48/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 48/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Muhammad Syafiq Wafi Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Perumahan Bumi Avia Permai Kav 49 Bayen Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta 55571 sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : M. Hilmi Miftahzen Reza Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jatirokeh 003/003, Songgom, Brebes, Jawa Tengah 52266. sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Abdullah Widy Asshidiq Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Gg. Gayamsari I Nomor 17, Kocoran, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Laksmi Dava Diandra Kirana Pekerjaan : Mahasiswa 2 Alamat : Dusun Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Faradita Raihani Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Perumahan Griya Praja Mukti Blok J Nomor 8, Langenharjo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Rifki Yustisio Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Jaya Wijaya, Nomor 52, Parit Padang, Sungailiat, Kabupaten Bangka, 33215. sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon VI; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai ----------- --------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 Maret 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 25 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 51/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 48/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 23 April 2025, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 17 Mei 2025 dan diterima oleh Mahkamah melalui pos pada tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi 3 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Huruf a Undang- Undang nomor 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "Undang Undang Kekuasaan Kehakiman" berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan; e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang." 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:(a) Menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dinyatakan 4 dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “UU PPP”, berbunyi: "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi." 5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (Selajutnya disebut sebagai Peraturan Mahkamah Konstitusi) yang berbunyi: "Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Juga diatur dalam Pengujian Materiil Undang-Undang (PUU) Adalah Perkara Konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi" 6. Bahwa objek permohonan (objectum litis) para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan Pengujian materiil UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yakni: 5 “Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)” Pasal 96 ayat (8) UU P3 sepanjang frasa “Dapat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 7. Bahwa para Pemohon menyatakan bahwa konstitusionalitas Pasal 96 Ayat (8) UU P3 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Pasal 28F UUD 1945 Berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” 8. Bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan uji materiil Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON A. SUBJEK HUKUM PARA PEMOHON 1. Bahwa Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir Undang- undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No Tahun 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusional dirugikan oleh berlakunya Undang – Undang, yaitu: 6 a. Perorangan warga negara Indonesia b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat;atau d. Lembaga negara." Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: "Yang dimaksud dengan "Hak Konstitusional" adalah hak – hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan legal (Legal Standing) dalam perkara pengujian undang- undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. 2. Bahwa para Pemohon akan Menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 96 ayat (8) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801). 3. Bahwa para Pemohon merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan identitas E-KTP dengan NIK [Bukti P-3], sehingga dalam hal ini para Pemohon Tergolong sebagai subjek hukum berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK PUU, maka diberikan hak untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945. Masing-masing para Pemohon diuraikan identitasnya sebagai berikut: 7 1. Bahwa Pemohon I merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] serta mahasiwa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia dan Dicle Universitesi yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-4]; 2. Bahwa Pemohon II merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] dan sekarang sebagai mahasiswa magister Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-4]; 3. Bahwa Pemohon III merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] dan sekarang sebagai mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; 4. Bahwa Pemohon IV merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] dan sekarang sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-4]; 5. Bahwa Pemohon V merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] dan sekarang sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-4]; 6. Bahwa Pemohon VI merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] dan sekarang sebagai mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-4]; 7. Bahwa Pemohon I sampai III adalah sebagai Peneliti menggeluti di berbagai bidang hukum yang salah satunya diterbitkan Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Penelitian tentang rancangan Perda Kota Yogyakarta yang berjudul “Urgensi Perda Penanggulangan Wabah Menular di Kota Yogyakarta” (Bukti P-05, 8 Dan Bukti P-06) 8. Bahwa Pemohon IV adalah sebagai peneliti menggeluti di berbagai bidang hukum yang salah satunya di terbitkan di Web Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Blitar Kota” (Bukti P-07) 9. Bahwa Pemohon V adalah sebagai peneliti menggeluti di berbagai bidang hukum yang salah satunya di terbitkan di web Universitas Islam Indonesia “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak Usia 0-3 Tahun Yang Dibawa Ibunya Sebagai Warga Binaan Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang” (Bukti P-08) B. Kerugian Konstitusionalitas Para Pemohon 1. Bahwa Mengenai parameter kerugian Konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; d. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (Khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; e. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; f. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan 9 maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 2. Bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: a. Hak Konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” b. Hak Konstitusional untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” 3. Bahwa Pemohon I Sampai dengan Pemohon VI Sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan juga Para Pemohon telah terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Bukti P-15), berdasarkan statusnya sebagai warga negara Indonesia dan Pemilih yang sah dan sudah membebankan hak pilihnya pada pemilihan umum, Para Pemohon memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mempersoalkan "kata dapat" pada Pasal 96 ayat (8) merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum atas berlakunya Pasal 96 ayat (8) UU P3 karena frasa “Dapat” Hal ini dikarenakan memiliki pilihan yang sangat opsional untuk memberikan penjelasan terkait rancangan undang-undang kepada warga negara 10 Republik Indonesia. Sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi Para Pemohon yang merupakan sebagai akademisi dan praktisi hukum apabila Pembentuk Undang-Undang memiliki pilihan yang opsional untuk menjelaskan suatu Rancangan Undang-Undang Kepada warga negara yang seharusnya mendapatkan informasi sebagaimana di atur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bahwa secara khusus masing-masing diri Pemohon mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal 96 ayat (8) UU P3 sebagai berikut: 4.1. Bahwa Pemohon I, Muhammad Syafiq Wafi adalah seorang peneliti dan mahasiswa aktif Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia dan mahasiswa magister hukum publik di Dicle Universitesi Turkiye (Bukti P-04), serta pernah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dalam legal standing nya sebagai mahasiswa dan peneliti dalam perkara nomor 59/PUU-XXII/2024. (Bukti P-13); 4.2. Bahwa Pemohon I dalam menggapai cita-citanya mengedepankan satu prinsip penting dalam pemerintahan yang baik adalah keterbukaan informasi sebagaimana diatur pada Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Ketidakjelasan dalam menjelaskan RUU bertentangan dengan prinsip ini dan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional bagi Pemohon I untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang rencana kebijakan publik yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, jika Frasa “dapat” dihapuskan pada Pasal 96 ayat (8) UU P3, Pemohon I ke depannya dapat menjelaskan pada mahasiswa terkait rancangan undang-undang kedepan secara terbuka serta kepastian hukum untuk memperoleh informasi terkait isi rancangan undang-undang sebagaimana hak konstitusional tersebut berkaitan dengan kepastian hukum yang berdasarkan pada Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945; 11 4.3. Bahwa Pemohon I perlu menggunakan hak konstitusionalnya sebagai seorang mahasiswa yang berperan sebagai agent of change sehingga Pemohon I memiliki Hak Konstitusional selaku peneliti untuk berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin dalam 28F Undang-Undang Dasar 1945 sehingga perlu adanya judicial review terkait Pasal 96 ayat (8) UU P3. 4.4. Bahwa Pemohon II, M Hilmi Miftahzen Reza adalah mahasiswa aktif Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada juga sebagai Peneliti Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana, yang dibuktikan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) (Bukti P-04), menegaskan bahwasanya partisipasi masyarakat harus diperhatikan guna memenuhi mandat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 4.5. Bahwa selain daripada Legal Standing tersebut Pemohon II memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK/2021, yak adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Hak Konstitusional selaku peneliti untuk berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. 12 4.6. Bahwa untuk menelaah kedudukan hukum Pemohon II sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4.7. Bahwa sebagai mahasiswa, Pemohon II menulis tentang partisipasi masyarakat dalam jurnal yang berjudul “Urgensi Perda Penanggulangan Wabah Menular di Yogyakarta” (Bukti P-05) yang didalamnya terdapat sub-bab pembahasan mengenai pembuatan peraturan perlu adanya, pertama partisipasi masyarakat dalam proses perancangan, kedua partisipasi masyarakat dalam pembuatan serta ketiga pembahasan peraturan perundang-undangan dengan sebelum pembahasan harus dipublikasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui apa saja yang akan dibahas, partisipasi dalam mengimplementasikan peraturan. 4.8. Bahwa Pemohon III, Abdullah Widy Ashidiq merupakan mahasiswa sekaligus merupakan Peneliti yang menggeluti bidang hukum dan dibuktikan dengan penelitian yang diterbitkan pada Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(1), 2021 ISSN Online 2614-3569, ISSN Print 2614-3216 yang berjudul “Urgensi Perda Penanggulangan Wabah Menular di Kota Yogyakarta” (Bukti P-05, Dan Bukti P-06) dengan ini Pemohon III memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Judicial Review karena Pemohon III merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Hal ini dikarenakan dalam menulis penelitian di bidang hukum perlu adanya suatu kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dalam meneliti rancangan undang-undang Pemohon III merasa dirugikan dengan adanya Frasa “Dapat”. Bahwa selain itu Pemohon III sebagai peneliti karena memiliki pilihan yang sangat opsional dan tidak mendapatkan informasi terkait RUU yang akan dikaji sebagaimana diatur dalam sebagaimana dijamin dalam 28F 13 Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon III serta pernah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dalam legal standing nya sebagai mahasiswa dan peneliti dalam perkara nomor 59/PUU-XXII/2024. (Bukti P-13). 4.9. Bahwa bagi Pemohon IV adanya ketidakpastian hukum mengenai Pasal 96 ayat (8) UU P3 dalam meneliti rancangan kebijakan peraturan perundang-undangan dikarenakan ada kalanya dalam meneliti kajian pembentukan peraturan yang sudah mendapatkan masukan oleh masyarakat namun tidak terdapat informasi lebih lanjut mengenai perkembangannya. Hal ini sekaligus sekaligus menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon yang dijaminkan dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 yakni hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. 4.10. Bahwa Pemohon V memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Judicial Review karena Pemohon V merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Hal ini dikarenakan dalam menulis penelitian di bidang hukum perlu adanya suatu kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dalam meneliti rancangan undang-undang Pemohon V merasa dirugikan dengan adanya Frasa “Dapat”. Bahwa selain itu Pemohon V sebagai peneliti karena memiliki pilihan yang sangat opsional dan tidak mendapatkan informasi terkait RUU yang akan dikaji sebagaimana diatur dalam sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. 4.11. Bahwa para Pemohon merasa hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan dalam penyusunan peraturan perundang- undangan, yang pada akhirnya merugikan hak konstitusional pemohon sebagai bagian dari warga negara yang berhak berpartisipasi dalam proses legislasi. Lebih lanjut, Dalam sistem hukum Indonesia, penyusunan peraturan perundang- undangan harus dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi, 14 keterbukaan, dan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022. Salah satu prinsip fundamental dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) adalah keterlibatan masyarakat secara efektif melalui rapat dengar pendapat, musyawarah, dan konsultasi publik, termasuk mekanisme online. Atas hal ini, kemudian para Pemohon merasa perlu untuk menggunakan hak konstitusionalnya yang kelak akan menjadi akademisi, sebagaimana Hak konstitusional yang diatur dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang disebutkan bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 4.12. Bahwa terhadap para Pemohon yang selama ini aktif dalam upaya penelitian dan perbaikan setiap aturan-aturan yang ada maupun sedang dirancang oleh pembentuk undang-undang, guna memastikan partisipasi yang seluas-luasnya dari warga negara dalam pembentukan undang undang. 4.13. Bahwa para Pemohon hilang kerugian jika permohonan a quo dikabulkan yaitu memberikan penafsiran frasa “Dapat” agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum terkait penjelasan dari Pembentuk Undang-Undang masukan masukan yang dilakukan oleh masyarakat dan kendati pun ditolak oleh pembentuk undang-undang terkait masukan dari masyarakat juga harus menjelaskan kepada masyarakat dengan teori-teori hukum dan dengan alasan yang rasional dan masuk akal yang mana merupakan Kerugian konstitusional dimaksud bersifat setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi hal tersebut selaras dengan yang sudah diamanatkan Pasal 28C ayat (2) Undang- 15 Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya” serta “untuk mendapatkan jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum” Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon terdapat hak konstitusional para Pemohon dan dengan demikian para Pemohon Memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagai pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 oleh karenanya keseluruhan para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian Materiil Pasal Pasal 96 ayat (8) UU P3 dengan UUD NRI Tahun 1945. C. PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN KEMBALI (TIDAK Nebis In Idem) 1. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 ayat (2) UU MK “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda” 2. Bahwa Pengujian materiil Pasal 96 ayat (8) UU P3 satu kali dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut: Nomor Perkara : 82/PUU-XXI/2023 Alasan Permohonan: Pasal 96 ayat (8) UU P3 Tidak memiliki kepastian hukum dan melegalisasi para pembentuk undang-undang untuk tidak 16 mempublikasikan risalah konsultasi/diskusi, semacam seminar proceedings, sehingga gagalnya diskusi publik yang lebih luas serta tidak adanya kewajiban pembentuk undang-undang untuk menjawab pertanyaan dan/atau masukan masyarakat termaksud. Hal tersebut diatas merugikan hak konstitusional Pemohon, untuk menjadi lebih cerdas karena tidak tersedianya publikasi tersebut dan tersedianya diskusi publik yang lebih luas. Petitum: Menyatakan Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Pembentuk Peraturan Perundang- Undangan wajib menjelaskan dan mempublikasikan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat, atau, selambat-lambatnya satu minggu terhitung sejak masukan termaksud diterima oleh pembentuk peraturan perundang-undangan.” Pertimbangan Hakim: Bahwa perluasan makna yang Pemohon mohonkan dalam petitumnya dengan membatasi waktu dalam memberikan penjelasan kepada publik, yaitu satu minggu terhitung sejak masukan dimaksud diterima oleh pembentuk peraturan perundang- undangan, menurut Mahkamah tidak akan memberikan kepastian hukum, namun justru sebaliknya kontraproduktif dengan upaya partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengaturan yang lebih teknis mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang- undangan menurut Mahkamah, tidak tepat jika diatur dalam undang- undang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Putusan: Ditolak. 3. Bahwa terhadap perbedaan antara permohonan pemohon sebagai berikut: 17 Batu Uji UUD NRI 1945 Dalil Permohonan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 Pasal 28F UUD NRI 1945 Bahwa dalam permohonan a quo pemohon berfokus terhadap dalil: Pertama, Mahkamah Konstitusi agar memberikan pemaknaan kata dapat terhadap Pasal 96 ayat (8) UU P3. Kedua, selain argumentasi yang bersifat yuridis konstitusional, Pemohon menjabarkan argumentasi bersifat sosiologis atau peristiwa terbaru pembuatan peraturan perundang-undangan yang menjadi peristiwa hukum untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah. Pada intinya dari persoalan nebis in idem Pasal 60 UU MK jo Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 : terdapat perbedaan alasan-alasan permohonan antara putusan 82/PUU-XXI/2023 dengan permohonan Pemohon. III. Alasan-Alasan/Pokok Permohonan Kerangka Acuan Permohonan Pengujian Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Memberikan Informasi Kepada Masyarakat. Pasal 96 ayat (8) UU P3 Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 1. Bahwa kepastian hukum juga salah satu unsur utama moralitas hukum. Hal ini seperti dikemukakan oleh Lon L Fuller dalam jurnal yang ditulis oleh Petrus CKL Bello dengan judul “Sahkah Hukum Yang Buruk Secara Moral ? Perdebatan Antara Lon Luvois Fuller Dan H.L.A Hart” hlm 103, yang menyatakan bahwa suatu peraturan hukum perlu tunduk pada internal morality, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memperhatikan empat syarat berikut ini: a. Hukum-Hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan; b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain; c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah- ubah setiap waktu sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatan kepadanya; d. harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaannya senyatanya 2. Bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “dapat” bermakna: “mampu”, 18 “sanggup”, “bisa”, boleh, serta “mungkin”. Berdasarkan makna tersebut kata “dapat” tidak memiliki makna yang pasti. Dalam hal Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bisa bermakna: a. Pembentuk Peraturan Perundang-undangan “mungkin” menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b. Pembentuk Peraturan Perundang-undangan “tidak harus” menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c. Pembentuk Peraturan Perundang-undangan “boleh” menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Beragam makna kata “dapat” menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan pembentukan perundang-undangan yang implikasinya merugikan warga negara karena proses yang tidak transparan oleh pembentuk undang-undang. 3. Bahwa asas “Kepastian Hukum” sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat semata mata dimaknai sebagai mitos belaka melainkan terkandung fakta yang harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, serta mudah dilaksanakan namun apabila Asas Kepastian Hukum tidak digunakan secara jelas dan mudah pemaknaannya maka bangsa dan negara Republik Indonesia berada dalam ancaman kehancuran kepada perpecahan bangsa dan negara ataunya mudah negara dikuasai asing; 4. Bahwa mengenai ketidakpastian hukum dalam norma yang menggunakan kata “Dapat” telah banyak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional karena mengandung ketidakpastian hukum, terlebih dalam putusan-putusan berikut: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017, yang menyatakan dalam amarnya kata “dapat” Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 19 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014, tanggal 21 Januari 2015, yang salah satu amarnya memutuskan, bahwa kata “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa kata dapat tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu dengan adanya kata “dapat” memberikan alternatif melakukan koordinasi atau pun tidak melakukan koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan, padahal menurut Mahkamah Konstitusi koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan adalah mutlak dilakukan. 5. Bahwa frasa “Dapat” dalam Pasal 96 Ayat (8) UU P3 memiliki pengertian yang sangat opsional sehingga tidak memiliki kepastian hukum dan keadilan mengenai mekanisme dalam menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat terhadap suatu rancangan undang-undang; 6. Bahwa ambiguitas rumusan Pasal a quo yang berakibat pada ketidakpastian hukum dalam penerapannya telah mengancam hak warga negara yang seharusnya dapat menerima penjelasan rancangan undang-undang terkait masukan dan masyarakat; 7. Bahwa Frasa "Dapat" dalam Pasal 96 ayat (8) UU P3 memiliki implikasi yang signifikan terkait kepastian hukum dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang; 8. terhadap (Bukti P-10) berkaitan frasa "Dapat" dalam Pasal 96 ayat (8) UU P3 dapat diberikan penjelasan kepada Para Pemohon dalam hal ini Para Pemohon mempunyai hak mendapatkan tanggapan secara resmi sebagaimana hasil yang diminta masukan saran tertulis atau lisan sehingga permohonan ini meminta frasa "Dapat" tidak memiliki kekuatan hukum karena memperkenankan Dewan Perwakilan Rakyat untuk tidak 20 memberikan penjelasan mengenai hasil pembahasan terhadap seluruh jenis undang-undang, dan tetap mewajibkan DPR untuk memberikan penjelasan pembahasan masukan masyarakat untuk undang-undang yang dibentuk melalui jalur Program Legislasi Nasional. Hal ini agar terpenuhinya kepastian hukum dalam hal menyampaikan tanggapan yang diminta oleh masyarakat sebagaimana Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang P3, berbunyi: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 9. Bahwa terhadap (Bukti P-09) video Penggurudukan oleh KontraS bahwa terdapat rapat Komisi I DPR yang membahas Revisi UU TNI di Hotel Fairmont Jakarta menjadi kerugian bagi pemohon yang ingin mengakses draft RUU TNI (Bukti P-18). Padahal rancangan aturan yang dibahas bakal berdampak terhadap masyarakat. Peristiwa hukum tersebut menjadi persoalan guna pertimbangan Mahkamah dari aspek sosiologis permohonan a quo. Persoalan ini menyebabkan berbahaya bagi demokrasi substantif, dan tak sekadar skeptis tapi apatis Sebagai perwujudan demokrasi substantif, mencegah legislasi bermasalah, dan meminimalkan dampak buruk; 10. Bahwa (Bukti P-15) Akibatnya masyarakat seolah suaranya tidak didengar, prosedur demokrasi seperti pemilu dan pemilihan kepala daerah juga dijauhi karena ujungnya masyarakat merasa tak ada gunanya memilih. Tantangan yang dihadapi dalam partisipasi selama ini hanya bersifat prosedural, misalnya melalui seminar di beberapa tempat seperti kampus. 11. Bahwa Pengaturan partisipasi publik sebagaimana diatur Pasal 96 UU 13/2022 menurut para Pemohon itu masih menyisakan masalah. Antara lain bentuk partisipasi belum sepenuhnya bersandar pada demokrasi dan HAM. Frasa ‘dapat’ dalam ketentuan itu berpotensi meniadakan partisipasi publik yang bermakna. Pihak yang dilibatkan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip dan dampak dari materi atau muatan. “Parameter partisipasi bermakna masih minim” sehingga terdapat ketidakpastian hukum yang mengakibatkan beberapa demonstran oleh sipil dan mahasiswa (Bukti P-10) 12. Bahwa keadaan ini tidak memberikan jaminan, pengakuan dan Kepastian Hukum pada akademisi hukum yang ingin mendapatkan penjelasan terkait penelitian untuk memberikan masukan masukan kepada pembentuk 21 undang-undang, sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 13. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas para Pemohon sebagai WNI, Mahasiswa, juga pemerhati/peneliti pembentukan peraturan perundang- undangan memiliki hak untuk diberikan penjelasan hasil dari saran dalam setiap proses tahapan pembentukan. UU berkaitan Pasal 96 ayat (8) UU P3 DPR sebagai pembentuk UU memberikan penjelasan sebagai kewajiban Pembuat UU atas bentuk kepastian hukum. 14. Bahwa dalam pengajuan permohonan ini, Pemohon tidak menyampaikan dalil-dalil hukum yang rumit atau teori-teori ilmu hukum yang canggih, karena menurut hemat Pemohon, apa yang menjadi alasan permohonan ini sudah sangat jelas dan kuat untuk menentukan pasal 96 ayat (8) UU P3 telah bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “kata ‘dapat’; 15. Bahwa adanya partisipasi masyarakat terdapat limitasi yakni hanya rancangan undang-undang yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional sehingga dirasa perlu untuk menegasikan bahwa Pasal 96 ayat (8) UU P3 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “kata ‘dapat’ memperkenankan Dewan Perwakilan Rakyat untuk tidak memberikan penjelasan mengenai hasil pembahasan terhadap seluruh jenis undang-undang, dan tetap mewajibkan DPR untuk memberikan penjelasan pembahasan masukan masyarakat untuk undang-undang yang dibentuk melalui jalur Program Legislasi Nasional sehingga dapat menjamin kepastian hukum yang adil. Pasal 96 ayat (8) UU P3 Bertentangan Dengan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 16. Bahwa hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 22 menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana tercantum pada Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 memberi pemaknaan pada hak-hak tertentu yakni; hak berkomunikasi, hak atas informasi, Hak Mencari, Memiliki, dan Mengolah Informasi, dan Hak Menyampaikan Informasi, oleh karena hal tersebut adanya keterbukaan informasi oleh pembentuk peraturan perundang-undangan wajib dijelaskan kepada masyarakat; 17. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV dalam kapasitasnya sebagai masyarakat serta peneliti berdasarkan (Bukti P-17) sedang memberikan masukan terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada DPR melalui email serta sebagai pemegang hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV merasa dirugikan secara konstitusional jika tidak mendapatkan tanggapan atas masukan tersebut; 18. Bahwa fenomena di masyarakat yang dirugikan atas prinsip keterbukaan informasi di mana praktik yang terjadi yakni adanya aksi geruduk saat berlangsungnya rapat RUU TNI di Hotel Fairmont pada tanggal 15 Maret 2025 merupakan bagian dari hak masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan (Bukti P-09), hal tersebut terjadi karena pembahasan RUU TNI ini berlangsung secara tertutup yang dimana hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur pada Pasal 28F UUD NRI 1945 sehingga pembentuk undang-undang tidak ada kewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat; 19. Bahwa oleh karena kejadian tersebut berdampak pada terjadinya aksi demo yang terjadi pada hari kamis tanggal 20 Maret 2025 di depan gedung DPR RI (Bukti P-11) karena pembentuk undang-undang tidak menerapkan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur pada Pasal 28F UUD NRI 1945, sehingga hal tersebut menjadi urgensi tersendiri terhadap perubahan frasa “dapat” pada Pasal 96 ayat (8) UU P3 2022 dalam hal tidak terpenuhinya saran berkaitan dengan aspirasi masyarakat terhadap RUU TNI sehingga terjadi perusakan gerbang DPRD (Bukti P-15); 20. Bahwa atas kejadian tersebut, kami para Pemohon siap untuk 23 menghadirkan saksi yang bersangkutan jika permohonan uji materiil ini dilanjutkan pada proses pembuktian; 21. Bahwa Pengadopsian Partisipasi Masyarakat yang Bermakna Meaningful Participation dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Bukti P-14) tentang Pengujian Formil Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang- undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent) [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 Hlm 393] (Bukti P-12 ) 22. Bahwa proses turut sertanya masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang penting oleh karenanya dilakukan secara bermakna (Meaningful Participation) sehingga terwujudnya keterlibatan masyarakat untuk memenuhi kepastian hukum. terdapat 3 (tiga) persyaratan yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained); 23. Bahwa Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 24 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki frasa “Dapat” bahwasanya kata dapat ini memerlukan penjelasan mengenai Frasa tersebut sehingga penjelasan maksud dan limitasi berkaitan frasa “Dapat” oleh pembuat peraturan perundang-undangan; 24. Bahwa kewajiban ini sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang dan perlunya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat untuk didengarkan dan dipertimbangkan sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020; (Bukti P-14) 25. Bahwa asas keterbukaan mengharuskan adanya transparansi dalam proses pembuatan undang-undang. Dengan frasa "dapat", DPR memiliki keleluasaan untuk tidak menjelaskan hasil masukan masyarakat, yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan. Ini dapat menyebabkan persepsi negatif terhadap proses legislasi, di mana masyarakat merasa diabaikan; 26. Bahwa setiap tahap dalam proses legislasi mulai dari perencanaan hingga pengesahan harus bersifat transparan dan terbuka untuk masyarakat. Pasal 96 ayat (4) secara eksplisit menyatakan bahwa rancangan undang-undang (RUU) harus dapat diakses oleh publik agar masyarakat dapat memberikan masukan. Keterbukaan ini penting agar masyarakat merasa terlibat dan memiliki suara dalam proses pembuatan undang-undang yang akan mengikat mereka. 27. Bahwa Ketidakjelasan dan kurangnya transparansi dapat menyebabkan para Pemohon merasa proses legislasi tidak akuntabel. Apabila DPR menggunakan frasa "Dapat" dalam konteks keterbukaan, memberikan keleluasaan untuk tidak menjelaskan hasil masukan yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan. Akibatnya, para Pemohon merasa bahwa aspirasi mereka tidak didengar yang dapat merusak kepercayaan terhadap lembaga legislatif. 28. Bahwa Proses legislasi yang tidak transparan juga berpotensi memicu tantangan hukum terhadap undang-undang yang dihasilkan. Sebagai contoh, yaitu pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (Bukti P-12) sering kali dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam pembentukan undang-undang. Hal ini 25 menunjukkan bahwa tanpa keterlibatan publik yang memadai, legitimasi undang-undang dapat dipertanyakan. 29. Bahwa Penggunaan kata "Dapat" dalam Pasal 96 ayat (8) menciptakan sejumlah masalah terkait ambiguitas, ketidakpastian partisipasi masyarakat, dan bertentangan dengan asas keterbukaan. Untuk meningkatkan efektivitas proses legislasi dan kepercayaan publik, perlu ada klarifikasi mengenai kewajiban DPR untuk memberikan penjelasan atas masukan masyarakat agar partisipasi dapat berlangsung secara bermakna dan transparan. 30. Bahwa pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara nyata bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 31. Bahwa partisipasi masyarakat terdapat limitasi terhadap rancangan undang-undang yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional sehingga dirasa perlu untuk menegasikan bahwa Pasal 96 ayat (8) UU P3 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “kata ‘dapat’ memperkenankan Dewan Perwakilan Rakyat untuk tidak memberikan penjelasan mengenai hasil pembahasan terhadap seluruh jenis undang- undang, dan tetap mewajibkan DPR untuk memberikan penjelasan pembahasan masukan masyarakat untuk undang-undang yang dibentuk melalui jalur Program Legislasi Nasional sehingga para Pemohon dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”; 32. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas para Pemohon sebagai WNI, Mahasiswa, juga pemerhati/peneliti pembentukan peraturan perundang- undangan memiliki hak untuk diberikan penjelasan hasil dari saran dalam 26 setiap proses tahapan pembentukan. UU berkaitan Pasal 96 ayat (8) UU P3 DPR sebagai pembentuk UU memberikan penjelasan sebagai kewajiban Pembuat UU atas bentuk keterbukaan informasi; 33. Maka jelas keberadaan Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bertentangan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “kata ‘dapat’. IV. Petitum Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan diatas para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenaan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “kata ‘dapat’ memperkenankan Dewan Perwakilan Rakyat untuk tidak memberikan penjelasan mengenai hasil pembahasan terhadap seluruh jenis undang-undang, dan tetap mewajibkan DPR untuk memberikan penjelasan pembahasan masukan masyarakat untuk undang- undang yang dibentuk melalui jalur Program Legislasi Nasional”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18, sebagai berikut: 27 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP para Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa para Pemohon; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Jurnal Seminar Nasional Hukum Univeristas Negeri Semarang, 7 (1), 2021, berjudul “Urgensi Perda Penanggulangan Wabah Menular di Kota Yogyakarta”; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Penyaji Paper Seminar Nasional Hukum Univeristas Negeri Semarang, 7 (1), 2021, berjudul “Urgensi Perda Penanggulangan Wabah Menular di Kota Yogyakarta”; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Tulisan berjudul “Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Blitar Kota”; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Tulisan berjudul “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak Usia 0-3 Tahun Yang Dibawa Ibunya Sebagai Warga Binaan Perempuan Kelas IIA Kota Semarang”; 9. Bukti P-9 : Video Penggerudukan Hotel oleh Masyarakat Sipil Terhadap Pemerintah dan DPR Melakuan Rapat Tertutup Pembahasan Rancangan Undang-Undang; 10. Bukti P-10 : Tangkapan Layar Berita online pada media hukumonline, berjudul “ 7 Tuntutan Aksi Demo Tola RUU TNI Hari ini” 11. Bukti P-11 : Tangkapan Layar berita pada media online Kompas, tanpa judul; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020, hlm. 393; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU- XXII, hlm. 19-22; 28 14. Bukti P-14 : Tangkapan Layar berita pada media online berjudul “RUU TNI: Proses Kilat Legislasi Yang Kembali Terulang Di DPR”; 15. Bukti P-15 : Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, dan Pemohon VI; 16. Bukti P-16 : Fotokopi NPWP Pemohon III dan Pemohon V; 17. Bukti P-17 : Print Out Masukan Aspirasi Masyarakat Terhadap Beberapa Pasal Dalam RUU KUHAP; 18. Bukti P-18 : Tangkapan Layar Bukti Pernah Diaksesnya SIMAS PUU atas Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan. (bukti fisik tidak ada) [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 29 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801, selanjutnya disebut UU 13/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 30 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas sepanjang frasa “dapat” dalam norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 UU 13/2022, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 96 Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara yang merupakan mahasiswa di Fakultas Hukum pada beberapa universitas [vide Bukti P-3 dan Bukti P-4]. Selain itu, para Pemohon juga merupakan peneliti pada bidang hukum dan telah menulis dalam jurnal universitas [vide Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-8]; 31 4. Bahwa para Pemohon menjelaskan terhalang haknya untuk mendapatkan kepastian hukum terkait informasi berupa penjelasan rancangan undang- undang oleh pembentuk undang-undang, karena ketentuan pasal a quo memberikan pilihan kepada pembentuk undang-undang untuk memberikan atau tidak memberikan penjelasan suatu rancangan undang-undang. Hal tersebut menurut para Pemohon menghalangi haknya sebagai warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembentukan rancangan undang-undang. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut. [3.6.1] Bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia dan mahasiswa pada Fakultas Hukum di beberapa universitas [vide Bukti P-3 dan Bukti P-4] yang telah menerbitkan tulisan pada jurnal universitas mengenai bidang hukum [vide Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-8]; [3.6.2] Bahwa pada persidangan pada tanggal 5 Mei 2025, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperkuat argumentasi berkaitan dengan kedudukan hukum disertai dengan bukti yang berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimohonkan oleh para Pemohon, yaitu terhalanginya hak para Pemohon untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dikarenakan adanya kata “dapat” dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 [vide Risalah Sidang, tanggal 5 Mei 2025, hlm. 13, hlm. 17 dan hlm. 19]. Setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan, para Pemohon hanya menambahkan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-8 berupa fotokopi tulisan dan sertifikat kegiatan, dan Bukti P-17 berupa print out dokumen aspirasi terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); [3.6.3] Bahwa berdasarkan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-8 dan Bukti P-17 tersebut, para Pemohon hanya memberikan bukti tulisan dan sertifikat kegiatan yang memperlihatkan Pemohon sebagai pembicara serta print out pengajuan aspirasi pada Rancangan KUHAP tanpa keterangan yang jelas mengenai alamat dikirimkannya surat pengajuan aspirasi tersebut; 32 [3.6.4] Bahwa jika dihubungkan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang para Pemohon uraikan dalam bagian kedudukan hukum, sebagaimana nasihat Mahkamah pada sidang Pendahuluan dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, maka pada saat perbaikan permohonan, para Pemohon selain memperkuat uraian kedudukan hukum yang menjelaskan sebagai pihak yang telah berpartispasi dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan dan terhalang dengan berlakunya norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 seharusnya disertai dengan bukti. Namun, para Pemohon hanya memberikan bukti tambahan, berupa fotokopi tulisan pada jurnal universitas dan sertifikat kegiatan sebagai pembicara yang bukan merupakan kegiatan penyampaian aspirasi. Sementara itu, bukti berupa print out pengajuan aspirasi pada Rancangan KUHAP tidak disertai dengan keterangan dan bukti yang jelas mengenai benar atau tidaknya aspirasi tersebut disampaikan kepada pembentuk undang-undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang telah atau pernah melakukan partisipasi dalam proses pembentukan undang-undang sehingga dengan bukti-bukti demikian dapat menguatkan kedudukan hukum para Pemohon. Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 33 [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal lima, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 09.15 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, dan masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul 34 Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arsul Sani ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah