47/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 47/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Mochamad Adli Wafi Alamat : Komplek Bumi Harapan Blok AA-19 Nomor 24 RT 05 RW 016, Kelurahan Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pekerjaan : Mahasiswa Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Muhammad Kevin Setio Haryanto Alamat : Jalan Bintara XII RT 003 RW 009, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pekerjaan : Mahasiswa Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon II Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ------ para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Maret 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 50/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2025 dengan Nomor 47/PUU- XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 16 Mei 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 16 Mei 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi memegang kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa lebih lanjut kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 diatur juga dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut 3 UU MK), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI 1945 juga diatur dalam Pasal 29 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa pengujian materi dilakukan ketika terdapat Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa lebih lanjut ketentuan mengenai cakupan kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang), menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”; 7. Bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk menafsirkan dan menjaga konstitusi (UUD NRI 1945), karenanya Mahkamah Konstitusi disebut sebagai “the sole interpreter of constitution” dan “the guardian of constitution” dengan menyatakan suatu Undang- Undang inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) dan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) terhadap UUD NRI 1945; 4 8. Bahwa dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 huruf d, Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 9. Bahwa oleh karena dasar-dasar kewenangan yang Pemohon sampaikan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo; II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 2. Bahwa merujuk pada ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU MK beserta Penjelasannya jo. Pasal 4 ayat (1) PMK Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang tersebut, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: a. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (kedudukan hukum formil); dan b. Adanya hak dan/kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang (kedudukan hukum materiil). 3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, para Pemohon menguraikan kedudukan hukum formil sebagai perorangan warga negara Indonesia. 5 Hal demikian para Pemohon buktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P. 3). Oleh karena itu, para Pemohon memenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 4. Bahwa para Pemohon merupakan mahasiswa aktif pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dalam hal ini, para Pemohon merupakan generasi muda bangsa yang memiliki perhatian besar, keterlibatan aktif dan kepentingan erat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai generasi muda bangsa, para Pemohon mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung, dirugikan secara langsung ataupun paling tidak potensial (potential loss), karena pemberlakuan pasal a quo yang nyata- nyata telah mengkhawatirkan para Pemohon akan membahayakan kehidupan demokrasi di tanah air, terutama berkaitan dengan independensi lembaga negara yang terancam akibat wewenang DPR pada pasal a quo, dimana hal ini sangat menentukan nasib dan kehidupan kita berbangsa dan bernegara; 5. Bahwa terkait isu fungsi pengawasan oleh DPR dan kelembagaan negara, Pemohon I (Mochamad Adli Wafi) merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan peminatan konsentrasi di bidang Hukum Tata Negara (Bukti P. 4). Pemohon I aktif sebagai Pengurus dan Peneliti di Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (PANDEKHA) sejak tahun 2023. Selama menjalankan peran tersebut, Pemohon I terlibat dalam berbagai kegiatan advokasi isu-isu ketatanegaran. Dalam hal ini, komitmen keberpihakan Pemohon I terhadap isu-isu fungsi pengawasan oleh DPR dan tatanan lembaga negara yang demokratis dibuktikan dengan berbagai karya tulis yang dihasilkan antara lain: ▪ Kajian singkat berjudul “Quo Vadis Independensi Peradilan di Indonesia”, yang merespons pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto (Bukti P.5). ▪ Artikel jurnal di Rechtsvinding (Sinta 2) berkenaan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR, yang berjudul “Post- Legislative Scrutiny sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan 6 Rakyat: Pengaturan, Praktik, dan Problematika” (https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/192). ▪ Artikel media yang menanggapi aksi DPR yang berusaha membatalkan putusan MK pada Agustus 2024, di kompas yang berjudul “Parau Suara Keadilan” https://www.kompas.id/baca/opini/2024/08/26/parau-suara-keadilan dan di Detik.com yang berjudul “Cacat Logika Revisi Kilat UU Pilkada” https://news.detik.com/kolom/d-7503427/cacat-logika-revisi-kilat-uu- pilkada ▪ Berbagai tulisan lainya yang relevan dengan isu hukum ketatanegaraan; 6. Bahwa terkait isu fungsi pengawasan oleh DPR dan kelembagaan negara, Pemohon II (Muhammad Kevin Setio H) merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan peminatan konsentrasi di bidang Hukum Tata Negara (Bukti P. 4). Pemohon merupakan Peneliti di Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (PANDEKHA) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sejak tahun 2023. Pemohon aktif memproduksi ragam publikasi ilmiah maupun opini media massa yang berkaitan dengan isu demokrasi, konstitusi, dan HAM. Selain itu, Pemohon secara khusus juga aktif dalam kegiatan advokasi isu-isu ketatanegaraan,. Beberapa karya tulis yang pernah dihasilkan sebagai berikut. • “Kemunduran Demokrasi” yang merespon isu pembatasan kekuasaan akibat adanya dominasi koalisi partai politik yang memuluskan proses pembentukan UU tanpa partisipasi yang bermakna (https://www.kompas.id/baca/opini/2024/09/24/kemunduran-demokrasi- 1?open_from=Search_Result_Page); • Menjadi narasumber dalam diskusi publik dan bedah film “Pesta Oligarki” yang mendokumentasikan runtuhnya independensi lembaga negara akibat adanya intervensi politik untuk memenangkan salah satu calon dalam pemilihan umum tahun 2024; • Menjadi narasumber dalam diskusi publlik bertema “Polemik Pasal Penghinaan Presiden dalam Revisi KUHP” yang membahas kontroversi pasal penghinaan presiden dalam Revisi KUHP sebagai upaya pembatasan kekuasaan presiden; 7 • Berbagai tulisan dan aktivitas lainya yang relevan dengan isu hukum ketatanegaraan; 7. Bahwa para Pemohon, yang merupakan mahasiswa, memiliki kepentingan yang besar terhadap terjaminnya independensi lembaga negara. Sebagai generasi muda, para Pemohon memerlukan lembaga negara yang independen dalam memperjuangkan hak dan keadilan mereka. Hal ini terbukti melalui berbagai upaya mahasiswa (baca; generasi muda bangsa) dalam menempuh jalur advokasi hukum, baik melalui Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 terkait Presidential Threshold dalam UU Pemilu dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait syarat usia kepala daerah dalam UU Pilkada, maupun melalui Mahkamah Agung, sebagaimana dalam Putusan Nomor 31P/HUM/2024 terkait biaya operasional pendidikan tinggi dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta berbagai contoh advokasi melalui kanal konstitusional lainnya. Dalam hal ini, jika independensi lembaga negara terancam akibat keberlakuan objectum litis, maka para Pemohon akan kehilangan kanal advokasi yang menjadi sarana utama dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak konstitusional mereka; 8. Bahwa para Pemohon juga merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, terdaftar sebagai pemilih, dan telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif Tahun 2024. Dalam hal ini, selain menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana diatur dalam Konstitusi, DPR juga memiliki fungsi representatif yang mengemban aspirasi rakyat (Lihat Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, hlm 305-308). Sebagai warga negara yang telah menggunakan hak pilihnya, para Pemohon berpandangan bahwa DPR telah melampaui kewenangannya dengan membentuk ketentuan yang memungkinkan pemberhentian pimpinan lembaga negara di tengah masa jabatannya. Padahal, pimpinan lembaga negara tersebut telah dipilih melalui serangkaian mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kelembagaannya masing-masing. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang secara hakiki diwakili aspirasinya oleh DPR, para Pemohon memiliki 8 kepentingan hukum yang kuat untuk mempermasalahkan kewenangan eksesif DPR yang berpotensi mengancam tatanan demokrasi di Indonesia; 9. Bahwa terkait dengan parameter kerugian konstitusional, Mahkamah telah menetapkan definisi dan batasannya dalam konteks keberlakuan suatu undang-undang. Hal tersebut dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, termasuk putusan-putusan berikutnya, serta diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Mahkamah berpendapat bahwa kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima persyaratan. a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 10. Bahwa lebih lanjut, para Pemohon juga menguraikan kedudukan hukum materiil berkenaan dengan kerugian konstitusional secara kumulatif lebih mendetail sebagai berikut: 10.1. Pertama, adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya” serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, 9 jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; 10.2. Kedua, para Pemohon mengganggap hak konstitusional dirugikan oleh berlakunya Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 huruf d, Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3. Hal ini disebabkan oleh keberlakuan pasal-pasal a quo mengakibatkan terhambatnya hak para Pemohon untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum atas independensi penyelenggaraan lembaga- lembaga negara (constitutional importance). Hal tersebut lebih lanjut juga menghalangi hak para Pemohon dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dalam upaya pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara dalam tatanan negara hukum yang berlandaskan konstitusi dan supremasi rakyat. Berkenaan dengan itu, Pasal-Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: Pasal 70 ayat (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN Pasal 72 huruf d d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang- undang, APBN, dan kebijakan pemerintah Pasal 185 (1) DPR mengajukan calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna DPR. (2) DPR memberikan persetujuan atau pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna DPR; 10.3. Ketiga, kerugian konstitusional tersebut secara aktual atau setidak- tidaknya secara potensial, menurut penalaran yang wajar, akan terjadi. Bahwa pasal-pasal mengenai fungsi pengawasan dan wewenang DPR dalam pengisian jabatan lembaga negara telah dimaknai secara menyimpang, yakni melingkupi wewenang untuk memberhentikan atau menarik kembali (recall) pejabat lembaga 10 negara yang terdapat peranan DPR pada proses pengisiannya. Pemaknaan yang menyimpang ini telah terjadi secara nyata terhadap Hakim Konstitusi Aswanto pada tahun 2022 dan batas penalaran yang wajar akan semakin sering terjadi dengan adanya 'bentuk legal' dari interpretasi tersebut dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Hal demikian amat sangat mengancam dan merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk memeroleh jaminan dan kepastian hukum akan penyelenggaraan lembaga negara yang independen; serta berkaitan erat dengan upaya kolektif dalam pembangunan negara hukum berbasis konstitusi dan supremasi rakyat. Dalam hal ini, ketiadaan lembaga negara yang Independen sangat dibutuhkan oleh Para Pemohon sebagai generasi muda dan pencari keadilan. Selain itu, para Pemohon yang juga menempuh bidang studi hukum tata negara bercita-cita ingin menjadi hakim konstitusi pada suatu hari nanti. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kerugian potensial yang semakin relevan berkenaan dengan objectum litis; 10.4. Keempat, berlakunya Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 huruf d, Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 dalam status quo memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon, yaitu terhalangnya hak mereka sebagai warga negara untuk mendapatkan penyelenggaraan kinerja lembaga- lembaga negara yang independen. Dalam hal ini, fungsi pengawasan yang melekat pada DPR dalam proses pengisian jabatan pimpinan lembaga negara sebagaimana diatur dalam UU MD3 telah ditafsirkan oleh DPR secara bertentangan dengan UUD NRI 1945, yakni mencakup wewenang untuk memberhentikan atau menarik kembali (recall) pejabat lembaga negara yang bersangkutan. Pada titik ini, adanya tafsir menyimpang oleh DPR berkenaan dengan wewenang untuk melakukan pemberhentian atau penarikan kembali (recall) berbasis pada fungsi pengawasan yang diatur pada UU MD3. Sementara itu, tidak ada pembatasan secara eksplisit pada UU 11 MD3 yang melarang DPR melakukan pemberhentian atau penarikan kembali (recall) sebagai bentuk fungsi pengawasan. Dengan demikian, keberlakuan pasal-pasal mengenai fungsi pengawasan dan ketentuan yang mengatur mekanisme pengisian jabatan publik berkaitan erat dengan kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon; 10.5. Kelima, kerugian konstitusional para Pemohon sebagaimana diatas tidak akan terjadi lagi apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 huruf d, Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3, yang pada intinya agar Pasal-Pasal a quo tidak boleh dimaknai bahwa fungsi pengawasan pada DPR mencakup wewenang untuk memberhentikan atau menarik kembali (recall) pimpinan lembaga negara yang pengisiannya terdapat keterlibatan DPR. Dengan tafsir konstitusi dari Mahkamah Konstitusi, kerugian tersebut dapat dicegah dan dihentikan; 11. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut hukum, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya jo. Pasal 4 ayat (1) PMK Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN A. PASAL 70 AYAT (3) DAN PASAL 72 HURUF D UU MD3 BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI SECARA BERSYARAT 1. Pasal 70 ayat (3) UU MD3 yang berbunyi “Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN” dan Pasal 72 huruf d yang berbunyi “d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang- undang, APBN, dan kebijakan pemerintah” bertentangan dengan UUD NRI 1945 apabila dimaknai mencakup wewenang untuk memberhentikan pejabat lembaga negara; 12 2. Bahwa kewenangan DPR dalam dimensi fungsi pengawasan sebagaimana Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 72 huruf d UU MD3 ialah mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Keberadaan kewenangan dalam Pasal a quo sebetulnya bersifat limitatif terhadap hal-hal tersebut. Akan tetapi, sebagaimana hasil penelitian ilmiah berupa disertasi berjudul “Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Undang- Undang Dasar Tahun 1945” yang dituils oleh Sri Hastuti Puspitasari pada tahun 2020, perkembangan secara empirik menunjukkan bahwa telah terjadi penguatan kewenangan DPR di bidang pengawasan dan di saat yang bersamaan telah memperluas fungsi pengawasan DPR dalam hal rekrutmen calon pejabat publik di sejumlah lembaga negara; 3. Bahwa perihal keterlibatan DPR dalam rekrutmen pejabat publik secara akademis ialah didasari atas peran DPR sebagai representasi rakyat yang tidak kalah pentingnya dengan fungsi legislasi. Peran tersebut secara historis merupakan buah dari reformasi yang mengamanatkan gagasan penguatan DPR dalam semangat pembatasan kekuasaan presiden. Relevansi peran DPR sebagai representasi rakyat ialah sebagai bentuk partisipasi secara tidak langsung dari rakyat melalui wakil-wakil rakyat di DPR untuk terlibat dalam mekanisme pengisian pejabat negara. Oleh karenanya, keterlibatan DPR dalam mekanisme tersebut dapat dimaknai bahwa DPR menjalankan fungsi perwakilan dan pengawasan di saat yang bersamaan; 4. Bahwa gejala perluasan kewenangan DPR tidak hanya berhenti pada mekanisme pengangkatan pejabat lembaga negara, melainkan merambah pula pada pemberhentian pejabat terkait. Secara nyata, DPR telah memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto pada tahun 2022 dengan mendasarkan pada fungsi pengawasan. Artinya, fungsi pengawasan sedemikian rupa telah disalahartikan secara bertentangan dengan UUD NRI 1945; 5. Bahwa perluasan kewenangan DPR dalam pemberhentian pejabat lembaga negara secara nyata terkonfirmasi melalui pernyataan Wakil Ketua DPR RI 13 Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sufmi Dasco pada 25 November 2022, yang menyatakan berikut: “Saya rasa, mekanisme soal pemberhentian Hakim MK sudah melalui mekanisme di DPR. Seperti kita tahu bahwa DPR mempunyai fungsi pengawasan dan juga yang kemudian diberhentikan itu hakim dari usulan DPR RI,” [Bukti P-6] Pernyataan ini menggambarkan bahwa kewenangan untuk memberhentikan pejabat lembaga negara didasari atas penafsiran yang ekstensif terhadap fungsi pengawasan DPR. Paradigma ini secara jelas terlihat dari pernyataan Sufmi Dasco berikut: “Sehingga fungsi-fungsi pengawasan sesuai dengan UU MD3 sudah dijalankan ya memang mengenai masa jabatan dalam UU MK ada jangka waktu tetapi dari hasil pengawasan itu diputuskan kemudian ya tidak diteruskan sampai waktunya habis,” 6. Bahwa kekeliruan paradigma mengenai kewenangan untuk memberhentikan pejabat lembaga negara yang didasari atas perluasan fungsi pengawasan DPR terus berlanjut dan kemudian terkristalisasi dalam Pasal 228A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Peraturan DPR No. 1/2025) yang berbunyi [Bukti P-7]: Pasal 228A ayat (1): Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Pasal 228A ayat (2): Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku 7. Bahwa Pasal 228A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPR No. 1/2025 pada dasarnya hanyalah bentuk naar buiten gebracht schriftelijk beleid, yakni kebijakan tertulis yang dipublikasikan sebagai bentuk interpretasi sepihak terhadap ekstensi fungsi pengawasan DPR, yang dalam hal ini disalahgunakan untuk membenarkan kewenangan memberhentikan pejabat lembaga negara; 14 8. Bahwa Pemohon sepenuhnya memahami bahwa objek perkara dalam Pengujian Undang-Undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi terbatas pada peraturan perundang-undangan berbentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Oleh karena itu, Permohonan a quo bukanlah permohonan untuk menguji Peraturan DPR No. 1/2025, melainkan untuk menguji Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 72 huruf d UU MD3, yang telah ditafsirkan secara luas guna memberikan kewenangan kepada DPR untuk memberhentikan pejabat lembaga negara. Hal ini terbukti dengan pemberhentian Mantan Hakim Konstitusi Aswanto, yang terjadi jauh sebelum Peraturan DPR No. 1/2025 hadir; 9. Bahwa oleh karenanya, menjadi relevan bagi Pemohon untuk meminta tafsir konstitusional dari Majelis Hakim terhadap Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 72 huruf d UU MD3 agar fungsi pengawasan DPR tidak dimaknai mencakup kewenangan untuk memberhentikan pejabat lembaga negara. Apabila Majelis Hakim tidak memberikan tafsir konstitusional berupa limitasi makna atas fungsi pengawasan DPR sebagaimana dimaksud, dalam penalaran yang wajar akan memberikan kewenangan yang terlampau besar bagi DPR, termasuk dalam hal ini yaitu memberhentikan pejabat lembaga negara. Pemohon selanjutnya akan menguraikan argumentasi hukum untuk mendukung pernyataan sebagaimana dimaksud; A.1. Objectum Litis Mengancam Sejumlah Independensi Lembaga Negara 10. Bahwa keberadaan Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 72 huruf d UU MD3 berpotensi mengancam jaminan kepastian hukum mengenai independensi lembaga negara sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945; 11. Bahwa bilamana Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 72 huruf d UU MD3 tidak ditafsirkan secara ketat bahwa fungsi pengawasan DPR bukanlah mencakup kewenangan untuk memberhentikan pejabat lembaga negara, maka terdapat sejumlah lembaga negara yang akan terdampak. Lembaga negara ini merupakan lembaga yang melibatkan DPR dalam mekanisme pengisian 15 jabatannya, sehingga pejabat lembaga negara tersebut berpotensi diberhentikan oleh DPR; 12. Bahwa selanjutnya Pemohon akan menjabarkan lembaga negara yang mekanisme pengangkatan pejabatnya melibatkan DPR. Berdasarkan penelusuran Pemohon, terdapat total 20 (dua puluh) lembaga negara yang tersebar dalam lembaga negara yang dibentuk oleh UUD NRI 1945 dan lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang. Penjabaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: No. Lembaga Negara Mekanisme Pengisian Jabatan Keterlibatan DPR 1. Mahkamah Konstitusi (MK) Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Mengajukan calon hakim konstitusi berdasarkan mekanisme yang diatur secara internal 2. Mahkamah Agung (MA) Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Memilih dan mengajukan calon hakim agung kepada Presiden berdasarkan calon hakim yang diusulkan oleh KY 3. Komisioner Komisi Yudisial (KY) Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial Memilih dan menetapkan calon anggota KY berdasarkan usulan dari Presiden 4. Duta Besar Pasal 13 ayat (2) UUD NRI 1945 Memberikan pertimbangan terhadap usulan pengangkatan dari Presiden 5. Anggota Bank Pemeriksa Keuangan (BPK) Pasal 23F ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 4 jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Memilih anggota BPK berdasarkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 6. Gubernur Bank Indonesia (BI), Deputi Gubernur Senior BI, Deputi Gubernur BI Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Memberikan persetujuan atas usulan pengangkatan dari Presiden 7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Memberikan persetujuan atas usulan pengangkatan dari Presiden 16 Negara Republik Indonesia 8 Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Memberikan persetujuan atas usulan pengangkatan dari Presiden 9. Anggota dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Memilih pimpinan KPK berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden 10. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Memilih dan menetapkan calon anggota KPU berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan serta menyampaikan calon terpilihnya kepada Presiden 11. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pasal 121 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Memilih dan menetapkan calon anggota Bawaslu berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan 12. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pasal 155 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Mengusulkan calon anggota DKPP dari unsur tokoh masyarakat kepada Presiden 13. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Pasal 83 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Memilih calon anggota berdasarkan usulan Komnas HAM 14. Anggota Ombdusman Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Memilih dan menetapkan calon berdasarkan usulan dari Presiden 15. Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Memilih anggota KPI Pusat dan memilih anggota KPI Daerah berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan 16. Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPSK) Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Memberikan konsultasi terhadap usulan Menteri sebelum diangkat oleh Presiden 17 17. Kepala Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Memberikan pertimbangan atas usulan calon dari Presiden 18. Anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Memberikan pertimbangan terhadap usulan Menteri sebelum diangkat oleh Presiden 19. Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Memilih anggota KIP berdasarkan mekanisme uji kepatutan dan kelayakan 20. Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Memberikan persetujuan atas usulan pengangkatan dari Presiden Sumber: diolah oleh Pemohon 13. Bahwa dari 20 (dua puluh) lembaga negara sebagaimana dijabarkan dalam tabel di atas, telah menggambarkan betapa besarnya kewenangan DPR untuk terlibat dalam mekanisme pengisian jabatan melalui berbagai bentuk, yakni mengajukan, memilih, menetapkan, dan/atau memberikan persetujuan/penolakan terhadap calon anggota pejabat lembaga negara dimaksud; 14. Bahwa dari total 20 (dua puluh) lembaga negara tersebut, terdapat klasifikasi lembaga negara berdasarkan landasan hukum pembentukannya yang menurut Saldi Isra dalam bukunya yang berjudul “Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional” terdiri atas 4 (empat) pengelompokan, yaitu i) lembaga negara yang dibentuk dengan dan berdasarkan UUD; ii) lembaga negara yang dibentuk dengan UU; iii) lembaga dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berada dalam wilayah kuasa Presiden; dan iv) lembaga negara yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah. Apabila menyandarkan pada pengelompokan tersebut, maka terdapat 8 (delapan) lembaga negara yang dibentuk dengan UUD, yaitu MK, MA, KY, Duta Besar, BPK, BI, Polri, dan TNI, serta 12 (dua belas) lembaga negara yang dibentuk dengan UU, yaitu 18 KPK, KPU, Bawaslu, DKPP, Komnas HAM, Ombudsman, KPI, BPSK, BIN, BAZNAS, KIP, KPPU; 15. Bahwa kendatipun terdapat pengelompokan pembentukan lembaga negara tersebut, seluruh lembaga negara yang mekanisme pengisian jabatannya terdapat keterlibatan DPR bukan berarti mekanisme pemberhentiannya merupakan domain kewenangan DPR. Ihwal ini berkaitan pula dengan makna independensi lembaga negara sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022: “[6.7] [...] Pertama, perihal independensi dapat dilihat bagaimana lembaga tersebut menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditegaskan dalam dasar hukum pembentukannya, sebagai syarat normatif. Makna independen ialah terbebas dari pengaruh, kontrol, ataupun kehendak dari cabang kekuasaan lembaga yang terlibat dalam proses pengisiannya. Ihwal ini, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota lembaga negara independen harus diatur secara khusus dan tidak langsung berdasarkan kehendak lembaga yang mengisinya.”; 16. Bahwa pemaknaan secara materil atas independensi lembaga negara telah jelas mengamanatkan adanya pemisahan antara mekanisme pengangkatan dengan pemberhentian pejabat lembaga negara, sehingga cabang kekuasaan negara yang terlibat dalam pengangkatan suatu pejabat lembaga negara in casu DPR tidak memiliki alasan menurut hukum untuk dapat memberhentikan pejabat lembaga negara; 17. Bahwa berkaitan dengan prinsip independensi lembaga negara sebagaimana Putusan a quo, sesungguhnya terkristalisasi pula secara khusus bagi beberapa lembaga-lembaga negara yang dimaksud. Pemohon selanjutnya menjabarkan independensi lembaga negara disertai dasar hukumnya, baik melalui produk hukum di tataran UUD NRI 1945 dan UU maupun Putusan MK; 18. Bahwa independensi peradilan atau kekuasaan kehakiman bagi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: 19 “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” Dalam hal ini, lingkup kekuasaan kehakiman dalam Pasal a quo dilaksanakan oleh MK dan MA sebagaimana Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945; 19. Bahwa independensi KY juga telah dijamin dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” 20. Bahwa independensi BPK juga telah dijamin dalam Pasal 23E ayat (1) yang berbunyi: “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri” 21. Bahwa independensi KPU, Bawaslu, DKPP juga telah dijamin dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri” Dalam hal ini, frasa “komisi pemilihan umum” tidak dimulai dengan huruf besar sehingga tidak merujuk pada satu komisi tertentu. Dengan demikian, frasa “komisi pemilihan umum” merujuk pada komisi yang menyelenggarakan urusan kepemiluan meliputi KPU, Bawaslu, dan DKPP; 22. Bahwa independensi BI diatur dalam Pasal 23D UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.” 23. Bahwa independensi Ombudsman diatur secara tegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang berbunyi: “Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.” 20 Pasal ini eksplisit menjelaskan makna independensi yang berkaitan dengan kebebasan dari intervensi lembaga negara lain; 24. Bahwa independensi KPK diatur secara tegas dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” 25. Bahwa independensi Komnas HAM juga diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut KOMNAS HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.” 26. Bahwa independensi KPI juga diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang berbunyi: “KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal- hal mengenai penyiaran.” Perihal independensi KPI disebut juga oleh MK dalam Putusan MK No. 005/PUU-I/2003 pada lingkup kemandirian dalam menyusun regulasi penyiaran. “Dalam hubungan ini Mahkamah berpendapat bahwa sebagai lembaga negara yang independen, seyogianya KPI juga diberi kewenangan untuk membuat regulasi sendiri atas hal-hal yang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 UU Penyiaran.” MK mengamanatkan meskipun KPI bekerja dalam kerangka Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana regulasi penyiaran, penyusunan regulasi tersebut harus dilakukan secara independen. “Perlu ditambahkan, bahwa sesuai dengan prinsip pembatasan kekuasan negara hukum, KPI sebagai lembaga negara tidak boleh sekaligus melaksanakan fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yustisi, sehingga fungsi membuat peraturan pemerintah harus dikembalikan sepenuhnya kepada Pemerintah (Presiden).” 21 27. Bahwa dari beberapa lembaga negara tersebut, status independensi kelembagaan negara diindikasikan dari adanya klausul “mandiri”, “merdeka”, atau “independen” dalam pengaturan kelembagaannya. Klausul tersebut menyaratkan adanya independensi secara struktural yang berarti bebas dari intervensi cabang kekuasaan lain, termasuk DPR, meskipun posisinya terlibat dalam mekanisme pengisian pejabat lembaga negara berkaitan; 28. Bahwa dari keseluruhan lembaga negara tersebut, tidak terdapat satupun norma hukum yang mengatur mengenai keterlibatan DPR dalam mekanisme pemberhentian jabatannya. Keterlibatan DPR perihal jabatan hanya dilimitasi dalam mekanisme pengisiannya sebagaimana telah Pemohon jabarkan dalam tabel di atas. Oleh karenanya, perluasan fungsi pengawasan DPR untuk memberhentikan pejabat lembaga negara telah bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan bahwa lembaga negara harus bertindak dalam koridor kewenangan yang diatur secara tegas oleh hukum. Apabila tidak demikian, maka potensi kesewenang-wenangan, termasuk perihal perluasan fungsi pengawasan DPR ini akan terus terjadi; 29. Bahwa potensi kesewenang-wenangan DPR tersebut sesungguhnya akan berimplikasi untuk menimbulkan kerugian potensial (potential loss) bagi pemenuhan hak konstitusional warga negara, yakni jaminan kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Hal ini dikarenakan perluasan kewenangan DPR tersebut dapat menimbulkan ancaman berupa intervensi terhadap independensi 20 (dua puluh) lembaga negara. Dalam penalaran yang wajar, intervensi ini tentu berpotensi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan negara oleh 20 (dua puluh) lembaga negara tersebut, sehingga menjadikan pemenuhan hak konstitusional warga negara tidak terpenuhi secara optimal; 30. Bahwa sebagai komparasi, Pemohon mendalilkan bentuk nyata dari terganggungnya independensi lembaga negara yang pernah terjadi di Turki oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan (Presiden Erdogan). Berdasarkan penelusuran Pemohon dalam peristiwa ancaman terhadap independensi peradilan melalui (vide: https://nordicmonitor.com/2025/02/dutch-report- 22 exposes-how-judges-and-prosecutors-under-erdogans-control-target opponents/?utm_source=chatgpt.com) dan (vide: https://www.turkishminute.com/2025/02/11/european-right-court-rule- turkey-violated-right-fair-trial-of-120-judges-and- prosecutors/?utm_source=chatgpt.com); 31. Bahwa secara kronologis, setelah terdapat upaya kudeta terhadap Presiden Erdogan pada Juli 2016, Presiden Erdogan memperkuat pengaruhnya terhadap 3 (tiga) cabang kekuasaan, termasuk dalam hal ini ialah lembaga peradilan. Dalam rangka memperkuat kekuasaan, Presiden Erdogan lantas memberhentikan 4.156 hakim dan jaksa yang diduga terafiliasi dengan upaya kudeta. Presiden Erdogan kemudian mengganti kekosongan jabatan hakim dan jaksa tersebut dari dalam jajaran Partai Keadilan dan Pembangunan yang merupakan partai berkuasa saat ini. Dalam penelusuran Pemohon melalui (vide: https://www.anayasa.gov.tr/en/press- releases/press-release-regarding-the-reasoned-decision-on-the-dismissal- of-two-members-of-the-constitutional-court-alparslan-altan-and-erdal- tercan-from-profession/?utm_source=chatgpt.com), secara aktual, terdapat 2 (dua) Mantan Hakim Konstitusi Turki, yakn Alparslan Altan dan Erdal Tercan yang merasa hak konstituonalnya terancam lantaran diberhentikan oleh Presiden Erdogan tanpa prosedur hukum yang jelas; 32. Bahwa rusaknya independensi lembaga peradilan di Turki sejatinya didasarkan karena adanya penyalahgunaan kekuasaan eksekutif yang menjadikan eksekutif sebagai pilar sentral dalam memutuskan berbagai kebijakan politik. Pada tahun 2010, Presiden Erdogan mengesahkan 24 (dua puluh empat) perubahan konstitusional melalui referendum nasional. Perubahan ini menjadikan Presiden Erdogan memiliki kewenangan untuk menunjuk 14 (empat belas) dari total 17 (tujuh belas) hakim Mahkamah Konstitusi Turki. Kemudian pada tahun 2014, Pemerintah Turki mengesahkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Menteri Kehakiman untuk menunjuk langsung anggota Majelis Kehakiman Agung dan mengontrol badan pengawas yang mendisiplinkan hakim. Peristiwa-peristiwa ini pada pokoknya merupakan bentuk sentralisasi 23 kekuasaan eksekutif di Turki yang pada gilirannya telah merusak independensi lembaga peradilan di Turki (Lihat Nancy Bermeo, On Democratic Backsliding, Halaman 11-12); 33. Bahwa dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, pengadilan menyatakan bahwa tindakan Presiden Erdogan tersebut telah melanggar sejumlah pasal dalam Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, terutama mengenai hak atas pengadilan yang adil. Adanya tindakan yang melampaui batas kewenangan berupa pemberhentian hakim dan jaksa yang dilakukan oleh Presiden Erdogan dinilai telah menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi peradilan dan proses hukum yang adil. Oleh karena itu, peristiwa ini telah menunjukkan bahwa ancaman terhadap independensi lembaga negara dapat berimplikasi pada terganggunya hak konstitusional warga negara; 34. Bahwa berpijak pada studi komparasi tersebut, sentralisasi kekuasaan eksekutif yang terjadi di Turki berpotensi terjadi pula di Indonesia namun dalam dimensi kekuasaan legislatif. Bilamana kewenangan DPR untuk memberhentikan pejabat lembaga negara tidak segera diputuskan inkonstitusional dan dibiarkan begitu saja, bukan tidak mungkin apabila nasib Indonesia akan sama dengan Turki. Bahkan dalam konteks Permohonan a quo, DPR tidak hanya berhak memberhentikan pejabat lembaga peradilan seperti MK dan MA saja, melainkan pula total 20 (dua puluh) lembaga negara yang potensial menjadi objek kesewenang- wenangan. Oleh karena itu, nasib Indonesia dalam batas penalaran yang wajar, bilamana tidak segera diatasi, akan lebih buruk dari Turki yang tidak hanya merusak independensi lembaga peradilan melainkan pula keseluruhan lembaga negara; 35. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim seharusnya menyadari betapa strategis posisinya saat ini sebagai lembaga penjaga konstitusi (guardian of justice) yang berwenang untuk memberikan tafsir konstitusional terhadap fungsi pengawasan DPR pada Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 72 huruf d UU MD3 agar tidak dimaknai mencakup kewenangan untuk memberhentikan pejabat lembaga negara, yang apabila tidak ditafsirkan demikian, maka berpotensi mengancaman jaminan kepastian hukum 24 mengenai independensi lembaga negara sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945; A.2. Objectum Litis Merusak Keseimbangan Checks and Balances Antara Lembaga Negara dengan Menempatkan DPR Sebagai Lembaga Negara Tertinggi 36. Bahwa pemaknaan fungsi pengawasan DPR dalam Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 70 huruf d UU MD3, yang mencakup wewenang untuk memberhentikan pimpinan lembaga negara yang pengisiannya melibatkan DPR, bertentangan dengan hakikat pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam semangat reformasi pasca-amandemen Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945; 37. Bahwa, pemaknaan Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 adalah deklarasi pelaksanaan demokrasi konstitusional untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasar atas Undang-Undang Dasar. Sebelumnya, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Dalam amandemen ketiga, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menjadi berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasca, amandemen kedaulatan rakyat tidak lagi digantungkan pada satu lembaga negara tertinggi, melainkan dilaksanakan berdasarkan konstitusi; 38. Bahwa secara historis, konsep kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan hasil dari upaya tim ad hoc amandemen UUD NRI 1945 yang berusaha menggali makna asli kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat reformasi. Dalam kaitannya dengan hal ini, Tubagus Harjono, anggota tim amandemen UUD NRI 1945 dari Fraksi Partai Golongan Karya, menegaskan: Bahwa, sebagai sebuah konsekuensi logis amanat reformasi untuk memberlakukan supremasi hukum dalam konstitusi, maka perubahan bentuk kedaulatan rakyat Indonesia merubah tata laksana yang semula dilaksanakan MPR sebagai (Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes), untuk kemudian dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar, sehingga tidak ada lagi penyebutan lembaga tertinggi negara; 39. Bahwa pembahasan perubahan Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, dimulai sejak perubahan 25 pertama pada tahun 1999 hingga akhirnya menemukan bentuknya dalam perubahan ketiga UUD NRI 1945 pada tahun 2001. Dalam proses tersebut, konsep kedaulatan rakyat yang dijalankan seiring dengan kedaulatan hukum menjadi titik temu yang disepakati. Sejak awal pembahasan, seluruh fraksi pada dasarnya menyetujui konsep ini, sebagaimana dirangkum oleh pemohon dalam catatan dari Naskah Komprehensif Buku Kedua, sebagai berikut: 1. Valina Singka Subekti dari F-UG menyampaikan pendapatnya terkait relasi konstitusi, lembaga negara, dan kedaulatan rakyat: “Intinya adalah undang-undang dasar harus mengandung semangat membatasi kekuasaan. Sebab hakekatnya, kedaulatan ada ditangan rakyat yang berdasarkan teori kontrak sosial, kedaulatan itu setiap saat dapat diambil kembali oleh rakyat apabila rakyat menghendakinya. MPR tidak lagi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yang sepenuhnya. Kata ”sepenuhnya dihilangkan” karena sesungguhnya kedaulatan rakyat itu telah didistribusikan pelaksanaanya oleh berbagai lembaga trias politika dan lembaga negara lainnya yang ada seperti DPR, Mahkamah Agung, Eksekutif dan lain-lain.” 2. Lukman Hakim Saefuddin dari F-PPP menyampaikan pandangan umum F-PPP sebagai berikut. Di masa lalu pengertian kedaulatan rakyat, distribusi dan perimbangan kekuasaan legislatif, eksekutif serta yudikatif nyaris menjadi hak mutlak penguasa. Oleh karena itu perubahan substansi dari amendemen tersebut harus dapat menciptakan struktur kekuasaan negara yang lebih berimbang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis. 3. I Dewa Gede Palguna dari F-PDI Perjuangan menyampaikan tanggapan akhir F-PDI Perjuangan sebagai berikut. Kesepakatan kita bahwa kedaulatan rakyat harus dihormati, demokrasi harus dikembangkan, dan untuk itu mekanisme checks and balances harus ditegakkan membawa konsekuensi pada suatu pemikiran bahwa kedaulatan rakyat tidak hanya dijalankan oleh 26 MPR, tetapi juga oleh lembaga negara lainnya, atau bahkan oleh rakyat secara langsung melalui sistem pemilihan umum. Oleh karena itu kami menyetujui rumusan: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD” (Pasal 1 ayat (2) rancangan perubahan UUD 1945). 40. Bahwa pemaknaan fungsi pengawasan dalam Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 70 huruf d UU MD3 yang meluas hingga mencakup kewenangan untuk memberhentikan pejabat yang pengisiannya melibatkan DPR secara nyata merusak prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini dikarenakan DPR seolah-olah menjadi lembaga negara tertinggi yang dapat secara sepihak menentukan keberlanjutan jabatan pimpinan lembaga negara, serupa dengan kewenangan MPR di masa lalu yang dapat memberhentikan Presiden tanpa melalui mekanisme hukum di Mahkamah Konstitusi. Pemaknaan terhadap ketentuan ini menempatkan DPR dalam ruang diskresi yang sangat subjektif dalam menentukan keberlangsungan jabatan pimpinan lembaga negara; 41. Bahwa konstruksi kelembagaan negara pasca-amandemen Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 tidak lagi mengenal adanya lembaga negara tertinggi, melainkan menempatkan seluruh lembaga negara dalam kedudukan yang setara. Kedaulatan rakyat setelah amandemen tidak hanya dimonopoli oleh DPR, melainkan tersebar di antara lembaga trias politica serta lembaga negara lainnya, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Presiden dan institusi yang disebut secara eksplisit maupun implisit dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian, intervensi terhadap lembaga-lembaga negara lainnya merupakan bentuk nyata pembangkangan terhadap kedaulatan rakyat yang konstitusional; 42. Bahwa dalam tata kelembagaan dengan konsep pembagian kekuasaan (distribution of power), mekanisme checks and balances berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh suatu lembaga negara terhadap lembaga lainnya. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai cabang yudikatif memiliki kewenangan menguji kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan hierarki norma yang lebih tinggi, termasuk terhadap produk hukum yang dibuat oleh DPR dan 27 pemerintah (Pasal 24A dan Pasal 24C UUD NRI 1945). Di sisi lain, DPR memiliki hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat terhadap pemerintah sebagai bagian dari fungsi pengawasan (Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945); 43. Bahwa prinsip utama dalam mekanisme checks and balances di Indonesia adalah memastikan tidak ada satu cabang kekuasaan yang melampaui atau mendominasi cabang kekuasaan lainnya. Prinsip ini lahir dari semangat untuk saling mengawasi dan membatasi, bukan untuk menciptakan kekuasaan absolut yang bertentangan dengan sistem ketatanegaraan yang demokratis. Oleh karena itu, setiap upaya suatu lembaga negara untuk mengintervensi atau menguasai lembaga lain di luar kewenangan konstitusionalnya merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip checks and balances; 44. Bahwa perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan bagian dari semangat memperkuat sistem presidensialisme. Salah satu ciri utama sistem presidensial adalah tidak adanya political apex, yakni puncak kekuasaan tertinggi yang terpusat pada satu lembaga negara. Dalam sistem presidensialisme, parlemen bahkan tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan presiden, sebab presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan langsung kepada rakyat melalui pemilihan umum; 45. Bahwa dalam sistem presidensialisme, mekanisme checks and balances sama sekali tidak diposisikan untuk saling memberhentikan pejabat lembaga negara dari jabatannya. Dalam hal ini, fungsi pengawasan yang diemban oleh DPR sesungguhnya terbatas pada “penilaian kinerja”, bukan dalam kapasitas untuk “meminta pertanggungjawaban”. Dengan demikian, fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh DPR terhadap lembaga-lembaga negara yang melaksanakan kewenangannya berdasarkan UUD NRI 1945 dan undang-undang tidak sepatutnya dapat menjadi pintu masuk pemberhentian pejabat lembaga negara; 46. Bahwa perbedaan antara “permintaan pertanggungjawaban” dan “penilaian kinerja” memiliki konsekuensi yang jelas. Jika pengawasan dimaknai sebagai “permintaan pertanggungjawaban,” maka pengawasan tersebut bersifat mengikat dan dapat dijadikan dasar pemberhentian pejabat apabila 28 laporan pertanggungjawaban ditolak oleh lembaga yang berwenang. Hal ini serupa dengan penolakan MPR terhadap laporan pertanggungjawaban Presiden Ketiga B.J. Habibie dan pemberhentian Presiden Keempat Abdurrahman Wahid; 47. Sebaliknya, pengawasan dalam bentuk “penilaian kinerja” bersifat rekomendatif dan hanya berfungsi sebagai dasar tindak lanjut perbaikan, bukan sebagai alat untuk memberhentikan pejabat. Oleh karena itu, lembaga yang melakukan pengawasan hanya dapat memberikan rekomendasi perbaikan kepada lembaga yang dievaluasi tanpa memberikan konsekuensi hukum berupa pemberhentian. Mekanisme pengawasan pun bervariasi: terhadap lembaga di bawah eksekutif dapat dilakukan melalui hak angket, interpelasi, dan hak menyatakan pendapat; terhadap lembaga negara independen, pemanggilan dalam rapat parlemen hanya dapat dilakukan sebatas naming and shaming. Sementara itu, terhadap lembaga yudikatif (MA dan MK), bukan hanya pemberhentiannya yang mustahil dilakukan oleh DPR, bahkan sekadar menilai putusan hukumnya pun bertentangan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman; 48. Bahwa untuk menjaga amanat reformasi 1998, Mahkamah perlu menafsirkan fungsi pengawasan secara ketat agar tetap selaras dengan konsep demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, Mahkamah harus memastikan bahwa fungsi pengawasan tidak memberikan peluang bagi suatu lembaga negara untuk mengontrol atau mendominasi lembaga tinggi negara lainnya dengan dalih pengawasan; 49. Bahwa intervensi DPR terhadap lembaga negara lainnya merupakan bentuk nyata dari pengingkaran terhadap konstruksi kelembagaan pasca- amandemen serta prinsip kedaulatan rakyat. Tindakan ini secara langsung bertentangan dengan sejarah pembentukan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, bukan dimonopoli oleh satu lembaga negara tertentu; 29 B. PASAL 185 AYAT (1) DAN AYAT (2) BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI SECARA BERSYARAT 46. Bahwa Pasal 185 ayat (1) dan (2) UU MD3 yang berbunyi “DPR mengajukan calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna DPR;” serta “DPR memberikan persetujuan atau pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna DPR.” Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil kepada seseorang yang sudah ditetapkan sebagai pejabat suatu lembaga negara sebab dapat ditarik kembali; 47. Bahwa tindakan DPR dalam mengajukan, memberikan persetujuan, dan memberikan pertimbangan calon untuk mengisi suatu jabatan merupakan Keputusan dan/atau Tindakan Tata Usaha Negara (beschikking); 48. Bahwa mulanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) memang hanya terbatas pada penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun). Sebelumnya, KTUN terbatas pada lingkungan eksekutif saja. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 3 UU No.5/1986 menyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; 49. Bahwa dalam perkembangannya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (UU AP) telah memperlebar makna Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tidak terbatas pada konteks lembaga eksekutif saja, melainkan juga lembaga legislatif dan lembaga yudikatif yang menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam hal ini, Pasal 87 UU AP berbunyi: 30 “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”; 50. Bahwa selanjutnya, Penjelasan Umum UU AP juga menyatakan hal yang selaras sebagai berikut: “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan Warga Masyarakat. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang- Undang ini merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya; 51. Bahwa ketentuan Pasal 87 UU AP selaras dengan definisi pemerintah dalam arti luas sebagaimana dikemukakan oleh S.F. Marbun dan Mahfud MD dalam Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, yang mencakup kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara itu, Romejin sebagaimana dikutip oleh Dwi Haryati dan Alif Duta Hardenta menyatakan bahwa pengertian perbuatan pemerintah (bestuurhandelingen) adalah tiap-tiap tindakan atau perbuatan dari alat administrasi negara (bestuursorgan) yang mencakup juga perbuatan mencakup juga perbuatan atau hal-hal yang berada di luar lapangan hukum tata pemerintahan, seperti keamanan, peradilan dan lain-lain dengan maksud menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi; 52. Bahwa dalam konteks ini, terdapat tindakan yang dilakukan oleh lembaga legislatif di luar fungsi utamanya dalam pembentukan undang-undang 31 (legislasi). DPR bertindak dalam ranah administrasi, di mana pengajuan, persetujuan, dan pertimbangan yang diberikan oleh DPR memiliki akibat hukum berupa pemberian hak kepada seorang calon pejabat negara untuk menjabat. Oleh karena itu, tindakan DPR dalam pengajuan, persetujuan, dan pertimbangan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan administrasi atau beschikking; 53. Bahwa berdasarkan penalaran tersebut, Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 an sich mengandung muatan yang inkonstitusional apabila dikaitkan dengan asas contrarius actus, yang menyatakan bahwa badan atau pejabat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) juga berwenang untuk membatalkannya. Sebab, DPR, yang memiliki kewenangan dalam pengajuan, persetujuan, dan pertimbangan, dapat sewaktu-waktu menarik kembali keputusan yang telah dikeluarkannya. Pada titik ini, Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 mengandung wewenang DPR untuk menarik kembali keputusan yang telah ia buat; 54. Bahwa kewenangan DPR untuk menarik kembali penetapan seorang pejabat negara di tengah masa jabatannya, tanpa alasan yang sah, melanggar doktrin Legitimate Expectations. Doktrin ini merupakan mekanisme dalam hukum administrasi yang memberikan perlindungan hukum terhadap ekspektasi yang muncul akibat tindakan seorang pejabat (Paul Reynolds, Legitimate Expectations and the Protection of Trust in Public Officials, 2011, hlm. 1). Dalam hal ini, kewenangan DPR untuk menarik kembali keputusannya secara sepihak telah merusak kepastian hukum (legal certainty), yang merupakan prinsip fundamental dalam Pasal 28D UUD NRI 1945; 55. Bahwa secara nyata DPR telah melakukan penarikan kembali (recall) terhadap pengajuan Hakim Konstitusi Aswanto yang memberikan dampak hukum berupa pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto dari jabatannya. Adapun, alasan penarikan kembali tersebut disebabkan Mantan Hakim Hakim Konstitusi mengambil jalan yang berbeda dengan kehendak DPR. Secara gamblang, Ketua Komisi III DPR kala itu, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) dalam berbagai liputan media nasional pada Oktober 32 2022, di antaranya Tempo dan Kompas, menyatakan sebagai berikut: (Bukti P-8 dan Bukti P-9) “Tentu mengecewakan dong. Ya gimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia, dia wakil dari DPR. Dasarnya anda tidak komitmen gitu loh. Nggak komit dengan kita, ya mohon maaf lah ketika punya hak, dipakai lah.”; 56. Bahwa apabila mengacu pada sifat-sifat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Riawan W. Tjandra, membaginya menjadi dua menjadi KTUN yang bersifat einmalig dan KTUN yang bersifat permanen (Riawan W. Tjandra, Hukum Administrasi Negara, 2018, hlm 159-160). Hal tersebut juga selaras dengan yang disampaikan oleh S.F. Marbun dan Mahfud M.D, yang membagi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berdasarkan sifatnya menjadi dua, yakni keputusan yang bersifat kilat (Vluchtige Beschikking) dan keputusan yang tetap (blijvend) (Marbun dan Mahfud M.D, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, 2011, hlm 78-79); 57. Bahwa Keputusan DPR dalam pengajuan, persetujuan dan pertimbangan terhadap calon pejabat lembaga negara seharusnya dimaknai sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat einmalig atau kilat (vluctige beschikking). Sebab, DPR tidak sepatutnya dapat menarik kembali keputusannya yang pada akhirnya berakibat hukum pada berhentinya pejabat lembaga negara yang sedang menjabat di tengah masa jabatannya. Namun, rumusan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 tidak memberikan kejelasan terkait sifat keputusan DPR sehingga dapat berlaku penafsiran doktrinal berbasis asas contrarius actus; 58. Bahwa selain merupakan bentuk pembatasan terhadap asas contrarius actus, keputusan DPR dalam hal pengajuan, persetujuan, dan pemberian pertimbangan terhadap calon pejabat lembaga negara tidak semestinya memuat ketentuan escape clause (klausul pelepasan), yakni ketentuan yang memungkinkan salah satu pihak untuk mengakhiri, mengubah, atau membatalkan keputusan secara sepihak karena kondisi tertentu. Hal ini disebabkan karena logika pemberian keputusan DPR terhadap calon pejabat lembaga negara tidak bergerak dalam kerangka hubungan perjanjian antara pemberi kerja dan penerima kerja. Penting untuk dipahami bahwa pejabat lembaga negara memiliki kedudukan yang independen serta 33 kesetaraan secara kelembagaan, sehingga DPR tidak sepatutnya bertindak secara sewenang-wenang; 59. Bahwa rumusan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 seharusnya secara tegas menyatakan bahwa pengajuan, persetujuan, dan pertimbangan merupakan tindakan yang bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali. Tanpa kejelasan tersebut, ketentuan dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 menjadi inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; IV. Petitum Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) yang berbunyi “Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN” tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara bersyarat (Konstitusional Bersyarat) sepanjang frasa ‘fungsi pengawasan’ tidak dimaknai mencakup kewenangan untuk memberhentikan pejabat lembaga negara yang pengisiannya dilakukan dengan keterlibatan DPR; 3. Menyatakan Pasal 72 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) yang berbunyi “d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan 34 kebijakan pemerintah” tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara bersyarat (Konstitusional Bersyarat) sepanjang kata “pengawasan” tidak dimaknai mencakup untuk memberhentikan pejabat lembaga negara yang pengisiannya dilakukan dengan keterlibatan DPR; 4. Menyatakan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) yang berbunyi “DPR mengajukan calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna DPR“ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Inkonstitusional Bersyarat) sepanjang tidak dimaknai sebagai pengajuan yang bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali setelah penetapan sebagai pejabat. Dengan demikian, ketentuan Pasal 185 ayat (1) dimaknai sebagai berikut: “DPR mengajukan calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna DPR yang bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali setelah penetapan sebagai pejabat”; 5. Menyatakan Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) yang berbunyi “DPR memberikan persetujuan atau pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna DPR“ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Inkonstitusional Bersyarat) sepanjang tidak dimaknai sebagai persetujuan atau pertimbangan yang bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali setelah penetapan sebagai pejabat. Dengan demikian, ketentuan Pasal 185 ayat (2) dimaknai sebagai berikut: “DPR memberikan persetujuan atau pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu 35 jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna DPR yang bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali setelah penetapan sebagai pejabat”; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 19 Mei 2025 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204051804030005, Atas Nama Mochamad Adli Wafi; - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275022601030021, Atas Nama Muhammad Kevin Setio Haryanto; 4. Bukti P-4 : - Fotokopi Kartu Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Nomor 21/476939/HK/22821, Atas Nama Mochamad Adli Wafi; - Fotokopi Kartu Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Nomor 21/477064/HK/22831, Atas Nama Muhammad Kevin Setio Haryanto; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kajian Singkat Mengenai Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto; 36 6. Bukti P-6 : Cetak Tangkapan Layar Berita Online dari suara.com berjudul, “Sufmi Dasco Tegaskan Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Sesuai Mekanisme”, tanggal 28 November 2022; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib; 8. Bukti P-8 : Cetak Tangkapan Layar Berita Online dari Kompas.com berjudul, “Respon Pemberhentian Hakim Aswanto oleh DPR, UU MK digugat”, tanggal 13 Oktober 2022; 9. Bukti P-9 : Cetak Tangkapan Layar Berita Online dari tempo.co berjudul, “Langkah DPR Berhentikan Aswanto Ancam Independensi Mahkamah Konstitusi”, tanggal 9 Oktober 2022. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 37 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 huruf d, Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 38 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 huruf d, Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014 yang menyatakan sebagai berikut: 39 Pasal 70 ayat (3) UU 17/2014 Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Pasal 72 huruf d UU 17/2014 DPR bertugas: d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah; Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014 (1) DPR mengajukan calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna DPR. (2) DPR memberikan persetujuan atau pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan melalui rapat paripurna DPR. 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang aktif sebagai pengurus dan peneliti Pusat Kajian Demokrasi Konstitusi dan HAM (PANDEKHA) dan selalu terlibat dalam kegiatan advokasi isu-isu ketatanegaraan. Pemohon I dan Pemohon II juga aktif membuat karya tulis mengenai isu-isu fungsi pengawasan oleh DPR dan tatanan lembaga negara yang demokratis; 4. Bahwa sebagai generasi muda yang memiliki perhatian besar, keterlibatan aktif dan kepentingan erat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemohon I dan Pemohon II menganggap memiliki keterkaitan langsung dan tidak langsung, serta mengalami kerugian langsung maupun potensial akibat diberlakukannya norma yang dimohonkan pengujian. Dalam anggapan Pemohon I dan Pemohon II, norma-norma a quo telah mengancam independensi lembaga negara karena kewenangan DPR yang sangat dominan; 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, terdaftar sebagai pemilih, dan telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif 40 Tahun 2024. Sebagai warga negara yang secara hakiki diwakili aspirasinya oleh DPR, para Pemohon menganggap memiliki kepentingan hukum yang kuat untuk mempermasalahkan kewenangan eksesif DPR yang berpotensi mengancam tatanan demokrasi di Indonesia; 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganggap norma Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 huruf d, Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014 telah menyebabkan kerugian hak konstitusional secara aktual atau setidak-tidaknya secara potensial. Pemaknaan secara menyimpang terhadap norma-norma mengenai fungsi pengawasan dan wewenang DPR dalam pengisian jabatan pejabat lembaga negara telah terjadi secara nyata terhadap Hakim Konstitusi Aswanto pada tahun 2022, dan dalam batas penalaran yang wajar potensial akan semakin sering terjadi dengan diberlakukannya Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Hal demikian menurut anggapan Pemohon I dan Pemohon II sangat mengancam dan merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk memeroleh jaminan dan kepastian hukum akan penyelenggaraan lembaga negara yang independen; 7. Bahwa kerugian hak konsitusional Pemohon I dan Pemohon II baik secara aktual maupun potensial memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 huruf d, Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014, yang kerugian dimaksud tidak akan terjadi atau tidak lagi akan terjadi jika permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.6.1] Bahwa dalam pengujian undang-undang di Mahkamah, Pemohon harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil terkait dengan kedudukan hukum sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas. Oleh karena itu, berkenaan dengan permohonan a quo Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formil dan materiil tersebut untuk menentukan apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 41 [3.6.2] Bahwa terkait dengan syarat formil yang berkaitan dengan kualifikasi para Pemohon dalam pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, para Pemohon dalam permohonannya telah mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Untuk membuktikannya, para Pemohon telah menyampaikan bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-3] dan Kartu Mahasiswa Universitas Gadjah Mada [vide Bukti P-4]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon telah memenuhi syarat formil terkait dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia. [3.6.3] Bahwa selanjutnya terkait dengan syarat materiil yang berkaitan dengan ada atau tidaknya hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan (constitutional injury), para Pemohon harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana disebutkan dalam Paragraf [3.4] di atas secara kumulatif. Oleh karenanya, para Pemohon dalam pengujian undang-undang memiliki kewajiban untuk menjelaskan persyaratan yang telah ditentukan tersebut yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) unsur yaitu uraian mengenai adanya (i) hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimiliki serta (ii) anggapan kerugian hak konstitusional yang diderita atau dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berkenaan dengan unsur pertama, para Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusional para Pemohon yang dijamin antara lain dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang oleh para Pemohon dianggap telah dirugikan. Terhadap hak konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon, Mahkamah menilai, alas hak konstitusional tersebut telah sejalan dengan keinginan dan tujuan permohonan para Pemohon terkait dengan hak membangun masyarakat, bangsa dan negara serta jaminan kepastian hukum yang adil. Dengan demikian menurut Mahkamah, unsur pertama dari salah satu syarat materiil mengenai kedudukan hukum para Pemohon telah terpenuhi; [3.6.4] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan unsur adanya anggapan kerugian hak konstitusional dengan alasan untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara serta jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon menguraikan 42 mengenai kerugian hak konstitusionalnya karena tugas, fungsi dan kewenangan DPR telah dimaknai secara menyimpang yakni melingkupi wewenang untuk memberhentikan atau menarik kembali (recall) pejabat lembaga negara yang terdapat peranan DPR pada proses pengisiannya. Dalam konteks permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya keterkaitan para Pemohon baik dalam kualifikasinya sebagai mahasiswa maupun sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan substansi norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak memiliki hubungan kausalitas (causal-verband). Bahwa benar para Pemohon mendasarkan pada hak-hak konstitusional yang diatur antara lain dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun terhadap hal tersebut menurut Mahkamah tidak tampak adanya hubungan keterkaitan antara anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud dengan berlakunya norma Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 huruf d, Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014. Lebih lanjut berkenaan dengan norma Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 huruf d, Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014 adalah norma yang mengatur mengenai fungsi dan tugas pengawasan DPR, serta kewenangan DPR dalam mengajukan, menyetujui ataupun mempertimbangkan calon untuk mengisi suatu jabatan tertentu berkaitan erat dengan institusi DPR. Sehingga, secara aktual yang memiliki keterkaitan langsung dengan norma-norma yang dimohonkan pengujian adalah DPR sebagai institusi ataupun anggota DPR. Kalaupun bukan keduanya, maka dalam kaitan dengan persoalan konstituasionalitas norma yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka yang memiliki keterkaitan erat dengan persoalan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah pejabat pada jabatan yang diajukan, ataupun yang memerlukan persetujuan atau pertimbangan DPR dalam pengisiannya, seperti hakim konstitusi, hakim agung, anggota ataupun pimpinan KPK, dan sebagainya. Jikapun tidak, setidak-tidaknya adalah seseorang yang menganggap dirinya secara potensial mengalami kerugian hak konstitusional karena dimungkinkan dapat mengisi jabatan-jabatan yang diajukan atau memerlukan persetujuan dan pertimbangan DPR untuk pengisiannya. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II dalam kualifikasinya sebagai mahasiswa yang 43 memiliki perhatian besar dan aktif dalam advokasi terhadap isu-isu ketatanegaraan, tidak dapat menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya dalam kualifikasinya tersebut memiliki keterkaitan dengan berlakunya norma Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 huruf d, Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014. Demikian halnya dengan anggapan adanya potensi kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dalam kualifikasinya sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2024, meskipun benar dalam pemilihan umum pemilih memilih calon anggota legislatif yang akan menjadi representasi di antaranya di DPR, namun dalam kaitan dengan norma-norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah kualifikasi sebagai pemilih dalam pemilihan umum tidak memiliki keterkaitan erat dengan norma-norma yang dimohonkan pengujian yang mengatur mengenai tugas, fungsi dan kewenangan institusional DPR. Dengan demikian, Mahkamah menilai para Pemohon dalam kualifikasinya sebagai mahasiswa ataupun sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tidak dapat membangun dan menjelaskan argumentasi mengenai kerugian hak konstitusional yang aktual yang telah dialami maupun potensial akan dialaminya akibat berlakunya norma-norma yang dimohonkan pengujian. Jikapun terdapat anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami para Pemohon, quod non, menurut Mahkamah para Pemohon juga tidak dapat membuktikan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional yang dialami para Pemohon dengan berlakunya norma-norma yang dimohonkan pengujian. [3.6.5] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, walaupun para Pemohon telah menentukan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara yang merupakan mahasiswa yang juga pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan telah menjelaskan adanya hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi menurut Mahkamah pada para Pemohon tidak terdapat alasan yang dapat membuktikan adanya hubungan kausalitas antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki tersebut dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, para Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional antara lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan 44 Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 45 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal lima, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 09.15 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih 46 ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani