48/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 48/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H. Pekerjaan : Anggota DPD RI periode 2019-2024 Alamat : Jalan WR Supratman Nomor 19, RT. 09 RW. 02, Kandang Limun, Kecamatan Muara Bengkulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu; Selanjutnya disebut ----------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Dewi Sartika Hemeto, S.E. Pekerjaan : Anggota DPD RI periode 2019-2024 Alamat : Lingkungan II RT 018 RW 006, Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorotalo; Selanjutnya disebut ---------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : M. Fadhil Rahmi Pekerjaan : Wiraswasta/Anggota DPD RI periode 2019-2024 Alamat : Rukoh, Kelurahan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh; Selanjutnya disebut ---------------------------------------------------- Pemohon III; 2 4. Nama : Ir. H. Iskandar Muda Baharuddin Lopa Pekerjaan : Anggota DPD RI periode 2019-2024 Alamat : Jalan AUP Barat III/27A, RT 009 RW 006, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; Selanjutnya disebut --------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Zainal Arifin Pekerjaan : Wiraswasta/Anggota DPD RI periode 2019-2024 Alamat : Jalan Mangkuraja, Nomor 05, Kelurahan/Desa Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur; Selanjutnya disebut ---------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Prof. Dr. HJ. Sylviana Murni, S.H., M.SI Pekerjaan : Dosen/Anggota DPD RI periode 2019-2024 Alamat : Kav. Marinir Blok AA II/1-2 RT 001, RW 013, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; Selanjutnya disebut ---------------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Nama : Djafar Alkatiri Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Lingkungan III RT 000 RW 003, Kelurahan/Desa Maasing, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara; Selanjutnya disebut --------------------------------------------------- Pemohon VII; 8. Nama : Edwin Pratama Putra, S.H. Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Sisingamaraja RT 001 RW 0014, Kelurahan/Desa Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau; Selanjutnya disebut -------------------------------------------------- Pemohon VIII; 3 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Makhfud, S.H., M.H. dan Agustam Rachman, S.H., M.APS., para Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Makhfud, S.H., M.H. & Rekan, yang berkedudukan di Perumahan Wijaya Kusuma II Jalan Flamboyan II Blok M Nomor 21, Kelurahan/Desa Katonsari RT 005 RW 005, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII disebut sebagai ------ para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Maret 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41/PUU/PAN.MK/AP3/03/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 48/PUU-XXII/2024 pada tanggal 13 Juni 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) (Bukti P-1), menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar…” 4 3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) (Bukti P-2) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (Bukti P-3) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 5. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK No. 2/2021), menyatakan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konsitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas: 1) Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan 5 Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6936) (Bukti P-4), yang berbunyi: “Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang.” 2) Pasal 196 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Bukti P-5), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368), yang berbunyi, “Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat).” terhadap Pasal 22C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia (Bukti P-6), pembayar pajak yang taat (Bukti P-7), ditetapkan sebagai peserta Pemilu calon Anggota DPD sesuai Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya (Bukti P-8). Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI-DPD), KPU Provinsi Bengkulu menempati peringkat kelima dalam perolehan suara, tertanggal 8 Maret 2024 (Bukti P-9) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan 6 Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta Lampiran IV Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Provinsi Bengkulu (Bukti P-38), sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 1: Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Bengkulu Pada Pemilu Anggota DPD Tahun 2024 Peringkat 1 sampai dengan Peringkat 5 No Nama Peserta Pemilu Perolehan Suara 1 Elisa Ermasari,S.Mn 325.842 2 apt. Destita Khairilisani, S.Farm,M.S.M 201.888 3 Sultan B.Najamudin 129.495 4 Hj. Leni Haryati, John Latief,S.E.M.SI 129.045 5 H. Ahmad Kanedi, S.H.,M.H 87.032 2. Bahwa Pemohon II adalah warga negara Indonesia (Bukti P-10), pembayar pajak yang taat (Bukti P-11), ditetapkan sebagai peserta Pemilu calon Anggota DPD sesuai Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya (Bukti P-12). Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI-DPD), KPU Provinsi Gorontalo menempati peringkat kelima dalam perolehan suara tanggal 04 Maret 2024 (Bukti P-13), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta Lampiran IV Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Provinsi Gorontalo (Bukti P-38), sebagaimana tabel berikut ini: 7 Tabel 2: Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Gorontalo pada Pemilu Anggota DPD Tahun 2024 No Nama Peserta Pemilu Perolehan Suara 1 Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad 242.732 2 Hj. Syarif Mbuinga,S.PdI,SE,MM 101.992 3 Rahmijati Jahja 85.146 4 H. Jasin U Dilo 63.904 5 Dewi Sartika Hemeto,SE 59.171 Berdasarkan tabel 2 di atas, Pemohon II menempati peringkat ke-5 dalam perolehan suara calon anggota DPD Dapil Provinsi Gorontalo pada Pemilu 2024. 3. Bahwa Pemohon III adalah warga negara Indonesia (Bukti P-14), pembayar pajak yang taat (Bukti P-15), ditetapkan sebagai peserta Pemilu calon Anggota DPD sesuai Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Aceh, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya (Bukti P-16). Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI-DPD), KPU Provinsi Aceh menempati peringkat kelima dalam peroleh suara, tertanggal 12 Maret 2024 (Bukti P-17), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta LampiranIV Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Provinsi Aceh (Bukti P-38), sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 3: Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Aceh pada Pemilu Anggota DPD Tahun 2024 No Nama Peserta Pemilu Perolehan Suara 1 Tgk.Ahmada 175.185 8 2 Darwati A Gani 123.388 3 Azhari Cage,S.IP 120.706 4 H. Akhyar Kamil,S.H. 119.252 5 M. Fadhil Rahmi 96.363 Bahwa berdasarkan tabel 3 di atas, Pemohon III menempati peringkat ke-5 dalam perolehan suara calon anggota DPD Dapil Provinsi Aceh pada Pemilu 2024. 4. Bahwa Pemohon IV adalah warga negara Indonesia (Bukti P-18), pembayar pajak yang taat (Bukti P-19), ditetapkan sebagai peserta Pemilu calon Anggota DPD sesuai Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya (Bukti P-20). Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI-DPD), KPU Provinsi Sulawesi Barat menempati peringkat kelima dalam perolehan suara, tertanggal 09 Maret 2024 (Bukti P-21), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta Lampiran IV Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Provinsi Sulawesi Barat (Bukti P-38), sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 4: Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Sulawesi Barat pada Pemilu Anggota DPD Tahun 2024 No Nama Peserta Pemilu Perolehan Suara 1 Andri Prayoga Putra Singkarru,M.Sc 150.633 2 Jupri Mahmud,S.E 112.289 3 H. Almalik Prababari 56.225 4 A. Ian Ali Baal Masdar, S.H. 55.090 5 H. Iskandar Muda Baharuddin Lopa 53.069 9 Bahwa berdasarkan tabel 4 di atas, Pemohon IV menempati peringkat ke-5 dalam perolehan suara calon anggota DPD Dapil Provinsi Sulawesi Barat pada Pemilu 2024. 5. Bahwa Pemohon V adalah warga negara Indonesia (Bukti P-22), pembayar pajak yang taat (Bukti P-23), ditetapkan sebagai peserta Pemilu calon Anggota DPD sesuai Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya (Bukti P-24). Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI- DPD), KPU Provinsi Kalimantan Timur menempati peringkat kelima dalam perolehan suara, tertanggal 10 Maret 2024 (Bukti P-25), dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta Lampiran IV Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Provinsi Kalimantan Timur (Bukti P-38), sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 5: Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilu Anggota DPD Tahun 2024 No Nama Peserta Pemilu Perolehan Suara 1 Sinta Rosma Yenti,S.AP 219.819 2 Adji Mirni Mawarni,ST,MM 188.193 3 Dr.dr. Andi Sofyan Hasdam,Sp.N 179.346 4 Dr. Yulianus Henock Sumual, S.H., M.Si. 140.044 5 Zainal Arifin,A.Md,Kep 129.974 Bahwa berdasarkan tabel 5 di atas, Pemohon V menempati peringkat ke-5 dalam perolehan suara calon anggota DPD Dapil Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilu 2024. 10 6. Bahwa Pemohon VI adalah warga negara Indonesia (Bukti P-26), pembayar pajak yang taat (Bukti P-27), ditetapkan sebagai peserta Pemilu calon Anggota DPD sesuai Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya (Bukti P-28). Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI-DPD), KPU Provinsi DKI Jakarta menempati peringkat kelima dalam perolehan suara, tertanggal 9 Maret 2024 (Bukti P-29), dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta Lampiran IV Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-38), sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 6: Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dapil Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu Anggota DPD Tahun 2024 No Nama Peserta Pemilu Perolehan Suara 1 Fahira Idris,S.E,M.H 745.841 2 Hj. Happy Djarot 656.815 3 Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, S.H.,LL.M 613.721 4 Ahmad Azran 456.247 5 Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H,M.SI 436.923 Bahwa berdasarkan tabel 6 di atas, Pemohon VI menempati peringkat ke-5 dalam perolehan suara calon anggota DPD Dapil Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2024. 7. Bahwa Pemohon VII adalah warga negara Indonesia (Bukti P-30), pembayar pajak yang taat (Bukti P-31), ditetapkan sebagai peserta Pemilu calon Anggota DPD sesuai Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 11 2024 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya (Bukti P-32). Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI-DPD), KPU Provinsi Sulawesi Utara menempati peringkat kelima dalam perolehan suara, tertanggal 10 Maret 2024 (Bukti P-33), dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta Lampirannya IV Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Provinsi Sulawesi Utara (Bukti P-38), sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 7: Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilu Anggota DPD Tahun 2024 No Nama Peserta Pemilu Perolehan Suara 1 Maya Rumantir 394.153 2 Cherish Harriette 234.333 3 Ir. Stepanus BAN Liow,M.AP 216.126 4 Dra. Adriana Charlotte Dondokambey, M.S.I 202.652 5 Djafar Alkatiri 188.580 Bahwa berdasarkan tabel 7 di atas, Pemohon VII menempati peringkat ke-5 dalam perolehan suara calon anggota DPD Dapil Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilu 2024. 8. Bahwa Pemohon VIII adalah warga negara Indonesia (Bukti P-34), pembayar pajak yang taat (Bukti P-35), ditetapkan sebagai peserta Pemilu calon Anggota DPD sesuai Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Riau, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya (Bukti P-36). Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota 12 Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D. HASIL PROVINSI-DPD), KPU Provinsi Riau menempati peringkat kelima dalam perolehan suara, tertanggal 09 Maret 2024 (Bukti P-37), dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta Lampirannya IV Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Provinsi Riau (Bukti P-38), sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 8: Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Riau pada Pemilu Anggota DPD Tahun 2024 No Nama Peserta Pemilu Perolehan Suara 1 Arif Eka Saputra,S.Pi 271.518 2 KH. Muhammad Mursyid, M.Pdi 262.889 3 Sewitri,S.E 219.168 4 H. Abdul Hamid,S.PI.M.SI 189.171 5 H. Edwin Pratama Putra,S.H. 185.403 9. Bahwa berdasarkan tabel 8 di atas, Pemohon VIII menempati peringkat ke-5 dalam perolehan suara calon anggota DPD Dapil Provinsi Riau pada Pemilu 2024. 10. Bahwa berdasarkan Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, Tabel 7, dan Tabel 8 maka para Pemohon tidak dapat ditetapkan menjadi anggota DPD terpilih dari Provinsi Bengkulu, Provinsi Gorontalo, Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Riau untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2024-2029. 11. Bahwa tidak dapat ditetapkannya para Pemohon sebagai anggota DPD terpilih dari Provinsi Bengkulu, Provinsi Gorontalo, Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Riau untuk pengisian anggota DPD periode 2024-2029 disebabkan keberlakukan Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang 13 Nomor 17 Tahun 2014 dan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sementara, berdasarkan Pasal 22C ayat (2) UUD 1945 jumlah anggota DPD setiap provinsi tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR, bahkan kalau jumlah anggota atau kursi DPD di setiap provinsi 5 (lima) pun tetap masih di bawah sepertiga dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 12. Bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” 13. Bahwa oleh karena keberlakuan Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebabkan kerugian konstitusional para Pemohon yaitu tidak mendapat kepastian hukum yang adil dan tidak dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. 14. Bahwa oleh karena para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian menghalangi hak konstitusional untuk menduduki jabatan sebagai anggota DPD periode 2024-2029 maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Bahwa meskipun isu hukum permohonan para Pemohon terkait dengan keberlakuan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian yang mengahalangi hak konstitusional para Pemohon, akan tetapi Permohonan a quo sejatinya sangat terkait dengan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disingkat DPD) secara kelembagaan karena Permohonan a quo terkait dengan keanggotaan DPD yang selama ini menjadi problem kelembagaan karena dalam sistem demokrasi jumlah anggota lembaga perwakilan akan sangat menentukan posisi politik dalam pengambilan keputusan ketatanegaraan. Oleh karena itu, para Pemohon perlu secara singkat terlebih dahulu mendeskripsikan politik 14 hukum dan historiagrafi pembentukan DPD dan eksisting DPD saat ini tanpa bermaksud “memberikan suluh di siang hari” kepada Mahkamah Konstitusi, namun semata-mata kiranya menjadi pemahaman yang utuh bahwa kerugian konstitusional para Pemohon seharusnya tidak perlu terjadi jikalau jumlah anggota DPD proporsional dengan kedudukan, tugas, dan fungsi DPD sebagai lembaga negara perwakilan daerah agar cukup memberikan perimbangan yang wajar dan konstitusional sesuai dengan prinsip check and balance yang menjadi spirit hubungan antarlembaga negara utama. 2. DPD dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945. Gagasan mengenai pembentukan DPD sudah dimulai sejak proses Perubahan Pertama 1999 yang berakhir pada Perubahan Ketiga 2001. Latar belakang pembentukan DPD, tidak terlepas dari pelbagai latar belakang persoalan lembaga-lembaga negara. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk mendapatkan sistem kelembagaan yang pas dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan komposisi etnis yang beragam, bahasa daerah yang berbeda-beda, agama yang berlainan, serta persebaran penduduk yang menghuni kawasan pulau-pulau kecil sampai gunug-gunung tinggi, rasanya mustahil satu sistem kelembagan politik saja akan mampu menampung seluruh perbedaan itu. Menurut sejarahnya, lembaga perwakilan daerah di Indonesia sebenarnya telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Pada era kolonial, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan pemerintah kolonial Belanda yang diberi nama Volksraad. Setelah Indonesia merdeka keberadaan wakil daerah dipertahankan dalam Utusan Daerah di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hanya saja persoalan utama yang selalu merubungi lembaga ini dari masa ke masa adalah tidak pernah hadirnya lembaga perwakilan daerah yang mampu menyuarakan kepentingan-kepentingan daerah di tingkat nasional seperti di era Orde Lama dalam kurun waktu dari 1959 sampai dengan 1967 dan di era Orde Baru 1967 sampai dengan 1998. Dari kedua rezim politik tersebut yang paling menonjol adalah dalam rezim Ode Baru, dimana Utusan Daerah diangkat oleh Presiden yang diambil dari unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) tingkat provinsi di seluruh Indonesia, yang antara lain terdiri dari gubernur, Pangdam, Kapolda, Kejati, 15 Ketua Pengadilan Negeri dan lain-lain, yang hanya hadir dalam sidang MPR yang diselenggarakan hanya sekali dalam lima tahun, dan justru hanya digunakan untuk memperoleh suara yang sebanyak-banyaknya dalam rangka Pemilu dan pemilihan Presiden di MPR, bersama-sama dengan kekuatan Orde Baru yang lain yaitu unsur ABRI, birokrasi, Golkar, dan Utusan Golongan. Belajar dari pengalaman sejarah itulah, maka Utusan Daerah direformasi dan difungsionalkan sesuai dengan agenda reformasi dengan maksud dan tujuan untuk menuju desentralisasi dan otonomi daerah demi mempercepat pembangunan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, yang sebelumnya sangat sentralistik dan hegemonik. Oleh karena itu, pada saat bangsa Indonesia mengalami masa transisi demokrasi dengan melakukan reformasi, diambillah kesempatan untuk membentuk lembaga perwakilan daerah yang prosesnya lebih demokratis, untuk memperkuat NKRI karena banyak daerah yang ingin melepaskan diri dari NKRI dan dalam kerangka otonomi daerah. Upaya itu dilakukan dengan merestrukturisasi Utusan Daerah di dalam MPR karena bagaimana Utusan Daerah yang hanya berkumpul 5 (lima) tahun sekali di MPR, dapat berperan secara lebih baik dalam sebuah lembaga yang keanggotaannya permanen dan dipilih rakyat secara langsung bisa memperjuangkan aspirasi wilayah/teritorial di parlemen tingkat pusat. Pendek kata, pembentukan DPD tersebut adalah sebagai upaya mencari jawaban bagaimana menafsirkan demokratisasi sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 secara wajar dan proporsional. Disamping bagaimana menafsirkan demokratisasi yang kemudian diimplementasikan dengan memilih anggotanya melalui Pemilu. Pembentukan DPD juga dimaksudkan untuk memberikan tempat bagi daerah-daerah menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan tingkat nasional untuk mengakomodasi dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sistem otonomi daerah. 3. Bahwa dengan kehadiran DPD tersebut maka menurut Solly Lubis (Sutjipno: 2005) di Daerah itu berlangsung sekaligus dua arus kebijakan, yakni berlangsungnya kekuasaan dan kewibawaan Pemerintah Pusat di Daerah 16 dari satu arah secara top-down, dan sekaligus berlangsung pendemokrasian pemerintahan dan akomodasi aspirasi masyarakat Daerah dari arah lain secara bottom-up, secara demikian maka berarti konstitusi mengamanatkan kepada DPD untuk menjembatani kedua kepentingan kebijakan ini. Bahwa untuk menjembatani dua kepentingan tersebut di negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan seperti Indonesia bukan hanya soal kewenangan dan kewajiban konstitusional saja yang diperlukan tetapi jumlah suara akan sangat menentukan posisi politik dan optimalisasi keberhasilan penyampaian aspirasi dari Daerah dalam pengambilan keputusan di tingkat Pusat. 4. Bahwa secara hakiki, eksistensi DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional representation) dalam wilayah provinsi. Melalui wakil-wakil yang jumlahnya sama di setiap provinsi, DPD menyuarakan kepentingan daerah melalui tugas dan fungsinya di bidang legislasi, anggaran serta pengawasan. Dalam fungsi legislasi DPD berwenang untuk mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Secara faktual, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, DPD telah diakui dalam membahas Rancangan Undang-Undang, di Tingkat I dan Tingkat II serta Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD. Akan tetapi, dalam Pembahasan Tingkat II, DPD hanya menyampaikan pendapat mini dalam rapat Paripurna DPR sebelum tahap persetujuan. Kondisi demikian, berakibat DPD tidak dapat melakukan kontrol terhadap perubahan-perubahan ketentuan rancangan undang-undang dalam sidang paripurna persetujuan antara DPR dan Presiden. Pada akhirnya kebijakan yang dihasilkan berpotensi merugikan daerah. 5. Bahwa tidak masuknya DPD dalam pembahasan Rancangan Undang- Undang untuk mendapatkan persetujuan bersama, disebabkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, hanya mengatur, “Setiap rancangan undang-undang dibahas 17 oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” Dengan demikian, tidak ada ruang secara konstitusional keterlibatan DPD dalam pemberian persetujuan pada sidang paripurna terhadap Rancangan Undang-Undang yang menyangkut otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Padahal, keberadaan DPD sebagai representasi teritorial atau regional (regional representation). Untuk itu diperlukan upaya dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi legislasi yang menjamin tercapainya aspirasi masyarakat (Roosiah Yuniarsih dkk, 2019). Pasal 252 ayat (1) UU MD3 dan Pasal 196 UU Pemilu Melanggar Prinsip Kedaulatan Rakyat, Proprsionalitas dan Keadilan 6. Bahwa Pasal 22C ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.” 7. Bahwa 22C ayat (2) UUD 1945 memang tidak secara eksplisit menentukan berapa jumlah anggota DPD dari setiap provinsi atau secara implisit memerintahkan pengaturan norma jumlah kursi DPD atau jumlah anggota DPD dari setiap provinsi ke dalam undang-undang, detail jumlahnya diserahkan kepada Pembentuk undang-undang. 8. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 22C ayat (2) UUD 1945 hanya memberikan garis besar berapa jumlah anggota dari setiap provinsi, tidaklah bermakna memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada Pembentuk Undang-Undang untuk menentukan berapa kursi DPD di setiap provinsi dan dengan demikian berapa jumlah anggota DPD dari setiap provinsi, dan tidak berarti pula bahwa berjumlah 1 (satu), atau 2 (dua), atau 3 (tiga), atau 4 (empat) konstitusional atau ketika berjumlah 5 (lima) menjadi inkonstitusional, karena kedaulatan rakyat tidak semata-mata angka matematis, melainkan harus ada ruh hukum yang berbasis pada kedaulatan rakyat, sehingga secara demikian tidak pula bermakna bahwa Mahkamah Konstitusi tidak boleh mencampuri masalah-masalah yang didelegasikan kepada Pembentuk Undang-Undang atau secara “mafhum mukhalafah” menjadi arena 18 permainan dan domain dari Pembentuk Undang-Undang karena ketika sebuah undang-undang dipersoalkan di hadapan Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Konstitusi akan memastikan bahwa penormaan sebuah norma konstitusi ke dalam Undang-Undang harus tetap dalam bingkai konstitusi atau dengan kata lain, meskipun implementasi dari suatu norma konstitusi menjadi ranah Pembentuk Undang-Undang namun penormaan tersebut tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dalam konstitusi, diantaranya prinsip kedaulatan rakyat, proporsionalitas dan keadilan. 9. Bahwa permohonan ini tidak bermaksud menarik Mahkamah ke medan legislative review yang secara konstitusional menjadi ranah Pembentuk Undang-Undang, tetapi sudah menjadi pemahaman bersama bahwa dengan kekuasaan membentuk undang-undang yang ada pada DPR, maka upaya melakukan perubahan Undang-Undang yang bisa mengarah pada kemungkinan pembagian kewenangan atau potensi mengurangi kewenangan DPR “bak menembus tembok tebal” dan seperti menempuh “jalan gelap, terjal dan berliku” yang tidak tahu kapan akan sampai pada titik tujuan. Seperti terbukti, DPD pernah mengajukan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan di hadapan Mahkamah Konstitusi yakni dalam Perkara Nomor 92/PUU-X/2012, Pembentuk Undang- Undang tidak sepenuhnya menindaklanjuti Putusan Mahkamah terbukti dalam melakukan penggantian UU MD3 tetap mengabaikan kewenangan konstitusional DPD sebagaimana tafsir konstitusional Mahkamah dalam Putusan a quo sehingga DPD terpaksa kembali mengajukan pengujian UU MD3 sebagaimana dalam Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014, dimana Mahkamah kembali harus mengingatkan Pembentuk UU sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan, “Pembentuk Undang-Undang dalam melakukan penggantian UU MD3 tidak memasukkan Putusan Mahkamah bahwa rancangan UU tersebut selain disampaikan kepada DPR juga disampaikan kepada Presiden.” 19 10. Bahwa dua dari Putusan Mahkamah tersebut adalah nyata bahwa kekuasaan membentuk undang-undang yang ada pada DPR membuat DPR tidak ada political will untuk penguatan kewenangan DPD apalagi menambah jumlah anggota DPD melalui jalur legislative review. Sampai pada titik ini, Mahkamah Konstitusi harus hadir semata-mata demi fungsinya sebagai penjaga, penafsir konstitusi, dan pelindung hak konstitusional warga negara. Fungsi tersebut telah dijalankan oleh Mahkamh secara optimal dan progresif yang ditandai dengan beragam amar putusan yang isinya merumuskan makna bagi norma undang-undang yang diuji, yang oleh Mahkamah Konstitusi diberi istilah konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat sebagai wujud pelaksanaan fungsi check and balances system antar cabang kekuasaan negara. 11. Bahwa dengan demikian, “bak pungguk merindukan bulan” mengajukan penambahan jumlah anggota DPD melalui penggunaan hak konstitusional mengajukan RUU karena kewenangan konstitusional DPD mengajukan RUU terbatas pada undang-undang saja sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, yaitu RUU yang hanya berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Termasuk mengawasi pelaksaanaan undang-undang tertentu tersebut demikian juga kewenangan terbatas lain yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2), dan Pasal 23F ayat (1) UUD 1945. 12. Bahwa terkait dengan pengujian norma yang berkategori Kebijakan Hukum Terbuka (open legal policy), Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus dan mengadili dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam amarnya memutus secara inkonstitusional bersyarat terhadap norma yang notabene juga berkategori Kebijakan Hukum Terbuka (open legal policy). 20 13. Bahwa Pasal 252 ayat (1) UU MD3 yang berbunyi “Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang” dan Pasal 196 UU Pemilu yang menyatakan, “Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat).” adalah tidak proporsional karena: 1) anggota DPD adalah juga anggota MPR, dipastikan akan selalu kalah manakala dalam setiap pengambilan keputusan di MPR yang menghendaki suara terbanyak atau prosentasi, seperti fakta yang pernah terjadi ketika DPD mengusulkan amandemen UUD 1945 kelima pada 2007, di mana DPD semula mendapat dukungan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) anggota MPR yang ketika itu anggota MPR berjumlah 678 yang terdiri dari 550 (lima ratus lima puluh lima) anggota DPR dan 138 (seratus tiga puluh delapan) anggota DPD yang berarti sudah memenuhi 1/3 jumlah anggota MPR sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 37 ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, pada tanggal 29 Mei 2007. Menjelang tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Pimpinan MPR dukungan berkurang tinggal 204 (dua ratus empat) anggota, sehingga sidang DPD gagal mengusulkan Perubahan Kelima UUD 1945. Kegagalan DPD mengusulkan amandemen kelima UUD 1945 disebabkan jumlah anggota DPD ketika itu hanya 132 (seratus tiga puluh dua), ditambah 66 orang anggota DPR sehingga tidak mencapai 1/3 dari jumlah anggota MPR. 2) apabila diukur dengan kedudukan DPD sebagai lembaga negara perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai panyalur aspirasi daerah dalam arus kebijakan nasional dan aspirasi kepentingan Daerah, dibandingkan dengan DPR yang juga sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ketidakproporsionalan tersebut dibuktikan dengan terus bertambahnya jumlah anggota DPR setiap perubahan atau pembentukan undang- undang terkait, sementara jumlah anggota DPD meski bertambah karena dibentuknya provinsi baru yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, tetap tidak mendekati jumlah sepertiga dari jumlah anggota DPR bahkan jauh di bawah sepertiga dari jumlah anggota DPR saat ini, sebagaimana tabel berikut ini: 21 Tabel 9: Jumlah anggota/kursi DPR dan DPD berdasarkan Undang-Undang No ANGGOTA DPR RI Dasar ANGGOTA DPD RI DASAR 1 560 Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD 136 Pasal 252 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD 2 575 Pasal 186 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 136 Pasal 196 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 3 580 PKPU Nomor 6 Tahun 2023 dan atas perintah Putusan MK dan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 152 PKPU Nomor 6 Tahun 2023 dan atas perintah Putusan MK dan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 14. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 22C ayat (2) UUD 1945 bahwa anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR maka artinya anggota DPD tidak boleh lebih dari 193 (seratus sembilan puluh tiga) dari 580 (lima ratus delapan puluh) anggota DPR saat ini. Hal ini mempengaruhi kekuatan politik DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. 15. Dengan demikian permohonan dalam perkara a quo yang meminta agar jumlah anggota DPD setiap provinsi adalah 5 (lima) orang atau 5 (lima) kursi jika dikalikan dengan jumlah provinsi di Indonesia sebanyak 38 (tiga puluh delapan) provinsi maka jumlah anggota DPD menjadi 190 (seratus sembilan puluh) orang atau 190 (seratus sembilan puluh) kursi, jumlah 190 (seratus sembilan puluh) tersebut masih di bawah sepertiga dari jumlah anggota DPR, menjadi beralasan hukum. 16. Bahwa benar secara konstitusional memang Pasal 22C ayat (2) UUD 1945 mengatakan bahwa anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Namun, jika dilihat jumlah anggota DPD saat ini yang berjumlah 152 22 anggota, jumah ini merupakan jumlah keanggotaan yang minimal dari ketentuan maksimal sepertiga jumlah DPR RI. Jumlah tersebut jauh di bawah jumlah anggota maksimal DPD RI yaitu 193 anggota. 17. Bahwa dengan demikian pasal-pasal yang dimohonkan pengujian melanggar prinsip proporsionalitas yang secara kebahasaan bermakna sebanding, seimbang dan berimbang antara jumlah anggota DPD di satu sisi dan kedudukan, kewenangan, dan kewajiban konstitusional DPD di sisi yang lain. Dengan kata lain, makna proporsional dalam konteks permohonan a quo adalah mendekati sepertiga dari jumlah anggota DPR dan angka yang mendekati sepertiga dari jumlah anggota DPR saat ini yang berjumlah 580 (lima ratus delapan puluh), adalah 5 (lima) anggota DPD di setiap provinsi. Oleh karena itu, pasal-pasal yang dimohonkan pengujian terhadap Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 dimaknai berjumlah 5 (lima) orang selayaknya dikabulkan. 18. Bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian bertentangan prinsip keadilan, karena: 1) Pembentuk Undang-Undang mengabaikan rasa keadilan bagi DPD karena Pembentuk Undang-Undang sungguh-sungguh tidak memperhatikan hasil yang paling buruk ketika menormakan jumlah anggota DPD dari setiap provinsi yang hanya 4 (empat) orang, karena dengan jumlah yang hanya 4 (empat) orang membuat lemah posisi politik DPD karena membuat DPD akan selalu kalah dalam setiap pengambilan Keputusan ketatanegaraan di MPR yang menghendaki suara terbanyak sebagaimana diuraikan pada paragrap di atas. 2) Adalah benar bahwa para Pemohon mendapat perlakuan yang sama dengan peserta Pemilu lainnya dalam mengikuti kontestasi Pemilu, akan tetapi pasal-pasal yang dimohonkan pengujian adalah berkaitan dengan jumlah anggota DPD di setiap provinsi yang kalau permohonan ini dikabulkan akan dapat memperkuat posisi politik DPD karena jumlah anggota DPD akan mendakati proporsional dengan jumlah anggota DPR. Penambahan jumlah anggota DPR melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 23 sebagaimana diuraikan maka ketidakadilan para Pemohon terhalang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Menimbulkan Problematika Kelembagaan dan Menghambat Kinerja Kelembagaan bagi DPD RI 19. Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian menimbulkan problem kelembagaan bagi DPD RI karena jumlah anggota DPD yang hanya 4 (empat) di setiap provinsi membuat DPD akan selalu kalah dalam pengambilan keputusan politik ketatanegaraan di MPR yang diambil melalui pemungutan suara (voting) atau pembicaraan isu-isu strategis nasional, seperti ketika DPD menggagas untuk menindaklanjuti 7 (tujuh) Rekomenasi MPR masa jabatan 2009-2014 yang melakukan kajian kemungkinan perbaikan penataan sistem ketatanegaraan, yang kemudian dilanjutkan oleh MPR masa jabatan 2014-2019, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan MPR RI Nomor 8/MPR/2019 tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019. Rekomendasi tersebut berisi (Bukti: P-39): 1) Pokok-pokok Haluan Negara; 2) Penataan Kewenangan MPR; 3) Penataan Kewenangan DPD; 4) Penataan Sistem Presidensil; 5) Penataan Kekuasaan Kehakiman; 6) Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara; 7) Pelaksanaan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR. Akan tetapi, gagasan DPD tersebut tidak mendapat respon sebagaimana mestinya, lagi-lagi disebabkan lemahnya posisioning DPD dan sedikitnya jumlah DPD yang jauh di bawah sepertiga dari jumlah DPR. Akibatnya, DPD secara kelembagaan adalah tidak dapat secara efektif mengakomodasi kebutuhan daerah di tingkat nasional dan tidak optimal melakukan fungsi sebagai lembaga perwakilan, seperti diantaranya produktivitas di fungsi “dapat mengajukan” dan “ikut membahas, dalam kurun waktu Oktober 2004 24 sampai dengan Oktober 2014, DPD mengajukan 57 (lima puluh) RUU, 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) pandangan dan pendapat, 74 (tujuh puluh empat) pertimbangan dan 138 (seratus tiga puluh delapan) hasil pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan pada tahun sidang 2015- 2016 DPD menerima 7.621 (tujuh ribu enam ratus dua puluh satu) permasalahan daerah yang tidak lanjutnya juga tidak pernah terlembagakan. Implikasi bagi anggota DPD adalah membuat anggota DPD merasa satu langkah di belakang DPR karena merasa fungsi dan kewenangannya terbatas dan jumlah anggota yang tidak proporsional dengan jumlah anggota DPR. 20. Bahwa Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 yang dimohonkan dapat menghambat kinerja kelembagaan DPD karena sebagai wakil daerah dengan sendirinya DPD berkepentingan menjaga daerah sebagai sebuah geopolitik, sosial, dan budaya yang beranekaragam dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). DPD sebagai salah satu pemegang otoritas publik dalam sistem NKRI dan penyalur aspirasi daerah merupakan konsekuensi dari prinsip demokrasi yang juga diemban DPD oleh bersama lembaga negara perwakilan rakyat. Daerah dalam hal ini provinsi- provinsi yang luas dan jumlah yang banyak membutuhkan perwakilan yang proporsional dengan lembaga perwakilan rakyat sehingga jumlah 4 (empat) orang tidak memadai sebagai representasi wakil daerah yang menimbulkan kerugian konstitusional bagi rakyat di daerah. 21. Bahwa kalau Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian jikalau dikategorikan sebagai Kebijakan Hukum Terbuka agar tetap tidak merugikan hak konstitusional para pemohon yang bersifat khusus, faktual, dan mempunyai hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, serta kalau permohonan para Pemohon dikabulkan, agar kerugian tersebut tidak akan terjadi, maka Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 tersebut harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini sehingga Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 menjadi berbunyi, “Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan 5 (lima) orang.” dan Pasal 196 UU 7/2017 25 sehingga menjadi berbunyi, “Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 5 (lima)”. 22. Bahwa dengan mengingat Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai dibacakan, maka untuk menghindari kerugian konstitusional yang lebih besar karena kerugian konstitusional tersebut secara faktual sudah dialami para Pemohon akibat berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan ditetapkannya Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka meskipun permohonan a quo bukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, tetapi putusan dalam perkara a quo mengikat lembaga negara maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak boleh terus terjadi apabila lembaga negara terkait in casu Komisi Pemilihan Umum tidak mematuhi putusan ini. 23. Bahwa makna putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap sejak selesai dibacakan adalah mengikat lembaga negara maka lembaga negara terkait in casu Komisi Pemilihan Umum harus menindaklanjuti dalam rangka mencegah kerugian konstitusional yang lebih besar bagi para Pemohon dengan menetapkan para Pemohon sebagai anggota DPD terpilih pada Pemilu 2024 dari provinsi masing-masing sebelum peresmiannya oleh Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal 252 ayat (3) UU 17/2014. 24. Bahwa dalil-dalil para Pemohon pada posita paragrap 22 dan paragrap 23 di atas tidaklah bermakna meminta agar putusan ini berlaku surut karena faktanya para Pemohon masih menjabat sebagai anggota DPD dan sekaligus menjadi peserta Pemilu 2024 yang baru akan berhenti dengan dilantiknya anggota DPD terpilih pada bulan Oktober sehingga permohonan untuk ditetapkan sebagai anggota DPD terpilih pada Pemilu 2024 dari provinsi masing-masing sebelum peresmiannya oleh Presiden tanggal 1 Oktober 2024 menjadi beralasan hukum. 26 IV. PETITUM Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396) terhadap Pasal 22C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang.” 3. Menyatakan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832), bertentangan dengan Pasal 22C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 5 (lima).” 4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dan berlaku untuk hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024. 27 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-39, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 18 Juli 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H.; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu NPWP Atas Nama H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H.; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu,tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI-DPD), KPU Provinsi Bengkulu; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Dewi Sartika, S.E.; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu NPWP Atas Nama Dewi Sartika Hemeto, S.E.; 28 12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI-DPD), KPU Provinsi Gorontalo; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama M. Fadhil Rahmi; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu NPWP Atas Nama Muhammad Fadhil Rahmi; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Aceh, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI-DPD), KPU Provinsi Aceh; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Ir. H. Iskandar Muda Baharuddin Lopa; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Kartu NPWP Atas Nama Ir. Iskandar Muda; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI-DPD), KPU Provinsi Sulawesi Barat; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Zainal Arifin; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Kartu NPWP Atas Nama Zainal Arifin; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan 29 Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI-DPD), KPU Provinsi Kalimantan Timur; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H., M.Si.; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Kartu NPWP Atas Nama Sylviana Murni, S.H.; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI-DPD), KPU Provinsi DKI Jakarta; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Djafar Alkatiri; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Kartu NPWP Atas Nama Djafar Alkatiri; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya; 33. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI-DPD), KPU Provinsi Sulawesi Utara; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Edwin Pratama Putra, S.H.; 35. Bukti P-35 : Fotokopi Kartu NPWP Atas Nama Edwin Pratama Putra; 36. Bukti P-36 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Riau, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya; 30 37. Bukti P-37 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI-DPD), KPU Provinsi Riau; 38. Bukti P-38 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 dan Lampirannya Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tahun 2024; 39. Bukti P-39 : Fotokopi Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8/MPR/2019, tanggal 27 September 2019 tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia masa jabatan 2014-2019; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 31 putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014) dan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 32 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dikemukakan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 “Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang.” 33 Pasal 196 UU 7/2017 “Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat).” terhadap Pasal 22C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 22C ayat (2) “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap propinsi jumlahnya sama dan jumlah sekuruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.” Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat 2. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dan pembayar pajak yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP para Pemohon [vide bukti P-6, bukti P-7, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-14, bukti P-15, bukti P-18, bukti P-19, bukti P-22, bukti P-23, bukti P-26, bukti P-27, bukti P-30, bukti P-31, bukti P-34, dan bukti P-35]; 3. Bahwa para Pemohon telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu calon Anggota DPD sesuai Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023, yakni Pemohon I untuk Dapil Provinsi Bengkulu, Pemohon II untuk Dapil Provinsi Gorontalo, Pemohon III untuk Dapil Provinsi Aceh, Pemohon IV untuk Dapil Provinsi Sulawesi Barat, Pemohon V untuk Dapil Provinsi Kalimantan Timur, Pemohon VI untuk Dapil Provinsi DKI Jakarta, Pemohon VII untuk Dapil Provinsi Sulawesi Utara, dan Pemohon VIII untuk Dapil Provinsi Riau [vide bukti P-8, bukti P-12, bukti P-16, bukti P-20, bukti P-24, bukti P-28, bukti P-32, dan bukti P-36]; 4. Bahwa para Pemohon menjelaskan sebagai peringkat kelima dalam perolehan suara calon anggota DPD berdasarkan Formulir Model D.Hasil Provinsi-DPD (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024) [vide bukti P-9, bukti P-13, bukti P-17, bukti P-21, bukti P-25, bukti P-29, bukti P-33, dan bukti P-37]; 34 5. Bahwa menurut para Pemohon, dengan berlakunya Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 yang membatasi jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi, yakni sebanyak 4 (empat) kursi telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena para Pemohon sebagai peringkat kelima dalam perolehan suara calon anggota DPD berdasarkan Formulir Model D.Hasil Provinsi-DPD sebagaimana dimaksud pada angka 4, tidak dapat ditetapkan sebagai anggota DPD terpilih. Sehingga, para Pemohon tidak mendapat kepastian hukum yang adil dan tidak dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, para Pemohon adalah benar perorangan warga Negara Indonesia, calon anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2024 yang berdasarkan Formulir Model D.Hasil Provinsi-DPD menduduki peringkat kelima dalam perolehan suara calon anggota DPD pada daerah pemilihan, in casu provinsi masing-masing. Para Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik dan aktual perihal kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Kerugian dimaksud secara konkret dialami para Pemohon sebagai calon anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2024 yang menduduki peringkat kelima dalam perolehan suara calon anggota DPD. Dengan adanya pembatasan jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi, yakni sebanyak 4 (empat) kursi sebagaimana diatur dalam Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 telah menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi para Pemohon. Sebagaimana diuraikan para Pemohon, jumlah hanya 4 (empat) kursi tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian. Kerugian hak konstitusional dimaksud tidak lagi terjadi apabila permohonan para Pemohon dikabulkan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berpendapat para Pemohon 35 memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan norma Pasal 196 UU 7/2017 (dalil selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara), para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa menurut para Pemohon, secara hakiki, eksistensi DPD mencerminkan prinsip keterwakilan/representasi teritorial atau regional (regional representation) yang berbasis pada wilayah provinsi. Sebagai representasi wilayah, salah satu persoalan yang dihadapi DPD adalah berkenaan dengan jumlah anggota DPD yang tidak proporsional dengan kedudukan, tugas, dan fungsi DPD sebagai lembaga perwakilan daerah agar memberikan perimbangan yang wajar sesuai dengan prinsip check and balance dalam hubungan antar-lembaga; b. Bahwa menurut para Pemohon, UUD NRI Tahun 1945 tidak secara eksplisit menentukan jumlah anggota DPD dari setiap provinsi. Dalam hal ini, Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR”. Berkenaan dengan jumlah tersebut, Pasal 22C ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 memberikan delegasi untuk diatur dengan undang- undang. Artinya, berkenaan dengan jumlah dimaksud diserahkan kepada pembentuk undang-undang; c. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 yang membatasi jumlah anggota DPD setiap provinsi 36 sebanyak 4 (empat) orang adalah melanggar prinsip kedaulatan rakyat, proporsionalitas dan keadilan; d. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 tidak proporsional karena anggota DPD yang juga anggota MPR, dipastikan akan selalu kalah dalam setiap pengambilan keputusan di MPR yang menghendaki suara terbanyak atau prosentasi. Selain itu, apabila kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang merupakan penyalur aspirasi daerah dalam perumusan kebijakan nasional dan aspirasi kepentingan daerah, dibandingkan dengan DPR yang juga sebagai lembaga perwakilan rakyat, jumlah tersebut adalah tidak proporsional. Hal tersebut dibuktikan dengan terus bertambahnya jumlah anggota DPR setiap perubahan atau pembentukan undang-undang terkait, sementara jumlah anggota DPD meski bertambah karena dibentuknya provinsi baru tetap tidak mendekati jumlah sepertiga dari jumlah anggota DPR bahkan jauh di bawah sepertiga dari jumlah anggota DPR saat ini; e. Bahwa menurut para Pemohon, dengan mengacu pada Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, jumlah anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Artinya anggota DPD tidak boleh lebih dari 193 (seratus sembilan puluh tiga) dari 580 (lima ratus delapan puluh) anggota DPR saat ini. Permintaan agar jumlah anggota DPD setiap provinsi adalah 5 (lima) orang atau 5 (lima) kursi jika dikalikan dengan jumlah provinsi di Indonesia sebanyak 38 provinsi maka jumlah anggota DPD menjadi 190 (seratus sembilan puluh) orang atau 190 (seratus sembilan puluh) kursi, yang masih di bawah sepertiga dari jumlah anggota DPR; f. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 bertentangan dengan prinsip keadilan karena pembentuk undang-undang mengabaikan rasa keadilan bagi DPD. Dengan jumlah DPD yang hanya 4 (empat) orang setiap provinsi membuat lemah posisi politik DPD pada setiap pengambilan keputusan ketatanegaraan di MPR yang menghendaki suara terbanyak (voting) atau pembicaraan isu-isu strategis nasional serta provinsi-provinsi yang luas dan jumlah yang banyak membutuhkan perwakilan yang proporsional dengan lembaga perwakilan rakyat sehingga jumlah 4 (empat) orang tidak memadai sebagai representasi wakil daerah yang menimbulkan kerugian konstitusional bagi rakyat di daerah. 37 Sehingga, jika permohonan a quo dikabulkan dapat memperkuat posisi politik DPD karena jumlah anggota DPD akan mendekati secara proporsional dengan jumlah anggota DPR; Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan para Pemohon di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan: 1. Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang”. 2. Pasal 196 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 5 (lima)”. 3. Putusan ini dapat dilaksanakan dan berlaku untuk hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024; [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 18 Juli 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 yang oleh para Pemohon dianggap melanggar prinsip kedaulatan rakyat, proporsionalitas dan keadilan sehingga tidak sesuai dengan kaidah konstitusi yang mengatur tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat [Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945] karena hal tersebut membatasi jumlah kursi atau jumlah anggota DPD di setiap provinsi, yakni sebanyak 4 (empat) kursi/anggota. 38 [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan ihwal dalil pokok tersebut, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan perihal keberadaan lembaga perwakilan dalam relasi antar-lembaga negara. Menggunakan teori bernegara yang paling klasik, yaitu antara lain teori trias politika, selain eksekutif dan kekuasaan kehakiman, lembaga perwakilan rakyat atau legislatif merupakan salah satu cabang kekuasaan terpenting suatu negara. Secara doktriner dan praktik yang telah dikenal selama ini, lembaga perwakilan atau legislatif merupakan lembaga negara pertama yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sebagaimana eksekutif dan kekuasaan kehakiman, sebagai elemen suprastruktur politik, lembaga perwakilan merupakan lembaga yang diatur secara eksplisit dalam undang-undang dasar atau konstitusi suatu negara. Dengan membaca berbagai konstitusi di dunia, salah satu hal mendasar yang diatur secara eksplisit adalah sistem/model lembaga perwakilan. Merujuk perkembangan paling mutakhir, negara-negara demokrasi pada umumnya memilih 2 (dua) model, yaitu lembaga perwakilan dengan kamar tunggal/unikameral (single chamber) atau lembaga perwakilan dengan kamar ganda/bikameral (two chambers). Pengalaman sejumlah negara, model/sistem lembaga perwakilan yang dipilih pernah mengalami perubahan dari unikameral menjadi bikameral, sebaliknya terdapat pula negara yang berubah dari bikameral menjadi unikameral. Dalam hal ini, misalnya Selandia Baru (1950), merupakan salah satu negara yang berubah dari model bikameral menjadi unikameral. Sebaliknya, meskipun saat ini memilih model lembaga perwakilan bikameral, Filipina pernah beberapa kali berubah dari bikameral menjadi unikameral. Secara konseptual, negara yang memilih model bikameral, kedua kamar di lembaga perwakilan rakyat dibedakan menjadi lower house (majelis rendah) dan upper house (majelis tinggi). Kedua kamar tersebut memiliki keterwakilan yang tidak sama atau berbeda. Dalam hal ini, lower house lebih merupakan keterwakilan partai politik. Sementara itu, upper house umumnya merupakan keterwakilan daerah yang bersifat kewilayahan atau dari unsur lain yang bukan merupakan keterwakilan dari partai politik. Bahkan, sejumlah negara memosisikan upper house sebagai lembaga yang memberi kesempatan kepada kelompok masyarakat termarjinalkan yang tidak terwakili oleh partai politik untuk tetap memiliki wakil di lembaga perwakilan rakyat. Sebagaimana halnya negara lain, Indonesia juga mengatur perihal lembaga perwakilan dalam berbagai hukum dasar. Misalnya, merujuk pada Undang-Undang 39 Dasar 1945 sebelum perubahan, perihal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam bab tersendiri, yaitu Bab VII yang terdiri atas 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 19 hingga Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Bahkan, dengan memosisikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga perwakilan, terdapat pula dua pasal lain yang juga mengatur lembaga perwakilan, yaitu Pasal 2 hingga Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Selain mengatur eksplisit di dalam hukum dasar, Indonesia pun pernah memiliki pengalaman berubah model lembaga perwakilan, yaitu dari model unikameral berubah menjadi model bikameral. Paling tidak, perubahan model dimaksud dapat dilacak dari hasil perubahan konstitusi setelah era reformasi (1999-2002). Hasil perubahan konstitusi memunculkan 2 (dua) lembaga perwakilan yang pengisian anggotanya berasal dari hasil pemilihan umum, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam Bab VII Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22B UUD NRI Tahun 1945; dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam Bab VIIA Pasal 22C dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945. Searah dengan konsep lembaga perwakilan bikameral yang telah diuraikan sebelumnya, DPR dan DPD memiliki representasi atau keterwakilan yang berbeda. Sebagai lower house, DPR lebih merupakan keterwakilan partai politik. Pandangan demikian terkait dengan makna Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 antara lain menyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR adalah partai politik. Sementara itu, sebagai upper house, DPD merupakan perwakilan wilayah, yang berdasarkan Pasal 22E ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 kepesertaannya dalam pemilihan umum adalah perseorangan. Perbedaan keterwakilan antara DPR dan DPD dimaksud telah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 yang ducapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Maret 2013, yang antara lain dalam Paragraf [3.17] menyatakan: 4. DPD adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perubahan UUD 1945. Pembentukan DPD merupakan upaya konstitusional yang dimaksudkan untuk lebih mengakomodasi suara daerah dengan memberi saluran, sekaligus peran kepada daerah-daerah. Saluran dan peran tersebut dilakukan dengan memberikan tempat bagi daerah-daerah untuk menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan tingkat nasional untuk memperjuangkan dan menyuarakan kepentingan- kepentingan daerahnya sehingga akan memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia. Perwakilan daerah dalam DPD mencerminkan prinsip 40 representasi teritorial atau regional (regional representation) dari daerah, dalam hal ini provinsi... 5. …dengan peran dan kewenangan tertentu dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal itu dimaksudkan untuk memberi saluran dan peran kepada daerah untuk ikut menentukan kebijakan nasional yang secara langsung terkait dengan kepentingan daerah serta untuk memperkuat pilihan atas bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterwakilan anggota DPR dan anggota DPD yang sama-sama mewakili daerah di badan perwakilan tingkat nasional mengandung perbedaan, antara lain, anggota DPR dipilih berdasarkan daerah-daerah pemilihan dari seluruh Indonesia. Adapun anggota DPR dicalonkan dan berasal dari partai politik peserta pemilihan umum, yang dalam posisinya sebagai anggota DPR mewakili dua kepentingan sekaligus, yaitu kepentingan partai politik dan kepentingan rakyat daerah yang diwakilinya. Pada sisi lain, anggota DPD berasal dari perseorangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah tersebut, sehingga anggota DPD hanya akan secara murni menyuarakan kepentingan-kepentingan daerahnya, yaitu seluruh aspek yang terkait dengan daerah yang diwakilinya. Berbeda dengan anggota DPR, yang oleh karena mewakili partai politik tertentu sering dibebani misi partai politik yang bersangkutan. Selain itu, wakil rakyat yang duduk di DPR yang berasal dari partai politik dan terpilih dari suatu daerah pemilihan dapat saja berdomisili atau berasal dari daerah lain yang bisa saja tidak begitu mengenal daerah yang diwakilinya. Hal semacam itu sangat kecil kemungkinan terjadi bagi anggota DPD, karena mereka dipilih secara perseorangan dalam pemilihan umum secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.” Sekalipun pengaturan perihal lembaga perwakilan dalam UUD NRI Tahun 1945 lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, beberapa hal masih menimbulkan persoalan ihwal hubungan antara DPR dan DPD. Salah satu persoalan yang telah mengemuka sejak hasil Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 10 Agustus 2002 adalah terkait dengan kewenangan antara kedua lembaga yang relatif tidak seimbang. Dalam hal ini, secara tekstual maupun praktik, kewenangan DPR lebih “kuat” dibandingkan dengan kewenangan DPD. Namun, oleh karena wewenang dua lembaga tersebut diatur dalam konstitusi, upaya membuat wewenang dimaksud menjadi relatif berimbang di luar perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah terbatas untuk dilakukan. Bahkan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 hanya sebatas memperjelas kewenangan DPD dalam kaitannya dengan kewenangan DPR. Terkait substansi Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945, di antara kewenangan DPD yang dipertegas dan diperjelas Mahkamah adalah kewenangan DPD dalam mengajukan rancangan undang-undang. Dalam hal ini Sub-paragraf [3.18.1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 antara lain menyatakan: 41 DPD mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam hal mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selanjutnya, perihal kewenangan DPD dalam ikut membahas rancangan undang- undang, Sub-paragraf [3.18.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU- X/2012 antara lain menyatakan: DPD sebagai lembaga negara mempunyai hak dan/atau kewenangan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, pembentukan DPD sebagai salah satu kamar lembaga perwakilan antara lain dimaksudkan untuk mengakomodasi dan sekaligus memperkuat eksistensi dan peranan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat nasional. Namun demikian, terdapat beberapa hal berkenaan dengan kelembagaan DPD yang tidak diatur UUD NRI Tahun 1945 yang pengaturannya didelegasikan kepada undang-undang, yang berdasarkan ketentuan Pasal 22C ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan “diatur dengan undang-undang”. Di antara substansi pendelegasian yang masuk dalam frasa “diatur dengan undang-undang” dimaksud adalah jumlah anggota DPD dari setiap provinsi dan pembatasan jumlah total anggota DPD tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) jumlah anggota DPR. Bagi para Pemohon, perwujudan delegasi tersebut dinilai melanggar prinsip kedaulatan rakyat, proporsionalitas dan keadilan sehingga tidak sesuai dengan kaidah UUD NRI Tahun 1945 tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. [3.12] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, secara konstitusional norma Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat”. Ketentuan Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dimaksud mengatur 3 (tiga) hal pokok. 42 Pertama, anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama. Pengaturan demikian tidak dapat dilepaskan dari model keterwakilan DPD yang didasarkan pada wilayah atau ruang, bukan didasarkan kepada jumlah total penduduk atau pemilih. Karena yang diwakili adalah wilayah atau ruang, maka setiap wilayah atau ruang tersebut diwakili oleh jumlah yang sama. Berkenaan dengan jumlah yang sama bagi setiap provinsi tersebut, Paragraf [3.17] angka 6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 mempertimbangkan bahwa jumlah wakil yang sama dari setiap provinsi mengandung maksud setiap provinsi di Indonesia diperlakukan sama menurut UUD NRI Tahun 1945, sekecil apapun daerah provinsi itu karena daerah- daerah itu adalah bagian dari wilayah Indonesia yang menjadikan Indonesia bersatu. Selain itu, secara historis, apabila dirujuk sejarah ketatanegaraan Indonesia, dengan model lembaga perwakilan yang mirip DPD, jumlah wakil yang sama di setiap provinsi pernah diatur dan dipraktikkan untuk mengisi anggota upper house (Senat) ketika berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (Konstitusi RIS 1949). Dalam hal ini, Pasal 80 ayat (2) Konstitusi RIS 1949 menyatakan bahwa setiap daerah bagian mempunyai dua anggota dalam Senat. Berbeda dengan Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 80 ayat (2) Konstitusi RIS 1949 secara eksplisit mencantumkan jumlah yang sama dimaksud, yaitu 2 (dua) orang. Sementara itu, ketentuan Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan secara spesifik angka (jumlah) yang sama dimaksud, namun menyerahkan pengaturannya dengan undang-undang. Kedua, jumlah total dari keseluruhan anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah total anggota DPR, sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.17] angka 6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dimaksudkan agar terdapat perimbangan keanggotaan MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Selain itu, apabila dilacak latar belakang pembentukan DPD, lembaga ini merupakan “replikasi” dari utusan daerah ketika MPR masih berkedudukan sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan penjelmaan seluruh rakyat (Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes) yang dalam struktur ketatanegaraan merupakan lembaga negara tertinggi (die gezatnte Staatgewalt liegi allein bei der Majelis). Dalam posisi sebagai utusan daerah, jumlah memang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota DPR. Karena ide pembentukannya sebagai “pengganti” utusan daerah, dalam batas penalaran yang wajar, sangat mungkin jumlah anggota DPD yang dibatasi maksimal 43 tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) jumlah anggota DPR berkelindan dengan jumlah utusan daerah di MPR ketika itu. Ketiga, eksistensi DPD tidak didasarkan pada jumlah (kuantitas) anggota tetapi lebih ditentukan kewenangan DPD dan optimalisasi kewenangan dimaksud dalam upaya menindaklanjuti aspirasi daerah dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional. Artinya, dengan posisi sebagai representasi kepentingan daerah dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional, eksistensi DPD tidak ditentukan oleh jumlah anggota an sich tetapi kemampuan menggunakan kewenangan secara optimal. Penambahan jumlah anggota mungkin dapat menjadi salah satu jalan memperkuat eksistensi institusi, namun penambahan jumlah anggota bukan faktor penentu yang paling dominan. [3.13] Menimbang bahwa terhadap delegasi Pasal 22C ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 telah 3 (tiga) kali diatur dengan undang-undang, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terdapat pula fakta, undang-undang terakhir, in casu UU 17/2014, telah beberapa kali direvisi atau diubah oleh pembentuk undang-undang. Dari ketiga undang-undang tersebut, ihwal jumlah anggota DPD tidak berubah, yaitu tetap 4 (empat) orang dari setiap provinsi. Sekalipun terdapat fakta, jumlah anggota DPR mengalami kenaikkan dari periode 2004-2009 sebanyak 550 orang, pada periode 2024-2029 bertambah menjadi 580 orang. Namun fakta lain, jumlah anggota DPD mengalami penambahan dari periode 2004-2009 sebanyak 128 orang, bertambah menjadi 152 orang pada periode 2024- 2029. Bilamana dibuat dalam bentuk persentase, penambahan jumlah anggota DPR dari periode 2004-2009 adalah sebanyak 5,45 persen, dan penambahan jumlah anggota DPD dari periode 2004-2009 adalah sebanyak 18,75 persen. Artinya, secara persentase, penambahan jumlah anggota DPD lebih besar daripada penambahan jumlah anggota DPR. Namun demikian, dalam batas penalaran yang wajar, fakta yang tidak mungkin dinafikan adalah penambahan jumlah tersebut, baik 44 anggota DPR maupun anggota DPD, disebabkan adanya penambahan jumlah provinsi. [3.14] Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014, yang mengatur mengenai jumlah anggota DPD sebanyak 4 (empat) kursi untuk setiap provinsi harus dikembalikan kepada ketentuan Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, selama dan sepanjang jumlah anggota DPD tidak lebih dari sepertiga dari keseluruhan jumlah anggota DPR, jumlah tersebut harus dinyatakan konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, semua jumlah yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang sejauh dan sepanjang tidak melebihi 1/3 (sepertiga) jumlah anggota DPR adalah tidak bertentangan dengan konstitusi (konstitusional). Dalam konteks itu maka jumlah 4 (empat) orang yang diatur dalam Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 harus dinyatakan tidak bertentangan dengan Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks itu pula, petitum para Pemohon yang menghendaki jumlah anggota DPD dari setiap provinsi menjadi 5 (lima) orang masih berada dalam ambang batas tidak melebihi 1/3 (sepertiga) jumlah anggota DPR, secara kalkulatif adalah benar. Namun demikian, jikalau Mahkamah menyatakan jumlah anggota DPD menjadi 5 (lima) orang pada setiap provinsi sebagaimana yang diinginkan oleh para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu harus menyatakan jumlah 4 (empat) orang yang diatur dalam Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 bertentangan dengan norma Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana telah ditegaskan di atas, karena jumlah 4 (empat) orang yang diatur dalam Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 masih berada dalam ambang batas yang diatur dalam Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah tidak mungkin menyatakan jumlah 4 (empat) orang anggota DPD tersebut inkonstitusional. Dengan demikian, pada dasarnya tidak ada permasalahan konstitusionalitas terkait dengan ketentuan norma Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 selama jumlah anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR sebagaimana ketentuan Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. [3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian menimbulkan problem kelembagaan bagi DPD karena jumlah anggota DPD yang hanya 4 (empat) orang pada setiap provinsi 45 membuat DPD akan selalu kalah dalam pengambilan keputusan politik ketatanegaraan di MPR yang diambil melalui pemungutan suara (voting) atau pembicaraan isu-isu strategis nasional. Terhadap hal tersebut, penentuan batasan jumlah anggota DPD sebanyak 4 (empat) orang pada setiap provinsi adalah merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang, termasuk bilamana di kemudian hari jumlah tersebut diubah oleh pembentuk undang-undang selama tidak melebihi jumlah 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota DPR, hal demikian tidak bertentangan dengan Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks itu, sebagai salah satu lembaga yang berwenang untuk membentuk undang-undang, secara kelembagaan seharusnya DPD berupaya mengubah jumlah tersebut dengan mengubah UU 17/2014. Adapun adanya penjelasan para Pemohon perihal DPD akan selalu kalah ketika pengambilan keputusan di MPR karena terbatasnya jumlah anggota DPD, menurut Mahkamah, sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, pengambilan keputusan politik ketatanegaraan di MPR diusahakan terlebih dahulu menggunakan mekanisme musyawarah dan mufakat sejalan dengan Sila Keempat Pancasila. Mekanisme tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana kekeluargaan dan semangat gotong royong untuk memastikan keputusan yang diambil adalah adil dan dapat diterima semua pihak sebagai upaya untuk menyatukan semua elemen kekuatan bangsa. Andaipun, mekanisme musyawarah dan mufakat tidak mencapai titik temu, sehingga harus dilakukan mekanisme pemungutan suara (voting), tidak serta merta membuat anggota DPD yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga anggota DPR akan selalu kalah. [3.16] Menimbang bahwa berkenaan dengan norma Pasal 196 UU 7/2017 yang dimohonkan para Pemohon, norma a quo harus dibaca sebagai tindaklanjut dari jumlah anggota DPD yang ditentukan dalam Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014. Oleh karena norma Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 konstitusional dan tidak bertentangan dengan Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, norma Pasal 196 UU 7/2017 harus dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas telah ternyata norma Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan norma Pasal 196 UU 7/2017 yang masing-masing mengatur mengenai jumlah anggota DPD sebanyak 4 orang setiap provinsi telah bersesuaian dengan Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 46 1945, yakni tidak lebih dari sepertiga anggota DPR sehingga telah memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya 47 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 16.07 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah 48 ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia