PUU
Tahun 2026
46/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Pemohon: Sutikno (Pemohon I), Rislani (Pemohon II), Muchammad Solechuddin (Pemohon III), Mochamad Farziq (Pemohon IV), Slamet Wahyudi (Pemohon V), Alimah Hariyani (Pemohon VI), Prins Barin Agus Suryaman (Pemohon VII), Evi Sudarmini (Pemohon VIII), Siti Anisah (Pemohon IX), dan Saudah (Pemohon X)
Tanggal Putusan: 2026-03-16T09:12:00+07:00
Amar Putusan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 46/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK NDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang diajukan oleh:
1.
Nama
:
Sutikno
Pekerjaan
:
Karyawan PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam
Pailit)
Alamat
:
Lingkungan
Pasega,
RT.
001,
RW.
004,
Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan,
Kabupaten Pasuruan.
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon I;
2.
Nama
:
Rislani
Pekerjaan
:
Karyawan PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam
Pailit)
Alamat
:
Jalan Urip Sumoharjo, RT. 007, RW. 006,
Kelurahan
Pandaan,
Kecamatan
Pandaan,
Kabupaten Pasuruan.
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon II;
3.
Nama
:
Muchammad Solechuddin
Pekerjaan
:
Karyawan PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam
Pailit)
Alamat
:
Dusun Gambiran, RT. 001, RW. 002, Desa
Gambiran,
Kecamatan
Prigen,
Kabupaten
Pasuruan.
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon III;
4.
Nama
:
Mochamad Farziq
2
Pekerjaan
:
Karyawan PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam
Pailit)
Alamat
:
Perum Kebonwaris III No. B16, RT. 005, RW. 001,
Desa
Kebonwaris,
Kecamatan
Pandaan,
Kabupaten Pasuruan.
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon IV;
5.
Nama
:
Slamet Wahyudi
Pekerjaan
:
Karyawan PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam
Pailit)
Alamat
:
Jalan Dr. Wahidin S. Husodo, RT. 004, RW. 005,
Desa Petamanan, Kecamatan Penggungrejo,
Kota Pasuruan.
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon V;
6.
Nama
:
Alimah Hariyani
Pekerjaan
:
Karyawan PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam
Pailit)
Alamat
:
Dusun Patebon, RT. 002, RW. 002, Desa
Kobonwaris, Kecamatan Pandaan, Kabupaten
Pasuruan
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon VI;
7.
Nama
:
Prins Barin Agus Suryaman
Pekerjaan
:
Karyawan PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam
Pailit)
Alamat
:
Lingkungan Kuti I, RT. 004, RW. 002, Kelurahan
Koturejo,
Kecamatan
Pandaan,
Kabupaten
Pasuruan.
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon VII;
8.
Nama
:
Evi Sudarmini
Pekerjaan
:
Karyawan PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam
Pailit)
Alamat
:
Lingkungan Kuti I, RT. 004, RW. 002, Kelurahan
Kutorejo,
Kecamatan
Pandaan,
Kabupaten
Pasuruan.
3
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon VIII;
9.
Nama
:
Siti Anisah
Pekerjaan
:
Karyawan PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam
Pailit)
Alamat
:
Dusun Kulak, RT. 003, RW. 012, Desa Nogosari,
Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon IX;
10.
Nama
:
Saudah
Pekerjaan
:
Karyawan PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam
Pailit)
Alamat
:
Dusun Toyoarang, RT. 003, RW. 001, Desa
Sumberejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten
Pasuruan.
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon X;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2026, memberikan kuasa
kepada Suryono Pane, S.H., M.H., Sri Sugeng Pujiatmiko, S.H., dan Ahmad Yani,
S.H., yang kesemuanya merupakan advokat pada Kantor Hukum HSP & Partner,
beralamat di Jalan Joko Sambang Nomor 3, Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji,
Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon X disebut sebagai--------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 28 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 28 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 44/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 46/PUU-XXIV/2026 pada tanggal
4
29 Januari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 20
Februari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,
menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,
menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum”.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekusaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah
Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia”.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
5
2011
Tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan,
menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
6. Bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terhadap
Undang-Undang Dasar 1945 adalah perkara konstitusi yang menjadi
kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dan permohonan pengujian a
quo telah mengacu dan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang.
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya
menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, melekat 5 (lima) fungsi, yaitu:
a. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of
constitution).
b. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir akhir konstitusi (the final
interpreter of constitution).
c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (the guardian of
democracy).
d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga
Negara (the protector of citizen’s constitutional rights).
e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (the
protector of human rights).
8. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji ketentuan Pasal 192
ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU terhadap Undang-Undang Dasar 1945,
Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal
demokrasi dan pelindung hak konstitusional warga negara, karena hak
konstitusional Para Pemohon memiliki potensi dirugikan dengan berlakunya
norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU yang sangat merugikan
Para Pemohon terkait dengan batasan waktu 5 (lima) hari kalender dalam
mengajukan keberaran daftar pembagian harta pailit yang dihitung mulai
sejak pengumuman daftar pembagian harta pailit di surat kabar oleh
kurator.
6
9. Bahwa upah buruh merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagaimana
Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan. Hak ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengatur
pengupahan
melalui
undang-undang
untuk
memastikan
pekerja
mendapatkan penghasilan yang layak sebagai sarana pemenuhan
kebutuhan hidup.
10. Bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa
pembayaran upah pekerja harus didahulukan atas semua jenis kreditur
lainnya, bahkan kreditur separatis, dalam kasus kepailitan perusahaan,
sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XI/2013,
yang amar putusannya menyatakan: “pembayaran upah pekerja/buruh
didahulukan atas semau jenis Kreditur termasuk atas tagihan Kreditur
Separatis, Kantor Lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah”. Hal
ini menegaskan dan membuktikan betapa pentingnya upah bagi
kelangsungan hidup pekerja.
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan di atas, maka
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berhak dan berwenang secara
absolut untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 192 ayat (2)
dan ayat (3) UU PKPU terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sehingga
oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan
memutus permohonan Para Pemohon a quo.
II.
KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON.
1. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat formil yang
harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan
pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945
kepada
Mahkamah
Konstitusi
sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun
2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
2. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon didasarkan pada Pasal 27 ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “segala warga negara
7
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
3. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon didasarkan pada Pasal 28D ayat
(1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
4. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon didasarkan pada Pasal 28D ayat
(3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “setiap warga negara
berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
5. Bahwa kedudukan hukum Para Pemohon didasarkan pada Pasal 51 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia.
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
c. Badan hukum publik atau privat, atau
d. Lembaga Negara”.
6. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dinyatakan: “yang
dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945”.
7. Bahwa kedudukan hukum Para Pemohon berdasarkan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, telah mengatur:
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:
- Perseorangan Warga Negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama.
8
- Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau
- Lembaga Negara”.
8. Bahwa kedudukan Para Pemohon I sampai dengan Pemohon X adalah
buruh (pekerja) PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam Pailit) berdasarkan
Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby, tanggal 30 Nopember 22. (vide
Bukti P-5).
9. Bahwa Para Pemohon I sampai dengan Pemohon X adalah pekerja di PT.
Karyamitra Budisentosa (Dalam Pailit) sebagaimana bukti Kartu Tanda
Pengenal PT. Karyamitra Budisentosa Para Pemohon (vide Bukti P-11),
yang mempunyai kepedulian perlindungan terhadap para karyawan PT.
Karyamitra Budisentosa khususnya dan pekerja yang berkerja pada
perusahaan lain pada umumnya yang akan mengajukan gugatan keberatan
daftar pembagian harta pailit. Maka Para Pemohon mengajukan pengujian
materiil Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Udang Nomor 37 Tahun
2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
yang secara substansi merugikan hak konstitusional Para Pemohon,
khususnya berkaitan dengan pembatasan waktu 5 (lima) hari kalender untuk
mengajukan keberatan daftar pembagian harta pailit.
10. Bahwa Para Pemohon I sampai dengan Pemohon X adalah perorangan
warga negara Indonesia yang bergerak atas dasar kepentingan pribadi serta
kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan keadilan
sosial, hukum dan hak asasi manusia, termasuk hak-hak pekerja di
Indonesia.
11. Bahwa Para Pemohon selaku buruh memiliki hak atas upah dan pesangon
yang belum dibayar oleh debitur pailit telah mengalami pemberlakuan Pasal
192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU terkait dengan pengajuan gugatan
keberatan daftar pembagian harta pailit yang terhalang oleh pembatasan
jangka waktu 5 (lima) hari kalender sejak daftar pembagian diumumkan oleh
Kurator di Surat Kabar yang tidak terakses oleh Para Pemohon, sehingga
9
gugatan pengajuan keberatan daftar pembagian ditolak oleh pengadilan
karena gugatannya telah lewat waktu 5 (lima) hari kalender. (vide P-12).
12. Bahwa berkaitan dengan daftar pembagian harta pailit, kepaniteraan
pengadilan juga tidak menyediakan atau menempelkan daftar pembagian
boedel di papan pengumuman pengadilan, sehingga Para Pemohon dalam
mengajukan gugatan keberatan pembagian boedel melebihi batas waktu 5
(lima) hari kalender untuk mengajukan keberatan pembagian boedel pailit.
Pun demikian, yang diumumkan di surat kabar hanya mengumumkan telah
tersedianya daftar pembagian harta pailit dan tidak merinci jumlah piutang
yang akan diperoleh Para Pemohon. Jadi, Para Pemohon kesulitan
mendapatkan rincian jumlah piutang yang akan dibayar oleh Kurator
sebagai dasar dan bukti untuk mengajukan gugatan keberatan daftar
pembagian harta pailit.
13. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) Undang-
UU PKPU Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, yang memberikan pembatasan waktu 5 (lima) hari kalender dihitung
sejak diumumkan daftar pembagian boedel pailit oleh Kurator secara nyata
telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon, karena setelah diketahui
penyediaan pembagian yang ditetapkan dalam daftar pembagian boedel
pailit tidak sesuai dengan pengajuan daftar piutang yang diajukan oleh
buruh in casu Para Pemohon.
14. Bahwa pembatasan ketentuan tenggang waktu mengajukan keberatan
pembagian boedel sangat merugikan Para Pemohon, karena selain limitasi
waktu hanya 5 (lima) hari, untuk menghitung 5 (lima) hari adalah hari
kalender dengan ketentuan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu
jatuh pada hari minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya, sehingga hari
sabtu tetap dihitung 1 (satu) hari, padahal hari sabtu pengadilan tidak ada
jam kerja (tutup), sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PKPU.
15. Bahwa terhadap kerugian konstitusional Para Pemohon, Mahkamah
Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian
konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang,
dimana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Nomor 011/PUU-V/2007, dan putusan-
putusan selanjutnya kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam
10
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 dalam Pasal 4 ayat
(2), yang menyatakan: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya
undang-undang atau Perppu apabila:
a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
dirugikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.
c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi.
d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakuknya
undang-undang
atau
Perppu
yang
dimohonkan
pengujian, dan
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi”.
16. Bahwa terhadap pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional,
maka Para Pemohon diharuskan memenuhi 2 (dua) syarat untuk dapat
mengajukan permohonan pengujian, yaitu:
a. Syarat adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon
yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
b. Syarat adanya kerugian konstitusional oleh berlakunya undang-undang
atau perppu.
Bahwa
untuk
memenuhi
ketentuan
syarat-syarat
terhadap
kerugian
konstitusional Para Pemohon, maka Para Pemohon dapat menjelaskan sebagai
berikut:
a. Kedudukan Hukum Para Pemohon (legal standing).
Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia
sebagai buruh PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam Pailit) yang memiliki
hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar 1945 sebagaimana tertuang dalam Pasal Pasal 27 ayat
(1), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28 I ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11
b. Kerugian Konstitusional Pemohon (constitutional injury).
Bahwa upah buruh merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh
UUD 1945, terutama melalui Pasal 28 D ayat (2) yang menyatakan
bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan. Hak ini menjadi dasar bagi pemerintah
untuk
mengatur
pengupahan
melalui
undang-undang
untuk
memastikan pekerja mendapatkan penghasilan yang layak sebagai
sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Maka oleh karenanya Negara
harus memberikan perlindungan hukum untuk memastikan hak upah
ini dipenuhi, sehingga pelanggaran terhadap pembayaran upah dapat
dianggap sebagai pelanggaran konstitusional.
Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon adalah kerugian dalam
memperoleh kedudukan hukum yang sama, kerugian atas tidak
adanya kepastian hukum, kerugian dalam ketidakadilan dan
ketidaksetaraan yang sama dan kerugian atas perlakuan diskriminatif,
karena dengan pemberlakuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU
PKPU secara konstitusional merugikan Para Pemohon dengan
pemberlakuan
limitasi
waktu
yang
tidak
proporsional
untuk
mengajukan keberatan daftar pembagian boedel pailit hanya dengan
tenggang waktu 5 (lima) hari kalender dihitung sejak diumumkan daftar
pembagian boedel pailit oleh Kurator di surat kabar, dengan ketentuan
penghitungan hari dalam tenggang waktu adalah hari kalender.
Sedangkan pengumuman daftar pembagian harta pailit hanya
mengumumkan telah tersedianya daftar pembagian dan bukan rincian
jumlah daftar pembagian harta pailit, maka dengan pemberlakuan 5
(lima) hari kalender untuk mengajukan gugatan keberatan daftar
pembagian, Para Pemohon belum mendapatkan rincian daftar
pembagian harta pailit, sehingga pengajuan gugatan keberatan daftar
pembagian selalu lewat tenggang waktu 5 (lima) hari kalender.
17. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepalitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU), telah menimbulkan kerugian
yang sangat nyata terhadap kepentingan Para Pemohon, karena dalam
mengajukan keberatan pembagian beodel pailit ditentukan limitasi waktu
12
yang dihitung dari pengumuman daftar pembagian boedel pailit, sebab Para
Pemohon tidak bisa melihat pengumuman daftar pembagian yang
diumumkan oleh Kurator, baik di surat kabar maupun yang ditempelkan di
papan pengumuman di pengadilan. Maka seharusnya penghitungan
tenggang waktu pengajuan keberatan daftar pembagian boedel dihitung
sejak pembagian daftar boedel pailit diterima oleh kreditur dan bukan sejak
daftar pembagian boedel diumumkan oleh Kurator. Jadi, tenggang waktu 5
(lima) hari dihitung sejak daftar pembagian boedel pailit diterima oleh
kreditur, sehingga Para Pemohon dapat melihat secara langsung
penyediaan daftar pembagian.
18. Bahwa sebagai akibat dari berlakunya Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU) tidak dapat mengajukan
keberatan daftar pembagian boedel pailit, karena terhalang oleh limitasi
tenggang waktu dihitung dari sejak diumumkan daftar pembagian boedel
oleh kurator. Sehingga keberlakuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU
PKPU a quo menyebabkan Para Pemohon mengalami dan mendapatkan
perlakuan yang tidak adil dalam mempertahankan hak konstitusional Para
Pemohon untuk mendapatkan haknya secara proporsional.
19. Bahwa dari urian di atas telah secara jelas dan nyata bahwa berlakunya
berlakunya Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU telah melanggar dan
merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagai berikut:
a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum
yang adil dihadapan hukum.
b. Hak atas keadilan dan kesempatan dalam mempertahankan hak-haknya
dalam pembagian boedel.
c. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan
layak dalam hubungan kerja
d. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun
dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja yang
tidak mampu mengajukan keberatan pembagian boedel dalam tenggang
waktu yang terbatas yang bersifat diskriminatif itu.
20. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai perorangan Warga
Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini tidak dapat mempertahankan
13
dan mendapatkan hak upahnya secara proporsional ketika perusahaan
dalam keadaan pailit.
21. Bahwa kerugian faktual dan spesifik akibat pemberlakuan Pasal 192 ayat
(2) dan ayat (3) UU PKPU kepada Para Pemohon terkait dengan keberatan
pembagian beodel pailit adalah sebagai berikut:
a. Bahwa secara spesifik dan aktual menyebabkan Para Pemohon tidak
mendapatkan pembagian hak atas upah, pesangon dan THR yang layak
dan proporsional.
b. Bahwa hak upah, pesangon dan THR Para Pemohon beserta karyawan
sejumlah 4.800 karyawan, termasuk Para Pemohon, yang masih aktif
menjalankan pekerjaan tidak dibayar oleh perusahaan dalam rentang
waktu bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Pebruari 2022. Para
Pemohon
mengajukan
tagihan
upah
dan
THR
sebesar
Rp.
86.612.769.390,00 dan diakui oleh Kurator hanya sebesar Rp.
51.177.072.610,00 yang tertuang dalam daftar piutang tetap.
c. Bahwa kurator dalam penyediaan pembagian boedel tidak sesuai
proporsionalitas pembagian pembayaran upah Para Pemohon beserta
karyawan sejumlah 4.800 karyawan, maka Para Pemohon akan
mempertahankan hak konstitusionalnya untuk menuntut pembayaran hak
upah yang tidak sesuai secara proporsional, namun oleh karena dibatasi
dengan limitasi tenggang waktu 5 (lima) hari kalender untuk mengajukan
keberatan daftar pembagian boedel pailit, maka tuntutan (gugatan lain-
lain) ditolak oleh pengadilan, karena dianggap telah lewat waktu dan itu
berdampak merugikan hak konstitusional Para Pemohon.
d. Bahwa Para Pemohon pernah mengajukan keberatan pembagian boedel
di pegadilan, antara lain:
Perkara Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit-Keberatan Daftar Pembagian/2024/
PN.Niaga.Sby.
Perkara Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit-Keberatan Daftar Pembagian/2024/
PN.Niaga.Sby.
Bahwa dari semua gugatan lain-lain atau keberatan pembagian boedel
dimaksud di atas telah diputus oleh Pengadilan dinyatakan ditolak,
karena pengajuan gugatannya lewat waktu atau melebihi tenggang waktu
5 (lima) hari kalender sejak diumumkan daftar pembagian boedel oleh
14
Kurator, karena dalam perkara penyediaan daftar pembagian diumumkan
oleh Kurator pada hari Jum’at, sehingga hari sabtu dan minggu tetap
dihitung dalam tenggang waktu 5 (lima) hari dimaksud, maka praktis
buruh sebagai kreditur hanya punya waktu 2 (dua) hari untuk mengajukan
keberatan pembagian boedel, dan dengan waktu hanya 2 (dua) hari tidak
cukup waktu untuk mengajukan keberatan pembagian, karena dalam
mengajukan
keberatan
harus
melampirkan
penyediaan
daftar
pembagian, sedangkan kreditur (khususnya buruh) tidak pernah
mendapat atau menerima penyediaan daftar pembagian secara tertulis
dari kurator, dan buruh in casu Para Pemohon tidak mengetahui adanya
pengumuman pembagian boedel di surat kabar atau ditempelkan di
papan pengumuman pengadilan. Selain itu Kurator mengumumkan
penyediaan pembagian boedel di Surat Kabar yang tidak terkenal,
sehingga tidak terjangkau oleh buruh, dan pengumuman di Surat Kabar
tersebut hanya memberitahukan adanya penyediaan daftar pembagian
tanpa merinci daftar pembagian boedel yang diterima buruh, sehingga
buruh sulit untuk mengakses berapa pembagian boedel yang diterima
oleh buruh, padahal penyediaan daftar pembagian itu sebagai objek
gugatan yang harus dilampirkan dalam gugatan lain-lain.
e. Bahwa hak atas upah dan pesangon merupakan perwujudan dari hak
konstitusionalitas Para Pemohon sebagaimana Pasal 27 ayat (2) dan
Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945, yang belum dibayar, karena perusahaan
telah dinyatakan pailit, dan jalan satu-satunya untuk mempertahankan
hak atas upah dan pesangon yang tidak sesuai dengan penyediaan
daftar pembagian boedel adalah dengan mengajukan keberatan
penyediaan daftar pembagian boedel pailit, meskipun banyak perkara
gugatan keberatan daftar pembagian boedel dinyatakan ditolak dengan
alasan pengajuan keberatan pembagian telah melebihi tenggang waktu
yang ditentukan atau akan mengajukan keberatan penyediaan daftar
pembagian, namun terkendala sudah lebih dari limitasi waktu 5 (lima) hari
kalender.
f. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa akibat berlakunya Pasal 192
ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU telah melanggar dan merugikan hak
konsitusional Para Pemohon, sehingga bertentangan dengan ketentuan
15
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yaitu:
- Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
- Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang menyatakan:
Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum”.
Ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
- Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang menyatakan:
Ayat (2) “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
22. Bahwa dengan argumentasi yuridis di atas, Para Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon pengujian undang-
undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51
ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan
5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat
Mahkamah Konstitusi yang selama ini menjadi yurisprudensi dan kemudian
Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025.
23. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Pemohon sebagai warga
negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan hak atas
upah yang adil sebagaimana Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, maka Para
Pemohon memiliki hak dan/atau kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang ke Mahkamah Konstitusi.
16
III.
ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dan dikemukakan dalam Kewenangan
Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Para Pemohon dan Kerugian
Konstitusional Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas merupakan
bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok
permohonan a quo.
2. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945) adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan
bernegara Indonesia, karenanya UUD 1945 haruslah dipahami secara
komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Sebagai negara yang
berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya
terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan
dan moral. Hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk
menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
3. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pasal 1 ayat (3) secara jelas menegaskan Negara Republik Indonesia
adalah Negara Hukum, karena itu Perlindungan hukum dan keadilan
merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang
dijamin oleh konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh
konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (due process of law).
Dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama
di hadapan hukum (equality before the law).
4. Bahwa John Rawls di dalam bukunya A Theory of Justice (Pustaka Pelajar:
2011) menyatakan bahwa keadilan sebagai fairness. Keadilan adalah
kebajikan utama dalam institusi, sebagaimana kebenaran dalam sistem
pemikiran. Bertindak sewenang-wenang (Pemohon: atas nama undang-
undang) adalah dilarang. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar
pada keadilan, sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa
membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya
kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang
didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang
dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar
keuntungan yang dinikmati banyak orang lainnya. Hak-hak yang dijamin
17
oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi
kepentingan sosial.
5. Bahwa Para Pemohon I sampai dengan Pemohon X merupakan perorangan
warga negara Indonesia yang semata-mata didasari untuk kepedulian dan
dapat memberikan perlindungan dan penegakan keadilan sosial, hukum
dan hak asasi manusia, termasuk hak-hak pekerja di Indonesia dalam
mempertahankan hak upah yang belum dibayar pada perusahaan yang
dinyatakan pailit oleh pengadilan.
6. Bahwa berkaitan dengan kedudukan kreditur preferen dalam pembagian
harta pailit berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-
XI/2023 pada halaman 40 sampai dengan halaman 41, yang menyatakan:
“Bahwa pernyataan pailit oleh hakim adalah merupakan satu peletakan sita
umum (algemene beslag) terhadap seluruh harta kekayaan seorang debitor.
Tujuannya adalah supaya dapat membayar semua tagihan kreditor secara
adil, merata, dan seimbang. Pembayaran tagihan kreditor dilakukan
berdasarkan asas “pari passu pro rata parte”, karena memang kedudukan
kreditor pada dasarnya adalah sama, akan tetapi dalam pelaksanaannya
diatur berdasarkan peringkat atau prioritas piutang yang harus dibayar
terlebih dahulu yang diatur dalam undang-undang terkait dengan jaminan
terhadap pinjaman yang diberikan kreditor terhadap seorang debitor.
Kreditor yang demikian sejak awal diperjanjikan untuk diselesaikan
tagihannya lebih dahulu dan secara terpisah (separate) dengan hak untuk
melakukan eksekusi terhadap harta yang dijaminkan. Demikianlah kreditor
yang dijamin dengan hipotek, gadai, fidusia dan hak tanggungan lainnya.
Dalam urutan berikutnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan,
adalah tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk
Pemerintah, kemudian upah buruh. Padahal penjelasan pasal tersebut
menyatakan “Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah
pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya”.
Bahwa pada bagian lain dari putusan tersebut Mahkamah juga
mempertimbangkan,
tidak
dapat
disangkal
bahwa
kedudukan
pekerja/buruh dalam perusahaan merupakan salah satu unsur yang sangat
vital dan mendasar yang menggerakkan proses usaha. Unsur lain yang
memungkinkan usaha bergerak adalah modal, yang juga merupakan unsur
18
yang esensial. Masing-masing unsur tersebut diikat dengan dengan
perjanjian, yang karena isinya menjadikan unsur-unsur tersebut tidak
memiliki kedudukan yang sama dilihat dari ukuran kepastian, jaminan, dan
masa depan jika timbul resiko yang berada di luar kehendak semua pihak.
Pengakuan tetap harus mempertimbangkan kedudukan yang berbeda dan
resiko dalam kehidupan ekonomi berbeda yang tidak selalu dapat
diperhitungkan. Oleh karena itu, dalam membuat kebijakan hukum, hak-hak
pekerja/buruh tidak boleh termarginalisasi dalam kepailitan, namun tidak
boleh mengganggu kepentingan kreditor (separatis) yang telah diatur dalam
ketentuan hukum jaminan baik berupa gadai, hipotek, fidusia maupun hak
tanggungan lainnya”.
Maka berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut di
atas, terhadap ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945,
sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan norma terhadap Pasal 95 ayat
(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut yang berbunyi:
“Pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua
jenis kreditur termasuk tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara,
kantor lelang dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan
pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua
tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang
dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”. Namun
terhadap norma tersebut, pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang
masih tetap setelah pembayaran atau pembagian dari kreditur separatis.
Maka dengan penetapan daftar pembagian harta pailit oleh kurator yang
disetujui oleh Hakim Pengawas, yang tidak disetujui oleh kreditur preferen
dan konkuren, maka dapat mengajukan gugatan keberatan daftar
pembagian harta pailit sebagaimana ketentuan Pasal 192 Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (UU PKPU).
7. Bahwa Para Pemohon sebagai kreditur preferen pernah mengajukan
gugatan keberatan daftar pembagian kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit-
Keberatan Daftar Pembagian/2024/PN.Niaga.Sby, dan Perkara Nomor
19
3/Pdt.Sus-Pailit-Keberatan Daftar Pembagian/2024/PN.Niaga.Sby (vide
Bukti P-4), namun semuanya ditolak oleh Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Surabaya, karena telah lewat waktu sebagaimana
ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 (UU PKPU), yang menyatakan:
Pasal 193 Ayat (1): “Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut
dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera
Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan.
Pasal 193 Ayat (2): “Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampirkan pada daftar pembagian”.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 UU PKPU di atas harus
melampirkan daftar pembagian, sedangkan Para Pemohon sulit untuk
mendapatkan daftar pembagian, meskipun kepantiteraan pengadilan wajib
menyediakan daftar pembagian sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1)
UU PKPU, yang menyatakan: “Daftar pembagian yang telah disetujui oleh
Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat
dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim
Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui”.
Bahwa Para Pemohon telah melihat di papan pengumuman Pengadilian
Negeri Surabaya dan melihat di aplikasi e-LIT, namun tidak menemukan
rincian daftar pembagian harta pailit sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat
(1) UU PKPU, maka Para Pemohon dalam mengajukan gugatan keberatan
daftar pembagian boedel pailit lewat waktu. Jadi dalam hal ini telah terjadi
ketidaksetaraan akses dalam memperoleh informasi terkait dengan daftar
pembagian yang diumumkan oleh kurator, karena yang diumumkan oleh
kurator hanya mengumumkan telah tersedianya daftar pembagian harta
pailit dan bukan rincian daftar pembagian harta pailit yang akan dibagi
kepada para kreditur. (vide Bukti P-12).
8. Bahwa Para Pemohon telah melakukan penelusuran terkait gugatan
keberatan daftar pembagian harta pailit, namun gugatan keberatan daftar
pembagian harta pailit yang diajukan oleh buruh atau karyawan terkait
dengan pembagian harta pailit dinyatakan ditolak oleh pengadilan, karena
gugatan keberatan daftar pembagian telah melewati tenggang waktu 5
20
(lima) hari kalender sejak diumumkan daftar pembagian harta pailit di surat
kabar oleh kutaror.
9. Bahwa dalam prakteknya ketentuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU
PKPU hanya diperuntukan kreditur preferen dan kreditur konkuren dan
bukan kreditur separatis, karena gugatan keberatan daftar pembagian harta
pailit hanya diajukan oleh Para Pemohon atau kreditur preferen atau kreditur
konkuren, sedangkan kreditur separatis tidak pernah mengajukan gugatan
keberatan daftar pembagian harta pailit, karena merasa dirinya sebagai
kreditur separatis memiliki kedudukan paling tinggi dalam penyelesaian dan
pembagian harta pailit, karena kreditur separatis memiliki hak untuk
mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana
ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,
sehingga Para Pemohon belum pernah menemukan kreditur separatis
mengajukan gugatan keberatan daftar pembagian di pengadilan niaga.
10. Bahwa pemberlakuan norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU
terkait dengan tenggang waktu mengajukan keberatan pembagian boedel
tidak menentukan secara tegas, namun terkait dengan pemberlakuan
jangka waktu 5 (lima) hari kalender sejak diumumkan penyediaan daftar
pembagian di surat kabar merujuk pemberlakuan jangka waktu 5 (lima) hari
Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UU PKPU), maka
oleh karena tidak menentukan pemberlakuan jangka waktu 5 (lima) hari
kelender untuk mengajukan keberatan daftar pembagian harta pailit,
sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus pengingkaran
hak-hak Para Pemohon sekalu pekerja dan pekerja lainnya yang bekerja di
perusahaan yang telah mengalami pailit berdasarkan putusan pengadilan
terkait dengan pembagian harta pailit.
11. Bahwa pemberlakuan tenggang waktu 5 (lima) hari kalender berdasarkan
Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU untuk mengajukan keberatan
daftar pembagian didasarkan atau merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat
(4) UU PKPU yang menyatakan: ““Dalam jangka waktu paling lambat 5
(lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator
dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang
21
ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan
pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:
a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitor.
b. nama Hakim Pengawas.
c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator.
d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila
telah ditunjuk, dan
e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor”.
Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU PKPU di atas bukan terkait dengan
norma untuk mengatur gugatan keberatan daftar pembagian, namun
mengatur terkait dengan norma pengumuman ikhtisar putusan pernyataan
pailit.
12. Bahwa norma yang diajukan pengujian dalam perkara ini adalah Pasal 192
ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU, karena telah secara nyata melanggar prinsip
ketidakadilan, ketidaksetaraan dan ketidakpastian hukum mengingat norma
Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU a quo tidak mengatur dengan jelas
dan pasti terkait dengan “tenggang waktu pengajuan keberatan
pembagian”, sebab tenggang waktu 5 (lima) hari yang dirujuk dari ketentuan
Pasal 15 ayat (4) UU PKPU yang secara norma bukan mengatur terkait
dengan norma tenggang waktu mengajukan keberatan pembagian, namun
norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU a quo memberlakukan
ketentuan Pasal 15 ayat (4) khusus jangka waktu 5 (lima) hari kalender,
sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Seharusnya ketentuan Pasal
192 ayat (2) dan ayat (3) dapat memberlakukan norma jangka waktu sendiri
tanpa merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU PKPU untuk
memberikan kepastian hukum.
13. Bahwa konsekuensi logis dari dirujuknya Pasal 15 ayat (4) UU PKPU
dengan menggunakan tenggang waktu 5 (lima) hari kalender dalam
mengajukan keberatan pembagian, maka agar pemaknaan frasa dalam
Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU sepanjang frasa “Dalam tenggang
waktu paling lambat 5 (lima) hari…” sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (4)
UU PKPU yang diterapkan pada Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) a quo, maka
ketentuan Pasal 192 ayat (2) UU PKPU sepanjang frasa “Penyediaan daftar
pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
22
diumumkan oleh Kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (4)”, tidak dimaknai “Penyediaan daftar pembagian dan
tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak diterimanya
penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari kurator kepada kreditur
dan debitur serta diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (4)”. Sedangkan ketentuan Pasal 192 ayat (3) UU
PKPU sepanjang frasa “Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian
tersebut diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)”, tidak dimaknai “Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mulai berlaku pada hari dan tanggal sejak diterimanya penyediaan daftar
pembagian secara tertulis dari kurator kepada kreditur dan debitur serta
diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.
14. Bahwa pemberlakuan tenggang waktu 5 (lima) hari kalender sejak
diumumkan dalam surat kabar dalam mengajukan keberatan daftar
pembagian, maka Para Pemohon kesulitan dalam memperoleh daftar
pembagian, karena yang diumumkan dalam surat kabar tersebut bukan
merupakan rincian daftar pembagian harta pailit yang diperoleh oleh Para
Pemohon, namun hanya mengumumkan telah tersedianya daftar
pembagian harta pailit.
Kesulitan Para Pemohon dalam mengajukan keberatan daftar pembagian
adalah:
Untuk memperoleh atau mendapatkan daftar pembagian harta pailit.
Mengakses pengumuman di surat kabar, karena Kurator dalam
mengumumkan daftar pembagian di surat kabar yang tidak terjangkau
oleh Para Pemohon atau surat kabar yang tidak terbit di wilayah Para
Pemohon.
Kurator dalam mengumumkan daftar pembagian harta pailit dilakukan
pada hari Jum’at, sedangkan hari sabtu dan minggu tetap dihitung dalam
jangka waktu 5 (lima) hari kalender tersebut.
15. Bahwa pemberlakuan norma jangka waktu 5 (lima) hari kalender untuk
pengajuan
keberatan
daftar
pembagian
boedel
dalam
kualifikasi
pemberlakuan norma yang tidak realistis, sangat singkat dan tidak lazim,
karena jangka waktu 5 (lima) hari kelender tidak cukup bagi Para Pemohon
23
selaku kreditur preferen untuk mempelajari, menghitung dan mengajukan
keberatan daftar pembagian boedel dimaksud. Pada umumnya konteks
pemberlakuan jangka waktu keberatan dalam hukum acara perdata atau
administrasi biasanya menggunakan hitungan hari kerja atau memiliki
tenggat waktu yang lebih panjang, misalnya 7 (tujuh) hari atau 14 (empat
belas) hari untuk menjamin hak-hak para pihak. Maka oleh karenanya,
pemberlakuan jangka waktu 5 (lima) hari kalender merupakan tenggat waktu
yang sangat singkat dapat merugikan kreditur preferen dan konkuren dalam
mengajukan keberatan daftar pembagian, karena terdapat resiko hukum
ketika pengajuan keberatan daftar pembagian telah lewat waktu 5 (lima) hari
kelender sejak diumumkan di surat kabar, maka batas waktu pengajuan
keberatan daftar pembagian telah lewat waktu dan daftar pembagian
menjadi mengikat kepada para kreditur, sebagaimana ketentuan Pasal 196
ayat (4) UU PKPU yang menyatakan: “Karena lampaunya tenggang waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, tanpa ada yang mengajukan
perlawanan atau perlawanan telah diputus oleh Pengadilan maka daftar
pembagian menjadi mengikat”.
16. Bahwa pemberlakuan norma jangka waktu 5 (lima) hari kalender sejak
diumumkan daftar pembagian boedel di surat kabar oleh Kurator untuk
mengajukan keberatan daftar pembagian dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat
(3) UU PKPU merupakan norma yang tidak memenuhi rasa keadilan dalam
mempertahankan hak konstitusional buruh untuk mendapatkan dan
menerima upah terhutang serta pesangon yang layak dan proporsional
dalam kepailitan.
Bahwa terkait dengan rincian penyediaan daftar pembagian Para Pemohon
harus meminta kepada kepaniteraan pengadilan untuk mendapatkan rincian
daftar pembagian harta pailit dan itu harus mengajukan permohonan serta
membutuhkan waktu yang lama. Maka dengan pemberlakuan tenggang
waktu 5 (lima) hari kalender sejak diumumkan penyediaan daftar pembagian
boedel di surat kabar merupakan bentuk pengaturan yang tidak
mencerminkan rasa keadilan bagi kaum buruh sebagai kreditur preferen
dalam mempertahankan hak-hak konstitusionalnya dibanding kreditur
separatis (Bank) yang mendapatkan prioritas didahulukan dalam pembagian
boedel pailit. Sebab Bank memiliki “kasta” tertinggi dalam pembagian boedel
24
pailit dibandingkan kedudukan kaum buruh sebagai kreditur preferen,
sehingga pemberlakuan pembagian boedel pailit tersebut bertentangan
dengan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, “Setiap orang berhak bebas dari
perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif
itu”. Meskipun secara hukum kedudukan golongan kreditur dalam hukum
kepailitan memiliki hak yang sama atas harta boedel sebagaimana asas
paritas creditorium, namun asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu
golongan kreditur separatis, preferen dan konkuren dengan ketentuan
golongan kreditur yang memegang hak jaminan atas kebendaan dan
didahulukan haknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,
maka asas paritas creditorium hanya berlaku untuk kreditur konkuren. Pun
demikian terhadap golongan kreditur preferen, meskipun telah ada Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang memberikan prioritas
pembayaran upah buruh di atas semua jenis kreditur terkait dengan
pemberlakuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan yang bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang
tidak
dimaknai
“Pembayaran
upah
pekerja/buruh
yang
terhutang
didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk tagihan kreditur separatis,
tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk
Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya
didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor
lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari
kreditur separatis”.
Maka oleh karena kedudukan kreditur preferen in casu Para Pemohon tetap
dibawah kreditur separatis dalam pembagian harta pailit, sehingga Para
Pemohon in casu kreditur preferan dalam mempertahankan hak upahnya
dalam pembagian harta pailit telah menempuh keberatan daftar pembagian
harta pailit, namun terbentur pemberlakukan pembatasan jangka waktu 5
(lima) hari kelender dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU untuk
mengajukan gugatan keberatan daftar pembagian harta pailit, sehingga
pengajuan gugatan keberatan daftar pembagian dinyatakan telah lewat
waktu 5 (lima) hari kalender sebagaimana Pasal 1 angka 9 UU PKPU yang
25
menyatakan: “Hari adalah hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu
tenggang waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari
berikutnya”.
17. Bahwa kedudukan Para Pemohon dalam kepailitan sebagai kreditur
preferen yang penghitungan pembagian boedel pailit dilakukan setelah
pembagian kepada Bank selaku kreditur separatis, maka dalam setiap
pembagian boedel pailit pihak Bank selalu didahulukan dari Para Pemohon
selaku buruh dalam memperoleh sisa pembagian boedel dari Bank. Maka
upaya keberatan daftar pembagian boedel itulah sebagai bentuk kaum
buruh
untuk
mempertahankan
dan
memperjuangkan
hak-hak
konstitusionalnya untuk hidup layak berdasarkan asas pari passu pro rata
parte.
18. Bahwa keadaan diskriminatif tersebut, sesuai dengan pengertian
diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi, “Diskriminasi
adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung
ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar
agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi,
jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan,
penyimpangan, atau penghapusan pengakuan,
pelaksanaan, atau
penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan
baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum,
sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.
19. Bahwa Para Pemohon memahami bahwa kewenangan pengaturan
pembatasan tenggang waktu pengajuan keberatan daftar pembagian
boedel pailit tidak diatur dalam konstitusi dan karenanya pengaturannya
merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-
undang (opened legal policy) untuk mengaturnya, namun Mahkamah
Konstitusi dapat membatalkannya sebagaimana ditegaskan dalam
beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan
terdahulu:
a. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 telah
menyatakan sebagai berikut: “Bahwa Mahkamah dalam fungsinya
sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-
26
Undang jika kalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan
terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk
Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai
buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai
buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal
policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan
ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak
merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-
Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak
nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan
demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.
b. Bahwa pemberlakuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU telah
menimbulkan kerugian hak konstitusional Para Pemohon, baik kerugian
rasionalitas,
ketidakadilan,
maka
hal
tersebut
akan
menjadi
permasalahan konstitusionalitas, jika:
- Menimbulkan problematika pemberlakuan norma tenggang waktu 5
(lima) hari kalender, karena tidak diatur secara tegas dalam Pasal 192
ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU.
- Menimbulkan kerugian konstitusionalitas buruh (pekerja) untuk
mempertahankan hak konstitusionalnya dalam mendapatkan upah
yang layak dan proporsional.
c. Bahwa pengaturan norma tenggang waktu pengajuan keberatan
pembagian boedel pailit merupakan open legal policy pembentuk
Undang-Undang dihadapkan dengan hak konstitusional buruh atau
pekerja yang secara faktual dan spesifik telah menimbulkan kerugian
konstitusional, karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat
(1), dan ayat (3) sebagai berikut:
o Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang menyatakan:
Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum”.
Ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan
dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
27
o Para Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan kepastian
hukum yang adil dan setara, karena Para Pemohon dalam kepailitan
telah kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian.
o Bahwa Para Pemohon kehilangan haknya untuk diperlakukan yang
sama dihadapan hukum dengan kreditur yang lain, mengingat sama-
sama memilik hak yang sama dalam pembagian boedel pailit,
meskipun masing-masing kreditur kedudukannya tidak sama, maka
dengan limitasi tenggang waktu pengajuan keberatan pembagian
boedel pailit, sehingga Para Pemohon kehilangan hak konstitusional
dalam memperoleh dan mendapatkan keadilan, kesetaraan dan
kesempatan untuk melakukan upaya hukum, sehingga hal ini
melanggar Pasal 28 D ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Bahwa Indonesia sebagai suatu negara hukum, yang bertujuan untuk
memberikan keadilan dan kesetaraan dan perlakuan bagi segenap warga
negaranya dalam memperoleh hak-hak dasarnya dalam melakukan
pekerjaannya, maka ketika perusahaan dinyatakan pailit, Para Pemohon
sebagai buruh harus mendapatkan hak-haknya secara konstitusional dan
tidak digantungkan pada ketidakpastian dalam mempertahankan hak hanya
berkaitan dengan tenggang waktu 5 (lima) hari kalender untuk pengajuan
keberatan pembagian boedel pailit dihitung sejak kurator mengumumkan
penyediaan daftar pembagian dan diumumkan dalam surat kabar.
21. Bahwa dalam rangka mencapai tujuannya, maka konsistensi dan
konstinuitas dalam mengatur norma dalam undang-undang harus
diterapkan
secara
berkeadilan
dan
kesetaraan.
Penerapan
dan
pemberlakuan norma harus diberlakukan secara pasti, adil dan setara,
sehingga kaum buruh mendapatkan pemberlakuan yang sama di hadapan
hukum dan kepastian hukum yang adil dan setara.
22. Bahwa agar petitum Para Pemohon tidak menimbulkan ketidakpastian
hukum terkait dengan pihak mana yang diberikan kewenangan untuk
menyampaikan daftar pembagian harta pailit kepada kreditur dan debitur,
maka Kurator sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pemberesan
harta pailit dan yang menentukan pembagian harta pailit, sehingga sudah
sepatutnya Kurator diberikan kewenangan untuk menyampaikan daftar
28
pembagian harta pailit kepada kreditur dan debitur. Jadi terhadap petitum
yang dimohonkan Para Pemohon sepanjang frasa “…sejak diterimanya
penyediaan daftar pembagian secara tertulis kepada kreditur dan debitur…”,
maka harus dimaknai “…sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian
secara tertulis dari Kurator kepada kreditur dan debitur…”.
23. Bahwa Para Pemohon memahami bahwa kewenangan pengaturan
tenggang waktu merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada
pembentuk undang-undang (opened legal policy) untuk mengaturnya,
namun keterbukaan/kebebasan pengaturan kewenangan/kebijakan hukum
tersebut
tidaklah
dibenarkan
jika
kemudian
menimbulkan
ketidakadilan/diskriminasi untuk memperoleh hak dasar yang seharusnya
diterima, sehingga pemberlakuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU
dapat menimbulkan pelanggaran hak konstitusi berupa ketidakpastian
hukum, ketidak-adilan dan diskriminasi terhadap Para Pemohon.
24. Bahwa dengan demikian sebagaimana argumentasi Para Pemohon di atas
terkait ketentuan mengenai tenggang waktu 5 (lima) hari kalender
pengajuan pembagian boedel telah secara nyata mencederai hak
konstitusional Para Pemohon dalam mempertahankan hak atas upah dan
pesangon yang belum dibayar oleh debitur pailit atau oleh kurator, jika
dalam mempertahankan hak konstitusionalnya harus dibatasi waktu 5 (lima)
hari kalender yang penghitungannya sangat diskriminatif dan tidak
berkeadilan, maka secara faktual dan spesifik telah menimbulkan masalah
konstitusionalitas.
25. Bahwa guna menghentikan adanya inskonstitusionalitas ketentuan Pasal
192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU, maka Mahkamah Konstitusi
menyatakan ketentuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU a quo
bertentangan dengan konstitusi, maka tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penyediaan daftar pembagian dan
tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak diterimanya
penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari Kurator kepada kreditur
dan debitur serta diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (4). Pun demikian ketentuan Pasal 192 ayat (3) a quo
bertentangan dengan konstitusi, maka tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai “Tenggang waktu sebagaimana
29
dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal sejak
diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari Kurator
kepada kreditur dan debitur serta diumumkan dalam surat kabar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.
26. Bahwa pemberlakuan norma yang dimohonkan pengujian materiil Pasal 192
ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU tidak berdampak pada pelaksanaan
ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, baik Pasal
193, Pasal 194 dan Pasal 196, karena terkait dengan pemberlakuan jangka
waktu keberatan daftar pembagian hanya diatur dalam Pasal 192 ayat (2)
dan ayat (3) UU PKPU. Pemberlakuan jangka waktu 5 (lima) hari kalender
sebagaimana Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU berdampak pada
Pasal 196 ayat (4) UU PKPU, ketika tidak ada keberatan daftar pembagian
boedel pailt, maka penetapan daftar pembagian oleh kurator berlaku
mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 196 ayat (4) UU PKPU yang
menyatakan: “Karena lampaunya tenggang waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 192, tanpa ada yang mengajukan perlawanan atau perlawanan
telah diputus oleh Pengadilan maka daftar pembagian menjadi mengikat”.
27. Bahwa oleh karenanya, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah
Konstitusi untuk segara memberikan putusan, karena pemberlakuan jangka
waktu 5 (lima) hari kalender dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU
tersebut jelas-jelas melanggar ketidakadilan yang intolerable, sehingga
tidak lagi menganggap sebagai kebijakan open legal policy sebagaimana
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009.
28. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon dalam
mengajukan permohonan uji materil ini kepada Mahkamah Konstitusi
sebagai The Guardian of Constitution, dan jelas bahwa objek permohonan
uji materiil Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU telah merugikan Hak
Konstitusional Para Pemohon yang dilindungi (protected), dihormati
(respected), dan dijamin (guaranted) berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat
(3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 I ayat (1)
dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
29. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Para Pemohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 192 ayat (2) dan
30
ayat (3) UU PKPU telah melanggar konstitusional yang bersifat
fundamental, baik melanggar secara rasionalitas dan keadilan yang
intolerabel dalam pemberlakuan norma jangka waktu 5 (lima) hari kalender
dalam mempertahankan hak-hak konstitusionalitas Para Pemohon untuk
mendapatkan pembagian harta pailit. Selain itu Pasal 192 ayat (2) dan ayat
(3) UU PKPU telah menghilangkan jati diri konstitusi sebagaimana Pasal 27
ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 I ayat (1) dan ayat
(2) UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi tidak lagi menganggap bahwa
permohonan pengujian undang-undang a quo merupakan open legal policy,
melainkan sebagai pelanggaran konstitusi yang harus segera dihentikan.
IV.
PETITUM
Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas dan alasan-alasan
permohonan yang telah dikemukakan dengan ini Para Pemohon memohon
Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan
memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon a quo sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 192 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai
“Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis
dari kurator kepada kreditur dan debitur serta diumumkan dalam surat kabar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)”.
3. Menyatakan Pasal 192 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai
“Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada
hari dan tanggal sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara
31
tertulis dari kurator kepada kreditur dan debitur serta diumumkan dalam surat
kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana
mestinya.
Atau,
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa,
mengadili dan memutus permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, yaitu
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
:
Fotokopi KTP atas nama Para Pemohon;
2.
Bukti P-2
:
Fotokopi Pasal 192 ayat (2) dan Pasal 192 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang
dijadikan objek permohonan judicial review;
3.
Bukti P-3
:
Fotokopi Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun1945;
4.
Bukti P-4
:
Fotokopi Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.Sus-Keberatan
Daftar
Pembagian/2024/PN.Niaga.Sby
jo
Nomor
68/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby;
5.
Bukti P-5
:
Fotokopi Pengumuman Pailit PT. Karyamitra Budisentoso
(Dalam Pailit) di Koran Sindo, tanggal 5 Desember 2022;
6.
Bukti P-6
:
Fotokopi Surat Pengajuan Nomor 06/HSP/XII/2023,
Perihal: Revisi Tagihan Karyawan PT. Karyamitra
Budisentoso (Dalam Pailit) Factory Pandaan, Caruban dan
Ngawi, tanggal 30 Nopember 2023;
7.
Bukti P-7
:
Fotokopi Daftar Piutang Tetap (DPT) Para Pemohon dan
Kreditur lainnya;
8.
Bukti P-8
:
Fotokopi Daftar asset PT. Karyamitra Budisentoso (Dalam
Pailit);
9.
Bukti P-9
:
Fotokopi Daftar Pembagian Tahap I;
32
10.
Bukti P-10
:
Fotokopi Daftar Pembagian Tahap IV;
11.
Bukti P-11
:
Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Para Pemohon I sampai
dengan Pemohon 10, PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam
Pailit);
12.
Bukti P-12
:
Fotokopi Pengumuman Pembagian Harta Pailit oleh
Kurator;
13.
Bukti P-13
:
Fotokopi Jawaban Termohon (Kurator) terkait dengan
Kadaluarsa Pengajuan Keberatan Daftar Pembagian
a quo Dalam Perkara Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit-Keberatan
Daftar
Pembagian/2024/PN.Niaga.Sby,
tanggal
6
September 2024.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
33
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah
pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 192 ayat (2) dan
ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443,
selanjutnya disebut UU 37/2004) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah
berwenang mengadili permohonan para Pemohon.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
34
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan
Pemohon X yang pada pokoknya, sebagai berikut:
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan
a quo adalah norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004, yang rumusan
selengkapnya sebagai berikut.
Pasal 192 ayat (2) UU 37/2004
“Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diumumkan oleh Kurator dalam surat kabar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).”
Pasal 192 ayat (3) UU 37/2004
“Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari
dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat
kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon X mengkualifikasinkan dirinya
sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai
buruh/pekerja pada PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam Pailit) berdasarkan
35
Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby, tanggal 30 November 2022, yang
memiliki hak konstitusional atas persamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja,
serta hak untuk terbebas dari perlakuan diskriminatif dan perlindungan terhadap
perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat
(1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun
1945.
3. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak
konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh
berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian,
Pemohon I sampai dengan Pemohon X menyampaikan alasan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
a. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon X, tagihan upah dan
THR bagi 4.800 (empat ribu delapan ratus) karyawan yang diakui oleh kurator
yang tertuang dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) tidak proporsional karena
hanya sejumlah Rp.51.177.072.610,00 (lima puluh satu miliar seratus tujuh
puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) dari tagihan
yang diajukan sejumlah Rp.86.612.769.390,00 (delapan puluh enam miliar
enam ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan tiga ratus
sembilan puluh rupiah);
b. Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon I sampai dengan Pemohon X
mengajukan upaya keberatan atas daftar pembagian harta pailit pada
Pengadilan Niaga Surabaya antara lain dalam Perkara Nomor 3/Pdt.Sus-
Pailit-Keberatan Daftar Pembagian/2024/PN.Niaga.Sby dan Perkara Nomor
4/Pdt.Sus-Pailit-Keberatan Daftar Pembagian/2024/PN.Niaga.Sby, yang
telah diputus dan dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melewati
tenggang waktu untuk mengajukan keberatan daftar pembagian harta pailit
sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) UU 37/2004 yang merupakan
norma sekunder dari Pasal 192 ayat (1) UU 37/2004;
c. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon X, keterlambatan
pengajuan keberatan tersebut dikarenakan adanya kesulitan untuk
36
mengakses daftar pembagian, baik yang diumumkan oleh kurator maupun
yang ditempel pada papan pengumuman pengadilan, serta adanya kesulitan
untuk memperoleh rincian jumlah piutang yang akan dibayar oleh kurator
sebagai dasar dan bukti untuk mengajukan keberatan daftar pembagian harta
pailit. Terlebih, daftar pembagian yang tidak memuat rincian jumlah daftar
pembagian harta pailit melainkan hanya memuat pengumuman daftar
pembagian harta pailit tersebut diumumkan oleh kurator pada surat kabar
yang tidak terakses oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon X;
d. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon X, keberlakuan Pasal
192 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur perihal penyediaan daftar
pembagian dan tenggang waktu penyediaannya yakni 5 (lima) hari terhitung
sejak diumumkan oleh kurator dalam surat kabar, yang juga merupakan
norma sekunder dari Pasal 192 ayat (1) UU 37/2004 secara spesifik dan
aktual telah menimbulkan kerugian yang sangat nyata terhadap kepentingan
Pemohon I sampai dengan Pemohon X, serta menimbulkan perlakuan yang
tidak adil dan merugikan hak konstitusional Pemohon I sampai dengan
Pemohon X untuk memperoleh imbalan/hak atas upah yang layak dan
proporsional, khususnya ketika perusahaan dalam keadaan pailit.
e. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon X, seharusnya
penghitungan tenggang waktu pengajuan keberatan daftar pembagian harta
pailit selain terhitung sejak daftar pembagian diumumkan oleh kurator pada
surat kabar, juga dihitung sejak daftar pembagian tersebut diterima oleh
kreditor dan debitor agar para kreditor dapat melihat secara langsung
penyediaan daftar pembagian dimaksud.
Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon I sampai
dengan Pemohon X dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut
Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon X telah dapat menguraikan
kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi
sebagai pekerja/buruh pada PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam Pailit) dan
menerangkan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945
[vide Bukti P-5 dan Bukti P-11]. Di samping itu, Pemohon I sampai dengan Pemohon
X juga telah dapat menjelaskan hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan
dengan berlakunya norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004 yang
37
dimohonkan pengujian, di mana Pemohon I sampai dengan Pemohon X tidak
memiliki waktu yang cukup untuk mengajukan upaya hukum/keberatan jika sejak
pengumuman daftar pembagian harta pailit pada surat kabar dijadikan dasar untuk
menghitung tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum perlawanan
dimaksud. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut mempunyai hubungan
sebab-akibat (causal-verband) dan bersifat khusus (spesifik) serta aktual
disebabkan karena berlakunya norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004
yang dimohonkan pengujian. Hal ini karena Pemohon I sampai dengan Pemohon X
beranggapan norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004 mencederai hak
konstitusional untuk memperoleh imbalan/upah yang adil dan layak dalam
hubungan kerja. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon I sampai dengan
Pemohon X dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana
didalilkan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak
terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut
Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon X (selanjutnya disebut para
Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam
mengajukan permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah
mempertimbangkan pokok permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan norma Pasal
192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal
28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan
dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami
dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat ketidaksetaraan akses dalam
memperoleh informasi daftar pembagian harta pailit, baik yang seharusnya wajib
disediakan oleh pengadilan selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim
pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui sebagaimana ketentuan Pasal
38
192 ayat (1) UU 37/2004, maupun yang diumumkan oleh kurator dalam surat
kabar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 192 ayat (2) UU 37/2004.
2. Bahwa menurut para Pemohon, hal tersebut di atas dikarenakan tidak adanya
rincian daftar pembagian harta pailit baik dalam papan pengumuman Pengadilan
Negeri Surabaya dan aplikasi e-LIT, maupun pengumuman oleh kurator pada
surat kabar. Oleh karena yang diumumkan kurator bukanlah rincian daftar
pembagian harta pailit yang akan dibagi kepada para keditor melainkan hanyalah
daftar pembagian harta pailit. Di samping itu, kurator mengumumkan daftar
pembagian dimaksud pada surat kabar yang tidak terbit di wilayah para
Pemohon;
3. Bahwa menurut para Pemohon, hal demikian menyebabkan para Pemohon
dalam mengajukan keberatan daftar pembagian harta pailit menjadi melewati
tenggang waktu 5 (lima) hari sejak diumumkannya daftar pembagian harta pailit
pada surat kabar oleh kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) UU
37/2004;
4. Bahwa menurut para Pemohon, keberlakuan norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat
(3) UU 37/2004 telah secara nyata mencederai hak konstitusional para Pemohon
dalam mempertahankan hak atas upah dan pesangon yang layak dan
proporsional dalam hubungan kerja yang belum dibayar oleh debitor pailit atau
oleh kurator, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang
bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D
ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena norma pasal-pasal a quo
tidak mengatur secara jelas perihal tenggang waktu pengajuan keberatan atas
daftar pembagian harta pailit. Hal ini dikarenakan, substansi norma yang dirujuk
dalam Pasal 192 ayat (2) UU 37/2004, yakni Pasal 15 ayat (4) UU 37/2004,
bukanlah mengatur perihal tenggang waktu mengajukan keberatan atas daftar
pembagian harta pailit, melainkan mengatur perihal jangka waktu pengumuman
ikhtisar putusan pernyataan pailit;
5. Bahwa menurut para Pemohon, penghitungan tenggang waktu pengajuan
keberatan atas daftar pembagian harta pailit dalam norma Pasal 192 ayat (2)
dan ayat (3) UU 37/2004 harus dirumuskan secara tegas dan tidak hanya
terhitung sejak diumumkannya daftar pembagian dalam surat kabar oleh kurator,
melainkan juga sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis
dari kurator kepada kreditor dan debitor.
39
Berdasarkan uraian dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon dalam
petitum pada pokoknya memohon kepada Mahkamah sebagai berikut:
1. Menyatakan Pasal 192 ayat (2) UU 37/2004 yang berbunyi, “Penyediaan daftar
pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diumumkan oleh kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (4)” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai
“Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari
kurator kepada kreditur dan debitur serta diumumkan dalam surat kabar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)”.
2. Menyatakan Pasal 192 ayat (3) UU 37/2004 yang berbunyi, “Tenggang waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal
penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat,
sepanjang tidak dimaknai “Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mulai berlaku pada hari dan tanggal sejak diterimanya penyediaan daftar
pembagian secara tertulis dari kurator kepada kreditor dan debitor serta
diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.
[3.8]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13
(selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
[3.9]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah
berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan
pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.
[3.10]
Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas,
selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas yang
dipersoalkan oleh para Pemohon, yaitu berkenaan dengan rumusan norma Pasal
192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004 yang pada pokoknya mengatur perihal tata
cara pemuatan daftar pembagian yang dimuat dalam surat kabar dan tenggang
40
waktu penyediaan daftar pembagian harta pailit terhitung sejak diumumkannya
daftar pembagian oleh kurator dalam surat kabar yang menurut para Pemohon
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal
28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum para
Pemohon. Berkenaan dengan persoalan yang dipermasalahkan oleh para Pemohon
tersebut, setelah membaca secara saksama permohonan beserta alat-alat bukti
yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut,
sebagai berikut.
[3.10.1] Bahwa norma yang diajukan pengujian oleh para Pemohon adalah norma
Pasal 192 ayat (2) UU 37/2004 yang mengatur perihal penyediaan daftar pembagian
harta pailit yang telah disetujui hakim pengawas dan tenggang waktu penyediaan
daftar pembagian tersebut, serta perintah bagi kurator untuk mengumumkan dalam
surat kabar. Dalam mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 192 ayat (2) UU
37/2004, para Pemohon juga mengaitkan dan mempersoalkan konstitusionalitas
norma Pasal 192 ayat (3) UU 37/2004 yang mengatur perihal mulai berlakunya
tenggang waktu penyediaan daftar pembagian dimaksud, yakni pada hari dan
tanggal diumumkan dalam surat kabar. Dalam hal ini, kedua norma yang
dimohonkan pengujian a quo merupakan satu kesatuan norma dalam Pasal 192 UU
37/2004 yang mengatur perihal penyediaan daftar pembagian harta pailit yang telah
disetujui oleh hakim pengawas, berikut tenggang waktu penyediaan daftar
pembagian dan pengumumannya pada surat kabar oleh kurator agar dapat dilihat
oleh kreditor dalam tenggang waktu tersebut. Penyediaan daftar pembagian harta
pailit dimaksud pada dasarnya merupakan salah satu mekanisme pemberesan harta
pailit yang menjadi peran dan tanggung jawab kurator. Pengurusan dan/atau
pemberesan harta pailit dimaksud berfungsi untuk melindungi para kreditor dalam
memperoleh haknya, serta memastikan dan memberikan jaminan bahwa
pembagian seluruh harta kekayaan debitor untuk membayar tagihan para kreditor
dilakukan secara adil, merata, dan seimbang berdasarkan asas pari passu pro rata
parte sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdata, dengan tetap
memperhatikan dan mendahulukan pembayaran hak-hak kreditor khusus yang
diistimewakan oleh hukum, in casu para Pemohon yang dalam hal ini berkedudukan
sebagai kreditor preferen karena merupakan pekerja/buruh pada PT. Karyamitra
Budisentosa (Dalam Pailit). Hal demikian telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam
41
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 September 2014, yang pada
pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:
“[3.18]…upah pekerja/buruh sesungguhnya adalah hutang pengusaha
kepada pekerja/buruh, yang seharusnya harus dibayar sebelum kering
keringatnya. Dalam perspektif tujuan negara dan ketentuan mengenai
hak konstitusional sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.16],
menurut
Mahkamah
kepentingan
manusia
terhadap
diri
dan
kehidupannya haruslah menjadi prioritas, harus menduduki peringkat
terdahulu sebelum kreditor separatis;
…
Sementara itu, bagi pekerja/buruh upah merupakan sarana untuk
memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya, sehingga menjadi
tidak tepat manakala upah pekerja/buruh tersebut menduduki peringkat
yang lebih rendah dengan argumentasi yang dikaitkan dengan risiko
yang bukan ruang lingkup pertimbangannya. Adalah tidak adil
mempertanggungkan sesuatu terhadap sesuatu yang ia tidak turut serta
dalam usaha. Selain itu, hidup dan mempertahankan kehidupan,
berdasarkan Pasal 28A UUD 1945 adalah hak konstitusional dan
berdasarkan Pasal 28I ayat (1) adalah hak yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun, yang oleh karenanya berdasarkan ayat (4) dan
ayat (5) pasal tersebut, negara dalam hal ini Pemerintah, harus
melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhinya dalam
peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip negara
hukum yang demokratis;
[3.19] … Upah pekerja/buruh secara konstitusional berdasarkan Pasal
28D ayat (2) UUD 1945 merupakan hak konstitusional yang oleh
karenanya adalah hak konstitusional pula untuk mendapat perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Adapun hak-hak lainnya
tidaklah demikian, sehingga implikasi hukumnya adalah wajar bila terkait
dengan pembayaran dimaksud hak tersebut berada pada peringkat di
bawah kreditor separatis. Sementara itu, mengenai kewajiban terhadap
negara hal tersebut adalah wajar manakala berada pada peringkat
setelah upah pekerja/buruh. Argumentasinya adalah, selain berdasarkan
uraian di atas, karena fakta yang sesungguhnya negara memiliki sumber
pembiayaan lain, sedangkan bagi pekerja/buruh upah adalah satu-
satunya
sumber
untuk
mempertahankan
hidup bagi diri
dan
keluarganya;”
Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah
menyatakan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “pembayaran upah
pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas
42
tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang
dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya
didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan
badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis.”
Lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2024,
Mahkamah telah menegaskan pendiriannya dengan sedikit bergeser dari pendirian
sebelumnya, dengan menyatakan Pasal 95 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 36
Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang
tidak dimaknai, “Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen
kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan”.
[3.10.2] Bahwa dalam pemberesan harta pailit, apabila Hakim Pengawas
berpendapat terhadap harta kekayaan debitor terdapat cukup uang tunai, kurator
diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah
dicocokkan [vide Pasal 188 UU 37/2004]. Oleh karenanya, kurator wajib menyusun
suatu daftar pembagian yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran
termasuk di dalamnya upah kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari
tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditor, untuk
dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas [vide Pasal 189 ayat (1) dan ayat
(2) UU 37/2004]. Selanjutnya, daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim
Pengawas dimaksud wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, agar dapat
dilihat oleh kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas
pada waktu daftar tersebut disetujui [vide Pasal 192 ayat (1) UU 37/2004].
Lebih lanjut, mekanisme penyediaan daftar pembagian dan tenggang
waktu penyediaan daftar pembagian tersebut diatur dalam Pasal 192 ayat (2) dan
ayat (3) UU 37/2004 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo. Pasal
192 ayat (2) UU 37/2004 mengatur bahwa penyediaan daftar pembagian dan
tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh kurator
dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) UU 37/2004.
Sementara itu, Pasal 15 ayat (4) UU 37/2004 mengatur bahwa dalam jangka waktu
43
paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh
kurator dan hakim pengawas, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim
pengawas mengenai ikhtisar putusan pailit yang memuat: a) nama, alamat, dan
pekerjaan debitor; b) nama hakim pengawas; c) nama, alamat, dan pekerjaan
kurator; d) nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia kreditor sementara, apabila
telah ditunjuk; dan e) tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor.
Oleh karena itu, tenggang waktu penyediaan daftar pembagian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) UU 37/2004 merujuk pada jangka waktu 5 (lima)
hari yang digunakan untuk mengumumkan ikhtisar putusan pernyataan pailit dalam
Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang
ditetapkan oleh hakim pengawas. Selanjutnya, dalam Pasal 192 ayat (3) UU
37/2004, diatur perihal mulai berlakunya tenggang waktu penyediaan daftar
pembagian tersebut, yakni pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian
diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada Pasal 192 ayat (2) UU
37/2004. Artinya, pengaturan perihal mulai berlakunya tenggang waktu 5 (lima) hari
dalam penyediaan daftar pembagian ini berbeda dengan sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 angka 10 UU 37/2004 yang harus dihitung dengan tidak memasukkan hari
mulai berlakunya tenggang waktu tersebut.
Berdasarkan uraian dasar hukum di atas, apabila para kreditor tidak setuju
dengan pembagian harta pailit sebagaimana diumumkan dalam daftar pembagian
tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 UU 37/2004 para kreditor dapat mengajukan
upaya hukum perlawanan atas daftar pembagian yang dapat diajukan melalui surat
keberatan kepada Pengadilan selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 192 ayat (1) UU 37/2004. Oleh karena itu, apabila dalam tenggang
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 UU 37/2004 para kreditor tidak ada
yang mengajukan perlawanan atau perlawanan telah diputus oleh Pengadilan maka
daftar pembagian menjadi mengikat [vide Pasal 196 ayat (4) UU 37/2004]. Dengan
demikian, fakta hukum a quo menunjukkan bahwa dengan struktur pengaturan yang
saling berkaitan antar pasal demikian, rumusan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU
37/2004 yang dimohonkan pengujian a quo menjadi norma yang bersifat khusus dan
bersifat kontekstual yang dalam penerapannya harus dipahami secara utuh dan
komprehensif.
44
[3.10.3] Bahwa lebih lanjut dalam kaitannya dengan permohonan a quo, para
Pemohon menghendaki agar ketentuan dalam Pasal 192 ayat (2) UU 37/2004 yang
mengatur perihal penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu dimaknai
menjadi sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari kurator
kepada kreditor dan debitor serta sejak diumumkan dalam surat kabar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) UU 37/2004. Berkenaan dengan pemaknaan
yang dimohonkan para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, mekanisme
penyediaan daftar pembagian harta pailit dengan tenggang waktu sebagaimana
diatur dalam Pasal 15 ayat (4) UU 37/2004 yang terhitung sejak diumumkan dalam
surat kabar oleh kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 192 ayat (2) UU 37/2004
merupakan suatu bentuk perintah untuk memenuhi asas publisitas yang pada
hakikatnya memiliki tujuan agar publik/pihak yang berkepentingan khususnya para
kreditor dapat mengetahui tentang adanya penyediaan daftar pembagian harta pailit
untuk menjadi landasan bagi para kreditor dianggap telah mengetahui adanya daftar
pembagian yang di dalamnya memuat rincian penerimaan dan pengeluaran
termasuk di dalamnya upah kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari
tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditor. Oleh karena
itu, jika rumusan dalam petitum permohonan para Pemohon diterapkan atau
dirumuskan secara eksplisit sehingga penghitungan tenggang waktu penyediaan
daftar pembagian menjadi “sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara
tertulis dari kurator kepada kreditor dan debitor serta diumumkan dalam surat kabar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)” maka rumusan tersebut bukan
saja merupakan bentuk pergeseran dari pengejawantahan asas publisitas, namun
juga merupakan suatu bentuk pemberian tugas/kewenangan tambahan kepada
para kurator untuk menyampaikan daftar pembagian secara langsung kepada
kreditor dan debitor, yang menurut Mahkamah justru berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum. Sebab, apabila Mahkamah mengakomodir penambahan
mekanisme penyerahan daftar pembagian secara langsung oleh kurator kepada
kreditor dan debitor sebagaimana rumusan norma yang dimohonkan para
Pemohon, maka akan berpotensi menimbulkan kesulitan atau hambatan dalam
implementasinya. Hal ini salah satunya dikarenakan dalam hal terdapat putusan
pailit yang berkaitan dengan jumlah kreditor yang banyak dengan domisili yang
berbeda-beda dan saling berjauhan, maka akan menimbulkan kesulitan dan
berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum berkenaan dengan subjek hukum
45
yang harus menyampaikan penyediaan daftar pembagian secara tertulis dimaksud
serta tanda bukti apa yang dapat menjadi alat bukti bahwa penyampaian penyediaan
daftar pembagian secara tertulis tersebut sudah benar-benar telah sampai kepada
para kreditor dan debitor, sehingga tenggang waktu mengajukan perlawanan oleh
kreditor dihitung sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis oleh
kreditor dan debitor. Di samping itu, kesulitan lain yang dapat muncul adalah jika
penyampaian penyediaan daftar pembagian secara tertulis sebagaimana
dimohonkan para Pemohon tersebut tidak bertemu dengan kreditor/kuasa
hukumnya dan/atau debitor/kuasa hukumnya secara langsung, sehingga tidak
jelasnya tanda bukti penyampaian penyediaan daftar pembagian secara tertulis
dimaksud harus dituangkan, sebagai bukti bahwa penyampaian tersebut secara sah
telah dapat dijadikan ukuran batas waktu jika akan diajukan perlawanan.
Lebih lanjut, menurut Mahkamah, jika dicermati dengan saksama
kesulitan lain apabila petitum permohonan para Pemohon diakomodir adalah
penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan terhadap penyediaan
daftar pembagian secara tertulis juga disebabkan karena para Pemohon
menginginkan penyampaian penyediaan daftar pembagian secara tertulis
disampaikan kepada kreditor dan debitor, yang artinya para Pemohon menginginkan
syarat-syarat penyampaian dimaksud bersifat kumulatif. Di samping itu, dikarenakan
tidak terdapat mekanisme pengaturan terkait penyampaian secara langsung
penyediaan daftar pembagian harta pailit secara tertulis oleh kurator kepada para
kreditor dan debitor dalam perkara kepailitan sebagaimana mekanisme
penyampaian suatu pemberitahuan atau pemanggilan sidang yang dilakukan oleh
juru sita/juru panggil pengadilan yang dapat dituangkan dalam suatu berita acara
maupun relaas maka hal tersebut semakin membuktikan tidak terdapat landasan
yuridis berkenaan dengan cara yang dipilih oleh para Pemohon sebagaimana yang
diinginkan dalam petitum permohonannya. Terlebih, esensi norma Pasal 192 ayat
(2) UU 37/2004 a quo bukanlah merupakan perintah kepada para kurator untuk
menyampaikan penyediaan daftar pembagian secara tertulis dan secara langsung
kepada para kreditor, melainkan hanya mempublikasikan penyediaan daftar
pembagian ke dalam surat kabar yang telah disetujui atau ditentukan oleh hakim
pengawas. Dengan demikian, mekanisme penyampaian penyediaan daftar
pembagian secara tertulis sebagaimana dimohonkan para Pemohon sebagaimana
46
telah dipertimbangkan di atas justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan
dapat menimbulkan permasalahan baru dalam proses penyelesaian/pemberesan
harta pailit.
[3.10.4] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan permohonan para Pemohon agar
norma Pasal 192 ayat (3) UU 37/2004 dimaknai “tenggang waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal sejak diterimanya
penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari kurator kepada kreditor dan debitor
serta diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”, menurut
Mahkamah dengan tidak dapat diakomodirnya pemaknaan berkaitan dengan norma
Pasal 192 ayat (2) UU 37/2004 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka
pemaknaan yang sama terhadap norma Pasal 192 ayat (3) UU 37/2004 dalam
permohonan a quo yang menghendaki agar titik penghitungan tenggang waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai berlaku pada hari dan tanggal
sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari kurator kepada
kreditor dan debitor serta diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), konsekuensi yuridisnya juga tidak memiliki relevansi untuk diakomodir
karena kedua norma tersebut saling berkelindan satu sama lain. Oleh karena itu,
perintah penyediaan daftar pembagian harta pailit oleh kurator dalam tenggang
waktu tertentu yang diumumkan oleh kurator dalam surat kabar sebagaimana diatur
dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004 tidak dapat dianggap sebagai
bentuk perlakuan diskriminatif dan upaya menghambat para kreditor, in casu para
Pemohon untuk memperoleh hak atas upah yang layak dan proporsional dalam
suatu hubungan kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat
(2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Norma pasal-pasal yang
dimohonkan pengujian oleh para Pemohon pada dasarnya justru telah memberikan
kepastian hukum berkaitan dengan mekanisme yang harus dipenuhi oleh para
kreditor sebagai salah satu syarat formil dalam melakukan upaya perlawanan untuk
mempertahankan haknya melalui pengajuan perlawanan atas daftar pembagian
harta pailit.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan fakta hukum
tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak dihitungnya tenggang waktu penyediaan
daftar pembagian secara kumulatif sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian
secara tertulis dari kurator kepada kreditor dan debitor serta diumumkan dalam surat
47
kabar dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004 sebagaimana yang
dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya, tidak dapat dinilai telah melanggar
hak konstitusional warga negara, in casu buruh/pekerja dalam suatu perusahaan
untuk mempertahankan hak atas upah dan pesangon yang layak dan proporsional
dalam hubungan kerja yang belum dibayar oleh debitor pailit atau oleh kurator, dan
untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta
perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam
Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan
inkonstitusionalitas norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004 adalah tidak
beralasan menurut hukum.
[3.11]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004 telah ternyata tidak
mencederai hak konstitusional para Pemohon dalam mempertahankan hak atas
upah dan pesangon yang layak dan proporsional dalam hubungan kerja yang belum
dibayar oleh debitur pailit atau oleh kurator, serta tidak menimbulkan ketidakpastian
hukum dan perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal
27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun
1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian,
dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
[3.12]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk
seluruhnya.
48
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih,
Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota,
pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan Maret, tahun dua ribu
dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 09.12 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel
Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan
Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, dengan
dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili,
dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
49
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Anwar Usman
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Yunita Nurwulantari
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, terhadap ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan norma terhadap Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut yang berbunyi: “Pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”. Namun terhadap norma tersebut, pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang masih tetap setelah pembayaran atau pembagian dari kreditur separatis. Maka dengan penetapan daftar pembagian harta pailit oleh kurator yang disetujui oleh Hakim Pengawas, yang tidak disetujui oleh kreditur preferen dan konkuren, maka dapat mengajukan gugatan keberatan daftar pembagian harta pailit sebagaimana ketentuan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU). 7. Bahwa Para Pemohon sebagai kreditur preferen pernah mengajukan gugatan keberatan daftar pembagian kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit- Keberatan Daftar Pembagian/2024/PN.Niaga.Sby, dan Perkara Nomor 19 3/Pdt.Sus-Pailit-Keberatan Daftar Pembagian/2024/PN.Niaga.Sby (vide Bukti P-4), namun semuanya ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, karena telah lewat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UU PKPU), yang menyatakan: Pasal 193 Ayat (1): “Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan. Pasal 193 Ayat (2): “Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada daftar pembagian”. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 UU PKPU di atas harus melampirkan daftar pembagian, sedangkan Para Pemohon sulit untuk mendapatkan daftar pembagian, meskipun kepantiteraan pengadilan wajib menyediakan daftar pembagian sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) UU PKPU, yang menyatakan: “Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui”. Bahwa Para Pemohon telah melihat di papan pengumuman Pengadilian Negeri Surabaya dan melihat di aplikasi e-LIT, namun tidak menemukan rincian daftar pembagian harta pailit sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) UU PKPU, maka Para Pemohon dalam mengajukan gugatan keberatan daftar pembagian boedel pailit lewat waktu. Jadi dalam hal ini telah terjadi ketidaksetaraan akses dalam memperoleh informasi terkait dengan daftar pembagian yang diumumkan oleh kurator, karena yang diumumkan oleh kurator hanya mengumumkan telah tersedianya daftar pembagian harta pailit dan bukan rincian daftar pembagian harta pailit yang akan dibagi kepada para kreditur. (vide Bukti P-12). 8. Bahwa Para Pemohon telah melakukan penelusuran terkait gugatan keberatan daftar pembagian harta pailit, namun gugatan keberatan daftar pembagian harta pailit yang diajukan oleh buruh atau karyawan terkait dengan pembagian harta pailit dinyatakan ditolak oleh pengadilan, karena gugatan keberatan daftar pembagian telah melewati tenggang waktu 5 20 (lima) hari kalender sejak diumumkan daftar pembagian harta pailit di surat kabar oleh kutaror. 9. Bahwa dalam prakteknya ketentuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU hanya diperuntukan kreditur preferen dan kreditur konkuren dan bukan kreditur separatis, karena gugatan keberatan daftar pembagian harta pailit hanya diajukan oleh Para Pemohon atau kreditur preferen atau kreditur konkuren, sedangkan kreditur separatis tidak pernah mengajukan gugatan keberatan daftar pembagian harta pailit, karena merasa dirinya sebagai kreditur separatis memiliki kedudukan paling tinggi dalam penyelesaian dan pembagian harta pailit, karena kreditur separatis memiliki hak untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehingga Para Pemohon belum pernah menemukan kreditur separatis mengajukan gugatan keberatan daftar pembagian di pengadilan niaga. 10. Bahwa pemberlakuan norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU terkait dengan tenggang waktu mengajukan keberatan pembagian boedel tidak menentukan secara tegas, namun terkait dengan pemberlakuan jangka waktu 5 (lima) hari kalender sejak diumumkan penyediaan daftar pembagian di surat kabar merujuk pemberlakuan jangka waktu 5 (lima) hari Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UU PKPU), maka oleh karena tidak menentukan pemberlakuan jangka waktu 5 (lima) hari kelender untuk mengajukan keberatan daftar pembagian harta pailit, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus pengingkaran hak-hak Para Pemohon sekalu pekerja dan pekerja lainnya yang bekerja di perusahaan yang telah mengalami pailit berdasarkan putusan pengadilan terkait dengan pembagian harta pailit. 11. Bahwa pemberlakuan tenggang waktu 5 (lima) hari kalender berdasarkan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU untuk mengajukan keberatan daftar pembagian didasarkan atau merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU PKPU yang menyatakan: ““Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang 21 ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut: a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitor. b. nama Hakim Pengawas. c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator. d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk, dan e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor”. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU PKPU di atas bukan terkait dengan norma untuk mengatur gugatan keberatan daftar pembagian, namun mengatur terkait dengan norma pengumuman ikhtisar putusan pernyataan pailit. 12. Bahwa norma yang diajukan pengujian dalam perkara ini adalah Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU, karena telah secara nyata melanggar prinsip ketidakadilan, ketidaksetaraan dan ketidakpastian hukum mengingat norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU a quo tidak mengatur dengan jelas dan pasti terkait dengan “tenggang waktu pengajuan keberatan pembagian”, sebab tenggang waktu 5 (lima) hari yang dirujuk dari ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU PKPU yang secara norma bukan mengatur terkait dengan norma tenggang waktu mengajukan keberatan pembagian, namun norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU a quo memberlakukan ketentuan Pasal 15 ayat (4) khusus jangka waktu 5 (lima) hari kalender, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Seharusnya ketentuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) dapat memberlakukan norma jangka waktu sendiri tanpa merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU PKPU untuk memberikan kepastian hukum. 13. Bahwa konsekuensi logis dari dirujuknya Pasal 15 ayat (4) UU PKPU dengan menggunakan tenggang waktu 5 (lima) hari kalender dalam mengajukan keberatan pembagian, maka agar pemaknaan frasa dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU sepanjang frasa “Dalam tenggang waktu paling lambat 5 (lima) hari…” sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (4) UU PKPU yang diterapkan pada Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) a quo, maka ketentuan Pasal 192 ayat (2) UU PKPU sepanjang frasa “Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 22 diumumka
