48/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 48/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang diwakili oleh Ketua Pengurus Yayasan Perludem bernama Khoirunnisa Nur Agustyati, beralamat di Jalan Tebet Timur IV-A Nomor 1, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 11 Juli 2020 memberi kuasa kepada i) Fadli Ramadhanil, S.H., M.H.; ii) Titi Anggraini, S.H., M.H.; iii) Catherine Natali, S.H., M.H.; dan iv) Heroik Mutaqin Pratama, S.I.P., yang beralamat di Jalan Tebet Timur IV-A Nomor 1, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 24 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Juni 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 121/PAN.MK/2020 dan 2 telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 29 Juni 2020 dengan Nomor 48/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Juli 2020 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar; 4. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya 3 kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK; 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 in casu Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Pasal Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 22E Ayat (1), Pasa 27 Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 dan sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo. B. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem checks and balances berjalan dengan efektif; 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 159 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; 4 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. 4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 6. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan MK “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”; 5 Pemohon Badan Hukum Privat (Organisasi Non Pemerintah) 7. Bahwa Pemohon adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia; 8. Bahwa tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon; 9. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pengujian undang-undang a quo dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 disebutkan, Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi; 10. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, dimana hal tersebut telah menjadi pengetahuan umum. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: a. Menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi, buku-buku terkait penegakan hukum Pemilu, buku tentang Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan, serta buku-buku terkait Pemilu lainnya; b. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik; c. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu serta institusi penyelenggara Pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas; 6 d. Melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang akses, berkeadilan, non diskriminasi, dan demokratis selama penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lalu; e. Mengawal proses seleksi penyelenggara Pemilu yang transparan dan akuntabel; dan f. Menyelenggarakan proses pemantaun pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. 11. Bahwa selain aktifitas yang disebutkan pada poin 10 dari poin a hingga f, Pemohon telah menghasilkan beberapa kajian, yang khusus terkait dengan ambang batas parlemen. Beberapa diantaranya adalah: I. Buku Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Treshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu (Tahun 2011); II. Prospek Pemerintahan Hasil Pilkada Serentak 2015 (Tahun 2016); 12. Bahwa kedua buku yang dihasilkan oleh Pemohon merupakan kajian yang berkaitan dengan ambang batas parlemen, pemilu proporsional, dan kaitannya dengan pemenuhan asas pemilu di dalam sebuah sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon di dalam permohonan ini; 13. Bahwa di dalam kajian yang dihasilkan oleh Pemohon tersebut, menyoroti tentang pengaturan ambang batas parlemen yang tidak pernah dirumuskan secara terbuka dan menggunakan rumus yang rasional. Sehingga penentuan ambang batas parlemen yang serampangan dan hanya berdasarkan kehendak politik bebas para pembentuk undang-undang telah membuat hasil pemilu menjadi tidak proporsional; 14. Bahwa persolan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon merpakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan Pemohon. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-undang a quo merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon untuk mewujudkan Pemilu yang konstitusional, terutama kepastian hukum terkait pengaturan ambang batas parlemen, yang memiliki kaitan langsung dengan daulat rakyat, serta pemenuhan pemilu proporsional sebagaimana digunakan dalam sistem pemilu di Indonesia; 7 15. Bahwa pemberlakuan Pasal a quo telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, sebagai akibat penentuan angka ambang batas parlemen tidak pernah didasarkan pada basis perhitungan yang transparan, rasional, terbuka, dan sesuai dengan prinsp pemilu proporsional, dan ini telah merugikan pemohon, karena sudah tidak bersesuain dengan tujuan organisasi dari pemohon, untuk mewujudkan sebuah sistem kepemiluan yang adil, demokratis, dan proporsional, dimana ketentuan Pasal a quo pemohon anggap sudah bertentangan dengan tujuan organisasi pemohon, serta membuat aktifitas-aktifitas yang sudah dilakukan oleh Pemohon untuk mencapai tujuan organisasi menjadi sia-sia; 16. Bahwa karena materi yang diajukan konstitusionalitasnya kepada Mahkamah oleh Pemohon di dalam perkara ini adalah prihal tentang ambang batas parlemen, yang merupakan salah satu variabel penting dari sistem pemilu, dan berdasarkan pula kepada putusan-putusan mahkamah sebelumnya terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) pemohon di dalam pengujian undang-undang terkait dengan kepemiluan dan kepala daerah, menurut pemohon, pemohon memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan permohonan ini; 17. Bahwa di dalam Pasal 16 angka 5 Akta Yayasan Perludem (Bukti-P3) menyebutkan “…pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian…”; 18. Bahwa sesuai dengan akta perubahan Yayasan Perludem tertanggal 9 Juli 2020 (Bukti-P-7) disebutkan bahwa susunan pengurus Perludem saat ini diketuai oleh sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati; 19. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Pengurus Yayasan Perludem tertanggal 10 Juli 2020 (Bukti-P8), pengurus Yayasan memberikan kuasa kepada Ketua Pengurus Yayasan, yakni sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati untuk mewakili Perludem sebagai pemohon di dalam pengujian Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi; 20. Bahwa dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada poin 18 dan 19, Ketua Pengurus Perludem, dalam hal ini sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati mewakili Perludem di dalam mengajukan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi; 8 21. Berdasarkan uraian argumentasi diatas tentang kedudukan hukum pemohon di dalam mengajukan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, Pemohon meyakini bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. C. Alasan-alasan Permohonan Ruang lingkup pasal yang diuji Bahwa permohonan ini mengajukan permohonan konstitusionalitas terhadap Pasal 414 ayat (1) “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR” sepanjang frasa “paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional” Undang-Undang Nomor 7 Tahu 2017 tentang Pemilihan Umum Dasar konstitusional yang digunakan: 1. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”; 2. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum” 3. Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap llima tahun sekali” 4. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” 5. Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Argumentasi Permohonan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Treshold) 1. Bahwa materi permohonan di dalam perkara a quo yang diuji konstitusionalitasnya oleh pemohon adalah, terkait dengan pengaturan 9 ambang batas parlemen (parliamentary threshold) di dalam UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017); 2. Bahwa ambang batas parlemen (parliamentary threshold) secara sederhana didefenisikan sebagai syarat minimal perolehan suara yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu, agar bisa diikutkan di dalam pembagian kursi di DPR; 3. Bahwa terkait pengujian konstitusionalitas ambang batas parlemen (parliamentary threshold) di Mahkamah Konstitusi, perkara ini bukanlah yang pertama kali. Paling tidak terdapat lima putusan Mahkamah terkait dengan pengujian konstitusionalitas ambang batas parlemen (parliamentary threshold), mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2018. Artinya, sejak pemberlakuan ambang batas parlemen pada Pemilu 2009, setiap undang- undang pemilu berubah, pada Pemilu 2014, dan Pemilu 2019, selalu ada pengujian ambang batas parlemen (parliamentary threshold) ; 4. Bahwa terkait dengan pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang, terdapat ketentuan di dalam Pasal 60 Undang- Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 60 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011: “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali Pasal 60 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda 5. Bahwa beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya terkait dengan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang dapat dilihat di dalam tabel di bahwa ini: Tabel. 1 Putusan MK tentang Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) No. Nomor Perkara Pertimbanga Hukum Putusan Batu Uji 1. Putusan No 3/PUU- VII/2009 bertanggal 13 Februari 2009 I. Kebijakan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) diperbolehkan oleh konstitusi Ditolak untuk seluruhnya Pasal 1 Ayat (3) Pasal 2 Ayat (1) Pasal 27 Ayat (1) 10 sebagai politik penyederhanaan partai. Mengenai berapa besarnya, jadi wewenang bentuk undang- undang; II. Ketentuan mengenai adanya ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tidak melanggara konstitusi karena kesempatan kepada setiap warga negara untuk membentuk parpol sekaligus diseleksi melalui ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) Pasal 28D Ayat (1) Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945 2. Putusan No 52/PUU- X/2012 bertanggal 29 Agustus 2012 I. Pemberlakuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas; Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian (membatalkan ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) untuk pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 22E Ayat (1) Pasal 22E Ayat (3) Pasal 27 Ayat (1) Pasal 28 Pasal 28D Ayat (1) Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD NRI 1945 3. Putusan No. 51/PUU- X/2012 bertanggal 29 Agustus 2012 Permohonan Ne bis in idem Permohonan tidak dapat diterima Pasal 1 Ayat (2), dan Pasal 28I Ayat (2) Frasa pemberlakuan ambang batas parlemen secara nasional 4. Putusan No.56/PUU- XI/2013 bertanggal 7 Mei 2013 Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) merupakan kebijakan hukum Permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A Ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, 11 (legal policy) pembentuk undang- undang sebagai politik penyederhanaan kepartaian yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 22E Ayat (1), Pasal 22E Ayat (2), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (5) 5. Putusan No. 20/PUU- XVI/2018 bertanggal 4 April 2018 Permohonan Ne bis in idem Permohonan tidak dapat diterima Pasal 1 Ayat (3) Pasal 22E Ayat (2) Pasal 28D Ayat (1) 6. Bahwa jika melihat 5 perkara pengujian undang-undang sebelumnya terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen yang pernah disidangkan oleh Mahkamah, terlihat dengan jelas bahwa dasar konstitusional yang digunakan oleh Pemohon di dalam perkara ini, tidak ada yang sama dengan perkara- perkara sebelumnya. Selalu terdapat perbedaan dasar konstitusional yang digunakan antara pemohon yang satu dengan pemohon yang lainnya. Di dalam perkara a quo, pemohon menggunakan dasar konstitusional Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1). Sementara, informasi di dalam tabel. 1 menunjukkan dasar-dasar konstitusional yang pernah digunakan oleh pemohon-pemohon sebelumnya di dalam melakukan pengujian ketentuan ambang batas parlemen di Mahkamah Konstitusi; 7. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011, tidaklah dapat dimaknai secara sempit. Jika terdapat dua permohonan berbeda yang menguji suatu norma hukum yang sama kepada Mahkamah, lalu permohonan terdahulu sudah menggunakan beberapa dasar konstitusional di dalam UUD NRI 1945, dengan serta merta pemohon setelahnya tidak lagi dapat menguji norma hukum yang sama ke Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan nebis in idem. Tetapi, sangatlah penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan, beberapa hal penting: 1) Kedudukan hukum pemohon, alasan-alasan permohonan dan kaitannya dengan dasar konstitusional yang disampaikan oleh pemohon kepada Mahkamah. Dalam hal alasan permohonan dan dasar konstitusional yang diajukan tidak sama, menjadi sangat penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan substansi dan materi permohonan dari pemohon; 12 2) Daftar dasar konstitusional yang digunakan dalam permohonan berbeda. Dalam hal dasar konstitusional yang diajukan kepada oleh pemohon terdahulu dengan pemohon saat ini tidak sama daftarnya, tentu tidak dapat dikatakan bahwa dasar konstitusional pemohon adalah sama. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting bagi Mahkamah untuk menilai setiap alasan permohonan dan pertentangannya dengan dasar-dasar konstitusional yang disampaikan oleh pemohon. Di dalam permohonan ini sudah terlihat jelas, bahwa pemohon a quo menggunakan dasar konstitusional yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, sebagaimana sudah dicantumkan oleh pemohon di dalam tabel. 1. 8. Bahwa di dalam mempertimbangkan apakah permohonan sebelumnya dengan permohonan yang diajukan saat ini memiliki kesamaan, menjadi penting juga untuk melihat norma pasal di dalam undang-undang mana yang menjadi objek permohonan. Jika dilihat daftar permohonan tentang ambang batas parlemen, ketentuan pasal dan/atau ayat yang menjadi objek permohonan berada di dalam undang-undang yang berbeda-beda. Putusan Mahkamah No 3/PUU-VII/2009, yang menjadi objek permohonan adalah UU No. 10 Tahun 2008, yang notabene ini adalah ketentuan hukum untuk pemilu legislatif tahun 2009. Sementara Putusan No 52/PUU-X/2012 dan Putusan No 51/PUU-X/2012, yang menjadi objek permohonan adalah ketentuan ambang batas parlemen di dalam UU No. 8 Tahun 2012 yang notabene adalah ketentuan hukum pemilu legislatif tahun 2014. Termasuk juga Putusan No.56/PUU-XI/2013, yang menjadi objek permohonan adalah ketentuan ambang batas parlemen yang ada di dalam UU No. 8 Tahun 2012; 9. Bahwa di dalam diantara 3 permohonan diatas, jika hanya melihat serta-merta dasar konstitusional yang digunakan, terdapat beberapa pula beberapa dasar konstitusional yang sama, tetapi memang tidak semua daftar konstitusional yang digunakan sama. Tetapi, di dalam mempertimbangkan masing-masing permohonan tersebut, Mahkamah dengan sangat hati-hati melihat setiap argumentasi, bangunan alasan permohonan, serta kaitan antara alasan dengan dasar konstitusional yang digunakan; 10. Bahwa untuk antara Putusan 52/PUU-X/2012 dengan Putusan No. 56/PUU- XI/2013, objek diuji ke Mahkamah adalah sama, yakni ketentuan ambang batas parlemen di dalam UU No. 8 Tahun 2012. Tetapi di dalam menimbang 13 dan memutus kedua permohonan tersebut, Mahkamah tidak serta merta menyatakan satu diantara dua permohonan nebis bin idem. Tetapi, Mahkamah dengan sangat rinci, mempertimbangkan kedua permohonan tersebut dengan sangat baik, karena memang alasan permohonan serta daftar dasar konstitusional yang digunakan sangatlah berbeda; 11. Bahwa terkait dengan permohonan a quo, objek permohonan yang diajukan saat ini, memang memiliki kesamaan dengan permohonan di dalam perkara Putusan No. 20/PUU-XVI/2018, yakni ketentuan ambang batas parlemen di dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang notabene adalah ketentuan hukum pemilu untuk pelaksanaan Pemilu tahun 2019. Namun, antara permohonan yang diajukan di dalam perkara Putusan No. 20/PUU-XVI/2018, dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon saat ini, memiliki alasan hukum permohonan yang sangat berbeda. Selain alasan permohonan yang berbeda, hal yang diminta atau petitum yang akan disampaikan oleh pemohon di dalam perkara ini juga berbeda dengan apa yang dimohonkan oleh pemohon di dalam perkara Putusan No. 20/PUU-XVI/2018. Oleh sebab itu, menurut pemohon, sangatlah penting bagi Mahkamah untuk menerima, memeriksa, mempertimbangkan setiap dalil yang disampaikan oleh pemohon di dalam perkara ini, lalu memutus apa yang dimohonkan oleh pemohon; 12. Bahwa selain terdapat perbedaan tentang alasan permohonan, serta petitum yang disampaikan oleh pemohon, terdapat pula perbedaan dasar konstitusional yang digunakan oleh pemohon di dalam perkara ini, jika di bandingkan dengan dasar konstitusional yang digunakan oleh pemohon di dalam perkara sebelumnya. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011, permohonan a quo tidaklah termasuk permohonan yang mempunyai dasar konstitusional yang sama dengan permohonan-permohonan sebelumnya; 13. Bahwa tidak hanya terkait dengan permohonan tentang ambang batas parlemen, Mahkamah pernah pula memeriksa dan mengadili dua permohonan yang objek permohonannya sama. Yakni perkara No. 37/PUU-XVII/2019 dengan permohonan No. 55/PUU-XVII/2019. Kedua permohonan ini memiliki objek yang sama, yakni ketentuan pemilu serentak di dalam UU No. 7 Tahun 2017. Namun, karena kedua permohonan ini memiliki alasan hukum yang berbeda, serta menggunakan dasar konstitusional yang berbeda pula, 14 Mahkamah sama-sama mempertimbangkan kedua permohonan ini dari segi subatansi dan alasan permohonan, meskipun pada akhirnya amar putusan Mahkamah menolak kedua permohonan; 14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan a quo sangat penting untuk diperiksa dan dipertimbangkan oleh Mahkamah setiap alasan permohonannya, karena memiliki alasan hukum, petitum, dan dasar konstitusional yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya; 15. Bahwa setelah pemohon melacak pula argumentasi yang disampaikan oleh para pemohon sebelumnya, hampir seluruhnya mempersoalkan pengaturan ambang batas parlemen menghilangkan kesempatan partai politik yang sudah ikut pemilu dan dipilih untuk mendapatkan kursi di DPR. Alasan lainnya, dengan adanya ambang batas parlemen telah membuat suara pemilih yang telah diberikan kepada partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi sia-sia dan terbuang; 16. Bahwa terhadap argumentasi-argumentasi tersebut, Mahkamah juga sudah berulang kali pula menimbang dan memutuskan, bahwa ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) merupakan kebijakan yang konstitusional, sebagai upaya untuk menyederhanakan partai politik. Selain itu, Mahkamah juga mengatakan bahwa adanya ketentuan ambang batas parlemen merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang (legal policy) yang tidak dapat dicampuri oleh Mahkamah; 17. Bahwa berpijak kepada argumentasi yang disampaikan oleh para pemohon di dalam perkara-perkara sebelumnya, dan mencermati pula secara detail tentang segala pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Mahkamah, pemohon dalam perkara ini sesungguhnya tidak lagi hendak menyoal eksistensi ambang batas parlemen (parliamentary threshold); 18. Bahwa pemohon juga sangat memahami tentang keberadaan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) adalah salah satu instrument dari sistem pemilu, yang salah satu tujuannya adalah untuk menyederhanakan partai politik di parlemen; 19. Bahwa di dalam perkara ini, yang menjadi titik tekan dari pemohon adalah ketika pengaturan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) di dalam UU a quo dirumuskan sebesar 4%, menjadi sangat penting untuk menguji 15 angka tersebut dengan prinsip proporsionalitas pemilu, sebagai sistem pemilu legislatif DPR dan DPRD yang digunakan di Indonesia; 20. Bahwa pertanyaan apakah penetapan angka ambang batas parlemen 4% tersebut sudah dijalankan sesuai dengan prinsip pemilu proporsional yang juga diatur sebagai ketentuan sistem pemilu di Indonesia, hal tersebutlah yang hendak diuji oleh pemohon di dalam permohonan ini; 21. Bahwa tentang apakah penetapan angka 4% sebagai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sudah sesuai dengan prinsip sistem pemilu proporsional, adalah pertanyaan konstitusional yang sangat penting untuk dijawab oleh MK, karena hal tersebut akan berkaitan dengan konsistensi pengaturan di dalam UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017), yang tentu hal itu akan menentukan kepastian hukum di dalam regulasi penyelenggaraan pemilu. Prihal kepastian hukum dari sebuah regulasi pemilu ini jelas merupakan persoalan kontitusionalitas norma yang penting untuk dijawab oleh MK, sebab akan sangat berkaitan dengan amanat Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, serta Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945; 22. Bahwa ketika sebuah kerangka hukum pemilu menyebutkan sistem pemilu dengan sistem proporsional, sementara disaat yang bersamaan terdapat ketentuan ambang batas parlemen yang menyebabkan hasil pemilunya menjadi tidak proporsional, tentu ketentuan di dalam UU a quo bertentangan dengan prinsip negara hukum, bahwa tidak boleh ada ketidakpastian dan inkonsistensi di dalam penyusunan kerangka hukum, terutama kerangka hukum pemilu; 23. Bahwa konsistensi norma, terutama terkait dengan pengaturan sistem pemilu, terutama variabel ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang tidak sesuai dengan implementasinya, jelas pula sangat berkaitan dengan pemenuhan asas pemilu yang diatur di dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, terutama asas jujur dan adil; 24. Bahwa ketika ada inkonsistensi pengaturan, serta hasil pemilu yang tidak proporsional sebagai akibat dari pengaturan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang tidak dilakukan dengan cara jujur dan adil, jelas bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945; 25. Bahwa ketika norma di dalam regulasi pemilu tidak konsisten antara pengaturan tentang ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dengan 16 sistem pemilu proporsional, tentu berakibat kepada ketidakadilan terhadap proses dan hasil pemilu, terutama bagi pemilih dan peserta pemilu, dimana ketidakadilan tersebut telah membuat ketidaksamaan kedudukan warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan, sebab telah mengurangi derajat keterwakilan pemilih ketika suaranya dihadapkan pada ketentuan ambang batas yang tidak dirumuskan dengan rasional dan mengabaikan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur di dala Pasal 1 Ayat (2), dan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945; 26. Bahwa rumusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan kaitannya dengan konsistensi sistem pemilu proporsional inilah yang menjadi basis utama argumentasi pemohon di dalam perkara ini, dimana alasan tersebut belum pernah diajukan kepada Mahkamah sebelumnya, untuk dinilai konstitusionalitasnya; Tentang Konsepsi Penyederhanaan SIstem Kepartaian 27. Bahwa Menyederhanakan sistem kepartaian selalu menjadi salah satu tujuan dari upaya peningkatan besaran ambang batas parlemen. Pertanyaannya, apakah ambang batas parlemen mampu menyederhanakan sistem kepartaian? Sebelum menjelaskan seberapa efektif ambang batas parlemen terhadap penyederhanaan sistem kepartaian, menjadi penting kemudian untuk menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian termasuk bagaimana cara mengukur dan mengklasifikasikan sistem kepartaian; 28. Bahwa Definsi sistem kepartaian pertama kali diungkapkan oleh Duverger (1954) dalam studinya yang berjudul Political Party. Duverger (1954: 203 dalam Wolinetz 2006: 52) menjelaskan sistem kepartaian sebagai: “new elements that do not exist for each party community considered in isolation: numbers, respective size, alliances, geographical localization, political distribution and so on. A party system is defined by a particular relationship amongst all these characteristic (unsur-unsur baru yang tidak ada untuk masing-masing komunitas partai jika dipertimbangkan secara terpisah: jumlah, ukuran masing-masing, aliansi, lokalisasi geografis, distribusi politik dan sebagainnya. Sebuah sistem kepartaian didefinisikan oleh hubungan khusus antara semua karakteristik ini). 17 29. Bahwa lebih lanjut Satori (1976: 44 dalam Wolinetz 2006: 52) menjelaskan sistem kepartaian sebagai: “Parties make for a “system” only when they are parts (in the plural); and a party system is precisely the system interactions resulting from inter party competition. That is, the system in question bears on relatedness of parties to each other, on how each party is a function (in a mathematical sense) of the other parties and reacts, competitively or otherwise, to other parties (Partai membentuk ‘sistem’ hanya ketika mereka adalah bagian-bagian (dalam bentuk jamak); dan sistem partai adalah sistem interaksi yang dihasilkan dari persaingan antar-partai. Artinya, sistem partai bergantung pada keterkaitan satu sama lain, pada bagaimana masing-masing partai merupakan suatu fungsi (dalam arti matematika) dari partai-partai lain dan bereaksi, secara kompetitif atau sebaliknya, dengan partai lain); 30. Bahwa interaksi atau hubungan antara partai menjadi karakter utama bagi Duverger dan Satori dalam menjelaskan sistem kepartaian. Meskipun keduanya memiliki cara pandang yang berbeda dalam menjelaskan hal-hal apa saja yang mempengaruhi interaksi antar partai, termasuk jenis dan klasifikasi sistem kepartaian. Steven B Wolinetz dalam studinya yang berjudul Party Systems and Party System Types (dalam Katz & Crotty 2006, Handbook of Party Politics, Sage Publication) menjelaskan terdapat empat pendakatan dalam menjelaskan sistem kepartaian: (1) berdasarkan jumlah atau numerik; (2) berdasarkan kekuatan dan ukuran relative; (3) Pola pembentukan pemerintahan; (4) rentang jarak ideologi. Tabel. 2 Klasifikasi Sistem Kepartaian Basis Klasifikasi Pencetus Tipe Kepartaian Numerik/Jumlah Partai Duverger (1954) Sistem partai tunggal, sistem dua partai, sistem multipartai Ukuran dan Kekuatan Relatif Blondel (1968) Sistem dua partai, sistem dua setengah partai, sistem multipartai dengan satu partai dominan, sistem multipartai tanpa partai dominan. Pola Format Pemerintahan Dahl (1966) Rokkan (1968) Kompetitif ketat, kooperatif- kompetitif, penggabungan- kompetitif, penggabungan ketat, 1vs1+1 (Austria, Irlandia), 1vs 3-4 (Norwegia, Swedia, Denmark), Sistem multipartai 1vs1vs1 +2-3 Jumlah dan Jarak Ideologi Partai Satori (1976) Atomis, pluralisme terbatas, pluralisme moderat, dua partai, predominan, hegemonik, tunggal. 18 31. Bahwa jumlah partai atau numerik merupakan pendakatan klasik yang masih sering digunakan sampai hari ini dalam menjelaskan sistem kepartain. Klasifikasi ini merujuk pada pertimbangan jumlah partai politik peserta pemilu, jumlah partai politik yang memperoleh kursi parlemen, dan jumlah partai yang terlibat dalam pembentukan pemerintahan. Ketika terdapat satu partai politik dominan di parlemen diklasifikasi sebagai sistem partai tunggal. Sedangkan jika terdapat dua partai yang menguasi kursi parlemen maka disebut sistem dua partai. Adapun jika kursi parlemen terdistribusi kebanyak partai maka diklasifikasi kedalam sistem multipartai. 32. Bahwa namun demikian, pendekatan jumlah partai tersebut dianggap tidak mampu memberikan penjelasan yang komperhensif dalam mengklasifikasikan sistem kepartaian. Wolinetz (2006) dalam studinya mencontohkan Pemilu Inggris 2005 menghasilkan 12 partai politik yang meraih kursi parlemen. Jika menggunakan pendekatan jumlah, sehursnya Inggris disebut sebagai sistem multipartai. Namun, tak seorang pun menyebut Inggirs sebagai sistem 12 partai (Wolinetz dalam Katz & Crotty 2006: 53). 33. Bahwa untuk itu, menurut Wolinetz (dalam Katz & Crotty 2006: 54) dalam menentukan partai mana yang diperhitungkan dalam sistem kepartaian dapat dilihat dalam dua cara: semua partai dihitung atau sebagian dikecualikan atas dasar ukuran atau relevenasi. Sebagai contoh, Alan Ware (1996 dalam Wolinetz dalam Katz & Crotty 2006: 54) tidak menghitung semua partai yang mendapatkan kurang dari 3%. Sedangkan Satori (1976) melihat bukan dari jumlah tetapi relevansi yang dinilai dari potensi untuk membangun koalisi. Artinya partai-partai kecil tidak akan diperhitungkan dalam membuat klasifikasi sistem kepartain karena perolehan kursi yang dibawah 3% dan tidak berpotensi membangun koalisi; 34. Bahwa dalam perkembangannya untuk melihat seberapa relevan ukuran partai politik, Laakso dan Taagepara (1979) merumuskan formula hitung yang dikenal dengan effective number of parliamentary parties (ENPP) untuk mengukur bobot ukuran atau relevenasi partai politik di legislatif dalam berinteraksi dan membentuk sistem kepartaian. Adapun rumus ENPP Laakso dan Taagepara (1979 dalam Supriyanto dan Mellaz 2011: 28) sebagai berikut: ENPP = 1/(∑si)² = 1/ (S1+ S2+ S3+ S4…… Sn) 19 di mana si jumlah kursi parlemen, dan s1 adalah jumlah kursi partai politik 35. Bahwa Wolinetz (dalam Katz & Crotty 2006: 55) menjelaskan hasil hitung ENPP menghasilkan suatu jumlah yang biasanya lebih kecil dari jumlah sebenarnya partai yang diwakili di parlemen. Angka desimal yang bisa jadi lebih kecil dari jumlah partai di parlemen dari hasil hitung ENPP merujuk pada kekuatan atau relevansi partai politik di parlemen dalam mebentuk sistem kepartaian yang diukur dari jumlah; 36. Bahwa sebagai contoh, pada Pemilu 2019 di Inggris terdapat 10 partai politik yang berhasil meraih kursi parlemen Inggris. Namun, sistem kepartain di Inggris tidak disebut sebagai sistem sepuluh partai atau multipartai melainkan sistem dua partai karena konsentrasi kursi atau relevansi kekuatan kursi parlemen dikuasai oleh dua partai yakni Conservative dan Labour dalam membentuk pemerintahan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, berikut tabel hasil Pemilu Inggris tahun 2009: Tabel. 3 Hasil Pemilu 2019 di Inggris No. Partai Politik Jumlah Kursi* %si si² ENPP 1/∑si² 1 Conservative 365 0,56 0,32 2,4 2 Labour 203 0,31 0,10 3 Scottish National Party 48 0,07 0,01 4 Liberal Democrat 11 0,02 0,00 5 Democratic Unionist Party 8 0,01 0,00 6 Sinn Fein 7 0,01 0,00 7 Plaid Cymru 4 0,01 0,00 8 Social Democratic & Labour Party 2 0,00 0,00 9 Green 1 0,00 0,00 10 Alliance Party 1 0,00 0,00 Jumlah 650 *Sumber perolehan kursi partai berasal dari https://www.bbc.com/news/election/2019/results 37. Bahwa Jean Blondel (1968 dalam Wolinetz dalam Katz & Crotty 2006: 55) melakukan pembaruan dalam membuat klasifikasi sistem kepartaian yang tidak dilihat dari jumlah partai politik di parlemen, melainkan ukuran atau kekuatan relative partai politik. Dalam studinya ia mengumpulkan hasil Pemilu sejak 1945 sampai 1966 dan merumuskan empat tipologi dalam pembentukan sistem kepartaian yang diukur dari rata-rata besaran perolehan suara oleh dua 20 partai terbesar dan perbandingan distribusi pada partai pertama, kedua, dan ketiga; 38. Bahwa lebih spesifik Blondel (Wolinetz dalam Katz & Crotty 2006: 55) menjelaskan empat klasifikasi sistem kepartaian sebagai berikut: 1) Sistem dua partai ketika terdapat dua partai menguasai 89% (United States, New Zealand, Australia, United Kingdom, & Austria); 2) Sistem dua setengah partai menguasai 75% hingga 80% suara dengan rata-rata perbedan sebesar 10,5% antar partai pertama dan kedua (Kanada, Jerman, & Irlandia); 3) Sistem multipartai predominan ketika hanya terdapat satu partai yang menguasi 40% perolehan suara atau lebih (Swedia, Norwegia, Denmark, Italia, & Islandia); 4) Sistem multipartai tanpa partai predominan dimana tidak ada satupun partai mencapai 40% suara (Belanda, Swiss, Perancis, & Finlandia). 39. Bahwa Giovanni Satori (1976 dalam Pamungkas 2011: 47-48) melihat selain relevansi kekuatan kursi partai politik, hal lain yang mempengaruhi pembentukan sistem kepartaian ialah rentang jarak ideologi antar partai dan ukuran partai besar atau kecil menjadi relevan ketika keberadaannya merubah arah kompetisi ke arah kiri atau kanan, merubah kompetisi dari sentripetal menjadi sentrifugal; 40. Bahwa Satori membagi sistem pluralisme atau multipartai dalam dua bentuk yakni pluralsime moderat (multipartai sederhana) dengan jumlah partai relevan 3 sampai dengan 5 partai dan pluralisme ekstrim (multipartai ekstrim) dengan jumlah partai lebih dari lima. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel.4 Tipologi Sistem Kepartaian Plurallisme Menurut Satori Jumlah Partai Tingkat Jarak Ideologis Rendah Tinggi 3 – 5 Pluralisme Moderat Pluralisme terbatas namun terpolarisasi >5 Plurlisme Ekstrem Pluralisme Terpolarisasi Sumber: Satori (dalam Ambardi 2009: 11) 41. Bahwa Seiring dengen perkembangan studi sistem kepartaian, Siaroff (2000 dalam Wolinetz dalam Katz & Crotty 2006: 55) berusaha untuk memperbaharui 21 studi sebelumnya yang melihat sistem kepartaian berdasarkan jumlah dengan mengkombinasikan pendekatan Alan Ware yang memperhitungkan partai politik ketika mendapatkan minimal 3% kursi, dengan tipologi sistem kepartaian Blondel. Selain membuat klasifikasi berdasarkan persentase kursi yang dimliki, tipologi sistem kepartaian Siaroff diukur juga melalui besaran ENPP. Berikut adalah klasifikasi sistem kepartaian menurut Siaroff: Tabel.5 Klasifikasi Sistem Kepartaian Siaroff No. System ENPP 1 Two-party 1,92 2 Two and a half party 2,56 3 Moderate multiparty with one dominant party 2,95 4 Moderate multiparty with two main parties 3,17 5 Moderate multiparty with balance among main parties 3,69 6 Extreme multiparty with dominant party 3,96 7 Extreme multiparty with two main parties 4,41 8 Extreme multiparty with balance among the parties 5,56 Sumber: Siaroff 2000 (Wolinetz dalam Katz & Crotty 2006: 58) 42. Bahwa sebagai contoh lain dengan menggunakan klasifikasi Siaroff pada Pemilu Ukraina 2019 lalu terdapat delapan partai politik yang memperoleh kursi parlemen namun indeks ENPP menunjukan angka 2,8 yang artinya kursi parlemen terkonsentrasi kepada tiga partai utama yakni Servan of the People dengan kursi 254, kemudian Opposition Platform 43 kursi dan All Ukrianan Union sebanyak 26 kursi (lihat tabel hasil hitung ENPP Pemilu Ukraina 2019). Maka Ukraina dapat dikategori sebagai sistem kepartaian moderate multiparty with one dominant party. Tabel. 6 Hasil Pemilu Ukraina Tahun 2019 No. Partai Politik Jumlah Kursi* %si si² ENPP 1/∑si² 1 Servant of the People 254 0,57 0,33 2,8 2 Opposition Platform – For Life 43 0,10 0,01 3 All-Ukrainian Union "Fatherland" 26 0,06 0,00 4 European Solidarity 25 0,06 0,00 5 Voice 20 0,05 0,00 6 Radical Party of Oleh Lyashko 22 0,05 0,00 7 Opposition Bloc 6 0,01 0,00 8 Independents 46 0,10 0,01 Jumlah 442 22 *Sumber perolehan kursi partai berasal dari https://www.electionguide.org/elections/id/3163/ 43. Bahwa contoh lainnya adalah hasil Pemilu Irlandia tahun 2020, yang menghasilkan 10 partai politik yang meraih kursi di parlemen namun hasik indeks ENPP menunjukan angka 5,5 yang artinya konsentrasi kursi mayoritas hanya dimiliki oleh 5 partai. Adapun sistem kepartaian di Irlandia dapat dikategori dalam Extreme multiparty with balance among the parties. Tabel. 7 Hasil Pemilu Irlandia 2020 No. Partai Politik Jumlah Kursi* %si si² ENPP 1/∑si² 1 Sinn Fein 37 0,23 0,05 5,5 2 Fianna Fail 37 0,23 0,05 3 Fine Gael 35 0,22 0,05 4 Independents 19 0,12 0,01 5 Green Party 12 0,08 0,01 6 Labour Party 6 0,04 0,00 7 Social Democrats 6 0,04 0,00 8 Solidarity–PBP 5 0,03 0,00 9 Aontú 1 0,01 0,00 10 Independents for Change 1 0,01 0,00 159 *Sumber perolehan kursi berasal dari https://www.electionguide.org/elections/id/3454/ 44. Bahwa berdasarkan perkembangan klasifikasi sistem kepartaian ini dapat disimpulkan bahwa jumlah partai politik di parlemen tidak menjadi satu-satunya alat ukur dalam membuat kategorisasi sistem kepartaian. Besaran kursi yang dimiliki oleh partai politik menjadi salah satu indikator penting dalam membentuk sistem kepartaian karena interaksi antar partai yang menjadi definsi sistem kepartaian dipengaruhi oleh relevansi atau konsentrasi jumlah kursi yang dimiliki oleh partai politik di parlemen. Sehingga sekalipun terdapat banyak partai politik di parlemen tetapi konsentrasi kursi mayoritas dikuasi oleh dua partai maka dapat diklasifikasikan kedalam sistem dua partai. Sedangkan jika terdapat banyak partai politik di parlemen namun konsentrasi kursi mayoritas hanya dimiliki tiga atau empat partai politik, maka dapat diklasifikasi sebagai sistem multipartai sederhana. Tentang Ambang Batas Parlemen yang Terus Naik Tidak Mampu Membangun Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia 23 45. Bahwa berdasarkan uraian diatas, penting untuk dijawab, bagaiamanakah efektifitas pemberlakuan ambang batas parlemen efektif di dalam menyederhanakan sistem kepasrtaian di Indonesia? 46. Bahwa UU No 10/2008 menetapkan besaran ambang batas parlemen Pemilu DPR 2,5%. Hasil Pemilu 2009 menunjukkan ketentuan ini berhasil mengurangi jumlah partai politik di DPR, dari 17 (hasil Pemilu 2004 yang tidak menggunakan ambang batas parlemen) menjadi 9. Setelah besaran ambang batas parlemen Pemilu DPR dinaikkan menjadi 3,5% oleh UU No 8/2012, Pemilu 2014 menghasilkan jumlah partai masuk DPR justru naik menjadi 10. Lalu, UU No 7/2017 menaikkan lagi ambang batas parlemen Pemilu DPR menjadi 4%. Hasil Pemilu 2019 menunjukkan, jumlah partai politik turun tapi tidak signifikan, yakni 9. Dari tiga Pemilu DPR tersebut dapat disimpulkan bahwa ambang batas parlemen berhasil mengurangi jumlah partai politik di DPR. Namun peningkatan besaran ambang batas parlemen tidak berkorelasi langsung dengan penurunan jumlah partai politik masuk DPR; 47. Bahwa tujuan ambang batas parlemen adalah menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi setelah melihat penjelasan beberapa ahli mengenai sistem kepartaian, maka menyederhanakan sistem kepartaian di DPR tidak selalui identik dengan mengurangi jumlah partai politik di DPR. Sebab, sistem kepartaian tidak ditentukan oleh berapa jumlah partai politik di DPR, melainkan oleh berapa besar konsentrasi kursi ke partai politik di DPR. Maksudnya, semakin besar jumlah kursi yang terkonsentrasi ke sedikit partai politik, sistem kepartaian semakin sederhana; sebaliknya semakin besar jumlah kursi yang menyebar ke banyak partai politik, sistem kepartaian semakin ekstrim. Salah satu cara untuk mengukur konsentrasi kursi partai politik adalah dengan menggunakan Indeks ENPP (effective number of parties in parliament) yang dirumuskan oleh Laaskso dan Taagepara. 48. Bahwa menghitung jumlah partai politik di DPR dan perolehan kursi masing- masing partai politik. Indeks ENPP hasil Pemilu DPR pasca-Orde Baru adalah sebagai berikut: Pemilu 1999 (4,7), Pemilu 2004 (7,1), Pemilu 2009 (6,2), Pemilu 2014 (8,2), dan Pemilu 2019 (7,5). Dengan kata lain, Pemilu 1999 menghasilkan sistem lima partai, Pemilu 2004 menghasilkan sistem tujuh partai, Pemilu 2009 menghasilkan sistem enam partai, Pemilu 2014 menghasilkan sistem delapan partai, dan Pemilu 2019 menghasilkan sistem 24 delapan partai. Itu artinya hanya Pemilu 1999 yang menghasilkan sistem pluralisme moderat atau multipartai sederhana, sedangkan pemilu-pemilu berikutnya menghasilkan sistem pluralisme ekstrim atau multipartai ekstrim. Tabel. 8 Hasil Pemilu Pascareformasi dan Indeks ENPPnya Pemilu Partai Politik Peserta Pemilu Ambang Batas Parlemen Partai Politik di DPR Indeks ENPP Pemilu 1999 48 0% 21 4,7 Pemilu 2004 24 0% 17 7,1 Pemiu 2009 38 2,5% 9 6,2 Pemilu 2014 12 3,5% 10 8,2 Pemilu 2019 16 4% 9 7,5 49. Bahwa dengan fakta diatas, jelaslah bahwa ambang batas parlemen tidak mampu membangun efektifitas dan menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Bahkan Pemilu 1999 yang tidak menerapkan ambang batas parlemen menciptakan sistem pluralisme moderat, sementara Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019 yang masing-masing memasang ambang batas parlemen Pemilu DPR 2,5%, 3,5%, dan 4%, menghasilkan sistem pluralisme ekstrim. Jika pengertian sistem multipartai sederhana disamakan dengan sistem pluralisme moderat, maka ambang batas parlemen gagal menciptakan sistem multipartai sederhana sebagaimana dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Tentang Sistem Pemilu Proporsional, Kaitannya dengan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Treshold), dan Konsistensi Kerangka Hukum Pemilu di Indonesia 50. Bahwa ambang batas parlemen (parliamentary threshold) merupakan salah satu variabel dasar dari sistem pemilu yang mempengaruhi proses konversi suara menjadi kursi; 51. Bahwa Ambang batas efektif/alamiah merupakan angka matematis yang dipengaruhi oleh variabel district magnitude yang menghasilkan angka minimum perolehan suara partai politik untuk mendapatkan kursi. Besaran angka ini bisa berubah-ubah dan terselebung yang besarnya bisa saja tidak 25 diketahui serta tidak ditentukan dalam regulasi pemilu. Sedangkan ambang batas formal merupakan syarat minimal perolehan suara partai politik untuk diikut sertakan dalam proses konversi suara menjadi kursi. Besaran angka presentase minimal perolehan suara ambang batas parlemen dicantumkan secara legal dalam regulasi pemilu yang ada. Asal mula munculnya konsep ini menurut Reynolds et.al (2005: 94) adalah sebagai upaya membatasi pemilihan kelompok-kelompok ekstrimis di Jerman dan dirancang untuk menghalangi partai-partai sangat kecil mendapatkan representasi; 52. Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) merupakan salah satu variabel dasar dari sistem pemilu yang berdampak langsung terhadap konversi suara ke kursi. Sehingga ambang batas ini sangatlah dekat kaitannya dengan proporsionalitas hasil pemilu, dan konsistensi pengaturan di dalam sebuah regulasi pemilu; 53. Bahwa di dalam Pasal 168 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 diatur “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka; 54. Bahwa penegasan sistem pemilu untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang disebut menggunakan sistem proporsional, membuat sebuah penyelenggaraan pemilu legislatif yang hasil pemilunya mesti pula proporsional; 55. Bahwa untuk menjawab, apa yang dimaksud sistem pemilu proporsional, penting kiranya bagi Pemohon untuk mengedepankan beberapa defenisi pemilu proporsional, yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik dan pemilu, dimana defenisi ini sudah banyak disampaikan dalam karya ilmiah yang terpublikasi secara luas; 56. Bahwa Arend Lijpart dalam studinya yang berjudul berjudul Degrees of Proportionality of Proportional Representation Formulas tahun 2003, mendefenisikan derajat proporsionalitas pemilu kedalam dua elemen dasar yakni: (1) The degree to which the seat percentages of the different parties correspond to their vote percentages (derajat dimana presentase perolehan kursi setimpal dengan persentase perolehan suara); (2) The degree to which large and small parties are treated equally (derajat dimana partai besar dan kecil diperlakukan secara setara) (Lijpart 2003; 170-171); 26 57. Bahwa dalam tulisan lainnya yang berujudul Proportionality by Non-PR Methods Ethnic Representation in Belgium, Cyprus, Lebanon, New Zealand, West Germany, and Zimbabwe tahun 2003, Lijpart mengatakan bahwa The principle aim of proportional representation (PR) is exactly what its name implies: the allocation of seats in representation bodies according to the number of votes received by political parties or by individual candidates (Prinsip yang dituju dari sistem pemilu perwakilan berimbang (proporsional) adalah sesuai dengan yang tersirat pada namanya: alokasi kursi di lembaga perwakilan selaras dengan jumlah suara yang didapatkan oleh partai politik atau oleh kandidat; 58. Bahwa selain Lijpart, definisi pemilu proporsional juga dapat dilihat di dalam studi yang berjudu International Encyclopedia of Election (Richard Rose (ed). Di dalam studi tersebut dijelakan bahwa menjelaskan proporsionalitas hasil pemilu sebagai a principle according to which parties receive more or less the same share of the seat they win of the votes; if party wins 20 percent of the votes, then under a proportional representation system, it should receive close to 20 percent of the seats. Indeed in a completely proportional outcome, every party wins exactly its “fair share” of the seats, a situation referred to as full proportionality”. (sebuah prinsip yang berkaitan dengan partai politik mendapatkan lebih atau kurang perolehan kursi yang sama dari jumlah suara yang dimenangkan; jika partai politik memanangkan 20 persen suara dibawah sistem pemilu perwakilan berimbang (proporsional), maka harus menerima mendekati 20 persen kursi. Hasilnya harus sepenuhnya proporsional (berimbang), setiap partai persis memenangkan “pembagain yang adil” dari kursi, sebagai situasi yang merujuk pada proporsionalitas secara penuh; 59. Bahwa selain itu, terdapat pula tulisan Andrew Reynolds dkk pada tahun 2005 yang berjudul Electoral System Design: The New International IDEA Handbook. Di dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa “Alasan yang mendasari semua sistem PR adalah untuk dengan sadar mengurangi disparitas antara porsi perolehan suara nasional sebuah partai dan porsinya dalam kursi parlementer; jika sebuah partai besar memperoleh 40 persen suara, mestinya ia meraih kurang lebih 40 persen kursi, dan sebuah partai kecil dengan 10 persen suara harusnya juga mendapat 10 persen kursi legislatif”. Selain itu dalam penjelasannya lebih jauh salah satu kelebihan dari sistem 27 pemilu proporsional ialah “Hanya menghasilkan sangat sedikit suara terbuang. Ketika ambang batas rendah, hampir semua suara yang diberikan dalam pemilihan-pemilihan PR masuk ke kandidat yang dipilih. Ini meningkatkan persepsi pemilih bahwa tidak sia-sia pergi ke tempat pemungutan suara saat pemilihan, sebab mereka bisa merasa lebih yakin bahwa suara mereka akan membuat perbedaan dalam hasil pemilihan, betapapun kecilnya” 60. Bahwa dari tiga defenisi yang diuraikan diatas, dapat ditarik beberapa poin utama di dalam menyelenggarakan pemilu proposional: Pertama, sebuah negara yang mengatakan menyelenggarakan pemilu legislatifnya dengan sistem proporsional, mesti memperhatikan dan mendesain sistem pemilunya, agar jumlah atau persentase suara yang didapat oleh partai politik, selaras dengan jumlah kursi atau persentase kursi yang diraihnya di parlemen. Misalnya, jika partai politik peserta pemilu mendapatkan suara sebesar 10%, ketika suara itu dikonversikan menjadi kursi legislatif, partai politik tersebut mesti pula mendapatkan 10% kursi legislatif di parlemen. Jika partai politik tersebut mendapatkan 5% suara pemilih, partai politik tersebut mesti mendapatkan 5% dari total kursi lembaga perwakilan. Kondisi inilah yang disebut dengan pemilu proporsional, dimana hasil pemilunya juga proporsional. Kedua, salah satu kelebihan pemilu proporsional adalah meminimalisir suara yang terbuang, sehingga menimbulkan persepsi yang positif bagi pemilih, kedatangan mereka ke TPS tidak sia-sia; 61. Bahwa tujuan dari pemilu proporsional adalah agar lembaga perwakilan rakyat benar-benar representatif; atau agar setiap suara yang diberikan oleh pemilih terwakili di lembaga perwakilan rakyat. Ketika di dalam sebuah pemilu dengan sistem proporsional, tetapi justru banyak suara pemilih yang terbuang, atau tidak dihitung untuk mewujudkan representasi di lembaga perwakilan, artinya ada kesalahan fatal di dalam penerapan sistem pemilu proporsionalnya; 62. Bahwa salah satu penyebab terjadinya kesalahan fatal di dalam mewujudkan sistem pemilu proporsional karena banyaknya suara yang terbuang itu disebabkan oleh pengaturan Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang tidak dirumuskan secara tepat. Akibatnya tentu saja membuat inkonsistensi antara pengaturan pemilu proporsional dan ambang batas menimbulkan ketidakpastian hukum. Initnya, pengaturan ambang batas sesuai 28 dengan ketentuan UU a quo telah menyebabkan hasil pemilu yang tidak proporsional; 63. Bahwa ketika pemilu di Indonesia menegaskan bahwa sistem pemilu legislatifnya menggunakan sistem proporsional, tetapi hasil pemilunya menunjukkan hasil yang tidak proporsional, karena persentase suara yang diperoleh partai politik, tidak selaras dengan perentase perolehan kursi di parlemen, artinya ada persoalan mendasar yang mesti dituntaskan di dalam sistem pemilu proporsional di Indonesia; 64. Bahwa persoalan tersebut tentu saja berkaitan langsung dengan daulat rakyat sebagai fondasi utama dari penyelenggaran pemilu, serta pemenuhan asas pemilu yang jujur dan adil di dalam Pasal 22E Ayat (1), dan tentang adanya kepastian hukum di dalam sebuah regulasi penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRi 1945, dan tentu saja berkaitan pula dengan prinsip negara hukum di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945; 65. Bahwa salah satu yang menentukan hasil pemilu menjadi proporsional atau tidak adalah ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang notabene adalah salah satu variabel dari sistem pemilu. Ada rumus matemetika pemilu yang secara praktik digunakan oleh para praktisi, ahli, dan orang-orang yang mendalami tentang politik, pemilu, dan sistem pemerintahan; 66. Bahwa untuk merumuskan dan menentukan besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold) penyelenggaraan pemilu sebuah negara, tentualah harus jelas rujukan rumus matemetika pemilu yang digunakan, sehingga besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menemukan rasionalitasnya, sebagaimana dipertimbangkan dan diputus oleh MK pada putusan-putusan sebelumnya; 67. Bahwa MK mengatakan keputusan politik di level undang-undang yang mengatur ambang batas parlemen, adalah pilihan yang konstitusional, sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas (vide Putusan MK No. 3/PUU-VII/2009) 68. Bahwa untuk membuktikan agar ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas menjadi sangat penting untuk mempertanyakan, apa basis 29 argumentasi dan rumusan dari pembentuk undang-undang menetapkan besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4% di dalam UU a quo. Apakah perhitungan untuk sampai ke besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4% sudah sesuai dengan rumus matematika pemilu yang sesuai dengan prinsip pemilu proporsional? 69. Bahwa sepanjang yang pemohon telusuri, sama sekali tidak ditemukan basis perhitungan yang terbuka, transparan, dan sesuai dengan prinsip pemilu proprosional sehingga ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 4% sebagiamana diatur di dalam UU a quo; 70. Bahwa karena perumusan besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tidak pernah dilakukan dengan terbuka dan menggunakan teori perhitungan matematika pemilu oleh banyak peneliti dan ilmuan, telah menyebabkan hasil pemilu di Indonesia sejak Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019 tidak proporsional; 71. Bahwa ketika pemohon telah melakukan perhitungan terhadap hasil Pemilu 2009, 2014, dan Pemilu 2019 terdapat hasil disproporsionalitas hasil pemilu. Ketika hasil pemilu tidak proporsional karena disebabkan oleh ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang tidak dihitung secara terbuka, akurat, dan transparan, tentu mengakibatkan sistem pemilu proporsional menjadi tidak pasti; 72. Bahwa selain mengakibatkan ketidakpastian hukum karena hasil pemilu Indonesia justru tidak proporsional, tentu saja pengaturan UU a quo telah mengakibatkan pertentangan dengan asas pemilu di dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, terutama berkaitan dengan asas pemilu yang jujur dan adil, bertentangan dengan prinsip negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, karena sebuah aturan hukum yang tidak konsisten dan saling bertentangan adalah bertentangan dengan prinsip negara hukum, serta bertentangan pula dengan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRi 1945, karena telah terbukti penentuan ambang batas parlemen tidak dilaksanakan dengan rumusan yang rasional telah mengabaikan hak keterwakilan rakyat sebagaimana pengejawantahan dari prinsip daulat rakyat. Tentang Hasil Pemilu di Indonesia yang Tidak Proporsional 30 73. Bahwa untuk menghitung proporsionalitas sebuah hasil pemilu, tedapat beberapa rumusan yang digunakan oleh para ahli yang sudah dirujuk dan digunakan oleh banyak ahli politik, pemilu, dan ilmu pemerintahan; 74. Bahwa dari berbagai macam rumusan untuk menghitung indeks terhadap proporsionalitas pemilu, terdapat dua indeks yang paling sering digunakan di dalam studi kepemiluan. Keduanya adalah Loosmore-Henby Indeks (LSI) indeks dan Least square index (LSq) indeks. LHI melakukan evaluasi terhadap proposionalitas hasil pemilu melalui cara pandang pemilih, yang secara spesifik dilihat dari proporsi dari suara pemilih yang terbuang wasted vote, sedangkan LSq memfokuskan dirinya untuk melihat nasib partai politik dalam memperoleh kursi, dalam hal berkaitan apakah setiap partai politik perlakukan sama dan berimbang dalam memperoleh kursi yang setara dengan perolehan suaranya; 75. Bahwa ahli kepemiluan Tageepara dan Grofman pada tahun 2003 memeriksa 19 performa indeks di dalam mengukur proporsionalitas hasil pemilu. Hasilnya LSq indeks yang menurut Taagepara yang paling relevan untuk dibandingkan dengan indeks yang lain untuk menghitung proporsionalitas sebuah pemiliu; 76. Bahwa indeks LSq dihitung dengan cara: √(½∑(vi - si)² (akar dari satu perdua dikali dengan jumlah presentase suara seluruh partai dikurang presentase kursi seluruh partai pangkat dua) Sedangkan indeks LHI dihitung dengan cara: LHI indeks ½∑(vi - si) (satu perdua dikali dengan jumlah presentase suara seluruh partai dikurang presentase kursi seluruh partai) 77. Bahwa baik LHI dan LSq indeks menghasilkan bilangan desimal dalam mengukur proposionalitas hasil pemilu. Terhadap dua indeks ini The independent on Voting System Inggris atau biasa disebut komisi Jenkin (1998) dan dikutip oleh studi Philip Kestelmen yang berjudul Alternative Voting in Proportion mengklasifikasikan bilangan desimal yang dihasilkan oleh indeks LHI kedalam tiga tingkatan proposionalitas: (1) full proportional jika bilangan desimal yang dihasilkan adalah 4-8%; (2) semi-proportional jika bilangan desimal yang dihasilkan di bawah 10%; 31 (3) non-proportional jika bilangan desimal yang dihasilkan melebih 15%. Sedangkan untuk indeks LSq yang sebetulnya hasil indeks LSq merupakan akar pangkat dua dari hasil indeks LHI dapat dilihat dari setengah persentase dari hasil LHI untuk mengkategorisikan full/semi/non-proportional. Meskipun jika merujuk pada studi Borisyuk, Rallings, dan Thrasher (2004) jika hasil hitung LSq adalah 0-1 maka hasil pemilu tersebut terkategoresisasi sebagai full proportional; 78. Bahwa meskipun formula hitung proporsionalitas hasil pemilu tersebut tidak memasukkan variabel ambang batas parlemen (parliemantary threshold), namun ambang batas sangat berpengaruh terhadap perolehan kursi partai politik. Sebab di dalam menghitung proporsionalitas sebuah hasil pemilu, partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen tetap disertakan, karena ada suara pemilih yang telah dititipkan kepada partai politik tersebut sebagai wujud dari representasi politik; 79. Bahwa setelah pemohon memasukkan data hasil pemilu yang bersumber dari data komisi pemilihan umum, terutama data perolehan suara dan raihan kursi partai politik ke dalam dua rumusan indeks, yakni LSI dan LSq, terdapat tren peningkatan disproporsionalitas hasil pemilu setelah diterapkannya ambang batas parlemen (parliamentary treshold); 80. Bahwa Pemilu 1999 menghasilkan indeks LHI 10,6 dan LSq 3,3 yang dapat terkategorisasi semi proporsional. Pada Pemilu 2004 sekalipun ambang batas parlemen (parliamentary treshold) belum diterapkan terjadi peningkatan angka disproporsionalitas dengan jumlah indeks LHI 19,8 dan LSq 4,4. Jika merujuk pada studi Komisi Jenkin (1998) dan Philip Kestelmen, hasil pemilu ini tersebut tidak porporsional karena melebihi angka 15%; 81. Bahwa Indeks LHI dan LSq semakin melonjak dan tertinggi di Pemilu 2009 dimana ambang batas parlemen pertama kali diterapkan dengan angka 44,9 (LHI) dan 6,7 (LSq). Angka ini menunjukkan hasil pemilunya menjadi semakin tidak pproporsional. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya jumlah partai politik peserta pemilu yang suaranya tidak terkonversi menjadi kursi akibat penerapan ambang batas parlemen (parliamentary treshold) 2,5%; 82. Bahwa pada Pemilu 2014, indeks proporsionalitas pemilu agak membaik ketika indeks LHI menjadi 7,8 dan indeks LSq menjadi 2,8. Kondisi ini disebabkan oleh jumlah partai politik peserta pemilu yang sedikit yakni 12 partai dengan 32 tiga partai yang tidak terkonversi jadi kursi perolehan suaranya, dengan pemberlakuan ambang batas parlemen (parliamentary treshold) 3,5%; 83. Bahwa untuk lebih jelasnya tren disproprosionalitas hasil pemilu di Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini, sekaligus juga dapat secara detail dilihat bagaimana tingginya suara pemilih yang terbuang sebagai akibat pemberlakuan ambang batas parlemen: Tabel. 9 Ambang Batas Parlemen, Suara Terbuang dan Indeks Disproporsionalitas Pemilu Jumlah Partai Peserta Pemilu Jumlah Partai di DPR Total Suara Ambang Batas Parlemen Suara Terkonversi ke Kursi Suara Terbuang Indeks Dis- proporsionalitas LHI LSq 1999 48 23 105.553.708 0 101.765.638 3.788.070 10,6 3,3 2004 24 15 113.490.795 0 105.923.510 7.567.285 19,8 4,4 2009 38 9 104.048.118 2,5% 85.000.637 19.047.481 44,9 6,7 2014 12 10 124.885.737 3,5% 121.920.762 2.964.975 7,8 2,8 2019 16 9 139.972.260 4% 126.376.418 13.595.842 20,6 4,5 Sumber: Diolah dari data hasil Pemilu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 84. Bahwa setelah melihat angka disproporsionalitas pemilu Indonesia diatas, tentu menjadi sebuah persoalan konstitusional, bagaimana tentang kepastian hukum pengaturan pemilu proporsional di dalam UU a quo, sementara hasil pemilunya tidak proporsional. Menurut pemohon ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan juga bertentangan dengan asas jujur dan adil di dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945; 85. Bahwa penting juga untuk dijawab, bagaimana eksistensi ambang batas parlemen (parliamentary treshold) ketika pengaturan ambang batas parlemen tersebut membuat jutaan suara pemilih yang telah diberikan menjadi terbuang, dan hal tersebut jelas bertentangan dengan persamaan kedudukan warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan, karena dengan dibuang begitu saja suara yang sudah diberikan oleh pemilih kepada partai politik yang telah dipilihnya, tanpa diikutkan di dalam konversi suara menjadi kursi, telah pula bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan rasionalitas; 86. Bahwa menurut pemohon, meskipun terdapat persoalan proporsionalitas dan hilangnya suara sebagai akibat pemberlakuan ambang batas parlemen, pemohon menilai, ambang batas parlemen masih menjadi sesuatu yang wajar untuk diatur di dalam sistem pemilu proporsional seperti di Indonesia, dengan 33 tujuan untuk memacu partai-partai politik untuk bekerja mendapatkan suara pemilih, sehingga melewati ambang batas parlemen dan bisa diikutkan di dalam perhitungan kursi di DPR; 87. Bahwa dengan pertimbangan itu, menjadi sangat penting penentuan besaran ambang batas parlemen (parliamentary treshold) menggunakan formula yang tepat, agar tujuan untuk menyaring partai politik yang tidak mendapat dukungan signifikan dari pemilih untuk meraih kursi dapat betul-betul diwujudkan. Tetapi bersamaan dengan itu, ambang batas parlemen (parliamentary treshold) mesti pula dirumuskan secara tepat, tanpa menyebabkan banyak suara terbuang sehingga hasil sistem pemilu proporsional tetap proporsional; 88. Bahwa untuk mencari formula ambang batas parlemen (parliamentary treshold) yang tepat, sejumlah ahli pemilu sepakat menggunakan konsep ambang batas parlemen (parliamentary treshold) efektif; 89. Bahwa ahli pemilu Taagepara (1998, 2000) menurut Gallagher (2004) membuat kemajuan sekaligus kontribusi utama dalam merumuskan formula hitung mencari angka ambang batas parlemen (parliamentary treshold) efektif pada level nasional; 90. Bahwa dalam mencari formula ambang batas parlemen yang tepat, sejumlah ahli pemilu sepakat menggunakan konsep ambang batas parlemen efektif. Rumus ambang batas parlemen ini dinilai dapat menjaga proporsionalitas hasil pemilu. Terdapat konsep yang era tantara besaran daerah pemilihan dengan formula penghitungan kursi. Daerah pemilihan sering disebut sebagai ambang batas terselubung karena besaran daerah pemilihan menentukan jumlah partai yang dapat memperoleh kursi. Semakin besar daerah pemilihan, semakin banyak peluang bagi partai politik untuk mendapatkan kursi. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil daerah pemilihan, semakin kecil peluang partai politik untuk mendapatkan kursi. 91. Bahwa dari konsep inilah muncul formula ambang batas efektif untuk bisa mendapatkan kursi di daerah pemilihan. Dikenal istilah ambang batas atas dan ambang batas bawah. Kedua konsep ini adalah untuk dapat melihat peluang partai politik untuk bisa mendapatkan kursi di daerah pemilihan. Untuk bisa mendapatkan kursi pertama di daerah pemilihan, partai politik harus dapat melampaui ambang batas atas (upper threshold), sementara untuk bisa 34 mendapatkan kursi sisa, partai politik harus melampaui ambang batas bawah (lower threshold). Konsep ini digagas oleh Rae/Hanby/Loosemore (1971) 92. Bahwa penjelasan ada poin ini adalah tentang formula ambang batas atas dan formula ambang batas bawah Ambang batas atas (upper threshold): 1/(m+1) Ambang batas bawah (lower threshold): 1/(2m) Di mana M adalah besaran daerah pemilihan 93. Bahwa konse di poin No. 93, berlaku untuk metode penghitungan yang menggunakan metode kuota. Sementara dalam sistem pemilu proporsional juga dikenal metode formula alokasi kursi dengan menggunakan metode divisor atau rata-rata tertinggi. Untuk itu Taagepera dan Shugart membuat formulasi rumus ambang batas efektif (effective threshold). Rumus ambang batas efektif ini merupakan kombinasi dari formula ambang batas atas dan ambang batas bawah, yang dirumuskan sebagai berikut: T eff = 50%/(m+1)+50%/2m = 50%.2m+50%(m+1)/2m(m+1) = 50%(2m+m+1)/2m(m+1) = 50%(3m+1)/2m(m+1) = 50%(3+1/m)/2 (m+1) = 75%/(m+1) Di mana M adalah besaran daerah pemilihan 94. Bahwa rumusan di dalam poin No. 94, berlaku untuk melihat peluang partai politik untuk bisa mendapatkan kursi di daerah pemilihan. Sehingga kesimpulannya adalah, jika partai politik ingin mendapatkan kursi pertama di daerah pemilihan, maka partai politik harus melampaui ambang batas atas, untuk mendapatkan kursi sisa maka partai politik harus melampuai ambang batas aman. Sementara jika partai politik ingin berada dalam posisi aman, maka setidaknya partai politik harus melampuai ambang batas efektif; 95. Bahwa penjelasan mengenai ambang batas efektif di atas adalah untuk melihat peluang partai politik mendapatkan kursi di tingkat daerah pemilihan. Sementara penerapan angka ambang batas parlemen di level undang-undang adalah hal yang konstitusional. Untuk itu dalam menentukan besaran angka ambang batas formal atau angka ambang batas yang dicantumkan dalam undang-undang perlu ditetapkan dengan cara yang sesuau dengan metode 35 hitung yang rasional dan berbasiskan pada perhitungan akademik yang terbuka dan fair; 96. Bahwa salah satu rumusan yang digunakan dalam menentukan nilai angka ambang batas parlemen adalah dengan menggunakan formula yang dirumuskan oleh Taagepera. Formula ini dikenal dengan istilah ambang batas optimal. Hal yang melatar belakanginya adalah penerapan ambang batas optimal ini adalah dengan melihat penerapan ambang batas yang ada di Spanyol dan Irlandia. 97. Bahwa di Spanyol terdapat 350 kursi parlemen yang tersebar di 52 daerah pemilihan. Rata-rata besaran daerah pemilihan untuk di Spanyol adalah 6.7. Sehingga jika ingin mengetahui peluang partai politik untuk bisa mendapatkan kursi di daerah pemilihan maka dapat menggunakan ambang batas efektif. Setelah dihitung akan ditemukan angka ambang batas efektifnya adalah 9.7%. Angka ambang batas ini berlaku hanya di tingkat daerah pemilihan saja, tidak berlaku di tingkat nasional. Jika hal ini diterapkan secara nasional maka akan sangat mudah bagi partai politik untuk bisa mendapatkan kursi. Hal ini juga serupa dengan Irlandia pada Pemilu 2002. Irlandia memiliki 165 kursi dengan rata-rata daerah pemilihan 4. Jika menggunakan rumus ambang batas efektif akan ditemukan angka 15%. Sekali lagi angka ambang batas ini berlaku untuk tingkat daerah pemilihan; 98. Bahwa untuk itulah Taagepera merumuskan ambang batas efektif untuk level nasional. Konsep ini merupakan gabungan konsep representasi dan juga memiliki sifat ekslusi (artinya agar tidak serta merta partai politik mudah untuk mendapatkan kursi parlemen). Sehingga rumusan yang digagas oleh Taagepera adalah sebagai berikut: T = 75%/((M+1)* √E) atau T = 75%/((S/E)+1)* √E) atau T = 75%/((S+E)/E*√E) di mana, M rata-rata besaran daerah pemilihan, S jumlah kursi parlemen dan E jumlah daerah pemilihan 99. Bahwa Dengan menghitung rata-rata besaran daerah pemilihan, jumlah kursi, dan jumlah daerah pemilihan pada empat pemilu DPR terakhir apabila 36 dibulatkan maka ambang batas parlemen (parliamentary treshold) efektif untuk Pemilu DPR adalah 1% dari suara partai politik nasional. Besaran ambang batas ini mampu menyaring partai politik yang tidak mendapatkan dukungan signifikan dari pemilih untuk masuk DPR dan mengikuti pemilu berikutnya, sekaligus mampu menjaga hasil pemilu proporsional tetap proporsional; 100. Bahwa ketika Pemohon membandingkan perhitungan ambang batas parlemen (parliamentary treshold) seperti apa yang diatur di dalam undang-undang, termasuk UU a quo, dengan besaran ambang batas parlemen 1% terdapat perbedaan jumlah partai politik yang lolos ke parlemen. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel. 10 Partai Politik dan Ambang Batas Parlemen Menurut Undang-Undang dengan Ambang Batas Parlemen Efektif 1% Pemilu Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu Jumlah Partai Politik Lolos Ambang Batas Parlemen Efektif 1% Jumlah Partai Politik Lolos Ambang Batas Parlemen Menurut Undang-undang Selisih Pemilu 2009 38 15 9 6 Pemilu 2014 12 11 10 1 Pemilu 2019 16 13 9 4 101. Bahwa seandainya ambang batas parlemen (parliamentary treshold) efektif diterapkan pada tiga pemilu terakhir, maka secara berturut-turut pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019 partai politik yang mendapatkan kursi di parlemen adalah 15, 11, dan 13 partai. Namun karena ambang batas yang digunakan masing-masing untuk Pemilu 2009, 2014, dan 2019 adalah 2,5%, 3,5%, dan 4% beberapa partai politik tidak disertakan di dalam penghitungan kursi di parlemen. Tabel 4 di bawah ini akan memperlihatkan partai politik yang dirugikan dengan pemberlakuan ambang batas parlemen selama Pemilu 2009, 2014, dan 2019: Tabel. 11 Partai Politik Yang Lolos Ambang Batas Parlemen Efektif 1% Tetapi Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen Menurut Undang-Undang Pemilu Partai Politik Pemilu 2009 Partai Bulan Bintang 37 Partai Kebangkitan Nasional Ulama Partai Damai Sejahtera Partai Bintang Reformasi Partai Peduli Rakyat Nasional Pemilu 2014 Partai Bulan Bintang Pemilu 2019 Partai Persatuan Indonesia Partai Berkarya Partai Solidaritas Indonesia Partai Hati Nurani Rakyat 102. Bahwa secara lebih detail, Pemohon juga menghitung perolehan kursi partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan membandingkannya jika ambang batas parlemen diberlakukan dengan rumusan efektif, yakni 1%. Berikut tabel detailnya beserta dengan daerah pemilihannya: Tabel. 12 Perolehan Kursi Partai Politik Lolos Ambang Batas Parlemen Efektif 1% Tetapi Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen Menurut Undang-Undang Pemilu Partai Politik Jumlah Kursi Daerah Pemilihan 2009 Partai Bulan Bintang 3 Jabar III, NTB, Sulsel III Partai Kebangkitan Nasional Ulama 5 Jatim II, Jatim III, Jatim IV, Jatim IX, Jatim X Partai Damai Sejahtera 5 Sumut I, Sumut III, NTT 2, Sulut, Papua Partai Bintang Reformasi 1 Sulsel II Partai Peduli Rakyat Nasional 1 Sumut II 2014 - - - 2019 Partai Solidaritas Indonesia 3 Banten III, DKI Jakarta II, DKI Jakarta III Partai Persatuan Indonesia 2 NTT II, Sumut III 103. Bahwa selain persebaran kursi, permohon juga menghitung total suara yang terbuang ketika membandingkan pemberlakuan ambang batas parlemen sebagaimana diatur di dalam undang-undang a quo, termasuk pemilu sebelumnya, lalu membandingkannya dengan simulasi ambang batas efektif sebesar 1%. Detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel. 13 Perbandingan Suara Terbuang antara Ambang Batas Parlemen Efektif dengan Ambang Batas Parlemen Menurut Undang-Undang 38 Pemilu Jumlah Suara Terbuang Ambang Batas Parlemen Efektif 1% Jumlah Suara Terbuang Ambang Batas Parlemen Menurut Undang- undang Selisih Pemilu 2009 10.146.823 19.047.481 8.900.658 Pemilu 2014 1.142.067 2.964.975 1.822.908 Pemilu 2019 2.115.159 13.595.842 11.480.683 104. Bahwa dengan uraian dan data yang pemohon sampaikan diatas, terlihat jelas, bahwa adanya ketentuan ambang batas parlemen sebagaimana kebijakan hukum pembentuk undang-undang adalah hal yang konstitusional, dan tidak dapat pula dihilangkan. Tetapi, hal mendasar yang perlu dipastikan di dalam merumuskan ambang batas parlemen adalah, mesti memperhatikan prinsip proporsionalitas pemilu sebagaimana sistem pemilu yang dianut di Indonesia; 105. Bahwa penerapan ambang batas parlemen efektif sebagaimana pemohon uraikan diatas, tidak saja mampu menjaga proporsionalitas hasil sistem pemilu proporsional, tetapi juga mampu menghindarkan dari pelanggaran konstitusi akibat hilangnya hak partai politik meraih kursi di daerah pemilihan dan hak pemilih di satu daerah pemilihan memiliki wakil sendiri di DPR; 106. Bahwa pertanyaan klasiknya adalah apakah ambang batas parlemen efektif, yang berdasarkan perhitungan pemohon menjadi 1% akan menambah ekstremitas sistem pluralisme ekstrim yang dihasilkan oleh besaran ambang batas parlemen 2,5% 3,5%, dan 4%? 107. Bahwa simulasi yang dilakukan oleh pemohon menjawab hal tersebut, dengan menghasilkan bahwa pemberlakuan ambang batas parlemen efektif sama sekali tidak menambah ekstremitas sistem pluralisme ekstrim di Indonesia. Tabel di bawah ini dapat menjelaskannya: Tabel. 14 Ambang Batas Efektif dan Indeks ENPP Pemilu Partai Politik Peserta Pemilu Ambang Batas Parlemen Partai Politik di DPR Indeks ENPP Pemiu 2009 38 1% 14 6,8 Pemilu 2014 12 1% 10 8,2 39 Pemilu 2019 16 1% 11 7,7 108. Bahwa jika dibandingkan kenaikan ambang batas parlemen yang diatur di dalam UU Pemilu tahun 2009, 2014, dan 2019, dengan penerapan ambang batas efektif tidak signifikan mempengaruhi perubahan indeks ENPP. Berdasarkan ambang batas efektif 1% terbukti tidak berdampak pada semakin ekstrimnya multipartai ekstrim. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel di bawah ini: Tabel. 15 Perbandingan ENPP Ambang Batas Parlemen di UU Pemilu dengan Ambang Batas Parlemen Efektif Pemilu Partai Politik Peserta Pemilu Ambang Batas Parlemen di UU Pemilu Partai Politik di DPR ENPP Ambang Batas Parlemen Efektif Partai Politik di DPR ENPP 2009 38 2,50% 9 6,2 1% 14 6,8 2014 12 3,50% 10 8,2 1% 10 8,2 2019 16 4% 9 7,5 1% 11 7,7 109. Bahwa ambang batas parlemen mesti dirancang dengan rumusan yang terukur, rasional, dan terbuka, sehingga tidak hanya bertujuan untuk menyeleksi partai politik yang akan diikutkan di dalam proses konversi suara menjadi kursi, tetapi juga sangat penting untuk memperhatikan bagaimana agar suara pemilih yang terbuang mesti sekecil mungkin. Hal ini sejalan dengan prinsip utama pemilu proporsional, bahwa semakin kecil suara yang terbuang, maka representasi pemilih semakin terwakili di lembaga perwakilan, dan semakin proporsional pula hasil pemilunya; 110. Bahwa pertanyaan penting saat ini, ketentuan di dalam UU a quo, yang merumuskan ambang batas parlemen sebesar 4% dari total suara sah, sebagai syarat partai politik diikutkan di dalam perhitungan kursi DPR, menggunakan rumusan yang seperti apa? Atau pertanyaan kuncinya, besaran angka 4% dihasilkan dari perhitungan apa? Hal ini sama sekali tidak pernah dihitung secara terbuka, transparan, dan melibatkan partisipasi publik secara luas, sebagaimana prasyarat pembahasan undang-undang pemilu di dalam Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019; 40 111. Bahwa berdasarkan uraian, data, dan argumentasi yang sudah pemohon sampaikan diatas, pengaturan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4% telah secara nyata dan faktual menyebabkan hasil pemilu menjadi tidak proporsional. 112. Bahwa hasil pemilu yang tidak proporsional ini, telah menyebabkan pengaturan sistem pemilu proporsional menjadi inkonsisten antara regulasi di dalam undang-undang pemilu dengan kondisi factual perhitungan proporsionalitas pemilu. Inkonsistensi di dalam sebuah kerangka hukum pemilu, yakni di dalam UU quo, tentu saja telah menyebabkan sebuah ketidakpastian hukum, yang tidak diperbolehkan oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945; 113. Bahwa ketentuan di dalam undang-undang pemilu menyebutkan bahwa pemilu legislatif di Indonesia dilaksanakan dengan sistem proprosional. Untuk menguji apakah benar sistem pemilu di Indonesia proporsional, caranya adalah dengan menghitung hasil pemilu dengan indeks proporsionalitas yang sudah digunakan dan dijelaskan oleh Pemohon. Apakah hasil pemilu benar-benar proporsional, tentu mesti dibuktikan dengan cara-cara yang rasional pula. Pemohon, melalui hasil perhitungan yang sudah dilampirkan di dalam alat bukti permohonan ini, menunjukkan dampak ari pengaturan ambang batas parlemen, telah membuat hasil pemilu menjadi tidak proporsional, dan tentu ini telah melanggara prinsip negara hukum, yang salah satu alat ukurnya, sebuah kerangka hukum yang ada di dalam undang-undang, tidak bleh saling bertentangan satu dengan yang lainnya. 114. Bahwa adanya kerangka hukum pemilu yang telah secara terang menunjukkan adanya ketidakpastian hukum, dimana disatu sisi pemilu legisatif disebutkan menggunakan sistem pemilu proporsional di dalam a quo, namun dikarenakan ketentuan ambang batas parlemen yang juga terdapat di dalam UU a quo, telah faktual hasil pemilu legislatif di Indonesia menjadi tidak proporsional. Artinya, adanya kerangka hukum pemilu yang disusun, lalu membuat ketidakpastian hukum, jelas salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip negara hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945; 115. Bahwa selain menyebabkan ketidakpastian hukum, pengaturan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) di dalam undang-undang a quo juga telah menyebabkan sebuah regulasi pemilu yang tidak terukur, rasional, dan 41 memberikan keadilan, sebagaimana asas pemilu yang jujur, dan adil di dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945; 116. Bahwa perkara yang diajukan oleh pemohon ini, merupakan persoalan konstitusionalitas norma, yang tempat satu-satunya menguji sebuah konstitusionalitas norma hukum adalah di Mahkamah Konstitusi; 117. Bahwa kepentingan lebih besar dari permohonan ini adalah perkara a quo akan mengupayakan agar kerangka hukum pemilu dan penyelenggaraan pemilu betul-betul tidak melenceng dari nilai-niai konstitusional yang sudah diberikan oleh konstitusi, utamanya berkaitan dengan kedaulatan rakyat, jaminan prinsip negara hukum Indonesia, persamaan kedudukan warga negara dihadapan hukum, pemenuhan asas pemilu, dan kepastian hukum; 118. Bahwa sejalan dengan upaya yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi ini, yakni permintaan menguji dan memberikan tafsir ulang terhadap ketentuan ambang batas parlemen, terdapat pula proses pembahasan undang-undang pemilu di DPR yang sedang berjalan. Tentulah ini dua proses yang berbeda, tetapi memiliki dampak yang sangat signifikan antara satu dengan yang lain; 119. Bahwa dampak yang dimaksud adalah putusan Mahkamah terkait dengan konstitusionalitas norma hukum, menjadi sesuatu yang final dan mengikat bagi para pembentuk undang-undang untuk mengikutinya, dan putusan itu mesti terejawantahkan di dalam norma hukum yang disusun oleh pembentuk undang-undang; 120. Bahwa upaya pemohon untuk datang ke Mahkamah Konstitusi, karena memang pemohon menganggap sepenuhnya, persoalan ambang batas parlemen ini adalah persoalan konstitusionalitas norma yang sudah menjadi tugas dan kewenangan konstitusional Mahkamah untuk memutusnya; 121. Bahwa pemohon menganggap, penting adanya batasan-batasan konstitusional bagi para pembentuk undang-undang di dalam mempergunakan kewenangan legislasinya, terutama di dalam penyusunan hukum kepemiluan sebagai wujud dari Indonesia adalah demokrasi konstitusional; 122. Bahwa kewenangan pembentuk undang-undang di dalam menyusun hukum, terutama hukum kepemiluan tidak kewenangan tanpa batas. Salah satu batasan itu adalah batasan konstitusional yang diputuskan oleh Mahkamah di dalam putusannya, agar sistem hukum kepemiluan tidak dibuat secara semen- mena, dan betul-betul bisa menjadi fasilitator untuk terwujudnya daulat rakyat 42 dan negara demokrasi konstitusional. Oleh sebab itu, mesti ada batasan konstitusional yang jelas, yang diputuskan oleh Mahkamah, untuk menjadi perhatian bagi pembentuk undang-undang, utamanya ketika menetapkan ambang batas parlemen; 123. Bahwa adanya momentum pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu, dan berjalannya pengujian perkara a quo di Mahkamah, tidaklah upaya jalan pintas yang bertujuan untuk membatasi kewenangan pembentuk undang- undang. Tidak ada kewenangan pembentuk undang-undang yang hendak dibatasi di dalam proses pengujian ini. Bahkan tidak pula permohonan ini hendak menghapuskan ketetentuan ambang batas parlemen di dalam UU a quo. Tetapi permohonan ini hendak meminta kepada Mahkamah, agar memberikan tafsir konstitusional terhadap perumusan besaran amang batas parlemen, untuk menjamin kerangka hukum pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Oleh sebab itu, menjadi pemeriksaan perkara ini sebagai salah satu prioritas bagi Mahkamah, menjadi sangat penting, untuk memberikan tafsir konstitusional bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan ambang batas parlemen; 124. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi diatas, telah secara terang dan jelas, bahwa ketentuan di dalam UU a quo bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 22E Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, dan mesti dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. D. Petitum Berdasarkan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusionalitas norma hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut: Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) sepanjang frasa “paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara yang ditetapkan berdasarkan perhitungan rasional matematis dan dilakukan secara terbuka, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip sistem pemilu proporsional” 43 3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara; Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Kami mohon putusan seadil- adilnya ex aequo et bono. [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Bukti P-2 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi SK Badan Hukum, Akta Pendirian, Pemohon, dan KTP WNI atas nama Titi Anggraini yang mewakili Pemohon dalam permohonan ini; 4. Bukti P-4 : Hasil Perhitungan proporsionalitas hasil Pemilu di Indonesia tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019; 5. Bukti P-5 : Hasil Penghitungan Ambang Batas Efektif Pemilu 2009, 2014, dan 2019; 6. Bukti P-6 : Hasil Hitung Konversi Suara ke Kursi Partai Politik Lolos Ambang Batas Efektif 1% di Daerah Pemilihan; 7. Bukti P-7 : Surat Kuasa Pengurus Yayasan Perludem kepada Ketua Pengurus Yayasan Perludem; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Akta Perubahan Yayasan Perludem; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Bagian Buku Rose, Richard (ed.) 2000, International Encyclopedia of Elections, Macmillan, London; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Bagian Buku Arend Lijphart, Proportionality by Non- PR Methods: Ethnic Representation in Belgium, Cyprus, Lebanon, New Zealand, West Germany, and Zimbabwe, (Chapter 6), dalam Grofman, Bernard & Lijphart, Arend 2003, “Electoral Laws and Their Political Consequences”, Agathon Press, New York, hlm. 113-123; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Bagian Buku Electoral Laws and Their Political Consequences Degrees of Proportionality of Proportional Representation Formulas (Chapter 10), dalam Grofman, 44 Bernard & Lijphart, Arend 2003, “Electoral Laws and Their Political Consequences”, Agathon Press, New York, hlm. 170- 182; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Lampiran Buku Bagian Buku Gallagher, Michael & Mithcell, Paul, 2005, The Politics of Electoral System, Oxford University Press, New York, Appindex B dan C; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Jurnal, G., Rallings, C., & Thrasher, M., 2004, Selecting Indexes of Electoral Proportionality: General Properties and Reletionship, Quality and Quanty, 38/1:51-74; 14. Bukti P-14 : Buku Supriyanto, Didik, & Mellaz, August Ambang Batas Perwakilan Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporosionalitas Hasil Pemilu, Perludem, Jakarta; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Bagian Buku Andrew Reynolds, Ben Reilly, dan Andrew Ellis et.al 2005, Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA, The International IDEA, Stockholm; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Jurnal Croissant, Aurel & Volkel, Philip 2009, Party Systems Types and Party System Institutionalization: Comparing New Democracies in East and Southeast Asia, Party Politics 18(2), Sage Publication; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Chapter Buku Wolinetz, Steven B, Party Systems and Party System Types, dalam Katz, Richard & Crotty, William 2006, “Handbook of Party Politics”, Sage Publication, hlm 51- 62; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Buku Pamungkas, Sigit 2011, Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia, IDW, Yogyakarta; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Jurnal Gallagher, Michael, 1992, Comparing Proportional Representation Electoral Systems: Quotas, Treshold, Paradoxe, Cambridge University. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 45 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu frasa “paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional” dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 46 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 47 sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma frasa “paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional” dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu, yang rumusan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu selengkapnya menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”; 2. Bahwa Pemohon menyatakan diri sebagai badan hukum privat, yaitu organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat bernama Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang bergiat mendorong terwujudnya pemilihan umum demokratis dan demokratisasi di Indonesia; 3. Bahwa dalam Sidang Pendahuluan tanggal 8 Juli 2020, Mahkamah meminta kepada Pemohon agar menjelaskan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai badan hukum, terutama mengenai siapa pihak/pengurus yang berwenang mewakili Pemohon dalam berperkara di Mahkamah. Permintaan penjelasan demikian terkait dengan Surat Kuasa bertanggal 26 Mei 2020 dari Pemohon, yang dalam hal ini diwakili Direktur Eksekutif bernama Titi Anggraini, kepada kuasa hukum bernama Fadli Ramadhanil, Catherine Natali, Khoirunnisa Nur Agustyati, dan Heroik Mutaqin Pratama; 4. Bahwa selanjutnya dalam Sidang Pendahuluan bertanggal 12 Agustus 2020, dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan, Pemohon menerangkan adanya perubahan kepengurusan Pemohon dan karenanya Pemohon mengajukan penggantian surat kuasa; 5. Bahwa dengan adanya tambahan penjelasan demikian, yang disertai penyerahan dokumen kelengkapan permohonan, maka dalam rangka membuktikan statusnya Pemohon telah mengajukan bukti P-3, bukti P-7, dan bukti P-8 masing-masing berupa: a) surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2790.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan; b) Salinan Akta Notaris Nomor 279 bertanggal 15 November 2011 tentang Pendirian Yayasan Perludem yang dikeluarkan oleh Notaris Gunawan Budilaksono; c) Surat Kuasa Pengurus Yayasan Perludem 48 No: 110/SK-Perludem/VII/2020, bertanggal 10 Juli 2020; d) Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0018748, bertanggal 15 Juli 2020, perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Perludem; serta e) Salinan Akta Notaris Nomor 03 bertanggal 9 Juli 2020 tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem yang dikeluarkan oleh Notaris Heru Siswanto; 6. Bahwa dalam salinan akta Pendirian Yayasan Perludem sebagaimana disebut di atas (vide bukti P-3), tercantum di Pasal 3 ayat (1) serta ayat (2) kegiatan Perludem antara lain “Mendirikan Lembaga nonformal, menyelenggarakan dan mendirikan Lembaga pelatihan kursus, pelatihan keterampilan dan penyuluhan- penyuluhan di bidang pemilu dan demokrasi”; “Melakukan pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi”; serta “Memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi”. Hal demikian menurut Mahkamah menunjukkan bahwa Pemohon adalah badan hukum yang berfokus pada kegiatan peningkatan kualitas Pemilu dan demokrasi di Indonesia; 7. Bahwa dalam pengajuan permohonan ini, Pemohon (Perludem) yang diwakili Bendahara Pengurus Yayasan bernama Irmalidarti dan Sekretaris Pengurus Yayasan bernama Fadli Ramadhanil memberi kuasa kepada Ketua Pengurus bernama Khoirunnisa Nur Agustyati berdasarkan Surat Kuasa Pengurus Yayasan Perludem No: 110/SK-Perludem/VII/2020, bertanggal 10 Juli 2020, untuk mewakili Pengurus Yayasan Perludem menjadi Pemohon dalam perkara a quo (vide bukti P-7); 8. Bahwa selanjutnya Ketua Pengurus Yayasan bernama Khoirunnisa Nur Agustyati, atas nama Yayasan Perludem, memberi kuasa kepada Fadli Ramadhanil, Titi Anggraini, Catherine Natali, dan Heroik Mutaqin Pratama berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 11 Juli 2020 untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam pengajuan permohonan perkara a quo; 9. Bahwa untuk membuktikan legalitas terkait pemberian kuasa, Pemohon mengajukan bukti P-3 berupa Salinan Akta Pendirian Yayasan Perludem bertanggal 15 November 2011, dan bukti P-8 berupa salinan Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem yang menunjukkan 49 bahwa Khoirunnisa Nur Agustyati diangkat sebagai Ketua Yayasan Perludem atau Ketua Pengurus Yayasan Perludem terhitung sejak 9 Juli 2020; 10. Bahwa setelah mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon, terutama bukti P-3 berupa salinan Akta Pendirian Yayasan Perludem bertanggal 15 November 2011, Mahkamah menemukan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 18 yang masing-masing menyatakan: Pasal 16 ayat (5) “Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: …” Pasal 18 “(1) Ketua Umum bersama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan; (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu diberitahukan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama- sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan; …” 11. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah menilai pengurus yang berhak mewakili Yayasan Perludem dalam berperkara di hadapan Mahkamah adalah: a. Ketua Umum bersama dengan salah seorang pengurus; atau b. Ketua lain bersama dengan Sekretaris Umum; atau c. Ketua lain bersama Sekretaris lain. 12. Bahwa berdasarkan bukti P-7 dan penjelasan Pemohon dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon sebagai Yayasan diwakili oleh Bendahara dan Sekretaris, dan bukan diwakili oleh dua pengurus sebagaimana dimaksud dan diuraikan pada pertimbangan hukum angka 10 dan angka 11 di atas; 13. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai Surat Kuasa Pengurus Yayasan Perludem No: 110/SK-Perludem/VII/2020, bertanggal 10 Juli 2020 (bukti P-7), tidak memenuhi syarat pemberian kuasa yang diatur dalam Pasal 18 Akta Pendirian Yayasan Perludem. Seharusnya berdasarkan Pasal 18 Akta Pendirian Yayasan Perludem, pihak yang berhak 50 mewakili Pemohon adalah Ketua Umum/Ketua bersama dengan seorang Pengurus lainnya. Namun dalam surat kuasa Pemohon posisinya berkebalikan, yaitu pihak yang mewakili Pemohon adalah Bendahara dan Sekretaris, sementara Ketua justru ditempatkan sebagai pihak yang diberi kuasa. Mahkamah berpendapat Surat Kuasa Pengurus Yayasan Perludem No: 110/SK-Perludem/VII/2020, bertanggal 10 Juli 2020, adalah tidak sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Perludem sehingga pihak yang mendalilkan diri sebagai kuasa hukum tidak berhak mewakili Pemohon. 14. Bahwa dengan demikian Surat Kuasa bertanggal 11 Juli 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, karena disusun dengan mendasarkan diri pada status hukum yang terbentuk oleh Surat Kuasa Pengurus Yayasan Perludem No: 110/SK-Perludem/VII/2020 bertanggal 10 Juli 2020, harus pula dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mewakilkan kepentingannya dalam permohonan a quo; 15. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, pemberian kuasa dari Pemohon kepada kuasa hukum yang demikian berakibat hukum terhadap Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. 51 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), d a n Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh, dan hari Senin, tanggal dua puluh empat, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 12.42 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 52 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo