47/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 47/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Mohamad Anwar, S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Ruko IXORA, Villa Pamulang Blok C1 RT 008/ RW 017 Nomor 10A, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Februari 2023, memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Sogi Bagaskara, S.H., Danny Dzul Hidayat, S.H, Galang Brilian Putra, S.H. Sukardin, S.H., M.H., Sylvia Hasanah Thorik, S.H., M.H., Sunawan, S.H., M.H., dan Asian Albanna, Y.B., S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokat Pengawal Profesi Advokat, yang berkedudukan hukum di Kantor Mohamad Anwar & Associates Ruko IXORA, Villa Pamulang Blok C1 RT 008/RW 017, Nomor 10A, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 26 April 2023, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 April 2023 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 44/PUU/PAN.MK/AP3/IV/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 3 Mei 2023 dengan Nomor 47/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut UU 7/2020) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 3 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesa Tahun 5076) (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, ketentuan norma yang diuji adalah materi muatan Pasal dan Penjelasan Pasal dalam Undang-undang, oleh karenanya Mahkamah berwenang menguji Pasal 509 UU 1/2023 terhadap UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 4 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum PEMOHON yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU- V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yakni Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelasan bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (Bukti P.3). Oleh karenanya PEMOHON memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian UU 1/2023 terhadap UUD 1945. 5. Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam 5 Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar PEMOHON antara lain: Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Pasal 28D ayat (1), menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Oleh karenanya PEMOHON telah memenuhi syarat sebagaimana tentukan dalam Pasal Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, selain itu juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 6. Bahwa Ketiga, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan actual, ATAU SETIDAK- TIDAKNYA menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 6.1. PEMOHON adalah Advokat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat (bukti P.4) dan Berita Acara Sumpah (Bukti P.5) yang sudah mulai berpraktek menjalankan profesi Advokat sejak mendapatkan Berita Acara Sumpah pada November 2010. 6.2. Selain sebagai Advokat, PEMOHON juga aktif dalam Organisasi Advokat yakni Kongres Advokat Indonesia (ISL) yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten KAI (ISL). 6 6.3. Dalam Pengujian Pasal 509 UU 1/2023, kerugian konstitusional yang dialami oleh PEMOHON, antara lain: - Apabila ketentuan Pasal 509 UU 1/2023 diberlakukan maka PEMOHON dalam Penalaran yang Wajar saat dapat dikenakan sanksi Pidana apabila mengalami kesalahan sebagaimana diatur pada huruf a, padahal kesalahan itu dilakukan karena disebabkan oleh Klien bukan oleh PEMOHON selaku Advokat yang menjadi kuasa hukum. - Ketentuan Norma dalam Pasal 509 UU 1/2023 bersifat saling terkait antara huruf a dengan huruf b, atau huruf a dengan huruf c. Artinya apabila terjadi Tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum sebagaimana diatur pada ketentuan norma huruf b atau huruf c, maka subjek hukum dalam ketentuan norma huruf a akan juga terkena akbat dari Tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang diatur dalam ketentuan norma huruf b atau huruf c. Demikian pula sebaliknya. - Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 atas adanya kepastian hukum yang adil, karena PEMOHON dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan mengalami kerugian akibat pemberlakuan Pasal 509 UU 1/2023 ini. - Sebagai Ketua DPD KAI Banten (Bukti P.6), PEMOHON memiliki tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi anggota- anggotanya dalam menjalankan tugas secara baik dan benar sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara walaupun sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetap dapat dipidana hanya karena kesalahan dalam memberikan informasi yang diberikan oleh klien sebagaimana diatur dalam Pasal 509 UU 1/2023, Oleh karenanya pemberlakuan ketentuan Norma a quo tidak hanya akan merugikan PEMOHON in casu kerugian subjektif, namun juga akan menimbulkan kerugian konstitusional kepada seluruh Advokat-Advokat yang berpraktek di Indonesia, termasuk yang bernaung di bawah 7 kepemimpinan organisasi yang PEMOHON pimipin incasu kerugian objektif. 6.4. Bahwa artinya telah jelas dan nyata terdapat Kerugian Konstitusional yang bersifat Potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan dialami PEMOHON. Oleh karenanya, dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 509 UU 1/2023, PEMOHON tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjadi Prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 7. Bahwa Keempat, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab- akibat antara kerugian konstitusional degan berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 7.1. Pertama, Dengan berlakunya ketentuan Pasal 509 ayat (1) huruf a UU 1/2023, PEMOHON dalam penalaran yang wajar berpotensi secara pasti akan tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam melaksanakan tugas profesinya karena ketentuan norma a quo dapat menjerat Advokat in casu PEMOHON yang sedang menjalankan tugasnya, hanya karena informasi yang diberikan oleh Klien sebagaimana diatur dalam Pasal 509 huruf b dan c akan mengakibatkan secara mutatis mutandis menjadi kesalahan Advokat karena melakukan tindakan yang masuk dalam unsur sebagaimana diatur pada huruf a. 7.2. Artinya adanya hubungan sebab akibat atas ketentuan norma Pasal 509 UU 1/2023 menjadi sangat jelas dan nyata dan telah merugikan PEMOHON. 8. Bahwa Kelima, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti 8 yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini dengan menyatakan Pasal 509 UU 1/2023 bertentangan dengan UUD 1945. Maka dapat dipastikan kerugian yang telah dialami dan yang akan dialami oleh PEMOHON tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari. 9. Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah uraikan diatas, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 509 UU 1/2023 terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. III. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON KETENTUAN NORMA PASAL 509 DAPAT DIUJI KEMBALI (TIDAK NEBIS IN IDEM) 1. Bahwa namun sebelum menjelaskan alasan-alasan Permohonan, perlu kami jelaskan terlebih dahulu terkait dengan Nebis in Idem terhadap perkara No. 1/PUU-XXI/2023, sebagai berikut: 1.1. Berdasarkan Pasal 60 UU 7/2020, menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 1.2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 78, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, (Selanjutnya disebut PMK 2/2021) menyatakan: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimajukan kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 9 1.3. Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang dapat diuji, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU 7/2020 jo. Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, adalah: - Jika materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau - Terdapat alasan permohonan yang berbeda 2. Bahwa ketentuan norma Pasal 509 UU 1/2023 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 1/PUU-XXI/2023, di mana Pemohon dalam perkara tersebut menguji Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2) dan Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023 dengan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa Pemohon dalam Putusan No. 1/PUU-XXI/2023 dalam Petitumnya meminta agar Pasal 509 huruf a dan huruf b dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat. 4. Bahwa Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2023 telah menggelar sidang dengan agenda pengucapan putusan terhadap Putusan No. 1/PUU- XXI/2023 yang pada konlusinya mengatakan: - Mahkamah Berwenang mengadili permohonan Pemohon - Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo - Seandainya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan quad non, pokok permohonan pemohon adalah prematur - Pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan konlusi tersebut di atas dalam Amar Putusan, Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 5. Bahwa sementara dalam permohonan a quo, PEMOHON menguji Pasal 509 UU 1/2023 secara keseluruhan in casu huruf a, huruf b serta huruf c, UU 1/2023 dan menggunakan materi muatan yang dijadikan dasar pengujian adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 6. Bahwa artinya permohonan a quo telah memenuhi ketentuan norma sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU 7/2020 jo. Pasal 78 ayat 10 (2) PMK 2/2021, oleh karenanya Permohonan a quo tidak Nebis atau dapat diuji Kembali (tidak nebis in idem). 7. Bahwa kecuali permohonan Pemohon Putusan No.1/PUU-XXI/2023 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 509 huruf a dan huruf b dinyatakan bertentagan dengan Konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka tentunya Permohonan Pemohon akan kehilangan objek untuk Sebagian. KETENTUAN NORMA A QUO TIDAK PREMATUR DAN DAPAT DIUJI 1. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut terkait alasan ketentuan norma a quo tidak prematur dan dapat diuji, perlu PEMOHON uraikan sebagai berikut: 1.1. Model putusan yang menyatakan objek pengujian bersifat Prematur pertama kali di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 64/PUU-XIX/2021, bertanggal 25 Januari 2022, Paragraf [3.11] yang dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan: [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon dalam permohonan a quo yang menyatakan walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam pengujian formil UU 11/2020 menyatakan UU a quo adalah inkonstitusional bersyarat, namun pengujian materiil masih dapat dilakukan sebab UU 11/2020 masih tetap berlaku. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, secara formil UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sehingga secara formal tidak sah berlaku sampai ada perbaikan formil selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun dimaksud. Masa 2 (dua) tahun tersebut adalah masa perbaikan formil. Hal itu disebabkan karena dalam masa perbaikan formil tersebut tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Terlebih lagi, dalam amar Putusan a quo angka 7 Mahkamah menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak 11 luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon menjadi prematur. Pertimbangan demikian disebabkan oleh karena permohonan a quo diajukan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021. 1.2. Alasan utama yang membuat objek pengujian in casu UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut UU 11/2020) menjadi prematur, karena menurt Mahkamah: “dalam masa perbaikan formil tersebut tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang”. Hal tersebut didasari pada amar putusan yang menyatakan terhadap pembentuk undang-undang untuk memperbaiki prosedur pembentukan UU 11/2020. 1.3. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan objek pengujian UU 1/2023 dimana secara formil proses pembentukan UU 1/2023 telah selesai dengan disahkan dan diundangkannya UU 1/2023 dan masuk dalam Lembaran Negara in casu tidak dalam kondisi “status quo” seperti UU 11/2020 pasca Putusan 91/PUU-XIII/2020. 2. Bahwa apabila kita lihat UU 1/2023 terdapat ketentuan norma yang menunda keberlakuan UU 1/2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 624 yang menyatakan: “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”. 3. Bahwa tentunya terhadap hal tersebut tentunya kita dapat membandingkan terhadap perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi in casu Putusan No. 110/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut UU 11/2012), dimana dalam amar putusannya Mahkamah Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya. 4. Bahwa padahal dalam Pasal 108 UU 11/2012, menyatakan: “Undang- Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun terhitun sejak tanggal diundangkan” 12 Namun dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 110/PUU-X/2012 paragraf [3.18], hal. 122, menimbang: “bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, menurut Mahkamah, bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA. Dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restorative;” 5. Bahwa dalam Putusan No. 110/PUU-X/2012, walaupun pertimbangan mahkamah mempertimbangkan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas mengadili suatu perkara, dimana menurut Mahkamah hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 6. Bahwa padahal ketakutan dan kekhawatiran tersebut pun sebenarnya belum terjadi, terlebih lagi UU 11/2012 pada saat diuji masih dalam status ditunda keberlakuannya 2 tahun ke depan. Namun dalam perkara tersebut mahkamah konstitusi tidak mendalilkan bahwa UU 11/2012 masih prematur dan masih ada kemungkinan untuk diubah materi muatannya. 7. Bahwa bahkan dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan adanya penundaaan keberlakuan atas UU 11/2012 yang diatur dalam Pasal 108 dan tidak harus menunggu hingga UU 11/2012 tersebut berlaku, Mahkamah langsung mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 13 8. Bahwa demikian pula dalam perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) dengan UU 1/2023, terdapat ketentuan norma Pasal 509, yang merupakan norma baru yang belum diatur dalam Undang-Undang manapun (KUHP WvS ataupun UU 18/2003). 9. Bahwa artinya apabila dibandingan antara perkara a quo dengan perkara 110/PUU-X/2012 terdapat persamaan, di mana dalam Perkara No. 110/PUU-X/2012, aturan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diatur dalam UU 11/2012, adalah aturan baru yang sebelumnya, belum ada undang-undang yang mengatur tentang SPPA. Sehingga kerugian Potensial yang dialami Pemohon dalam Penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi in casu walaupun baru sebatas kekhawatiran dan ketakutan Pemohon. Sementara terhadap Perkara a quo, ketentuan Pasal 509 adalah aturan baru yang tidak diatur baik dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), ataupun dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Selanjutnya disebut UU 18/2003). 10. Bahwa terdapat kesamaan karakter antara objek pengujian dalam Perkara No. 110/PUU-X/2012 dengan objek dalam pengujian perkara a quo, dimana terhadap ketentuan Norma Pasal 509 UU 1/2023 juga belum diatur di KUHP ataupun UU 18/2003. 11. Bahwa materi muatan UU 1/2023 memiliki dua sifat yakni Sebagian ketentuan norma yang diatur dalam UU 1/2023 adalah perubahan dari KUHP (Wetboek van Strafrecht). Sementara Sebagian lagi adalah norma baru yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang dan belum diatur dalam undang-undang manapun. 12. Bahwa sehingga Mahkamah Konstitusi perlu memberikan putusan secara kasuistik dimana terhadap norma yang sebelumnya diatur KUHP (Wetboek van Strafrecht) dan kemudian diubah dalam UU 1/2023 maka menjadi tepat apabila dinyatakan prematur karena kerugian yang timbul atas keberlakuan norma yang dilakukan pengujian masih eksis dan mengikat dalam KUHP (Wetboek van Strafrecht). Artinya apabila dikabulkan dan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat (final and binding) akan menimbulkan dualism norma yang dapat menimbukan kebingungan dalam penerapannya. 14 13. Bahwa namun terhadap ketentuan norma baru yang masuk dalam UU 1/2023 yang tidak ada atau tidak diatur dalam KUHP (Wetboek van Strafrecht) maka keberadaannya tidak lah sama seperti ketentuan norma perubahan. Karena apabila mahkamah memutuskan membatalkan dan atau merubah pemaknaan atas ketentuan norma tersebut, tidak akan timbul masalah dikemudian hari. 14. Bahwa tujuan pengujian atas ketentuan norma a quo yang dilakukan oleh PEMOHON sebelum UU 1/2023 berlaku adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum agar tidak adanya advokat yang sedang dalam menjalankan tugas profesinya menjadi korban dan jatuh dalam jerat pidana begitu UU 1/2023 diundangkan. 15. Bahwa karena yang perlu dipahami keberlakuan Putusan MK yang bersifat prospectus tidak berlaku surut, terhadap ketidakberlakuan surut tersebut terakhir juga di tegaskan Mahakamah Konstitusi dalam Putusan No. 37/PUU-XXI/2023 tentang pengujian materiil Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 16. Bahwa oleh karenanya pengujian ketentuan norma a quo untuk mencegah terjadinya jerat pidana bagi Advokat yang sedang menjalankan tugasnya. Sehingga tidak perlu menunggu harus jatuhnya korban yang tidak bersalah saat ketentuan norma a quo sudah berlaku. Apalagi jika harus menunggu berlaku setelah terkena ketentuan a quo 17. Bahwa maka terhadap kerugian konstitusional yang bersifat potensial yang dialami oleh PEMOHON terhadap ketentuan norma a quo, dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Hal ini pula dapat menimbulkan dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam menjalankan tugas dengan dibayang-bayangi ancaman pidana yang dilakukan bukan karena kesalahan dari PEMOHON melainkan dari klien yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. 15 18. Bahwa terhadap hal yang sama, serta kerugian yang sama yang dialami oleh Pemohon dalam Perkara 110/PUU-X/2012 dengan PEMOHON dalam Perkara a quo tentunya harus memberikan penilaian yang sama serta perlakuan yang sama dalam memeriksa dan memutus perkara a quo. 19. Bahwa hal ini tentunya penting dalam menjaga konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian suatu undang-undang yang keberlakuannya ditunda beberapa waktu ke depan. Sehingga tidak terjadi perlakuan yang berbeda antara Perkara yang satu dengan perkara yang lainnya padahal memiliki karakteristik dan permasalahan yang sama. 20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terhadap ketentuan norma Pasal 509 UU 1/2023 tidak prematur, artinya dapat diterima, diperiksa Pokok Perkaranya dan diadili serta diputus oleh Mahkamah Konstitusi. ALASAN POKOK PERMOHONAN Bahwa Ketentuan Norma yang diuji Konstitusionalitasnya oleh PEMOHON, yakni: Pasal 509 UU 1/2023, yang menyatakan: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III: a. Advokat yang memasukan atau meminta memasukan dalam Surat Gugatan atau surat permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tertugat atau debitur, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. b. Suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat atau sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau c. Kreditur yang mengajukan permohonan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Bertentangan dengan ketentuan norma UUD 1945, antara lain: Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan: Negara Indonesia adalah Negara Hukum Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” 16 Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, Kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Maka, ketentuan norma Pasal 509 UU 1/2012 yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut 1. Bahwa Advokat adalah satu dari Catur Wangsa Penegak Hukum yang oleh UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diberikan imunitas dimana Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinnya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. 2. Bahwa seorang Advokat mendapatkan imunitas saat menjalankan tugas dengan adanya surat kuasa dari pemberi kuasa (klien) berdasarkan itikad baik. Artinya saat Advokat sudah mendapatkan kuasa dari klien, dalam menjalankan tugas untuk kepentingan pembelaan klien, selama didasari dengan adanya itikad baik baik di dalam ataupun diluar pengadilan, maka apa yang dilakukan Advokat tersebut tidak dapat di tuntut baik secara perdata ataupun pidana. 3. Bahwa ketentuan norma Pasal 509 UU 1/2023, pada huruf a mengatur sanksi pidana bagi Advokat yang memasukan atau meminta memasukan dalam Surat Gugatan atau surat permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tertugat atau debitur, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. 4. Bahwa sementara pada huruf b mengatur sanksi pidana bagi Suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat atau sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 5. Bahwa pada huruf c mengatur sanksi pidana bagi Kreditur yang mengajukan permohonan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 17 6. Bahwa artinya apabila kita melihat rumusan norma Pasal 509 huruf a, huruf b dan huruf c, saling berkelindan. Di mana apabila Advokat melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka advokat tersebut terkena sanksi pidana, demikian pun apabila Suami atau istri yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud huruf b, maka advokat yang menangani perkara tersebut juga dapat terkena sanksi pidana walaupun perbuatan itu dilakukan oleh suami atau istri yang menjadi klien advokat tersebut memberikan keterangan yang tidak benar kepada Advokat seakan keterangan itu adalah benar. 7. Bahwa demikian pula apabila kreditur yang mengajukan permohonan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud huruf c, yang diberikan kuasa untuk mengurus permohonan pailit tersebut. Maka selain kreditur tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, Advokat yang menangani perkara tersebut pun dapat terkena sanksi pidana. Padahal keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya yang dberikan kepada Advokat seakan bahwa itu adalah keadaan yang sebenarnya. 8. Bahwa selain itu, ketentuan norma a quo dalam UU 1/2023 yang mengatur dan memberikan sanksi terhadap profesi advokat dalam menjalankan tugasnya, seharusnya diatur dalam Revisi UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Selanjutnya disebut UU 18/2023), agar dapat melalui pembahasan secara khusus oleh organisasi-organisasi Advokat dan melalui kajian yang komprehensif. 9. Bahwa terlebih lagi apabila dikaitkan dengan hak imunitas Advokat yang diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 tentang Advokat yang menyatakan: Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan 10. Bahwa artinya terhadap unsur ketentuan Pasal 509 UU 1/2023 dimana Advokat yang memasukan atau meminta memasukan dalam Surat Gugatan atau surat permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tertugat atau debitur, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, Dipidana dengan pidana penjara 18 paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, akan semakin menghilangkan hak imunitas Advokat yang diberikan oleh Pasal 16 UU 18/2003 11. Bahwa ketentuan norma Pasal 509 UU 1/2023 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta menimbulkan ancaman serta ketakutan bagi Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dan mengancam martabat dan Kehormatan Advokat. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Mohamad Anwar; 19 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat, atas nama Mohamad Anwar S.H., M.H.; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, atas nama Mohamad Anwar S.H., tanggal 5 Nopember 2010; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan No. 004/SK-BIASA/DPP-KAI/I/2023 tentang Pengesahan Susunan Pengurus DPD KAI, Propinsi Banten, Masa Bhakti 2023 – 2028, tanggal 28 Januari 2023; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut 20 UU 1/2023) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 21 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 509 UU 1/2023, yang rumusannya sebagai berikut: Pasal 509 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III: a. advokat yang memasukkan atau meminta memasukkan dalam Surat gugatan atau permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya; b. suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau c. kreditur yang mengajukan permohonan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (vide Bukti P-3) yang berprofesi sebagai advokat (vide Bukti P-4) yang juga aktif dalam Organisasi Advokat yakni Kongres Advokat Indonesia (ISL) yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten KAI (ISL) (vide Bukti P-6). 3. Bahwa Pemohon beranggapan memiliki kedudukan hukum (legal standing) oleh karena memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu hak untuk 22 memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 4. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 509 UU 1/2023 telah menyebabkan diri Pemohon mengalami kerugian konstitusional oleh karena apabila ketentuan Pasal 509 UU 1/2023 diberlakukan, maka Pemohon dalam batas penalaran yang wajar dapat dikenakan sanksi pidana apabila mengalami kesalahan sebagaimana diatur pada huruf a, padahal kesalahan itu dilakukan yang disebabkan oleh klien bukan oleh Pemohon selaku Advokat yang menjadi kuasa hukum. Selain itu, menurut Pemohon, ketentuan norma dalam Pasal 509 UU 1/2023 bersifat saling terkait antara huruf a dengan huruf b, atau huruf a dengan huruf c. Artinya, apabila terjadi tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum sebagaimana diatur pada ketentuan norma huruf b atau huruf c, maka subjek hukum dalam ketentuan norma huruf a akan juga terkena akibat dari tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang diatur dalam ketentuan norma huruf b atau huruf c dan demikian pula sebaliknya. 5. Bahwa menurut Pemohon, sebagai Ketua DPD KAI Banten (vide Bukti P-6), Pemohon memiliki tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi anggotanya dalam menjalankan tugas secara baik dan benar sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, walaupun seorang advokat sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetap dapat dipidana hanya karena kesalahan dalam memberikan informasi yang diberikan oleh klien sebagaimana diatur dalam Pasal 509 UU 1/2023. Oleh karenanya, menurut Pemohon, pemberlakuan ketentuan norma a quo tidak hanya akan merugikan Pemohon, in casu kerugian subjektif, namun juga akan menimbulkan kerugian konstitusional kepada seluruh advokat yang berpraktik di Indonesia, termasuk yang bernaung di bawah organisasi yang Pemohon pimpin. 6. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 509 ayat (1)[Sic!] huruf a UU 1/2023 dalam batas penalaran yang wajar berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam melaksanakan tugas profesinya karena ketentuan norma a quo dapat menjerat advokat yang sedang menjalankan tugasnya, hanya karena informasi yang diberikan oleh klien sebagaimana diatur dalam Pasal 509 huruf b 23 dan huruf c akan mengakibatkan secara mutatis mutandis menjadi kesalahan advokat karena melakukan tindakan yang masuk dalam unsur sebagaimana diatur pada huruf a. 7. Bahwa menurut Pemohon, ada kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Berdasarkan uraian alasan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, maka Pemohon beranggapan memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas serta kualifikasi dan syarat kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa norma yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon berkenaan dengan ketentuan yang mengatur tentang pidana pemberian keterangan yang tidak sebenarnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 509 UU 1/2023. Pemohon dalam hal ini berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-3] dan juga berprofesi sebagai advokat [vide bukti P-4]. Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan juga menerangkan memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal a quo; [3.6.2] Bahwa norma Pasal yang diajukan pengujian a quo terdapat dalam UU 1/2023 yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup, Undang-Undang a quo mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Artinya, UU a quo akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Adapun permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 26 April 2023 dan diregistrasi 24 Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2023, sehingga pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan diperiksa sebagai perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Undang-Undang yang diajukan pengujiannya belum berlaku; [3.6.3] Bahwa mendasarkan pada Putusan Mahkamah yang menetapkan beberapa syarat kerugian konstitusional yang bersifat kumulatif untuk memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, dalam hal ini Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, dikaitkan dengan syarat kedua yaitu adanya anggapan bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang dalam hal ini UU 1/2023, menurut Mahkamah, terkait dengan hal a quo secara tegas diperlukan syarat yang bersifat imperatif yaitu anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan, hal yang dialami oleh Pemohon, telah ternyata hak konstitusional Pemohon tersebut belum ada kaitannya dengan berlakunya norma undang-undang, in casu UU 1/2023. Dengan kata lain, Pasal 509 yang terdapat dalam UU 1/2023 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon terdapat dalam Undang-Undang yang belum berlaku dan dengan sendirinya belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 87 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU 12/2011) yang menyatakan, “Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”. Berkaitan dengan itu, Pasal 624 UU 1/2023 menyatakan, “Undang- Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”. Dengan demikian, Undang-Undang a quo belum berdampak terhadap adanya anggapan kerugian konstitusional, baik secara potensial, apalagi secara aktual kepada Pemohon. [3.6.4] Bahwa yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual adalah anggapan kerugian konstitusional konkret/riil yang pernah 25 dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang. Sedangkan, yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial adalah kerugian yang belum pernah secara konkret/riil dialami, namun suatu saat berpotensi dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang. Oleh karena itu, baik anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial keduanya tetap bertumpu pada telah berlakunya norma undang-undang. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum bahwa UU 1/2023 baru mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan [vide Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup UU 1/2023], pemberlakuan demikian mengakibatkan UU a quo belum memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Dengan demikian, Pemohon telah terbukti tidak memenuhi persyaratan adanya anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang. Sehingga, terkait dengan syarat selebihnya, yaitu adanya anggapan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang ditimbulkan antara hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, dengan sendirinya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional dimaksud adalah bersifat kumulatif. [3.6.5] Bahwa terkait dengan pendirian Mahkamah dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon a quo, sebagaimana di antaranya telah Mahkamah pertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023, yang kesemuanya diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023. Dalam hal ini, penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2013. Sebab, Pemohon dalam permohonannya menjelaskan bahwa permohonan yang diajukan tidak nebis in idem (dapat diajukan kembali) dan ketentuan norma Pasal 509 UU 1/2023 tidak prematur dan dapat diuji, juga mengaitkan dengan putusan tersebut, di mana dalam putusan dimaksud Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada para 26 Pemohon sekalipun pada saat permohonan perkara yang bersangkutan dilakukan pengujian terhadap pasal-pasal undang-undang yang belum dinyatakan berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berkenaan dengan hal ini, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menegaskan bahwa UU SPPA mempunyai karakter yang sangat berbeda dengan UU 1/2023, di mana UU SPPA adalah undang-undang yang memuat norma yang kemudian dilakukan pengujian oleh para Pemohon dalam perkara yang bersangkutan, berkaitan dengan ancaman pidana bagi para penegak hukum yang sedang melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum, yang tidak diatur dalam norma undang-undang sebelumnya yang berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Oleh karena itu, sekalipun UU SPPA belum diberlakukan pada saat permohonan perkara yang bersangkutan diajukan, Mahkamah menilai ada keadaan yang mendesak untuk segera diputuskannya terhadap perkara dimaksud, agar tidak ada rasa kekhawatiran atau bahkan ketakutan para penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, khususnya dalam mengadili perkara yang melibatkan tersangka/terdakwanya adalah anak. Kekhawatiran demikian dapat terjadi disebabkan proses perkara pidana bisa berlangsung dalam waktu yang lama dan mungkin saja akan melewati proses pra dan pasca saat dinyatakannya mulai berlaku UU SPPA. Oleh karena itu, sangat mungkin berdampak dikenakannya norma pasal-pasal yang bersangkutan untuk memidanakan para penegak hukum. Dengan demikian, fakta-fakta hukum tersebut dapat memberikan peluang adanya ketidakpastian hukum dalam implementasi norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam UU SPPA, apabila norma tersebut dinyatakan konstitusional. Fakta hukum tersebut berbeda dengan karakter UU 1/2023, di mana secara faktual belum diberlakukannya norma-norma yang ada tidak mengakibatkan adanya kekosongan hukum, karena terdapat KUHP yang masih berlaku, sehingga potensi adanya ketidakpastian hukum tidak akan terjadi. Dengan kata lain, apabila norma-norma dalam UU 1/2023 telah dinyatakan berlaku, sama halnya dengan Mahkamah membenarkan berlakunya dua KUHP (yaitu KUHP yang masih berlaku dan KUHP yang akan berlaku) dalam waktu yang bersamaan. Jika hal demikian dibenarkan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana. [3.6.6] Bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut, adanya pendirian demikian juga didasarkan pada argumen, bahwa Mahkamah mempunyai alasan lain 27 yaitu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi bisa saja mengalami penyempurnaan, sepanjang hal tersebut dikaitkan dengan hubungan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif pemberian kedudukan hukum kepada Pemohon, Mahkamah harus mempertimbangkan syarat yang bersifat absolut dan kumulatif, yaitu adanya subjek hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 UU MK dan syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional sebagaimana yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Terlebih, dalam mempertimbangkan dan menilai persyaratan kedudukan hukum Pemohon di Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dengan isu konstitusionalitas dan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, bisa jadi dalam memberikan kedudukan hukum antara permohonan yang satu dengan yang lainnya, Mahkamah dapat memberikan pertimbangan yang berbeda. [3.6.7] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Namun demikian, seandainyapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dan Mahkamah dapat masuk untuk mempertimbangkan pokok permohonan, namun oleh karena ketentuan Pasal 509 UU 1/2023 merupakan ketentuan norma yang belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat, Mahkamah akan berpendirian bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang prematur. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan lebih lanjut. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 28 [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Seandainyapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, pokok permohonan Pemohon adalah prematur; [4.4] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 10.48 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat 29 atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani