48/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 48/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Damai Hari Lubis, S.H., M.H. Pekerjaan : Pengacara dan Aktivis Organisasi Kemanusiaan Alamat : Graha Raya Bintaro Indah Nomor 17 RT 004, RW 003, Pakujaya, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Februari 2022 memberi kuasa kepada Arvid Martdwisaktyo, S.H., M.Kn., Mahmud, S.H., M.H., Mohammad Jonson Hasibuan, S.H., Firly Noviansyah, S.H., dan Andi Muhamad Zulhaji, S.H., kesemuanya adalah advokat yang tergabung pada Tim Advokasi Aliansi Anak Bangsa, beralamat di Wisma Buncit Raya Unit D Jalan Warung Buncit Raya Nomor 502, Kalibata, Pancoran, Jakarta, bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri- sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya 2 disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 29 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 45/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 48/PUU-XX/2022 pada 1 April 2022, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 9 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”; “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang selengkapnya menentukan sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.” “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 3. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3 b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 4. Bahwa berdasarkan dasar-dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menerima permohonan pengujian (judicial review) terhadap: “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara”. B. LEGAL STANDING PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan 2 (dua) syarat agar Pemohon memenuhi kedudukan hukum (legal standing) di Mahkamah, yaitu dapat bertindak sebagai Pemohon dan mempunyai hak konstitusional, yang dalam penjelasannya hak konstitusional itu berarti sebagai hak yang tercantum pada UUD 1945; 2. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut mengkualifikasi Pemohon secara limitatif yakni: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia. Sehingga berdasarkan kualifikasi siapa yang dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diatas pada huruf a, dengan demikian Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi; 4. Bahwa terkait dengan untuk mengukur atau menjadi parameter kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, dalam Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak 4 dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 5. Bahwa menyangkut syarat Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah Konstitusi dikaitkan dengan diri Pemohon adalah sebagai berikut: a. Syarat Pertama: Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; Pemohon dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat, dimana dalam Profesi Advokat memiliki status sebagai berikut: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“Undang-Undang Advokat”) menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Proses penegakan hukum sebagai dimaksud dalam praktek jasa Advokat sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat menyatakan: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Dalam proses penegakan hukum terkait hak atas informasi publik juga menjadi hal yang sangat penting dan krusial dalam rangka memberikan 5 hak klien dalam mendapatkan pembelaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diuraikan dalam pasal 17 Undang-Undang Advokat juga menyatakan: “Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang- undangan” Baik selaku warga negara maupun sebagai Advokat, dikaitkan dengan fungsi penegakan hukum, Pemohon memiliki hak untuk melakukan kontrol/monitoring atas setiap kebijakan publik yang akan dikelurkan oleh Pemerintah, dengan berpindahnya Ibu Kota Negara, dimana letak geografisnya sangat jauh dari kehidupan masyarakat perkotaan/modern sangat dimungkinkan segala kebijakan yang diambil nantinya tidak akan bersifat terbuka dan transparan dalam mengelola pemerintahan. b. Syarat Kedua: Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam huruf a diatas, Pemohon adalah seorang Advokat jika dikaitkan dengan Pasal 17 Undang-Undang Advokat juga menyatakan: Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang- undangan” hal tersebut sangat berpotensi merugikan Pemohon dalam mendapatkan akses informasi publik khususnya dalam proses pembentukan kebijakan- kebijakan publik khususnya yang terkait dengan pembelaan bersinggungan dengan Hukum Administrasi Negara. c. Syarat Ketiga: Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 6 Sebagaimana kita ketahui letak Ibu Kota Negara dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara menyatakan sebagai berikut: Posisi Ibu Kota Nusantara secara geografis terletak pada: a. Bagian Utara pada 117" O' 3L.292" Bujur Timur dan O' 38'44.912" Lintang Selatan; b. Bagian Selatan pada 1L7" lL' 51.903" Bujur Timur dan 1" 15'25.260" Lintang Selatan; c. Bagian Barat pada 116' 31' 37.728" Bujur Timur dan O' 59'22.51O" Lintang Selatan; dan d. Bagian Timur pada ll7" L8'2a.O84" Bujur Timur dan l' 6' 42.398' Lintang Selatan. Posisi/letak geografis tersebut sangat jauh dari kehidupan masyarakat perkotaan yang modern sehingga sulit untuk mendapatkan akses informasi. d. Syarat Keempat: Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah diundangkan dan memiliki beberapa konsekuensi hukum bagi Pemohon sebagai berikut: i. Bahwa posisi/letak Ibu Kota Negara telah dipindahkan dengan demikian seluruh aktivitas kebijakan publik telah berpindah ke lokasi/tempat Ibukota baru, dengan letak yang cukup jauh dari perkotaan maka sangat minim fungsi masyarakat dalam melakukan kontrol kebijakan public yang akan diambil; ii. Ibu Kota Negara yang dibentuk melalui Undang-Undang a quo menggunakan konsep sistem Kepala Otorita dimana dalam Undang- Undang Dasar 1945 tidak mengenal adanya istilah Kepala Otorita; iii. Bahwa Ibu Kota Negara dipimpin oleh Kepala Otorita dimana Kepala Otorita tersebut ditunjuk langsung oleh Presiden, hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dimana Kepala Daerah baik itu Gubernur, Walikota, Bupati yang memimpin suatu 7 Daerah atau Ibu Kota dipilih langsung oleh Rakyat, kalaulah memang alasan ditunjuknya Kepala Otorita oleh Presiden hanya untuk pertama kalinya, menjadi pertanyaan apakah di dalam kawasan/wilayah Ibu Kota Negara yang baru tersebut tidak dihuni warga masyarakat?. e. Syarat Kelima: Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon dalam Permohonan a quo maka tidak ada lagi peraturan yang melanggar Konstitusi. Sangat dimungkinkan jika Undang-Undang a quo tetap diberlakukan, maka akan ada Peraturan-peraturan perundangan dibawahnya yang akan dikeluarkan oleh Kepala Otorita yang akan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. C. PERMOHONAN A QUO DIAJUKAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU YANG DISYARATKAN OLEH UNDANG-UNDANG Dalam perkara a quo, Pemohon melakukan pengujian formil atas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang telah diundangkan/dimuat dalam Lembara Negara Tahun 2022 Nomor 41 tertanggal 15 Februari 2022 dimana dalam Perkara a quo Pemohon mengajukan pengujian formil Undang-Undang a quo di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2022 atau dengan kata lain, Pemohon mengajukan Permohonan a quo pada saat 43 hari setelah Undang-Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diundangkan, sehingga dengan demikian Pemohon mengajukan Permohonan a quo masih dalam tenggang waktu sebelum 45 hari setelah Undang-Undang a quo diundangkan dan masih dalam batas waktu yang disyaratkan dalam ketentuan pengujian formil. D. ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN 1. Pemohon dalam perkara a quo melakukan pengajuan uji formil atas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, terkait pengajuan uji formil berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan sebagai berikut: 8 “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”. b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 2. Sebagaimana kita ketahui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Undang-Undang a quo hanya butuh waktu 42 hari, pembentukan undang-undang a quo tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan. dari dokumen perencanaan pembagunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara dan pelaksanaan pembagunan. Hal ini karena rencana Ibu Kota Negara tidak pernah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, dan tidak tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Ibu Kota Negara mendadak muncul baru dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Namun meskipun demikian, anggaran Ibu Kota Negara tidak pernah ditemukan dalam Undang- Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022; 3. Undang-Undang a quo dalam Pembentukan tidak benar-benar memperhatikan materi muatan. Karena banyak mendelegasikan materi yang berkaitan dengan Ibu Kota Negara dalam Peraturan Pelaksana. Bahwa dari 44 Pasal dalam Undang-Undang a quo, terdapat 13 perintah pendelegasian kewenangan pengaturan dalam peraturan pelaksana. Undang-Undang a quo tidak secara detail mengatur mengenai administrasi pemerintahan Ibu Kota Negara dan Undang-Undang a quo masih sangat bersifat makro dalam mengatur hal-hal tentang Ibu Kota Negara. Ragam materi yang didelegasikan dalam 13 perintah pendelegasian dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara diatas seharusnya menjadi materi muatan yang diatur dalam level undang- undang, karena bersifatnya yang strategis; 9 4. Undang-Undang a quo dalam pembentukannya tidak memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Oleh karena Ibu Kota Negara merupakan materi yang disebutkan dalam UUD RI Tahun 1945, maka setiap kebijakan yang berkaitan dengan Ibu Kota Negara mestinya dirumuskan secara komperensif dan holistik. Kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara tidak mempertimbangkan aspek sosiologis kondisi nasional dan global yang tengah menghadapi pandemi Covid-19, yang dari waktu kewaktu trennya masih cukup tinggi; 5. Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara minim Partisipasi Masyarakat. Dari 28 tahapan/agenda pembahasan RUU IKN di DPR, hanya ada 7 (tujuh) agenda yang dokumen dan informasinya dapat diakses. Sedangkan 21 agenda lainya informasi dan dokumenya tidak dapat diakses publik. Pembentukan UU Ibu Kota Negara yang dibahas sejak 3 November 2021 s.d. 18 Januari 2022 hanya memakan waktu 42 hari. Tahapan ini tergolong sangat cepat untuk pembahasan sebuah RUU yang berkaitan dengan Ibu Kota Negara yang sangat strategis dan berdampak luas; 6. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan sebagai berikut: Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. 7. Bahwa dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan sebagai berikut: 10 Huruf a Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Huruf d Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Huruf g Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 8. Bahwa dikaitkan dengan uraian yang Pemohon uraikan dalam pokok permohonan dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai berikut: a. Undang-Undang a quo bertentangan dengan asas kejelasan tujuan mengapa Ibu Kota Negara harus dipindahkan terlebih kondisi perekonomian negara sedang mengalami masa-masa sulit; b. Undang-Undang a quo bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan karena tidak mempertimbangkan kondisi dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis; c. Undang-Undang a quo bertentangan dengan asas keterbukaan karena sangat minimnya peran serta masyarakat dan tidak memperhatikan seluruh lapisan masyarakat agar mempunyai kesempatan yang seluas- luasnya dalam proses pembentukan perundang-undangan. E. PERMOHONAN/PETITUM Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut: - Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan uji formil Pemohon; - Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik 11 Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Damai Hari Lubis); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat atas nama Pemohon (Damai Hari Lubis). [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, 12 selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Pasal 51 ayat (3) UU MK menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang- Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut pasal ini Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766, selanjutnya disebut UU 3/2022) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil. Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] menyatakan: Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui 13 statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang- Undang; 2. Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019) menyatakan: Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. 3. Bahwa berkenaan dengan hal di atas, berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022, pada Paragraf [3.3] angka 3 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: 3. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009 tersebut di atas, yang dimaksud dengan frasa “45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang” kemudian dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang adalah “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia; 4. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka 3 terdapat dua peristilahan terkait dengan waktu pengajuan 45 (empat puluh lima) hari pengujian formil yaitu “setelah” dan “sejak” suatu undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; 5. Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian secara formil yang diajukan “sejak” undang-undang yang dimohonkan pengujian formil diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia menurut Mahkamah untuk memberikan kepastian hukum dalam mengajukan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945. Apabila pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap 14 UUD 1945 diajukan “setelah” diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dapat atau berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, meskipun makna “setelah” dapat ditafsirkan sebagai sesaat setelah undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, namun dapat pula ditafsirkan setelah beberapa waktu kemudian. Hal demikian berbeda dengan makna “sejak” yang bersifat lebih pasti dan konkret yaitu penghitungan berlaku sejak saat undang-undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia. Oleh karena itu, Mahkamah berpendirian pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam waktu 45 hari “sejak” undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022; 6. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU 3/2022 ke Mahkamah pada 29 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 45/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022, sementara itu UU 3/2022 diundangkan pada 15 Februari 2022 sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan yaitu 31 Maret 2022. Berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang, in casu UU 3/2022. [3.4] Menimbang bahwa meskipun permohonan a quo menjadi kewenangan Mahkamah dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan dalam pengujian formil, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.4.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam persidangan Pendahuluan pada 19 April 2022, dalam persidangan tersebut, Majelis 15 Panel sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki dan memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum dan pokok permohonan. Bahwa Panel Hakim telah menasihatkan kepada Pemohon untuk dapat memperjelas permohonannya dengan menyesuaikan format dan syarat-syarat permohonan pengujian formil yang sesuai dengan UU MK dan PMK 2/2021 [vide Risalah Persidangan Nomor 47-48-49/PUU-XX/2022, tanggal 19 April 2022, hlm. 37 s.d. 39]. [3.4.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 9 Mei 2022 yang kemudian disampaikan pokok-pokok perbaikan permohonannya dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan pada 11 Mei 2022. Bahwa setelah mempelajari secara saksama perbaikan permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Berkenaan dengan syarat permohonan pengujian undang-undang, Pasal 51A ayat (2) UU MK menyatakan: Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan pengujian undang- undang meliputi: a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian; b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian; dan c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci. Terhadap hal tersebut, selanjutnya Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 2/2021 menyatakan: Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan; 16 2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang- undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945. 2. Pemohon pada bagian kedudukan hukum tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan potensi kerugian Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstitusionalitas dalam proses pembentukan UU 3/2022. Uraian pada bagian kedudukan hukum hanya menjelaskan mengenai kerugian Pemohon sebagai advokat yang memiliki hak untuk melakukan kontrol/monitoring atas setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Dengan berpindahnya ibu kota negara yang letak geografisnya sangat jauh dari kehidupan masyarakat perkotaan yang modern sangat dimungkinkan sulitnya mengakses informasi. Oleh karenanya segala kebijakan yang akan diambil dalam mengelola pemerintahan nantinya tidak bersifat terbuka. Kerugian demikian menurut Mahkamah tidaklah relevan dijadikan alasan dalam kaitannya dengan proses pembentukan sebuah undang-undang dalam menjelaskan kedudukan hukumnya. Oleh karena uraian tersebut tidak menjelaskan adanya keterkaitan mengenai kerugian pembentukan undang- undang a quo dengan anggapan kerugian Pemohon baik secara aktual maupun potensial. Dengan demikian, menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan dalam uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon. 3. Pada bagian alasan permohonan (posita), Pemohon tidak menguraikan mengenai di mana letak persoalan konstitusionalitas proses pembentukan UU 3/2022 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon hanya menguraikan mengenai sejumlah argumentasi yang bersifat umum, yaitu hanya menyebutkan hal-hal yang bersifat pokok tanpa menguraikan secara rinci alasan pertentangannya dengan UUD 1945. Antara lain, misalnya, argumentasi berkenaan dengan pembahasan rancangan UU 3/2022 yang terlalu cepat karena hanya butuh waktu 42 hari, Pemohon di dalam positanya tidak menguraikan lebih lanjut mengenai pada pembahasan tingkat mana yang dianggap cepat dan bagaimana proses yang sudah dilakukan dalam tahapan 17 pembahasan UU 3/2022, sehingga menyimpulkan pembahasan rancangan undang-undang a quo cepat. Kemudian berkenaan dengan argumentasi adanya 13 perintah pendelegasian kewenangan pengaturan dalam peraturan pelaksana UU 3/2022 yang seharusnya menjadi materi muatan undang-undang, Pemohon di dalam positanya juga tidak menyebutkan pasal-pasal mana saja dalam UU 3/2022 yang merupakan perintah pendelegasian yang seharusnya dimuat dalam undang-undang. Selain itu, berkenaan dengan argumentasi minimnya partisipasi masyarakat, Pemohon juga tidak menguraikan lebih lanjut mengenai uraian pihak-pihak yang telah didengar pendapatnya sehingga menyimpulkan bahwa pembentukan rancangan undang-undang a quo minim partisipatif, sehingga menurut Mahkamah, posita yang demikian menjadi tidak relevan bagi Mahkamah untuk menilainya. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas pada bagian kedudukan hukum dan pokok permohonan. Dengan demikian, secara keseluruhan permohonan Pemohon adalah tidak jelas (kabur). [3.5] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun oleh karena permohonan Pemohon adalah tidak jelas (kabur), maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil; [4.3] Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur); [4.4] Kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 18 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 11.35 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Aswanto 19 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita