46/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 46/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Serikat Petani Indonesia (SPI) Dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Agus Ruli Ardiansyah Jabatan : Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia Alamat : Jalan Mampang Prapatan XIV Nomor 5, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon I; 2. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) Dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Dwi Astuti Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Bina Desa Sadajiwa Alamat : Jalan Saleh Abud Nomor 18-19, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon II; 3. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Arie Gumilar Jabatan : Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Alamat : Jalan Perwira 2-4 R. 139 Jakarta 10110. selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon III; 2 4. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Mansuetus Asly Hanu Jabatan : Ketua Pengurus SPKS Alamat : Perumahan Bogor Baru Blok C1 Nomor 10, Bogor Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon IV; 5. Perkumpulan Pemantau Sawit/Perkumpulan Sawit Watch Dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Nurhanudin Achmad Jabatan : Ketua Badan Pengurus Alamat : Perumahan Baranangsiang 3, Jalan Danau Singkarak H17, Tegalega, Bogor selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon V; 6. Indonesia Human Right Comitte For Social Justice (IHCS) Dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Gunawan Jabatan : Ketua Tim Transisi Untuk Menjalankan Fungsi Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi Dinyatakan Selesai Alamat : Jalan Kalimantan Megapolitan Cinere Estate Nomor 21, Cinere, Depok, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon VI; 7. Indonesia For Global Justice (Indonesia untuk Keadilan Global) Dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Rahmat Maulana Sidik Jabatan : Direktur Eksekutif Alamat : Jalan Kalibata Tengan Nomor 1A, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Kalibata, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon VII; 8. Yayasan Daun Bendera Nusantara Dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Heru Setyoko Jabatan : Ketua 3 Alamat : 18 Office Park Lt. 22 Suite E, F, G Jalan TB. Simatupang Nomor 18 selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon VIII; 9. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Witoro Jabatan : Ketua Badan Pengurus Alamat : Perumahan Sindangbarang Grande Nomor 16 Kota Bogor, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon IX; 10. Aliansi Organis Indonesia (AOI) Dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Pius Mulyono Jabatan : Direktur Alamat : Komplek Budi Agung, Jalan Bangkirai Blok H Nomor 2 Sukadamai - Bogor selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon X; 11. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Dewi Kartika Jabatan : Sekretaris Jenderal Alamat : Jalan Pancoran Indah I Blok E3 Nomor 1 Komplek Liga Mas Indah, Pancoran, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon XI; 12. FIAN Indonesia Dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Rachmi Hertanti Jabatan : Ketua Badan Pengurus Alamat : Jalan Pinang Ranti II Nomor 16, RT.07/RW.01 Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon XII; 4 13. Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat Institute For Ecosoc Rights Dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Petrus Damianus Eko Prasetyohadi Jabatan : Ketua Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam VI-C/17 Jakarta Nama : Bertha Dwiyani Jabatan : Sekretaris Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam VI-C/17 Jakarta selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon XIII; 14. Konfederasi Kongres Serikat Buruh Indonesia Dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Sunarno, S.H. Jabatan : Ketua Umum Alamat : Kebon Besar RT 04 RT 01, Kebon Besar, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten Nama : Andy Kristiantono Jabatan : Sekretaris Jenderal Alamat : Jalan Bandarejo-4 Gg. Asri 8/2, RT/RW 010/005 Kelurahan/Desa Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon XIV; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 April 2023, 6 April 2023, 7 April 2023, 8 April 2023, 10 April 2023, 11 April 2023, 22 Mei 2021, 24 Mei 2023, dan 25 Mei 2023 memberi kuasa kepada Janses E. Sihaloho, S.H., Henry David Oliver Sitorus, S.H., M.H., Anton Febrianto, S.H., Arif Suherman, S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H., Naufal Rizky Ramadhan, S.H., Aulia Ramadhandi, S.H., Karmanto, S.H., M.H., Putra Rezeki Simatupang, S.H., Markus Manumpak Sagala, S.H., Yudi Kurnia, S.H., M.H., Syamsudin, S.sH., Riki Hermawan, S.H., Yosep Nurhidayat, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M.H., Linda Dewi Rahayu, S.H., Raja Martahi Nadeak, S.H., Imelda, S.H., Reza Setiawan, S.H., Priadi, S.H., Simon, S.H., Christian Alfonso Panjaitan, S.H., Adang Satria, S.H., Marselinus Andry, S.H., Andi Wijaya, S.H., Roni Septian Maulana, S.H., dan Tumaber Manulang, S.H., 5 kesemuanya merupakan Advokat, Konsultan Hukum, dan Pembela Hak-Hak Konstitusional yang tergabung dalam TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW yang berdomisili di Gedung Menara Hijau 10th Floor, Suite 1000, Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta Selatan, 12270, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, bertindak untuk atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- para Pemohon [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Ahli para Pemohon dan Presiden serta Saksi para Pemohon dan Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 April 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 43/PUU/PAN.MK/AP3/04/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Mei 2023 dengan Nomor 46/PUU- XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 29 Mei 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSIONAL 1. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, baik uji formil maupun uji materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Republik Indonesia; 2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar terdapat dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya “UU Mahkamah Konstitusi”); 3. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.; 4. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding). 5. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa: “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 6. Bahwa teknis Permohonan Uji Formil Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK 2/2021”), yang menyatakan bahwa: “Pengujian Formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan UU atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.” 7. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UU PPP”) mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi 7 dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi; 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian formil terhadap UU Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945. II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL 9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009 (halaman 92) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU- XX/ 2022 (halaman 9), Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan sebagai berikut: “menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang; 10. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2021 telah mengatur sebagai berikut: “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 hari sejak Undang-Undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia” 11. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) diundangkan pada 8 tanggal 31 Maret 2023, sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil Undang-Undang a quo adalah sampai dengan tanggal 14 Mei 2023; 12. Bahwa permohonan uji formil a quo yang diajukan oleh para Pemohon didaftarkan pada tanggal 17 April 2023, sehingga pengajuan permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana yang dimaktubkan dalam Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2021; III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 13. Bahwa sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”, maka rakyat berhak berpartisipasi dalam pembentukan Undang-Undang dan/atau melakukan pengujian atas Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, untuk selanjutnya secara teknis diatur di dalam UU MK dan Peraturan MK. 14. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, menyatakan: Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi “Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga negara” Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 “(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara” 15. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau 9 kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 “(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang atau Perppu apabila: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 16. Bahwa para Pemohon pengujian formil UU Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah badan hukum privat yang didirikan berdasarkan akta notaris dan SK Kemenkumham RI, serta bekerja untuk pemajuan dan pembelaan hak-hak konstitusional dan hak asasi manusia melalui advokasi litigasi dan advokasi kebijakan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat; 17. Bahwa para Pemohon adalah organisasi yang mewakili kepentingan rakyat (anggota dan dampingannya) yang telah memenuhi syarat untuk 10 melakukan permohonan pengujian formil Undang-Undang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maupun Putusan MK, yaitu: - Berbentuk badan hukum; - Memiliki AD/ART menyebutkan tujuan didirikan organisasinya memiliki kerugian konstitusional akibat formil maupun materiil dari sebuah Undang-Undang dan menyebutkan pihak yang dapat mewakili organisasi tersebut melakukan permohonan pengujian formil Undang- Undang; - Secara rutin telah melakukan kegiatan yang telah diamanatkan oleh AD/ART nya tersebut. 18. Bahwa dalam hal ini para Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya dalam pembentukan UU Perppu Cipta Kerja, karena pembentukan Undang-Undang a quo merupakan tindaklanjut dari Pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan melanggar formil pengesahan Perppu sebagai Undang-Undang sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan UU PPP, sehingga terhalangi hak konstitusional para Pemohon untuk turut memajukan diri, masyarakat dan bangsa secara kolektif, dan mendapatkan kepastian hukum, dimana kedua hal tersebut dijamin oleh UUD 1945, melalui Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana berikut: Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memprjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa Pemohon adalah sebagai berikut: 1) Serikat Petani Indonesia (SPI) Bahwa Pemohon I didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tentang Anggaran Dasar Federasi Serikat Petani Indonesia tertanggal 06 Juli 2000. Selain itu, Pemohon I yang tercatat dalam Akta Nomor 13 Pernyataan Keputusan 11 Kongres IV tentang Anggaran Dasar Serikat Petani Indonesia tanggal 08 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn (Vide Bukti P-3A) yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0005997.AH.01.07.TAHUN 2018.(vide Bukti P-3B) Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan No. 16/Kongres-IV/SPI/III/2014 tentang Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat Serikat Petani Indonesia Periode 2014-2019 yang menyatakan bahwa menetapkan dan mengesahkan Henry Saragih sebagai Ketua Umum BPP SPI Periode 2014- 2019.(vide Bukti P-3C) Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia Nomor 04/RAPAT PLENO VIII/DPP- SPI/IX/2019 Tentang Penundaan Pelaksanaan Kongres Ke-V Serikat Petani Indonesia tertanggal 28 September 2019 menetapkan bahwa Dewan Pengurus Pusat dalam hal ini Henry Saragih masih berwenang menjalankan mekanisme organisasi sampai dengan pelaksanaan Kongres Serikat Petani Indonesia ke-V, sehingga Henry Saragih berhak mewakili PEMOHON I untuk mengajukan Permohonan a quo. (vide Bukti P-3A) Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Petani Indonesia pada Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan “Badan Pelaksana Pusat DPP adalah pimpinan pelaksana tertinggi organisasi yang menjalankan kegiatan dan kebijakan-kebijakan organsiasi ditingkat pusat”, selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Petani Indonesia yang menyatakan “Melakukan pembelaan bagi anggota yang dilanggar hak asasinya sebagai manusia, hak asasinya sebagai petani dan hak sebagai warga negara”; Bahwa Pemohon I telah memberikan wewenang kepada Sekretaris Umum untuk mewakili Pemohon I (in casu Serikat Petani Indonesia) dalam mengajukan Permohonan Uji Formil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang berdasarkan Surat Keterangan Nomor 81/B/KU/DPP-SPI/XI/2020, tanggal 10 November 2020. (vide Bukti P-3C) 12 Bahwa dalam Akta tersebut tercantum kegiatan dan tujuan organisasi sebagai berikut: • Pasal 14, menyatakan: 1. Melakukan berbagai bentuk pendidikan/kaderisasi bagi anggota; 2. Mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan berbagai informasi yang berguna bagi petani dan anggota; 3. Membangun kehidupan ekonomi anggota yang mandiri dan berdaulat dengan prinsip koperasi yang sejati; 4. Pengerahan Massa Aksi untuk melakukan Aksi Massa sebagai salah satu kekuatan utama SPI; 5. Melakukan pembelaan bagi anggota yang dilanggar hak asasi- nya sebagai manusia, hak asasi-nya sebagai petani dan haknya sebagai warga negara; 6. Memperbanyak jumlah anggota, mendorong serta memperkuat kerjasama di antara sesama anggota; 7. Memperkuat kepengurusan mulai dari pusat hingga basis; 8. Melakukan kerjasama dan solidaritas yang saling memperkuat dengan organisasi tani dan organisasi rakyat laiinya yang mempunyai pandangan, asas dan tujuan yang sejalan dengan SPI, baik di tingkat nasional maupun ditingkat internasional; 9. Mendorong dan mendukung lahirnya organisasi rakyat lainnya yang sejalan dengan SPI 10. Menjalin hubungan setara dengan lembaga dan aparatur negara yang tidak bersifat kritis baik didalam maupun diluar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan pandangan, asas, tujuan dan kepentingan SPI.” • Bahwa selanjutnya dalam Akta Nomor 13 pada Pasal 8, 9 dan 10, Pemohon I memiliki tujuan organisasi, yakni: Pasal 8 Tujuan Sosial-Ekonomi, menyatakan: “1. Terjadi perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan pembangunan ekonomi nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan ekonomi petani, rakyat, bangsa dan negara yang mandiri, adil dan makmur, secara lahir dan batin, material dan spiritual; baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari; 2. Bahwa peri kehidupan ekonomi yang mandiri, adil dan makmur tersebut hanya dapat dicapai jika terjadi tatanan agraria yang adil dan beradab; 3. Tatanan agraria yang adil dan beradab tersebut hanya dapat terjadi jika dilaksanakan Pembaruan Agraria Sejati oleh petani, rakyat, bangsa dan negara”. Pasal 9 Tujuan Sosial-Politik, menyatakan: “1. Terjadi Perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan model pembangunan politik nasional dan internasional, agar tercipta per kehidupan politik yang bebas, mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mampu memajukan kesejahteraan umum, sanggup mencerdaskan kehidupan bangsa dan sanggup untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. 13 2. Peri kehidupan politik tersebut hanya dapat dicapai jika rakyat berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari. 3. Kedaulatan politik rakyat tersebut hanya dapat dicapai jika petani berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari.” Pasal 10 Tujuan Sosial-Budaya, menyatakan: “1. Terjadi perombakan, pembaruan, pemulihan, dan penataan model pembangunan kebudayaan nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan budaya yang berkemanusiaan, adil dan beradab. 2. Peri kehidupan kebudayaan tersebut hanya dapat dicapai jika petani, rakyat, bangsa dan Negara mengembangklan kebudayaan yang berkepribadian, mempunyai harkat, martabat dan harga diri baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam pergaulan nasional dan internasional.” Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (5) AD/ART SPI, Melakukan pembelaan bagi anggota yang dilanggar hak asasi-nya sebagai manusia, hak asasinya sebagai petani dan haknya sebagai warga negara, terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, Pemohon I sering melakukan advokasi ke DPR, instansi ke pemerintah dan ke MK. Dalam kaitan dengan perkara permohonan ini, sebelumnya SPI telah Melakukan Permohonan Pengujian Formil UU Cipta Kerja dan Pengaduan Konstitusional atas Perppu Cipta Kerja Ke MK, karena merupakan bentuk pelanggaran putusan MK dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, secara substansi tidak berbeda dengan UU Cpta Kerja; Bahwa menurut Pemohon I, selain perbaikan UU Cipta Kerja melalui pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, secara substansi tidak ada perbaikan yang berarti juga mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga pembentukan dan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 14 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang merugikan hak asasi petani anggota Pemohon I, sehingga tujuan Pemohon I dalam memperjuangkan hak asasi petani akan terhalangi oleh berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 2) Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) Bahwa Pemohon II berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 03 tanggal 18 April 2006 (vide Bukti P-4A), yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C- 1014.HT.01.02.TH 2006 tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Bina Desa Sadajiwa tanggal 17 Mei 2006. (vide Bukti P-4B). Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) disebutkan bahwa “Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian …” Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bina Desa Sadajiwa Nomor 7 tertanggal 30 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Suci Hastuti Zamachsyarie, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan (vide Bukti P-4C) dan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06- 0012558 tertanggal 12 Desember 2018 (vide Bukti P-4D) disebutkan bahwa Nyonya Dwi Astuti menjabat sebagai Ketua Pengurus. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Organisasi Pasal 3 menyebutkan bahwa Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: (1) Di bidang Sosial: a. Mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan Lembaga pendidikan, ketrampilan dan pelatihan baik formal maupun non formal bagi masyarakat di pedesaan. b. Menfasilitasi reorientasi kaum intelektual tentang masalah-masalah rakyat. c. Mengadakan, menyelenggarakan dokumentasi dan penyebaran informasi dalam bidang pendidikan melalui penerbitan buku-buku, media massa elektronik maupun non elektronik. d. Mengadakan, menyelenggarakan, pembinaan dalam bidang pendidikan pada masyarakat pedesaan. e. Mengadakan, menyelenggarakan, penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan mengenai kemasyarakatan, kemanuasiaan, 15 Lingkungan Hidup dan Teknologi. f. Mengadakan, menyelenggarakan Studi banding (2) Di bidang kemanusiaan: a. Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan. b. Membangun dan mengembangkan masyarakat- masyarakat pedesaan. c. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam, korban korban Hak Asasi Manusia. d. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang. e. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan geladangan. f. Memberikan perlindungan konsumen. g. Melestarikan lingkungan hidup. Bahwa berdasarkan AD/ART di atas, dalam rangka membangun dan mengembangkan masyarakat-masyarakat pedesaan, memberikan perlindungan konsumen dan melestarikan lingkungan hidup, Pemohon II melakukan advokasi kebijakan melalui mekanisme di DPR, Pemerintah dan Mahkamah Konsitusi. Dengan berlakunya Undang-Undang a quo berpotensi mengancam eksistensi, keberlanjutan hidup petani dan kebudayaannya. Untuk itu Pemohon II memandang perlu untuk melakukan uji formil Undang-Undang a quo di Mahkamah Konstitusi. Dalam kaitan dengan perkara permohonan ini, sebelumnya Pemohon II telah melakukan Permohonan Pengujian Formil UU Cipta Kerja dan Pengaduan Konstitusional atas Perppu Cipta Kerja Ke Mahkamah Konstitusi, karena merupakan bentuk pelanggaran putusan MK dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, secara substansi tidak berbeda dengan UU Cpta Kerja; Bahwa menurut Pemohon II, selain perbaikan UU Cipta Kerja melalui pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, secara substansi tidak ada perbaikan yang berarti juga mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang- 16 undangan, sehingga pembentukan dan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang merugikan Pemohon II, sehingga tujuan Pemohon II terhalangi oleh berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai ketentuan konstitusi, berpotensi memusnahkan tradisi musyawarah rakyat tani dan musyawarah desa yang selama ini menjadi media pendidikan kritis bagi masyarakat, sehingga Undang-Undang a quo tidak hanya mengancam eksistensi cita-cita Pemohon II, tetapi juga mengancam kearifan masyarakat perdesaan. 3) Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Bahwa Pemohon III adalah Serikat Pekerja yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Bukti Pencatatan Nomor 260/I/N/IV/2003 tertanggal 9 April 2003; (vide Bukti P-5A). Berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional No. Kpts- 06/MUNAS-VI/FSPPB/2018 tentang Penetapan Presiden FSPBB Periode 2018-2021, tertanggal 13 April 2018 dan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, yang menyatakan: “Presiden FSPPB memiliki kewenangan untuk mewakili Organisasi dalam beracara di Pengadilan”. Bahwa Arie Gumilar dalam hal ini bertindak selaku Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan untuk mewakili kepentingan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). (vide Bukti P-5C) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Musyawarah Nasional No. Kpts- 04/MUNAS-VI/FSPPB/2018 tentang Perubahan Ketujuh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Perubahan ke-7 (tujuh) tanggal 12 April 2018 (vide Bukti P-5B), menyatakan: 17 “FSPPB berbentuk FEDERASI yang menghimpun dan terbuka bagi serikat pekerja-serikat pekerja di lingkungan PERTAMINA termasuk Anak Perusahaan yang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.” Bahwa selanjutnya Pemohon III memiliki tujuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 7 AD/ART yang menyatakan: 1) Untuk memperjuangkan, melindungi, membela hak dan kepentingan anggota beserta keluarganya; 2) Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya; 3) Menjaga kelangsungan Bisnis dan eksistensi perusahaan. 4) Memperjuangkan Kedaulatan Energi Nasional”. Bahwa dalam melaksanakan tujuan di atas, Pemohon III melakukan advokasi kebijakan lewat mekanisme di DPR, di instansi pemerintah, dan di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang Pemohon III lakukan sebelumnya, yaitu melakukan Permohonan Pengujian Formil UU Cipta Kerja. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, secara substansi tidak berbeda dengan UU Cpta Kerja; Bahwa menurut Pemohon III, selain perbaikan UU Cipta Kerja melalui pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, secara substansi tidak ada perbaikan yang berarti juga mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang- undangan, sehingga pembentukan dan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang merugikan hak asasi petani anggota Pemohon III, sehingga tujuan Pemohon III dalam memperjuangkan hak asasi petani akan terhalangi oleh berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 18 Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juga telah melakukan perubahaan terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan, yang mana perubahan terhadap undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mereduksi perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh, sekaligus menghambat tujuan Pemohon III dalam memperjuangkan hak-hak pekerja khususnya anggota dari Pemohon III. 4) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Bahwa Pemohon IV adalah Badan Hukum yang berbentuk Perkumpulan yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian “Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit” (disingkat PSPKS) Nomor 52 tertanggal 19 Juni 2012 (selanjutnya disebut sebagai “Akta Nomor 52”) (vide bukti P-6A) yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Dwi Sundjajik SH, M.Kn dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 69.AH.01.07.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit; Bahwa selanjutnya Pemohon IV memiliki Akta Perubahan “Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit” (disingkat PSPKS) Nomor 10 tertanggal 29 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Anisa, S.H., M.Kn., (selanjutnya disebut sebagai “Akta Nomor 10”) (vide bukti P-6D). Adapun Visi dan Misi Pemohon I yang tercantum di dalam Pasal 5 dan 6 Akta Nomor 10, yang menyatakan: “Pasal 5 Visi Perkumpulan adalah mewujudkan petani kelapa sawit yang mandiri, sejahtera dan lestari dalam pengelolaan perkebunan.” “Pasal 6 Misi Perkumpulan adalah sebagai berikut: 1. Membangun kesadaran, penguatan dan perluasan pendampingan petani kelapa sawit melalui kaderisasi, pelatihan-pelatihan dibidang perkebunan dan pendampingan hukum serta kebijakan. 2. Membangun kelembagaan petani kelapa sawit yang kuat dan dapat menjamin akses terhadap sarana produksi pertanian, keuangan dan pasar. 3. Mendorong terwujudnya tata Kelola perkebunan yang adil, 19 transparan dan bertanggung jawab serta berpihak bagi petani kelapa sawit. 4. Mendorong diversifikasi usaha tanaman untuk mendukung ketahanan pangan petani kelapa sawit. 5. Memperluas partisipasi perempuan disektor perkebunan kelapa sawit. 6. Meningkatkan kesadaran public baik lokal, nasional maupun internasional untuk memperluas dukungan bagi organisasi dan petani kelapa sawit.” Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (6) Akta Nomor 52 Pemohon IV, menyatakan: 1. Ketua badan pengurus berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan; 2. Dalam hal Ketua Badan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat di atas berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak luar maka Wakil Ketua Badan Pengurus bersama Sekretaris berhak mewakili untuk dan atas nama Perkumpulan; Bahwa berdasarkan Pasal 36 Akta Nomor 52 dan berdasarkan Surat Keputusan Rapat Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Tahun 2022 Nomor 025/IN/SPKS Nasional/XI/2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Sekretaris Jendral (SekJen) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) tertanggal 15 November 2022, telah menetapkan Perpanjangan Masa Jabatan Mansuetus Alsy Hanu sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) sampai tahun 2023, sehingga Mansuetus Alsy Hanu berwenang untuk mewakili Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dalam permohonan a quo; Bahwa Pemohon IV merupakan Anggota Perkumpulan yang bersifat perseorangan yang terdiri dari beberapa Petani ataupun Individu lainnya, hal tersebut tercantum di dalam Pasal 17 Akta Nomor 10, yang menyatakan: “KEANGGOTAAN Pasal 17 1. Anggota Perkumpulan bersifat perseorangan yang terdiri dari: a. Petani kelapa sawit yang memiliki lahan kurang dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) dan bekerja langsung dikebunnya. b. Individu non petani kelapa sawit yang konsisten terhadap perjuangan petani, minimal 3 (tiga) tahun. c. Anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi. d. Hak dan Kewajiban Anggota, selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. e. Pengesahan Anggota dilakukan pada saat musyawarah Daerah 20 berdasarkan usulan dan verifikasi ditingkat Kabupaten. f. Tim Verifikasi keanggotaan adalah unsur Dewan disetiap tingkatan organisasinya. g. Prasyarat menjadi anggota, selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.” Bahwa Pemohon IV dalam Pasal 8 Akta Nomor 10 menyebutkan bahwa “Tujuan Perkumpulan adalah mewujudkan Petani Kelapa Sawit yang mandiri, berdaulat, bermartabat dan sejahtera.”; Bahwa selanjutnya pada Pasal 9 Akta Nomor 10, Pemohon IV menyebutkan bahwa; “Kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut di atas, organisasi menjalankan kegiatan sebagai berikut: 1. Peningkatan Kapasitas lewat Pendidikan dan Pelatihan: a. Kepemimpinan dan Politik; b. Kewirausahaan; c. Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit; d. Teknis Perkebunan Kelapa Sawit; 2. Penguatan dan konsolidasi anggota Perkumpulan; 3. Inisiasi diversifikasi Petani Kelapa Sawit; 4. Penelitian untuk menjawab kebutuhan Petani Kelapa Sawit; 5. Promosi untuk menguatkan posisi Petani Sawit; 6. Pendampingan berbagai persoalan Petani Kelapa Sawit. Bahwa selama ini secara nyata, Pemohon IV telah pula memperjuangkan kepentingan hukumnya demi mensejahterakan Petani Kelapa Sawit sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 52 dan Akta Nomor 10, baik itu melalui Permohonan Uji Materiil (Judicial Review) hingga Pelaporan: - Uji Materiil Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan karena bertentangan dengan Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 10P/HUM/2018 tanggal 29 Maret 2018; - Uji Materiil Undang Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana Perkara Nomor 99/PUU-X/2012, di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; - Uji Materiil Undang-Undang Perkebunan - Uji Materill Undang-Undang Perjanjian Internasional - Permohonan Uji Formil (Judicial Review) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana Perkara Nomor 21 107/PUU-XVIII/2020, di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; dan - Pelaporan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait adanya dugaan persaingan usaha tidak sehat dalam hal ini “Oligopsoni” yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yaitu Perusahaan Perkebunan antara Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN) dengan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM); Bahwa menurut Pemohon IV, pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengandung cacat formil, karena karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang hak-hak pekebun pada umumnya dan pada khususnya anggota Pemohon IV; Bahwa sebelumnya Pemohon IV telah melakukan Permohonan Pengujian Formil UU Cipta Kerja dan Pengaduan Konstitusional atas Perppu Cipta Kerja Ke MK, karena merupakan bentuk pelanggaran putusan MK dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, secara substansi tidak berbeda dengan UU Cipta Kerja; Bahwa menurut Pemohon IV, selain perbaikan UU Cipta melalui pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, secara substansi tidak ada perbaikan yang berarti juga mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang- undangan, sehingga pembentukan dan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang merugikan hak perkebun anggota Pemohon 22 IV, sehingga tujuan Pemohon IV dalam memperjuangkan hak pekebun akan terhalangi oleh berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 5) Perkumpulan Pemantau Sawit/Perkumpulan Sawit Watch Bahwa Pemohon V merupakan Lembaga Non-Pemerintah yang diinisiasi dan berdiri sejak 1998, beranggotakan individu yang berjumlah 140 orang dan tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Pemohon V tercatat dalam Akta Notaris Nomor 79 tertanggal 27 Juli 2002 tentang Perkumpulan Sawit Watch (vide Bukti P-7A) dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU- 0001581.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 09 Desember 2009 (vide Bukti P- 7B) yang fokus kerjanya adalah memantau dan mengawasi perkembangan dan operasionalisasi perkebunan sawit, dimana penerima manfaat dari kerja-kerja Sawit Watch adalah Petani, Buruh, Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (6) AD/ART Pemohon V, halaman 32 (vide Bukti P-24) menyatakan: 1. Ketua Badan Pengurus atau Koordinator Badan Pengurus berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama perkumpulan ini, baik di dalam maupun di luar pengadilan; 2. Dalam hal Koordinator Badan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak luar maka Wakil Badan Pengurus bersama Sekretaris berhak mewakili untuk dan atas nama Perkumpulan; Bahwa Pemohon V dalam Pasal 7 AD/ART tentang Visi Sawit Watch adalah terwujudnya keadilan sosial dan ekologis bagi petani, butuh, masyarakat adat dan lokal dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber penghidupan. (vide Bukti P-7D) Dalam Pasal 8 AD/ART (vide Bukti P-7D) dinyatakan bahwa misi Sawit Watch: a. Membangun organisasi yang memiliki pengelolaan data dan informasi yang baik dan menjadi acuan di sektor perkebunan sawit; b. Mendorong perubahan sosial dan keadilan ekologis bagi petani, buruh, masyarakat adat dan lokal dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber penghidupan melalui serangkaian kegiatan penelitian, 23 kampanye, pendidikan publik dan lain sebagainya; c. Mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota Sawit Watch untuk sinergi gerakan petani, buruh, masyarakat adat dan lokal dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan. Bahwa dalam rangka Mendorong lahirnya kebijakan negara yang berpihak kepada kepentingan petani, buruh, dan masyarakat adat, Pemohon V telah melakukan advokasi kebijakan, baik dalam proses pembentukan Undang- Undang, maupun dalam pengujian Undang-Undang. Bahwa dalam kaitan dengan perkara permohonan ini, sebelumnya Pemohon V telah melakukan Permohonan Pengujian Formil UU Cipta Kerja dan Pengaduan Konstitusional atas Perppu Cipta Kerja Ke MK, karena merupakan bentuk pelanggaran putusan MK dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, secara substansi tidak berbeda dengan UU Cpta Kerja; Bahwa menurut Pemohon V, selain perbaikan UU Cipta melalui pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, secara substansi tidak ada perbaikan yang berarti juga mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang- undangan, sehingga pembentukan dan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang merugikan petani, buruh, dan masyarakat anggota PEMOHON V, sehingga visi PEMOHON V terhalangi oleh berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 6) Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) Bahwa Pemohon VI tercatat di Akta Pendirian Perkumpulan Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS) Nomor 3 tanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Antika Insani Khamilla, SH., 24 M.Kn, (vide Bukti P-8A) yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0014761.AH.01.07.TAHUN 2017 tertanggal 13 Oktober 2017 (vide Bukti P-8C). Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HN-02.HN.03.03 Tahun 2013, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) dinyatakan lolos verifikasi sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pemohon VI, menyatakan: ”4. Ketua Eksekutif berwenang untuk Mewakili dan atau menunjuk kuasanya untuk mewakili organisasi di muka hukum, baik Pengadilan maupun lembaga hukum lainnya” Bahwa berdasarkan Ketetapan Kongres IHSC Nomor 09/TAP/KONGRES- V/IHCS/2020 tentang Pengangkatan Ketua Transisi Untuk Menjalankan Fungsi Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi Dinyatakan Selesai, menetapkan Gunawan selaku Ketua Transisi Hingga Reorganisasi Selesai, yang salah satu kewenanganya adalah menjalankan kewenangan Ketua Eksekutif (vide Bukti P-8B); Bahwa dalam akta Pasal 7 mengenai tujuan organisasi ini adalah: ”Organisasi ini didirikan bertujuan untuk: a). Memperjuangkan tata dunia yang damai, adil dan makmur; b). Menghapus ketidakdilan global yang disebabkan oleh negara dan modal; c). Menciptakan dunia yang bebas dari kemiskinan, kelaparan, peperangan dan perbudakan serta bebas dari neo-kolonialisme dan imperialisme; Sedangkan untuk di tingkatan nasional adalah terciptanya negara demokratis yang menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan sosial bagi warganya.” Selanjutnya dalam Pasal 9 menyatakan: ”Organisasi ini berfungsi: 1. Membela korban pelanggaran hak asasi manusia melalui advokasi litigasi dan non litigasi. 2. Memfasilitasi korban pelanggaran hak asasi manusia untuk berubah menjadi pejuang hak asasi. 3. Melakukan advokasi kebijakan publik untuk menciptakan system negara yang demokratis dan menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi masnusia. 4. Melakukan inisiatif jalan pemenuhan hak asasi manusia, keadilan sosial, pembaruan sistem ekonomi, poltik, hukum dan keamanan, serta 25 penyelesaian konflik kekerasan bersenjata; 5. Melakukan pelayanan dan bantuan hukum terhadap masyarakat lemah dan tertindas, seperti Petani, Nelayan, Buruh, Masyarakat Adat, Masyarakat Miskin Kota, Perempuan, Anak, Kaum Berkebutuhan Khusus dan lainnya.” Bahwa dalam rangka menjalankan tujuan dan fungsi organisasi, Pemohon VI telah melakukan advokasi kebijakan, baik dalam proses pembentukan Undang-Undang, maupun dalam pengujian Undang-Undang. Bahwa dalam kaitan dengan perkara permohonan ini, sebelumnya Pemohon VI telah melakukan Permohonan Pengujian Formil UU Cipta Kerja dan Pengaduan Konstitusional atas Perppu Cipta Kerja Ke MK, karena merupakan bentuk pelanggaran putusan MK dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, secara substansi tidak berbeda dengan UU Cpta Kerja; Bahwa menurut Pemohon VI, selain perbaikan UU Cipta melalui pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, secara substansi tidak ada perbaikan yang berarti juga mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang- undangan, sehingga pembentukan dan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang merugikan masyarakat yang diadvokasi olej Pemohon VI, sehingga tujuan dan fungsi pendirian organisasi Pemohon VI terhalangi oleh berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, karena akan melanggengkan ketidakadilan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak buruh, hak petani, hak nelayan dan masyarakat yang bekerja di pedesaan, serta hak atas pendidikan, yang dilakukan oleh Negara yang dilindungi oleh Undang-Undang (judicial violence) sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon VI akan terhalangi 26 terlebih lagi komunitas yang diadvokasi oleh Pemohon VI terhalangi aksesnya kepada jaminan kepastian hukum, pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta tidak didiskriminasikan yang mengakibatkan pemenuhan Hak Asasi Manusia dan perwujudan keadilan sosial yang merupakan cita-cita organisasi Pemohon VI terhalangi. 7) Indonesia For Global Justice/Indonesia Untuk Keadilan Global Bahwa Pemohon VII adalah Badan Hukum yang berbentuk PERKUMPULAN yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 34 tertanggal 22 April 2002 pada Notaris dan PPAT H. Abu Jusuf, S.H yang beralamat di Bungur Grand Centre Blok C.7. Jalan Ciputat Raya Nomor 4-6 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan jo. Akta Nomor 9 tertanggal 10 Februari 2012 pada Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn., yang beralamat di Kalimalang Square Blok F/21 Jalan K.H Noer Ali Bekasi tentang perubahan nama Institute untuk Keadilan Global menjadi Indonesia untuk Keadilan Global jo. Akta Nomor 25 tanggal 28 September 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 0001785.AH.01.07 Tahun 2018 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Pemohon (vide Bukti P-9A dan P-9B). Bahwa berdasarkan Pasal 9 angka 6 AD/ART Pemohon VII, menyatakan: “Direktur Eksekutif berhak dan berwenang mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan”. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice/Indonesia Keadilan Global oleh Badan Pengurusan Nomor BP/IGJ/2/V/2022 tertanggal 9 Mei 2022 telah menetapkan Rahmat Maulana Sidik sebagai Direktur Eksekutif Indonesia untuk Keadilan Global, sehingga Rahmat Maulana Sidik berwenang mewakili Indonesia untuk Keadilan Global dalam permohonan a quo (Vide Bukti P-9C). Bahwa Pemohon VII dalam Pasal 6 AD/ART menyebutkan bahwa tujuan perkumpulan Indonesia untuk Keadilan Global adalah: “1. Berkembangnya kesadaran kritis masyarakat terhadap globalisasi; 2. Adanya kebijakan lokal, nasional dan global yang melindungi, menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan; 3. Adanya tatanan dunia baru yang berazaskan pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan.” 27 Untuk mendukung tujuan perkumpulan, kegiatan Indonesia untuk Keadilan Global berdasarkan Pasal 7 AD/ART Pemohon VII menyatakan: “Untuk mencapai tujuan tersebut Perkumpulan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Riset; 2. Advokasi; 3. Pendidikan; 4. Pengembangan Jaringan Kerja; 5. Kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.” Bahwa kegiatan advokasi sebagiamana tersebut di atas dilakukan dengan advokasi kebijakan berupa mengawal proses pembentukan undang-undang maupun pengujian undang-undang. Bahwa dalam kaitan dengan perkara permohonan ini, sebelumnya Pemohon VII telah melakukan Permohonan Pengujian Formil UU Cipta Kerja dan Pengaduan Konstitusional atas Perppu Cipta Kerja Ke MK, karena merupakan bentuk pelanggaran putusan MK dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu dilakukan advokasi oleh Pemohon VII karena mengakibatkan kebijakan nasional yang tidak melindungi, tidak menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan dan menghambat adanya tatanan dunia baru yang berasaskan pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan. Bahwa berdasarkan analisis Pemohon VII, UU Cipta Kerja ini lahir karena dominasi kepentingan para pemodal dan tekanan organisasi internasional. Sehingga, dalam proses pembuatannya tergesa-gesa hingga melahirkan proses yang tidak demokratis dan melibatkan masyarakat secara luas yang terdampak dari pemberlakuan Undang-Undang a quo. Bahwa adanya Undang-Undang a quo dimaksudkan untuk menarik investasi dan memberikan kemudahan berusaha bagi pengusaha/investor sebagaimana telah disampaikan Pemerintah Indonesia. Maksud dan tujuan ini sangat tidak tepat. Sebab, Indonesia sudah memberikan keistimewaan terhadap investor/pemodal melalui perjanjian investasi dan perjanjian dagang, justru malah mengancam kedaulatan rakyat dan Negara. 28 Berdasarkan penelitian dan analisa kritis Pemohon VII banyak perjanjian- perjanjian perdagangan dan investasi internasional baik dalam lingkup bilateral, regional maupun multilateral, seperti: Perjanjian Perdagangan antara ASEAN dan China yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004, dan Perjanjian Peningkatan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) atau dikenal dengan Bilateral Investment Treaty (BIT), seperti P4M antara Indonesia dengan Singapura yang disahkan dengan Keppres No. 6 Tahun 2006 atau P4M antara Indonesia dengan India dengan Keppres No. 93 Tahun 2003, termasuk perjanjian dagang dan investasi internasional Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA) dan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Bilateral Investment Treaty (BIT) dengan negara-negara lain, serta perjanjian- perjanjian Indonesia dengan organisasi internasional (WTO, ASEAN, APEC, ADB, G20, dsb) telah merugikan hak-hak konstitusional rakyat Indonesia. Pemohon VII juga menganalisis bahwa Undang-Undang a quo lahir untuk mengadopsi ketentuan rezim pasar bebas yang telah diikatkan komitmennya oleh Indonesia dengan Negara lain. Tentunya, itu akan berdampak sangat luas bagi kehidupan masyarakat. Misalnya di sektor pangan dalam UU a quo yang akan diliberalisasi total dengan mengikut pada ketentuan yang ada di WTO (World Trade Organization). Bahkan menjadikan pangan impor sebagai cadangan pangan nasional akan berimplikasi terhadap lemahnya daya saing petani dan pangan domestik. Oleh karena itu, Pemohon VII berdasarkan tujuan organisasi yaitu “adanya kebijakan lokal, nasional dan global yang melindungi nilai- nilai hidup dan kehidupan” memandang perlu untuk mengajukan Judicial Review Undang- Undang a quo di Mahkamah Konstitusi untuk memastikan adanya kontrol dan keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan dan pengesahan regulasi yang berkeadilan, khususnya yang berdampak luas terhadap kehidupan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi guna menjamin terpenuhinya hak- hak setiap warga negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. 8) Yayasan Daun Bendera Nusantara Pemohon VIII tercatat di Akta Pendirian Nomor 09 Tentang Yayasan Daun Bendera Nusantara tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris 29 Bernadeta Miek Sritika Suharto, S.H., (vide Bukti P-10A) dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0011899.AH.01.04.Tahun 2019. (vide Bukti P-10B). Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Akta Pendirian Nomor 09, menyatakan: Pasal 16 ”5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: ...” Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Akta Pendirian Nomor 09, menyatakan: ”1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Seorang Ketua; b. Seorang Sekretaris; dan c. Seorang Bendahara.” Bahwa pada Pasal 43 ayat (2) huruf b Akta Pendirian 09, Heru Setyoko adalah Ketua Pengurus Pemohon VIII yang dapat mewakili Pemohon IX dalam mengajukan Permohonan a quo. Visi dan Misi dari Pemohon VIII adalah mengupayakan terwujudnya masyarakat tani yang demokratis dan berkeadilan, dengan mendukung gerakan petani yang menjalankan kehidupan bertani yang sehat dan berkelanjutan, melalui pendidikan partisipatoris, penguatan kelompok dan jaringan petani, riset aksi, kajian kebijakan dan penyebaran gagasan- gagasan demokratis dan ekologis. Bahwa maksud dan tujuan berdirinya Pemohon VIII termaktub dalam Pasal 2 Akta Nomor 09, yang menyatakan: “Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan” Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan dari Pemohon VIII, Pemohon VIII mencatumkan kegiatan-kegiatan yang diatur dalam Pasal 3 Akta Nomor 09, yang menyatakan: “Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: 1. Di bidang sosial: a. Lembaga formal dan informal b. Panti asuhan, panti jompo dan panti wreda c. Rumah sakit, poliklinik dan laboratorium 30 d. Pembinaan olahraga e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan f. Studi banding 2. Di bidang kemanusiaan: a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam b. Memberi bantuan kepada korban pengungsi akibat perang c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka e. Memberikan perlindungan konsumen f. Melestarikan lingkungan hidup 3. Di bidang keagamaan: a. Mendirikan sarana ibadah b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan sedekah d. Meningkatkan pemahaman keagamaan e. Melaksanakan syiar keagamaan f. Studi banding keagamaan.” Bahwa menurut Pemohon VIII pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengandung cacat formil, karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang berpotensi merugikan masyarakat tani pada umumnya dan pada khususnya anggota Pemohon VIII; Bahwa keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang secara substansi tidak berbeda dengan UU Cipta Kerja yang Inkonstitusiona secara bersyarat, yang secara formil maupun materiil berpotensi menghambat berkembangnya pekerjaan keluarga petani skala kecil dalam usaha budidaya pertanian ekologis. Pekerjaan petani skala kecil yang melekat secara turun temurun faktanya telah menyumbang utama pemenuhan pangan nasional, melemahkan keterampilan budidaya petani, dan menghambat berkembangnya organisasi petani, sehingga tidak tercapainya tujuan pendirian organisasi Pemohon VIII. 31 Bahwa dalam rangka menjalankan visi misi Pemohon VIII dalam penyebaran gagasan-gagasan demokratis dan ekologis, telah melakukan advokasi kebijakan dalam mengawal proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan melakukan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah UU Cipta Kerja, dan melakukan Pengaduan Konstitusional ke Mahkamah Konstitusi terkait Perpu Cipta Kerja yang merupakan bentuk pelanggaran putusan MK dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja. 9) Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Bahwa Pemohon IX telah tercatat dalam Akta Pendirian Nomor 10 tentang Pendirian Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan tertanggal 04 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Thomas Rudy Hartamawan Widjojo, S.H., M.Kn. (vide Bukti P-11A) dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU- 0011663.AH.01.07.TAHUN 2017 tanggal 05 Agustus 2017. (vide Bukti P-11B) Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (7) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, menyatakan: ”7. Ketua mewakili KRKP dalam berhubungan dengan pihak luar” dan berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Akta Pendirian Nomor 10 telah disahkan bahwa Ketua KRKP adalah Said Abdullah, sehingga Said Abdullah berhak mewakili Pemohon IX dalam mengajukan Permohonan a quo. Berdasarkan Pasal 5 AD/ART Pemohon IX menyebutkan bahwa untuk mencapai kedaulatan rakyat atas pangan dilakukan dengan membangun gerakan rakyat untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan, berkeadilan gender, mandiri dan sesuai dengan kondisi ekologi, social, ekonomi dan budaya setempat. (vide Bukti P-11C) Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (7) AD/ART Pemohon IX, menyatakan: Pasal 29 ”7. Ketua mewakili KRKP dalam berhubungan dengan pihak luar.” Berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasar Pemohon IX menyebutkan bahwa untuk mencapai kedaulatan rakyat atas pangan dilakukan dengan membangun gerakan rakyat untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan, berkeadilan gender, mandiri dan sesuai dengan kondisi ekologi, social, ekonomi dan budaya setempat. 32 Bahwa menurut Pemohon IX, pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengandung cacat formil, karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan yang secara substansi tidak berbeda dengan UU Cipta Kerja yang Inkonstitusiona secara bersyarat, yang secara formil maupun materiil sehingga pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang berpotensi merugikan rakyat dalam mewujud kedaulatan pangan pada umumnya dan pada khususnya anggota Pemohon IX; Bahwa berdasarkan AD/ART, Pemohon IX telah melakukan advokasi kepada anggotanya yang melakukan aktivitas pertanian, dan telah melakukan advokasi kebijakan dalam mengawal proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan melakukan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah UU Cipta Kerja, dan melakukan Pengaduan Konstitusional ke Mahkamah Konstitusi terkait Perpu Cipta Kerja yang merupakan bentuk pelanggaran putusan MK dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja. 10) Aliansi Organis Indonesia (AOI) Bahwa Pemohon X telah tercatat dalam Akta Nomor 17 tertanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Notaris P. Suandi Halim, S.H. (vide Bukti P-12A) dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000900.AH.01.08.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Aliansi Organis Indonesia tanggal 17 Juni 2021 (vide Bukti P-12B) jo. Akta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Aliansi Organis Indonesia tanggal 02 Oktober 2018 dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU- 0000805.01.08.TAHUN 2018 tertanggal 18 Oktober 2018. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Akta Nomor 03 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Aliansi Organis Indonesia, menyatakan: 33 Pasal 49 “1. Kuasa Rapat Umum Anggota mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut: a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Perkumpulan AOI serta mewakilinya didepan dan diluar pengadilan.” Berdasarkan Pasal 51 akta Nomor 03, menyatakan bahwa Ketua Pengurus Aliansi Organis Indonesia (AOI) adalah Pius Mulyono, sehingga yang bersangkutan berhak untuk mewakili Pemohon XII dalam mengajukan Permohonan a quo. Bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Akta Nomor 03, menyatakan: Pasal 7 “Visi Perkumpulan AOI adalah: Terwujudnya kedaulatan petani dan kehidupan masyarakat Indonesia yang organis serta terjaganya keseimbangan lingkungan. Yang dimaksud dengan petani dalam pasal ini termasuk pengrajin, peternak, nelayan, peramu hasil hutan (madu) dan peladang.” Pasal 8 “Misi Perkumpulan AOI adalah: 1. Melindungi petani dari sistem yang menindas. 2. Mendorong gerakan dan pengembangan pertanian organis dan perdagangan yang adil. 3. Memfasilitasi layanan perjaminan mutu organis, khususnya bagi organisasi petani. 4. Pengembangan layanan publik di sektor Pertanian organik dan Fair Trade.” Bahwa menurut Pemohon X, pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengandung cacat formil, karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan yang secara substansi tidak berbeda dengan UU Cipta Kerja yang Inkonstitusiona secara bersyarat, yang secara formil maupun materiil pemberlakuan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota Pemohon X sehingga berpotensi akan menghambat tujuan Pemohon X dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak petani demi terwujudnya kedaulatan petani dan 34 kehidupan masyarakat Indonesia yang organis serta terjaganya keseimbangan lingkungan; Bahwa guna menjalankan misinya, Pemohon X telah melakukan advokasi kebijakan dalam mengawal proses pembentukan peraturan perundang- undangan dan melakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah UU Cipta Kerja, dan melakukan Pengaduan Konstitusional ke Mahkamah Konstitusi terkait Perpu Cipta Kerja yang merupakan bentuk pelanggaran putusan MK dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja. 11) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Bahwa Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) in casu Pemohon XI merupakan organisasi yang beranggotakan serikat petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan masyarakat miskin perdesaan serta masyarakat miskin perkotaan yang tercatat dalam Akta Notaris Nomor 3 tertanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Dodi Oktarino, S.H., M.Kn., (vide Bukti P-13A) dan telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 0001620.AH.01.08.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria. (vide Bukti P-13B) Bahwa Pemohon XI memiliki tujuan organisasi sebagaimana termaktub pada Pasal 7 Anggaran Dasar Pemohon XI (vide Bukti P- 13C): "KPA bertujuan memperjuangkan: terciptanya sistem agraria yang adil, jaminan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan produksi sumber- sumber agraria bagi petani, buruh tani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan dan masyarakat miskin kota, serta jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia". Terkait fungsi organisasi Pemohon XI, diatur pada Pasal 9 Anggaran Dasar Pemohon XI, yaitu sebagai berikut: “1. Sebagai penguat, pemberdaya, pendukung, dan pelaku perjuangan pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat. 2. Sebagai organisasi yang mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan sistem agraria yang berpihak kepada rakyat, serta melawan berbagai kebijakan yang anti pembaruan agraria. 3. Sebagai organisasi yang melahirkan, merumuskan dan menyebarkan gagasan serta pengetahuan tentang pembaruan agraria sejati” 35 Bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan dan melaksanakan fungsi organisasi sebagaimana tersebut di atas, Pasal 11 Anggaran Dasar Pemohon XI menetapkan kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon XI meliputi: “1. Memperjuangkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak rakyat terutama petani, buruh tani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan dan masyarakat miskin kota. 2. Melakukan advokasi perubahan kebijakan dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak rakyat. 3. Melakukan pembelaan kolektif baik litigasi maupun non litigasi. 4. Melakukan kampanye dan pembentukan opini publik untuk mendorong kesadaran terhadap pembaruan agraria sejati di tingkat publik yang luas. 5. Menyelenggarakan pengorganisasian, pendidikan dan pengkaderan pembaruan agraria. 6. Mengembangkan model pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat. 7. Mengembangkan kerjasama kegiatan, program, dan kelembagaan yang mengabdi kepada tujuan dan nilai organisasi. 8. Memperkuat dan memperluas jaringan serta menggalang solidaritas front/aliansi geraknan pembaruan agraria baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.” Bahwa Pemohon XI berfungsi sebagai penguat, pemberdaya, pendukung, dan pelaku perjuangan pembaruan agraria berdasar inisiatif rakyat. Selain itu KPA mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan sistem agraria yang berpihak kepada rakyat, serta melawan berbagai kebijakan yang anti- reforma agraria. Bahwa Pemohon XI sebagai mana diatur dalam Pasal 21 Anggaran Dasar, Sekretaris Jenderal KPA merupakan representasi Organisasi KPA yang memilki wewenang melaksanakan Tujuan, Fungsi dan Kegiatan Organisasi Pemohon XI sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7, 9, dan 11 Anggaran Dasar Pemohon XI. Bahwa sebagai upaya menjamin adanya perlindungan Hak Asasi dan Konstitusi Anggota Pemohon XI, Pemohon XI sering mengawal proses pembentukan undang-undang dan mengajukan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana tercantum dalam: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU- VIII/2010 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 32/PUU-VIII/2010 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; (4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani; dan (5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 Pengujian Materiil Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Dan Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Bahwa menurut Pemohon XI berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang secara substansi tidak berbeda dengan UU Cipta Kerja yang Inkonstitusiona secara bersyarat, yang secara formil maupun materiil potensial melanggar Hak Asasi dan Konstitusi petani, nelayan, masyarakat adat dan perempuan Anggota Pemohon XI. Sehingga Fungsi dan Kegiatan Pemohon XI secara langsung terhalangi akibat berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Bahwa Pemohon XI telah melakukan Pengaduan Konstitusional ke Mahkamh Konstitusi terkait Perpu Cipta Kerja yang merupakan bentuk pelanggaran putusan MKahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja 12) FIAN Indonesia Bahwa FIAN Indonesia in casu Pemohon XII merupakan organisasi yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan FIAN Indonesia Nomor 01 tertanggal 19 Januari 2019 (vide Bukti P-14A) dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 0001687.AH.01.07.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan FIAN Indonesia. (vide Bukti P-14B) Bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Akta Pendirian FIAN Indonesia Nomor 01, Pemohon XII memiliki visi dan misi yang menyatakan: 37 Pasal 8 “Perkumpulan mempunyai visi menciptakan tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan demokratis dimana setiap orang dapat menikmati semua hak-hak asasinya secara penuh, terutama ha katas pangan dan nutrisi yang memadai untuk kelangsungan hidup yang bermartabat.” Pasal 9 “Dalam mewujudkan visinya, misi Perkumpulan adalah berkontribusi dalam pelaksanaan Sila Kelima Pancasila, Pasal 27 Paragraf 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 melalui kerja-kerja untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas pangan dan nutrisi yang memadai dari perorangan atau kelompok yang terancam atau menderita kelaparan dan kekurangan gizi.” Bahwa menurut Pemohon XII, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang, yang secara substansi tidak berbeda dengan UU Cipta Kerja yang Inkonstitusiona secara bersyarat, yang secara formil maupun materiil potensial menyebabkan hilangnya tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan demokratis dimana setiap orang dapat menikmati semua hak-hak asasinya secara penuh, terutama hak atas pangan dan gizi yang memadai untuk kelangsungan hidup yang bermartabat. Hal ini sesuai dengan Sila Kelima Pancasila, Pasal 27 Paragraf 2 dan Bab XA UUD 1945. Bahwa dalam rangka menjalankan visi dan misi organisasi, Pemohon XII telah melakukan advokasi kebijakan, baik dalam proses pembentukan Undang-Undang, maupun dalam pengujian peraturan perundang- undangan. Pemohon XII telah melakukan Pengaduan Konstitusional ke Mahkamah Konstitusi terkait Perpu Cipta Kerja yang merupakan bentuk pelanggaran putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja 13) Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat Institute For Ecosoc Rights Bahwa Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat Institute For Ecosoc Rights in casu Pemohon XIII merupakan organisasi yang didirikan dan tunduk hukum Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tertanggal 07 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., (vide Bukti P-15A) yang telah disahkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 38 Nomor AHU-0003545.AH.01.07.Tahun 2015 tentang Pengesahan tertanggal 31 Agustus 2015. (vide Bukti P-15B) Bahwa maksud dan tujuan Pemohon XIII tercantum dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon XIII, menyatakan: “1. Menegakkan dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya. 2. Mengupayakan akuntabilitas publik dari praktek bisnis yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.” Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Pemohon XIII melaksanakan beberapa kegiatan yang tercantum dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Pemohon XIII sebagai berikut: a) Melakukan kajian kebijakan yang berkaitan dengan praktek bisnis dan hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya. b) Melakukan monitoring pelaksanaan hak asasi manusia khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya. c) Melakukan investigasi kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang dialami kelompok-kelompok yang dipinggirkan. d) Melakukan riset untuk pengembangan indikator pelaksanaan dan pemajuan hak ekonomi, sosial dan budaya. e) Mengembangkan Pendidikan partisipatif bagi kelompok organisator lokal dari kelompok-kelompok yang dipinggirkan. f) Mengembangkan dialog antar kelompok yang dipinggirkan, pembuat kebijakan dan kelompok yang berkepentingan (stake holder) dalam penegakan dan pemajuan hak ekonomi, sosial dan budaya. g) Mengembangkan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan bisnis, kekuatan dan hak asasi manusia khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya. h) Melakukan kampanye dan advokasi melalui diskusi, seminar, lokakarya, penerbitan jurnal dan buku sebagai dukungan bagi setiap upaya pembelaan dan penegakan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bahwa menurut Pemohon XIII, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, substansinya tidak berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional secara bersyarat, yang secara formil maupun materiil menyebabkan kesulitan untuk mendukung/membantu komunitas lokal dalam membantu masyarakat lokal dalam mendukung perjuangan masyarakat lokal untuk mempertahankan hak-hak warga/komunitas yang diambil/dirampas perusahaan karena peraturan pelaksana/peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menegaskan bahwa hanya perusahaan yang menjadi korban langsung yang boleh terlibat dalam 39 advokasi terkait AMDAL dan konflik akibat perijinan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia pada perusahaan. Bahwa dalam rangka menjalankan visi dan misi organisasi, Pemohon XIII telah melakukan advokasi kebijakan, baik dalam proses pembentukan Undang-Undang, maupun dalam pengujian peraturan perundang- undangan. Pemohon XII telah melakukan Pengaduan Konstitusional ke Mahkamh Konstitusi terkait Perpu Cipta Kerja yang merupakan bentuk pelanggaran putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja 14) Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Bahwa Pemohon XIV adalah Serikat Pekerja yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Bukti Pencatatan Nomor 514/IV/P/N/VIII/2005 tertanggal 04 Agustus 2005 (vide Bukti P-16A); Berdasarkan Surat Keputusan Kongres VI Konfederasi KASBI Nomor 008/SK/KONGRES-VI/KASBI/2023 tentang Pemilihan Strukur Pengurus Pusat Kasbi dan Dewan Buruh Nasional Periode 2023-2027 (vide Bukti P-16B) dan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, yang menyatakan (vide Bukti P-16C): “1. KETUA UMUM a. Ketua Umum dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres. b. Wewenang dan tanggung jawabnya: • Bersama Sekretaris Jenderal bertanggungjawab dalam mengkoordinir kerja Pengurus Pusat. • Bersama Sekretaris Jendral mewakili organisasi dalam kerja-kerja eksternal. • … • …” Bahwa berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, menyatakan: “1. Konfederasi KASBI berprinsip pada demokrasi, independensi, kesetaraan, yang berbentuk persatuan dari serikat-serikat buruh anggota sebagai perwujudan solidaritas, dan persaudaraan sejati. 2. Konfederai KSBI mandiri, dan bebas dari campur tangan pemerintah, Lembaga-lembaga Negara, partai-partai politik, organisasi pengusaha, pemilik modal dan Lembaga swadaya Masyarakat.” 40 Bahwa selanjutnya Pemohon XIV memiliki tujuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 9 AD/ART yang menyatakan: 1. Mempersatukan dan memperjuangkan kepentingan ekonomi dan politik kaum buruh Indonesia untuk mencapai kesejahteraan semua bentuk penindasan. 2. Memperjuangkan kesejahteraan buruh beserta keluarganya. 3. Melindungi kepentingan kaum buruh dari system kapitalisme dan imperialism. 4. Melawan system kapitalisme dan imperialism.” Bahwa menurut Pemohon XIV, UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan secara substansi, tidak berbeda dengan UU Cipta Kerja yang inkonstitusional secara bersyarat, sehingga baik formil maupun materill pemberlakuan UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja khusus cluster ketenagakerjaan akan berpotensi merugikan hak-hak buruh pada umumnya dan pada khususnya anggota Pemohon XIV, karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mereduksi perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh, sekaligus menghambat tujuan Pemohon XIV dalam memperjuangkan hak-hak pekerja khususnya anggota dari Pemohon XIV; Bahwa Pemohon XIV dalam rangka merealisasikan tujuan pendirian organisasi, telah melakukan advokasi kebijakan, baik berupa mengawal proses pembentukan undang-undang maupun pegujian undang-undang. Bahwa selama proses pembentukan UU CIpta Kerja, Perpu Cipta Kerja, dan UU Penetapan erpus Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah melakukan serangkaian aksi massa guna melawan pembentukan produk hukum tersebut. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil di atas, para Pemohon sangat dirugikan akibat diterbitkannya kembali aturan baru tentang Cipta Kerja melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, karena Kerugian Konstitusional yang dialami oleh para Pemohon selain terkait telah merugikan Kegiatan Usaha para Pemohon yang bertujuan untuk mensejahterakan setiap anggota dan masyarakat 41 sesuai Visi, Misi dan Tujuan dari para Pemohon, akan tetapi Kerugian Konstitusional tersebut terkait telah merugikan Perjuangan para Pemohon karena Pemerintah RI dan DPR RI tidak menghargai dan tidak menghormati serta tidak melaksanakan isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dimana inti dari Putusan tersebut Pemerintah RI bersama DPR RI diperintahkan selama jangka waktu waktu 2 (dua) Tahun untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan menangguhkan tindakan/kebijakan strategis, serta tidak dibenarkan untuk membuat/mengeluarkan aturan pelaksana terkait UU Cipta Kerja, selama UU tersebut “Inkonstitusional Bersyarat”; Bahwa para Pemohon sebagian besar merupakan para Pemohon yang telah diakui kedudukan hukumnya hingga kerugian konstitusionalnya berdasarkan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diajukan oleh para Pemohon dengan Perkara Nomor 107/PUU-XVII/2020 yang telah diputus dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020; IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN A. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG BERTENTANGAN DENGAN SYARAT FORMIL PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 22 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 KARENA SEHARUSNYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TIDAK MENGESAHKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA 1. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: “Pasal 22 (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang- Undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan 42 Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.” 2. Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-VII/2009 (halaman 19 point 3.10) bagian menimbang, Mahkamah Konstitusi telah memberi 3 (tiga) pedoman pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yaitu sebagai berikut: a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan; 3. Bahwa apabila mencermati pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 mengenai pedoman pembentukan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), dari 3 (tiga) pedoman yang disebutkan antara satu dengan lainnya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan/berdiri sendiri (Bersifat Kumulatif), maka dengan demikian keseluruhan pedoman tersebut harus dapat dipenuhi apabila Pemerintah akan mengeluarkan Perppu. 4. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, telah jelas duduk perkaranya bahwa sebelumnya terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, akan tetapi Undang-Undang a quo dinyatakan “Inkonstitusional Bersyarat” dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun. Kemudian terdapat prasyarat yang diberikan MK kepada Pemerintah Republik Indonesia berserta DPR RI dan harus dilaksanakan sebelum dinyatakan Inkonstitusional Permanen, sebagaimana berikut: - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan 43 sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; - Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen; - Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk Undang- Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali; - Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, logika penalaran hukum UU Perppu Cipta Kerja tidak memenuhi 3 (tiga) pedoman pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) sebagaimana ditentukan pada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Hal ini dikarenakan: a. Tidak bersifat mendesak karena Mahkamah Konstitusi masih memberikan waktu bagi Pemerintah dan DPR selaku pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan. b. Tidak mengalami kekosongan hukum karena UU Cipta Kerja tidak diputus “Inskontitusional Permanen” melainkan “Inkonstitusional Bersyarat”, sehingga sudah seharusnya Pemerintah bersama dengan DPR terlebih dahulu mengutamakan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja yang diberikan waktu selama 2 (dua) tahun dan melaksanakan segala perintah-perintah ataupun amanat-amanat 44 yang tercantum di dalam Amar Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020, bukan justru melogikan bahwa penerbitan dan pengesahkan UU Perppu Cipta Kerja merupakan bentuk perbaikan UU Cipta Kerja berdasar Putusan MK Nomor 91/XVIII/2020, sebab pembentukan UU dan Perppu jelas memiliki tata cara pembentukan perundang-undangan yang berbeda; c. Dapat diatasi dengan cara membuat UU sesuai prosedur biasa, karena tidak terpenuhinya unsur kebutuhan mendesak dan kekosongan hukum maka perbaikan UU Cipta Kerja cukup diatasi melalui prosedur dan tata cara pembentukan perundang-undangan biasa. 6. Bahwa dasar menimbang UU Perppu Cipta Kerja sebagai konsideran yang memuat pokok-pokok pikiran, latar belakang dan alasan pembentukan Perppu Cipta Kerja oleh Pemerintah dan ditetapkan menjadi UU Perppu Cipta Kerja oleh DPR, tidak memenuhi dan mencerminkan unsur filosofis, yuridis dan sosiologis sebagai pertimbangan dan alasan dibentuknya Perppu sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. 7. Bahwa dasar menimbang filosofis UU Perppu Cipta Kerja poin a dan poin b, bertolak belakang dengan tindakan/kebijakan Pemerintah dan DPR yang tidak menunjukkan perwujudan tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang dicitakan UUD 1945. Dasar menimbang UU Perppu Cipta Kerja poin a dan poin b: a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja; b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional; 45 8. Bahwa dasar menimbang yuridis UU Perppu Cipta Kerja pada poin c, poin d, poin e, dan poin f tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasar logika penalaran hukum yang jelas. Dasar menimbang UU Perppu Cipta Kerja poin f: c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi danusaha mikr, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan; e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatancipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaiakn berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus; f. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 9. Bahwa berdasarkan dasar menimbang sosiologis UU Perppu Cipta Kerja poin g, tindakan/kebijakan Pemerintah dan DPR justru bertentangan dan melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon. 46 Dasar menimbang UU Perppu Cipta Kerja poin g: g. bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change), dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspon dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang- Undang tentang Cipta Kerja. 10. Bahwa untuk mewujudkan tujuan negara hukum kesejahteraan dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka Pemerintah seharusnya memahami secara utuh, mematuhi, dan melaksanakan Pancasila dan setiap amanat UUD 1945 sebagai norma dasar/fundamental negara (staatsfundamentalnorm) dan cita hukum (rechts idee) Indonesia. Pemerintah berkewajiban membangun pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak-hak konstitusional berdasarkan UUD 1945. 11. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, untuk mendukung cipta kerja di Indonesia yang sesuai dengan fundamental negara dan cita hukum Indonesia, sudah seharusnya Pemerintah dan DPR terlebih dahulu mengutamakan perbaikan UU Cipta Kerja dengan memenuhi partisipasi bermakna selama 2 (dua) Tahun dan melaksanakan segala perintah ataupun amanat yang tercantum di dalamnya, alih-alih membuat Perppu. 12. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perbaikan UU Cipta Kerja dilakukan oleh Pemerintah bersama DPR. Namun terdapat logika penalaran hukum yang keliru terhadap Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 oleh Pemerintah dan DPR, sehingga Pemerintah justru membentuk Perppu Cipta Kerja yang seharusnya dibuat dalam kondisi tidak biasa atau dalam keadaan genting dan memaksa. 47 13. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perbaikan UU Cipta Kerja meliputi landasan hukum metode omnibus law, perbaikan naskah akademik UU Cipta Kerja, perbaikan materi UU Cipta Kerja dengan mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat, dan partisipasi publik dalam tahapan pembentukan perbaikan UU Cipta Kerja. Maka perbaikan UU Cipta Kerja yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi, bukanlah pembentukan UU Perppu Cipta Kerja sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah dan disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang. 14. Bahwa berdasarkan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complain) pada Desember 2022 dan Januari 2023 yang merupakan suatu upaya hukum para Pemohon yang tidak terpisahkan dengan permohonan Uji Formil UU Perppu Cipta Kerja ini, menunjukkan bahwa Pemerintah bersama DPR tidak melakukan upaya perbaikan UU Cipta Kerja dan tidak menunda kebijakan strategis dan pembentukan perundang-undangan terkait UU Cipta Kerja sebagaimana yang diputuskan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020. Berikut fakta dinamika di lapangan: - Tidak ada agenda perbaikan UU Cipta Kerja dalam Prioritas Prolegnas tahun 2022. - Pemerintah bersama DPR tidak membuat metode omnibus law menjadi lebih jelas, sebab tidak ada aturan mengenai tataran hierarki peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus law. - Pemerintah bersama DPR tidak melakukan penangguhan tindahan/ kebijakan strategis, dan justru senantiasa bertindak dan membuat kebijakan/hukum yang mempercepat peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan UUD 1945 dan melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon. 15. Bahwa dengan memerhatikan jawaban Mahkamah Konstitusi terhadap Pengaduan Konstitusional para Pemohon tertanggal 23 Februari 2023, dapat dipahami dan disimpulkan bahwa pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR sangat jelas meliputi duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan yang bersifat final dan 48 mengikat. Mahkamah menyatakan hal tersebut merupakan ranah implementasi putusan yang harus dilakukan sebagaimana adressat putusan yang dimaksud. Atau dapat dipahami bahwa MK tidak menolak atau tidak melakukan upaya koreksi terhadap laporan-laporan para Pemohon dalam Pengaduan Konstitusional, maka Pemerintah dan DPR telah terbukti melakukan pelanggaran Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020. 16. Bahwa berdasarkan Pengaduan Konstitusional dasar menimbang UU Perppu Cipta Kerja terkait dinamika global yang disebabkan oleh kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan yang diurai pada dasar menimbang UU Perppu Cipta Kerja, pada faktnya di lapangan justru menjadi lebih terlegitimasi dan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi masyarakat, krisis pangan yang semakin parah, kemudahan perampasan tanah dan kerusakan lingkungan, serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia lainnya akibat implementasi UU Perppu Cipta Kerja yang mengabaikan dan melanggar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 17. Bahwa pada faktanya, substansi UU Cipta Kerja dan UU Perppu Cipta Kerja tidak memiliki perubahan yang krusial hingga dapat dipastikan masih terdapat kesalahan fundamental atau merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon dan tidak dilakukan penangguhan tindahan/kebijakan strategis peraturan pelaksana UU Cipta Kerja oleh Pemerintah dan DPR selama 2 (dua) tahun sejak Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan. 18. Bahwa sebagai produk hukum baru seharusnya UU Perppu Cipta Kerja idealnya harus lebih baik dan komprehensif atau mencerminkan pembaruan hukum yang berbasis kepentingan rakyat dibandingkan dengan UU Cipta Kerja. 19. Bahwa selain membuat Perppu Cipta Kerja untuk melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pemerintah tidak melakukan tindakan/kebijakan strategis untuk menyelesaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan dengan memerhatikan tujuan hukum negara kesejahteraan dan 49 mengedepankan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran rakyat. Pemerintah justru mengedepankan tindakan/kebijakan strategis untuk investor dan membuat keadaan ekonomi, sosial-budaya, lingkungan di Indonesia menjadi parah di tengah dinamika global. Berikut merupakan uraian fakta lapangan Pengaduan Konstitusional para Pemohon dan fakta lapangan yang dikumpulkan dari berbagai sumber: - Indonesia semakin memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bisnis ekstraktif komoditas energi fosil (minyak mentah, batu bara dan gas alam) di tengah terbatasnya sumber-sumber agraria. Hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya operasional bisnis ekstraktif di Indonesia akibat pelaksanaan UU Cipta Kerja, bahkan pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Tindakan ini akan mempertahankan tingginya harga energi, dan menyebabkan pembangunan Indonesia yang tidak diarahkan pada keadilan sosial, ekonomi, lingkungan dan antargenerasi. Sebagaimana dipertahankan dan masifnya proyek 35.000 MW dengan pembangunan PLTU, PLTA, PLTG di berbagai wilayah Indonesia yang mengabaikan berbagai hak asasi manusia masyarakat terdampak dan merusak lingkungan, selain itu juga eksploitasi panas bumi di Manggarai Barat di Nusa Tenggara Timur untuk memenuhi ambisi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Komodo, dan berbagai operasional bisnis ekstraktif pertambangan nikel di wilayah Timur Indonesia (Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat). - Kedaulatan pangan di Indonesia semakin mengkhawatirkan, namun pemenuhan hak atas tanah dan jaminan pemenuhan dan perlindungan wilayah tangkap di Indonesia tidak pernah berpihak pada petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan dan masyarakat miskin pedesaan lainnya serta masyarakat miskin kota. Pemerintah justru memberi banyak fasilitas dan berbagai bentuk pengamanan untuk investor, yang justru meningkatkan ketimpangan, ketidakadilan dan konflik agraria yang berpengaruh besar pada kedaulatan pangan. Melalui implementasi kebijakan Lumbung Pangan (food estate), Bank Tanah, percepatan pelaksanaan Proyek 50 Strategis Nasional (PSN), pemaafan usaha perkebunan dalam kawasan hutan, pembatasan wilayah tangkap nelayan, impunitas importasi beras saat panen, Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHdPK) di Pulau Jawa, kemudahan perampasan tanah untuk pertambangan, perkebunan dan usaha ekstraktif lainnya berdasar UU Cipta Kerja mengakibatkan hak-hak konstitusional para Pemohon menjadi terlanggar. - Apabila ditelisik rusaknya rantai pasokan, justru diakibatkan oleh tindakan/kebijakan Pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana operasional bisnis ekstraktif tambang dan perkebunan, dan berbagai kegiatan bisnis ekstraktif lainnya di Indonesia yang seringkali mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia dan merusak lingkungan. Operasional bisnis ekstraktif banyak berdampak negatif terhadap ekonomi, sosial-budaya, kesehatan dan lingkungan masyarakat setempat yang seringkali tidak terhitung sebagai elemen paling terdampak oleh adanya operasional bisnis ekstraktif. - Di sektor ketenagakerjaan yang sudah mengimplementasikan UU Cipta Kerja, justru melegitimasi politik upah murah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tindakan/kebijakan Pemerintah yang merumuskan sistem pengupahan yang merujuk pada kepentingan pelaku usaha, khususnya kondisi bisnis dan perusahaan dan juga pertumbuhan ekonomi di suatu daerah sehingga sistem pengupahan tidak dapat mensejahterakaan buruh. Selain itu ketentuan alih daya (outsource) yang seringkali melanggar hak asasi dan hak konstitusional buruh tidak diatur dengan batasan pekerjaan yang jelas. Bahkan tindakan/kebijakan Pemerintah gagal memahami akar masalah ketenagakerjaan dan justru semakin menekan kondisi ketidakadilan buruh di Indonesia. 20. Bahwa faktanya dinamika global tidak menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan berdampak signifikan kepada perekonomian nasional, yang menciptakan situasi kegentingan memaksa dan krisis global yang membutuhkan respon pembentuk undang-undang secara cepat. 21. Bahwa dalih kegentingan memaksa dan kondisi krisis global sebagai 51 alasan lahirnya UU No. 6 Tahun 2023, adalah tidak benar. Bahkan dalam Laporan Bank Dunia (Laporan Bank Dunia yang mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil dan baik: https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/254aba 87-dfeb-5b5c-b00a-727d04ade275/content, diunduh 20 Mei 2023) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik dan stabil pada 2022 hingga 2023. Tidak hanya Bank Dunia yang memprediksi stabilitas ekonomi Indonesia, melainkan Bank Indonesia juga memproyeksikan kondisi ekonomi Indonesia semakin baik ditengah krisis global (Rilis Bank Indonesia, tentang ekonomi Indonesia baik dan stabil https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/ sp_ 2432222.aspx, diunduh pada 20 Mei 2023). Sehingga, dibentuknya UU Perppu Cipta Kerja untuk merespon adanya suatu kegentingan memaksa dan potensi krisis ekonomi Indonesia adalah tidak benar. Sebab data-data dan laporan Bank Dunia maupun Bank Indonesia menyatakan sebaliknya. 22. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara dasar menimbang pembentukan UU Perppu Cipta Kerja dan tindakan/kebijakan Pemerintah. Kendati pada faktanya memang benar terjadi kenaikan harga energi, harga pangan, perubahan iklim, rusaknya rantai pasok, dan berbagai masalah ketenagakerjaan, namun tindakan/kebijakan Pemerintah justru lebih berfokus untuk mendukung dan melindungi investor dan operasional bisnis ekstraktif dengan mengabaikan berbagai hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan. Maka hal ini merupakan bentuk inkonsistensi tindakan/kebijakan Pemerintah yang mengkhianati rakyat dan gagal mewujudkan negara hukum kesejahteraan dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. 23. Bahwa inkonsistensi tindakan/kebijakan Pemerintah dalam benegara mengakibatkan ketidakpastian hukum dan melanggar berbagai hak asasi manusia para Pemohon yang dijamin UUD 1945. 24. Bahwa dengan tidak dipenuhinya dasar filosofis, yuridis dan sosiologis UU Perppu Cipta Kerja, maka demikian konsideran UU Perppu Cipta Kerja poin h dan poin i tidak relevan untuk menjadi dasar menimbang atau alasan hukum yang menunjukkan kemendesakan pembentukan 52 Perppu Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU Perppu Cipta Kerja oleh DPR. Dasar menimbang UU Perppu Cipta Kerja poin h dan poin i: h. bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g telah memenuhi memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaiman diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h serta guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah tersebut dalam waktu yang sangat segera, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja 25. Bahwa berdasar tata cara pembentukan peraturan perUndang- Undangan, UU Perppu Cipta Kerja tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur tata cara pembentukannya sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, peraturan perundang-undangan dan mengabaikan ketentuan perbaikan UU Cipta Kerja sebagaimana ditentukan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 26. Bahwa berdasarkan hilangnya syarat-syarat pembentukan Perppu oleh Pemerintah, seharusnya DPR secara objektif tidak mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi UU. 27. Bahwa seharusnya pedoman pembentukan Perppu sebagaimana ditentukan pada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, dapat dipahami tidak hanya sebagai batasan subjektivitas Pemerintah dalam membentuk Perppu Cipta Kerja melainkan juga merupakan pedoman DPR untuk bertindak objektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi legislasi dalam menilai kegentingan pembentukan Perppu oleh Presiden. 28. Bahwa berdasarkan semangat tuntutan reformasi, amandemen UUD 1945 mengatur pembatasan kekuasaan secara tegas dalam pemisahan kekuasan horizontal (trias politica) agar pelaksanaan mekanisme check and balances dalam bernegara dapat mengedepankan kedaulatan 53 rakyat. Maka Pemerintah dan DPR berada pada cabang lembaga negara dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana posisi dan kewenangan lembaga harus menjadi prioritas utama dibandingkan hubungan politik. 29. Bahwa Saldi Isra dalam bukunya mengenai Pergeseran Fungsi Legislasi, disebutkan purifikasi sistem presidensial pada UUD 1945 setelah amandemen membuat Pemerintah dan DPR memiliki posisi seimbang dalam membahas dan menyetujui rancangan Undang-Undang. Terdapat keharusan pelaksanaan sejumlah agenda kenegaraan yang memerlukan “persetujuan” dan “pertimbangan” DPR, sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Hal ini adalah bentuk dan fungsi DPR dalam membatasi kewenangan Presiden pada praktik bernegara, dimana dapat menjadi legitimasi objektivitas DPR untuk menolak atau menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi UU Perppu Cipta Kerja sebab bertentangan dengan UUD 1945. 30. Bahwa berdasarkan pernyataan Cass R. Sustein (Designing Democracy, What Constitution Do, 2001, hlm. 6), tujuan utama kostitusi yaitu mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan di satu cabang kekuasaan negara, yaitu menciptakan kondisi awal kehidupan demokrasi yang lebih baik. Maka DPR sebagai cabang kekuasaan negara legislatif, seharusnya dalam rangka penerapan prinsip check and balances berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara dapat secara kapabilitas dan intelektualitas menguatkan perannya di bidang politik pembaruan hukum yang sejalan dengan kepentingan rakyat yang memberinya mandat untuk mewakilinya dan menyuarakan kepentingan- kepentingan rakyat dalam bernegara, bukan bersikap tidak analitik, tidak kritis dan tidak objektif dalam mempertimbangkan tindakan/kebijakan Pemerintah yang tidak sesuai mandat UUD 1945. 31. Bahwa sudah seharusnya DPR sebelum mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, harus memperhatikan faktor- faktor/syarat-syarat dibentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, namun ternyata DPR mengabaikan syarat-syarat tersebut dan tetap menyetujui serta mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 32. Bahwa berdasarkan uraian alasan pemohon di atas, maka baik 54 Pemerintah maupun DPR tidak menerapkan asas-asas umum peraturan perundang-undangan dan bernegara yang baik. Yang mana kelalaian dan kesengajaan Pemerintah dan DPR dalam pembentukan UU Perppu Cipta Kerja mengesampingkan asas-asas peraturan perundang- undangan yang mengakibatkan UU Perppu Cipta Kerja menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan dan ketidakmanfaatan hukum sebab bertentangan dengan UUD 1945. 33. Bahwa berdasarkan pandangan Saldi Isra (https://saldiisra.web.id/ index.php/buku-jurnal/jurnal/19jurnalnasional/ 636-hubungan-presiden- dan-dpr.html, diunduh pada 21 Mei 2023), bahwa kedewasaan politik merupakan kunci utama dalam bernegara. Maka baik Pemerintah maupun DPR, seharusnya mampu dan berupaya menjalankan kewenangan masing-masing secara lebih optimal untuk mencapai tujuan bernegara. 34. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. B. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG BERTENTANGAN DENGAN SYARAT FORMIL PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG YAITU SYARAT MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSIDANGAN BERIKUT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 22 AYAT (2) UNDANG- UNDANG DASAR 1945 DAN PASAL 52 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 55 35. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: “Pasal 22 (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang- Undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang beriku t. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.” 36. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, memberikan jaminan kepastian hukum mengenai keberlakuan dari produk hukum Perppu yang dibentuk dalam kondisi tidak biasa atau berdasar ihwal kegentingan yang memaksa. 37. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), menyatakan: “Pasal 52 (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. (2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. (3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. (6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. (7) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan 56 Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (8) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Penjelasan Pasal 52 ayat (1) “yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.” 38. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU P3, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang pertama dan harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang pertama. 39. Bahwa kata “harus” dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU P3 merupakan suatu bentuk kewajiban absolut yang tidak dapat dikecualikan. Berbeda apabila kata yang dirumuskan adalah kata “dapat” yang merupakan bentuk hak yang tidak diwajibkan untuk dilakukan. 40. Bahwa selain itu persetujuan DPR harus dilakukan pada masa sidang berikutnya merupakan bentuk dari sifat Perppu itu sendiri yaitu sifat kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolut Perppu, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU- XVIII/2020. 41. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan mengenai frasa “persidangan yang berikut” yaitu dalam Putusan MK Nomor 43/PUU-XVIII/2020 (halaman 384 – 386, poin 3.16.2): “…. Adanya frasa “persidangan yang berikut” merupakan perintah konstitusi agar DPR dapat segera memberikan kepastian mengenai penilaian terhadap Perpu yang telah ditetapkan Presiden tersebut. Jika disetujui maka Perpu dimaksud akan menjadi undang- undang, sebaliknya jika tidak disetujui maka Perpu tersebut haruslah dicabut atau dibatalkan. Bahwa Perppu pada dasarnya memiliki jangka waktu yang terbatas (sementara) serta mungkin saja memiliki substansi pengaturan yang berpotensi bertentangan atau melanggar konstitusi mengingat kewenangan pembentukan Perpu berada di tangan 57 Presiden (vide Pasal 22 ayat (1) UUD 1945). Namun demikian, meskipun pembentukan Perpu tergantung pada penilaian subjektif Presiden tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010. ……. menurut Mahkamah, frasa “persidangan yang berikut” dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 haruslah dimaknai apabila Perpu itu diajukan pada masa reses DPR. Sehingga jika Perpu diajukan pada masa rentang waktu pelaksanaan masa sidang DPR sebagaimana diatur dalam Tatib DPR 2020 maka frasa “persidangan yang berikut” harus diartikan sebagai persidangan pengambilan keputusan oleh DPR seketika setelah Perpu ditetapkan oleh Presiden dan diajukan kepada DPR. Artinya, meskipun Perpu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada masa reses maka DPR harus memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perpu tersebut pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR setelah masa reses dimaksud berakhir. Hal demikian penting mengingat esensi diterbitkannya Perpu adalah karena adanya keadaan kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolut. Sehingga semakin panjang jangka waktu DPR memberikan persetujuan atau tidak berkenaan dengan Perpu yang diajukan Presiden, hal tersebut akan menghilangkan esensi diterbitkannya Perpu yang dimaksud. Terlebih lagi, adanya pengaturan mengenai waktu bagi DPR untuk memberikan persetujuan atau tidak berkenaan dengan terbitnya Perpu, lebih memberikan jaminan kepastian hukum baik terhadap keabsahan maupun sifat keberlangsungan Perpu, mengingat Perpu dibentuk berdasarkan adanya hal ihwal kegentingan memaksa,….” 42. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi frasa “Persidangan yang berikut” harus diartikan sebagai persidangan pengambilan keputusan oleh DPR setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden dan diajukan kepada DPR, atau masa sidang pertama dan terdekat. Apabila Perppu ditetapkan oleh Presiden pada masa reses maka DPR harus memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu tersebut pada sidang Pengambilan Keputusan di masa sidang setelah masa reses dimaksud berakhir. 43. Bahwa persetujuan DPR yang harus dilakukan pada persidangan yang berikut atau masa sidang pertama dan terdekat merupakan esensi diterbitkannya Perppu, karena adanya keadaan kegentinganmemaksa merupakan syarat absolut pembentukan Perppu, dan pengaturan mengenai waktu tersebut lebih memberikan jaminan kepastian hukum. 58 44. Bahwa faktanya Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022. 45. Bahwa ketika Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022, Dewan Perwakilan Rakyat sedang reses masa persidangan untuk tahun sidang 2022 s/d 2023 yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Desember 2022 s/d tanggal 9 Januari 2023. (vide Bukti P-21) 46. Bahwa masa persidangan pengambilan keputusan DPR yang berikut atau terdekat setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden adalah Masa Persidangan III Tahun 2022/2023 dimulai pada 10 Januari s/d tanggal 16 Februari 2023. Maka dengan demikian seharusnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja selambat-lambatnya harus disahkan dalam rapat paripurna pada tanggal 16 Februari 2023. (vide Bukti P-21 dan P-20) 47. Bahwa pada periode Masa Persidangan III Tahun 2022/2023 pada 10 Januari s/d 16 Februai 2023, DPR belum mengambil keputusan menyetujui atau menolak Perppu Cipta Kerja dalam Sidang Paripurna, sehingga sampai Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 berakhir, Perppu Ciptaker belum mendapat persetujuan DPR. 48. Bahwa Perppu Cipta Kerja mendapat persetujuan dan disahkan oleh DPR menjadi UU Perppu Cipta Kerja pada masa sidang berikutnya yang kedua, yaitu pada tanggal 21 Maret 2023 yang masuk pada masa sidang tanggal 14 Maret 2023 s/d 13 April 2023. (vide Bukti P-2 dan P-19) 49. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang pertama yaitu selambat-lambatnya tanggal 16 Februari 2023. 50. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 43/PUU-XVIII/2020, disebutkan semakin panjang jangka waktu DPR memberikan persetujuan atau tidak berkenaan dengan Perpu yang diajukan Presiden, hal tersebut justru menghilangkan esensi diterbitkannya Perppu dalam keadaan 59 kegentingan yang memaksa. 51. Bahwa hilangnya syarat absolut esensi diterbitkannya Perppu Cipta Kerja, seharusnya menjadi kesadaran DPR tidak dapat mengesahkannya menjadi UU Perppu Cipta Kerja. 52. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (3) UUD 1945, seharusnya akibat hilangnya syarat absolut pembentukan Peppu Cipta Kerja karena Perppu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perppu Cipta Kerja harus dicabut. 53. Bahwa faktanya Perppu Cipta Kerja disahkan oleh DPR pada tanggal 21 Maret 2023 menjadi UU Perppu Cipta Kerja. Hal ini merupakan pelanggaran syarat formil dalam praktik legislasi yang mengakibatkan ketidakpastian, ketidakadilan, dan ketidakmanfaatan hukum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. 54. Bahwa DPR tidak melakukan fungsi perimbangan kekuasaannya dalam kewenangan legislasi sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (3) UUD 1945. 55. Bahwa Pemerintah dan DPR secara bersama-sama memaksakan kehendaknya untuk tidak mencabut Perppu Cipta Kerja sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (3) UUD 1945. Hal ini menunjukkan Pemerintah dan DPR tidak menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis sesuai UUD 1945 dan dapat mengarahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia kehilangan prinsip bernegara hukum, kedaulatan rakyat dan jaminan kepastian hukum. 56. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. C. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DAN NEGARA HUKUM SERTA BERTENTANGAN DENGAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM 60 SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1 AYAT (2), PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945, DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 KARENA TIDAK MENGHORMATI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU- XVIII/2020 57. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, menyatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” 58. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” 59. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum yang meletakkan kedaulatannya di tangan rakyat berdasarkan UUD 1945. Sebagaimana disebutkan oleh Soewoto Mulyosudarmo (Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, halaman 4), bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen mencerminkan keadaan tentang kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. 60. Bahwa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara hukum Indonesia, rakyat memberi mandat pada penyelenggara kekuasaan negara pada cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif sebagaimana diatur pada Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945. 61. Selain bersandar pada prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum, maka tujuan dari pembentukan suatu undang-undang adalah untuk memberikan kepastian hukum yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 62. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, rakyat memendatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selaku pemegang kekuasaan legislatif dan Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif untuk membentuk dan mengesahkan undang-undang yang mengatur kehidupan bernegara. 63. Bahwa berdasarkan UUD 1945, telah memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum pada rakyat terkait pembentukan dan pengesahan undang-undang oleh Presiden dan DPR. 64. Bahwa pada dasarnya Perppu merupakan produk hukum setingkat Undang-Undang, kendati pembentukannya merupakan hak prerogatif 61 Presiden sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, namun harus melalui persetujuan bersama DPR sebagaimana diatur Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Kemudian apabila tidak mendapat persetujuan pada sidang berikutnya maka Perppu haruslah dicabut berdasar Pasal 22 ayat (3) UUD 1945. 65. Berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, maka seharusnya hak-hak rakyat dalam pembentukan dan pengesahan undang-undnag oleh Presiden dan DPR dapat dilindungi dan dijamin kepastian hukumnya sebab telah ditentukan mengenai pedoman pembentukan Perppu pada Putusan MK Nomor 138/VII/2020; telah diatur mengenai batasan waktu bagi DPR memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas Perppu yang ditetapkan Presiden dalam persidangan yang berikut; dan telah diatur pula apabila tidak mendapat persetujuan maka Perppu harus dicabut. 66. Bahwa pada faktanya, baik Pemerintah maupun DPR telah melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 22 UUD 1945 yang mengakibatkan rakyat sebagai pemilik mandat kedaulatan dalam bernegara hukum terlanggar hak-hak konstitusionalnya. 67. Bahwa jaminan kepastian hukum adalah hak asasi manusia warga negara RI yang dilindungi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, (http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_I ndonesia.pdf, diunduh pada 20 Mei 2023) 68. Bahwa menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup empat elemen penting (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, (http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_I ndonesia.pdf, diunduh pada 20 Mei 2023), yaitu: 1. Perlindungan hak asasi manusia. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 4. Peradilan tata usaha Negara. 62 Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara Hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan sebutan “The rule of law”. Menurut Dicey, rule of law artinya harus ada kurangnya kesewenang- wenangan atau kewenangan diskresioner yang luas. Dengan kata lain, setiap perbuatan akan diatur oleh hukum. 69. Bahwa selanjutnya, dalam konteks Indonesia, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa cita negara hukum Indonesia harus bersandar pada 13 (tiga belas) asas atau prinsip pokok yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern. Salah satu prinsip pokok tersebut adalah asas legalitas (due process of law). Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau ‘rules and procedures (regels) (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia,(http://www.jimly.com/makalah/namafile/13/Konsep_Negara_ Hukum_Indonesia.pdf, diunduh pada 20 Mei 2023). 70. Bahwa sebelumnya telah ada UU Cipta Kerja yang dinyatakan “Inkonstitusional Bersyarat” dalam jangka waktu selama 2 (dua) Tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020. Kemudian terdapat syarat-syarat yang diberikan kepada Pemerintah berserta DPR yang harus dilaksanakan sebelum dinyatakan Inkonstitusional Permanen. 71. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, seharusnya Presiden bersama DPR terlebih dahulu mengutamakan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dan melaksanakan segala perintah- perintah ataupun amanat-amanat yang tercantum di dalam Amar Putusan selama 2 (dua) tahun, bukan justru mengeluarkan Perppu Cipta Kerja. 72. Bahwa berdasarkan Pengaduan Konstitusional para Pemohon, terdapat berbagai pelanggaran Pemerintah dan DPR terhadap Putusan 63 Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 73. Bahwa faktanya baik Pemerintah maupun DPR, tidak melakukan penangguhan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak meluas, pelaksanaannya melalui kebijakan tata usaha negara dan pembentukan aturan pelaksana UU Cipta Kerja. Di level daerah, melalui Intruksi Mendagri No. 68/2021, Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk tetap mempedomani dan melaksanakan UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Kemudian DPR mengganti Aswanto salah satu anggota Majelis Hakim MK yang mendukung putusan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Secara Bersyarat. 74. Bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum bagi metode omnibus law, DPR dan Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, namun tidak cukup menjelaskan hierarki undang-undang omnibus dalam hierarki perundang-undangan. Lebih lanjut, setelah memberikan landasan hukum metode omnibus law, dalam rangka perbaikan UU Cipta Kerja Pemerintah menempuh jalan pintas melalui pembentukan Perppu Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi UU Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga tidak perlu naskah akademik, tanpa perbaikan substansi yang dikeluhkan masyarakat, dan ketiadaan partisipasi publik secara lebih bermakna sebagaimana yang diputuskan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 75. Bahwa berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/202, seharusnya Pemerintah dan DPR memperbaiki Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa untuk lebih melibatkan partisipasi publik. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang tertutup dan jauh dari keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat. 76. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 terhadap UU Cipta Kerja harus dilakukan perbaikan selama 2 64 (dua) tahun, jika tidak berhasil diperbaiki maka UU Cipta Kerja akan menjadi inkonstitusional secara permanen. Selama masa perbaikan tersebut, menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta menangguhkan pembentukan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Maka alasan yang mendesak, kegentingan yang memaksa, kekosongan hukum, dan keadaan yang membutuhkan proses pembentukan undang- undang yang tidak biasa dalam pembentukan Perppu Cipta Kerja tidak memiliki dasar hukum yang jelas. 77. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 alasan pembentukan Perppu sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tidak dapat dipenuhi oleh Presiden. Maka hal ini harusnya menjadi alasan hilangnya dasar hukum dan syarat-syarat absolut pembentukan Perppu untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh DPR pada masa sidang berikutnya. 78. Bahwa berdasarkan faktanya DPR tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu Cipta Kerja pada masa sidang berikutnya sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 UU P3. Artinya, Perppu Cipta Kerja kehilangan esensi kegentingan memaksa sebagaimana dijelaskan pada Putusan MK Nomor 63/PUU-XVIII/2020. Maka seharusnya Perppu Cipta Kerja tidak dapat ditetapkan sebagai Undang-Undang dan harus dicabut berdasar Pasal 22 ayat (3) UUD 1945. 79. Bahwa dengan demikian disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menunjukan bahwa Pemerintah dan DPR tidak menjalankan dan tidak menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sehingga, hal ini dapat menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan pelanggaran terhadap jaminan kepastian Hukum sebagai hak-hak Konstitusional masyarakat Indonesia yang telah memperjuangkan hak- haknya selama ini melalui Mahkamah Konstitusi. 65 80. Bahwa berdasarkan fakta hilangnya syarat absolut pembentukan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden, lewatnya masa waktu DPR memberi persetujuan pada Perppu Cipta Kerja menjadi UU Perppu Kerja, dan berbagai tindakan/kebijakan Presiden dan DPR yang melanggar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, maka UU Perppu Cipta Kerja tidak memiliki dasar hukum untuk berlaku sebagai undang-undang, dan harus dilakukan pembatalan undnag-undang sebab secara nyata dan mutlak telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum dan jaminan kepastian hukum yang diatur Pasal 1 ayat (2) UUD 1945., Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 81. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. V. PERMOHONAN Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan Permohonan para Pemohon sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau; Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 66 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen I s.d. Amandemen IV); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Bukti P-3a : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Kongres IV tentang Anggaran Dasar Serikat Petani Indonesia Nomor 13 tertanggal 08 September 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Maria Gunarti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta; 4. Bukti P-3b : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Kongres IV tentang Anggaran Dasar Serikat Petani Indonesia Nomor 13 tertanggal 08 September 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Maria Gunarti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta; 5. Bukti P-3c : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0005997.AH.01.07.TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Serikat Petani Indonesia tertanggal 02 Mei 2018; 6. Bukti P-3d : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 81/B/KU/DPP- SPI/XI/2020, tanggal 10 November 2020; 7. Bukti P-3e : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 057/B-KU/DPP- SPI/IV/2023, tangal 12 April 2023; 8. Bukti P-4a : Fotokopi AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA YAYASAN BINA DESA SADAJIWA berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Saleh Abud Nomor 18, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 08, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 tertanggal 30 November 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Suci Hastuti Zamachsyarie, Sarjan Hukum, Magister Kenotariatan; 9. Bukti P-4b : Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktoral Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.06-0012558 perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data YAYASAN BINA DESA SADAJIWA tanggal 12 Desember 2018; 67 10. Bukti P-5a : Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Nomor 260/I/N/IV/2003 tanggal 9 April 2003 pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat; 11. Bukti P-5b : Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional Nomor Kpts- 005/MUNAS-VII/FSPPB/IV/2021 tentang Perubahan Ke- Delapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB); 12. Bukti P-5c : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 001/KU.FSPPB/V/2021 tentang Susunan Pengurus Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Periode 2021 – 2024 tertanggal 1 Mei 2021; 13. Bukti P-6a : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit Nomor 52 tanggal 19 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Dwi Sundjajik, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan; 14. Bukti P-6b : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-69.AH.01.07.TAHUN 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan tanggal 12 April 2013; 15. Bukti P-6c : Fotokopi Surat Keputusan Rapat Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Tahun 2022 Nomor 025/SPKS- Nasional/XI/2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Sekretaris Jendral (SEKJEN) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS); 16. Bukti P-6d : Fotokopi Akta Perubahan “Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit” (disngkat PSPKS), Nomor 10 tanggal 29 April 2021; 17. Bukti P-7a : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota ”Perkumpulan Pemantau Sawit” Nomor 79 tertanggal 27 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Dwi Sundajik, S.H., M.Kn; 18. Bukti P-7b : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001581.AH.01.08. tertanggal 22 Agustus Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Pemantau Sawit; 19. Bukti P-7c : Fotokopi Surat Keputusan Kongres Perkumpulan Pemantauan Sawit Nomor 013/KONGRES/XII/2021; 20. Bukti P-7d : Fotokopi Anggaran Dasar Perkumpulan Pemantauan Sawit (Sawit Watch); 21. Bukti P-8a : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS) Nomor 3 tanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Antika Insani Khamilla, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan; 22. Bukti P-8b : Fotokopi Ketetapan Kongres IHCS Nomor 09/TAP/ KONGRES-V/IHCS/2020 tentang Pengangkatan Ketua 68 Transisi Untuk Menjalankan Fungsi Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi Dinyatakan Selesai; 23. Bukti P-9a : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Institut Keadilan Global Nomor 34 tanggal 22 April 2002, yang dibuat di hadapan Notaris H. Abu Jusuf, SH.; 24. Bukti P-9b : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001785.AH.01.07.TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesia Keadilan Global; 25. Bukti P-9c : Fotokopi Surat Pengangkatan Nomor BP/IGJ/2/V/2022 tanggal 9 Mei 2022; 26. Bukti P-10a : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Daun Bendera Nusantara Nomor 09 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Bernadeta Mik Sritika Sugiharto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; 27. Bukti P-10b : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0011899.AH.01.04.TAHUN 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Daun Bendera Nusantara tanggal 22 Agustus 2019; 28. Bukti P-11a : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Nomor 10 tanggal 04 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Thomas Rudy Hartawan Widjojo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Bogor; 29. Bukti P-11b : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0011663.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan tanggal 05 Agustus 2017; 30. Bukti P-11c : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan; 31. Bukti P-12a : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Perwakilan Anggota Perkumpulan Aliansi Organis Indonesia (AOI) Nomor 17 tertanggal 08 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Notaris P. Suandi Halim, S.H.; 32. Bukti P-12b : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000900.AH.01.08.TAHUN 2021 tentang PERSETUJUAN Perubahan Perkumpulan ALiansi Organis Indonesia tertanggal 17 Juni 2021; 33. Bukti P-13a : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria Nomor 03 tertanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Dodi Oktarino, S.H., M.Kn.; 34. Bukti P-13b : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001620.AH.01.08.TAHUN2022 69 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria; 35. Bukti P-13c : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Konsorsium Pembaruan Angraria 2021-2025; 36. Bukti P-14a : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan FIAN Indonesia Nomor 01 tertanggal 19 Januari 2019 yang dibuat dihadapan yNotaris Suwindarsih, S.H., M.Kn.; 37. Bukti P-14b : Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001687.AH.01.07.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan FIAN Indonesia tertanggal 22 Februari 2019; 38. Bukti P-14c : Fotokopi Surat Keputusan Musyawarah Nasional III Fian Indonesia Nomor 01/MUNAS-III/FIAN-IDN/X/2022 Tentang Statuta Fian Indonesia tertanggal 19 Oktober 2022; 39. Bukti P-15a : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat “Institute For Ecosoc Rights” Nomor 11 tertanggal 07 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H.; 40. Bukti P-15b : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0003545.AH.01.07.Tahun 2015 tentang Pengesahan tertanggal 31 Agustus 2015; 41. Bukti P-16a : Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Nomor 3845/1835.3 tanggal 10 November 2017 pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur; 42. Bukti P-16b : Fotokopi Surat Keputusan Kongres VI Konfederasi KASBI Nomor 007/SK/KONGRES-VI/KASBI/2023 tanggal 04 Februari 2023; 43. Bukti P-16c : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Periode 2023-2027 Keputusan Kongres VI Konfederasi KASBI; 44. Bukti P-16d : Fotokopi Surat Keputusan Kongrs VI Konfederasi KASBI Nomor 008/SK/KONGRES-VI/KASBI/2023 tentang Pemilhan Struktur Pengurus Pusa KASBI dan Dewan uruh Nasional Periode 2023-2027; 45. Bukti P-17 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 46. Bukti P-18 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; 47. Bukti P-19 : Fotokopi Rapat Paripuna DPR RI ke-17 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023; 70 48. Bukti P-20 : Fotokopi Rapat Paripuna DPR RI ke-19 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023; 49. Bukti P-21 : Fotokopi Kalender Agenda Acara dari DPR RI Tahun 2023; 50. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keputusan Musyawarah Nasional III FIAN Indonesia Nomor 03/MUNAS-III/FIAN-IDN/X/2022 tentang Struktur organisasi FIAN Indonesia Dewan Nasional, Pengawas, dan Komite Pemilihan; 51. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 048/IER/SK/II/2022 tanggal 23 Februari 2022; 52. Bukti P-24 : - Fotokopi Akta Pendirian Nomor 59 tentang Perkumpulan Pemantau Sawit atau Sawit Watch; - Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-131.AH.01.06.Tahun 2009 tentang Pengesahan Perkumpulan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia dengan Akta Nomor 59. Selain itu, para Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum dan 1 (satu) orang saksi yaitu Sri Palupi, yang masing- masing keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2023 yang kesemuanya didengar keterangan dan kesaksiannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2023, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: Ahli para Pemohon Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum Keteguhan Para Pemohon mengawal konstitusional UU Cipta Kerja mulai dari pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang teregister dalam Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020 hingga saat ini dalam perkara ini menunjukkan bahwa supremasi konstitusi masih dipegang teguh oleh rakyat dalam kerangka negara hukum Indonesia. Inti ajaran negara hukum menurut Andriaan Bedner (2010) adalah an umbrella term for a number of legal and institutional instruments which protect citizens from those who abuse state power. (F. Afandi; 2021:10) Negara hukum adalah payung untuk sejumlah instrumen hukum dan kelembagaan yang melindungi warga negara dari mereka (penguasa) yang menyalahgunakan kekuasaan negara. Pengujian formil (formeele toetsing) merupakan pengujian atas suatu produk hukum yang didasarkan atas proses pembentukan undang-undang. Pengujian formil akan “menjamin” dan “memastikan” perlindungan warga negara (protect citizens) dari penyalahgunaan kekuasaan negara dalam pembentukan undang- 71 undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penggunaan kekuasaan negara dalam membentuk undang-undang dinilai konstitusionalitas dari segi formilnya. Konstitusionalitas penetapan undang-undang diuji bentuknya yang tepat (appropriate form), institusi pembuatannya yang tepat (appropriate institution), dan prosedurnya yang juga harus tepat (appropriate procedure). Mahkamah sudah mengeluarkan landmark decision terkait pengujian formil undang-undang. Suatu landmark decision memuat suatu penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim. Penemuan hukum merupakan upaya mengisi ketidaklengkapan atau ketiadaan norma dalam hukum positif. (Shidarta: 2018) Landmark decision tersebut meliputi Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019, dan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII 2020. Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 meletakkan dasar pengujian berupa batu uji pengujian formil. Ketentuan dalam membentuk undang-undang yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi adalah termasuk sebagai ketentuan dalam membentuk undang-undang. Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 meletakkan dasar pengujian berupa tata cara pembentukan undang-undang yang mengikutsertakan DPD. Selanjutnya, Putusan Nomor 79/PUU- XVII/2019 meletakkan dasar pengujian berupa kriteria dan cakupan pengujian formil yang meliputi: 1. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang- undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; 2. pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang; 3. pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan Undang-Undang; dan 4. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Terakhir dengan adanya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII 2020, diletakkan pondasi bahwa semua tahapan dan partisipasi masyarakat merupakan bagian dari standar penilaian pengujian formil (Par. 3.17.9). Sebagaimana diputuskan Mahkamah, Selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang- undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut 72 setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Dalam tahapan pembentukan undang-undang, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden. Mengingat Para Pemohon dalam Permohonannya memohon pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (yang selanjutnya disebut UU 6/2023) terhadap UUD 1945 maka keseluruhan standar penilaian pengujian formil di atas harus digunakan untuk menilai konstitusionalitas UU 6/2023. Secara lebih sederhana, standar penilaian pengujian formil dapat diringkas dalam tabel berikut: No Dasar Hukum Standar Penilaian 1. Putusan Nomor 27/PUU- VII/2009 Batu Uji Pengujian Formil meliputi ketentuan dalam membentuk Undang-Undang yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi adalah termasuk sebagai ketentuan dalam membentuk undang-undang. 2. Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 Pembentukan undang-undang harus mengikutsertakan DPD sepanjang kewenangan DPD. 3. Putusan Nomor 79/PUU- XVII/2019 Kriteria dan cakupan pengujian formil meliputi: Permohonan pengujian formil ini, menurut hemat ahli bukanlah pengujian formil yang berdiri sendiri namun tidak dapat dilepaskan dari pengujian sebelumnya terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020. Hal ini karena pengujian sebelumnya terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan proximate cause. Putusan Mahkamah Konstitusi 73 Nomor 91/PUU-XVIII 2020 sebagai penyebab terdekat yakni penyebab yang memiliki dampak paling signifikan adanya pengujian perkara aquo. Pertama, objek pengujian merupakan undang-undang yang materi muatan dan bentuk (kenvorm) pada pokoknya sama serta bersifat menggantikan (mencabut) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan pada tanggal 2 November 2020. Selanjutnya Mahkamah memutus dengan menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat pada tanggal 25 November 2021. Mahkamah memberikan tenggat waktu perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Dengan demikian jatuh tempo perbaikan pada tanggal 24 November 2023. Pada tanggal 30 Desember 2022, Presiden menetapkan sekaligus diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja). Dalam konsideran huruf f Perpu a quo jelas disebutkan bahwa pembentukan Perpu didasari pertimbangan "untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 2023, Presiden menetapkan sekaligus diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang. Dalam konsideran huruf f UU aquo jelas disebutkan bahwa pembentukan Perpu didasari pertimbangan "untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020 jelas merupakan proximate cause yang menjadi penyebab terdekat dan memiliki dampak paling signifikan adanya pembentukan UU yang menjadi objek pengujian perkara aquo. 74 Kedua, sebagai proximate cause, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020 seharusnya menjadi panduan wajib bagi pembentuk Undang-Undang dalam melakukan perbaikan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perbaikan yang seharusnya dilakukan oleh pembentuk undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020 meliputi: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu diperbaiki karena salah akibat tidak jelas sebagai UU baru atau UU Perubahan. • "Mahkamah dapat memahami apa yang menjadi persoalan inti para Pemohon yakni adanya ketidakjelasan apakah UU a quo merupakan UU baru atau UU perubahan. Par. [3.18.1.5] • "UU 11/2020 tidaklah sejalan dengan rumusan baku atau standar dalam pembentukan peraturan perUndang- Undangan. Par. [3.18.1.5]" 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu diperbaiki karena salah akibat perbenturan asas dalam UU CK dengan asas dalam UU yang diubah. "dengan dirumuskannya asas-asas dan tujuan dalam UU 11/2020 yang dimaksudkan untuk dijabarkan dalam sejumlah UU yang dilakukan perubahan akan menimbulkan ketidakpastian atas asas-asas dan tujuan UU mana yang pada akhirnya harus diberlakukan karena asas-asas dan tujuan dari UU yang lama pada kenyataanya masih berlaku." Par. [3.18.1.6] 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu diperbaiki karena salah akibat bertentangan dengan asas kejelasan rumusan. "menimbulkan ketidakjelasan cara atau metode yang digunakan oleh UU 11/2020. Hal ini tentu tidak sejalan dengan maksud “asas kejelasan rumusan” dalam UU 12/2011." Par. [3.18.1.6] 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu diperbaiki karena salah akibat menyimpangi teknik perubahan UU dengan alasan persoalan waktu yang lama bila menggunakan cara perubahan UU yang konvensional (satu persatu). "Bahwa berkenaan 75 dengan persoalan lamanya waktu dalam membentuk suatu UU sebagaimana disebutkan di atas, tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembenar untuk menyimpangi UUD 1945 yang telah memerintahkan mengenai tata cara pembentukan undang-undang dalam UU, in casu UU 12/2011". Par. [3.18.1.8] 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu diperbaiki karena salah akibat menggunakan metode pembentukan UU (dhi omnibus law) yang belum diadopsi dalam UU tentang Pembentukan PUU. "Diperlukannya tata cara yang jelas dan baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya merupakan amanat konstitusi dalam mengatur rancang bangun pembentukan UU. Artinya, metode ini (omnibus law, pen) tidak dapat digunakan selama belum diadopsi di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perUndang-Undangan." Par. [3.18.2.2] 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu diperbaiki karena salah akibat terdapat perubahan materi muatan RUU Cipta Kerja secara substansial pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden yang tidak sekedar bersifat teknis penulisan. "....adanya perubahan tersebut menghilangkan kepastian hukum " Par. [3.18.3.1] 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu diperbaiki karena salah akibat kesalahan pengutipan dalam merujuk pasal sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asas “kejelasan rumusan” . "..telah ada kesalahan pengutipan dalam merujuk pasal sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asas “kejelasan rumusan” yang menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perUndang- Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya". Par. [3.18.3.2] 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu diperbaiki karena salah akibat bertentangan dengan asas kejelasan 76 tujuan dan asas kejelasan rumusan. "Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan a quo telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum sebelumnya, di mana telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan". Par. [3.18.4] 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu diperbaiki karena salah akibat bertentangan dengan asas keterbukaan. "Bahwa sementara itu berkenaan dengan asas keterbukaan, dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat [vide Risalah Sidang tanggal 23 September 2021], pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang a quo. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU 11/2020. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis". Par. [3.18.4] Kesembilan poin perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut di atas dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) pokok perbaikan, meliputi: 1. Perbaikan Teknik Penyusunan UU, meliputi: a. angka 1, kejelasan sebagai UU baru atau UU Perubahan; b. angka 3, ketidakjelasan rumusan; c. angka 4, menyimpangi teknik perubahan UU; d. angka 5, menggunakan metode pembentukan UU (dhi omnibus law) yang belum diadopsi dalam UU tentang Pembentukan PUU; 77 e. angka 7, kesalahan pengutipan dalam merujuk pasal sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asas “kejelasan rumusan”; f. angka 8, bertentangan dengan asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan 2. Perbaikan Materi Muatan, angka 2 yakni kepastian atas asas-asas dan tujuan UU mana yang pada akhirnya harus diberlakukan karena asas-asas dan tujuan dari UU yang lama pada kenyataanya masih berlaku. 3. Perbaikan Proses Pembentukan, meliputi: a. angka 6, tidak boleh terdapat perubahan materi muatan RUU Cipta Kerja secara substansial pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden yang tidak sekedar bersifat teknis penulisan. b. angka 9, bertentangan dengan asas keterbukaan sehingga pembentukannya harus melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) dalam tahapan pembentukan undang-undang. Baik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagaimana termaktub dalam konsiderannya dimaksudkan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020 dengan melakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pertanyaannya adalah apakah perbaikan yang dilakukan tersebut konstitusional? Konstitusionalitas perbaikan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentunya dapat dinilai dari pemenuhan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII 2020. Pertama, dari sisi tenggat waktu perbaikan. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020 memberi tenggat perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan sebagai UU perbaikan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023. Jatuh tempo perbaikan adalah pada tanggal 24 78 November 2023. Dengan demikian dari sisi tenggat waktu sudah sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII 2020. Kedua, dari sisi Teknik Penyusunan UU. Kesalahan teknik penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang menyimpangi teknik perubahan UU dan menggunakan metode pembentukan UU (dhi omnibus law) karena belum diadopsi dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sudah tidak relevan lagi karena pada saat pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sudah berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yang diundangkan pada tanggal 16 Juni 2022. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 disebutkan bahwa: "Penataan dan perbaikan dalam Undang-Undang ini selain merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020, juga sebagai penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal yang perlu disempurnakan antara lain: a. menambahkan metode omnibus; b. memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan; c memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation); d. ...................... " Dengan demikian dari sisi Teknik Penyusunan UU, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sudah sesuai 79 dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII 2020. Ketiga, dari sisi pilihan jenis peraturan perundang-undangan. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII 2020 "Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”. Berdasarkan amar tersebut maka dimaknai Mahkamah memerintahkan pada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan membentuk undang-undang sebagai perbaikannya. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai perbaikan maka tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah yang memerintahkan dibentuk undang-undang. Suatu Undang-Undang dibentuk dengan persetujuan bersama antara DPR dengan Presiden, sedangkan Perpu dibentuk oleh Presiden tanpa persetujuan bersama DPR. Tahapan pembentukan Perpu juga berbeda dengan tahapan pembentukan UU. Alasan pembentukan Perpu juga berbeda dengan alasan pembentukan UU. Kalau kemudian Perpu ditetapkan DPR menjadi Undang-Undang, itu merupakan perintah konstitusi yang mau tidak mau dilakukan oleh DPR dalam hal DPR menyetujui Perpu. Undang-Undang penetapan Perpu tidak dapat dipersamakan dengan Undang-Undang yang bukan penetapan Perpu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bukanlah UU yang berupa penetapan Perpu, sehingga perbaikannya pun seharusnya dalam jenis undang-undang yang bukan penetapan Perpu. Keempat, dari sisi Materi Muatan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020 disebutkan bahwa salah satu kesalahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah "dengan dirumuskannya asas- asas dan tujuan dalam UU 11/2020 yang dimaksudkan untuk 80 dijabarkan dalam sejumlah UU yang dilakukan perubahan akan menimbulkan ketidakpastian atas asas-asas dan tujuan UU mana yang pada akhirnya harus diberlakukan karena asas-asas dan tujuan dari UU yang lama pada kenyataanya masih berlaku". Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 ternyata kesalahan tersebut masih belum diperbaiki. Asas-asas dan tujuan dalam sejumlah UU yang dilakukan perubahan masih tetap dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian atas asas-asas dan tujuan UU mana yang pada akhirnya harus diberlakukan karena asas-asas dan tujuan dari UU yang lama pada kenyataanya masih berlaku. Dengan demikian dari sisi Materi Muatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020. Kelima, dari sisi Proses Pembentukan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020 disebutkan bahwa salah satu kesalahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah bertentangan dengan asas keterbukaan sehingga pembentukannya harus melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) dalam tahapan pembentukan undang-undang. Alih-alih membentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Presiden justru membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja kemudian DPR menyetujuinya dan menetapkannya sebagai undang-undang. Sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 bahwa "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang." Selanjutnya ukuran objektif penerbitan Perpu dirumuskan oleh Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Berdasarkan Putusan MK tersebut, ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan Perpu, yaitu: a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga 81 terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Artinya, pembentukan Perpu jauh dari kondisi normal pembentukan undang-undang. Harus ada syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa yang kemudian oleh Mahkamah ditafsirkan lebih lanjut menjadi tiga parameter di atas. Dalam hal kegentingan yang memaksa tidak mungkin ada penerapan asas partisipasi masyarakat yang sempurna. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) dalam tahapan pembentukan Undang- Undang tidak mungkin dilaksanakan pembentuk Perpu. Ketika Perpu sudah diundangkan pun dan dilakukan proses untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, tidak mungkin pula dilakukan Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation). Dengan demikian dari sisi Proses Pembentukan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII 2020. Berdasarkan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, ahli berpendapat bahwa perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentagdengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, adalah inskontitusional. Perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dilakukan pembentuk undang-undang sebagaimana dipersyaratkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII 2020, tidak dipenuhi secara 82 kumulatif. Akibatnya masih terdapat cacat hukum formil atas pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Saksi para Pemohon Sri Palupi Saksi dalam kapasitas sebagai peneliti standard HAM dalam Pembangunan, khususnya Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, mengemukakan hasil penelitian tentang Dampak Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Tata Kelola Hutan di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Buol dan Kabupaten Sigi. Sebagaimana ketahui, dengan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) inkonstitusional bersyarat. Mahkamah memberikan waktu kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen, yang berarti undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan Pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hasil riset tentang dampak pelaksanaan UU Cipta Kerja di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Buol dan Sigi menunjukkan setidaknya dua hal terkait dengan keputusan MK: 1. Ketidakpatuhan atau pembangkangan Pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2. Dampak pelaksanaan UU Cipta Kerja terhadap tata kelola hutan di Kabupaten Buol dan Sigi, terhadap lingkungan, dan terhadap kehidupan masyarakat di kedua kabupaten tersebut. (1) Ketidakpatuhan Pemerintah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 UU Cipta Kerja mengubah hal-hal paling mendasar dalam tata kelola kehutanan. Dari semua aturan turunan dari UU Cipta Kerja, setidaknya ada lima peraturan yang terkait dengan sumberdaya hutan, yaitu PP Nomor 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP Nomor 22/2021 83 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP Nomor 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, PP Nomor 24/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari denda administratif bidang kehutanan, serta PP Nomor 43/2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah. Mahkamah Konstitusi sudah memerintahkan Pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun yang terjadi, Pemerintah melakukan pembangkangan atau tidak mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini terindikasi dari tindakan pemerintah yang tetap melaksanakan UU Cipta Kerja dengan membuat tindakan/kebijakan yang strategis dan berdampak luas terkait tata kelola hutan di Sulawesi Tengah, termasuk di Kabupaten Buol dan Sigi. Tindakan/kebijakan yang strategis dan berdampak luas tersebut, di antaranya adalah: 1. Dengan PP Nomor 23/2021 Pemerintah Pusat mengambil alih kewenangan pengelolaan hutan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi 2. Dengan PP Nomor 23/2021 Pemerintah Pusat mengambil alih kewenangan pengelolaan hutan di tingkat tapak oleh KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) 3. Dengan PP Nomor 23/2021 Pemerintah Pusat memaksa pemerintah provinsi untuk menghentikan seluruh kerjasama KPH dengan masyarakat lokal dalam program perhutanan sosial Tindakan/kebijakan yang diambil Pemerintah Pusat terkait tata kelola hutan di Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk di Kabupaten Buol dan Sigi, merupakan tindakan strategis dan berdampak luas karena: • Sulawesi Tengah adalah daerah rentan bencana, namun daerah ini juga termasuk 10 provinsi dengan tingkat deforestasi tertinggi. Di Sulteng ada 2.020 desa dan 1.501 di antaranya adalah desa yang berada di kawasan hutan dan desa-desa itu tergolong desa miskin, yang akan terdampak serius oleh perubahan kebijakan terkait tata kelola hutan; • Kabupaten Buol termasuk lima kabupaten dengan tingkat deforestasi tertinggi di Sulawesi Tengah dan termasuk lima kabupaten yang rentan bencana banjir dan tanah longsor. Kajian Lingkungan Hidup Strategis oleh Kementerian ATR/BPN 84 menyatakan Buol sebagai daerah kritis dan merekomendasikan Buol untuk tidak lagi ada pembukaan hutan. • Kabupaten Sigi yang rentan bencana mayoritas areanya (76,16%) adalah kawasan hutan. Dengan kondisi tersebut, tindakan/kebijakan terkait tata kelola hutan akan berdampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah dan kedua kabupaten tersebut. Pelaksanaan UU Cipta Kerja di Sulawesi Tengah, termasuk di Kabupaten Buol dan Sigi, terbukti berdampak serius pada memburuknya tata kelola hutan di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Buol dan Sigi, memburuknya kerusakan lingkungan dan meningkatnya intensitas bencana, dan meningkatnya ketimpangan penguasaan lahan/hutan yang berpengaruh pada kualitas hidup warga dan masyarakat di kedua kabupaten. Berikut adalah rincian dampak pelaksanaan UU Cipta Kerja di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Buol dan Sigi. (2) Dampak pelaksanaan UU Cipta Kerja terhadap Tata Kelola Hutan, terhadap Lingkungan, dan Kehidupan Masyarakat di Kabupaten Buol dan Sigi 2.1. Memburuknya Tata Kelola Hutan Tata kelola hutan yang baik memenuhi prinsip (a) transparan/keterbukaan (adanya upaya untuk menyediakan informasi bagi publik dan memastikan sampainya informasi pada segenap pemangku kepentingan, termasuk kelompok rentan sehingga para pemangku kepentingan dapat mengawasi aktivitas yang dilakukan pihak pengelola hutan; (b) partisipasi (inklusifitas) dan kesetaraan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, termasuk jaminan atas hak semua orang untuk meningkatkan taraf hidup melalui cara-cara yang adil dan inklusif; (c) akuntabilitas: adanya mekanisme pertanggung jawaban dari pembuat kebijakan pada pemangku kepentingan yang dilayani dan segala kebijakan yang diambil para pengelola hutan dapat dipertanggungjawabkan pada pemangku kepentingan yang dilayani serta adanya mekanisme para pemangku kepentingan untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban atas kebijakan pengelola hutan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip tata kelola hutan yang baik; (d) koordinasi: adanya mekanisme yang memastikan adanya kerjasama dan persamaan tujuan antar institusi pemerintah yang memiliki kepentingan terhadap sektor kehutanan, sehingga tata kelola di sektor kehutanan efisien dan efektif. 85 Sebelum ada UU Cipta Kerja, Pemerintah provinsi Sulteng, Pemerintah Kabupaten Buol dan Pemerintah Kabupaten Sigi bersama dengan Lembaga KPH yang ada tengah gencar dan bersemangat dalam membenahi tata kelola hutan yang selama ini dinilai buruk. Buruknya tata kelola hutan terindikasi dari (1) kondisi Sulteng yang masuk dalam 10 provinsi dengan tingkat deforestasi tertinggi; (2) terjadinya kasus korupsi dalam alih fungsi kawasan hutan; (3) meningkatnya intensitas bencana akibat merosotnya daya dukung lingkungan; dan (4) minimnya partisipasi dan akses masyarakat atas pengelolaan hutan yang berujung pada konflik antara perusahaan atau pemerintah dengan masyarakat; 5) pembalakan liar dan pertambangan illegal. Untuk membehani tata kelola hutan, Pemerintah Provinsi Sulwesi Tengah sudah mengeluarkan Perda Nomor 8/2009 tentang Pengelolaan Hutan di Wilayah KPH, yang mengatur tentang pelibatan masyarakat dalam tata kelola hutan dan percepatan pelayanan. Hasilnya, pada tahun 2020 Provinsi Sulteng menduduki peringkat pertama dalam kontribusi terhadap perolehan Pendapatan Nasional Bukan Pajak. Sementara Pemerintah Buol sejak tahun 2012 pemerintah Buol telah berupaya untuk membenahi tata kelola hutan lewat berbagai kebijakan, di antaranya adalah (1) melakukan kajian lingkungan hidup strategis dan menjalankan rekomendasinya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan; (2) mengintensifkan kegiatan-kegiatan rehabilitasi, kegiatan reboisasi, dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola hutan; (3) menutup peluang pemberian ijin pemanfaatan hutan dan lahan oleh perusahaan, baik perusahaan sawit, tambang, dan lainnya; (4) mewujudkan keadilan dalam distribusi lahan pada rakyat lewat program tanah untuk rakyat; (5) meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku perusakan hutan; (6) melaksanaan secara konsisten Inpres Moratorium Perijinan Sawit. Sejak 2016 berbagai upaya dilakukan pemerintah kabupaten Sigi untuk memperbaiki tata kelola hutan, di antaranya adalah dengan (a) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola hutan lewat skema reforma agraria dan perhutanan sosial, (b) percepatan pembangunan yang mengarah pada pemenuhan hak-hak rakyat untuk mencapai kesejahteraan yang maksimal, merata dan berkeadilan, termasuk mempercepat pengakuan wilayah kelola masyarakat adat, (c) mewujudkan Sigi hijau, yang artinya adalah bukan sekadar 86 mengelola hutan agar lestari tetapi mengelola hutan sehingga memiliki nilai ekonomi bagi rakyat. Namun semua upaya perbaikan tata kelola hutan yang dilakukan pemerintah provinsi dan pemerintah kedua kabupaten bersama dengan KPH yang ada dimentahkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang mengambil alih seluruh kewenangan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan KPH dalam pengelolaan hutan lewat pelaksanaan UU Cipta Kerja. Dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja, semua aspek tata kelola hutan diletakkan di Jakarta dan pemerintah pusat sudah memperingatkan pemerintah provinsi untuk menghentikan semua kerjasama KPH dengan masyarakat paling lambat tahun 2023. Terjadilah resentralisasi tata kelola hutan. Dampak dari resentralisasi tata kelola hutan adalah melemahnya pengawasan dan penegakan hukum di kawasan hutan. Meskipun ada Balai Penegakan Hukum yang berdomisili di Makassar yang mewakili pemerintah pusat dalam hal penegakan hukum di sektor kehutanan, namun mereka lambat dalam merespon laporan. Pemerintah provinsi dan kabupaten sudah lama melaporkan tentang maraknya pembalakan liar dan penambangan illegal, namun laporan tersebut sampai laporan penelitian ditulis belum juga ditindaklanjuti. Melemahnya pengawasan dan penegakan hukum berdampak pada maraknya pembalakan liar dan penambangan illegal di kawasan hutan, termasuk di kawasan hutan lindung. Terjadi pengambilan kayu besar-besarn di daerah hulu dan di kawasan hutan lindung. Terjadi kerusakan parah di kawasan hutan lindung akibat praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penambangan illegal. Di kawasan lindung yang luasannya puluhan ribu hektar di wilayah perbatasan Buol Toli-Toli, kayu- kayu sudah banyak dibabat. Setelah kayu-kayu dibabat masuk lagi pertambangan illegal. Terhadap masalah seperti ini pemerintah kabupaten hanya punya kewenangan sebatas memberikan laporan saja. Pemerintah kabupaten sudah melaporkan adanya pembalakan liar dan pertambangan illegal di kawasan hutan lindung. Namun sampai sekarang belum ada tindakan apa- apa dari pusat maupun provinsi. Padahal ada puluhan alat berat di sana. Pemerintah Pusat kini yang punya kewenangan menindak namun sampai sekarang pelanggaran itu dibiarkan. Kawasan hutan lindung yang dulu merupakan daerah tutupan kini sudah terbuka semuanya. 87 Perubahan tata kelola hutan ini dirasakan betul dampaknya oleh masyarakat di desa-desa yang berdekatan dengan hutan. Masyarakat tidak lagi melihat KPH turun ke lapangan melakukan pengawasan seperti dulu. Masyarakat juga menyaksikan bagaimana pembalakan liar semakin marak dan kayu-kayu hasil pembalakan liar diangkut dari hutan melewati desa-desa mereka. Yang terjadi di Kabupaten Sigi tidak jauh beda. Dalam dua tahun terakhir sangat marak terjadi pertambangan illegal di kawasan hutan lindung akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Kayu-kayu habis dibabat, lahan rusak, hancur dan merusak kawasan aliran sungai. Pelaksanaan UU Cipta Kerja yang mengambil alih kewenangan daerah oleh pusat justru menambah beban pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya bisa mengawasi namun tidak bisa menindak, sementara masyarakatnya yang menanggung dampak dari kerusakan lingkungan. Apa yang terjadi di Kabupaten Buol dan Sigi terkait tata kelola hutan menunjukkan dengan jelas bahwa pelaksanaan UU Cipta Kerja telah memperlemah pengawasan, penegakan hukum dan koordinasi antar lembaga pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Kondisi ini memperburuk tata kelola hutan yang sedang dibenahi oleh pemerintah di tingkat kabupaten dan provinsi. Upaya memperbaiki tata kelola hutan yang tengah dilakukan pemerintah kabupaten dan provinsi benar-benar dimentahkan oleh pelaksanaan UU Cipta Kerja. 2.2. Melemahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan dan Memburuknya Ketimpangan dalam Penguasaan Lahan Melemahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adalah dampak dari tindakan/kebijakan pemerintah pusat yang mengambil alih kewenangan KPH dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak. Lahirnya KPH yang diamanatkan oleh UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan dipicu oleh sistem pengelolaan hutan yang tidak efektif dan terjadinya tingkat deforestasi yang tinggi. Konsep dasar dari KPH adalah menggeser peran birokrat kehutanan dari peran administratur (Forest Administrator) menjadi peran manajerial (Forest Manager) sehingga diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tatakelola hutan (Kartodihardjo dan Suwarno 2014). Konsep KPH diharapkan menjadi dasar agar terlaksananya sistem pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan. Pembentukan KPH juga diharapkan mampu dijadikan sebagai 88 peluang bagi resolusi konflik yang selama ini cenderung mengedepankan kepentingan pemodal besar dan mengabaikan akses masyarakat (Srijono dan Djajono 2010; Syukur 2012). KPH diharapkan berperan dalam konteks perbaikan tata kelola hutan yang menjamin kepastian usaha dan juga keadilan bagi masyarakat adat/lokal. Berdasarkan Permenhut P.6/2010 tentang Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL (lindung) dan KPHP (produksi), maka fungsi kerja KPH dalam kaitannya dengan tatakelola hutan di tingkat tapak adalah: (1) melaksanakan penataan hutan dan tatabatas di wilayah KPH, (2) menyusun rencana pengelolaan hutan di tingkat wilayah KPH, termasuk rencana pengembangan organisasi KPH, (3) melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kerja pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, (4) melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan, (5) melaksanakan perlindungan hutan dan konservasi alam, (6) melaksanakan pengelolaan hutan bagi KPH yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), (7) menjabarkan kebijakan kehutanan menjadi inovasi dan operasi pengelolaan hutan, (8) menegakkan hukum kehutanan, termasuk perlindungan dan pengamanan kawasan, (9) mengembangkan investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan lestari. Sementara dalam PP 23/2021 sebagai turunan UU Cipta Kerja, KPH diletakkan dengan fungsi administrasi penuh, bertolak belakang dengan sebelumnya sebagai pelaksana manajemen hutan di tingkat tapak. Ketika pengelolaan hutan masih di kabupaten, pihak desa sering diajak pertemuan oleh KPH untuk membicarakan pengelolaan hutan, termasuk hutan desa. Kunjungan KPH ke desa-desa juga sering dilakukan untuk keperluan sosialisasi, penguatan kelompok tani hutan, pelatihan pembuatan rencana kerja, dan lainnya. KPH selama ini telah banyak berperan dalam meningkatkan partisipasi rakyat dalam pengelolaan hutan lewat berbagai program kerjasama. Mulai dari penanaman kayu yang melibatkan partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan program-program ekonomi kerakyatan, dan kerjasama kemitraan dalam program perhutanan sosial. Dengan diambilalihnya kewenangan KPH oleh pemerintah pusat, peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan juga merosot. 89 Pelaksanaan UU Cipta Kerja bukan hanya berdampak pada resentralisasi tata kelola hutan, melainkan juga merosotnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Tata kelola hutan yang sentralistik memperlemah partisipasi masyarakat. Ini jelas terlihat dari perintah pemerintah pusat (dalam hal ini adalah Kementerian LHK) pada Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH untuk membatasi dan menghentikan semua bentuk kerja sama kemitraan KPH dengan masyarakat lokal hanya sampai tahun 2023 karena adanya perubahan peran KPH, dijalankannya perhutanan sosial yang perijinannya diambil alih pemerintah pusat, dan diberikannya peluang perhutanan sosial pada perseorangan. Dengan dipindahkannya perijinan kerja sama dan perhutanan sosial pada pemerintah pusat, maka semakin berkurang akses masyarakat lokal untuk mendapatkan ijin pemanfaatan kawasan hutan. Padahal semua pihak mengakui bahwa tidak mungkin menjaga dan mengelola hutan tanpa melibatkan masyarakat. Peran serta masyarakat sangat membantu upaya pemerintah dalam melestarikan hutan. Selama ini KPH berperan besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola hutan, termasuk dalam pemanfaatan hutan, melalui kerjasama KPH dengan masyarakat. Berkurangnya peran masyarakat juga terlihat dari rendahnya dukungan pemerintah pusat terhadap program reforma agraria dan perhutanan sosial yang diajukan pemerintah daerah serta dianulirnya pengakuan hutan adat oleh pemerintah kabupaten. Dari 14.359,23 hektar luasan yang diajukan pemerintah Kabupaten Sigi untuk program reforma agraria dan perhutanan sosial, tidak sampai 10% yang disetujui pemerintah. Dari 10.391,54 hektar yang diajukan pemerintah Kabupaten Buol untuk program reforma agraria dan perhutanan sosial, tidak sampai 20% yang disetujui pemerintah pusat. Kabupaten Sigi yang areanya mayoritas adalah kawasan hutan seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak program reforma agraria dan perhutanan sosial. Namun faktanya tidaklah demikian. UU Cipta Kerja mengembalikan sistem pengelolaan hutan ke masa Orde Baru yang sarat dengan konflik dan memperbutuk ketimpangan penguasaan lahan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Buol, di mana masih ada desa transmigran (Desa Bukal) yang sejak 2006 sampai sekarang belum mendapatkan haknya atas lahan pertanian (lahan 2), dan desa serta pemukiman warganya masih 90 berstatus kawasan hutan, sementara satu korporasi yang sudah menguasai lahan lebih dari 20 ribu hektar, sudah merampas tanah desa dan lahan masyarakat, melakukan tindak pidana korupsi dalam mendapatkan ijin lokasi, menggarap lahan di luar HGU, ternyata masih bisa bisa dengan mudah mendapatkan tambahan ijin pelepasan kawasan hutan seluas hampir 10 ribu hektar dari Pemerintah Pusat. Konflik antara perusahaan dan masyarakat semakin menguat. Konflik juga terjadi antara masyarakat adat dengan pihak pengelola kawasan hutan, seperti yang dialami masyarakat adat di Kabupaten Sigi. Program reforma agraria dan perhutanan sosial yang seharusnya bisa digunakan sebagai instrument penyelesaian konflik pada kenyataannya justru memperkuat konflik. Masyarakat adat di Kabupaten Sigi yang sudah mendapatkan pengakuan wilayah adatnya oleh Pemerintah Kabupaten Sigi dipaksa menghadapi kenyataan bahwa pemerintah pusat menganulir pengakuan hutan adat yang diberikan pemerintah kabupaten. Sebab Pemerintah Pusat hanya mengakui sebagian kecil saja (kurang dari 20%) wilayah adat mereka, yang merupakan area kampung. Sementara hutan adat mereka tidak diakui oleh pemerintah pusat dengan alasan bahwa masyarakat tidak mampu mengelola kawasan hutan dengan kemiringan 40%. Padahal masyarakat adat di Kabupaten Sigi telah menjaga hutan adat mereka tetap utuh. Terkait hutan adat, Pemerintah Pusat tidak mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pengakuan hutan adat. Masyarakat hukum adat telah bermukim dan mempunyai ruang hidup di dalam tanah dan hutan negara dalam waktu yang sangat lama. Dalam UU Kehutanan, pengukuhan masyarakat adat memerlukan peraturan daerah (Pasal 67) yang ditetapkan oleh DPRD. UU Cipta Kerja tak mengubah atau mencabut pasal krusial ini. Sementara UU Cipta Kerja mencabut ketentuan persetujuan DPR, seperti pengesahan perubahan tata ruang sebuah wilayah, perubahan alih fungsi hutan, dan lainnya. Ini jelas tidak adil: urusan investasi tanpa persetujuan politik yang lama dan mahal, sementara masyarakat adat dibiarkan bertarung dalam proses politik yang alot. Undang-Undang Cipta Kerja menyediakan skema penyelesaian masalah “keterlanjuran” bagi korporasi sawit yang bertanam di kawasan hutan tanpa memiliki ijin pelepasan kawasan, sementara skema keterlanjuran tersebut tidak tersedia bagi masyarakat yang mengalihfungsikan hutan menjadi lahan 91 pertanian. Ini tampak dari kasus Desa Dombu di Kabupaten Sigi yang tidak mendapatkan ijin pelepasan kawasan hutan meskipun seluruh area hutan negara di desa tersebut sudah berganti menjadi lahan pertanian akibat bertambahnya jumlah penduduk dan ketidakhadiran negara untuk menjaga hutan. Sudah dilakukan pengukuran lahan di Desa Dombu sebanyak 125 bidang. Namun hanya 45 bidang yang mendapatkan sertifikat dalam program reforma agrarian karena lokasinya di luar kawasan hutan. Ini terlalu kecil bagi masyarakat Dombu yang desanya berada dalam kawasan hutan. 2.3. Perusakan Lingkungan dan Meningkatnya Intensitas Bencana Maraknya pembalakan liar dan penambangan illegal di Kabupaten Buol dan Sigi akibat melemahnya pengawasan dan penegakan hukum berdampak pada perusakan lingkungan dan meningkatnya intensitas bencana. Terjadi kerusakan parah di kawasan hutan lindung akibat praktik pembalakan liar yang marak terjadi. Pohon ditebang di kawasan hutan dan kemudian dikeruk buminya oleh aktivitas pertambangan illegal. Dampaknya yang merasakan adalah warga. Salah satunya adalah bencana banjir yang sering terjadi di Kabupaten Buol. Intensitas banjir di Kabupaten Buol semakin meningkat akibat masifnya pembalakan liar di daerah hulu. Pembalakan liar yang kian marak terjadi di daerah hulu juga membuat bendungan Mudo semakin dangkal dan airnya meluap saat musim hujan. Hampir setiap kali hujan, desa-desa yang berada di sekitar hutan menjadi banjir. Dulu banjir setidaknya setahun sekali, kini setiap hujan banjir. Di Kabupaten Sigi maraknya penambangan liar berdampak pada perusakan hutan dan daerah aliran sungai akibat pembuangan limbah. Karena masih banyak warga yang memanfaatkan air sungai untuk konsumsi, maka banyak warga yang mengkonsumsi air sungai yang sudah tercemar oleh limbah beracun. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 27 Juni 2023, 2 Juli 2023, dan 3 Juli 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2023 dan kemudian disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Juli 2023 serta keterangan tambahan bertanggal 10 Agustus 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 92 I. POKOK PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023 Bahwa dalam perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023 para Pemohon dalam permohonannya, telah mengajukan permohonan pengujian formil terhadap UU 6/2023 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIlI/2020, logika penalaran hukum UU Penetapan Perpu tentang Cipta Kerja tidak memenuhi 3 (tiga) pedoman pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-- Undang (Perppu) sebagaimana ditentukan pada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Hal ini dikarenakan: a. Tidak bersifat mendesak karena Mahkamah Konstitusi masih memberikan waktu bagi Pemerintah dan DPR selaku pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dalam jangka waktu paling lama 2 (dua tahun sejak Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan. b. Tidak mengalami kekosongan hukum karena UU Cipta Kerja tidak diputus "Inskontitusional Permanen" melainkan “Inkonstitusional Bersyarat", sehingga sudah seharusnya Pemerintah bersama dengan DPR, terlebih dahulu mengutamakan perbaikan terhadap UU apta Kerja yang diberikan waktu selama 2 (dua) tahun dan melaksanakan segala perintah-perintah ataupun amanat-amanat yang tercantum di dalam Amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bukan justru melogikan bahwa penerbitan dan pengesahkan UU Perppu Cipta Kerja merupakan bentuk perbaikan UU Cipta Kerja berdasar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, sebab pembentukan UU dan Perppu jelas memiliki tata cara pembentukan perundang-undangan yang berbeda; c. Dapat diatasi dengan cara membuat UU sesuai prosedur biasa, karena tidak terpenuhinya unsur kebutuhan mendesak dan kekosongan hukum maka perbaikan UU Cipta Kerja cukup diatasi melalui prosedur dan tata cara pembentukan perundang-undangan biasa. 2. Bahwa UU 6/2023 tidak memenuhi syarat formil pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yaitu syarat mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 93 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 3. Bahwa UU 6/2023 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum serta bertentangan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 II. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara 46/PUU- XXI/2023, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PerMK 2/2021) menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: 94 a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, maka terlebih dahulu harus mampu menjelaskan dan membuktikan: a. kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi; b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang- undang yang diuji; dan c. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian/berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi ditentukan dengan 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 95 d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujiannya, juga apakah kerugian konstitusional yang dimaksud Para Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji; 4. Bahwa sebagai contoh dalam Permohonan Nomor: 50/PUU-XXl/2023 yang diajukan oleh Partai Buruh, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan terkait pemenuhan legal standing melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tid✓aklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tersebut di atas, Pemerintah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Partai Buruh, sebagaimana dalil Partai Buruh pada 96 halaman 11 dan halaman 12 angka 32 dan angka 36 dokumen permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa: “Bahwa dalam ketentuan Pasal 15 ayat (10) Anggaran Dasar Partai Buruh [Vide Bukti P-2], organisasi-organisasi serikat buruh dan organisasi serikat petani terbesar di Indonesia yang pernah mengajukan permohonan pengujian UU Cipta Kerja "jilid pertama" ditegaskan kedudukannya sebagai organ "Inisiator Pelanjut Partai Buruh". Secara operasional kepartaian, organisasi-organisasi tersebut menjadi organ penopang sekaligus pengendali roda organisasi Partai Buruh. Para pimpinan organisasi tersebut pun menempati posisi-posisi strategis dalam susunan kepengurusan Partai Buruh periode 2021-2026 [Vide Bukti P-4]” “Bahwa diawali dari adanya hubungan PEMOHON dengan organisasi- organisasi diatas, maka selanjutnya muncul kepentingan PEMOHON untuk mengajukan Permohonan a quo. Terkait hubungan pertautan langsung PEMOHON dengan UU yang dimohonkan pengujian terletak pada adanya kerugian yang dialami oleh kelompok buruh, petani, dan masyarakat kecil lainnya yang menjadi konstituen Partai Buruh, tidak terkecuali organisasi-organisasi yang pernah mengajukan permohonan pengujian UU Cipta Kerja "jilid pertama", yang saat ini sudah bernaung dan diwakili kepentinganya oleh PEMOHON (PARTAI BURUH), akibat berlakunya UU Cipta Kerja “jilid kedua" yang dibentuk dengan melanggar sejumlah asas, prinsip dan/atau pedoman pembentukan UU yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.” Bahwa sekalipun organisasi-organisasi serikat buruh menjadi pimpinan pada Partai Buruh, namun permohonan a quo tidak lantas dimaknai sebagai permohonan yang merepresentasikan organisasi-organisasi serikat buruh. Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja merupakan 2 (dua) entitas yang berbeda pengaturan hukumnya. Partai Buruh merupakan partai politik yang pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Partai Politik), sementara organisasi serikat pekerja didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (selanjutnya disebut UU 21/2000). Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Pemerintah berpendapat bahwa Partai Buruh bukanlah serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam UU 21/2000, keduanya tidak dapat dipandang sebagai entitas yang sama, oleh karena itu kerugian serikat buruh bukanlah (tidak semerta-merta menjadi) kerugian partai buruh. Dengan demikian tidak ada hubungan 97 pertautan yang langsung antara Partai Buruh dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil a quo. 5. Bahwa menurut Pemerintah tidak terdapat kerugian yang diderita oleh Para Pemohon, yang didasarkan bahwa: a. Para Pemohon tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya, yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan a quo yang diuji. Hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, seperti hak untuk memajukan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh karena berlakunya ketentuan a quo yang diuji; b. Bahwa dalil-dalil kerugian konstitusional dari Para Pemohon akibat berlakunya UU 6/2023 hanya bersifat asumsi semata, tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual serta tidak sesuai dengan syarat-syarat adanya kerugian konstitusional tersebut; c. Bahwa penetapan UU 6/2023 telah memenuhi ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945 jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU P3); d. Bahwa Partai Buruh bukanlah serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam UU 21/2000, oleh karena itu kerugian serikat buruh bukanlah kerugian Partai Buruh. Dengan demikian tidak ada hubungan (pertautan) yang langsung antara Partai Buruh dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil a quo; e. Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak satupun secara konkret dan jelas termuat uraian mengenai bentuk kerugian konstitusional dari para Pemohon dengan mempersoalkan formil 98 penetapan UU 6/2023 dan patut diduga bahwa dalil-dalil Para Pemohon hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi semata, dan nyata-nyata tidak didasarkan pada adanya kerugian konstitusional karena berlakunya ketentuan a quo yang diuji; f. sehingga menurut Pemerintah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo. Sehingga sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. LATAR BELAKANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG Sebelum menanggapi pokok permohonan para Pemohon atas pengujian formil UU 6/2023, perlu Pemerintah sampaikan hal-hal terkait penetapan UU 6/2023 sebagai berikut: A. Landasan Filosofis Penetapan UU 6/2023 Pembukaan UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karena itu Negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan 99 masyarakat. Meski tingkat pengangguran terbuka terus turun, Indonesia masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas karena: 1. jumlah angkatan kerja pada Februari Tahun 2023 sebanyak 146,62 juta orang, naik 2,61 juta orang dibanding Februari 2022; 2. penduduk yang bekerja sebanyak 138,63 juta orang, dimana sebanyak 83,34 juta orang (60,12 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 0,15 persen poin dibanding Februari 2022; 3. Terdapat 3,60 juta orang (1,70 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (0,20 juta orang); Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (0,26 juta orang); sementara tidak bekerja karena COVID-19 (0,07 juta orang); dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (3,07 juta orang). 4. dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Pemerintah telah berupaya untuk melakukan perluasan program jaminan dan bantuan sosial yang merupakan komitmen dalam rangka meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas sumber daya manusia, serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian melalui dukungan jaminan dan bantuan sosial, total manfaat tidak hanya diterima oleh pekerja, namun juga dirasakan oleh keluarga pekerja. Terhadap hal tersebut, Pemerintah perlu mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan lapangan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan konsisten naik setiap tahunnya. Namun upaya tersebut dihadapkan dengan kondisi faktual saat ini, terutama yang menyangkut terjadinya pelemahan pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan kenaikan laju harga (yang dikenal dengan fenomena stagflasi). Pada laporan The World Economic Outlook (selanjutnya disingkat “WEO”) April Tahun 2023, lnternational Monetary Fund (selanjutnya disingkat “IMF”) memangkas perkiraan pertumbuhan globalnya menjadi 2,8% pada Tahun 100 2023 dari proyeksi sebelumnya di angka 2,9% pada bulan Januari Tahun 2023. Revisi pertumbuhan paling tajam dilaporkan untuk perekonomian negara-negara di benua (Zona) Eropa, perekonomian Amerika Serikat, dan perekonomian Republik Rakyat Tiongkok. Pertumbuhan Amerika Serikat diproyeksikan akan turun pada level 1,6% pada Tahun 2023 dan 1,1% di Tahun 2024, dari pertumbuhan Tahun 2022 sebesar 2,1%. Ekonomi Zona Eropa yang tumbuh sebesar 3,5% di Tahun 2022, diprediksi akan turun pada level 0,8% di Tahun 2023, kemudian mengalami peningkatan sebesar 1,4% di Tahun 2024. Kemudian perekonomian Republik Rakyat Tiongkok diperkirakan tumbuh sekitar 5,2% di Tahun 2023 dan 4,5% di Tahun 2024. (vide Bukti PK-1) Berdasarkan laporan WEO IMF edisi April 2023, laju inflasi dunia Tahun 2023 diproyeksikan sebesar 7,0%, nilai tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi laju inflasi Tahun 2022 yang sebesar 8,7%. Namun demikian, proyeksi inflasi global 2023 naik sebesar 0,4 persen poin dari yang diproyeksikan pada laporan WEO Januari 2023. Dinamika global tersebut telah berdampak secara langsung kepada perekonomian di banyak negara. Dalam rangka memberikan ruang gerak dan pemulihan ekonomi, IMF membantu negara-negara tersebut dengan memberi dukungan berupa pinjaman keuangan. Berdasarkan data per 3 Juli 2023, IMF telah memberikan pinjaman mencapai $112,4 miliar kepada 94 negara. Beberapa negara berkembang (peers group) seperti Mesir, Argentina, Afrika Selatan juga mendapatkan pinjaman dari IMF. (vide Bukti PK-2) Sebagai bagian dari perekonomian dunia, tentunya perekonomian Indonesia akan terdampak akibat stagflasi global yang sudah terlihat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh sebesar 5,3% pada Tahun 2022, diproyeksikan menurun sebesar 5,0% di Tahun 2023 dan 5,1% di Tahun 2024 (WEO, April 2023). Survei OECD dan laporan IMF (WEO, April 2023), WB dan Asian Development Bank (selanjutnya disingkat “ADB”) melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 4,7% - 5,0% untuk Tahun 2023. Tren laju inflasi mulai menurun terlihat dari laju inflasi pada akhir Kuartal II tahun 2023 berada pada angka di kisaran 3% year-on-year (selanjutnya disingkat “yoy”), dibandingkan dengan Kuartal I tahun 2023 101 yang berada pada level angka di kisaran 5%. Tingkat ketidakpastian (uncertainties) yang tinggi pada perekonomian dunia, terutama didorong oleh kondisi geopolitik, yaitu perang Rusia-Ukraina. Hal ini kemudian meningkatkan risiko pada prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih lemah dan inflasi yang lebih tinggi. Respon standar bauran kebijakan, khususnya antara kebijakan moneter dan fiskal, yang terus diperkuat semenjak awal pandemi Covid-19 akan semakin dibutuhkan. Di era stagflasi, koordinasi kebijakan menjadi jauh lebih kompleks, dimana Pemerintah harus menavigasi antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan menahan inflasi. Di tengah kondisi perekonomian global yang terus bergejolak disertai dengan keterbatasan ruang gerak dari kebijakan makro, penguatan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga daya saing ekonomi domestik harus menjadi prioritas utama. Stabilitas ekonomi Indonesia yang selama ini bersandar pada kekuatan permintaan domestik (terutama konsumsi privat dan investasi) saat ini mulai terancam. Ancaman ini muncul di tengah meningkatnya tekanan harga dan terpuruknya pertumbuhan ekonomi global, dimana hal tersebut dapat ditanggulangi dengan upaya Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik pasar domestik bagi investor. Untuk itu penting kemudian melakukan reformasi (hukum) struktural yang komprehensif guna menjaga stabilitas ekonomi Indonesia melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU 6/2023”). Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis dari Pemerintah melalui UU 6/2023 yang memerlukan keterlibatan semua pihak (multi-pihak). UU 6/2023 disusun dengan tujuan untuk menciptakan lapangan/kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sehingga rakyat Indonesia dapat memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Adapun substansi yang dicakup dalam UU 6/2023 terdiri atas langkah- langkah strategis berupa: 1. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 2. peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja; 102 3. kemudahan, pemberdayaan, dan pelindungan Koperasi dan UMK-M; dan 4. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan lapangan/kesempatan kerja beserta pengaturannya, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU 11/2020) yang telah menggunakan metode omnibus (omnibus law). Namun undang-undang tersebut telah dilakukan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 yang dimana Mahkamah Konstitusi menetapkan amar putusan, antara lain: 1. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan Perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan; dan 3. Melakukan perbaikan dalam Jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 tersebut, kemudian telah dilakukan: 1. Menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah mengatur dan memuat metode omnibus dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 103 Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, maka penggunaan metode omnibus telah memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar dalam penyusunan peraturan perundang- undangan. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) yang mencakup 3 (tiga) komponen yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Untuk itu Pemerintah Pusat telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “Satgas UU Cipta Kerja”) yang memiliki fungsi untuk melaksanakan proses sosialisasi dari UU 11/2020. Satgas UU Cipta Kerja bersama kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan telah melaksanakan proses sosialisasi di berbagai wilayah yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap UU 11/2020. 3. Perbaikan terhadap kesalahan teknis penulisan atas UU 11/2020 antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial. Dalam rangka untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, Pemerintah kemudian Menyusun Perpu 2/2022 yang kemudian ditetapkan menjadi UU 6/2023. Selain untuk menindaklanjuti putusan tersebut, UU 6/2023 juga melakukan perbaikan rumusan ketentuan umum Undang-Undang sektor yang diundangkan sebelum berlakunya UU P3. Dengan perbaikan rumusan ketentuan umum (batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim, dan hal-hal yang bersifat umum) tersebut, maka ketentuan yang ada dalam undang-undang sektor yang tidak diubah dalam UU 6/2023 harus dibaca dan dimaknai sama dengan apa yang diubah dalam UU 6/2023. Ruang lingkup UU 6/2023 ini meliputi: 1. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 104 2. ketenagakerjaan; 3. kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah; 4. kemudahan berusaha; 5. dukungan riset dan inovasi; 6. pengadaan tanah; 7. kawasan ekonomi; 8. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; 9. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan 10. pengenaan sanksi. Patut dipahami bahwa UU 6/2023 disusun dalam rangka untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut “Perpu 2/2022”). Adapun dasar keputusan Pemerintah untuk kemudian memilih bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang guna menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 erat kaitannya dengan situasi aktual yang terjadi saat Perpu 2/2022 disusun. Dimana secara umum pada saat itu (saat Perpu 2/2022 disusun), terjadi krisis ekonomi global akibat situasi geopolitik yang tidak menentu dikarenakan (salah satunya faktor pemicu) adanya Perang Rusia-Ukraina (efek kejut) serta ditambah situasi (pasca) krisis ekonomi yang terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang menerpa dunia termasuk Indonesia. Hal ini yang kemudian mendorong Pemerintah untuk lebih memilih bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang agar dapat merespon situasi secara cepat dan tepat sehingga dapat menghindari perburukan ekonomi yang lebih parah lagi. Dengan background kondisi krisis yang terjadi pada saat Perpu 2/2022 disusun, Pemerintah menilai perlu tindakan yang cepat dan tepat sekaligus tidak biasa, sehingga kemudian bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang dianggap tepat. Penyusunan Perpu 2/2022 dianggap telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 dimana telah memenuhi aspek “kegentingan yang memaksa” serta sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU-VII/2009, dimana di dalam putusan tersebut ditentukan parameter “kegentingan yang memaksa” dalam 105 rangka penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang antara lain: 1. karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2. Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya Undang-Undang yang saat ini ada; dan 3. kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah kemudian berpandangan bahwa penetapan Perpu 2/2022 menjadi UU 6/2023 sudah tepat karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 khususnya terkait parameter penentuan kondisi “Kegentingan Yang Memaksa.” B. Kondisi Perekonomian Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bahwa penyusunan UU 6/2023 patut dilihat sebagai satu rangkaian upaya terbaik yang dilakukan Pemerintah guna merespon situasi krisis yang terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang kemudian dilanjutkan dengan adanya Perang Rusia-Ukraina. Titik awalnya dapat dilihat saat Pemerintah berupaya melahirkan UU 11/2020. Mulai dari UU 11/2020, kemudian Perpu 2/2022 dan terakhir dengan UU 6/2023 merupakan langkah terbaik, taktis, cepat dan tepat Pemerintah guna merespon situasi krisis yang saat itu terjadi, sehingga kemudian diharapkan Indonesia sebagai bagian dari warga global dunia dapat terhindar dari situasi krisis yang makin buruk, dan dapat bertahan sampai dengan gejolak krisis usai. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, UU 11/2020 lahir di saat dunia (dan Indonesia) tengah menghadapi krisis multidimensi karena adanya pandemi Covid-19. Pemerintah saat itu harus bertindak cepat, tepat dan strategis agar situasi (khususnya ekonomi) tidak makin memburuk. Pilihan Pemerintah untuk menetapkan UU 11/2020 terbukti tepat, UU 11/2020 kemudian bertransformasi menjadi fondasi yang kuat dalam membawa 106 Indonesia bertahan dari ketidakpastian dan goncangan perekonomian di masa pandemi Covid-19. Prof. Nindyo Pramono mencatat bahwa pasca UU 11/2020 diterbitkan, pada tahun 2021 Indonesia menjadi negara terbesar kedua penerima Foreign Direct Investment/FDI di Asia Tenggara dengan total 20,1 juta dollar Amerika Serikat. Lebih lanjut, Prof. Nindyo menyampaikan bahwasanya Tingkat Penanaman Modal Asing (yang selanjutnya disingkat “PMA”) di Indonesia meningkat rata-rata 29,4% pada 5 (lima) triwulan setelah diterbitkannya UU 11/2020 dibandingkan dengan tingkat PMA 5 (lima) triwulan sebelum UU 11/2020 diterbitkan (Nindyo Pramono, UU Cipta Kerja dan Kepastian Hukum Iklim Investasi, 2023) (vide Bukti PK-3). Hal ini menandakan bahwa kehadiran UU 11/2020 membawa dampak positif bagi kemajuan ekonomi di Indonesia. Hal ini diperkuat oleh pendapat Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi Dunia/Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Publikasi Product Market Regulation in Indonesia: An International Comparison (sebagaimana dikutip oleh Prof. Nindyo Pramono) yang menyampaikan bahwa berdasarkan hasil identifikasi awal bahwa implementasi UU 11/2020 dapat mengurangi hambatan untuk FDI lebih dari sepertiga dan mengurangi hambatan perdagangan dan investasi hampir 10% pada tahun 2021 (Nindyo Pramono, ibid). Hal ini menandakan aspek positif hadirnya UU 11/2020 perlu dipertahankan oleh Pemerintah terlebih dalam situasi perekonomian dunia yang tengah krisis. (vide Bukti PK-3) Berbagai aturan turunan UU 11/2020 sebagai landasan berjalannya program dan kebijakan Pemerintah, telah mempercepat pemulihan situasi perekonomian Indonesia akibat dampak pandemi Covid-19. Proses perizinan berusaha yang saat ini telah berbasis risiko dan telah terintegrasi melalui Sistem Online Single Submission (selanjutnya disingkat “OSS”), mampu mengurai proses birokrasi dalam perizinan berusaha yang sebelumnya penuh dengan kerumitan dan ketidakpastian. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disingkat “BKPM”) sejak Agustus 2021 sampai dengan 3 Juli 2023 Sistem OSS telah menerbitkan 4.493.565 Nomor Induk Berusaha (selanjutnya disingkat “NIB”). Dimana NIB diberikan terbesar kepada usaha mikro sebesar 4.282.882 NIB (95,31%), usaha kecil sebesar 154.394 NIB (3,44%), usaha 107 besar sebesar 36.575 NIB (0,81%), dan usaha menengah sebesar 19.714 NIB (0,44%). Ini adalah sejarah baru bagi Indonesia dimana Pemerintah dapat memberikan legalitas kepada Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disingkat “UMK") dalam jumlah yang sangat besar yang belum dapat dilakukan sebelumnya. Hal tersebut menjadi penting karena penguatan sektor UMK akan berdampak langsung terhadap penguatan ekonomi Indonesia. Hal ini diharapkan akan mampu memperkuat fundamental ekonomi Indonesia sehingga mampu bertahan dari krisis ekonomi yang terjadi. Selain itu, berdasarkan data yang sama, untuk rasio penanaman modal dalam negeri (selanjutnya disingkat “PMDN”), jauh lebih banyak daripada PMA. Hal tersebut tercermin dari perbandingan data NIB antara PMDN dan PMA dimana tercatat NIB PMDN lebih banyak dibandingkan NIB PMA (terdapat 4.476.625 NIB PMDN, sedangkan PMA hanya sebesar 16.940 NIB). Cerminan tersebut makin memperkuat peran dari UU 11/2020 yang terbukti memberikan banyak manfaat positif bagi perekonomian Indonesia dalam menghadapi situasi krisis yang terjadi. (vide Bukti PK-4) UU 11/2020 secara signifikan juga meningkatkan nilai investasi baik di level PMDN atau PMA. Tercatat berdasarkan data dari Kementerian Investasi/BKPM bahwasanya untuk sektor PMDN terjadi kenaikan signifikan (menurut data 5 (lima) tahun terakhir 2018-2022): Tabel 1. Data Realisasi Total PMDN Periode Tahun 2018 - 2022 Berdasarkan Sektor (Dalam Rp. Miliar) 2018 2019 2020 2021 2022 328.604,92 386.498,39 413.535,52 447.063,65 552.768,97 Dari tabel di atas tergambar bahwasanya, kenaikan realisasi Investasi pada PMDN terjadi signifikan paling tinggi di tahun 2021 setelah UU 11/2020 diundangkan. Hal yang serupa juga terjadi pada PMA dimana data 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) menunjukkan bahwa terjadi kenaikan yang signifikan terhadap realisasi PMA di Indonesia dan tertinggi itu terjadi pada periode 2021-2022 dimana pada waktu pasca UU 11/2020 diundangkan. 108 Tabel 2. Data Realisasi Total PMA Periode Tahun 2018 - 2022 Berdasarkan Sektor (Dalam USD Juta) 2018 2019 2020 2021 2022 29.307,91 28.208,76 28.666,27 31.093,07 45.604,96 UU 11/2020 menjadi bagian dari reformasi struktural yang dilakukan Pemerintah dalam rangka untuk menanggulangi situasi makro ekonomi pada saat pandemi Covid-19 terjadi. IMF melihat UU 11/2020 menjadi tools penting untuk mengembalikan situasi makro ekonomi pulih seperti sebelum Pandemi Covid-19 (IMF Country Report No. 23/221) (vide Bukti PK-5). Hal ini menandakan bahwa nilai positif atas penyusunan UU 11/2020 tidak semata- mata menjadi klaim sepihak milik Pemerintah, tetapi juga diakui lembaga internasional seperti IMF. Lebih lanjut, World Bank juga mencatat bahwasanya UU 11/2020 merupakan upaya positif Pemerintah yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan competitiveness guna menunjang stabilitas makro ekonomi (The World Bank, The Invisible Toll of Covid-19 on Learning, June 2023). (vide Bukti PK-6) Sampai dengan bulan Mei tahun 2023, Badan Bank Tanah telah memperoleh aset tanah seluas 11.605,55 hektare dengan nilai sebesar Rp.324.839.333.681,- yang tersebar di 14 (empat belas) lokasi kota/kabupaten, 6 (enam) pulau yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Lombok. Aset tanah tersebut berasal dari tanah terlantar, tanah bekas hak, tanah pelepasan kawasan hutan dan tanah negara yang tidak ada penguasaan diatasnya. Perolehan tanah merupakan hal yang krusial bagi Badan Bank Tanah dalam upaya mewujudkan ekonomi berkeadilan melalui pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria. Hingga akhir tahun 2022 Lembaga Pengelola Investasi Indonesia/Indonesia Investment Authority (INA) telah berhasil mendapatkan total USD 27 miliar komitmen investasi dari berbagai institusi (USD 10 miliar dari UAE, USD 3 miliar dari SRF, USD 0.5 miliar dari Investment Fund for Developing Countries plus USD 3 miliar untuk toll-road platform dan USD 7.5 miliar untuk pengembangan industri maritim dari DP World). Lebih lanjut, INA telah 109 merealisasikan investasi pada tahun 2021 melalui investasi pada Mitratel dengan nilai USD 832 juta bersama Abu Dhabi Investment Authority, Government of Singapore Investment Corporation, dan Abu Dhabi Growth Fund. Selanjutnya pada tahun 2022, INA telah melakukan investasi di sektor jalan tol senilai USD 400 juta, traveloka senilai USD 235 juta, dan Kimia Farma dengan nilai USD 120 juta. Investasi dilakukan bersama dengan mitra investasi lainnya yaitu Blackrock, Orion Capital Asia, Omers, Allianz Global Investor, dan Silk Road Fund. Kemudian, berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sampai dengan 3 Juli 2023 tercatat sejumlah 114.243 Perusahaan Perorangan yang telah terdaftar, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3. Data Perusahaan Perorangan yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per tanggal 3 Juli 2023 No Provinsi Jumlah 1 Aceh 1.224 2 Bali 3.376 3 Banten 10.409 4 Bengkulu 724 5 Daerah Istimewa Yogyakarta 2.479 6 DKI Jakarta 12.775 7 Gorontalo 675 8 Jambi 869 9 Jawa Barat 27.401 10 Jawa Tengah 9.113 11 Jawa Timur 13.573 12 Kalimantan Barat 1.487 13 Kalimantan Selatan 1.326 14 Kalimantan Tengah 1.036 15 Kalimantan Timur 2.086 16 Kalimantan Utara 268 17 Kepulauan Bangka Belitung 433 18 Kepulauan Riau 1.821 19 Lampung 2.275 20 Maluku 355 110 No Provinsi Jumlah 21 Maluku Utara 264 22 Nusa Tenggara Barat 1.344 23 Nusa Tenggara Timur 802 24 Papua 811 25 Papua Barat 169 26 Riau 2.174 27 Sulawesi Barat 723 28 Sulawesi Selatan 2.865 29 Sulawesi Tengah 868 30 Sulawesi Tenggara 1.578 31 Sulawesi Utara 1.203 32 Sumatera Barat 1.424 33 Sumatera Selatan 2.196 34 Sumatera Utara 4.117 Total 114.243 C. Kerentanan Perekonomian Global yang Berpotensi Berdampak Signifikan terhadap Perekonomian Nasional Situasi aktual hari ini, perekonomian global terus diterpa oleh berbagai tantangan yang dapat memicu terjadinya resesi global, kondisi yang disebut sebagai “The Perfect Storm”. Merangkum dari berbagai laporan perekonomian global yang diantaranya dikeluarkan oleh IMF, World Bank, dan OECD, tantangan yang dihadapi tersebut antara lain, situasi pasca pandemi Covid-19 dimana inflasi yang semakin tinggi yang diperparah dengan terjadinya perang Rusia-Ukraina, hingga pengetatan kondisi keuangan di berbagai negara di dunia yang kemudian menyebabkan perlambatan perekonomian global. Walau pandemi Covid-19 telah dinyatakan usai baik oleh World Health Organization (selanjutnya disingkat “WHO”) atau oleh Pemerintah, namun dampak ekonomi yang ditimbulkan belum mereda. Dampak ikutan dari pandemi Covid-19 masih terus berlangsung sampai dengan saat ini. Walau tekanan pada inflasi menurun, namun diprediksi/diproyeksikan pada Tahun 2023 akan terjadi perlambatan ekonomi dan perdagangan global. Hal ini tentunya menjadi background dimana Pemerintah mengambil keputusan 111 secara cepat guna menghindari kemungkinan terburuk yang mungkin akan terjadi. Gambar 1. Perkembangan Ekonomi Terkini, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Juni 2023. Menurut Prof. Nunung Nuryartono, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (Nunung Nuryartono, Perppu Cipta Kerja dan Ekonomi Indonesia: Menuju Indonesia Maju, 2023), selama 25 (dua puluh lima) tahun terakhir dunia mengalami 3 (tiga) krisis ekonomi dunia yang besar (krisis 1998, krisis finansial global 2008, dan Pandemi Covid-19 2020-sekarang). Menurutnya, pada krisis finansial tahun 2008, stimulus moneter dapat memulihkan keadaan ekonomi secara gradual. Berbeda dengan krisis karena pandemi yang menerpa sektor riil, dimana pemulihan yang terjadi berlangsung cepat karena orang-orang ingin segera kembali ke keadaan normal. Dampaknya, terjadi kenaikan permintaan yang besar yang tidak diiringi dengan pasokan yang memadai. Kondisi ini lah yang menyebabkan supply chain disruption, yang pada akhirnya menaikkan harga-harga komoditas utama di seluruh dunia. (vide Bukti PK-7). Hal serupa disampaikan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (selanjutnya disebut “INDEF”) yaitu Eisha Rachbini yang 112 menyampaikan bahwasanya perang Rusia-Ukraina memberikan dampak global dalam wujud ancaman krisis energi dan inflasi sebagai dampak dari sisi demand dan supply. Krisis ini kemudian akan berlanjut menjadi supply chain disruption dimana hal ini terjadi akibat jalur pasokan global dan infrastruktur pelabuhan atau airport yang rusak yang menyebabkan supply global terhambat. (Muhammad Iqbal, Sederet Efek Ekonomi Perang Rusia Vs Ukraina, Indonesia Siap?, https://www.cnbcindonesia.com/news/20220316175451-4-323370/sederet- efek-ekonomi-perang-rusia-vs-ukraina-indonesia-siap, diakses pada 23 Juni 2023). (vide Bukti PK-8) Perang Rusia-Ukraina merupakan ‘efek kejut’ bagi perekonomian global termasuk Indonesia, dampaknya sangat luas tidak hanya ke kedua negara tetapi ke negara lain karena perang ini berdampak pada supply chain perdagangan dunia. Dunia yang pada tahun 2022 masih berupaya memulihkan diri dari dampak Pandemi Covid-19, dikejutkan dengan adanya Perang Rusia-Ukraina yang memberikan dampak tidak hanya di sisi Geopolitik tetapi juga di sisi perekonomian. Bagi Indonesia, secara khusus perang ini menyebabkan salah satunya terhadap kenaikan harga pangan khususnya gandum dimana Indonesia bergantung atas pasokan gandum dari Ukraina (Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2020 Ukraina memasok sebanyak 2,96 juta ton atau setara 27% dari total 10,29 juta ton gandum yang diimpor Indonesia). (BBC News Indonesia, Konflik Rusia-Ukraina: Dampak bagi Indonesia, harga mi instan, pupuk hingga bunga kredit bisa naik, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60617679, diakses pada 27 Juni) (vide Bukti PK-9). Sejatinya, inflasi yang terjadi pasca pandemi Covid-19 telah diprediksi oleh ekonom dan pengambil kebijakan di dunia. Namun demikian, ada faktor lain yang menyebabkan disrupsi rantai pasok global semakin buruk dan menghambat pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Faktor tersebut adalah perang Rusia-Ukraina. Gambar 2. Policy Rate Suku Bunga, Potensi Ekonomi Global Menghadapi Kondisi Stagflasi 113 Menurut Dhenny Yuartha Junifta dan Agung Satria Permana peneliti INDEF perang Rusia dan Ukraina tidak hanya berdampak pada 2 (dua) negara yang berperang, namun memperburuk kondisi rantai pasok yang semakin terdisrupsi dan menyebabkan kenaikan tambahan yang signifikan pada harga banyak komoditas, terutama pada komoditas yang menjadi kebutuhan utama global, yakni komoditas energi dan pangan. Alhasil, kondisi ini memperparah kondisi inflasi yang memang sudah dalam tren kenaikan pasca pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19. Inflasi di Amerika Serikat mencapai 8% pada tahun 2022, 9,1% di Inggris dan 8,4% di negara-negara Euro Zone. Untuk melawan inflasi yang terus meningkat, bank sentral berbagai negara dengan cepat dan agresif meningkatkan suku bunga acuannya masing- masing. Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, telah meningkatkan suku bunga acuannya sebesar 450 basis poin sejak awal 2022 dan telah mengomunikasikan kemungkinan kenaikan lebih lanjut. Bank of England telah menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 325 basis poin sejak awal tahun meskipun memproyeksikan pertumbuhan yang lemah. Bank Sentral Eropa telah menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 250 basis poin tahun ini. Upaya negara-negara di dunia untuk menurunkan inflasi dengan menaikkan suku bunga kebijakan, telah berdampak pada perlambatan 114 permintaan dan pada akhirnya berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang tertahan. Meskipun suku bunga naik, namun inflasi tetap bertahan akibat pengetatan tenaga kerja dan kenaikan tingkat upah. Alhasil tingkat upah naik, namun upah riil turun signifikan sehingga berdampak pada pelemahan permintaan. Akibatnya, perekonomian menghadapi tantangan stagflasi dan berpotensi mengalami resesi. Sebagaimana dikutip oleh Prof. Ahmad M. Ramli, atas laporan BBC News pada 11 Januari 2023 berjudul Global Recession Warning As World Bank Cuts Economic Forecast, bahwa potensi resesi ini tidak dapat dihindari, kemudian membawa dampak negatif khususnya terhadap tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang meningkat, sebagai contoh yang dilakukan oleh Perusahaan Digital Google yang mem-PHK 12.000 karyawannya. Bank Dunia menyampaikan bahwa dalam situasi resesi seperti ini, maka kebijakan tepat pemerintah yang dapat memberikan harapan. (vide Bukti PK-10). Di tahun 2023, kondisi permintaan yang melemah disertai suplai yang masih menurun tajam karena disrupsi rantai pasok, memunculkan risiko stagflasi yaitu stagnasi ekonomi dibarengi oleh harga-harga yang tinggi (inflasi). Bahkan, berbagai lembaga internasional terus menurunkan proyeksi perekonomian global, seperti proyeksi IMF per Januari 2023 yang memprediksi bahwa pertumbuhan PDB global tahun 2023 akan jauh di bawah potensinya, yakni hanya tumbuh 2,9% yoy. Proyeksi tersebut terus menurun dari prediksi sebelumnya sebesar 3,8% yoy (Proyeksi Periode Januari 2022). Inflasi global bertahan tinggi di level 6,6% di 2023 dan 4,3% di 2024, lebih tinggi dibanding pra-pandemi. Probabilitas ekonomi global mengalami resesi di 2023 mencapai 61% (Wall Street Journal Survey). Volume perdagangan global mengalami penciutan dari 5,4% di 2022 menjadi 2,4% di 2023. Di tengah berbagai tantangan, pada tahun 2022 ekonomi Indonesia berhasil mencatatkan kinerja impresif dengan tumbuh 5,31%. Hal ini utamanya didukung oleh windfall ekspor komoditas unggulan dan konsumsi masyarakat yang kembali pulih seiring dengan terkendalinya pandemi Covid- 19. Namun pada tahun 2023, probabilitas resesi dan pelemahan 115 signifikan ekonomi global akan berdampak pada menurunnya kinerja perekonomian Indonesia, baik ekspor, investasi dan konsumsi. Pelemahan perekonomian global akan berdampak pada penurunan permintaan ekspor terutama dari negara-negara maju. Selain itu, pelemahan perekonomian global juga berdampak pada pelemahan harga- harga komoditas yang merupakan andalan ekspor Indonesia, seperti: minyak kelapa sawit, karet, batu bara, nikel, bauksit dan tembaga. Menurunnya harga komoditas ekspor utama (batubara, CPO, mineral) berdampak pada turunnya kinerja ekspor (tidak ada windfall effect seperti yang Indonesia alami di semester 2 (dua) tahun 2022). Pelemahan permintaan global juga akan berdampak pada penurunan kinerja sektor manufaktur berorientasi ekspor sehingga berdampak pada peningkatan PHK. Selain itu, kenaikan suku bunga global berpotensi diikuti oleh kenaikan tingkat suku bunga dalam negeri, seperti yang sudah terlihat belakangan ini, sehingga pembiayaan investasi dan konsumsi semakin mahal. D. Langkah Mitigasi Dampak Krisis Global Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk melakukan perbaikan prosedur pembentukan UU 11/2020 dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Dalam periode 2 (dua) tahun tersebut, tidak diperbolehkan untuk membuat kebijakan strategis, berdampak luas, dan pembentukan peraturan pelaksanaan baru. Hal ini menciptakan kegamangan bagi pelaku usaha yang akhirnya memutuskan untuk “wait and see” terkait keputusan untuk berusaha atau berinvestasi di Indonesia. Selain itu, pelaku usaha yang sudah berinvestasi dihadapkan pada kekosongan hukum dan/atau tidak memadainya perangkat peraturan perundang-undangan yang saat ini ada karena perubahan peraturan pelaksanaan yang diperlukan tidak dapat dilakukan. Dari sisi Pemerintah, kegamangan juga timbul karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 membatasi kemampuan Pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif perekonomian global akibat adanya larangan pembuatan kebijakan strategis. Oleh karena itu, timbul situasi kegentingan memaksa karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perlu untuk segera dilaksanakan karena jika tidak 116 dilaksanakan, maka upaya untuk beradaptasi dengan situasi global sulit untuk dilakukan. Bentuk Perpu (yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang) dipilih karena jika Pemerintah menempuh proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara business as usual (bukan melalui Perpu), maka Pemerintah akan berhadapan dengan waktu dan birokrasi yang panjang dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Nindyo Pramono bahwa proses normal penyusunan peraturan perundang-undangan untuk keseluruhan undang-undang sektor yang terdampak dalam Perpu 2/2022 kurang lebih memakan waktu 17 (tujuh belas) tahun. Situasi ini akan berdampak langsung tidak hanya pada kelompok UMK dan kelompok masyarakat rentan karena mereka akan berhadapan langsung dengan dampak ketidakpastian situasi global, tetapi juga pada global investors yang merasakan urgensi dalam mencari kepastian untuk mengevaluasi kembali peluang investasi mereka di Indonesia setelah masa sulit yang panjang dari Covid-19. (vide Bukti PK-1) Oleh karena itu, Perpu 2/2022 merupakan salah satu langkah mitigasi dampak krisis global. Ibarat, “mencegah lebih bagus daripada memadamkan kebakaran.” Perpu 2/2022 mencegah kebakaran terjadi dan meluas. Jika tidak ada mitigasi maka setelah kebakaran dipadamkan yang tertinggal hanya “puing-puing reruntuhan” saja. Kemudian, perlu disampaikan bahwa langkah Pemerintah menetapkan Perpu 2/2022 menjadi undang-undang merupakan tindak lanjut atas mandat konstitusi untuk melaksanakan langkah extraordinary dengan tujuan penyelamatan kepentingan masyarakat luas, sebagaimana disampaikan Cisero dalam De Legibus “salus populi suprema lex esto”, bahwa dalam kondisi mendesak keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Bahwa sampai saat ini tidak ada negara yang dapat menjamin kapan gejolak ekonomi akan selesai dan tidak dapat dipastikan pula seberapa dalam perlambatan/pemburukan perekonomian sebagai dampak post pandemi Covid-19, konflik Rusia-Ukraina, dan resesi global. Atas dasar tersebut, UU 6/2023 telah tepat untuk disahkan karena tidak dapat dipastikan seberapa besar dan seberapa lama ancaman serta instabilitas perekonomian global tersebut akan terus berlangsung. 117 Dalam kaitannya dengan pilihan Pemerintah untuk menetapkan Perpu 2/2022, bahwa kondisi yang dialami pada masa ini sangat tepat dan relevan jika dianalisis menggunakan pisau analisis teori Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (selanjutnya disebut VUCA). Terkait hal tersebut, Pemerintah telah menyampaikannya dalam Keterangan Tambahan Presiden dalam uji formil terhadap Perpu 2/2022. Oleh karena itu, untuk mendudukkan konteks kondisi yang melandasi Pemerintah menetapkan Perpu 2/2022, kondisi Indonesia sebagaimana dilihat melalui Teori VUCA perlu Pemerintah sampaikan kembali dalam Keterangan Presiden ini. Teori VUCA adalah keadaan di mana perubahan terjadi penuh dengan ketidakpastian (Aribowo dan Wirapraja dalam Nadia Aurora Soraya et.al, 2018). Secara konsep, sesungguhnya istilah VUCA telah diperkenalkan sejak tahun 1987 saat Warren Bennis dan Burt Nanus menguraikan teori kepemimpinan pada Lembaga Pendidikan bagi tentara Amerika Serikat, dengan merujuk pada kondisi setelah era perang dingin. Istilah VUCA ini dilekatkan untuk mengidentifikasi situasi pasca perang dingin dimana terjadi ketidakberaturan, dan perubahan yang sangat cepat sehingga menciptakan situasi New Normal (Kirk Lawrence, 2013). Konsep VUCA kemudian berkembang menyentuh bidang-bidang lain, seperti ekonomi, bisnis, hingga sektor pelayanan publik (Agus Wira Sukarta, Ed., Era VUCA, Siapa Takut? Menyoal Kepemimpinan Transformasional dalam Pelayanan Publik oleh PKA LAN Angkatan III Tahun 2022, https://lampung.antaranews.com/berita/643913/era-vuca-siapa-takut- menyoal-kepemimpinan-transformasional-dalam-pelayanan-publik-oleh- pka-lan-angkatan-iii-tahun-2022, diakses pada 24 Juni 2023). Lebih lanjut, Boston Consulting Group (BCG) mengeluarkan studi yang menjelaskan bahwa pada dasarnya semua bisnis model dan skill kepemimpinan harus adaptif, dimana menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Adaptasi dalam menyikapi keadaan yang tidak pasti ini akan membuat subyek dimaksud mampu memenangkan keadaan dan mendapatkan keuntungan darinya (Kirk Lawrence, 2013). Pemerintah menjabarkan analisis mengenai teori VUCA dihubungkan dengan ditetapkannya Perpu 2/2022 oleh Pemerintah berdasarkan komponen teori VUCA sebagaimana berikut: 118 1) Volatility Volatility atau volatilitas mengandung arti sifat, kecepatan, volume, dan besarnya perubahan tidak dalam pola yang dapat diprediksi (Sullivan dalam Abdul Rahman, et.al., 2021), dengan kata lain perubahan– perubahan yang terjadi saat ini bisa dikatakan berada pada kecepatan yang tidak dapat diperkirakan. Frekuensi, besar maupun perkiraan perubahan tersebut tidak dapat ditebak, maka dari itu, hal ini yang menjadi penyebab akan ketidakstabilan. Volatilitas sendiri tidak hanya terjadi pada bidang teknologi maupun bisnis, namun juga sosial, dan ekonomi. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi laju perubahan (Sullivan dalam Abdul Rahman, et.al., 2021). Salah satu alasan ditetapkannya Perpu 2/2022 adalah perekonomian global yang terus diterpa oleh berbagai tantangan yang dapat memicu terjadinya resesi global, kondisi yang disebut sebagai “The Perfect Storm”. Dengan kondisi yang demikian, muncul ketidakpastian yang jika tidak dapat diantisipasi, akan berdampak secara luas bagi perekonomian Indonesia. Ketidakpastian yang terjadi mengakibatkan ketidakstabilan, sebagaimana kondisi dalam teori VUCA. Kondisi saat Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan 91/2020 pada tanggal 25 November 2021 berbeda dengan kondisi saat Pemerintah sedang dalam proses untuk melakukan perbaikan terhadap UU 11/2020. Merangkum dari berbagai laporan perekonomian global yang diantaranya dikeluarkan oleh IMF, WB, dan OECD, tantangan yang akan dihadapi di tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya antara lain, pandemi Covid-19 yang belum usai, inflasi yang semakin tinggi pasca pemulihan pandemi Covid-19 yang diperparah dengan perang Rusia-Ukraina, hingga pengetatan kondisi keuangan di berbagai negara di dunia yang kemudian menyebabkan perlambatan perekonomian global. Dapat Pemerintah sampaikan, salah satu peristiwa yang menjadi bukti aktual bahwa perubahan yang terjadi saat ini begitu cepat dan tidak dapat diperkirakan, yaitu Silicon Valley Bank (SVB) yang dinyatakan kolaps pada Jumat, 10 Maret 2023 (Wahyu T.Rahmawati (Ed.), Kebangkrutan Silicon Valley Bank (SVB) Mulai Berdampak ke Seluruh Dunia, https://internasional.kontan.co.id/news/kebangkrutan-silicon-valley- 119 bank-svb-mulai-berdampak-ke-seluruh-dunia, diakses pada 24 Juni 2023), Kebangkrutan Silicon Valley Bank (SVB) Mulai Berdampak ke Seluruh Dunia (vide Bukti PK-11), dimana peristiwa ini merupakan kegagalan terbesar bank AS sejak krisis keuangan pada 2008 (Samira Hussain & Noor Nanji, What do we know about the Silicon Valley and Signature Bank collapse?, BBC News, https://www.bbc.com/news/business-64951630, diakses pada 17 Maret 2023) (vide Bukti PK-12). Dampak dari keruntuhan SVB mulai menyebar ke seluruh dunia. Di Inggris, unit SVB dinyatakan bangkrut, telah berhenti beroperasi dan tidak lagi menerima nasabah baru. Adapun beberapa simpanan SVB di Inggris diasuransikan, tetapi tidak jelas kapan dana tersebut akan tersedia. Perlu diketahui bahwa SVB juga ada di Tiongkok, Denmark, Jerman, India, Israel, dan Swedia. Pendiri memperingatkan bahwa kegagalan bank tersebut dapat menghapus cabang di seluruh dunia (Samira Hussain & Noor Nanji, ibid). Setelah kolapsnya SVB, sektor perbankan juga dihadapkan pada penutupan Signature Bank, serta First Republic Bank yang terancam bernasib serupa setelah dilanda rush money (Alifian Asmaaysi, Berikut Hasil Investigasi LPS Mengenai Dampak Jatuhnya Silicon Valley Bank hingga Signature Bank, Bisnis.com, https://finansial.bisnis.com/read/20230317/90/1638378/berikut-hasil- investigasi-, diakses pada 24 Juni 2023). (vide Bukti PK-13) Meskipun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebutkan bahwa kondisi tersebut relatif tidak berpengaruh langsung terhadap perbankan Indonesia, namun efek domino yang lebih luas terhadap perekonomian global harus diantisipasi Pemerintah, terutamanya di tengah terjadinya keadaan volatility sebagaimana teori VUCA di mana perubahan yang cepat disertai juga dengan ketidakpastian. 2) Uncertainty Uncertainty berarti ketidakpastian, atau kurangnya prediktabilitas dalam isu dan peristiwa (Abdul Rahman et.al, ibid). Dalam proses untuk mencapai tujuan, ketidakpastian akan selalu ditemukan di setiap tahapnya. Ketidakpastian dapat dikendalikan dengan informasi. Semakin banyak informasi dan pemahaman yang dikumpulkan, semakin kecil 120 kemungkinan suatu ketidakpastian akan muncul. Namun, meskipun banyaknya informasi telah dikumpulkan sebagai bentuk antisipasi, ada banyak variabel yang tidak dapat diketahui yang mampu mempengaruhi hasil. Ada banyak batasan yang tidak dapat ditembus sehingga tercipta variabel-variabel tidak terduga tersebut (Aribowo dan Wirapraja dalam Nadia Aurora Soraya et.al, 2018, ibid). Ketidakpastian sebagaimana bagian dari teori VUCA, adalah salah satu bagian vital dalam keputusan menerbitkan Perpu 2/2022. Dalam memutuskan penetapan Perpu 2/2022, Pemerintah mempertimbangkan berbagai informasi dan data mengenai proyeksi perekonomian tahun 2023 yang dihimpun dari berbagai sumber kredibel, seperti IMF, WB, serta OECD. Sebagai contoh, di tahun 2023, kondisi permintaan yang melemah disertai suplai yang masih menurun tajam karena disrupsi rantai pasok, memunculkan risiko stagflasi yaitu stagnasi ekonomi disertai oleh harga-harga yang tinggi (inflasi). Kondisi uncertainty juga tergambarkan dalam proyeksi perekonomian global oleh berbagai lembaga internasional, seperti proyeksi IMF per Januari 2023 yang memprediksi bahwa pertumbuhan PDB global tahun 2023 akan jauh di bawah potensinya, yakni hanya tumbuh 2,9% year-on-year (yoy). Proyeksi tersebut terus menurun dari prediksi sebelumnya sebesar 3,8% yoy (Proyeksi Periode Januari 2022). Dilatarbelakangi dari kondisi ketidakpastian tersebut, Pemerintah memerlukan instrumen hukum sebagai landasan kebijakan untuk dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Sebagaimana dikutip oleh Prof. Ahmad M. Ramli, atas laporan BBC News pada tanggal 11 Januari 2023 berjudul Global Recession Warning As World Bank Cuts Economic Forecast, bahwa potensi resesi ini tidak dapat dihindari, kemudian membawa dampak negatif khususnya terhadap tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang meningkat. (vide Bukti PK-10) 3) Complexity Complexity atau diartikan sebagai kompleksitas, diartikan sebagai keadaan dimana terdapat banyak penyebab masalah dan faktor mitigasi. Lapisan kompleksitas tersebut diperparah dengan turbulensi perubahan dan tidak adanya masa lalu prediktor (kemampuan dalam memprediksi di 121 masa lalu), hal ini semakin menambah kesulitan dalam pengambilan keputusan (diolah dari Abdul Rahman et.al, 2021, ibid). Kompleksitas muncul seiring dengan perkembangan yang terus terjadi. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan, semakin berlapis komponen- komponen yang mengisi, semakin kompleks juga hal yang dihadapi (Nadia Aurora Soraya et.al, 2018, ibid). Pada dasarnya, penerbitan UU 11/2020 merupakan jawaban Pemerintah terhadap kompleksitas yang muncul sejalan dengan perkembangan yang terus terjadi, terutama dalam memberikan kepastian hukum terhadap masifnya pembangunan yang dilakukan Pemerintah di berbagai sektor. Pada saat UU 11/2020 belum diterbitkan, Indonesia sedang mengalami kondisi “over regulation,” dimana banyak regulasi yang bukan hanya saling bersilangan, melainkan bertentangan satu dengan yang lain, sehingga menyebabkan terhambatnya upaya akselerasi pembangunan. Di bidang perizinan misalnya, UU 11/2020 menghadirkan kepastian bagi pelaku usaha untuk mengajukan perizinan melalui proses perizinan berusaha yang saat ini telah berbasis risiko dan telah terintegrasi melalui Sistem OSS yang mampu mengurai proses birokrasi dalam perizinan yang sebelumnya rumit dan penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen serius dalam upaya untuk memperbaiki UU 11/2020 pasca Putusan 91/2020, agar UU 11/2020 bisa berlaku secara optimal dan maksimal, karena dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan atau mengubah peraturan pelaksana UU 11/2020. Namun, dalam perjalanan memperbaiki UU 11/2020, Pemerintah mendapati kompleksitas yang muncul karena perkembangan kondisi geopolitik dan keadaan perekonomian global, sehingga Pemerintah memandang perlu memberikan respon yang cepat namun tetap dalam koridor yang konstitusional. Hal ini diperlukan agar Pemerintah dapat menjalankan bauran kebijakan yang responsif dan antisipatif yang dibutuhkan untuk memitigasi dampak krisis global. Oleh karena itu 122 langkah yang diambil adalah dengan menetapkan Perpu 2/2022 sebagai jawaban untuk merespon kondisi yang kompleks tersebut. D. Ambiguity Ambiguity atau ambiguitas, adalah ketidakjelasan makna dari suatu peristiwa. Ambiguitas dapat juga diartikan sebagai ketidakmampuan untuk secara akurat mengonseptualisasi ancaman dan peluang sebelum menjadi mematikan (diolah dari Abdul Rahman et.al, 2021, ibid). Pada masa ini, sulit menemukan suatu keputusan yang jelas mengarah pada satu titik. Akan selalu ada dua sisi dari hal apapun itu. Berbeda dengan ketidakpastian, ambiguitas lebih mengacu kepada pesan yang disampaikan oleh informasi yang diperoleh. Informasi yang didapat tidak mengacu kepada satu tujuan; maka disitulah dapat dikatakan adanya ambiguitas. Sementara itu ketidakpastian lebih berpengaruh terhadap ada atau tidaknya informasi yang dapat mempengaruhi hasil yang ingin dicapai (Nadia Aurora Soraya et.al, 2018, ibid). Dalam konteks ambiguitas sebagaimana teori VUCA, keputusan Pemerintah untuk menerbitkan Perpu 2/2022 dilatarbelakangi kondisi geopolitik dan perekonomian global yang penuh ketidakjelasan. Pemerintah berpendapat bahwa mencegah terjadinya ambiguitas dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan situasi geopolitik dan perekonomian global adalah bagian tidak terpisahkan dari tanggung jawab Pemerintah meniadakan ambiguitas dalam menjawab kondisi perekonomian global saat ini dan proyeksi perekonomian global tahun 2023. Salah satu kondisi yang penuh ambiguitas yang saat ini sedang terjadi yaitu perang antara Rusia dan Ukraina. Meskipun Rusia dan Ukraina masing-masing menyumbang kurang dari 2 persen produk domestik bruto global, namun dampak dari perang diantara 2 negara ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, pasar pangan dan energi, rantai pasokan, sistem keuangan, jaringan transportasi, dan geopolitik dunia (Vikram Khanna, “The 'butterfly effect' of the Russia-Ukraine war on the global economy”, The Strait Times, https://www.straitstimes.com/world/europe/the- butterfly-effect-of-the-russia-ukraine-war-on-the-global-economy, diakses 26 Juni 2023). (vide Bukti PK-14) Salah satu upaya Pemerintah meniadakan ambiguitas yaitu dengan menghadirkan kepastian hukum melalui Perpu 2/2022, sehingga setiap 123 langkah atau kebijakan yang ditempuh Pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Perpu 2/2022 juga menghadirkan kepastian bagi para Pelaku Usaha, terutama bagi UMK, sehingga dapat menjaga kestabilan sektor perekonomian nasional. Kondisi Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity dalam teori VUCA, adalah kondisi riil yang saat ini sedang terjadi, yaitu kondisi dimana dunia mengalami perubahan yang cepat dan tidak dapat diperkirakan, disertai keadaan yang penuh ketidakpastian dan peristiwa-peristiwa yang kompleks yang diikuti informasi yang penuh ambiguitas yang sulit untuk diprediksi dampak yang akan terjadi di masa mendatang. Hak luar biasa Presiden berupa penetapan Perpu 2/2022 didasari atas pertimbangan terhadap berbagai data, indikator, dan informasi yang telah diterima oleh Pemerintah berkaitan dengan situasi geopolitik dan perekonomian global yang berkembang secara cepat dan dinamis, serta dengan mempertimbangkan pula peran vital UU 11/2020 yang telah terbukti dapat menjaga stabilitas perekonomian nasional. Oleh karena itu, Pemerintah memandang perbaikan UU 11/2020 tidak bisa dilakukan dengan cara business as usual, melainkan dengan cara yang progresif untuk merespon berbagai ketidakpastian berdasarkan kondisi geopolitik dan proyeksi perekonomian global tahun 2023 yang menurut Pemerintah telah memenuhi indikator hal ihwal kegentingan yang memaksa, sehingga salah satu respon Pemerintah dalam menghadapi situasi tersebut adalah dengan menetapkan Perpu 2/2022. C. Bauran Kebijakan yang Responsif dan Antisipatif Dibutuhkan untuk Memitigasi Dampak Krisis Global Untuk keluar dari kondisi ketidakpastian, bauran kebijakan fiskal dan moneter yang responsif ditempuh oleh Pemerintah, antara lain: 1. Perpu 2/2022. Bertujuan untuk mendorong permintaan domestik di tengah penurunan permintaan eksternal/global, diantaranya: a. Mendorong konsumsi rumah tangga; b. Mendorong investasi domestik utamanya dari sektor UMKM; dan c. Penciptaan lapangan kerja. 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Stabilitas sistem keuangan 124 Indonesia diperkuat sehingga lebih resilient terhadap tantangan global. Ruang lingkupnya yaitu: a. Penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan independensi; b. Penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik; c. Mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan; d. Pelindungan konsumen; dan e. Literasi, inklusi dan inovasi sektor keuangan. 3. Penyempurnaan Pengaturan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Melalui pengaturan ini, tujuannya yaitu: a. Meningkatkan likuiditas cadangan Devisa (USD); b. Menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dengan tingkat suku bunga yang stabil; dan c. Sumber pembiayaan untuk mendorong investasi dan pembangunan ekonomi. Upaya menjalankan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang responsif ini merupakan respon terhadap kondisi perekonomian global saat ini dan proyeksi perekonomian global pada 2023. Berdasarkan data IMF dan World Bank, proyeksi turunnya harga komoditas global pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 akan berdampak terhadap performa ekspor komoditas dan penerimaan Pemerintah Indonesia. Penurunan harga komoditas global pada tahun 2023 juga disertai dengan penurunan konsumsi di sektor barang dan jasa. Langkah-langkah strategis perlu ditempuh untuk dapat mengantisipasi potensi krisis yang terjadi. Langkah mitigasi yang perlu dilakukan adalah mendorong investasi dan konsumsi dengan menciptakan confidence dan kepastian melalui: 1. Percepatan implementasi Cipta Kerja melalui Perpu 2/2022 (mudah, cepat, pasti); 2. Menjaga daya beli masyarakat (inflasi, nilai tukar, perlindungan sosial); 3. Kebijakan transformatif melalui hilirisasi sumber daya alam, transisi energi, dan ekonomi rendah karbon; 125 4. Kebijakan fiskal dan moneter yang fleksibel, responsif, dan akomodatif dalam mendorong pertumbuhan perekonomian yang inklusif; dan 5. Penguatan dan reformasi sektor keuangan melalui implementasi UU P2SK. Investasi dan konsumsi penting karena saling terkait dalam vicious cycle. Kenaikan investasi akan mendorong peningkatan lapangan kerja, sehingga pendapatan meningkat, diikuti peningkatan konsumsi/belanja. Peningkatan konsumsi mendorong peningkatan permintaan atas barang dan jasa, tambahan kapasitas dan tambahan produksi sehingga kembali mendorong investasi. D. Konklusi Dalam rangka melakukan mitigasi perekonomian Indonesia pasca UU 11/2020; kerentanan perekonomian global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional; langkah mitigasi dampak krisis global; dan, bauran kebijakan yang responsif dan antisipatif dibutuhkan untuk memitigasi dampak krisis global, maka Presiden perlu menetapkan Perppu 2/2022. IV. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN FORMIL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG- UNDANG Bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon dalam Pokok Permohonan Formil pengujian UU 6/2023 dalam perkara 46/PUU-XXI/2023 dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut: Memperhatikan bahwa terhadap permohonan pengujian formil UU 6/2023 dalam perkara 46/PUU-XXI/2023, Pemerintah akan memberikan keterangan berdasarkan pengelompokan permasalahan yang dikemukakan Pemohon yaitu: (1) mengenai Perpu 2/2022 yang telah memenuhi persetujuan DPR dan (2) Pembentukan UU 6/2023 telah sesuai prosedur pembentukan yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 UU P3. A. Mengenai Perpu 2/2022 yang telah memenuhi persetujuan DPR Bahwa para Pemohon telah mendalilkan UU 6/2023 sebagai bentuk penetapan Perpu 2/2022 menjadi undang-undang disetujui oleh DPR di Rapat 126 Paripurna ke-19 pada tanggal 21 Maret 2023. Artinya, persetujuan Perpu 2/2022 dilakukan di luar Masa Sidang III Tahun 2022/2023 yang jatuh pada tanggal 10 Januari 2023 sampai 16 Februari 2023, waktu masa sidang berikutnya untuk mengesahkan suatu Perpu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap dalil tersebut, dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal 22 UUD 1945 menyatakan: (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. 2. Bahwa Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) UU P3 menyatakan: (3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. 3. Bahwa terhadap Perpu yang ditetapkan atas dasar “hal ihwal kegentingan yang memaksa”, membutuhkan tindaklanjut adanya persetujuan atau penolakan terhadap keberlakuan Perpu. Terhadap kewenangan menilai berlakunya Perpu dengan menentukan persetujuan atau penolakan merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh DPR. DPR oleh UUD 1945 hanya diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan Perpu. Dalam hal Perpu mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Perpu tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang sedangkan dalam hal Perpu tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Perpu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku (vide Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU P3). 127 4. Bahwa meskipun kebijakan dalam Lampiran UU 6/2023 pada awalnya ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksanaan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, dapat Pemerintah sampaikan bahwa dengan penetapan Perpu 2/2022 menjadi UU 6/2023 melalui pembahasan sebagaimana layaknya pembentukan undang-undang, maka kebijakan dalam UU 6/2023 telah mendapatkan persetujuan DPR. Hal tersebut menunjukkan bahwa DPR memiliki kesamaan pandangan dengan Pemerintah mengenai adanya kegentingan memaksa dan perlunya kebijakan serta tindakan yang harus segera dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi segenap masyarakat, mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum, dan mencegah dampak krisis ekonomi global dan kondisi geopolitik yang berpotensi menimbulkan inflasi yang tinggi, dan penurunan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak terhadap kenaikan tingkat PHK, dan krisis ekonomi dengan menetapkan Perpu 2/2022 menjadi UU 6/2023. Persetujuan DPR dimaksud menjadikan norma tersebut telah memenuhi amanat UUD 1945 dan memberikan kepastian hukum bagi keberlanjutan langkah-langkah Pemerintah. 5. Oleh karena itu, Pemerintah menyampaikan RUU tentang penetapan Perpu 2/2022 menjadi Undang-Undang kepada DPR melalui surat nomor R-01/Pres/01/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Rancangan Undang- Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang. Bahwa pembahasan atas RUU yang disampaikan Pemerintah dilakukan oleh DPR pada masa persidangan yang tidak melanggar dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) UU P3. 6. Dilaksanakannya pembahasan RUU dalam masa persidangan yang berbeda (masa persidangan ke-4), menunjukkan bahwa DPR sebagai lembaga wakil rakyat juga menyadari tindakan-tindakan untuk penyelamatan perekonomian nasional harus segera dan secara berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah. Untuk memberikan kepastian hukum, setelah melalui proses pembahasan sesuai tahapan pembentukan undang-undang, pada Rapat Paripurna Ke-19 Masa 128 Persidangan ke-4 yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023, DPR telah memberikan persetujuan pengesahan Perpu 2/2022 menjadi undang-undang. Bahwa dengan demikian, proses persetujuan DPR atas Perpu 2/2022 menjadi UU 6/2023 telah memenuhi formalitas pengesahan Perpu sesuai Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) UU P3. 7. Bahwa Pemerintah berpendapat tidak ada larangan untuk melakukan penetapan, pembahasan, dan persetujuan Perpu dalam masa persidangan yang berbeda dengan saat pengajuan RUU oleh Pemerintah sepanjang DPR telah segera memberikan kepastian mengenai penilaian terhadap Perpu yang telah ditetapkan Presiden tersebut. 8. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon mengenai waktu persetujuan Perpu (pada Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan ke-4 yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023) dalam masa persidangan yang berbeda dengan saat pengajuan RUU oleh Pemerintah, bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU P3 terkait penafsiran ”persidangan yang berikut,” dapat Pemerintah sampaikan bahwa: a. sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.” b. Ketentuaan Pasal 52 ayat (1) UU P3 mengatur bahwa “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut,” selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU P3 disebutkan “Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.”. c. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU P3 di atas beserta penjelasannya, ketentuan mengenai “dalam persidangan berikut” adalah ketentuan mengenai pengajuan Perpu ke Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 52 UU P3 tidak mengatur mengenai masa persidangan pembahasan, dimana Pasal 52 UU P3 hanya mengatur mengenai Persetujuan atau tidak memberikan Persetujuan terhadap 129 Perpu oleh DPR [Pasal 52 ayat (3) UU P3] dan dalam hal Perpu mendapatkan Persetujuan DPR dalam rapat Peripurna, maka Perpu tersebut ditetapkan menjadi UU [Pasal 52 ayat (4) UU P3]. d. Adapun mengenai konteks persetujuan Perpu dalam masa sidang berikut, dapat merujuk pada pendapat Hakim Konstitusi, Prof. Mahfud MD sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang intinya menyatakan bahwa dapat terjadi saat Perppu dibuat oleh Presiden tetapi secara politik atau hal hal tertentu yang menyebabkan DPR RI tidak dapat bersidang untuk membahas Perppu tersebut. e. Lebih lanjut terkait dengan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 yang mengharuskan DPR RI menyetujui pada persidangan berikutnya pada dasarnya tidak dapat secara rigid diterapkan. Hal ini selaras dengan concurring opinion Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Moch. Mahfud MD dalam perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 sebagai berikut: "Namun akhir-akhir ini ada perkembangan penting dalam ketatanegaraan kita sehingga saya ikut menyetujui agar Perpu dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi terutama melalui titik tekan dalam penafsiran konstitusi. Dalam kaitan antara perkembangan ketatanegaraan dan pengujian Perpu ini saya melihat perlunya penafsiran atas isi UUD 1945 tidak hanya bertumpu pada original intent, tafsir historik, dan tafsir gramatik melainkan harus menekankan pada penafsiran sosiologis dan teleologis. Perkembangan ketatanegaraan di lapangan yang menjadi alasan bagi saya untuk menyetujui dilakukannya judicial review terhadap Perpu oleh Mahkamah Konstitusi adalah hal-hal sebagai berikut: Akhir-akhir ini timbul perdebatan, apakah penilaian untuk memberi persetujuan atau tidak atas Perpu oleh DPR dilakukan pada masa sidang berikutnya persis pada masa sidang setelah Perpu itu dikeluarkan ataukah pada masa sidang berikutnya dalam arti kapan saja DPR sempat sehingga pembahasannya dapat diulur- ulur. Dalam kenyataannya Perpu yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo baru dibahas oleh DPR setelah melampaui masa sidang pertama sejak Perpu ini dikeluarkan. Seperti diketahui Perpu a quo diundangkan pada tanggal 22 September 2009, sedangkan masa sidang DPR berikutnya (DPR baru, hasil Pemilu 2009) adalah tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 4 Desember 2009, tetapi Perpu a quo tidak dibahas pada masa sidang pertama tersebut. Kalau Perpu tidak dapat diuji oleh Mahkamah maka sangat mungkin suatu saat ada Perpu yang dikeluarkan tetapi DPR tidak membahasnya dengan cepat dan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan, padahal Perpu tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan 130 konstitusi. Oleh sebab itu menjadi beralasan, demi konstitusi, Perpu harus dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi agar segera ada kepastian dapat atau tidak dapat terus berlakunya sebuah Perpu. Timbul juga polemik tentang adanya Perpu yang dipersoalkan keabsahan hukumnya karena tidak nyata-nyata disetujui dan tidak nyata-nyata ditolak oleh DPR. Dalam kasus ini DPR hanya meminta agar Pemerintah segera mengajukan RUU baru sebagai pengganti Perpu. Masalah mendasar dalam kasus ini adalah bagaimana kedudukan hukum sebuah Perpu yang tidak disetujui tetapi tidak ditolak secara nyata tersebut. Secara gramatik, jika memperhatikan bunyi Pasal 22 UUD 1945, sebuah Perpu yang tidak secara tegas mendapat persetujuan dari DPR “mestinya” tidak dapat dijadikan Undang-Undang atau tidak dapat diteruskan pemberlakuannya sebagai Perpu, tetapi secara politis ada fakta yang berkembang sekarang ini bahwa “kesemestian” tersebut masih dipersoalkan, sehingga sebuah Perpu yang tidak disetujui oleh DPR (meski tidak ditolak secara nyata) masih terus diberlakukan sampai dipersoalkan keabsahan hukumnya karena dikaitkan dengan satu kasus. Dalam keadaan ini menjadi wajar jika Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu. Terkait dengan tidak disetujuinya sebuah Perpu oleh DPR ada juga pertanyaan, sampai berapa lama atau kapan sebuah Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR harus diganti dengan Undang- Undang Pencabutan atau Undang-Undang Pengganti. Karena tidak ada kejelasan batas atau titik waktu maka dalam pengalaman sekarang ini ada Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR tetapi RUU penggantinya atau pencabutannya baru diajukan setelah timbul kasus yang berkaitan dengannya. Oleh sebab itu menjadi wajar pula, demi tegaknya konstitusi, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu. Dapat terjadi suatu saat Perpu dibuat secara sepihak oleh Presiden tetapi secara politik DPR tidak dapat bersidang untuk membahasnya karena situasi tertentu, baik karena keadaan yang sedang tidak normal maupun karena sengaja dihambat dengan kekuatan politik tertentu agar DPR tidak dapat bersidang. Bahkan dapat juga dalam keadaan seperti itu ada Perpu yang melumpuhkan lembaga-lembaga negara tertentu secara sepihak dengan alasan kegentingan yang memaksa sehingga ada Perpu yang terus dipaksakan berlakunya sementara persidangan-persidangan DPR tidak dapat diselenggarakan. Dengan memerhatikan kemungkinan itu menjadi wajar apabila Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas Perpu.” Berdasarkan uraian di atas bahwa praktik kenegaraan dalam penetapan Perpu dapat mengacu pada proses penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 131 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana penetapan Perpu dimaksud tidak dilakukan pada masa sidang berikutnya (masa sidang terdekat). 9. Bahwa Respon DPR yang secara cepat dalam proses pembahasan dan persetujuan Perpu 2/2022 menjadi UU 6/2023 merupakan wujud kesamaan pandangan wakil rakyat atas kondisi kegentingan memaksa yang harus diambil Pemerintah dan untuk memberikan kepastian keberlanjutan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah dalam Perpu 2/2022. B. Pembentukan UU 6/2023 telah sesuai prosedur yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan UU P3 serta syarat-syarat sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 paragraf [3.10] 1. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang pada umumnya meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Namun terhadap RUU mengenai penetapan terdapat beberapa pengecualian yaitu: a. RUU penetapan Perpu pada Program Legislasi Nasional (selanjutnya disebut “Prolegnas”) dimuat dalam daftar kumulatif terbuka (Pasal 23 UU P3); dan b. Pada tahap penyusunan, RUU penetapan Perpu tidak dipersyaratkan Naskah Akademik (Pasal 43 ayat (4) UU P3). 2. Penyusunan UU 6/2023 yang merupakan UU Penetapan Perpu 2/2022 telah sejalan dengan ketentuan UU P3 sesuai kronologis sebagai berikut: (vide Bukti PK-15) a. 4 Januari 2023 - Pengajuan RUU Penetapan Perpu 2/2022 untuk masuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Menko Perekonomian”) Nomor: PH.2.1-1/M.EKON/01/2023; b. 4 Januari 2023 - Pembentukan PAK RUU Penetapan Perpu 2/2022 132 Menko Perekonomian menetapkan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Undang- Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “Tim PAK RUU Penetapan Perpu 2/2022”); c. 4 Januari 2023 - Permohonan Penghamornisasian terhadap RUU Penetapan Perpu 2/2022 Menko Perekonomian melalui Surat Nomor PH.2.1-2/M.EKON/ 01/2023 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. 5 Januari 2023 - Penyampaian RUU Penetapan Perpu 2/2022 hasil Harmonisasi Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Menko Perekonomian melalui surat Nomor PPE.PP.03.01-37; e. 9 Januari 2023 - Penunjukkan Wakil Pemerintah Dalam Pembahasan RUU Penetapan Perpu 2/2022 di Dewan Perwakilan Rakyat Menteri Sekretaris Negara melalui surat Nomor B-23/M/D- 1/HK.00.02/2023 kepada Menko Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agama, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; f. 9 Januari 2023 - Penyampaian RUU Penetapan Perpu 2/2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Presiden Republik Indonesia melalui surat Nomor R-01/Pres/01/ 2023 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat; g. 27 Maret 2023 - Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap RUU Penetapan Perpu 2/2022 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat melalui surat Nomor B/4153/LG.02.-3/2023 kepada Presiden Republik Indonesia; h. 31 Maret 2023 – Pengesahan oleh Presiden dan Pengundangan oleh Menteri Sekretaris Negara terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 133 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang 3. Bahwa terkait dengan pembahasan RUU mengenai penetapan Perpu 2/2022, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU P3. 4. Bahwa mengenai makna ihwal kegentingan memaksa dapat dilihat dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar rujukan hukum yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005 memberikan kesimpulan bahwa hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak harus disamakan dengan adanya keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, militer, atau keadaan perang melainkan kegentingan yang memaksa menjadi hak subjektif Presiden untuk menentukannya yang kemudian akan menjadi objektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang. 5. Bahwa ihwal kegentingan yang memaksa juga terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang memberikan tafsir terhadap keadaan kegentingan yang memaksa dengan mensyaratkan beberapa hal yaitu: 1) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; 2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; 3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. 6. Bahwa lampiran UU 6/2023 terkait dengan Perpu 2/2022 telah memenuhi syarat ihwal kegentingan yang memaksa, merujuk pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU- VII/2009 yang harus memenuhi syarat 3 (tiga) hal sebagai berikut: 134 1) Syarat adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. a) Bahwa kondisi mendesak ditimbulkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU 11/2020 inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan dan jika tidak diindahkan dinyatakan inkonstitusional secara permanen serta memerintahkan Pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU 11/2020. b) Bahwa kondisi tersebut jika tidak segera dipenuhi maka UU 11/2020 akan menjadi inkonstitusional permanen sehingga Presiden dan juga DPR dapat dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum, adanya ketidakpastian hukum pelaksanaan UU 11/2020 dan berhentinya kebijakan Pemerintah yang bersifat strategis dan tentunya berpengaruh terhadap perekonomian nasional. c) Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa kondisi saat Perpu 2/2022 ditetapkan tidak memenuhi kegentingan memaksa, perlu Pemerintah tanggapi bahwa Pemerintah bersama lembaga terkait telah melakukan asesmen dan melakukan forward looking kondisi perekonomian dalam menentukan perlunya diterbitkan Perpu untuk kemudian ditetapkan menjadi undang-undang. Bahwa dengan adanya penilaian tersebut, kondisi kegentingan memaksa sebagai dasar pertimbangan diterbitkannya Perpu 2/2022 bukan semata-mata merupakan pendapat subjektif Presiden. Bahwa adanya kondisi kegentingan memaksa tersebut telah dinilai secara objektif oleh DPR melalui proses pengesahan Perpu 2/2022 menjadi UU 6/2023 sehingga tidak sepatutnya lagi para Pemohon 135 mempermasalahkan adanya unsur kegentingan memaksa dalam penerbitan Perpu 2/2022. d) Bahwa Perpu 2/2022 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 telah memenuhi syarat adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat. Hal tersebut terlihat dalam konsiderans menimbang Perpu 2/2022, terdapat pada 7 (tujuh) parameter kegentingan yang memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perpu 2/2022 yaitu: (1) bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja; (2) bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional; (3) bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja; (4) bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan 136 pekerja yang tersebar di berbagai undang-undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan; (5) bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan undang-undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus; (6) bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap UU Cipta Kerja; (7) bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change), dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja; 2) Syarat adanya undang-undang (UU 11/2020) tidak memadai; Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 berdampak terhadap UU 11/2020 sebagai undang-undang yang ada saat ini tidak memadai dan perlu segera dilakukan perubahan. Terobosan dan kepastian hukum untuk 137 melakukan simplifikasi berbagai regulasi, salah satu upayanya yaitu dengan metode omnibus dalam pembentukan peraturan telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Begitu juga Perpu 2/2022 telah melakukan sinkronisasi dan perbaikan atas kesalahan kutipan dalam merujuk pasal, sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 3) Syarat kekosongan hukum/undang-undang tidak memadai, tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah memberikan batas waktu perbaikan UU 11/2020 paling lama 2 tahun sejak diucapkan, namun akibat terjadinya krisis global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, sehingga perlu bauran kebijakan yang antisipatif dan perlu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan UU 11/2020, maka perbaikan UU 11/2020 tidak dapat dilakukan secara biasa. Dalam hal perbaikan UU 11/2020 dilakukan dengan membuat undang-undang secara biasa (as usual), maka momentum antisipasi atas dampak krisis global dan kepastian hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 akan dapat hilang, sehingga upaya Pemerintah untuk melakukan kebijakan strategis akan terlambat. Hal ini akan dapat membawa Indonesia ke dalam situasi krisis yang akan berdampak terjadinya penurunan perekonomian, penurunan investasi, terbatasnya penciptaan lapangan kerja, terjadinya PHK yang akibat selanjutnya akan dapat berdampak kepada masalah sosial dan politik. Kejadian krisis perekonomian pada tahun 1997 dan tahun 1998 hendaknya menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah untuk melakukan tindakan antisipatif atas berbagai situasi yang berpengaruh secara signifikan kepada perekonomian, sosial, politik, dan keamanan. 138 7. Bahwa salah satu substansi yang menjadi pokok putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah terkait dengan pelaksanaan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation). Pada prinsipnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020, Pemerintah berupaya maksimal untuk melaksanakan putusan tersebut, salah duanya adalah dengan membentuk Satgas UU Cipta Kerja melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “Kepres Satgas UU Cipta Kerja”). Tugas Satgas UU Cipta Kerja ini menurut Pasal 4 Kepres Satgas UU Cipta Kerja mempunyai tugas untuk melaksanakan dan merumuskan sosialisasi atas UU 11/2020 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah terkait dengan pelaksanaan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation). Sejak dibentuk, Satgas UU Cipta Kerja telah melakukan penyerapan masukan, kritik, saran, serta usulan dari publik dalam rangka melaksanakan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation). Jumlah konsultasi public yang telah dilakukan sebanyak 696 (enam ratus Sembilan puluh enam) kegiatan, yang dilakukan oleh Satgas UU Cipta Kerja sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kegiatan yang dilaksanakan di beberapa kota/kabupaten antara lain: Jakarta, Bekasi, Bandung, Surakarta, Surabaya, Medan, Batam, Makassar, Bali, Manado, Balikpapan, Jogja, Palembang, dan Semarang. Selanjutnya yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait sebanyak 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) kegiatan yang melibatkan 25 (dua puluh lima) dalam rangka melaksanakan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation). Rincian pelaksanaan partisipasi masyarakat oleh kementerian/lembaga sebagai berikut: Tabel 4. Realiasi kegiatan Sosialisasi, Workshop, Focus Group Discussion (FGD), Uji Publik UU 11/2020 periode Januari-Desember 2022 139 No. K/L Realisasi Januari- Juni Realisasi Juli- Desember Total Realisasi 2022 1 Kemen Keuangan 9 11 20 2 Kemen Ketenagakerjaan 32 24 56 3 Kemen ATR/BPN 37 37 4 Kemen LHK 4 4 5 Kemen PUPR 21 34 55 6 Kemen Pertanian 3 7 10 7 Kemen Perindustrian 3 23 26 8 Kemen Perdagangan 4 5 9 9 Kemen Kesehatan 11 17 28 10 Kemen Parekraf/Baparekraf 7 7 14 11 Kemen BUMN 0 12 Kemen Koperasi dan UKM 5 21 26 13 DN KEK 3 7 10 14 BPJPH / Kementerian Agama 5 15 20 15 Kemen Dalam Negeri 8 12 20 16 Kemen KP 18 1 19 17 Kemen ESDM 5 7 12 18 Kemen Perhubungan 2 9 11 19 Kemen Kominfo 67 25 92 20 Kemen Investasi/BKPM 20 20 21 Kemen Kumham 61 61 22 Kemen Pertahanan 4 7 11 23 BPOM 67 67 24 LKPP 4 1 5 25 Bapeten 1 5 6 Total 273 366 639 Masukan, kritik, saran, serta usulan yang diterima oleh Satgas UU Cipta Kerja tersebut kemudian dituangkan dalam perumusan Perpu 2/2022 dan UU 6/2023 sebagai bentuk perbaikan atas UU 11/2020 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hal ini menunjukkan bahwasanya Pemerintah mempunyai itikad baik untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 guna memperluas partisipasi masyarakat dalam penyusunan perbaikan UU 11/2020. Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena dalam pembentukan Perpu 2/2022 telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 4, Pasal 5, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 11, dan Pasal 52 UU P3 dan telah memenuhi parameter 3 (tiga) syarat “kegentingan yang memaksa” sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010, pada paragraf [3.5], [3.8] - [3.13], maka menurut Pemerintah terhadap dalil Para Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Menolak Permohonan Formil Para Pemohon. 140 PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dapat memberikan putusan sebagai berikut: DALAM POKOK PERMOHONAN: 1) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2) Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3) Menolak permohonan pengujian formil Para Pemohon dalam Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU-XXI/2023 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4) Menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterangan Tambahan Presiden bertanggal 10 Agustus 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2023. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota ENNY NURBANINGSIH Tolong disampaikan data dalam bentuk matriks terkait perubahan-perubahan substansi yang dilakukan Pemerintah dari UU 11/2020 ke Perpu 2/2022! Data dalam bentuk matriks terkait perubahan-perubahan substansi yang dilakukan Pemerintah dari UU 11/2020 ke Perpu 2/2022 Menanggapi permintaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih sehubungan dengan penyampaian data dalam bentuk matriks terkait perubahan- perubahan substansi yang dilakukan Pemerintah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU 11/2020) ke Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Perpu 2/2022). Dapat Pemerintah sampaikan bahwa pada dasarnya, secara substansi Perpu 2/2022 yang saat ini telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU 6/2022 disusun dengan menggunakan baseline UU 11/2020 sehingga memang tampak serupa, namun dilakukan perbaikan terhadap 5 (lima) jenis komponen pada UU 141 11/2020 sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (selanjutnya disebut putusan 91/2020) yang ditampung pada Perpu 2/2022 berdasarkan hasil dari upaya perbaikan yang dilakukan Pemerintah terhadap UU 11/2020 yang sejak awal menjadi komitmen Pemerintah, jauh sebelum Pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Perpu 2/2022. Dimana selain melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara paralel sampai dengan sebelum terbitnya Perpu 2/2022, Pemerintah melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi, workshop, Focus Group Discussion (FGD), maupun konsultasi publik dengan melibatkan berbagai unsur baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, buruh/pekerja, pengusaha baik level besar atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), asosiasi, praktisi, dan akademisi yang ditujukan sebagai jaring aspirasi terhadap perbaikan UU 11/2020. Adapun perbaikan terhadap UU 11/2020 yang diakomodir dalam Perpu 2/2022 yaitu: A. Perbaikan Substansi 1. Substansi Ketenagakerjaan Perbaikan substansi Ketenagakerjaan menyangkut: a. Alih Daya (Outsourcing): Pasal 64: Mengatur kembali ketentuan mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya (alih daya/outsourcing) untuk jenis pekerjaan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini dilakukan mengingat Pemerintah mencermati adanya aspirasi dari serikat pekerja/buruh, akademisi, dan pengusaha mengenai alih daya/outsourcing sehingga perlu diatur secara tegas untuk menjamin kepastian hukum. b. Perubahan Frasa Cacat Menjadi Disabilitas: Pasal 67: Perubahan frasa penyandang cacat menjadi disabilitas, dimana pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas. Hal ini dilakukan mengingat Pemerintah mencermati adanya aspirasi dari kaum difabel dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 142 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, frasa “cacat” harus diganti menjadi “disabilitas”. c. Upah Minimum: Hal ini dilakukan mengingat Pemerintah mencermati adanya aspirasi dari pemerintah daerah, serikat pekerja/serikat buruh, akademisi, dan pengusaha mengenai substansi upah minimum sehingga perlu diatur secara tegas untuk menjamin kepastian hukum. Pada intinya, perubahan substansi sebagai berikut: 1) Pasal 88C: Penegasan pengaturan penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota. 2) Pasal 88D: Perubahan formula penghitungan Upah Minimum yang mempertimbangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Indeks tertentu, dimana dengan formula perhitungan tersebut kenaikan Upah Minimum pasti dan terjangkau dapat lebih tinggi dari perhitungan formula sebelumnya. 3) Pasal 88F (penambahan/baru): Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah Minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah Minimum biasa (keadaan tertentu dapat berupa kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional seperti bencana non alam pandemi). 4) Pasal 92: Penegasan penerapan pelaksanaan Struktur dan Skala Upah digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam menetapkan upah bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih. 2. Substansi Jaminan Produk Halal Perbaikan substansi Jaminan Produk Halal menyangkut: 1) Pasal 1 angka 10: Perluasan pemberi fatwa halal yaitu MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal. 2) Pasal 4A: Penegasan pernyataan halal bagi UMK dalam pelaksanaan kewajiban sertifikat halal. 3) Pasal 5: Pengembangan organisasi BPJPH di daerah sesuai kebutuhan. 143 4) Pasal 7: Pengembangan kerja sama BPJPH antara lain dengan MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. 5) Pasal 10: Kerja sama BPJPH antara lain dengan MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam penetapan produk halal. 6) Pasal 10A: Kerja sama BPJPH dengan perguruan tinggi untuk sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal. 7) Pasal 11: Pengaturan kerja sama BPJPH diatur dalam PP. 8) Pasal 32: Proses penyerahan hasil pemeriksaan LPH kepada MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan tembusan kepada BPJPH melalui sistem layanan berbasis elektronik yang terintegrasi. 9) Pasal 33: Penetapan kehalalan produk Non UMK dilakukan MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam jangka waktu 3 hari dan dalam hal waktu terlampaui pelaksanaan penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal. 10) Pasal 33A: Penetapan kehalalan produk UMK melalui pernyataan halal dilakukan dalam jangka waktu 1 hari oleh Komite Fatwa Produk Halal. 11) Pasal 33B: Komite Fatwa Produk Halal. 12) Pasal 42: Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau PPH. 13) Pasal 44: Sertifikasi halal bagi UMK melalui pernyataan halal tidak dikenai biaya. 14) Pasal 50: Cakupan pengawasan jaminan produk halal. 15) Pasal 52A: Layanan penyelenggaraan JPH wajib menggunakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola oleh BPJPH. 16) Pasal 52B: Pendanaan pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal bersumber dari: APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 17) Pasal 63A: Pelaksanaan layanan penyelenggaraan JPH dengan menggunakan sistem elektronik terintegrasi dibangun secara bertahap paling lambat 1 tahun. 144 18) Pasal 63C: Pembentukan Komite Fatwa paling lambat 1 tahun sejak Perpu dan pelaksanaan tugas sampai terbentuk Komite Fatwa dilakukan oleh Pemerintah. 3. Substansi Sumber Daya Air Perbaikan substansi Sumber Daya Air menyangkut: 1) Pasal 40A: Pelaksanaan sumber air berupa pengalihan alur sungai berdasarkan persetujuan oleh Pemerintah (mendukung penyelesaian Proyek Strategis Nasional untuk bendungan, waduk, dam, embung, dan lain-lain). 2) Pasal 70: Sanksi pidana yang sengaja melakukan pelanggaran kegiatan sumber air berupa pengalihan alur sungai tanpa persetujuan. 3) Pasal 73: Sanksi pidana atas kelalaian melakukan kegiatan sumber air berupa pengalihan alur sungai tanpa persetujuan. 4) Pasal 75A: Pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif. 4. Substansi Perpajakan Perbaikan substansi Perpajakan dilakukan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU HPP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU HKPD). Perubahan substansi sebagai berikut: a. UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan perubahannya: 1) Yang tetap diatur dalam Perpu Cipta Kerja: Pasal 2: Subjek Pajak dan Pasal 26: Pemotongan (Tarif) Pajak PPh Pasal 26. 2) Yang telah diatur dalam UU HPP dan tidak diatur lagi dalam Perpu Cipta Kerja: Pasal 4: Objek Pajak. b. UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPnBM) dan perubahannya: 1) Yang tetap diatur dalam Perpu Cipta Kerja: Pasal 1A: Jenis penyerahan Barang Kena Pajak dan Pasal 13: Faktur Pajak. 145 2) Yang telah diatur dalam UU HPP dan tidak diatur lagi dalam Perpu Cipta Kerja: Pasal 4A: Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenai PPN dan Pasal 9: Norma terkait Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. c. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan perubahannya: 1) Yang tetap diatur dalam Perpu Cipta Kerja: Pasal 9: Pembayaran atau penyetoran pajak terutang, Pasal 11: Kelebihan pembayaran pajak, Pasal 15: Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, Pasal 17B: Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan imbalan bunga, Pasal 19: Sanksi administratif dalam mengangsur atau menunda pembayaran pajak, Pasal 27B: Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak, dan Pasal 38: Pidana denda yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. 2) Yang telah diatur dalam UU HPP dan tidak diatur lagi dalam Perpu Cipta Kerja: Pasal 8: Norma terkait Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak termasuk sanksi, Pasal 13: Norma terkait Surat Ketetapan Kurang Bayar, Pasal 14: Norma terkait Surat Tagihan Pajak mengacu pada UU HPP, Pasal 44B: Norma terkait Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan mengacu pada UU HPP. d. Ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan UU HKPD. B. Perbaikan Teknis Penulisan Perbaikan teknis penulisan antara lain berupa perbaikan terhadap perbaikan teknis penulisan, konsistensi pengaturan, huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai. Contohnya perubahan yang dilakukan terhadap Pasal 6 yang sebelumnya merujuk ke Pasal 5 ayat (1) huruf a, diperbaiki melalui Perpu 2/2022 menjadi merujuk ke Pasal 4 huruf a [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-16, sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Laporan The World Economic Outlook, lnternational Monetary Fund, April 2023; 146 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Total IMF Credit Outstanding Movement From June 01, 2023 to July 03, 2023; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Artikel pada kompas.id tanggal 11 Januari 2023 (https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/10/uu-cipta-kerja- dan-kepastian-hukum-iklim-investasi); 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Screenshot Data Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) per 3 Juli 2023; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi IMF Country Report No. 23/221; 6. Bukti PK-6 : Fotokopi The World Bank, The Invisible Toll of Covid-19 on Learning, June 2023; 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Power Point Nunung Nuryartono yang disampaikan pada acara FGD Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja di Bandung tanggal 10 Februari 2023; 8. Bukti PK-8 : Fotokopi Artikel pada CNBC Indonesia tanggal 16 Maret 2022 (https://www.cnbcindonesia.com/news/20220316175451-4- 323370/sederet-efek-ekonomi-perang-rusia-vs-ukraina- indonesia-siap); 9. Bukti PK-9 : Fotokopi Artikel pada BBC News Indonesia tanggal 4 Maret 2022 (https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60617679); 10 Bukti PK-10 : Fotokopi Artikel pada kompas.com tanggal 22 Januari 2023 (https://nasional.kompas.com/read/2023/01/22/07020361/per pu-cipta-kerja-antisipasi-resesi-dan-kepastian-hukum); 11 Bukti PK-11 : Fotokopi Artikel pada kontan.co.id tanggal 13 Maret 2023 (https://internasional.kontan.co.id/news/kebangkrutan-silicon- valley-bank-svb-mulai-berdampak-ke-seluruh-dunia); 12 Bukti PK-12 : Fotokopi Artikel pada bbc.com tanggal 15 Maret 2023 (https://www.bbc.com/news/business-64951630); 13 Bukti PK-13 : Fotokopi Artikel pada bisnis.com tanggal 17 Maret 2023 (https://finansial.bisnis.com/read/20230317/90/1638378/berik ut-hasil-investigasi-); 14 Bukti PK-14 : Fotokopi Artikel pada straitstimes.com tanggal 6 Juni 2022 (https://www.straitstimes.com/world/europe/the-butterfly- effect-of-the-russia-ukraine-war-on-the-global-economy); 15 Bukti PK-15 : Fotokopi Rekap Kronologis Proses Penyusunan UU 6/2023; 16 Bukti PK-16 : Fotokopi matriks perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Selain itu, Presiden juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum dan Prof. Mohamad Ikhsan, S.E., M.A., Ph.D., serta 147 2 (dua) orang saksi yakni Nurhayati dan Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A., yang keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada tanggal 10 Oktober 2023, yang selanjutnya, kesemuanya menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2023, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: Ahli Presiden 1. Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum Pada kesempatan ini ada beberapa keterangan yang akan Ahli sampaikan terkait dengan permohonan uji materil pada perkara a quo. Pertama, berkenaan dengan subyektivitas Presiden terkait Perpu dalam kaitannya dengan Pasal 22 UUD 1945. Sebagaimana diketahui Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja – selanjutnya disebut Perppu Cipta Kerja – didasarkan pada Pasal 22 UUD 1945 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menetapkan syarat sebagai parameter kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Parameter “kegentingan yang memaksa” tersebut adalah: 1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan; Selanjutnya dalam Putusan a quo, Mahkamah Konstitusi pun menyebutkan bahwa pada dasarnya pembuatan Perppu adalah tergantung pada penilaian subjektif Presiden. Mengutip pula pendapat Muhammad Yamin, salah seorang the founding father dan perumus UUD 1945, dalam karyanya Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Ketiga, 1960, halaman 794, yakni syarat “hal ihwal kegentingan yang memaksa” merupakan kebijaksanaan Pemerintah, sehingga tergantung pada penilaian atau evaluasi Pemerintah, dalam hal ini 148 Presiden. Namun, penilaian subjektif Presiden tersebut tidak absolut karena tetap harus didasarkan pada keadaan objektif, yakni tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK a quo. Dalam kaitan dengan Perppu Cipta Kerja, ketiga syarat yang menjadi parameter penetapan Perppu tersebut dipandang sudah memenuhi, yakni kegentingan berupa dinamika perekonomian global yang harus dihadapi oleh Pemerintah yang memaksa Pemerintah – menggunakan istilah Penjelasan UUD 1945 naskah asli – untuk bertindak lekas dan tepat. Keadaan mendesak tersebut membutuhkan UU untuk mengatasi dinamika perekonomian global yang menurut penilaian subjektif dan kebijaksanaan Presiden dapat diselesaikan dengan menetapkan Perppu. Dengan demikian, penilaian Presiden atas kegentingan memaksa didasarkan pada kondisi objektif yakni dinamika perekonomi global yang sudah tentu didasarkan pada pertimbangan dan perhitungan para ahli yang berkompeten dalam bidang perekonomian. Dalam pengertian lain, kegentingan memaksa tersebut bukan semata-mata didasarkan pada penilaian, pertimbangan, atau kehendak pribadi Presiden, tetapi didasarkan pada pertimbangan kondisi objektif yang terjadi dalam dunia perekonomian global. Kedua, terkait dengan obyektivitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Perpu 2/2022. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa Perppu harus mendapat persetujuan DPR. Mengacu pada Penjelasan UUD 1945 naskah asli yang merupakan original intent, disebutkan bahwa persetujuan DPR pada Pasal 22 ayat (2) merupakan bentuk “pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat” terhadap Pemerintah, sehingga “peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat.” Dikaitkan dengan Putusan MK yang menetapkan parameter adanya kegentingan yang memaksa sebagai syarat objektif bagi penetapan Perppu, maka pengawasan DPR itu diarahkan untuk menguji objektivitas syarat-syarat dari penetapan Perppu tersebut. Dengan demikian, penilaian subjektif Presiden tidak saja harus didasarkan pada syarat objektif sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK, tetapi juga syarat-syarat tersebut harus memperoleh penilaian secara objektif dari DPR. Jika penilaian DPR menemukan bahwa penetapan Perppu tersebut didasarkan pada syarat-syarat objektif, maka DPR akan 149 memberikan persetujuan terhadap Perppu tersebut. Sebaliknya, sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (3) UUD 1945, jika DPR tidak menemukan terpenuhinya syarat-syarat objektif dalam penetapan Perppu, maka Perppu tersebut harus dicabut. Hal inipun menunjukkan bahwa penetapan Perppu oleh Presiden tidak bersifat absolut karena selain harus memenuhi syarat-syarat objektif yang ditetapkan oleh Putusan MK, juga objektivitas syarat-syarat tersebut harus memperoleh pengawasan berupa penilaian dari DPR. Dalam kaitan dengan Perppu Cipta Kerja, DPR sudah memberikan persetujuan pada tanggal 21 Maret 2023. Terlepas dari adanya fraksi yang tidak memberikan persetujuan atas Perppu tersebut, tetapi mayoritas Fraksi memberikan persetujuan atas Perppu tersebut. Dengan adanya persetujuan tersebut, secara formil pengawasan DPR sudah dilakukan oleh DPR yang sekaligus juga menunjukkan bahwa DPR sudah melakukan pengujian atas objektivitas penetapan Perppu oleh Presiden. Keputusan DPR untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja menunjukkan bahwa DPR menyetujui syarat-syarat objektif yang menjadi parameter Presiden untuk menetapkan Perppu. Ketiga, berkenaan dengan frase “persidangan yang berikut” pada Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Pasal 22 UUD 1945 adalah Pasal yang masih asli dan tidak mengalami perubahan dalam empat kali amandemen konstitusi tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Oleh karena itu, untuk memahami Pasal 22 a quo dapat dilakukan dengan melihat penafsiran oleh para perumus UUD 1945 naskah asli. Salah satu di antaranya adalah penafsiran yang diberikan oleh Muhammad Yamin yang merupakan the founding father sekaligus salah satu perumus UUD 1945 di BPUPK dan PPKI. Dalam satu tulisannya yang berjudul Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Ketiga, 1960, halaman 794-795, Muhammad Yamin memberikan 7 (tujuh) tafsiran atas Pasal 22 UUD 1945, yakni pada tafsiran no. CVIII s.d. CXIV (108 s.d. 114). Berkenaan dengan frase “persidangan yang berikut”, Muhammad Yamin menguraikan pada tafsiran nomor CXI (111), yakni (dalam ejaan asli): Perkataan “dalam persidangan jang berikut” (p. 22 ajat 2) adalah berhubungan dengan harus dapatnya persetudjuan D.P.R. dan tidak dengan waktu harus mengadjukan ke-D.P.R., jang masuk kebidjaksanaan Pemerintah. Persidangan jang berikut (p. 22 ajat 2) bermaksud persidangan 150 sesudah P3 U2 (Peraturan Pemerintah Pengganti UU – penulis) diadjukan ke D.P.R. Berdasarkan original intent dari Muhammad Yamin tersebut, jelas bahwa frase “persidangan yang berikut” adalah persidangan setelah Perppu diajukan kepada DPR. Jadi, bukan persidangan pertama setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut” harus dimaknai sebagai persidangan berikut setelah Perppu diajukan kepada DPR, bukan persidangan berikut setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden. Dalam kaitan dengan Perppu Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan Perppu pada tanggal 30 Desember 2022. Selanjutnya Pemerintah mengajukan Perppu a quo kepada DPR pada Masa Sidang Sidang III Tahun 2022/2023 yang dimulai pada 10 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 16 Februari 2023. Kemudian DPR memberikan persetujuan atas Perppu Cipta Kerja pada tanggal 21 Maret 2023, yakni pada masa Sidang IV Tahun 2022/2023 yang dimulai pada 14 Maret 2023 dan berakhir pada 13 April 2023. Artinya, sesuai dengan tafsir otentik dari Muhammad Yamin, persetujuan atas Perppu Cipta Kerja dilakukan pada persidangan yang berikut, yakni pada Masa Sidang IV, setelah Presiden mengajukan Perppu a quo kepada DPR pada Masa Sidang III. Keempat, ketentuan Pasal 52 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan – selanjutnya disebut UU P3 – yang memberikan penekanan mengenai ‘Pengajuan’ bukan ‘Persetujuan’ Perppu. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU P3 menyebutkan: “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.” Penjelasan Pasal tersebut menyebutkan, bahwa “Yang dimaksud dengan ‘persidangan yang berikut’ adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.” Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU P3 tersebut jelas menyebutkan istilah “pengajuan”, bukan “persetujuan”. Frase “harus diajukan ke DPR” dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan “masa sidang pertama DPR setelah Perppu ditetapkan” adalah masa sidang bagi Pemerintah 151 mengajukan Perppu, bukan masa sidang bagi DPR untuk memutuskan persetujuan terhadap Perppu. Adapun masa sidang bagi DPR untuk memutuskan persetujuan terhadap Perppu, mengacu pada tafsiran Muhammad Yamin, yakni dilakukan pada persidangan yang berikut setelah masa sidang pertama DPR setelah Perppu ditetapkan dan setelah Perppu diajukan pada sidang pertama tersebut. Kelima, terkait dengan penegasan bahwa Perpu Cipta Kerja sudah sesuai prosedur dan tidak menyalahi Putusan MK. Perppu Cipta kerja ditetapkan untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020 dengan amar putusan, antara lain: 1. Pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ditetapkan; 2. UU Nomor 11 Tahun 2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan; 3. Melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Sebagai tindak lanjut Putusan MK a quo Penjelasan Perppu Cipta Kerja menguraikan sebagai berikut: a. Membentuk UU Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU P3 yang telah mengatur dan memuat metode omnibus dalam penyusunan UU dan telah memperjelas partisipasi Masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tersebut, maka penggunaan metode omnibus telah memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan; b. Meningkatkan partisipasi yang bermakna melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2020 (Satgas UU Cipta Kerja) yang melakukan sosialisasi di berbagai wilayah yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran Masyarakat terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020; c. Selanjutnya juga telah dilakukan perbaikan kesalahan teknis penulisan atas UU Nomor 11 Tahun 2020 antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, 152 rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraph, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial. Semua perbaikan atas UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan dalam menindaklanjuti Putusan MK yang mengharuskan pembentuk UU untuk melakukan perbaikan tata cara sesuai dengan metode omnibus dan keterpenuhan asas-asas pembentukan UU, khususnya berkenaan dengan syarat keterbukaan dan menyertakan partisipasi yang bermakna. Namun, atas dasar penilaian Pemerintah atas situasi ekonomi global yang muncul setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pemerintah mengambil putusan untuk menuangkan semua perbaikan yang dipersyaratkan oleh MK tersebut dalam bentuk penetapan Perppu Cipta Kerja. Menurut pendapat Ahli, penetapan Perppu Cipta Kerja tersebut tidak bertentangan dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dengan beberapa pertimbangan: a. Secara konstitusional kewenangan Presiden untuk menetapkan Perppu berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 tidak pernah dicabut atau diubah, sehingga Presiden tetap memiliki hak konstitusional untuk menetapkan Perppu Cipta Kerja; b. Putusan MK tidak melarang secara tegas perbaikan UU Cipta Kerja untuk dituangkan dalam bentuk Penetapan Perppu yang merupakan kewenangan Presiden yang diatribusikan oleh UUD 1945; c. Pertimbangan Presiden atas kegentingan yang memaksa tidak masuk ke dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 karena perubahan perekonomian global terjadi setelah Putusan MK a quo dibacakan. Putusan MK yang harus ditindaklanjuti oleh pembentuk UU harus pula dihadapkan pada perubahan situasi perekonomian global yang dalam penilaian Presiden merupakan kegentingan yang memaksa yang harus ditindaklanjuti tidak dengan prosedur biasa, melainkan dengan menetapkan Perppu Cipta Kerja. d. Penetapan Perppu itupun tetap memuat perintah Putusan MK, yakni melakukan beberapa perbaikan yang diperintahkan MK sebagaimana telah disebutkan di atas, sekalipun disesuaikan dengan prosedur pembentukan Perppu yang berbeda dengan pembentukan UU biasa 2. Prof. Mohamad Ikhsan, S.E., M.A., Ph.D 153 1. Adalah suatu kehormatan bagi Ahli untuk memberikan keterangan Ahli dari pihak Pemerintah pada Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023 tentang Permohonan Uji Formil UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) di depan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hari ini tanggal 14 Agustus 2023 tentang urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja). Ahli mengharapkan agar penyampaian pandangan dan keahlian Ahli pada hari ini dapat menambah bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat dalam memberikan putusan. Bagi Ahli pribadi, yang telah membantu Tim Ekonomi hampir semua pemerintahan pasca Reformasi 1998, keberhasilan Pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) menurut Ahli langkah penting dan luar biasa dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi di atas 6+ persen per tahun dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan secara berkesinambungan. Di masa lalu, upaya untuk memperbaiki fundamental ekonomi Indonesia dengan reformasi struktural telah dilakukan oleh setiap pemerintahan dengan berbagai eksperimen landasan hukum kebijakan mulai pembuatan UU baru, perubahan Peraturan Pemerintah hingga perubahan Peraturan Presiden (Perpres), penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) dan sebagainya. Pembuatan UU Cipta Kerja dengan cara Omnibus Law ini merupakan terobosan penting untuk mengatasi kompleksitas dari sejumlah UU baik yang baru dan lama dalam suatu benang merah yang utuh dari suatu reformasi struktural. 2. Iklim investasi ibarat oksigen yang dibutuhkan oleh investor. Iklim investasi terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu pertama, kelompok kebijakan pemerintah yang mempengaruhi biaya (costs) seperti pajak, beban regulasi dan pungli (red tape), korupsi, infrastruktur, ongkos operasi dan investasi perusahaan (finance cost), intervensi di pasar tenaga kerja. Kedua, kelompok yang mempengaruhi risiko yang terdiri atas: stabilitas makroekonomi, stabilitas dan prediktibilitas kebijakan, hak properti (property right), kepastian kontrak (contract enforcement), dan hak untuk mentransfer keuntungan. Kelompok 154 ketiga adalah hambatan untuk kompetisi yang terdiri dari hambatan regulasi untuk masuk dan keluar dari kegiatan bisnis, berfungsinya pasar keuangan serta infrastruktur dengan baik dan tersedia dengan efektif hukum persaingan. Hingga awal 1990an, iklim investasi kita sebetulnya sebanding dengan negara- negara lain di Asia Timur tetapi setelah krisis ekonomi kita telah ketinggalan jauh dibandingkan pesaing lama dan mulai akan segera disusul oleh pesaing baru seperti India dan Vietnam. Kalau kita lihat satu persatu komponen iklim investasi, sebetulnya kita masih belum ketinggalan jauh. Tetapi trend yang berlawanan dengan apa yang seharusnya dilakukan menyebabkan bukan hanya persepsi yang makin buruk – yang merupakan faktor yang dominan untuk menarik investor baru – tetapi juga biaya efektif dan resiko yang harus di bayar oleh investor lama meningkat dan memaksa mereka (investor asing dan domestik) untuk meninggalkan Indonesia. 3. Ahli juga ingin terlebih dahulu menjelaskan tentang bagaimana UU Cipta Kerja dapat menjadi game changer untuk membalikkan tren deindustrialisasi di Indonesia. Gejala deindustrialisasi sudah terjadi sejak awal 2000-an dimana sektor manufaktur yang sebelum tahun 2000 tumbuh double digit, kini hanya tumbuh di bawah laju pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan penyerapan tenaga kerja yang makin melamban. Pangsa produk Indonesia di pasar Global mengalami penurunan – kalah dibandingkan dengan Vietnam dan Bangladesh yang merupakan late-comer di pasar global. Hasil penelitian menunjukkan salah satu penyebab terjadinya deindustrialisasi adalah kurang kondusifnya iklim investasi di Indonesia. Industri padat kerja meninggalkan Indonesia karena return dan risiko berbisnis di Indonesia kurang atraktif dibandingkan negara-negara lain. Kekakuan pasar kerja meningkat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja. 4. Pemerintah pun menyadari masalah ini. Pemerintahan SBY – JK tahun 2006 secara khusus menerbitkan Inpres Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Tetapi penerbitan Inpres atau peraturan di bawah UU kurang memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi di Indonesia. 5. Setelah bertahun-tahun, diskusi dan upaya perbaikan iklim investasi tidak membuahkan hasil karena kompleksitas peraturan yang terkait dengan iklim 155 investasi. Buruknya iklim investasi ini menyebabkan sasaran pembangunan dari setiap administrasi pemerintah jarang tercapai. Padahal kita butuh untuk tumbuh lebih dari 6% untuk menghindari middle income trap. Kita harus kaya sebelum tua. Waktu untuk mengejar kesenjangan ini makin terbatas karena struktur penduduk yang akan menjadi lebih tua dalam waktu yang tidak terlalu lama. Aging demographics structure akan datang dalam kurun waktu 17-20 tahun mendatang. Dengan pendapatan per kapita kita saat ini sekitar $4.500, dibutuhkan sekitar 9 tahun hingga 2032 untuk dapat menggandakan pendapatan per kapita kita, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang harus mencapai sekitar 6%-7% per tahun. Selanjutnya kita butuh sekitar 12 (dua belas) tahun berikutnya hingga 2044 untuk dapat mencapai pendapatan per kapita sebesar $18.000 yang merupakan threshold negara high income. Sumber: World Development Indicators, World Bank (2023) Sumber: World Development Indicators, World Bank (2023) 6. Pengalaman sejarah dunia menunjukkan bahwa industrialisasi merupakan kunci penting sebagai motor pertumbuhan ekonomi kita. Kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian Indoensia cenderung stagnan bahkan menurun dalam satu dekade terakhir. Pada 2011, sektor manufaktur tercatat berkontribusi sebesar 23% terhadap perekonomian Indonesia dan merosot ke 21% pada tahun lalu. Lebih lanjut, pertumbuhan tahunan sektor manufaktur juga mengalami perlambatan dari 4,7% di 2010 ke 3,45% di 2021. Walaupun sektor manufaktur tumbuh hingga 4,89% di 2022 akibat adanya peningkatan permintaan pasca pandemi dan efek basis rendah di 2021, pertumbuhan sektor ini selalu lebih rendah dari tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia sendiri menempati peringkat ke-26 secara global dalam hal 156 kontribusi nilai tambah sektor manufaktur terhadap PDB di tahun 2021. Dimana, peringkat teratas ditempati oleh negara-negara berpendapatan tinggi seperti Puerto Rico, Irlandia, China, Korea Selatan, dan Jepang. 7. UU Cipta Kerja yang telah diterbitkan, kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor: 91/PUU- XVIII/2020, dimana Pemerintah diminta memperbaiki UU Cipta Kerja sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi dan diberikan batas waktu selama 2 (dua) tahun. Lalu, mengapa Pemerintah harus mengeluarkan Perpu Cipta Kerja? Dimana letak kegentingan yang memaksa sehingga Pemerintah harus menerbitkan Perpu Cipta Kerja? Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, serta perwakilan Pemerintah dan Pemohon, dapat Ahli sampaikan, bahwa tahun 2020-2022 lalu kita memasuki uncharted territory dengan adanya pandemi Covid-19 yang menciptakan ketidakpastian dan volatilitas yang luar biasa. Kita tidak tahu arah trajektori perekonomian, baik global maupun nasional, terlepas dari segala upaya yang dilakukan pemerintah semua negara di dunia. Di tingkat global, revisi proyeksi ekonomi kerap dilakukan dan memberikan keleluasaan bagi pemerintah melalui UU atau untuk melakukan berbagai penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dukungan tanpa perlu mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu. Gambar terlampir menunjukkan tingkat ketidakpastian yang meningkat baik di tingkat global maupun Indonesia. Indonesia’s GDP Share by Sectors, 2011-2022 Sumber: CEIC (2023) Manufacturing, value added (% of GDP) 2021 Sumber: World Bank (2023) 24 23 53 20 21 58 0 10 20 30 40 50 60 Agriculture Manufacturing Services 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 48.13 34.62 27.55 25.63 20.79 20.48 19.24 18.86 15.11 10.71 0 10 20 30 40 50 60 Puerto Rico Irlandia China South Korea Singapore Japan Indonesia Germany Italy United States 157 Sumber: World Uncertainty Index, 2023 Dalam menghadapi ketidakpastian yang tinggi, dibutuhkan langkah mitigasi untuk mencegah dibandingkan menghadapi jika yang dikhawatirkan terjadi. Salah satunya adalah dengan melakukan reformasi struktural. Perpu Cipta Kerja merupakan bentuk tindakan antisipatif terhadap hal tersebut. Dibandingkan dengan negara peers, Indonesia memiliki kinerja yang baik dalam faktor pendorong reformasi struktural seperti: stabilitas makro, tata kelola dasar, infrastruktur dasar – meskipun menghadapi tantangan sumber daya manusia. Namun, Indonesia tertinggal dalam hal pasar tenaga kerja, perdagangan internasional, peraturan bisnis, sektor keuangan, serta persaingan. Sumber: World Uncertainty Index, 2023 8. Seperti yang sampaikan sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah mengejar reformasi peraturan bisnis selama 20 tahun terakhir. Namun, kita terlalu fokus pada pada kuantitas (misalnya, mengurangi birokrasi dan beban administrasi) dibandingkan kualitas (misalnya bagaimana mencapai efektivitas dan kepatuhan). Sedangkan untuk pasar tenaga kerja, secara historis pasar tenaga kerja di Indonesia diatur secara ketat. UU Ketenagakerjaan memperkenalkan 158 fleksibilitas tetapi secara keseluruhan tetap sangat protektif bagi pekerja. Dalam hal persaingan pasar, regulasi yang ada pun membuat persaingan menjadi cukup restriktif. Ini lah yang ingin ditangani melalui implementasi UU Cipta Kerja. 9. Menurut pandangan Ahli, tanpa adanya pandemi Covid-19 pun, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang meminta sejumlah perbaikan dalam UU Cipta Kerja dan terutama adanya larangan bagi penyelenggara negara untuk melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas, mempunyai potensi menghadirkan ketidakpastian bukan hanya bagi pelaku usaha. Dapat Ahli sampaikan, bahwa larangan tersebut juga berdampak bagi perumusan kebijakan strategis dalam mengurangi atau memberikan opsi pencegahan dan upaya untuk mengatasi krisis ekonomi. Pelajaran dari krisis-krisis sebelumnya menunjukkan unsur ketepatan waktu dan intensitas dari kebijakan sangat menentukan keberhasilan kita mencegah atau mengatasi krisis semakin, dengan sedikitnya opsi yang tersedia, semakin sukar pula kita mencegah krisis atau semakin sukar pula kita mengatasi krisis ekonomi. Krisis Covid meningkatkan potensi krisis ketidakpastian. Bayangkan untuk mengirimkan satu container barang ekspor yang tadinya hanya $1.500 per container meningkat menjadi $6.000 per container. Sudah semakin mahal harganya, kita pun tidak tahu kapan barangnya akan tiba. Setelah pandemic Covid-19 mereda, Potensi resesi global pada tahun 2022 hingga kini sangat tinggi. Banyak yang memunculkan hard - landing dari perekonomian global saat itu. 10. Menghadapi ketidakpastian ini, koreksi terhadap kinerja ekonomi Indonesia akibat krisis dapat berasal dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) sumber utama: Jalur pertama: Kenaikan suku bunga di pasar Internasional sebagai upaya untuk meredam kenaikan harga yang terjadi akibat ketidakpastian di tingkat global, seperti adanya overekspansi fiskal di masa pandemi Covid-19, guncangan pasokan akibat konflik antara Rusia dan Ukraina, serta faktor-faktor lainnya. Kenaikan suku bunga tersebut jika dilakukan terus-menerus justru dapat memicu terjadinya resesi dan melemahnya perekonomian global. Dampak dari pelemahan perekonomian global ini lah yang kemudian dirasakan juga oleh Indonesia melalui penurunan permintaan komoditas ekspor Indonesia. Sektor yang mulai merasakan dampak dari melemahnya 159 perekonomian global, salah satunya adalah sektor tekstil, alas kaki, dan garmen, termasuk dalam hal potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penurunan permintaan komoditas ekspor ini lah yang kemudian memicu terjadinya penurunan pada penerimaan pemerintah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jalur kedua melalui disrupsi suplai energi dari Uni Eropa juga menjadi salah satu sumber dari melemahnya perekonomian global, yang juga akan berdampak terhadap perekonomian dalam negeri. Dan jalur ketiga melalui kenaikan harga di dalam negeri juga dapat memicu Bank Indonesia untuk ikut meningkatkan suku bunga, yang pada akhirnya juga berdampak dalam mengoreksi kinerja perekonomian Indonesia. 11. Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan mendorong pertumbuhan konsumsi dan investasi, misalnya dengan cara menjaga daya beli masyarakat, menjaga nilai tukar, memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta kebijakan transformatif berupa hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), transisi energi, Devisa Hasil Ekspor (DHE), dan implementasi UU Cipta Kerja itu sendiri. Ini merupakan langkah-langkah yang bersifat antisipatif agar Indonesia dapat menjadi lebih resilien. Kemudian, Commodity Unit 2020 2021 2022f 2023f 2024f 2022f 2023f Price indexes in nominal U.S. dollars (2010=100) Energy a/ 52.7 95.4 151.7 134.7 118.3 59.1 -11.2 Non-Energy Commodities 84.4 112.0 123.7 113.7 113.0 10.5 -8.1 Agriculture 87.5 108.7 123.2 117.7 117.5 13.4 -4.5 Beverages 80.4 93.5 108.7 101.5 101.5 16.3 -6.6 Food 93.1 121.8 143.6 134.7 134.1 17.9 -6.2 Oils and Meals 89.8 127.1 145.7 134.3 133.7 14.7 -7.8 Grains 95.3 123.8 149.3 141.0 139.8 20.6 -5.6 Other food 95.5 113.1 135.7 129.5 129.4 19.9 -4.5 Raw Materials 77.6 84.5 81.2 84.7 85.4 -4.0 4.3 Timber 86.4 90.4 79.8 86.4 87.6 -11.8 8.3 Other Raw Materials 67.9 78.0 82.7 82.7 82.9 5.9 0.1 Fertilizers 73.2 132.2 219.5 192.2 174.1 66.1 -12.4 Metals and Minerals b/ 79.1 116.4 113.8 96.5 96.9 -2.3 -15.2 Base Metals c/ 80.2 117.7 121.2 103.0 103.8 2.9 -15.0 Precious Metals 133.5 140.2 134.6 129.7 126.7 -4.0 -3.6 Price in nominal U.S. dollars Energy Coal, Australia $/mt 60.8 138.1 320.0 240.0 212.3 131.8 -25.0 Crude oil, Brent $/bbl 42.3 70.4 100.0 92.0 80.0 42.0 -8.0 Natural gas, Europe $/mmbtu 3.2 16.1 40.0 32.0 28.0 148.2 -20.0 Natural gas, U.S. $/mmbtu 2.0 3.9 6.6 6.2 6.0 71.4 -6.1 Liquefied natural gas, Japan $/mmbtu 8.3 10.8 18.4 17.0 15.9 71.0 -7.6 Non-Energy Commodities Metals and Minerals Aluminum $/mt 1,704 2,473 2,700 2,400 2,434 9.2 -11.1 Copper $/mt 6,174 9,317 8,700 7,300 7,361 -6.6 -16.1 Iron ore $/dmt 108.9 161.7 120.0 100.0 98.0 -25.8 -16.7 Lead $/mt 1,825 2,200 2,100 1,900 1,917 -4.6 -9.5 Nickel $/mt 13,787 18,465 25,000 21,000 20,708 35.4 -16.0 Tin $/mt 17,125 32,384 31,000 22,000 22,257 -4.3 -29.0 Zinc $/mt 2,266 3,003 3,500 2,800 2,771 16.6 -20.0 Percent change from previous year 160 penguatan dan reformasi sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta kebijakan fiskal dan moneter yang fleksibel, responsif, dan akomodatif dalam mendorong pertumbuhan juga dibutuhkan di dalam kondisi seperti ini. 12. Implementasi dari UU Cipta Kerja juga diperlukan untuk mendorong Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sejak tahun 2018, pertumbuhan bangunan terus mengalami perlambatan dan tercatat hanya sebesar 0,91% c- to-c di tahun 2022. Padahal, bangunan yang merupakan komponen terbesar dari PMTB, dengan share sebesar 74% (rata-rata di tahun 2021-2022). Putusan MK ini berdampak pada terhambatnya investasi di sektor properti akibat adanya hambatan birokrasi dalam menentukan lokasi dan untuk mendapatkan perizinan dasar. Sehingga, komponen PMTB menjadi tidak optimal dalam mendukung pertumbuhan perekonomian. Maka dari itu, diperlukan adanya refinement pada aturan pelaksana UU Cipta Kerja di sektor properti, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (PermenATR/BPN No.13/2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 161 5/2021) (Birokrasi Pemanfaatan Ruang) serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021) dan PP 5/2021 (Birokrasi Perizinan Lingkungan). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (PP 28/2021) yang juga membutuhkan perbaikan pun ikut terhambat akibat putusan Mahkamah Konstitusi ini. PP ini dianggap menghilangkan kemampuan perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API-U) untuk melakukan impor bahan baku dan/atau bahan penolong. Selain itu, kebijakan ini juga mempersulit pelaksanaan model bisnis perindustrian serta berpengaruh langsung pada partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global. Sehingga perlu diubah untuk meningkatkan ekspor dalam negeri. 13. Berdasarkan poin-poin tersebut, menurut Ahli telah dapat memenuhi aspek kegentingan yang memaksa dari perspektif perekonomian, dan pada akhirnya Pertumbuhan Bangunan terus melambat sejak 2018 3.87 0.91 22.44 10.27 -0.28 2.12 5.21 -20 -10 0 10 20 30 PMTB Bangunan Mesin dan Perlengkapan Kendaraan Peralatan Lainnya CBR Produk Kekayaan Intelektual Pertumbuhan komponen PMTB (% c-to-c) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 74% 11% 6% 2% 6% 2% a. Bangunan b. Mesin dan Perlengkapan c. Kendaraan d. Peralatan Lainnya e. CBR f. Produk Kekayaan Intelektual Bangunan sbg komponen terbesar PMTB (I) dengan share 74% (rata-rata 2011-2022) PMTB menjadi kurang optimal mendukung pertumbuhan • Adanya putusan MK membuat refinement terhambat. • Hal ini berdampak pada terhambatnya investasi di sektor property (bangunan termasuk pabrik) karena investor terhambat birokrasi dalam menentukan lokasi dan mendapatkan perizinan dasar. Rumah tangga UMKM FDI DDI 0 5 10 15 20 25 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dec-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dec-22 Total impor Indonesia USD Bn, rerata 3 bulan Total import Raw materials & auxilliary goods Capital goods Consumption goods 162 menunjukkan bahwa Perpu Cipta Kerja memiliki urgensi yang tinggi untuk segera diterbitkan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha sekaligus mengurangi limitasi yang ada dalam hal opsi pencegahan krisis ekonomi di tengah ketidakpastian global saat ini. Saksi Presiden 1. Nurhayati Pada kesempatan kali ini Saksi akan menceritakan apa yang Saksi lihat, Saksi dengar, dan Saksi rasakan akibat adanya Undang-Undang Cipta Kerja terkait substansi penyelenggaraan jaminan produk halal. Saksi hadir untuk menjelaskan mengenai dampak atau manfaat secara langsung sebagai pengusaha minuman kecil-kecilan. Beberapa manfaat yang Saksi rasakan dimaksud yakni: 1. Kemudahan pengajuan Sertifikat Halal bagi UMK Sejak awal tahun 2022, Saksi mendapat informasi bahwa sejak Undang- Undang Cipta Kerja diterbitkan, Sertifikasi alal bagi pelaku UMK digratiskan atau tidak berbayar. Mendengar informasi tersebut, Saksi berencana mengajukan Sertifikasi Halal untuk produk Saksi berupa minuman, waktu itu kebetulan Saksi sedang mengikuti pelatihan dari Dinas Koperasi dan salah satu materi pelatihan yang diberikan adalah pembuatan Sertifikat Halal gratis (SEHATI). Kemudian, bertemulah Saksi dengan salah satu Pendamping Proses Produk Halal yang mendampingi Saksi dari awal sampai dengan terbitnya Sertifikat Halal. Pada waktu itu belum ada komite fatwa produk halal, sehingga proses penetapan halalnya masih masih dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI yang memakan waktu yang cukup lama kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Awalnya Saksi beranggapan bahwa pembuatan Sertifikat Halal itu mahal dan susah, tapi alhamdulillah dengan adanya program SEHATI dari Pemerintah ini, sangat memudahkan kami para pelaku UMK untuk mendapatkan Sertifikat Halal. Sejak Saksi mendapatkan Sertifikat Halal, penjualan produk minuman Saksi meningkat. Saksi rasa hal ini disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan konsumen akan kehalalan produk Saksi, sehingga Sertifikasi Halal tersebut memberikan nilai tambah atas produk Saksi. Terutama ketika memasuki bulan suci Ramadhan, penjualan Saksi semakin meningkat drastis tidak 163 hanya disebabkan oleh meningkatnya permintaan konsumen atas produk minuman Saksi, namun juga karena umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa merasa sangat aman untuk berbuka puasa dengan minuman Saksi. Jujur, Saksi yang telah merintis usaha minuman tersebut sejak Tahun 2021, tidak menyangka bahwa Sertifikat Halal yang Saksi kantongi benar-benar memberikan manfaat dan keuntungan bagi Saksi. Sekaligus dalam persidangan yang dimuliakan ini Saksi mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah yang kebijakannya benar-benar Saksi dan teman-teman UMK lain rasakan manfaatnya. 2. Hadirnya Lapangan Pekerjaan Baru Bagi Masyarakat Tidak hanya itu, Saksi juga merasakan manfaat berupa adanya lapangan pekerjaan baru yang dapat Saksi isi. Saksi mendapatkan pekerjaan baru sebagai Pendamping Proses Produk Halal. Awalnya Saksi a mengetahui peran Pendamping Proses Produk Halal pada saat Saksi mengajukan Sertifikasi Halal produk Saksi. Saksi benar-benar merasakan kemudahan yang Saksi dapatkan karna dalam pembuatan Sertifikat Halal dibimbing dan didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal. Mulai saat itu akhirnya Saksi berusaha bagaimana cara menjadi seorang Pendamping Proses Produk Halal demi membantu para UMK lain dalam mendapatkan Sertifikat Halal dari Pemerintah. Akhirnya saat ini Saksi menjadi Pendamping Proses Produk Halal melalui pelatihan di Perguruan Tinggi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Melalui pekerjaan sebagai Pendamping Proses Produk Halal ini, Saksi dapat mendampingi dan memudahkan pelaku UMK lain untuk mendapatkan Sertifikat Halal gratis, termasuk pelaku usaha nonmuslim yang sangat berkeinginan memiliki Sertifikat Halal untuk produk yang dijualnya. Selain menjalankan usaha minuman, Saksi juga meluangkan waktu untuk mendampingi pelaku UMK yang mengurus Sertifikasi Halal hingga Sertifikat Halalnya terbit. Dalam kurun waktu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan saat ini telah terdapat sebanyak 139 pelaku UMK yang sudah Saksi dampingi. Saksi bersyukur sekali bahwa setelah adanya Perpu Cipta Kerja, awalnya proses membutuhkan waktu 2 sampai 3 bulan, namun saat ini dengan adanya Komite Fatwa Produk Halal cukup 2 sampai 4 minggu sudah bisa terbit Sertifikat Halalnya. 164 Melalui pekerjaan baru sebagai Pendamping Proses Produk Halal selain bisa membantu para UMK Saksi juga bisa menambah penghasilan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari karna sebagai tulang punggung bagi anak- anak dan orang tua Saksi. 3. Pengajuan Sertifikasi Halal Terdigitalisasi Dampak berlakunya Perpu Cipta Kerja khususnya terkait dengan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Saksi selaku UMK maupun selaku Pendamping Proses Produk Halal, sangat merasa dimudahkan baik dalam pengajuan mapun dalam melakukan pendampingan Sertifikasi Halal. Hal ini dikarenakan Pemerintah menyiapkan sistem yang terdigitalisasi secara nasional baik terkait permohonan Sertifikasi Halal maupun pelaporan dari Pendamping Proses Produk Halal. 4. Kemudahan Dalam Mendapatkan NIB Salah satu syarat untuk bisa mengajukan sertifikasi halal harus memiliki NIB. Hampir rata-rata pelaku UMK yang Saksi dampingi belum memiliki NIB. Saksi selaku Pendamping Proses Produk Halal, sangat merasa dimudahkan dalam memberikan pendampingan membuat NIB. Hal ini dikarenakan Pemerintah menyiapkan sistem yang terdigitalisasi secara nasional terkait permohonan NIB. Rata-rata Saksi mendampingi pembuatan NIB kepada pelaku UMK hanya membutuhkan waktu rata-rata 10 menit. 2. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A. Membuka keterangan Saksi dalam Permohonan Uji Formil ini, dapat Saksi terangkan bahwa benar Saksi telah berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Sosialisasi Cipta Kerja (sebanyak enam kegiatan) yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja, selanjutnya dinyatakan sebagai Satgas UUCK. Partisipasi Saksi dalam enam kegiatan dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut: No Kota Waktu Kegiatan Kapasitas 1 Bali 14 Juli 2022 FGD Jaring Aspirasi dalam Rangka Implementasi dan Penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja Narasumber 2 Bandung 28 Juli 2022 Diskusi dan Jaring Aspirasi dalam Rangka Narasumber 165 Implementasi dan Penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja 3 Yogyakarta 25 Agustus 2022 FGD Jaring Aspirasi dalam Rangka Penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja Narasumber 4 Bali 13 November 2022 FGD dengan Topik: Undang-Undang Cipta Kerja Dan Aturan Turunannya Dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum Peserta 5 Yogyakarta 2 Maret 2023 Kupas Tuntas Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan) Narasumber 6 Bali 10 Maret 2023 FGD dengan Topik: Rancangan Undang- Undang tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja dan Aturan Terkait Dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum Narasumber Dapat Saksi sampaikan bahwa peserta dalam kegaitan Sosialisasi di atas meliputi: 1. Para pakar; 2. Staf pengajar dari Perguruan Tinggi; 3. Perwakilan Pemerintah Daerah; 4. Serikat Buruh; 5. Mahasiswa; 6. Pengusaha UMKM; 7. Kadinda dan pengusaha lokal; 8. Organisasi masyarakat; 9. Pemuka Masyarakat; dan 10. LSM lingkungan. Sesuai dengan bidang pengetahun yang dipelajari Saksi terkait Demografi dan Ketenagakerjaan, maka topik yang disampaikan Saksi adalah sebagai berikut. UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: 166 Tinjauan Perspektif Demografi dan Ketenagakerjaan Pembahasan: 1. Pembangunan dan Bonus Demografi Merujuk pada Teori Transisi Demografi yang menjelaskan kaitan antara pembangunan dan perubahan variabel demografi (kelahiran dan kematian). Pada tahap ini menurut Teori Transisi Demografi Indonesia sedang mengalami apa yang di sebut Bonus Demografi. Perubahan dalam kelahiran dan kematian telah menyebabkan terjadi perubahan dalam struktur umur penduduk. Pada saat ini sampai pada tahun 2040, struktur penduduk Indonesia berusia 15-65 tahun (usia produktif) secara proporsional mencapai 68%. Besarnya usia produktif itu merupakan keunggulan Indonesia bila dapat dimaanfaatkan dalam mendorong pembangunan. Tapi bila tidak dapat dimanfaatkan akan menjadi beban. Untuk memanfaatkan bonus demografi itu diperlukan menciptakan perluang kerja. 2. Transformasi Tenaga Kerja Mengutip Teori Transformasi Struktur Sektoral Angkatan Kerja (Clark, 1957, dikutip dari Lyn Squire, 1982, Employment Policy in Developing Countries, World Bank). Transformasi itu terjadi karena angkatan kerja di sektor pertanian menurun kemudian dikuti kenaikan pekerja di sektor industri (manufaktur) dan disusul meningkat di sektor jasa. Dalam proses transformasi itu dibarengi dengan transformasi sosial peluang kerja produktif meningkat diikuti penghasilan meningkat. Pengangguran dan kemiskinan menurun diikuti perubahan sosial. Menurut Clark pengalaman itu tidak terjadi di negara-negara sedang berkembang, termasuk di Indonesia. Angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian menurun tetapi lebih banyak diserap di sektor jasa daripada sektor industri (manufaktur). Sektor jasa yang banyak menyerap angkatan kerja yang beralih dari sektor pertanian kebanyakan diserap di berbagai kegiatan tergolong sektor informal tahun 2022 angkatan kerja 60% terserap di sektor informal. Angkatan kerja yang di sektor manufaktur hanya sekitar 20%. Rendahnya angkatan kerja yang bekerja di sektor manufaktur (industri). Salah satunya karena hambatan proses investasi di Indonesia. Pada tahun 2019 diberitakan ada 33 perusahaan di Tiongkok keluar, 23 memilih Vietnam, lainnya investasi ke Malaysia, Thailand, Kamboja. Nggak 167 ada yang ke Indonesia," tegas Presiden di depan para menteri Kabinet Kerja kala membuka rapat terbatas yang membahas perkembangan perekonomian dunia, (CNBC, Rabu (4/9/2019). Dipilihnya negara-negara tetangga itu bukan tanpa alasan. Negara-negara itu ini dinilai memiliki keunggulan dibanding Indonesia dalam menarik minat relokasi dari China. Stabilitas politik, keamanan, kemudahan perizinan dan produktivitas tenaga kerja menjadi kunci keberhasilan negara-negara tetangga itu menarik investor. 3. Pandemi Covid-19, Geopolitik Global, serta Perang Rusia-Ukraina Selama dua tahun Pandemi global COVID-19 telah melanda dunia, termasuk Indonesia. Pandemi itu menyebabkan pelambatan aktivitas ekonomi dunia, termasuk di Indonesia. Situasi itu berdampak terhadap penurunan penciptaan kesempatan kerja dan besarnya jumlah pekerja yang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada tahun 2020, data hasil rekonsiliasi Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan pada Mei 2020 mencatat 1,7 juta orang pekerja terdampak pandemi COVID-19. Studi LIPI (2020) menyatakan mayoritas pekerja yang terkena PHK berusia muda (15–24 tahun). Sektor yang pekerjanya mengalami PHK tertinggi yaitu konstruksi, perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi. Studi Bank Dunia (2020) menyatakan sebanyak 24 persen respondennya terkena PHK pada akhir Mei 2020, dan mayoritas bekerja di sektor manufaktur, konstruksi, transportasi, dan staf gudang. Sementara, 64 persen lainnya mengalami pengurangan upah. Selain itu, terdapat pula pekerja di sektor jasa (46 persen) yang beralih pekerjaan ke sektor agrikultur. Pekerja yang paling terdampak pandemi COVID-19 adalah mereka yang lulusan SMK dan bekerja di perkotaan (Smeru Research Institute, 2022). Kemudian, di sisi lainnya dapat dijelaskan pula pada Tahun 2022, perekonomian dunia mengalami ketidakpastian. Di samping masih menghadapi pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian global. Perang Rusia-Ukraina menyebabkan pasokan energi ke Eropa terhambat dan terganggunya supply chain beberapa komoditas yang dibutuhkan industri. Situasi itu dapat mempengaruhi kinerja industri dan rumah tangga, meningkatnya harga bahan makanan dan komoditas termasuk BBM. Kondisi ini memicu inflasi 168 yang tinggi, sehingga berpotensi menyebabkan resesi ekonomi akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan beradaptasi pada ketidakpastian kondisi ekonomi global, puluhan perusahaan Start Up di Indonesia mengurangi karyawannya. CNBC pada 30 Desember 2022, melaporkan daftar terbaru puluhan perusahaan Start Up memPHK karyawan. Perusahaan Start Up melakukan PHK akibat perusahaan ada yang pusat nya di Amerika melakukan effisensi. 4. Undang-undang Cipta Kerja Dengan metode omnibus law telah disusun Undang-undang Cipta Kerja sebagai salah satu upaya memperbaiki Undang-undang yang selama ini di duga menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Dari sebanyak 78 undang-undang disederhanakan menjadi satu undang-undang. Upaya itu diharapkan dapat meningkatkan investasi di sektor industri dengan mengembangkan ekosistem investasi yang diharapkan dapat mendorong akselerasi transformasi ekonomi dan sosial dan dapat memanfaatkan bonus demografi, keunggulan yang dimiliki Indonesia. Tujuan Undang-Undang Cipta Kerja antara lain termaktub dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Pasal 6 Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b. ketenagakerjaan; c. kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, UMKM serta perkoperasian; d. kemudahan berusaha; e. dukungan riset dan inovasi; f. pengadaan lahan; g. kawasan ekonomi; h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Pasal 7 yang memuat peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi: a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan pengadaan lahan; c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d. penyederhanaan persyaratan investasi. 169 Mencermati apa yang tersurat di Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Cipta Kerja penuh harapan bahwa dalam implementasi dapat mempermudah para investor dalam mengurus proses investasi di Indonesia. Kalau itu dapat berjalan sesuai dengan harapan maka investasi akan masuk ke Indonesia. Peluang kerja tercipta pertumbuhan ekonomi meningkat maka Bonus Demografi tidak menjadi beban tetapi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan peluang kerja dan perubahan sosial (meningkatnya kesejahteraan dan menurunnya kemiskinan). Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Saksi hormati, adapun pandangan yang Saksi sampaikan saat diskusi Sosialisasi adalah sebagai berikut: 1. Saat ini dalam jumlah besar angkatan kerja kehilangan pekerjaan dan menemui kesulitan mendapatkan pekerjaan akibat keterbatasan peluang kerja bersamaan dengan disrupsi teknologi 4.1, dampak pandemi global Covid-19, dan implikasi ketidakpastian ekonomi global. Perpu Cipta Kerja diterbitkan sebagai salah satu upaya untuk penciptaan peluang kerja. 2. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan investasi masuk ke Indonesia. Strategi itu diharapkan dapat menciptakan peluang kerja di sektor industri. Sektor yang cukup penting dalam menyerap angkatan kerja usia produktif (milenial), yang secara proporsional meningkat seiring dengan bonus demografi. Transformasi struktural angkatan kerja itu diharapkan dibarengi dengan transformasi sosial, menurunnya pengangguran dan kemiskinan diiringi dengan perubahan budaya dan perilaku sosial. 3. Mencermati apa yang tersurat di Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Cipta Kerja penuh harapan bahwa dalam implementasi dapat mempermudah para investor dalam mengurus proses investasi di Indonesia. Kalau itu dapat berjalan sesuai dengan harapan maka investasi akan masuk ke Indonesia. Peluang kerja tercipta pertumbuhan ekonomi meningkat maka persoalan sosial pengangguran terbuka dan kemiskinan dapat diatasi. Mencapai Indonesia maju di tahun 2045 tidak hanya sekadar impian tetapi bisa menjadi kenyataan. 4. Terbitnya Perpu Cipta Kerja dapat mengisi ketidakpastian regulasi (hukum) setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan perlu merevisi 170 Undang-undang Cipta Kerja yang diajukan Pemerintah. Pemerintah harus mengikuti prosedur dan melibatkan masyarakat dalam pembuatan undang-undang. Juga harus merevisi naskah Undang-Undang Cipta Kerja dalam waktu dua tahun hingga bulan November 2023. 5. Undang-Undang Cipta Kerja sebagai upaya memecahkan persoalan investor terkait dengan keluhan perizinan, hambatan regulasi, pengadaan tanah, dan lain-lain. Satu lagi keluhan investor yang perlu menjadi perhatian dan perlu dicarikan solusi adalah rendahnya keterampilan angkatan kerja Indonesia. Maka selain Undang-Undang Cipta Kerja, perlu ada strategi untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian angkatan kerja dan pekerja muda (milenial) melalui pelatihan vokasi bersertifikat keahlian (kompetensi). 6. Agar kenaikan upah minimum dinaikkan diatas kenaikan inflasi. Usul ini didasarkan pertimbangan teori. Teori Upah Nominal dan Upah Riil (Nominal and Real Wage Theori): Teori ini mengatakan bahwa upah nominal (jumlah uang yang diterima pekerja) harus mengikuti inflasi agar daya beli pekerja tidak berkurang. Pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan inflasi dapat mendorong peningkatan upah nominal agar pekerja tetap memiliki daya beli yang sama. Upah riil, yang mengukur daya beli pekerja berdasarkan harga-harga, bisa berkurang jika inflasi lebih tinggi dari pada kenaikan upah. 7. Upah minimum hanya diberlakukan bagi pekerja yang bekerja kurang dari 1 tahun. Sedang pekerja yang sudah bekerja di atas satu tahun diberlakukan upah yang didasarkan pada skala upah yang disusun perusahaan. Seluruh keterangan Saksi didasarkan pada kondisi dan kenyataan yang sebenarnya sebagaimana Saksi telah menjaminnya di bawah sumpah peradilan. [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangannya di dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2023 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 13 Juli 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2023, serta keterangan tambahan bertanggal 17 Juli 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 171 I. Proses Pembentukan UU 6/2023 Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD 1945 Dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan pengujian formil UU 6/2023 dengan dalil sebagai berikut: DALAM PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023 Bahwa Para Pemohon Perkara 46 menyampaikan permasalahan pada intinya sebagai berikut: 1. Pembentukan UU 6/2023 tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 (vide Perbaikan Permohonan hlm 43-55); 2. Pembentukan UU a quo tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 (vide Perbaikan Permohonan hlm 55-61); 3. UU 6/2023 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan jaminan kepastian hukum karena tidak menghormati Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (vide Perbaikan Permohonan hlm 61-66) Berdasarkan dalil tersebut, secara umum Para Pemohon menyampaikan petitum sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan berlaku kembali seluruh pasal dari seluruh undang-undang yang diubah dan dihapus oleh UU 6/2023 terhitung sejak putusan ini diucapkan. (Perkara Nomor 41); 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. Keterangan DPR RI 172 A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DALAM PENGUJIAN SECARA FORMIL Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada sidang 4 Mei 2021, mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian secara formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9] mempertimbangkan sebagai berikut: “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang- Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil …” Oleh karena itu, perlu dibuktikan lebih lanjut hubungan pertautan yang langsung antara Para Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian secara formil. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Perkara 46 a. Para Pemohon mendalilkan bahwa pembentukan UU a quo telah bertentangan dengan konstitusi karena menghalangi hak konstitusional Para Pemohon untuk memajukan diri, masyarakat, dan bangsa secara kolektif dalam memperjuangkan hak asasi anggota atau pekerja nya serta untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (vide perbaikan permohonan hlm. 11) b. Bahwa Para Pemohon mendalilkan UU a quo secara substansi tidak berbeda dengan UU 11/2020 yang sebelumnya inkonstitusional bersyarat, serta UU a quo mengandung cacat formil karena bertentangan dengan UU Pembentukan PUU (vide Perbaikan Permohonan hlm 15-42) Terhadap dalil kedudukan hukum tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut: 173 1) Bahwa dibentuknya UU a quo sama sekali tidak mengurangi hak Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dibentuknya UU a quo justru telah memberikan kepastian hukum bagi Para Pemohon dalam menjalankan profesinya serta dalam memperjuangkan hak anggota dan tujuan organisasinya karena UU a quo dibentuk salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi, baik dalam bidang perkebunan, pertanian, maupun ketenagakerjaan. Dalam sektor pertanian, adanya UU a quo dapat mendorong terciptanya sektor pertanian dan perkebunan yang resilien dan berkelanjutan melalui pendanaan riset, pengembangan teknologi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusianya. Sedangkan untuk sektor ketenagakerjaan, dibentuknya UU a quo telah menempatkan pekerja sebagai aset vital dalam pergerakan ekonomi negara sehingga dapat menjamin hak-hak pekerja dan memberikan kesempatan serta perlakuan yang sama bagi pekerja tanpa adanya diskriminasi. 2) Selain itu, Para Pemohon juga tidak menjelaskan terkait aspek pembentukan undang-undang a quo yang dianggap membatasi hak asasi Para Pemohon dalam memperjuangkan hak pekerja yang berada di bawah organisasi atau serikat pekerja atau perkumpulan yang dinaungi oleh Para Pemohon. 3) Bahwa perubahan terhadap suatu undang-undang adalah hal yang wajar dilakukan karena dianggap tidak memadai, sudah tidak relevan dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini, dan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. c. Bahwa Pemohon VII beranggapan UU a quo dibuat dengan tergesa-gesa hingga melahirkan proses yang tidak demokratis dan kurang memberikan ruang pelibatan Para Pemohon dan masyarakat secara luas dalam proses pembentukannya (vide Perbaikan Permohonan hlm. 29). Kemudian Para Pemohon juga telah dirugikan karena tujuan organisasi untuk memperjuangkan dan melindungi hak pekerjanya tidak tercapai karena Pemerintah dan DPR RI tidak menghargai dan menghormati serta tidak melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (vide Perbaikan Permohonan halaman 42-43). 174 Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut: 1) Bahwa Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 telah memberikan kewenangan kepada DPR RI untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diajukan oleh Presiden. Meskipun demikian, DPR RI selaku pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti Perppu tersebut telah melakukan serangkaian kegiatan guna mendapatkan masukan atas Perppu tersebut sebelum disahkan menjadi undang-undang, yakni salah satunya pada tanggal 14 Februari 2023, dimana DPR RI mengundang berbagai elemen masyarakat dalam RDPU dan dihadiri dari kalangan ekonom, lembaga riset, hingga akademisi (vide lampiran No.3) Hal ini guna memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang salah satunya adalah asas keterbukaan dan prinsip meaningful participation. 2) Selain itu, DPR RI juga telah melakukan beberapa hal untuk memperbaiki UU 11/2020 yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yaitu dengan menetapkan UU Perubahan Kedua atas UU Pembentukan PUU yang memuat metode omnibus dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan ditetapkannya UU tersebut maka penggunaan metode omnibus telah memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan serta telah memenuhi amanat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah tersebut telah menunjukkan komitmen bersama antara DPR RI dan Pemerintah guna mematuhi dan melaksanakan amanat Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020. Hal tersebut juga terlihat dalam dasar Konsiderans Menimbang dibentuknya UU a quo yang mendasarkan bahwa pembentukan UU a quo guna melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020. Sehingga, anggapan Para Pemohon tersebut sangat tidak berdasar. 4) Apabila Para Pemohon a quo merasa tidak diilibatkan dalam proses pembentukan UU a quo, maka perlu dipahami bahwa masyarakat yang 175 dilibatkan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam proses pembentukan UU tersebut (vide Pasal 96 ayat (3) UU Pembentukan PUU). Sedangkan, dalam permohonannya Para Pemohon sama sekali tidak menguraikan urgensi dilibatkannya Para Pemohon dalam pembentukan UU a quo, maka tidak ada hubungan pertautan langsung dari Para Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU 6/2023 terhadap UUD 1945. Meskipun demikian, terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian formil, DPR RI memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan Permohonan a quo sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana disebutkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan Nomor 62/PUU-XVII/2019. Dalam hal ini, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian UU a quo secara formil. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Untuk memenuhi upaya tersebut, diperlukan suatu kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka meningkatkan penciptaan dan 176 perluasan lapangan kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. 2. Bahwa pengaturan yang terkait dengan upaya penciptaan lapangan kerja di dalam legislasi saat ini memiliki banyak permasalahan diantaranya adalah banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan (over-regulated), banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (overlapping), disharmoni antar peraturan dan rumitnya teknis pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini yang melandasi perlunya penerapan metode Omnibus Law dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan legislasi tersebut. Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan undang-undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif. 3. Bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait. Bahwa pengaturan mengenai Cipta Kerja di undang-undang sebelumnya yaitu UU 11/2020 telah diajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIIl2020. 4. Bahwa sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 tersebut, pembentuk undang-undang telah melakukan berbagai upaya sebagai berikut: a. Membentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan PUU) 177 yang telah mengatur dan memuat metode omnibus dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan hadirnya UU Pembentukan PUU tersebut, maka penggunaan metode omnibus telah memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar dalam penyusunan peraturan perundang- undangan; b. Perbaikan terhadap kesalahan teknis penulisan atas UU 11/2020 antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial. 5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, dan dalam periode tersebut, tidak diperbolehkan untuk membuat kebijakan strategis, berdampak luas, dan pembentukan peraturan pelaksanaan baru. Hal ini menimbulkan dampak bagi pelaku usaha terkait keputusan untuk berusaha atau berinvestasi di Indonesia. Selain itu, pelaku usaha yang sudah berinvestasi dihadapkan pada kekosongan hukum dan/atau tidak memadainya perangkat peraturan perundang-undangan yang saat ini ada karena perubahan peraturan pelaksanaan yang diperlukan tidak dapat dilakukan. Dari sisi Pemerintah, dampak lain juga timbul karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 membatasi kemampuan Pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif perekonomian global akibat adanya larangan pembuatan kebijakan strategis. Oleh karena itu, timbul situasi kegentingan memaksa karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perlu untuk segera dilaksanakan karena jika tidak dilaksanakan, maka upaya untuk beradaptasi dengan situasi global sulit untuk dilakukan. 6. Bentuk Perppu dipilih oleh pemerintah dan merupakan salah satu langkah mitigasi dampak krisis global karena jika melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara normal akan membutuhkan waktu dan tahapan yang lebih panjang, sedangkan sampai saat ini tidak ada negara yang dapat menjamin kapan gejolak ekonomi akan selesai dan tidak dapat dipastikan pula seberapa dalam perlambatan/pemburukan perekonomian 178 sebagai dampak pasca pandemi Covid-19, resesi ekonomi global, dan dampak ekonomi dari konflik Rusia-Ukraina, dan situasi ini akan berdampak langsung tidak hanya pada kelompok UMK dan kelompok masyarakat rentan karena mereka akan berhadapan langsung dengan dampak ketidakpastian situasi global, tetapi juga pada global investors yang merasakan urgensi dalam mencari kepastian untuk mengevaluasi kembali peluang investasi mereka di Indonesia setelah masa sulit yang panjang dari Covid-19. 7. Bahwa oleh karenanya pembentuk undang-undang perlu untuk melakukan perbaikan pengaturan mengenai Cipta Kerja melalui penggantian terhadap UU 11/2020 yang diwujudkan dengan Pengundangan Perppu 2/2022 dan saat ini telah disetujui oleh DPR RI untuk menjadi UU 6/2023. Bahwa dengan dibentuknya UU 6/2023 diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dengan memberikan dasar hukum dalam upaya menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. 8. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah tersebut telah menunjukkan komitmen bersama antara DPR RI dan Pemerintah guna mematuhi dan melaksanakan amanat Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020. Hal tersebut juga terlihat dalam dasar Konsiderans Menimbang dibentuknya UU a quo yang mendasarkan bahwa pembentukan UU a quo guna melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU 6/2023 1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pada intinya proses penerbitan Perppu 2/2022 dan proses penetapannya menjadi UU 11/2020 mengalami cacat secara formil karena tidak memenuhi ketentuan “masa persidangan berikutnya”. Terhadap dalil tersebut DPR RI menerangkan sebagai berikut: 179 a. Bahwa Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 mengatur sebaagai berikut: “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.” Pengaturan dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 tersebut memberikan kewenangan kepada DPR RI untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu yang diajukan oleh Presiden pada masa persidangan yang berikut. Selanjutnya, apabila DPR RI memberikan persetujuan terhadap Perppu, maka akan ditindaklanjuti dengan persetujuan penetapan Perppu menjadi undang-undang. Apabila DPR RI tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu, maka dikeluarkan undang-undang pencabutan Perppu tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 22A UUD 1945, tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang yang telah dilaksanakan dengan dibentuknya UU Pembentukan PUU. b. Berdasarkan UU Pembentukan PUU, mekanisme pembentukan undang- undang yang menyetujui ataupun tidak menyetujui Perppu tersebut diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 71 ayat (1) UU Pembentukan PUU yang mengatur sebagai berikut: Pasal 52 (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. (2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. (3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. (6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang- Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. (7) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada 180 ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. (8) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Pasal 71 ayat (1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan Rancangan Undang- Undang. c. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Pembentukan PUU mekanisme pembahasan penetapan RUU Penetapan Perppu Menjadi Undang-Undang disamakan mekanismenya dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), oleh karena itu mekanismenya dipersamakan dengan mekanisme pembahasan RUU biasa dalam Pasal 50 UU Pembentukan PUU yang mengatur mengenai saat waktu dimulainya pembahasan RUU, yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut: Pasal 50 (1) Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. (2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR. (3) DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima. (4) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan. d. Selanjutnya berdasarkan Pasal 71 UU Pembentukan PUU, maka pembahasan penetapan Perppu tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 UU Pembentukan PUU. Sehingga pembahasan tersebut melalui dua tingkat pembicaraan yang terdiri dari Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. e. Bahwa terdapat perbedaan pembahasan undang-undang secara umum dengan undang-undang penetapan Perppu yakni terkait jangka waktu. Pada pembahasan undang-undang biasa dapat dilakukan pada satu 181 periode dan terdapat mekanisme yang memungkinkan pembahasan rancangan undang-undang tersebut untuk dilanjutkan pembahasannya pada periode selanjutnya (Pasal 71A UU Pembentukan PUU). Berbeda halnya dengan pembahasan Perppu yang harus disahkan pada “persidangan yang berikut”, yang berimplikasi pada singkatnya jangka waktu pembahasan Perppu tersebut. f. Ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU memberikan kewajiban kepada DPR RI untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan undang-undang, melakukan kegiatan konsultasi publik melalui RDPU, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya, menjadikan hasil kegiatan konsultasi publik sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan RUU, dan DPR RI dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat tersebut. Mengingat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU tersebut membutuhkan waktu, maka ketentuan mengenai Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 yang mengharuskan DPR RI menyetujui pada persidangan berikutnya tidak dapat secara rigid diterapkan. Hal ini selaras dengan concurring opinion Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Moch. Mahfud MD dalam perkara Nomor 138/PUU- VII/2009 sebagai berikut: "Namun akhir-akhir ini ada perkembangan penting dalam ketatanegaraan kita sehingga saya ikut menyetujui agar Perpu dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi terutama melalui titik tekan dalam penafsiran konstitusi. Dalam kaitan antara perkembangan ketatanegaraan dan pengujian Perpu ini saya melihat perlunya penafsiran atas isi UUD 1945 tidak hanya bertumpu pada original intent, tafsir historik, dan tafsir gramatik melainkan harus menekankan pada penafsiran sosiologis dan teleologis. Perkembangan ketatanegaraan di lapangan yang menjadi alasan bagi saya untuk menyetujui dilakukannya judicial review terhadap Perpu oleh Mahkamah Konstitusi adalah hal-hal sebagai berikut: Akhir-akhir ini timbul perdebatan, apakah penilaian untuk memberi persetujuan atau tidak atas Perpu oleh DPR dilakukan pada masa sidang berikutnya persis pada masa sidang setelah Perpu itu dikeluarkan ataukah pada masa sidang berikutnya dalam arti kapan saja DPR sempat sehingga pembahasannya dapat diulur-ulur. Dalam kenyataannya Perpu yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo baru dibahas oleh DPR setelah melampaui masa sidang pertama sejak Perpu ini dikeluarkan. Seperti diketahui Perpu a quo diundangkan pada tanggal 22 September 2009, sedangkan masa 182 sidang DPR berikutnya (DPR baru, hasil Pemilu 2009) adalah tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 4 Desember 2009, tetapi Perpu a quo tidak dibahas pada masa sidang pertama tersebut. Kalau Perpu tidak dapat diuji oleh Mahkamah maka sangat mungkin suatu saat ada Perpu yang dikeluarkan tetapi DPR tidak membahasnya dengan cepat dan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan, padahal Perpu tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Oleh sebab itu menjadi beralasan, demi konstitusi, Perpu harus dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi agar segera ada kepastian dapat atau tidak dapat terus berlakunya sebuah Perpu. Timbul juga polemik tentang adanya Perpu yang dipersoalkan keabsahan hukumnya karena tidak nyata-nyata disetujui dan tidak nyata-nyata ditolak oleh DPR. Dalam kasus ini DPR hanya meminta agar Pemerintah segera mengajukan RUU baru sebagai pengganti Perpu. Masalah mendasar dalam kasus ini adalah bagaimana kedudukan hukum sebuah Perpu yang tidak disetujui tetapi tidak ditolak secara nyata tersebut. Secara gramatik, jika memperhatikan bunyi Pasal 22 UUD 1945, sebuah Perpu yang tidak secara tegas mendapat persetujuan dari DPR “mestinya” tidak dapat dijadikan Undang-Undang atau tidak dapat diteruskan pemberlakuannya sebagai Perpu, tetapi secara politis ada fakta yang berkembang sekarang ini bahwa “kesemestian” tersebut masih dipersoalkan, sehingga sebuah Perpu yang tidak disetujui oleh DPR (meski tidak ditolak secara nyata) masih terus diberlakukan sampai dipersoalkan keabsahan hukumnya karena dikaitkan dengan satu kasus. Dalam keadaan ini menjadi wajar jika Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu. Terkait dengan tidak disetujuinya sebuah Perpu oleh DPR ada juga pertanyaan, sampai berapa lama atau kapan sebuah Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR harus diganti dengan Undang-Undang Pencabutan atau Undang-Undang Pengganti. Karena tidak ada kejelasan batas atau titik waktu maka dalam pengalaman sekarang ini ada Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR tetapi RUU penggantinya atau pencabutannya baru diajukan setelah timbul kasus yang berkaitan dengannya. Oleh sebab itu menjadi wajar pula, demi tegaknya konstitusi, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu. Dapat terjadi suatu saat Perpu dibuat secara sepihak oleh Presiden tetapi secara politik DPR tidak dapat bersidang untuk membahasnya karena situasi tertentu, baik karena keadaan yang sedang tidak normal maupun karena sengaja dihambat dengan kekuatan politik tertentu agar DPR tidak dapat bersidang. Bahkan dapat juga dalam keadaan seperti itu ada Perpu yang melumpuhkan lembaga-lembaga negara tertentu secara sepihak dengan alasan kegentingan yang memaksa sehingga ada Perpu yang terus dipaksakan berlakunya sementara persidangan- persidangan DPR tidak dapat diselenggarakan. Dengan memerhatikan kemungkinan itu menjadi wajar apabila Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas Perpu.” 183 Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa praktik penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi salah satu contoh undang-undang yang menetapkan Perppu yang tidak dilakukan pada masa persidangan berikutnya dianggap oleh Mahkamah Konstitusi bukan merupakan permasalahan konstitusional. Terlebih DPR RI membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat memenuhi partisipasi bermakna sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU Pembentukan PUU. g. Selanjutnya DPR RI menjelaskan kronologis pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang sebagai berikut: 1) Bahwa Perppu 2/2022 diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841). Pengundangan tersebut dilakukan oleh Pemerintah dalam Masa Persidangan II DPR RI, yang dimulai dari tanggal 1 November 2022 dan berakhir pada tanggal 9 Januari 2023. Jadwal Masa Persidangan II tersebut telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI pada tanggal 19 September 2022. 2) Bahwa DPR RI menerima surat tertanggal 9 Januari 2023 dari Presiden RI dengan Nomor R-01/Pres/01/2023 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hal ini bersamaan dengan berakhirnya Masa Persidangan II, yaitu tanggal 9 Januari 2023. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) UU Pembentukan PUU, yang memberikan jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk mulai membahas RUU sejak surat Presiden diterima, maka DPR RI melakukan serangkaian prosedur pembahasan Perppu 2/2022. 3) Selanjutnya Masa Persidangan III dibuka dalam Rapat Paripurna pada tanggal 10 Januari 2023 dan setelah melalui mekanisme administrasi persidangan di DPR RI, pada tanggal 14 Februari 2023 Rapat Badan 184 Musyawarah DPR RI menugaskan Badan Legislasi DPR RI sebagai Alat Kelengkapan yang membahas RUU berdasarkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor T/157/PW.01/02/2023 perihal Penugasan untuk membahas RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kemudian setelah memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang sesuai dengan Pasal 54 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Badan Legislasi DPR RI melakukan serangkaian kegiatan pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang. 4) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 untuk menindaklanjuti surat tersebut maka Badan Legislasi memulai melakukan pembahasan dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka Pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang- Undang dengan agenda Penjelasan Pemerintah atas Perppu 2/2022, dengan pokok-pokok sebagai berikut: a) Dalam rangka Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, telah dilakukan pertama dengan persetujuan bersama, DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah mengatur dan memuat metode omnibus sebagai landasan hukum baku dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; b) Pembentukan Satgas Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengakomodir aspirasi masyarakat. c) Pembentukan Satgas Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan partisipasi bermakna atau meaningfull participation yang mencakup tiga komponen yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban (right to be explained); 185 d) Penyelesaian penelitian, penelusuran, pengecekan kembali atas kesalahan teknis penulisan dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyangkut huruf yang tidak lengkap, perujukkan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik nomor urut, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang bersifat tidak substansial. 5) Selanjutnya pada tanggal 14 Februari Badan Legislasi melakukan Rapat Pleno dengan agenda rapat dengar pendapat umum dengan narasumber-narasumber/pakar dari unsur akademisi dalam rangka Pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang. 6) Pada tanggal 15 Februari 2023 Badan Legislasi melaksanakan pembahasan dalam Rapat Panja RUU tentang Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang, untuk dimintakan persetujuan dari Anggota Panja. 7) Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 Badan Legislasi melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah dengan agenda pembicaraan tingkat I dan memutuskan bahwa RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang disetujui untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II, yaitu dalam Rapat Paripurna DPR RI. Pengambilan keputusan dalam pembicaraan tingkat I diambil setelah mendengar pendapat 9 (sembilan) fraksi di DPR RI, yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) fraksi yang menyetujui dan 2 (dua) fraksi yang menolak. 8) Bahwa mengingat Masa Persidangan III ditutup pada tanggal 16 Februari 2023 dan terdapat mekanisme penjadwalan rapat-rapat di DPR yang harus dilakukan, maka tidak terdapat waktu yang cukup untuk menjadwalkan agenda Pengambilan Keputusan Tingkat II RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Februari 2023. Oleh karena itu Pengambilan Keputusan Tingkat II RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang baru dapat dilaksanakan pada Masa Persidangan IV yang dibuka pada tanggal 14 Maret 2023. Disamping itu perlu disampaikan bahwa setelah penutupan Masa Persidangan III tanggal 16 Februari DPR menjalani Masa Reses Persidangan III tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 13 Maret 2023. Sehingga 186 dalam masa reses tersebut DPR RI dapat lebih memiliki kesempatan untuk mendengar dan mencermati masukan- masukan dari publik. Badan Legislasi DPR RI akan dapat menggunakan masa reses tersebut untuk menerima aspirasi masyarakat. 9) Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 dilaksanakan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. 10) Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 setelah melalui mekanisme persidangan maka dilaksanakan Rapat Paripurna dengan salah satu agenda yaitu Pembicaraan Tingkat II RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang. Dalam rapat tersebut tercatat terdapat 7 (tujuh) fraksi yang menyetujui dan 2 (dua) fraksi yang menolak untuk menyetujui Perppu 2/2022 menjadi undang-undang. Selanjutnya pemerintah menindaklanjuti dengan mengundangkan Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada tanggal 31 Maret 2023. h. Bahwa Masa Persidangan III 2022-2023 merupakan Masa Persidangan terpendek pada periode tahun 2022-2023 dengan perbandingan sebagai berikut: Masa Persidangan 2022-2023 Alokasi waktu Keterangan I 16 Agustus 2022-31 Oktober 2022 - Masa sidang 50 hari kalender/35 hari kerja (16 Agustus 2022-4 Oktober 2022) - Masa Reses 27 hari kalender/19 hari kerja (5 Oktober 2022-31 Oktober 2022) II 1 November 2022-9 Januari 2023 - Masa sidang 45 hari kalender/33 hari kerja (1 November 2022-15 Desember 2022) - Masa reses 25 hari kalender/17 hari kerja (16 Desember 2022-9 Januari 2023) 187 Masa Persidangan 2022-2023 Alokasi waktu Keterangan III 10 Januari 2023-13 Maret 2023 - Masa sidang 38 hari kalender/28 hari kerja (10 Januari 2023-16 Februari 2023) - Masa reses 25 hari kalender/17 hari kerja (17 Februari 2023-13 Maret 2023 IV 14 Maret 2023-15 Mei 2023 - Masa sidang 31 hari kalender/20 hari kerja (14 Maret 2023-13 April 2023) - Masa reses 32 hari kalender/17 hari kerja (14 April 2023-15 Mei 2023) V 16 Mei 2023-15 Agustus 2023 - Masa sidang 59 hari kalender/39 hari kerja (16 Mei 2023-13 Juli 2023) - Masa Reses 33 hari kalender/22 hari kerja (14 Juli 2023-15 Agustus 2023) Hal ini tentunya menjadi perhatian DPR RI dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan atas RUU Penetapan Perppu 2/2022. i. Bahwa terkait dengan frasa “persidangan yang berikut”, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: 1) Bahwa secara etimologi, KBBI memberikan arti kata “berikut” dapat dimaknai sebagai “yang datang sesudah ini; yang menjadi lanjutannya”. Berdasarkan arti kata tersebut, maka kata “berikut” tidak memiliki batasan waktu, angka, maupun jumlah, yang artinya dapat kapan saja selama tahapan tersebut memang yang menjadi kelanjutannya. 2) Sebagaimana telah DPR RI kemukakan sebelumnya, Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Moch. Mahfud MD dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 yang pada intinya menyatakan bahwa dapat terjadi saat Perppu dibuat oleh presiden tetapi secara politik atau hal hal tertentu yang menyebabkan DPR RI tidak dapat bersidang untuk membahas Perppu tersebut. 188 3) Terdapat kewajiban bagi DPR RI sebagai pembentuk undang-undang untuk menyerap aspirasi bermakna sesuai dengan amanat Pasal 96 UU Pembentukan PUU dan Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 dan hal ini tentunya membutuhkan waktu, khususnya terkait dengan cipta kerja yang memiliki banyak aspek dan berpengaruh secara langsung terhadap masyarakat. Oleh karenanya terhadap frasa “persidangan berikut” DPR RI tidak memaknai secara rigid harus langsung disetujui atau tidak disetujui pada masa persidangan berikutnya setelah diterimanya berkas yang dikirimkan pemerintah. Melainkan dapat juga dimaknai, sebagai “tahapan-tahapan berikutnya” yang meliputi pelaksanaan RDP, RDPU dan menyerap aspirasi baik pada masa sidang maupun reses dalam rangka melaksanakan kewajiban bagi DPR RI untuk melaksanakan meaningful participation yang tentunya sesuai dengan mekanisme pembentukan undang-undang yang diatur dalam UU Pembentukan PUU. Hal ini pun tentunya dengan memperhatikan concurring opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Moch. Mahfud MD sebagaimana disampaikan dalam Putusan Nomor 138/PUU-VIII/2009. 2. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pada intinya penetapan Perppu 2/2022 oleh Presiden melanggar prinsip ihwal kegentingan memaksa, Terhadap dalil tersebut DPR RI menerangkan bahwa: a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 UUD 1945, apabila terjadi situasi yang genting dan terdapat kekosongan hukum namun tidak cukup waktu untuk membentuk suatu undang-undang sesuai dengan tata cara atau ketentuan yang berlaku dalam pembentukan Undang-Undang pada umumnya, maka Pasal 22 UUD 1945 menyediakan mekanisme lain dengan memberi kewenangan kepada Presiden untuk membuat Perppu. b. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim MK pada Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 pada intinya kegentingan tersebut ditafsirkan dengan memenuhi pedoman pembentukan Perppu diantaranya: 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; 2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; 189 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan; c. Bahwa sinyal positif atas kemampuan Indonesia menghadapi permasalahan perekonomian global yang tentunya akan berdampak terhadap kondisi perekonomian nasional karena hal tersebut akan mengurangi kecemasan masyarakat dan menciptakan geliat perekonomian nasional yang mampu menciptakan kondisi kuat secara nasional sehingga dampak permasalahan ekonomi global tidak akan separah yang dialami oleh negara-negara lain. Sinyal perkembangan perekonomian nasional positif yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2022 tentunya membutuhkan dukungan suatu ekosistem perekonomian yang berketahanan dan siap untuk menghadapi semakin kompleknya permasalahan perekonomian dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia khususnya. Kondisi perekonomian global mampu berubah dengan cepat dalam hitungan detik, perubahan dinamis inilah yang memerlukan kewaspadaan Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat. Ketidakhati-hatian pembentukan regulasi akan berujung pada pertumbuhan ekonomi yang memburuk disebabkan oleh tingginya inflasi dan respon dari sisi moneter. d. Suatu kebijakan tentunya dapat ditujukan sebagai upaya preventif atas hal-hal yang berpotensi merugikan kondisi nasional apabila hal tersebut benar terjadi di Indonesia. Apabila suatu kebijakan nasional dianggap tidak perlu dibentuk hanya karena tidak terjadi suatu hal yang merugikan dan menyulitkan masyarakat maka hal itu sudah menjadi tindakan yang terlambat. Di samping itu, kebijakan yang diambil lebih menunjukkan gagalnya pemerintahan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. e. Bahwa pembentuk undang-undang memandang terdapat kegentingan memaksa dan kekosongan hukum apabila peraturan terkait cipta kerja tidak ditetapkan. Hal ini disebabkan, kondisi Indonesia yang masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas, dikarenakan: 1) Jumlah angkatan kerja pada Februari Tahun 2022 sebanyak 144,01 juta orang, naik 4,20 juta orang dibanding Februari 2021; 190 2) Penduduk yang bekerja sebanyak 135, 61 juta orang, dimana sebanyak 81, 33 juta orang (59, 97%) bekerja pada kegiatan informal; 3) Pendemi corona virus disease 2019 yang telah memberikan dampak kepada 11,53 juta orang (53%) penduduk usia kerja, yaitu pengangguran sebanyak 0,96 juta orang, Bukan Angkatan Kerja sebanyak 0, 55 juta orang, tidak bekerja sebanyak 0,58 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami penguraangan jam kerja sebanyak 9, 44 juta orang; 4) Dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. 5) Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam hal penciptaan lapangan kerja sehingga dibutuhkan langkah/kebijakan strategis dari pemerintah pusat dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja. 6) Selain itu, kondisi saat ini yang terjadi adalah pelemahan pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan kenaikan laju harga yang dikenal dengan fenomena stagflasi. Pada laporan The World Economic Outlook (WEO) Oktober Tahun 2022, International Monetary Fund (IMF) memangkas perkiraan pertumbuhan globalnya menjadi 3,2% pada tahun 2022 dari sebelumnya di angka 3,6% di WEO pada April Tahun 2022. Kondisi perekonomian di dunia diproyeksikan akan memburuk di Tahun 2023, turun pada level 2,7%, jauh di bawah angka 4,9% yang dilaporkan WEO pada Oktober tahun 2021. Revisi pertumbuhan paling tajam dilaporkan untuk perekonomian utama Eropa, perekonomian Amerika Serikat, dan perekonomian Republik Rakyat Tiongkok. Pertumbuhan Amerika Serikat diproyeksikan akan turun pada level 1,0% di Tahun 2023, dari ekspektasi 1,6% di Tahun 2022 dan 5,7 % di Tahun 2021. Ekonomi Zona Eropa yang tumbuh sebesar 5,2% di Tahun 2021 diprediksi akan turun pada level 3,1% Tahun 2022 dan 0,5% di Tahun 2023. Perekonomian Republik Rakyat Tiongkok diperkirakan tumbuh sekitar 3,2% di Tahun 2022 dan 4,4% di Tahun 2023, jauh di bawah 8,1% yang di laporkan tahun lalu. 7) Permasalahan supply chains atau mata rantai pasokan yang dalam berdampak pada keterbatasan suplai, terutama pada barang-barang pokok, seperti makanan dan energi. Kondisi yang demikian tentu akan berdampak pada perekonomian Indonesia akibat dari stagflasi global yang sudah terlihat. 191 Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tadinya diproyeksikan IMF akan pada kisaran 6% pada Tahun 2022 telah dipangkas turun cukup signifikan. Survei Bloomberg dan laporan IMF pada Oktober 2022, Bank Dunia dan Asian Development Bank melihat, pertumbuhak ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,1%-5,3% untuk Tahun 2022 dan turun pada level 4,8% di Tahun 2023. Pada saat bersamaan tekanan inflasi sudah mulai terlihat di mana laju inflasi pada akhir kuartal III Tahun 2022 sudah mencapai hampir 6%. 8) Ketidakpastian tersebut tentunya membutuhkan respon yang cepat dan koordinasi kebijakan yang menjadi jauh lebih kompleks, dimana pemerintah harus menavigasi antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan menahan inflasi. Untuk itu, penguatan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga daya saing ekonomi domestik harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak dan dikarenakan alasan-alasan yang demikian, Pemerintah mengeluarkan Perppu 2/2022 dengan tujuan menciptakan kerja yang seluas- luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata guna memenuhi hak atas penghidupan yang layak. 9) Pembentukan Perppu 2/2022 juga didasari atas prediksi adanya potensi perekonomian dunia akan dihantam resesi pada tahun 2023, hal tersebut didasari pada laporan Bank Dunia yang berjudul “Is a Global Recession Imminent?”. Menurut Menteri Keuangan yang menyampaikan bahwa ancaman resesi dan perlambatan ekonomi global pada tahun 2023 bukanlah tantangan yang mudah, terutama akibat ketegangan geopolitik yang berimbas pada disrupsi rantai pasok global berpotensi berimbas pada perekonomian domestik. Disamping tantangan geopolitik dan resesi ekonomi tersebut, beliau mengatakan dunia juga menghadapi tantangan perubahan iklim yang akan sangat mempengaruhi keuangan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat. (https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1173- 1508/umum/kajian-opini-publik/perekonomian-dunia-diprediksi-akan- dihantam-resesi-tahun-2023-bagaimana-dengan-pembangunan- infrastruktur) 10) Mengutip pendapat Prof Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H pada rapat dengar pendapat umum yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu 2/2022 pada hari selasa, 14 192 Februari 2023 (Hlm 14) pada intinya menyatakan bahwa pembentukan Perppu bukan berarti harus menunggu suatu keadaan buruk untuk terjadi terlebih dahulu, namun justru pembentukan Perppu juga dapat dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap suatu kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi dimana pembentukan Perppu a quo bertujuan untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global yang akan berpotensi berdampak pada perekonomian nasional. Dalam rapat tersebut, Prof. Dr Satya Arinanto, S.H., M.H memberikan contoh pada tahun 2019 pemerintah Irlandia merancang pengaturan yang dinamakan “Consequential Provisions Bill 2019 for the withdrawal of the United Kingdom without a deal” yang merupakan bentuk antisipatif yang dilakukan oleh Irlandia apabila Inggris memutuskan meninggalkan uni eropa tanpa kesepakatan yang mana pada saat itu menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut maka penetapan perppu cipta kerja tersebut tetap memenuhi unsur kegentingan memaksa dimana memang ancaman resesi ekonomi global yang akan terjadi dan adanya stagnansi dan ketidak pastian dalam implementasi pasca MK menyatakan UU 11/2020 inkonstitusional bersyarat sehingga perlu ditanggulangi agar tidak berdampak negatif bagi perekonomian nasional. 11) Bahwa DPR RI berpandangan Para Pemohon perlu melihat secara utuh terkait seluruh pengaturan yang telah diubah dengan UU 11/2020 melalui UU 6/2023. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang ada dan menjawab kebutuhan hukum yang ada saat ini. Dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional saat ini, dibutuhkan payung hukum yang jelas sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh Pemerintah. Mengingat berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020, pemberlakuan UU 11/2020 pasca Putusan a quo juga menyebabkan adanya kondisi norma yang tidak berdaya guna secara efektif. Selain itu, adanya kondisi ketidakjelasan atas keberlakuan UU 11/2020 pasca putusan MK tersebut, menimbulkan kekhawatiran pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat terhadap kepastian hukum perekonomian, dunia usaha, dan investasi. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan UU 11/2020 secara inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, maka 193 diperlukan beberapa tindak lanjut dengan segera, baik dari pemerintah maupun DPR RI atas hal tersebut, yaitu dengan menerbitkan Perppu 2/2022. 12) Dengan alasan-alasan demikian, maka sifat kegentingan memaksa atas penerbitan Perppu 2/2022 tersebut telah terpenuhi. Diundangkannya UU 6/2023 sebagai dasar hukum yang menetapkan Perppu 2/2022 menjadi suatu undang-undang dilakukan oleh DPR RI guna menghindari terjadinya kekosongan hukum dan pemenuhan asas kepastian hukum mengingat masa berlaku Perppu yang singkat apabila tidak disetujui oleh DPR RI untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Seluruh proses telah sejalan dengan prinsip checks and balances antara Presiden dan DPR RI, khusunya dalam hal adanya situasi-situasi ancaman yang sebagaimana diuraikan oleh Presiden, hingga akhirnya DPR RI sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku berhak untuk menyetujui UU 6/2023 tersebut. 13) Bahwa berdasarkan kondisi kebutuhan hukum yang ada, serta seluruh tahapan kronologis dan upaya penyerapan aspirasi oleh DPR RI sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, DPR RI berpendapat tidak ada unsur pembentukan legislasi yang executive heavy dan otoriter sebagaimana didalilkan Para Pemohon. 3. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pada intinya UU a quo melanggar Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020 memuat poin utama pertimbangan hukum MK atas amar putusan yang menyatakan UU 11/2020 inkonstitusional bersyarat, yakni metode omnibus law dianggap tidak memenuhi standar baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembentukan UU 11/2020 belum memenuhi partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningfull participation). Dalam kaitannya dengan metode omnibus law, DPR RI dan pemerintah telah menindaklanjuti Putusan MK tersebut dengan mengakomodir metode omnibus law dalam UU 13/2022 sebagai perubahan atas UU Pembentukan PUU. b. Penambahan pengaturan terkait metode omnibus law tersebut telah diatur di dalam beberapa norma dalam UU 13/2022, diantaranya: - Pasal 1 angka 4 UU 13/2022 yang menyisipkan pasal baru diantara Pasal 42 dan Pasal 43, yakni Pasal 42A yang pada pokoknya mengatur bahwa 194 penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. - Pasal 1 angka 7 UU 13/2022 yang menambahkan ayat (1a) dan ayat (1b) dalam Pasal 64, yang pada pokoknya mengatur bahwa penyusunan rancangan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus. Metode omnibus tersebut merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan memuat materi muatan baru; mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu. - Pasal 1 angka 15 UU 13/2022 yang menyisipkan pasal baru diantara pasal 97 dan 98, yakni Pasal 97A yang pada pokoknya mengatur bahwa materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan tersebut. - Penjelasan Umum UU 13/2022 yang pada intinya menyebutkan bahwa penambahan metode omnibus adalah untuk memberikan pedoman yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. - Lampiran II UU 13/2022 terkait Teknik Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan. Penambahan-penambahan pengaturan terkait metode omnibus law dalam UU 13/2022 tersebut menunjukkan adanya komitmen pembentuk undang-undang untuk menghormati dan melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. c. Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat yang bermakna, DPR RI pada prinsipnya telah melaksanakan rangkaian pembahasan atas Perppu yang diajukan oleh Pemerintah sebagai berikut: • Adanya Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor T/157/PW.01/02/2023 perihal Penugasan untuk membahas RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan setelah memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan 195 Dewan yang sesuai dengan Pasal 54 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Badan Legislasi DPR RI ditugaskan untuk melakukan pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang • Bahwa dalam surat tersebut, disampaikan: “Mengingat masa persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 akan berakhir pada 16 Februari 2023 maka pembahasannya akan dilakukan pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 agar DPR RI dapat mendengar dan mencermati masukan-masukan dari publik terlebih dahulu, bahkan jika diperlukan dengan seijin Pimpinan DPR RI pada masa reses, Badan Legislasi DPR RI dapat mulai menerima aspirasi-aspirasi masyarakat, sehingga pembahasan RUU dapat segera berjalan setelah pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. Apabila pembahasan telah selesai, agar segera memberikan laporan kepada Pimpinan DPR RI.” • Bahwa surat tersebut dibacakan pada rapat paripurna yang dilaksanakan pada Selasa, 14 Februari 2023 yang langsung ditindaklanjuti oleh Baleg dengan pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang- Undang tersebut dengan mengadakan Rapat Kerja untuk mendengarkan keterangan Presiden atas RUU tersebut. • Bahwa pengambilan keputusan tingkat I telah dilakukan pada Rabu, 15 Februari 2023 sedangkan masa persidangan III Tahun 2022-2023 ditutup pada Kamis, 16 Februari 2023 dan DPR RI memasuki masa reses mulai tanggal 17 Februari 2023 hingga 13 Maret 2023, maka pengambilan keputusan tingkat II atas RUU Penetapan Perpu 2/2022 Menjadi Undang- Undang dilaksanakan pada Masa Persidangan IV Tahun 2022-2023. • Bahwa dalam pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022, DPR RI juga harus melaksanakan ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU yang mengharuskan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang, hal ini juga merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengharuskan adanya partisipasi masyarakat yang bermakna. Pasal 96 UU Pembentukan PUU berketentuan sebagai berikut: Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 196 (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a rapat dengar pendapat umum; b kunjungan kerja; c seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. • Bahwa dalam pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022, DPR RI telah menghadirkan Raden Pardede (Ekonom), Sofyan Djalil, S.H., MA., M,ALD., PHD, Dzulfian Syafrian (INDEF), Dr. Reza Yamora Siregar (Ekonom), Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb (Akademisi UNPAD), Prof. Dr. H. Nindyo Pramono S.H., M.S. (Akademisi Fakultas Hukum UGM), Dr. Ahmad Redi (Akademisi Unoversitas Taruma Negara), Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum (Akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta) pada hari Selasa, 14 Februari 2023, dengan agenda RDPU dengan Narasumber dalam Rangka Pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. • Bahwa sepanjang masa reses pada Masa Persidangan III, Anggota DPR RI melakukan pengumpulan aspirasi masyarakat di dapilnya terkait dengan pengaturan yang ada dalam Perppu 2/2022 untuk kemudian dijadikan dasar penyampaian pendapat pada pengambilan keputusan Tingkat II. Berdasarkan hal tersebut, maka DPR RI telah melakukan upaya-upaya guna memenuhi ketentuan partisipasi masyarakat yang bermakna sebagaimana yang 197 dimaksud dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut dan tetap bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. 4. Terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa proses pembentukan UU 6/2023 cenderung executive heavy karena Presiden tidak perlu menjalankan tahapan-tahapan proses legislasi secara normal untuk menciptakan undang- undang, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan dukungan dan kontribusi dari seluruh komponen bangsa dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Pembangunan nasional yang bersifat multisektor membutuhkan regulasi yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat baik dalam kondisi normal maupun kondisi mendesak. Mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dalam kondisi mendesak tersebut diatur dalam UUD 1945. b. Bahwa kewenangan penetapan perppu merupakan hak konstitusional yang diberikan kepada Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Terkait dengan pemenuhan syarat penetapan perppu tersebut telah DPR RI jelaskan sebelumnya bahwa sifat kegentingan memaksa atas penerbitan Perppu 2/2022 tersebut telah terpenuhi. c. Bahwa untuk membatasi hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden tersebut, Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 mengatur adanya keharusan atas suatu perppu untuk mendapat persetujuan DPR RI dalam persidangan yang berikut untuk menjadi sebuah undang-undang. Hal ini telah menunjukkan adanya checks and balances dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam keadaan yang tidak biasa. d. Sebagaimana telah disampaikan oleh DPR RI, terdapat perbedaan pembahasan rancangan undang-undang dalam keadaan normal dengan pembahasan RUU penetapan suatu perppu menjadi undang-undang khususnya terkait dengan jangka waktu pembahasannya di DPR RI. Perbedaan ini tentunya berpengaruh terhadap ruang partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terhadap UUD 1945 serta durasi pelaksanaan tahapan pembahasan yang ada. Meski demikian, hal ini tidak serta merta menjadikan pemerintah melakukan pelanggaran dalam proses pembentukan suatu perppu yang sudah jelas merupakan suatu 198 kewenangan konstitusional bagi seorang presiden dan tidak menjadikan DPR RI melakukan pelanggaran konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan melakukan pembahasan dalam waktu singkat. e. Bahwa berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 69 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, DPR RI memiliki fungsi yang salah satunya adalah fungsi pengawasan yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tentu telah menerima berbagai informasi terkait permasalahan ekonomi maupun cipta kerja, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari para praktisi dan masyarakat. Hal ini telah menjadi informasi dasar ketika kemudian presiden mengajukan RUU Penetapan Perppu 2/2022. Selain itu, DPR RI juga telah mendengarkan masukan tambahan dari berbagai pakar yang telah disebutkan pada Pembahasan Tingkat I RUU Penetapan Perppu tersebut. Dengan demikian, terhadap pengajuan RUU Penetapan Perppu 2/2022 oleh Pemerintah kepada DPR RI tidak serta merta RUU tersebut disetujui tanpa adanya landasan dan dasar informasi yang jelas, sebaliknya DPR RI tetap mempertimbangkan kondisi yang ada dan masukan-masukan yang diterima untuk menyetujui atau tidak menyetujui RUU penetapan Perppu tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka dalil Para Pemohon terkait executive heavy merupakan dalil yang tidak berdasar. D. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI Bahwa dalam persidangan pada 13 Juli 2023, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mengajukan beberapa pertanyaan kepada DPR RI yang ditanggapi dalam keterangan tambahan sebagai berikut: a Bahwa terkait dengan makna “kegentingan memaksa” yang dianggap sangat longgar, DPR RI menerangkan sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal 22 UUD 1945 berisikan: • Pemberian kewenangan kepada Presiden untuk membuat peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang; • Kewenangan tersebut hanya dapat digunakan apabila dalam keadaan Kegentingan yang memaksa; 199 • Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus mendapatkan persetujuan dari DPR pada persidangan berikutnya; Apabila terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaan suatu undang- undang karena adanya berbagai hal, sementara materi perubahan undang-undang tersebut belum diproses sesuai dengan tata cara atau ketentuan yang berlaku dalam pembuatan undang-undang namun terjadi situasi dan kondisi yang bersifat mendesak yang membutuhkan aturan hukum in casu undang-undang untuk segera digunakan untuk mengatasi sesuatu hal yang terjadi tersebut maka Pasal 22 UUD 1945 menyediakan pranata khusus dengan memberi wewenang kepada Presiden untuk membuat perppu. 2. Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 diatur “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”, sedangkan dalam Penjelasan Pasal 22 UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan "Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagal ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat”. 3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi telah mengatur adanya parameter kegentingan memaksa, yakni: a) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang b) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai c) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan dengan demikian pengertian kegentingan yang memaksa tidak dimaknai sebatas hanya adanya keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945. Memang benar bahwa keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945 dapat menyebabkan proses pembentukan 200 Undang-Undang secara biasa atau normal tidak dapat dilaksanakan, namun keadaan bahaya bukanlah satu-satunya keadaan yang menyebabkan timbulnya kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. 4. Bahwa UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan perppu dan tidak memberikan hak kepada DPR RI untuk membuat peraturan sebagai pengganti undang-undang. Apabila pembuatan peraturan diserahkan kepada DPR RI maka proses di DPR RI memerlukan waktu yang cukup lama karena DPR RI sebagai lembaga perwakilan, pengambilan putusannya ada di tangan anggota, yang artinya untuk memutuskan sesuatu hal harus melalui rapat-rapat DPR RI sehingga kalau harus menunggu keputusan DPR RI kebutuhan hukum secara cepat mungkin tidak dapat terpenuhi. Di samping itu, dengan disebutnya ”Presiden berhak” terkesan bahwa pembuatan perppu menjadi sangat subjektif karena menjadi hak dan tergantung sepenuhnya kepada Presiden. 5. Bahwa pembentukan perppu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa. Dalam kasus tertentu dimana kebutuhan akan undang-undang sangatlah mendesak untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan yang sangat penting yang dirasakan oleh seluruh bangsa, hak Presiden untuk menetapkan perppu bahkan dapat menjadi amanat kepada Presiden untuk menetapkan perppu sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. 6. Bahwa adanya parameter kegentingan memaksa untuk dapat dikeluarkan sebuah perppu dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menurut DPR RI memang tidaklah rigid dan DPR RI merasa parameter tersebut telah menjadi batasan jelas bagi Presiden untuk menggunakan kewenangan konstitusionalnya dalam mengatasi atau mencegah terjadinya kegentingan yang mengancam negara. Kondisi kegentingan 201 memaksa atau adanya keadaan dengan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang- undang tentunya tidak hanya menyangkut keamanan negara saja, tetapi adanya keadaan-keadaan yang mampu mengganggu stabilitas negara yang pastinya berdampak pada ketahanan negara. Parameter yang rigid justru akan menyulitkan Presiden dalam mengatasi kegentingan yang terjadi. Disamping itu, suatu produk hukum dikeluarkan tidak hanya untuk mengelesaikan suatu permasalahan yang terjadi tetapi juga untuk mengantisipasi permasalahan yang akan terjadi yang tentunya akan berdampak luar biasa terhadap stabilitas negara. Hal ini pun telah disampaikan DPR RI dalam Keterangan DPR RI (vide hlm 42). 7. Bahwa RUU Cipta Lapangan Kerja telah ada dalam daftar prolegnas rancangan undang-undang perubahan ketiga tahun 2020-2024 yang ditetapkan berdasarkan keputusan DPR RI pada 7 Desember 2021, pada urutan ke 209 sebagai inisiatif Pemerintah. Namun apabila dalam perjalannya, RUU tersebut diundangkan dalam bentuk perppu, hal ini tentunya tidak menyalahi ketentuan Pasal 22 UUD 1945 maupun pertimbangan hukum mahkamah konstitusi pada Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009. Hal ini juga sebagaimana telah diterangkan DPR RI pada angka 1. 8. Bahwa perppu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak perppu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR RI untuk menerima atau menolak norma hukum perppu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR RI untuk menolak atau menyetujui perppu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti undang-undang. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, peran DPR RI dalam kondisi kegentingan memaksa ini adalah untuk mengawal pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan khususnya dalam menciptakan suatu produk hukum yang berlaku secara luas dan mengikat setiap warga negara. Sehingga keberlakuan suatu perppu sangat terbatas hingga 202 adanya pernyataan DPR RI untuk menyetujui atau tidak menyetujui penetapan perppu tersebut menjadi undang-undang. 9. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh DPR RI dalam Keterangan DPR RI, untuk membatasi hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden tersebut, Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 mengatur adanya keharusan atas suatu perppu untuk mendapat persetujuan DPR RI dalam persidangan yang berikut untuk menjadi sebuah undang- undang. Hal ini telah menunjukkan adanya checks and balances dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam keadaan yang tidak biasa. b Bahwa terkait dengan pembahasan RUU Penetapan Perppu Menjadi Undang-Undang yang disamakan dengan pembahasan RUU pada umumnya namun DPR RI tidak dapat mengubah ketentuan dalam Perppu tersebut, DPR RI menerangkan: 1. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh DPR RI, terdapat perbedaan pembahasan rancangan undang-undang dalam keadaan normal dengan pembahasan RUU penetapan suatu perppu menjadi undang-undang khususnya terkait dengan jangka waktu pembahasannya di DPR RI. Perbedaan ini tentunya berpengaruh terhadap ruang partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terhadap UUD 1945 serta durasi pelaksanaan tahapan pembahasan yang ada. Meski demikian, hal ini tidak serta merta menjadikan pemerintah melakukan pelanggaran dalam proses pembentukan suatu perppu yang sudah jelas merupakan suatu kewenangan konstitusional bagi seorang presiden dan tidak menjadikan DPR RI melakukan pelanggaran konstitusi dan peraturan perundang- undangan dengan melakukan pembahasan dalam waktu singkat. 2. Bahwa meskipun DPR RI tidak dapat mengubah ketentuan yang ada dalam suatu perppu, pembahasan tetap dilakukan untuk mengetahui perlu tidaknya DPR RI menyetujui penetapan perppu tersebut menjadi undang-undang dengan mempertimbangkan kondisi yang ada dan masukan-masukan dari berbagai pihak secara terbatas, mengingat jangka waktu pembahasan yang terbatas dan harus dilakukan dengan segera. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut bukan berarti tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh DPR RI dalam pembahasan materi 203 RUU yang diajukan Presiden tersebut beserta lampirannya. Maka jelas bahwa DPR RI sebagai pemegang mandat rakyat tidak serta merta menyetujui atau tidak menyetujui penetapan perppu tersebut menjadi undang-undang tanpa melihat lebih jauh urgensi dan dampak yang akan ditimbulkan apabila perppu tersebut ditetapkan menjadi undang-undang. 3. Bahwa terkait dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja terdapat permasalah formil, namun dalam praktiknya justru ada perubahan dengan melakukan penambahan norma yang kemudian permasalahan formil dalam UU Cipta Kerja justru pemerintah mengeluarkan perppu, DPR RI menerangkan bahwa hal ini tentunya tidak berarti dikeluarkannya perppu tersebut menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan PUU yang telah mendudukkan Perppu sejajar dengan undang-undang dengan pengaturan sebagai berikut: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; …. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perppu tersebut Mahkamah Konstitusi dapat menguji apakah ketentuannya bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perppu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR RI, dan setelah adanya persetujuan DPR RI karena Perppu tersebut telah menjadi undang-undang. Dengan demikian, dikeluarkannya perppu yang telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU 6/2023 tidaklah inkonstitusional. c Bahwa keterangan DPR RI ini memiliki keterkaitan dan tidak terpisahkan dari Keterangan DPR RI atas perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023. 204 III. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo dalam pengujian formil untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398; 5. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 205 KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI Bertanggal 17 Juli 2023 dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2023 Bahwa dalam persidangan pada 17 Juli 2023, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyampaikan pandangan bahwa fungsi pengawasan DPR RI dalam pembentukan UU 6/2023 harusnya lebih diutamakan, akan tetapi pembentukan UU 6/2023 sebenarnya melemahkan fungsi pengawasan DPR RI, dimana pengundangan Perppu a quo dilakukan oleh Presiden dalam hal “ihwal kegentingan yang memaksa” dengan waktu singkat, serta melahirkan norma yang sangat banyak. Dalam praktiknya, sebuah perppu itu disetujui atau tidak oleh DPR RI tergantung sejauh mana konfigurasi fraksi-fraksi di DPR RI, fraksi-fraksi yang tidak mendukung Pemerintah selalu pada posisi tidak setuju apapun sebuah perppu itu, kecuali memang pernah terjadi anomali pada waktu Perppu Nomor 4/2008 dan Perppu Nomor 4/2009. Terhadap pandangan tersebut DPR RI memberikan tanggapan sebagai berikut: a Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh DPR RI dalam Keterangan DPR RI yang telah dibacakan, berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, DPR RI memiliki fungsi yang salah satunya adalah fungsi pengawasan yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tentu telah menerima berbagai informasi terkait permasalahan ekonomi maupun cipta kerja, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari para praktisi dan masyarakat. Hal ini telah menjadi informasi dasar ketika kemudian presiden mengajukan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja. b Bahwa pengaturan yang ada dalam UU 11/2020 setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tetap menjadi obyek pengawasan DPR RI karena amar putusan dalam Putusan tersebut menyatakan: 3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 206 Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; Dengan demikian, selama ketentuan dalam UU 11/2020 tetap berlaku maka pengawasan pelaksanaan UU 11/2020 tersebut tetap dilakukan oleh DPR RI. c Bahwa materi muatan dalam Perppu 2/2022 memuat penyempurnaan terhadap pengaturan dan penulisan yang ada dalam UU 11/2020, yakni: • perbaikan pengaturan, yaitu di sektor ketenagakerjaan yang terkait dengan alih daya (outsourcing); yang kedua, terkait dengan upah minimum; yang ketiga, perubahan frasa cacat menjadi disabilitas. • perubahan dari jaminan produk halal atau sertifikasi halal yang menyangkut: pertama, perluasan pemberian fatwa halal, yaitu MUI, tidak hanya MUI pusat, tapi juga MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh atau komite faktual produk halal. Yang kedua, penegasan pernyataan halal bagi usaha menengah, usaha mikro, dan kecil. Yang ketiga, pengembangan kerja sama BPJPH dengan penetapan kehalalan produk dengan sidang fatwa. Keempat, layanan penyelenggaraan JPH melalui sistem elektronik terintegrasi. Yang terakhir, pelaksanaan UU JPH bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain yang sah dan mengikat. • Harmonisasi pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian, pengelolaan sumber daya air, menyangkut pelaksanaan sumber air berupa pengalihan alur sungai dan sanksi kegiatan sumber air berupa pengalihan alur sungai tanpa persetujuan. • Perbaikan teknis penulisan yang mencakup huruf yang tidak lengkap atau typo, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, kesalahan ketik, judul, atau nomor, urut, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat atau butir yang tidak sesuai Perubahan yang dimuat dalam Perppu Cipta Kerja merupakan respon atas masukan yang disampaikan oleh berbagai kelompok masyarakat, pemangku kepentingan, termasuk dari sebagian serikat pekerja ataupun serikat buruh. 207 Beberapa perubahan tersebut dianggap DPR RI telah mengakomodir sebagian masukan masyarakat yang telah disampaikan kepada DPR RI. Mengingat bahwa banyaknya pengaturan yang ada dalam perppu a quo dan jangka waktu yang terbatas jelas semua permasalahan yang ada belum serakomodir secara menyeluruh. Hal ini pun diakui oleh Pemerintah dalam penjelasan yang disampaikan kepada DPR RI dalam Raker dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka Pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang pada 14 Februari 2023. d Selain itu, DPR RI juga telah mendengarkan masukan tambahan dari berbagai pakar yang telah disebutkan pada Pembahasan Tingkat I RUU Penetapan Perppu tersebut. Dengan demikian, terhadap pengajuan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja oleh Pemerintah kepada DPR RI tidak serta merta RUU tersebut disetujui tanpa adanya landasan dan dasar informasi yang jelas, sebaliknya DPR RI tetap mempertimbangkan kondisi yang ada dan masukan- masukan yang diterima untuk menyetujui atau tidak menyetujui RUU penetapan Perppu tersebut. e Bahwa apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Daniel terkait dengan konfigurasi politik di DPR RI dalam pembahasan suatu RUU memang benar adanya, namun terkait hal ini tidak berarti DPR RI mengusung suara pribadi dan melupakan mandat rakyat yang dipercayakan kepada DPR RI dalam pemilihan umum. Tujuan dibentuknya DPR RI bukan untuk mendukung atau tidak mendukung program-program pembangunan dan kebijakan presiden, namun ada hal yang lebih besar yang diemban oleh DPR RI yang berupaya Bersama pemerintah untuk mewujudkan tujuan oembentukan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Alinea empat pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Apabila program pembangunan dan kebijakan Presiden tidak tepat, maka DPR RI dapat mengajukan pertanyaan, melakukan pemeriksaan, dan lain sebagainya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Bahwa keterangan DPR RI ini memiliki keterkaitan dan tidak terpisahkan dari Keterangan DPR RI atas perkara Nomor 40, 41, 46, dan 50/PUU-XXI/2023. Dokumen Tahap Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 208 Nomor Lampiran Nama Dokumen Keterangan Tanggal Lampiran No. 1 Risalah Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Ketenagakerjaan, Perwakilan Menteri Agama, Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI Risalah Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Ketenagakerjaan, Perwakilan Menteri Agama, Pimpinan Pantia Perancang Undang- Undang DPD RI dalam rangka pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang 14 Februari 2023 Lampiran No. 2 Rapat Kerja Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI, Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Perwakilan Kementerian Keuangan, Perwakilan Kementerian PUPR Risalah Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI, Perwakilan Kementerian Hukum dan Ham, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Perwakilan Kementerian Keuangan, Perwakilan Kementerian PUPR dalam rangka Pembahasan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang 15 Februari 2023 Lampiran No. 3 Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI, Raden Pardede (Ekonom), Sofyan Djalil, S.H., M.A., Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI, Raden Pardede (Ekonom), Sofyan Djalil, S.H., M.A., M.ALD., Ph.D, Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., 14 Februari 2023 209 M.ALD., Ph.D, Dzulfian Syafrian (INDEF), Dr. Reza Yamora Siregar (Ekonom), Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb (Akademisi UNPAD), Prof. Dr. H. Nindyo Pramono S.H., M.S. (Akademisi Fakultas Hukum UGM), Dr. Ahmad Redi (Akademisi Unoversitas Taruma Negara), Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum (Akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta) M.H., (Akademisi UI), Dr. Ahmad, S.H., M.H. , Dzulfian Syafrian (INDEF), Dr. Reza Yamora Siregar (Ekonom), Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.S., (Akademisi Fakultas Hukum UGM), Dr. Ahmad Redi (Akademisi Universitas Taruma Negara), Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. (Akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta) dalam rangka pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang Lampiran No. 4 Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, Perwakilan Menteri Ketenagakerjaan, Perwakilan Menteri Agama, Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI Risalah Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, Perwakilan Menteri Ketenagakerjaan, Perwakilan Menteri Agama, Pimpinan Panitia Perancang Undang- Undang DPD RI dengan agenda pengambilan Keputusan atas Hasil Pembahasan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang 15 Februari 2023 Lampiran No. 5 Surat DPR RI Nomor T/157/PW.01/02/2023 Surat DPR RI penugasan dari Badan Musyawarah DPR RI kepada Badan 14 Februari 2023 210 tertanggal 14 Februari 2023 Legislasi DPR RI untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang- Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang Lampiran No. 6 Risalah Paripurna Risalah Rapat Paripurna dengan salah satu agenda yaitu Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang- Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang 21 Maret 2023 Lampiran No. 7 Laporan Kehadiran Anggota Dalam Rapat Paripurna DPR RI Dalam acara Rapat Paripurna yang salah satu agenda yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang- Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang 21 Maret 2023 Lampiran No. 8 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 7 Desember 2021 211 Perubahan Ketiga Tahun 2022-2024 [2.6] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima oleh Mahkamah pada tanggal 22 Agustus 2023 dan 23 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: 1. Kesimpulan tertulis para Pemohon I. ANALISA FAKTA PERSIDANGAN A. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN PRESIDEN RI TERKAIT PENGUJIAN FORMIL UU 6/2023 PERPU CIPTA KERJA 1. Bahwa dalam Keterangan Presiden Atas Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanggal 3 Juli 2023 (selanjutnya disebut “Keterangan Presiden”), yang pada pokoknya menyatakan: a) Presiden beralasan pembentukan UU 6/2023 Perpu Cipta Kerja karena adanya kegentingan memaksa dan mencegah dampak krisis global, yakni: - Halaman 39 Bagian Konklusi, menyatakan: “Dalam rangka melakukan mitigasi perekonomian Indonesia pasca UU 11/2020 kerentanan perekonomian global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional, langkah mitigasi dampak krisis global; dan, bauran kebijakan yang responsif dan antisipatif dibutuhkan untuk memitigasi dampak krisis global, maka Presiden perlu menetapkan Perpu 2/2022” - Poin 4 Halaman 41, menyatakan: “4. … dapat Pemerintah sampaikan bahwa dengan penetapan Perpu 2/2022 menjadi UU 6/2023 melalui pembahasan sebagaimana layaknya pembentukan undang-undang, maka kebijakan dalam UU 6/2023 telah mendapatkan persetujuan DPR. Hal tersebut menunjukkan bahwa DPR memiliki kesamaan pandangan dengan Pemerintah mengenai adanya kegentingan yang memaksa dan perlunya kebijakan serta tindakan yang harus segera dilakukan dalam 212 rangka memberikan kepastian hukum bagi segenap masyarakat, mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum dan mencegah dampak krisis ekonomi global dan kondisi geopolitik yang berpotensi menimbulkan inflasi yang tinggi dan penurunan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak terhadap kenaikan tingkat PHK dan krisi ekonomi …” b) Presiden beralasan pembentukan UU 6/2023 Perpu Cipta Kerja telah sesuai prosedur yang diatur Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, yakni: - Angka 2 Halaman 50 – 51, menyatakan: “2). Syarat adanya undang-undang (UU 11/2020) tidak memadai; Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 berdampak terhadap UU 11/2020 sebagai undang-undang yang ada saat ini tidak memadai dan perlu segera dilakukan perubahan. Terobosan dan kepastian hukum untuk melakukan simplifikasi berbagai regulasi, salah satu upayanya yaitu dengan metode omnibus dalam pembentukan peraturan yang telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Begitu juga Perppu 2/2022 telah melakukan sinkronisasi dan perbaikan atas kesalahan kutipan dalam merujuk pasal, sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020” - Poin 7 Halaman 51 – 52, menyatakan: “7. Bahwa salah satu substansi yang menjadi pokok Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah terkait dengan pelaksanaan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation). Pada prinsipnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pemerintah berupaya maksimal untuk melaksanakan putusan tersebut, salah duanya adalah dengan membentuk Satgas UU Cipta Kerja melalui Keputusan Presiden 213 Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “Keppres Satgas UU Cipta Kerja”). Tugas Satgas UU Cipta Kerja ini menurut Pasal 4 Keppres Satgas UU Cipta Kerja mempunyai tugas untuk melaksanakan dan merumuskan sosialisasi atas UU 11/2020 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 adalah terkait dengan pelaksanaan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation).” “… Jumlah konsultasi publik yang telah dilakukan sebanyak 696 (enam ratus sembilan puluh enam) kegiatan yang dilakukan oleh Satgas UU Cipta Kerja yang dilaksanakan di beberapa kota/kabupaten …” 2. Bahwa Para Pemohon menolak seluruh dalil Pemerintah dalam Keterangan Presiden, karena Pemerintah tidak melaksanakan amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yaitu: a. Pemerintah terbukti tidak melakukan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya “UUCK”). Substansi UU 6/2023 Perpu Cipta Kerja hampir seluruhnya tetap dan sama dengan substansi UUCK dan tidak menyelesaikan masalah over regulated. Dalil Pemerintah telah memperbaiki UUCK sesuai dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, salah satunya melakukan perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan guna membuat landasan hukum metode omnibus, namun belum mengatur peraturan perundang-undangan yang bersifat omnibus dalam hierarki perundang-undangan dan penerapannya. Pemerintah tidak melakukan perbaikan UUCK sesuai ketentuan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yaitu tidak memenuhi ketentuan perbaikan secara partisipasi bermakna dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. Selain itu perbaikan UUCK dimandatkan untuk dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI, hal ini berarti perbaikan 214 UUCK dalam bentuk Undang-Undang bukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Sebab mekanisme atau tata cara pembentukan Perpu dan UU berbeda. Apabila perbaikan melalui Perpu, maka partisipasi bermakna tidak dapat dipenuhi dan peran DPR RI tidak dilibatkan secara substansial dalam upaya perbaikan UUCK. Sehingga PARA PEMOHON menyatakan bahwa TIDAK TERPENUHINYA SYARAT FORMIL PERBAIKAN UUCK; b. Pemerintah tetap melaksanakan kebijakan/tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta menerbitkan berbagai peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UUCK, sehingga PARA PEMOHON menyatakan bahwa PEMERINTAH TELAH MELANGGAR AMAR PUTUSAN MK NOMOR 91/PUU-XVIII/2020. 3. Bahwa dalil Pemerintah mengenai terbitnya UU 6/2023 Perpu Cipta Kerja terkait adanya kegentingan memaksa untuk mencegah dampak krisis global merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak terbukti selama proses persidangan, berikut Para Pemohon uraikan: - Tidak terbukti adanya kegentingan yang memaksa, sebagaimana ditegaskan Keterangan beberapa Ahli, yakni: a. Ahli dari Para Pemohon yakni Ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., di muka persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang menyatakan: “... Dalam hal kegentingan yang memaksa tidak mungkin ada penerapan asas partisipasi masyarakat yang sempurna, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan undang-undang tidak mungkin dilaksanakan pembentuk Perppu ...” “…pertanyaan tentang krisis ekonomi sebagai latar belakang pembentukan Perppu. Apakah kemudian tidak seharusnya ini diterapkan pada Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pertama, ya, 11 tahun 2020. Toh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu tentunya bukan Perppu, gitu. Dalam konteks ini, saya sepakat memang logikanya cukup aneh kalau menggunakan dasar krisis ekonomi global ketika di awal bentuknya undang-undang bukan perppu, tapi perbaikannya dalam bentuk perppu. Sehingga 215 secara logika hukum tidak memenuhi. Lebih lanjut adalah untuk kekosongan hukum yang terjadi selama 2 tahun, apakah 2 tahun itu cukup bagi pembentuk undang-undang dalam membentuk undang-undang? Banyak pengalaman, 2 tahun itu sangat-sangat cukup. Tadi Pemohon juga menyatakan bahwasanya Undang- Undang Cipta Kerja itu tidak sampai 2 tahun dibentuk, Undang- Undang 11 Tahun 2020. Nah, sehingga menurut Ahli, 2 tahun itu adalah waktu yang sangat cukup. Apalagi faktanya sekarang, belum sampai 2 tahun, pemerintah dan DPR sudah mengeluarkan 2 produk. Yang pertama adalah Perppu Cipta Kerja, yang kedua adalah Undang-Undang Penetapan Perppu Cipta Kerja.” (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023 tanggal 2 Agustus 2023) b. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023 yakni Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., di muka persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang menyatakan: “Tetapi yang paling penting kalau kita lihat dari konstitusionalitas perppu, saya kira perdebatan kita perppu yang dikeluarkan oleh Pemerintah ini kita tidak mendapatkan logika hal ihwal kegentingan memaksanya. Kita tidak tahu sebenarnya, sampai saat ini, tidak terbayang sedikitpun apa sebenarnya kegentingan yang memaksa yang membuat Presiden harus mengeluarkan perppu dan menggeser dari logika hukum tata negara biasa menjadi masuk rezim tata negara darurat? Karena semua prasyarat, saya kira dipenuhi untuk tidak mengeluarkan dalam bentuk perppu. Kalau kita katakan tidak cukup waktu, saya kira perdebatannya bisa panjang karena ada waktu yang dikasih 2 tahun, lalu kemudian seakan-akan Pemerintah dan DPR, Pemerintahlah khususnya kalau kita bicara perppu, menyia-nyiakan waktu 11 bulan, 13 bulan, lalu di bulan ke-13 tiba-tiba dia menggesernya saja menjadi perppu. Padahal saya kira masih ada waktu 11 bulan. Dan kalau kita mau bicarakan secara detail, apakah mustahil membangun undang-undang 11 bulan? Saya kira bisa kita lihat dari sisi materiilnya. Karena kalau kita compare perppu dan isi Undang-Undang Cipta Kerja, Undang- 216 Undang 11/2022, itu enggak banyak perubahan. Artinya, secara materiil sebenarnya sangat mungkin dibahas jangankan 11 bulan, bisa dibahas dengan jauh lebih cepat.” (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023 tanggal 26 Juli 2023) c. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023 yaki Ahli Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H., di muka persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang menyatakan: “Majelis Hakim Yang Mulia, putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembatalan atau Inkonstitusional Bersyarat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, itu kalau tidak salah lahir di tanggal 4 November tahun 2021. Perppu ini ditetapkan tanggal 30 Desember tahun 2022. Ada sekitar 14 bulan bagi Pemerintah dan DPR untuk memulai perbaikan terhadap perppu ini. Tetapi kami rakyat tidak melihat ada langkah- langkah yang serius untuk segera DPR dan Presiden memulai perbaikan terhadap perppu itu … terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu tiba-tiba di penghujung 2022 mengatakan ini terjadi kegentingan yang memaksa, sehingga dalam kacamata saya ini hanya akal-akalan Pemerintah saja. Seandainya dari sejak putusan MK itu keluar, Presiden dan DPR telah melakukan langkah- langkah upaya untuk melakukan revisi, tapi sebelum revisi itu rampung, lalu Pemerintah menganggap ada hal ihwal kegentingan yang memaksa. Lalu kemudian belok kanan tidak melanjutkan pembahasan revisi, tapi langsung menerbitkan perppu, mungkin masih agak masuk akal, gitu, ya. Tetapi ini Pemerintah ujug-ujug langsung di akhir 2022 mengeluarkan perppu yang sebelumnya tidak ada sama sekali itikad baik dari Pemerintah dan DPR untuk sesegera mungkin melakukan dan memulai revisi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi amanat dari Mahkamah Konstitusi. Padahal dari sejak awal Undang-Undang Cipta Kerja itu dianggap penting bagi Pemerintah untuk mengatasi perekonomian negara …” “Ada beberapa undang-undang yang menurut saya, dalam catatan saya, yang itu bisa diproses sangat cepat sekali. Misalnya, Undang- 217 Undang IKN itu hanya sekitar 45 hari. Bahkan ada undang-undang MD3 yang revisinya dulu tahun 2014, 5 jam selesai. Jadi, menurut saya, tidak ada alasan bagi Pemerintah dalam waktu 14 bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi itu untuk tidak melakukan revisi yang kemudian tiba-tiba ujug-ujug mengatakan ini terjadi hal ihwal kegentingan yang memaksa.” (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023 tanggal 7 Agustus 2023) - Tidak terbukti adanya krisis ekonomi global yang sifatnya genting dan memaksa, saat diterbitkannya Perppu 2/2022. Bahwa satu bulan sebelum dikeluarkannya Perppu 2/2022 atau tepatnya 17 Oktober 2022, International Monetary Fund (IMF) mengeluarkan analisa rutin mengenai perkembangan dan perkiraan ekonomi global. Dokumen ini penting dilihat sebab sering dijadikan salah satu acuan utama pemerintah di berbagai negara dalam hal menetapkan kebijakan ekonomi negaranya masing-masing. Bahwa dalam dokumen tersebut IMF menyampaikan sebagai berikut: “The forecast for global headline consumer price index inflation is for a rise from 4.7 percent in 2021 to 8.8 percent in 2022—an upward revision of 0.5 percentage point since July—and a decline to 6.5 percent in 2023 and 4.1 percent in 2024…….. There is on average a relatively modest upward revision to the inflation forecast for emerging and developing Asia” Sumber: International Monetary Fund. World economic outlook (International Monetary Fund) tanggal 17 Oktober 2022, Halaman 14. “Produk Domestik Bruto (GDP) Indonesia sendiri diprediksi cukup stabil yakni pada tahun 2022 mencapai 5,3%, tahun 2023 mencapai 5,0% dan tahun 2024 mencapai 5,1%.” Sumber: International Monetary Fund. World economic outlook (International Monetary Fund) tanggal 17 Oktober 2022, Halaman 129. Bahwa analisa IMF mengenai kondisi ekonomi global cukup stabil, diperkuat dengan keterangan Pemerintah Indonesia sendiri. Melalui Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, HM.4.6/40/SET.M.EKON.3/02/2023 tertanggal 6 Februari 2023. Pemerintah menyampaikan: Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 218 Capai 5,31%, Tertinggi Sejak 2014………… Indikator sektor eksternal Indonesia juga menunjukkan kondisi yang relatif baik dan terkendali, tercermin dari surplus transaksi berjalan, cadangan devisa yang terus meningkat, ekspor impor yang masih positif meski melambat, yield obligasi Pemerintah yang melandai, nilai tukar rupiah dan IHSG yang menguat, dan rasio Utang Luar Negeri Indonesia terhadap PDB dalam level aman. Bahwa berdasar laporan ekonomi Indonesia yang dikeluarkan Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 tinggi dan tetap kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2022 tercatat 5,31% (yoy), jauh meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 3,70% (yoy), di tengah pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren melambat (Sumber: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news- release/Pages/sp_252823.aspx). Bahwa berdasarkan data ilmiah hasil analisa faktual dan laporan ekonomi Indonesia, dapat disimpulkan keterangan Pemerintah mengenai ancaman krisis ekonomi global yang berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional sebagai dasar objektif yang menunjukkan keadaan genting dan memaksa dalam penerbitan Perpu 2/2022 tidak terbukti sama sekali. - Tidak ada dampak faktual terhadap krisis global ekonomi sebagaimana didalilkan Pemerintah dalam Keterangan Presiden. Bahwa terbitnya Perppu 2/2022 digunakan untuk melakukan mitigasi atau pencegahan terhadap adanya potensi krisis global ekonomi. Hal tersebut diperjelas dengan oleh Ahli Pemerintah yakni Muhammad Ikhsan, yang menyatakan sebagai berikut: “… sehingga dibutuhkan langkah mitigasi untuk mencegah dibandingkan menghadapi apa yang dikhawatirkan terjadi. Salah satunya adalah dengan melakukan reformasi struktural. Perppu Cipta Kerja merupakan bentuk tindak antisipatif terhadap hal tersebut” “… tanpa adanya Pandemi Covid-19 sekalipun, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang meminta sejumlah perbaikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan terutama adanya 219 larangan bagi penyelenggara negara untuk melakukan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas mempunyai potensi menghadirkan ketidakpastian, bukan hanya bagi pelaku ... pelaku usaha, tapi juga bagi tenaga kerja ...” “Nah, pertanyaan sekalian menjawab pertanyaan Yang Mulia Pak Guntur, Pak Guntur Hamzah, apakah ini potensial? Yang saya katakan tadi, ini potensial, utamanya potensial. Tapi faktualnya ya juga, faktualnya kita tumbuh negatif tahun 2020 dan 2021 jauh di bawah potensial yang ada yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja.” (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023 tanggal 14 Agustus 2023) Bahwa potensi krisis global ekonomi sebagaimana dijelaskan oleh Ahli Pemerintah atas nama Muhammad Ikhsan, tidak dapat menjadi landasan pembentukan Perpu 2/2022 yang menuntut objektivitas Presiden sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Bahwa krisis global yang bersifat potensial, menunjukkan keadaan krisis belum pasti dan belum terbukti terjadi, sehingga tidak dapat dijadikan indikator kegentingan yang memaksa. Sebab demi kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dan ketatanegaraan Indonesia yang konstitusional, seharusnya landasan keadaan genting yang memaksa menggunakan parameter faktual yang kuat, jelas, objektif, benar terjadi dan dapat ditunjukkan serta dipertanggungjawabkan data dan hasil analisanya. Bahwa apabila keadaan krisis yang belum pasti dan belum terbukti terjadi menjadi alasan pembentukan Perpu, mengakibatkan dilanggarnya asas- asas pembentukan Perpu, tidak adanya kepastian hukum, tidak terpenuhinya syarat objektif pembentukan Perpu oleh Presiden dan terjadinya praktik-praktik authoritarian legalism serta penyalahgunaan wewenang Pemerintah yang kesemuanya bertentangan dengan UUD 1945. 4. Bahwa Pemerintah menghadirkan berbagai bentuk anomali dalam penerapan keadaan genting yang memaksa dalam perspektif hukum tata negara darurat dan menyalahgunakan wewenang kedaruratan dengan 220 mengabaikan asas-asas hukum tata negara darurat dan tidak memperhatikan supremasi hukum, demokrasi dan HAM, sebagai satu kesatuan yang tetap diperjuangkan dalam kondisi darurat sebagai dasar pembentukan Perpu 2/2022. Bahkan pembentukan Perpu 2/2022 justru menempatkan bangsa Indonesia dalam keadaan genting dan berbahaya, akibat praktik pelanggaran UUD 1945 sebagai wajah dari authoritarian legalism. 5. Bahwa Para Pemohon menolak dalil Pemerintah poin 8 khususnya huruf e halaman 43 dalam Keterangan Presiden mengenai makna persetujuan DPR RI pada masa sidang berikutnya, sebagai berikut: “e. Lebih lanjut terkait dengan Pasal 22 ayat(2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengharuskan DPR RI menyetujui pada persidangan berikutnya pada dasarnya tidak dapat secara rigid diterapkan. Hal ini selaras dengan concurring opinion Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Moch. Mahfud MD dalam perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 …” Bahwa Pemerintah mengutip alasan berbeda Hakim Konstitusi saat itu yakni Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P., (selanjutnya “Prof. Mahfud MD”) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009 pada Bagian Alasan Berbeda dan Pendapat Berbeda (Concurring Opinion dan Dissenting Opinion) Halaman 27, merupakan kesalahan yang fatal karena alasan berbeda (concurring Opinion) bersifat tidak mengikat sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau pembenaran mengenai waktu persetujuan Perpu dalam masa persidangan yang berbeda dengan pengajuan RUU oleh Pemerintah. Selain itu, Pemerintah dengan sengaja mengutip alasan berbeda Prof. Mahfud MD secara tidak lengkap dan tidak dimaknai dengan tepat pula. Bahwa pada bagian Conccuring Opinion, Prof. Mahfud MD menyatakan: (vide Lampiran P-5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 pada Bagian Alasan Berbeda dan Pendapat Berbeda (Concurring Opinion dan Dissenting Opinion) Halaman 27) “Jika dirunut dari original intent, tafsir historik, tafsir gramatik, dan logika hukum seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak bisa melakukan pengujian yudisial (judicial review) atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (Perpu) terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebab menurut 221 Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kalimat dalam Pasal 24C ayat (1) tersebut sangat jelas hanya menyebut Undang-Undang dan tidak menyebut Perpu. Seandainya Mahkamah diperbolehkan menguji Perpu tentu UUD menyebut secara eksplisit pembolehan tersebut sebab secara formal UUD 1945 membedakan dan menempatkan secara berbeda penyebutan atau pengaturan antara UU dan Perpu; Undang-Undang diatur dalam Pasal 20 sedangkan Perpu diatur dalam Pasal 22.” “Memang benar, dari sudut isi sebuah Perpu itu mengatur materi muatan Undang-Undang. Artinya isi Perpu itu sebenarnya adalah Undang-Undang yang dibuat dalam kegentingan yang memaksa yang alasan-alasannya merupakan hak subjektif Presiden. Tetapi justru karena dibuat dalam keadaan genting itulah UUD 1945 melalui Pasal 22 menyatakan bahwa “Perpu itu harus mendapat persetujuan dari DPR pada masa sidang berikutnya,” yang “apabila DPR tidak menyetujuinya maka Perpu itu harus dicabut atau dibatalkan,” tetapi “apabila DPR menyetujuinya maka Perpu itu ditetapkan menjadi Undang-Undang.” Jadi kewenangan Mahkamah untuk menguji Perpu yang memang bermaterikan Undang-Undang itu hanya dapat dilakukan apabila sudah diuji, dinilai, dibahas, atau apapun namanya dalam forum politik di DPR dan DPR menyetujuinya menjadi Undang-Undang. Jika DPR tidak menyetujui maka Perpu itu dicabut tetapi jika DPR menyetujui maka Perpu itu ditetapkan menjadi Undang-Undang dan setelah menjadi Undang-Undang inilah Mahkamah baru dapat melakukan pengujian yudisial atasnya.” “Namun akhir-akhir ini ada perkembangan penting dalam ketatanegaraan kita sehingga saya ikut menyetujui agar Perpu dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi terutama melalui titik tekan dalam penafsiran konstitusi. Dalam kaitan antara perkembangan ketatanegaraan dan pengujian Perpu ini saya melihat perlunya penafsiran atas isi UUD 1945 tidak hanya bertumpu pada original intent, tafsir historik, dan tafsir gramatik melainkan harus menekankan pada penafsiran sosiologis dan teleologis. Perkembangan ketatanegaraan di lapangan yang menjadi alasan bagi saya untuk menyetujui dilakukannya judicial review 222 terhadap Perpu oleh Mahkamah Konstitusi adalah hal-hal sebagai berikut: …” Bahwa Prof. Mahfud MD jelas hanya menyatakan dan menjelaskan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tidak bisa melakukan pengujian yudisial (judicial review) atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya, Prof. Mahfud MD juga menyatakan bahwa beliau setuju agar Perpu diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi, karena terdapat beberapa perkembangan ketatanegaraan yang terjadi di lapangan. Bahwa Prof. Mahfud MD dalam Conccuring Opinion-nya tidak memberikan tafsiran mengenai makna frasa persidangan berikutnya. Akan tetapi atas beberapa perkembangan ketatanegaraan yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD, kemudian Pemerintah menjadikannya poin-poin tersebut seolah-olah merupakan pendapat Prof. Mahfud MD yang dapat dijadikan dalil pembenar dan dasar hukum mengenai frasa persidangan berikutnya. Sehingga, Keterangan Presiden tidak dapat terlegitimasi sebagai syarat objektif Presiden menetapkan Perpu 2/2022 ataupun DPR RI memberi persetujuan Perpu 2/2022 menjadi undang-undang pada masa sidang ke-3 setelah Perpu 2/2022 ditetapkan oleh Presiden. B. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN DPR RI TERKAIT PENGUJIAN FORMIL UU 6/2023 PERPPU CIPTA KERJA 6. Bahwa dalam Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat RI (selanjutnya “DPR RI”) Atas Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanggal 7 Agustus 2023 (selanjutnya disebut “Keterangan DPR RI”), yang pada pokoknya menyatakan Proses penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya “Perppu 2/2022”) dan proses penetapannya menjadi UU 6/2023 Perpu Cipta Kerja telah memenuhi ketentuan “masa persidangan berikutnya” sebagaimana diuraikan dalam dalil DPR RI pada Huruf g angka 1, 2, 3, 8, 9 dan 10 Bagian Keterangan DPR RI Terhadap Pengujian Formil UU 6/2023 Halaman 33–36 dalam Keterangan DPR RI, menyatakan: 223 “g.Selanjutnya DPR RI menjelaskan kronologis pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang sebagai berikut: 1) Bahwa Perppu 2/2022 diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841). Pengundangan tersebut dilakukan oleh Pemerintah dalam Masa Persidangan II DPR RI, yang dimulai dari tanggal 1 November 2022 dan berakhir pada tanggal 9 Januari 2023. Jadwal Masa Persidangan II tersebut telah, ditetapkan sebelumnya sesuai dengan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI pada tanggal 19 September 2022. 2) Bahwa DPR RI menerima surat tertanggal 9 Januari 2023 dari Presiden RI dengan Nomor: R-01/Pres/01/2023 perihal Rancangan Undang- Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hal ini bersamaan dengan berakhirnya Masa Persidangan II, yaitu tanggal 9 Januari 2023. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) UU Pembentukan PUU, yang memberikan jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk mulai membahas RUU sejak surat Presiden diterima, maka DPR RI melakukan serangkaian prosedur pembahasan Perppu 2/2022. 3) Selanjutnya Masa Persidangan III dibuka dalam Rapat Paripurna pada tanggal 10 Januari 2023 dan setelah melalui mekanisme administrasi persidangan di DPR RI, …” 8) Bahwa mengingat Masa Persidangan III ditutup pada tanggal 16 Februari 2023 dan terdapat mekanisme penjadwalan rapat-rapat di DPR yang harus dilakukan, maka tidak terdapat waktu yang cukup untuk menjadwalkan agenda Pengambilan Keputusan Tingkat II RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Februari 2023. Oleh karena itu Pengambilan Keputusan Tingkat II RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang baru dapat dilaksanakan pada Masa Persidangan IV yang dibuka pada tanggal 14 Maret 2023. Disamping itu perlu disampaikan bahwa setelah penutupan Masa Persidangan lII tanggal 16 Februari DPR menjalani Masa Reses Persidangan III tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 13 Maret 224 2023. Sehingga dalam masa reses tersebut DPR RI dapat lebih memiliki kesempatan untuk mendengar dan mencermati masukan-masukan dari publik. Badan Legislasi DPR RI akan dapat menggunakan masa reses tersebut untuk menerima aspirasi masyarakat. 9) Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 dilaksanakan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. 10) Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 setelah melalui mekanisme persidangan maka dilaksanakan Rapat Paripurna dengan salah satu agenda yaitu Pembicaraan Tingkat II RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang. Dalam rapat tersebut tercatat terdapat 7 (tujuh) fraksi yang menyetujui dan 2 (dua) fraksi yang menolak untuk menyetujui Perppu 2/2022 menjadi undang-undang. Selanjutnya pemerintah menindaklanjuti dengan mengundangkan Perppu 2/2022 menjadi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada tanggal 31 Maret 2023.” 7. Bahwa sebelum mengesahkan Perpu 2/2022 menjadi Undang-Undang, sudah seharusnya DPR RI memperhatikan pedoman pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur pada Pasal 22 UUD 1945, Pasal 52 UU P3, dan Putusan MK Nomor 138/PUU- VII/2009; 8. Bahwa faktanya DPR RI mengabaikan pedoman pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan tetap menyetujui serta mengesahkan Perpu 2/2022 menjadi Undang-Undang; 9. Bahwa DPR RI sebagai cabang kekuasaan negara legislatif tidak menerapkan prinsip check and balances berdasar sistem pemisahan kekuasaan negara dan tidak bertindak secara objektif mengesahkan Perpu 2/2022 menjadi Undang-Undang, dengan tidak menjalankan atau mengesampingkan atau mengabaikan fungsi pengawasan dan fungsi legislasi dalam menilai, mengukur dan menentukan “kegentingan memaksa” dalam pembentukan Perpu 2/2022 oleh Presiden dan “masa sidang berikut” dalam pengesahan Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang, yang mengakibatkan; 225 10. Bahwa Para Pemohon menolak seluruh dalil DPR RI dalam Keterangan DPR RI, berdasarkan hal-hal sebagaimana berikut: a. Bahwa terdapat proses penetapan Perppu 2/2022 menjadi Undang- Undang yang berlarut-larut, yakni sejak Presiden menetapkan Perpu 2/2022 pada tanggal 30 Desember 2022 yaitu pada Masa Persidangan II (1 November 2022 – 9 Januari 2023), kemudian DPR RI melakukan pembahasan Perppu 2/2022 pada Masa Persidangan III (10 Januari 2023 – 13 Maret 2023) hingga ditetapkan Perpu 2/2022 menjadi Undang- Undang melalui UU 6/2023 Perpu Cipta Kerja pada tanggal 31 Maret 2023 pada Masa Persidangan IV (14 Maret 2023 – 15 Mei 2023). Hal tersebut dilakukan karena terdapat kesalahan dalam berlogika hukum DPR RI memaknai pedoman pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Berdasar dalil keterangan DPR RI proses pembahasan Perppu 2/2022 dilakukan seperti pembahasan undang- undang biasa guna membuka partisipasi publik secara lebih bermakna, akan tetapi sebagaimana yang ditegaskan oleh Ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., dimuka persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang menyatakan: “... Dalam hal kegentingan yang memaksa tidak mungkin ada penerapan asas partisipasi masyarakat yang sempurna, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan undang-undang tidak mungkin dilaksanakan pembentuk Perppu ...” Proses pembahasan Perppu yang dilakukan layaknya pembahasan undang-undang biasa, menunjukkan tidak adanya kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Perppu. Sebagaimana Mahkamah Konstitusi uraikan dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 43/PUU-XVIII/2020, bahwa Perppu pada dasarnya memiliki jangka waktu yang terbatas (sementara) serta mungkin saja memiliki substansi pengaturan yang berpotensi atau melanggar konstitusi mengingat kewenangan pembentukan Perpu berada di tangan Presiden. Maka “persidangan yang berikut” harus diartikan sebagai persidangan pengambilan keputusan oleh DPR harus dilakukan pada persidangan berikut atau masa sidang pertama dan terdekat. Sebab penting mengingat esensi diterbitkannya 226 Perpu adalah karena adanya keadaan kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolut. Sehingga semakin panjang jangka waktu DPR memberikan persetujuan atau tidak berkenaan dengan Perpu yang diajukan Presiden, hal tersebut akan menghilangkan esensi diterbitkannya Perpu dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum. Berlarutnya proses persetujuan Perpu 2/2022 menjadi Undang-Undang mengakibatkan keterangan DPR RI maupun Presiden mengenai kegentingan yang memaksa telah hilang dan tidak terbukti adanya kegentingan yang memaksa dalam penerbitan UU 6/2023 Perpu Cipta Kerja. b. Bahwa terdapat ketidaksesuaian keterangan yang diberikan dan fakta yang terjadi, Pemerintah dan DPR RI tidak memfasilitasi partisipasi yang bermakna dalam penetapan Perpu 2/2022 menjadi Undang-Undang yang disebut sebagai upaya perbaikan UU Cipta Kerja, tetapi upaya penjaringan partisipasi dilakukan dalam rangka sosialisasi UU Cipta Kerja. Hal tersebut ditegaskan dalam Keterangan Saksi Pemerintah yakni Saksi Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, yang menyatakan: “Pembuka keterangan Saksi dalam permohonan uji formil ini dapat Saksi terangkan bahwa benar Saksi telah berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja sebanyak 6 kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja, selanjutnya disebut dengan UUCK. Partisipasi dalam ke-6 kegiatan termaksud dapat saya jabarkan sebagai berikut …” “Jadi menurut hemat saya, semua peserta yang hadir. Jadi sebenarnya di dalam sosialisasinya ada dua sesi. Sesi yang pertama biasanya bersifat umum, itu biasanya mahasiswa/dosen-dosen dari perguruan tinggi, kemudian organisasi- organisasi masyarakat itu ikut hadir …” (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023 tanggal 14 Agustus 2023) Bahwa proses penetapan Perpu 2/2022 menjadi Undang-Undang dan sosialisasi UU CK merupakan dua hal yang jelas-jelas berbeda, dan juga tidak termasuk sebagai bagian atau upaya dari perbaikan UUCK sebagaimana dimandatkan oleh Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020. Dalil 227 keterangan dan tindakan yang memandang atau menyebut sama dua hal tersebut sebagai bagian atau upaya perbaikan UUCK merupakan suatu ketidakpahaman praktik tata negara Pemerintah dan DPR, yang mengakibatkan diabaikannya atau dilanggarnya atau dikesampingkannya substansi dan mandat konstitusi secara terang-terangan. Tindakan tersebut menimbulkan terjadinya ketidakpastian, ketidakadilan dan ketidakmanfaatan hukum yang bertentangan dengan UUD 1945. c. Bahwa tindakan DPR RI dalam mengutip pendapat Prof. Mahfud MD dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 pada Bagian Alasan Berbeda dan Pendapat Berbeda (Concurring Opinion dan Dissenting Opinion) merupakan kesalahan fatal memaknai frasa “persidangan berikutnya”. Sebagaimana PARA PEMOHON jelaskan bahwa Prof. Mahfud MD hanya menyatakan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tidak bisa melakukan pengujian yudisial (judicial review) atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya, Prof. Mahfud MD juga menyatakan bahwa beliau setuju agar Perpu dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi; d. Bahwa untuk memperoleh persetujuan DPR tidak diperlukan RDPU atau pembahasan Perpu, karena persetujuan tersebut bukan dalam rangka mengubah materi perpu. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (3) UU P3, DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perpu. Dalam hal ini, fungsi pengawasan DPR RI dituntut untuk secara objektif dapat secara analitik dan rasional dalam memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan pada Perpu. Namun demikian, metode pembahasan Rancangan UU tentang Penetapan Perpu tidak dapat dilakukan menyerupai mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang, sebagaimana dipahami oleh DPR RI dalam dalil keterangan DPR RI. Kendati menduduki hierarki perundang-undangan yang sama, proses pembentukan Perpu dan Undang-Undang tetap berbeda dan sama sekali tidak dapat dipersamakan. Perpu dibuat dalam perspektif hukum tata negara darurat dan dapat saja mengakibatkan dilanggarnya beberapa ketentuan dalam proses pembentukan Undang-Undang biasa. Sehingga 228 fungsi pengawasan DPR RI pada tindakan/kebijakan eksekutif berperan besar secara objektif memberi persetujuan. 11. Bahwa tidak terlaksananya fungsi pengawasan dan legislasi DPR RI, melanggar prinsip-prinsip konstitusionalisme yang berlindung di balik (atas nama) hukum untuk melegitimasi tindakan/kebijakan Pemerintah yang sewenang-wenang dalam pembentukan Perpu 2/2022 mengakibatkan terjadinya autocratic legalism yang memaksakan kepentingan di luar kemauan, kehendak dan kebutuhan rakyat. Hal ini berakibat pada tercerabutnya daulat rakyat dan berlangsungnya praktik berbangsa dan bernegara yang sewenang-wenang. C. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN AHLI DAN SAKSI 1. Ahli PARA PEMOHON Atas Nama Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. Bahwa Ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., dalam keterangannya di muka persidangan menjelaskan: - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020 jelas merupakan proximate cause yang menjadi penyebab terdekat dan memiliki dampak paling signifikan adanya pembentukan UU yang menjadi objek pengujian perkara aquo; sebagai proximate cause, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020 seharusnya menjadi panduan wajib bagi pembentuk Undang-Undang dalam melakukan perbaikan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perbaikan yang seharusnya dilakukan oleh pembentuk undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020; - Perpu 2/2022 maupun UU 6/2023 Perpu Cipta Kerja sebagaimana termaktub dalam konsiderannya dimaksudkan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020 dengan melakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pertanyaannya adalah apakah perbaikan yang dilakukan tersebut konstitusional? Konstitusionalitas perbaikan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentunya dapat dinilai dari pemenuhan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII 2020. 229 Pertama, dari sisi tenggat waktu perbaikan. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020 memberi tenggat perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. UU 6/2023 Perpu Cipta Kerja diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023. Jatuh tempo perbaikan adalah pada tanggal 24 November 2023. Dengan demikian dari sisi tenggat waktu sudah sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020. Kedua, dari sisi Teknik Penyusunan UU. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sudah sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020. Ketiga, dari sisi pilihan jenis peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 maka dimaknai Mahkamah memerintahkan pada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan membentuk undang-undang sebagai perbaikannya. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai perbaikan maka tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah yang memerintahkan dibentuk undang-undang. Keempat, dari sisi Materi Muatan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020 disebutkan bahwa salah satu kesalahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah "dengan dirumuskannya asas-asas dan tujuan dalam UU 11/2020 yang dimaksudkan untuk dijabarkan dalam sejumlah UU yang dilakukan perubahan akan menimbulkan ketidakpastian atas asas-asas dan tujuan UU mana yang pada akhirnya harus diberlakukan karena asas- asas dan tujuan dari UU yang lama pada kenyataanya masih berlaku". Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ternyata kesalahan tersebut masih belum diperbaiki. Asas-asas dan tujuan dalam sejumlah UU yang dilakukan perubahan masih tetap dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian atas asas-asas dan tujuan UU mana yang pada akhirnya harus diberlakukan karena asas-asas dan tujuan dari UU yang lama pada kenyataanya masih berlaku. Dengan 230 demikian dari sisi Materi Muatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020. Kelima, dari sisi Proses Pembentukan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020 disebutkan bahwa salah satu kesalahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah bertentangan dengan asas keterbukaan sehingga pembentukannya harus melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) dalam tahapan pembentukan undang- undang. Alih-alih membentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Presiden justru membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja kemudian DPR menyetujuinya dan menetapkannya sebagai undang-undang. Sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 bahwa "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang." Selanjutnya ukuran objektif penerbitan Perpu dirumuskan oleh Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Berdasarkan Putusan MK tersebut, ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan Perpu, yaitu: a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Artinya, pembentukan Perpu jauh dari kondisi normal pembentukan undang-undang. Harus ada syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa yang kemudian oleh Mahkamah ditafsirkan lebih lanjut 231 menjadi tiga parameter di atas. Dalam hal kegentingan yang memaksa tidak mungkin ada penerapan asas partisipasi masyarakat yang sempurna. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) dalam tahapan pembentukan Undang-Undang tidak mungkin dilaksanakan pembentuk Perpu. Ketika Perpu sudah diundangkan pun dan dilakukan proses untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, tidak mungkin pula dilakukan Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation). Dengan demikian dari sisi Proses Pembentukan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII 2020.” - Bahwa pada poinnya, perbaikan UUCK seharusnya dilakukan oleh pembentuk undang-undang berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII 2020, diantaranya dilakukan dalam tenggat waktu 2 (dua) tahun sejak putusan dibacakan dengan memenuhi partisipasi bermakna. - Bahwa perbaikan UUCK berdasar Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020 yang harus memenuhi partisipasi bermakna dan dilakukan oleh pembentuk undang-undang atau dalam hal ini adalah Pemerintah bersama-sama DPR RI, maka perbaikan UUCK dapat dimaknai dalam bentuk undang-undang bukan melalui Perpu. - Bahwa Pemerintah dan DPR RI tidak melakukan perbaikan UUCK secara partisipasi bermakna melalui undang-undang melainkan pembentukan Perpu atau dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian pilihan jenis perundang-undangan, tidak terdapat perbaikan materi muatan UUCK pada Perpu 2/2022, dan tidak memenuhi partisipasi bermakna sebab proses pembentukan Perpu dalam keadaan genting yang memaksa tidak mungkin ada penerapan asas partisipasi bermakna yang sempurna. - Bahwa tidak terpenuhinya persyaratan atau ketentuan perbaikan UUCK berdasar Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020, maka Perpu 2/2022 maupun UU 6/2023 Perpu Cipta Kerja tidak dapat disebut sebagai 232 perbaikan UUCK. 2. Ahli Pemerintah Atas Nama Prof. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. - Bahwa Para Pemohon menyatakan keberatan atas Keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemerintah pada Sidang Hari Senin, 14 Agustus 2022 yakni Ahli Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H, M.Hum. - Bahwa penting digarisbawahi seorang ahli hukum dituntut memberi keterangan seterang-terangnya dan memiliki konsistensi pemikiran, sebab pendapat para sarjana hukum yang merupakan doktrin adalah salah satu sumber hukum, tempat hakim menemukan hukumnya. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak mentolerir inkonsistensi pemikiran ahli. - Bahwa untuk memudahkan mengetahui inkonsistensi pemikiran hukum Ahli Pemerintah, yaitu sebagai berikut: Tabel 1. Inkonsisten Pemikiran Hukum Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H, M.Hum selaku Ahli Pemerintah No. Keterangan I Keterangan II Keterangan III 1. Tanggal 4 Januari 2023, dimuat dalam halaman resmi Universitas Muhammadiyah Surakarta (ums.ac.id) dan beberapa situs lainnya. Tanggal 7 Januari 2023, dimuat dalam republika.co.id. Tanggal 8 Februari 2023, dimuat dalam Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2. Dua kritik utama yang muncul di tengah publik terhadap penerbitan Perpu Ciptaker yaitu sebagai bentuk kebijakan otoriter pemerintah dan pelibatan masyarakat dalam pembentukan perpu. (Vide Lampiran P-1, Lampiran P-2 dan Lampiran P-3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (perppu) yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru menyelamatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan mempertahankan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. …bahwa Perppu bukanlah bentuk otoriter Presiden karena harus diuji objektivitasnya di DPR 3. Pertama, tindakan Pemerintah tersebut Saya rasa (Perppu) menyelamatkan 233 merupakan bentuk kebijakan otoriter dan pembangkangan terhadap konstitusi. Undang-Undang Cipta Kerja karena sudah diamanatkan oleh keputusan MK yaitu perbaikan selama 2 tahun untuk mempertahankan nilai- nilai strategis, tujuan strategis dari Undang- undang Ciptaker ini 4. Kedua, penerbitan Perpu Ciptaker bertentangan dengan perintah MK untuk memperbaiki proses pembentukan UU Ciptaker berdasarkan asas partisipasi yang bermakna situasi DPR juga menghadapi tahun politik yang membuat pecah konsentrasi antara pemilu dan kewajiban legislatifnya, maka tidak ada pilihan, bagi Pak Jokowi untuk membuat perppu ini Sumber informasi: 4 Januari 2023: - Prof. Aidul pertanyakan asas bermakna dalam Perpu Ciptaker, Tautan: https://news.ums.ac.id/id/01/2023/prof-aidul-pertanyakan- asas-partisipasi-bermakna-dalam-perpu-ciptaker/. - Pemerintah Terbitkan Perpu Cipta Kerja, Guru Besar UMS: Kebijakan Otoriter, Tautan: https://tvmu.tv/pemerintah-terbitkan- perpu-cipta-kerja-guru-besar-ums-kebijakan-otoriter-dan- pembangkangan-terhadap-konstitusi - Guru Besar UMS Aidul Fitri: Perpu Ciptaker Kebijakan Otoriter dan Pembangkangan Terhadap Konstitusi, Tautan: https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/pr-056415878/guru- besar-ums-aidul-fitri-perpu-ciptaker-kebijakan-otoriter 7 Januari 2023: - Webinar Menakar Konstitusionalitas Perppu Cipta Kerja, Universitas Diponegoro, Tautan: https://www.youtube.com/watch?v=CTFbW4lGjKo. - Guru Besar UMS Perppu Cipta Kerja Selamatkan Putusan MK, Tautan: https://news.republika.co.id/berita/ro3tvf484/guru-besar- ums-perppu-cipta-kerja-selamatkan-putusan-mk. 234 - Perppu Cita Kerja Untuk Selamatkan Putusan MK, Tautan: https://www.infopublik.id/kategori/nasional-politik- hukum/700639/perppu-cipta-kerja-untuk-selamatkan-putusan-mk. 8 Februari 2023: - Tingkatkan Meaningful Participation, Pemerintah Lakukan Konsultasi Publik RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja, Tautan: https://ekon.go.id/publikasi/detail/4909/tingkatkan-meaningful- participation-pemerintah-lakukan-konsultasi-publik-ruu- penetapan-perppu-cipta-kerja. - Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat terlihat inkonsistensi atau ketidakajekan pemikiran hukum Ahli dari Pemerintah mengenai Perpu Cipta Kerja. Dapat diketahui bahwa inkonsistensi Ahli berubah hanya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pendapat hukum Ahli pertama kali dikeluarkan. Hal ini berdampak terjadinya kebingungan dan kekeliruan mengenai pemaknaan Perppu Cipta Kerja oleh masyarakat maupun pemerintah. - Bahwa keterangan Ahli yang inkonsistensi dan dapat menyebabkan terjadinya kebingungan masyarakat terkait Perpu Cipta Kerja, tidak dapat dijadikan pertimbangan. 3. Ahli Pemerintah Atas Nama Prof. Muhammad Ikhsan - Bahwa dalam Keterangan Ahli Pemerintah yakni Prof. Muhammad Ikhsan pada persidangan Senin, 14 Agustus 2022, Ahli telah menyalahkan Mahkamah Konstitusi akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2019 yang tidak memperbolehkan mengambil kebijakan strategis menimbulkan ketidakpastian hukum dan kegentingan yang memaksa, sebagai berikut: “Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang saya hormati. Menurut pandangan saya, tanpa adanya Pandemi Covid-19 sekalipun, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang meminta sejumlah perbaikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan terutama adanya larangan bagi penyelenggara negara untuk melakukan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas mempunyai potensi menghadirkan ketidakpastian, bukan hanya 235 bagi pelaku usaha, tapi juga bagi tenaga kerja. Dapat saya sampaikan bahwa larangan tersebut juga berdampak bagi perumusan kebijakan strategis dalam mengurangi atau memberikan opsi pencegahan upaya untuk mengatasi krisis ekonomi. Pelajaran dari krisis-krisis sebelumnya menunjukkan unsur ketepatan waktu, intensitas kebijakan, sangat menentukan keberhasilan kita mencegah ... mengatasi krisis yang semakin dalam dengan sedikitnya opsi yang tersedia ... maaf, dengan sedikitnya opsi yang tersedia, semakin sukar kita mencegah krisis atau semakin sukar pula kita mengatasi krisis ekonomi.” “Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang saya hormati. Undang-undang cipta kerja telah diciptakan kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dimana pemerintah diminta memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana amar keputusan Mahkamah Konstitusi dan diberikan waktu ... batas waktu selama 2 tahun. Pertanyaannya, mengapa pemerintah harus mengeluarkan Perppu Cipta Kerja dimana 9 letak kegentingan yang memaksa, sehingga pemerintah harus menciptakan Perppu Cipta Kerja …” “… Gambar yang terlampir menunjukkan betapa intensitas ketidakpastian yang sangat tinggi, sehingga dibutuhkan langkah mitigasi untuk mencegah dibandingkan menghadapi apa yang dikhawatirkan terjadi. Salah satunya adalah dengan melakukan reformasi struktural. Perppu Cipta Kerja merupakan bentuk tindak antisipatif terhadap hal tersebut.” (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023 tanggal 14 Agustus 2023) - Bahwa kegentingan atau keadaan yang mendesak dalam hal ini krisis ekonomi global yang menjadi latar belakang terbitnya perpu, sifatnya tidak faktual karena sifatnya masih antisipasi, sebagaimana keterangan Ahli yang menyatakan: “Nah, pertanyaan sekalian menjawab pertanyaan Yang Mulia Pak Guntur, Pak Guntur Hamzah, apakah ini potensial? Yang saya katakan 236 tadi, ini potensial, utamanya potensial. Tapi faktualnya ya juga, faktualnya kita tumbuh negatif tahun 2020 dan 2021 jauh di bawah potensial yang ada yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja.” (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023 tanggal 14 Agustus 2023) - Bahwa Ahli tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat antara dampak krisis ekonomi global dengan reformasi struktural, dalam hal ini sebagai landasan kebutuhan hukum atas terbitnya suatu undang-undang; - Bahwa keterangan Ahli terkait analisa yang menjelaskan tentang latar belakang lahirnya UU 6/2023 Perpu Cipta Kerja sama dengan latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga tidak ada keadaan latar belakang yang berbeda antara UUCK 11/2020 dengan UU 6/2023 Perpu Cipta (vide Lampiran P-4 Naskah Akademik UUCK). - Bahwa keterangan Ahli berfokus pada analisa krisis global yang bersifat potensial, yang bersifat belum pasti dan belum terbukti sehingga tidak dapat dijadikan indikator kegentingan yang memaksa, hingga berdampak munculnya objektivitas Presiden dalam pembentukan Perpu dalam perspektif hukum tata negara darurat. - Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009, halaman 20, Mahkamah menyampaikan “pembuatan Perpu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa. Dalam kasus tertentu dimana kebutuhan akan UndangUndang sangatlah mendesak untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan yang sangat penting yang dirasakan oleh seluruh bangsa, hak Presiden untuk menetapkan Perpu bahkan dapat menjadi amanat 237 kepada Presiden untuk menetapkan Perpu sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara.” 4. Keterangan Saksi Para Pemohon Atas Nama Saksi Sri Palupi Bahwa Keterangan Saksi Para Pemohon yakni Sri Palupi menjelaskan mengenai dampak pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai berikut: - Pelaksanaan UU Cipta Kerja di Sulawesi Tengah, termasuk di Kabupaten Buol dan Sigi, terbukti berdampak serius pada memburuknya tata kelola hutan di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Buol dan Sigi, memburuknya kerusakan lingkungan dan meningkatnya intensitas bencana, dan meningkatnya ketimpangan penguasaan lahan/hutan yang berpengaruh pada kualitas hidup warga dan masyarakat di kedua kabupaten. Berikut adalah rincian dampak pelaksanaan UU Cipta Kerja di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Buol dan Sigi. - Perubahan tata kelola hutan ini dirasakan betul dampaknya oleh masyarakat di desa-desa yang berdekatan dengan hutan. Masyarakat tidak lagi melihat KPH turun ke lapangan melakukan pengawasan seperti dulu. Masyarakat juga menyaksikan bagaimana pembalakan liar semakin marak dan kayu-kayu hasil pembalakan liar diangkut dari hutan melewati desa-desa mereka. Yang terjadi di Kabupaten Sigi tidak jauh beda. Dalam dua tahun terakhir sangat marak terjadi pertambangan ilegal di kawasan hutan lindung akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Kayu- kayu habis dibabat, lahan rusak, hancur dan merusak kawasan aliran sungai. Pelaksanaan UU Cipta Kerja yang mengambil alih kewenangan daerah oleh pusat justru menambah beban pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya bisa mengawasi namun tidak bisa menindak, sementara masyarakatnya yang menanggung dampak dari kerusakan lingkungan. Apa yang terjadi di Kabupaten Buol dan Sigi terkait tata kelola hutan menunjukkan dengan jelas bahwa pelaksanaan UU Cipta Kerja telah memperlemah pengawasan, penegakan hukum dan koordinasi antar lembaga pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Kondisi 238 ini memperburuk tata kelola hutan yang sedang dibenahi oleh pemerintah di tingkat kabupaten dan provinsi. Upaya memperbaiki tata kelola hutan yang tengah dilakukan pemerintah kabupaten dan provinsi benar-benar dimentahkan oleh pelaksanaan UU Cipta Kerja - Tata kelola hutan yang sentralistik memperlemah partisipasi masyarakat. Ini jelas terlihat dari perintah pemerintah pusat (dalam hal ini adalah Kementerian LHK) pada Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH untuk membatasi dan menghentikan semua bentuk kerjasama kemitraan KPH dengan masyarakat lokal hanya sampai tahun 2023 karena adanya perubahan peran KPH, dijalankannya perhutanan sosial yang perizinannya diambil alih pemerintah pusat, dan diberikannya peluang perhutanan sosial pada perseorangan. Dengan dipindahkannya perizinan kerjasama dan perhutanan sosial pada pemerintah pusat, maka semakin berkurang akses masyarakat lokal untuk mendapatkan izin pemanfaatan kawasan hutan. Padahal semua pihak mengakui bahwa tidak mungkin menjaga dan mengelola hutan tanpa melibatkan masyarakat. Peran serta masyarakat sangat membantu upaya pemerintah dalam melestarikan hutan. Selama ini KPH berperan besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola hutan, termasuk dalam pemanfaatan hutan, melalui kerjasama KPH dengan masyarakat. Berkurangnya peran masyarakat juga terlihat dari rendahnya dukungan pemerintah pusat terhadap program reforma agraria dan perhutanan sosial yang diajukan pemerintah daerah serta dianulirnya pengakuan hutan adat oleh pemerintah kabupaten. Dari 14.359,23 hektar luasan yang diajukan pemerintah Kabupaten Sigi untuk program reforma agraria dan perhutanan sosial, tidak sampai 10% yang disetujui pemerintah. Dari 10.391,54 hektar yang diajukan pemerintah Kabupaten Buol untuk program reforma agraria dan perhutanan sosial, tidak sampai 20% yang disetujui pemerintah pusat. Kabupaten Sigi yang areanya mayoritas adalah kawasan hutan seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak program reforma agraria dan perhutanan sosial. Namun faktanya tidaklah demikian. 239 UU Cipta Kerja mengembalikan sistem pengelolaan hutan ke masa Orde Baru yang sarat dengan konflik dan memperburuk ketimpangan penguasaan lahan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Buol, di mana masih ada desa transmigran (Desa Bukal) yang sejak 2006 sampai sekarang belum mendapatkan haknya atas lahan pertanian (lahan 2), dan desa serta pemukiman warganya masih berstatus kawasan hutan, sementara satu korporasi yang sudah menguasai lahan lebih dari 20 ribu hektar, sudah merampas tanah desa dan lahan masyarakat, melakukan tindak pidana korupsi dalam mendapatkan izin lokasi, menggarap lahan diluar HGU, ternyata masih bisa bisa dengan mudah mendapatkan tambahan izin pelepasan kawasan hutan seluas hampir 10 ribu hektar dari Pemerintah Pusat. Konflik antara perusahaan dan masyarakat semakin menguat." - Bahwa berdasar keterangan saksi tersebut di atas, terbukti bahwa pada praktiknya di lapangan atau tepatnya di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, UUCK tetap diterapkan dan diberlakukan oleh Pemerintah. - Bahwa Pemerintah tetap melakukan tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta membuat aturan baru terkait UUCK. Sehingga Pemerintah terbukti tidak menjalankan atau melanggar amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. - Keterangan saksi menunjukkan pula, bahwa tindakan/kebijakan Pemerintah yang melanggar amar Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020 dengan tetap memberlakukan UUCK, maka tidak ada kekosongan hukum dan terbukti Pemerintah tidak memenuhi syarat dan ketentuan pembentukan Perpu yang diatur UUD 1945, UU P3 dan Putusan MK 138/PUU-VII/2009. 5. Saksi Pemerintah Atas Nama Nurhayati - Bahwa Keterangan Saksi Pemerintah yakni Nurhayati menjelaskan terkait substansi penyelenggara jaminan produk halal serta dampak yang dialami oleh Saksi, sebagai berikut: “Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya rasakan akibat adanya Undang- Undang Cipta Kerja terkait substansi penyelenggaraan jaminan 240 produk halal. Izin, Yang Mulia. Di sini saya hadir untuk menjelaskan mengenai dampak atau manfaat secara langsung sebagai pengusaha minuman kecil- kecilan. Beberapa manfaat yang saya rasakan dimaksud, yakni. Satu. Kemudahan pengajuan sertifikat halal bagi UMK …” “Yang kedua. Hadirnya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Tidak hanya itu, saya juga merasakan manfaat berupa adanya lapangan pekerjaan baru yang dapat saya isi. Saya mendapat pekerjaan baru sebagai pendamping proses produk halal. Awalnya saya mengetahui peran pendamping proses produk halal pada saat saya mengajukan sertifikat halal produk saya. Saya benar- benar merasakan kemudahan yang saya dapatkan karena dalam pembuatan sertifikat halal dibimbing dan didampingi oleh pendamping proses produk halal dan semuanya secara gratis.” “Yang ketiga. Pengajuan sertifikat halal terdigitalisasi. Majelis yang saya muliakan, dampak berlakunya Perppu Cipta Kerja, khususnya terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal, saya selaku UMK maupun selaku pendamping proses produk halal sangat merasa dimudahkan, baik dalam pengajuan maupun dalam melakukan pendampingan sertifikasi halal. Hal ini dikarenakan pemerintah menyiapkan sistem yang terdigitalisasi secara nasional, baik terkait permohonan sertifikasi halal maupun pelaporan dari pendamping proses produk halal.” “Yang keempat, kemudahan dalam mendapatkan NIB. Majelis yang saya muliakan, salah satu syarat untuk bisa mengajukan sertifikasi halal untuk memiliki NIB. Hampir rata-rata pelaku UMK yang saya dampingi belum memiliki NIB atau Nomor Induk Berusaha. Saya selaku pendamping proses produk halal, sangat merasa dimudahkan dalam memberikan pendampingan membuat NIB. Hal ini dikarenakan pemerintah menyiapkan sistem yang terdigitalisasi secara nasional terkait permohonan NIB. Rata- rata mendampingi pembuatan NIB kepada pelaku UMK hanya membutuhkan waktu rata-rata 10 menit.” - Bahwa keterangan saksi atas nama Nurhayati, pada poinnya adalah menjelaskan mengenai kemudahan dalam berusaha UMKM. 241 Keterangan tersebut bukan keterangan terkait formil proses pembentukan UU 6/2023 Perpu Cipta Kerja melainkan terkait penerapan materil atau substansi UUCK, yang pada faktanya mengatur substansi yang sebagian besar sama dengan UU 6/2023 Perpu Cipta Kerja. Sehingga keterangan yang diberikan tidak relevan untuk dapat dipertimbangkan. 6. Saksi Pemerintah Atas Nama Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi - Bahwa Keterangan Saksi Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan bahwa faktanya, Pemerintah dan DPR RI tidak memfasilitasi partisipasi yang bermakna dalam perbaikan UU Cipta Kerja, tetapi dalam rangka sosialisasi UU Cipta Kerja, sebagai berikut: “Pembuka keterangan Saksi dalam permohonan uji formil ini dapat Saksi terangkan bahwa benar Saksi telah berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja sebanyak 6 kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang UUCK. Partisipasi dalam ke-6 kegiatan termaksud dapat saya jabarkan sebagai berikut …” “Jadi menurut hemat saya, semua peserta yang hadir. Jadi sebenarnya di dalam sosialisasinya ada dua sesi. Sesi yang pertama biasanya bersifat umum, itu biasanya mahasiswa/dosen- dosen dari perguruan tinggi, kemudian organisasi- organisasi masyarakat itu ikut hadir …” (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023 tanggal 14 Agustus 2023) - Bahwa keterangan saksi atas nama Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, tidak menjelaskan adanya upaya perbaikan UUCK oleh Pemerintah sebagaimana yang dimandatkan Mahkamah melalui amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020. - Bahwa kegiatan-kegiatan sosialisasi UUCK oleh Satgas Percepatan Sosialisasi UUCK tidak dapat disamakan atau disebut sebagai upaya perbaikan UUCK. Bahkan dalam berbagai kegiatan tersebut tidak dibahas pula arah perbaikan UUCK melalui Perpu. Sehingga terbukti 242 bahwa keterangan yang diuraikan oleh saksi tidak relevan untuk dipertimbangkan sebagai upaya Pemerintah melakukan perbaikan UUCK dengan memenuhi partisipasi bermakna. - Bahwa keterangan saksi menunjukkan bahwa keterangan Pemerintah melakukan perbaikan UUCK dengan memenuhi partisipasi bermakna sebagaimana dimandatkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020 terbukti hanya mengada-ngada sebagai landasan tindakan/kebijakan yang menimbulkan autocratic legalism dan bertentangan dengan UUD 1945. II. ANALISIS HUKUM DALIL-DALIL PERMOHONAN TERBUKTI BAHWA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG, BERTENTANGAN DENGAN SYARAT FORMIL PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 22 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 KARENA SEHARUSNYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TIDAK MENGESAHKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA 1. Bahwa Pemerintah dan DPR RI tidak dapat membuktikan adanya kegentingan yang memaksa terhadap lahirnya UU 6/2023 Perpu Cipta Kerja, sebaliknya para pemohon dapat membuktikan tidak adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 (halaman 19 point 3.10) bagian menimbang, Mahkamah Konstitusi memberi 3 (tiga) pedoman pembentukan Perppu, yaitu: a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; Namun, fakta dalam persidangan tidak terbukti adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum atau kegentingan yang memaksa, sebagaimana ditegaskan dengan Keterangan beberapa Ahli, yakni: a. Ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., dimuka persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang menyatakan: 243 “... Dalam hal kegentingan yang memaksa tidak mungkin ada penerapan asas partisipasi masyarakat yang sempurna, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan undang-undang tidak mungkin dilaksanakan pembentuk perppu ...” “…pertanyaan tentang krisis ekonomi sebagai latar belakang pembentukan perppu. Apakah kemudian tidak seharusnya ini diterapkan pada Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pertama ya, 11 tahun 2020. Toh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu tentunya bukan perppu, gitu. Dalam konteks ini, saya sepakat memang logikanya cukup aneh kalau menggunakan dasar krisis ekonomi global ketika di awal bentuknya undang-undang bukan perppu, tapi perbaikannya dalam bentuk perppu. Sehingga secara logika hukum tidak memenuhi. Lebih lanjut adalah untuk kekosongan hukum yang terjadi selama 2 tahun, apakah 2 tahun itu cukup bagi pembentuk undang-undang dalam membentuk undang-undang? Banyak pengalaman, 2 tahun itu sangat-sangat cukup. Tadi Pemohon juga menyatakan bahwasanya Undang- Undang Cipta Kerja itu tidak sampai 2 tahun dibentuk, Undang- Undang 11 Tahun 2020. Nah, sehingga menurut Ahli, 2 tahun itu adalah waktu yang sangat cukup. Apalagi faktanya sekarang, belum sampai 2 tahun, pemerintah dan DPR sudah mengeluarkan 2 produk. Yang pertama adalah Perppu Cipta Kerja, yang kedua adalah Undang-Undang Penetapan Perppu Cipta Kerja. Artinya, kan sebenarnya sudah memenuhi. …” (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023 tanggal 2 Agustus 2023) b. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023 yakni Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., dimuka persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang menyatakan: “Tetapi yang paling penting kalau kita lihat dari konstitusionalitas perppu, saya kira perdebatan kita perppu yang dikeluarkan oleh Pemerintah ini kita tidak mendapatkan logika hal ihwal kegentingan memaksanya. Kita tidak tahu sebenarnya, sampai saat 244 ini, tidak terbayang sedikitpun apa sebenarnya kegentingan yang memaksa yang membuat Presiden harus mengeluarkan perppu dan menggeser dari logika hukum tata negara biasa menjadi masuk rezim tata negara darurat? Karena semua prasyarat saya kira dipenuhi untuk tidak mengeluarkan dalam bentuk perppu. Kalau kita katakan tidak cukup waktu, saya kira perdebatannya bisa panjang karena ada waktu yang dikasih 2 tahun, lalu kemudian seakan-akan Pemerintah dan DPR, Pemerintahlah khususnya kalau kita bicara perppu, menyia- nyiakan waktu 11 bulan, 13 bulan, lalu di bulan ke-13 tiba-tiba dia menggesernya saja menjadi perppu. Padahal saya kira masih ada waktu 11 bulan. Dan kalau kita mau bicarakan secara detail, apakah mustahil membangun undang-undang 11 bulan? Saya kira bisa kita lihat dari sisi materiilnya. Karena kalau kita compare perppu dan isi Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11/2022, itu enggak banyak perubahan. Artinya, secara materiil sebenarnya sangat mungkin dibahas jangankan 11 bulan, bisa dibahas dengan jauh lebih cepat. ” (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023 tanggal 26 Juli 2023) c. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor: 50/PUU-XXI/2023 yaki Ahli Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H., dimuka persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang menyatakan: “Majelis Hakim Yang Mulia, putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembatalan atau Inkonstitusional Bersyarat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, itu kalau tidak salah lahir di tanggal 4 November tahun 2021. Perppu ini ditetapkan tanggal 30 Desember tahun 2022. Ada sekitar 14 bulan bagi Pemerintah dan DPR untuk memulai perbaikan terhadap perppu ini. Tetapi kami rakyat tidak melihat ada langkah- langkah yang serius untuk segera DPR dan Presiden memulai perbaikan terhadap perppu itu … terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu tiba-tiba di penghujung 2022 mengatakan ini terjadi kegentingan yang memaksa, sehingga dalam kacamata saya ini hanya akal-akalan Pemerintah saja. Seandainya dari sejak putusan MK itu keluar, Presiden dan DPR telah melakukan langkah- 245 langkah upaya untuk melakukan revisi, tapi sebelum revisi itu rampung, lalu Pemerintah menganggap ada hal ihwal kegentingan yang memaksa. Lalu kemudian belok kanan tidak melanjutkan pembahasan revisi, tapi langsung menerbitkan perppu, mungkin masih agak masuk akal, gitu, ya. Tetapi ini Pemerintah ujug-ujug langsung di akhir 2022 mengeluarkan perppu yang sebelumnya tidak ada sama sekali itikad baik dari Pemerintah dan DPR untuk sesegera mungkin melakukan dan memulai revisi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi amanat dari Mahkamah Konstitusi. Padahal dari sejak awal Undang-Undang Cipta Kerja itu dianggap penting bagi Pemerintah untuk mengatasi perekonomian negara …” “Ada beberapa undang-undang yang menurut saya, dalam catatan saya yang itu bisa diproses sangat cepat sekali. Misalnya, Undang- Undang IKN itu hanya sekitar 45 hari. Bahkan ada undang-undang MD3 yang revisinya dulu tahun 2014, 5 jam selesai. Jadi, menurut saya, tidak ada alasan bagi Pemerintah dalam waktu 14 bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi itu untuk tidak melakukan revisi yang kemudian tiba-tiba ujug-ujug mengatakan ini terjadi hal ihwal kegentingan yang memaksa.” (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023 tanggal 7 Agustus 2023) b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; Tidak terbukti adanya terjadi kekosongan hukum, hal tersebut telah ditegaskan oleh Saksi Sri Palupi bahwa UU Cipta Kerja masih tetap dilaksanakan walau telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, sebagai berikut: “… Pelaksanaan UU Cipta Kerja di Sulawesi Tengah, termasuk di Kabupaten Buol dan Sigi, terbukti berdampak serius pada memburuknya tata kelola hutan di Sulawesi Tengah …” “… Pelaksanaan UU Cipta Kerja yang mengambil alih kewenangan daerah oleh pusat justru menambah beban pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya bisa mengawasi namun tidak bisa 246 menindak, sementara masyarakatnya yang menanggung dampak dari kerusakan lingkungan …” “… Upaya memperbaiki tata kelola hutan yang tengah dilakukan pemerintah kabupaten dan provinsi benar-benar dimentahkan oleh pelaksanaan UU Cipta Kerja …” “… UU Cipta Kerja mengembalikan sistem pengelolaan hutan ke masa Orde Baru yang sarat dengan konflik dan memperburuk ketimpangan penguasaan lahan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Buol, di mana …” Selain itu, Saksi Pemerintah yakni Nurhayati juga menjelaskan pelaksanaan UU Cipta Kerja terkait sertifikasi halal bagi pelaku UMK yang dilakukan sejak awal tahun 2022, sebagaimana dengan keterangannya yang menyatakan: “Izin, Yang Mulia. Di sini saya hadir untuk menjelaskan mengenai dampak atau manfaat secara langsung sebagai pengusaha minuman kecil- kecilan. Beberapa manfaat yang saya rasakan dimaksud, yakni. Satu. Kemudahan pengajuan sertifikat halal bagi UMK. Sejak awal tahun 2022, saya mendapat informasi bahwa sejak Undang- Undang Cipta Kerja diterbitkan, sertifikasi halal bagi pelaku UMK digratiskan atau tidak berbayar. Mendengar informasi tersebut, saya berencana mengajukan sertifikasi halal untuk produk saya berupa minuman. Waktu itu kebetulan saya sedang mengikuti pelatihan dari dinas koperasi dan salah satu materi pelatihan yang diberikan adalah pembuatan sertifikat halal gratis. Kemudian, bertemulah saya dengan salah satu pendamping proses produk halal yang mendampingi saya dari awal sampai dengan terbitnya sertifikat halal. Pada waktu itu belum ada komite fatwa produk halal, sehingga proses penetapan halalnya masih dilakukan oleh Komisi Fatwa atau MUI yang memakan waktu kurang-lebih 2 sampai 3 bulan.” c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan; 247 Bahwa tidak terbukti adanya kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan, sebab: - Faktanya, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang rumit melalui metode omnibus dengan memuat dan mengubah materi muatan lebih dari 80 undang-undang dapat dikebut dan diselesaikan dalam waktu tidak sampai mencapai 1 (satu) tahun; - Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa Pemerintah dan DPR RI perlu melakukan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun, dimana waktu 2 (dua) tahun adalah waktu yang lebih dari cukup. 2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020, logika penalaran hukum UU Perpu Cipta Kerja tidak memenuhi 3 (tiga) pedoman pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana ditentukan pada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Hal ini dikarenakan: a. Tidak bersifat mendesak karena tidak terbukti terdapat kegentingan yang memaksa secara faktual dan Mahkamah Konstitusi masih memberikan waktu bagi Pemerintah dan DPR selaku pembentuk Undang- Undang untuk melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan atau hingga tanggal 25 November 2023; b. Tidak mengalami kekosongan hukum karena UU Cipta Kerja tidak diputus “Inkonstitusional Permanen” melainkan “Inkonstitusional Bersyarat”. Bahkan pada praktiknya, UU Cipta Kerja masih berlaku kendati diputus inkonstitusional bersyarat; c. Dapat diatasi dengan cara membuat UU sesuai prosedur biasa, karena tidak terpenuhinya unsur kebutuhan mendesak dan kekosongan hukum maka perbaikan UU Cipta Kerja cukup diatasi melalui prosedur dan tata cara pembentukan perundang-undangan 248 biasa. Sudah seharusnya Pemerintah bersama dengan DPR terlebih dahulu mengutamakan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja yang diberikan waktu selama 2 (dua) tahun dan melaksanakan segala perintah- perintah ataupun amanat-amanat yang tercantum di dalam Amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bukan justru melogikakan bahwa penerbitan dan pengesahan UU Perppu Cipta Kerja merupakan bentuk perbaikan UU Cipta Kerja berdasar Putusan MK Nomor 91/XVIII/2020, sebab pembentukan UU dan Perpu jelas memiliki tata cara pembentukan perundang-undangan yang berbeda. 3. Bahwa dasar menimbang UU 6/2023 Perpu Cipta Kerja sebagai konsideran yang memuat pokok-pokok pikiran, latar belakang dan alasan pembentukan Perppu Cipta Kerja oleh Pemerintah dan ditetapkan menjadi UU 6/2023 Perpu Cipta Kerja oleh DPR, tidak memenuhi dan mencerminkan unsur filosofis, yuridis dan sosiologis sebagai pertimbangan dan alasan dibentuknya Perppu sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. 4. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, untuk mendukung Cipta Kerja di Indonesia yang sesuai dengan fundamental negara dan cita hukum Indonesia, sudah seharusnya Pemerintah dan DPR RI terlebih dahulu mengutamakan perbaikan UU Cipta Kerja dengan memenuhi partisipasi bermakna selama 2 (dua) tahun dan melaksanakan segala perintah ataupun amanat yang tercantum di dalamnya, alih-alih membuat Perppu; Sebagaimana ditegaskan dalam Keterangan Ahli Perkara Nomor 50/PUU- XXI/2023 yakni Ahli Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H., dimuka persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang menyatakan: “Majelis Hakim Yang Mulia, putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembatalan atau Inkonstitusitas Bersyarat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, itu kalau tidak salah lahir di tanggal 4 November tahun 2021. Perppu ini ditetapkan tanggal 30 Desember tahun 2022. Ada sekitar 14 bulan bagi Pemerintah dan DPR untuk memulai perbaikan terhadap perppu ini. Tetapi kami rakyat tidak melihat ada langkah-langkah yang serius untuk segera DPR dan Presiden memulai perbaikan terhadap perppu itu … terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu tiba-tiba di penghujung 2022 mengatakan ini 249 terjadi kegentingan yang memaksa, sehingga dalam kacamata saya ini hanya akal-akalan Pemerintah saja. Seandainya dari sejak putusan MK itu keluar, Presiden dan DPR telah melakukan langkah-langkah upaya untuk melakukan revisi, tapi sebelum revisi itu rampung, lalu Pemerintah menganggap ada hal ihwal kegentingan yang memaksa. Lalu kemudian belok kanan tidak melanjutkan pembahasan revisi, tapi langsung menerbitkan perppu, mungkin masih agak masuk akal, gitu, ya. Tetapi ini Pemerintah ujug-ujug langsung di akhir 2022 mengeluarkan perppu yang sebelumnya tidak ada sama sekali itikad baik dari Pemerintah dan DPR untuk sesegera mungkin melakukan dan memulai revisi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi amanat dari Mahkamah Konstitusi. Padahal dari sejak awal Undang- Undang Cipta Kerja itu dianggap penting bagi Pemerintah untuk mengatasi perekonomian negara …” “Ada beberapa undang-undang yang menurut saya, dalam catatan saya yang itu bisa diproses sangat cepat sekali. Misalnya, Undang-Undang IKN itu hanya sekitar 45 hari. Bahkan ada undang-undang MD3 yang revisinya dulu tahun 2014, 5 jam selesai. Jadi, menurut saya, tidak ada alasan bagi Pemerintah dalam waktu 14 bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi itu untuk tidak melakukan revisi yang kemudian tiba-tiba ujug-ujug mengatakan ini terjadi hal ihwal kegentingan yang memaksa.” (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023 tanggal 7 Agustus 2023) Dan ditegaskan pula dalam Keterangan Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023 yakni Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., dimuka persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang menyatakan: “Tetapi yang paling penting kalau kita lihat dari konstitusionalitas perppu, saya kira perdebatan kita perppu yang dikeluarkan oleh Pemerintah ini kita tidak mendapatkan logika hal ihwal kegentingan memaksanya. Kita tidak tahu sebenarnya, sampai saat ini, tidak terbayang sedikit pun apa sebenarnya kegentingan yang memaksa yang membuat Presiden harus mengeluarkan perppu dan menggeser dari logika hukum tata negara biasa menjadi masuk rezim tata negara darurat? Karena semua prasyarat saya kira dipenuhi untuk tidak mengeluarkan dalam bentuk perppu. Kalau kita katakan 250 tidak cukup waktu, saya kira perdebatannya bisa panjang karena ada waktu yang dikasih 2 tahun, lalu kemudian seakan-akan Pemerintah dan DPR, Pemerintahlah khususnya kalau kita bicara perppu, menyia-nyiakan waktu 11 bulan, 13 bulan, lalu di bulan ke-13 tiba-tiba dia menggesernya saja menjadi perppu. Padahal saya kira masih ada waktu 11 bulan. Dan kalau kita mau bicarakan secara detail, apakah mustahil membangun undang-undang 11 bulan? Saya kira bisa kita lihat dari sisi materiilnya. Karena kalau kita compare perppu dan isi Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11/2022, itu enggak banyak perubahan. Artinya, secara materiil sebenarnya sangat mungkin dibahas jangankan 11 bulan, bisa dibahas dengan jauh lebih cepat. ” (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023 tanggal 26 Juli 2023) 5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020, perbaikan UU Cipta Kerja meliputi landasan hukum metode omnibus law, perbaikan naskah akademik UU Cipta Kerja, perbaikan materi UU Cipta Kerja dengan mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat dan partisipasi publik dalam tahapan pembentukan perbaikan UU Cipta Kerja. Maka perbaikan UU Cipta Kerja yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi, bukanlah pembentukan UU 6/2023 Perpu Cipta Kerja sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah dan disetujui oleh DPR RI menjadi Undang-Undang; Dalil PARA PEMOHON tersebut dikuatkan dengan Keterangan Ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., dimuka persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang menyatakan: “Ketiga, dari sisi pilihan jenis peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 maka dimaknai Mahkamah memerintahkan pada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan membentuk undang-undang sebagai perbaikannya. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai perbaikan maka tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah yang memerintahkan dibentuk undang-undang.” 6. Bahwa berdasarkan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complain) pada Desember 2022 dan Januari 2023 yang merupakan suatu upaya hukum 251 Para Pemohon yang tidak terpisahkan dengan permohonan Uji Formil UU Perppu Cipta Kerja ini, menunjukkan bahwa Pemerintah bersama DPR tidak melakukan upaya perbaikan UU Cipta Kerja dan tidak menunda kebijakan strategis dan pembentukan perundang-undangan terkait UU Cipta Kerja sebagaimana yang diputuskan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Berikut fakta dinamika di lapangan: - Tidak ada agenda perbaikan UU Cipta Kerja dalam Prioritas Prolegnas tahun 2022. - Pemerintah bersama DPR tidak membuat metode omnibus law menjadi lebih jelas, sebab tidak ada aturan mengenai tataran hierarki peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus law. - Pemerintah bersama DPR tidak melakukan penangguhan tindakan/kebijakan strategis, dan justru senantiasa bertindak dan membuat kebijakan/hukum yang mempercepat peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan UUD 1945 dan melanggar hak- hak konstitusional Para Pemohon. 7. Bahwa dengan memperhatikan jawaban Mahkamah Konstitusi terhadap Pengaduan Konstitusional Para Pemohon tertanggal 23 Februari 2023, dapat dipahami dan disimpulkan bahwa pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR sangat jelas meliputi duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan yang bersifat final dan mengikat. Mahkamah menyatakan hal tersebut merupakan ranah implementasi putusan yang harus dilakukan sebagaimana adressat putusan yang dimaksud. Atau dapat dipahami bahwa MK tidak menolak atau tidak melakukan upaya koreksi terhadap laporan-laporan Para Pemohon dalam Pengaduan Konstitusional, maka Pemerintah dan DPR telah terbukti melakukan pelanggaran Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020; 8. Bahwa berdasarkan Pengaduan Konstitusional dasar menimbang UU Perppu Cipta Kerja terkait dinamika global yang disebabkan oleh kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan yang diurai pada dasar menimbang UU Perppu Cipta Kerja, pada faktanya di lapangan justru menjadi lebih terlegitimasi dan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi masyarakat, krisis pangan yang semakin parah, kemudahan perampasan tanah dan kerusakan lingkungan, serta berbagai 252 pelanggaran hak asasi manusia lainnya akibat implementasi UU Perppu Cipta Kerja yang mengabaikan dan melanggar Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020; 9. Bahwa pada faktanya, substansi UU Cipta Kerja dan UU Perppu Cipta Kerja tidak memiliki perubahan yang krusial hingga dapat dipastikan masih terdapat kesalahan fundamental atau merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon dan tidak dilakukan penangguhan tindahan/kebijakan strategis peraturan pelaksana UU Cipta Kerja oleh Pemerintah dan DPR selama 2 (dua) tahun sejak Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan; 10. Bahwa dalih kegentingan memaksa dan kondisi krisis global sebagai alasan lahirnya UU No. 6 Tahun 2023 adalah tidak benar. Bahkan dalam Laporan Bank Dunia (Laporan Bank Dunia yang mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil dan baik: https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/254aba87- dfeb-5b5c-b00a-727d04ade275/content, diunduh 20 Mei 2023) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik dan stabil pada 2022 hingga 2023. Tidak hanya Bank Dunia yang memprediksi stabilitas ekonomi Indonesia, melainkan Bank Indonesia juga memproyeksikan kondisi ekonomi Indonesia semakin baik ditengah krisis global (Rilis Bank Indonesia, tentang ekonomi Indonesia baik dan stabil https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang- media/news-release/Pages/sp_2432222.aspx, diunduh pada 20 Mei 2023). Sehingga, dibentuknya UU Perppu Cipta Kerja untuk merespon adanya suatu kegentingan memaksa dan potensi krisis ekonomi Indonesia adalah tidak benar. Sebab data-data dan laporan Bank Dunia maupun Bank Indonesia menyatakan sebaliknya. Selain itu, Ahli dari Pemerintah RI yakni Muhammad Ikhsan secara tegas menyatakan bahwa: “… sehingga dibutuhkan langkah mitigasi untuk mencegah dibandingkan menghadapi apa yang dikhawatirkan terjadi. Salah satunya adalah dengan melakukan reformasi struktural. Perppu Cipta Kerja merupakan bentuk tindak antisipatif terhadap hal tersebut” “… tanpa adanya Pandemi Covid-19 sekalipun, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang meminta sejumlah perbaikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan terutama adanya larangan bagi 253 penyelenggara negara untuk melakukan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas mempunyai potensi menghadirkan ketidakpastian, bukan hanya bagi pelaku ... pelaku usaha, tapi juga bagi tenaga kerja ...” “Nah, pertanyaan sekalian menjawab pertanyaan Yang Mulia Pak Guntur, Pak Guntur Hamzah, apakah ini potensial? Yang saya katakan tadi, ini potensial, utamanya potensial. Tapi faktualnya ya juga, faktualnya kita tumbuh negatif tahun 2020 dan 2021 jauh di bawah potensial yang ada yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja.” (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023 tanggal 14 Agustus 2023) 11. Bahwa berdasarkan uraian alasan pemohon di atas, maka baik Pemerintah maupun DPR tidak menerapkan asas-asas umum peraturan perundang- undangan dan bernegara yang baik. Yang mana kelalaian dan kesengajaan Pemerintah dan DPR dalam pembentukan UU Perppu Cipta Kerja mengesampingkan asas-asas peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan UU Perppu Cipta Kerja menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan dan ketidakmanfaatan hukum sebab bertentangan dengan UUD 1945. 12. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. TERBUKTI BAHWA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG BERTENTANGAN DENGAN SYARAT FORMIL PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG YAITU SYARAT MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSIDANGAN BERIKUT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 22 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN PASAL 52 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 254 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 13. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), menyatakan: (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. (2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. (3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. (6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. (7) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (8) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 255 ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Penjelasan Pasal 52 ayat (1) “yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.” 14. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU P3, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang pertama dan harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang pertama. 15. Bahwa selain itu persetujuan DPR harus dilakukan pada masa sidang berikutnya merupakan bentuk dari sifat Perppu itu sendiri yaitu sifat kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolut Perpu, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XVIII/2020. 16. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan mengenai frasa “persidangan yang berikut” yaitu dalam Putusan MK Nomor 43/PUU- XVIII/2020 (halaman 384 – 386, poin 3.16.2): “…. Adanya frasa “persidangan yang berikut” merupakan perintah konstitusi agar DPR dapat segera memberikan kepastian mengenai penilaian terhadap Perpu yang telah ditetapkan Presiden tersebut. Jika disetujui maka Perpu dimaksud akan menjadi undang-undang, sebaliknya jika tidak disetujui maka Perpu tersebut haruslah dicabut atau dibatalkan. Bahwa Perppu pada dasarnya memiliki jangka waktu yang terbatas (sementara) serta mungkin saja memiliki substansi pengaturan yang berpotensi bertentangan atau melanggar konstitusi mengingat kewenangan pembentukan Perpu berada di tangan Presiden (vide Pasal 22 ayat (1) UUD 1945). Namun demikian, meskipun pembentukan Perpu tergantung pada penilaian subjektif Presiden tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010. 256 ……. menurut Mahkamah, frasa “persidangan yang berikut” dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 haruslah dimaknai apabila Perpu itu diajukan pada masa reses DPR. Sehingga jika Perpu diajukan pada masa rentang waktu pelaksanaan masa sidang DPR sebagaimana diatur dalam Tatib DPR 2020 maka frasa “persidangan yang berikut” harus diartikan sebagai persidangan pengambilan keputusan oleh DPR seketika setelah Perpu ditetapkan oleh Presiden dan diajukan kepada DPR. Artinya, meskipun Perpu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada masa reses maka DPR harus memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perpu tersebut pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR setelah masa reses dimaksud berakhir. Hal demikian penting mengingat esensi diterbitkannya Perpu adalah karena adanya keadaan kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolut. Sehingga semakin panjang jangka waktu DPR memberikan persetujuan atau tidak berkenaan dengan Perpu yang diajukan Presiden, hal tersebut akan menghilangkan esensi diterbitkannya Perpu yang dimaksud. Terlebih lagi, adanya pengaturan mengenai waktu bagi DPR untuk memberikan persetujuan atau tidak berkenaan dengan terbitnya Perpu, lebih memberikan jaminan kepastian hukum baik terhadap keabsahan maupun sifat keberlangsungan Perpu, mengingat Perpu dibentuk berdasarkan adanya hal ihwal kegentingan memaksa, …” 17. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi frasa “Persidangan yang berikut” harus diartikan sebagai persidangan pengambilan keputusan oleh DPR RI setelah Perpu ditetapkan oleh Presiden dan diajukan kepada DPR RI, atau masa sidang pertama dan terdekat. Apabila Perpu ditetapkan oleh Presiden pada masa reses maka DPR RI harus memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perpu tersebut pada sidang Pengambilan Keputusan di masa sidang setelah masa reses dimaksud berakhir; 18. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (3) UUD 1945, pembentukan UU 6/2023 Perpu Cipta Kerja telah melanggar syarat formil akibat hilangnya syarat absolut pembentukan UU 6/2023 Perpu Cipta Kerja karena Perppu tidak mendapat persetujuan DPR RI , sehingga UU 6/2023 Perpu Cipta Kerja harus dicabut; 257 19. Bahwa dalam fakta persidangan, terbukti Pembahasan UU 6/2023 Perpu Cipta Kerja yang berlarut-larut hingga hilangnya syarat absolut yakni: a. Perpu 2/2022 diundangakan pada tanggal 30 Desember 2022 tepat pada Masa Persidangan II (1 November 2022 – 9 Januari 2023); b. Kemudian DPR RI menerima Surat Nomor: R-01/Pres/01/2023 Perihal RUU Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja bersamaan dengan berakhirnya Masa Persidangan II (1 November 2022 – 9 Januari 2023); c. Pada Masa Persidangan III (10 Januari 2023 – 13 Maret 2023), DPR RI melakukan serangkaian kegiatan pembahasan RUU Penetapan Perpu 2/2022 Menjadi Undang-Undang sekaligus DPR RI menerima aspirasi masyarakat; d. Selanjutnya terbitnya UU 6/2023 Perpu Cipta Kerja pada tanggal 31 Maret 2023 pada Masa Persidangan IV (14 Maret 2023 – 15 Mei 2023). (vide Bukti P-21 dan P-20) (vide pada huruf g angka 1, 2, 3, 8, 9 dan 10 Bagian Keterangan DPR RI terhadap Pengujian Formil UU 6/2023 Halaman 33 – 36 dalam Keterangan DPR RI) Bahwa DPR RI melakukan kegiatan menerima aspirasi masyarakat dalam proses pembahasan Perpu 2/2022 yang dilakukan seperti pembahasan undang-undang biasa guna membuka partisipasi publik secara lebih bermakna, akan tetapi sebagaimana yang ditegaskan oleh Ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., di muka persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang menyatakan: “...Dalam hal kegentingan yang memaksa tidak mungkin ada penerapan asas partisipasi masyarakat yang sempurna, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan undang-undang tidak mungkin dilaksanakan pembentuk perppu ...” Sehingga dalil DPR RI maupun Pemerintah mengenai kegentingan yang memaksa telah hilang dan tidak terbukti adanya kegentingan yang memaksa dalam penerbitan UU 6/2023 Perpu Cipta Kerja. Sebagaimana yang dicantumkan dalam pertimbangan mengenai frasa “persidangan yang berikut” yaitu dalam Putusan MK Nomor 43/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan: 258 ”…Hal demikian penting mengingat esensi diterbitkannya Perpu adalah karena adanya keadaan kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolut …” 20. Bahwa selanjutnya, persetujuan DPR RI yang seharusnya dilakukan pada persidangan yang berikut atau masa sidang pertama dan terdekat merupakan esensi diterbitkannya Perpu, karena adanya keadaan kegentingan memaksa merupakan syarat absolut pembentukan Perpu dan pengaturan mengenai waktu tersebut lebih memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan MK Nomor 43/PUU-XVIII/2020 dan sejalan dengan Keterangan Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023 yakni Ahli Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H., di muka persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang menyatakan: “ … perppu itu harus dijadikan sebagai objek pengawasan yang sangat ketat oleh DPR sesuai dengan tugasnya di bidang pengawasan. Jika pengawasan sudah dilakukan oleh DPR sejak perppu itu efektif berlaku, maka saat pemerintah mengajukan naskah perppu itu ke DPR di persidangan berikut, DPR bisa langsung memberikan persetujuan atau penolakan. Sebab jika persetujuan oleh DPR tidak dimaknai harus dilakukan di persidangan berikut, maka pasti akan muncul ketidakpastian hukum. Sebab bisa saja terjadi di kemudian hari sebagaimana yang saat ini sudah terjadi, dimana pemerintah memang telah mengajukan naskah perppu tepat atau persis di persidangan DPR yang berikut, namun DPR tidak kunjung memberi persetujuan atas Perppu tanpa batas waktu yang jelas. Praktik ini pernah terjadi pada era Orde Lama dimana presiden antara tahun 1962 sampai dengan 1965 mengeluarkan sejumlah Perppu, namun Perppu tersebut baru disetujui oleh DPR menjadi undang-undang pada tahun 1969. Jika ini terjadi pada saat ini, tentu kepastian hukum sebagaimana diinginkan oleh konstitusi akan tercederai …” Sehingga perlu ditegaskan bahwa UU 6/2023 Perpu Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI pada 31 Maret 2023 terbukti telah melanggar syarat formil dan praktik legislasi yang mengakibatkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan dan ketidakmanfaatan hukum. 21. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 43/PUU-XVIII/2020, disebutkan semakin panjang jangka waktu DPR memberikan persetujuan atau tidak 259 berkenaan dengan Perpu yang diajukan Presiden, hal tersebut justru menghilangkan esensi diterbitkannya Perppu dalam keadaan kegentingan yang memaksa. 22. Bahwa Pemerintah dan DPR RI secara bersama-sama memaksakan kehendaknya untuk tidak mencabut Perppu Cipta Kerja sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (3) UUD 1945. Hal ini menunjukkan Pemerintah dan DPR tidak menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis sesuai UUD 1945 dan dapat mengarahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia kehilangan prinsip bernegara hukum, kedaulatan rakyat dan jaminan kepastian hukum, yang mengakibatkan terjadinya autocratic legalism. 23. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. TERBUKTI BAHWA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG, BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DAN NEGARA HUKUM SERTA BERTENTANGAN DENGAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1 AYAT (2), PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945, DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 KARENA TIDAK MENJALANKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 24. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, rakyat memandatkan kepada DPR RI selaku pemegang kekuasaan legislatif dan Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif untuk membentuk dan mengesahkan undang-undang yang mengatur kehidupan bernegara. 25. Bahwa berdasarkan UUD 1945, telah memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum pada rakyat terkait pembentukan dan pengesahan undang- undang oleh Presiden dan DPR RI. 26. Bahwa pada dasarnya Perpu merupakan produk hukum setingkat Undang- Undang, kendati pembentukannya merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, namun harus melalui 260 persetujuan bersama DPR sebagaimana diatur Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Kemudian apabila tidak mendapat persetujuan pada sidang berikutnya maka Perppu harus dicabut berdasar Pasal 22 ayat (3) UUD 1945. 27. Berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, maka seharusnya hak-hak rakyat dalam pembentukan dan pengesahan undang-undang oleh Presiden dan DPR dapat dilindungi dan dijamin kepastian hukumnya sebab telah ditentukan mengenai pedoman pembentukan Perppu pada Putusan MK Nomor 138/VII/2020; telah diatur mengenai batasan waktu bagi DPR memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas Perppu yang ditetapkan Presiden dalam persidangan yang berikut; dan telah diatur pula apabila tidak mendapat persetujuan maka Perppu harus dicabut. 28. Bahwa pada faktanya, baik Pemerintah maupun DPR telah melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 22 UUD 1945 yang mengakibatkan rakyat sebagai pemilik mandat kedaulatan dalam bernegara hukum terlanggar hak-hak konstitusionalnya. 29. Bahwa sebelumnya telah ada UU Cipta Kerja yang dinyatakan “Inkonstitusional Bersyarat” dalam jangka waktu selama 2 (dua) Tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kemudian terdapat syarat-syarat yang diberikan kepada Pemerintah serta DPR yang harus dilaksanakan sebelum dinyatakan Inkonstitusional Permanen. 30. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, seharusnya Presiden bersama DPR terlebih dahulu mengutamakan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dan melaksanakan segala perintah-perintah ataupun amanat- amanat yang tercantum di dalam Amar Putusan selama 2 (dua) tahun, bukan justru mengeluarkan Perppu Cipta Kerja; Sejalan dengan pendapat serta keterangan Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., dimuka persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang menyatakan: “…pertanyaan tentang krisis ekonomi sebagai latar belakang pembentukan perppu. Apakah kemudian tidak seharusnya ini diterapkan pada Undang- Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pertama ya, 11 tahun 2020. Toh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu tentunya bukan perppu, gitu. Dalam konteks ini, saya sepakat memang logikanya cukup aneh kalau 261 menggunakan dasar krisis ekonomi global ketika di awal bentuknya undang-undang bukan perppu, tapi perbaikannya dalam bentuk perppu. Sehingga secara logika hukum tidak memenuhi. Lebih lanjut adalah untuk kekosongan hukum yang terjadi selama 2 tahun, apakah 2 tahun itu cukup bagi pembentuk undang-undang dalam membentuk undang- undang? Banyak pengalaman, 2 tahun itu sangat-sangat cukup. Tadi Pemohon juga menyatakan bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak sampai 2 tahun dibentuk, Undang-Undang 11 Tahun 2020. Nah, sehingga menurut Ahli, 2 tahun itu adalah waktu yang sangat cukup. Apalagi faktanya sekarang, belum sampai 2 tahun, pemerintah dan DPR sudah mengeluarkan 2 produk. Yang pertama adalah Perppu Cipta Kerja, yang kedua adalah Undang-Undang Penetapan Perppu Cipta Kerja. Artinya, kan sebenarnya sudah memenuhi. …” (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023 tanggal 2 Agustus 2023) 31. Bahwa faktanya baik Pemerintah maupun DPR, tidak melakukan penangguhan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak meluas, pelaksanaannya melalui kebijakan tata usaha negara dan pembentukan aturan pelaksana UU Cipta Kerja. Di level daerah, melalui Instruksi Mendagri No. 68/2021, Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk tetap mempedomani dan melaksanakan UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaanya. Kemudian DPR mengganti Aswanto salah satu anggota Majelis Hakim MK yang mendukung putusan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Secara Bersyarat. 32. Bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum bagi metode omnibus law, DPR dan Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun tidak cukup menjelaskan hierarki undang-undang omnibus dalam hierarki perundang- undangan. Lebih lanjut, setelah memberikan landasan hukum metode omnibus law, dalam rangka perbaikan UU Cipta Kerja Pemerintah menempuh jalan pintas melalui pembentukan Perppu Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi UU Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga tidak perlu naskah akademik, tanpa perbaikan substansi yang dikeluhkan 262 masyarakat, dan ketiadaan partisipasi publik secara lebih bermakna sebagaimana yang diputuskan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 33. Bahwa berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/202, seharusnya Pemerintah dan DPR memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa untuk lebih melibatkan partisipasi publik. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang tertutup dan jauh dari keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat. Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., dimuka persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang menyatakan: ”Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 disebutkan bahwa salah satu kesalahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah bertentangan dengan asas keterbukaan sehingga pembentukannya harus melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) dalam tahapan pembentukan undang- undang. Alih-alih membentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020, Presiden justru membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja kemudian DPR menyetujuinya dan menetapkannya sebagai undang- undang. Sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 bahwa "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang." Selanjutnya ukuran objektif penerbitan Perpu dirumuskan oleh Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Berdasarkan Putusan MK tersebut, ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan Perpu, yaitu: d. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; e. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; f. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat 263 Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Artinya, pembentukan Perpu jauh dari kondisi normal pembentukan undang- undang. Harus ada syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa yang kemudian oleh Mahkamah ditafsirkan lebih lanjut menjadi tiga parameter di atas. Dalam hal kegentingan yang memaksa tidak mungkin ada penerapan asas partisipasi masyarakat yang sempurna. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) dalam tahapan pembentukan Undang-Undang tidak mungkin dilaksanakan pembentuk Perpu. Ketika Perpu sudah diundangkan pun dan dilakukan proses untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, tidak mungkin pula dilakukan Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation). Dengan demikian dari sisi Proses Pembentukan, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perbaikan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII 2020.” 34. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 terhadap UU Cipta Kerja harus dilakukan perbaikan selama 2 (dua) tahun, jika tidak berhasil diperbaiki maka UU Cipta Kerja akan menjadi inkonstitusional secara permanen. Selama masa perbaikan tersebut, menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta menangguhkan pembentukan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Maka alasan yang mendesak, kegentingan yang memaksa, kekosongan hukum, dan keadaan yang membutuhkan proses pembentukan undang-undang yang tidak biasa dalam pembentukan Perppu Cipta Kerja tidak memiliki dasar hukum yang jelas. 35. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 alasan pembentukan Perppu sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tidak dapat dipenuhi oleh Presiden. Maka hal ini seharusnya menjadi alasan hilangnya dasar hukum dan syarat-syarat absolut pembentukan Perppu untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh DPR pada masa sidang berikutnya. 264 36. Bahwa berdasarkan faktanya DPR tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu Cipta Kerja pada masa sidang berikutnya sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 UU P3. Artinya, Perppu Cipta Kerja kehilangan esensi kegentingan memaksa sebagaimana dijelaskan pada Putusan MK Nomor 63/PUU-XVIII/2020. Maka seharusnya Perppu Cipta Kerja tidak dapat ditetapkan sebagai Undang-Undang dan harus dicabut berdasar Pasal 22 ayat (3) UUD 1945. 37. Bahwa dengan demikian disahkannya UU 6/2023 Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menunjukan bahwa Pemerintah dan DPR tidak menjalankan dan tidak menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sehingga, hal ini dapat menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan pelanggaran terhadap jaminan kepastian Hukum sebagai hak-hak Konstitusional masyarakat Indonesia yang telah memperjuangkan hak-haknya selama ini melalui Mahkamah Konstitusi. Bahwa hal tersebut sejalan dengan keterangan Ahli dari Pemohon Perkara Nomor: 40/PUU-XXI/2023 yakni Ahli Bivitri Susanti, S.H., LL.M., dimuka persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang menyatakan ”… izinkan saya memulai paparan saya dengan mengutip Putusan Mahkamah Nomor 98/PUU- XVI/2018, hanya di bagian ujung, hanya satu kalimat. “Dalam hal suatu lembaga atau masyarakat tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi …” (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023 tanggal 26 Juli 2023) 38. Bahwa berdasarkan fakta hilangnya syarat absolut pembentukan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden, lewatnya masa waktu DPR memberi persetujuan pada Perppu Cipta Kerja menjadi UU Perppu Kerja, dan berbagai tindakan/kebijakan Presiden dan DPR yang melanggar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, maka UU Perppu Cipta Kerja tidak memiliki dasar hukum untuk berlaku sebagai undang-undang, dan harus dilakukan pembatalan undang-undang sebab secara nyata dan mutlak telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum dan jaminan kepastian hukum yang diatur Pasal 1 ayat (2) UUD 1945., Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 265 39. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. III. PENUTUP Berdasarkan Fakta Persidangan, Analisa Keterangan Presiden, Keterangan DPR RI dan keterangan Ahli maupun Saksi yang dihadirkan oleh Pemerintah dan Para Pemohon serta analisis hukum, Para Pemohon menyimpulkan: 1. Bahwa Pemerintah dan DPR RI melanggar UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 2. Bahwa dengan menetapkan Perppu 2/2022 tanpa memenuhi prinsip, syarat/ketentuan dan tahapan pembentukan Perppu, Pemerintah telah melakukan praktik authoritarian legalism. 3. Bahwa dengan menetapkan Perppu 2/2022 menjadi UU melalui UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja DPR secara tidak objektif, tidak kritis dan analitik dalam melakukan fungsi pengawasan, sehingga terjadi autocratic legalism. 4. Bahwa keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah, memiliki pemikiran hukum yang inkonsisten dan tidak bersifat faktual, sehingga keterangan ahli tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang dapat menguatkan keterangan Pemerintah dan DPR RI. 5. Bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Pemerintah, tidak relevan dengan permohonan Para Pemohon yang menguji UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja secara formil bukan materiil. Sehingga keterangan tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan menguatkan keterangan Pemerintah dan DPR RI. 6. Bahwa para Ahli yang dihadirkan oleh Para Pemohon, telah memberi keterangan sejelas-jelasnya mengenai pelanggaran formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 7. Bahwa tindakan Pemerintah dan DPR RI yang menetapkan Perpu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang telah menimbulkan kekacauan sistem hukum Indonesia, memberikan contoh abuse of power dan pelanggaran hak 266 konstitusional dan mengancam kedaulatan rakyat dan Negara Republik Indonesia. IV. PERMOHONAN Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon; 2. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau; Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 2. Kesimpulan Tertulis Presiden A. TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara 46/PUU-XXI/2023, Pemerintah tetap pada pendirian sebagaimana disampaikan dalam Keterangan Presiden yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 6 Juli 2023, yang pada intinya menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi 267 Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PerMK 2/2021) serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, yang menentukan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). B. PROSES PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI 1. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANYAAN/PERNYATAAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI Terhadap pernyataan/pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Juli 2023, dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut: a. Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.: Pada pokoknya, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. menanyakan hal sebagai berikut: 1) Apa yang dimaksud dengan “layaknya pembentukan undang- undang” pada Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Dirjen PP? Apakah terdapat mekanisme yang sama dalam pembentukan UU Penetapan Perpu? Jawaban Pemerintah: Dapat Pemerintah sampaikan bahwa, pada Keterangan Presiden yang telah disampaikan dan dibacakan pada persidangan sebelumnya, frasa “layaknya pembentukan undang-undang” merujuk pada tahapan “Pembahasan”, dimana secara lengkap dan utuh, frasa tersebut dimuat pada Keterangan Presiden pada halaman 41, poin nomor 4 sebagai berikut: “Bahwa meskipun kebijakan dalam Lampiran UU 6/2023 pada awalnya ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksanaan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, dapat Pemerintah sampaikan bahwa dengan penetapan Perpu 2/2022 menjadi UU 6/2023 melalui pembahasan sebagaimana 268 layaknya pembentukan undang-undang, maka kebijakan dalam UU 6/2023 telah mendapatkan persetujuan DPR.” Selain itu, untuk memperjelas apa yang telah Pemerintah sampaikan pada Keterangan Presiden, dapat Pemerintah sampaikan pula, merujuk pada peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa tahapan pembentukan UU Penetapan Perpu memiliki kesamaan dengan tahapan pembentukan undang- undang, yaitu terdiri atas tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Dapat Pemerintah sampaikan bahwa pembentukan UU 6/2023 telah sesuai serta memenuhi tahapan pembentukan UU Penetapan Perpu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3) dan peraturan pelaksanaannya. Adapun untuk melihat tahapan pembentukan undang-undang, baik pembentukan UU Penetapan Perpu maupun Pembentukan Undang-Undang, serta bagaimana tahapan pembentukan UU 6/2023, Pemerintah menyajikannya dalam tabel berikut: Tabel 1. Tahapan Pembentukan Undang-Undang No. Tahapan Pembentukan UU Penetapan Perpu Pembentukan UU Pembentukan UU 6/2023 1. Perencanaan Masuk dalam daftar kumulatif terbuka Tercantum dalam Prolegnas atau daftar kumulatif terbuka 4 Januari 2023 Pengajuan RUU Penetapan Perpu 2/2022 untuk masuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka, melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Menko Perekonomian”) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PH.2.1- 1/M.EKON/01/2023 269 No. Tahapan Pembentukan UU Penetapan Perpu Pembentukan UU Pembentukan UU 6/2023 2. Penyusunan Panitia Antar Kementerian/Antarnonkemen terian Panitia Antar Kementerian/Antarnonke menterian 1. 4 Januari 2023 Pembentukan PAK RUU Penetapan Perpu 2/2022. Menko Perekonomian menetapkan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementeri an Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor 51 Tahun 2023 2. 4 Januari 2023 Permohonan Penghamornisasia n terhadap RUU Penetapan Perpu 2/2022. Menko Perekonomian melalui Surat Nomor: PH.2.1- 2/M.EKON/01/202 3 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. 5 Januari 2023 Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang. (Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan 270 No. Tahapan Pembentukan UU Penetapan Perpu Pembentukan UU Pembentukan UU 6/2023 Perundang- undangan kepada Kementerian/Lemb aga melalui surat Nomor: PPE.1.UM.01.01- 24) 4. 5 Januari 2023 Penyampaian RUU Penetapan Perpu 2/2022 hasil Harmonisasi. (Surat Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang- Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Menko Perekonomian melalui surat nomor: PPE.PP.03.01-37) 5. 6 Januari 2023 Penyampaian Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Surat Menko Perekonomian kepada Presiden melalui surat Nomor: PH.2.1- 5/M.EKON/01/202 3 tanggal 6 Januari 2023 kepada Presiden hal: Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 271 No. Tahapan Pembentukan UU Penetapan Perpu Pembentukan UU Pembentukan UU 6/2023 Menjadi Undang- Undang) 6. 9 Januari 2023 Penyampaian RUU Penetapan Perpu 2/2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (Presiden Republik Indonesia melalui surat nomor: R- 01/Pres/01/2023 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat) 7. 9 Januari 2023 Penunjukkan Wakil Pemerintah Dalam Pembahasan RUU Penetapan Perpu 2/2022 di Dewan Perwakilan Rakyat. (Menteri Sekretaris Negara melalui surat Nomor: B- 23/M/D- 1/HK.00.02/2023 kepada Menko Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agama, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) 3. Pembahasan Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat: • Pembahasan Tingkat I • Pembahasan Tingkat II Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat: Pembahasan Tingkat I Pembahasan Tingkat II 1. 7 Februari 2023 Rapat Paripurna DPR mengumumkan bahwa DPR telah menerima Surat Presiden Nomor R- 01/Pres/01/2023 tentang Pengajuan RUU Penetapan Perpu No. 2/2022 Menjadi Undang- Undang. 2. 14 Februari 2023 Rapat Badan Musyawarah DPR menugaskan Badan Legislasi sebagai Alat Kelengkapan 272 No. Tahapan Pembentukan UU Penetapan Perpu Pembentukan UU Pembentukan UU 6/2023 Dewan Pembahas RUU Penetapan Perpu. 3. 14 Februari 2023 Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Pemerintah (Menko Perekonomian, Menkumham, Menaker), dan DPD membahas RUU Penetapan Perpu. 4. 14 Februari 2023 Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislatif dengan para narasumber dalam rangka mendapatk an masukan terhadap pembahasan RUU Penetapan Perpu. 5. 15 Februari 2023 Rapat Panitia Kerja Badan Legislatif dengan Pemerintah & DPD dalam rangka Pembahasan RUU Penetapan Perpu. 6. 15 Februari 2023 Rapat Kerja Badan Legislatif dengan Pemerintah & DPD dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Penetapan Perpu. 7. 21 Maret 2023 Rapat Paripurna Pembicaraan Tk. II/Pengambilan Keputusan RUU Penetapan Perpu Menjadi UU, melalui Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/III/2022- 2023 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap 273 No. Tahapan Pembentukan UU Penetapan Perpu Pembentukan UU Pembentukan UU 6/2023 Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 8. 27 Maret 2023 Penyampaian Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang kepada Presiden RI, melalui surat Nomor: B/4153/LG.02.03/3 /2023 tanggal 27 Maret 2023 hal: Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang. 4. Pengesahan Oleh Presiden Oleh Presiden Disahkan oleh Presiden pada 31 Maret 2023 5. Pengundangan Menteri Sekretaris Negara Menteri Sekretaris Negara Diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara pada 31 Maret 2023 Terhadap rangkaian tahapan sebagaimana diterangkan dalam proses pembentukan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimuat dalam tabel di atas, Pemerintah hendak menyatakan kembali bahwa Pemerintah telah melaksanakan seluruh rangkaian tahapan dimaksud serta tanggung jawab administratif yang diwajibkan dengan 274 penuh kepatuhan. Sebelumnya, sebagai tanggung jawab pembuktian Pemerintah telah melampirkan bukti rangkaian proses pembentukan UU 6/2023 dalam alat bukti Keterangan Presiden pada Bukti PK-15 huruf a sampai dengan h. Maka kiranya demikianlah penjelasan yang dapat Pemerintah sampaikan sehubungan dengan maksud dari frasa “layaknya pembentukan undang-undang” pada Keterangan Presiden sebelumnya. 2) Kekosongan hukum seperti apa yang dimaksudkan oleh Pemerintah, sebagai salah satu kondisi yang menyebabkan perlunya dikeluarkan Perpu? Jawaban Pemerintah: Dapat Pemerintah sampaikan, Bahwa pasca putusan Nomor: 91/PUU- XVIII/2020 (selanjutnya disebut Putusan MK 91/2020) Pemerintah diberikan jangka waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan perbaikan prosedur pada pembentukan UU 11/2020 dan tidak diperbolehkan untuk membuat kebijakan strategis yang berdampak luas, dan pembentukan peraturan pelaksanaan baru. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakpastian hukum dimana Pemerintah tidak bisa menindaklanjuti lebih jauh dalam kerangka kebijakan strategis terhadap hal-hal tertentu yang sudah mengacu pada payung hukum UU 11/2020. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 (selanjutnya disebut Putusan MK 138/2009) poin [3.10] yang menyampaikan bahwa syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu: 1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan; UU 11/2020 merupakan regulasi yang bersifat strategis dalam rangka mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja. Dalam pelaksanaannya diperlukan berbagai kebijakan yang bersifat dinamis, agar dapat menjaga iklim investasi tetap kondusif, dan menjamin kesejahteraan masyarakat ditengah-tengah kondisi perekonomian yang penuh tantangan terutama disebabkan adanya 275 gejolak perekonomian nasional dan global atau geopolitik yang penuh ketidakpastiaan. Maka yang dimaksud dengan kekosongan hukum adalah dalam cakupan tidak adanya peraturan yang memadai untuk mengantisipasi kondisi global yang bergejolak dan keterbatasan ruang gerak dari kebijakan makro. Pemerintah seolah terhenti dan tidak dapat secara strategis menindaklanjuti problem yang muncul padahal di waktu yang sama harus dengan segera merespon situasi global dan keterbatasan ruang gerak dari kebijakan makro yang saat itu berkembang makin mengkhawatirkan. Hal ini kemudian menciptakan kekhawatiran dan ketidakpastian hukum yang meluas. Adanya ketidakpastian hukum sehubungan dengan kekosongan hukum sebagai akibat peraturan yang ada belum memadai untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian tersebut, akan menyebabkan pelaku usaha yang sudah dan sedang berinvestasi di Indonesia mengambil posisi untuk “wait and see”. Sementara Pemerintah tidak dapat membuat kebijakan strategis menurut Putusan MK 91/2020 atas UU 11/2020. Upaya untuk mengatasi tidak adanya atau memadainya regulasi strategis yang pembentukannya didasarkan pada UU 11/2020 khususnya yang bersifat forward looking dikhawatirkan akan menggangu percepatan peningkatan investasi dan lapangan kerja bagi masyarakat di Indonesia untuk menciptakan ketangguhan perekonomian dalam menghadapi ketidakpastian global. Kondisi kepastian hukum dan agility Pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis yang didukung regulasi yang memadai terkait investasi tentunya sangat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif yang diperlukan oleh pelaku usaha dan lembaga-lembaga yang dimandatkan untuk mendukung investasi dimaksud sesuai UU 11/2020 seperti Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) serta Bank Tanah. Oleh karena itu guna pemenuhan dan antisipasi kebutuhan pemerintah untuk dapat mengambil kebijakan strategis yang dilandasi peraturan perundang-undangan yang pembentukannya didasarkan pada UU 11 tahun 2020, Pemerintah perlu mengeluarkan Perpu 2/2022 yang 276 selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang. Hal ini juga merupakan tindak lanjut atas mandat konstitusi untuk melaksanakan langkah extraordinary dengan tujuan menyelamatan kepentingan masyarakat luas, memperkuat perekonomian Indonesia, serta mengatasi dampak kondisi global yang bergejolak. 3) Tolong dijelaskan mengenai potensi krisis ekonomi yang mengancam perekonomian Indonesia apabila Perpu tidak diterbitkan? Jawaban Pemerintah: Dapat Pemerintah sampaikan, untuk menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Pemerintah perlu menjelaskan situasi yang berkembang saat Perpu 2/2022 disusun. Selain penjelasan yang telah Pemerintah sampaikan dalam Keterangan Presiden halaman 24-38, dapat juga Pemerintah sampaikan bahwa bentuk Perpu lahir atas konsekuensi logis yang diambil Pemerintah guna mengakomodasi pemenuhan amanat Putusan MK 91/2020 dalam situasi perekonomian global yang penuh akan ketidakpastian. Ketidakpastian ini terekam dalam World Uncertainty Index (WUI) yaitu sebuah indikator/ukuran ketidakpastian situasi global yang disusun tim Peneliti dari International Monetary Fund (selanjutnya disebut IMF) dan Stanford University. WUI mencatat dalam 5 (lima) tahun terakhir indeks ketidakpastian global memuncak pada kuartal I 2020, bersamaan dengan munculnya pandemi Covid-19. Sempat menurun di kuartal I 2021, namun trennya naik kembali sampai kuartal IV 2022 (fase saat Perpu 2/2022 disusun). (https://worlduncertaintyindex.com/) Gambar 1. Grafik World Uncertainty Index 277 Lebih lanjut mengenai situasi yang penuh ketidakpastian tersebut, Katadata mengutip pendapat tim komunikasi IMF Andrew Stanley sebagai berikut: (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/29/ketidakpastian- global-meningkat-pada-akhir-2022) “Ini (2022) adalah tahun yang bergejolak. Prospek pertumbuhan ekonomi global yang awalnya baik mendadak berubah jadi penuh kekhawatiran setelah invasi Rusia ke Ukraina. Pertumbuhan inflasi yang cepat dan terus-menerus, terutama kenaikan harga makanan dan energi, membebani pertumbuhan ekonomi” Tidak hanya IMF, Katadata juga mengutip pidato Presiden Jokowi pada forum Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di JCC Senayan pada Rabu, 30 November 2022 yaitu: "Dari pertemuan G20 kemarin, saya bertemu semua kepala negara G20, saya menyimpulkan semuanya pusing. Memang situasi global ini tidak pasti, ruwet, complicated, sulit dihitung, sulit diprediksi," Selain itu IMF juga mencatat bahwasanya Perang Rusia-Ukraina menjadi faktor dominan yang menyebabkan ketidakpastian global sepanjang tahun 2022-2023. Hal tersebut tergambar dalam grafik ‘Uncertainty Drivers’ sebagai berikut: (https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/01/26/global-economic- uncertainty-remains-elevated-weighing-on-growth). Gambar 2. Grafik Uncertainty Drivers 278 Grafik batang warna merah sebagai penanda faktor Perang Rusia- Ukraina jauh lebih dominan dibandingkan faktor pandemi di periode 2022- 2023. Sehingga terhadapnya (Faktor Perang Rusia Ukraina) tidak dapat disikapi secara normal. Lebih lanjut menurut Alfred Kammer dkk, imbas dari Perang Rusia Ukraina menembus batas negara dan menyebabkan setidaknya 3 (tiga) dampak yaitu: https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/03/15/blog-how-war-in- ukraine-is-reverberating-across-worlds-regions-031522 “Impacts will flow through three main channels. One, higher prices for commodities like food and energy will push up inflation further, in turn eroding the value of incomes and weighing on demand. Two, neighboring economies in particular will grapple with disrupted trade, supply chains, and remittances as well as an historic surge in refugee flows. And three, reduced business confidence and higher investor uncertainty will weigh on asset prices, tightening financial conditions and potentially spurring capital outflows from emerging markets.” Salah satu dampak yang terjadi atau tekanan yang muncul adalah tekanan atas komoditas dan harga energi yang luar biasa kencang. Hal ini secara tidak langsung turut memberikan dampak ke perekonomian Indonesia. Gambar 3. Grafik Growing Pressure 279 Dalam situasi yang demikian, Pemerintah diharuskan mengambil keputusan secara cepat dan tepat, karena situasi yang tidak terprediksi, sangat liar dan berbahaya jika tidak segera diambil keputusan secara cepat dan tepat. Bentuk Perpu dipilih karena jika Pemerintah menempuh proses pembentukan peraturan perundang-undangan bukan melalui Perpu, maka Pemerintah akan berhadapan dengan waktu dan birokrasi yang lebih panjang dalam proses pembentukan peraturan perundangan- undangan, padahal situasi yang dihadapi saat itu adalah situasi yang tidak normal, situasi yang penuh ketidakpastian. Pada titik ini, situasi masuk dalam kategori Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (selanjutnya disebut VUCA) atau suatu keadaan dimana perubahan terjadi penuh dengan ketidakpastian, yang telah Pemerintah uraikan dalam Keterangan Tambahan Presiden terhadap judicial review Perpu 2/2022 pada perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023 dan 6/PUU-XXI/2023 halaman 17-24. Titik kritis yang berbahaya kalau Pemerintah tidak cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Lebih lanjut dalam Keterangan Presiden yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa walaupun UU 11/2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, namun ternyata secara materil ketentuan yang diatur dalam UU 11/2020 memberikan dampak positif terhadap sektor perekonomian termasuk pertumbuhan jumlah pelaku usaha, kenaikan tingkat investasi, dan meningkatnya pelindungan Usaha, Mikro, Keci, dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM). Sebagaimana telah dijelaskan dalam Keterangan Presiden halaman 19-24 bahwa hadirnya UU 11/2020 telah membawa angin positif bagi perekonomian Indonesia. Patut dipahami secara baik bahwa UU 11/2020 disusun sebagai upaya terbaik Pemerintah guna tetap menjaga perekonomian Indonesia stabil di saat situasi pandemi Covid-19. Pasca UU 11/2020 lahir, terjadi kenaikan Foreign Direct Investment (FDI) yang diterima Indonesia, sebagaimana yang telah Pemerintah sampaikan dalam Keterangan Presiden terhadap judicial review Perpu 2/2022 pada perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023 dan 6/PUU-XXI/2023 halaman 11. Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga menunjukkan angka yang positif. Peningkatan disisi realisasi Penanaman 280 Modal Dalam Negeri (PMDN) juga realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) serta kenaikan jumlah pendirian Perusahaan Perseorangan sampai dengan 22 Agustus 2023 yang mencapai 126.281 Perusahaan Perorangan menunjukkan UU 11/2020 memberikan dampak positif luar biasa di tengah gejolak pandemi dan ketidakpastian global. Tidak hanya itu, kemudahan atas sertifikasi halal untuk UMK juga makin menambah nilai positif atas lahirnya UU 11/2020. Sehingga Pemerintah ingin menjaga momentum positif ini untuk tetap menghadirkan semangat substansi kemudahan yang dibawa UU 11/2020. Pemerintah sadar bahwasanya belajar dari krisis sebelumnya yang pernah menerpa Indonesia, bahwa UMKM lah yang menjadi fondasi dasar bagi perekonomian Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mulyadi Nitisusastro bahwa tidak lumpuhnya perekonomian Indonesia karena jasa pelaku usaha kecil (Mulyadi Nitisusastro, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil (Alfabeta: Bandung, 2010)). Lebih lanjut dalam periode krisis 1998, data BPS mencatat bahwasanya jumlah pelaku UMKM justru tidak berkurang di saat industri lain kolaps, jumlah pelaku UMKM justru bertambah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dapat terlihat bahwa UMKM saat krisis 1998 memegang peranan penting untuk menjaga agar Indonesia tidak terjerembab makin dalam ke situasi krisis. Penilaian tersebut salah satunya didapat dari interpretasi perkembangan UMKM pada periode 1997 sampai dengan 2000. Bahwa jumlah UMKM pada tahun 1997 sebanyak 39.765.110 pelaku usaha, pada tahun 1998 sebanyak 36.813.578 pelaku usaha, pada tahun 1999 sebanyak 37.911.723 pelaku usaha, dan pada tahun 2000 sebanyak 39.784.036 pelaku usaha. Secara statistik pada saat krisis ekonomi 1998 jumlah pelaku UMKM hanya menurun sebesar 7,49% di tengah gelombang inflasi yang menyentuh angka 77,63%. Kemudian, selepas tahun 1998 pertumbuhan jumlah UMKM kembali menunjukan data yang hijau, yakni pada tahun 1999 bertumbuh sebesar 2,98% dan di tahun 2000 bertumbuh sebesar 4,94%. Akselerasi ekonomi yang dicatatkan oleh UMKM dalam rangka pelepasan dari krisis yang terjadi menunjukan hasil yang sangat baik, karena hanya memerlukan waktu kurang lebih 2 tahun untuk hampir 281 menyentuh presentase pertumbuhan sebesar 5%, data BPS tersebut dapat dilihat secara lebih rinci melalui tautan berikut: https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1322/tabel- perkembanganumkm-pada-periode-1997--2013.html. Gambar 4. Grafik Jumlah UMKM (diolah dari data BPS) Sehingga dari uraian tersebut, kemudian menjadi penting agar Pemerintah menjaga momentum positif dan berfokus pada UMKM agar belajar dari fakta sejarah yang terjadi dimana UMKM bisa melewati situasi krisis tanpa guncangan yang berarti. Momentum inilah yang kemudian sedang diupayakan oleh Pemerintah melalui penetapan Perpu 2/2022. Perpu 2/2022 sebagaimana substansi yang dibangun pada UU 11/2020 banyak memberikan insentif bagi UMKM. Lahirnya Perpu 2/2022 yang kemudian ditetapkan dengan UU 6/2023 merupakan langkah terbaik, taktis, cepat, dan tepat dari Pemerintah guna merespon situasi krisis yang terjadi, diharapkan dengan ditetapkannya Perpu 2/2022 menjadi undang-undang dapat memberikan kepastian hukum dan Pemerintah dapat melakukan langkah-langkah strategis di tengah situasi krisis yang sebelumnya tertahan karena adanya Putusan MK 91/2020. Sehingga diharapkan Indonesia dapat terhindar dari situasi krisis yang makin buruk, dan dapat bertahan sampai dengan gejolak krisis usai. 4) Apakah data sosialisasi yang disajikan berkaitan dengan UU 11/2020 atau Perpu 2/2022? 282 Jawaban Pemerintah: Dapat Pemerintah sampaikan, bahwa pada dasarnya, secara substansi Perpu 2/2022 yang saat ini telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU 6/2022 disusun dengan menggunakan baseline UU 11/2020 sehingga memang tampak serupa. Namun dilakukan perbaikan terhadap 5 (lima) jenis komponen pada UU 11/2020 sesuai amanat Putusan MK 91/2020 yang ditampung pada Perpu 2/2022 berdasarkan hasil dari upaya perbaikan yang dilakukan Pemerintah terhadap UU 11/2020 yang sejak awal menjadi komitmen Pemerintah, jauh sebelum Pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Perpu 2/2022. Dimana selain melakukan revisi terhadap UU P3, secara paralel sampai dengan sebelum terbitnya Perpu 2/2022, Pemerintah melakukan serangkaian kegiatan partisipasi publik (sosialisasi, workshop, Focus Group Discussion (FGD), maupun konsultasi publik) dengan melibatkan berbagai unsur baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, buruh/pekerja, pengusaha (baik level besar atau UMKM), asosiasi, praktisi, dan akademisi yang ditujukan sebagai jaring aspirasi terhadap perbaikan UU 11/2020. a) Data Partisipasi Publik UU 11/2020 Bahwa Pemerintah telah menyampaikan Data Tabulasi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Keterangan Presiden halaman 52-53, dimana data tabulasi tersebut merupakan data gabungan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang- Undang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Satgas UUCK) dan kementerian/lembaga mulai dari proses pembentukan UU 11/2020 hingga saat ini. Sebagai penjelasan lebih lanjut, izinkan Pemerintah menyatakan bahwa Pemerintah kiranya telah menyadari betul maksud pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dan Pemerintah pun sangat sependapat mengenai pentingnya kepastian hukum pelaksanaan meaningful participation dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang- undangan. Pemerintah juga memahami pentingnya kejelasan imparsialitas kegiatan meaningful participation yang dilaksanakan, apakah dalam rangka pembentukan UU 11/2020, apakah dalam 283 rangka pembentukan Perpu 2/2022, dan ataukah dalam rangka pembentukan UU 6/2023. Sebelumnya Pemerintah hendak mengulang kembali terkait penekanan aspek kemanfaatan hukum dari pembentukan rangkaian regulasi Cipta Kerja ini. Bahwa sejak dari proses pembentukan UU 11/2020 Pemerintah telah melaksanakan banyak kegiatan meaningful participation, kemudian berlanjut hingga masa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 diucapkan (tanggal 25 November 2021), setelah Perpu 2/2022 diterbitkan (tanggal 30 Desember 2022), dan hingga UU 6/2023 disahkan (tanggal 31 Maret 2023). Bahwa sebelum adanya wacana pembentukan Perpu 2/2022, Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan meaningful participation yang dilakukan dalam rentang waktu pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU- XVIII/2020 hingga waktu ditetapkannya Perpu 2/2022, yang sejatinya merupakan kegiatan meaningful participation yang ditujukan untuk mendengar aspirasi masyarakat dalam rangka pembentukan rancangan undang-undang perbaikan UU 11/2020 dalam bentuk partisipasi publik [vide Bukti PK-17]. Dalam periode tersebut, Pemerintah di samping mendengar suara masyarakat yang muncul, juga tidak putus melakukan pemantauan kondisi global dari berbagai sisi (ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan). Seiring berjalannya waktu, keadaan global yang ada sangat disayangkan mengalami pemburukan yang sedemikian rupa sebagaimana telah dijelaskan hingga memaksa Pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengamankan situasi yang terjadi, khususnya dalam perspektif ekonomi. Kiranya demikianlah penjelasan singkat hubungan antara kegiatan meaningful participation dalam rentang waktu pasca dikeluarkannya Putusan MK 91/2020 hingga waktu ditetapkannya Perpu 2/2022. Sehubungan dengan telah didapatinya banyak suara masyarakat dalam kegiatan meaningful participation yang sebelumnya dilaksanakan dalam rangka perbaikan UU 11/2020, maka Pemerintah tidak mengabaikannya dan tetap 284 mengejawantahkannya dalam substansi Perpu 2/2022 yang ditetapkan. Adapun tidak dilaksanakannya kegiatan meaningful participation dalam pembentukan Perpu 2/2022, dikarenakan karakteristik Perpu itu sendiri yang hadir karena kegentingan memaksa dan hanya memiliki rentang waktu yang sempit untuk ditetapkan, sehingga tidak kehilangan momentum untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Pemerintah sangat menyadari akan pentingnya meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara khusus dalam rangkaian regulasi Cipta Kerja ini, Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang- Undang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Satgas UUCK), yakni satuan tugas yang berfungsi sebagai pelaksana meaningful participation dan penampung suara publik berkenaan dengan UU 11/2020 dan turunannya. Kehadiran Satgas UUCK ini bukan semata-mata sebagai pelaksana meaningful participation saat UU 11/2020 dibentuk saja, melainkan juga pada masa setelahnya hingga sekarang. b) Data Partisipasi Publik (meaningful participation) terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (RUU Penetapan Perpu 2/2022) dan Sosialisasi UU 6/2023 Dapat Pemerintah sampaikan, terkait pertanyaan apakah terdapat kegiatan meaningful participation dalam pembentukan RUU Penetapan Perpu 2/2022 dilaksanakan, maka Pemerintah menegaskan posisi bahwa kegiatan meaningful participation tersebut dilaksanakan. Dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hendak melakukan pencermatan terhadap data kegiatan meaningful participation yang khusus dalam rangka pembentukan RUU Penetapan Perpu 2/2022 serta data kegiatan sosialisasi UU 6/2023, maka dapat mencermati data dibawah ini: Tabel 2. Partisipasi Publik (meaningful participation) terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan 285 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang dan Sosialisasi UU 6/2023 NO TANGGAL PELAKSANAAN TEMPAT PELAKSANAAN TEMA KEGIATAN PIHAK YANG HADIR 1 19 Januari 2023 Hotel Borobudur, Jakarta Konsultasi Publik Rancangan Undang- Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Ketenagakerjaan • Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal • Tim Ahli Undang- Undang Cipta Kerja • Akademisi Universitas Borobudur • Akademisi Universitas Diponegoro • Akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta • Akademisi Universitas Bhayangkara Raya Jakarta • Kantor Hukum Pro Alliance • Dewan Pimpinan Nasional PERMAHI • Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia 2 6 Februari 2023 Hotel Mercure, Samarinda Konsultasi Publik Rancangan Undang- Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah • Tim Ahli Undang- Undang Cipta Kerja • Dinas Ketenagakerjaan Kota Samarinda • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Timur • Hakim ad hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda 286 NO TANGGAL PELAKSANAAN TEMPAT PELAKSANAAN TEMA KEGIATAN PIHAK YANG HADIR • Perwakilan Kantor Wilayah V Komisi Pengawas Persaingan Usaha • Perwakilan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur • Perwakilan Universitas Mulawarman • Perwakilan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda • Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) • Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (DPD FSP KEP) • Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) 3 10 April 2023 Jakarta FGD Penyempurnaan Ketentuan Upah Minimum di dalam Peraturan Turunan UU Cipta Kerja • Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM • Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja • Deputi III Bidang Perekonomian • Ekonom CSIS (Yose Rizal Damuri) Ekonom UI (Turro Selrits Wongkaren) Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Ekonom Universitas Padjadjaran (Arief Anshory Yusuf) 4 13 April 2023 Four Points by Sheraton, Manado UU No. 6 Tahun 2023 dalam Memberikan Kemudahan Berusaha bagi Pelaku UMKM, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif • Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Manado • Balai Besar POM Manado • Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara • Direktorat Deregulasi Penanaman Modal BKPM 287 NO TANGGAL PELAKSANAAN TEMPAT PELAKSANAAN TEMA KEGIATAN PIHAK YANG HADIR • Biro Hukum dan Kerja Sama Kemenkop UKM 5 13 April 2023 Four Points by Sheraton, Manado UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Klaster Ketenagakerjaan) • Gubernur Sulawesi Utara • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Koperasi dan UKM • Kementerian Investasi/BKPM • Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja • Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Provinsi Sulawesi Utara • Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara • Perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh • Akademisi 6 14 April 2023 Four Points by Sheraton, Manado UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum • Universitas Sam Ratulangi • Unika De LA Salle • Universitas Pembangunan Indonesia • Universitas Prisma • Universitas Klabat 7 15 - 17 Mei 2023 Labersa Toba Hotel & Convention Center, Sumatera Utara Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko • Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Sekretariat Kabinet • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara • Para Pelaku Usaha 8 23 Mei 2023 Jakarta Sistem OSS dan Sistem Pendukung Lainnya • Kementerian Investasi • Kementerian ATR/BPN 288 NO TANGGAL PELAKSANAAN TEMPAT PELAKSANAAN TEMA KEGIATAN PIHAK YANG HADIR • Kementerian Hukum dan HAM • Ikatan Notaris Indonesia 9 29 Mei 2023 Jakarta Aspek Kemitraan bagi UMK dengan Usaha Menengah dan Besar dalam Rangka Implementasi UU No. 6 Tahun 2023 • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Koperasi dan UKM • Kementerian Investasi • Komisi Pengawasan Persaingan Usaha 10 16 Juni 2023 Gran Melia, Jakarta Focus Group Discussion (FGD) Aspek Kemitraan bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar di Bidang Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan dalam UU No. 6 Tahun 2023 • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Koperasi dan UKM • Kementerian Perindustrian • Kementerian Perdagangan • Kementerian Kelautan dan perikanan • Kementerian Pertanian • Kementerian Investasi • Kementerian Sekretariat Negara • Sekretariat Kabinet • APINDO • KADIN • HIPMI • AFI • APRINDO • APKASINDO • GAPKI • GPPI • ASPEKPIR • GAPENSI • KNTI • HPPI • FAPI • Pusat Studi Pancasila UGM 11 26 Juni 2023 UIN Sjech M. Djamil, Bukittinggi Peran dan Manfaat UU No. 6 Tahun 2023 bagi Generasi Muda • Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek • Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi • Universitas Fort De Kock Bukittinggi • Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat 289 NO TANGGAL PELAKSANAAN TEMPAT PELAKSANAAN TEMA KEGIATAN PIHAK YANG HADIR 12 26 Juni 2023 Universitas Andalas, Padang Peran dan Manfaat UU No. 6 Tahun 2023 bagi Generasi Muda - Kelompok Cipayung • HMI • GMKI • PMII • IMM • GMNI 13 27 Juni 2023 Universitas Andalas, Padang Peran dan Manfaat UU No. 6 Tahun 2023 bagi Generasi Muda - Univ Andalas • Universitas Andalas • Universitas Negeri Padang • UNI Imam Bonjol Universitas Dharma Andalas • Universitas Nahdlatul Ulama Sumbar • Universitas Muhammadiyah Sumbar • Universitas Baiturrahmah • Universitas Bung Hatta 14 4 Juli 2023 Novotel Resort, Bogor Focus Group Discussion Dengan Tema: Peran Lembaga Pemeriksa Halal Dalam Ekosistem Jaminan Produk Halal • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Agama • Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) • Badan Perlindungan Konsumen • PT Sucofindo • PT Surveyor Indonesia 15 5 Juli 2023 Aula Fikom Gedung C Lt. 6, Universitas Persada Indonesia Y.A.I Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha Dengan Tema: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang • Kementerian Investasi • BPJPH • BPOM • IWAPI c) Contoh Kegiatan Partisipasi Publik Terkait kegiatan partisipasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap UU 11/2020 dan kegiatan partisipasi publik terhadap Perpu 2/2022 dan UU 6/2023, dapat dilihat melalui kanal media sosial antara lain: (1) Instagram @satgasciptakerja: https://www.instagram.com/satgasciptakerja/ 290 (2) Twitter @satgasuuck: https://twitter.com/satgasuuck?t=HuPWkMNYWOV5j3e06sufew& s=09 (3) Facebook Satuan Tugas UU Cipta Kerja: https://www.facebook.com/SatgasCiptaKerja?mibextid=2JQ9oc (4) TikTok @satgasuuck: https://twitter.com/satgasuuck?t=dDugx0zgP2PaAQeP06yt8A&s= 08 (5) Youtube Satgas Cipta Kerja: https://www.youtube.com/@satgasciptakerja Kegiatan partisipasi publik tersebut antara lain dapat dilihat melalui tautan publikasi dari berbagai media sebagai berikut: Tabel 3. Publikasi Partisipasi Publik No Kategori Link 1 Rilis https://www.inilah.com/bpjph-fashion-dan-alat-makan-minum-wajib-sertifikat-halal 2 https://www.inilah.com/dpr-segera-sahkan-uu-ciptaker-hindari-ketidakpastian-dan- resesi 3 https://www.inilah.com/segera-sahkan-perppu-cipta-kerja-demi-optimalkan-bonus- demografi 4 https://www.inilah.com/perppu-cipta-kerja-perjelas-aspek-ketenagakerjaan-dan- ekonomi 5 https://www.inilah.com/ekonomi-global-diterpa-krisis-indonesia-antisipasi-perppu-cipta- kerja 6 https://www.inilah.com/dpr-ungkap-alasan-ruu-ciptaker-belum-disahkan 7 https://www.inilah.com/sebelum-uu-satgas-perppu-ciptaker-rekomendasi-9-poin-ke- presiden 8 https://www.inilah.com/satgas-uu-cipta-kerja-gelar-diskusi-publik-dengan-kalangan- intelektual-yogyakarta 9 https://www.inilah.com/perppu-cipta-kerja-bikin-pelaku-umkm-naik-kelas-solusi- lapangan-kerja 10 https://www.inilah.com/perppu-cipta-kerja-permudah-nib-umkm-parekraf-pesat-di-bali 11 https://www.inilah.com/perppu-ciptaker-lindungi-pekerja-perusahaan-tak-bisa-phk- seenak-jidat 12 https://www.inilah.com/pemerintah-andalkan-program-jkp-lindungi-pekerja-kena-phk 13 https://www.inilah.com/perppu-cipta-kerja-solusi-kurangi-pengangguran-dan- kemiskinan 291 14 https://www.inilah.com/4-tantangan-ekonomi-global-perppu-cipta-kerja-hadir-berikan- solusi 15 https://www.inilah.com/satgas-sosialisasi-kemudahan-perppu-cipta-kerja-bagi-sektor- parekraf-bali 16 https://www.inilah.com/kupas-tuntas-manfaat-perppu-ciptaker-bersama-intelektual- bali-satgas-gelar-fgd 17 https://www.inilah.com/satgas-bersinergi-luruskan-informasi-keliru-soal-perppu-cipta- kerja 18 https://www.inilah.com/serap-masukan-satgas-cipta-kerja-gelar-fgd-mengenai- kemudahan-berusaha-berbasis-risiko 19 https://www.inilah.com/uu-cipta-kerja-genjot-ekonomi-dengan-memaksimalkan-umkm 20 https://www.inilah.com/uu-cipta-kerja-dorong-penguatan-ekonomi-masyarakat 21 https://www.inilah.com/pengamat-ugm-uu-ciptaker-kepastian-hukum-pengusaha-dan- pekerja 22 https://www.inilah.com/foto-demo-mahasiswa-tolak-uu-cipta-kerja-di-gedung-dpr 23 https://www.inilah.com/tindaklanjuti-aspirasi-pelaku-umkm-satgas-uu-cipta-kerja-gelar- rakor-akses-pembiayaan 24 https://www.inilah.com/satgas-uu-cipta-kerja-pelaku-umkm-mudah-mengakses- pembiayaan 25 https://www.inilah.com/nib-perizinan-tunggal-uu-cipta-kerja-mudahkan-akses- pembiayaan 26 https://www.inilah.com/gelar-fgd-satgas-uuck-undang-akademisi-lakukan- penyempurnaan 27 https://www.inilah.com/pelaku-umkm-dinyatakan-sebagai-investor-dalam-uu-cipta- kerja 28 https://www.inilah.com/demi-umkm-maju-sulawesi-utara-sambut-baik-sosialisasi-uu- ciptaker 29 https://www.inilah.com/entitas-perseroan-perorangan-jadi-terobosan-baru-uu-ciptaker 30 https://www.inilah.com/lindungi-pekerja-substansi-alih-daya-dalam-uu-cipta-kerja- dirubah 31 https://www.inilah.com/uu-cipta-kerja-kemenkop-ukm-fokus-perluasan-lapangan-kerja- dan-pengawasan-ksp 32 https://www.inilah.com/inilah-tiga-kategori-perizinan-usaha-berbasis-risiko-dalam-uu- cipta-kerja 33 https://www.inilah.com/tiga-tantangan-besar-yang-diantisipasi-uu-ciptaker 34 https://www.inilah.com/uu-ciptaker-sebagai-respons-hadapi-ancaman-krisis-global-di- indonesia 35 https://www.inilah.com/ikuti-putusan-mk-pemerintah-dan-dpr-perbaiki-uu-cipta-kerja 292 36 https://www.inilah.com/satgas-cipta-kerja-sosialisasi-manfaat-uuck-bagi-pelaku-umkm- di-manado 37 https://www.inilah.com/dialog-dengan-akademisi-manado-satgas-sosialisasikan-uuck 38 https://www.inilah.com/jalankan-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-pemerintah-serap- aspirasi 39 https://www.inilah.com/tujuan-uu-cipta-kerja-ciptakan-lapangan-kerja-untuk-generasi- muda 40 https://www.inilah.com/setelah-disahkan-satgas-fokus-implementasi-uu-cipta-kerja 1 Rilis Daerah https://inilahkendari.com/dpr-perlu-segera-sahkan-uu-ciptaker-satgas-hindari- ketidakpastian-dan-resesi/ 2 https://inilahgorontalo.com/segera-sahkan-perppu-cipta-kerja-pakar-demi-optimalkan- bonus-demografi/ 3 https://inilahkalsel.com/perppu-cipta-kerja-perjelas-aspek-ketenagakerjaan-dan- ekonomi/ 4 https://inilahsumbar.com/ekonomi-global-diterpa-krisis-indonesia-antisipasi-dengan- perppu-cipta-kerja/ 5 https://inilahbanten.com/dpr-ungkap-alasan-ruu-ciptaker-belum-disahkan/ 6 https://inilahjawabarat.com/sebelum-jadi-uu-satgas-perppu-cipta-kerja-rekomendasi-9- poin-ini-ke-presiden/ 7 https://inilahsumsel.id/satgas-uu-cipta-kerja-gelar-diskusi-publik-dengan-kalangan- intelektual-yogyakarta/ 8 https://inilahjawabarat.com/perppu-cipta-kerja-bikin-pelaku-umkm-naik-kelas-solusi- lapangan-kerja/ 9 https://inilahbanten.com/perppu-cipta-kerja-permudah-penerbitan-nib-dukung- melonjaknya-umkm-parekraf-di-bali/ 10 https://inilahsumbar.com/wamenkeu-suahasil-secara-hukum-perppu-cipta-kerja-bisa- digunakan/ 11 https://inilahkalsel.com/perppu-ciptaker-lindungi-pekerja-perusahaan-tak-bisa-phk- seenak-jidat/ 12 https://inilahgorontalo.com/pemerintah-andalkan-program-jkp-lindungi-pekerja-kena- phk/ 13 https://inilahkendari.com/perppu-cipta-kerja-solusi-kurangi-pengangguran-dan- kemiskinan/ 14 https://inilahkendari.com/4-tantangan-ekonomi-global-perppu-cipta-kerja-hadir-berikan- solusi/ 15 https://inilahgorontalo.com/satgas-sosialisasi-kemudahan-perppu-cipta-kerja-bagi- sektor-parekraf-bali/ 293 16 https://inilahkalsel.com/kupas-tuntas-manfaat-perppu-ciptaker-bersama-intelektual- bali-satgas-gelar-fgd/ 17 https://inilahsumbar.com/satgas-bersinergi-luruskan-informasi-keliru-soal-perppu-cipta- kerja/ 18 https://inilahbanten.com/serap-masukan-satgas-cipta-kerja-gelar-fgd-mengenai- kemudahan-berusaha-berbasis-risiko/ 19 https://inilahjawabarat.com/uu-cipta-kerja-genjot-ekonomi-dengan-memaksimalkan- umkm/ 20 https://inilahsumsel.id/uu-cipta-kerja-dorong-penguatan-ekonomi-masyarakat-dengan- memaksimalkan-peran-umkm/ 1 Berita https://www.inilah.com/setelah-disahkan-satgas-fokus-implementasi-uu-cipta-kerja 2 https://www.inilah.com/pengamat-ketenagakerjaan-uu-cipta-kerja-jadi-solusi- tantangan-lapangan-pekerjaan-untuk-bonus- demografi?&utm_source=whatsapp&utm_medium=social- media&utm_campaign=addtoany 3 https://www.inilah.com/satgas-uu-cipta-kerja-gencarkan-sistem-oss-dan-pendukung- untuk-mudahkan-pt-perorangan?&utm_source=whatsapp&utm_medium=social- media&utm_campaign=addtoany 4 https://www.inilah.com/satgas-uu-cipta-kerja-setiap-pelaku-usaha-sekarang-wajib- punya-nib?&utm_source=whatsapp&utm_medium=social- media&utm_campaign=addtoany 5 https://www.inilah.com/satgas-uu-cipta-kerja-pt-perorangan-jadi-pelaku-usaha-yang- miliki-nib-terbanyak-dalam-sistem-oss?&utm_source=whatsapp&utm_medium=social- media&utm_campaign=addtoany 1 Infografis https://www.inilah.com/infografis-uu-ciptaker-berupaya-memperkuat-kemudahan- berusaha?&utm_source=whatsapp&utm_medium=social- media&utm_campaign=addtoany 2 https://www.inilah.com/infografis-berbagai-manfaat-uu-cipta-kerja-bagi-klaster- ketenagakerjaan?&utm_source=whatsapp&utm_medium=social- media&utm_campaign=addtoany 3 https://www.inilah.com/infografis-tujuan-uu-nomor-6-2023-tentang-penetapan-perppu- cipta-kerja-menjadi-uu 1 Halaman Khusus https://c.inilah.com/2023/03/0318_011343_fa6d_inilah.com_.jpeg 1 Podcast https://youtu.be/v5UfUb5lD74 1 Instagram https://www.instagram.com/p/CqugSpSP_q1/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ== 2 https://www.instagram.com/p/CquSBYnP_U6/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 3 https://www.instagram.com/p/Cqu8h4Pv65d/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 4 https://www.instagram.com/p/Cq9t2NSvk2f/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ== 294 5 https://www.instagram.com/p/CrC-OrtvU2k/ 6 https://www.instagram.com/p/CrDVAEWPQwc/ 7 https://www.instagram.com/p/CrNlqUQyMfz/ 8 https://www.instagram.com/p/Crinub1vURE/ 9 https://www.instagram.com/p/CsGMm2BRtpj/ 10 https://www.instagram.com/reel/CsQVKvntgYv/ 11 https://www.instagram.com/reel/CsQVKvntgYv/ 12 https://www.instagram.com/p/CsQ1MLVR86t/ 13 https://www.instagram.com/p/CsTlR9SvSZ3/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid= MzRlODBiNWFlZA== 14 https://www.instagram.com/reel/CsVGaCZO6In/ 15 https://www.instagram.com/p/CsiNfr2S7EL/ 16 https://www.instagram.com/p/CsjK1NUASXt/ 17 https://www.instagram.com/p/CstBs6lOFjA/ 18 https://www.instagram.com/p/cssdscrpil6/ 19 https://www.instagram.com/p/CsspF-3vdpW/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== 20 https://www.instagram.com/p/CstN7ztvScf/ 1 Facebook https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Satgas%20Cipta%20 Kerja%20Sosialisasi%20Sertifikasi%20Halal 2 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=BPJPH:%20Fashion %20dan%20Alat%20Makan-minum%20Wajib%20Sertifikat%20Halal 3 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search?q=Hindari%20Ketidakpas tian%20dan%20Resesi 4 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Segera%20Sahkan% 20Perppu%20Cipta%20Kerja,%20Pakar:%20Demi%20Optimalkan%20Bonus%20De mografi 5 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Perppu%20Cipta%20 Kerja%20Perjelas%20Aspek%20Ketenagakerjaan%20dan%20Ekonomi 6 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Ekonomi%20Global% 20Diterpa%20Krisis,%20Indonesia%20Antisipasi%20dengan%20Perppu%20Cipta%2 0Kerja 7 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=DPR%20Ungkap%20 Alasan%20RUU%20Ciptaker%20Belum%20Disahkan 8 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Sebelum%20Jadi%20 UU,%20Satgas%20Perppu%20Cipta%20Kerja%20Rekomendasi%209%20Poin%20In i%20ke%20Presiden 295 9 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Satgas%20UU%20Ci pta%20Kerja%20Gelar%20Diskusi%20Publik%20dengan%20Kalangan%20Intelektual %20Yogyakarta 10 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Perppu%20Cipta%20 Kerja%20Bikin%20Pelaku%20UMKM%20Naik%20Kelas,%20Solusi%20Lapangan%2 0Kerja 11 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Perppu%20Cipta%20 Kerja%20Permudah%20Penerbitan%20NIB%20Dukung%20Melonjaknya%20UMKM %20Parekraf%20di%20Bali 12 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Wamenkeu%20Suah asil:%20Secara%20Hukum,%20Perppu%20Cipta%20Kerja%20Bisa%20Digunakan 13 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Perppu%20Ciptaker% 20Lindungi%20Pekerja,%20Perusahaan%20Tak%20Bisa%20PHK%20Seenak%20Jid at 14 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Pemerintah%20Andal kan%20Program%20JKP%20Lindungi%20Pekerja%20Kena%20PHK 15 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Perppu%20Cipta%20 Kerja%20Solusi%20Kurangi%20Pengangguran%20dan%20Kemiskinan 16 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=4%20Tantangan%20 Ekonomi%20Global,%20Perppu%20Cipta%20Kerja%20Hadir%20Berikan%20Solusi 17 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Satgas%20Sosialisasi %20Kemudahan%20Perppu%20Cipta%20Kerja%20bagi%20Sektor%20Parekraf%20 Bali 18 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Kupas%20Tuntas%20 Manfaat%20Perppu%20Ciptaker%20Bersama%20Intelektual%20Bali,%20Satgas%20 Gelar%20FGD 19 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Tindaklanjuti%20Aspir asi%20Pelaku%20UMKM,%20Satgas%20UU%20Cipta%20Kerja%20Gelar%20Rakor %20Akses%20Pembiayaan 20 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Satgas%20UU%20Ci pta%20Kerja%20Inginkan%20Pelaku%20UMKM%20Mudah%20Mengakses%20Pemb iayaan 21 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Tetapkan%20NIB%20 Sebagai%20Perizinan%20Tunggal,%20UU%20Cipta%20Kerja%20Mudahkan%20Aks es%20Pembiayaan%20UMKM 22 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Gelar%20FGD,%20S atgas%20UUCK%20Undang%20Akademisi%20Lakukan%20Penyempurnaan 23 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Pelaku%20UMKM%2 0Dinyatakan%20sebagai%20Investor%20dalam%20UU%20Cipta%20Kerja 296 24 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Demi%20UMKM%20 Maju,%20Sulawesi%20Utara%20Sambut%20Baik%20Sosialisasi%20UU%20Ciptaker 25 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Entitas%20Perseroan %20Perorangan%20Jadi%20Terobosan%20Baru%20UU%20Ciptaker 26 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Lindungi%20Pekerja, %20Substansi%20Alih%20Daya%20dalam%20UU%20Cipta%20Kerja%20Dirubah 27 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=UU%20Cipta%20Kerj a,%20Kemenkop%20UKM%20Fokus%20Perluasan%20Lapangan%20Kerja%20dan% 20Pengawasan%20KSP 28 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Inilah%20Tiga%20Kat egori%20Perizinan%20Usaha%20Berbasis%20Risiko%20dalam%20UU%20Cipta%20 Kerja 29 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Tiga%20Tantangan% 20Besar%20yang%20Diantisipasi%20UU%20Ciptaker 30 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search?q=UU%20Ciptaker%20s ebagai%20Respons%20Hadapi%20Ancaman%20Krisis%20Global%20di%20Indonesi a 31 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Ikuti%20Putusan%20 MK,%20Pemerintah%20dan%20DPR%20Lakukan%204%20Perbaikan%20UU%20Ci pta%20Kerja 32 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Satgas%20Cipta%20 Kerja%20Sosialisasi%20Manfaat%20UUCK%20bagi%20Pelaku%20UMKM%20di%20 Manado 33 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Gelar%20Dialog%20d engan%20Akademisi%20di%20Manado,%20Satgas%20Cipta%20Kerja%20Lebih%20 Masif%20Sosialisasikan%20UUCK 34 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=UU%20Ciptaker%20B erupaya%20Memperkuat%20Kemudahan%20Berusaha 35 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=https://www.inilah.co m/infografis-berbagai-manfaat-uu-cipta-kerja-bagi-klaster-ketenagakerjaan 36 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Tujuan%20Mulia%20 UU%20Cipta%20Kerja%2C%20Ciptakan%20Lapangan%20Kerja%20untuk%20Gener asi%20Muda 37 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Jalankan%20Putusan %20MK%20tentang%20UU%20Cipta%20Kerja%2C%20Pemerintah%20Serap%20As pirasi%20Masyarakat 38 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Jalankan%20Putusan %20MK%20tentang%20UU%20Cipta%20Kerja%2C%20Pemerintah%20Serap%20As pirasi%20Masyarakat 297 39 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Jalankan%20Putusan %20MK%2C%20Satgas%3A%20Pemerintah%20Keluarkan%20Perppu%20Cipta%20 Kerja 40 https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search?q=UU%20Ciptaker%20s ebagai%20Respons%20Hadapi%20Ancaman%20Krisis%20Global%20di%20Indonesi a 1 Twitter https://twitter.com/inilahdotcom/status/1631286128337715203 2 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1631282602006003713 3 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1631337586030710784 4 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1631340859756093464 5 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1631683868158996485 6 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1631691806768332800 7 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1631696986192883712 8 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1632197499950878720 9 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1633834036597776384 10 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1633864504718282752 11 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1634079661037875203 12 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1634115144610611202 13 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1634169765446160384 14 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1634186345441820675 15 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1634827706721533953 16 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1635134988055363586 17 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1637383296756895744 18 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1638433588009132032 19 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1639185673906446337 20 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1639502886429396992 21 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1643965129619283968 22 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1643965104608649216 23 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646137492419284995 24 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646386753773916166 25 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646398708685352961 26 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646412556209364992 27 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646494959766487047 28 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646523904872300544 29 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646538877879083009 30 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646804508960522241 31 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646844897025228801 298 32 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646846794431889409 33 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1647560734241599490 34 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1648333124185772037 35 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1651578581481562112 36 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1654990183945883648 37 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1656231876233932800 38 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1656271377916370945 39 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1656294058799820801 40 https://twitter.com/inilahdotcom/status/1656564453843034113 b. Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.: Pada pokoknya, Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. menanyakan hal sebagai berikut: Bagaimana penafsiran Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 menurut Pemerintah supaya tidak menjadi multitafsir? Jawaban Pemerintah: Dapat Pemerintah sampaikan, bahwa bagi Pemerintah, melalui jawaban terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh perihal penafsiran Pemerintah terhadap Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945, semoga dapat memberikan kejelasan dan tidak menimbulkan multitafsir bagi Majelis dalam melihat jawaban Pemerintah secara utuh dan komprehensif. Sebelum menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dapat Pemerintah sampaikan, bahwa menurut pandangan Pemerintah, penafsiran terhadap Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, penafsiran terhadap konstitusi, tidak hanya merupakan penafsiran terhadap tekstualnya saja, jauh dari itu, penafsiran terhadap konstitusi merupakan penafsiran terhadap konteks dari bunyi pasal per pasal konstitusi itu sendiri, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Supomo dalam rapat besar pada tanggal 15 Juli 1945, yaitu (ejaan sudah disesuaikan): “Undang-undang Dasar bagaimanapun tidak dapat dimengerti dengan hanya membaca teksnya saja, akan tetapi harus dipelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya, dan sebetulnya juga dalam suasana apa pembikinan teks itu terjadi. Dengan 299 demikian kita dapat mengerti apa maksud Undang-undang Dasar itu, pikiran apakah yang menjadi dasar undang-undang itu.” (Prof. Mr. H. Muh. Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid I, 1959:301) Dalam melakukan penafsiran terhadap Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, Pemerintah juga melandaskan penafsiran tersebut berdasarkan tinjauan hukum terhadap kerangka dan isi UUD 1945 yang dilakukan oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, salah seorang perumus Undang-Undang Dasar 1945 yang juga merupakan guru besar dalam hukum konstitusi, dimana pemikiran- pemikirannya bukan hanya sekadar mengilhami, melainkan lebih dari itu, memberikan nyawa dalam konstitusi Indonesia. Adapun tinjauan hukum Prof. Mr. H. Muhammad Yamin terhadap Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 tertulis sebagai berikut (Prof. Mr. H. Muh. Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid II, 1960:38) (ejaan sudah disesuaikan): “Peraturan Pemerintah (jenis kedua) untuk pengganti undang-undang dalam waktu genting dan mendesak. Peraturan Pemerintah ini memerlukan pengesahan Dewan Perwakilan Rakyat, dan dimajukan kebadan perwakilan itu kedalam sidang berikut. Peraturan Pemerintah inilah yang dimaksud Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22.” Prof. Mr. H. Muhammad Yamin dalam tinjauan hukumnya dengan tegas menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada rumusan Pasal 22 UUD 1945 tersebut harus “dimadjukan” kepada Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) di sidang berikut. Dapat diartikan, berdasarkan tinjauan hukum yang dilakukan oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, bahwa sesungguhnya suasana batin yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) adalah mengenai 2 (dua) hal, yaitu pertama mengenai peristiwa, dan kedua adalah mengenai waktu. Perihal peristiwa dan waktu inilah yang kemudian dijabarkan secara komprehensif oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin dalam tinjauan hukumnya. Perihal peristiwa yaitu merujuk pada proses pengajuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang kepada DPR, sedangkan perihal waktu merujuk pada kapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu diajukan ke DPR, yaitu pada persidangan (sidang) yang berikut. 300 Lalu pertanyaannya kemudian, mengapa dalam teks UUD 1945 Pasal 22 ayat (2), dalam hal peristiwa, yang tertulis adalah mengenai “persetujuan”? Dalam hal ini, Pemerintah mencoba memahami konteks pada saat naskah UUD NRI 1945 dibahas dan kemudian disahkan sebagai konstitusi Indonesia. Baik dalam risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) pada 29 Mei 1945 s.d. 1 Juni 1945 dan 10 Juli 1945 s.d. 17 Juli 1945 (yang terdiri dari beberapa rapat, termasuk rapat panitia perancang undang-undang dasar pada tanggal 11 dan 13 Juli 1945) maupun rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tidak ditemukan pembahasan atau diskursus khusus mengenai rumusan Pasal 22, baik mengenai “hal ihwal kegentingan yang memaksa” maupun mengenai “persidangan berikut”, rancangan sementara undang-undang dasar yang dilampirkan oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, yang kemudian disampaikan kepada tim kecil perumus undang-undang dasar (berdasarkan penyampaian Soekarno sebagai ketua tim kecil pada rapat panitia perancang undang-undang dasar tanggal 11 Juli 1945), dimana rumusan Pasal 22 pada rancangan undang- undang dasar oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin sama dengan rumusan Pasal 22 undang-undang dasar yang kemudian disahkan dan berlaku sampai saat ini (lihat Pasal 22 rancangan undang-undang dasar oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin pada: Prof. Mr. H. Muh. Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid I, 1959:724). Selain itu, terdapat tanggapan Oto Iskandardinata terhadap penyampaian pasal per pasal naskah rancangan undang-undang dasar yang disampaikan oleh Soekarno dalam Rapat PPKI pada tanggal 18 Juli 1945, adapun tanggapan Oto Iskandardinata itu sebagai berikut (ejaan sudah disesuaikan): “Jadi Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidangnya. Dalam Praktiknya Presiden akan ditunjuk. Nanti Presiden harus mengadakan peraturan yang harus disahkan oleh Dewan Perwakilan yang belum kita bentuk. Bagaimana dalam hal ini?” Yang kemudian ditanggapi oleh Prof. Soepomo sebagai berikut: “Itu sudah termasuk dalam aturan peralihan.” Selain itu, perihal Pasal 22 UUD 1945 sesungguhnya dapat ditemui dalam Pasal 5 Rentjana Permulaan Dari “Undang-Undang Dasar Negeri Indonesia” 301 oleh Prof. Soepomo, Mr. Soebardjo, dan Mr. Maramis tertanggal 4 April 1942 yang dilampirkan dalam buku Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid I, halaman 773. Meskipun tidak ditemukan risalah maupun catatan diskursus khusus oleh para perumus undang-undang dasar mengenai materi muatan Pasal 22 UUD NRI 1945, namun sebagaimana tercatat dalam risalah-risalah rapat tersebut, dapat kita saksikan suasana kebatinan yang melingkupi para perumus UUD adalah suasana yang penuh semangat menuju kemerdekaan Indonesia yang sesegera mungkin untuk diwujudkan, oleh karenanya, rancangan undang- undang dasar yang disusun merupakan undang-undang dasar yang disusun dari ide serta gagasan para perumus yang kemudian diejawantahkan kedalam pasal-pasal yang ringkas dan padat, namun disaat yang bersamaan substansi yang diatur merupakan substansi dasar yang dapat memastikan keberlangsungan pemerintahan yang dicita-citakan, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Soepomo pada rapat besar tanggal 15 Juli 1945 sebagai berikut (ejaan sudah disesuaikan): “Sekarang tentang tata negara sendiri. Paduka Tuan Ketua! Rancangan Undang-Undang Dasar hanya memuat 35 Pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka sangat singkat, jika dibandingkan misalnya dengan Undang-Undang Dasar Filipina; akan tetapi sebagai Undang-Undang Dasar, meskipun singkat, sama sifatnya dengan misalnya Undang-Undang Dasar Dai Nippon Teikoku, malahan lebih singkat. Maka telah cukup, jikalau Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok dari pada pokok urusan negara, yang dianggap garis-garis besar sebagai instruksi kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara yang muda, menurut pendapat panitia, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan pokok dari pada pokok, sedang aturan-aturan penyelenggara pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut.” Sehingga demikian, dalam konteks perumusan Pasal 22 UUD NRI 1945, Pemerintah meyakini para perumus ingin memastikan bahwa hak yang diberikan kepada Presiden mengenai penetapan peraturan pemerintah 302 pengganti undang-undang dalam ihwal keadaan yang genting dan memaksa/mendesak itu kemudian tidak menjadi bumerang yang dapat melanggengkan kekuasaan Presiden dalam pemerintahan, yang dapat menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan semena-mena berdasarkan subjektivitasnya seorang, sehingga peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut kemudian harus mendapatkan persetujuan oleh DPR, sebagai upaya objektif untuk menilai apakah peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang telah ditetapkan Presiden dapat ditetapkan menjadi undang-undang atau tidak. Oleh karenanya, dapat dipahami jika apa yang tertulis dalam naskah UUD merupakan bentuk pertanggungjawaban di masa yang mendatang, agar tercipta kepastian terhadap pemberian persetujuan, atau tidak memberikan persetujuan, yang dilakukan DPR terhadap suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ditetapkan oleh Presiden, hal itulah pula mengapa perihal peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini diatur pada BAB mengenai DPR, bukan pada BAB mengenai Presiden. Terlebih, di masa itu, bahkan belum diatur mengenai persidangan (sidang) DPR, serta belum diatur proses dan mekanisme pemberian persetujuan DPR itu sendiri terhadap suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Maka dengan itu, didasari dari tinjauan hukum yang dilakukan oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin terhadap Pasal 22 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Peraturan Pemerintah ini memerlukan pengesahan Dewan Perwakilan Rakyat, dan dimajukan kebadan perwakilan itu kedalam sidang berikut”, serta kondisi suasana batin para perumus pada saat merancang naskah undang- undang dasar, dapat Pemerintah simpulkan, bahwa jiwa dari Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut kemudian diejawantahkan dan tercermin dalam rumusan Pasal 52 ayat (1) UU P3. Berdasarkan hal tersebut, dengan tegas dapat Pemerintah sampaikan, bahwa Pemerintah senantiasa mendudukkan UUD NRI 1945, konstitusi Indonesia, sebagai dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (1) UU P3. Tidak sedikitpun Pemerintah melakukan “pembangkangan” terhadap konstitusi dalam proses penetapan Perpu 2/2022 sebagaimana yang disampaikan oleh Para Pemohon serta ahli yang diajukan Para Pemohon. Karena, bagaimana 303 bisa upaya menjalankan konstitusi dapat dikatakan sebagai sebuah pembangkangan? Dapat Pemerintah sampaikan pula, bahwa keseluruhan rumusan Pasal 22 UUD 1945 saat ini, merupakan rumusan asli UUD 1945, bukan merupakan hasil amendemen. Ini menandakan bahwa, rumusan Pasal 22 UUD 1945, termasuk Pasal 22 ayat (2), adalah hasil dialektika murni para founding fathers kita pada saat proses perumusan dan penyusunan UUD 1945. Bahkan jauh sebelum itu, berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan, sesungguhnya konsep perihal peraturan pemerintah pengganti undang- undang sebagaimana rumusan Pasal 22 UUD 1945, telah muncul dalam rancangan awal yang diajukan oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo, Mr. A. Soebardjo, dan Mr. AA Maramis yang dibuat tahun 1942. Hal ini juga sebelumnya telah disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H., bahwa pemikiran soal Perpu sebenarnya sudah ada sejak sebelum tahun 1945. (https://www.hukumonline.com/berita/a/sejarah-munculnya-istilah-perppu- dan-cermin-subjektivitas-presiden-lt59a860340566c/#!) Selain itu, sebelum memiliki rumusan seperti yang dimuat dalam UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dan berlaku sampai saat ini, rumusan dari Pasal 22 sendiri telah beberapa kali diubah, dimana pada dasarnya secara harfiah memiliki makna yang sama. Perubahan ini dipotret oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin dalam bukunya Naskah Persiapan Undang- Undang Dasar 1945, Djilid I, sebagai berikut: Rentjana Permulaan Dari “Undang-Undang Dasar Negeri Indonesia” oleh Prof. Soepomo, Mr. Soebardjo, dan Mr. Maramis Tahun 1942 (sesuai ejaan asli): “Djika ada keperluan mendesak untuk mendjaga keselamatan umum atau mentjegah kekatjauan umum dan djika Dewan Perwakilan Rakjat tidak bersidang, Kepala Negeri jang membuat aturan-aturan Pemerintah sebagai gantinja undang-undang. Aturan-aturan Pemerintah sematjam itu harus diserahkan sebelum waktu persidangan jang berikut dari Dewan Perwakilan Rakjat, dan djika Badan ini tidak menjetudjui aturan-aturan itu, maka Pemerintah harus menerangkan, bahwa aturan-aturan tadi tidak berlaku untuk waktu jang akan datang.” 304 Pasal 23 konsep UUD Rapat Panitia Perancangan UUD (13 Juli 1945) yang didasari oleh rancangan Pasal 22 undang-undang dasar yang dilampirkan oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, Pasal 23 ini kemudian dalam naskah final rancangan UUD dimasukan ke BAB VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 22. Adapun bunyi Pasal 23 rancangan UUD sebagai berikut (sesuai ejaan asli): 1. Dalam hal-ihwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 2. Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat dalam persidangan jang berikut. 3. Djika persetudjuan tidak didapat, Peraturan Pemerintah itu harus ditjabut. Pasal 22 UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: 1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. 3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Pada naskah UUD 1945 sebelum amendemen, penjelasan terhadap Pasal 22 tidak memuat lebih lanjut definisi dari frasa “persidangan yang berikut” sebagaimana bunyi pada Pasal 22 ayat (2), adapun penjelasan terhadap Pasal 22 yaitu: “Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagal ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undangundang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat.” Pengejawantahan terhadap Pasal 22 UUD 1945 kemudian dilakukan melalui norma yang diatur dalam Pasal 52 UU P3, oleh karena itu dalam menafsirkan frasa “persidangan yang berikut”, Pemerintah tidak dapat memisahkan konteks antara 2 tahapan, yaitu tahap “pengajuan” dan tahap “persetujuan” terhadap Perpu, dimana keduanya merupakan satu kesatuan proses yang 305 utuh dan tidak terpisahkan. Pada UUD 1945, Pasal 22 ayat (2) memiliki konteks “persetujuan DPR” dimana ini merujuk pada persetujuan yang diberikan DPR pada rapat Paripurna, sedangkan dalam hal “pengajuan” sebagaimana Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011, pengajuan dimaksudkan adalah pengajuan RUU Penetapan Perpu yang dilakukan oleh Pemerintah ke DPR, dimana pengajuan tersebut adalah titik awal dalam proses DPR untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan pada Perpu yang diajukan oleh Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, dapat Pemerintah sampaikan, secara tekstual terdapat perbedaan terhadap pemaknaan frasa “persidangan yang berikut” dalam UU 12/2011, karena UUD 1945 belum memberikan penjelasan/ pendefinisian terhadap frasa tersebut karena sifat UUD yang rigid sebagaimana disampaikan oleh Sri Soemantri, bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia adalah konstitusi yang bersifat rigid (Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Penerbit Alumni, Bandung, 2006, hlm. 87-88). Yang ingin dijelaskan adalah bahwa Pemerintah telah memenuhi ketentuan perihal “persidangan yang berikut” tersebut dengan melakukan pengajuan Perpu ke DPR dalam persidangan yang berikut setelah Perpu ditetapkan (lihat penjelasan Pasal 52 ayat (1)), sedangkan mengenai konteks “persidangan yang berikut” sebagaimana dimuat dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, adalah “persidangan yang berikut” setelah Pemerintah mengajukan RUU Penetapan Perpu ke DPR, hal ini mengingat DPR harus terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap Perpu tersebut apakah memenuhi syarat adanya kegentingan yang memaksa atau tidak, oleh karena itu setelah melakukan pengujian terhadap Perpu, DPR baru bisa memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap penetapan Perpu menjadi UU, dalam hal ini maka telah terjadi pemenuhan terhadap frasa “persidangan yang berikut”. Dalam konteks Perpu 2/2022, Pemerintah bahkan mengajukan RUU Penetapan Perpu ke DPR lebih cepat, bukan dalam persidangan yang berikut setelah Perpu ditetapkan, melainkan dalam masa persidangan yang sama saat Perpu ditetapkan [vide Bukti PK-15], hal ini sudah sesuai dengan amanat Pasal 52 ayat (1) UU P3, serta Mahkamah Konstitusi sendiri dalam Putusan Nomor 43/PUU-XVIII/2020 telah memberikan pendapat bahwa 306 terhadap frasa “persidangan yang berikut” merupakan perintah konstitusi agar DPR dapat segera memberikan kepastian mengenai penilaian terhadap Perpu yang telah ditetapkan Presiden, oleh karenanya tanpa menunggu “persidangan yang berikut”, Pemerintah mengajukan RUU Penetapan Perpu ke DPR di masa persidangan yang sama dengan penetapan Perpu 2/2022 agar DPR dapat segera memberikan kepastian mengenai penilaian terhadap Perpu 2/2022. Kemudian, setelah menerima pengajuan RUU Penetapan Perpu dari Pemerintah, DPR melakukan pembahasan terhadap RUU Penetapan Perpu itu di masa sidang berikutnya, dan pada pembahasan di Tingkat 1 tersebut, DPR telah memberikan persetujuan penetapan Perpu menjadi undang-undang. Setelah itu, pada rapat Paripurna ke-19 masa persidangan ke-4, DPR memberikan persetujuan untuk menetapkan Perpu 2/2022 menjadi undang-undang. Semua proses yang ditempuh tadi, merupakan proses yang menurut pandangan Pemerintah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan amanat konstitusi Pasal 22 ayat (2) serta Pasal 52 ayat (1) UU P3, dalam hal ini mengenai frasa “persidangan yang berikut.” Demikian penjelasan Pemerintah terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. sehubungan dengan penafsiran terhadap Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 menurut Pemerintah. c. Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.: Pada pokoknya, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. menanyakan hal sebagai berikut: 1) Pengesahan Perpu Cipta Kerja yang melebihi 1 (satu) masa sidang apakah relevan dengan pendapat Pak Mahfud MD yang disatir dalam Keterangan Pemerintah? Jawaban Pemerintah: Bahwa Mahfud MD dalam Putusan MK 138/2009 memiliki alasan berbeda (concurring opinion) dengan anggota majelis hakim lain, bukan pendapat berbeda (dissenting opinion). Oleh karena itu, sebagai alasan yang berbeda (concurring opinion), apa yang disampaikan oleh Mahfud MD sangat relevan jika dikaitkan dengan konteks pengesahan Perpu Cipta Kerja yang melebihi 1 (satu) masa sidang. 307 Adapun alasan berbeda (concurring opinion) sendiri dapat diartikan sebagai pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim suatu perkara, namun memiliki alasan yang berbeda (Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing, 2011:30). Lebih lanjut, Jimly Ashhiddiqie menyatakan bahwa suatu putusan dianggap sebagai concurring apabila terdapat argumentasi anggota majelis hakim yang berbeda dengan mayoritas anggota majelis hakim yang lain, namun tidak berimbas pada perbedaan amar putusan (Jimly Asshiddiqie, 2012:201). Dengan demikian, alasan berbeda (concurring opinion) ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan yang diberikan oleh Mahkamah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah meyakini bahwa alasan berbeda (concurring opinion) Mahfud MD yang dimuat dalam Putusan MK 138/2009 adalah relevan dikaitkan dengan pengesahan Perpu Cipta Kerja yang melebihi 1 (satu) masa sidang. Hal ini dikarenakan, meskipun dalam putusan a quo dilahirkan pertimbangan mengenai kewenangan MK dalam menguji Perpu, namun putusan tersebut didasarkan atas dinamika pembahasan Perpu di DPR. Dimana dalam pertimbangan a quo ditemukan fakta bahwa: a) Terdapat Perpu yang pembahasannya melewati masa sidang pertama; b) Terdapat Perpu yang tidak disetujui namun tidak ditolak secara nyata; atau c) Adanya potensi dimana DPR tidak dapat secara segera melakukan sidang untuk membahas sebuah Perpu. Berdasarkan alasan berbeda (concurring opinion) tersebut, sesungguhnya Mahkamah Konstitusi memahami bahwa terdapat dinamika di DPR yang menyebabkan sebuah Perpu belum tentu bisa dibahas/disetujui dalam 1 (satu) masa sidang. Dengan demikian Pemerintah berkesimpulan bahwa, persetujuan DPR RI yang diberikan kepada Perpu 2/2022 tidak melanggar ketentuan hukum, dikarenakan Mahkamah Konstitusi sendiri dalam putusannya mengakui bahwa terdapat kondisi dan preseden dimana Perpu sangat memungkinkan untuk dibahas/disetujui melebihi 1 (satu) masa sidang. 308 2) Amanat Pasal 52 UU 12/2011 terkait pengajuan Perpu ke DPR, diamanatkan ke siapa? Apakah diamanatkan kepada Pemerintah atau diamanatkan kepada internal DPR? Jawaban Pemerintah: Dapat Pemerintah sampaikan, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU P3 berbunyi: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Maka, merujuk pada ayat tersebut, amanat terkait pengajuan Perpu ke DPR merupakan amanat yang diberikan kepada Pemerintah. Dalam hal ini, Pemerintah diberikan kewajiban untuk melakukan pengajuan Perpu kepada DPR, di mana pengajuan tersebut dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Penetapan Perpu menjadi Undang-Undang (RUU Penetapan Perpu). Adapun, secara rinci Pemerintah telah menjelaskan perihal Pasal 52 UU 12/2011 serta Pasal 22 UUD 1945 pada jawaban terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H., sedangkan secara ringkas, perihal Pasal 52 yang merupakan pengejawantahan dari Pasal 22 UUD 1945 dapat Pemerintah jabarkan sebagai berikut: a) Pasal 22 UUD 1945 mengatur mengenai hak Presiden dalam membentuk Perpu dan proses persetujuannya menjadi undang- undang di DPR. b) Dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut. c) UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia, mengatur mengenai hubungan kekuasaan antar organ negara, yang mana dalam Pasal 22 UUD 1945 diatur mengenai kekuasaan negara (dalam hal ini Presiden) untuk membentuk Perpu, yang diimbangi oleh kekuasaan DPR untuk menyetujui atau menolak Perpu tersebut. d) Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 hanya mengatur mengenai masa persetujuan Perpu oleh DPR. Menurut Sri Soemantri, UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia adalah konstitusi yang bersifat rigid (Sri Soemantri, 309 Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Penerbit Alumni, Bandung, 2006, hlm. 87-88). e) Maka dari itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 yang tidak mengatur secara jelas/rinci mengenai proses persetujuan Perpu, perlu diejahwantahkan dalam peraturan turunannya yaitu UU 12/2011. f) Sulitnya untuk melakukan perubahan UUD 1945, terutama apabila perubahan dilakukan hanya dalam rangka mengatur secara jelas/rinci mengenai mekanisme persetujuan Perpu, menjadikan mekanisme persetujuan Perpu diatur di peraturan turunannya yaitu UU 12/2011. g) Pasal 52 UU 12/2011 mengatur mengenai mekanisme pengajuan Perpu yang diajukan oleh Pemerintah kepada DPR, dimana pengajuan oleh Pemerintah tersebut dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang (RUU Penetapan Perpu). Sehingga sudah jelas, amanat Pasal 52 UU 12/2011 mengamanatkan pengajuan Perpu dilakukan oleh Pemerintah kepada DPR dalam bentuk RUU Penetapan Perpu. h) Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Pasal 52 UU 12/2011 mengatur mengenai pengajuan Perpu ke DPR, sedangkan Pasal 22 UUD 1945 mengatur mengenai jangka waktu persetujuan Perpu oleh DPR. i) Dengan adanya ketentuan Pasal 52 UU 12/2011 tersebut, lahir satu tahapan baru yakni tahapan pengajuan Perpu yang harus diajukan dalam persidangan yang berikut, kemudian Pasal 22 UUD 1945 mengatur mengenai persetujuan Perpu dalam masa persidangan berikut. j) Sehingga dengan demikian, maka harus dimaknai bahwa Pemerintah harus mengajukan Perpu pada masa persidangan berikut kepada DPR, dan DPR harus memberikan keputusan atas disetujui atau ditolaknya Perpu dalam masa persidangan berikut, setelah Perpu diajukan oleh Pemerintah. Maka dengan adanya UU 12/2011 yang melengkapi ketentuan Pasal 22 UUD 1945 tersebut, terdapat 2 masa persidangan, dalam proses persetujuan/penolakan Perpu. 310 k) Yang pertama adalah masa pengajuan Perpu ke DPR sebagaimana amanat Pasal 52 UU 12/2011 selama 1 masa sidang setelah Perpu ditetapkan, dan selanjutnya masa persetujuan/penolakan selama 1 masa persidangan setelah Perpu diajukan. l) Perpu 2/2022 diajukan kepada DPR dalam masa reses, di masa persidangan yang sama saat Perpu ditetapkan menjadi undang- undang. Dengan demikian maka pengajuan Perpu 2/2022 ke DPR, telah melebihi kewajiban yang dipersyaratkan dalam Pasal 22 UUD 1945. d. Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA.: Pada pokoknya, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA. menanyakan hal sebagai berikut: 1. Tolong jelaskan kondisi yang menyebabkan Pemerintah memilih mengambil langkah pembuatan Perpu dibandingkan dengan membentuk undang-undang? Jawaban Pemerintah: Secara umum jawaban atas pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA. ini telah Pemerintah jawab dalam Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. pada Pertanyaan “Tolong dijelaskan mengenai potensi krisis ekonomi yang mengancam perekonomian Indonesia apabila Perpu tidak diterbitkan?” Namun untuk melengkapi jawaban tersebut, kami sampaikan sebagai berikut: Dapat Pemerintah sampaikan bahwa pasca Putusan MK Nomor 91/2020 dibacakan, Pemerintah langsung bergerak untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pemerintah memahami bahwasanya dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian tersebut kalau Pemerintah tidak segera mengambil keputusan secara cepat, akan menyebabkan ketidakpastian hukum. Atas dasar itu, Pemerintah kemudian bergerak cepat untuk melakukan penelaahan terhadap Putusan MK 91/2020. Atas dasar penelaahan tersebut, Pemerintah memulai proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. [vide Bukti PK-18, Bukti PK-19, dan Bukti PK-20]. 311 Lebih lanjut, melalui Satgas UUCK yang telah dibentuk, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan tingkat partisipasi dan keberterimaan atas UU 11/2020. Dengan terbitnya Putusan MK Nomor 91/2020, Satgas UUCK ini bertambah perannya selain untuk meningkatkan keberterimaan atas UU 11/2020 juga untuk melaksanakan Meaningful Participation atas Naskah Akademik yang Tengah disusun. Meaningful Participation ini berfokus pada 3 (tiga) komponen kegiatan yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) sesuai amanat Putusan MK 91/2020. Upaya Pemerintah tersebut terus dilakukan sampai dengan periode di awal Tahun 2022. Pada awal tahun 2022, tepatnya Februari 2022 situasi perekonomian yang tadinya mulai menunjukkan tanda pemulihan pasca pandemi Covid-19 kemudian terjadi situasi yang diluar prediksi semua pihak, yaitu situasi Geopolitik yang bergejolak akibat perang antara Rusia- Ukraina. Pada saat itu, semua negara sedang wait and see sejauh mana perang ini akan berlanjut. Situasi ini membuat gerak pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 yang tadinya sudah mulai menunjukkan tanda- tanda perbaikan positif, menjadi kembali memburuk. Hal ini diluar perkiraan semua orang yang tadinya sudah optimis melihat pemulihan Pasca Pandemi Covid-19. Situasi di awal tahun 2022 ini lah yang kemudian membuat Pemerintah berpikir ulang mengenai metode penyusunan RUU sebagai upaya untuk merespons Putusan MK 91/2020. Melihat pengalaman pada penyusunan UU 11/2020 dimana membutuhkan waktu paling cepat 10-12 bulan (relatif 1 tahun) sedangkan situasi pasca serangan Rusia kepada Ukraina serba tidak menentu (di luar prediksi banyak pihak/tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di esok hari atau beberapa bulan kedepan), membuat Pemerintah harus berpikir cepat dan tepat agar di satu sisi dapat merespon dengan baik Putusan MK 91/2020 namun di sisi lain dapat merespon situasi ketidakpastian global pasca serangan Rusia ke Ukraina. 312 Respon atas ketidakpastian global ini penting dilakukan oleh Pemerintah karena situasi yang terjadi saat itu masuk dalam konteks VUCA. Dalam situasi ini, Pemerintah berkejaran dengan ketidakpastian, sulit memprediksi terkait apa yang terjadi di masa depan. Tidak ada satupun negara di dunia saat itu yang dapat memastikan situasi yang akan terjadi, tidak ada (sulit) ekonom yang dapat memastikan proyeksi ekonomi yang terjadi di masa perang, tiap-tiap negara hanya disajikan situasi riil yang nampak sambil berupaya mengusahakan (berdiplomasi) yang terbaik agar keadaan tidak makin memburuk. 2. Apakah benar bahwa sebelum sampai ke Perpu sudah ada Rancangan Undang-Undang terkait revisi Undang-Undang Cipta Kerja? Tolong sertakan bukti sampai di tahap mana Rancangan Undang-Undangnya tersebut, lalu berikan penjelasan mengapa pada akhirnya memutuskan untuk memilih produk hukumnya Perpu, bukan Revisi Undang-Undang? Jawaban Pemerintah: Menanggapi pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA., Dapat Pemerintah sampaikan sebagai bahwa, Pemerintah sebelumnya telah menyusun langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang untuk menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja sebagai tindak lanjut Putusan MK 91/2020 dimana hal tersebut diawali dengan penyusunan Naskah Akademik. Namun demikian, dengan mempertimbangkan kondisi kegentingan yang memaksa (dampak pandemi covid-19 bagi perekonomian nasional dan global, serta geopolitik), pada bulan November 2022 (diawali dengan terbitnya perbaikan kedua atas UU P3) Pemerintah mengambil kebijakan untuk menetapkan produk hukum Perpu sebagai alat untuk menyikapi Putusan MK 91/2020. Hal ini juga telah Pemerintah sampaikan dalam Keterangan Tambahan Presiden pada Uji Formil Perpu 2/2022 Nomor 5/PUU-XXI/2023 dan 6/PUU- XXI/2023 tertanggal 21 Maret 2023 halaman 2-3. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Pemerintah telah melakukan serangkaian kegiatan partisipasi publik. Disamping itu, Pemerintah juga melakukan konsolidasi internal berkaitan dengan 313 tahapan Perencanaan Pembentukan RUU mengenai Perbaikan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja berupa penyusunan Naskah Akademik dan mengumpulkan masukan dari kementerian dan lembaga sebagai persiapan penyempurnaan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Mengingat Naskah Akademik merupakan salah satu syarat dokumen dalam penyusunan suatu Undang-Undang (Pasal 43 UU P3), Pemerintah melakukan rapat pembahasan antar kementerian/lembaga pada tanggal: [vide Bukti PK-18] 1. 26-28 September 2022; 2. 18 Oktober 2022; dan 3. 24 Oktober 2022. (Namun, Naskah Akademik dimaksud belum selesai dilakukan penyelarasan sebagaimana ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan). Adapun serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengumpulkan masukan dari kementerian dan lembaga sebagai persiapan penyempurnaan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai berikut: [vide Bukti PK-18] 1. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Putusan Uji Formil Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 26 November 2021; 2. Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Putusan Uji Formil Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 28 November 2021; 3. Rapat Koordinasi Pembahasan Monitoring Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 22 Juni 2022; 4. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 1-2 Agustus 2022; 314 5. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembahasan Monitoring Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 9 Agustus 2022; 6. Rapat Koordinasi Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 8 September 2022; 7. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 17-18 September 2022; 8. Rapat Koordinasi Pembahasan Usulan Perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 4-6 Oktober 2022; 9. Rapat Koordinasi Pembahasan Usulan Perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8-10 Oktober 2022; 10. Rapat Pembahasan Perkembangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Halal tanggal 10 Oktober 2022; 11. Rapat Pembahasan Perkembangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan tanggal 11 Oktober 2022; 12. Rapat Pembahasan Usulan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai masukan Kementerian Keuangan tanggal 13 Oktober 2022; 13. Rapat Koordinasi Pembahasan Substansi Ketenagakerjaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 20 Oktober 2022; 14. Rapat Pembahasan usulan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai masukan Kementerian Keuangan tanggal 24 Oktober 2022; 315 15. Rapat Koordinasi Konfirmasi Perbaikan Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 24-26 Oktober 2022; 16. Rapat Koordinasi Pembahasan Substansi Jaminan Produk Halal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 25 Oktober 2022; 17. Rapat Koordinasi Pembahasan Substansi Ketenagakerjaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 25 Oktober 2022; 18. Rapat Koordinasi Pembahasan Substansi Jaminan Produk Halal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 26 Oktober 2022; 19. Rapat Lanjutan Koordinasi Konfirmasi Perbaikan Rancangan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 26-28 Oktober 2022; 20. Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Substansi Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 28 Oktober 2022; dan 21. Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 29-31 Oktober 2022. Adapun terkait dengan alasan mengapa kemudian Pemerintah mengubah bentuk hukum dari awalnya Rancangan Undang-Undang menjadi Perpu telah dijelaskan oleh Pemerintah dalam jawaban atas pertanyaan Yang Mulia Prof. Saldi Isra pada halaman 43-45. 2. PENJELASAN PRESIDEN TERHADAP KETERANGAN AHLI DAN SAKSI DARI PARA PEMOHON Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tanggal 26 Juli 2023, 2 Agustus 2023, dan 7 Agustus 2023, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Keterangan Ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. (dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2023), yang pada intinya menyatakan: 1) Supremasi konstitusi masih dipegang teguh oleh Masyarakat Indonesia, pengujian ini untuk memastikan bahwa hak-hak dari warga negara dalam 316 hal ini adalah perlindungan warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan warga negara dalam pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. 2) Putusan 27 Tahun 2009, diletakan batu uji pengujian formil mengatur mengenai pembentukan undang-undang yang mengalir dari delegasi kewenangan adalah ketentuan dalam pembentukan undang-undang, kemudian dalam Putusan 92 menjelaskan bahwa pengujian formil dalam kebijakan DPD melibatkan DPD dalam pembentukan UU, dalam Putusan 79 kriteria dan cakupan pengujian formil harus memenuhi tata cara atau pembentukan undang-undang baik dalam pembahasan maupun pengambilan keputusan, Putusan 91/2020 Mahkamah membahas mengenai meaningful participation yang harus dilakukan dalam pembentukan undang-undang. 3) Permohonan pengujian formil tidak terlepas dari adanya UU 11/2020 sebagaimana diputus dalam Putusan MK 91/2020, sebagai penyebab yang memberikan dampak paling signifikan adanya pengujian perkara ini: a) Objek pengujian merupakan undang-undang yang sama atau bersifat menggantikan UU 11/2020, Mahkamah menyatakan bahwa UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah memberikan waktu perbaikan 2 tahun (24 November 2023), Desember 2022 ditetapkan Peraturan Pemerintah yang menetapkan Perpu Cipta Kerja, dengan demikian pembentukan Perpu sebagai jawaban atas Putusan 91, dan Presiden menetapkan UU 6/2023 (Maret 2023). Putusan 91 jelas merupakan proxymate house. b) Sebagai proxymate house, Putusan MK 91 harusnya menjadi panduan wajib untuk melakukan perbaikan. Perbaikan yang harusnya dilakukan ada 9 yang berhasil diidentifikasi (perbaikan teknik penyusunan Undang-Undang, ketidakjelasan rumusan, menyimpangi teknik perubahan undang-undang, mengubah teknik penyusunan undang- undang, perbaikan peraturan perundang-undangan dengan adanya kesalahan pengutipan pasal, bertentangan dengan asas kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan). 4) Konstitusionalitas dalam perbaikan UU CK, sebagaimana telah tercantum dalam amar Putusan MK 91/2020, dari sisi tenggat waktu perbaikan 317 selama 2 tahun sejak putusan diucapkan, dan sudah sesuai dikarenakan sudah disahkannya UU 6/2023. Dari teknik penyusunan, sudah tidak relevan dikarenakan dalam pembentukan UU 6/2023 sudah berlaku UU P3, yang dalam penjelasan umum sebagai tindak lanjut dalam Putusan MK 91 dan juga sebagai penyempurnaan UU 12/2011. 5) Dari sisi teknik pilihan jenis peraturan perundang-undangan, dalam amar Putusan MK 91, UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945, maka dimaknai bahwa Mahkamah memerintahkan kepada pembentuk untuk membuat undang-undang sebagai perbaikannya. Dengan adanya Perpu 2/2022 sebagai perbaikan, tidak sesuai dengan amar Putusan MK 91, dikarenakan Perpu hanya Persetujuan Presiden tanpa DPR. Tahapan pembentukan dan alasan pembentukan Perpu berbeda dengan undang- undang. Undang-Undang penetapan perpu tidak dapat dipersamakan dengan undang-undang yang tidak dari Perpu. UU 11/2020 bukanlah undang-undang yang penetapan Perpu 6) Dari sisi materi muatan, dalam Putusan MK 91/2020 disebutkan bahwa adanya ketidakpastian dalam asas dan tujuan mana yang diberlakukan dikarenakan asas dan tujuan masih berlaku, hal ini masih belum diperbaiki. Dari sisi materi muatan UU 6/2023 sebagai perbaikan UU 11/2020 tidak sesuai dengan Putusan MK 91. 7) Dari sisi proses pembentukan, dalam Putusan MK 91, adanya pertentangan dengan asas keterbukaan atau meaningful participation. Namun Presiden malah membentuk Perpu dan kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang. Presiden berhak menetapkan Perpu apabila ada hal ihwal dalam kegentingan yang memaksa, ukuran objektif dalam hal mengukur kegentingan yang memaksa pada Putusan MK 138/2009, yaitu adanya keadaan yang mendesak, undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga adanya kekosongan hukum atau ada undang- undang tetapi tidak memadai, kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan pembentukan undang-undang biasa. Artinya pembentukan Perpu jauh dari kondisi normal pembentukan Undang-Undang. Proses pembentukan tidak sesuai dengan Amar Putusan MK 91/2020 Pemerintah memberikan tanggapan terhadap keterangan ahli di atas sebagai berikut: 318 Ahli pada pokoknya mempermasalahkan setidaknya 3 (tiga) hal yakni mengenai jenis peraturan perundang-undangan yang dipilih oleh Pemerintah dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK 91/2020 adalah Perpu, materi muatan Perpu 2/2022 yang selanjutnya ditetapkan oleh UU 6/2023 belum memperbaiki kesalahan materi pada UU 11/2020 yaitu asas-asas dan tujuan dalam sejumlah undang-undang yang dilakukan perubahan masih tetap dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian atas dasar asas-asas dan tujuan undang-undang mana yang akhirnya harus diberlakukan, dan dalam proses pembentukan, Pemerintah dinilai tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) karena bentuk peraturan yang digunakan adalah Perpu. Atas permasalahan yang dijelaskan di atas, Ahli menyatakan bahwa perbaikan UU 11/2020 melalui Perpu 2/2022 yang kemudian ditetapkan oleh UU 6/2023 adalah inkonstitusional. Pemerintah dapat sampaikan bahwa pernyataan ahli mengenai Perpu 2/2022 yang ditetapkan oleh UU 6/2023 sebagai bentuk tidak lanjut atas Putusan MK 91/2020 adalah inkonstitusional, tidaklah mendasar. Hal ini dapat Pemerintah jelaskan dengan menjawab 3 pokok permasalahan yang disebutkan dalam keterangan ahli, sebagai berikut: 1) Pemilihan bentuk Perpu 2/2022 merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pasca Putusan MK 91/2020 untuk mencegah Indonesia terkena dampak dari ketidakpastian kondisi ekonomi global yang bergejolak dan keterbatasan ruang gerak dari kebijakan makro. Perlu disampaikan bahwa Perppu 2/2022 yang ditetapkan oleh UU 6/2023 setidaknya mencakup hal-hal krusial yang dibutuhkan oleh masyarakat di tengah kondisi perekonomian global yang terjadi, diantaranya: a) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b) peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; c) kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMKM; dan d) peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. Selanjutnya, kita ketahui bersama bahwa UU 11/2020 disusun dengan metode omnibus yang menggabungkan 78 (tujuh puluh delapan) undang- 319 undang sektoral dengan corak dan substansi yang berbeda-beda. Mengambil kembali pendapat dari Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. yang juga telah disampaikan pada Keterangan Presiden terhadap judicial review Perpu 2/2022 pada perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023 dan 6/PUU- XXI/2023 halaman 16, bahwa proses normal penyusunan peraturan perundang-undangan yang terdampak dalam UU 11/2020 kurang lebih memakan waktu 17 (tujuh belas) tahun. Sedangkan dalam amar Putusan MK 91/2020 Pemerintah hanya diberikan waktu 2 (dua) tahun untuk memperbaiki UU 11/2020 dan Pemerintah tidak dapat melakukan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU 11/2020. Oleh karena itu, bentuk Perpu merupakan langkah bijak dari Pemerintah dalam mengisi kekosongan hukum atas undang-undang yang ada namun tidak memadai dan pasca lahirnya Putusan MK 91/2020. Selain itu, Perpu 2/2022 menurut keterangan Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. telah memenuhi 3 (tiga) syarat parameter adanya kegentingan memaksa yang disyaratkan oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Apabila Pemerintah tetap melakukan pembentukan undang-undang dengan proses yang biasa atau normal maka sama halnya Pemerintah memperbesar peluang Indonesia untuk terjerumus dalam lubang resesi dan mengalami dampak yang lebih besar bukan hanya di perekonomian saja. 2) Berkaitan dengan keterangan Ahli sebelumnya, adanya ketidakpastian atas asas-asas dan tujuan undang-undang mana yang pada akhirnya harus diberlakukan. Perpu 2/2022 yang kemudian ditetapkan menjadi UU 6/2023 adalah jawaban atas kekhawatiran yang diajukan oleh ahli. Perpu 2/2022 melakukan perbaikan rumusan tentang ketentuan umum undang- undang sektor yang diundangkan sebelum berlakunya UU P3. Dengan perbaikan rumusan ketentuan umum (batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim, dan hal-hal yang bersifat umum) tersebut, maka ketentuan yang ada dalam undang-undang sektor yang tidak diubah dalam Perpu 2/2022 harus dibaca dan dimaknai sama dengan yang diubah dengan Perpu 2/2022. Selain itu, dengan adanya aturan yang lebih konkrit dan berkekuatan hukum tetap maka Pemerintah lebih leluasa 320 untuk membuat kebijakan yang strategis dan luas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan khususnya yang berkaitan dengan percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu implikasi dari lahirnya UU 6/2023 atas Penetapan Perpu 2/2022 Pemerintah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan atas peraturan- peraturan pelaksana dari UU 11/2020 yang sebelumnya masih terdapat ketidakpastian dalam pengimplementasiannya. Atas dasar hal-hal di atas maka semakin jelas bahwa Perpu 2/2022 tidak hanya menjawab permasalahan kepastian hukum yang dikhawatirkan oleh masyarakat dan akademisi namun juga memberikan kejelasan dan penyempurnaan atas permasalahan kompleks yang timbul pasca Putusan MK 91/2020. 3) Mengenai keterangan ahli tentang tidak adanya partisipasi yang lebih bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan Perpu. Pemerintah telah sampaikan sebelumnya pada halaman 21-22. b. Keterangan Saksi Sri Palupi (dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2023) Setelah memperhatikan secara cermat keterangan Saksi Pemohon Sdri. Sri Palupi, dapat Pemerintah sampaikan bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023, Pemerintah sependapat dengan pernyataan Majelis Hakim, yang menyatakan pada pokoknya bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Sri Palupi tidak selayaknya bertindak sebagai saksi yang mengetahui, melihat, mendengar, fakta-fakta yang terjadi, akan tetapi lebih pada memberikan pendapat layaknya seorang ahli. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi sudah sepatutnya dan selayaknya tidak dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. 3. PENJELASAN PRESIDEN TERHADAP KETERANGAN AHLI DAN SAKSI DARI PRESIDEN Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tanggal 14 Agustus 2023, Pemerintah sependapat dengan Keterangan Ahli dan Saksi Presiden sebagai berikut: a. Keterangan Ahli Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum., yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: 321 1) Penetapan Perpu Cipta Kerja didasarkan pada Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menetapkan syarat sebagai parameter kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. 2) Dalam Putusan a quo, Mahkamah Konstitusi pun menyebutkan bahwa pada dasarnya pembuatan Perpu adalah tergantung pada penilaian subjektif Presiden. 3) Ahli mengutip pula pendapat Muhammad Yamin, salah seorang the founding father dan perumus UUD 1945, dalam karyanya Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Ketiga, 1960, halaman 794, yakni syarat “hal ihwal kegentingan yang memaksa” merupakan kebijaksanaan Pemerintah, sehingga tergantung pada penilaian atau evaluasi Pemerintah, dalam hal ini Presiden. 4) Penilaian subjektif Presiden tersebut tidak absolut karena tetap harus didasarkan pada keadaan objektif, yakni tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK a quo. 5) Dalam kaitan dengan Perpu Cipta Kerja, ketiga syarat yang menjadi parameter penetapan Perpu tersebut dipandang sudah memenuhi, yakni kegentingan berupa dinamika perekonomian global yang harus dihadapi oleh Pemerintah yang memaksa Pemerintah – menggunakan istilah Penjelasan UUD naskah asli – untuk bertindak lekas dan tepat. 6) Keadaan mendesak tersebut membutuhkan UU untuk mengatasi dinamika perekonomian global yang menurut penilaian subjektif dan kebijaksanaan Presiden dapat diselesaikan dengan menetapkan Perpu. Dengan demikian, penilaian Presiden atas kegentingan memaksa didasarkan pada kondisi objektif yakni dinamika perekonomian global yang sudah tentu didasarkan pada pertimbangan dan perhitungan para ahli yang berkompeten dalam bidang perekonomian. 7) Terkait dengan objektivitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Perpu 2/2022. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa Perpu harus mendapat persetujuan DPR. Mengacu pada Penjelasan UUD 1945 naskah asli yang merupakan original intent, 322 disebutkan bahwa persetujuan DPR pada Pasal 22 ayat (2) merupakan bentuk “pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat” terhadap Pemerintah, sehingga “peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat.” 8) Pengawasan DPR itu diarahkan untuk menguji objektivitas syarat-syarat dari penetapan Perpu tersebut. Dengan demikian, penilaian subjektif Presiden tidak saja harus didasarkan pada syarat objektif sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK, tetapi juga syarat-syarat tersebut harus memperoleh penilaian secara objektif dari DPR. 9) Bahwa penetapan Perpu oleh Presiden tidak bersifat absolut karena selain harus memenuhi syarat-syarat objektif yang ditetapkan oleh Putusan MK, juga objektivitas syarat-syarat tersebut harus memperoleh pengawasan berupa penilaian dari DPR. 10) Dalam kaitan dengan Perppu Cipta Kerja, DPR sudah memberikan persetujuan pada tanggal 21 Maret 2023. Terlepas dari adanya fraksi yang tidak memberikan persetujuan atas Perpu tersebut, tetapi mayoritas Fraksi memberikan persetujuan atas Perpu tersebut. 11) Dengan adanya persetujuan tersebut, secara formil pengawasan DPR sudah dilakukan oleh DPR yang sekaligus juga menunjukkan bahwa DPR sudah melakukan pengujian atas objektivitas penetapan Perpu oleh Presiden. Keputusan DPR untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja menunjukkan bahwa DPR menyetujui syarat-syarat objektif yang menjadi parameter Presiden untuk menetapkan Perppu. 12) Pasal 22 UUD 1945 adalah Pasal yang masih asli dan tidak mengalami perubahan dalam empat kali amandemen konstitusi tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Oleh karena itu, untuk memahami Pasal 22 a quo dapat dilakukan dengan melihat penafsiran oleh para perumus UUD NRI Tahun 1945 naskah asli. 13) Dalam satu tulisannya yang berjudul Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Ketiga, 1960, halaman 794-795, Muhammad Yamin memberikan 7 (tujuh) tafsiran atas Pasal 22 UUD 1945, yakni pada tafsiran no. CVIII s.d. CXIV (108 s.d. 114). 323 14) Berdasarkan original intent dari Muhammad Yamin tersebut, jelas bahwa frase “persidangan yang berikut” adalah persidangan setelah Perppu diajukan kepada DPR. Jadi, bukan persidangan pertama setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden. 15) Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut” harus dimaknai sebagai persidangan berikut setelah Perppu diajukan kepada DPR, bukan persidangan berikut setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden. 16) Sesuai dengan tafsir otentik dari Muhammad Yamin, persetujuan atas Perpu Cipta Kerja dilakukan pada persidangan yang berikut, yakni pada Masa Sidang IV, setelah Presiden mengajukan Perpu a quo kepada DPR pada Masa Sidang III. 17) Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU P3 jelas menyebutkan istilah “pengajuan”, bukan “persetujuan”. Frase “harus diajukan ke DPR” dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan “masa sidang pertama DPR setelah Perppu ditetapkan” adalah masa sidang bagi Pemerintah mengajukan Perppu, bukan masa sidang bagi DPR untuk memutuskan persetujuan terhadap Perppu. 18) Masa sidang bagi DPR untuk memutuskan persetujuan terhadap Perppu, mengacu pada tafsiran Muhammad Yamin, yakni dilakukan pada persidangan yang berikut setelah masa sidang pertama DPR setelah Perppu ditetapkan dan setelah Perppu diajukan pada sidang pertama tersebut. 19) Menurut pendapat Ahli, penetapan Perppu Cipta Kerja tersebut tidak bertentangan dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dengan beberapa pertimbangan: a) Secara konstitusional kewenangan Presiden untuk menetapkan Perpu berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 tidak pernah dicabut atau diubah, sehingga Presiden tetap memiliki hak konstitusional untuk menetapkan Perpu Cipta Kerja; 324 b) Putusan MK tidak melarang secara tegas perbaikan UU Cipta Kerja untuk dituangkan dalam bentuk Penetapan Perppu yang merupakan kewenangan Presiden yang diatribusikan oleh UUD 1945; c) Pertimbangan Presiden atas kegentingan yang memaksa tidak masuk ke dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 karena perubahan perekonomian global terjadi setelah Putusan MK a quo dibacakan. Putusan MK yang harus ditindaklanjuti oleh pembentuk UU harus pula dihadapkan pada perubahan situasi perekonomian global yang dalam penilaian Presiden merupakan kegentingan yang memaksa yang harus ditindaklanjuti tidak dengan prosedur biasa, melainkan dengan menetapkan Perpu Cipta Kerja. d) Penetapan Perppu itupun tetap memuat perintah Putusan MK, yakni melakukan beberapa perbaikan yang diperintahkan MK sebagaimana telah disebutkan di atas, sekalipun disesuaikan dengan prosedur pembentukan Perpu yang berbeda dengan pembentukan UU biasa. b. Keterangan Ahli Prof. Mohamad Ikhsan, S.E., M.A., Ph.D., yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: 1) Keberhasilan Pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) menurut Ahli merupakan langkah penting dan luar biasa dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi di atas 6+ persen per tahun dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan secara berkesinambungan. 2) Pembuatan UU Cipta Kerja dengan cara Omnibus Law ini merupakan terobosan penting untuk mengatasi kompleksitas dari sejumlah UU baik yang baru dan lama dalam suatu benang merah yang utuh dari suatu reformasi struktural. 3) Iklim investasi ibarat oksigen yang dibutuhkan oleh investor. Iklim investasi terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu pertama, kelompok kebijakan pemerintah yang mempengaruhi biaya (costs) seperti pajak, beban regulasi dan pungli (red tape), korupsi, infrastruktur, ongkos operasi dan investasi perusahaan (finance cost), intervensi di pasar tenaga kerja. Kedua, kelompok yang mempengaruhi risiko yang terdiri atas: stabilitas makroekonomi, stabilitas dan prediktabilitas kebijakan, hak 325 properti (property right), kepastian kontrak (contract enforcement), dan hak untuk mentransfer keuntungan. Kelompok ketiga adalah hambatan untuk kompetisi yang terdiri dari hambatan regulasi untuk masuk dan keluar dari kegiatan bisnis, berfungsinya pasar keuangan serta infrastruktur dengan baik dan tersedia dengan efektif hukum persaingan. 4) UU Cipta Kerja sebagai game changer untuk membalikan tren deindustrialisasi di Indonesia. Salah satu penyebab terjadinya deindustrialisasi adalah kurang kondusifnya iklim investasi di Indonesia. 5) Industri padat kerja meninggalkan Indonesia karena return dan risiko berbisnis di Indonesia kurang atraktif dibandingkan negara-negara lain. Kekakuan pasar kerja meningkat setelah diberlakukannya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja. 6) Pemerintahan SBY – JK tahun 2006 secara khusus menerbitkan Inpres Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Tetapi penerbitan Inpres atau peraturan di bawah UU kurang memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi di Indonesia. 7) Pengalaman sejarah dunia menunjukkan bahwa industrialisasi merupakan kunci penting sebagai motor pertumbuhan ekonomi kita. Kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian Indonesia cenderung stagnan bahkan menurun dalam satu dekade terakhir. 8) Pada 2011, sektor manufaktur tercatat berkontribusi sebesar 23% terhadap perekonomian Indonesia dan merosot ke 21% pada tahun lalu. Lebih lanjut, pertumbuhan tahunan sektor manufaktur juga mengalami perlambatan dari 4,7% di 2010 ke 3,45% di 2021. Walaupun sektor manufaktur tumbuh hingga 4,89% di 2022 akibat adanya peningkatan permintaan pasca pandemi dan efek basis rendah di 2021, pertumbuhan sektor ini selalu lebih rendah dari tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. 9) Bahwa tahun 2020-2022 lalu kita memasuki uncharted territory dengan adanya pandemi Covid-19 yang menciptakan ketidakpastian dan volatilitas yang luar biasa. Kita tidak tahu arah trajektori perekonomian, baik global maupun nasional, terlepas dari segala upaya yang dilakukan pemerintah semua negara di dunia. 326 10) Di tingkat global, revisi proyeksi ekonomi kerap dilakukan dan memberikan keleluasaan bagi pemerintah melalui UU atau untuk melakukan berbagai penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dukungan tanpa perlu mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu. 11) Dalam menghadapi ketidakpastian yang tinggi, dibutuhkan langkah mitigasi untuk mencegah dibandingkan menghadapi jika yang dikhawatirkan terjadi. Salah satunya adalah dengan melakukan reformasi struktural. Perpu Cipta Kerja merupakan bentuk tindakan antisipatif terhadap hal tersebut. 12) Dibandingkan dengan negara peers, Indonesia memiliki kinerja yang baik dalam faktor pendorong reformasi struktural seperti: stabilitas makro, tata kelola dasar, infrastruktur dasar – meskipun menghadapi tantangan sumber daya manusia. Namun, Indonesia tertinggal dalam hal pasar tenaga kerja, perdagangan internasional, peraturan bisnis, sektor keuangan, serta persaingan. 13) Menurut pandangan Ahli, tanpa adanya pandemi Covid-19 pun, putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang meminta sejumlah perbaikan dalam UU Cipta Kerja dan terutama adanya larangan bagi penyelenggara negara untuk melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas, mempunyai potensi menghadirkan ketidakpastian bukan hanya bagi pelaku usaha. Ahli menyampaikan, bahwa larangan tersebut juga berdampak bagi perumusan kebijakan strategis dalam mengurangi atau memberikan opsi pencegahan dan upaya untuk mengatasi krisis ekonomi. 14) Pelajaran dari krisis-krisis sebelumnya menunjukkan unsur ketepatan waktu dan intensitas dari kebijakan sangat menentukan keberhasilan kita mencegah atau mengatasi krisis semakin, dengan sedikitnya opsi yang tersedia, semakin sukar pula kita mencegah krisis atau semakin sukar pula kita mengatasi krisis ekonomi. 15) Krisis Covid meningkatkan potensi krisis ketidakpastian. Untuk mengirimkan satu kontainer barang ekspor yang tadinya hanya $1.500 per kontainer meningkat menjadi $6.000 per kontainer. Sudah semakin mahal harganya, kita pun tidak tahu kapan barangnya akan tiba. Setelah 327 pandemi Covid-19 mereda, potensi resesi global pada tahun 2022 hingga kini sangat tinggi. Banyak yang memunculkan hard - landing dari perekonomian global saat itu. 16) Koreksi terhadap kinerja ekonomi Indonesia akibat krisis dapat berasal dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) sumber utama: a) Jalur pertama: Kenaikan suku bunga di pasar Internasional sebagai upaya untuk meredam kenaikan harga yang terjadi akibat ketidakpastian di tingkat global, seperti adanya over ekspansi fiskal di masa pandemi Covid-19, guncangan pasokan akibat konflik antara Rusia dan Ukraina, serta faktor-faktor lainnya. b) Jalur kedua melalui disrupsi suplai energi dari Uni Eropa juga menjadi salah satu sumber dari melemahnya perekonomian global, yang juga akan berdampak terhadap perekonomian dalam negeri. c) Jalur ketiga melalui kenaikan harga di dalam negeri juga dapat memicu Bank Indonesia untuk ikut meningkatkan suku bunga, yang pada akhirnya juga berdampak dalam mengoreksi kinerja perekonomian Indonesia. 17) Putusan MK ini berdampak pada terhambatnya investasi di sektor properti akibat adanya hambatan birokrasi dalam menentukan lokasi dan untuk mendapatkan perizinan dasar. Sehingga, komponen PMTB menjadi tidak optimal dalam mendukung pertumbuhan perekonomian. 18) Diperlukan adanya refinement pada aturan pelaksana UU Cipta Kerja di sektor properti, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (PermenATR/BPN No.13/2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) (Birokrasi Pemanfaatan Ruang) serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021) dan PP 5/2021 (Birokrasi Perizinan Lingkungan). 19) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (PP 28/2021) yang juga membutuhkan perbaikan pun ikut terhambat akibat putusan Mahkamah Konstitusi ini. PP ini 328 dianggap menghilangkan kemampuan perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API-U) untuk melakukan impor bahan baku dan/atau bahan penolong. 20) Berdasarkan poin-poin tersebut, menurut saya telah dapat memenuhi aspek kegentingan yang memaksa dari perspektif perekonomian, dan pada akhirnya menunjukkan bahwa Perpu Cipta Kerja memiliki urgensi yang tinggi untuk segera diterbitkan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha sekaligus mengurangi limitasi yang ada dalam hal opsi pencegahan krisis ekonomi di tengah ketidakpastian global saat ini. c. Keterangan Saksi Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A., yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: 1) Bahwa saksi terlibat langsung dalam tahap konsultasi publik perbaikan UU 11/2020 sebanyak 6 (enam) kegiatan yang diselenggarakan oleh Satgas UU Cipta Kerja. 2) Adapun 6 (enam) kegiatan dimana saksi ikut terlibat didalamnya yaitu sebagai berikut: a) Bali, 14 Juli 2022, sebagai Narasumber dalam kegiatan “FGD Jaring Aspirasi dalam Rangka Implementasi dan Penyempurnaan Undang- Undang Cipta Kerja”; b) Bandung, 28 Juli 2022, sebagai Narasumber dalam kegiatan “Diskusi dan Jaring Aspirasi dalam Rangka Implementasi dan Penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja”; c) Yogyakarta, 25 Agustus 2022, sebagai Narasumber dalam kegiatan “FGD Jaring Aspirasi dalam Rangka Penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja”; d) Bali, 13 November 2022, sebagai Peserta dalam kegiatan “FGD dengan Topik: Undang-Undang Cipta Kerja Dan Aturan Turunannya Dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum”; e) Yogyakarta, 2 Maret 2023, sebagai Narasumber dalam kegiatan “Kupas Tuntas Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan)”; f) Bali, 10 Maret 2023, sebagai Narasumber dalam kegiatan “FGD dengan Topik: Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan 329 Perppu Cipta Kerja dan Aturan Terkait Dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum”. 3) Dalam kegiatan dimana saksi ikut berpartisipasi, hadir pula peserta yang terdiri dari berbagai elemen, yaitu: a) Para pakar; b) Staf pengajar dari Perguruan Tinggi; c) Perwakilan Pemerintah Daerah; d) Serikat Buruh; e) Mahasiswa; f) Pengusaha UMKM; g) Kadinda dan pengusaha lokal; h) Organisasi masyarakat; i) Pemuka Masyarakat; dan j) LSM lingkungan. 4) Adapun dalam beberapa kegiatan yang diikuti tersebut, saksi menyampaikan pokok pembahasan sebagai berikut: a) Pembangunan Bonus Demografi b) Transformasi Tenaga Kerja c) Pandemi Covid-19, Geopolitik Global, serta Perang Rusia-Ukraina d) Undang-Undang Cipta Kerja. 5) Bahwa kegiatan yang saksi ikuti tersebut merupakan kegiatan dalam rangka perbaikan terhadap UU 11/2020, bukan terhadap pembentukan Perpu 2/2022. 6) Bahwa Saksi baru mengetahui perihal Perpu 2/2022 setelah Perpu tersebut telah ditetapkan oleh Pemerintah. d. Keterangan Saksi Nurhayati, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: 1) Bahwa UU Cipta Kerja memberikan dampak baik kepada pelaku UMK terutama terkait penyelenggaraan jaminan produk halal; 2) Bahwa Pelaku UMK merasakan kemudahan dalam pengajukan Sertifikat Halal bagi UMK, setelah adanya komite fatwa produk halal; 3) Bahwa hadirnya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, yaitu sebagai Pendamping Proses Produk Halal. Hal ini dapat mempermudah Pelaku UMK lainnya untuk mendapatkan Sertifikat Halal; 330 4) Bahwa untuk melakukan pengajuan Sertifikasi Halal sudah terdigitalisasi, hal ini sangat mempermudah Pelaku UMK dan Pendamping Proses Produk Halal; dan 5) Bahwa dengan sistem yang terdigitalisasi secara nasional, Pelaku UMK dan Pendamping dapat dengan mudah mendapatkan Sertifikat Halal. C. DAMPAK APABILA PERMOHONAN UJI FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Dampak apabila Permohonan Pemohon dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang pada intinya Pemohon meminta UU 6/2023 dibatalkan, maka hal tersebut akan membawa dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa hal antara lain: 1. Beberapa kebijakan strategis Pemerintah seperti kemudahan sertifikasi halal untuk Usaha Mikro Kecil (selanjutnya disebut UMK), Penghapusan Izin Gangguan (Hinder Ordonantie), Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko dan beberapa kebijakan strategis lain yang telah terbukti memberikan dampak positif kepada sektor usaha khususnya UMKM akan kehilangan basis regulasi atau payung hukumnya. a. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU 33/2014) tidak terdapat atau minim terdapat kemudahan terhadap UMK yang akan mengajukan sertifikasi halal. Dalam undang-undang a quo, bagi UMK hanya terdapat fasilitas berupa “biaya sertifikasi halal” dapat difasilitasi pihak lain [Pasal 44 ayat (2) UU 33/2014]. Hal ini kemudian diperluas dalam UU 11/2020 dan UU 6/2023, dimana bagi pelaku usaha diberikan fasilitas antara lain: 1) Kemudahan sertifikasi halal pelaku UMK melalui pernyataan halal pelaku usaha (self declare); 2) Pembiayaan sertifikasi halal biaya halal pelaku UMK melalui self declare tidak dikenai biaya; 3) Penyelia halal bagi pelaku UMK melalui self declare boleh berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan; 331 4) Memberikan peluang kerja bagi masyarakat sebagai pendamping proses produk halal yang bertugas mendampingi pelaku UMK dalam pengajuan sertifikasi halal. Sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 telah tercatat sejumlah 209 lembaga pendamping dan 64.770 orang sebagai pendamping proses produk halal. Data tersebut dapat dilihat secara real time melalui tautan berikut: https://info.halal.go.id/pendampingan/; 5) Kepastian waktu dalam layanan sertifikasi halal menjadi lebih singkat; 6) Layanan penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan secara elektronik; dan 7) Dibentuk lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama untuk menyelenggarakan sidang fatwa dalam rangka percepatan penerbitan sertifikat halal. b. Izin Gangguan yang diterapkan berdasarkan pada Undang-Undang Gangguan Stbl. 1926 – 226 yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1926 dan mengalami beberapa perubahan dan penambahan yakni dengan Stbl 1927 – No.499 kemudian diubah lagi dengan Stbl. 1932 – No. 80 dan No. 341, hingga paling akhir dengan Stbl. 1940 – No. 14 dan No. 450 yang dikeluarkan pada tahun 1941 yaitu Undang-Undang peninggalan era kolonial Belanda. Keberadaan izin gangguan ini yang merupakan peninggalan era kolonial ternyata masih berlaku dan digunakan di Indonesia. Hal ini secara tidak langsung menjadi salah satu komponen yang menghambat kemudahan berusaha di Indonesia, terlebih sebuah Undang-Undang yang berlaku sejak tahun 1941 sudah tentu perlu dilakukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini. Namun hal itu sulit terwujud selama ini karena untuk mencabut regulasi setingkat Undang-Undang walau itu diberlakukan sejak era kolonial maka diperlukan pencabutan menggunakan regulasi setingkat Undang-Undang dalam hal ini UU 11/2020 atau UU 6/2023. Sehingga jika UU 6/2023 dinyatakan inkonstitusional maka pengaturan terkait Izin Gangguan yang telah dicabut kembali berlaku. c. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang sekarang dilakukan berbasis risiko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari UU 11/2020 yang telah dicabut dengan Perpu 2/2022 (UU 6/2023). PP 5/2021 ini menjadi basis 332 legal berlakunya kebijakan Online Single Submission yang telah terbukti memberikan dampak positif dari sisi kemajuan sistem perizinan berusaha terintegrasi, termasuk menekan aspek koruptif di sisi perizinan berusaha. Sehingga jika UU 6/2023 dinyatakan inkonstitusional maka akan membuat kebijakan Online Single Submission ini menjadi tidak lagi memiliki payung hukum Undang-Undang. 2. Pemerintah tidak dapat optimal untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan tidak akan mampu menyerap tenaga kerja yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. 3. Terhambatnya pencapaian target penciptaan lapangan kerja yang direncanakan Pemerintah. 4. Terhambatnya upaya peningkatan investasi sebesar 6,6% - 7,0% pertahun untuk membantu membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan kerja tambahan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% - 5,6% pertahun. Hadirnya UU 11/2020 meningkatkan nilai investasi baik di level PMDN atau PMA secara signifikan. Hal ini berdasarkan data dari Kementerian Investasi/BKPM bahwasanya untuk sektor PMDN terjadi kenaikan signifikan (menurut data 5 (lima) tahun terakhir 2018-2022): Tabel 4. Partisipasi Data Realisasi Total PMDN Periode Tahun 2018 - 2022 Berdasarkan Sektor (Dalam Rp. Miliar) 2018 2019 2020 2021 2022 328.604,92 386.498,39 413.535,52 447.063,65 552.768,97 Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa, realisasi investasi pada PMDN mengalami kenaikan paling tinggi di tahun 2021 setelah UU 11/2020 diundangkan. Selain PMDN, realisasi investasi PMA juga mengalami kenaikan pada 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022), mengacu kepada tabel dibawah ini: Tabel 5. Partisipasi Data Realisasi Total PMA Periode Tahun 2018 - 2022 Berdasarkan Sektor (Dalam USD Juta) 2018 2019 2020 2021 2022 29.307,91 28.208,76 28.666,27 31.093,07 45.604,96 333 Hal ini berpotensi hilang atau menurun jika UU 6/2023 yang membawa semangat perubahan investasi seperti di UU 11/2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. 5. Terhambatnya peningkatan perlindungan dan pemberdayaan UMKM yang memiliki kontribusi sekitar 61,07% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), karena UU 6/2023 mengatur tambahan perlindungan dan pemberdayaan untuk UMKM, antara lain sebagai berikut: a. Perizinan Tunggal bagi UMK, cukup melalui pendaftaran; b. Kemudahan bagi UMK untuk mendapatkan Sertifikat Halal dan biaya ditanggung Pemerintah; c. Memberikan insentif dan kemudahan bagi Usaha Menengah dan Besar yang bermitra dengan UMK; d. Pengelolaan terpadu UMK melalui sinergi dengan pemangku kepentingan; e. Insentif Fiskal dan Pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM; f. Prioritas penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendanai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM; g. Pemberian fasilitasi layanan bantuan dan perlindungan hukum bagi UMK; h. Prioritas produk/jasa UMK dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah; dan i. Kemitraan UMK melalui penyediaan tempat promosi, tempat usaha atau pengembangan UMK pada infrastruktur publik (alokasi 30%). 6. Pemerintah tidak dapat melaksanakan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 7. Prosedur perizinan berusaha akan kembali tidak efisien dan berbiaya tinggi serta tidak terciptanya kepastian, kemudahan dan penyederhanaan proses penerbitan perizinan berusaha. Karena dengan UU 11/2020 (dan sekarang melalui UU 6/2023) dilakukan reformasi regulasi perizinan berusaha dengan menerapkan konsep perizinan berusaha berbasis risiko yang memastikan proses penerbitan perizinan berusaha yang lebih mudah, pasti, dan cepat dengan menggunakan sistem elektronik (Online Single Submission/OSS). Berdasarkan data dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal sejak Agustus 2021 sampai dengan 22 Agustus 2023 Sistem OSS telah 334 menerbitkan 5.333.366 Nomor Induk Berusaha (NIB). Dimana NIB diberikan terbesar kepada usaha mikro sebesar 5.109.228 NIB (95,80%), usaha kecil sebesar 163.949 (3,07%), usaha besar sebesar 39.569 (0,74%), dan usaha menengah sebesar 20.620 (0,39%). Selain itu, berdasarkan data yang sama, untuk rasio penanaman modal dalam negeri, jauh lebih banyak daripada PMA. Hal tersebut tercermin dari perbandingan data NIB antara PMDN dan PMA dimana tercatat NIB PMDN lebih banyak dibandingkan NIB PMA (terdapat 5.314.341 NIB PMDN, sedangkan PMA hanya sebesar 19.025 NIB). 8. Tidak tercapainya tujuan Pemerintah untuk mendorong UMK menjadi usaha formal berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kapasitas UMK. Pendirian dalam bentuk Perseroan Perorangan akan membuka akses pembiayaan bagi UMK untuk pengembangan usaha. Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah meregister sebanyak 126.281 Perusahaan Perorangan (per tanggal 22 Agustus 2023). 9. Terhambatnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dapat memperluas lapangan kerja. Dari 20 (dua puluh) KEK di Indonesia, terdapat 6 (enam) KEK yang ditetapkan setelah berlakunya UU Cipta Kerja yaitu KEK Nongsa, KEK Batam Aero Technic, KEK Lido, KEK Gresik, KEK Sanur dan KEK Kura Kura Bali. Realisasi investasi dari keenam KEK tersebut hingga Semester I tahun 2023 sebesar Rp 52,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 26.204 orang. 10. Terhambatnya pencapaian kepastian hukum dan perlindungan hukum terkait pemanfaatan ruang atas tanah dan ruang bawah tanah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini menjadi kebutuhan hukum karena pemanfaatan ruang atas dan bawah tanah sudah menjadi keniscayaan, sebagai contoh Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit (MRT), dan lain-lain. 11. Terhambatnya penyediaan tanah untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria, yang akan dilaksanakan oleh Bank Tanah yang dibentuk berdasarkan UU 11/2020 (sekarang UU 6/2023). Dimana minimal 30% dari tanah Bank Tanah dimanfaatkan untuk reforma agraria. Terdapat potensi tanah terlantar yang dapat dimanfaatkan untuk reforma agraria. 335 12. Terhambatnya percepatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditujukan untuk penciptaan lapangan kerja seperti KEK, Kawasan Industri Hulu Hilir Minyak dan Gas, Kawasan Pariwisata dan kawasan lainnya serta tidak dapat dilakukannya percepatan penyelesaian status tanah (kawasan, aset, wakaf, dan lain-lain) untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. 13. Terhambatnya proses percepatan penyelesaian rencana tata ruang dan perbaikan kualitas tata ruang dari tingkat nasional hingga rencana detail tata ruang di tingkat kabupaten/kota sebagai dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintahan serta terhambatnya penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang dan lahan di Indonesia. D. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menerima Kesimpulan Presiden secara keseluruhan; 2) Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3) Menolak permohonan pengujian formil Para Pemohon dalam Perkara Nomor: 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU- XXI/2023 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4) Menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lampiran Kesimpulan Presiden yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Agustus 2023 1. Kegiatan Konsultasi Publik UU 11/2020 Pascaputusan 91/2020 hingga Perppu 2/2022 ditetapkan; 2. Rapat penyusunan Naskah Akademik; 3. Draf awal Naskah Akademik; 4. Draf Naskah Akademik termutakhir. 336 [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu jenis pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan undang- undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal tersebut secara umum, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 337 pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] telah menyatakan bahwa: [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian 179 formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang. [3.3.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah melalui beberapa putusannya telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022, pada Sub-paragraf 338 [3.3.5] telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 adalah diajukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak diundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; [3.3.3] Bahwa oleh karena UU 6/2023 diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan, yaitu tanggal 14 Mei 2023. Meskipun para Pemohon menyatakan permohonan a quo diajukan pada tanggal 17 April 2023 [vide Perbaikan Permohonan, hlm. 9] namun setelah Mahkamah mencermati permohonan para Pemohon yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 18 April 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 43/PUU/PAN.MK/AP3/04/2023. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. Kedudukan Hukum Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut: 339 “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkannya syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan adanya syarat kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian formil terhadap undangundang harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, pada pokoknya para Pemohon telah menjelaskan kedudukan hukumnya dalam pengujian formil sebagai berikut: 1. Para Pemohon adalah badan hukum dan serikat kerja yang bekerja untuk pemajuan dan pembelaan hak-hak konstitusional dan hak-hak asasi manusia untuk mewujudkan keadilan sosial dan hak asasi manusia melalui advokasi litigasi dan advokasi kebijakan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat; 2. Pemohon I adalah Serikat Petani Indonesia (SPI) didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 Tentang Anggaran Dasar Federasi Serikat Petani Indonesia tertanggal 06 Juli 2000 dan tercatat dalam Akta Nomor 13 Pernyataan Keputusan Kongres IV Tentang Anggaran Dasar Serikat Petani Indonesia tanggal 08 September 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn (vide bukti P-3A) yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 340 Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005997.AH.01.07.TAHUN 2018 (vide bukti P-3B). Pemohon I memberikan wewenang kepada Sekretaris Umum untuk mewakili organisasi dalam mengajukan permohonan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 81/B/KU/DPP-SPI/XI/2020, tanggal 10 November 2022 (vide bukti P-3C). Menurut Pemohon I, perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja melalui UU 6/2023 secara substansi tidak ada perbaikan yang berarti juga mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang- undangan, sehingga pembentukan dan pemberlakuan UU 6/2023 merugikan hak asasi petani anggota Pemohon I, sehingga tujuan Pemohon I dalam memperjuangkan hak asasi petani akan terhalangi; 3. Pemohon II adalah Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 03 tanggal 18 April 2006 (vide bukti P-4A), yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1014.HT.01.02.TH 2006 tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Bina Desa Sadajiwa tanggal 17 Mei 2006 (vide bukti P-4B). Berdasarkan Pasal 16 ayat (5) AD disebutkan pengurus berhak mewakili Yayasan, sementara dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bina Desa Sadajiwa menyebutkan susunan pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bina Desa Sadajiwa Nomor 7 tertanggal 30 November 2018 (vide bukti P-4C) dan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0012558 tertanggal 12 Desember 2018 (vide bukti P-4D) menyatakan Nyonya Dwi Astuti menjabat sebagai Ketua Pengurus. Pemohon II merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya UU 6/2023 karena berpotensi mengancam eksistensi, keberlanjutan hidup petani dan kebudayaannya. Perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja melalui UU 6/2023 secara substansi tidak ada perbaikan yang berarti juga mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga pembentukan dan pemberlakuan UU 6/2023 merugikan Pemohon II, sehingga tujuan Pemohon II terhalangi; 4. Pemohon III adalah Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Bukti Pencatatan Nomor 260/I/N/IV/2003 tertanggal 9 April 2003. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3), yang bertindak untuk mewakili kepentingan 341 FSPPB adalah Presiden FSPPB yaitu Arie Gumilar (vide bukti P-5C). Menurut Pemohon III, perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja melalui UU 6/2023 secara substansi tidak ada perbaikan yang berarti juga mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga pembentukan dan pemberlakuan UU 6/2023 merugikan hak asasi anggota Pemohon III, sehingga tujuan Pemohon III dalam memperjuangkan hak asasi akan terhalangi. UU 6/2023 telah melakukan perubahaan terhadap Undang- undang Ketenagakerjaan, yang mana perubahan terhadap undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mereduksi perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh, sekaligus menghambat tujuan Pemohon III dalam memperjuangkan hak-hak pekerja khususnya anggota dari Pemohon III; 5. Pemohon IV adalah Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 52 tertanggal 19 Juni 2012 pada Notaris dan PPAT Dwi Sundjajik SH, M.Kn dan Akta Perubahan “Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit” (PSPKS) Nomor 10 tertanggal 29 April 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Anisa, S.H., M.Kn. (vide bukti P-6A) serta SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-69.AH.01.07.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit. Berdasarkan Pasal 24 ayat (6) AD/ART, Ketua badan pengurus berwenang mewakili. Dalam hal ini diwakili Mansuetus Alsy Hanu sebagai Ketua Umum/Sekretaris Jenderal SPKS. Menurut Pemohon IV, perbaikan Undang-Undang Cipta melalui pembentukan UU 6/2023, secara substansi tidak ada perbaikan yang berarti juga mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang- undangan, sehingga pembentukan dan pemberlakuan UU 6/2023 merugikan hak pekebun anggota Pemohon IV, sehingga tujuan Pemohon IV dalam memperjuangkan hak pekebun akan terhalangi; 6. Pemohon V adalah Perkumpulan Pemantau Sawit/Perkumpulan Sawit Watch tercatat dalam Akta Notaris Nomor 79 tertanggal 27 Juli 2002 tentang Perkumpulan Sawit Watch (vide bukti P-7A) dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 0001581.AH.01.08.Tahun 2022 Tanggal 09 Desember 2009 (vide bukti P-7B). Berdasarkan Pasal 21 ayat (6) menyatakan yang berhak mewakili perkumpulan yaitu Ketua Badan Pengurus atau Koordinator Badan Pengurus. Menurut 342 Pemohon V, perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja melalui pembentukan UU 6/2023 secara substansi tidak ada perbaikan yang berarti juga mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang- undangan, sehingga pembentukan dan pemberlakuan UU 6/2023 merugikan petani, buruh, dan masyarakat anggota Pemohon V, sehingga visi Pemohon V terhalangi; 7. Pemohon VI adalah Indonesia Human Right Comitte For Social Justice (IHCS) tercatat di Akta Pendirian Perkumpulan Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS) Nomor 3 tanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Antika Insani Khamilla, SH., M.Kn, (vide bukti P-8A) yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014761.AH.01.07.TAHUN 2017 tertanggal 13 Oktober 2017. Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) menyatakan, Ketua Eksekutif berwenang mewakili dan diwakili oleh Gunawan sebagai Ketua Tim Transisi Untuk Menjalankan Fungsi Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi Dinyatakan Selesai (vide bukti P-8B). Menurut Pemohon VI, perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja melalui pembentukan UU 6/2023 secara substansi tidak ada perbaikan yang berarti juga mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga pembentukan dan pemberlakuan UU 6/2023 merugikan masyarakat yang diadvokasi oleh Pemohon VI, sehingga tujuan dan fungsi pendirian organisasi Pemohon VI terhalangi. Keberadaan UU 6/2023 akan melanggengkan ketidakadilan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak buruh, hak petani, hak nelayan dan masyarakat yang bekerja di pedesaan, serta hak atas pendidikan, yang dilakukan oleh Negara yang dilindungi oleh undang-undang (judicial violence) sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon VI akan terhalangi. terlebih lagi komunitas yang diadvokasi oleh Pemohon VI terhalangi aksesnya kepada jaminan kepastian hukum, pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta tidak didiskriminasikan yang mengakibatkan pemenuhan Hak Asasi Manusia dan perwujudan keadilan sosial yang merupakan cita-cita organisasi Pemohon VI terhalangi; 8. Pemohon VII adalah Indonesia For Global Justice (Perkumpulan Indonesia untuk Keadilan Global) yang yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 34 tertanggal 22 April 2002 pada Notaris dan PPAT H. Abu Jusuf, S.H, Akta Nomor 9 tertanggal 343 10 Februari 2012 pada Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn., Akta Nomor 25 Tanggal 28 September 2016, tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 0001785.AH.01.07 Tahun 2018 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Pemohon (vide bukti P-9A dan bukti P-9B). Berdasarkan Pasal 9 ayat (6) AD/ART, Direktur Eksekutif berhak mewakili perkumpulan dan diwakili oleh Rahmat Maulana Sidik sebagai Direktur Eksekutif. UU 6/2023 perlu dilakukan advokasi oleh Pemohon VII karena mengakibatkan kebijakan nasional yang tidak melindungi, tidak menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan dan menghambat adanya tatanan dunia baru yang berasaskan pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan. UU 6/2023 lahir karena dominasi kepentingan para pemodal dan tekanan organisasi internasional. Sehingga, dalam proses pembuatannya tergesa-gesa hingga melahirkan proses yang tidak demokratis dan melibatkan masyarakat secara luas yang terdampak dari pemberlakuan Undang-Undang a quo; 9. Pemohon VIII adalah Yayasan Daun Bendera Nusantara berdasarkan di Akta Pendirian Nomor 09 tentang Yayasan Daun Bendera Nusantara tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Bernadeta Miek Sritika Suharto, S.H., (vide bukti P-10A) dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU- 0011899.AH.01.04.Tahun 2019 (vide bukti P-10B). Berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Akta Pendirian Nomor 09 menyatakan Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan dan Pasal 13 ayat (1) Akta Pendirian Nomor 09, menyatakan Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Seorang Ketua; b. Seorang Sekretaris; dan c. Seorang Bendahara. Pemohon VIII, diwakili oleh Heru Setyoko selaku Ketua Pengurus. Menurut Pemohon VIII, keberadaan UU 6/2023 secara substansi tidak berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional secara bersyarat, yang secara formil maupun materiil berpotensi menghambat berkembangnya pekerjaan keluarga petani skala kecil dalam usaha budidaya pertanian ekologis. Pekerjaan petani skala kecil yang melekat secara turun temurun faktanya telah menyumbang utama pemenuhan pangan nasional, melemahkan keterampilan budidaya petani, dan menghambat 344 berkembangnya organisasi petani, sehingga tidak tercapainya tujuan pendirian organisasi Pemohon VIII; 10. Pemohon IX adalah Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) telah tercatat dalam Akta Pendirian Nomor 10 tentang Pendirian Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan tertanggal 04 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Thomas Rudy Hartamawan Widjojo, S.H., M.Kn. (vide bukti P- 11A) dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0011663.AH.01.07. TAHUN 2017 tanggal 05 Agustus 2017. (vide bukti P-11B). Berdasarkan Pasal 29 ayat (7) AD, Ketua mewakili KRKP dalam berhubungan dengan pihak luar. Menurut Pemohon IX, pembentukan UU 6/2023 mengandung cacat formil, karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan secara substansi tidak berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang Inkonstitusional secara bersyarat, yang secara formil maupun materiil sehingga pemberlakuan UU 6/2023 berpotensi merugikan rakyat dalam mewujud kedaulatan pangan pada umumnya dan pada khususnya anggota Pemohon IX; 11. Pemohon X adalah Aliansi Organis Indonesia (AOI) yang telah tercatat dalam Akta Nomor 17 tertanggal 08 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Notaris P. Suandi Halim, S.H. (vide bukti P-12A) dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000900.AH.01.08. TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Aliansi Organis Indonesia tanggal 17 Juni 2021 (vide bukti P-12B). Akta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Aliansi Organis Indonesia tanggal 02 Oktober 2018 dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0000805.01.08.TAHUN 2018 tertanggal 18 Oktober 2018. Berdasarkan Akta Nomor 03 Tahun 2018, Pasal 49 ayat (1) huruf a menyatakan Kuasa Rapat Umum Anggota mempunyai kewenangan mewakili perkumpulan AOI dan Pasal 51 menyatakan Pius Mulyono selaku Ketua Pengurus sehingga berhak mewakili Pemohon X. Menurut Pemohon X, pembentukan UU 6/2023 mengandung cacat formil, karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan yang secara substansi tidak berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional secara bersyarat, yang secara formil maupun materiil pemberlakuan UU 6/2023 merugikan hak- hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota Pemohon X sehingga 345 berpotensi akan menghambat tujuan Pemohon X dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak petani demi terwujudnya kedaulatan petani dan kehidupan masyarakat Indonesia yang organis serta terjaganya keseimbangan lingkungan; 12. Pemohon XI adalah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang tercatat dalam Akta Notaris Nomor 3 tertanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Dodi Oktarino, S.H., M.Kn., (vide bukti P-13A) dan telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 0001620.AH.01.08.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria. (vide bukti P-13B). Berdasarkan Pasal 21 AD, Sekretaris Jenderal KPA merupakan representasi Organisasi KPA yang memilki wewenang melaksanakan Tujuan, Fungsi dan Kegiatan Organisasi Pemohon XI. Menurut Pemohon XI, berlakunya UU 6/2023 yang secara substansi tidak berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional secara bersyarat, yang secara formil maupun materiil potensial melanggar Hak Asasi dan Konstitusi petani, nelayan, masyarakat adat dan perempuan Anggota Pemohon XI. Sehingga Fungsi dan Kegiatan Pemohon XI secara langsung terhalangi akibat berlakunya UU 6/2023; 13. Pemohon XII adalah FIAN Indonesia didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan FIAN Indonesia Nomor 01 tertanggal 19 Januari 2019 (vide bukti P-14A) dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001687.AH.01.07.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan FIAN Indonesia. (vide bukti P-14B). Menurut Pemohon XII, UU 6/2023 yang secara substansi tidak berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional secara bersyarat, yang secara formil maupun materiil potensial menyebabkan hilangnya tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan demokratis dimana setiap orang dapat menikmati semua hak-hak asasinya secara penuh, terutama hak atas pangan dan gizi yang memadai untuk kelangsungan hidup yang bermartabat. Hal ini sesuai dengan Sila Kelima Pancasila, Pasal 27 Paragraf 2 dan Bab XA UUD 1945; 14. Pemohon XIII adalah Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat Institute For Ecosoc Rights yang didirikan dan tunduk hukum Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tertanggal 07 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., (vide 346 bukti P-15A) yang telah disahkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0003545.AH.01.07.Tahun 2015 tentang Pengesahan tertanggal 31 Agustus 2015. (vide bukti P-15B). Berdasarkan Pasal 18 A, Ketua dan Sekretaris berwenang mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan. Menurut Pemohon XIII, UU 6/2023 substansinya tidak berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat, yang secara formil maupun materiil menyebabkan kesulitan untuk mendukung/membantu komunitas lokal dalam membantu masyarakat lokal dalam mendukung perjuangan masyarakat lokal untuk mempertahankan hak- hak warga/komunitas yang diambil/dirampas perusahaan karena peraturan pelaksana/peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menegaskan bahwa hanya perusahaan yang menjadi korban langsung yang boleh terlibat dalam advokasi terkait AMDAL dan konflik akibat perijinan yang diberikan Pemerintah pada perusahaan; 15. Pemohon XIV adalah Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Bukti Pencatatan Nomor 514/IV/P/N/VIII/2005 tertanggal 04 Agustus 2005. Berdasarkan Surat Keputusan Kongres VI Konfederasi KASBI Nomor 008/SK/KONGRES-VI/KASBI/2023 Tentang Pemilihan Strukur Pengurus Pusat Kasbi dan Dewan Buruh Nasional Periode 2023-2027 dan Pasal 23 ayat (1) ART (vide bukti P-16C) menyatakan Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal mewakili organisasi. Menurut Pemohon XIV, UU 6/2023 mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang- undangan, dan secara substansi, tidak berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional secara bersyarat, sehingga baik formil maupun materill pemberlakuan UU 6/2023 khusus cluster ketenagakerjaan akan berpotensi merugikan hak-hak buruh pada umumnya dan pada khususnya anggota Pemohon XIV, karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mereduksi perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh, sekaligus menghambat tujuan Pemohon XIV dalam memperjuangkan hak-hak pekerja khususnya anggota dari Pemohon XIV; [3.7] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] di atas serta syarat kedudukan hukum Pemohon 347 dalam pengujian formil undang-undang, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI, menerangkan sebagai badan hukum berbentuk perkumpulan yang aktif melakukan kegiatan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Para Pemohon menganggap perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja melalui UU 6/2023 secara substansi tidak ada perbaikan dan tidak berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional secara bersyarat, yang berarti juga mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dan pemberlakuan UU 6/2023 dianggap merugikan hak asasi petani, hak pekebun, buruh, nelayan, dan anggota para Pemohon sehingga visi dan tujuan para Pemohon terhalangi. Dengan demikian, Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI telah dapat menjelaskan hubungan pertautan sebagai badan hukum perkumpulan yang aktif melakukan kegiatan pemberdayaan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan dengan proses pembentukan UU 6/2023 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya; 2. Pemohon III dan Pemohon XIV adalah serikat pekerja, yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja melalui UU 6/2023 secara substansi tidak ada perbaikan, mengandung cacat formil, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga pemberlakuan UU 6/2023 khusus cluster ketenagakerjaan akan berpotensi merugikan hak-hak buruh. Selain itu, UU 6/2023 telah melakukan perubahaan terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan, yang mana perubahan terhadap undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mereduksi perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh, sekaligus menghambat tujuan Pemohon dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Dengan demikian, Pemohon III dan Pemohon XIV telah dapat menjelaskan hubungan pertautan sebagai badan hukum perkumpulan yang aktif melakukan kegiatan perlindungan hak-hak ketenagakerjaan dengan proses pembentukan UU 6/2023 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya; 348 3. Pemohon VI dan Pemohon XIII adalah badan perkumpulan yang bergerak di bidang perlindungan hak asasi manusia, yang dirugikan hak konstitusionalnya karena pembentukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja melalui UU 6/2023 secara substansi tidak ada perbaikan, cacat formil, dan bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga pembentukan dan pemberlakuan UU 6/2023 merugikan masyarakat yang diadvokasi oleh para Pemohon. Keberadaan UU 6/2023 akan melanggengkan ketidakadilan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak buruh, hak petani, hak nelayan dan masyarakat yang bekerja di pedesaan, serta hak atas pendidikan, yang dilakukan oleh Negara yang dilindungi oleh undang-undang sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon akan terhalangi. Selain itu, Pembentukan UU 6/2023 akan menyebabkan kesulitan untuk mendukung/membantu komunitas lokal dalam membantu masyarakat lokal dalam mendukung perjuangan masyarakat lokal untuk mempertahankan hak-hak warga/komunitas yang diambil/dirampas perusahaan karena peraturan pelaksana/peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, Pemohon VI dan Pemohon XIII telah dapat menjelaskan hubungan pertautan sebagai badan hukum perkumpulan yang aktif melakukan kegiatan perlindungan hak asasi manusia dengan proses pembentukan UU 6/2023 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya; 4. Pemohon VII adalah badan perkumpulan yang bergerak di sektor perdagangan global, merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena UU 6/2023 perlu dilakukan advokasi oleh Pemohon VII karena mengakibatkan kebijakan nasional yang tidak melindungi, tidak menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan serta menghambat adanya tatanan dunia baru yang berasaskan pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan. Undang-Undang Cipta Keja ini lahir karena dominasi kepentingan para pemodal dan tekanan organisasi internasional, sehingga, dalam proses pembuatannya tergesa-gesa hingga melahirkan proses yang tidak demokratis dan melibatkan masyarakat secara luas yang terdampak dari pemberlakuan undang-undang a quo. Dengan demikian, Pemohon VII telah dapat menjelaskan hubungan pertautan sebagai badan hukum perkumpulan yang aktif melakukan kegiatan perdagangan global dengan proses pembentukan UU 6/2023 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya; 349 5. Pemohon II dan Pemohon VIII adalah badan hukum yang hanya diwakilkan oleh Ketua saja, padahal di dalam AD/ART atau akta pendirian telah ditentukan bahwa pihak yang dapat mewakili organisasi sekurang-kurangnya adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Namun dalam permohonan a quo, Pemohon hanya diwakilkan oleh Ketua saja. 6. Pemohon XII adalah badan hukum perkumpulan yang di dalam AD/ART tidak menentukan siapa pihak yang berhak mewakili organisasi di luar dan di dalam persidangan. Meskipun setelah Mahkamah mencermati Akta Pendirian Pemohon XII dalam Pasal 36 menyatakan Dewan Nasional memilih 2 (dua) orang perwakilan yang secara bersama dan bekerjasama di dalam dan di luar pengadilan namun tidak pula terdapat surat keterangan dari organisasi yang menyatakan mengenai siapa yang berhak mewakilinya. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Pemohon II, Pemohon VIII, dan Pemohon XII tidak diwakili oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART atau akta pendiriannya, atau di dalam AD/ART maupun akta pendirian tidak menentukan subjek hukum yang berhak mewakili organisasi di luar dan di dalam pengadilan dan tidak pula terdapat surat keterangan atau mandat dari organisasi yang menyatakan pihak yang berhak mewakilinya, maka menurut Mahkamah, Pemohon II, Pemohon VIII, dan Pemohon XII tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Selanjutnya, terhadap Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV telah dapat menguraikan kedudukan dan kegiatannya yang berkaitan erat dengan UU 6/2023 sehingga terdapat hubungan pertautan antara Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian secara formil. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil mengenai inkonstitusionalitas pembentukan UU 6/2023 yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 350 [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian formil, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan proses penyusunan UU 6/2023 tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya dapat dikelompokkan sebagai berikut (dalil atau argumentasi para Pemohon selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, pembentukan UU 6/2023 tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009; 2. Bahwa menurut para Pemohon, pembentukan UU 6/2023 tidak memenuhi persyaratan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 3. Bahwa menurut para Pemohon, UU 6/2023 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon dalam petitumnya memohon pada pokoknya agar Mahkamah menyatakan pembentukan UU 6/2023 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 351 [3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, serta seorang ahli, yaitu Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., yang menyampaikan keterangan tertulis dan diterima Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2023, serta seorang saksi, yaitu Sri Palupi yang menyampaikan keterangan tertulis dan diterima Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2023. Keseluruhannya, telah didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2023. Selain itu, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 23 Agustus 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Agustus 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden bertanggal 27 Juni 2023, tanggal 2 Juli 2023, dan tanggal 3 Juli 2023 yang telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Juli 2023 serta Keterangan Tambahan bertanggal 10 Agustus 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2023. Untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-16 dan mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum dan Prof. Mohamad Ikhsan, S.E., M.A., Ph.D serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Nurhayati dan Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A., yang keterangan tertulisnya masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2023. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 23 Agustus 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Agustus 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2023 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2023 serta Keterangan Tambahan bertanggal 17 Juli 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan ahli para Pemohon dan Presiden, keterangan saksi para Pemohon dan 352 Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis para Pemohon dan Presiden, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon. [3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan pembentukan UU 6/2023 tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.14.1] Bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas penetapan UU 6/2023 dianggap tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sebelumnya dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Oktober 2023, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.15.1] Bahwa para Pemohon mempersoalkan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar prinsip ihwal kegentingan yang memaksa sesuai dengan parameter yang telah ditentukan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari 2010. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, pasca perubahan UUD 1945, prinsip kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan oleh MPR semata, melainkan dilaksanakan menurut undang-undang dasar [vide Pasal 1 ayat (2) UUD 1945], sehingga kekuasaan negara dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat terdistribusi kepada masing-masing cabang kekuasaan lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi antara satu sama lain berdasarkan prinsip “checks and balances” sesuai dengan fungsinya masing- masing yang mengacu pada tujuan negara yang termuat dalam konstitusi. Perppu yang merupakan hak prerogatif Presiden sebagai bentuk extraordinary rules dalam menanggulangi keadaan kegentingan yang memaksa adalah bersifat sementara, sehingga diperlukan proses legislative review yang berujung pada persetujuan DPR untuk dapat berlaku definitif menjadi undang-undang atau ditolak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang memberikan parameter terhadap kegentingan yang memaksa adalah dalam rangka memberikan tafsir konstitusional sebagai pedoman bagi Presiden dalam membuat perppu dan sekaligus juga sebagai pedoman DPR dalam mengawasi, menilai, dan memberikan persetujuan terhadap perppu sebelum disetujui menjadi undang-undang. Artinya, ketika sebuah perppu telah mendapat persetujuan DPR menjadi undang-undang, maka sejatinya perppu tersebut secara substantif dan definitif telah menjadi undang-undang. Sehingga, ruang penilaian terhadap parameter kegentingan yang memaksa hanya ada di DPR dan telah selesai ketika DPR memberikan persetujuannya. Andaipun Mahkamah hendak menilai, quad non, proses terbitnya perppu a quo telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa 353 karena UU 11/2020 telah diperbaiki dan diganti dengan Perppu 2/2022 [vide Konsiderans Menimbang huruf f Perppu 2/2022], hal tersebut sejalan dengan asas lex posterior derogat legi priori. Terlebih, membuat/revisi UU 11/2020 secara prosedur biasa memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka dalil permohonan para Pemohon yang mempersoalkan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar hal ihwal kegentingan yang memaksa sesuai dengan parameter yang telah ditentukan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14.2] Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan para Pemohon adalah berkenaan dengan penetapan Perppu 2/2022 dianggap tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana amanat Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, maka pertimbangan hukum tersebut mutatis mutandis berlaku pula untuk menjawab dalil para Pemohon a quo. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai pembentukan UU 6/2023 tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa para Pemohon selanjutnya mendalilkan pembentukan UU 6/2023 tidak memenuhi persyaratan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 UU 12/2011. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.15.1] Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan a quo, Mahkamah telah memberikan pandangannya terkait “persidangan yang berikut” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.14.6] Bahwa terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah, dalam tataran implementasi, proses pembentukan undang- undang yang berasal dari perppu memiliki beberapa perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Hal demikian disebabkan karena karakter masing- 354 masing perppu yang menjadi substansi undang-undang a quo memiliki perbedaan terkait dengan materi muatan yang berimplikasi pada terbitnya pengaturan yang luar biasa (extraordinary rules) yang disebabkan adanya perbedaan kondisi krisis atau situasi yang genting serta cara untuk mengantisipasi situasi dan kondisi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam sub-Paragraf [3.14.3] di atas. Pada kenyataannya, dalam perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Oktober 2021 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 2/2020), kondisi kegentingan yang dihadapi adalah pandemi Covid-19 yang bukan hanya membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa, namun juga membahayakan perekonomian nasional sehingga diperlukan tindakan dan pengaturan yang luar biasa untuk menangani kegentingan yang terjadi sekaligus memulihkan kondisi ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Fokus pengaturan dalam UU 2/2020 adalah memberi fondasi hukum bagi pemerintah terhadap otoritas perbankan dan otoritas keuangan untuk mengambil langkah luar biasa guna menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020 a quo, Mahkamah memahami kebutuhan waktu yang sangat mendesak yang diperlukan oleh Presiden untuk dapat segera menangani kondisi pandemi serta memulihkan kondisi perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19. Sehingga Mahkamah berpendirian semakin cepat proses pembentukan UU 2/2020 maka Pemerintah memiliki landasan hukum yang jelas dan fleksibilitas melakukan recovery terhadap situasi dan kondisi perekonomian, sehingga dapat segera menangani dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 dalam rangka mempercepat keadaan negara keluar dari krisis dan memburuknya perekonomian nasional. Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XVIII/2020 a quo menyatakan bahwa dalam hal jangka waktu persetujuan RUU yang berasal dari perppu disetujui atau tidak disetujui menjadi undang-undang adalah pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR yang sedang berjalan atau pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR setelah masa reses dimaksud berakhir apabila diajukan oleh Presiden pada masa reses. [3.14.7] Bahwa berbeda halnya dengan pembentukan UU 6/2023 yang berasal dari Perppu 2/2022 yang memiliki cakupan substansi pengaturan lebih luas yaitu mencakup 78 undang-undang yang meliputi berbagai sektor dan berisikan berbagai isu hukum dengan tujuan untuk mengatasi konflik (disharmonisasi) peraturan perundang-undangan serta menciptakan model pengurusan perizinan yang lebih terpadu, efektif, dan efisien dalam rangka menunjang ekosistem perekonomian dan iklim investasi di Indonesia. Oleh karenanya, Mahkamah dapat memahami adanya kebutuhan waktu yang diperlukan oleh DPR dalam melakukan pembahasan dan pengkajian yang lebih mendalam yang berujung pada penilaian atas RUU 6/2023 yang 355 diajukan oleh Presiden di penghujung berakhirnya Masa Persidangan II DPR Tahun 2022-2023. Terlebih, berdasarkan Pasal 52 UU 12/2011, sebenarnya Presiden memiliki waktu untuk mengajukan RUU tentang penetapan perppu menjadi undang-undang dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penetapan perppu atau dilakukan sampai dengan berakhirnya satu masa persidangan DPR setelah perppu ditetapkan. Faktanya, Presiden mengajukan RUU 6/2023 pada penghujung masa persidangan II DPR (9 Januari 2023). Hal demikian menurut Mahkamah menunjukkan adanya itikad baik (good faith) dari Presiden untuk segera mendapatkan kepastian hukum terhadap perppu yang telah ditetapkan. Sementara, tenggang waktu yang disediakan oleh UU 12/2011 untuk mengajukan RUU a quo adalah sampai dengan berakhirnya masa persidangan III DPR, karena perppu dimaksud harus terlebih dahulu diajukan oleh Presiden ke DPR dalam persidangan yang berikut [vide Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011]. Sehingga, dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah dapat menerima rangkaian tahapan proses pembahasan sampai dengan persetujuan yang telah dilakukan DPR sebagaimana fakta hukum secara kronologis dalam proses pembentukan UU 6/2023 yang telah diuraikan pada sub-Paragraf [3.14.5] di atas. Adanya penambahan jangka waktu pembahasan sampai dengan pengambilan keputusan menyetujui atau menolak RUU 6/2023 yang memerlukan 2 (dua) Masa Sidang setelah penetapan Perppu 2/2022, yaitu pada Masa Sidang IV DPR tahun 2022-2023 dan tidak terdapat adanya upaya untuk membuang- buang waktu (wasting time) dalam membahas dan memberikan persetujuan Perppu 2/2022 menjadi UU 6/2023 serta tidak melampaui atau masih dalam tenggang waktu masa sidang IV bagi undang-undang a quo sehingga memiliki dasar alasan yang kuat, rasional dan adil serta masih dalam pengertian “persidangan yang berikut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka dalil para Pemohon yang menyatakan proses persetujuan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang pada tanggal 21 Maret 2023 yang terkait dengan “persidangan yang berikut” tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15.2] Bahwa dengan mengutip pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada hakikatnya sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya. Terlebih, esensi yang dimohonkan dalam perkara a quo adalah sama dengan perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 yakni mempersoalkan terkait “persidangan yang berikut”. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 mutatis mutandis berlaku dalam pertimbangan hukum permohonan a quo. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai Pembentukan UU 6/2023 tidak memenuhi persyaratan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan 356 berikut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 UU 12/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan UU 6/2023 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.16.1] Bahwa berkenaan dengan isu anggapan penetapan Perppu 2/2022 yang kemudian ditetapkan menjadi UU 6/2023 tidak sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya. Dalam putusan a quo, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: [3.15.2] Bahwa para Pemohon juga mendalilkan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memerintahkan pembentuk undang-undang memperbaiki kembali prosedural formal pembentukan UU 11/2020, bukan menerbitkan perppu. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, dalam sub-Paragraf [3.20.3] pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.20.3] Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan ini Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut UU 11/2020 a quo dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Mahkamah memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk UU melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU 11/2020 selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, UU 11/2020 tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap UU 11/2020 berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen. 357 Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan a quo, Mahkamah pada pokoknya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk segera membentuk (i) landasan hukum baku yang dijadikan pedoman pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law serta kemudian (ii) memperbaiki tata cara pembentukan UU 11/2020 dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan a quo diucapkan, yaitu sampai dengan tanggal 25 November 2023. Dalam menindaklanjuti putusan a quo, pembentuk undang- undang selanjutnya melakukan revisi terhadap UU 12/2011 dengan menerbitkan UU 13/2022 yang di dalamnya mengatur mengenai metode omnibus dan berlaku sejak tanggal 16 Juni 2022. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2022, Presiden menetapkan Perppu 2/2022 yang di dalamnya memuat perbaikan atas kesalahan penulisan dan kutipan dalam merujuk pasal yang sifatnya tidak substansial, sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kemudian Perppu 2/2022 diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang dan setelah menempuh rangkaian proses pembentukan, pada tanggal 31 Maret 2023 diundangkanlah UU 6/2023 yang merupakan hasil revisi pembentuk undang-undang terhadap UU 11/2020. Dengan mencermati sequence waktu tersebut, maka menurut Mahkamah, kedua hal yang diamanatkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang sebagai adressat putusan a quo, yaitu membentuk landasan hukum metode omnibus dan memperbaiki tata cara pembentukan UU 11/2020 sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun berakhir. [3.15.3] Bahwa persoalan selanjutnya yang disampaikan oleh para Pemohon adalah terkait dengan metode revisi UU 11/2020 dengan menggunakan bentuk hukum perppu. Terhadap persoalan tersebut, menurut Mahkamah, perppu merupakan kewenangan konstitusional dan eksklusif yang melekat pada jabatan Presiden. Meskipun kewenangan konstitusional Presiden, namun kewenangan menerbitkan perppu tetap terdapat syarat konstitusional yang harus diperhatikan oleh Presiden dalam menggunakan kewenangan konstitusionalnya yaitu adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada sub-Paragraf [3.14.1] di atas. Artinya, norma konstitusi memang memberikan pilihan kebijakan hukum (diskresi) kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi (presidential leadership legal policy) apakah akan menggunakan perppu atau tidak dalam merevisi UU 11/2020. Apabila langkah yang diambil Presiden adalah dengan menggunakan perppu, maka penilaian subjektivitas Presiden terhadap hal ihwal kegentingan yang memaksa, selanjutnya harus mendapatkan persetujuan DPR. Persetujuan DPR tersebut adalah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sebagai wujud pelaksanaan prinsip checks and balances. Berdasarkan fakta dalam persidangan, terungkap bahwa pertimbangan Presiden untuk mengambil langkah dengan menetapkan Perppu 2/2022 dilakukan terlebih dahulu untuk merevisi UU 11/2020 adalah karena terjadinya krisis global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia akibat situasi geopolitik yang tidak menentu dikarenakan (salah satunya faktor pemicu) adanya Perang Rusia-Ukraina serta ditambah situasi (pasca) krisis ekonomi yang terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang menerpa dunia termasuk Indonesia dan tidak diketahui kapan berakhirnya [vide keterangan tertulis DPR hlm. 11 dan keterangan Ahli Presiden dalam persidangan tanggal 23 358 Agustus 2023]. Sementara di sisi lain juga harus melakukan ikhtiar untuk mempertahankan performa perekonomian negara agar tidak jatuh sebagaimana negara-negara lainnya, sehingga perlu bauran kebijakan yang antisipatif dan solutif sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan UU 11/2020 [vide keterangan tertulis Presiden hlm. 17]. Latar belakang demikian kemudian menjadikan perbaikan UU 11/2020 tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi harus dilakukan dengan cara luar biasa melalui penerbitan perppu oleh Presiden. Dalam hal perbaikan UU 11/2020 dilakukan dengan membuat undang-undang secara biasa (as usual), maka momentum antisipasi atas dampak krisis global yang tidak menentu dan berubah secara cepat, serta kepastian hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dapat hilang atau setidak-tidaknya berkurang, sehingga upaya pemerintah untuk mengambil kebijakan strategis akan terlambat dan ujungnya berisiko bagi perekonomian negara. Hal demikian justru malah akan membawa Indonesia ke dalam situasi krisis dalam negeri yang akan berdampak terjadinya penurunan tingkat perekonomian dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi terganggu, serta terbatasnya penciptaan lapangan kerja, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akibat selanjutnya dapat menimbulkan masalah sosial dan politik. Bahkan situasi tersebut juga akan berdampak langsung tidak hanya pada kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan kelompok masyarakat rentan lainnya karena mereka akan berhadapan langsung dengan dampak ketidakpastian situasi global, tetapi juga pada investor yang merasakan urgensi dalam mencari kepastian hukum untuk mengevaluasi kembali peluang investasi mereka di Indonesia setelah masa sulit yang panjang pasca Covid-19. Selain itu, untuk menghindari timbulnya stagnasi pemerintahan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang juga memerintahkan pemerintah untuk menangguhkan terlebih dahulu pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta pengambilan kebijakan yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020 yang membatasi ruang gerak pemerintah dalam melakukan antisipasi terhadap situasi dan kondisi tersebut. [3.15.4] Bahwa pertimbangan Presiden dalam menetapkan Perppu 2/2022 tersebut kemudian telah dilakukan fungsi pengawasan dan penilaian (review) oleh DPR dan telah menempuh rangkaian proses pembentukan undang-undang di DPR hingga akhirnya mendapatkan persetujuan melalui UU 6/2023 yang merupakan bentuk akhir dari revisi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang terhadap UU 11/2020. Oleh karenanya, Mahkamah menilai, penetapan Perppu 2/2022 a quo merupakan pilihan kebijakan hukum Presiden (presidential leadership legal policy) yang sesuai dengan konstitusi dan merupakan satu kesatuan rangkaian dari upaya pembentuk undang-undang dalam melakukan revisi terhadap UU 11/2020 yang pada akhirnya berujung pada diundangkannya UU 6/2023 sebagai hasil akhir perubahan terhadap UU 11/2020 sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Terlebih, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal 11 UU 12/2011, kedudukan perppu adalah sederajat dengan undang-undang dan materi muatan perppu sama dengan materi muatan undang-undang. Artinya, perbaikan terhadap UU 11/2020 yang dituangkan ke dalam bentuk hukum Perppu 2/2022 yang 359 kemudian telah disetujui oleh DPR menjadi UU 6/2023 adalah memiliki kedudukan dan materi muatan yang sama dengan perbaikan dalam bentuk undang-undang, karena pilihan bentuk hukum, apakah dalam bentuk undang-undang atau perppu adalah domain pembentuk undang-undang dan pada dasarnya telah sesuai atau setidak-tidaknya tidak melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Terlebih, menurut Mahkamah, tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan jaminan kepastian hukum karena proses pembahasan perppu yang menjadi undang-undang justru merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat sekaligus memberikan kepastian hukum dalam negara hukum yang demokratis. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memerintahkan pembentuk undang-undang untuk memperbaiki kembali prosedural formal pembentukan UU 11/2020, bukan dengan menerbitkan perppu adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16.2] Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan para Pemohon adalah berkenaan dengan ketidaksesuaian antara penetapan UU 6/2023 dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, maka pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku pula untuk menjawab dalil para Pemohon a quo. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai UU 6/2023 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan jaminan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.14], Paragraf [3.15] dan Paragraf [3.16] di atas, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion). Terhadap perkara a quo, keempat Hakim Konstitusi tersebut tetap memiliki pendapat yang sama sebagaimana dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 yang telah diucapkan sebelumnya. 360 [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, telah ternyata proses pembentukan UU 6/2023 secara formil tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, UU 6/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil; [4.3] Pemohon II, Pemohon VIII, dan Pemohon XII tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pemohon I, Pemohon III, sampai dengan Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.5] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 361 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 17.41 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih 362 ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah