PUU
Tahun 2026
47/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Pemohon: Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Undonesia (Amphuri), yang diwakili oleh H. Firman M. Nur, M.Sc. selaku Ketua (Pemohon I), PT. Nasuha Yassinta Jaya Abadi, yang diwakili oleh M. Firmansyah selaku Direktur (Pemohon II), dan Akhmad Barakwan (Pemohon III)
Tanggal Putusan: 2026-03-16T08:45:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 47/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik
Indonesia (AMPHURI), dalam hal ini diwakili oleh:
Nama
: Cheppy Wahyu Hidayat
Jabatan
: Ketua Dewan Penasehat
Alamat
: Perum Cira, Kav. Nomor 3A. Jalan Cipinang Muara I
Nomor 11, RT 12 RW 03. Pondok Bambu, Duren Sawit,
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
Nama
: Zainal Abidin
Jabatan
: Ketua Dewan Kehormatan
Alamat
: Simomulyo Baru 02-A/13, RT 02, RW 03, Simomulyo
Baru, Suko Manunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur
Nama
: H. Firman M. Nur, M.Sc.
Jabatan
: Ketua Umum
Alamat
: Komplek Bank Bumi Daya / BBD Blok A1, Nomor 3A, RT.
007, RW. 003, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan
Nama
: Ahmad Zaky Zakaria Anshary, Lc., M.A.
Jabatan
: Sekretaris Jenderal
Alamat
: Jalan Raya Cipanas Nomor 100, Kelurahan Cipanas,
Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon I;
2
2. PT. Nasuha Yassinta Jaya Abadi, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama
: M. Firmansyah
Jabatan
: Direktur
Alamat
: Grand Galaxy, Jalan Rose Garden 3 Nomor 9 RT. 002,
RW. 017 Jakasetia Bekasi, Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
: Akhmad Barakwan
Jabatan
: Ustadz/Mubaligh
Alamat
: KP Pengasinan RT. 006, RW. 001, Pengasinan,
Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon III;
Berdasarkan Surat Kuasa masing-masing dengan Nomor 002/SK-JRMK/XII/2025
bertanggal 31 Desember 2025 serta Nomor 003/SK-JRMK/I/2026, dan 004/SK-
JRMK/I/2026 bertanggal 12 Januari 2026, memberi kuasa kepada Dr. H. Firman Adi
Candra, S.E., S.H., M.H., Dhona El Furqon, S.H., Shafira Mutiara Candradevi, S.H.,
dan Hanif Yudha Perwira, S.H., kesemuanya adalah para advokat yang tergabung
dalam Koalisi Pelindung Ibadah dan Ekosistem Umrah Haji, beralamat di Jalan Dr.
Saharjo Nomor 105 C, RT.1/RW.1, Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 29 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 29 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 45/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 47/PUU-XXIV/2026 pada
3
tanggal 29 Januari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal
23 Februari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) telah membentuk
sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah
Konstitusi, selanjutnya disebut sebagai “MK”, sebagaimana diatur dalam
Pasal 24 Ayat (2), serta Pasal 24C Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi;
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian
Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar secara tegas diatur dalam
Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara;
c. memutus pembubaran partai politik; dan
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum ketatanegaraan Republik
Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Pasal 24 Ayat (2) UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada
di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:
“Kekuasaan Kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
4
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
5. Bahwa sesuai Pasal 1 Angka 3 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang
menyatakan: “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis
kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bahwa Pasal 10 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Penjelasan Pasal 10 Ayat (1):
Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah
Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan
tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan
Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan
hukum mengikat (final and binding).
7. Bahwa ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
5
8. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, mengatur secara hierarki kedudukan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih tinggi dari
undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak
boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang
yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat
dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di
Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa dalam Pasal 2, Pasal 10, dan Pasal 37 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara
Pengujian Undang-Undang, menyatakan:
Pasal 2
1) Objek permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.
2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa
Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.
3) Dalam hal Pemohon mengajukan Permohonan pengujian formil dan
pengujian materiil dalam satu permohonan, Permohonan pengujian
formil harus dipisahkan dengan permohonan pengujian materiil dan
diregistrasi dengan perkara yang berbeda.
4) Permohonan Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)
adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau
Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-
undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
5) Permohonan Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)
adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam Ayat,
pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang
dianggap bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Pasal 10
1) Permohonan awal diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah.
2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditandatangani
oleh Pemohon atau kuasanya.
3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sekurang
kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan
hal-hal antara lain:
6
a) Kewenangan Mahkamah;
b) Kedudukan hukum Pemohon;
c) Alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d) Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai
dengan alat bukti dan daftar alat bukti yang mendukung permohonan.
Pasal 37
1) Pemohon melengkapi dan/atau memperbaiki Permohonan dalam
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang
Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan
kejelasan materi permohonan.
2) Perbaikan Permohonan yang telah ditandatangani Pemohon atau
Kuasa Hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau cara lain
maupun secara daring (online) atau media elektronik lainnya.
3) Perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan satu (1) kali dalam
tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
4) Terhadap Perbaikan Permohonan yang telah diajukan sebelum
berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),
Pemohon tidak dapat memperbaiki kembali Perbaikan Permohonan
yang telah diajukan.
10. Bahwa oleh karena Permohonan a quo merupakan Permohonan Pengujian
Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Haji dan Umrah terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 maka Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia berwenang secara konstitusional dan yuridis untuk memeriksa,
mengadili dan memutus Permohonan a quo.
Permasalahan yang dimohonkan Uji Materiil
No
Norma yang
Diuji
Subtansi
Permasalahan
Konstitusionalitas
1
Pasal 86 Ayat (1)
Huruf b:
Perjalanan Ibadah
Umrah dilakukan:
a. melalui PPIU;
b. secara mandiri;
atau
c. melalui Menteri.
Membuka
ruang
penyelenggaraan
Umrah
Secara
mandiri
tanpa
menempatkannya
dalam
rezim
perizinan
dan
pengawasan yang
setara
dengan
Penyelenggara
Perjalanan Ibadah
Umrah (PPIU)
Norma ini menciptakan dualisme
rezim hukum yang menyebabkan
perlakuan hukum tidak setara
(unequal
treatment)
antara
subjek
hukum
yang
berada
dalam situasi sejenis.
Negara
memiliki
kewajiban
konstitusional untuk memastikan
warga negaranya tetap berada
dalam
sistem
perlindungan,
termasuk ketika berada di luar
negeri. Ketika norma membuka
jalur perjalanan umrah secara
mandiri
yang
berpotensi
mengurangi keterlibatan negara
dalam
struktur
perlindungan,
7
maka
muncul
pertanyaan
konstitusional
apakah
negara
masih menjalankan kewajiban
perlindungan secara efektif dan
bisa menimbulkan ketidakpastian
hukum yang serius dan berisiko
tinggi.
3
Pasal
87A
dan
Pasal 88A
tidak
mengatur
secara
memadai
standar pelayanan,
mekanisme
pengawasan,
dan
sanksi
dalam
penyelenggaraan
umrah mandiri.
Ketiadaan pengaturan tersebut
menimbulkan
kekosongan
hukum (regulatory vacuum) dan
bertentangan
dengan
prinsip
negara hukum yang mewajibkan
negara hadir melalui pengaturan,
pengawasan, dan perlindungan
terhadap warga negara.
4
Pasal 96
ayat (5) Huruf (d)
dan Huruf (e)
Umrah mandiri tidak
memperoleh
perlindungan
sebagaimana
jemaah PPIU dan
menegaskan
adanya kontradiksi
normatif
dalam
pengaturan Umrah
Mandiri
Bentuk pengingkaran kewajiban
konstitusional
negara
untuk
memberikan
perlindungan
hukum dan rasa aman kepada
warga negara.
5
Pasal 97
tidak
mengatur
masa transisi dan
tenggat
waktu
pembentukan
peraturan
pelaksana
terkait
Umrah Mandiri.
Ketiadaan pengaturan transisi
tersebut
menimbulkan
ketidakpastian
hukum
yang
serius
dan
berisiko
tinggi
terhadap pelaksanaan norma.
6
Pasal 110 Ayat (1)
dan Ayat (2) Huruf
(b) dan Huruf (d)
Membolehkan
Masyarakat
menyelenggarakan
kegiatan umrah dan
menyediakan
layanan akomodasi
hingga
kesehatan
dalam
penyelenggaraan
kegiatan umrah.
Negara
menggeser
tanggung
jawab perlindungan Jemaah ke
Masyarakat
yang
belum
professional dan negara wajib
memberikan rasa aman, layanan
seperti kesehatan, transportasi
adalah
layanan
yang
menyangkut nyawa manusia.
II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON
1. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku dikenal asas zonder belang
geen rechttingen (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum), yang
berarti bahwa hanya pihak yang mempunyai kepentingan hukum dan merasa
hak-haknya dilanggar oleh pihak lain, yang berhak mengajukan gugatan atau
permohonan termasuk permohonan pengujian undang-undang;
8
2. Bahwa ketentuan mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan
pengujian undang-undang secara tegas diatur dalam Pasal 51 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun
2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, serta
perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa Pemohon adalah Pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat;
d. Lembaga negara.
3. Bahwa Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, serta perubahan ketiga
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
dinyatakan bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005
tanggal 11 Mei 2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007
tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah
9
menetapkan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
Pemohon harus memenuhi lima syarat yaitu:
a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan
oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat
spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. Terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
dan
e. Terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan
tidak akan atau tidak lagi terjadi;
5. Bahwa hal sebagaimana tersebut kemudian ditegaskan melalui Pasal 4
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara
Beracara dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan:
Pasal 4
1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.
2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-
undang atau Perppu apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan
pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
10
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan
pengujian; dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi.
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009
tanggal 16 Juni 2010 juga menegaskan bahwa perorangan Warga Negara
Indonesia,
badan
hukum
privat,
asosiasi,
dan
organisasi
yang
memperjuangkan kepentingan publik serta secara rasional terdampak oleh
berlakunya suatu undang-undang dapat dinyatakan memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-
undang;
7. Bahwa dalam perkara a quo, Para Pemohon terdiri atas:
a. Perkumpulan berbadan hukum privat;
b. Badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas; dan
c. Perorangan Warga Negara Indonesia;
Yang seluruhnya secara faktual/aktual dan potensial dirugikan hak
konstitusionalnya oleh berlakunya norma mengenai umrah mandiri dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025;
8. Bahwa Para Pemohon selama ini secara nyata bergerak, berperan, dan
berkepentingan dalam penyelenggaraan ibadah umrah yang menjunjung
prinsip perlindungan jemaah, kepastian hukum, dan tanggung jawab negara
sebagaimana tercermin dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga,
kegiatan usaha dan kepentingan individual Para Pemohon;
9. Bahwa Para Pemohon dalam perkara a quo terdiri atas:
a. perkumpulan berbadan hukum privat yang mewakili kepentingan kolektif
penyelenggara ibadah umrah;
b. pelaku usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang
secara langsung menjalankan kegiatan usaha dalam rezim hukum
penyelenggaraan umrah; dan,
c. perorangan Warga Negara Indonesia sebagai subjek hukum yang
memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan, kepastian
hukum, dan jaminan keamanan dalam pelaksanaan ibadah umrah.
11
10. Bahwa meskipun Para Pemohon memiliki karakter dan posisi hukum yang
berbeda, seluruhnya memiliki kepentingan konstitusional yang saling
berkaitan, serta mengalami dan/atau mengalami kerugian hak konstitusional
sebagai akibat langsung dari berlakunya norma-norma mengenai Umrah
secara mandiri dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025;
11. Bahwa kerugian tersebut bersifat:
a. Struktural, karena mempengaruhi sistem dan tata kelola penyelenggaraan
ibadah umrah secara nasional;
b. Faktual, karena berdampak langsung terhadap pelaksanaan usaha,
fungsi kelembagaan, dan mekanisme perlindungan Jamaah; dan
c. Individual,
karena
menimbulkan
ancaman
nyata
terhadap
hak
konstitusional warga negara dalam melaksanakan ibadah umrah dengan
aman dan terlindungi.
12. Bahwa pengajuan permohonan oleh Para Pemohon dengan komposisi
demikian dimaksudkan untuk memberikan gambaran konstitusional yang
utuh dan berimbang kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
mengenai dampak norma yang diuji, baik dari perspektif kelembagaan,
pelaku usaha maupun warga negara sebagai subjek hak;
13. Bahwa dengan mempertimbangkan karakter Pemohon, jenis kerugian yang
dialami, serta hubungan sebab akibat antara norma yang diuji dan kerugian
konstitusional tersebut, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil dalam perkara a
quo, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian kerugian
konstitusional masing-masing Pemohon;
14. Bahwa identitas dan status hukum Para Pemohon adalah sebagai berikut:
1) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia
(AMPHURI) ............................................................................. Pemohon I
Adalah perkumpulan berbadan hukum privat yang didirikan dan tunduk
berdasarkan hukum Indonesia beranggotakan Penyelenggara Perjalanan
Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)
sebagaimana dibuktikan dengan akta pendirian dan pengesahan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang
tujuan dan fungsinya antara lain memberikan pembinaan, perlindungan
12
serta memperjuangkan kepentingan anggotanya dalam penyelenggaraan
ibadah umrah dan haji.
AMPHURI didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia
sebagaimana dengan akta pendirian dan pengesahan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tujuan dan
fungsinya antara lain memberikan pembinaan, perlindungan serta
memperjuangkan kepentingan anggotanya dalam penyelenggaraan
ibadah umrah dan haji, terdiri dari perkumpulan berbadan hukum privat
yang
secara
institusional
mewakili
kepentingan
Penyelenggara
Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di mana saat ini AMPHURI
beranggotakan 765 anggota Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
(PPIU) (vide bukti tambahan P-33) dan memiliki 14 Dewan Pimpinan
Daerah (vide bukti tambahan P-34), di Seluruh Indonesia serta berperan
sebagai mitra strategis negara dalam penyelenggaraan ibadah umrah;
AMPHURI adalah asosiasi penyelenggara haji dan umrah yang telah
meraih sertifikat ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu) dari Bureau
Veritas (vide bukti tambahan P-22) dan menerapkan tata kelola organisasi
yang berorientasi pada pelayanan, pembinaan dan pengawasan, dalam
hal pembinaan anggota dan organisasi, selain membentuk kepengurusan
di pusat (DPP), Amphuri memiliki pengurus di daerah sebanyak 14 Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) yakni:
1. Aceh;
2. Sumut (Sumatera Utara);
3. Sumbar (Sumatera Barat);
4. Sumbagsel (Sumatera bagian selatan);
5. Riau-Kepri;
6. Lampung;
7. Banten;
8. Jawa Barat;
9. Jawa Tengah;
10. D I Yogyakarta;
11. Jawa Timur;
12. Bali Nusra (Bali dan Nusa Tenggara);
13. Kalimantan;
13
14. Sulampua (Sulawesi, Maluku, Papua).
Berdasarkan Anggaran Dasar Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji
Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Pasal 3 Bentuk dan Sifat
menyatakan AMPHURI berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum
beranggotakan PPIU dan PIHK bersifat demokratis, bebas, mandiri dan
bertanggung jawab menangani penyenggaraan umrah dan haji dalam
artian luas dan pada Berdasarkan Pasal 4 Waktu menyatakan Organisasi
didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 19 Sya’ban 1428 H
bertepatan dengan tanggal 01 September 2007 untuk jangka waktu yang
tidak ditentukan lamanya dan beberapa kali ada perubahan akta dengan
akta perubahan terakhir/Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 1
tertanggal 06 Desember 2024 yang dibuat di Notaris Dr. Juli Asril, S.H.,
M.Kn.
Berdasarkan Pasal 4 Waktu menyatakan Organisasi didirikan di Jakarta
pada hari Sabtu, tanggal 19 Sya’ban 1428 H bertepatan dengan tanggal
01 September 2007 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya
dan beberapa kali ada perubahan akta dengan akta perubahan
terakhir/Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 1 tertanggal 06 Desember
2024 yang dibuat di Notaris Dr. Juli Asril, S.H., M.Kn, didaftarkan di
Pengadilan Negeri dan disahkan Menteri Hukum sebagaimana
Keputusan Menteri Hukum Nomor Ahu-0001905.Ah.01.08.Tahun 2024
Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Muslim Penyelenggara
Haji Dan Umrah Republik Indonesia serta mendapatkan pengakuan
Kementerian Agama sebagai Mitra Pemerintah dalam Penyelenggaraan
Haji dan Umrah.
Berdasarkan Anggaran Dasar Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji
Umrah Republik Indonesia (AMPHURI)
Pasal 8
Tujuan menyatakan AMPHURI:
1. Memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada
anggota agar dapat memberikan layanan ibadah haji, umrah dengan
sebaik-baiknya kepada masyarakat.
14
2. Memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan serta sinergi
sesama anggota agar dapat mencegah persaingan tidak sehat dan
merugikan masyarakat.
3. Terwujudnya Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah secara
profesional, amanah dan bertanggung jawab.
4. Terjalinnya hubungan baik dengan Pemerintah dalam penyempurnaan
dan penerapan Undang-Undang, peraturan-peraturan Pemerintah dan
Peraturan atau
5. Keputusan
Menteri
serta
keputusan-keputusan
lainnya
yang
menyangkut kepentingan anggota.
6. Memperluas jaringan kerja sama dengan mitra kerja yang
menguntungkan anggota.
7. Melindungi hak dan kepentingan Anggota secara proporsional dalam
menjalankan usaha.
Berdasarkan Anggaran Dasar Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji
Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Pasal 9 tentang Fungsi
menyatakan AMPHURI:
1. Menampung
saran,
pendapat
dan
keinginan
anggota
yang
dirumuskan sebagai program kerja organisasi.
2. Mempersatukan, mengarahkan dan menggerakkan kemampuan
usaha serta kegiatan para anggota.
3. Memperjuangkan
aspirasi
dan
kepentingan
anggota
serta
memberikan perlindungan terhadap kelangsungan, perkembangan
dan pertumbuhan usaha anggota.
4. Menjadi media komunikasi dan informasi antara anggota dengan
pihak-pihak terkait, baik pemerintah maupun mitra kerja dan pihak-
pihak lainnya, serta melakukan
5. Pemberdayaan, baik berupa pelatihan atau penelitian tentang
perhajian dan umrah.
6. Melakukan pembelaan dan advokasi serta membantu menyelesaikan
perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dan
mengupayakan penyelesaian secara adil bijaksana sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan
Kode Etik Organisasi.
15
Berdasarkan Anggaran Dasar dalam Pasal 14 tentang Tanggung Jawab
Kepengurusan Ayat 5 menyatakan:
“Dewan Pengurus mengendalikan organisasi secara penuh baik
administratif maupun operasional serta mewakili organisasi kedalam
dan keluar”.
Dalam hal ini Dewan Pengurus memiliki Kewenangan untuk menjalankan
roda dan fungsi organisasi baik di dalam maupun mewakili organisasi
untuk urusan-urusan luar organisasi dalam hal ini untuk kepentingan
organisasi di luar dan di dalam pengadilan Di mana hasil Musyawarah
Nasional VI AMPHURI telah memilih lima (5) orang Tim Formatur, di mana
Formatur telah sepakat menetapkan susunan Pimpinan Organisasi
AMPHURI Masa Bakti 1446-1450 Hijriyah/2024-2028 Masehi serta
berdasarkan
Surat
Dewan
Pengurus
Pusat
Asosiasi
Muslim
Penyelenggara Haji & Umrah Republik Indonesia, Nomor: 669/DPP-
AMPHURI/XII/2025 tentang Mandat Penerima Kuasa Persiapan Judicial
Review (vide bukti P-8) dalam hal ini diwakili oleh:
Nama
:
Cheppy Wahyu Hidayat
Jabatan
:
Ketua Dewan Penasehat
Alamat
:
Perum Cira, Kav. No 3A. Jl. Cipinang Muara I No.
11, RT 12 RW 03. Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren
Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
Nama
:
Zainal Abidin
Jabatan
:
Ketua Dewan Kehormatan
Alamat
:
Simomulyo Baru 02-A/13, RT 02, RW 03, Kel.
Simomulyo Baru, Kec. Suko Manunggal, Kota
Surabaya, Jawa Timur
Nama
:
H. Firman M. Nur, M.Sc.
Jabatan
:
Ketua Umum
Alamat
:
Komplek Bank Bumi Daya/BBD Blok A1 No. 3A RT
007, RW 003, Kel. Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta
Selatan
Nama
:
Ahmad Zaky Zakaria Anshary, Lc. MA
Jabatan
:
Sekretaris Jenderal
16
Alamat
:
Jl. Raya Cipanas No. 100, Kel. Cipanas, Kec.
Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat
Nama
:
Ita Puspitawati Jayadi
Jabatan
:
Bendahara Umum
Alamat
:
Warung
Mangga,
RT
03
RW
02,
Kel.
Penanggungan, Kec. Pinang, Kota Tangerang,
Prov. Banten
oleh karena itu Nama-nama tersebut berwenang mewakili AMPHURI
dalam mengajukan Permohonan perkara a quo ini.
Bahwa Pemohon I, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik
Indonesia (AMPHURI), merupakan perkumpulan berbadan hukum privat
yang secara institusional mewakili kepentingan Penyelenggara Perjalanan
Ibadah Umrah (PPIU) di Indonesia, serta berperan sebagai mitra strategis
negara dalam penyelenggaraan ibadah umrah;
Bahwa Pemohon I dengan visi: “menjadi Asosiasi Haji Umrah kelas dunia
yang terpercaya dan terdepan dalam memberikan pembinaan, pelayanan
dan perlindungan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan Ibadah Haji
dan Umrah sebaik-baiknya sesuai Al-Quran dan Sunnah, dengan
mengutamakan layanan professional, amanah dan berintegritas”, serta Misi
“Mengembangkan/meningkatkan kualitas pelayanan dengan standar dunia
dan melakukan inovasi menuju pelayanan unggul untuk memenuhi
kebutuhan pelayanan terbaik kepada anggota/PPIU agar dapat memberikan
nilai tambah yang berharga bagi anggota dan pemangku kepentingan”, dan
bila umrah secara mandiri berkekuatan hukum maka akan men-degradasi
dan atau melemahkan fungsi dan manfaat kelembagaan bagi anggota/PPIU
serta memungkinkan Pemohon I ter-eliminir karena menyusutnya kuantitas
anggota dan ini kerugian konstitusional secara faktual/aktual dan atau
potensial;
Bahwa Pemohon I memiliki bidang-bidang yang fungsinya melayani
anggota/PPIU seperti sebagai berikut:
1. Bidang Umrah
2. Bidang Haji
3. Bidang Organisasi dan Keanggotaan
17
4. Bidang Hukum, Advokasi dan HKI
5. Bidang Penerbangan
6. Bidang Pariwisata
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan
8. Bidang Pelatihan dan Sertifikasi
9. Bidang Humas dan Media
10. Bidang Pengembangan IT
11. Bidang Sosial
12. Bidang Hubungan Antar Lembaga
13. Bidang Pengembangan Usaha & Koperasi
14. Bidang Kesehatan
15. Koordinator Wilayah DKI
Dan Pemohon I dengan semua bidangnya adalah memberikan pelayanan
terbaik kepada anggota/PPIU agar dapat memberikan nilai tambah yang
berharga bagi anggota dan pemangku kepentingan, dan berlakunya norma
dalam pasal 86 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang a quo yaitu “umrah
dilakukan secara mandiri” berkekuatan hukum maka akan mengakibatkan
banyak PPIU berpikir ulang untuk menjadi anggota Pemohon I karena ada
kewajiban iuran tahunan sehingga berpotensi dan bisa melenyapkan
keberadaan Pemohon I, maka terjadilah degradasi peran kelembagaan
Pemohon I dalam ekosistem penyelenggaraan ibadah umrah nasional serta
bagi Pemangku kepentingan akan menjadi preseden buruk dalam
pembinaan, dan pengawasan jemaah umrah secara mandiri, apakah jemaah
tersebut melakukan umrah atau piknik wisata biasa dan bagaimana bila
menjadi pola pengiriman tenaga kerja dan atau human trafficking ke negara
lain dengan menggunakan umrah secara mandiri;
Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar di atas, dengan berlakunya Undang-
Undang a quo Tujuan Organisasi Pemohon I secara aktual mengancam
eksistensi keberlanjutan Perlindungan Ibadah Umroh. Untuk itu Pemohon I
perlu untuk melakukan pengujian materiil terhadap Undang-Undang a quo di
Mahkamah Konstitusi;
Bahwa menurut Pemohon I, pengaturan mengenai Perjalanan Ibadah Umrah
dilakukan secara mandiri sebagaimana Pasal 86 Ayat (1) Huruf b Undang-
Undang a quo, akan merugikan hak-hak badan hukum privat yang tergabung
18
pada AMPHURI yang selama ini tunduk terhadap Hukum Negara Republik
Indonesia.
Bahwa keberadaan Undang-Undang a quo telah menghambat Tujuan
Organisasi Memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada
anggota agar dapat memberikan layanan ibadah umrah dengan sebaik-
baiknya kepada masyarakat yang selama ini tunduk dan patuh terhadap
Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa berlakunya norma Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan secara mandiri
sesuai Pasal 86 Ayat (1) Huruf b, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2025 telah mengakibatkan kerugian konstitusional yang bersifat faktual dan
potensial bagi Pemohon I, berupa hilangnya persamaan kedudukan di
hadapan hukum karena ketiadaan batasan pengaturan mengenai Perjalanan
Ibadah Umrah dilakukan secara mandiri.
Bahwa Pemohon I, dirugikan dengan diberlakukan norma Pasal 86 Ayat (1)
Huruf b Undang-Undang a quo karena adanya perlakuan hukum yang tidak
setara dan ketidakseimbangan regulasi karena membuka praktik Perjalanan
Ibadah Umrah dapat dilakukan secara mandiri tanpa kerangka tata Kelola
yang
jelas
telah
menciptakan,
Pertama,
Fragmentasi
sistem
penyelenggaraan umrah, Kedua, Ketidakseimbangan standar regulasi antara
PPIU dan Perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan secara mandiri, Ketiga,
ketidakjelasan batas tanggung jawab hukum, sehingga Pemohon I yang
terdiri dari 765 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang harus tunduk
pada rezim perizinan, pengawasan, dan sanksi, sementara Perjalanan
Ibadah Umrah dapat dilakukan secara mandiri yang tidak dikenakan
kewajiban sepadan, dengan demikian, norma a quo merugikan hak-hak
konstitusional Pemohon I atas Kepastian hukum yang dilindungi oleh Pasal
28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
Bahwa norma Undang-Undang a quo yang membuka praktik perjalanan
ibadah Umrah dilakukan secara mandiri tanpa kerangka tata kelola yang
terintegrasi, di mana para anggota Pemohon I tetap tunduk pada, perizinan
yang ketat, Jaminan Perlindungan Jamaah, Standar Keselamatan,
19
Pengawasan administrasi, sementara praktik Perjalanan ibadah Umrah
dilakukan secara mandiri tidak berada dalam sistem standar yang setara,
akibatnya terjadi ketidakseimbangan tata kelola yang berdampak pada
penurunan jumlah jemaah melalui anggota Pemohon I, Penurunan ini bukan
semata kerugian ekonomi, melainkan konsekuensi langsung dari desain
norma yang menciptakan Unequal Reguatory Framework sehingga
merugikan hak konstitusional Pemohon I untuk mengembangkan Pembinaan
dan Pengawasan sebagaimana yang dilindungi oleh Pasal 28C Ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
berbunyi ““Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat
dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
Bahwa Pemohon I merupakan asosiasi resmi, di mana Pemohon I
menjalankan fungsinya yaitu Koordinasi industri, Standarisasi Pelayanan,
Pengawasan Internal dan Advokasi Kebijakan Publik namun dengan adanya
norma Perjalanan ibadah Umrah dilakukan secara mandiri sebagaimana
Undang-Undang a quo di luar sistem tata kelola yang terintegrasi maka,
Fungsi standarisasi dan pengawasan tidak efektif, mekanisme perlindungan
jemaah terfragmentasi, legitimasi kelembagaan Pemohon I sebagai mitra
Pemerintah tereduksi, sehingga secara langsung melemahkan fungsi
Kelembagaan Pemohon I, pelemahan tersebut bukan semata persoalan
bisnis, melainkan berdampak pada tereduksinya fungsi koordinasi,
standarisasi, dan perlindungan jemaah yang selama ini dijalankan Pemohon
I sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan umrah nasional, dengan
demikian, norma a quo merugikan hak-hak konstitusional Pemohon I atas
Kepastian hukum dan efektivitas di mana organisasi sebagaimana di jamin
Pasal 28C Ayat (2) dan Pasal 28E Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia
1945.
Bahwa dengan demikian Norma dalam pasal 86 Ayat 1 Huruf (b) telah
menciptakan rezim hukum yang timpang dan diskriminatif, sehingga
menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon I yang bersifat berkelanjutan,
berupa hilangnya kepastian hukum, diskriminasi regulatif terhadap anggota-
20
anggota Pemohon I, serta terdegradasi peran kelembagaan Pemohon I
dalam ekosistem penyelenggaraan ibadah umrah nasional;
Bahwa pemberlakuan Frasa “partisipasi masyarakat” dalam pasal 110 Ayat
(1) dan Ayat (2) Huruf (b) dan Huruf (d) Undang-Undang a quo yang tidak
terukur dalam penyelenggaraan umrah menciptakan ketidakpastian hukum
bagi anggota AMPHURI yang selama ini tunduk pada aturan ketat, audit, dan
perizinan resmi (PPIU);
Bahwa anggota AMPHURI telah memenuhi syarat modal, jaminan bank, dan
akreditasi. Jika norma a quo yang membolehkan “masyarakat umum” (non-
PPIU) menyelenggarakan umrah, maka terjadi degradasi hukum di mana
entitas tanpa izin memiliki hak yang sama dengan entitas berizin resmi dan
menyebabkan kerugian bagi Pemohon I yang sudah dijamin oleh Pasal 28D
ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Bahwa akan muncul persaingan usaha yang tidak sehat (unfair competition)
di mana selama ini anggota AMPHURI dibebani berbagai pajak, biaya
sertifikasi, dan kewajiban asuransi untuk melindungi Jemaah, jika “partisipasi
masyarakat” dibiarkan menyediakan transportasi, kesehatan, dan makanan
tanpa standar beban biaya yang sama, maka anggota AMPHURI akan kalah
bersaing secara harga namun menang secara standar keselamatan;
Bahwa pemberlakuan norma a quo akan menimbulkan kerugian yang nyata
bagi Pemohon I yaitu Potensi kebangkrutan massal bagi biro perjalanan
resmi karena pasarnya diambil alih oleh penyelenggara “amatir” yang tidak
berizin namun dilegalkan oleh pasal ini;
Bahwa Sebagai asosiasi, AMPHURI memiliki tanggung jawab moral dan
organisasional untuk menjaga citra penyelenggaraan umrah Indonesia di
mata Pemerintah Arab Saudi, jika partisipasi masyarakat yang tidak
kompeten (dalam penyediaan makanan/transportasi) menyebabkan insiden
massal (seperti keracunan atau kecelakaan), maka citra seluruh
penyelenggara Indonesia—termasuk anggota AMPHURI—akan jatuh di
mata otoritas Saudi sehingga kerugian yang nyata adalah Risiko penutupan
akses sistem (Siskopatuh/Portal Saudi) bagi seluruh penyelenggara asal
Indonesia akibat ulah oknum “masyarakat” yang tidak profesional namun
21
diberi ruang oleh Pasal 110 pasal 110 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf (b) dan
Huruf (d) Undang-Undang a quo;
Bahwa berlakunya norma umrah secara mandiri dan norma Partisipasi
Masyarakat untuk Penyelenggaraan Umrah dalam Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2025 telah mengakibatkan kerugian konstitusional yang bersifat
faktual, struktural dan sistemik bagi Pemohon I, antara lain berupa:
a. hilangnya kepastian hukum, akibat ketiadaan batasan pengaturan
mengenai umrah secara mandiri;
b. terjadinya perlakuan hukum yang tidak setara, antara anggota Pemohon
I (PPIU) yang tunduk pada rezim perizinan, pengawasan, dan sanksi,
dengan jalur umrah secara mandiri yang tidak dikenakan kewajiban
sepadan;
c. melemahnya fungsi kelembagaan Pemohon I, sebagai representasi dan
mitra strategis negara dalam pembinaan, pengawasan, dan penjaminan
standar penyelenggaraan ibadah umrah, sehingga bila norma umrah
secara mandiri diberlakukan maka jumlah keanggotaan Pemohon I akan
berkurang secara signifikan karena tidak diperlukan lagi keberadaan
Pemohon I sebagai kelembagaan dan bila tidak ada anggota maka
asosiasi/Pemohon I akan tutup dengan sendirinya dikarenakan tiadanya
Iuran Tahunan Anggota, salah satu alasannya.
Bahwa kerugian konstitusional Pemohon I berkaitan langsung dengan hak-
hak konstitusional yang dijamin oleh:
a. Pasal 27 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkait
prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum;
b. Pasal 28D Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkait
hak atas kepastian hukum yang adil;
c. Pasal 28I Ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkait
kewajiban negara untuk melindungi, memajukan, dan menegakkan hak
asasi manusia.
Bahwa pengaturan umrah secara mandiri telah menciptakan rezim hukum
yang
timpang
dan
diskriminatif,
sehingga
menimbulkan
kerugian
konstitusional Pemohon I yang bersifat berkelanjutan, berupa hilangnya
kepastian hukum, diskriminasi regulatif terhadap anggota, serta degradasi
22
peran kelembagaan Pemohon I dalam ekosistem penyelenggaraan ibadah
umrah nasional;
Bahwa dengan demikian, Pemohon I memiliki kedudukan hukum yang sah
dan kuat untuk mengajukan permohonan pengujian norma a quo.
2) PT. Nasuha Yassinta Jaya Abadi ......................................... Pemohon II
adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang penyelenggaraan
ibadah umrah dinyatakan dan dibuat Notaris Jelly Eviana, SH, Nomor: 1
Tanggal 02 Maret 2015 dan berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta
Timur yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0015225.AH.01.01.Tahun 2015,
tanggal 06 April 2015, dan akta perubahan terakhir berdasarkan akta
Notaris No. 01 tanggal 02 Mei 2025 yang dibuat oleh Notaris Abdul Aziz,
S. H,. M.Kn dan PT. Nasuha Yassinta Jaya Abadi menjadi berdomisili di
Kota Bekasi serta secara langsung tunduk dan terdampak oleh adanya
norma umrah mandiri.
Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 Tanggal 02 Maret 2015 (vide
bukti P-9) dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM
Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor
AHU-0015225.AH.01.01.TAHUN 2015 Tentang Pengesahan Pendirian
PT Nasuha Yassinta Jaya Abadi tertanggal 06 April 2015, Pasal 12 Ayat
1, menjelaskan bahwa Direktur/Direksi berhak mewakili Perseroan di
dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala
kejadian dan M. Firmansyah adalah Direksi dari Pemohon II sehingga
memiliki kedudukan hukum pengujian materiil dalam perkara a quo ini;
Bahwa Pendirian Perseroan Terbatas PT Nasuha Yassinta Jaya Abadi
dalam Pasal 12 Ayat (1) disebutkan bahwa “Direksi berhak mewakili
Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dengan
Perseroan,
serta
menjalankan
tindakan,
baik
yang
mengenai
kepengurusan maupun kepemilikan”.
Berdasarkan akta perubahan terakhir akta Notaris No. 01 tanggal 02 Mei
2025 yang dibuat oleh Notaris Abdul Aziz, S.H,. M.Kn, dalam Pernyataan
Keputusan Rapat PT. Nasuha Yassinta Jaya Abadi disebutkan
23
Pengangkatan Kembali Direksi M. Firmansyah sebagai Direktur, oleh
karena itu M. Firmansyah berwenang mewakili PT. Nasuha Yassinta Jaya
Abadi dalam mengajukan Permohonan a quo.
Bahwa Pemohon II, PT. Nasuha Yassinta Jaya Abadi adalah
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang memiliki izin resmi
dari Pemerintah Republik Indonesia dan secara langsung menjalankan
kegiatan usaha penyelenggaraan umrah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan melalui Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor U.253 Tahun 2020 tentang Izin Operasional PT. Nasuha
Yassinta Jaya Abadi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.
(vide bukti tambahan P-26), dan wajib melakukan akreditasi. (vide bukti
tambahan P-27), serta membuat laporan keuangan yang diaudit oleh
kantor Akuntan Publik (vide bukti tambahan P-28), serta tunduk pada
kewajiban perpajakan sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia
(vide bukti tambahan P-30), surat keterangan fiskal (vide bukti tambahan
P-31).
Bahwa Pemohon II sebagai pelaku usaha yang tunduk pada rezim
perizinan, pengawasan, dan standar pelayanan dan sanksi administratif,
Pemohon II mengalami kerugian konstitusional yang bersifat langsung
dan faktual akibat berlakunya Pasal 86 Ayat (1) Huruf b dan pasal 110
Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf (b) dan Huruf (d) Undang-Undang a quo di
mana norma ini membuka praktik Ibadah Umrah secara mandiri tanpa
kerangka tata kelola yang tegas yang menciptakan dualisme sistem
penyelenggaraan umrah, ketidakjelasan batas tanggung jawab serta
ketidakseimbangan hukum antara PPIU dan pelaksana umrah secara
mandiri, satu sisi Pemohon II tetap dibebani kewajiban administratif,
perpajakan, dan finansial yang ketat, sedangkan sisi lainnya pelaksana
umrah secara mandiri tidak tunduk pada standar yang setara, dengan
demikian hal ini menimbulkan perlakuan hukum yang tidak adil dan
diskriminasi regulatif yang diciptakan oleh negara hal ini bertentangan
dengan prinsip equality before the law.
Bahwa Pemohon II dirugikan akibat pemberlakuan norma a quo karena
terjadinya pergeseran pasar dan penurunan jumlah jemaah melalui PPIU
serta terganggunya keberlangsungan usaha, namun dengan demikian
24
yang
dipersoalkan
bukan
kerugian
bisnis
melainkan
kerugian
konstitusional karena desain norma yang menciptakan kompetisi yang
tidak setara secara regulatif di mana hal ini dijamin dalam Pasal 28C Ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
Bahwa walaupun Perjalanan umrah dilakukan secara mandiri tidak
berada dalam sistem PPIU, apabila terjadi penelantaran jemaah, gagal
berangkat, masalah kemanusian atau masalah akomodasi lainnya maka
kepercayaan publik terhadap industri umrah nasional termasuk PPIU
resmi ikut terdampak sehingga norma a quo menimbulkan risiko hukum
terhadap reputasi Pemohon II.
Bahwa pembuat regulasi baik Pemerintah maupun Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia akan berargumentasi bahwa penurunan
jumlah jemaah melalui PPIU adalah risiko pasar, namun menurut
Pemohon II dalam perkara a quo penurunan jemaah bukan akibat
kompetisi normal melainkan akibat desain norma yang memberi
keuntungan regulatif kepada satu model dan membani model lainnya
dengan kata lain negara menciptakan kompetisi yang tidak setara.
Bahwa Syarat utama menjadi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
(PPIU) sangat berat dan memiliki banyak kewajiban meliputi badan
hukum PT, pengalaman sebagai biro perjalanan wisata minimal 2 Tahun,
beragama Islam, modal setor, serta izin operasional dari Kementerian.
Dokumen wajib mencakup akta notaris, NIB, NPWP, bukti kantor, laporan
keuangan audit, laporan pajak, dan jaminan bank (bank guarantee);
Bahwa menurut Pemohon II norma Pasal 86 Ayat (1) Huruf b dan pasal
110 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf (b) dan Huruf (d) Undang-Undang a quo
secara tegas tidak mewajibkan Perjalanan Ibadah umrah dilakukan
secara mandiri berada dalam kerangka tata-kelola perlindungan jemaah
yang menyebabkan, ketidakjelasan tanggung jawab apabila terjadi
kegagalan, kekosongan pengawasan ibadah umrah dilakukan secara
25
benar sesuai syariat, serta ketidakpastian sistem perlindungan jemaah
jika terjadi masalah, sebagaimana Norma dalam Pasal 96 Ayat (5) Huruf
d dan e yang tegas menyatakan bahwa jemaah yang melaksanakan
umrah secara mandiri tidak dijamin perlindungannya oleh negara,
sehingga bagi Pemohon II sebagai PPIU resmi berada dalam ekosistem
hukum yang menjadi tidak stabil akibat pemberlakuan norma tersebut,
dalam hal ini melanggar hak Konstitusional Pemohon atas kepastian
hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D Ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
berbunyi yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum.”
Bahwa Pemohon II sebagai pelaku usaha yang tunduk pada rezim
perizinan, pengawasan, dan standar pelayanan dan sanksi administratif,
Pemohon II mengalami kerugian konstitusional yang bersifat langsung
dan faktual akibat berlakunya norma umrah secara mandiri, antara lain:
a. Kerugian ekonomi akibat persaingan yang tidak setara seperti
berkurangnya jemaah Pemohon II (vide bukti P-22);
b. Beban kepatuhan hukum yang tidak seimbang, karena Pemohon II
wajib memenuhi berbagai kewajiban regulatif yang tidak diberlakukan
pada jalur umrah mandiri (Pemohon II harus berizin Kementerian
sebagai PPIU, ada bank garansi dan per 2 Tahun adanya akreditasi
dari Kementerian);
c. Ketidakpastian usaha, sebagai akibat dari dualisme rezim hukum
penyelenggaraan ibadah umrah.
Bahwa kerugian tersebut berkaitan secara langsung dengan pelanggaran
terhadap:
a. Pasal 28D Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mengenai hak atas kepastian hukum yang adil;
b. Pasal 27 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mengenai kesetaraan di hadapan hukum.
Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (causal verbal) yang jelas antara
berlakunya norma yang diuji dan kerugian yang dialami Pemohon II, serta
terdapat kemungkinan yang nyata bahwa kerugian tersebut dapat
26
dicegah atau dipulihkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan
permohonan a quo;
Bahwa oleh karena itu, Pemohon II memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil dalam
perkara a quo.
3)
Nama
: Akhmad Barakwan
NIK
: 3275051707820020
Alamat
: KP Pengasinan RT/RW: 006/001 Kel. Pengasinan Kec.
Rawalumbu Kota Bekasi Jawa Barat
Pekerjaan
: Ustadz/Mubaligh
Adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak
konstitusional untuk melaksanakan ibadah umrah dengan jaminan
perlindungan, keamanan, kepastian hukum dan kehadiran negara.
Mohon selanjutnya disebut sebagai ...................................... Pemohon III
Bahwa Pemohon III adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak
konstitusional untuk melaksanakan ibadah umrah dengan jaminan
perlindungan, keamanan, dan kepastian hukum dari negara;
Bahwa norma perjalanan Ibadah umrah dilakukan secara mandiri
sebagaimana Pasal 86 Ayat (1) Huruf b dan pasal 110 Ayat (1) dan Ayat
(2) Huruf (b) dan Huruf (d) Undang-Undang a quo secara normatif
mengurangi bahkan berpotensi meniadakan tanggung jawab negara
dalam memberikan perlindungan minimum terhadap jemaah khususnya
bagi Pemohon I dan akan menghadapi risiko Masalah tiket penerbangan,
pembatalan sepihak, kesalahan pemesanan hotel, dan ketiadaan
transportasi lokal kerap berujung pada penelantaran jemaah.
Bahwa ketiadaan perlindungan umrah yang dilakukan secara mandiri
berimplikasi langsung pada meningkatnya risiko yang harus ditanggung
jemaah, risiko ini tidak bersifat hipotetis, melainkan nyata dan berulang
dalam praktik penyelenggaraan umrah seperti risiko Pengurusan visa,
pemahaman terhadap jenis visa yang sah, serta kepatuhan terhadap
regulasi imigrasi Arab Saudi menjadi tantangan utama jemaah mandiri,
kesalahan administratif dapat berujung pada kegagalan keberangkatan,
27
penahanan, atau deportasi maka tanpa pendampingan institusional,
jemaah harus menghadapi persoalan ini seorang diri.
Bahwa menurut Pemohon III terdapat risiko untuk perjalanan Ibadah
Umrah yang dilakukan secara mandiri tanpa perlindungan sebagaimana
yang diberikan oleh PPIU terutama risiko kesehatan dan perlindungan
hukum, jemaah umrah secara mandiri yang memiliki kerentanan
kesehatan yang tinggi, terutama jemaah lanjut usia dan tanpa kewajiban
asuransi dan akses layanan darurat, maka jemaah Umroh secara mandiri
akan menghadapi kesulitan serius ketika sakit atau mengalami persoalan
hukum di luar negeri dengan begitu, dalam kondisi darurat, absennya
sistem perlindungan dapat berdampak fatal.
Bahwa menurut Pemohon III Undang-Undang a quo berpotensi
merugikan hak konstitusional Pemohon III sebagaimana dalam, 28G Ayat
(1), Pasal 28I Ayat (1) dan Ayat (4), Pasal 29 Ayat (2), UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, kepentingan
Pemohon III memiliki hubungan sebab-akibat (causaal verband) dengan
berlaku Undang-Undang a quo, di mana dengan berlakunya Undang-
Undang a quo telah berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi
Pemohon III.
Bahwa norma Umrah secara mandiri mengakibatkan jemaah tidak
nyaman terhadap kepastian berangkat serta syariatnya tidak jelas karena
tidak adanya bimbingan manasik sehingga jemaah tidak mengerti rukun
umrah bahkan ada jemaah non muslim bisa ikut berangkat umrah secara
mandiri, beberapa penipuan massif dan sistemik masih terjadi bila norma
umrah secara mandiri ini tetap dibiarkan ada (vide bukti Tambahan P-24,
P-25, dan P-29), ada jenazah jemaah umrah secara mandiri selama 15
hari di freezer arab Saudi tanpa ada yang tanggung jawab (vide bukti P-
15), serta umrah secara mandiri berpotensi jadi ancaman perdagangan
orang (Human Trafficking) (vide bukti P-19). Bahkan sudah ada artikel
terkait umrah mandiri tidak berkekuatan hukum tetap dan di publish di
jurnal nasional terindek SINTA: https://bajangjournal.com/index.php/
JIRK/article/view/12239 Analisis Yuridis Permohonan Judicial Review
Penghapusan Pasal dengan Frasa Umrah mandiri pada Undang-Undang
No.14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.8
28
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (vide bukti
P-21).
Bahwa norma umrah secara mandiri dalam Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2025 secara normatif mengurangi bahkan berpotensi meniadakan
tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan minimum
terhadap jemaah, sehingga menimbulkan ancaman nyata terhadap hak
konstitusional Pemohon III, khususnya:
a. hak atas perlindungan diri dan rasa aman;
b. hak untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan;
c. hak atas perlindungan negara di luar negeri.
Bahwa meskipun kerugian Pemohon III bersifat potensial, Mahkamah
Konstitusi secara konsisten dalam praktik dan putusannya telah mengakui
bahwa kerugian potensial yang logis dan rasional tetap memenuhi syarat
kedudukan hukum, sepanjang terdapat ancaman nyata terhadap hak
konstitusional warga negara.
Bahwa dengan demikian, Pemohon III memiliki kedudukan hukum yang
sah untuk mengajukan permohonan pengujian norma a quo.
Bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya kerugian
konstitusional yang timbul sebagai akibat langsung dari berlakunya frasa
“umrah secara mandiri” dalam Pasal 86 Ayat (1) Huruf (b) dan Pasal
turunannya (Pasal 87A, Pasal 88A, Pasal 96 Ayat (5) Huruf (d) dan Huruf
(e), Pasal 97 Ayat (1) Huruf (a) dan Huruf (b), serta Pasal 110 Ayat (1) dan
Ayat (2) Huruf (b) dan Huruf (d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Kerugian tersebut
tidak semata-mata bersifat ekonomi ataupun persaingan usaha,
melainkan berkaitan erat dengan hak konstitusional atas kepastian hukum
yang adil, persamaan kedudukan di hadapan hukum, rasa aman dalam
menjalankan aktivitas yang dilindungi hukum, serta kewajiban negara
dalam menjamin pelaksanaan ibadah sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa Para Pemohon berpendapat dengan lahirnya norma a quo, terjadi
dualisme rezim hukum dalam penyelenggaraan ibadah umrah, di mana
29
Para Pemohon sebagai penyelenggara resmi tetap tunduk pada
kewajiban perizinan, pengawasan, dan standar perlindungan jemaah,
sementara jalur penyelenggaraan yang disebut “mandiri” tidak berada
dalam struktur kewajiban hukum yang setara. Kondisi demikian
berimplikasi pada berkurangnya kepastian hukum yang adil sebagaimana
dijamin Pasal 28D Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta menimbulkan perlakuan hukum yang tidak seimbang sebagaimana
dijamin oleh Pasal 27 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Bahwa didalilkannya Para Pemohon bersifat spesifik dan memiliki
hubungan sebab-akibat langsung dengan norma yang diuji, karena Para
Pemohon merupakan subjek hukum yang secara langsung menjalankan
fungsi penyelenggaraan ibadah umrah dalam kerangka regulasi negara.
Keberadaan norma “umrah secara mandiri” tidak hanya mempengaruhi
struktur
perlindungan
jemaah,
tetapi
juga
berdampak
pada
keberlangsungan
peran
hukum
Para
Pemohon
dalam
sistem
penyelenggaraan ibadah yang sebelumnya terintegrasi.
Bahwa Para Pemohon berpendapat dampak ekonomi dan bisnis yang
dialami
Para
Pemohon
merupakan
konsekuensi
turunan
dari
terganggunya kepastian hukum dan kesetaraan perlindungan tersebut,
sehingga tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kerugian kompetisi
usaha. Dengan demikian, kerugian yang didalilkan Para Pemohon
memiliki dimensi konstitusional yang relevan dengan hak atas rasa aman
sebagaimana Pasal 28G Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I Ayat (4) UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Bahwa Para Pemohon berpendapat norma a quo berpotensi menurunkan
kualitas jaminan kemerdekaan beribadah sebagaimana diatur dalam
Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena
negara tidak lagi hadir secara utuh dalam memastikan sistem
perlindungan yang setara bagi seluruh jemaah. Dalam konteks demikian,
Para Pemohon beralasan bahwa peran mereka sebagai bagian dari
30
mekanisme perlindungan ibadah yang diakui negara menjadi tereduksi
akibat fragmentasi sistem hukum yang lahir dari norma yang diuji.
Bahwa Para Pemohon berpendapat kerugian konstitusional yang
didalilkan Para Pemohon bersifat aktual atau setidaknya potensial yang
logis, serta terdapat hubungan sebab-akibat antara berlakunya norma a
quo dengan kerugian yang dimaksud. Selain itu, kerugian tersebut
berpotensi pulih apabila frasa “umrah secara mandiri” dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, Para Pemohon
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian
materiil a quo.
Bahwa dengan demikian Para Pemohon memenuhi seluruh persyaratan
kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi
dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, sehingga berhak dan memiliki
kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan Permohonan a quo.
Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon memandang perlu untuk
mengajukan pengujian materiil terhadap norma-norma tertentu dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji dan Umrah yang berkaitan dengan norma Umrah secara mandiri,
yang selanjutnya akan diuraikan secara lebih rinci dan sistematis dalam
alasan Permohonan (Posita).
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGAJUAN PERMOHONAN UJI
MATERIIL (POSITA)
Pasal 86 Ayat 1 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7132) bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D
Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28I Ayat (4) dan Pasal 29 Ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1. Bahwa Pasal 86 Ayat 1 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019
31
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyatakan: Perjalanan
Ibadah Umrah dilakukan:
a. melalui PPIU;
b. secara mandiri; atau
c. melalui Menteri.
2. Bahwa Pasal 27 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum, “Segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
3. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tentang kepastian hukum yang adil, “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum’;
4. Bahwa Pasal 28G Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tentang hak atas rasa aman dan perlindungan, “Setiap orang berhak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda
yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi manusia”;
5. Bahwa Pasal 28I Ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tentang tanggung jawab negara dalam pemenuhan HAM, “Perlindungan,
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung
jawab negara, terutama pemerintah”;
6. Bahwa Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tentang jaminan kemerdekaan beribadah, “Negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”;
7. Bahwa Pasal 86 Ayat 1 Huruf (b) Undang-Undang a quo membuka ruang
penyelenggaraan Umrah secara mandiri tanpa memberikan aturan yang jelas
dan tegas serta menempatkannya dalam rezim perizinan dan pengawasan
yang setara dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);
32
8. Bahwa pada Pasal 1 Ayat 2 UU a quo menyatakan: “Ibadah Umrah adalah
berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah
yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai dan tahalul”, dan faktanya
mayoritas jemaah umrah adalah belum pernah melaksanakan ibadah umrah,
dan umrah secara mandiri tidak men-syaratkan adanya bimbingan manasik;
9. Bahwa sudah masifnya penipuan umrah secara mandiri sudah terjadi lagi dan
pada tanggal 9 Februari 2025 sudah dilaporkan ke Kepolisian, dan pola
marketing selalu sama yakni calon jemaah di-iming-imingi harga murah, total
calon jemaah tidak berangkat sebanyak 27 jemaah dengan total kerugian Rp.
700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) (vide bukti Tambahan P-24);
10. Bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik per Februari 2026,
jumlah tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sudah mencapai
7.350.000 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu) orang, dan bila norma umrah
secara mandiri berkekuatan hukum maka berpotensi akan menambah jumlah
pengangguran dari sektor umrah ini (asumsi setiap PPIU memiliki 10
karyawan x 765 anggota Pemohon I, maka total tambahan tingkat
pengangguran terbuka sebesar 7.650 orang);
11. Bahwa untuk bisa menjadi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)
memiliki kewajiban persyaratan: Berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang
bergerak di bidang biro perjalanan wisata (BPW) dengan masa operasional
minimal 2 Tahun, Pemilik saham, komisaris, dan direksi wajib warga negara
Indonesia (WNI) beragama Islam dan tidak memiliki PPIU lain, Akta notaris
pendirian dan perubahannya (bidang usaha keagamaan/umrah) yang
disahkan kementerian, NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui sistem OSS, Izin
Usaha Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang masih berlaku, Sertifikat Usaha
Jasa Perjalanan Wisata. Syarat Finansial dan Teknis (Laporan keuangan
perusahaan 1-2 Tahun terakhir yang diaudit oleh Akuntan Publik, Bukti
jaminan bank PPIU, Memiliki kantor tetap-sertifikat hak milik/sewa minimal 4-
5 Tahun, Kerja sama (MoU) dengan maskapai dan provider visa di Arab
Saudi. Rekomendasi (Rekomendasi dari Kanwil Kementerian, Rekomendasi
dari asosiasi PPIU yang diakui dan Sertifikat registrasi SISKOPATUH);
12. Bahwa Besaran bank garansi untuk Penyelenggara Perjalanan Ibadah
Umrah (PPIU) adalah senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bank
33
garansi ini merupakan salah satu syarat wajib untuk mendapatkan izin usaha
PPIU dan diterbitkan oleh Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah
Haji (BPS BPIH) (Vide Bukti tambahan P-32);
13. Bahwa norma umrah secara mandiri mengancam eksistensi Penyelenggara
Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dengan risiko gulung tikar, dominasi
marketplace asing, penurunan pendapatan drastis, serta hilangnya potensi
pajak negara. PPIU kehilangan basis bisnis karena jemaah cenderung
memilih opsi secara mandiri yang lebih murah melalui platform digital, Selain
hilangnya pendapatan PPIU, negara juga dirugikan dengan berkurangnya
devisa dan potensi pajak yang hilang, Izin usaha PPIU yang berizin menjadi
kurang relevan atau tidak berdaya saing jika aturan membolehkan umrah
tanpa bimbingan dan layanan resmi, meskipun umrah secara mandiri
dilegalkan, jika terjadi kasus jemaah terlantar atau penipuan, stigma negatif
sering kali tetap merugikan citra PPIU secara keseluruhan, mayoritas
pelakunya adalah individu/pengepul, norma umrah secara mandiri ini
mengubah konsep umrah dari “berbasis keumatan/jemaah” menjadi lebih ke
arah transaksi komersial perorangan;
14. Bahwa PPIU mengalami kerugian konstitusional secara faktual/aktual
dengan berlakunya norma umrah secara mandiri dengan adanya penurunan
jumlah calon jemaah (vide bukti tambahan P-22);
15. Bahwa norma Umrah secara mandiri mengakibatkan jemaah tidak nyaman
terhadap kepastian berangkat serta syariatnya tidak jelas karena tidak
adanya bimbingan manasik sehingga jemaah tidak mengerti rukun umrah
bahkan ada jemaah non muslim bisa ikut berangkat umrah secara mandiri,
calon jemaah umrah secara mandiri memakai baju yang tidak patut saat
memberikan penjelasan ke calon jemaah yang berpakaian menerawang juga,
beberapa penipuan massif dan sistemik masih terjadi bila norma umrah
secara mandiri ini tetap dibiarkan ada. (vide bukti tambahan P-24, P-25, dan
P-29), Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan: ada jenazah jemaah umrah secara
mandiri selama 15 hari di freezer/belum dikuburkan di Arab Saudi tanpa ada
yang tanggung jawab (vide bukti P-15), serta umrah secara mandiri
berpotensi jadi ancaman perdagangan orang (Human Trafficking) (vide bukti
P-19). Bahkan sudah ada artikel terkait umrah mandiri tidak berkekuatan
hukum tetap dan di publish di jurnal nasional terindek SINTA:
34
https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/12239 Analisis Yuridis
Permohonan Judicial Review Penghapusan Pasal dengan Frasa Umrah
mandiri pada Undang-Undang No.14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji dan Umrah (vide bukti P-21);
16. Bahwa norma umrah secara mandiri selain menimbulkan dualisme rezim
penyelenggaraan ibadah umrah, dalam Pasal 86 Ayat 1 Huruf (b) Undang-
undang a quo juga memperlihatkan ketidaksesuaiannya dengan tujuan
pembentukan Undang-Undang sebagaimana dirumuskan dalam konsideran,
yang secara tegas menekankan penataan kelembagaan dan perbaikan tata
kelola;
17. Bahwa dengan demikian Norma ini menyebabkan perlakuan hukum tidak
setara (unequal treatment) antara subjek hukum yang berada dalam situasi
sejenis;
18. Bahwa berdasarkan uraian di atas ketiadaan pengaturan tersebut
menimbulkan kekosongan hukum (regulatory vacuum) dan bertentangan
dengan prinsip negara hukum yang mewajibkan negara hadir melalui
pengaturan, pengawasan, dan perlindungan terhadap warga negara,
kekosongan hukum telah mengakibatkan degradasi peran kelembagaan
sebagai mitra negara, Para Pemohon dirugikan karena wajib dan tunduk
pada standar ketat, sementara jalur lain/mandiri tidak. Kehilangan jaminan
standar minimum keselamatan, kesehatan, dan layanan, Pasal 86 Ayat 1
Huruf (b) Undang-undang tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum
dan perlakuan yang tidak setara, tetapi juga mencerminkan inkonsistensi
antara tujuan normatif Undang-Undang dan norma operasional yang
dihasilkannya, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagaimana prinsip persamaan
kedudukan di hadapan hukum yang dijamin 27 Ayat (1), prinsip kepastian
hukum yang dijamin pasal 28D Ayat (1), prinsip hak atas rasa aman dan
perlindungan diri yang dijamin Pasal 28G Ayat (1), prinsip tanggung jawab
negara atas perlindungan HAM yang dijamin Pasal 28I Ayat (4), dan prinsip
jaminan kemerdekaan beribadah yang dijamin Pasal 29 Ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai
35
bahwa setiap penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, termasuk yang
dilakukan secara mandiri, wajib berada dalam kerangka kepastian hukum,
standar pelayanan minimum, pengawasan, serta tanggung jawab negara
dalam
perlindungan
jemaah,
pembebasan
negara
dari
kewajiban
perlindungan terhadap jemaah umrah yang berangkat melalui jalur umrah
secara mandiri.
Pasal 87 A, Pasal 88A Huruf a dan Huruf b, Pasal 96 Ayat (5) Huruf (d) dan
Huruf (e), Pasal 97 Ayat (1) Huruf (a) dan Huruf (b) Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah secara
mutatis Mutandis bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat
(1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28I Ayat (4) dan Pasal 29 Ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
19. Bahwa karena Pasal 86 Ayat (1) Huruf b adalah norma induk, maka seluruh
pasal teknis di bawahnya secara Mutatis Mutandis harus dinyatakan
bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
20. Bahwa 87A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji dan Umrah menyatakan:
Pasal 87A
Setiap orang yang akan menjalankan Ibadah Umrah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1) Huruf b harus memenuhi persyaratan:
a. beragama Islam;
b. memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat
c. 6 (enam) bulan dari tanggal pemberangkatan; memiliki tiket pesawat
tujuan Arab Saudi yang sudah jelas tanggal keberangkatan dan
kepulangannya;
d. memiliki surat keterangan sehat dari dokter; dan
e. memiliki visa serta tanda bukti pembelian paket layanan dari penyedia
layanan melalui Sistem Informasi Kementerian
21. Bahwa persyaratan dalam Pasal 87A (tiket, visa, paspor) hanyalah syarat
administratif formal, secara mutatis mutandis, pasal ini inkonstitusional
karena meniadakan syarat substansial perlindungan (asuransi dan
bimbingan manasik). Khusus Huruf (e) mengenai “paket layanan”
membuktikan bahwa jalur mandiri hanyalah pengalihan keuntungan kepada
vendor asing tanpa proteksi hukum Indonesia bagi jemaah;
36
22. Bahwa dengan meniadakan instrumen perlindungan substantif tersebut,
Negara melalui Pasal 87A telah melakukan simplifikasi yang berbahaya
terhadap risiko perjalanan lintas negara, yang pada hulu kedaulatan
seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk memfasilitasinya secara
aman;
23. Bahwa secara khusus pada Pasal 87A Huruf (e) UU a quo adalah kewajiban
memiliki “tanda bukti pembelian paket layanan” membuktikan adanya
kontradiksi norma yang bersifat menyesatkan; di satu sisi dilabeli “mandiri”,
namun di sisi lain mewajibkan pembelian paket dari penyedia layanan yang
berada di luar jangkauan yurisdiksi hukum Indonesia. Hal ini mengakibatkan
jemaah berada dalam kondisi vulnerable (rentan) karena tidak memiliki
proteksi hukum domestik (seperti UU Perlindungan Konsumen) terhadap
vendor asing;
24. Bahwa secara ekonomi-konstitusional, skema ini justru memfasilitasi pelarian
modal (capital flight) ke luar negeri tanpa memberikan dampak ekonomi
nasional, yang secara nyata mencederai prinsip demokrasi ekonomi dan
keadilan bagi pelaku usaha dalam negeri (PPIU);
25. Bahwa dengan ketiadaan perlindungan substantif dan secara ekonomi-
konstitusional, pasal 87A bertentangan dengan Pasal 28G Ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
26. Bahwa 88A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji dan Umrah menyatakan:
Pasal 88A
Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1) Huruf b
berhak:
a. memperoleh layanan yang sesuai dengan perjanjian tertulis yang
disepakati antara penyedia layanan dengan Jemaah Umrah; dan
b. melaporkan kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan Ibadah
Umrah kepada Menteri.
27. Bahwa hak melapor kepada Menteri dalam pasal ini adalah hak yang tidak
efektif
(ineffective
remedy),
secara
mutatis
mutandis,
pasal
ini
inkonstitusional karena menjanjikan perlindungan yang semu, tanpa adanya
PPIU sebagai subjek hukum yang bisa ditindak di Indonesia, hak jemaah
37
yang diatur dalam Pasal 88A tidak memiliki daya paksa hukum jika terjadi
pelanggaran di luar negeri;
28. Bahwa hak jemaah yang diatur dalam Pasal 88A bersifat semu dan tidak
memiliki daya eksekusi (non-executable right). Pemberian hak untuk
memperoleh layanan sesuai perjanjian tertulis dengan penyedia layanan
asing merupakan bentuk “pelepasan tangan” Negara dalam menjamin
kepastian hukum yang adil. Mengingat penyedia layanan tersebut tidak
berkedudukan hukum di Indonesia, maka apabila terjadi cedera janji
(wanprestasi) atau penelantaran, jemaah tidak memiliki sarana hukum yang
efektif untuk menuntut ganti rugi;
29. Bahwa ketiadaan subjek hukum penjamin di dalam negeri (PPIU) sebagai
entitas yang bertanggung jawab penuh mengakibatkan norma hak dalam
Pasal 88A ini menjadi hampa dan dengan demikian adanya Ketiadaan Daya
Paksa Hukum (Ineffective Remedy);
30. Bahwa
hak
melaporkan
kekurangan
pelayanan
kepada
Menteri
sebagaimana diatur dalam Pasal 88A Huruf (b) merupakan prosedur
birokratis yang tidak menyentuh akar permasalahan perlindungan;
31. Bahwa dalam sistem penyelenggaraan ibadah ekstrateritorial, laporan tanpa
adanya instrumen penindakan terhadap pelaku di luar negeri adalah sia-sia,
negara, melalui pasal ini, seolah memberikan janji perlindungan, namun pada
faktanya
membiarkan
warga
negaranya
berjuang
sendiri
dalam
ketidakpastian hukum di luar kedaulatan Republik Indonesia;
32. Bahwa oleh karena itu, secara mutatis mutandis, Pasal 88A Huruf (a) dan
Huruf (b) harus dinyatakan inkonstitusional karena gagal menyediakan
mekanisme pemulihan hak yang nyata dan nyata-nyata mengabaikan
kewajiban konstitusional negara dalam melindungi setiap warganya di mana
pun mereka berada dan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal
28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
33. Bahwa Pasal 96 Ayat (5) Huruf (d) dan Huruf (e) Undang-Undang a quo
menyatakan:
Pasal 96
(5) Jamaah Umrah dan petugas umrah mendapatkan pelindungan:
a. warga negara Indonesia di luar negeri;
38
b. hukum;
c. keamanan;
d. layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi kecuali Jemaah
Umrah mandiri; dan
e. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan kecuali Jemaah Umrah mandiri.
34. Bahwa Pasal 96 ayat (5) huruf (d) dan huruf (e), Undang-Undang a quo
menyatakan adanya Pelepasan Kewajiban Perlindungan Negara sehingga
jemaah umrah secara mandiri tidak memperoleh perlindungan sebagaimana
jemaah PPIU, jemaah yang melaksanakan perjalanan umrah secara mandiri
tidak dijamin oleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Ayat
(5) Huruf (d) dan (e), artinya, negara secara eksplisit menegaskan bahwa
jemaah umrah secara mandiri menanggung sendiri seluruh risiko perjalanan,
mulai dari tiket, visa, akomodasi, transportasi, hingga layanan di Tanah Suci;
35. Bahwa norma umrah secara mandiri sering dibingkai dengan narasi
kebebasan: jemaah diberi hak untuk mengatur sendiri perjalanan ibadahnya
tanpa melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dalam ini
tampak sebagai bentuk kemerdekaan beribadah yang otonom namun dalam
praktiknya, kebebasan ini justru membuka ruang besar bagi kerentanan dan
risiko tinggi, mulai dari penipuan tiket, pemalsuan visa, penelantaran di Arab
Saudi, hingga kehilangan akses layanan kesehatan dan perlindungan hukum
di luar negeri;
36. Bahwa di satu sisi, Undang-Undang a quo mengakui pentingnya asas
perlindungan dan pelayanan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Huruf
(r) dan Huruf (s), serta merujuk pada rezim hukum yang mengkualifikasikan
perjalanan umrah sebagai kegiatan berisiko, namun di sisi lain, Pasal 96 Ayat
(5) Huruf (d) dan Huruf (e) justru tidak menetapkan kewajiban perlindungan
yang memadai bagi jemaah Umrah secara mandiri;
37. Bahwa Pasal 96 Ayat (5) Huruf (d) dan Huruf (e) dan Undang-Undang a quo
tidak hanya bertentangan dengan asas-asas Undang-Undang itu sendiri,
tetapi juga berimplikasi pada pelepasan kewajiban negara untuk memberikan
perlindungan hukum dan rasa aman kepada warga negara, bila tidak
dikoreksi, skema umrah mandiri akan menjadi celah kelembagaan yang
berisiko menimbulkan tragedi kemanusiaan baru dalam penyelenggaraan
ibadah umrah;
39
38. Bahwa negara secara sadar telah menciptakan strata warga negara melalui
klasifikasi jalur perjalanan ibadah, di mana jemaah yang menempuh jalur
mandiri diposisikan sebagai warga negara “kelas dua” yang hak-hak
dasarnya terhadap pelindungan asasi dapat dikecualikan. Pembedaan
perlakuan ini tidak memiliki landasan rasional yang sah (reasonable
justification) karena risiko keselamatan dan kebutuhan akan perlindungan di
luar negeri bagi setiap jemaah umrah adalah sama, terlepas dari bagaimana
mekanisme keberangkatannya;
39. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman.
Dengan melegalkan pengecualian pelindungan asasi tersebut, Negara
melalui undang-undang ini telah melakukan tindakan inkonstitusional berupa
pengingkaran terhadap kewajiban melindungi segenap bangsa. Negara tidak
diperkenankan secara hukum untuk membiarkan warga negaranya
menghadapi risiko kematian atau cedera di luar negeri tanpa proteksi negara,
hanya demi mengakomodasi skema keberangkatan mandiri;
40. Bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas
dasar apa pun, pengecualian jaminan akomodasi, konsumsi, dan transportasi
dalam keadaan darurat Huruf (d) bagi jemaah mandiri adalah bentuk
hukuman administratif yang tidak manusiawi bagi warga negara yang sedang
melaksanakan ibadah;
41. Bahwa ibadah yang dijalankan oleh jemaah tanpa jaminan keamanan dan
kesehatan adalah ibadah yang terancam keberlangsungannya, dengan
mengecualikan pelindungan bagi jemaah mandiri, Negara telah gagal
menciptakan ekosistem yang kondusif bagi warga negara untuk beribadah
dengan tenang dan khusyuk;
42. Oleh karena itu, secara mutatis mutandis, pasal ini membuktikan bahwa
legalitas umrah secara mandiri dalam Pasal 86 Ayat (1) Huruf (b) sebenarnya
adalah “jebakan hukum” di mana Negara memberikan izin berangkat namun
secara sistematis mencabut hak jemaah untuk mendapatkan pertolongan
negara saat berada dalam kesulitan di negara lain;
43. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas frasa “kecuali Jamaah Umrah mandiri”
secara mutatis mutandis dalam Pasal 96 Ayat (5) Huruf (d) dan (e) Undang-
40
Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji
dan Umrah bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1),
Pasal 28I Ayat (2), Pasal 29 Ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
44. Bahwa Pasal 97 Undang-Undang a quo menyatakan:
Pasal 97
1) Perlindungan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Ayat (1) Huruf d diberikan
dalam bentuk:
a. kompensasi kecuali untuk Jemaah umrah mandiri; dan/ atau
b. ganti rugi kecuali untuk Jemaah Umrah mandiri.
2) Perlindungan jiwa, kecelakaan, dan Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 96 Ayat (1) Huruf e diberikan dalam bentuk
asuransi.
3) Masa pertanggungan asuransi dimulai sejak keberangkatan hingga
kembali ke Indonesia
45. Bahwa Pasal 97 Ayat (1) Huruf (a) dan (b) UU a quo secara eksplisit memutus
akses jemaah mandiri terhadap instrumen kompensasi dan ganti rugi atas
kegagalan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi, secara mutatis
mutandis, pasal ini inkonstitusional karena menciptakan mekanisme
pemulihan hak yang diskriminatif. Negara, melalui undang-undang ini,
mengakui adanya hak atas layanan, namun secara bersamaan menutup
pintu bagi warga negara untuk mendapatkan ganti rugi hanya karena
perbedaan jalur keberangkatan;
46. Bahwa peniadaan hak kompensasi dan ganti rugi dalam Pasal 97 Ayat (1)
UU a quo menghancurkan asas kepastian hukum yang adil dalam suatu
negara hukum, setiap kerugian yang timbul akibat kegagalan suatu sistem
yang dilegalkan oleh undang-undang haruslah memiliki mekanisme
pemulihan (right to remedy);
47. Bahwa dengan adanya frasa “kecuali untuk jemaah umrah mandiri”, Negara
secara sengaja membiarkan warga negaranya mengalami kerugian materiil
tanpa ada jalan keluar hukum, yang pada praktiknya melegalkan tindakan
semena-mena dari penyedia layanan asing terhadap warga negara
Indonesia;
41
48. Bahwa meskipun Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang a quo menyebutkan
adanya asuransi, namun ketiadaan kompensasi dan ganti rugi dalam Ayat (1)
bagi
jemaah
umrah
mandiri
menciptakan
standar
ganda
yang
membingungkan secara yuridis;
49. Bahwa Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang a quo merupakan bukti final bahwa
skema umrah mandiri dalam UU a quo adalah skema yang tidak bertanggung
jawab, jika jemaah umrah mandiri mengalami penelantaran akomodasi atau
transportasi di luar negeri, undang-undang ini justru menjadi penghalang bagi
mereka untuk menuntut haknya;
50. Bahwa di samping itu Pasal 97 Ayat (1) Huruf (a) dan Huruf (b) Undang-
Undang a quo bersifat multitafsir menciptakan ketidakpastian hukum (legal
insecurity). Tanpa adanya kewajiban tata kelola yang menjamin keamanan
dan keselamatan, negara seolah-olah melepaskan tanggung jawab
pengawasan kepada pasar bebas dalam hal ini menyebabkan jemaah berada
dalam posisi tawar yang lemah (weak bargaining position) di hadapan
penyelenggara (PPIU);
51. Bahwa setiap penyelenggaraan ibadah memiliki jaminan risiko yang setara,
memberikan pengecualian ganti rugi bagi jemaah umrah mandiri bukan
hanya merugikan jemaah, tetapi juga merusak tatanan perlindungan
konsumen nasional di mana setiap transaksi layanan jasa wajib disertai
tanggung jawab ganti rugi;
52. Bahwa penyelenggaraan ibadah umrah bukan sekadar transaksi bisnis
komersial, melainkan pelaksanaan hak asasi manusia dalam beribadah yang
merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah
Tuhan, yang menjamin setiap orang bebas memeluk agama, meyakini
kepercayaan, dan beribadah menurut keyakinannya tanpa paksaan atau
diskriminasi dalam Ini mencakup kebebasan beribadah secara individu
maupun publik/umum tanpa diskriminasi serta Pelaksanaan, namun hak
ibadah dapat dibatasi oleh undang-undang demi ketertiban umum,
kesehatan, moral, dan penghormatan terhadap hak asasi orang lain;
53. Bahwa jemaah umrah adalah subjek hukum yang sangat rentan. Kerugian
yang dialami bukan hanya bersifat materiil (uang hilang), tetapi juga imateriil
(kegagalan ibadah), oleh karena itu, standar “tata kelola” dalam Pasal 97 Ayat
42
(1) Huruf (a) dan (b) Undang-Undang a quo harus diposisikan sebagai norma
Pengaman (Safety Norm) yang jika diabaikan, maka penyelenggaraan
tersebut tidak sah secara konstitusional;
54. Bahwa oleh karena itu, frasa pengecualian dalam Pasal 97 Ayat (1) Huruf (a)
dan (b) harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat dan bertentangan dengan Pasal 29 Ayat 2 UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Pasal 110 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf (b) dan Huruf (d) Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G
Ayat (1), Pasal 28I Ayat (4) dan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
55. Bahwa Pasal 110 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf (b) dan Huruf (d) Undang-
Undang a quo menyatakan:
Pasal 110
(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji
dan Umrah.
(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
b. pemberian informasi, data, dan masukan dalam perencanaan dan
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
d. penyediaan pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan
kesehatan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah;
56. Bahwa ibadah umrah bukan sekadar “wisata religi” biasa, melainkan ibadah
yang melibatkan kedaulatan negara di wilayah asing yaitu Arab Saudi,
dengan menyerahkan penyelenggaraan kepada partisipasi masyarakat
tanpa kualifikasi super ketat adalah bentuk “Lepas Tangan Konstitusional dari
negara”;
57. Bahwa terdapat risiko Penyelenggaraan Umrah oleh Partisipasi Masyarakat
yakni Kegagalan Ibadah (Syariat dan Teknis) karena menyangkut sah atau
tidaknya ibadah seseorang menurut syariat. Jika Pasal 110 ayat (1) Undang-
Undang a quo membuka ruang partisipasi masyarakat (entitas non-PPIU atau
organisasi tanpa rekam jejak) yang tidak kompeten, maka negara
membiarkan rakyatnya terpapar risiko kegagalan ibadah;
43
58. Bahwa penyelenggara yang tidak kompeten sering kali gagal dalam
bimbingan manasik, penentuan jadwal miqat, hingga pendampingan ibadah
di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sehingga berisiko bagi Jemaah yang
membayar mahal namun tidak mendapatkan hak ibadah yang sempurna
sesuai rukun dan syaratnya;
59. Bahwa frasa “partisipasi masyarakat” yang terlalu luas tanpa filter “Badan
Hukum Terakreditasi” dapat menjadi celah bagi kemunculan penyelenggara
ad-hoc
(dadakan)
atau
skema
Ponzi
yang
berkedok
partisipasi
sosial/keagamaan, dan sejarah mencatat banyak kasus penipuan umrah
massal terjadi karena lemahnya standarisasi penyelenggara karena
memperluas partisipasi tanpa memperketat filter justru akan menambah
daftar korban;
60. Bahwa terdapat ancaman Terhadap Keselamatan Jemaah di Luar Negeri
karena Penyelenggaraan umrah melibatkan aspek perlindungan warga
negara di luar negeri (protection of citizens abroad) maka jika penyelenggara
dari unsur masyarakat tidak memiliki kemampuan finansial (jaminan bank)
dan jaringan diplomatik/operasional di Arab Saudi, maka saat terjadi krisis
(misal: jemaah sakit, meninggal dunia, atau masalah hukum di Saudi),
penyelenggara tersebut akan angkat tangan dengan demikian beban
penanganan akan jatuh sepenuhnya ke tangan Konsulat Jenderal Republik
Indonesia/Kedutaan Besar Republik Indonesia, yang berarti membebani
Anggaran
Penerimaan
Belanja
Negara
akibat
ketidakmampuan
penyelenggara swasta/masyarakat tersebut;
61. Bahwa dengan demikian norma a quo bertentangan dengan kewajiban
negara dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap
nyawa, harta benda warga negara yang dilindungi Pasal 28G ayat 1 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap
orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,
dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman
dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi”.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas secara Mutatis Mutandis frasa umrah
mandiri dalam Pasal 87A, Pasal 88A, Pasal 96 Ayat (5) Huruf (d) dan Huruf (e),
44
Pasal 97 Ayat (1) Huruf (a) dan Huruf (b), serta Pasal 110 Ayat (1) dan Ayat (2)
Huruf (b) dan Huruf (d) bertentangan dengan pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat
(1) Pasal 28G Ayat (1) Pasal 28I Ayat (4), Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7132) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum, argumentasi konstitusional, serta
alasan-alasan permohonan sebagaimana dikemukakan di atas, Para Pemohon
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo,
agar berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 86 Ayat 1 Huruf (b) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7132) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Secara Mutatis Mutandis semua frasa umrah mandiri dalam
Pasal 87A, Pasal 88A, Pasal 96 Ayat (5) Huruf (d) dan Huruf (e) dan Pasal
97 Ayat (1) Huruf (a) dan Huruf (b) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7132) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 110 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf (b) dan Huruf (d) Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
45
Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan
Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menegaskan bahwa keberadaan peraturan pelaksana tidak dapat dijadikan
dasar pembenar atas kekosongan norma, ketidakjelasan pengaturan, atau
pelepasan tanggungjawab konstitusional negara yang bersumber dari norma
Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7132).
Atau apabila Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Print Out Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Print Out Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan
Umrah;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Print Out Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Akta Pendirian Pemohon I;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Akta Perubahan Terakhir atau Pernyataan
Keputusan Rapat Pemohon I;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum Pemohon I;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Surat Mandat Pemohon I yang bisa mewakili di
Persidangan;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi Akta Pendirian Pemohon II;
46
10. Bukti P-10
: Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM
Pendirian Pemohon II;
11. Bukti P-11
: Fotokopi Akta Perubahan Terakhir Pemohon II;
12. Bukti P-12
: Fotokopi Surat Kementerian Hukum perihal Perubahan
Terakhir Pemohon II;
13. Bukti P-13
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II;
14. Bukti P-14
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III;
15. Bukti P-15
: Fotokopi berita “Gus Irfan Ungkap Risiko Umrah Mandiri,
Ada Jenazah 15 Hari Tak Tertangani di Saudi”
https://himpuh.or.id/blog/detail/3482/gus-irfan-ungkap-
risiko-umrah-mandiri-ada-jenazah-15-hari-tak- tertangani-di-
saudi;
16. Bukti P-16
: Fotokopi berita “Amphuri paparkan dampak negatif legalisasi
umrah mandiri”
https://www.antaranews.com/berita/5196117/amphuri-
paparkan-dampak-negatif-legalisasi-umrah-mandiri;
17. Bukti P-17
: Fotokopi berita “Umroh Hemat atau Rugi? 5 Risiko Umroh
Mandiri Yang Harus Anda Hadapi”
https://www.sumbarbisnis.com/umroh-hemat-atau-rugi-5-
risiko-umroh-mandiri-yang-harus-anda-hadapi;
18. Bukti P-18
: Fotokopi berita “Alasan Amphuri Menolak Kebijakan Umrah
Mandiri”
https://www.tempo.co/politik/alasan-amphuri-menolak-
kebijakan-umrah-mandiri-2083467;
19. Bukti P-19
: Fotokopi berita “Umrah Mandiri Berpotensi Jadi Ancaman
Perdagangan Orang?”
https://amphuri.org/jalur-umrah-mandiri-berpotensi-jadi-
ancaman-perdagangan-orang;
20. Bukti P-20
: Fotokopi berita “Analisis Yuridis Permohonan Judicial
Review Soal Umrah Mandiri pada UU Nomor 14 Tahun 2025”
https://amphuri.org/analisis-yuridis-permohonan-judicial-
review-soal-umrah-mandiri-pada-uu-nomor-14-tahun-2025;
21. Bukti P-21
: Fotokopi
Jurnal
Nasional
terindeks
Sinta:
https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/12239
“Analisis Yuridis Permohonan Judicial Review Penghapusan
Pasal dengan Frasa Umrah Mandiri pada Undang-Undang
No.14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji dan Umrah”;
22. Bukti P-22
: Fotokopi Sertifikat ISO Pemohon I;
23. Bukti P-23
: Fotokopi Surat Informasi Pemohon II tentang turunnya
jumlah jamaah umrah PPIU setelah umrah secara mandiri di
undangkan;
47
24. Bukti P-24
: Fotokopi
berita
https://umrahbisa.com/496-2/
dengan
headline: Puluhan Jamaah Laporkan Dugaan Penipuan
Umrah Mandiri;
25. Bukti P-25
: Fotokopi berita “Viral Emak-emak Tangkap Sendiri Terduga
Penipu Travel Umroh di Depan Kantor Polisi, Rugi hingga
Rp20 Juta”
https//www.tvonenews.com/amp/berita/nasional/416463-
viral-emak-emak-tangkap-sendiri-terduga-penipu-travel-
umroh-di-depan-kantor-polisi-rugi-hingga-rp20-juta;
26. Bukti P-26
: Fotokopi Izin Operasional PPIU Pemohon II;
27. Bukti P-27
: Fotokopi Certificate of Conformity Pemohon II;
28. Bukti P-28
: Fotokopi Laporan Keuangan Pemohon II yang diaudit Kantor
Akuntan Publik;
29. Bukti P-29
: Fotokopi berita “Tabungan Wanita Paruh Baya yang Dibunuh
di Puncak Bogor Mau Dipakai Umrah”
https://news.detik.com/berita/d-8224004/tabungan-wanita-
paruh-baya-yang-dibunuh-di-puncak-bogor-mau-dipakai-
umrah;
30. Bukti P-30
: Fotokopi Laporan SPT Tahunan PPH Badan Pemohon II;
31. Bukti P-31
: Fotokopi Surat Keterangan Fiskal Pemohon II;
32. Bukti P-32
: Fotokopi Bank Garansi Pemohon II;
33. Bukti P-33
: Fotokopi jumlah anggota PPIU Pemohon I;
34. Bukti P-34
: Fotokopi Surat Keputusan Pengurus DPD Pemohon I.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
48
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 86 ayat (1) huruf b, Pasal
87A, Pasal 88A, Pasal 96 ayat (5) huruf d dan huruf e, Pasal 97 ayat (1) huruf a dan
huruf b, dan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7132, selanjutnya disebut UU 14/2025) terhadap UUD NRI Tahun
1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang
pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok permohonan para
Pemohon pada tanggal 9 Februari 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK
serta Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025),
Mahkamah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki
sistematika permohonan dan substansi sistematika dimaksud terutama berkenaan
dengan kewenangan Mahkamah, memperjelas kedudukan hukum, memperkuat
alasan-alasan permohonan (posita) terutama pertentangan antara norma yang
dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, dan
memperjelas hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) agar sesuai dengan
PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 9 Februari 2026, hlm. 12-20]. Terhadap
nasihat yang disampaikan Mahkamah tersebut, para Pemohon diberikan
kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak
tanggal 9 Februari 2026, yaitu hingga paling lama tanggal 23 Februari 2026, pukul
12.00 WIB. Dalam hal ini, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan
49
permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2026
pukul 10.24 WIB. Selanjutnya, pada tanggal 23 Februari 2026 pukul 14.00 WIB,
Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan
perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti.
[3.3.2]
Bahwa selanjutnya Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu
permohonan, yaitu berkaitan dengan uraian yang jelas mengenai pengujian undang-
undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a
dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK
7/2025, sebagai berikut.
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan
kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)
[3.3.3]
Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formal tersebut di atas, pada
dasarnya permohonan para Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau
format permohonan. Dalam hal ini, permohonan para Pemohon a quo telah
menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan hlm. 5-12],
kedudukan hukum para Pemohon [vide Permohonan hlm. 12-39], alasan-alasan
permohonan (posita) [vide Permohonan hlm. 39-56], dan hal-hal yang dimohonkan
50
untuk diputus (petitum) [vide Permohonan hlm. 56-58]. Selain menilai keterpenuhan
persyaratan formal permohonan berdasarkan pemenuhan sistematika atau format
permohonan, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan aspek isi/substansi dari
syarat formal permohonan, yaitu dari kejelasan uraian dalam tiap bagian pada
sistematika tersebut. Berkenaan dengan hal ini, Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK
menyatakan, “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat,
pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Lebih lanjut, ketentuan
Pasal 68 PMK 7/2025 menyatakan Mahkamah dapat menyatakan permohonan tidak
jelas atau kabur antara lain karena: a) adanya ketidaksesuaian antara dalil
Permohonan dalam posita dengan petitum; b) dalil tidak terdapat dalam posita tetapi
terdapat dalam petitum atau sebaliknya; c) petitum yang saling bertentangan antara
satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif. Artinya, sekalipun
permohonan para Pemohon telah disusun dan memuat sistematika atau format
permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu
permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich, namun Mahkamah juga
akan menilai keterpenuhan kejelasan dan ketepatan isi/substansi dari setiap bagian
dalam sistematika permohonan para Pemohon a quo.
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana termaktub dalam
Paragraf [3.3] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
[3.4.1]
Bahwa meskipun format atau sistematika permohonan sebagaimana
dimaksud pada Sub-paragraf [3.3.3] pada dasarnya secara formal telah sesuai
dengan
format
atau
sistematika
permohonan
pengujian
undang-undang
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10
PMK 7/2025, namun setelah memeriksa dengan saksama alasan-alasan
mengajukan permohonan (posita) Mahkamah menemukan fakta bahwa posita para
Pemohon lebih banyak menguraikan kelemahan-kelemahan penyelenggaraan
umrah secara mandiri yang tanpa memberikan aturan yang jelas dan tegas dalam
UU a quo, tidak seperti penyelenggaraan umrah melalui Penyelenggara Perjalanan
Ibadah Umrah (PPIU). Artinya, intensi para Pemohon dalam permohonan a quo
adalah
dalam
rangka
memperbaiki
bahkan
cenderung
memperkuat
penyelenggaraan ibadah umrah secara mandiri agar mendapatkan perlindungan
51
hukum sebagaimana penyelenggaraan umrah melalui PPIU. Hal demikian
sebagaimana uraian angka 18 posita permohonan, sebagai berikut.
18. Bahwa berdasarkan uraian di atas ketiadaan pengaturan tersebut
menimbulkan kekosongan hukum (regulatory vacuum) dan bertentangan
dengan prinsip negara hukum yang mewajibkan negara hadir melalui
pengaturan, pengawasan, dan perlindungan terhadap warga negara,
kekosongan hukum telah mengakibatkan degradasi peran kelembagaan
sebagai mitra negara, Para Pemohon dirugikan karena wajib dan tunduk
pada standar ketat, sementara jalur lain/mandiri tidak. Kehilangan jaminan
standar minimum keselamatan, kesehatan, dan layanan, Pasal 86 Ayat 1
Huruf (b) Undang-undang tidak hanya menimbulkan ketidakpastian
hukum dan perlakuan yang tidak setara, tetapi juga mencerminkan
inkonsistensi antara tujuan normatif Undang-Undang dan norma
operasional yang dihasilkannya, sehingga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagaimana
prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum yang dijamin 27 Ayat
(1), prinsip kepastian hukum yang dijamin pasal 28D Ayat (1), prinsip hak
atas rasa aman dan perlindungan diri yang dijamin Pasal 28G Ayat (1),
prinsip tanggung jawab negara atas perlindungan HAM yang dijamin
Pasal 28I Ayat (4), dan prinsip jaminan kemerdekaan beribadah yang
dijamin Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara
bersyarat,
sepanjang
tidak
dimaknai
bahwa
setiap
penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, termasuk yang dilakukan
secara mandiri, wajib berada dalam kerangka kepastian hukum, standar
pelayanan minimum, pengawasan, serta tanggung jawab negara dalam
perlindungan jemaah, pembebasan negara dari kewajiban perlindungan
terhadap jemaah umrah yang berangkat melalui jalur umrah secara
mandiri. [vide Permohonan para Pemohon hlm. 44-45].
Sementara itu, apabila dikaitkan dengan petitum permohonan, para
Pemohon pada petitum angka 2 justru memohon kepada Mahkamah agar
menyatakan Pasal 86 ayat (1) huruf b UU 14/2025 bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga terdapat
ketidaksesuaian antara dalil permohonan dalam posita dengan petitum. Dengan
kata lain, terdapat contradictio in terminis dalam permohonan a quo karena di satu
sisi menguraikan penguatan dan perbaikan penyelenggaraan umrah secara mandiri
agar setara dengan penyelenggaraan umrah melalui PPIU, namun di sisi lain
memohon penghapusan umrah secara mandiri.
[3.4.2]
Bahwa selain fakta ketidaksesuaian antara dalil permohonan dalam posita
dengan petitum dan terdapat contradictio in terminis dalam permohonan a quo,
setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan para Pemohon, yaitu petitum
angka 3 dan petitum angka 5, yang menyatakan sebagai berikut.
52
3. Menyatakan Secara Mutatis Mutandis semua frasa umrah mandiri dalam
Pasal 87A, Pasal 88A, Pasal 96 Ayat (5) Huruf (d) dan Huruf (e) dan Pasal
97 Ayat (1) Huruf (a) dan Huruf (b) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7132) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;
…
5. Menegaskan bahwa keberadaan peraturan pelaksana tidak dapat
dijadikan dasar pembenar atas kekosongan norma, ketidakjelasan
pengaturan, atau pelepasan tanggungjawab konstitusional negara yang
bersumber dari norma Undang-Undang yang bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [vide
Permohonan para Pemohon hlm. 57-58].
Berkenaan dengan Petitum angka 3 di atas, di samping merupakan
petitum yang tidak lazim, petitum angka 3 dimaksud telah kehilangan pijakan karena
petitum angka 2 yang dijadikan pijakan untuk menyatakan mutatis mutandis bagi
petitum angka 3 telah dinyatakan tidak berkesesuaian dengan posita permohonan
sebagaimana telah diuraikan dalam Sub-paragraf [3.4.1] di atas, sehingga dengan
rumusan angka 3 yang demikian menimbulkan ambiguitas karena menjadi tidak
jelas sandaran mutatis mutandis tersebut. Adapun berkenaan dengan petitum angka
5 dapat dinilai juga merupakan rumusan petitum yang tidak lazim dan tidak perlu
karena yang dirumuskan dalam petitum dimaksud merupakan konsekuensi yuridis
putusan Mahkamah yang bersifat erga omnes yang berarti putusan Mahkamah
berlaku dan mengikat umum, termasuk terhadap peraturan pelaksana, sehingga
peraturan pelaksana yang bertentangan dengan putusan MK juga akan kehilangan
kekuatan hukum mengikat dan harus disesuaikan, tanpa harus dimintakan dalam
petitum permohonan. Oleh karena itu, dengan rumusan yang demikian Mahkamah
tidak mengetahui apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh para Pemohon, terlebih
hal tersebut tidak diuraikan dalam posita permohonan para Pemohon.
Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena terdapat
ketidaksesuaian antara dalil permohonan dalam posita dengan petitum dan terdapat
contradictio in terminis dalam permohonan a quo serta petitum yang tidak lazim dan
ambigu, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan
permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur).
53
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon,
namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur)
maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P.
Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada
54
hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua
puluh enam, selesai diucapkan pukul 08.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi
yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur,
Adies Kadir, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh
Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon
dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden
atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Anwar Usman
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Syukri Asy’ari
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 48 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 86 ayat (1) huruf b, Pasal 87A, Pasal 88A, Pasal 96 ayat (5) huruf d dan huruf e, Pasal 97 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132, selanjutnya disebut UU 14/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok permohonan para Pemohon pada tanggal 9 Februari 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK serta Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), Mahkamah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sistematika permohonan dan substansi sistematika dimaksud terutama berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, memperjelas kedudukan hukum, memperkuat alasan-alasan permohonan (posita) terutama pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, dan memperjelas hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) agar sesuai dengan PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 9 Februari 2026, hlm. 12-20]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah tersebut, para Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 9 Februari 2026, yaitu hingga paling lama tanggal 23 Februari 2026, pukul 12.00 WIB. Dalam hal ini, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan 49 permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2026 pukul 10.24 WIB. Selanjutnya, pada tanggal 23 Februari 2026 pukul 14.00 WIB, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. [3.3.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan, yaitu berkaitan dengan uraian yang jelas mengenai pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut. Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formal tersebut di atas, pada dasarnya permohonan para Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan. Dalam hal ini, permohonan para Pemohon a quo telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan hlm. 5-12], kedudukan hukum para Pemohon [vide Permohonan hlm. 12-39], alasan-alasan permohonan (posita) [vide Permohonan hlm. 39-56], dan hal-hal yang dimohonkan 50 untuk diputus (petitum) [vide Permohonan hlm. 56-58]. Selain menilai keterpenuhan persyaratan formal permohonan berdasarkan pemenuhan sistematika atau format permohonan, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan aspek isi/substansi dari syarat formal permohonan, yaitu dari kejelasan uraian dalam tiap bagian pada sistematika tersebut. Berkenaan dengan hal ini, Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK menyatakan, “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025 menyatakan Mahkamah dapat menyatakan permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a) adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b) dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya; c) petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif. Artinya, sekalipun permohonan para Pemohon telah disusun dan memuat sistematika atau format permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan kejelasan dan ketepatan isi/substansi dari setiap bagian dalam sistematika permohonan para Pemohon a quo. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.3] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.4.1] Bahwa meskipun format atau sistematika permohonan sebagaimana dimaksud pada Sub-paragraf [3.3.3] pada dasarnya secara formal telah sesuai dengan format atau sistematika permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 PMK 7/2025, namun setelah memeriksa dengan saksama alasan-alasan mengajukan permohonan (posita) Mahkamah menemukan fakta bahwa posita para Pemohon lebih banyak menguraikan kelemahan-kelemahan penyelenggaraan umrah secara mandiri yang tanpa memberikan aturan yang jelas dan tegas dalam UU a quo, tidak seperti penyelenggaraan umrah melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Artinya, intensi para Pemohon dalam permohonan a quo adalah dalam rangka memperbaiki bahkan cenderung memperkuat penyelenggaraan ibadah umrah secara mandiri agar mendapatkan perlindungan 51 hukum sebagaimana penyelenggaraan umrah melalui PPIU. Hal demikian sebagaimana uraian angka 18 posita permohonan, sebagai berikut. 18. Bahwa berdasarkan uraian di atas ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan hukum (regulatory vacuum) dan bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mewajibkan negara hadir melalui pengaturan, pengawasan, dan perlindungan terhadap warga negara, kekosongan hukum telah mengakibatkan degradasi peran kelembaga
