47/PUU-XII/2014

# Putusan [[47/PUU-XII/2014]] - Permohonan Pengujian Materiil [[Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008]] tentang Perub... ## Metadata - **[[Nomor Perkara]]**: [[47/PUU-XII/2014]] - **Tahun**: 2014 - **[[Jenis Perkara]]**: [[Pengujian Undang-Undang]] - **Status**: Ditolak - **[[Tanggal Putusan]]**: 2015-01-21 - **Significance**: Medium ## Ringkasan Pengujian [[UU No. 36 Tahun 2008]] tentang Perubahan Keempat Atas [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983]] tentang Pajak Penghasilan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap [[UUD 1945]]. Putusan: **Ditolak**. ## Pemohon - **Pemohon 1**: [[TN. LEE KI MAN]] ## Objek Pengujian ### Undang-Undang yang Diuji - [[UU No. 36 Tahun 2008|[[UU No. 36 Tahun 2008]] tentang Perubahan Keempat Atas [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983]] tentang Pajak Penghasilan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]] ### Pasal yang Diuji - **[[Pasal 23 ayat (2)]]** - **[[Pasal 24 ayat (1)]]** - **[[Pasal 10 ayat (1) huruf a]]** - **[[Pasal 24]]** - **[[Pasal 9 ayat (1)]]** - **[[Pasal 51 ayat (1)]]** - **[[Pasal 51 ayat (1) huruf a]]** - **[[Pasal 51 ayat (1) huruf c]]** ## Perihal Pengujian [[UU No. 36 Tahun 2008]] tentang Perubahan Keempat Atas [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983]] tentang Pajak Penghasilan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Timeline - **2014-04-28**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2015-01-21**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Mahkamah - Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas [[Pasal 23 ayat (2)]] [[Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008]] tentang Perubahan Keempat Atas [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983]] tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tam... - Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, [[Mahkamah Konstitusi]] (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a.. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; - Menimbang bahwa berdasarkan [[Pasal 24]]C ayat (1) [[UUD 1945]], Pasal 10 ayat (1) huruf a [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011]] tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] (Lemb... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Amar Putusan > Mengadili, > Menyatakan menolak permohonan Pemohon ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 36 Tahun 2008]] tentang Perubahan Keempat Atas [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983]] tentang Pajak Penghasilan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap [[UUD 1945]]. ### Batu Uji - [[Pasal 28I ayat (2) UUD 1945]] - [[Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]] - [[Pasal 23A UUD 1945]] - [[Pasal 24 ayat (1) UUD 1945]] - [[Pasal 1 ayat (3) UUD 1945]] ### Putusan Status: **Ditolak** ## Dampak Putusan ### Implikasi Hukum [[UU No. 36 Tahun 2008]] tentang Perubahan Keempat Atas [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983]] tentang Pajak Penghasilan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap berlaku sepenuhnya. ## Hakim Konstitusi ### Majelis Hakim - **[[Arief Hidayat]]** - **[[Ahmad Fadlil Sumadi]]** - **[[Aswanto]]** - **[[Wahiduddin Adams]]** - **[[Muhammad Alim]]** - **[[Maria Farida Indrati]]** - **[[Anwar Usman]]** - **[[Patrialis Akbar]]** ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[128/PUU-VII/2009]] ### Perkara yang Merujuk - [[12/PUU-XII/2014]] - [[4/PUU-XIII/2015]] ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UU No. 36 Tahun 2008]] tentang Perubahan Keempat Atas [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983]] tentang Pajak Penghasilan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - [[UUD 1945]]