46/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 46/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., Ph.D. Pekerjaan : Dosen/Peneliti Alamat : Jalan Riam Kanan Nomor 20, Jakarta Selatan. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SKK-SANS&P/ MK/VII/2021 bertanggal 31 Juli 2021 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Zaenal Arifin Hoesein, S.H., M. H., Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H., dan Agus Susanto, S.H., Penasehat Hukum yang tergabung pada kantor SANS & Partners yang berkedudukan hukum di Ruko Apartemen Menteng Square, Tower B (Kuning) BR.02, Jalan Matraman Raya Nomor 30E, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senin, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 18 Agustus 2021 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 34/PUU/PAN.MK/AP3/08/2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan 2 Nomor 46/PUU-XIX/2021 pada 7 September 2021, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 1 Oktober 2021, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah membentuk satu lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana termuat dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaima diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjunya disebut UU MK); 2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah mengadili pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50234, selanjutnya disebut UU 12/2011) masing-masing menyatakan: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 3 Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: b. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 9 ayat (1) UU 12/2011 (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Bahwa kata “terintegrasi” Pasal 48 ayat (1) dan kata “antara lain” pada Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374, selanjutnya disebut UU 11/2019), sebagaimana telah diubah dengan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, selanjutnya disebut UU 11/2020) dengan bunyi yang sama, sehingga kedua UU a quo memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya maka Pemohon dalam permohonan ini menguji Pasal 48 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 yang menyatakan: Pasal 48 ayat (1) “Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional”. Penjelasan Pasal 48 ayat (1) “Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah upaya mengarahkan dan menyinergikan antara lain dalam penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.” 4 Terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya kepastian hukum yang adil, yang menyatakan: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum 4. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945 in casu UU 11/2019 juncto UU 11/2020 maka MK berwenang mengadili permohonan a quo. B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa jaminan konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi salah satu parameter terselenggaranya cita negara hukum sekaligus menjadi cerminan atas pengakuan prinsip kedaulatan rakyat, dimana undang-undang sebagai produk legislasi antara DPR dan Presiden dapat diuji konstitusionalitasnya melalui lembaga yudisial, sehingga warga negara dapat terlibat dan memberikan kontrol terhadap pelaksanaan sistem cheks and balances agar berjalan dengan baik dan efektif; 2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”; 3. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 juncto perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat: 5 a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 5. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dalam kapasitasnya sebagai Peneliti pada Lembaga Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan sebagai Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki hak konstitusional terutama hak mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagai dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (huruf tebal oleh Para Pemohon) serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 6. Bahwa Pemohon menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 121 UU 11/2020 dengan bunyi pasal yang sama, karena kata “terintegrasi” pada Pasal a quo dianggap multitafsir terlebih lagi adanya Penjelasan Pasal 48 UU 11/2019 maupun Pasal 121 UU 11/2020 Pasal a quo yang menjelaskan: “Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah upaya mengarahkan dan menyinergikan antara lain dalam penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.” Dengan demikian makna frasa “yang terintegrasi” pada Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 121 UU 11/2020 beserta Penjelasan Pasal a quo jelas telah menimbulkan multitafsir yang 6 berakibat pada ketidakpastian hukum yaitu apakah sifatnya hanya kordinasi penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional atau peleburan kelembagaan? 7. Bahwa selaku Peneliti yang bekerja di Dewan Riset Daerah DKI Jakarta (DRD DKI Jakarta), Pemohon merasakan kerugian secara langsung dengan adanya pemberlakuan ketentuan Pasal 48 UU SIsnas IPTEK berikut penjelasannya, akibat terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang secara organisatoris menghilangkan semua kelembagaan IPTEK untuk dilebur menjadi satu atap atau dalam suatu wadah tunggal berupa organsisasi hirarkis BRIN yang mengontrol secara birokratis hingga ke tingkat daerah melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA); 8. Bahwa dengan demikian, Pemohon yang status kepegawaiannya bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) terancam untuk tidak dapat lagi bekerja di BRIDA sebagai pengganti Dewan Riset Daerah (DRD), mengingat adanya lembaga baru yaitu BRIN yang membawahi BRIDA; 9. Demikian juga, Pemohon mengkhawatirkan profesi dunia penelitian yang menjadi tidak jelas arah tujuan dan program penelitian dan rekayasa teknologi ke depan akibat terbelenggu birokrasi organisasi hirarkis yang super body; 10. Bahwa, selaku warga negara yang memiliki pekerjaan sebagai peneliti, Pemohon merasa bahwa kerugian hak konstitusionalnya yang dijamin Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 dan juga Pasal 28 C ayat 1 telah dicederai oleh berlakunya kata “terintegrasi” yang berwujud pembubaran DRD, demikian juga dengan adanya pembubaran lembaga-lembaga lain; 11. Sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam memenuhi syarat pengajuan permohonan pengujian undang-undang di MK, dapat ditelaah perdebatan suatu kedudukan hukum Pemohon dalam satu pengujian undang-undang yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-I/2003, tanggal 29 Oktober 2004. Akhir dari perdebatan tersebut 7 tujuh orang Hakim Konstitusi berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum dan dua orang Hakim Konstitusi lainnya memiliki pendapat berbeda yaitu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena kerugian yang dialami oleh Pemohon a quo tidak spesifik, bersifat umum, dan tidak cukup jelas kaitannya dengan berlakunya undang-undang tersebut, sebab. Selanjutnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang kemudian menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, di samping itu juga terdapat pendapat berbeda terkait dengan kedudukan hukum Pemohon pada Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara a quo karena kerugian hak konstitusionalnya tidak spesifik dan aktual oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Mengacu pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang megadili mengenai kedudukan hukum Pemohon, menunjukkan bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon Mahkamah Konstitusi tidak secara kaku menerapkan Pasal 51 UU MK serta yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan a quo dengan memperhatikan posisi Pemohon sebagai peneliti maka para Pemohon berpandangan memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo 12. Bahwa dengan demikian, Pemohon sejatinya telah memenuhi syarat kualifikasi dalam mengajukan permohonan a quo yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi. C. ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa perkembangan masyarakat dunia dan pergaulan antar manusia dan antar bangsa dipengaruhi oleh temuan-temuan baru hasil perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di dunia Barat, telah menimbulkan perubahan demi 8 perubahan, yang mempengaruhi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa, bahkan dalam kehidupan regional dan internasional. Dunia kini ditantang oleh apa yang sering disebut sebagai "revolusi peradaban" yang memperkenalkan manusia dengan tiga jenis peradaban, yaitu agraris, industri dan informasi. Revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke 18 melahirkan peradaban industri. Proses industrialisasi melalui penemuan mesin-mesin, ternyata berperan besar dalam mengubah pandangan dan cara berpikir manusia. Hal itu mengubah nilai-nilai hidup dan tata bergaul, menyesuaikan diri dengan proses industrialisasi itu. Sementara dibagian tertentu masih terkungkung oleh kehidupan agraris yang bercorak komunal dan sederhana. Kenyataan inilah yang telah membelah dunia menjadi apa yang kita namakan dunia maju dan dunia berkembang. Dalam dunia maju yang telah akrab dengan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mencapai puncaknya dengan ditemukannya teknologi komputer dan alat-alat elektronika lainnya. Sehingga dunia seakan-akan telah berubah menjadi sebuah ruangan besar tanpa sekat. Di bagian lain dari dunia ini masih dalam peradaban agraris dan sedang melangkah ke industrialisasi. Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, sedang berada dalam tahap itu. Indonesia sedang membangun dirinya untuk tinggal landas. Indonesia tidak dapat memilih kerangka teori maupun model-model pembangunan yang pernah diterapkan dan berhasil baik di dunia paska industri. Tetapi harus mengkaji dan memilih agar kita tidak terperangkap dengan perbedaan kondisi dan situasi setempat. Perguruan tinggi di dunia berkembang, termasuk di Indonesia diharapkan pada gejala-gejala tersebut. 2. Bahwa pembangunan pada umumnya dipahami sebagai suatu upaya perubahan yang direncanakan oleh suatu agen perubahan tertentu. Di negara-negara berkembang, pada umumnya pemerintah menjadi agen utama baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pemantauan hasil-hasil pembangunan. Menurut paradigma modernisasi, maka pembangunan dipahami sebagai suatu usaha progresif untuk melakukan transformasi total dari masyarakat agraris-tradisional menuju masyarakat modern-industrial dengan melewati tahap masyarakat transisi. 9 Dalam upaya transformasi total menuju masyarakat modern-industrial terjadi perubahan-perubahan yang mendasar baik pada tingkat individu, kelompok sosial, pranata sosial maupun pada susunan kemasyarakatan secara keseluruhan. Perubahan pada keempat kelompok ini kadang-kadang berjalan secara serasi sehingga terjadi perubahan yang teratur dan berkesinambungan (orderly sustainable change), tetapi lebih sering terjadi adalah sebaliknya. Karena itu, suatu usaha rekayasa sosial yang bertanggung jawab memerlukan kehati-hatian dalam memilih dan menetapkannya sebagai kebijakan Negara, baik dalam tingkat paradigma maupun dalam tataran konsep aplikasinya dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Walaupun demikian, karena jalinan keterkaitan antara perubahan pada tingkat individu dengan perubahan pada tingkat kelembagaan, dan perubahan kemasyarakatan, maka tingkat kehati-hatian kebijakan dan perencanaan yang sebaik apapun tidak akan dapat mengantisipasi semua kemungkinan yang dapat terjadi. Oleh karena itu, untuk mengeliminasi kegagalan suatu pembangunan masyarakat atau rekayasa sosial sebagi bagian dari perencanaan pembangunan, maka salah satu kunci yang harus diperhatikan adalah keterlibatan masyarakat itu sendiri yang ditempatkan bukan hanya sebagai sasaran pembangunan, tetapi juga sebagai pelaku pembangunan. Hal ini berarti masyarakat harus diberikan akses yang seluas-luasnya untuk ikut merencanakan pembangunan wilayahnya. Keterlibatan masyarakat ini perlu diorganisir, dan didinamisir agar mereka mampu mengaktualisasikan berbagai kebutuhan dan kepentingannya dalam suatu gagasan dan rencana aksi yang aktual dan manageble. Keterlibatan masyarakat ini juga akan memberikan pengaruh terhadap nilai tanggung jawab kolektif (colective responsibility velue) terhadap setiap gerak perubahan. Sikap positif (positive thinking) terhadap perubahan, merupakan bagian dari kemajuan itu sendiri. Oleh karena itu, membangun sebagai sarana untuk mengarahkan perubahan yang dikehendaki, maka mengubah sikap masyarakat untuk bersikap positif terhadap setiap perubahan merupakan bagian penting dari pembangunan itu sendiri. 10 3. Bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) merupakan sumber kekuatan nasional yang dimiliki bangsa Indonesia; baik yang berada dalam penguasaan Sumber Daya Manusia Iptek berupa keterampilan dan pengetahuan; dalam dokumentasi ilmiah, berupa perangkat-perangkat baik keras maupun lunak; dalam bentuk lembaga-lembaga Iptek; serta dalam bentuk tingkah laku manusia Indonesia berupa budaya ilmiah dan teknologis; yang dapat didayagunakan dalam Pembangunan Nasional untuk kesejahteraan rakyat. Iptek adalah modal penting, karena di dalamnya mengandung kekuatan, kemajuan dan masa depan, yang melaluinya dapat ditingkatkan pemahaman serta pencarian kemungkinan kemungkinan baru. Melalui pemanfaatan, penguasaan dan pengembangan Iptek dapat dihasilkan barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia, dalam rangka mengolah Sumber Daya Alam yang berlimpah, dan meyediakan kebutuhan energi, menjaga kelestarian lingkungan, menjalankan industri, serta untuk meningkatkan pertahanan keamanan. Iptek adalah sumber kekuatan nasional efektif, yang dimiliki bangsa Indonesia, yang secara nyata telah, sedang dan akan terus didayagunakan dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional, karenanya Iptek merupakan modal dasar pembangunan nasional. 4. Bahwa sejarah perkembangan lembaga riset dan teknologi di Indonesia memilik sejarah yang panjang, yaitu dimulai sejak era kolonial Belanda, namun setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 terjadi kekosongan riset karena para peneliti Belanda pulang ke negaranya. Kemudian pada tahun 1952 Presiden Soekarno menugaskan Dokter Sarwono Prawirohardjo untuk membangun institusi riset, dan pada tahun 1956 lembaga riset baru terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dipimpin oleh Sarwono Prawirohardjo. Akan tetapi karena ada pergantian pemerintahan maka Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia dibubarkan oleh MPRS dan dibentuklah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 1967 dengan Keputusan Presiden yang tetap dipimpin oleh Sarwono Prawirohardjo. LIPI. Sejak awal pembentukannya, dalam pemikiran para pendirinya, sudah ada keinginan untuk meningkatkan LIPI menjadi lembaga 11 yang lebih besar menaungi lembaga riset yang ada di Indonesia termasuk di Kementerian dan Universitas. Kedudukannya semacam Academy of Sciences yang ada di Uni Soviet, negara Eropa Timur dan Tiongkok. Model ini dipilih karena penanganan riset di AS dan Eropa Barat lebih mendayagunakan dukungan swasta, sementara pada negara sosialis pendanaan dari pemerintah. Presiden (atau perdana menteri) bertanggungjawab dan langsung memimpin riset. Aktivitas lembaga ini sempat absen beberapa tahun pada awal Orde Baru. LIPI kembali menggeliat pada 1973 ketika Soemitro Djojohadikusumo ditunjuk menjadi Menteri Negara Riset. Pada 1978 BJ Habibie menjadi Menteri Riset merangkap Kepala BPPT. Berdasarkan sejarah singkat pembentukan lembaga riset tersebut Pemerintah Indonesia memilih bahwa lembaga riset dipimpin atau di bawah langsung Presiden dan dibiayai oleh Negara atau Pemerintah. 5. Bahwa secara konstitusional, konsep pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dimulai tahun 1960 an setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kebijakan pembangunan Iptek dituangkan dalam Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS 1960 Tentang Garis-Garis Besar Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969. Pembangunan Iptek merupakan bagian dari kebijakan pembangunan untuk menjawab kebutuhan praksis (industri strategis dan industri yang berorientasi pada produksi), sehingga Iptek baru diterjemahkan kedalam teknologi terapan yang mencakup 14 (empat) belas bidang yaitu: 1) bidang kopra; 2) bidang serat untuk bahan benang; 3) Bidang kehutanan; 4) indutsri karet; 5) industry kertas; 6) industry gula; 7) industry obatan-obatan seperti aspirin; 8) industry Pleister; 9) industry keramik; 10) industry flim roontgen; 11) industry siemens – martin oven; 12) Industri I.N.H.; 13) Industri rayon di Sumatera; dan 14) Area and production of irrigated paddy and non-irrigated paddy. Kebijakan yang berorientasi pada out put dan belum menyentuh pada outcome, dianggap relevan pada saat itu, dikarenakan ini posisi Negara sebagai Negara baru yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah tetapi kondisi ekonomi masyarakat masih terpuruk. Pemikiran ini dilandasi oleh keyakinan bahwa perbedaan kemajuan perekonomian antar 12 negara justru terkait langsung dengan tingkat penguasaan teknologi dari masingmasing negara. Keyakinan bahwa ada keterkaitan kuat antara kemajuan perekonomian dengan tingkat penguasaan iptek telah melahirkan ‘mazhab’ ekonomi baru, yakni ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge- based economy, selanjutnya disingkat KBE). Sejak dikenal KBE, fakta lain mulai menunjukkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju terbukti tidak lagi bersandar pada faktor konvensional, seperti labour dan capital, namun lebih banyak didorong oleh faktor “residu”, yakni inovasi teknologi. Untuk dapat memberikan dampak nyata dan langsung, sumber daya ekonomi ini harus mudah diakses oleh dunia usaha dan para pengguna lain. 6. Bahwa dalam jangka panjang untuk mencapai integrasi Iptek dalam industri yang juga melibatkan daerah, maka strategi yang perlu dikembangkan adalah strategi industrialisasi bertahap yaitu, (1) Pada tahap awal yang perlu dikembangkan adalah industri pertanian, baik itu industri pendukung pertanian maupun industri pasca panen termasuk industri yang berbasis pertanian. (2) Pengembangan industri yang berbasis sumber daya alam (resources-based Industry), baik sumber daya kelautan, kehutanan, maupun pertambangan dan energi untuk meningkatkan nilai tambah SDA yang ada; (3) Secara terencana industri berbasis SDA di atas ditingkatkan kandungan teknologinya (technology-based Industry) melalui adopsi, adaptasi, dan difusi teknologi sehingga memungkinkan diferensiasi produk yang lebih berdaya saing. Kemudian dibangun industri-industri penunjang yang lebih ke hulu untuk membentuk struktur industri yang tangguh. Strategi ini penting ketika kompetisi semakin ketat dan keunggulan komparatif berupa tenaga murah dan SDA tidak dapat dipertahankan keberlanjutannya; (4) Pada tahap akhir strategi industrialisasi adalah pengembangan industri berbasis Iptek (science and technology-based Industry) dengan kandungan lokal tinggi, yang memanfaatkan penemuan-penemuan baru dalam Iptek. Strategi ini diperlukan ketika perkembangan teknologi terjadi dengan sangat cepat dan keunggulan teknologi tidak dapat dipertahankan keberlanjutannya tanpa basis ilmu pengetahuan. 7. Bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus ditempatkan sebagai unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting karena melalui 13 kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat mendayagunakan kekayaan dan lingkungan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mendorong terjadinya globalisasi kehidupan manusia karena manusia semakin mampu mengatasi dimensi jarak dan waktu dalam kehidupannya. Perbedaan lokasi geografis dan batas-batas negara bukan lagi merupakan hambatan utama. Permodalan, perdagangan barang dan jasa, serta teknologi mengalir semakin bebas melampaui batas-batas wilayah negara sehingga kebebasan suatu negara mengendalikan perkembangan dirinya menjadi semakin terikat oleh berbagai perkembangan internasional. Berbagai kebijakan fiskal dan moneter, perdagangan, perpajakan, serta keuangan di suatu negara menjadi semakin terikat pada ketentuan pasar modal dan perdagangan global. Keadaan tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi negara yang mampu menguasai, memanfaatkan, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperkuat posisinya dalam pergaulan dan persaingan antarbangsa di dunia. Belajar dari keberhasilan negara maju dalam menumbuhkembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan pada Negara yang bersangkutan mampu menyinergikan perkembangan kelembagaan dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya dengan berbagai faktor lain secara bersistem. Faktor pertama adalah kemampuan menumbuhkan jaringan antara unsur-unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membentuk rantai yang mengaitkan kemampuan melakukan pembaruan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kemampuan memanfaatkan kemajuan yang terjadi ke dalam barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis. Melalui jaringan itu terjadi berbagai bentuk transaksi sehingga sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi mengalir dari unsur kelembagaan yang satu ke unsur kelembagaan yang lain. Faktor kedua; kemampuan menumbuhkan iklim usaha yang kompetitif, sehingga persaingan antar pelaku ekonomi tidak hanya ditentukan oleh penguasaan pasar atau sumber daya alam saja, namun lebih ditentukan oleh kemampuan inovatif dalam menghasilkan produk barang dan jasa yang bermutu dan bermanfaat bagi kehidupan 14 manusia. Tumbuhnya iklim seperti itu menimbulkan tarikan bagi kegiatan penelitian dan pengembangan untuk terus mencari terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menghasilkan berbagai invensi yang tidak saja memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga memberi peluang baru bagi pelaku ekonomi untuk mengembangkan berbagai inovasi yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Faktor ketiga; kemampuan menumbuhkan daya dukung, berupa kebijakan yang menempatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya tergantung pada para pelaku yang terlibat langsung, tetapi memerlukan dukungan pihak-pihak lain terutama dukungan yang berkaitan dengan pengembangan profesionalisme, pengalokasian sumber daya, pembentukan kepastian usaha, penyelenggaraan aliran permodalan, pemberdayaan standardisasi, serta penentuan persyaratan dan pengawasan, baik untuk melindungi kepentingan kehidupan manusia maupun untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sinergi perkembangan kelembagaan dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ketiga faktor itulah yang membentuk lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendayagunaannya dalam kegiatan ekonomi. Disadari bahwa dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperkuat posisi daya saing Indonesia dalam kehidupan global. 8. Bahwa dalam kerangka mengembangkan penyelenggaraan riset dan teknologi diperlukan suatu koordinasi dalam menetapkan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai basis kelimuan, dan ilmu pengetahuan yang berbasis teknologi artinya penelitian yang berorientasi pada rekaya teknologi untuk kemanfaatan bidang kehidupan. Hal ini ini berarti pengembangan research based on science dan reseach based on techno-industry harus memiliki keterkaitan atau komplementasi yakni saling memperkuat untuk satu tujuan yaitu meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat. Terkait mekanisme koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi, perlunya penguatan fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan 15 teknologi yang berisi arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan iptek dengan mempertimbangkan segala masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan iptek. Integrasi dan simplikasi kebijakan di bidang iptek berkaitan dengan keterpaduan untuk mengatasi tumpang tindih kegiatan riset dan membentuk pola hubungan antar unsur kelembagaan iptek. Sedangkan terkait dengan simplikasi kebijakan di bidang iptek dimaksudkan untuk tercapainya efisiensi dan efektivitas pendanaan kegiatan riset. Penguatan ini penting terutama sebagai koreksi terhadap beberapa permasalahan kelembagaan iptek di tingkat pusat dan daerah, termasuk menciptakan pengaturan yang efektif dan dapat mengoptimalkan peran lembaga-lembaga iptek di tingkat pusat dan daerah. Penguatan fungsi Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas Iptek) dilakukan melalui penyusunan Jakstranas yang berorientasi ke pengguna (demand driven), masuk dalam siklus anggaran (budget policy), diacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan seluruh lembaga litbang di Indonesia. Dalam hal pembangunan iptek di daerah, sejak diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki fungsi sentral dalam pembentukan dan penguatan kebijakan iptek di daerahnya. Pembangunan iptek di daerah yang akan dikembangkan di masing-masing daerah akan sangat tergantung dengan analisis potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan daya saing dan meningkatkan perekonomian daerah, serta memudahkan integrasinya dengan pembangunan iptek nasional, yang dituangkan dalam Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah mengenai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstrada Iptek). 9. Bahwa UUD 1945 mengamanatkan bahan memberikan memberikan penegasan kepada pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mengembangan peradaban bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Penegasan ini diatur dalam Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” 16 Penegasan konstitusi terhadap upaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dikaitkan nilai agama dan persatuan bangsa adalah bagian penting dari upaya strategis pengembangan ilmu pengetahuan yang harus bersesuian dengan nilai teologis yakni agama dan nilai sosiologis yakni persatuan bangsa yang menjadi kerangka nilai Pancasila. Segala upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi semata- mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban bangsa, yakni bangsa yang mandiri, maju dan unggul yang menjunjung nilai moralitas, persatuan, dan keadilan. 10. Bahwa kebijakan hukum yang terkandung dalam Pasal 31 ayat (5) UUD 1945, dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU 18/2002) yang tujuannya adalah sebagaimana terdapat dalam konsideran menimbang huruf b yang menyatakan: “bahwa penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pencapaian tujuan negara sesuai dengan amanat Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menyerasikan tata kehidupan manusia beserta kelestarian fungsi lingkungan hidupnya berdasarkan Pancasila”; Tujuan dibentuknya UU No. 18 Tahun 2002, merupakan bagian upaya negara untuk memenuhi hak masyarakat dalam pengembangan diri untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need) yang merupakan dari bagian kerangka dasar manusia bertindak baik secara individual dan kolektif (instinct of procreation dan instinct of survival). Hal ini sebagaimana amanat Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. 17 Dengan demikian, jelas bahwa negara dalam hal ini pemerintah memiliki tugas yang besar terkait dengan upaya pemajuan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mencapai tujuan Negara yang ditegaskan dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945. 11. Bahwa namun demikian pengaturan lebih lanjut dalam UU 18/2002 masih terdapat kekurangan yang terkait dengan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi oleh berbagai lembaga penelitian dan perekayasa teknologi teutama yang terkait dengan perencanaan, program, dan anggaran. Tidak berfungsinya koordinasi tersebut menimbulkan tumpang tindih atas kebijakan penelitian dan perekayasa teknologi yang berdampak pada keefektifan dan ketidakefisienan juga lebih jauh berdampak pada output dan outcome dari seluruh kegiatan penelitan dan perekayasa tersebut 12. Bahwa dalam Naskah Akedemik Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi dijelaskan beberapa kendala, antara lain: a. hal yang sangat fundamental yang perlu reorientasi dalam kaitannya dengan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (litbangjirap) adalah persoalan ekonomi (economically-related technological problems) yang membutuhkan dukungan teknologi untuk memecahkannya (technologically-related economical problems). Kemajuan perekonomian sangat tergantung pada kinerja litbangrap iptek, yang pada prinsipnya adalah pada kapasitas negara dalam mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan nyata dan sesuai pula dengan kapasitas adopsi dari para pengguna teknologi. b. UU 18/2002 belum mengatur mengenai mekanisme koordinasi antar lembaga dan sektor pada level agenda setting, level perencanaan program-anggaran serta level pelaksanaan secara jelas dan lugas; c. UU 18/2002 belum mengatur secara jelas dan lugas aspek pembinaan pemerintah terhadap kelembagaan, SDM, dan jaringan Penelitian, 18 Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (litbangjirap Iptek); d. Perlu adanya harmonisasi UU 18/2002 dengan perkembangan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama dengan peraturan perundang- undangan sistem keuangan negara dan sistem perencanaan nasional; e. UU 18/2002 belum mengatur hal-hal khusus dan strategis lainnya, seiring perkembangan lingkungan sistem iptek saat ini. Oleh karena itu, kekurangan dan/atau kendala sebagaimana yang diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut merupakan penilaian terhadap UU 18/2002 yang memerlukan penyempurnaan agar sesuai dengan perintah konstitusi sebagaimana Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Sehingga pembentuk Undang-Undang berdasarkan kondisi tersebut kemudian melakukan perubahan terhadap UU 18/2002 dengan UU 11/2019. 13. Bahwa dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) UU 11/2019 ditentukan lembaga penyelenggara ilmu pengetahuan dan teknologi serta peran pemerintah pusat, yaitu: Pasal 13 (2) Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat dilakukan oleh: a. perseorangan; b. kelompok; c. Badan Usaha; d. lembaga pemerintah atau swasta; dan/atau e. perguruan tinggi. Pasal 14 (2) Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian, maka hubungan antara penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 23 UU 11/2019 bersifat koordinasi. Dalam Pasal 1 angka 23 dirumuskan bahwa: Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 19 Dengan demikian, kata koordinasi harus dimaknai sebagai perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur atau tumpang tindih. Menurut Terry, koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan pengaturan waktu dan terpimpin untuk menghasilkan pelaksanaan yang harmonis di antara beberapa komponen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai pandangan Terry, koordinasi memiliki unsur kekuasaan tertentu, objek dan tujuan tertentu serta keharmonian komponen-komponen yang berbeda untuk saling memperkuat. Hal ini berarti koordinasi tersebut harus dimaknai tidak menghilangkan eksistensi dan fungsi lembaga atau komponen yang dikoordinasikan. Pemaknaan koordinasi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 19 UU 11/2019 yang menyatakan: Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah entitas yang membentuk hubungan antara organisasi dan/atau sekelompok orang untuk bekerja sama dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 14. Bahwa Pasal 42 UU 11/2019 sebagai jabaran atau turunan dari Pasal 13 ayat (2) UU 11/2019 jelas menyebutkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri dari: a. lembaga penelitian dan pengembangan; b. lembaga pengkajian dan penerapan; c. perguruan tinggi; d. Badan Usaha; dan e. lembaga penunjang. Merujuk pada ketentuan Pasal 42 tersebut yang dihubungkan dengan koordinasi maka lembaga-lembaga yang dikoordinasikan adalah sebagaimana ditentukan Pasal 42 UU 11/2019 15. Bahwa oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 sebagaimana diubah dalam Pasal 121 UU 11/2020 terkait dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang menyatakan: Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional. Kata “terintegrasi” menimbulkan interpretasi yang beragam yakni apakah diartikan sebagai koordinasi sehingga eksistensi dan fungsi lembaga masih tetap ada sebagaimana Pasal 42 UU 11/2019 ataukah kata “terintegrasi” diartikan sebagai peleburan berbagai lembaga riset pemerintah tersebut menjadi satu lembaga yaitu badan riset dan inovasi nasional. Membaca kata 20 “terintegrasi” yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 sebagaimana diubah dalam Pasal 121 UU 11/2020 tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari pasal-pasal sebelumnya dari UU 11/2019, yaitu Pasal 13, Pasal 14, Pasal 42, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 71, dan Pasal 79, sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi Pemerintah Pusat hanya pada fungsi koordinasi atau sebagai koordinator. Hal ini dikarenakan dalam UU 11/2019 secara eksplisit telah ditegaskan bahwa badan riset dan inovasi nasional adalah sebagai badan pusat dari kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi, sehingga badan riset dan inovasi nasional merupakan badan yang melakukan koordinasi terhadap berbagai lembaga yang menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi seperti BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN. Dengan demikian, fungsi badan riset dan inovasi nasional adalah melakukan koordinasi dari tugas- tugas di luar riset dan inovasi, seperti penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi yang selama ini tersebar. 16. Bahwa kata “terintegrasi” pada Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 semakin diperparah dengan kata “antara lain” pada penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 sebagaimana diubah dalam Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 yang memberi kata “antara lain” sehingga mengakibatkan multitafsir yang berakibat pada lembaga BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN dilebur menjadi satu. Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 menyatakan: Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah upaya mengarahkan dan menyinergikan antara lain (sich) dalam penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. Kata “antara lain” pada Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 telah memperluas makna yang secara satu kesatuan yang utuh bahwa UU 11/2019 menentukan penguatan kelembagaan dan koordinasi antar lembaga yang secara keseluruhan dipimpin oleh Pemerintah Pusat, namun, 21 dengan adanya kata “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 juncto sebagaimana diubah dalam Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 justru menimbulkan tafsir atau makna baru tentang fungsi pemerintah pusat yang secara eksplisit dilakukan oleh badan riset dan inovasi nasional bukan selaku koordinator yang melaksanakan fungsi untuk menyusun, merencanakan, membuat program, anggaran, dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, melainkan sebagai badan tunggal atau satu- satunya lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan Inovasi. Padahal tujuan dibentuknya UU 11/2019 adalah memberi penguatan kepada kelembagaan dari lembaga riset-riset yang sudah ada bukan meleburkan lembaga yang justru menciderai atau pelanggaran berupa ketidakpastian hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan argumentasi di atas, menurut Pemohon kata “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 telah menjadikan Pasal 48 ayat (1) dan penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 multitafsir yaitu meleburkan BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN menjadi satu badan yaitu badan riset dan inovasi nasional. Hal itu juga tidak sesuai dengan original intent dibentuknya UU 11/2019 sebagaimana yang dijelaskan dalam Naskah Akademik halaman 152 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Adanya Undang-Undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada dasarnya tidak akan menimbulkan beban keuangan negara yang baru karena undang-undang ini tidak membentuk lembaga baru. Keberadaan undang-undang ini justru akan mengoptimalkan fungsi dari lembaga yang telah ada, sedangkan anggaran penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah berjalan sebagaimana biasanya sudah dialokasikan di setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai kebijakan masing-masing. Sistem yang baru menghindarkan terjadinya penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tumpang tindih karena adanya sistem perencanaan kegiatan riset yang terpadu, sehingga tidak terjadi peningkatan beban keuangan negara. Dengan demikian, secara expressis verbis UU 11/2019 tidak dimaksudkan untuk mengatur peleburan kelembagaan yang sudah ada seperti BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN menjadi satu badan saja dan membentuk lembaga baru. 22 17. Bahwa hal tersebut pada butir 16 tentu sejalan dengan model dan juga prinsip-prinsip organisasi era 4.0 yang menekankan pada efisiensi, efektifitas, kecepatan respon serta system kolaborasi jejaring yang mudah dan efektif melalui sistem teknologi informasi yang mempermudah kordinasi. Hal ini sesuai dengan pengertian kelembagaan ilmu pengetahuan dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 UU 11/2019 yang berbunyi: “Kelembagaaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah entitas yang membentuk hubungan antara organisasi dan/atau sekelompok orang untuk bekerja sama dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi“. 18. Bahwa, dalam bukunya Klaus Schwab (Schwab, 2019, hal 87) yang menyatakan: “Pada akhirnya, kemampuan pemerintah beradaptasi akan menentukan kelangsungan hidup mereka. Jika pemerintah siap menyambut dunia yang terus menerus berubah secara eksponensial, dan jika pemerintah mampu mengatur struktur mereka mengikuti standard transparansi dan efisiensi yang dapat menjaga mereka tetap kompetitif, mereka akan bertahan. Namun dalam melakukannya, mereka akan sepenuhnya berubah menjadi sel-sel kekuasaan yang jauh lebih ramping dan efisien…...” Hal yang dapat disimpulkan adalah sebuah organisasi di era 4.0 sangat mengandalkan model yang lincah, adaptif, transparan, serta tidak terlalu birokratis. Dengan demikian, apabila terdapat sebuah pengaturan yang justru membentuk organisasi pemerintahan yang bersifat hirarkis dan birokratis, akan menjadi sebuah antithesis yang sangat beresiko dan bersifat spekulatif terhadap kemajuan IPTEK sebuah negara. 19. Bahwa faktanya, kata “terintegrasi” dalam Pasal 48 ayat (1) dan kata “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 telah ditafsirkan berbeda dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional khususaya dalam ketentuan Pasal 4 huruf i, Pasal 14 huruf a, Pasal 35 huruf b, Pasal 65 huruf b, Pasal 69 ayat (3), yang menyatakan: Pasal 4 huruf i pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi; 23 Pasal 14 huruf a pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi; Pasal 35 huruf b koordinasi penyusunan atas rencana induk dan peta jalan serta perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah; Pasal 65 huruf b penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila; Pasal 69 ayat (3) Pengintegrasian kelembagaan, tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait. Hal tersebut telah justru menciptakan sebuah organisasi pemerintahan yang bersifat hirarkis dan birokratis, serta menjadi satu-satunya wadah kelembagaan IPTEK yang mempunyai fungsi dari hulu hingga hilir: merencanakan, mengelola, program / kegiatan IPTEK, anggaran, serta pengawasan. 20. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2021 tersebut telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang BRIN, yang justru menambah pembengkakan organisasi birokratis secara hirarkis, dengan meleburkan juga lembaga-lembaga litbang kementerian, demikian juga lembaga-lembaga riset di luar pemerintah, yaitu Lembaga-lembaga penelitian dan pengkajian di bidang legislative dan yudikatif. 21. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 yang saat ini telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 menyebutkan dalam konsideran Mengingatnya bersumber kepada UU 11/2019, khususnya Pasal 48 ayat (1) dan kata “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019, hal mana justru bertentangan dengan bunyi yaitu Pasal 13, Pasal 14, Pasal 42, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 71,dan Pasal 79. 24 22. Terlihat bahwa secara penafsiran sistematikal maupun gramatikal, terdapat ketidak harmonisan pasal demi pasal dengan ketentuan Pasal 48 berikut penjelasannya tersebut, hal inilah yang kemudian menimbulkan ketidak pastian hukum yang dijamin dalam ketentuan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. 23. Bahwa sebagai perbandingan, dapat Pemohon gambarkan kebijakan dasar mengenai pengembangan lembaga riset di beberapa negara yang memiliki kemajuan IPTEK nasional luar biasa dalam membentuk kelembagaan IPTEK kelas dunia, antara lain: a. Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Dalam pengembangan kebijakan iptek di negara RRT menggunakan dua badan utama yang dipercayakan dengan tanggung jawab pembuatan kebijakan adalah Science and Technology Leading Group (STLG) dan State Science and Technology Commission (SSTC) yang keduanya berada di bawah Kementerian Sains dan Teknologi (MOST) pada tahun 2003. Science and Technology Leading Group (STLG) adalah badan supra-kementerian di bawah kendali langsung SC. Kelompok ini dipimpin oleh Perdana Menteri, dengan seorang menteri yang bertanggung jawab atas SSTC dan Wakil Menteri Komisi Perencanaan Negara (SPC) sebagai wakilnya. Anggota lainnya termasuk anggota SC dengan minat khusus dalam sains, Presiden CAS, dan Wakil Menteri Pendidikan dan Tenaga Kerja dan Personalia. Anggota Komisi Ekonomi Negara (SEC) dan Komisi Pendidikan Negara (SEd.C) juga merupakan bagian dari grup ini. Kelompok ini menjadi penting karena KSST kurang mengontrol arah pengembangan iptek yang melintasi komisi-komisi tersebut. Dengan mendirikan STLG, kepemimpinan diharapkan dapat mendekatkan pengembangan iptek dan ekonomi dan yang lebih penting adalah membawa perkembangan ilmu pengetahuan di bawah kendali Perdana Menteri. STLG memiliki tanggung jawab sebagai berikut: (i) membentuk organisasi dan infrastruktur manajemen iptek nasional yang terpadu; (ii) memberikan kepemimpinan terpadu untuk perencanaan iptek jangka panjang; (iii) untuk meninjau dan membuat keputusan tentang kebijakan iptek utama; (iv) membuat keputusan mengenai pengenalan teknologi penting dari luar negeri dan asimilasi serta 25 adaptasinya di dalam negeri; dan (v) koordinasi antar kementerian dan provinsi yang berbeda. Model kebijakan tersebut berdampak terhadap berkembangnya riset dan teknologi terutama terkait dengan pengembangan industri-industri di RRT. b. Korea Selatan Pada awal 1960-an, Korea memulai kegiatan R&D modern pertamanya dengan mendirikan lembaga penelitian pemerintah. Dari tahun 1970-an hingga 1980-an, Korea mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam PDB-nya, yang meningkat dari hanya 8 miliar dolar pada 1960-an menjadi 62 miliar dolar pada 1980 dan menjadi 253 miliar dolar pada 1990. Selama waktu itu, industri telah tumbuh begitu cepat dan meningkatkan pendapatan mereka. Investasi R&D dengan pendirian laboratorium R&D sendiri. Perguruan tinggi juga mulai memainkan peran penting dalam menyediakan sumber daya manusia berkualitas tinggi. Setelah akhir 1980-an, kegiatan R&D yang berkembang di perusahaan industri dan universitas telah menyebabkan banyak sarjana dan pembuat kebijakan menunjukkan inefisiensi relatif dari Lembaga Penelitian yang disponsori Pemerintah (Government sponsored Research Institute–GRI) dan mengajukan pertanyaan tentang ketidakefektifan mereka dalam pengembangan teknologi industri. Misalnya, pemerintah melakukan investasi R&D sebesar 207 juta dolar untuk periode 1982-1990 pada 2.400 proyek yang sebagian besar diusulkan dan dilaksanakan oleh GRI. Sementara pemerintah bersama-sama mendanai 30,9 persen proyek dan industri berhasil dikomersialkan, hanya 4,1 persen proyek yang didanai pemerintah berhasil dipasarkan. Kritik utama pada GRI pada saat itu adalah duplikasi penelitian, manajemen proyek R&D yang buruk, dan produktivitas R&D yang rendah. [6] Masalah-masalah ini terutama disebabkan oleh kurangnya konsensus tentang misi kelembagaan mereka di antara otoritas pemerintah terkait dan manajer puncak GRI, pemantauan dan pengendalian yang berlebihan oleh pemerintah, dan dukungan anggaran pemerintah yang tidak stabil. 26 Sebagai langkah awal untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengubah sistem pendanaan penelitian dari sistem lump-sum menjadi Sistem Berbasis Proyek (PBS) untuk meningkatkan produktivitas penelitian pada tahun 1996. Sebelum diperkenalkannya PBS, biaya tenaga kerja peneliti dari GRI didukung dari anggaran pemerintah dan GRI hanya membebankan biaya penelitian langsung ke setiap proyek. Di bawah PBS, GRI harus membebankan biaya tenaga kerja untuk proyek penelitian dan bersaing dengan universitas dan industri untuk mendapatkan kontrak. PBS berkontribusi untuk menyebarkan sistem pendanaan R&D yang kompetitif untuk peneliti kreatif dan hubungan pelanggan dan konsep harga dalam R&D pemerintah. [6] Ada juga beberapa kritik untuk PBS. Pertama, para peneliti GRI telah dipaksa untuk mengalihkan fokus penelitian mereka dari proyek penelitian dasar ke proyek berorientasi aplikasi jangka pendek untuk membuat lebih banyak kontrak penelitian dan untuk mengamankan biaya tenaga kerja mereka. Kedua, PBS memanfaatkan lebih banyak peneliti sementara yang murah di GRI. Karena anggaran penelitian terbatas, GRI tidak bisa lagi menggunakan peneliti tetap dan berpengalaman dan harus mengandalkan MA atau Ph.D. mahasiswa untuk kegiatan penelitiannya. Pada tahun 2002, GRI memiliki rasio 50 persen pekerjaan tidak tetap, yang mencakup siswa yang direkrut sementara. Pada tahun 1977, ketika krisis keuangan terjadi di Korea, pemerintah, sebagai langkah drastis kedua, mengambil langkah mengubah sistem manajemen GRI untuk menangani masalah efektivitas penelitian dan efisiensi operasional di akhir 1990-an. Berdasarkan Undang-Undang tentang Penciptaan, Pengoperasian, dan Pengembangan GRI, yang diundangkan pada Januari 1999, sistem manajemen baru, yaitu Research Council System (RCS), dibuat pada aspek sistem Jerman dan Inggris pada tahun 1999.[15] Itu berarti status GRI di bawah kementerian terkait diubah di bawah kendali terpadu Kantor Perdana Menteri; memberikan kebebasan GRI dari kontrol yang berlebihan dari kementerian terkait. Di bawah sistem manajemen baru, RCS, lima dewan penelitian2 didirikan. Setiap dewan penelitian bertindak sebagai badan 27 pengawas untuk mengawasi GRI anggotanya.3 Sejak didirikan pada tahun 1999, telah membawa banyak hasil positif; memberikan otonomi dalam pengoperasian, pengelolaan, pengambilan keputusan, dan organisasi GRI; penguatan kepemimpinan setiap direktur melalui pemberdayaan dari dewan penelitian terkait; menumbuhkan iklim persaingan antar industri, universitas, dan GRI dengan memanfaatkan PBS; meningkatkan sistem kompensasi dengan pengenalan sistem gaji tahunan dan sistem berbasis kinerja. [15] Namun, RCS juga masih memiliki banyak kekurangan dalam tiga aspek: struktur tata kelola (RCS itu sendiri), struktur alokasi anggaran, dan manajemen internal di dalam GRI. [17] Beberapa kekurangannya adalah sebagai berikut: pertama, dari segi struktur pemerintahan, pengaruh pemerintah yang berlebihan terhadap Dewan Direksi di dewan riset, kurangnya kewenangan alokasi anggaran di dewan riset; kedua, dalam aspek struktur alokasi anggaran, penerapan prinsip persaingan berlebihan dengan memanfaatkan PBS, kriteria alokasi anggaran pemerintah yang tidak jelas; terakhir, kurangnya otonomi dan individualitas direktur dalam GRI; keamanan kerja yang tidak stabil dari peneliti individu (kepuasan kerja rendah dan tingkat turnover tinggi) di manajemen internal dalam aspek GRI. 24. Bahwa demikian juga, sejauh yang Pemohon pahami dari berbagai literatur serta informasi yang diperoleh tentang model-model Kelembagaan Ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh dunia seperti contoh di atas, maupun di negara-negara yang sudah maju di bidang IPTEK, seperti Belanda, Jepang, Rusia, Amerika, dan lain sebagainya tidak ada satupun model kelembagaan IPTEK yang bersifat tunggal atau satu-satunya dengan fungsi baik sebagai perencana, pelaksana, pengelola anggaran, sekaligus pengawas IPTEK seperti BRIN saat ini. 25. Bahwa ada satu model yang justru memiliki kemiripan dan kesamaan maksud dengan UU 11/2019 khususnya makna “terintegrasi” yang bersifat kordinasi sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 14 ayat (2) UU 11/2019, sebagaimana diuraikan berikut ini: Dewan Tertinggi untuk Sains dan Teknologi (The Supreme Council for Science and Technology/ SCST) adalah badan pembuat kebijakan 28 IPTEK dan inovasi peringkat tertinggi di Turki yang diketuai oleh Perdana Menteri dengan kekuatan pengambilan keputusan untuk kebijakan iptek dan inovasi (STI) nasional. SCST didirikan dan diberi peran untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengoordinasikan kebijakan di bidang iptek sesuai dengan tujuan nasional untuk pembangunan dan keamanan ekonomi dan sosial. Bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri, SCST memiliki fungsi penting, seperti membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan iptek jangka panjang. Didirikan pada tahun 1983, SCST merealisasikan rapat operasional pertamanya pada tahun 1989, sehingga membuka era baru bagi sistem kebijakan STI, dan mulai bersidang dengan intensitas yang semakin meningkat menjelang dan setelah pergantian milenium baru. Sejak pertengahan tahun sembilan puluhan, SCST juga telah terlibat dalam pergeseran ke arah kebijakan iptek yang berorientasi pada inovasi. Dimulai dengan pertemuan ke-10 pada tahun 2005, momentum ini berubah menjadi dinamika pertemuan dua kali setahun. Pertemuan ke-22 tersebut direalisasikan pada bulan Desember 2010. SCST diketuai oleh Perdana Menteri dan terdiri dari anggota dewan tetap Menteri Negara, Pertahanan Nasional, Keuangan, Pendidikan Nasional, Kesehatan, Pertanian dan Urusan Pedesaan, Industri dan Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Hutan, Ketua Dewan Pendidikan Tinggi, Wakil Sekretaris Organisasi Perencanaan Negara, Wakil Menteri Keuangan dan Perdagangan Luar Negeri, Ketua Otoritas Energi Atom Turki, Presiden TÜBİTAK dan Wakil Presiden, Direktur Jenderal Radio dan Televisi Turki, Ketua Persatuan Kamar dan Pertukaran Komoditas Turki, dan seorang anggota yang akan ditunjuk oleh universitas yang akan ditunjuk oleh Dewan Pendidikan Tinggi dengan pemangku kepentingan terkait lainnya yang diundang ke pertemuan dengan kapasitas penasihat. Secara total, lebih dari seratus aktor yang berbeda dari badan pemerintah, pendidikan tinggi dan sektor bisnis diwakili dalam 29 pertemuan SCST. Oleh karena itu, SCST adalah puncak dari pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah dari seluruh Turki di bidang STI. Dimasukkannya basis pemangku kepentingan yang begitu luas dalam SCST tidak hanya berfungsi sebagai media yang efektif untuk konsultasi dan dialog yang sistematis, tetapi juga menopang interaksi yang kuat di antara para pemangku kepentingan, yang memungkinkan proses pembuatan kebijakan yang lebih partisipatif. Selain itu, SCST berkontribusi untuk menyebarkan perkembangan kebijakan IMS terkini sambil meningkatkan komitmen untuk implementasi kebijakan. Adapun Fungsi SCST berdasarkan undang-undang IPTEK dan Inovasi (STI) Pasal 77, Dewan Tertinggi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SCST) didirikan untuk memenuhi fungsi yang ditentukan sebagai: a) Membantu pemerintah dalam penentuan kebijakan iptek jangka panjang, b) Untuk mengidentifikasi target R&D yang terkait dengan bidang S&T, c) Untuk mengidentifikasi bidang-bidang prioritas dalam R&D dan menyiapkan rencana dan program terkait, d) Sesuai dengan rencana dan program ini, untuk menetapkan tugas kepada organ publik serta untuk bekerja sama dengan sektor perusahaan bisnis yang diperlukan untuk mengidentifikasi peraturan dan skema promosi yang terkait dengan sektor perusahaan, e) Menyiapkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan efektivitas sistem iptek, f) Mengidentifikasi sarana untuk pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia Litbang secara efektif, dan memastikan pelaksanaannya, g) Menetapkan prosedur pendirian pusat R&D lembaga swasta, serta memantau dan mengevaluasi kegiatannya, 30 h) Untuk menentukan di bidang penelitian mana dan berapa proporsi investasi R&D yang akan dilakukan, i) Memberikan koordinasi antar sektor dan lembaga dalam tahap pemrograman dan pelaksanaan. Struktur organisasi The Supreme Council for Science and Technology/ SCST Negara Turki Gambar kordinasi kelembagaan IPTEK di Turki 26. Bahwa berdasarkan pengalaman negara Turki dengan Lembaga SCST nya diatas, di mana ada terdapat kementerian tertentu yang berfungsi 31 mengkordinasikan, monitoring, dan penganggaran sesuai dengan ketentuan UU STI yang menyatakan: One of the State Ministers is responsible for the coordination of STI, dapat menjadi pembelajaran dalam menterjemahkan kebijakan yang terkait dengan pola relasi antara pemerintah pusat (Pasal 14 ayat (2) UU /2019) dengan Lembaga-lembaga pelaksana IPTEK (Pasal 42 UU 11/2019), oleh karena itu, menurut pandangan pemohon dengan mendasarkan pengalaman negara Turki tersebut, sesungguhnya UU 11/2019 menegaskan adanya relasi antara Pasal 14 ayat (2) dengan Pasal 42 UU 11/2019, di mana Pemerintah pusat dapat dimaknai sebagai kementerian tertentu/Lembaga/badan yang diberikan kewenangan dan fungsi untuk mengkordinasi Lembaga-lembaga sebagaimana tersebut pada Pasal 42 UU 2019. 27. Bahwa oleh karena itu, agar Pasal 48 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 121 UU 11/2020 yang bunyinya sama dengan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019, tidak menjadi multitafsir sehinga memberi kepastian hukum yang adil, menurut Pemohon Pasal 48 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 tidak dapat ditafsirkan lain selain badan riset dan inovasi nasional sebagai badan pusat yang melaksanakan fungsi koordinasi menyusun, merencanakan, membuat program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan. Adapun lembaga seperti BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN juga peleburan Lembaga- lembaga Penelitian dan Pengembangan di kementerian–kementerian (Litbang kementerian) tetap sebagai lembaga yang menjalankan fungsi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang memerlukan koordinasi dan harmonisasi dalam menjalankan fungsi utamanya tersebut. 28. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim MKRI dapat menggunakan skema penafsiran yang selama ini dilakukan dalam perkara-perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, 29. Bahwa Harjono dalam buku Konstitusi sebagai Rumah Bangsa (hal. 178- 179), menjelaskan bahwa ketiga macam putusan MK yang sifatnya hanya: 32 1. Tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard), Jika permohonan tidak mempunyai legal standing atau MK tidak mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan. 2. Dikabulkan, Jika permohonan Pemohon beralasan. Dalam hal permohonan dikabulkan, MK menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”). Selain itu, dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, amar putusan juga menyatakan permohonan dikabulkan. 3. Ditolak, Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan. Dengan hanya, mengikuti bentuk amar putusan sebagaimana di atas, Majelis akan sulit untuk menguji sebuah undang-undang. Karena sebuah undang-undang seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum. Padahal, di dalam rumusan yang sangat umum itu belum diketahui apakah nanti pelaksanaannya akan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Sedangkan MK dituntut untuk memutuskan apakah sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi. 30. Bahwa, dengan demikian, dalam perkembangannya terdapat pula amar putusan lainnya dalam praktik di MK, yaitu: 1. Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional); 2. Inkonstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitusional) 31. Bahwa, di dalam pengalaman Mahakamah Konstitusi untuk mengeluarkan adanya tafsir terhadap suatu norma yang dinyatakan baik Konstitusional Bersyarat maupun yang Inkonstitusional Bersyarat, telah dilakukan antara lain pada pengujian undang-undang sebagai berikut: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 33 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XIV/2009.tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 49/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-III/2005 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 32. Bahwa, selanjutnya terkait dengan permohonan Pemohon perihal adanya pertentangan antara norma dengan Penjelasan, terdapat paling tidak dua perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu: a. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang menyatakan: “Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik" dan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda menyatakan bahwa " Partai politik atau gabungan partai politik dalam ketentuan ini adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD”, Mahkamah Konstitusi telah memutus dalam perkara Nomor 005/PUU-III/2005, tanggal 22 Maret 2005 yang dalam pertimbangan dan amarnya pada pokoknya menyatakan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda karena telah mereduksi Pasal 59 ayat (1) UU Pemda sehingga Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda 34 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. b. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang menyatakan: “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” dan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan “Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap”, Mahkamah Konstitusi telah memutus dalam perkara Nomor 11/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005 yang dalam pertimbangan dan amarnya pada pokoknya menyatakan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas telah membuat norma baru sehingga Penjelasan Pasal 49 ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, adalah sangat beralasan menurut hukum, Pemohon mengajukan permohonan a quo agar Mahkamah Konstitusi memberi kepastian hukum antara norma Pasal 48 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 bahwa badan riset dan inovasi nasional badan yang hanya melakukan fungsi koordinasi menyusun, merencanakan, membuat program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan. D. PETITUM Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberi putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan kata “terintegrasi” Pasal 48 ayat (1) dan kata “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana diubah dengan Pasal 121 dan Penjelasan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 35 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai badan riset dan inovasi nasional adalah badan yang hanya melakukan fungsi koordinasi menyusun, merencanakan, membuat program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Menyatakan kata “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana diubah dengan Pasal 121 dan Penjelasan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonsia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Identitas Pemohon KTP atas nama Eko Noer Kristiyanto, S.H., M.H.; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-428.KP.10.02 Tahun 2019 tentang Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Madya Dilingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi 36 Manusia Republik Indonesia. Untuk Eko Noer Kristiyanto, S.H., M.H.; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: 0297/D.I/III/2019; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Identitas Pemohon KTP atas nama Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., Ph.D; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Curriculum Vitae Pemohon atas nama Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., Ph.D; 6. Bukti P- 6 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 7. Bukti P- 7 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Tekhnologi; 8. Bukti P- 8 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 9. Bukti P- 9 : Fotokopi Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 143 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggota Dewan Riset Daerah Periode 2018-2022 tertanggal 29 Januari 2019; 10. Bukti P- 10 : Fotokopi Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 2238/M/KP/2019 tentang Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi tertanggal 18 Februari 2019; 11. Bukti P- 11 : Fotokopi 2019 Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor 9/UN2.F5.D/HKP.02.04/2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tertanggal 9 Januari 2020; 12. Bukti P- 12 : Fotokopi Journal “Ability to Identity Occupational Health and safety (OHS) Hazards in Small Size Enterprises Workers in Cimanggis District, Depok City, West Java”; 13. Bukti P- 13 : Fotokopi Journal “Perkawinan sesama Jenis dan Hak Asasi Manusia Penerapan Prinsip Equality dalam Putusan Obergefell, et.al.v.hodges, USA sera analisis mengenai Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia”; 14. Bukti P- 14 : Fotokopi Journal “Implementation of Sharia Compliance to Optimize Zakat Governance in the Frontier and Outermost Regions in Indonesia (Comparative Study of East Kalimantan Province and Other Frontier Regions)”; 15. Bukti P- 15 : Fotokopi Journal “Dealing with Blasphemy Laws in Indonesia”; 37 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 16. Bukti P- 16 : Fotokopi Journal “Enactment and Development of Child- Friendly City Policies in Indonesia”; 17. Bukti P- 17 : Fotokopi Journal “The Enforcement and Effectiveness of the Regional Regulation on Family Resilience in Indonesia in Reducing the Rate of Early Marriage”; 18. Bukti P- 18 : Fotokopi Journal “Implementation and Effectiveness of Local Ordinances on Legal Aid to Secure Justice for Marginalized Community in Indonesia”; 19. Bukti P- 19 : Fotokopi Journal “Challenges And Potentials Of Waqf In Contemporary Indonesia”; 20. Bukti P- 20 : Fotokopi Jurnal Pemikiran Hukum Islam (MAZAHIB) “Regulation Halal Products In Indonesia: Between Relegious Needs and Socio-Economic Challenges”; 21. Bukti P- 21 : Fotokopi Journal “Keberlakuan Hukum Penodaan Agama Di Indonesia Antara Tertib Hukum Dan Tantangan Hak Asasi Manusia”; 22. Bukti P- 22 : Fotokopi Journal “Terrorism as Socially Contructed Crime in Indonesia”; 23. Bukti P- 23 : Fotokopi Journal “The Implementation of Code of Ethics of Advocate as A Profession in Indonesia. 38 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, selanjutnya disebut UU 11/2020), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 39 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah kata “terintegrasi” dalam ketentuan Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 dan frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 121 Ketentuan Pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6374) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 40 Pasal 48 (1) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional. “......” Penjelasan Pasal 121 Pasal 48 ayat (1) Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah upaya mengarahkan dan menyinergikan antara lain dalam penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. “..................” 2. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo, semula berjumlah 2 (dua) orang yaitu atas nama Eko Noer Kristiyanto, S.H., M.H. dan Heru Susetyo, S.H., L.LM., M.Si., Ph.D., namun berdasarkan pernyataan kuasa hukum Pemohon dalam persidangan [vide Risalah Sidang tanggal 21 September 2021] dan surat pernyataan bertanggal 17 September 2021 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 1 Oktober 2021, yang pada intinya menjelaskan Pemohon atas nama Eko Noer Kristiyanto, S. H., M. H. mengundurkan diri sebagai Pemohon, sehingga Pemohon dalam permohonan a quo, hanya atas nama Heru Susetyo, S.H., L.LM., M.Si., Ph.D. [Bukti P-4 dan Bukti P-9]; 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang merupakan seorang Peneliti pada Lembaga Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan sebagai Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 4. Bahwa menurut Pemohon, kata “terintegrasi” dalam Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 dan kata [sic!] “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019, telah menimbulkan multitafsir yang berakibat pada ketidakpastian hukum apakah sifatnya hanya koordinasi atau peleburan kelembagaan; 41 5. Bahwa Pemohon sebagai peneliti yang bekerja di Dewan Riset Daerah DKI Jakarta, merasa dirugikan haknya dengan terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) karena telah menghilangkan semua kelembagaan IPTEK yang dilebur menjadi satu atap atau dalam suatu wadah tunggal berupa organisasi hirarkis BRIN yang mengontrol secara birokratis hingga ke tingkat daerah melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Hal tersebut akan menyebabkan status kepegawaian Pemohon yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) terancam, Pemohon tidak dapat lagi bekerja di BRIDA sebagai pengganti Dewan Riset Daerah (DRD), mengingat adanya lembaga baru yaitu BRIN yang membawahi BRIDA; 6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, menurut Pemohon, Pemohon memenuhi syarat kualifikasi untuk mengajukan permohonan a quo dan apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi. Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, Pemohon telah dapat menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul karena adanya hubungan kausal (causal verband) antara norma yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas kata “terintegrasi” dalam Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 dan frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019, yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. 42 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kata “terintegrasi” dalam Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 dan frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, kata “terintegrasi” dalam Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019, menimbulkan interpretasi yang beragam di antaranya diartikan sebagai peleburan berbagai lembaga riset pemerintah menjadi satu lembaga yaitu Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN). Menurut Pemohon, BRIN adalah badan yang melakukan koordinasi terhadap berbagai lembaga yang menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi seperti BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN. Dengan demikian, fungsi BRIN adalah melakukan koordinasi dari tugas-tugas di luar riset dan inovasi, seperti penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi yang selama ini tersebar; 2. Bahwa menurut Pemohon, kata “terintegrasi” dalam Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 semakin diperparah dengan adanya frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019, karena menimbulkan penafsiran yang multitafsir, yang mengakibatkan dileburnya lembaga BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN menjadi satu badan yaitu BRIN. Hal tersebut tidak sesuai dengan original intent dibentuknya UU 11/2020 sebagaimana tercantum dalam naskah akademik yang pada pokoknya menyatakan dengan undang-undang ini tidak akan menimbulkan beban keuangan negara yang baru karena UU a quo tidak membentuk lembaga baru. Keberadaan UU a quo justru akan mengoptimalkan fungsi dari lembaga yang telah ada, sedangkan anggaran penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah berjalan sebagaimana biasanya sudah dialokasikan 43 di setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai kebijakan masing-masing. Sistem yang baru menghindarkan terjadinya penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tumpang tindih karena adanya sistem perencanaan kegiatan riset yang terpadu, sehingga tidak terjadi peningkatan beban keuangan negara; 3. Bahwa menurut Pemohon, frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 menimbulkan tafsir atau makna baru tentang fungsi pemerintah pusat yang secara eksplisit dilakukan oleh BRIN bukan selaku koordinator yang melaksanakan fungsi untuk menyusun, merencanakan, membuat program, anggaran, dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, melainkan sebagai badan tunggal atau satu-satunya lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi; 4. Bahwa menurut Pemohon, faktanya, kata “terintegrasi” dalam Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 dan frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019, telah ditafsirkan berbeda dalam ketentuan Pasal 4 huruf i, Pasal 14 huruf a, Pasal 35 huruf b, Pasal 65 huruf b, Pasal 69 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Perpres 33/2021) yang telah diganti dengan Perpres 78/2021, yang justru menambah pembengkakan organisasi birokratis secara hirarkis, karena dileburkannya lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan kementerian, termasuk Lembaga-lembaga riset di luar pemerintah, yaitu lembaga-lembaga penelitian dan pengkajian di bidang legislatif dan eksekutif; 5. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan penafsiran sistematikal maupun gramatikal, terdapat ketidak-harmonisan ketentuan Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 dan Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 44 6. Bahwa menurut Pemohon, agar ketentuan Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 dan Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019, tidak menjadi multitafsir dan memberi kepastian hukum yang adil, maka tidak dapat ditafsirkan lain selain BRIN sebagai badan pusat yang melaksanakan fungsi koordinasi menyusun, merencanakan, membuat program, anggaran, dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Sementara, lembaga seperti BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN dan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang) kementerian tetap sebagai lembaga yang menjalankan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang memerlukan koordinasi dan harmonisasi dalam menjalankan fungsi utamanya; 7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, pada pokoknya Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan: a. kata “terintegrasi” dalam Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 dan frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai badan riset dan inovasi nasional adalah badan yang hanya melakukan fungsi koordinasi menyusun, merencanakan, membuat program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan. Atau b. frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 45 [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23. [3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden, namun dalam persidangan DPR menyampaikan permohonan penundaan penyampaian keterangannya [vide Risalah Sidang tanggal 15 November 2021] dan Presiden telah mengirimkan surat permohonan nomor PPE.PP.06.02-1978 bertanggal 10 November 2021 perihal permohonan jadwal sidang yang pada intinya memohon agar penyampaian keterangannya ditunda pada persidangan selanjutnya. Oleh karena UU 11/2020 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil UU 11/2020 pada 25 November 2021, dengan amar yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian; 3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen; 6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 46 Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali; 7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020 tersebut, terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul. [3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan telah diputusnya permohonan pengujian formil terhadap UU 11/2020, maka Mahkamah dalam persidangan [vide Risalah Sidang tanggal 7 Desember 2021] dengan agenda Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dan Penjelasan Mahkamah, telah meminta konfirmasi kepada Pemohon mengenai kelanjutan permohonan a quo, apakah akan mencabut/menarik permohonan a quo atau menyerahkan kelanjutan permohonan a quo kepada Mahkamah. Terhadap konfirmasi yang dilakukan oleh Mahkamah tersebut, Pemohon menyatakan menyerahkan kelanjutan permohonan a quo kepada Mahkamah. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah dinyatakan UU 11/2020 adalah inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Oleh karena itu, terhadap permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon a quo tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan Pemohon tidak lagi 47 sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi, dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU MK tidak terdapat lagi urgensi bagi Mahkamah untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. Oleh karenanya, terhadap permohonan pengujian materiil UU 11/2020 harus dinyatakan kehilangan objek. [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan Pemohon dipandang tidak relevan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon kehilangan objek; [4.4] Hal-hal lain dari permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 48 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 11.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih 49 ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani