dalam beberapa putusan, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 71/PUU-XIV/2016, Nomor 81/PUU-XVI/2018, Nomor 83/PUU-XVI/2018,
Nomor 56/PUU-XVII/2019, Nomor 87/PUU-XX/2022, Nomor 12/PUU-XXI/2023,
Nomor 54/PUU-XXII/2024, Nomor 32/PUU-XXIII/2025 dengan amar menyatakan,
mengabulkan permohonan dengan memberikan pemaknaan tertentu atau menolak
permohonan. Sedangkan, terhadap permohonan-permohonan lainnya yang telah
menguji norma yang sama, namun permohonan tersebut amarnya menyatakan
permohonan tidak dapat diterima ataupun permohonan ditarik kembali, Mahkamah
belum
memeriksa
atau
menilai
pokok
permohonan
berkaitan
dengan
konstitusionalitas norma-norma a quo, maka Mahkamah tidak menguraikan lebih
lanjut permohonan lainnya tersebut untuk mempertimbangkan apakah termasuk
permohonan yang didasarkan pada Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025.
Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati norma
yang dijadikan dasar pengujian dalam permohonan-permohonan sebelumnya,
dimana substansi permohonan tersebut telah dipertimbangkan, telah ternyata
terdapat perbedaan dasar pengujian yang digunakan para Pemohon dalam menguji
63
norma a quo, yaitu Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak menjadi dasar
pengujian dalam permohonan-permohonan sebelumnya. Terlebih, terdapat
perbedaan alasan permohonan yaitu, permohonan a quo mengaitkan dengan
beberapa tindak pidana, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau
tindak pidana terhadap keamanan negara. Dengan demikian, berdasarkan fakta
hukum tersebut di atas, terlepas secara substansial permohonan para Pemohon
beralasan menurut hukum atau tidak, Mahkamah berpendapat, permohonan para
Pemohon tidak terhalang dengan ketentuan norma Pasal 60 UU MK dan Pasal 72
PMK 7/2025 dan dapat diajukan kembali. Selanjutnya, Mahkamah akan
mempertimbangkan pokok permohonan.
[3.11]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil-
dalil para Pemohon beserta alat bukti yang diajukan, permasalahan yang harus
dijawab oleh Mahkamah adalah apakah dengan tidak dimasukkan jenis tindak
pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak
pidana terhadap keamanan negara bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan
diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta calon kepala daerah dan wakil
kepala daerah dalam norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah
dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, norma
Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g
UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025, bertentangan dengan hak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil di
hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.
Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, sebelum menjawab
permasalahan di atas, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut.
[3.11.1] Bahwa berkenaan dengan pengujian norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017
sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-
XXI/2023, Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan Pasal 7 ayat (2) huruf
g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 yang mengatur syarat bagi calon anggota
64
DPR, DPD, dan DPRD, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam
kaitannya dengan status hukum sebagai mantan terpidana, Mahkamah perlu
menegaskan kembali bahwa pemilihan umum adalah bagian dari proses demokrasi
yang pada prinsipnya harus memberikan ruang selebar-lebarnya bagi setiap warga
negara yang telah memenuhi syarat untuk berperan-serta dan menggunakan hak
politiknya dalam proses pemilihan umum, in casu, hak pilih aktif maupun pasif.
Berkenaan dengan hak pilih pasif, khususnya terhadap calon yang merupakan
mantan terpidana, Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya telah
memberikan persyaratan tambahan yang bersifat kumulatif. Persyaratan tambahan
yang pada hakikatnya merupakan pembatasan hak terhadap mantan terpidana
tersebut, menurut Mahkamah dapat dibenarkan secara konstitusional semata-mata
untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945].
Dalam kaitan ini, pembatasan yang mengatur persyaratan bagi pengisian
jabatan-jabatan publik yang diperoleh dengan cara pemilihan (elected officials)
diperlukan untuk memenuhi standar moral tertentu dalam rangka melindungi hak
pemilih mendapatkan figur calon pemimpin yang berintegritas. Berkenaan dengan
persyaratan bagi pengisian jabatan-jabatan publik yang diperoleh dengan cara
pemilihan (elected officials) tersebut, secara umum ditentukan persyaratan sama
untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala
daerah. Sebagaimana hal tersebut berkaitan dengan syarat calon dalam pemilihan
umum yang pernah dijatuhi pidana yang diatur dalam norma Pasal 182 huruf g UU
7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
12/PUU-XXI/2023, norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah
dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan norma
Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025.
Berkaitan dengan keberlakuan syarat kumulatif sebagaimana yang telah
dimaknai oleh Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, yang memberikan
pembatasan bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta calon kepala daerah
dan wakil kepala daerah yang merupakan mantan terpidana. Dalam kaitan ini, para
Pemohon memohon agar syarat tersebut ditambahkan dengan pengecualian bagi
65
mantan terpidana tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana
makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Persoalannya adalah
apakah masih diperlukan pengecualian tersebut dalam konteks pembatasan hak
asasi manusia.
[3.11.2] Bahwa berkenaan dengan tindak pidana, seperti korupsi, tindak pidana
terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara,
Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
71/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada
tanggal 19 Juli 2017, Paragraf [3.9] hlm. 198 yang pada pokoknya sebagai berikut.
[3.9] …Tindak pidana korupsi, terlepas dari ancaman pidana yang
diberlakukan bagi pelakunya, oleh hukum nasional maupun hukum
internasional telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa. Sebab,
perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar
yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai
bidang sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Kofi Annan, mantan Sekjen PBB, dalam kata pengantarnya
menyambut kelahiran Konvensi PBB Melawan Korupsi (United Nations
Convention Against Corruption) menyatakan korupsi sebagai wabah
berbahaya yang daya rusaknya luar biasa terhadap masyarakat yang
bahkan dapat merongrong demokrasi dan negara hukum yang bermuara
pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia, mendistorsi pasar,
mengikis kualitas hidup, dan memungkinkan bertumbuh suburnya
kejahatan terorganisasi, terorisme, dan ancaman lainnya terhadap
keamanan manusia (Corruption is an insidious plague that has a wide
range of corrosive effects on societies. It undermines democracy and the
rule of law, leads to violations of human rights, distorts markets, erodes
the quality of life and allows organized crime, terrorism and other threats
to human security to flourish). Hal yang sama juga ditegaskan dalam
Pembukaan (Preamble) United Nations Convention Against Corruption.
Sementara itu, sifat jahat dan tercela dari tindak pidana terorisme,
yang saat ini telah menjadi kejahatan internasional terorganisasi, bukan
saja terletak pada akibat dari perbuatan teror itu berupa jatuhnya korban
jiwa dari orang-orang tak berdosa tanpa pandang bulu (indiscriminate),
efek ketakutan yang meluas pada masyarakat, dan kerugian harta benda
yang membuat kejahatan terorisme berdampak luas terhadap kehidupan
sosial, ekonomi, politik, bahkan hubungan internasional tetapi juga
bahayanya terhadap keamanan dan perdamaian dunia dan pelanggaran
terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup sebagaimana
dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme. Oleh karena itu, tindak pidana terorisme adalah
ancaman serius bukan hanya terhadap masyarakat melainkan juga
terhadap keselamatan bangsa, negara, dan sekaligus kemanusiaan.
66
Adapun tindak pidana makar dalam pengertian perbuatan yang secara
melawan hukum bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah
tanpa melalui cara-cara yang demokratis, yang harus dibedakan dengan
mereka yang mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim
yang sedang memerintah, sudah pasti bertentangan dengan prinsip-
prinsip negara hukum dan demokrasi. Karena itu, tindak pidana makar,
terlepas dari kualifikasi jenis-jenis perbuatan yang tergolong ke dalamnya
dan ancaman pidana yang diberlakukan terhadap perbuatan itu, adalah
pengingkaran terhadap negara hukum dan demokrasi.
Selanjutnya, kejahatan terhadap keamanan negara, apa pun
bentuknya sepanjang dirumuskan tegas dalam hukum positif dan norma
dalam hukum positif dimaksud diyakini tidak bertentangan dengan UUD
1945, kejahatan demikian juga tidaklah dapat diterima, baik oleh gagasan
negara hukum maupun demokrasi. Sebab, ancaman ditujukan kepada
negara yang dengan sendirinya juga berarti ancaman terhadap
kelangsungan tertib sosial.
Begitu pula halnya dengan perbuatan lain yang dapat memecah belah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab, sulit untuk menemukan
argumentasi konstitusional bahwa perbuatan demikian tidak bertentangan
dengan UUD 1945. Dengan memahami secara saksama Pembukaan
UUD 1945 alinea keempat akan ditemukan pemahaman bahwa UUD
1945 adalah hukum dasar bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan
demikian bagaimana mungkin menyatakan perbuatan yang dapat
memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perbuatan
yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, dalam hubungan ini,
Mahkamah penting menegaskan bahwa kata “perbuatan” dimaksud harus
dipahami sebagai tindak pidana sehingga penegakannya pun harus
tunduk pada penegakan norma hukum pidana…”
Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam
kaitan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal
163 ayat (7) dan ayat (8), serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016,
Mahkamah telah menegaskan bahwa tindak pidana korupsi, tindak pidana
terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau
perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia
merupakan tindak pidana serius (kejahatan luar biasa) yang membahayakan
kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Dalam kaitan ini, amar
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian
norma Pasal 163 ayat (8) UU 10/2016 menyatakan norma a quo bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai:
“terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan
67
tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak
pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena
melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik
dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana
dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik
yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”.
Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang
memutus secara alternatif tersebut yang hendak digunakan para Pemohon dalam
mendalilkan penambahan syarat pencalonan yang bersifat kumulatif bagi mantan
terpidana sebagaimana dinyatakan dalam petitum permohonan. Terkait dengan dalil
para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah merujuk pada kategori ancaman atau
sanksi pidana yang ancamannya 5 (lima) tahun atau lebih, Mahkamah dalam
pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.14.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
32/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
tanggal 28 Agustus 2025 telah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut.
[3.14.2] Bahwa salah satu perbedaan penafsiran yang acapkali muncul
adalah, apakah 3 (tiga) syarat kumulatif tersebut masing-masing
syaratnya harus ditafsirkan secara tematik dalam arti semua syarat
merujuk pada kategori ancaman atau sanksi pidana yang ancamannya 5
(lima) tahun atau lebih; ataukah masing-masing dari 3 tiga) syarat
demikian dapat ditafsirkan berdiri sendiri-sendiri tanpa harus dikaitkan
secara khusus dengan lamanya ancaman pidana, baik ancaman pidana
5 (lima) tahun atau lebih, maupun ancaman pidana di bawah 5 (lima)
tahun. Dalam konteks penafsiran pertama, 4 (empat) syarat dimaksud
semuanya dimaknai dalam konteks tindak pidana yang diancam dengan
sanksi pidana 5 (lima) tahun atau lebih (pidana berat)…
Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah
telah menegaskan bahwa tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana 5
(lima) tahun atau lebih merupakan jenis pidana berat. Pertimbangan hukum
Mahkamah tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023)
yang menetapkan bahwa tindakan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih, antara lain meliputi, tindak pidana khusus pada Bab XXXV, yakni tindak pidana
yang dikodifikasi dalam Pasal 598 sampai dengan Pasal 612 UU 1/2023, meliputi
tindak pidana berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), terorisme, korupsi,
pencucian uang, dan narkotika. Sedangkan, terhadap tindak pidana makar diatur
dalam BAB I Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Pasal 191 sampai dengan
68
Pasal 194 UU 1/2023. Terhadap seluruh tindak pidana tersebut, umumnya diancam
dengan pidana penjara di atas 5 tahun atau bahkan seumur hidup atau pidana mati.
Oleh karena itu, terhadap ancaman pidana sebagai syarat “tidak pernah
melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar,
dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara”, sebagaimana petitum para
Pemohon, menurut Mahkamah, sesungguhnya hal tersebut telah diakomodir melalui
syarat pencalonan butir “(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali
terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana
politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana
dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang
berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa” sebagaimana telah dimaknai oleh
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022. Dalam hal ini, amar
putusan dimaksud tidak membedakan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh
mantan terpidana baik berupa tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak
pidana makar, maupun tindak pidana terhadap keamanan negara. Selanjutnya,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 juga telah mengakomodir
pada syarat butir “(i) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak
pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah
selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau
pidana percobaan, serta melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan
terpidana selesai/tuntas menjalani pidana dimaksud”;
Bahwa oleh karena tindak pidana seperti korupsi, tindak pidana terorisme,
tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara tersebut di
atas termasuk pula sebagai tindak pidana yang merupakan bagian dari tindak
pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sehingga apabila
Mahkamah mengecualikan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak
pidana makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara dengan
menambahkan frasa tersebut dalam pemaknaan putusan a quo, maka hal dimaksud
justru akan mempersempit pemaknaan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya
tersebut. Terlebih, tidak menutup kemungkinan di kemudian hari terdapat jenis
tindak pidana lain, selain tindak pidana sebagaimana yang para Pemohon ingin
69
tambahkan dalam petitumnya. Dalam kaitan ini, Mahkamah berpendapat, adanya
frasa “tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”
dan frasa “tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”
dalam pemaknaan pasal-pasal sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon,
dipandang telah cukup untuk mengakomodir tindak pidana lain yang diinginkan oleh
para Pemohon. Di samping pertimbangan hukum tersebut, sekalipun berkenaan
dengan persyaratan pencalonan dan pemberhentian keduanya memiliki keterkaitan,
namun terdapat perbedaan hakikat syarat pencalonan dan syarat pemberhentian
jabatan publik pada jabatan yang dipilih. Di mana norma yang dimohonkan
pengujian mengatur syarat mengenai pencalonan, sedangkan amar Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang dirujuk para Pemohon salah
satunya terkait dengan norma yang mengatur calon gubernur dan/atau calon wakil
gubernur terpilih yang ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan. Di
mana kondisi yang diatur dalam Pasal 163 ayat (8) UU 10/2016 sebagaimana telah
dimaknai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-
XIV/2016 adalah berkaitan dengan gubernur dan/atau wakil gubernur yang telah
melewati ketentuan persyaratan menjadi calon gubernur dan/atau calon wakil
gubernur, termasuk syarat yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016
yang konstitusionalitasnya telah dipertimbangkan oleh Mahkamah. Oleh karena itu
terhadap persoalan yang dipermasalahkan oleh para Pemohon tersebut, menurut
Mahkamah, berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi pada waktu
pencalonan tidak serta merta harus disamakan dengan persyaratan untuk dapat
diberhentikannya kepala daerah terpilih atau setelah terpilih. Sebab, berkenaan
dengan persyaratan yang diberlakukan sebelum pemilihan yang lebih “longgar”
diberlakukan dalam rangka memberikan perlindungan hak konstitusional warga
negara untuk menjadi calon kepala daerah sekalipun mantan terpidana yang
melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, karena
telah diberikan “sanksi” tambahan berupa masa tunggu 5 (lima) tahun. Selain itu,
berkenaan dengan jabatan publik yang dipilih, kelebihan dan kekurangan calon yang
bersangkutan menjadi pilihan calon pemilih untuk mempertimbangkannya.
Sementara itu, berkenaan dengan persyaratan pemberhentian karena melakukan
tindak pidana, bukan lagi dalam konteks memberikan perlindungan hak
konstitusional calon kepala daerah terpilih atau yang telah dilantik sebagaimana
70
perlindungan hak konstitusional pada waktu melengkapi persyaratan pencalonan,
namun kepentingan/perlindungan hak konstitusional seluruh warga negara
termasuk yang bukan pemilih, karena dirugikannya hak-haknya atas perbuatan
pidana yang dilakukan oleh calon kepala daerah terpilih, bahkan yang telah dilantik.
Dalam konteks ini, negara harus hadir mewakili kepentingan umum. Dengan
demikian, adanya persyaratan yang berat untuk pemberhentian adalah dalam
rangka menjaga kepala daerah atau pejabat publik dimaksud untuk selalu menjaga
kepercayaan, integritas dan rasa tanggung jawab dalam memimpin daerah atau
mengemban tugasnya.
[3.11.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon yang
menginginkan agar menghilangkan hak politik dari mantan terpidana tindak pidana
korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan/atau tindak pidana
terhadap keamanan negara untuk dapat mencalonkan diri kembali sebagai calon
anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah,
karena besarnya dampak akibat tindak pidana dimaksud dan norma pasal yang
dimohonkan pengujian dapat membuka ruang terjadinya pengulangan atas tindak
pidana a quo, sehingga memungkinkan untuk seluruh warga negara Indonesia
merasakan dampak untuk kedua kalinya. Terkait dengan dalil para Pemohon a quo,
menurut Mahkamah, hal tersebut justru dapat menghilangkan esensi hak asasi yang
dimiliki seseorang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 43
ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-undang telah cukup memberi pembatasan dengan cara yang tidak
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Mahkamah telah
memberikan syarat kumulatif dengan menegaskan beberapa syarat sebagaimana
telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.5] di atas. Syarat sebagaimana yang telah
diputuskan oleh Mahkamah dalam memaknai pasal-pasal yang dimohonkan
pengujian oleh para Pemohon juga merupakan pembatasan bagi mantan terpidana
yang akan mencalonkan diri kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD,
serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun, pembatasan tersebut
pada prinsipnya masih sejalan dengan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945
sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.
Dalam hal ini, pembatasan dimaksud diwujudkan dalam syarat bahwa
mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai calon anggota
71
DPR, DPD, dan DPRD, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, agar
yang bersangkutan secara jujur dan terbuka menyatakan/menyampaikan mengenai
latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan terdapat “masa transisi”
atau “masa tunggu” untuk dapat dicalonkan kembali, khususnya bagi mantan
terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Terkait syarat menyatakan/menyampaikan secara
jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana,
Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
32/PUU-XXIII/2025 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut.
[3.16.1] Bahwa kewajiban untuk menyampaikan rekam jejak kepada
masyarakat, jika dicermati sebenarnya telah menjadi praktik yang lazim
dalam kontestasi pemilihan umum, namun biasanya diformulasikan atau
dipilah sedemikian rupa oleh para kontestan sehingga yang dimunculkan
kepada publik adalah rekam jejak yang berkonotasi baik. Berkaitan
dengan rekam jejak dimaksud seolah-olah formulasi informasi tersebut
memang merupakan hak para kontestan, namun sebenarnya secara
faktual dan juga sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada
paragraf sebelumnya, titik tekan pemilihan umum bukan sekadar hak para
kontestan untuk dipilih melainkan juga pada hak pemilih untuk memilih
kontestan atau kandidat yang terbaik. Dalam rangka memilih secara
rasional tentunya pemilih membutuhkan informasi memadai terkait
pilihan-pilihan yang dihadapkan padanya. Oleh karena itu, untuk
menjawab kebutuhan masyarakat pemilih, maka dalam mekanisme
pemilihan umum diperlukan adanya keterbukaan dan kejujuran dari para
kontestan dalam bentuk mempublikasikan atau mengumumkan rekam
jejak masing-masing, termasuk mempublikasikan atau mengumumkan
secara jujur dan terbuka status mantan terpidana di masa lalu bagi calon
yang pernah menjadi terpidana. Dalam konteks ini, secara faktual dan
telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa calon kepala daerah atau wakil
kepala daerah yang merupakan mantan terpidana, baik terbukti
melakukan tindak pidana yang diancam pidana kurang dari 5 (lima) tahun
maupun yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, semuanya
diwajibkan untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka bahwa dirinya
adalah
mantan
terpidana.
Namun,
terdapat
kewajiban
yang
membedakan, yaitu bagi terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana “5 (lima) tahun atau lebih” adalah harus
menunggu/memenuhi masa tunggu 5 (lima) tahun setelah selesai
menjalani masa pidananya untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala
daerah atau wakil kepala daerah. Kewajiban dimaksud menurut
Mahkamah
bukan
merupakan
pendzaliman
maupun
bentuk
penghukuman dua kali bagi kontestan yang berstatus mantan terpidana,
melainkan merupakan upaya pemenuhan hak konstitusional pemilih
untuk memperoleh informasi yang lengkap dalam menentukan pilihan
secara kritis dan rasional serta menyediakan kecukupan waktu bagi
pemilih untuk memberikan penilaian terhadap calon kepala daerah dan
wakil kepala daerah yang akan dipilih. Di samping itu, waktu tunggu 5
72
(lima) tahun juga dinilai sebagai waktu yang relatif cukup untuk
membuktikan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah telah
bersosialisasi kembali di tengah masyarakat. Bahwa lebih lanjut,
berkaitan dengan kewajiban untuk mengumumkan secara jujur dan
terbuka sebagai mantan terpidana, hal tersebut sesungguhnya
merupakan pengejawantahan konsep perlindungan hak pemilih untuk
memperoleh informasi yang lengkap terhadap calon kepala daerah dan
wakil kepala daerah. Perlindungan hak pemilih demikian menurut
Mahkamah tepat dilakukan dalam bentuk pengumuman kepada publik
secara jujur dan terbuka oleh para kontestan mengenai rekam jejak
mereka terutama terkait status sebagai mantan terpidana. Pengumuman
rekam jejak demikian berlaku untuk semua mantan terpidana yang
mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah untuk
pertama kalinya tanpa memandang apakah yang bersangkutan telah
melewati 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani hukuman pidananya, dan
berlaku baik bagi mantan terpidana yang dipidana dengan ancaman
pidana “5 (lima) tahun atau lebih” maupun yang ancaman pidananya
kurang dari 5 (lima) tahun sebagaimana telah dipertimbangkan pada
pertimbangan hukum sebelumnya.
Kemudian, berkenaan dengan syarat “masa transisi” atau “masa tunggu”
Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
32/PUU-XXIII/2025 yang antara lain menyatakan sebagai berikut.
[3.15.5] Bahwa persoalan selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh
Mahkamah adalah, berkaitan dengan ditegaskannya secara bersyarat
kesamaan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum bagi
mantan terpidana baik yang ancaman pidananya “5 (lima) tahun atau
lebih” dengan yang ancaman pidananya di bawah 5 (lima) tahun, apakah
tidak perlu dikenai pembedaan sama sekali mengingat kedua kategori
besaran ancaman pidana demikian dianggap merepresentasikan dua
kategori tindak pidana yang relatif berbeda secara kualitas, modus,
maupun moralitas. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah
berpendapat bahwa pembedaan antara terpidana yang ancaman
hukumannya “5 (lima) tahun atau lebih” dengan yang ancaman
hukumannya kurang dari 5 (lima) tahun, dapat diletakkan pada semacam
“masa transisi” atau “masa tunggu” bagi terpidana sebelum diperbolehkan
menggunakan haknya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan
wakil kepala daerah. Terkait penentuan “masa tunggu” ini Mahkamah
berpendirian bahwa mantan terpidana yang dipidana dengan ancaman
pidana “5 (lima) tahun atau lebih” ketika mencalonkan diri sebagai kepala
daerah atau wakil kepala daerah harus terlebih dahulu melalui/melewati
masa tunggu selama 5 (lima) tahun dihitung sejak yang bersangkutan
selesai atau tuntas menjalani pidananya. Pendirian Mahkamah dimaksud
secara yuridis tidak berbeda dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Adapun bagi mantan
terpidana yang dipidana dengan ancaman pidana kurang dari 5 (lima)
tahun, menurut Mahkamah tidak diperlukan adanya masa tunggu
sebelum yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai kepala daerah
atau wakil kepala daerah.
73
[3.15.6] Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas Mahkamah
berpendapat ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 harus
menegaskan kesamaan hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala
daerah atau wakil kepala daerah, antara mantan terpidana yang ancaman
hukumannya “5 (lima) tahun atau lebih” dengan mantan terpidana yang
ancaman hukumannya kurang dari 5 (lima) tahun, namun dengan
tambahan ketentuan bagi mantan terpidana yang ancaman pidananya “5
(lima) tahun atau lebih” manakala akan mencalonkan diri sebagai kepala
daerah atau wakil kepala daerah maka yang bersangkutan terlebih dahulu
harus melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai atau tuntas
menjalani masa pidananya baik yang dijalani di dalam lembaga
pemasyarakatan atau pun yang dijalani di luar lembaga pemasyarakatan.
Misalnya, terhadap terpidana yang dijatuhi pidana dan sebagian masa
pidananya dijalani di luar lembaga pemasyarakatan karena adanya
pembebasan bersyarat, bagi yang bersangkutan tetap harus menunggu
hingga masa pidananya habis/selesai. Demikian pula halnya terhadap
terpidana yang dijatuhi pidana percobaan (tidak menjalani pidana di
lembaga pemasyarakatan) juga harus menunggu masa pidana
percobaannya telah habis atau selesai dijalani.
Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut
di atas, Mahkamah menegaskan kembali telah memberikan kecukupan waktu
kepada pemilih agar mempertimbangkan calon yang akan menjadi pilihannya
secara rasional. Adapun terkait dengan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016
yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-
XXIII/2025, Mahkamah juga telah memberikan makna terhadap pasal a quo dengan
syarat yang lebih rinci, khususnya bagi mantan terpidana yang dipidana karena
melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,
mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman
pidana
penjara
kurang
dari
5
(lima)
tahun
atau
lebih,
dan
cara
menyatakan/menyampaikan mengenai latar belakang jati dirinya.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah,
dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 182 huruf
g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 12/PUU-XXI/2023, norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017
sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-
XX/2022, dan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah
dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025
adalah tidak beralasan menurut hukum.
74
[3.12]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, norma Pasal 240
ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016
sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
32/PUU-XXIII/2025 ternyata telah memberikan kepastian hukum dan perlakuan
yang adil, serta tidak menghalangi hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan
yang layak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945, bukan seperti yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan
demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk
seluruhnya.
[3.13]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para
Pemohon
memiliki
kedudukan
hukum
untuk
mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
75
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada
hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua
puluh enam, selesai diucapkan pukul 09.24 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi
yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih,
Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan
Mansyur, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh
Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para
Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang
mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Anwar Usman
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
76
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Adies Kadir
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Anak Agung Dian Onita
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 51 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) dan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau 52 d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon V dalam permohonan a quo yang pada pokoknya sebagai berikut: 53 1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang telah diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023, Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang telah diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2022, dan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 yang telah diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Agustus 2025, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: a. Pasal 182 huruf g UU 7/2017 menyatakan, Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: a. …; g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; h. …; selanjutnya setelah ketentuan a quo dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 menjadi: Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: … g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; 54 b. Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 menyatakan, (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a. …; g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; h. …; dan setelah ketentuan a quo dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 menjadi: (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: … g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya me
