47/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 47/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Ir. Mulak Sihotang Pekerjaan : Supir/Akademisi Alamat : Rusunawa Marunda Blok A6/116, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 29 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 29 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 44/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 47/PUU-XX/2022 pada 1 April 2022, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 9 Mei 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal- hal sebagai berikut: 2 I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan Mahkamah Konsitusi berwewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang UUD, memutus sengketa kewewenangan lembaga Negara yang kewewengannya diberikan oleh UUD, memutus pembubarkan partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi yang menyatakan Mahkamah Konsitusi berwewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (Q) menguji undang-undang terhadap undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang 1945 mencakup proses pembentukan undang-undang uji formil yang didasarkan pada Pasal 51 undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatakan “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia dan/atau; b. Materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 perihal pengujian formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikemukakan Mahkamah Konstitusi , kriteria pengujian formil di atas dapat mencakup: a. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan 3 keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang- undang; b. Pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang; c. Pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang, dan d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materi. 5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, pengujian formil undang-undang hanya dapat diajukan dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara, sebagaimana kutipan berikut: “3.34 Sebuah undang- undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang- undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian terhadap undang-undang. ”(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 halaman 92); 6. Bahwa yang menjadi objek pengajuan pengujian formil ini adalah Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6766) 7. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6766) diundangkan dan dicatatkan di dalam Lembaran Negara pada tanggal 15 Februari 2022, sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil atas undang-undang ini paling lambat pada tanggal 01 April 2022; 8. Bahwa permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 29 Maret tahun 2022 berdasarkan akta penerimaan berkas pada pendaftaran permohonan di Kantor Mahkamah Konstitusi; 9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengajuan permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi. 4 10. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwewenang memeriksa Perkara Nomor 47 dengan permohonan pengajuan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6766). II. Kedudukan Hukum 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 51 ayat (1) tentang Mahkamah Konsitusi (selanjutnya disebut dengan UU MK) menyatakan Pemohon pengujian undang-undang tersebut adalah “Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional dirugikan dengan berlakunya undang-undang”. 2. Kemudian dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dikatakan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan belakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga Negara Indonesia; b. Ketentuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan Hukum Publik atau Privat; d. Lembaga Negara. 3. Bahwa pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dalam pembentukan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766); 4. Dan selanjutnya dalam penjelasan Pasal 51 ayat 1 UU MK, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konsitutional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 5. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengatur hak dan/atau kewenangan konsitutional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perpu apabila: 5 a) Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perpu yang dimohonkan pengujian; c) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik/khusus dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penelaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d) Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perpu yang dimohonkan pengujian; e) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak ada lagi atau tidak akan terjadi. 6. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yakni pertama yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau legal standing dalam perkara pengujian undang-undang. Kedua adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya suatu undang- undang. 7. Bahwa Pemohon menganggap memiliki kedudukan hukum dalam pengujian formil ini, hak konstitusional Pemohon merasa dirugikan dengan pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) yaitu terdapat ada beberapa alasan sebagai berikut: a) Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana ditentukan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945; b) Pemohon adalah seorang akademisi Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Perkotaan pernah Praktek Kerja Lapangan (PKL) tentang Proyek Tata Ruang Perbaikan Kampung (Kampung Improvement Proyek) tentang banjir, pelebaran saluran air pembuangan rumah tangga, pembangunan MCK, kerjasama dengan Pemerintah Negara Prancis di Perkampungan Babakan Surabaya Kelurahan Kiaracondong, Kota Bandung, Pemohon study Akhir Judul Skripsi : Identifikasi Kemacetan Lalu Lintas di Jalan Ir.H. Juanda Kota Bandung, Pernah mengerjakan Proyek Master Plan Drainace tentang Banjir di Kota Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, pernah mengerjakan Proyek Rencana Tata Ruang 6 Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara, pernah team leader merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara, pernah mengerjakan Proyek Perencanaan Tata Ruang Permukiman Transmigrasi di Pulau Sumatera Daerah Tingkat II Kabupaten Muara Bungo, Propinsi Jambi, dsb. 8. Bahwa terhadap hak konsitutional pemohon yang diberikan UUD 1945 Pasal 28D sebagai berikut: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Serta Pasal 28F UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 9. Bahwa terkait tentang pengujian formil Pemohon yang hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh informasi yang bermakna dalam proses pembentukan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Di samping itu, Pemohon berpendapat dalam proses pembentukan UU IKN ini, ada yang diminta pendapat dari berbagai pakar ahli dalam rapat-rapat pembahasan, kurang lebih ada sebanyak 27 orang pakar yang memberikan pendapat secara tertulis sebanyak 8 orang, hanya pendapat saja yang diminta untuk memenuhi hak, tapi tidak ada pertimbangan-pertimbangan dari pihak yang berkepentingan untuk dipertimbangkan (right to be considered) juga tidak ada penjelasan dan renponsibility dari pihak pemberi jawaban atau pembentuk undang-undang, (right to be explained) mereka sudah termasuk kelas kakap tidak ada jawaban yang pasti, apalagi kelas teri seperti Pemohon boro-boro dipertimbangkan dan dijawab, didengar saja sudah syukur kalau memang direpresentasikan dengan para pakar tersebut (the right to be considered, and the right to be explained), maka hak Pemohon untuk memperoleh informasi dalam pengembangan diri sendiri maupun lingkungan sosialnya menjadi dirugikan dan mengakibatkan tidak dipenuhinya jaminan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. 7 10. Berdasarkan yang dikemukakan di atas maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal standing) dengan kerugian konstitusional untuk melakukan pengujian aspek formil terhadap Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766), III. Analisa Alasan Pengujian Formil 1. Pembentukan undang-undang merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama berbangsa dan bernegara, hal itu tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) UUD 1945; 2. Kalau kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar yang utama dalam pembentukan undang-undang, seharusnya juga harus dilibatkan kedaulatan rakyat untuk menentukan pusat pemerintahan Negara bukan seperti yang ada dalam Bab Pendahuluan mengatakan strategis berada di tengah-tengah Indonesia, kalau Negara kita satu daratan semua, no problema, tetapi Negara kita kan terdiri dari berbagai pulau, kalau memang misalnya pusat IKN itu berdasarkan penentuannya karena antara pulau, gantialah dulu, habis dari Pulau Jawa, ke pulau Sumateralah dulu gantian habis dari pulau Sumatera baru dipindah ke pulau Kalimantan persis 300 tahun Indonesia merdeka, baru pindah ke Kalimantan. Soalnya dunia ini masih ada 1000 tahun ke depan, jangan buru-buru, tenang masih panjang perjalanan bangsa yang dalamnya anak bangsa sedang berjuang untuk masa depan bangsa dan negara. Bahwa pembentukan UU IKN bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Negara Republik Indonesia melanggar UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) sentralistik tapi lebih besar dan luas lautan dari pada daratan, tidak mengakomidir kedaulatan rakyat, kepentingan masaryarakat yang mayoritas yang kebanyakan barada di bagian barat Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sebesar 225 juta jiwa (BPS: Dalam angka tahun 2020), dibandingkan dengan di Pulau Kalimantan hanya sebesar 16 juta jiwa. Kalau nanti sudah disana berada Pusat Ibu Kota Negara, jangan harapkan manusia-manusia yang ada di bagian barat ini akan datang ke sana, gimana bisa datang ke sana, lahan pertaniannya hanya 0,5% dari luas wilayah Kalimantan Timur, luas wilayah Kalimantan Timur sebesar kurang lebih 245 ribu km2, lahan-lahan di sana kebanyakan bekas galian tambang batu bara yang menimbulkan genangan-genangan air baik yang dari lautan masuk ke galian tambang itu maupun air hujan yang turun dari langit 8 yang mengakibatkan banjir. Supaya tidak ada dusta di antara kita, maka saya waktu terakhir sidang sudah mau ditutup saya berkomentar, Bapak Ketua Arief Hidayat mengatakan masukkan saja dalam perbaikan nanti, itu makanya saya masukkan komentar saya sesuai dengan komentar yang Pemohon ucapkan pada waktu sidang pendahuluan. 3. Kalau begitu salah seperti itu untuk membangun bangsa dan Negara, tuntaskan dulu bagian barat Indonesia bangun dulu jaringan jalan di Toba Samosir, jembatan penyeberangan Bakahuni dan Merak, jembatan penyeberangan Jawa Timur dengan Pulau Bali, jembatan penyeberangan antara Pulau Bali dan NTB, serta NTT, itu semua membutuhkan dana yang tidak kecil, kalau tidak ada halangan pada masa mendatang baru 100 tahun Indonesia Merdeka, entah di Palau di Kalimantan atau di tempat yang lain gimana nanti, tuntaskan dulu di bagian Barat Indonesia yang memiliki jumlah penduduk 225 juta jiwa. Antara Pulau ini pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau NTB dan NTT, yang sudah terintergrasi, baik pusat kegiatan sosial- pendidikan, politik, ekonomi dan pusat-pusat pariwisata yang menarik dsb. Jadi seperti yang ditulis di buku UU IKN pada Bab Pendahuluan mengatakan Indonesia telah menyetapkan untuk masuk ke jajaran lima besar perekonomian terkuat di dunia dan memiliki pendapatan perkapita Negara berpenghasillan tinggi pada tahun 2045. Sasaran itu dibangun di atas 4 pilar utama Visi Indonesia 2045, pembangunan manusia dan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagainya ada di UU IKN. Hal itu tidak akan tercapai kalau bagian barat Indonesia masih belum tuntas pembangunannya, kita membangun bangsa dan Negara, tuntaskan dulu bagian barat Indonesia yang sudah menjadi magnit/gula dunia, bangun dulu sumber daya manusianya supaya bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain, terfokus dulu terhadap satu wilayah, yaitu bagian barat Indonesia kepalang tanggung, lebih baik berdayakan pusat pertumbuhan yang sudah ada untuk mendorong pembangunan pertumbuhan di masing-masing pusat pertumbuhan. Kembangkan dulu sumber daya manusianya untuk mengelola sumber daya alam dan untuk membangun dan pengembangkan di masing-masing pusat pertumbuhan wilayah yang sudah tritegrasi dengan baik. 4. Bahwa partisipasi masyarakat disahkan dan dijamin berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi 9 warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Apabila dalam pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme, yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isi undang-undang tersebut pada prinsipnya secara konstitusi rakyatlah yang berdaulat, dan bekuasa. 5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 96 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sejak mulai dari: perencanaan, penyusunan, pengesahan, atau penetapan harus bersifat transpran dan terbuka serta melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini sebagai bagian penting dari demokrasi dan asas keterbukaan. Dalam pembahasan perundang-undang di dalam lampiran itu seharusnya ada naskah akademik seperti Master Plan Ibu Kota Negara, sebagai salah satu yang tidak terpisahkan dari Proses Pembentukan Perundang-undangan atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang baru-baru ini ramai diperbincangkan di mata publik, RIK IKN itu tidak terlampirkan ada di dalam lampiran, atau pada waktu rapat-rapat pembahasan dan pertemuan tidak disebutkan ada Rencana Induk IKN pada waktu pembahasan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, bagaimana undang- undang ini bisa lolos untuk dijadikan menjadi undang-undang, seharusnya RIK belum ada pembahasan ditunda dulu supaya tidak ada polemik. 6. Berkenaan dengan partisipasi masyarakat, pada Sub-paragraf [3.17.8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 disebutkan: “Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu hak untuk didengar pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk mempertimbangkan pendapatnya (right to be considred); dan ketiga hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang berdampak langsung atau memiliki perhatian terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Berdasarkan ke lima tahapan tesebut di atas, maka partisipasi masyarakat yang bermakna 10 (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan: (i) pengajuan rancangan undang-undang (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. 7. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara secara Proses Pembentukan merupakan usulan Presiden diajukan melalui surat Presiden Nomor R-44/Pres /09/2021 tanggal 29 September 2021 perihal: Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara, selanjutnya disetujui bersama DPR tanggal 18 Januari 2022. Untuk lebih jelas tentang rapat-rapat umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara. Rapat dengar Pendapat Umum Pansus ada sebanyak 27 diminta pendapat, dari 27 orang ini ada 9 orang pendapatnya diuraikan dengan bentuk tulisan, di samping itu terdapat beberapa pihak yang didengar pendapatnya pada tahapan pembicaraan Tingkat I yaitu Forum Dayak Bersatu, Civitas Akademik: Universitas Mulawarman, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara. Hal ini bisa di Up date via Website (https//www.dpr.go.id/uu /detail/id/368): 8. Berdasarkan nomor 7 di atas, narasumber pakar yang diminta pendapat mengemukakan: bahwa undang-undang yang akan dibahas ini tidak menghadirkan blind reviwers dalam Proses Perencanaan sehingga validitas dekumen Rencana Induk tidak terverifikasi dengan baik, Rencana Pemindahan IKN bukan merupakan prioritas untuk dilaksanakan sekarang, Perlu ditempuh upaya partisipasi publik untuk menghindari potensi melanggar aspek formil pembentukan undang-undang, perlu studi kelayak Amdal yang handal dsb. Dengan demikian stockholder [Sic!] hanya sekedar untuk memenuhi hak untuk didengar pendapatnya (right to be heard). Akan tetapi pendapat-pendapat tersebut tidak bisa dilakukan untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau rensponsibility atas pendapat yang diberikan (right to be explained) tidak ada kemampuan terus terangan dari pihak-pihak stockholder [Sic!] pembentuk undang-undang. Jadi tidak bisa dibuktikan bahwa pendapat mereka dapat dipertimbangkan dan adanya hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban (right to be explained). 11 9. Berdasarkan dalil-dalil di atas maka stockholder [Sic!] pembentuk undang- undang belum mampu untuk memenuhi standar partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningfull participation) dan tidak terealisasi partisipasi masyarakat dengan keterlibatan masyarakat secara sungguh-sungguh. PENJERNIHAN LAMPIRAN 1. Supaya tidak ada dusta di antara kita maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam angka 192 tentang Lampiran 1 dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, dalam angka 193 UU No.12/2011 bahwa lampiran itu isinya terdiri dari: uraian, daftar, table, gambar, peta, grafik, dan sketsa, flow chart. Karena itu lampiran tidak terpisahkan dari batang tubuh dan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut, serta memiliki kekuatan mengikat yang sama kekuatannya dengan isi undang- undang itu sendiri. Jadi lampiran salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan, juga lampiran adalah satu kesatuan dengan pasal-pasal dalam batang tubuh perundangan-undangan dan memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan itu sendiri. 2. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan daftar isi Rencana Induk Ibu Kota Negara terdiri dari: (a) pendahuluan, visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kenerja utama, (b). prinsip dasar pembangunan, dan (c). pentahapan pembangunan dan sketsa pendanaan. Oleh karena itu, Master Plan IKN ini harus ada dalam Lampiran Undang-Undang a quo dan merupakan hal yang sangat tidak terpisahkan dalam proses Pembentukan Perundang-undangan. Pada Pasal 7 tentang Ibu Kota Negara RI, dalam surat Presiden tanggal 29 September 2021 dalam isi surat itu tidak tergores atau belum termuat adanya Master Plan/Rencana Induk Ibu Kota Negara, dalam rangka persetujuan bersama tanggal 18 Tahun 2022 Pasal 7 ayat (3) tidak ada juga Master Plan IKN, juga dalam waktu rapat Bamus, rapat pansus, rapat paripurna, rapat dengar pendapat, konsultasi publik, rapat panja, dll, mulai bulan November 2021 sampai tanggal 18 Januari 2022 penetapan tidak pernah disinggung adanya, dan tidak pernah ada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Keakuratannya bisa Update Via Wesite DPR pada halaman sebelumnya. 12 3. Berdasarkan Pasal 88 UU No. 15 tahun 2019 perubahan dari UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang bahwa: a) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyususnan Rancangan undang-undang, pembahasan Rancangan undang-undang, sehingga pengundangan undang-undang; b) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperolah masukan masyarakat serta para pengangku kepentingan. 4. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa penyebarluasan harus dilakukan DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan undang- undang, pembahasan Rancangan undang-undang, hingga pengundangan undang-undang, namun pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 88 UU No. 12 tahun 2011 5. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28D tentang Hak Konstitusional menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum”, dan Pasal 28F UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi utnuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 88 Lampiran 1 angka 192 dan 193 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa hak-hak konstitusional Pemohon akan dapat diperoleh apabila Proses Pembentukan UU a quo memenuhi pembentukan undang-undang. 7. Dengan dilanggarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 88 Lampiran 1, angka 13 192 dan 193 tentang Pembentukan Perundang-undangan, maka berakibat cacatnya salah satu proses pembentukan perundang-undangan. 8. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah pada Sub-paragraf [3.17.9] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa “semua tahapan dan partisipasi masyarakat yang dikemukakan di atas digunakan sebagai standar penilaian untuk pengujian formil, sehingga memperkuat syarat penilaian pengujian formil sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yaitu: i. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang- undang; ii. Pengujian bentuk (format) atau sistematika undang-undang; iii. berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan iv. Pengujian atas hal-hal yang tidak termasuk pengujian materiil. Semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, akan digunakan untuk keabsahan formalitas pembentukan undang- undang yang dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undang. Perlu Mahkamah Konsititusi tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar yang dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jika satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya, yang artinya, cacat formil undang-undang sudah bisa dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang. 9. Bahwa pelanggaran terhadap ketiadaan Lampiran II Undang-Undang a quo sejak tahapan persetujuan bersama, dan penyebarluasan jelas bertentangan dengan kewajiban dalam Pasal 88, Lampiran I angka 192 dan 193 UU No.11 tahun 2021 [Sic!] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Maka sesuai dengan pertimbagan pada Sub-paragraf [3.17.9] dalam Putusan 14 Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 maka tidak dipenuhinya tahapan sebagaimana dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. 10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terpenuhinya syarat formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menurut Pemohon secara hukum, maka pembentukannya bertentangan dengan UUD 1945. IV. Petitum Berdasarkan dalil-dali tersebut di atas, Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 [Sic!] dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.6766) antara lain: 1. Mempertimbangan permohonan Pemohon untuk bisa diterima. 2. Pembentukan Undang-undang IKN ini (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) berlawanan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. 3. Dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (8), Pasal 4, Pasal 5 ayat (4) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) berlawanan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dicamtumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; 15 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang- Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal tersebut Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. 16 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766, selanjutnya disebut UU 3/2022) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil. Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] menyatakan: “Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang;” [3.3.2] Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019) menyatakan: “Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.” [3.3.3] Bahwa selain itu dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022, pada Paragraf [3.3] angka 3 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: 17 “3.Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009 tersebut di atas, yang dimaksud dengan frasa “45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang” kemudian dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang adalah “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”; [3.3.4] Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Sub- paragraf [3.3.3] terdapat dua peristilahan terkait dengan waktu pengajuan 45 (empat puluh lima) hari pengujian formil yaitu “setelah” dan “sejak” suatu undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. [3.3.5] Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian secara formil yang diajukan “sejak” undang-undang yang dimohonkan pengujian formil diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia menurut Mahkamah untuk memberikan kepastian hukum dalam mengajukan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945. Apabila pengajuan permohonan pengujian formil undang- undang terhadap UUD 1945 diajukan “setelah” diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dapat atau berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, meskipun makna “setelah” dapat ditafsirkan sebagai sesaat setelah undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, namun dapat pula ditafsirkan setelah beberapa waktu kemudian. Hal demikian berbeda dengan makna “sejak” yang bersifat lebih pasti dan konkret yaitu penghitungan berlaku sejak saat undang- undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia. Oleh karena itu, Mahkamah berpendirian pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam waktu 45 hari “sejak” undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian 18 Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022. [3.3.6] Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU 3/2022 ke Mahkamah pada 29 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 44/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022, sementara itu UU 3/2022 diundangkan pada 15 Februari 2022 sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan yaitu 31 Maret 2022. Berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang, in casu UU 3/2022. [3.4] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan Pemohon tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon sebagai berikut: [3.4.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada 19 April 2022, dalam persidangan tersebut, Majelis Panel sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum, posita, dan petitum; Bahwa Panel Hakim telah menasihatkan kepada Pemohon untuk memperjelas permohonan, karena permohonan Pemohon tidak menjelaskan apakah merupakan permohonan pengujian secara formil atau materiil. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas kedudukan hukum terkait dengan kerugian konstitusional dan kaitannya dengan hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon. Begitu pula terhadap uraian pada bagian alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum), Pemohon tidak memberikan argumentasi secara jelas persoalan terkait dengan pengujian formil dan juga ketidakjelasan terkait dengan apa yang diminta oleh Pemohon. Terhadap hal tersebut, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar menyesuaikan format dan syarat- 19 syarat Permohonan sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, serta huruf d PMK 2/2021 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2022, tanggal 19 April 2022]; [3.4.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 9 Mei 2022 dan Kepaniteraan Mahkamah telah memanggil Pemohon untuk hadir dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada 11 Mei 2022. Namun, Pemohon melalui nomor whatsapp Juru Panggil Mahkamah menyampaikan tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan sakit. Keterangan sakit tersebut dilengkapi dengan keterangan tertulis tangan tertanggal 17 Mei 2022 dan Surat Keterangan Dokter Nomor 1/UKP/RWJ/V/2022 dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Pancoran tertanggal 11 Mei 2022, yang diterima kepaniteraan Mahkamah pada 17 Mei 2022. Namun demikian, Pemohon tidak meminta penundaan persidangan, sehingga Mahkamah memeriksa perbaikan permohonan tertulis yang telah disampaikan oleh Pemohon pada 9 Mei 2022 dan mengesahkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon; [3.4.3] Bahwa setelah mempelajari secara saksama lebih lanjut perbaikan permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Berkenaan dengan syarat permohonan pengujian undang-undang, Pasal 51A ayat (2) UU MK menyatakan: Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan pengujian undang-undang meliputi: a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian; b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian; dan c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci. Selanjutnya Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021 menyatakan: Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan; 20 2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945. c. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang atau Perppu a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya 2. Pemohon pada pokoknya mengajukan pengujian formil terhadap UU 3/2022, namun pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akibat pembentukan UU 3/2022. Pemohon hanya menyebutkan pasal dalam UUD 1945 yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya. Uraian pada bagian kedudukan hukum berisi sejumlah argumentasi yang tidak relevan dengan anggapan kerugian konstitusional Pemohon, sehingga uraian tersebut tidak dapat menjelaskan adanya keterkaitan norma a quo dengan aktual atau potensial kerugian Pemohon. 3. Pada bagian alasan permohonan (posita), Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci mengenai di mana letak persoalan konstitusionalitas proses pembentukan UU 3/2022 yang dianggap tidak memenuhi persyaratan formil pembentukan UU 3/2022. Pemohon hanya menguraikan mengenai hal-hal yang menurut Pemohon seharusnya dipertimbangkan dalam proses pembentukan UU 3/2022. Hal itu menurut Mahkamah, tidak relevan untuk dijadikan argumentasi dalam mempersoalkan proses pembentukan UU 3/2022. 4. Pada bagian Petitum angka 2 Pemohon memohonkan pengujian formil UU 3/2022 yang bertentangan dengan UUD 1945, namun dalam Petitum angka 3 permohonannya Pemohon justru memohon agar Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat 21 (8), Pasal 4, Pasal 5 ayat (4) UU 3/2022 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tanpa menguraikan sama sekali anggapan kerugian konstitusionalnya karena berlakunya norma Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (8), Pasal 4, Pasal 5 ayat (4) UU 3/2022. Pada bagian posita, Pemohon juga tidak menguraikan alasan pertentangan norma pasal-pasal a quo dengan UUD 1945. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas pada bagian kedudukan hukum, posita, dan petitum. Dengan demikian, secara keseluruhan permohonan Pemohon tidak jelas (kabur). [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon mengenai pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil; [4.3] Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur); [4.4] Kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- 22 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 11.21 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Aswanto ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih 23 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Suhartoyo ttd. Saldi Isra PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah