46/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 46/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. Pekerjaan : Gubernur Kalimantan Selatan Alamat : Jalan R. Suprapto Nomor 34B, RT 017/RW 002 Desa Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Ahmad Sufian Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Jalan Pemangkih Laut, RT 002/RW 001, Kelurahan Tatah Pemangkih Laut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Riska Maulida Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Dusun Al-Husein, RT 011/RW000, Desa Al Kautsar, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon III; 2 4. Nama : Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si. Pekerjaan : Rektor Universitas Lambung Mangkurat Alamat : Jalan Perdagangan Permai II/26, RT.022/RW.002, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : H. Muhammad Mukri Yunus Pekerjaan : Ketua Ikatan Pondok Pesantren Kalimantan Selatan Alamat : Jalan Gunung Kencana, RT.012/RW 003, Desa Alur Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon V; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 dan 23 Maret, serta 7 Juli 2024 memberikan kuasa kepada Yupen Hadi, S.H., M.H., Rivaldi, S.H., M.H., Ade Yan Yan Hasbullah, S.H., Syamsu Saladin, S.H., M.H., Syainaldi Muttaqien, S.H., dan Nadya Febrianie Nooridhayanti, S.H., kesemuanya merupakan advokat dan penasihat hukum dari kantor hukum Yupen Hadi & Partners Law Firm yang beralamat di Jalan D. Laut Tawar Nomor A58, RT.3/RW.4, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama berwenang mewakili kepentingan Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon. [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 3 44/PUU/PAN.MK/AP3/03/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 46/PUU-XXII/2024 pada tanggal 13 Juni 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4 b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. (telah dibatalkan oleh Putusan MK No.97/PUU-XI/2013))”; 5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; 6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi; 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya; 5 8. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal- pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal- pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 9. Bahwa Objek Pengajuan Permohonan yang Para Pemohon ajukan terkait dengan ketentuan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- XXII/2024 menjadi berbunyi sebagai berikut: “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan” Terhadap Undang- Undang Dasar 1945; 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan sebagai berikut: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan WNI; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; 6 c. Badan hukum publik dan privat, atau; d. Lembaga Negara”. 2. Bahwa lebih lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan persyaratan tentang adanya kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara komulatif sebagai berikut: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 3. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021): (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; 7 c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa Pemohon I merupakan Perseorangan Warga Negara Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tertanggal 24 Agustus 2021; 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Ayat (7) UU Pemilihan Kepala Daerah pada awalnya membatasi masa jabatan bagi kepala daerah yang dipilih berdasarkan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 hanya sampai dengan Tahun 2024 (satu Periode hanya Empat Tahun). Sedangkan dalam prakteknya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan terdapat Pemungutan Suara Ulang (PSU) sehingga baru bisa dilakukan pelantikan pada Tanggal 24 Agustus 2021, 8 sehingga apabila harus selesai 24 Desember 2024 maka Pemohon I hanya menjabat 3 (tiga) Tahun 4 (empat) Bulan, sedangkan apabila digenapkan 4 (empat) Tahun sebagaimana subtansi dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, maka seharusnya berhenti pada 24 Agustus 2025, namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Tanggal 20 Maret 2024 masa jabatan Pemohon I dibatasi hanya sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih dari Pemilihan serentak yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024; 6. Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dapat memberikan kepastian terpenuhinya hak konstitusional Pemohon I yang baru dilantik pada tanggal 24 Agustus 2021, sehingga seharusnya berdasarkan Pasal 162 ayat (1) UU Pemilihan kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, maka seharusnya Pemohon I menjabat menjadi Gubernur Kalimantan Selatan sampai dengan Agustus 2026; 7. Bahwa ketentuan Pasal 201 Ayat (7) bertentangan dengan ketentuan yang tercantum didalam Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan dengan tegas bahwa Masa jabatan kepala daerah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali utuk satu kali masa jabatan yang sama; 8. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah secara serentak Tahun 2024 seharusnya tidak serta merta mengurangi hak konstitusional dari Pemohon I dan memberikan kesempatan Pemohon I untuk menyelesaikan masa jabatannya seperti yang terjadi didalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung pada Tahun 2018, dimana Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih (Dr.(H.C) Ir.H. Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim, SH.,M.Si.,M.Kn, Ph.D) tidak langsung dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung akan tetapi menunggu terlebih dahulu Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya menyelesaikan masa jabatannya dan baru dilantik pada Tahun 2019; 9 9. Bahwa tidak adanya kepastian bagi Pemohon I untuk menyelesaikan masa jabatan atau hak konstitusional yang tadinya diperoleh oleh Pemohon I mengakibatkan adanya perlakuan dan kesempatan yang berbeda antara yang diperoleh oleh Pemohon I dengan Muhammad Ridho Ficardo yang diberikan kesempatan menjadi Gubernur Provinsi Lampung sampai dengan akhir jabatan sesuai dengan SK Pelantikan dan berhenti pada tanggal 2 Juni 2019, Perbedaan seperti ini tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang dasar 1945; 10. Bahwa pemilihan umum kepala daerah secara serentak dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran dan hal itu tetap bisa dilakukan tanpa harus menghilangkan hak konstitusional yang seharusnya diberikan kepada Pemohon I untuk menyelesaikan masa jabatannya, yang menjadi persoalan adalah frase menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan”, berdasarkan penalaran yang wajar, tidak memberikan kepastian bagi Pemohon I untuk memperoleh haknya dalam menyelesaikan masa jabatannya selama 5 (lima) tahun sehingga bertentangan dengan prinsip persamaan, jaminan dan kepastian sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang Dasar 1945; 11. Bahwa masa jabatan selama 5 (lima) tahun bagi Kepala Daerah merupakan hak konstitusional yang diberikan dengan tegas oleh Undang- Undang, baik itu Undang-Undang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah itu sendiri. Dengan demikian masa jabatan 5 (lima) tahun merupakan komitmen konstitusional yang merupakan turunan dan atau dipersamakan dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur didalam Pasal 7 UUD 1945. Oleh karena itu, masa jabatan selama lima tahun wajib diberikan dan tidak dapat dibatasi oleh pemerintah pusat. Dan dan tidak ada satupun aturan Perundang-undangan yang memberikan kewenangan bagi Pemeritah Pusat untuk melakukan pemangkasan masa jabatan Kepala Daerah; 12. Bahwa Pemohon I sebagai Gubernur Kalimantan Selatan dipilih secara demokratis dan mendapatkan mandat dari Masyarakat sebagaimana 10 diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Di samping itu, Pemohon I juga diberikan kewenangan untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945, terkecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang secara limitative diatur didalam Undang-undang. 13. Bahwa Pemerintah Pusat yang bermaksud melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak dengan serta merta mengurangi hak Pemohon I dengan hanya menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur hanya sampai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dari Pilkada Serentak dilantik. Hal ini tentu merugikan konstitusional Pemohon I karena masa jabatan Pemohon I tidak lagi sama dengan Kepala-Kepala Daerah lainnya yang menjabat selama 5 (lima) tahun kecuali berhalangan tetap. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip hukum dalam asas persamaan di muka hukum yakni “sesuatu yang sama tidak boleh dibedakan dan sesuatu yang beda tidak boleh disamakan” sebagaimana ketentuan Pasal 27 UUD 1945; 14. Bahwa Pemohon I mengalami kerugian secara langsung apabila tidak mendapatkan haknya untuk menyelesaikan jabatannya selama 5 (lima) tahun, terlebih ini merupakan periode terakhir Pemohon I menjadi Gubernur Kalimantan Selatan. Pemohon I tidak dapat melaksanakan masa jabatan yang telah diberikan Undang-Undang yang juga berarti kehilangan hak dan fasilitas yang selama ini melekat dan diperoleh oleh Pemohon I sebagai Gubernur Kalimantan Selatan baik itu materil dan immateril. Selain itu, yang menguatkan Pemohon I untuk memperjuangkan hak melaksanakan jabatan penuh selama 5 tahun adalah terkait dengan harapan dan dorongan untuk mewujudkan keinginan dari masyarakat yang masih bisa diwujudkan dengan sisa masa bakti yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon I; 15. Bahwa pada Tahun 2020 sampai dengan 2022 merupakan Fakta Notoir terjadi pandemi Covid secara nasional, sehingga semua alokasi sumber daya dipergunakan untuk menanggulangi pandemi tersebut. Oleh karena itu, program-program yang sudah dijanjikan oleh Pemohon I pada saat kampanye periode Ke- (kedua) Gubernur Kalimantan Selatan banyak yang tidak berjalan dan baru bisa dilaksanakan secara Normal pada 11 Tahun 2023. Dengan tidak adanya kepastian bagi Pemohon I untuk dapat menyelesaikan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tentu akan menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata bagi Pemohon I; 16. Bahwa Pemohon II merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemohon II dalam hal ini bertindak dimuka hukum sebagai Pembina Yayasan Majelis Irsyadul Fata disingkat MIF yang berkedudukan di Kabupaten Banjar sesuai dengan Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris Maulidayanti, SH.,M.Kn., berkedudukan di Kota Banjarmasin dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0005753.AH.01.04 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Majelis Irsyadul Fata Tertanggal 23 Februari 2021. Yayasan Majelis Irsyadul Fata/MIF merupakan penerima program hibah bantuan untuk Pesantren yang diprogramkan oleh Pemohon I pada tahun 2024. Dan berdasarkan ketentuan yang terdapat didalam BIRO Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kalimantan Selatan Penerima Program tidak boleh menerima bantuan selama 2 Tahun berturut-turut, sehingga baru bisa mengajukan kembali di tahun 2025 untuk Tahun 2026, dengan demikian apabila Pemohon I Berhenti menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan maka hak konstitusional Pemohon II jelas dirugikan sebab Gubernur Kalimantan Selatan berikutnya belum tentu memiliki program yang sama dengan Pemohon I; 17. Bahwa Pemohon III merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dimana Pemohon III merupakan penerima manfaat dari Program Beasiswa Mahasiswa Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang berasal dari dana hibah Provinsi Kalimantan Selatan. Pemohon III memiliki kepentingan konstitusional sebagaimana ketentuan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 mengenai kepastian dan jaminan keberlanjutan program beasiswa yang dibiayai dari dana hibah Provinsi dan hal tersebut hanya diperoleh dari keberlanjutan masa jabatan Pemohon I selama 5 (lima) tahun dan atau setidak-tidaknya sampai dengan pemohon III lulus dari Fakultas Kedokteran, sebab jika bukan Pemohon I bisa saja Program 12 dana hibah provinsi akan dialokasikan sesuai dengan program Gubernur Kalimantan Selatan yang baru sesuai dengan agenda Politik Gubernur tersebut; 18. Bahwa Pemohon IV merupakan Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sekarang ini diberikan Amanah sebagai Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Sebagai Civitas Akademik Pemohon IV memiliki kepentingan konstitusional terhadap perkembangan pendidikan sebagaimana cita-cita berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa oleh karena itu Pemohon IV memiliki cita-cita untuk menjadikan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sebagai Universitas yang lahir dari Rahim pejuang Kemerdekaan mendidik Putra-Putri bangsa yang berjiwa Pancasila, berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan untuk mengisi kemerdekaan dalam wadah NKRI”. Dalam melakukan upaya perwujudan cita-cita dimaksud tentu diperlukan common sense dari para pemangku kebijakan khususnya di Kalimantan Selatan baik itu terkait sarana dan prasarana dan atau program lainnya yang mempermudah akses bagi setiap Warga Negara Indonesia khususnya Warga Kalimantan Selatan untuk mendapatkan akses ke dunia pendidikan khsusnya Perguruan Tinggi, lebih khusus lagi di Universitas Lambung Mangkurat; 19. Bahwa salah satu daya dan upaya Pemohon IV dalam mewujudkan cita- cita di atas adalah membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk di antaranya dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara konsisten memberikan bantuan hibah untuk beasiswa bagi Mahasiswa yang kuliah di Universitas Lambung Mangkurat dimana untuk Anggaran tahun 2025 Pemohon IV sudah mengajukan dan menunggu persetujuan dari Gubernur Kalimantan Selatan. Betul bahwa dana tersebut bersumber dari hibah APBD Provinsi, akan tetapi dalam perakteknya komitmen Kepala Daerah dan programnya yang menentukan alokasi beasiswa yang diterima oleh Universitas Lambung Mangkurat, bahkan jikapun sudah di daftarkan mengenai besaran yang diterima bisa jadi jumlahnya lebih kecil dari permohonan yang diajukan dan bisa jadi diberikan, atau 13 bisa jadi dialihkan programnya kepada pihak lain dan atau untuk kegiatan yang lain. Oleh karena itu, kepastian pemberian jabatan selama 5 (lima) tahun atau tidaknya Pemohon I oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan berpengaruh terhadap kelanjutan beasiswa bagi Putra dan Putri Kalimantan Selatan yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Lambung Mangkurat sehingga apabila tidak diberikan maka dapat dipastikan Pemohon IV baik secara individu maupun secara institusi pendidikan dirugikan konstitusionalnya terutama mengenai kepastian dan jaminan sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 20. Bahwa Pemohon V, merupakan Ketua Ikatan Pesantren Indonesia DPW Kalimantan Selatan masa khidmat 2019-2024, sebagaimana Surat Keputusan Nomor 0020/03/SK/IPI/II/2019 Tentang Pembentukan Surat Keputusan Nomor 0011/03/SK-DPP/IPI/V/2017 dan Mandat Pembentukan IPI DPW Kalimantan Selatan Masa Khidmat 2019-2024, tertanggal 20 Februari 2019. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Pemohon V telah melakukan berbagai upaya untuk memajukan pendidikan pesantren melalui peningkatan sarana dan prasarana pesantren, baik itu melalui hibah Pemerintah Daerah maupun kerjasama lainnya dengan dinas terkait terutama dalam mewujudkan “Satu Pesantren Satu Produk”. Terutama setelah pandemi Covid, Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemohon I sebagai Gubernurnya memiliki komitmen penuh untuk meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan pesantren di Kalimantan Selatan sebagaimana terlihat dari alokasi dana hibah untuk pendidikan dan pesantren yang lebih besar daripada periode-periode sebelumnya sehingga jumlah pesantren mengalami kenaikan disetiap tahunnya dari Tahun 2021 di seluruh Kalimantan Selatan terdapat 264 (dua ratus enam puluh empat) Pesantren, dengan Guru Ngaji sebanyak 7.161 (tujuh ribu seratus enam puluh satu) dan jumlah santri sebanyak 93.198 (sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan), ini terus mengalami kenaikan disetiap tahunnya; 21. Bahwa Pemohon V mengalami kerugian konstitusional apabila masa jabatan Pemohon I tidak diberikan penuh selama 5 (lima) tahun, 14 Pemohon V kehilangan jaminan dan kepastian terlaksananya program baik itu terkait dengan “Satu Pesantren Satu Produk” dan atau dengan bantuan terhadap sarana dan prasarana Pesantren di seluruh Kalimantan Selatan yang berada didalam IPI DPW Kalimantan Selatan yang berada dalam tanggungjawab Pemohon V; 22. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, dan Putusan MK No.006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 11/PUU-V/2007, dan Pasal 4 PMK 2/2021, sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo. III. ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON (POSITA) Bahwa terhadap hal-hal yang telah disampaikan didalam legal standing atau kedudukan hukum Pemohon, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menjadikannya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari alasan Permohonan yang akan diuraikan di bawah ini: A. TENTANG MASA JABATAN KEPALA DAERAH DISAMAKAN DENGAN MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEHINGGA PEMANGKASAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 1. Bahwa satu periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode masa jabatan (lima tahun) berikutnya bagi Kepala Daerah baik itu Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati bukanlah Norma yang muncul begitu saja tanpa ada dasar yang melandasinya, melainkan merujuk pada ketentuan pasal 7 UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan; 2. Bahwa masa jabatan Kepala Daerah juga diatur didalam dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 15 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan yang sama juga diatur didalam pasal 162 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Gubernur/Wakil Gubernur menjabat selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya; 3. Bahwa dengan banyaknya pemilihan Kepala Daerah baik itu tingkat Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati, maka harus dilakukan efisiensi anggaran dengan cara melakukan pemilihan Kepala Daerah secara serentak di Tahun 2024 sebagaimana diatur didalam UU Pemilihan Kepala Daerah, atas hal ini kemudian banyak menimbulkan persoalan konstitusional sebagaimana terlihat dalam banyaknya permohonan Judicial Review Terhadap UU ini diantaranya adalah sebagai berikut: a. Perkara Nomor: 55/PUU-XVII/2019 Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 201 Ayat (7) dan (9) UU nomor 10 Tahun 2016 dengan batu uji Pasal 1 Ayat (3), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 4 Ayat (1), Pasal 22 E Ayat (1) dan pasal 18 Ayat (3) UUD 1945 Dengan pokok permohonan salah satunya adalah sebagai berikut: Menyatakan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 35 Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024” bertentangan dengan 16 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; b. Perkara Nomor: 67/PUU-XIX/2021 Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 201 Ayat (7) dan (8) UU nomor 10 Tahun 2016 dengan batu uji Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 d Ayat (1) dan Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945; Dengan pokok permohonan di antaranya sebagai berikut: Menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU No. 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Tahun 2020 adalah selama 5 (lima) tahun atau menjabat selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pelantikan; c. Perkara Nomor: 18/PUU-XX/2022 Pemohon mengajukan permohonan untuk menguji Pasal 201 Ayat (7) UU No 10 Tahun 2016 dengan batu uji Pasal 28 D ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945 Dengan pokok permohonan di antaranya adalah sebagai berikut: Menyatakan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 11 Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; d. Perkara Nomor: 95/PUU-XX/2022 17 Pemohon mengajukan Permohonan untuk menguji Ketentuan Pasal 201 ayat (7) dan Ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 dengan batu uji Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945; Dengan pokok permohonan di antaranya adalah sebagai berikut: Menyatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (7) “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Dan ayat (8) “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”, bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; e. Perkara Nomor 27/PUU-XXII/2024 Pemohon mengajukan Permohonan untuk menguji ketentuan Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU No. 10 Tahun 2016 terhadap Pasal 1 Ayat (3), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Dengan pokok permohonan di antaranya adalah sebagai berikut: Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (7) UU No. 10 Tahun 2016 “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024” bertentangan dengan ketentuan di dalam UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil 18 Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU hasil pemilihan tahun 2025”; 4. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-XXII/2024 telah menyatakan ketentuan Pasal 201 Ayat (7) UU Pemilihan Kepala Daerah berbunyi sebagai berikut: “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan”. 5. Bahwa menurut hemat kami adanya pembatasan masa jabatan bagi Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan, ketentuan ini dalam pelaksanaannya dapat dipastikan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, perbedaan masa jabatan bagi setiap Kepala Daerah tergantung ada atau tidaknya sengketa hasil pemilihan pilkada serentak, sebab bagi daerah yang melakukan pemungutan suara ulang dapat dipastikan Kepala Daerah yang sedang menjabat akan lebih lama dari yang tidak ada sengketa sama sekali, atau dengan tidak adanya kepastian jabatan dalam satu periode selama lima tahun maka lamanya masa jabatan akan sangat tergantung dari Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh kemendagri atau SK yang dikeluarkan oleh Presiden, sehingga dalam prakteknya bisa jadi ada Kepala Daerah yang mendapatkan masa jabatan lebih lama dari Kepala Daerah yang lain, oleh karena itu Permohonan yang kami ajukan terkait pasal 201 Ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 setelah adanya Putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024, bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4) dan 18 Ayat (5), Pasal 27 dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak memaknai memberikan kesempatan menyelesaikan masa jabatan tidak lebih dari 5 (lima) tahun; 19 6. Bahwa pelaksanaan konstitusi merupakan komitmen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga setiap ketentuan merupakan jaminan, kepastian dan persamaan hukum bagi setiap Kepala Daerah yang dipilih berdasarkan pemilihan yang demokratis/elektoral dengan satu periode masa jabatan adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama selama satu periode berikutnya. Sedangkan mengenai bentuk pelaksanaannya apakah dilaksanakan secara serentak atau tidak, hal itu merupakan acesoir yang disesuaikan dengan kebutuhan, itupun tidak dapat dilakukan dengan melanggar hak-hak yang sudah ditentukan dalam ketentuan pokok yang mengaturnya; 7. Bahwa ketentuan Pasal 201 Ayat (7) UU Kepala Daerah dalam rangka melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak mengatur pembatasan terhadap masa jabatan yang sudah dikomitmenkan dan diberikan dalam satu periode masa jabatan selama lima tahun baik oleh ketentuan sebelumnya dalam ketentuan pasal 162 Ayat (1) UU Kepala Daerah dan atau didalam UU Pemerintahan Daerah, sehingga dari semenjak awal pembatasan ini bertentangan dalam dirinya dan bertentangan dengan UU yang lain. Pembatasan masa jabatan yang dilakukan dapat dimaknai bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 J UUD 1945 yang mengatur pembatasan terhadap hak harus sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis; 8. Bahwa dalam masyarakat yang demokratis salah satu cirinya adalah adanya konstitusi yang menjamin Hak Warga Negara, apapun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak dilakukan serta merta, melainkan berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku. Dalam pemilihan kepala daerah secara serentak misalnya tetap harus dilakukan sesuai dengan koridor dan ketentuan hukum yang berlaku dalam mencapai tujuan yang dikehendaki, dimana salah satu tujuan pemilihan kepala daerah secara serentak adalah untuk melakukan penghematan anggaran oleh karena itu seharusnya pemangkasan hak masa jabatan untuk pelantikan serentak seharusnya dihindari, 20 karena akan menghilangkan hak kepala daerah untuk menyelesaikan masa jabatannya. Disamping itu juga membebani keuangan negara yang harus mengganti kerugian Kepala Daerah yang dipotong masa jabatannya sebagai sebuah bentuk kompensasi, meskipun kompensasi tersebut tidak akan pernah sebanding dengan kerugian akibat dipangksanya masa jabatan yang sudah diberikan oleh Undang-Undang; 9. Bahwa pemerintah telah mengatur sedemikian rupa mengenai jabatan Kepala Daerah agar dapat dilakukan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak diantaranya dengan menempatkan Penjabat (Pj) bagi daerah yang telah habis masa jabatannya. Terkait dengan penempatan Penjabat (Pj) nyaris tidak ada gejolak didalam masyarakat, hal ini dikarenakan didalam penempatan Penjabat (Pj), tidak ada pemotongan hak seorang Kepala Daerah, bahkan ada beberapa daerah seperti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, meskipun diikutsertakan didalam pemilihan serentak bertahap pada tahun 2018, akan tetapi pemenang pemilihan kepala daerah terpilih harus menunggu 1 (satu) tahun terlebih dahulu sebelum dilantik karena Gubernur/Wakil Gubernur sebelumnya belum menyelesaikan 5 (lima) tahun masa jabatannya. 10. Bahwa pemangkasan masa jabatan Kepala Daerah hanya akan membuat adanya perlakuan berbeda antara Kepala Daerah yang satu dengan Kepala Daerah lain yang menggunakan mekanisme Penjabat (Pj), hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 UUD 1945 Jo. Pasal 28 D ayat (1) sebagaimana prinsip hukum sesuatu yang sama tidak boleh dibedakan dan sesuatu yang berbeda juga tidak boleh disamakan. B. TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK SELURUH INDONESIA PADA TAHUN 2024 DILAKUKAN DALAM RANGKA EFISIENSI ANGGARAN DAN PELANTIKAN SECARA SERENTAK DILUAR DARI TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK 21 11. Bahwa salah satu pertimbangan pemilihan Kepala Daerah harus dilaksanakan secara serentak nasional adalah dalam rangka efisiensi anggaran yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah, sehingga dalam pemilihan kepala daerah secara serentak seorang Warga Negara disaat yang bersamaan dapat memilih Kepala Daerah baik itu Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, pada saat yang sama dapat pula memilih Gubernur/Wakil Gubernur. Oleh karena itu, perlu kiranya ditegaskan kembali dalam pengajuan permohonan ini Para Pemohon sepenuhnya tetap mendukung Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Nasional Tahun 2024; 12. Bahwa kemudian yang dipersoalkan oleh Para Pemohon adalah adanya pertimbangan pemilihan kepala daerah harus disertai dengan adanya pelantikan secara serentak, hal ini tentu akan berdampak pada pembatasan masa jabatan yang telah diberikan oleh undang- undang yang awalnya 5 (lima) tahun tidak dapat terpenuhi, hal ini mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon I karena telah diperlakukan tidak sama dengan Kepala Daerah yang lain yang diberikan kesempatan untuk menghabiskan masa jabatan dan kemudian di Penjabat (Pj) kan dan atau Kepala Daerah yang diberikan kesempatan untuk menyelesaikan jabatan kemudian setelah selesai baru setahun kemudian hasil pilkada serentak dilantik, seperti yang terjadi untuk Gubernur Provinsi Lampung yang menjabat sampai tahun 2019 meskipun terdapat hasil pilkada serentak pada Tahun 2018, hal ikhwal keadaan ini tidak diperoleh oleh Pemohon I, tidak ada jaminan kepastian hukum akan masa jabatan yang diemban karena disandarkan pada sampai dilakukanya pelantikan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024; 13. Bahwa berdasarkan penalaran yang wajar dalam pemilihan kepala daerah secara serentak nasional, tidak dapat dipastikan pelantikan secara serentak dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan dalam pemilihan kepala daerah secara serentak sudah barang tentu memungkinkan dilakukan koreksi atas hasil perolehan suara baik itu dengan dilakukan pemungutan suara maupun penghitungan suara ulang, hal ini akan berdampak pada perbedaan waktu pelantikan, 22 sebagaimana terjadi saat pemilihan Pemohon I pada periode ke-dua yang mana atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang dibeberapa daerah, sehingga dengan adanya pemungutan suara ulang akhirnya pelantikan Pemohon I baru dapat dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2021. Oleh sebab itu pelantikan Pemohon I memiliki perbedaan waktu yang cukup signifikan dengan Kepala Daerah lain yang melakukan pemilihan kepala daerah serentak pada Tahun 2020; 14. Bahwa sebagai ilustrasi dalam pemilihan kepala daerah pada Tahun 2020, sampai dengan 14 April 2021, Kementerian Dalam Negeri melaporkan terdapat 186 pasangan Kepala Daerah yang telah dilantik yang terdiri dari 5 (lima) pasangan Calon Gubernur, 152 (seratus lima puluh dua) pasangan Bupati/Wakil Bupati dan 28 (dua puluh delapan) pasangan Walikota, sedangkan yang belum dilantik terdapat 85 (delapan puluh lima) daerah yang belum dilakukan yang terdiri dari 4 (empat) Gubernur/Wakil Gubernur dan 72 (tujuh puluh dua) pasangan Bupati/Wakil Bupati dan atau Walikota/Wakil Walikota; 15. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri pada saat memberikan pengarahan terkait Pemilihan Kepala Daerah pada Rapat kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Jakarta 10 Juli Agustus 2024, menyampaikan pelantikan secara serentak dilakukan secara bertahap menjadi 3 gelombang, mengingat fakta dilapangan tidak semua menerima hasil pemilihan, mungkin ada yang menolak dan menggunakan haknya dengan mengajukan gugatan di mahkamah Konstitusi; (Antisipasi Uji Materi Seusai Pilkada, Mendagri Usulkan Pelantikan Tiga Gelombang - Kompas.id) 16. Bahwa pelantikan secara serentak pada awalnya tidak ada di dalam ketentuan PKPU No 2 Tahun 2024 Tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi kemudian ditafsirkan pemilihan kepala daerah secara serentak harus disertai dengan pelantikan secara serentak dengan pertimbangan untuk 23 mensinergikan haluan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pada hal, baik itu dengan pelantikan serentak ataupun tidak ada pelantikan serentak, sinergisitas haluan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah merupakan keniscayaan mengingat sinergitas tersebut merupakan substansi hubungan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih dengan sistem pemilihan kepala daerah seperti sekarang ini; 17. Bahwa berdasarkan penalaran hukum yang wajar pilkada serentak dengan pelantikan serentak bukanlah sesuatu yang saling melengkapi. Tujuan pilkada serentak adalah dalam rangka menghemat anggaran, sedangkan pelantikan serentak jelas memerlukan biaya tambahan untuk melakukannya karena harus memberikan kompensasi kepada Kepala Daerah yang dipotong masa jabatannya. Selain menjauhkan maksud dari tujuan efisiensi anggaran yang hendak dicapai, pelantikan serentak faktanya juga bertentangan dengan kenyataan hukum sebagai berikut: Pertama, pelantikan serentak ini dilakukan diatas pemotongan atau pemangkasan hak menjabat 5 (lima) tahun yang sudah diberikan oleh Undang-Undang, Kedua, pelantikan serentak dimaksudkan agar memperbaiki sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang bisa jadi disebabkan bukan karena persoalan pelantikan yang tidak serentak. 18. Bahwa apabila mengutip pendapatnya Colin Mas Andrew sebagaimana dikutip oleh Aries Djaenuri, bahwa “Ada beberapa faktor yang dapat menganggu dan merusak keserasian hubungan pusat-daerah yakni; Kesatu, masih terdapatnya kesenjangan dan perbedaan antara sistem hubungan pusat-daerah yang telah digariskan secara formal dengan kenyataan di dalam pelaksanaannya. Kedua, beberapa daerah masih merasakan adanya perlakukan yang tidak adil dari pemerintah pusat. Ketiga, makin rendahnya tingkat kemampuan pusat untuk memberikan subsidi kepada daerah. (halaman 2 jurnal https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/4184/ 2341 24 19. Bahwa berdasarkan hal tersebut pelantikan secara serentak bukan satu-satunya jalan yang dapat diambil untuk mensinergikan hubungan pusat dengan daerah terlebih untuk pelantikan secara serentak itu sendiri. Kecil kemungkinan pelantikan serentak dapat dilakukan mengingat bisa jadi dalam pelaksanaan pemilihan ada serangkaian kegiatan Penghitungan Suara Ulang atau Pemungutan Suara Ulang dan lain sebagainya, sehingga pemangkasan masa jabatan lima tahun untuk pelantikan serentak menjadi kehilangan relevansinya; 20. Bahwa terdapat kondisi kerugian konstitusional yang lebih besar daripada melaksanakan pelantikan secara serentak yang tidak dapat dipulihkan dengan diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan dengan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode, terlebih khusus untuk Para Pemohon, dimana masa jabatan Pemohon I ini adalah merupakan jaminan, kepastian dan peluang kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan; C. TENTANG FIKSI HUKUM MASA MENGENAI JABATAN KEPALA DAERAH YANG AKAN BERAKHIR DI TAHUN 2024, PEMBATASAN INI SEMENJAK AWAL BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 21. Bahwa terkait dengan fiksi hukum Pemohon I dari semenjak mencalonkan diri sudah mengetahui masa jabatan hanya 4 (empat) tahun. Menurut hemat kami, persoalannya bukan dalam posisi mengetahui atau tidak mengetahui, akan tetapi apakah ketentuan tersebut konstitusional atau tidak. Menurut hemat kami pembatasan masa jabatan semenjak awal bukan hanya bertentangan dengan ketentuan yang lain dan UUD 1945 akan tetapi semenjak awal sudah bertentangan dengan dirinya sendiri sehingga cacat formil dan materil; 22. Bahwa dalam prakteknya tidak semua pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku baik itu dari mulai tahap Perencanaan, Penyusunan, 25 Pembahasan, Pengesahan atau Penetapan dan Pengundangan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan apabila tidak sesuai dengan proses dan tahapan sebagaimana tersebut di atas maka sudah tentu Undang-Undang tersebut tidak legitimate; 23. Bahwa Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan menjelaskan mengenai ketentuan peralihan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap perundang-undangan yang baru dengan tujuan diantaranya untuk: Menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara dan tidak mengatur mengenai peralihan kekuasaan di dalamnya; 24. Bahwa periodesasi masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan keterangan pemerintah dalam Perkara Putusan nomor 67/PUU- XVIII/2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan; periodesasi jabatan Kepala Daerah dalam satu periode selama lima tahun adalah turunan dari ketentuan pasal 7 UUD 1945 yang mengatur periodesasi Presiden dan Wakil Presiden yang menjabat dalam satu periode selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya dalam jabatan yang sama, sehingga periodesasi jabatan Kepala Daerah dipersamakan dengan periodesasi Presiden dan Wakil Presiden yang sampai saat ini masih berlaku dan belum ada aturan peralihan yang mengubah 26 periodesasi tersebut sehingga seharusnya terhadap hal tersebut masih berlaku; 25. Bahwa adanya ketentuan peralihan yang bersifat transisional dalam UU Pemilihan Kepala Daerah adalah dalam rangka melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024 dan pemerintah juga telah menemukan formulasi yang efektif untuk mengisi kekosongan hukum untuk pengisian kekuasaan dengan Penjabat (Pj) untuk beberapa Kepala Daerah, oleh karenanya yang menjadi tujuan sudah dapat direalisasikan maka tidak ada alasan hukum yang membenarkan untuk memotong hak konstitusional dari Kepala Daerah untuk mendapatkan haknya menjabat selama 5 (lima) tahun dalam satu periode pemerintahannya; 26. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi yang kami mohonkan penafsiran konstitusionalnya adalah dalam rangka untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum mengenai hak untuk menjabat selama Lima Tahun atau satu periode utuh, sebab dikhawatirkan dalam praktiknya kedepan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pilkada serentak tahun 2024 akan langsung dilantik, atau bisa juga dilantik setelah Pemohon I menyelesaikan masa jabatannya selama tidak melebihi 5 (lima) tahun; 27. Bahwa dengan terpilihnya Pemohon I menjadi Gubernur Kalimantan Selatan, tentu masyarakat berharap apa yang sudah disampaikan didalam Visi Misi selama kampanye dapat terealisasi. Akan tetapi dengan adanya pandemi Covid dan sekarang ditambah dengan adanya pengurangan masa jabatan, akan sulit bagi Pemohon I untuk merealisasikan visi dan misinya sehingga pemangkasan masa jabatan ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, terlebih yang diketahui oleh rakyat bahwa Pemilihan Kepala Daerah adalah dalam rangka pengisian jabatan di daerah dalam masa jabatan lima tahun. Hal ini sesuai dengan kenyataan hukum bahwa: Pertama, penyelenggara KPU tidak pernah mensosialisasikan kepada masyarakat akan masa jabatan yang tidak sampai lima tahun, kedua adalah merupakan Fakta Notoir dalam Pemilihan Electoral Kepala Daerah selama ini untuk satu periode masa jabatan adalah selama 27 lima tahun, Ketiga Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah secara serentak dilakukan agar dapat melakukan efisiensi anggaran bukan untuk dilakukan pelantikan secara serantak yang terang dan nyata melanggar hak konstitusional yang telah diberikan oleh Undang- Undang. D. TENTANG KEPALA DAERAH DIPILIH SECARA DEMOKRATIS DAN DIBERIKAN KEWENANGAN UNTUK MENJALANKAN OTONOMI SELUAS-LUASNYA DALAM SATU PERIODE PEMERINTAHAN SELAMA LIMA TAHUN 28. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. 29. Bahwa Pasal 18 ayat (5) berbunyi, “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. 30. Bahwa kedua ketentuan tersebut menegaskan kewenangan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dipilih secara demokratis untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi seluas-luasnya, selain urusan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat Meliputi: a. Politik Luar Negeri, b. Pertahanan, c. Keamanan, d. Justisi, e. Moneter dan Fiskal Nasional, f. Agama; 31. Bahwa Kepala Daerah berdasarkan konstitusi harus dipilih secara demokratis dan mendapatkan mandat langsung dari rakyat sehingga periodesasi masa jabatanpun dipersamakan dengan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu periode selama lima tahun dan dapat dipilih kembali satu periode berikutnya untuk jabatan yang sama. Karena hal itu pula kepala daerah diberikan kewenangan untuk menjalankan otonomi daerah terkecuali yang secara limitative menjadi urusan Pemerintah Pusat; 32. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah berbeda dengan Pemilihan Umum, dimana dalam pemilihan kepala daerah, kekhususan yang diatur 28 didalam Undang-Undang pembentukan daerah tersebut tetap berlaku dan dihormati sebagai ketentuan yang berlaku, misalkan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur untuk DKI Jakarta yang berbeda dalam hal penentuan pasangan calon terpilih yang mengharuskan mendapat dukungan setengah plus satu dari jumlah pemilih sebagaimana diamanatkan didalam UU Pembentukan Provinsi DKI Jakarta begitu juga dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur D.I Yogyakarta sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada pokoknya menyatakan Gubernur dan Wakil Gubernur D.I Yogyakarta tidak dipilih berdasarkan pemilihan langsung seperti daerah yang lainnya; 33. Bahwa untuk Pemerintah Daerah yang tidak mengatur secara khusus mengenai tata cara pengisian jabatan Kepala Daerah, maka berlaku ketentuan umum sebagaimana diatur didalam Undang-Undang, termasuk didalamnya periodisasi kepala daerah yang diatur didalam ketentuan Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang mengatur mengenai periodesasi kepala daerah selama 5 (lima) tahun sejak dilantik. Oleh karena itu, secara substantif seharusnya tidak ada pembatasan dan atau pemangkasan terhadap masa jabatan dalam UU yang mengatur secara formil Pemilihan Kepala Daerah; 34. Bahwa kemudian Pemerintah Pusat yang bermaksud mengadakan pemilihan kepala daerah secara serentak oleh karena itu pula didalam UU Pemilihan Kepala Daerah dibuat ketentuan peralihan yang dengan serta merta melakukan pembatasan terhadap periodesasi masa jabatan untuk Kepala Daerah. Pertanyaannya apakah periode masa jabatan ini merupakan open legal policy atau justru merupakan amanat dari konstitusi dan dipersamakan dengan periodesasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden, sebab jika itu diberikan oleh konstitusi apakah cukup dengan ketentuan peralihan? Mengingat terdapat kaidah dalam Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai ketentuan peralihan bukan mengatur ketentuan yang mengatur peralihan kekuasaan; 29 35. Bahwa rumusan norma terkait masa jabatan kepala daerah disandarkan kepada UU Pemerintahan Daerah sebagai Address Norm yang mengatur jabatan Kepala Daerah dalam satu periode adalah selama 5 (lima) tahun dan dalam UU Pemilihan Kepala Daerah pun masa jabatan Kepala Daerah untuk satu periode adalah 5 (lima) tahun. Kemudian dalam implementasinya dikesampingkan oleh ketentuan peralihan yang justru mengatur peralihan kekuasaan yang berbeda-beda untuk setiap Kepala Daerah. Ada yang diberikan kesempatan menyelesaikan jabatan terlebih dahulu meskipun sudah ada hasil pemilihan kepala daerah secara serentak dan ada yang langsung dipangkas meskipun masih memiliki masa jabatan yang diberikan oleh Undang-Undang, kondisi berbeda seperti ini tentu menimbulkan ketidakadilan dan adanya perlakuan yang berbeda dimata hukum sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 UUD 1945; 36. Bahwa setelah lahirnya penafsiran baru dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana didalam Putusan Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, ketentuan Pasal 201 Ayat (7) berbunyi “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan”. 37. Bahwa Mahkamah dalam pertimbanganya secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan dalam putusan-putusan sebelumnya, pengurangan waktu tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi dikarenakan hanya sekali dan tidak untuk seterusnya karena situasi transisi ke dalam pemilihan secara serentak dan bukan hanya penyelenggaraannya yang serentak akan tetapi pelantikannya juga harus serentak agar dapat mensinergikan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta mensinkronkan tata kelola pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, bahkan dalam 30 pertimbangan yang lain disebutkan sebagai keadaan mendesak dan force majeur; 38. Bahwa yang menjadi alasan permohonan kami adalah terkait dengan harus dilakukan pelantikan secara serentak terhadap hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, karena hal tersebut dapat dipastikan merugikan konstitusional Pemohon I, terlebih dengan pertimbangan siknronisasi tata kelola pemerintah daerah dengan pemerintah pusat karena hal tersebut menurut hemat kami sudah pasti harus dilakukan dan selamanya akan selalu menjadi persoalan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan diberlakukannya otonomi daerah dalam kehidupan negara yang demokratis; 39. Bahwa persoalan yang sudah pasti akan selalu ada tentu tidak akan dapat diselesaikan dengan adanya pelantikan secara serentak terlebih dengan memangkas masa jabatan selama 5 (lima) tahun yang menjadi hak konstitusional bagi setiap Kepala Daerah, melainkan semua hal tersebut tentu kita yakin dan percaya dapat terselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat yang menjadi landasan dan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia, tidak lantas karena pemerintah pusat kemudian bertindak sesuka hati memangkas setiap hak yang dimiliki oleh Kepala Daerah termasuk dan tidak terbatas pada pemangkasan masa jabatan; 40. Bahwa adanya pemangkasan masa jabatan bagi Kepala Daerah menjadi bukti nyata tidak proporsionalnya pembuat undang-undang dalam menentukan kebijakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak nasional, akan tetapi karena sudah menjadi norma untuk dilaksanakan maka biarlah itu dilaksanakan, akan tetapi jangan ditambah dengan pelantikan secara serentak pula mengingat hal tersebut akan menyebabkan kerugian konstitusional bagi Pemohon I; 41. Bahwa sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjungjung tinggi hukum dan percaya bahwa kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, seringkali dalam membuat kebijakan tidak 31 pernah mendengarkan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh rakyat itu sendiri dengan menganggap tidak terkait langsung dengan kerugian konstitusional, padahal kita semua percaya rakyatlah yang memiliki daulat atas kekuasaan dan pemerintahan; 42. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis sehingga apabila ada yang berhak melakukan pembatasan atas masa jabatan Kepala Daerah tentu secara hakikatnya adalah rakyat itu sendiri yang telah mendelegasikan kekuasaannya apakah untuk lima tahun atau hanya untuk 4 (empat) tahun, oleh sebab itu sudah sepantasnya setiap aturan dan ketentuan yang hendak diberlakukan itu dilakukan sesuai dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memiliki legitimasi dan menjadi hukum yang hidup serta memberikan kepastian hukum untuk masyarakat. E. TENTANG KETENTUAN PERALIHAN TIDAK BOLEH MENGATUR NORMA YANG MENYEBABKAN BERALIHNYA KEKUASAAN; 43. Bahwa ketentuan peralihan atau masa transisi seharusnya berdasarkan pembuatan peraturan perundang-undangan hanya dipergunakan untuk mengatur kekosongan hukum bagi Kepala Daerah dan tidak mengatur peralihan kekuasaan dengan memangkas masa jabatan Kepala Daerah, meskipun sementara faktanya menyebabkan adanya perlakuan yang tidak sama dimuka hukum; 44. Bahwa adanya kerangka hukum yang berbeda dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024 telah menimbulkan ketidakpastian hukum, pengaturan masa jabatan selesai pada saat dilantiknya Kepala Daerah hasil pemilihan serentak tahun 2024, telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, terutama bagi Pemohon I yang seharusnya berdasarkan Surat Keputusan Pelantikan berakhir pada tanggal 21 Agustus 2026; 45. Bahwa ketidakakuratan Pembuat Undang-undang dalam menghitung dan mengkalkulasi masa jabatan, tidak selayaknya dibebankan 32 kepada Pemohon I sebagai peserta pemilihan dengan fiksi hukum Pemohon I mengetahui semenjak awal masa jabatan hanya untuk empat tahun, karena jikapun itu diwujudkan maka Pemohon I seharusnya menjabat sampai dengan 21 Agustus 2025; 46. Bahwa Pemilihan Kepala daerah secara serentak sebagai substansi yang ingin dicapai dari politik hukum pemerintah pada tahun 2024 demi efisiensi anggaran sesungguhnya dapat tetap terealisasi dan berjalan dengan tidak melanggar konstitusi atau hak konstitusional Kepala Daerah untuk menjalankan pemerintahannya dalam satu periode selama 5 (lima) tahun, hal ini tentu dilakukan dengan tidak memberlakukan pelantikan secara serentak akan tetapi memberikan kesempatan kepada Kepala Daerah yang berdasarkan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020 untuk menyelesaikan masa jabatannya barulah kemudian pada saat sudah selesai Kepala Daerah hasil dari pemilihan kepala daerah secara serentak nasional pada tahun 2024 dilantik; 47. Bahwa kepentingan yang lebih besar dari permohonan yang Pemohon ajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dimintakan tafsir pemaknaan terhadap norma baru yang telah diputuskan adalah dalam rangka menjaga komitmen dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tertib konstitusi dan tidak multi tafsir, sehingga tidak ada yang dirugikan dan atau diuntungkan dari terbitnya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan; 48. Bahwa menurut Pemohon apabila Mahkamah tidak memberikan penjelasan atas pemaknaan, berdasarkan penalaran yang wajar maka akan sangat dimungkinkan masa jabatan Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 akan berakhir dengan waktu yang beragam, dengan demikian keadaan tersebut tentu hilangnya jaminan, kepastian dan persamaan dimuka hukum bagi setiap orang sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 28D UUD 1945; 49. Bahwa dengan demikian maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memberikan tafsir atas putusan sebelumnya dengan tidak menyandarkan pada dilantiknya 33 Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak Nasional pada Tahun 2024, melainkan dimaknai dengan terpenuhinya masa jabatan bagi Kepala Daerah hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang tidak melebihi 5 (lima) tahun. IV. PETITUM Dalam Provisi: 1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menjadikan Permohonan a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional Para Pemohon dan meminimalisir kerugian konstitusional Para Pemohon akan terjadi. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 11 Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan” bertentangan dengan ketentuan di dalam UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan 5 (lima) tahun masa jabatan”; 3. Memerintahkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. 34 Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang “Pemilihan Kepala Daerah”; 3. Bukti P-3 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- XXII/2024; 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP Pemohon I; 5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP Pemohon II; 6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP Pemohon III; 7. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2021; 8. Bukti P-8A : Fotokopi Surat Nomor 414/KSN/D-3/AN.00.00/08/2021 perihal Keputusan Presiden RI Nomor 105/P Tahun 2021, tanggal 24 Agustus 2021; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Mendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Wagub, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan MenKumHam Nomor AHU- 0005753.AH.01.04. Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Majelis Irsyadul Fata; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Data Penerima Hibah PONPES Tahun 2024; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Lembar Permohonan Hibah Ruang Kelas oleh PONPES Nurul Hijrah kepada Gubernur KalSel; 35 14. Bukti P-14 : Fotokopi Lembar Disposisi Pemerintah Prov. KalSel perihal Permohonan Hibah Ruang Kelas PONPES Nurul Hijrah; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Lampiran Hibah kepada Univ. Lambung Mangkurat; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Lembar Disposisi Pemerintah Prov. KalSel perihal Pengajuan Permohonan Bantuan Hibah Univ. Lambung Mangkurat Tahun 2024; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 58843/ MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2022- 2026. Selain itu, para Pemohon telah juga mengajukan lagi tambahan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-19 sampai dengan bukti P-23 pada tanggal 18 Juli 2024 yang tidak disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: 1. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 0020/03/SK/IPI/III/2019 tentang Pembekuan Surat Keputusan Nomor 0011/03/SK-DPP/IPI/V/2017 dan Mandat Pembentukan DPW IPI Kalimantan Selatan Masa Khidmat 2019-2024; 2. Bukti P-20 : Fotokopi Amsir Law Jurnal tentang Hakikat Ketentuan Transisional dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; 3. Bukti P-21 : Fotokopi berita dari Republika tentang 185 kepala daerah hasil Pilkada 2020 sudah dilantik; 4. Bukti P-22 : Fotokopi berita dari Kompas tentang soal waktu pelantikan kepada daerah, KPU tunggu arahan Kemendagri; 5. Bukti P-23 : Keterangan Ahli yang sudah di waarmerking Nomor 002/WAAR/NOT.AH/VII/2024 oleh notaris Amir Hamzah, S.H., M.Kn. 36 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 37 Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 38 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], para Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan. 2. Bahwa para Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia dengan profesinya masing-masing, yaitu Pemohon I merupakan Gubernur Kalimantan Selatan, Pemohon II merupakan Aparatur Sipil Negara, Pemohon III merupakan mahasiswi, Pemohon IV merupakan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, dan Pemohon V merupakan Ketua Ikatan Pondok Pesantren Kalimantan Selatan. 3. Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024. 39 4. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon I merupakan kepala daerah yang sedang menjabat, in casu Gubernur Kalimantan Selatan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang dilantik pada tanggal 24 Agustus 2021. Pemohon I merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, karena menduduki jabatannya kurang dari 5 (lima) tahun, atau sampai dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur hasil pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Padahal menurut Pemohon I, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 UU 10/2016, seharusnya masa jabatan kepala daerah adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan. b. Bahwa Pemohon II merupakan Pembina Yayasan Majelis Irsyadul Fata yang merupakan penerima program hibah bantuan yang menjadi salah satu program Pemohon I pada tahun 2024. Dalam hal ini Pemohon II merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, karena apabila Pemohon I menjabat kurang dari 5 (lima) tahun atau sampai dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, hak konstitusional Pemohon II akan dirugikan sebab Gubernur Kalimantan Selatan berikutnya belum tentu memiliki program bantuan yang sama. c. Bahwa Pemohon III merupakan penerima manfaat dari Program Beasiswa Mahasiswa Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang berasal dari dana hibah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini, Pemohon III merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya ketentuan norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, karena apabila Pemohon I menjabat kurang dari 5 (lima) tahun atau sampai dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur hasil pemilihan kepala daerah 40 serentak tahun 2024, bisa saja dana hibah provinsi berupa Program Beasiswa Mahasiswa Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat tidak akan dialokasikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan yang baru. d. Bahwa Pemohon IV merupakan Rektor Universitas Lambung Mangkurat yang memiliki kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini berupa bantuan hibah beasiswa bagi para mahasiswa yang merasa dirugikan oleh berlakunya ketentuan norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, karena apabila Pemohon I tidak menjabat menjabat sampai dengan 5 (lima) tahun maka dapat dipastikan Pemohon IV, baik secara individu maupun secara institusi pendidikan, akan dirugikan hak konstitusionalnya terkait dengan bantuan hibah beasiswa. e. Bahwa Pemohon V merupakan Ketua Ikatan Pesantren Indonesia DPW Kalimantan Selatan 2019-2024 yang merasa dirugikan oleh berlakunya ketentuan norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, karena apabila masa jabatan Pemohon I tidak penuh selama 5 (lima) tahun, Pemohon V akan kehilangan jaminan dan kepastian terlaksananya program pesantren, termasuk bantuan terhadap sarana dan prasarana pesantren di seluruh Kalimantan Selatan. Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya serta syarat kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, para Pemohon memang memiliki kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, uraian anggapan kerugian hak konstitusional yang dikemukakan oleh Pemohon II sampai dengan Pemohon V, menurut Mahkamah, lebih merupakan asumsi belaka yang dalam batas penalaran yang wajar tidak dapat dipastikan akan terjadi. Artinya, dengan menggunakan asumsi pula, sangat mungkin dana hibah atau bantuan yang diterima oleh Pemohon II sampai dengan Pemohon V akan dilanjutkan oleh gubernur dan wakil gubernur hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Oleh karena itu, uraian kerugian hak konstitusional Pemohon II sampai dengan 41 Pemohon V, menurut Mahkamah, tidak memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- XXII/2024. Sementara itu, terhadap Pemohon I, uraian perihal anggapan kerugian hak konstitusional telah bersifat spesifik dan aktual karena dengan berlakunya norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 berakibat pada masa jabatannya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan tidak mencapai 5 (lima) tahun penuh. Oleh sebab itu, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan dikabulkan maka kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi. Dengan demikian menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan pengujian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan atau menilai Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Sementara itu, Pemohon II sampai dengan Pemohon V, menurut Mahkamah, tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan. Dalam provisi [3.7] Menimbang bahwa Pemohon I mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menjadikan permohonan a quo sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah untuk memberikan perlindungan hak konstitusional dan meminimalisir kerugian konstitusional Pemohon I. Terhadap permohonan provisi tersebut, di samping Pemohon I tidak menjelaskan lebih lanjut alasan permohonan provisinya dan oleh karena pokok perkara a quo diputus tanpa sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian yang antara lain mendengarkan 42 keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, sehingga tidak terdapat relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi Pemohon I. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan provisi Pemohon I haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, Pemohon I mengemukakan dalil- dalil permohonan (dalil-dalil Pemohon I selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon I, periodesasi masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya bagi kepala daerah adalah merujuk pada periodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ketentuan Pasal 7 UUD 1945, sehingga pemangkasan terhadap masa jabatan kepala daerah adalah bertentangan dengan UUD 1945. 2. Bahwa menurut Pemohon I, dalam posisi sebagai gubernur tetap mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024, akan tetapi berdasarkan penalaran hukum yang wajar, Pilkada serentak dengan pelantikan serentak bukanlah sesuatu yang saling melengkapi. Tujuan pilkada serentak adalah dalam rangka menghemat anggaran, sedangkan pelantikan serentak jelas memerlukan biaya tambahan untuk melakukannya karena harus memberikan kompensasi kepada kepala daerah yang dipotong masa jabatannya sehingga telah jelas kehilangan relevansinya. 3. Bahwa menurut Pemohon I, sekalipun telah mengetahui masa jabatannya hanya empat tahun, akan tetapi persoalannya bukan dalam posisi mengetahui atau tidak mengetahui, melainkan apakah ketentuan tersebut konstitusional atau tidak. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan kepala daerah bukan hanya bertentangan dengan ketentuan yang lain dan UUD 1945, akan tetapi semenjak awal telah bertentangan dengan dirinya sendiri sehingga cacat formil dan materiil. 4. Bahwa menurut Pemohon I, dalam pelaksanaan Pilkada yang dipilih langsung 43 oleh rakyat secara demokratis maka yang berhak melakukan pembatasan atas masa jabatan kepala daerah tentu secara hakikatnya adalah rakyat itu sendiri yang telah mendelegasikan kekuasaannya apakah untuk lima tahun atau hanya untuk 4 (empat) tahun, bukan dengan UU 10/2016. 5. Bahwa menurut Pemohon I, ketentuan peralihan atau masa transisi seharusnya berdasarkan pembuatan peraturan perundang-undangan hanya dipergunakan untuk mengatur kekosongan hukum bagi kepala daerah dan tidak mengatur peralihan kekuasaan dengan memangkas masa jabatan yang dibebankan kepada Pemohon I sebagai peserta pemilihan yang seharusnya menjabat sampai dengan 21 Agustus 2025 [Sic! vide angka 45 Permohonan hlm. 33]. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- XXII/2024 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan 5 (lima) tahun masa jabatan”. [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon I telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon I telah jelas sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Paragraf [3.7] pada pertimbangan hukum perihal permohonan provisi Pemohon I di atas, menurut Mahkamah, tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil permohonan Pemohon I sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.8] di atas, isu konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah pengurangan masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020, in casu Pemohon I yang baru dilantik pada tanggal 24 Agustus 2021, 44 berdasarkan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional. Berkenaan dengan hal itu, Mahkamah ternyata telah beberapa kali memutus perkara pengujian konstitusionalitas Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVII/2019, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2020; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 November 2022. Setelah membaca semua amar putusan a quo, telah ternyata Mahkamah menyatakan menolak permohonan- permohonan dimaksud. Namun demikian, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Maret 2024, Mahkamah mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan.” Oleh karena itu, dengan adanya pemaknaan baru berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 a quo dan pemaknaan baru tersebut belum pernah dilakukan pengujian konstitusionalitas sebelumnya, sehingga tidak terdapat relevansi dan alasan untuk mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terhadap permohonan a quo; [3.12] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan a quo tidak berlaku atau terhalang oleh ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon I. 45 [3.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan konstitusionalitas pengurangan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020, in casu Pemohon I yang dilantik pada tanggal 24 Agustus 2021, yang berdasarkan ketentuan norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa isu konstitusionalitas yang didalilkan oleh Pemohon I sebenarnya memiliki hakekat dan tujuan yang sama dengan permohonan dalam Perkara Nomor 67/PUU-XIX/2021 yang pada intinya mempersoalkan berkurangnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari yang seharusnya 5 (lima) tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 162 UU 10/2016 menjadi tidak sampai dengan 5 (lima) tahun karena adanya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak nasional yang dilaksanakan pada bulan November 2024. Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas tersebut, Mahkamah antara lain telah mempertimbangkan, apabila mengabulkan permohonan dengan tetap menentukan masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020, baik yang dilantik pada tahun 2020 maupun setelahnya, menjabat sampai dengan tahun 2025 atau setelahnya, hal tersebut justru akan mengurangi masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Terlebih, masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada masa transisi tersebut juga tidak mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dan memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati pembangunan daerahnya sebagaimana pertimbangan hukum pada Paragraf [3.15] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, sebagai berikut: [3.15] …Terhadap dalil para Pemohon demikian, menurut Mahkamah, adanya perbedaan lamanya masa jabatan kepala daerah dalam masa transisi menuju Pilkada serentak secara nasional tahun 2024 bukanlah merupakan bentuk diskriminasi terhadap hasil pilihan para pemilih dalam setiap tahapan atau gelombang penyelenggaraan Pilkada. Mahkamah menilai, pembatasan terhadap masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut adalah dalam kerangka mencapai tujuan yang akan dicapai oleh negara, yaitu penyelenggaraan pemilihan umum serentak secara nasional sebagai desain baru proses pemilihan kepala daerah. Lagipula, pada tataran praktis, masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada tahun 2020 telah mengetahui bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih nantinya akan menjabat sampai dengan tahun 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para 46 Pemohon. Pembatasan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada masa transisi tersebut juga tidak sama sekali mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dan memperoleh kesempatan yang sama pula dalam menikmati perkembangan pembangunan daerahnya Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah dalam amarnya menyatakan menolak permohonan para Pemohon dalam perkara tersebut, sehingga norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang pada intinya menyatakan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 akan berakhir pada tahun 2024 adalah konstitusional. Terlebih lagi, terlepas dari Pemohon I telah mengetahui sebelum mengikuti kontestasi pilkada tahun 2020 mengenai keberlakuan norma transisi yang terdapat dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016. Menurut Mahkamah, dalam batas penalaran yang wajar hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan norma a quo inkonstitusional guna memenuhi masa jabatan 5 (lima) tahun. [3.13.2] Bahwa selanjutnya norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 kembali dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam Perkara Nomor 27/PUU- XXII/2024 yang dimohonkan oleh beberapa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Berbeda dengan amar putusan-putusan sebelumnya, dalam Perkara Nomor 27/PUU-XXII/2024, para Pemohon pada pokoknya memohon untuk memaksimalkan masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 sampai dengan pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota terpilih berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Terhadap hal demikian, Mahkamah telah mempertimbangkan terdapat alasan yang kuat dan meyakinkan Mahkamah mengenai adanya ruang antara hak para Pemohon atas masa jabatannya, dengan keberlangsungan jadwal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak tahun 2024 yang telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah. Artinya, berkenaan dengan Perkara Nomor 27/PUU-XXII/2024, Mahkamah telah mempertimbangkan upaya untuk memaksimalkan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak menyebabkan terganggunya agenda pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Selain itu, upaya untuk memaksimalkan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut juga harus tetap dapat menjamin proses transisi pelayanan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah masing-masing, yaitu tersedianya pelayanan publik yang baik. Hal demikian sebagaimana telah diuraikan 47 pada Sub-paragraf [3.17.1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- XXII/2024, sebagai berikut: [3.17.1] …Bahwa meskipun demikian, menurut Mahkamah, memaksimalkan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2020 tanpa menganggu agenda penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak adalah suatu bentuk keseimbangan antara hak konstitusional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2020 dengan kepastian hukum atas terselenggaranya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak. Di samping itu, menjadikan waktu pelantikan sebagai batas masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2020 dapat mendekatkan dan sekaligus mewujudkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Selain itu, pendirian Mahkamah demikian, merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022 … . Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah mengubah pendirian sebelumnya dengan menyatakan norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan”. Artinya, untuk melindungi hak konstitusional para Pemohon dalam Perkara Nomor 27/PUU-XXII/2024 tersebut, Mahkamah telah “memaksimalkan” masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020, baik yang dilantik pada tahun 2020 maupun setelahnya, yaitu sampai dengan dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan. [3.13.3] Bahwa dalam konteks permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan dasar argumentasi serta urgensi yang kuat bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya terkait pemaknaan norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024. Apabila masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah disesuaikan dengan yang dimohonkan oleh Pemohon I, hal demikian akan bertentangan dengan pendirian-pendirian Mahkamah sebelumnya. Terlebih, menurut Mahkamah, sebagian maksud dan tujuan Pemohon I terkait dengan masa jabatannya sebagai 48 Gubernur Kalimantan Selatan telah terakomodir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, meskipun tidak mencapai batas masa jabatan maksimal sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon I. [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I juga mendalilkan mengenai pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 yang tidak harus diikuti dengan pelantikan serentak karena akan menghilangkan hak kepala daerah untuk menyelesaikan masa jabatannya. Terhadap hal demikian, Mahkamah juga telah menentukan pendiriannya dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, khususnya dalam Sub-paragraf [3.17.1], sebagai berikut: …Bahwa hal tersebut dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2023 bahwa pengaturan transisi terkait dengan pemungutan suara secara serentak tidak dapat mengabaikan pengaturan terkait pelantikan kepala daerah dan wakilnya. Oleh karena itu, pengaturan tentang pemungutan suara secara serentak harus diikuti oleh norma yang mengatur tentang pelantikan secara serentak [vide Paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023]. Terlebih lagi, Ketentuan Peralihan UU 10/2016 hanya mengatur jadwal pemungutan suara serentak nasional pada bulan November 2024 dan sama sekali tidak mengatur jadwal pelantikan yang harusnya pun dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, jika keserentakan pelantikan tersebut dilakukan, hal demikian dapat mencegah terjadinya perbedaan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah antara yang satu dengan lainnya yang terpilih di jadwal pemilihan serentak yang sama. Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak haruslah diikuti pula dengan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih secara serentak pula agar tercipta sinergi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta menyinkronkan tata kelola pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat, sehingga tercipta kesamaan waktu mulai dan berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, pemilihan dan pelantikan adalah ibarat dua sisi dari koin yang sama dalam proses demokrasi. Pemilihan menentukan siapa yang dipilih oleh rakyat, sementara pelantikan memberikan legitimasi hukum dan dimulainya masa jabatan bagi pemimpin yang terpilih untuk menjalankan tugas-tugasnya. Proses pelantikan akan memastikan adanya stabilitas dan kontinuitas dalam pemerintahan dan kepemimpinan, sehingga dengan adanya suatu tahapan yang jelas untuk menggantikan pemimpin yang lama dengan yang baru, akan menghindari adanya kekosongan kekuasaan. Dalam konteks pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024 mendatang sebagai sebuah 49 desain baru dalam penataan struktur tata kelola pemerintahan secara nasional, maka setelah dilaksanakan pemungutan suara secara serentak harus diikuti pula dengan pelantikan secara serentak. Terhadap hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 telah menegaskan pengecualian untuk pelantikan secara serentak hanya dapat dilakukan bagi daerah yang melaksanakan pemilihan ulang, atau pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Selain itu, kemungkinan adanya pelantikan tidak serentak dapat pula terjadi karena adanya faktor force majeure sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak harus dilakukan secara bersama-sama (serentak), termasuk pelantikan serentak dengan hasil pemilihan yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi dan permohonannya ditolak atau tidak dapat diterima. Oleh karena itu, pelantikan harus menunggu selesainya proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Pengecualian hanya dimungkinkan bagi daerah yang melaksanakan pemilihan ulang, atau pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan faktor force majeure sebagaimana telah diuraikan di atas. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, tidak terdapat perkembangan dan kebutuhan hukum baru serta alasan yang kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk berubah pendirian dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 telah memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 27, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon I. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon I adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 50 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pemohon II sampai dengan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Permohonan provisi Pemohon I tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon I. Dalam Pokok Permohonan: 1. Menyatakan permohonan Pemohon II sampai dengan Pemohon V tidak dapat diterima. 2. Menolak pokok permohonan Pemohon I untuk seluruhnya. 51 ----------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh yang menyatakan sebagai berikut: Pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh [6.1] Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- XXII/2024 yang baru saja selesai diucapkan, mayoritas hakim konstitusi memberikan kedudukan hukum kepada salah satu dari para Pemohon a quo, in casu Pemohon I, dan oleh karenanya, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum hingga pada pokok permohonan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan a quo. Terhadap hal tersebut, saya memiliki pendapat berbeda khususnya terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dengan argumentasi sebagai berikut: 1) Bahwa berkenaan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), khususnya terkait masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, saya berpendirian bahwa pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan adalah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Artinya, permohonan pengujian UU Pilkada yang memengaruhi lamanya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus diajukan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersama-sama. Sikap dan pendirian saya ini sudah tertuang dalam pendapat berbeda (disssenting opinion) pada putusan-putusan sebelumnya, 52 antara lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Maret 2024; 2) Bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon I menerangkan kualifikasinya selaku Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, bertanggal 24 Agustus 2021. Selanjutnya, Pemohon II menerangkan dirinya sebagai Pembina Yayasan Majelis Irsyadul Fata (MIF) Kabupaten Banjar yang didirikan dan disahkan berdasarkan hukum Indonesia, Pemohon III sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Pemohon IV selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat, dan Pemohon V merupakan Ketua Ikatan Pesantren DPW Kalimantan Selatan masa khidmat 2019-2024. Terhadap kualifikasi yang dijelaskan para Pemohon, Mahkamah hanya memberi kedudukan hukum kepada Pemohon I untuk mengajukan permohonan a quo; 3) Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon I selaku Gubernur Kalimantan Selatan telah ternyata tidak melibatkan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Apabila dicermati, surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, bertanggal 24 Agustus 2021 pada pokoknya berisi tindakan hukum pemberhentian dengan hormat Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan dan mengesahkan pengangkatan H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H., dan H. Muhidin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan masa jabatan tahun 2021-2024 (vide bukti P-8). Dengan demikian, pemaknaan terhadap masa jabatan sebagaimana dikehendaki dalam petitum permohonan a quo tentu akan berdampak langsung bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan secara bersamaan. Oleh karenanya, pengajuan permohonan a quo tanpa mengikutsertakan wakil kepala daerah in casu Wakil Gubernur Kalimantan Selatan adalah tidak tepat menurut penalaran yang wajar. Terlebih lagi, syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah secara formil harus diajukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 53 pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan wakil walikota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; 4) Bahwa sementara itu, berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon II sampai dengan Pemohon V, saya sependapat dengan pertimbangan hukum mayoritas hakim konstitusi yang tidak memberikan kedudukan hukum (legal standing) bagi Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V. Anggapan kerugian konstitusional Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V dengan berlakunya Pasal 201 ayat (7) UU Pilkada sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 yang mengatur perihal masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 adalah tidak berdasar dan tidak memiliki kaitan yang memadai (insufficient) dengan program bantuan hibah dan program lainnya yang didalilkan dalam permohonan a quo karena merupakan program pemerintah yang harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; 5) Bahwa berdasarkan argumentasi yang dikemukakan di atas, menurut saya, seharusnya amar putusan Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard). *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal enam belas, dan hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 13.14 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih dan M. Guntur Hamzah, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para 54 Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha