46/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 46/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Prof. Dr. H.R. Abdussalam Pekerjaan : Pensiunan Polri, Dosen, Peneliti, dan Penulis Alamat : Jalan Joe, Gang H. Salam Nomor 34 RT. 01 RW. 03 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Samsudin Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan HOS Cokroaminoto, Gang Bambu RT 01/RW 07, Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO.SK.024/A-PH/ANP/2019 bertanggal 21 November 2019 yang kemudian diperbaiki dengan Surat Kuasa Khusus NO.SK.027/A-PH/ANP/2020 bertanggal 20 Juli 2020 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2020, memberi kuasa kepada Andi Lala, S.H., M.H., Sainah, S.H., M.H., dan Subadi, S.H., Adavokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 36 RT/RW 001/006 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Pemohon II; 2 [1.2] Membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II; Mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II; Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis Pemohon I dan Pemohon II; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Juni 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 117/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 23 Juni 2020 dengan Nomor 46/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 13 Juli 2020 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2020, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), salah satu telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, liungkungan peradilan tata usaha negera dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 3 terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a). menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU), Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON I DAN PEMOHON II 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution), artinya apabila terdapat Undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya ataupun per ayatnya. 2. Bahwa sebagai pengawal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan Pasal-pasal, ayat-ayat Undang-Undang, agar bersesuaian dengan nilai-nilai Konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal, ayat-ayat Undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal, ayat-ayat yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. 3. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum. 4 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap warga Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon I dan Pemohon II kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang (PUU) Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. 5. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia. b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. c. Badan hukum publik atau privat. d. Lembaga negara. 6. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”. 7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yakni sebagai berikut: a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan Konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oledh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 5 d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian, dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 8. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian undang- undang terhadap UUD 1945, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK. Hal ini sesuai dengan adegium “no taxation without participation” dan 4 sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan Mahkamah Konstitusi “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak Konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang- Undang. 9. Berdasarkan nomor 1 sampai dengan nomor 8 tersebut di atas, bahwa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II adalah: a. pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu a. Perorangan Warga Negara Indonesia. b. Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi atau tidak lagi terjadi. c. pembayar pajak mempunyai hak Konstitusiional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang. III. POSITA A. FAKTA HUKUM 1. FAKTA HUKUM PEMOHON I a. Membuat laporan Polisi pada tanggal 6 Januari 2015 kepada Bareskrim Polri Nomor LP/05/I/2015/Bareskrim tanggal 6 Januari 2015 a.n. pelapor Brigjen Pol (Purn) Prof. DR. H. R. Abdussalam. Kemudian Kabareskrim Polri melimpahkan kepada Kapolda Metro Jaya dengan surat Nomor B/37/Ops/I/2015/Bareskrim tanggal 7 Januari 2016, perihal: Pelimpahan laporan Polisi, dengan 6 tembusan kepada Pemohon. Dengan materi, antara lain: rujukan Laporan Polisi Nomor LP/05/I/2015/Bareskrim tanggal 6 Januari 2015 a.n. pelapor Brigjen Pol (Purn) Prof. DR. H. R. Abdussalam tentang tindak pidana penipuan dan/atau pengelapan dan atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 110 juncto Pasal 98 juncto Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang diduga dilakukan oleh Sdr. Arif Aryanto, MBA, sdr. Ir Rudy Gunawan, Sdr. Amin Maulana dan Sdr. Honny Maitimu, Dengan dasar Laporan Polisi Nomor LP/05/I/2015/Bareskrim tanggal 6 Januari 2015, Penyidik Polda Metro Jaya melakukan proses penyidikan sampai dengan tanggal 13 Juli 2015, Penyidik Polda Metro Jaya mengeluarkan surat Ketetapan Penghentian Penyidik Nomor S.Tap/566/VII/Ditreskrimum, tanggal 13 Juli 2015 tanpa memberi tembusan kepada Pemohon sampai saat ini dengan proses penyidikan sebagai berikut: 1) Termohon berdasarkan SP2HP Nomor B/2518/V/2015/Ditreskrimum, tanggal 7 mei 2015 dan SP2HP Nomor B/4239/VI/2015/Ditreskrimum, tanggal 25 Juni 2015 hanya memanggil para saksi Sdr. Erma, para terlapor dan para ahli yang memberi keterangan meringankan dan menguntungkan terlapor; 2) Termohon mengabaikan keterangan yang diberikan oleh Pemohon sebagai pelapor korban dan copy bukti-bukti dokumen yang telah disampaikan kepada Termohon; 3) Termohon tidak pernah mendatangi tempat kejadian perkara yaitu apartemen Kebagusan City dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan tempat kejadian perkara, yang merupakan syarat utama untuk mengumpulkan bukti-bukti dan meminta keterangan dari para pemilik dan penghuni yang yang tinggal di apartemen Kebagusan City tentang kasus yang dilaporkan oleh Pemohon pelapor korban sampai saat ini; 7 4) Termohon belum melakukan penyitaan bukti-bukti dokumen asli antara lain Sertifikat induk hak guna bangunan yang bermasalah, IMB, pertelaan unit-unit tiap tower, laporan keuangan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, dokumen pembayaran pajak dan dokumen-dokumen pengeluaran biaya pengelolaan apartemen kebagusan City sampai saat ini; 5) Termohon belum melakukan pemanggilan dan pemeriksaan Kepala Badan Pertanahan Nasional kota administrasi Jakarta Selatan untuk mengetahui status tanah, pertelaan unit-unit sebagai dasar pembuatan sertifikat hak milik unit yang sampai saat ini belum diserahkan kepada pembeli sebagai pihak kedua dalam PPJB; 6) Termohon belum melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Kepala Dinas Tata Kota untuk mengetahui IMB dan pertelaan unit-unit tiap tower yang dibangun oleh terlapor sampai saat ini; 7) Termohon belum melakukan pemanggilan dan pemeriksaan Kepada Dinas Perumahan Pemda DKI Jaya untuk mengetahui apakah terlapor memiliki izin Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang melampirkan: sertifikat hak milik tanah, surat keterangan rencana tata kota, gambar rencana tapak, gambar rencana arsitektur yang memuat denah, tampak, dan potongan rumah susun yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun, gambar rencana struktur beserta perhitungannya, gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama beserta kelengkapannya. Bila ada pengubahan fungsi dan pemanfaatannya rumah susun juga ditanyakan apakah terlapor ada izin pengubahan tersebut dengan mengajukan alasan dan usulan pengubahan dengan melampirkan: gambar rencana tapak pengubahannya, gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama beserta pengubahannya 8 dan gambar rencana utilitas umum dan instalasi serta perlengkapannya beserta pengubahannya; 8) Termohon belum memanggil Kepala Dinas Pajak Kota Administrasi Jakarta untuk menanyakan pembayaran jenis pajak apakah termasuk pajak yang dipungut dari para pemilik/penghuni apartemen Kebagusan City yang dibayarkan oleh terlapor; 9) Termohon belum mengajukan surat kepada Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta untuk memohon bantuan melakukan pemeriksaan keuangan pembangunan yang dilakukan oleh terlapor; 10) Termohon belum meminta bantuan akuntan publik untuk melakukan audit investigasi atas laporan keuangan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 yang dibuat oleh terlapor. Penyidik Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan menerapkan Pasal 109 ayat (2) dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Hal tersebut sangat merugikan Pemohon selaku Pelapor. Padahal bertentangan dengan Pasal 1 butir 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan berdasarkan Surat Dirreskrimum Polda Metro jaya kepada Pemohon, Nomor B/3415/VII/2015/Ditreskrimum, tanggal 23 Juli 2015, perihal SP2HP dengan pemberitahuan bahwa penyidikan telah dihentikan karena bukan tindak pidana dan untuk kepastian termohon. Pemohon tanpa diberi tembusan surat Ketetapan Penghentian Penyidik Nomor S.Tap/566/VII/Ditreskrimum, tanggal 13 juli 2015, maka Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan atas penghentian 9 penyidikan terhadap laporan Polisi Pemohon, Nomor LP/05/I/2015/Bareskrim tanggal 6 Januari 2015. Mendapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 88/Pid-Praper/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 06 oktober 2015, dengan amar putusan: M e n g a d i l i : - Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan. - Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/566/VII/2015/ Ditreskrimum, tanggal 13 Juli 2015 tentang Penghentian Penyidikan yang dibuat termohon adalah sah menurut hukum. - Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan praperadilan ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah ) . Dengan pertimbangan hukum: 1) Dalam halaman 82 Putusan no.88/Pid-Praper/2015/PN. Jkt.Sel, menyebutkan, menimbang bahwa atas keberatan yang diajukan Pemohon tersebut, hakim Praperadilan berpendapat bahwa termohon sebagai lembaga yang diberi kewenangan negara untuk melakukan penyidikan, telah mempunyai pedoman dan panduan tertentu untuk nelakukan tugas dan fungsinya sebagai penyidik dan hasil penyidikannya, Termohon berwenang, untuk membuat surat pendapat hukum melanjutkan atau menghentikan suatu penyidikan. 2) Dalam halaman 83 putusan no.88/Pid-Praper/2015/PN.Jkt.Sel, menyebutkan menimbang bahwa dari terbukti T-23, T-24 terbukti bahwa Termohon pada akhirnya melalui Dirreskrimum Polda Metro Jaya telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.PPP/566/VII/2015/ Ditreskrimum yang dilanjutkan dengan Surat Ketetapan Penghentian, atas laporan Pemohon sebagaimana terdaftar dalam laporan Polisi Nomor LP/05/01/205/Bareskrim tanggal 06 Januari 2015 sebagai wujud dari kehati-hatian Termohon, sebelumnya telah melakukan gelar perkara atas laporan 10 terjadinya perbuatan pidana sebagaimana yang dilaporkan Pemohon tersebut dan juga dengan Penghentian Penyidikan tersebut, telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI jakarta (bukti T-25), sehingga perbuatan termohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. 3) Dalam halaman 84 Putusan No.88/Pid-Praper/2015/ PN.Jkt Sel, menyebutkan menimbang bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, pengadilan menilai bahwa perbuatan Termohon untuk menghentikan Penyidikan , karena tidak cukup bukti dalam perkara ini adalah tidak bertentangan dengan hukum, sehingga penghentian penyidikan tersebut adalah sah menurut hukum. Dari tiga menimbang hakim Praperadilan dalam halaman 82, halaman 83 dan halaman 84 tersebut adalah penyelundupan hukum dengan sengaja yang dilakukan oleh Hakim Praperadilan. Karena telah memberikan justifikasi (pembenaran) terhadap Termohon yang telah menyalahgunakan wewenang melakukan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu digunakan untuk meringankan dan menguntungkan terlapor dalam upaya menghilangkan unsur- unsur Pasal Pidana yang disangkakan/didakwakan terhadap terlapordengan mengambil keterangan para terlapor, para saksi dan ahli yang meringankan dan menguntungkan terhadap terlapor tanpa melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara di apartemen Kebagusan city dan tanpa melakukan penyitaan bukti- bukti dokumen asli. Sedangkan prosedur yang dilakukan oleh termohon yang dijadikan pertimbangan Hakim Praperadilan bahwa penghentian penyidikan tersebut adalah sah menurut hukum merupakan tindakan pembenaran (justifikasi) yang bersifat subyektif (berpihak), karena proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon bertentangan dengan Pasal 1 angka 5 KUHAP, Pasal 1 angka 2 KUHAP, Pasal 102 ayat (1), ayat (3) KUHAP dan menerapkan Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Oleh karena itu hakim 11 Praperadilan dalam pertimbangan hukum merupakan tindakan penyelundupan hukum. Dengan dasar pertimbangan hukum Hakim Praperadilan yang merupakan tindakan penyelundupan hukum, maka Pemohon mengajukan Permohonan peninjauan kembali kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Januari 2016. Dasar hukum yang digunakan penulis dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali tersebut berdasarkan pada Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana-Cakra. Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung yang diselenggarakan pada tanggal 10 s/d 20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung R. I. diikuti para Hakim Agung dan Penitera Pengganti Kamar Pidana, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut: Permasalahan: Apakah permohonan PK dapat diajukan terhadap putusan Praperadilan?. Hasil Rumusan Hukum Pleno Kamar: Peninjauan Kembali terhadap Praperadilan tidak diperbolehkan kecuali dalam hal ditemukan indikasi penyeludupan hukum. Pada tanggal 5 Oktober 2018, Penulis telah mendapat pemberitahuan isi Putusan Peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 39 PK/PID/2016 dengan majelis Hakim Peninjauan Kembali terdiri dari DR. Salmar Luthan, S.H., M.H., Sebagai Ketua Majelis, Desnayeti S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Anggota dengan Panitera Pengganti A. Bondan, S.H., M.H., dengan amar Putusan: M e n g a d i l i : - Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Prof. DR. H. R. Abdussalam tersebut. 12 - Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam Pertimbangan hukum sebagai berikut: Bahwa permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/pemohon tersebut tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 1) Bahwa Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) menyebutkan sebagai berikut: “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) tersebut disimpulkan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan yang memuat pemidanaan dan pemeriksaan perkaranya telah memasuki substansi materi pokok perkara, sedangkan putusan praperadilan bukan putusan yang memuat pemidanaan dan pemeriksaan perkaranya belum masuk pada substansi pokok perkara. 2) Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- IX/2011 menentukan bahwa putusan praperadilan mempunyai kekuatan mengikat pada peradilan tingkat pertama (tidak ada upaya hukum). 3) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut permohonan peninjauan kembali/pemohon tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima. 4) Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan kembali/pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada pemohon 13 peninjauan kembali/pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali. 5) Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hukum dalam amar putusan majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 39 PK/PID/2016 dengan majelis Hakim Peninjauan Kembali terdiri dari DR. Salmar Luthan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Desnayeti SH, MH dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., Mhum., sebagai Hakim Agung anggota dengan Panitera Pengganti A. Bondan, S.H., M.H., tersebut, Bahwa majelis Hakim Peninjauan kembali Mahkamah Agung memiliki moral dan intelektual sangat rendah. Karena Penulis tidak mungkin mengajukan Permohonan peninjauan kembali bila tidak mempunyai dasar hukum dalam pengajuan peninjauan kembali terhadap Putusan Hakim Praperadilan Pengadilan Jakarta Selatan, Nomor 88/Pid.Praper/2015/Jkt.Sel, tanggal 06 Oktober 2015, diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Oktober 2015. Dasar hukum Penulis dalam pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Putusan Hakim Praperadilan Pengadilan Jakarta Selatan, Nomor 88/Pid.Praper/2015/Jkt.Sel, tanggal 06 Oktober 2015 tersebut di atas, diabaikan dan tidak dijadikan pertimbangan hukum sama sekali oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung maka menghasilkan amar putusan yang sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali yang diperlakukan tidak adil. Seharusnya Pemohon sebagai korban 14 Pelapor adalah pemilik dan penghuni satuan rumah susun mendapat perlindungan hukum dari penegak hukum terutama Yudikatif dari perbuatan sewenang-wenang pengembang/developer pembangunan satuan rumah susun. Ternyata Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung telah menerapkan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata terhadap Termohon yang memiliki kekuatan ekonomi. Seharusnya berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP, berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. b. Dengan berdasarkan tembusan Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Nomor R/1529/II/2020/Ditreskrimum, tanggal 29 Februari 2020, perihal Pemberitahuan penghentian Penyidikan, tanpa surat ketetapan penghentian penyidikan, karena Pelapor sampai saat ini tidak mendapat surat ketetapan. Pelapor mengajukan Praperadilan pada tanggal 12 Maret 2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan sebagai Pemohon: 1) Pada tanggal 18 Maret 2020, Pemohon mendapat panggilan, No. 28/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel menghadap di persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 jam 10.00. Pelapor menghadap di persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, jam 10.00 sampai jam 12.00 termohon tidak hadir, maka Hakim tunggal Toto Ridarto, S.H, M.H., dan Panitera M Yusuyf S, S.T., S.H., M.H. menetapkan sidang ditunda pada hari Senin tanggal 20 April 2020, jam 10.00.Pada hari senin tanggal 20 April 2020 jam 10.00, Hakim Toto Ridarto, S.H., M.H. dan Panitera Pengganti Yusuf S, S.T., S.H., M.H. menyidangkan Praperadilan dengan kehadiran Pemohon dan kuasa hukum Termohon dengan melakukan tindakan sebagai berikut: a) dengan meminta surat tugas dan kuasa hukum kepada termohon dan kuasa hukum termohon maju kedepan dengan mengajukan berkas surat, seharusnya secara 15 formal Pemohon diundang untuk memeriksa berkas surat yang diajukan kepada Hakim, ternyata Hakim tidak melakukan hal tersebut, walaupun diprotes oleh Pemohon dan protes pemohon diabaikan. b) Hakim Toto Ridarto, S.H., M.H. langsung menetapkan tahap tahap persidangan sebagai berikut: (1) hari selasa tanggal 21 April 2020 mengajukan jawaban atas permohonan Praperadilan Pemohon, (2) Hari Rabu tanggal 22 April 2020, tidak perlu mengajukan replik dan duplik, Pemohon mengajukan bukti-bukti, tapi Pemohon tetap akan mengajukan Tanggapan atas Jawaban Termohon bersamaan dengan pengajukan bukti-bukti, (3) Hari kamis tanggal 23 April 2020, kuasa hukum termohon mengajukan bukti-bukti, (4) Hari Jumat 24 April 2020, pembacaan Putusan. Pemohon protes bahwa hari libur puasa pertama yang menetapkan pemerintah pusat dan keberatan langsung pembacaan putusan, maka sebelum pembacaan, maka pemohon tetap mengajukan kesimpulan pemohon. (5) dengan adanya protes pemohon, maka Hakim Toto Ridarto, S.H., M.H. menetapkan hari senin tanggal 27 April 2020 pengajuan kesimpulan, (6) Hari selasa tanggal 28 April 2020 pembacaan putusan oleh Hakim Toto Ridarto, S.H., M.H. Berdasarkan tahap-tahap persidangan yang ditetapkan oleh Hakim Toto Ridarto, S.H., M.H. terdapat bukti keberpihakan kepada Termohon. c) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 28/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel, tanggal 28 April 2020 yang dibacakan oleh Hakim Toto Ridarto, S.H., M.H., dengan amar putusan: ------Mengadili : ---- - Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon. - Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Nihil. 16 1) Dengan amar putusan tersebut, terdapat bukti bahwa Hakim Toto Ridarto, S.H., M.H. keberpihakan kepada Termohon pada pertimbangan hukum Hakim dengan tidak melaksanakan ketentuan Jurisprodensi Putusan Mahkamah Agung R. I, Nomor: 18 PK/PID/2009 yang dalam amar putusannya intinya menyatakan yang jadi pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrasi dan tidak melaksanakan ketentuan KUHAP sebagai berikut: a) Termohon memanipulasi keterangan, yang tidak pernah Pemohon menyatakan baik dalam Permohonan pengajuan Praperadilan pada tanggal 12 Maret 2020, tanggapan atas jawaban Termohon dan pengajuan bukti-bukti pemohon tanggal 23 April 2020 maupun dalam kesimpulan pemohon tanggal 27 April 2020, yaitu: “Bahwa dalil pemohon yang menyatakan Termohon seolah-olah lalai dalam melakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan” terdapat pada halaman 17 alenia 2 dari bawah, halaman 19 alenia bawah dan halaman 20 alenia atas, halaman 20 alenia 2 dari atas, halaman 20 alenia 2 dari bawah, halaman 31 alenia 2 dari atas, halaman 31 alenia 2 dari atas dalam putusan ini. b) Termohon memanipulasi keterangan yang tidak pernah Pemohon menyatakan baik dalam Permohonan pengajuan Praperadilan pada tanggal 12 Maret 2020, tanggapan atas jawaban Termohon dan pengajuan bukti-bukti pemohon tanggal 23 April 2020 maupun dalam kesimpulan pemohon tanggal 27 April 2020, yaitu: “menyatakan Surat Ketetapan, Nomor: TAP//II/2020/Ditreskrimum, tanggal Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah (sampai saat ini pemohon belum menerimanya), terdapat pada halaman 6 alenia 2 dari atas dalam putusan ini. Yang benar Pemohon “menyatakan Surat Ketetapan Nomor: TAP//II/2020/Dit.Reskrimum, tanggal Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah. (sampai dengan saat ini Pemohon belum menerimanya)” terdapat pada halaman 7 17 alenia 2 dari bawah dalam putusan ini dan dalam Permohonan pengajukan Praperadilan pada tanggal 12 Maret 2020, terdapat pada halaman 7 alenia 2 dari bawah. c) Termohon tidak melaksanakan dan Melanggar KUHAP Pasal 38 ayat (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat (2) dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melkukan penyitaan hanya benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Karena Termohon telah menerbitkan Surat perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/1898/VIII/2016/Dit.Reskrimum, tanggal 5 Agustus 2016, tanpa adanya kelengkapan administrasi: 1. Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan 2. Berita acara penyitaan baik dalam putusan ini, Jawaban Termohon, tanggal 21 April 2020 maupun dalam pengajuan bukti-bukti Termohon pada tanggal 23 April 2020. d) Termohon bukan melakukan penyitaan, tetapi menerima bukti - bukti surat pada waktu diambil keterangan dalam berita acara pemeriksaan baik dari Pemohon, Terlapor, dan para saksi Sdr. Rudi Gunawan, Sdr. Axel Wirabudhi Ubhakti, maupun saksi Sdr. Muhamad Sahlan, AK terdapat pada halaman 12 sampai dengan halaman 14 dalam putusan ini. e) Termohon dalam melakukan gelar perkara baik biasa maupun khususyang terdapat pada halaman 14 dan halaman 15 butir No.13, No.14, No 15. Dan No 16 dalam putusan ini, (tidak pernah mengundang Pemohon). f) Pada halaman 15 butir No 17. Dalam putusan ini Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, nomor: SPPP/653/II/2020/ Dit.Reskrimum, tanggal 29 Februari 2020 (tidak dijadikan sebagai rujukan dalam Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Nomor R/1529/II/2020/Ditreskrimum, tanggal 29 18 Februari 2020, perihal: Pemberitahuan penghentian Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta dan Pemohon tidak pernah menerima SPPP tersebut ) dan Surat Ketetapan: S.Tap/607/II/2020/Dit.Reskrimum, tanggal 29 Februari 2020. (dalam rujukan Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Nomor R/1529/II/2020/Ditreskrimum, tanggal 29 Februari 2020, perihal: Pemberitahuan penghentian Penyidikan, tanpa nomor dan tanpa tanggal dan Pemohon tidak penerima surat ketetapan tersebut). g) Pada halaman 26 dalam menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dibubuhi materi cukup dan telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti T-33, T -35, T – 37, T – 39, T – 40, T – 42 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya (karena Termohon belum melakukan penyitaan bukti surat aslinya dari Tempat kejadian perkara di Apartemen Kebagusan City sampai saat dihentikan penyidikan). h) Pada halaman 28 dalam Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Hakim berpendapat bahwa apa yang dimintakan Pemohon mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan dengan terbitnya: Surat Ketetapan: S.Tap/607/II/2020/Dit.Reskrimum, tanggal 29 Februari 2020 (bukti T–30), Surat Perintah Penghentian Penyidikan, nomor: SPPP/653/II/2020/ Dit.Reskrimum, tanggal 29 Februari 2020 (Bukti T–29) dan Surat Nomor R/1529/II/2020/Ditreskrimum, tanggal 29 Februari 2020 9bukti T–31 = P–1) yang masing- masingnya dikeluarkan oleh Termohon menjadi materi Praperadilan adalah tidak benar yang diminta pemohon sesuai dengan Petitum yang terdapat pada permohonan pengajuan Praperadilan tanggal 12 Maret 2020 ,sebagai berikut: a. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. b. Menyatakan Surat Ketetapan, Nomor TAP//II/2020/Ditreskrimum, tanggal Februari 2020 yang dikeluarkan termohon adalah tidak sah. (sampai saat ini Pemohon belum menerimanya). 19 c. Memerintahkan kepada termohon untuk segera melanjutkan proses penyidikan dan tidak ada alasan sebagai dasar untuk menghentikan penyidikan. d. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan sidang Praperadilan ini. i) Pada halaman 30 dalam menimbang, bahwa telah melakukan penyelidikan (bukti T–3) yaitu Surat Perintah Penyelidikan No. Sp.Tugas/2575/VIII/2016/Dit.Reskrimum, tanggal 1 Agustus 2016, antara lain pengumpulan pemeriksaan saksi, antara lain Haslinda, Delon, Honny Maitimu (bukti T – 4, 5, 6) dan selanjutnya setelah gelar perkara (Bukti – 8) Termohon menaikkan ke tahap Penyidikan dengan Bukti T -10) (surat periuntah penyidikan No. Sp.Sidik/4150/VII/2016/Dit.Reskrimum. tanggal 5 Agustus 2016) Adalah rekayasa Termohon yang memiliki wewenang untuk membuat bukti formal. Tetapi terbukti Termohon tidak melaksanakan Pasal 102 ayat (1) KUHAP, penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristewa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Artinya Termohon wajib segera mendatangi tempat kejadian perkara di apartemen Kebagusan City. Pasal 102 ayat (3) KHAP, terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) Penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum. Artinya Termohon wajib membuat berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara di apartemen kebagusan City sesuai dengan laporan polisi Pemohon. Ternyata Termohon tidak melaksanakan dan melanggar Pasal 102 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP.Karena kelengkapan administrasi tersebut tidak ada dalam pengajuan b ukti Termohon yang diajukan dalam sidangan pada tanggal 23 April 2020. j) Pada halaman 30 dalam menimbang bahwa Termohon juga mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan tanggal 5 Agustus 2016 (Bukti – 23). Bukti tersebut bukti rekayasa yang dibuat oleh 20 termohon, karena tidak didukung dengan kelengkapan administrasi: (1). Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan (2). Berita acara penyitaan sesuai dengan Pasal 38 KUHAP. k) Pada halaman 32 dalam menimbang bahwa dengan demikian penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, nomor: SPPP/653/II/2020/ Dit.Reskrimum, tanggal 29 Februari 2020 (Bukti T – 29) yang dikeluarkan Termohon dengan alasan karena perkara dimaksud tidak terdapat cukup bukti sudah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, inilah bukti keberpihakan Hakim kepada Termohon. Pada halaman 33 dalam menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa tindakan Termohon yang melakukan penghentian penyidikan dengan menerbitkan surat perintah Penghentian Penyidikan, nomor: SPPP/653/II/2020/ Dit.Reskrimum, tanggal 29 Februari 2020 adalah sudah tepat dan benar dan sah oleh karenanya permintaan Praperadilan oleh Pemohon harus ditolak seluruhnya. Karena perbuatan Termohon dalam melakukan proses penyidikan telah berlangsung tiga tahun tiga bulan, padahal dalam Pasal 102 ayat (1) dan ayat (3) wajib segera, maka Termohon membuat rekayasa bukti formal sesuai wewenang yang diberikan oleh KUHAP, yang terdiri dari: (1) Surat Perintah Penyelidikan No. Sp.Tugas/2575/VIII/2016/Dit.Reskrimum, tanggal 1 Agustus 2016, (2) surat perintah penyidikan No.Sp.Sidik/4150/ VII/2016/Dit.Reskrimum.tanggal 5 Agustus 2016. (3) Surat perintah Penyitaan, Nomor: SP.Sita/1898/VIII/2016/ Dit.Reskrimum, tanggal 5 Agustus 2016, (4) Surat Ketetapan: S.Tap/607/II/2020/Dit.Reskrimum, tanggal 29 Februari 2020 (5) Surat Perintah Penghentian Penyidikan, nomor: SPPP/653/II/2020/ Dit.Reskrimum, tanggal 29 Februari 2020. Karena bukti rekayasa yang dibuat oleh Termohon tersebut tidak didukung dengan kelengkapan administrasi yaitu: (1) Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan (2) Berita acara penyitaan bukti-bukti surat asli yang tidak diajukan dalam sidang pengadilan 21 dan diajukan bukti surat foto copy tanpa materai dan tanpa legalisir, melanggar Pasal 38 KUHAP, (3) berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara di apartemen kebagusan City melanggar Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yang tidak diajukan oleh termohon baik dalam pengajuan bukti sebanyak 43 bukti surat maupun diajukan dalam sidang. 2) Hasil Penelitian Pemohon terhadap bukti surat yang diajukan oleh Termohon baik pangajuan bukti surat sebanyak 43 (Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 43) pada tanggal 23 April 2020 maupun dalam sidang pengadilan sebagai berikut: a) Dalam daftar bukti Termohon, Tidak ditemukan bukti Termohon melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara di apartemen Kebagusan City. Dengan demikian Termohon telah melanggar Pasal 102 ayat (1) KUHAP, Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segara melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan yaitu mendatangi tempat kejadian perkara di apartemen Kebagusan City. b) Tidak melaksanakan Pasal 102 ayat (3) KUHAP, terhadap tindakan yang dilakukan tersebut ayat (1) dan ayat (2) Penyelidik wajib memnbuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sedaerah hukum. Penyidik wajib membuat Berita Acara pemeriksaan di tempat kejadian Perkara di Apartemen Kebagusan City. Dalam Daftar Bukti termohon tersebut tidak ditemukan. c) belum melakukan penyitaan terhadap Berita Acara Serah Terima Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Kebagusan City Jakarta Selatan periode 2013 – 2016 Kepada Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Kebagusan City Jakarta Selatan periode 2017 – 2020, pada hari Jumat 02 juni 2017 bertempat di ruang rapat PPPSRS Kebagusan City Jln Baung Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang bertandatangan di 22 bawah ini. Nama: Honny Maitimu, Jabatan Ketua pengurus PPPSRS Kebagusan City periode 2013-2016, alamat: Apartemen Kebagusan City Tower A. sebagai Pihak Pertama, sebagai pihak yang menyerahkan jabatan kepada: Nama: Purnomo Ananto, Jabatan: Dosen/Wiraswasta, alamat: Apartemen Kebagusan City Tower A sebagai Pihak kedua bertindak untuk dan atas nama Ketua Dewan Pengurus terpilih PPPSRS Kebagusan City periode tahun 2017-2020 sebagai pihak yang menerima jabatan. (Dalam daftar bukti Pemohon terdapat pada Bukti P – 12). d) belum melakukan penyitaan dokumen Laporan Auditor Independent Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti, No. LAP 17/BAMS-M/P3SRS/IV/2018, tanggal 27 April 2018, dengan penilaian: Basis untuk opini wajar dengan pengecualian bahwa Auitor tidak meyakini saldo piutang anggota (iuran Pengelolaan Lingkungan), saldo hutang Sinking Fund dan dana titipan sementara, karena system pengendalian internal dan kelengkapan data yang kurang sempurna, juga tidak meyakini besarnya saldo awal dari sisa asset bersih Entitas, yaitu: 1. Pajak air tanah januari 2017-mei 2017 belum terbayarkan sebesar Rp 893.032.948. 2. PPn (Januari 2016-mei 2017) belum terbayarkan sebesar Rp 1.812.665.638,-3. Dana Sinking Fund (januari 2016- mei 2017) belum dipisahkan sebesar Rp 1.149.123.932,34 (Dalam Bukti Pemohon terdapat dalam BUKTI P – 13). e) belum melakukan penyitaan bukti dokumen-dokumen asli yang berada di tempat kejadian perkara di apartemen Kebagusan City yang tidak diajukan dalam sidang Pengadilan, yang diajukan oleh termohon hanya bukti dokumen fotocopy yang diterima dari pada saksi-saksi yang telah diambil keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi- saksi, terdapat dalam daftar bukti T - 31 sampai dengan Bukti T - 40. f) Dalam daftar Bukti Termohon yaitu Bukti T - 12. Berita acara Pemeriksaan saksi sdr. Prof. Dr. H. R. Abdussalam, Pemohon meneliti materi pemeriksaan yang diberikan, antara lain: (1) 23 Obyek perkara dalam laporan Auditor Independent mengenai Laporan keuangan PPPSRS Kebagusan City untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dinyatakan tidak dipertanggungjawabkan (disclaimer) terutama dalam beban administrasi dan umum pada pos sumbangan sebesar Rp 673.142.964,- hasil pemeriksaan satuan kerja bahwa pengeluarannya tidak didukung dengan bukti dokumen dan menyimpang dari program kerja PPPSRS Kebagusan City dan sdr. Honny Maitimu selaku ketua PPPSRS Kebagusan City sampai saat ini tidak menunjukkan bukti dokumen (2) Obyek perkara dari penerimaan dari service parking yang dalam audit tahun buku 2015 hanya bernilai Rp 13.900.000,- Sedangkan pada tahun 2014 pendapatan service parking adalah Rp 940.415.400,- Hasil pemeriksaan satuan kerja bahwa semua bukti dokumen tidak ada dan sdr.Honny Maitimu selaku Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan City tidak dapat menunjukan bukti dokumen sampai saat ini. (3) Obyek perkara penerimaan hasil kontrak kerjasama dengan provider-provider dalam laporan audit 2015 adalah nihil. Sementara tahun 2014 sebesar Rp 235.599.828,-. Sdr. Honny Maitimu tidak menjelaskan mengenai hasil kontrak kerjasama provider-provider dengan pendapatan tahun 2015 adalah nihil. (4) Melakukan Penangkapan dan penahanan terhadap Sdr. Honny Maitimu sebagai terpidana. Karena telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Materi keterangan saksi yang diberikan sesuai dengan fotocopy bukti dokumen yang diserahkan kepada pemeriksa, terdapat dalam daftar bukti Termohon yaitu Bukti T – 40, tanpa tanda terima. g) Dalam daftar Bukti Termohon yaitu Bukti T - 13. Berita Acara pemeriksaan saksi sdr. Ahwan Hasyim, S.E., MBA, Pemohon meneliti materi pemeriksaan yang diberikan, antara lain: (1) Dalam laporan Auditor Independent mengenai Laporan keuangan PPPSRS Kebagusan City untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dinyatakan tidak dipertanggungjawabkan 24 (disclaimer) terutama dalam beban administrasi dan umum pada pos sumbangan sebesar Rp 673.142.964,- hasil pemeriksaan satuan kerja bahwa pengeluarannya tidak didukung dengan bukti dokumen dan menyimpang dari program kerja PPPSRS Kebagusan City dan Sdr. Honny Maitimu selaku ketua PPPSRS Kebagusan City sampai saat ini tidak menunjukkan bukti dokumen. (2) Penerimaan dari service parking yang dalam audit tahun buku 2015 hanya bernilai Rp 13.900.000,- Sedangkan pada tahun 2014 pendapatan service parking adalah Rp 940.415.400,- Hasil pemeriksaan satuan kerja bahwa semua bukti dokumen tidak ada dan sdr.Honny Maitimu selaku Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan City tidak dapat menunjukan bukti dokumen sampai saat ini. 3) penerimaan hasil kontrak kerjasama dengan provider-provider dalam laporan audit 2015 adalah nihil. Sementara tahun 2014 sebesar Rp 235.599.828,-. Sdr. Honny Maitimu tidak menjelaskan mengenai hasil kontrak kerjasama provider-provider dengan pendapatan tahun 2015 adalah nihil. Materi keterangan saksi yang diberikan sesuai dengan fotocopy bukti dokumen yang diserahkan kepada pemeriksa, tetapi sayang tidak terdapat dalam daftar bukti Termohon. h) Dalam Daftar Bukti Termohon yaitu Bukti T. 14. Berita Acara pemeriksaan saksi Sdr. Ir. Amin Maulana, Pemohon meneliti materi pemeriksaan yang diberikan, antara lain: (1) Bahwa pengeluaran keuangan sepenuhnya ada di PPPSRS, sehingga PT.PPM hanya digunakan sebagai penerima pendapatan (cash in) dan pembayaran melalui cek PT.PPM yang sudah disetujui pengeluarannya oleh PPPSRS. (2) Bahwa sesuai dengan penunjukan satker oleh PPPSRS, msks informasi yang disampaikan kepada satker adalah informasi yang sebenar- benarnya yang PT. PPM lakukan selama ini dan semuanya tertulis. (3) Bahwa isi surat jawaban PPPSRS kepada satker mengenai penggunaan dana adalah tidak menjawab substansi isi surat yang dimaksud, tetapi menyalahkan PT.PPM yang tidak mempunyai kewenangan pengeluaran uang seperti surat-surat 25 yang PPPSRS berikan, yang tentunya bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya. (4) Sesuai perjanjian BAKB, pasal 1 ayat 2 mengenai kewajiban PPPSRS untuk membayar pajak terhutang PT.PPM sebesar Rp 89.165.750,- belum dibayarkan oleh PPPSRS Kebagusan City.Keterangan tersebut sesuai dengan dokumen yang diserahkan kepada Pemeriksa. Ternyata fotocopy dokumen tidak ada dalam daftar bukti Termohon. Materi keterangan saksi yang diberikan sesuai dengan fotocopy bukti dokumen yang diserahkan kepada pemeriksa, tetapi sayang tidak terdapat dalam daftar bukti Termohon. i) Dalam Bukti Termohon yaitu Bukti T. 16. Berita Acara pemeriksaan saksi sdr. Sandy Thedianto, Pemohon meneliti materi pemeriksaan yang diberikan, antara lain: (1) Dalam laporan Auditor Independent mengenai Laporan keuangan PPPSRS Kebagusan City untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dinyatakan tidak dipertanggungjawabkan (disclaimer) terutama dalam beban administrasi dan umum pada pos sumbangan sebesar Rp 673.142.964,- hasil pemeriksaan satuan kerja bahwa pengeluarannya tidak didukung dengan bukti dokumen dan menyimpang dari program kerja PPPSRS Kebagusan City dan Sdr. Honny Maitimu selaku ketua PPPSRS Kebagusan City sampai saat ini tidak menunjukkan bukti dokumen. (2) Penerimaan dari service parking yang dalam audit tahun buku 2015 hanya bernilai Rp 13.900.000,-. Sedangkan pada tahun 2014 pendapatan service parking adalah Rp 940.415.400,- Hasil pemeriksaan satuan kerja bahwa semua bukti dokumen tidak ada dan sdr.Honny Maitimu selaku Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan City tidak dapat menunjukan bukti dokumen sampai saat ini. 4). penerimaan hasil kontrak kerjasama dengan provider-provider dalam laporan audit 2015 adalah nihil. Sementara tahun 2014 sebesar Rp 235.599.828,-. Sdr. Honny Maitimu tidak menjelaskan mengenai hasil kontrak kerjasama provider-provider dengan pendapatan tahun 2015 adalah nihil.Materi keterangan saksi yang diberikan sesuai dengan 26 fotocopy bukti dokumen yang diserahkan kepada pemeriksa, tetapi sayang tidak terdapat dalam daftar bukti Termohon. j) Dalam Bukti Termohon yaitu Bukti T. 18. Berita Acara pemeriksaan saksi sdr. Ir. Maurits Pasaribu, Pemohon meneliti materi pemeriksaan yang diberikan, antara lain: (1) Dalam laporan Auditor Independent mengenai Laporan keuangan PPPSRS Kebagusan City untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dinyatakan tidak dipertanggungjawabkan (disclaimer) terutama dalam beban administrasi dan umum pada pos sumbangan sebesar Rp 673.142.964,- hasil pemeriksaan satuan kerja bahwa pengeluarannya tidak didukung dengan bukti dokumen dan menyimpang dari program kerja PPPSRS Kebagusan City dan sdr. Honny Maitimu selaku ketua PPPSRS Kebagusan City sampai saat ini tidak menunjukkan bukti dokumen. (2) Penerimaan dari service parking yang dalam audit tahun buku 2015 hanya bernilai Rp 13.900.000,-. Sedangkan pada tahun 2014 pendapatan service parking adalah Rp 940.415.400,- . Hasil pemeriksaan satuan kerja bahwa semua bukti dokumen tidak ada dan sdr.Honny Maitimu selaku Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan City tidak dapat menunjukan bukti dokumen sampai saat ini. 3) penerimaan hasil kontrak kerjasama dengan provider-provider dalam laporan audit 2015 adalah nihil. Sementara tahun 2014 sebesar Rp 235.599.828,-. Sdr. Honny Maitimu tidak menjelaskan mengenai hasil kontrak kerjasama provider-provider dengan pendapatan tahun 2015 adalah nihil. Materi keterangan saksi yang diberikan sesuai dengan fotocopy bukti dokumen yang diserahkan kepada pemeriksa, tetapi sayang tidak terdapat dalam daftar bukti Termohon. k) Bahwa keterangan yang diberikan pada daftar bukti Termohon yaitu : Bukti T – 12, Bukti T -13, Bukti T – 14, Bukti T – 16 dan Bukti T – 18 terdapat kesesuaian keterangan bahwa sdr Honny Maitimu melakukan tindak pidana Penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP atau tindak pidana penggelapan dalam Jabatan melanggar Pasal 374 KUHP. 27 l) Dalam daftar Termohon yaitu Bukti T – 23, Surat Perintah Penyitaan adalah bukti rekayasa karena dalam pasal 38 ayat (1) KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ternyata dalam daftar bukti termohon, tidak terdapat bukti Surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan tidak terdapat bukti Berita Acara Penyitaan. m) Dalam daftar bukti Termohon yaitu Bukti T – 29 Surat perintah penghentian penyidikan Nomor SPPP/653/II/2020 /Dit Reskrimum, tanggal 29 Februari 2020 dan Bukti T – 30 Surat Ketetapan Nomor S.TAP/607/II/2020/Dit.Reskrimum. tanggal 29 tentang penghentian penyidikan adalah bukti rekayasa. Karena Bukti T – 29 Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Nomor: SPPP/653 /II/2020/Dit Reskrimum, tanggal 29 Februari 2020 (Pemohon selaku Pelapor sampai saat ini belum menerimanya). tidak dijadikan rujukan dalam surat Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Nomor R/1529/II/RES.1.11/2020/Ditreskrimum, tanggal 29 Februari 2020 dan Bukti T – 30, Surat Ketetapan nomor: S.Tap/607/II/2020/Dit.Reskrimum, tanggal 29 Februari 2020 tentang penghentian penyidikan tidak pakai nomor dan tanpa tanggal dalam rujukan suratnya (penghentian Penyidikan telah berlangsung selama 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) bulan).Karena Pemohon 1 sebagai Pelapor adalah mantan Penyidik baik di Polri, Penyidik KOPKAMTIB (977-1978), maupun Penyidik Tindak Pidana Korupsi dibawa langsung oleh Jaksa Agung RI ( 1979- 1980). n) Dalam daftar Bukti termohon yaitu Bukti T – 31 Surat pemberitahuan Penghentian penyidikan, hasil penelitian Pemohon waktu dokumen asli diajukan dalam sidang, ternyata rujukan e. surat tersebut sudah diberi nomor dan tanggal. Sedangkan Pemohon menerima surat dalam rujukan antara lain: Surat Ketetapan, Nomor TAP//II/2020/Ditreskrimum, tanggal Februari 2020, tanpa nomor dan tanpa tanggal serta pemohon sebagai pelapor sampai saat ini belum terima surat ketetapan 28 tersebut. Dengan demikian termohon telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 266 KUHP. o) Dalam daftar bukti termohon dari Bukti T – 32 sampai dengan Bukti T – 42 adalah bukti rekayasa yang diajukan dalam sidang hanya berupa bukti fotocopy tanpa didukung dengan bukti aslinya, tanpa materai dan tanpa dilegalisir. Karena bukti surat tanda Penerimaan dalam Bukti T – 32, Bukti T- 34, Bukti T – 36, Bukti T – 38, Bukti T – 41 dibuat pada tahun 2020 dan bundel bukti surat yang diterima dari Pemohon Bukti T – 40 tidak dibuat surat tanda penerimaan. Sedangkan bundel Bukti surat yang diperoleh dari saksi-saksi yang diambil keterangan diserahkan pada tahun 2017 pada saat diambil keterangan oleh pemeriksa yaitu Bukti T – 33, Bukti T – 35, Bukti T – 37, Bukti T – 39 dan Bukti T – 40. Seharusnya semua bundel Bukti surat yang diterima dari Para saksi-saksi tersebut dibuatkan Laporan Audit Investigasi, ternyata Termohon tidak membuat laporan Audit Investigasi sampai saat ini. Hal tersebut sesuai dengan pengalaman Pemohon sebagai Pelapor adalah mantan Penyidik baik di Polri, Penyidik KOPKAMTIB (977-1978), maupun Penyidik Tindak Pidana Korupsi dibawa langsung oleh Jaksa Agung RI (1979-1980). p) Dalam daftar bukti Termohon yaitu Bukti T – 43 Putusan Praperadilan, Nomor 88/Pid.Praper/ 2015/PN.Jkt.Sel , tidak ada kaitan dengan laporan Polisi, Nomor LP/3629/VII/2016/ PMJ/Ditreskrimumm tanggal 31 Juli 2016, yang dalam proses penyidikan telah berlangsung selama 3(tiga) tahun 3 (tiga) bulan baru dihentikan tanpa melakukan: (1) pemeriksaan tempat kejadian perkara di apartemen Kebagusan City. Dengan demikian Termohon telah melanggar Pasal 102 ayat (1) KUHAP, Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segara melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan yaitu mendatangi tempat kejadian perkara di apartemen Kebagusan City. (2) Dalam Bukti Termohon sesuai 29 Pasal 102 ayat (3) KUHAP, terhadap tindakan yang dilakukan tersebut ayat (1) dan ayat (2) Penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sedaerah hukum. Penyidik wajib membuat Berita Acara pemeriksaan di tempat kejadian Perkara di apartemen Kebagusan City.Dalam Daftar Bukti termohon tersebut tidak ditemukan. (3) penyitaan terhadap Berita Acara Serah Terima Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Kebagusan City Jakarta Selatan periode 2013 – 2016 Kepada Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Kebagusan City Jakarta Selatan periode 2017 – 2020, pada hari Jumat 02 juni 2017 bertempat di ruang rapat PPPSRS Kebagusan City Jln Baung Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang bertandatangan dibawah ini: a) Nama: Honny Maitimu, Jabatan Ketua pengurus PPPSRS Kebagusan City periode 2013- 2016, alamat : Apartemen Kebagusan City Tower A. sebagai Pihak Pertama, sebagai pihak yang menyerahkan jabatan kepada: b). Nama: Purnomo Ananto, Jabatan: Dosen/Wiraswasta, alamat: Apartemen Kebagusan City Tower A sebagai Pihak kedua bertindak untuk dan atas nama Ketua Dewan Pengurus terpilih PPPSRS Kebagusan City periode tahun 2017-2020 sebagai pihak yang menerima jabatan. (Dalam daftar bukti Pemohon terdapat pada Bukti P – 12). (4) penyitaan dokumen Laporan Auditor Independent Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti, No. LAP 17/BAMS-M/P3SRS/IV/2018, tanggal 27 April 2018, dengan penilaian: Basis untuk opini wajar dengan pengecualian bahwa Auitor tidak meyakini saldo piutang anggota(Iuran Pengelolaan Lingkungan), saldo hutang Sinking Fund dan dana titipan sementara, karena system pengendalian internal dan kelengkapan data yang kurang sempurna, juga tidak meyakini besarnya saldo awal dari sisa asset bersih Entitas, yaitu: 1. Pajak air tanah januari 2017-mei 2017 belum terbayarkan sebesar Rp 893.032.948. 2. PPn (Januari 2016-mei 2017) belum terbayarkan sebesar Rp 1.812.665.638,- 3. Dana Sinking Fund 30 (januari 2016- mei 2017) belum dipisahkan sebesar Rp 1.149.123.932,34. (Dalam Bukti Pemohon terdapat dalam BUKTI P – 13). (5). penyitaan bukti dokumen-dokumen asli yang berada di tempat kejadian perkara di apartemen Kebagusan City yang tidak diajukan dalam sidang Pengadilan, yang diajukan oleh Termohon hanya bukti dokumen fotocopy yang diterima dari saksi-saksi yang telah diambil keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi- saksi, terdapat dalam daftar bukti T - 31 sampai dengan Bukti T - 40 tanpa materai dan tanpa dilegalisir. 2. FAKTA HUKUM PEMOHON II a. Bahwa Pada tanggal 08 April 2019, Pemohon 2 membuat Laporan Polri ke Polres Tangerang Selatan, dengan Laporan Polisi, Nomor LP/418/K/IV/ Resort Tangerang Selatan, tanggal 08 April 2019, perkara tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP. b. Bahwa Penyidik Polres Tangerang Selatan mengeluarkan surat Perintah Penyidikan, Nomor SP.Sidik/470/VIII/ Reskrim, tanggal 23 Agustus 2019 dan Nomor Sp.Sidik/525/IX/2019, tanggal 24 September 2019. c. Bahwa Penyidik Polres Tangerang Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Nomor B/341/VIII/2019/Reskrim, tanggal 23 Agustus 2019. d. Bahwa Penyidik Polres Tangerang Selatan mengeluarkan surat Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP), Nomor B/124/II/2020/Reskrim, tanggal 20 Februari 2020. e. Bahwa Penyidik Polres Tangerang Selatan mengeluarkan surat Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP), Nomor B/225/V/2020/Reskrim, tanggal 12 Mei 2020, dengan memberitahukan bahwa perkara tersebut dihentikan penyidikannya karena bukan merupakan tindak pidana, berdasarkan Surat Ketetapan, Nomor S.Tap/50/V/2020/ Reskrim, tanggal 12 Mei 2020 tentang Penghentian Penyidikan. f. Bahwa Penyidik Polres Tangerang Selatan menyatakan bahwa Akta Jual Beli, Nomor 1345/Pondok Aren. 2007, tanggal 21 Juni 2007, 31 milik Pemohon sama kedudukannya dengan fotokopi kwitansi pembayaran milik terlapor, tanpa melakukan penyitaan kwitansi asli Terlapor. Keterangan yang diambil dari satu saksi dan Terlapor. g. Bahwa Penyidik Polres Tangerang Selatan tidak melakukan pemneriksaan tempat kejadian perkara (TKP) dan melanggar Pasal 102 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP. Penyidik juga tidak melakukan penyitaan bukti-bukti dokumen asli, melanggar Pasal 38 KUHAP. h. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2020 kuasa hukum Pemohon 2 mengajukan Praperadilan dan mendaftarkan kepada Pengadilan Negeri Tangerang Selatan. Pada tanggal 30 Juni 2020, Hakim Tunggal Bestman Simarmat dan Panitera Pengganti Santi Indah Pratiwi, SH menetapkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 6/Pid.Pra/2020/ PN.Trg, tanggal 30 Juni 2020, dengan amar putusan: - Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya. - Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL. Dengan pertimbangan hukum, sebagai berikut: Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,Hakim Tunggal Praperadilan dalam perkara a quo berpendapat bahwas penghentikan penyidikan yang dilakukan Termohon dikarenakan bukan merupakan perbuatan pidana didasarkan bukti yang cukup sehingga beralasan yuridis sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang member wewenang kepada Termohon untuk melakukan penghentian penyidikan tindak pidana memasuki perkarangan orang lain tanpa ijin yang berhak sebagai yang sedang berjalan dengan menyebutkan secara limitatif alasan-alasan yang dapat dipergunakan penyidik, sedangkan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon sah adanya. B. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG UNDANG (PUU) Bahwa Termohon menghentikan penyidikan menerapkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan 32 karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya adalah bertentangan dengan: 1. Pasal 28D ayat (1), Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebab: a. Bahwa pengalaman Pemohon I sebagai Penyidik dan atasan penyidik baik di Polri, Kopkamtib maupun tindak pidana korupsi dibawa langsung oleh Jaksa Agung dalam penghentian penyidikan tidak pernah menerapkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Dalam Penghentian penyidikan pemohon I menerapkan Pasal 102 ayat (3) KUHAP. Berdasarkan Berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) tersebut dengan melakukan gelar perkara menentukan apakah merupakan tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana. Bila merupakan tindak pidana dan ditetapkan tersangka dinaikkan ke tingkat penyidikan dengan dikeluarkan surat perintah penyidikan. Bila bukan bukan merupakan tindak pidana atau tidak cukup bukti, maka dihentikan penyidikan dengan dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Untuk itu menetapkan hal tersebut, maksimal 3 (tiga) bulan untuk memberi jaminan kepastian hukum. Setelah Pemohon I pensiun dari Polri sejak tahun 2000, maka kegiatan sehari-hari menjadi Dosen dan peneliti. Dalam penelitian dengan melakukan baik gugatan perdata maupun membuat laporan polisi. Dalam laporan Polisi dengan terlapor/tersangka tidak ada kaitan dengan kekuatan Kekuasaan dan kekuatan ekonomi proses hukum tuntas sampai penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum sampai mendapat vonis pidana penjara. Bila terlapor/tersangka memiliki kekuatan kekuasaan dan kekuatan ekonomi selalu berusaha untuk menghentikan penyidikan dengan cara tidak melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara, memeriksa saksi-saksi yang meringankan terlapor/tersangka dan tidak melakukan penyitaan bukti dokumen asli, sehingga proses penyidikan berlangsung tanpa tanpa didukung 33 kelengkapan administrasi dihentikan penyidikan dengan menerapkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Dengan penghentian Penyidikan tersebut, Pemohon I terkejut dan kaget. Karena selama Pemohon I belum pernah menerapkan pasal 109 ayat (2) KUHAP. Setelah Pemohon melakukan penelitian kepada Korban/pelapor lainnya, juga sama penghentian penyidikan Penyidik menerapkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Walaupun Pemohon I, Pemohon II dan pelapor lain mengajukan Praperadilan, tetap kalah karena Hakim Praperadilan menyatakan sah penghentian penyidikan Penyidik dengan menerapkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dengan mengabaikan kelengkapan administrasi yang tidak dilakukan Penyidik. Akibatnya hak-hak konstitusi Pemohon I, Pemohon II dan Pelapor lainnya dirugikan dengan tidak mendapat hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. b. Bahwa Penyidik dalam proses penyidikan telah mengeluarkan Surat perintah penyidikan (SPRINDIK) dan surat pemberitahuan dimulai penyidikan (SPDP), yang didalamnya diuraikan tindak pidana yang disangkakan dan identitas tersangka. Bila dalam proses penyidikan yang dari penyidikan telah ditingkatkan ke penyidikan, seharusnya tidak dapat dihentikan. Ternyata Penyidik menghentikan penyidikan menerapkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Bahkan ada proses penyidikan telah berlangsung selama tiga tahun tiga bulan (Pemohon 1 dengan tanda bukti lapor, Nomor TBL/3629/VII/2016/PMJ/ Ditreskrimum, tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan Pemohon I menerima dalam surat Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Nomor R/1529/II/RES.1.11/2020/Ditreskrimum, tanggal 29 Februari 2020), dihentikan penyidikan (Fakta Hukum Pemohon I dan Pemohon II) Akibatnya hak-hak konstitusi Pemohon I dan Pemohon II dirugikan dengan tidak mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. c. Bahwa Penyidik menyatakan bahwa Akta Jual Beli, Nomor 1345/Pondok Aren. 2007, tanggal 21 Juni 2007, milik Pemohon II 34 sama kedudukannya dengan fotokopi kwitansi pembayaran milik terlapor, penyidik tanpa melakukan penyitaan kwitansi pembayaran milik Pelapor dan Penyidik hanya mengambil keterangan dari saksi terlapor dan Terlapor (Fakta Hukum Pemohon II). Akibatnya hak-hak konstitusi Pemohon II dirugikan dengan tidak mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. d. Bahwa Penyidik Polda Metro Jaya telah menyalahgunakan wewenang melakukan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu digunakan untuk meringankan dan menguntungkan terlapor dalam upaya menghilangkan unsur-unsur Pasal Pidana yang disangkakan/didakwakan terhadap terlapor dengan mengambil keterangan para terlapor, para saksi dan ahli yang meringankan dan menguntungkan terhadap terlapor tanpa melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara di apartemen Kebagusan city dan tanpa melakukan penyitaan bukti-bukti dokumen asli. Sedangkan prosedur yang dilakukan oleh termohon yang dijadikan pertimbangan Hakim Praperadilan bahwa penghentian penyidikan tersebut adalah sah menurut hukum merupakan tindakan pembenaran (justifikasi) yang bersifat subyektif (berpihak), karena proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon bertentangan dengan Pasal 1 angka 5 KUHAP, Pasal 1 angka 2 KUHAP, Pasal 102 ayat (1), ayat (3) KUHAP dan menerapkan Pasal 185 ayat (5) KUHAP. (Fakta Hukum Pemohon I). Akibatnya hak-hak konstitusi Pemohon I dirugikan dengan tidak mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Pasal 28G ayat (1), Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, matabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, sebab: 35 a. Bahwa Penyidik tidak melakukan pemeriksaan di tempat kejadian Perkara (TKP) (berdasarkan Pasal 7 ayat (1) penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang, antara lain: a. menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian), maka Penyidik melanggar Pasal 102 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP (Fakta Hukum Pemohon I dan Pemohon II). Akibatnya hak-hak konstitusi Pemohon I dan Pemohon II dirugikan dengan tidak mendapatkan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, matabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. b. Bahwa Penyidik tidak melakukan penyitaan bukti dokumen-dokumen asli dan penyitaan benda tidak bergerak (tanah milik Pemohon II), melanggar Pasal 38 KUHAP (Fakta Hukum Pemohon I dan Pemohon II). Akibatnya hak-hak konstitusi Pemohon I dan Pemohon II dirugikan dengan tidak mendapatkan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, matabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. c. Bahwa Penyidik Polres Tangerang Selatan menyatakan bahwa Akta Jual Beli, Nomor 1345/Pondok Aren. 2007, tanggal 21 Juni 2007, milik Pemohon II sama kedudukannya dengan fotokopi kwitansi pembayaran milik terlapor. penyidik tanpa melakukan penyitaan kwitansi pembayaran milik Pelapor dan Penyidik hanya mengambil keterangan dari saksi terlapor dan Terlapor. (Fakta Hukum Pemohon II). Akibatnya hak-hak konstitusi Pemohon II dirugikan dengan tidak mendapatkan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, matabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 36 d. Bahwa Penyidik Polda Metro Jaya telah menyalahgunakan wewenang melakukan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu digunakan untuk meringankan dan menguntungkan terlapor dalam upaya menghilangkan unsur-unsur pasal pidana yang disangkakan/ didakwakan terhadap terlapordengan mengambil keterangan para terlapor, para saksi dan ahli yang meringankan dan menguntungkan terhadap terlapor tanpa melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara di apartemen Kebagusan city dan tanpa melakukan penyitaan bukti-bukti dokumen asli. Sedangkan prosedur yang dilakukan oleh termohon yang dijadikan pertimbangan Hakim Praperadilan bahwa penghentian penyidikan tersebut adalah sah menurut hukum merupakan tindakan pembenaran (justifikasi) yang bersifat subyektif (berpihak), karena proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon bertentangan dengan Pasal 1 angka 5 KUHAP, Pasal 1 angka 2 KUHAP, Pasal 102 ayat (1), ayat (3) KUHAP dan menerapkan Pasal 185 ayat (5) KUHAP. (Fakta Hukum Pemohon I). Akibatnya hak-hak konstitusi Pemohon I dirugikan dengan tidak mendapatkan hakatas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, matabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 3. Pasal 28I ayat (2), setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, sebab: a. Bahwa Pemohon I sebagai pelapor tidak mendapat perlindungan hukum dari Penyidik Polda Metro Jaya. Ternyata selama tiga tahun tiga bulan dalam proses penyidikan sampai dihentikan penyidikan pada tanggal 29 Februari 2020 tidak mendapat perlindungan hukum dan diperlakukan tidak adil dengan bukti-bukti sebagai berikut: 1) Setiap menghubungi pemeriksa selalu mengatakan siap ndan, saya hanya melaksanakan perintah ndan. 37 2) Dalam setiap pemeriksaan adanya upaya untuk dihentikan penyidikan dengan mengajukan pertanyaan bahwa sdr tidak punya hak melaporkan tindak pidana penggelapan, karena sdr tidak punya kuasa dari para pemilik apartemen kebagusan city. Saya tunjukkan pemilikan unit sebanyak tiga unit yaitu Unit 2 A 3 dan Unit 2 A 5 Tower A, Unit KR 20 Tower B dan didukung oleh anggota satker independent PPPSRS Kebagusan City. Dengan jawaban tersebut dituangkan dalam Berita acara pemeriksaan saksi. 3) Pelapor berusaha menghadap kepada Direskrimum/ Wadirreskrimum/Kabag Wassidik Ditreskrimum, tapi selalu menghidar dengan alas an ada rapat, maka pelapor meninggalkan kartu nama dengan catatan: mohon kapan dapat menerima saya, tapi sampai saat ini belum ada jawabannya. 4) Juga dalam berita acara pemeriksaan, pelapor memberikan keterangan bahwa Terlapor Sdr. Honny Maitimu selaku Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan City adalah terpidana dengan dasar: Dengan dasar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Juni 2016, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, nomor: 228/PID/2016/PT.DKI, tanggal 15 Agustus 2016 dan Putusan Mahkamah Agung, Nomor: 1386/K/Pid/2016/, tanggal 21 Februari 2017 tersebut seharusnya tersangka Honny Maitimu telah dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik Polda Metro Jaya, ternyata sampai saat ini Honny Maitimu belum dijadikan sebagai tersangka . 5) Pelapor tidak pernah diundang oleh Penyidik Polda Metro Jaya setiap mengadakan gelar perkara, terutama pada saat gelar perkara dalam menentukan penghentian penyidikan. 6) Pelapor hanya mendapat tembusan Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Nomor R/1529/II/2020/Ditreskrimum, tanggal 29 Februari 2020, perihal: Pemberitahuan penghentian Penyidikan. 38 7) Pelapor tidak pernah mendapat Surat Ketetapan, Nomor TAP/ /II/2020/Ditreskrimum, tanggal Februari 2020, tanpa nomor dan tanpa tanggal, sampai saat ini. (Fakta hukum Pemohon I) Akibatnya hak-hak konstitusi Pemohon I dirugikan dengan tidak mendapatkan hak perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. b. Bahwa Penyidik Polda Metro memberi perlindungan hukum terhadap Terlapor Sdr. Honny Maitimu selaku Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan City, selama tiga tahun tiga bulan dengan bukti-bukti sebagai berikut: 1) Penyidik belum melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara di Apartemen Kebagusan City. Dengan demikian Termohon telah melanggar Pasal 102 ayat (1) KUHAP, Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segara melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan yaitu mendatangi tempat kejadian perkara di apartemen Kebagusan City. Dalam Bukti Termohon sesuai Pasal 102 ayat (3) KUHAP, terhadap tindakan yang dilakukan tersebut ayat (1) dan ayat (2) Penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sedaerah hukum Penyidik wajib membuat Berita Acara pemeriksaan di tempat kejadian Perkara di apartemen Kebagusan City. Dalam Daftar Bukti termohon tersebut tidak ditemukan kelengkapan administrasi Berita Acara pemeriksaan di tempat kejadian Perkara di apartemen Kebagusan City. Dengan demikian Termohon melanggar Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana. 2) Penyidik belum melakukan penyitaan terhadap Berita Acara Serah Terima Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Kebagusan City Jakarta Selatan periode 2013 – 2016 Kepada Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Kebagusan City Jakarta Selatan periode 2017 – 2020, pada hari 39 Jumat 02 Juni 2017 bertempat di ruang rapat PPPSRS Kebagusan City Jln Baung Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang bertandatangan dibawah ini. Nama: Honny Maitimu, Jabatan Ketua pengurus PPPSRS Kebagusan City periode 2013-2016, alamat: Apartemen Kebagusan City Tower A. sebagai Pihak Pertama, sebagai pihak yang menyerahkan jabatan kepada: Nama: Purnomo Ananto, Jabatan: Dosen/Wiraswasta, alamat: Apartemen Kebagusan City Tower A sebagai Pihak kedua bertindak untuk dan atas nama Ketua Dewan Pengurus terpilih PPPSRS Kebagusan City periode tahun 2017-2020 sebagai pihak yang menerima jabatan. (Dalam daftar bukti Pemohon terdapat pada Bukti P – 12). 3) Penyidik belum melakukan penyitaan dokumen Laporan Auditor Independent Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti, No. LAP 17/BAMS-M/P3SRS/IV/2018, tanggal 27 April 2018, dengan penilaian: Basis untuk opini wajar dengan pengecualian bahwa auditor tidak meyakini saldo piutang anggota(Iuran Pengelolaan Lingkungan), saldo hutang Sinking Fund dan dana titipan sementara, karena system pengendalian internal dan kelengkapan data yang kurang sempurna, juga tidak meyakini besarnya saldo awal dari sisa asset bersih Entitas, yaitu: 1. Pajak air tanah januari 2017-mei 2017 belum terbayarkan sebesar Rp 893.032.948. 2. PPn (Januari 2016-mei 2017) belum terbayarkan sebesar Rp 1.812.665.638,-3. Dana Sinking Fund (januari 2016- mei 2017) belum dipisahkan sebesar Rp 1.149.123.932,34. 4) Penyidik belum melakukan penyitaan bukti dokumen-dokumen asli yang berada di tempat kejadian perkara di Apartemen Kebagusan City yang tidak diajukan dalam sidang Pengadilan, yang diajukan oleh termohon hanya bukti dokumen fotocopy tanpa dilegalisir yang diterima dari saksi-saksi yang telah diambil keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi- saksi. (Fakta Hukum Pemohon I). 40 Akibatnya hak-hak konstitusi Pemohon I dirugikan dengan tidak mendapatkan hak perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. c. Bahwa Pemohon II tidak mendapat perlindungan hukum dari Penyidik Polres Tangerang Selatan dengan menyatakan bahwa Akta Jual Beli, Nomor 1345/Pondok Aren. 2007, tanggal 21 Juni 2007, milik Pemohon II sama kedudukannya dengan fotokopi kwitansi pembayaran milik terlapor. Penyidik tanpa melakukan penyitaan kwitansi pembayaran milik Pelapor dan Penyidik hanya mengambil keterangan dari saksi terlapor dan Terlapor. Akibatnya hak-hak konstitusi Pemohon II dirugikan dengan tidak mendapatkan hakmendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (Fakta Hukum Pemohon II). Akibatnya hak-hak konstitusi Pemohon II dirugikan dengan tidak mendapatkan hak perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. d. Bahwa Penyidik Polda Metro Jaya Bahwa Penyidik Polda metro Jaya telah menyalahgunakan wewenang melakukan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu digunakan untuk meringankan dan menguntungkan terlapor dalam upaya menghilangkan unsur-unsur Pasal Pidana yang disangkakan/didakwakan terhadap terlapor dengan mengambil keterangan para terlapor, para saksi dan ahli yang meringankan dan menguntungkan terhadap terlapor tanpa melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara di apartemen Kebagusan city dan tanpa melakukan penyitaan bukti-bukti dokumen asli. Sedangkan prosedur yang dilakukan oleh termohon yang dijadikan pertimbangan Hakim Praperadilan bahwa penghentian penyidikan tersebut adalah sah menurut hukum merupakan tindakan pembenaran (justifikasi) yang bersifat subyektif (berpihak), karena proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon bertentangan dengan Pasal 1 angka 5 KUHAP, Pasal 1 angka 2 KUHAP, Pasal 102 ayat (1), ayat (3) KUHAP dan menerapkan Pasal 185 ayat (5) KUHAP. (Fakta Hukum Pemohon I). Akibatnya hak-hak konstitusi Pemohon I dirugikan 41 dengan tidak mendapatkan hak perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. e. Pasal 28I ayat (4), Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, sebab: a. Bahwa bila sebab dan akibat Penyidik menerapkan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945, tetap berlangsung, maka negara terutama Pemerintah tidak bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Akibatnya hak-hak konstitusi Pemohon I, Pemohon II dan Pelapor-pelapor lainnya dirugikan dengan tidak mendapat hak perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. b. Bahwa bila Penyidik Polda Metro Jaya dan seluruh jajaran Polri tidak menerapkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. Akibatnya hak-hak konstitusi Pemohon I, Pemohon II dan pelapor-pelapor lainnya mendapatkan hak Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah terwujud. C. HAL-HAL YANG LAIN YANG MERUPAKAN KESIMPULAN DAN SARAN PEMOHON I DAN PEMOHON II Dalam memperkuat konsistensi tahap penyelidikan dengan tahap penyidikan dalam KUHAP dan mencegah terjadi penyalah gunaan wewenang dalam proses penyidikan. Untuk itu perlu pengaturan norma- norma dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan sampai penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut umum (JPU) tanpa adanya kekosongan norma-norma. Bahkan dapat memperkecil penyalah gunaan wewenang dalam proses penyidikan, dengan pengaturan norma- norma sebagai berikut: 42 1. Materi Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”, harus diganti dengan materi : “Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik diberi waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan menyelesaikan melakukan penyidikan sampai penyusunan berkas perkara hasil penyidikan”. Dengan penggantian materi tersebut mengalir ke materi Pasal 110 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan: “Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum”. 2. Materi dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”, menjadi materi yang ditambahkan ayat dalam Pasal 102 KUHAP menjadi ayat (4) dalam Pasal 102 KUHAP, dengan menambah materi, “dan korban/pelapor”. Dengan demikian materi Pasal 102 ayat (4) KUHAP, menyebutkan “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan korban/pelapor”. Bila dikabulkannya permohonan tersebut, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf e UU MK. Bila permohonan tidak dikabulkan, maka Pemohon I, Pemohon II selaku Pelapor termasuk pelapor-pelapor lainnya tidak mendapat jaminan hak- hak konstitusi. Karena Pemohon I dan Pemohon II selaku pelapor termasuk pelapor-pelapor lainnya tidak mendapatkan hak dalam: 43 1. Pasal 28D ayat (1), Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Pasal 28G ayat (1), Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, 3. Pasal 28I ayat (2), setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 4. Pasal 28I ayat (4), Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Selain itu IV. PETITUM Berdasarkan butir I, II dan III tersebut di atas, maka kami Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) ini, kepada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Undang-undang (PUU) ini, dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan permohonan pemohon dikabulkan. 2. Menyatakan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan materi Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang R. I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diganti menjadi materi: “sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik diberi waktu 3 (tiga) bulan menyelesaikan melakukan penyidikan sampai penyusunan berkas perkara hasil penyidikan”. Materi dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, Yang menyebutkan: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau 44 keluarganya”, menjadi materi yang ditambahkan ayat dalam Pasal 102 KUHAP menjadi ayat (4) dalam Pasal 102 KUHAP, dengan menambah materi, “dan korban/pelapor”. Dengan demikian materi Pasal 102 ayat (4) KUHAP, menyebutkan “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan korban/pelapor”. Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut yang mulia majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam peradilan yang baik adalah adil dan Patut. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 88/Pid.Praper/ 2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 06 Oktober 2015; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Peninjauan Kembali terhadap Putusan Hakim Pra peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 88/Pid.Praper/2015/PN,Jkt.Sel, tanggal 06 Oktober 2015; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali, Nomor 39PK/PID/2016, tanggal 28 Juli 2016; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Permohonan Praperadilan atas Penghentian Penyidikan dengan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atas Laporan Polisi, Nomor LP/3629/VII/2016/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 31 Juli 2016; 45 6. Bukti P-6 : Fotokopi Jawaban Termohon dalam Perkara Praperadilan Nomor 28/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel , tanggal 21 April 2020; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanggapan Pemohon atas Jawaban Termohon dalam Sidang Praperadilan Nomor 28/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel, tanggal 22 April 2020; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Bukti dokumen(tertulis) Pemohon dalam sidang Praperadilan, Nomor 28/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel, tanggal 22 April 2020; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Bukti Termohon dalam perkara Praperadilan Nomor 28/PID.PRA/2020/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 April 2020; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kesimpulan Pemohon dalam Sidang Praperadilan, Nomor 28/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel, tanggal 27 April 2020; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 28/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel, tanggal 28 April 2020 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Permohonan dibuka kembali Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi, Nomor LP/3629/Vii/2016/ PMJ/Ditreskrim, tanggal 31 Juli 2016, yang telah berlangsung 3 (tiga ) tahun 3 (tiga) bulan; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Permohonan pencabutan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 16 April tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang mengandung materi ketidakadilan dan Hakim Toto Ridarto, SH, MH Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutuskan Putusan Negadilan negeri Jakarta Selatan, Nomor 28/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel, tanggal 28 April 2020 diberi sanksi tanpa Palu. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 46 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 47 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut: 48 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”. 2. Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melaporkan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan atas rumah susun namun dihentikan penyidikannya tanpa memberitahukan kepada Pemohon I. Selain itu menurut Pemohon I sebelum dihentikan, proses penyidikan tersebut yang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan tanpa melakukan 1) pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP), 2) Berita Acara Pemeriksaan di TKP tidak tercantum dalam Daftar Bukti Termohon, 3) penyitaan Berita Acara Serah Terima Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, 4) penyitaan dokumen Laporan Auditor, dan 5) penyitaan bukti dokumen-dokumen asli yang berada di TKP; 3. Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melaporkan tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa izin namun dihentikan penyidikannya dengan alasan bukan merupakan tindak pidana padahal selama penyidikan tidak melakukan pemeriksaan TKP dan tidak melakukan penyitaan bukti-bukti dokumen asli; 4. bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, dasar penghentian penyidikan menggunakan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, sehingga hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon I dan Pemohon II di antaranya berupa jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif dirugikan dengan berlakunya Pasal a quo. Oleh karena itu menurut Pemohon I dan Pemohon II dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi atau tidak lagi terjadi; Bahwa sebelum Mahkamah memberikan penilaian kedudukan hukum kedua Pemohon tersebut di atas, Mahkamah perlu terlebih dahulu memberikan penilaian mengenai kedudukan hukum Pemohon II terkait dengan tidak memenuhi syarat sahnya surat kuasa, karena setelah dicermati surat kuasa yang diajukan 49 Pemohon II adalah surat kuasa yang diberikan bukan untuk beracara di Mahkamah Konstitusi [vide Surat Kuasa Pemohon II NO.SK.024/A-PH/ANP/2019 bertanggal 21 November 2019]. Di samping itu, Pemohon II juga tidak hadir langsung di dalam persidangan Mahkamah. Meskipun pada akhirnya Pemohon II menyusulkan surat kuasa baru untuk beracara di Mahkamah Konstitusi [vide Surat Kuasa Pemohon II NO.SK.027/A-PH/ANP/2020 bertanggal 20 Juli 2020], namun surat kuasa yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2020, telah melewati tenggang waktu untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan yang ditentukan paling lambat 14 (empat belas) hari, yaitu pada tanggal 15 Juli 2020, sehingga surat kuasa dimaksud tidak dapat dipertimbangkan. Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon I sebagaimana diuraikan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon I perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I telah menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang oleh Pemohon I dianggap dirugikan karena berlakunya Pasal 109 ayat (2) KUHAP, di mana telah terlihat pula hubungan kausalitas anggapan Pemohon I perihal kerugian hak konstitusional dimaksud dengan norma Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap Pemohon II tidak dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Sedangkan Pemohon I (untuk selanjutnya disebut Pemohon), Mahkamah berpendapat, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut persoalan konstitusionalitas norma yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai petitum permohonan Pemohon. Pada petitum angka 2, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 109 50 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan pada petitum angka 3, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan materi Pasal 109 ayat (2) KUHAP diganti menjadi materi “sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik diberi waktu 3 (tiga) bulan menyelesaikan melakukan penyidikan sampai penyusunan berkas perkara hasil penyidikan”. Pemohon dalam petitum angka 3 lebih lanjut meminta materi dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”, menjadi materi yang ditambahkan ayat dalam Pasal 102 KUHAP menjadi ayat (4) dalam Pasal 102 KUHAP, dengan menambah materi, “dan korban/pelapor”. Dengan demikian materi Pasal 102 ayat (4) KUHAP, menyebutkan “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan korban/pelapor”. Terkait dengan petitum tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati, telah ternyata kedua petitum tersebut bersifat kumulatif dan antara petitum satu dengan petitum lainnya adalah bertentangan/kontradiktif. Di satu sisi meminta Pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sementara di sisi lain meminta Pasal a quo diubah/diganti, sehingga keduanya tidak mungkin diajukan dalam satu kesatuan petitum yang bersifat kumulatif, karena hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan petitum yang meminta Pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka menimbulkan konsekuensi hukum bahwa Pasal a quo menjadi batal/dihapus, sedangkan dengan petitum yang meminta Pasal a quo diubah/diganti menimbulkan konsekuensi hukum bahwa Pasal a quo masih ada dengan tambahan rumusan sebagaimana diminta oleh Pemohon dan memindahkannya menjadi materi muatan pasal lain [Pasal 102 ayat (4) KUHAP], sedangkan Pasal a quo diganti dengan redaksi baru sebagaimana yang dirumuskan oleh Pemohon. Oleh karena itu, seharusnya salah satu petitumnya menjadi petitum yang bersifat alternatif. Dengan adanya kontradiksi petitum permohonan dimaksud berakibat terjadinya inkonsistensi antara posita yang lebih banyak menguraikan persoalan implementasi norma a quo dengan petitum 51 permohonan tersebut. Dalam batas penalaran yang wajar, permohonan demikian menjadi kabur (obscuur). [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, oleh karena terdapat kontradiksi antar petitum permohonan serta inkonsistensi antara posita dan petitum sehingga permohonan Pemohon tersebut menjadi kabur, dan Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Permohonan Pemohon I kabur dan permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 52 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 12.29 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Saldi Isra 53 ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari