48/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 48/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Partai Beringin Karya (Berkarya) Alamat : Jalan Taman Margasatwa Raya Nomor 11, Ragunan, Jakarta Selatan Sebagai---------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Alamat : Jalan Abdul Muis Nomor 36 C, D, E, F Gambir, Jakarta Pusat Sebagai--------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Alamat : K.H. Wahid Hasyim Nomor 194 Tanah Abang, Jakarta Pusat Sebagai-------------------------------------------------------------------- Pemohon III; Dalam hal ini masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/MK.Berkarya/I&I SCBD-BO/VIII/21, Nomor 007/MK.Perindo/I&I SCBD- BO/VIII/21, dan Nomor 008/MK.PSI/I&I SCBD-BO/VIII/21, bertanggal 25 Agustus 2021, memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., M. Gamal Resmanto, S.H., Adnial Roemza, S.H., LL.M., Andi Kristian, S.H., Satria Nararya, S.H., Ahmad Maulana, S.H., Junaidi, S.H., Dr. Dodi S. Abdul Kadir, S.H., M.H., Serfas S. Manek, S.E., S.H., M.H., Gatot Priadi, S.H., Firmansyah, S.H., M.H., Sonny Pudjisasono, S.H., Irman Jaya, S.H., M.H., Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H., David Surya, S.H., Sugeng Teguh Santoso, S.H. dan 2 Pandu Setyahadi, S.H., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya Pemohon I Sampai dengan Pemohon III disebut sebagai------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 2 September 2021 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 38/PUU/PAN.MK/AP3/08/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 7 September 2021 dengan Nomor 48/PUU- XIX/2021, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 5 Oktober 2021, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 24 C ayat (1) menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar”. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 2. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu ditegaskan pula dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dilakukan perubahan dua kali dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji 3 undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan “dalam hal suatu Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 4. Bahwa dikarenakan pasal-pasal yang Pemohon mohonkan untuk diuji adalah norma peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar, maka berdasarkan uraian angka 1 dan angka 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan pengujian yang dimohonkan Pemohon a quo. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 5. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dilakukan perubahan dua kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menegaskan “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak/dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” salah satunya adalah “badan hukum publik atau privat”. Sementara ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan “Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum”. Masing-masing Pemohon dalam permohonan a quo adalah 3 (tiga) Partai Politik yang telah mendapatkan status badan hukum Partai Politik dan masing-masing diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai yang berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Partai Politik. 4 6. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III masing-masing adalah Partai Politik yang telah mendapatkan status badan hukum Partai Politik sebagai berikut: a. Pemohon I, Partai Beringin Karya (Berkarya) adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan Akta yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 2 tanggal 14 Juli 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) yang dibuat di hadapan Hj. Ai. Suryani, S.H., notaris di Bekasi dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya). Susunan Kepengurusan dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya telah ditetapkan berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 14 Juli 2020 tentang Perubahan Pengurus Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) yang dibuat di hadapan Hj. Ai. Suryani, S.H., notaris di Bekasi dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025. Dalam Kepengurusan yang terbaru Partai Beringin Karya (Berkarya) diwakili oleh Ketua Umum Muchdi Purwopranjono dan Sekretaris Jenderal Badaruddin A.P. Kewenangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mewakili Partai Beringin Karya didasarkan pada ketentuan Pasal 61 ayat (1) jo. Pasal 30 Akta Nomor 2 tanggal 14 Juli 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya); b. Pemohon II, Partai Perindo (Persatuan Indonesia) adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 Tanggal 9 September 2006 dibuat di hadapan Nyonya Chairunnisa Said Selenggang, notaris di Jakarta yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 5 tanggal 18 September 2014 tentang Pernyataan Keputusan Team Ad Hoc Partai Perindo (Persatuan Indonesia) yang dibuat di hadapan Wahdini Syafrina. S. Tala, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Sukabumi dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 5 02.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 08 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, dan Tanda Gambar Partai Indonesia Sejahtera menjadi Partai Perindo (Persatuan Indonesia). Susunan Kepengurusan dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo telah ditetapkan berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 12 April 2016 tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., notaris di Jakarta dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH – 07 .AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia). Dalam Kepengurusan yang terbaru Partai Perindo diwakili oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq. Kewenangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mewakili Partai Perindo didasarkan pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) Anggaran Dasar juncto Pasal 57 Anggaran Rumah Tangga dalam Akta Nomor 5 tanggal 18 September 2014 tentang Pernyataan Keputusan Team Ad Hoc Partai Perindo (Persatuan Indonesia); dan c. Pemohon III, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 16 Nopember 2014 tentang Pendirian Partai Solidaritas Indonesia yang dibuat di hadapan Widyatmoko, S.H., notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-HH - 01 .AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 07 Oktober 2016 tentang Pengesahan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sebagai Badan Hukum. Susunan Kepengurusan dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia ditetapkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Risalah Rapat Pengangkatan Kembali Susunan Pengurus “Partai Solidaritas Indonesia” yang dibuat di hadapan Lilly Fitriyani, S.H., notaris di Kabupaten Tangerang dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH 09.AH.11.01 Tahun 2019 tanggal 11 Desember 2019 tentang Pengesahan Struktur Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Periode 2019-2024. Dalam Kepengurusan yang terbaru Partai Solidaritas Indonesia diwakili oleh 6 Ketua Umum Grace Natalie Louisa dan Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni. Kewenangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mewakili Partai PSI didasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar juncto Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga dalam Akta Nomor 14 tanggal 16 November 2014 tentang Pendirian Partai Solidaritas Indonesia. 7. Bahwa para Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum yang telah lolos verifikasi dan telah ditetapkan sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang lalu. Para Pemohon termasuk sebagai partai yang tidak berhasil memenuhi ambang batas Parlemen (Parliamentary Threshold) sebagaimana ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni paling sedikit sebesar 4% (empat perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Adapun perolehan suara masing-masing Pemohon adalah sebagai berikut: Tabel 1. Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik NO PARTAI POLITIK PEROLEHAN SUARA 1. PERINDO 3.738.320 (2,67 %) 2 BERKARYA 2.929.495 (2,09 %) 3 PSI 2.650.361 (1,89 %) Total 9.318.176 (6,65%) 8. Bahwa para Pemohon sangat dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan Partai Politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, disebabkan ketentuan ini membebankan kewajiban bagi Pemohon untuk terus menerus melakukan verifikasi administrasi maupun faktual setiap saat akan mengikuti kontestasi Pemilihan Umum yang mana proses tersebut memakan energi, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit sehingga apabila Pemohon tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk itu secara otomatis akan menghalangi Pemohon untuk menggunakan hak politiknya mengikuti kontestasi Pemilihan Umum. 7 9. Bahwa hak konstitusional Pemohon juga semakin dirugikan karena ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi beberapa kali dalam putusan- putusan sebelumnya dengan menguatkan pembebanan kewajiban melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kepada Pemohon. Yang terakhir melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi juga kembali menegaskan pembebanan kewajiban yang sama melalui penafsiran baru sebagaimana amar putusan sebagai berikut: Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan Partai Politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun Partai Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru”. 10. Bahwa dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 22 April 2021, Mahkamah Konstitusi telah membagi 3 (tiga) kategori Partai Politik, yakni: Pertama, Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang lolos Parliamentary Threshold dan memiliki wakil di DPR Pusat dan tentunya DPRD di daerah. Kedua, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang tidak lolos Parliamentary Threshold baik partai-partai yang memiliki wakil di DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota maupun yang tidak. Ketiga, Partai Politik yang sama sekali baru dan belum pernah mengikuti Pemilihan Umum. Para Pemohon termasuk kategori yang kedua, yakni Partai Politik yang telah mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2019, namun tidak lolos Parliamentary Threshold dan memiliki maupun tidak memiliki keterwakilan di DPRD tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. 11. Bahwa atas ketiga kategori Partai Politik yang berbeda satu sama lain itu, Mahkamah Konstitusi memberlakukan dua ketentuan sebagai berikut: Untuk golongan yang pertama, yakni Partai Peserta Pemilu 2019 yang lolos 8 Parliamentary Threshold dan memiliki wakil di DPR Pusat diberlakukan ketentuan untuk “cukup diverifikasi administrasi saja dan tidak perlu verifikasi secara faktual”. Sementara untuk 2 (dua) kategori partai sisanya, yakni kategori yang kedua, merupakan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang tidak lolos Parliamentary Threshold baik yang memiliki wakil ataupun tidak memiliki wakil di DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta kategori ketiga yang merupakan Partai Politik baru yang belum pernah mengikuti Pemilihan Umum, sama-sama diberlakukan ketentuan “wajib untuk verifikasi secara administrasi maupun faktual”. 12. Bahwa atas penyamarataan ketentuan verifikasi administrasi dan faktual kepada Partai Politik baru dan kepada Pemohon yang sudah pernah mengikuti Pemilihan Umum itu secara langsung membuat Pemohon tidak dapat melaksanakan hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 1 ayat (2) juncto pasal 22 E ayat (1), (2) dan (3) UUD Tahun 1945 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, namun pelaksanaannya telah ditetapkan pasal 22 E ayat (1), (2) dan (3) dilakukan melalui suatu Pemilihan Umum di mana Pemohon sebagai pesertanya. Pasal 22 ayat (1) menyatakan “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Ayat (2) menyatakan “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Ayat (3) menyatakan “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut undang-undang dasar itu adalah dicerminkan dengan kepesertaan para Pemohon (Partai Politik) dalam kontestasi pemilihan umum. 13. Bahwa kepesertaan Pemohon dalam pemilihan umum adalah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena rakyat tidak turun langsung meng-exercise kedaulatan yang berada di tangannya itu sendiri, melainkan dilakukan dengan memilih wakil-wakilnya lewat pemilihan umum untuk mengisi posisi anggota DPR, Presiden, dan DPRD. Wakil-wakil itu sendiri berasal dari calon-calon yang difasilitasi dan diusung oleh 9 Pemohon selaku Partai Politik. Rakyat tidak berkontestasi, melainkan Pemohonlah yang berkontestasi dalam Pemilihan Umum. Karena itu, tanpa ada kepesertaan para Pemohon (Partai Politik) di dalam Pemilihan Umum, sejatinya tidak akan pernah ada pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, menjegal kepesertaan Pemohon dalam suatu Pemilihan Umum secara langsung juga berarti menjegal pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 14. Bahwa para Pemohon telah menjalankan fungsinya memfasilitasi pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22 E ayat (1), (2) dan (3) UUD Tahun 1945 dibuktikan dengan kepesertaan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang lalu (vide angka 6 di atas). Sekalipun perolehan suara Pemohon tidak memenuhi ambang batas 4% (empat perseratus) yang ditentukan untuk dapat mendudukkan wakil-wakilnya di DPR RI, namun suara rakyat pemilih yang dititipkan kepada Pemohon itu tidak dapat diabaikan dan sekedar dianggap sebagai angka saja, sebab ia tetaplah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui Pemilihan Umum. Terlebih apabila total perolehan suara para Pemohon digabungkan akan mencapai angka 6,65% (enam koma enam puluh lima perseratus), setara dengan pemenang Pemilu urutan ketujuh atau setara dengan 9.318.176 (sembilan juta tiga ratus delapan belas seratus tujuh puluh enam) rakyat pemilih yang melaksanakan kedaulatannya, sehingga sungguh bukan jumlah yang bisa dianggap sedikit. 15. Bahwa selain sebagai Partai Politik yang tidak lolos Parliamentary Threshold pada pemilu 2019-2024, para Pemohon tidak memiliki wakil-wakil yang duduk di DPR RI baik periode 2014-2019 maupun periode 2019-2024 sehingga para Pemohon bukanlah partai-partai yang turut terlibat dalam penyusunan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan begitu, para Pemohon jelas bukanlah Partai Politik yang dikecualikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Nomor 73/PUUXII/2014, dan Nomor 85/PUU-XII/2014, yakni Partai Politik yang telah mengambil bagian dalam pembahasan, penyusunan, dan pengambilan keputusan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, sehingga tidak lagi memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian. 10 16. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 17. Bahwa sebagai Partai Politik, hak konstitusional Pemohon diatur dan dijamin Pasal 1 ayat (2) juncto Pasal 22 E ayat (1), (2), dan (3) UUD Tahun 1945. Ketentuan itu memang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Akan tetapi pelaksanaan kedaulatan menurut Undang-Undang Dasar itu tidak dilakukan oleh rakyat sendiri, melainkan melalui pemilihan umum di mana pesertanya adalah Partai Politik (Pemohon). Dengan dasar norma konstitusi itu tegaslah bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yakni hak untuk memfasilitasi pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan cara mengikuti pemilihan umum. 18. Bahwa hak konstitusional Pemohon itu dirugikan secara langsung atas berlakunya ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah diberikan pemaknaan oleh Mahkamah melalui putusan 55/PUU- XVIII/2020 tanggal 22 April 2021. Pemaknaan baru itu secara langsung telah memberikan perlakuan istimewa kepada Partai Politik yang telah lulus Parliamentary Treshold (kategori I), namun di sisi lain menyamakan kedudukan partai yang sudah ikut pemilu namun tidak lulus Parliamentary Treshold (Pemohon/Kategori II) dengan Partai Politik yang sama sekali baru (kategori III), yang belum pernah melakukan verifikasi karena belum pernah mengikuti Pemilihan Umum. Akibatnya, Pemohon yang semestinya dapat melaksanakan hak konstitusionalnya untuk mengikuti pemilihan umum harus melakukan 11 verifikasi ulang secara administratif dan faktual terus menerus setiap kali akan mengikuti pemilihan umum. Dengan kata lain, meskipun telah pernah lolos verifikasi terdapat kemungkinan bagi Pemohon untuk tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya itu karena tidak lolos verifikasi administrasi maupun faktual. Kerugian konstitusional Pemohon tersebut adalah kerugian faktual atau nyata terjadi karena Pemohon harus mengikuti verifikasi administrasi dan faktual kembali bersama Partai Politik yang baru setiap kali akan mengikuti pemilihan umum. Dengan demikian jelas terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang Pemohon alami itu dengan pasal yang Pemohon mohonkan untuk diuji. Dengan alasan yang sama terdapat kemungkinan pula kerugian itu tidak akan pernah terjadi apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon a quo. 19. Bahwa Pemohon menyadari objek permohonan a quo sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVIII/2020 sebagaimana disebutkan amarnya di atas dan juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017. Namun Pemohon perlu menegaskan bahwa permohonan a quo tidaklah ne bis in idem sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK Pengujian UU”). 20. Bahwa di sisi lain, ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa “putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh”. Setelah terbit perubahan dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011, penjelasan Pasal 10 ayat (1) itu telah diubah sehingga berbunyi “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”. Ketentuan Pasal 47 Undang- 12 Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga menegaskan hal yang serupa yakni “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Dengan kata lain, selain bersifat final dan mengikat, putusan Mahkamah juga bersifat prospektif ke depan (non retro active force). 21. Bahwa dengan sifat final tersebut putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan setara dengan undang-undang. Karena itu sejak terbitnya Putusan Mahkamah Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 22 April 2021, pemaknaan baru atas Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah berlaku final dan berkekuatan setara dengan undang-undang. Dengan dasar itu, Pemohon berpendapat bahwa ketentuan norma yang Pemohon ujikan dalam permohonan a quo dapat pula dianggap bukan suatu pengujian ulang atas ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebab ketentuan tersebut telah diberikan pemaknaan yang baru oleh Mahkamah melalui putusannya yang terakhir. Pemaknaan baru itu sendiri telah bersifat final dan mengikat serta memiliki kekuatan setara dengan undang-undang sejak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 22 April 2021 yang lalu. 22. Bahwa namun demikian, Pemohon sepenuhnya menyerahkan penilaian mengenai aspek formil permohonan a quo kepada Mahkamah. Apabila Mahkamah berpendapat berbeda dengan pendirian Pemohon itu, Pemohon mohon agar diberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) sehingga kalaulah Permohonan Pemohon a quo dianggap sebagai Pengujian ulang (rejudicial review), Pemohon juga telah memastikan bahwa alasan konstitusionalitas yang dijadikan dasar dalam permohonan a quo jelas berbeda dengan pengujian-pengujian sebelumnya, sehingga permohonan a quo setidak- tidaknya telah memenuhi kategori permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 juncto Pasal 78 ayat (2) PMK Pengujian UU yang menyebutkan bahwa, “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda”. Perbedaan itu dapat Pemohon uraikan sebagai berikut: 13 No Putusan No 53/PUU-XV/2017 Putusan No. 55/PUU-XVIII/2020 Permohonan a quo Batu Uji Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) juncto Pasal 22 E ayat (1), (2) dan (3) Alasan Frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu dianggap bersifat diskriminatif dan standar ganda karena membedakan perlakuan Parpol baru dan Parpol yang sudah ikut Pemilu Tahun 2014 (vide Halaman 105). Politik penyederhanaan Partai Politik dengan syarat verifikasi dianggap tidak efektif dan lebih efektif dengan meningkatkan ambang batas parlemen (parliamentary treshold) (vide hal 37). Penerapan perlakuan 2 (dua) ketentuan tentang verifikasi kepada 3 (tiga) kategori Partai Politik yang berbeda dianggap bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. 23. Bahwa pada Permohonan a quo, Pemohon menggunakan Pasal 1 ayat (2) juncto Pasal 22 E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD Tahun 1945 sebagai dasar pengujian dan menggunakan alasan permohonan bahwa Penyamarataan Kewajiban Verifikasi Administrasi dan Faktual Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Partai Politik Baru Bertentangan dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat yang salah satunya dilaksanakan melalui Pemilihan Umum. Berlakunya ketentuan pasal-pasal yang Pemohon mohonkan untuk diuji dalam permohonan a quo secara langsung melanggar Hak Pemohon untuk memfasilitasi pelaksanaan kedaulatan rakyat itu. 24. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 hingga 23 di atas, jelaslah terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang dialami Pemohon berkenaan dengan kepesertaan Pemilu dengan pasal-pasal yang dimohonkan diuji. Terlebih Pemohon mengajukan permohonan a quo dengan batu uji yang berbeda dibandingkan dengan permohonan-permohonan sebelumnya, sehingga pengujian a quo jelas tidak ne bis in idem. Dengan 14 demikian, jelaslah Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan pengujian a quo. III. Argumentasi Yuridis A. Penyamarataan Kewajiban Verifikasi Administrasi dan Faktual Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Partai Politik Baru Bertentangan Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat 25. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain sebagai negara hukum, ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar negara kita juga menegaskan Indonesia sebagai negara demokrasi yakni “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar itu, dijelaskan pula dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni dilaksanakan melalui suatu mekanisme yang disebut sebagai pemilihan umum. Dalam Pasal 22E ayat (1) disebutkan “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Dalam ayat (3) ditegaskan kembali “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut undang- undang dasar itu adalah dicerminkan dengan kepesertaan para pemohon (Partai Politik) dalam pemilihan umum. 26. Bahwa sekalipun kedaulatan itu berada di tangan rakyat, pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak mungkin akan dijalankan oleh seluruh warga negara Indonesia secara langsung. Cakupan wilayah, jangkauan, dan urusan pemerintahan yang sedemikian kompleks tidak mungkin dilaksanakan secara langsung terkecuali dilakukan dengan menunjuk wakil-wakil yang diberikan wewenang yang cukup untuk itu. Mekanisme untuk menunjuk wakil-wakil ini oleh Undang-Undang Dasar kita salah satunya dilakukan melalui Pemilihan Umum secara langsung (Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD di Provinsi, Kabupaten dan Kota). Undang-Undang Dasar tidak mengatur mekanisme lain selain Pemilihan Umum ini, 15 sehingga dengan memaknai ketentuan Pasal 1 ayat (2) juncto Pasal 22 E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945 dapatlah ditarik pemahaman bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar itu salah satunya adalah dilakukan melalui Pemilihan Umum. 27. Bahwa sekalipun kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilakukan melalui Pemilihan Umum, akan tetapi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, bukanlah rakyat yang saling berkontestasi melainkan Partai Politik. Begitu pun dengan para calon-calon wakil rakyat yang diusung Partai Politik dalam suatu Pemilihan Umum, sekalipun dalam kertas suara terpampang tanda nomor, nama, dan gambar calon, para pribadi calon yang maju dalam pemilihan itu tidaklah bertindak untuk dan atas nama kepentingannya sendiri, melainkan untuk dan atas nama kepentingan Partai Politik yang mengusungnya. Dari sini dapat dipahami bahwa Pemilihan Umum sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat itu secara esensinya adalah kontestasi antar satu Partai Politik dengan lainnya. 28. Bahwa namun demikian, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dengan kata lain, meskipun yang berkontestasi adalah Partai Politik, kiprah itu bukanlah untuk kepentingan Partai Politik sendiri melainkan untuk kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Kembali dipertegas di sini bahwa peran Partai Politik sangatlah penting karena ikut menentukan pelaksanaan kedaulatan oleh rakyat menurut Undang-Undang Dasar. 29. Bahwa dengan kata lain, keikutsertaan Partai Politik dalam sebuah Pemilihan Umum adalah conditio sine qua non atau sebuah 16 keniscayaan yang harus ada bagi berlangsungnya pelaksanaan kedaulatan rakyat itu. Tanpa adanya Partai Politik yang mengikuti kontestasi Pemilihan Umum, tidak akan ada pula calon wakil-wakil yang diusung yang disediakan bagi rakyat untuk mempergunakan hak pilihnya. Jika tidak ada calon-calon yang diusung oleh Partai Politik, maka tidak akan berjalan pula suatu Pemilihan Umum yang artinya tidak akan ada pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut undang-undang dasar sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945. 30. Bahwa kepesertaan Partai Politik dalam Pemilu justru memastikan rakyat dapat melaksanakan kedaulatannya melalui Pemilihan Umum dengan memilih calon-calon yang diusung Partai Politik. Peran Partai Politik sebagai wadah yang menyediakan calon-calon untuk dipilih rakyat dalam sebuah Pemilihan Umum adalah hak dasar atau hak konstitusional dari Partai Politik itu sendiri. Karena itu apabila terdapat ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih condong kepada aspek administratif dan teknis yang ternyata melanggar, menghalangi atau bahkan menghilangkan hak dasar Partai Politik untuk ikut serta dalam pemilihan, maka ketentuan demikian sangat beralasan menurut hukum untuk tidak dipertahankan. 31. Bahwa di sisi lain, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU- XVIII/2020 tanggal 22 April 2021, telah menafsirkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan memberlakukan ketentuan yang sama kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Partai Politik yang baru sebagaimana amar putusan berikut: Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan Partai Politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun Partai Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan 17 Parliamentary Threshold, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru”. 32. Bahwa dengan mengacu kepada putusan Mahkamah di atas, dapat disimpulkan Mahkamah membagi tiga kategori Partai Politik berkenaan dengan kewajiban melakukan verifikasi sebelum mengikuti pemilihan umum. Tiga kategori itu antara lain: a. Kategori I: Partai Politik Peserta Pemiliu 2019 yang lolos Parliamentary Threshold dan memiliki wakil-wakil di DPR RI (Pusat); b. Kategori II: Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, baik Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan c. Kategori III: Partai Politik yang sama sekali baru dan belum pernah mengikuti Pemilihan Umum sehingga otomatis belum pernah dilakukan verifikasi administrasi maupun faktual. 33. Bahwa apabila membaca putusan Mahkamah di atas secara saksama, dapatlah diketahui bahwa penafsiran Mahkamah untuk menerapkan perlakuan berbeda kepada masing-masing kategori Partai Politik itu setidaknya didasarkan kepada 2 (dua) indikator yakni: pertama, soal kepesertaan Partai Politik dalam pemilihan umum sebelumnya. Indikator ini menyoal apakah Partai Politik itu sudah pernah mengikuti pemilihan umum atau tidak. Dalam artian apabila telah mengikuti Pemilihan Umum, maka Partai Politik bersangkutan telah pernah melalui proses verifikasi administrasi dan faktual serta telah berhasil lolos melewati verifikasi itu karena terbukti dapat mengikuti pemilihan umum. Indikator Kedua, soal keberhasilan mendudukkan wakil-wakilnya di lembaga perwakilan pusat dan/atau di daerah. 34. Bahwa dari putusan Mahkamah di atas terlihat jelas bahwa Mahkamah memandang partai-partai yang sudah ikut pemilu harus dibedakan dengan partai yang belum pernah ikut pemilu karena yang sudah ikut berarti membuktikan partai yang bersangkutan telah pernah dan teruji 18 melewati proses verifikasi administrasi maupun faktual. Terlebih lagi untuk partai-partai yang berhasil mendudukkan wakilnya di lembaga perwakilan pusat maupun daerah. Partai-partai yang berhasil mendudukkan wakilnya di lembaga perwakilan pusat (DPR RI) selayaknya didudukkan secara berbeda dengan partai-partai yang hanya berhasil mendudukkan wakilnya di lembaga perwakilan daerah (DPRD Provinsi/Kab/Kota). Selain indikator sebagai alumni Pemilihan Umum, indikator kinerja atau keberhasilan Partai mendudukkan wakilnya juga menjadi indikator yang dijadikan Mahkamah sebagai dasar untuk menerapkan kewajiban verifikasi secara proporsional. Sampai di sini hal itu telah sejalan dengan prinsip keadilan yang proporsional dalam artian kondisi yang berbeda memang menuntut perlakuan yang dikenakan berbeda pula. 35. Bahwa atas dasar itu pemberian perlakuan yang berbeda secara signifikan kepada partai kategori pertama sebagaimana ditafsirkan Mahkamah dalam putusannya dapatlah diterima menurut penalaran yang wajar sebab partai kategori pertama memiliki keunggulan yang jauh lebih baik dibanding dua kategori partai lainnya. Partai kategori pertama tidak hanya unggul dari segi kepesertaan pemilu tetapi juga kinerja mendudukkan wakilnya di lembaga perwakilan pusat (DPR RI). Hal itu juga beralasan menurut hukum karena tujuan utama dari didirikannya Partai Politik memanglah untuk mengikuti pemilihan umum dan mendudukkan wakil-wakilnya di lembaga perwakilan. Kepada partai yang berhasil menjalankan fungsinya itu menjadi wajar diberikan reward positif, sehingga apabila terdapat norma undang-undang yang mendukung respons positif itu maka norma demikian beralasan menurut hukum untuk tetap dipertahankan agar setiap Partai Politik dapat memacu kinerjanya ke arah yang sama guna menjamin kesinambungan demokrasi. 36. Bahwa namun demikian, perlakuan yang serupa ternyata tidak ditemukan pada partai kategori II (in casu Pemohon), selaku partai yang telah mengikuti pemilu dan hanya memiliki wakil-wakil di lembaga perwakilan daerah (DPRD Provinsi/Kab/Kota). Padahal, sekalipun Pemohon tidak berhasil lolos Parliamentary Threshold, dan tidak memiliki 19 keterwakilan di DPR RI pusat, akan tetapi Pemohon jelas berkedudukan berbeda dengan Partai Kategori III yang sama sekali baru, yang belum pernah mengikuti pemilihan umum dan karenanya tidak memiliki wakil rakyat sama sekali baik di pusat maupun di daerah. Alih-alih menerapkan kewajiban verifikasi secara proporsional pula, kepada Partai Politik kategori II (Pemohon) dan Partai Politik kategori III justru diberlakukan kewajiban verifikasi secara mutlak (administrasi dan faktual). Tidak ada keistimewaan (perlakuan berbeda) yang diterapkan kepada Partai Politik kategori II (Pemohon) di hadapan partai-partai kategori III yang jelas-jelas baru berdiri dan belum pernah ikut pemilu. 37. Bahwa adalah fakta yang tidak dapat dibantah (notoire feiten) fenomena sistem multipartai hari ini terjadi di mana-mana. Popularitas sistem multipartai diperlihatkan dengan melihat data tahun 2010 yang menunjukkan bahwa seluruh negara anggota Uni Eropa (27 negara), 12 negara Amerika Latin dan pada umumnya negara-negara anggota Persemakmuran menganut sistem multipartai. Dapatlah dikatakan bahwa sistem multipartai mendominasi dunia saat ini. Hanya beberapa negara yang tidak menganut sistem multipartai antara lain seperti Russia, Amerika Serikat, Republik Rakyat China, Kerajaan Saudi Arabia, Kuba dan Korea Utara. Apabila dilihat karakter negara-negara yang tidak multipartai tersebut, kesemuanya rata-rata karena memiliki karakter “spesial” dengan sistem demokrasinya. 38. Bahwa sebelum menjawab pengaruh sistem multipartai dengan sistem presidensial yang kita anut dan hubungannya dengan alasan konstitusionalitas permohonan a quo, Pemohon perlu terlebih dahulu mendudukkan, sistem multipartai yang seperti apa yang membawa pengaruh kepada sistem pemerintahan presidensial. Hal ini penting untuk menjawab kekhawatiran banyak pihak soal hal ini, sekaligus untuk membuktikan apakah sistem kepartaian yang kita anut betul akan membuat presidensial system menjadi melemah. Berkenaan dengan ini, Wolonetz (dalam Katz & Crotty 2006: 54) menjelaskan bahwa untuk menentukan partai mana yang diperhitungkan dalam sistem kepartaian dapat dilihat dalam dua cara: semua partai dihitung atau sebagian dikecualikan atas dasar ukuran atau relevansi. Berdasarkan cara itu 20 didapat kesimpulan bahwa jumlah Partai Politik yang berdiri, partai yang menjadi peserta pemilu dan partai yang duduk di parlemen, tidaklah menjadi satu-satunya indikator untuk menyebut atau mengategorikan jenis sistem kepartaian yang dianut suatu negara. 39. Bahwa indikator paling penting yang menjadi ukuran adalah besaran kursi yang dimiliki oleh Partai Politik karena interaksi antar partai-lah yang akan membangun menjadi definisi sistem kepartaian dianut karena hal itu menentukan relevansi atau konsentrasi jumlah kursi yang dimiliki oleh Partai Politik di parlemen. Oleh karena itu, sekalipun terdapat banyak Partai Politik di parlemen tetapi konsentrasi kursi mayoritas dikuasai oleh dua partai maka sistem yang dianut dapat diklasifikasikan ke dalam sistem dua partai. Sedangkan apabila terdapat banyak Partai Politik di parlemen namun konsentrasi kursi mayoritas hanya dimiliki tiga atau empat Partai Politik, maka dapat diklasifikasi sebagai sistem multipartai sederhana. Partai-partai yang mendapatkan perolehan suara kecil, apalagi partai yang sekadar ikut pemilu dan partai-partai yang hanya berdiri dianggap tidak relevan untuk menjelaskan sistem kepartaian. Dari pemahaman ini dapatlah diketahui bahwa sistem multipartai yang betul- betul akan memberikan pengaruh kepada sistem presidensial yang kita anut adalah multipartai yang menguasai konsentrasi kursi mayoritas di parlemen. Hal ini sekaligus menjawab pula pertanyaan apakah pengetatan verifikasi kepada Pemohon, dalam rangka penyederhanaan Partai Politik, yang bahkan Pemohon sendiri tidak memiliki wakil di parlemen pusat (DPR RI) menjadi relevan? Tentu saja tidak. 40. Bahwa dari logika dasar itu, agenda penyederhanaan Partai Politik yang dikenakan kepada Pemohon, dalam bentuk pengetatan verifikasi baik secara administrasi maupun faktual menjadi tidak tepat sasaran. Yang faktual terjadi bukanlah penyederhanaan partai karena toh partai kategori II (in casu Pemohon) sebagaimana dijelaskan di atas, sama sekali tidak memiliki wakil di parlemen pusat. Karena itu bagi Partai Politik baru, agenda penyederhanaan partai dengan mengenakan verifikasi administrasi dan faktual kepada partai golongan III tentu masih tepat sasaran karena mereka perlu diuji kemampuan dan kapasitasnya mengikuti pemilu guna memfasilitasi pelaksanaan kedaulatan rakyat. 21 Sementara bagi partai kategori II (Pemohon), pengetatan verifikasi bukan lagi mengenai penyederhanaan partai karena Pemohon sudah pernah ikut Pemilu, yang faktual terjadi bukanlah agenda penyederhanaan partai tetapi justru penghalangan hak konstitusional Pemohon sebagai Partai Politik untuk menggunakan haknya mengikuti pemilihan umum yang kesekian kalinya. Dari sini dapatlah dipahami bahwa pelonggaran verifikasi kepada partai kategori II (Pemohon) tidaklah mengancam agenda penguatan sistem presidensial Partai Politik kategori II. 41. Bahwa sistem presidensial yang kita anut memanglah memiliki problematik bawaannya tersendiri sebagai konsekuensi dari pilihan konstitusional yang kita atur dalam undang-undang dasar. Banyaknya partai yang didirikan dan berkontestasi dalam pemilihan umum memunculkan kesan kuat bahwa presidensialisme kita tidak murni atau istilahnya “presidensial rasa parlementer”. Beberapa kali memang faktual terjadi kondisi seolah-olah Presiden lemah dalam mempertahankan kebijakannya di hadapan parlemen. Antisipasi berlebihan atas pemusatan kekuasaan pada eksekutif ternyata melahirkan residu pergeseran kekuasaan dari “executive heavy” menjadi “legislative heavy”. Sekalipun dipilih langsung oleh pemilihnya, presiden seolah tidak punya kekuatan membela setiap kebijakannya di hadapan parlemen yang multipartai (multi kepentingan), terlebih jika presiden terpilih memang bukan dari partai yang mayoritas menguasai parlemen. Situasi ini disebut para Ahli sebagai pemerintahan terbelah atau divided government. Suatu kondisi di saat kebijakan eksekutif sering kali ditolak atau tidak didukung legislatif sehingga tercipta situasi buntu (deadlock) antara keduanya. 42. Bahwa namun demikian, divided government di negara kita itu sendiri terjadi karena pemilu Presiden dan wakil presiden tidak terjadi dalam satu waktu dengan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Pelaksanaannya yang terpisah dalam waktu yang berbeda memperbesar kemungkinan Presiden yang terpilih bukan berasal dari partai yang berhasil memenangkan kursi mayoritas di parlemen pusat (DPR RI). Akibatnya, bisa saja tercipta kondisi di mana Presiden yang terpilih miskin dukungan parlemen, karena eksekutif dan legislatif dimenangkan oleh Partai Politik 22 yang berbeda satu sama lain. Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan berbagai privilege seperti Presiden memiliki hak prerogatif, tidak dapat dijatuhkan karena bukan alasan hukum, bahkan memiliki kekuasaan membentuk undang-undang dalam situasi darurat/mendesak (Perppu), akan tetapi secara faktual, kondisi terpisahnya pemilihan umum itulah yang justru membuat sulit untuk membangun pemerintahan yang solid. 43. Bahwa namun demikian, apakah kesulitan-kesulitan itu mutlak disebabkan oleh berlakunya sistem multipartai dalam sistem presidensial yang umum dianggap lebih cocok diterapkan pada sistem parlementer? Nyatanya tidak demikian. Arend Lijphart, dalam karangan Jose Antonio Cheibub berjudul “Presidentials, Parliamentarism, and Democracy” (Cambridge University Press: 2007) pada pokoknya mengatakan bahwa dalam sistem multipartai bukan tidak mungkin dibangun sistem demokrasi presidensial yang efektif dan stabil. Kondisi sistem multipartai dapat diatasi dengan mengembangkan apa yang dinamakan sebagai consensual democracy atau demokrasi konsensus. Salah satu ciri demokrasi konsensus menurut Lijphart adalah dengan membangun koalisi pemerintahan (kabinet) di antara Partai-Partai Politik. Salah satu contoh berhasilnya praktik ini di Indonesia adalah disahkannya RUU Ciptaker menjadi Undang-Undang oleh mayoritas fraksi di DPR RI. 44. Bahwa Scott Morgenstern (Cambridge University Press, 2002), juga berpendapat sama dengan Arend Lijphart, dia menyampaikan bahwa dinamika, fragmentasi di lembaga parlemen/legislatif dapat dikendalikan dengan baik oleh kekuatan mayoritas yang kohesif. Karena itu, dalam kondisi memang terdapat banyak partai di lembaga parlemen, pemerintah eksekutif dapat menjalin koalisi yang kohesif untuk meraih dukungan legislatif atas kebijakan-kebijakannya. Terlepas orang berdebat soal ini bahwa koalisi lebih pas bagi sistem pemerintahan parlementer, namun hal ini secara faktual membantah keyakinan beberapa pihak yang cenderung menggeneralisasi bahwa multipartai selalu akan membuat sistem presidensial menjadi tidak stabil dan efektif. 45. Bahwa kekhawatiran sistem multipartai menjadi satu-satunya penyebab yang melemahkan sistem presidensial sehingga menyulitkan terbentuk 23 pemerintahan yang stabil dan efektif tidaklah tepat karena saat ini presiden tidak hanya mendapatkan legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat, tetapi pemilihan umum Presiden dan wakil presiden telah dilakukan secara bersamaan (serentak) dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Dengan begitu kemungkinan presiden terpilih bukan didukung dari partai mayoritas pemenang kursi di Parlemen tidak akan sebesar yang sebelumnya. Dari sini dapat dipahami bahwa berlakunya sistem multipartai tidak mutlak menyebabkan pemerintahan menjadi tidak stabil dan tidak efektif. Dengan bekal kewenangan, hak prerogatif, pemilu serentak dan legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat, presiden sebetulnya sudah memiliki bekal yang cukup untuk dapat mengkonsolidasikan dukungan membentuk pemerintahan stabil dengan menjalankan demokrasi konsensus. Anggapan sistem multipartai dianggap selalu menjadi ancaman sistem pemerintahan presidensial tidaklah terbukti. 46. Bahwa oleh karena sistem multipartai bukanlah ancaman mutlak bagi kestabilan sistem presidensial, maka agenda penyederhanaan Partai Politik melalui verifikasi secara mutlak (administrasi dan faktual) layak untuk ditinjau ulang. Pelaksanaan verifikasi secara mutlak baik administrasi maupun faktual menuntut biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Partai Golongan II (Pemohon) adalah Partai Politik dengan suara yang tidak sebanyak Partai Politik Golongan I sehingga jika ditinjau dari kapasitas dan kemampuan untuk melaksanakan verifikasi secara mutlak selain sebagai suatu pembebanan kewajiban yang melebihi kapasitas kemampuannya, hal itu juga menjadi proses yang tidak jelas apa tujuan yang hendak dicapai pada akhirnya. Partai Kategori II telah berhasil membuktikan kiprah dengan mengikuti pemilu, sehingga atas urgensi apa verifikasi administrasi dan faktual itu dipaksakan kepadanya? Lagi pula apabila dikaitkan dengan penyederhanaan Partai Politik atau ancaman multipartai terhadap kestabilan pemerintahan presidensial, partai-partai kategori II (Pemohon) sendiri tidak memiliki wakil-wakil yang duduk di DPR RI pusat. Anggapan Partai Kategori II akan menyumbangkan kesulitan bagi Presiden untuk menegakkan 24 kebijakannya, atau bahkan membuat pemerintahan menjadi tidak stabil sama sekali tidak beralasan menurut hukum. 47. Bahwa sebaliknya, apabila dikaitkan dengan asas kedaulatan rakyat, sistem multipartai sangat penting untuk menguatkan sistem presidensial dari sisi memperbanyak calon-calon wakil terbaik untuk diusung Partai Politik dalam pemilihan umum, sebab kemampuan membentuk koalisi pemerintahan yang stabil juga adalah persoalan kapasitas figur/personal calon yang diusung. Dengan dipermudahnya Partai Politik untuk mengusung calonnya mengikuti pemilu, masyarakat pemilih juga akan memiliki kekayaan pilihan untuk memilih calon yang memenuhi aspirasinya nanti. Calon-calon terbaik tidak selalu muncul dari partai- partai besar atau partai kategori pertama. Justru apabila perlakuan istimewa hanya diterapkan kepada mereka, maka masyarakat tidak akan memiliki kekayaan untuk memilih wakil-wakilnya karena calon yang diusung bisa jadi orang yang sama yang itu-itu saja berulang kali setiap periode pemilihan. bukankah hal ini juga melemahkan sistem presidensial itu sendiri? Dalam kasus Donald Trump di Amerika misalnya, Daniel Ziblatt dan Steven Levitsky dalam bukunya How Democracies Dies, 2008 membeberkan dengan gamblang ternyata demokrasi sendiri bisa mati di tangan figur-figur yang dipilih secara demokratis. Seperti dikatakan oleh Arend Lijphart, penguatan sistem presidensial di tengah sistem multipartai dapat dilakukan dengan membentuk concencual democracy atau demokrasi konsensus tadi. Artinya persoalan lemahnya sistem presidensial bukan mutlak disebabkan banyaknya Partai Politik yang ikut berkontestasi, tetapi juga ada faktor kapasitas dan kemampuan calon yang terpilih nantinya karena Dialah yang akan melakukan konsolidasi mengumpulkan dukungan. Bagaimana bisa sistem presidensial diperkuat sementara calon-calon terbaik terganjal oleh sistem politik oligarkis yang dikuasai sekelompok partai-partai besar dan hal itu dilegitimasi oleh ketentuan pasal yang Pemohon mohonkan untuk diuji a quo. 48. Bahwa atas dasar itu, penerapan kewajiban verifikasi kepada Partai Politik kategori II (in casu Pemohon) jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat terutama karena menghalangi Pemohon mengusung 25 calon-calon wakil terbaik dalam pemilihan umum. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengenaan kewajiban verifikasi kepada Partai Politik kategori II (Pemohon) semestinya tidaklah disamaratakan dengan kewajiban Partai Politik kategori III yang sama sekali baru. Verifikasi administrasi dan faktual tepat untuk diterapkan kepada Partai Politik baru karena belum pernah menjalani verifikasi dan karenanya belum pernah membuktikan kiprahnya dengan mengikuti pemilihan umum. Namun terhadap Partai Politik kategori II (Pemohon) yang telah pernah lolos verifikasi administrasi dan telah berhasil membuktikan kiprahnya dengan mengikuti pemilihan umum semestinya layak diberikan perlakuan yang berbeda. 49. Bahwa adalah Aristoteles yang memberikan sumbangan besar tentang logika hukum terutama dalam hubungannya dengan keadilan. Lebih maju dari gurunya Plato, Aristoteles mengembangkan konsep keadilan dari analisa ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang politik dan undang-undang atau hukum yang berlaku sehingga dihasilkan konsep keadilan yang empiris. Dalam karyanya nichomachean ethics, politics, rethoric (Friedrich, Filsafat Hukum), Aristoteles mengartikan perlakuan keadilan kepada seseorang dipengaruhi unsur kepemilikan benda tertentu. Dalam satu petikan tentang keadilan dikatakan bahwa “justice consist in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality” atau secara bebas dapat diartikan “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” (Notohamidjojo, masalah keadilan). 50. Bahwa prinsip keadilan proporsional ini, jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 22 April 2021 di atas, maka jelaslah terdapat logika hukum yang tidak terpenuhi di sana disebabkan terdapat 3 (tiga) golongan Partai Politik yang masing-masing memiliki keadaan yang berbeda satu sama lain namun 2 (dua) di antaranya justru diperlakukan dengan ketentuan yang sama. Semestinya apabila mengikuti logika hukum yang rasional, terhadap tiga golongan Partai Politik yang keadaannya berbeda satu sama lain, tentulah harus dikenakan 3 (tiga) perlakuan yang berbeda pula, secara proporsional. 26 Menyamakan pemberlakuan verifikasi administrasi dan faktual baik kepada Partai Politik yang sudah pernah ikut Pemilu/pernah lolos verifikasi maupun kepada Partai Politik yang sama sekali baru tentulah menyisakan ketidakadilan bagi Partai Politik yang telah pernah ikut Pemilu sebelumnya. 51. Bahwa dengan mempertimbangkan kepesertaan dalam pemilihan sebelumnya dan kiprahnya mendudukkan wakil-wakilnya di pusat maupun daerah, serta pertimbangan-pertimbangan teoretis dari ahli-ahli yang diulas di atas, Pemohon memandang beralasan menurut hukum Mahkamah untuk memberikan penafsiran baru terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 [sic!] Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan perlakuan berbeda (istimewa) kepada Partai Politik Kategori I dengan tidak mewajibkan ketentuan verifikasi kepadanya. Begitu pun terhadap Partai Politik kategori II dengan cukup mewajibkan melaksanakan verifikasi administrasi saja. Sementara terhadap Partai Politik kategori III yang sama sekali baru demi dapat diberlakukan verifikasi secara administrasi dan faktual. IV. Petitum Berdasarkan seluruh uraian di atas, sudilah Mahkamah memutus Permohonan para Pemohon a quo dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 [sic!] Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017, Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai (1): “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tidak perlu diverifikasi secara administrasi maupun secara faktual; (2) Partai Politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 namun tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi saja; dan (3) Partai Politik baru yang belum pernah mengikuti 27 Pemilihan Umum diwajibkan untuk melaksanakan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26 sebagai berikut: 1 Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2 Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3 Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB); 4 Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB); 5 Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua Umum Partai Beringin Karya (Berkarya); 6 Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sekretaris Jenderal Partai Beringin Karya (Berkarya); 7 Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo); 8 Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia (Perindo); 9 Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI); 10 Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI); 11 Bukti P-11 : Fotokopi Akta Nomor 4 tanggal 5 Nopember 1998 tentang Anggaran Dasar “Partai Bulan Bintang”; 28 12 Bukti P-12 : Fotokopi Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor: M.UM.06.08-77 tanggal 16 Pebruari 1999 tentang Pendaftaran dan Pengesahan Partai Politik; 13 Bukti P-13 : Fotokopi Akta Nomor 42 tanggal 29 Januari 2020 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang; 14 Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH – 06 .AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 05 Februari 2020 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2019-2024; 15 Bukti P-15 : Fotokopi Akta Nomor 2 tanggal 14 Juli 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya); 16 Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya); 17 Bukti P-17 : Fotokopi Akta Nomor 1 tanggal 14 Juli 2020 tentang Perubahan Pengurus Partai Beringin Karya (Partai Berkarya); 18 Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025; 19 Bukti P-19 : Fotokopi Akta Nomor 5 tanggal 18 September 2014 tentang Pernyataan Keputusan Team Ad Hoc Partai Perindo (Persatuan Indonesia); 20 Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 08 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, dan Tanda Gambar Partai Indonesia Sejahtera menjadi Partai Perindo (Persatuan Indonesia); 29 21 Bukti P-21 : Fotokopi Akta Nomor 04 tanggal 12 April 2016 tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia); 22 Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH – 07 .AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia); 23 Bukti P-23 : Fotokopi Akta Nomor 14 tanggal 16 Nopember 2014 tentang Pendirian Partai Solidaritas Indonesia; 24 Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-HH - 01 .AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 07 Oktober 2016 tentang Pengesahan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sebagai Badan Hukum; 25 Bukti P-25 : Fotokopi Akta Nomor 18 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Risalah Rapat Pengangkatan Kembali Susunan Pengurus “Partai Solidaritas Indonesia”; 26 Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH - 09.AH.11.01 Tahun 2019 tanggal 11 Desember 2019 tentang Pengesahan Struktur Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Periode 2019- 2024. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, 30 selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 31 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”. 2. Bahwa para Pemohon adalah Partai Politik yang telah mendapatkan status badan hukum partai politik yang telah lolos verifikasi dan telah ditepakan sebagai peserta dalam Pemilihan Umum tahun 2019, namun tidak berhasil memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para Pemohon merasa sangat dirugikan dengan berlakunya Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 dengan alasan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 32 a. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 membebankan kewajiban bagi para Pemohon untuk terus menerus melakukan verifikasi administrasi maupun faktual setiap saat akan mengikuti kontestasi pemilihan umum yang mana proses tersebut memakan energi, tenaga dan biaya yang tidak sedikit sehingga apabila para Pemohon tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk hal tersebut maka secara otomatis akan menghalangi para Pemohon untuk menggunakan hak politiknya mengikuti kontestasi pemilihan umum. b. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 telah diputus oleh Mahkamah beberapa kali dengan menguatkan pembebanan kewajiban melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kepada para Pemohon. Yang terakhir adalah melalui Putusan Mahkamah Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 4 Mei 2021, di mana Mahkamah juga kembali menegaskan pembebanan kewajiban yang sama melalui penafsiran baru sebagaimana tertuang dalam amar Putusan Mahkamah Nomor 55/PUU- XVIII/2020 tersebut. c. Bahwa dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tersebut, menurut para Pemohon, Mahkamah memberlakukan dua ketentuan yaitu, untuk golongan yang pertama, yakni Partai Peserta Pemilu 2019 yang lolos Parliamentary Threshold dan memiliki wakil di DPR Pusat diberlakukan ketentuan untuk “cukup diverifikasi administrasi saja dan tidak perlu verifikasi secara faktual”. Sementara untuk 2 (dua) kategori partai sisanya, yakni kategori yang kedua, merupakan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang tidak lolos Parliamentary Threshold baik yang memiliki wakil ataupun tidak memiliki wakil di DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta kategori ketiga yang merupakan Partai Politik baru yang belum pernah mengikuti Pemilihan Umum, sama-sama diberlakukan ketentuan “wajib untuk verifikasi secara administrasi maupun faktual”. d. Bahwa atas penyamarataan ketentuan verifikasi administrasi dan faktual partai politik kepada para Pemohon yang sudah pernah mengikuti pemilu secara langsung membuat para Pemohon tidak dapat melaksanakan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin Pasal 1 ayat (2) juncto Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. 33 e. Bahwa selain sebagai Partai Politik yang tidak lolos Parliamentary Threshold pada pemilu 2019-2024, para Pemohon tidak memiliki wakil-wakil yang duduk di DPR RI baik periode 2014-2019 maupun periode 2019-2024 sehingga para Pemohon bukanlah partai-partai yang turut terlibat dalam penyusunan UU 7/2017. Dengan demikian, para Pemohon jelas bukanlah Partai Politik yang dikecualikan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yakni Partai Politik yang telah mengambil bagian dalam pembahasan, penyusunan, dan pengambilan keputusan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, sehingga tidak lagi memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian. 3. Bahwa berdasarkan argumentasi dalam uraian para Pemohon di atas, para Pemohon yang merupakan partai politik yang telah lolos verifikasi dan telah ditetapkan sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, namun tidak berhasil memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) serta tidak pernah terlibat dalam pembuatan/penyusunan norma yang diuji menurut Mahkamah telah secara spesifik menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon dianggap dirugikan, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil di mana anggapan kerugian demikian dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVIII/2020, bertanggal 4 Mei 2021. Dengan uraian demikian, telah tampak pula hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian para Pemohon sebagai Partai Politik yang pernah dinyatakan lolos verifikasi untuk mengikuti Pemilihan Umum pada Tahun 2019 ihwal hak konstitusionalnya yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian sehingga jika Permohonan a quo dikabulkan maka kerugian tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. 34 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa menurut para Pemohon apabila melihat dari amar Putusan Mahkamah Nomor 55/PUU-XVIII/2020, bertanggal 4 Mei 2021, Mahkamah telah menafsirkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 dengan membagi tiga kategori partai politik berkenaan dengan kewajiban melakukan verifikasi sebelum mengikuti pemilihan umum yaitu: 1. Kategori I: Partai Politik Peserta Pemiliu 2019 yang lolos Parliamentary Threshold dan memiliki wakil-wakil di DPR RI (Pusat); 2. Kategori II: Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, baik Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan 3. Kategori III: Partai Politik yang sama sekali baru dan belum pernah mengikuti Pemilihan Umum sehingga otomatis belum pernah dilakukan verifikasi administrasi maupun faktual. b. Bahwa menurut para Pemohon pemberian perlakuan yang berbeda secara signifikan kepada partai kategori pertama sebagaimana ditafsirkan Mahkamah dalam putusannya dapatlah diterima menurut penalaran yang wajar sebab partai kategori pertama memiliki keunggulan yang jauh lebih baik dibanding dua kategori partai lainnya. Partai kategori pertama tidak hanya unggul dari segi kepesertaan pemilu tetapi juga kinerja mendudukkan wakilnya di lembaga perwakilan pusat (DPR RI). Hal itu juga beralasan menurut hukum karena tujuan utama dari didirikannya Partai Politik memanglah untuk mengikuti pemilihan umum dan mendudukkan wakil-wakilnya di lembaga perwakilan. Kepada partai yang berhasil menjalankan fungsinya itu menjadi wajar diberikan reward positif, sehingga apabila terdapat norma undang-undang yang mendukung respons positif itu maka norma demikian beralasan menurut hukum untuk tetap dipertahankan agar setiap 35 Partai Politik dapat memacu kinerjanya ke arah yang sama guna menjamin kesinambungan demokrasi. Namun demikian, perlakuan yang serupa ternyata tidak ditemukan pada partai kategori II (in casu Pemohon), selaku partai yang telah mengikuti pemilu dan hanya memiliki wakil-wakil di lembaga perwakilan daerah (DPRD Provinsi/Kab/Kota). Padahal, sekalipun para Pemohon tidak berhasil lolos Parliamentary Threshold, dan tidak memiliki keterwakilan di DPR RI pusat, akan tetapi para Pemohon jelas berkedudukan berbeda dengan Partai Kategori III yang sama sekali baru, yang belum pernah mengikuti pemilihan umum dan karenanya tidak memiliki wakil rakyat sama sekali baik di pusat maupun di daerah. Alih-alih menerapkan kewajiban verifikasi secara proporsional pula, kepada Partai Politik kategori II (para Pemohon) dan Partai Politik kategori III justru diberlakukan kewajiban verifikasi secara mutlak (administrasi dan faktual). Tidak ada keistimewaan (perlakuan berbeda) yang diterapkan kepada Partai Politik kategori II (para Pemohon) di hadapan partai-partai kategori III yang jelas- jelas baru berdiri dan belum pernah ikut pemilu. c. Bahwa menurut para Pemohon agenda penyederhanaan Partai Politik yang dikenakan kepada para Pemohon, dalam bentuk pengetatan verifikasi baik secara administrasi maupun faktual menjadi tidak tepat sasaran. Yang faktual terjadi bukanlah penyederhanaan partai karena partai kategori II (in casu para Pemohon), sama sekali tidak memiliki wakil di parlemen pusat. Karena itu bagi Partai Politik baru, agenda penyederhanaan partai dengan mengenakan verifikasi administrasi dan faktual kepada partai golongan III tentu masih tepat sasaran karena mereka perlu diuji kemampuan dan kapasitasnya mengikuti pemilu guna memfasilitasi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sementara bagi partai kategori II (para Pemohon), pengetatan verifikasi bukan lagi mengenai penyederhanaan partai karena para Pemohon sudah pernah ikut Pemilu, yang faktual terjadi bukanlah agenda penyederhanaan partai tetapi justru penghalangan hak konstitusional para Pemohon sebagai Partai Politik untuk menggunakan haknya mengikuti pemilihan umum yang kesekian kalinya. Dari sini dapatlah dipahami bahwa pelonggaran verifikasi kepada partai kategori II (para Pemohon) tidaklah mengancam agenda penguatan sistem presidensial Partai Politik kategori II. d. Bahwa menurut para Pemohon penerapan kewajiban verifikasi kepada Partai Politik kategori II (in casu para Pemohon) jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat terutama karena menghalangi para Pemohon mengusung 36 calon-calon wakil terbaik dalam pemilihan umum. Pengenaan kewajiban verifikasi kepada Partai Politik kategori II (para Pemohon) semestinya tidaklah disamaratakan dengan kewajiban Partai Politik kategori III yang sama sekali baru. Verifikasi administrasi dan faktual tepat untuk diterapkan kepada Partai Politik baru karena belum pernah menjalani verifikasi dan karenanya belum pernah membuktikan kiprahnya dengan mengikuti pemilihan umum. Namun terhadap Partai Politik kategori II (para Pemohon) yang telah pernah lolos verifikasi administrasi dan telah berhasil membuktikan kiprahnya dengan mengikuti pemilihan umum semestinya layak diberikan perlakuan yang berbeda. e. Bahwa objek permohonan para Pemohon sudah pernah diuji di Mahkamah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dan juga dengan Putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV/2017. Namun menurut para Pemohon permohonan a quo tidaklah ne bis in idem sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 60 ayat (1) UU MK juncto Ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), karena para Pemohon dalam permohonan a quo menggunakan alasan konstitusional dan batu uji yang berbeda dengan permohonan sebelumnya. f. Bahwa menurut para Pemohon putusan Mahkamah yang bersifat final, maka putusan Mahkamah memiliki kekuatan setara dengan undang-undang. Oleh karena itu sejak adanya putusan Mahkamah Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 4 Mei 2021, pemaknaan baru atas Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 telah berlaku final dan berkekuatan setara dengan undang-undang. Dengan dasar tersebut, para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan norma yang para Pemohon ujikan dalam permohonan a quo dapat pula dianggap bukan suatu pengujian ulang atas ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 sebab ketentuan tersebut telah diberikan pemaknaan yang baru oleh Mahkamah melalui putusannya yang terakhir. Pemaknaan baru itu sendiri telah bersifat final dan mengikat serta memiliki kekuatan setara dengan undang-undang sejak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 4 Mei 2021 yang lalu. g. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 37 sepanjang tidak dimaknai sebagai (1): “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tidak perlu diverifikasi secara administrasi maupun secara faktual; (2) Partai Politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 namun tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi saja; dan (3) Partai Politik baru yang belum pernah mengikuti Pemilihan Umum diwajibkan untuk melaksanakan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual”; [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26; [3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo relevan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sebagai syarat dapat diajukannya kembali sebuah permohonan yang pernah diajukan sebelumnya. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.9.1] Bahwa Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 dan telah diputus pada tanggal 11 Januari 2018, dengan amar putusan antara lain, “Menyatakan frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, dan juga pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dalam perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dan telah diputus pada tanggal 4 Mei 2021, dengan amar putusan antara lain, Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 38 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. [3.9.2] Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena terhadap bunyi norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 telah berubah pemaknaannya sebagaimana termuat lengkap dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, maka norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 dengan sendirinya telah berubah sebagai norma yang mempunyai sifat baru, yang mempunyai kekuatan mengikat layaknya sebagai norma pada umumnya yang terdapat dalam undang-undang. Dengan demikian, sebagai kosekuensi yuridisnya terhadap norma yang baru dan sebelumnya belum pernah diajukan permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi dapat menjadi objek pengujian materiil baru dan tidak relevan lagi untuk dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan a quo tidak relevan lagi untuk dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, oleh karena itu tidak ada halangan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari secara saksama permohonan para Pemohon, permohonan a quo berkenaan dengan 39 verifikasi partai politik peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yang mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: [3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan,“Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”, yang kemudian ketentuan tersebut sepanjang frasa “telah ditetapkan/” telah dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018. Dengan demikian bunyi ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 tersebut menjadi, ”Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU.” Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XV/2017, Mahkamah juga membatalkan keberlakuan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 yang menyatakan, ”Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”. Pembatalan keberlakuan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 berdampak pada penyamarataan terhadap semua partai politik untuk dilakukan verifikasi dalam Pemilu serentak 2019 dan partai politik yang lolos verifikasi memiliki hak konstitusional sebagai peserta Pemilu. [3.14] Menimbang bahwa dalam perkembangannya pasca Pemilu serentak 2019, Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 ini dimohonkan kembali pengujiannya oleh Pemohon (Partai Garuda) melalui Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang pada petitumnya Pemohon meminta kepada Mahkamah agar Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverifikasi kembali untuk Pemilu selanjutnya”. Artinya, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar pada Pemilu serentak 2024, terhadap partai politik peserta Pemilu 2019 tidak perlu lagi dilakukan verifikasi ulang. [3.15] Menimbang bahwa posisi Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018 terkait dengan verifikasi partai politik sudah sangat jelas, yakni semua partai politik diharuskan mengikuti verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemberlakuan syarat yang berbeda (unequal treatment) kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama. Posisi dan standing Mahkamah dalam memberlakukan ketentuan terkait kewajiban verifikasi terhadap semua partai politik, baik yang telah lolos ketentuan parliamentary threshold maupun yang tidak lolos ketentuan ini, tetapi telah menjadi peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dengan partai politik baru yang akan mengikuti Pemilu selanjutnya merupakan upaya untuk menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) akan tetapi cenderung abai pada 40 penegakan prinsip keadilan karena memandang sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan secara berbeda. [3.16] Menimbang bahwa pada prinsipnya, verifikasi terhadap partai politik untuk menjadi peserta Pemilu menjadi bagian yang sangat penting dan strategis. Sebab, partai politik merupakan manifestasi perwujudan aspirasi rakyat. Melalui partai politik ini lah rakyat menyalurkan aspirasinya. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan seperti hal nya Indonesia. Namun demikian, tidak semua partai politik dapat menjadi peserta Pemilu. Hanya partai politik yang memenuhi syarat lah yang memiliki kesempatan menjadi peserta Pemilu. Di dalam Pasal 173 ayat (2) UU 7/2017, partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Proivinsi yang bersangkutan; d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU. [3.17] Menimbang bahwa persyaratan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu sebagaimana diuraikan di atas, merupakan ujian yang cukup berat. Sebab, partai politik peserta Pemilu merefleksikan aspirasi rakyat dalam skala besar dan bersifat nasional (terkecuali partai politik lokal di Provinsi Aceh). Oleh karena itu, struktur kepengurusan partai politik harus berada di seluruh provinsi (skala nasional), memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dan persyaratan lainnya. Tantangannya tidak selesai sampai di situ, setelah menjadi peserta Pemilu pada Pemilu serentak 2019, ada partai politik yang lolos Parliamentary Threshold sehingga memiliki wakil di DPR dan ada pula partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold sehingga tidak memiliki wakil di DPR, tetapi boleh jadi memiliki wakil di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan ada pula partai politik peserta Pemilu yang tidak memiliki wakilnya baik di tingkat DPR 41 maupun di tingkat DPRD Prov/Kabupaten/Kota. Melihat dinamika dan perkembangan capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu partai politik pada suatu kontestasi Pemilu, maka pertanyaannya adalah apakah adil ketiga varian capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu partai politik disamakan dengan partai politik baru yang akan menjadi peserta Pemilu pada “verifikasi” kontestasi Pemilu selanjutnya? Dalam perspektif keadilan, hal ini tidak dapat dikatakan adil karena esensi keadilan adalah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda. Memperlakukan verifikasi secara sama terhadap semua partai politik peserta Pemilu, baik partai politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya maupun partai politik baru merupakan suatu ketidakadilan. Oleh karena itu, terhadap partai politik yang lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold tetap diverifikasi secara adimistrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru. Dengan demikian Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan,”Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.13] Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Mahkamah telah memutuskan yang tertuang dalam amar putusannya bahwa terhadap Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan,”Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan 42 Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. [3.14] Menimbang bahwa dengan mengutip pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, meskipun dengan dasar pengujian yang digunakan oleh para Pemohon dalam perkara a quo berbeda yaitu Pasal 1 ayat (2) juncto Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD Tahun 1945, namun esensi yang dimohonkan dalam perkara a quo adalah sama dengan perkara terdahulu yakni mempersoalkan mengenai verifikasi partai politik, maka pertimbangan hukum dalam perkara a quo mutatis mutandis berlaku untuk permohonan a quo. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVIII/2020 mutatis mutandis berlaku terhadap pertimbangan hukum permohonan a quo; [4.4] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 43 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. ----------------------------------------------------------------------------------------- 6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Suhartoyo, Hakim Enny Nurbaningsih, dan Hakim Saldi Isra memiliki alasan berbeda (concurring opinion) sebagai berikut: Menimbang bahwa terhadap putusan Mahkamah a quo, tiga Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Suhartoyo, Hakim Enny Nurbaningsih, dan Hakim Saldi Isra memiliki alasan berbeda (concurring opinion) perihal permohonan para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVIII/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai (1): “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tidak perlu diverifikasi secara administrasi maupun secara faktual; (2) Partai Politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 namun tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi saja; dan (3) Partai Politik baru yang belum pernah mengikuti Pemilihan Umum diwajibkan untuk melaksanakan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual”; 44 Menimbang bahwa terhadap putusan a quo, kami menyatakan memiliki alasan berbeda (concurring opinion) dan kami menyatakan tetap dengan alasan hukum sebagaimana dikemukakan dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, bertanggal 4 Mei 2021, hlm. 64-71. Oleh karena pertimbangan hukum mayoritas hakim menolak permohonan a quo sama atau tidak jauh berbeda dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, alasan berbeda kami juga tetap didasarkan kepada pendapat berbeda (dissenting opinion) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yaitu sebagai berikut: Bahwa terkait dengan konstitusionalitas ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XV/2017 telah dinyatakan inkonstitusional sepanjang frasa “telah ditetapkan” sehingga jika dibaca secara utuh norma Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu menjadi, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU”. Pertanyaan hukum mendasar yang perlu dijawab, apabila dikaitkan dengan ide dasar pertimbangan hukum Putusan Mahkamah No 53/PUU-XV/2017 untuk memperkuat desain sistem pemerintahan presidensial adalah apakah norma “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945? Sehubungan dengan itu, merujuk pokok permohonan Pemohon, terdapat dua pertanyaan turunan yang juga perlu dijawab, yaitu : (1) apakah benar bahwa argumentasi Mahkamah tidak relevan lagi, khusus alasan hukum bahwa keberadaan norma Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu setelah Putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV/2017 dibangun atas semangat penyederhanaan partai politik dalam pemilu, yaitu belajar dari pengalaman Pemilu 2019? Apakah partai politik peserta pemilu yang telah diverifikasi untuk menjadi peserta pemilu pada satu periode pemilu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan kemudahan dan perlakukan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak perlu diverifikasi kembali pada periode pemilu berikutnya? Bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kami akan menjelaskan perihal konstruksi baru Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang dikehendaki Pemohon. Dalam hal ini, sebagai termaktub dalam petitum, Pemohon menghendaki agar ketentuan a quo dimaknai menjadi “Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverfikasi kembali untuk pemilu selanjutnya”. Artinya, ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 menyatakan “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” dimaknai (konstitusional bersyarat) menjadi “Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverfikasi kembali untuk pemilu selanjutnya”. Dengan memaknai secara benar dan saksama petitum Pemohon, makna baru yang dikehendaki tersebut menjadi tidak jelas ihwal partai politik yang bagaimana yang dikehendaki karena tidak dibedakan lagi antara partai politik yang belum terdaftar di kementerian hukum dan hak asasi manusia dengan partai politik yang telah terdaftar di 45 kementerian hukum dan hak asasi manusia, serta tidak pula dapat dibedakan status partai politik peserta pemilu dengan partai politik yang belum terdaftar di kementerian hukum dan hak asasi manusia serta partai politik yang telah terdaftar di kementerian hukum dan hak asasi manusia. Artinya, makna baru yang dikehendaki Pemohon menghilangkan, atau setidak-tidaknya, mengaburkan status partai politik perserta pemilu sebagai status penting partai politik dalam UUD 1945. Selain itu, disadari atau tidak, pemaknaan baru yang dikehendaki Pemohon jelas-jelas mengeleminir peran KPU sebagai lembaga yang berwenang melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohonan adalah kabur (obscuur libel). Bahwa selanjutnya, norma Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian dalam permohonan a quo merupakan norma yang memberi hak kepada setiap orang untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Sekalipun norma konstitusi dimaksud memberikan kesempatan bagi setiap orang, namun bukan bermakna bahwa norma tersebut berlaku untuk siapa pun. Sebab, frasa “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 harus dibaca dalam satu nafas dengan frasa “guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dengan membaca dua frasa “guna mencapai persamaan dan keadilan” tersebut dalam satu kesatuan maksud, maka kemudahan dan perlakukan khusus dimaksud hanya boleh atau dapat diberikan kepada orang yang apabila tanpa adanya kemudahan dan perlakukan khusus dimaksud ia tidak mampu mencapai persamaan dengan orang lain, sehingga ia tidak akan mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 merupakan hak yang diberikan secara khusus kepada orang yang memiliki hambatan tertentu dalam mencapai persamaannya dengan orang lain, sehingga membutuhkan apa yang dikenal dengan affirmative action. Penegasan Mahkamah Konstitusi perihal keterkaitan affirmative action sebagai wujud pelaksanaan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dapat dibaca, misalnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 22- 24/PUU-VI/2008, tanggal 23 Desember 2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008, tanggal 12 Maret 2014; dan Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013, tanggal 12 Maret 2014. Tidak hanya itu, putusan- putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara substansial menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara (affirmative actions) ditujukan untuk mendorong dan sekaligus mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Ditegaskan pula dalam putusan-putusan tersebut, affirmative action dalam pemilu sebagai wujud dari pelaksanaan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 misalnya kuota 30 (tiga puluh) persen bagi perempuan sebagai bentuk perlakuan khusus untuk mencapai kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan kesebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. 46 Bahwa sehubungan dengan itu, dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang mensyaratkan bahwa partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi sebagai peserta pemilu oleh KPU, apakah partai politik-partai politik yang telah pernah diverifikasi sebagai peserta pemilu juga berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk tidak diverifikasi kembali ketika hendak menjadi peserta pemilu dalam periode pemilu berikutnya? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan menjawab pertanyaan lanjutan, apakah dengan tetap mengikuti proses verifikasi sebagai peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, partai politik yang telah diverifikasi dan dinyatakan lulus verifikasi dalam pemilu sebelumnya kehilangan kesempatan atau tidak dapat mencapai persamaannya dengan partai politik lainnya? Bahwa verifikasi keterpenuhan syarat menjadi partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sama sekali tidak menyebabkan partai politik tertentu kehilangan haknya untuk mencapai persamaan dengan partai politik lainnya. Sebab, semua partai politik berangkat dan berada pada titik yang sama ketika hendak menjadi partai politik peserta pemilu lagi pada pemilu berikutnya. Dengan berada pada posisi dan titik yang sama, maka segala beban pemenuhan syarat menjadi peserta pemilu juga ditanggung sama berat oleh masing-masing partai politik. Dengan demikian, ketika verifikasi ihwal keterpenuhan syarat diatur sebagai syarat menjadi partai politik peserta pemilu, maka sama sekali tidak terjadi kondisi di mana partai politik yang telah pernah diverifikasi dan lulus sebagai peserta pemilu kehilangan atau tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan persamaan dalam kepesertaannya menjadi peserta pemilu berikutnya. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sama sekali tidak relevan untuk diuji menggunakan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami menyampaikan pendapat hukum terkait sejumlah pertanyaan hukum yang muncul dari permohonan Pemohon sebagai berikut : Pertama, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa argumentasi Mahkamah terkait keberadaan norma Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu dibangun atas semangat penyederhanaan partai politik dalam pemilu tidak lagi relevan. Sebab, belajar dari pengalaman Pemilu 2019, penyederhanaan partai politik sama sekali tidak terjadi. Bahwa penilaian Pemohon a quo pada dasarnya hendak mendeligitimasi pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, hal mana dalam pertimbangan tersebut terkait norma Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah secara tegas menyatakan sebagai berikut: [3.13.6] Bahwa oleh karena itu, sekalipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 Mahkamah menyatakan verifikasi dilakukan terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014, namun guna menghindari adanya perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu 2019, pertimbangan dimaksud juga relevan dan harus diberlakukan untuk setiap partai politik calon peserta Pemilu 2019. Bahkan, tidak hanya untuk Pemilu 2019, melainkan juga untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 47 periode-periode selanjutnya. Alasan mendasar lainnya mempertahankan verifikasi adalah untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu. Dalam batas penalaran yang wajar, bilamana dalam setiap penyelenggaraan Pemilu tidak dilakukan verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta Pemilu, maka jumlah partai politik akan cenderung terus bertambah. Misalnya dalam Pemilu 2019, partai politik yang memiliki kursi di DPR tidak diverifikasi dan otomatis menjadi peserta pemilihan umum, maka jumlah peserta Pemilu 2019 akan menjadi semua partai politik yang memiliki kursi di DPR ditambah partai politik baru yang lulus verifikasi. Begitu pula di Pemilu 2024, seandainya pada Pemilu 2019 terdapat 12 partai politik yang memiliki kursi di DPR maka peserta Pemilu 2024 akan menjadi 12 partai politik ditambah dengan partai politik baru yang lulus verifikasi, akhirnya jumlah partai politik peserta Pemilu akan terus bertambah dan ide besar menyederhanakan partai politik dengan memperketat persyaratan menjadi peserta Pemilu, yang menjadi desain konstitusional (constitutional design) UUD 1945, tidak akan pernah terwujud. Hal ini tidak berarti Mahkamah menolak hak konstitusional warga negara untuk mendirikan partai politik sebagai bagian dari hak berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Konstitusi untuk menjadi peserta Pemilu sepanjang memenuhi semua persyaratan dan telah dinyatakan lulus verifikasi. Bahwa pertimbangan untuk mempertahankan mekanisme verifikasi partai politik peserta pemilu untuk tujuan penyederhanaan partai politik peserta pemilu sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan a quo sama sekali tidak kehilangan relevansi sebagaimana didalilkan Pemohon. Sekalipun hal itu hendak diuji dengan realitas jumlah peserta Pemilu 2019, di mana jumlah partai politik peserta pemilu lebih banyak dibandingkan jumlah partai politik peserta pemilu 2014. Kondisi demikian justru semakin memperkuat kebenaran pendapat hukum Mahkamah dalam putusan a quo, di mana sekalipun telah dilakukan verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta pemilu, jumlahnya tetap saja dapat bertambah. Terlebih lagi, verifikasi dapat memperkuat kesiapan partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Jika verifikasi partai politik calon peserta pemilu ditiadakan termasuk bagi partai politik peserta pemilu yang telah lulus verifikasi sebelumnya, yang akan terjadi justru penambahan jumlah partai politik dari pemilu ke pemilu akan semakin banyak. Sebab, tidak akan pernah partai politik telah lulus verifikasi sebelumnya yang tereliminasi sebagai peserta pemilu, karena secara otomatis ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu untuk pemilu periode-periode berikutnya karena telah pernah dinyatakan lulus verifikasi sebagai peserta pemilu. Karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 a quo tetap relevan dan tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengubahnya. Kedua, Pemohon mendalilkan bahwa partai politik peserta pemilu yang telah diverifikasi dan dinyatakan lulus menjadi peserta pemilu pada satu periode pemilu tertentu memiliki hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakukan khusus sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil a quo, di samping bahwa partai politik bukanlah subjek hukum yang patut mendapatkan perlakuan khusus yang dimaksud 48 Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas, pokok permohonan Pemohon justru akan menyebabkan terjadi perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta pemilu. Ketika verifikasi hanya dilakukan terhadap partai politik baru, maka partai politik calon peserta pemilu justru akan mendapatkan perlakuan secara berbeda. Kondisi demikian justru bertentangan dengan maksud yang diinginkan oleh norma Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 itu sendiri. mengenai keberadaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu untuk memberikan jaminan perlakukan yang sama bagi semua partai politik, Mahkamah dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 Sub-Paragraf [3.13.7] hlm. 114 antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: …perlakuan yang sama antarpeserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, maka seluruh syarat dan penetapan syarat bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu tidak dapat dibeda-bedakan, baik karena alasan bahwa partai politikl dimaksud memiliki kursi di DPR atau DPRD maupun karena alasan telah mendapat dukungan dari rakyat melalui Pemilu. Bahwa perolehan suara partai politik dan kursi dalam suatu Pemilu haruslah dibedakan dari syarat yang harus dipenuhi setiap partai politik calon peserta Pemilu. Dalam hal bahwa satu partai politik tertentu memperoleh suara dan kursi dalam Pemilu, tidak berarti bahwa hal itu menjadi alasan bagi partai politik dimaksud untuk langsung dapat ditetapkan menjadi peserta Pemilu berikutnya atau menjadi perseta Pemilu tanpa harus diverifikasi lagi keterpenuhan syarat sebagai calon peserta Pemilu. Bagaimanapun, perolehan suara dan kursi merupakan indikator kepercayaan rakyat terhadap partai politik dalam sebuah Pemilu, sedangkan keterpenuhan syarat untuk menjadi calon peserta Pemilu merupakan indikator bahwa partai politik dimaksud masih layak untuk turut dalam kontestasi memperebutkan kepercayaan rakyat dalam Pemilu. Terkait perlakuan yang sama antarseluruh peserta Pemilu, maka perlakuan dalam pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu tidak boleh dibedakan antara calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dengan calon peserta Pemilu perseorangan. Dalam hal ini, Mahkamah sependapat dengan keterangan yang disampaikan ahli dalam persidangan menyangkut substansi verifikasi kepesertaan Pemilu, dalam hal bahwa seluruh peserta Pemilu, baik partai politik maupun perseorangan haruslah diperlakukan sama dalam hal bagaimana masing-masing peserta Pemilu dimaksud memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu. Bahwa pertimbangan a quo secara jelas dan tegas berangkat dari semangat bahwa semua partai politik calon peserta pemilu mesti diperlakukan secara setara. Segala bentuk pembedaan yang menyebabkan unfairness penyelenggaraan pemilu mesti dieliminasi. Adapun dalil Pemohon yang meminta agar partai politik yang telah diverifikasi dan dinyatakan lulus dalam satu periode pemilu diberikan perlakuan khusus untuk tidak diverifikasi kembali, justru bertolak belakang dengan kehendak konstitusi agar semua diperlakukan secara sama, termasuk partai politik dalam kaitan dengan kepesertaanya dalam pemilu. 49 Bahwa selanjutnya, dalil yang dikemukakan Pemohon juga tidak sejalan dengan realitas partai politik sebagai badan hukum yang bersifat dinamis. Sebagai badan hukum yang sangat dinamis, keterpenuhan syarat sebagai peserta pemilu pada periode pemilu tertentu menuntut adanya pemeriksaan kembali atau verifikasi ulang atas keterpenuhan syarat dimaksud pada periode pemilu berikutnya. Terkait hal ini, Mahkamah juga telah mempertimbangkannya dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 Sub-Paragraf [3.13.7] angka 3 hlm. 116-117 sebagai berikut: Sebagai badan hukum, partai politik bukanlah benda mati yang bersifat statis. Apalagi, partai politik merupakan infrastruktur politik yang menjembatani antara kepentingan rakyat dengan lembaga- lembaga negara. Sebagai intermediary antara rakyat dan negara, partai politik yang dipastikan penuh dengan dinamika, baik secara organisasi maupun kebijakan. Pada ranah organisasi, dalam periode tentu partai politik tentu akan menjalankan suksesi kepemimpinan. Pengurus partai politik akan mengalami pergantian- pergantian, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan juga kecamatan. Dinamika demikian dapat dipastikan akan ada pasang surutnya, di mana dalam kondisi tertentu partai politik bisa jadi mengalami masa pasang dalam hal seluruh perangkat organisasi diisi dan berjalan secara maksimal, dan pada kondisi lainnya sangat mungkin pula mengalami masa surut di mana tidak seluruh perangkat strukturalnya eksis dan dapat bekerja. Salah satu contoh masa surut partai politik adalah seperti konflik yang menyebabkan pecahnya partai. Perpecahan di internal partai politik sangat mungkin berdampak pada tereliminasinya keterpenuhan syarat kepengurusan partai politik pada tingkat kepengurusan tertentu. Dengan kemungkinan tereliminasinya keterpenuhan syarat demikian, maka proses Pemilu haruslah dijadikan momentum untuk mengecek kembali potensi berkurangnya syarat dimaksud. Selain itu, dinamika internal partai politik juga dapat berdampak pada keterpenuhan syarat kelengkapan infrastruktur internal partai politik seperti kepemilikan kantor tetap. Salah satu syarat yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu adalah memiliki kantor tetap, di mana kantor tetap dimaksud bisa saja dimiliki sendiri ataupun disewa untuk jangka waktu hingga tahapan terakhir Pemilu. Dalam konteks ini, apabila pada satu periode Pemilu sebuah partai politik dinyatakan memenuhi syarat mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, maka pada periode Pemilu berikutnya syarat kepemilikan kantor belum tentu masih tetap dipenuhi. Lebih-lebih apabila syarat mempunyai kantor tetap dimaksud dipenuhi partai politik dengan cara menyewa untuk waktu hingga tahapan terakhir Pemilu saja. Jika syarat mempunyai kantor hanyalah berlaku hingga tahapan terakhir Pemilu selesai, maka keterpenuhan syarat ini haruslah diverifikasi setiap proses Pemilu dilaksanakan. Oleh karena dinamika internal partai politik merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan sampai kapanpun serta syarat mempunyai kantor tetap hanyalah berjangka waktu yaitu sampai 50 tahapan terakhir Pemilu saja, maka setiap partai politik calon peserta Pemilu, termasuk yang sudah pernah diverifikasi pada Pemilu sebelumnya pun tetap harus dilakukan pengecekan kembali. Bahwa pada saat sebuah partai politik yang telah dinyatakan lulus verifikasi dalam satu periode pemilu dapat menjadi peserta pemilu tanpa dilakukan pengecekan kembali terhadap keterpenuhan syaratnya sebagai peserta pemilu, hal tersebut justru akan menjadi penyebab hilangnya mekanisme kontrol terhadap partai politik sebagai infrastruktur politik penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis. Pada saat yang sama, hal tersebut juga menyebabkan mekanisme kepesertaan pemilu tidak berkontribusi untuk mendorong partai politik menjadi partai politik yang sehat dalam menopang berjalannya demokrasi. Bahwa berdasarkan alasan-alasan adanya perimbangan yang diuraikan di atas, kami berpendapat Mahkamah tidak memiliki alasan yang kuat untuk berubah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017. Oleh karena itu, verfikasi partai politik, baik administratif maupun faktual, sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XV/2017 merupakan bagian dari desain memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Menerima logika Pemohon dengan menghapus keharusan verikasi, baik administratif maupun faktual, bagi semua partai partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu, jelas mengubah makna hakiki penyerdehanan partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial. Seharusnya, untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial Mahkamah tidak menghapus keharusan verifikasi terhadap semua partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu. Membenarkan sejumlah partai politik tidak perlu dilakukan verifikasi, terutama verifikasi faktual, sebagai peserta pemilu dapat mengubah dan menggerakkan penyederhanaan partai politik menuju pendulum yang berbeda. Menimbang bahwa dengan merujuk pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 di atas, verifikasi partai politik akan diberlakukan sama bagi semua partai politik peserta pemilihan umum. Dengan demikian, kekhawatiran para Pemohon mengenai adanya diskriminasi perlakuan terhadap partai politik peserta pemilihan umum tidak akan terjadi karena semua partai politik peserta pemilihan umum diberlakukan sama, yaitu harus dilakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sebelas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka 51 untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 11.27 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Saldi Isra PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar