46/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 46/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Afdoli, AP., M.Si. Alamat : Jalan Nagahuta Blok I Gg. Nadi Kanan Tengah Nomor 9 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar keterangan Presiden; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Maret 2015 berdasarkan Akta Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 94/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 46/PUU-XIII/2015 pada tanggal 1 April 2015, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 27 April 2015 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 April 2015, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian UU kepada Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut “MK" agar melakukan pengujian terhadap UU Nomor 8 Tahun 2015 yang bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa terbentuknya MK sebagai lembaga pengawal konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat diantaranya untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK” (bukti P-6). Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...” Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....” Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), selanjutnya disebut “UU PPP” (bukti P-7), menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang; Selanjutnya, Pasal 9 ayat (1) UU PPP menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan pengujian UU Pilkada terhadap UUD 1945 ini telah diajukan Pemohon kepada lembaga yang berwenang (in casu MK). Untuk itu sudah selayaknya jika permohonan pengujian Undang-Undang ini diterima dan diputus oleh MK. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.” 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu a. terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon b. adanya hak dan/atau hak konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang. 3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut: Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa Pemohon berkualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia. Kedua, Kerugian Konstitusional Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia didasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) (bukti P-1), sekaligus sebagai Bakal Calon Bupati Simalungun dengan bukti bahan sosialisasi Pemohon menuju Pemilihan Bupati Simalungun (bukti P-2) dan dokumentasi sosialisasi (bukti P-3) serta pemohon berlatarbelakang pekerjaan sebagai PNS yang dibuktikan dengan Kartu PNS Elektronik (bukti P-11) sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a UU MK. 5. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, sebagai berikut: Memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan untuk dipilih menjadi gubernur, bupati dan walikota masing- masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis dalam wadah Negara Indonesia yang berdasarkan hukum sesuai Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 18C ayat (4) serta Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: - Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. - Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUD 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. - Pasal 18C ayat (4) UUD 1945 (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. - Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia yang berdasarkan hukum 6. Bahwa Hak konstitusi Pemohon telah dirugikan karena a. Ketidakpastian hukum tentang pemilihan kepala daerah. Jika UU Nomor 1 Tahun 2015 mengatur pemilihan gubernur bupati dan walikota secara tunggal lalu diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 menjadi pemilihan gubernur, bupati dan walikota berpasangan dengan wakilnya sementara konstitusi dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan pemiihan gubernur, bupati, dan walikota secara tunggal. b. Hak dipilih Pemohon selaku PNS terabaikan atau hak pemohon atas pekerjaan terabaikan dengan hadirnya UU Nomor 8 Tahun 2015 c. Sebagai Calon Bupati melalui jalur perseorangan hak Pemohon untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan dihambat UU Nomor 8 Tahun 2015. 7. Bahwa dengan berlakunya UU Nomor 8 Tahun 2015 akan mengakibatkan: a. Hilang atau berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemohon yang sejak November 2014 telah bersosialisasi bahwa Pemohon mendeklarasikan diri sebagai bakal calon Bupati Simalungun tanpa wakil. Dan dari awal sosialisasi Pemohon secara khusus tidak menyiapkan diri untuk berpasangan mengingat konstitusi dan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 sebagai rujukan. b. Hilangnya hak dipilih Pemohon selaku warga negara yang berprofesi PNS padahal PNS masih tetap memiliki hak dipilih walaupun masih aktif, atau hilangnya hak Pemohon selaku warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak karena mendaftar sebagai Calon Bupati Simalungun berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015. c. Pemohon selaku Calon Bupati Simalungun melalui jalur perseorangan dipersulit dengan penambahan jumlah dukungan sebanyak 3,5% dan atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN adanya tambahan sebanyak 14.882 dukungan KTP yang seharusnya tidak perlu ada karena UU Nomor 8 Tahun 2015 menggunakan data jumlah penduduk sebagai dasar perhitungan jumlah persyaratan calon gubernur bupati walikota melalui jalur perseorangan. 8. Bahwa apabila permohonan Pemohon atas perkara a quo dikabulkan maka kerugian tidak terjadi lagi karena: a. Pemohon dapat kembali bersosialisasi dalam pencalonan Bupati Simalungun secara konstitusional. b. Pemohon selaku PNS dapat tetap memiliki pekerjaan sebagai PNS dengan opsi berhenti sementara dan tetap memiliki hak dipilih saat akan mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Simalungun. c. Pemohon dapat maju sebagai Calon Bupati Simalungun dengan dukungan persyaratan 4% sebagaimana menurut UU Nomor 1 Tahun 2015 dan atau tidak memerlukan dukungan tambahan KTP sebanyak 14.882 pemilih. 9. Bahwa hak Konstitusional Pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya UU Nomor 8 Tahun 2015. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, yang diakibatkan berlakunya UU Nomor 8 Tahun 2015. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai the sole interpreter of the constitution dan pengawal konstitusi maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TERHADAP UUD 1945 Bahwa permohonan pengujian ini dilakukan terhadap aturan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 yang bertentangan dengan UUD 1945. Mengingat UUD 1945 adalah konstitusi Indonesia, maka setiap peraturan perundang-undangan yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN lebih rendah harus dibuat bersesuaian dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini sebagaimana diatur secara jelas dalam huruf a Pertimbangan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, sebagai berikut: “bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia diatur dalam UU PPP, yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan penjelasan Pasal 7 ayat (2) sebagaimana berikut: Pasal 7 UU PPPU (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU PPP Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena UUD 1945 adalah konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai sumber hukum bagi peraturan dibawahnya, maka UUD 1945 harus menjadi pedoman bagi Undang-Undang yang akan diberlakukan di Negara Republik Indonesia. Dan Undang-Undang dibentuk juga tidak diperkenankan bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa perjalanan UU Nomor 8 Tahun 2015 cukup berliku dan panjang mulai dari penyusunan naskah akademik dan RUU pertama pada tahun 2011, untuk itu pemohon hanya menjabarkan berdasarkan judul UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagai berikut: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, selanjutnya disebut Perpu Nomor 1 Tahun 2014. Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dikeluarkan oleh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Presiden SBY tanggal 2 Oktober 2014. Perpu Nomor 1 Tahun 2014 telah digunakan dalam pengangkatan dan pelantikan Basuki Tjahya Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang menjadi Presiden RI. Demikian juga pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat tanggal 17 desember 2014 diangkat menggunakan Perpu Nomor 1 Tahun 2014. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya disebut UU Nomor 1 tahun 2015. UU Nomor 1 Tahun 2015 ditandatangani Presiden Joko Widodo dan diundangkan tanggal 2 februari 2015. 3. UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. UU Nomor 8 Tahun 2015 ditandatangani Presiden Joko Widodo dan diundangkan tanggal 18 Februari 2015. Walaupun UU Nomor 8 Tahun 2015 telah ditandatangani tanggal 18 Maret 2015, Pemohon belum mendapatkan nomor dan tanggal pengundangannya dalam lembaran negara pada saat mengajukan permohonan pengujian PPGBW pada tanggal 23 Maret 2015. Oleh karena itu Pemohon tetap berinisiatif untuk mengajukan permohonan pengujian UU Nomor 8 Tahun 2015 tanpa nomor lembaran negara dan hanya berdasarkan Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang yang disampaikan pada Paripurna DPR-RI tanggal 17 Februari 2015. Hal ini mengingat Pasal 27 ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa: (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon melalui permohonan ini telah mengajukan pengujian formil terhadap proses pembentukan UU Nomor 8 Tahun 2015 dan secara materil terhadap beberapa ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2015 yang bertentangan dengan UUD 1945 dan dirasakan telah melanggar hak konstitusional dan hak asasi manusia Pemohon selaku Bakal Calon Bupati Simalungun. Adapun permohonan pengujian yang dilakukan Pemohon adalah sebagai berikut: A. Pengujian Formil Dalam Pembentukan UU Nomor 8 Tahun 2015 Yang Secara Formil Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 22A UUD 1945 1. Bahwa pengajuan formil dilakukan Pemohon mengingat UU Nomor 8 Tahun 2015 masih dalam tenggat waktu 45 hari sejak disahkan dan dimuat dalam lembaran negara pada tanggal 18 Maret 2015. Hal ini mengacu pada Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 telah memberikan batasan waktu 45 hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagai tenggat untuk mengajukan pengujian formil. Sedangkan dasar konstitusi yang digunakan pemohon sebagai landasan pengujian formil dalam pembentukan UU Nomor 8 Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Pasal 20 UUD 1945 menyatakan, 1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang. 2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat danPresiden untuk mendapat persetujuan bersama. 3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Pasal 21 UUD 1945 menyatakan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Pasal 22A UUD 1945 menyatakan, Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang diatur UU PPP dengan pasal yang dijadikan landasan uji formil adalah sebagai berikut yaitu Pasal 43 UU PPP 1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. 2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD. 3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR,Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 5) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Pasal 6 ayat (1) UU PPP bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 2. Bahwa UU Nomor 8 Tahun 2015 merupakan perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tidak sekadar merevisi, namun secara materi UU Nomor 8 Tahun 2015 telah merubah norma pokok dalam UU Nomor 1 Tahun 2015. Adapun perubahan norma tersebut adalah sebagai berikut: a. Norma peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yaitu Pasal 1 angka 1 Lampiran UU Nomor 1 Tahun 2015 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Diubah menjadi Pasal I angka 1 perubahan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Pasal 1 angka 3 Lampiran UU Nomor 1 Tahun 2015 Calon Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Diubah menjadi Pasal I angka 1 perubahan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Pasal 1 angka 4 Lampiran UU Nomor 1 Tahun 2015 Calon Bupati dan Calon Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Diubah menjadi Pasal I angka 1 perubahan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi: Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pasal 39 Lampiran UU Nomor 1 Tahun 2015 Peserta Pemilihan adalah: a. Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau b. calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Diubah menjadi Pasal I angka 22 perubahan Pasal 39 UU Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi: Peserta Pemilihan adalah: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. b. Norma Prosedur Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 1 angka 2 Lampiran UU Nomor 1 Tahun 2015 Uji Publik adalah pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang hasilnya tidak menggugurkan pencalonan. Diubah menjadi Pasal I angka 1 perubahan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi: Dihapus Pasal 5 ayat (3) Lampiran UU Nomor 1 Tahun 2015 Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendaftaran bakal Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; b. Uji Publik; c. pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; d. pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; e. penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; f. penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; g. pelaksanaan Kampanye; h. pelaksanaan pemungutan suara; i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; j. penetapan calon terpilih; k. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan l. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Diubah menjadi Pasal I angka 1 perubahan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi: Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Dihapus. b. Dihapus. c. pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN d. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; e. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; f. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; g. pelaksanaan Kampanye; h. pelaksanaan pemungutan suara; i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; j. penetapan calon terpilih; k. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan l. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Pasal 38 Lampiran UU Nomor 1 Tahun 2015 (1) Warga negara Indonesia yang mendaftar sebagai bakal Calon Gubernur, bakal Calon Bupati, dan bakal Calon Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan wajib mengikuti Uji Publik. (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusulkan lebih dari 1 (satu) bakal Calon Gubernur, bakal Calon Bupati, dan bakal Calon Walikota untuk dilakukan Uji Publik. (3) Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh panitia Uji Publik. (4) Panitia Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang berasal dari unsur akademisi, 2 (dua) orang berasal dari tokoh masyarakat, dan 1 (satu) orang anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (5) Uji Publik dilaksanakan secara terbuka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota. (6) Bakal Calon Gubernur, bakal Calon Bupati, dan bakal Calon Walikota yang mengikuti Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN memperoleh surat keterangan telah mengikuti Uji Publik dari panitia Uji Publik. Diubah menjadi Pasal I angka 1 perubahan Pasal 38 UU Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi: dihapus c. Norma Persyaratan Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 7 Lampiran UU Nomor 1 Tahun 2015 Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; d. telah mengikuti Uji Publik; e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota; f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain; p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota; q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana; r. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD; s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan t. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Diubah menjadi Pasal I angka 1 perubahan Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; d. Dihapus. e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota; p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon; q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota; r. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana; s. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; t. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon. Pasal 41 Lampiran UU Nomor 1 Tahun 2015 (1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 5% (lima persen); c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 4% (empat persen); d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 3% (tiga persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dimaksud. (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam koma lima persen); b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 5% (lima persen); c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai. dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 4% (empat persen); d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 3% (tiga persen); dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud. Diubah menjadi Pasal I angka 1 perubahan Pasal 41 UU Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi: (1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud. (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud. Berdasarkan 3 norma yang diubah baik norma peserta, prosedur maupun persyaratan peserta pemilihan jelas bahwa UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak sekedar merevisi UU Nomor 1 Tahun 2015. Untuk itu sebelum pembahasan UU Nomor 8 Tahun 2015 harus dilakukan kajian akademis terlebih dahulu terkait norma-norma yang akan diubah tersebut. 3. Bahwa revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 dilakukan berdasarkan pada alasan yang kurang objektif sehingga menjadikan UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak konsisten antara judul dengan isinya. Salah satu alasan yang terungkap dan dijadikan sebagai salah satu alasan melakukan revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 adalah Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 masih memuat kata “pasangan calon”. Padahal jika dikaji lebih dalam bahwa penulisan kata “pasangan calon” Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 1 tahun 2015 dapat terjadi karena kesalahan/kesilapan pengetikan atau kesalahan redaksi yang didukung fakta sebagai berikut: (1) Bahwa dalam pasal yang sama yaitu Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015 justeru tertulis kata “calon”. (2) Dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 jika dihitung perbandingan jumlah kata “Pasangan Calon” dan jumlah kata “Calon” yaitu 2 berbanding 534 kata. (3) Hal ini memperkuat bahwa 2 kata “Pasangan Calon” merupakan kesilapan atau kesalahan redaksi yang perlu direvisi bukan justeru merubah 3 norma pokok dalam UU Nomor 1 Tahun 2015. Mengingat alasan yang tidak objektif tersebut, menjadikan UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak konsisten antara judul dengan isi. UU Nomor 8 Tahun 2015 berjudul tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Namun isi UU Nomor 8 Tahun 2015 justeru berisi tentang Pemilihan Gubernur dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Perbedaan antara judul dan isinya menjadikan UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak konsisten. Ketidakkonsistenan UU Nomor 8 Tahun 2015 antara judul dengan isi dapat menimbulkan pertentangan antara keduanya dan ketidakpastian hukum. Hal ini seyogianya harus dihindari dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam negara yang berdasarkan hukum. 4. Bahwa Proses pembahasan UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagai revisi atas UU Nomor 1 Tahun 2015 dilakukan dengan tergesa-gesa sehingga mengabaikan syarat pengajuan rancangan Undang-Undang. Bahwa UU Nomor 8 Tahun 2015 dalam proses pembahasan berhasil mengubah UU Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur pemilihan gubernur, atau bupati dan/ atau walikota secara tunggal menjadi bahwa pemilihan gubernur, atau bupati dan/atau walikota dengan wakilnya secara berpasangan sebagaimana format lama sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Demikian juga proses pembahasan perubahan terhadap norma-norma lainnya yaitu norma tahapan pelaksanaan dan norma persyaratan peserta pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Proses pembahasan ini sepengetahuan Pemohon dilakukan hanya melalui 3 kali pembahasan selama ± 7 hari kerja tanpa ada kajian akademis sehingga terkesan dilakukan tergesa-gesa. Adapun 3 kali pembahasan RUU perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tersebut sebagai tindak lanjut paripurna tanggal 9 Februari 2015 yaitu: 1) Rapat pembahasan panitia kerja tanggal 12-15 februari 2015 2) Rapat kerja komisi II DPR RI dengan agenda laporan Panja dilanjutkan dengan pandangan mini fraksi, DPD dan Pemerintah tanggal 16 Februari 2015 3) Rapat Paripurna DPR-RI Pengesahan RUU Perubahan UU No 1 Tahun 2015 5. Bahwa secara tujuan perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 kurang mencerminkan prinsip keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagai amanat Pasal 6 ayat (1) UU PPP. Mengingat Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 mengamanatkan Pemilu serentak sesuai konstitusi, maka Indonesia akan mengenal 2 pemilihan yaitu pemilihan nasional dan pemilihan daerah atau lokal. Dan sudah seharus pemilihan gubernur, bupati dan walikota menganut prinsip keseimbangan, keserasian, dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN keselarasan terhadap Pemilu nasional. Dimana pemilihan nasional serentak dilakukan pada Tahun 2019, maka setidaknya pemilihan daerah dilakukan tahun 2022. Dimana pemilihan daerah serentak pertama dilaksanakan 2016 dengan perhitungan perlu persiapan yang lebih matang untuk pertama kalinya dan dilanjutkan 2017 untuk tahap ke dua sehingga 2022 dapat dilakukan serentak secara nasional. Tidak seharusnya pemilihan daerah dilakukan tergesa-gesa di awal namun diujung serentak nasional mengulur hingga Tahun 2027. Menurut Pemohon bahwa pemilihan daerah belum dapat dijadikan landasan evaluasi terhadap pemilihan nasional serentak 2019. Demikian selanjutnya evaluasi pemilihan daerah serentak Tahun 2022 dapat dijadikan evaluasi pemilihan nasional 2024. Prinsip tujuan Undang-Undang yang berprinsip keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang di miliki oleh pasal 201 Lampiran UU Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal I angka 115 perubahan Pasal 201 UU Nomor 8 Tahun 2015. Untuk mengukur keseimbangan, keserasian, dan keselarasan tersebut perlu kajian yang lebih mendalam melalui kajian akademis. 6. Bahwa pembentukan Undang-Undang yang diawali oleh RUU yang harus disertai Naskah Akademik. Aturan tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota sesuai Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015 merupakan Undang-Undang yang dibentuk berdasarkan kajian akademis (bukti P-8) yang telah dilakukan sejak tahun 2010 sebagai syarat pengajuan Undang- Undang sebagaimana amanat Pasal 43 ayat (3) UU PPP bahwa Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Sementara UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagai perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 yang telah menyentuh norma pokoknya diyakini pemohon tidak disertai naskah akademik yang meliputi norma alasan, proses dan tujuan penyelenggaraan pemilihan gubernur bupati dan walikota. Dimana keberadaan naskah akademik merupakan keharusan dan pengecualian hanya berlaku untuk 3 aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU PPP Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Terkait hal ini Pengamat Politik Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesi (LIPI), Siti Zuhro telah mengingatkan bahwa pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada tidak mengacu pada perbaikan Pilkada sebelumnya bahwa “Revisi Undang- Undang Pilkada seharusnya merupakan revisi perbaikan dari 1.080 kali Pilkada yang dilaksanakan. Semoga bisa lebih baik.” 7. Bahwa berdasarkan landasan, norma baik alasan, proses dan tujuan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tidak terangkum dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagai perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 akibat tidak didasari pada kajian akademis. Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa dapat dinyatakan bahwa UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. B. Pengujian Materil Terhadap Pasal-Pasal Yang Bertentangan Dengan UUD 1945 Bahwa walaupun Pemohon mengajukan pengujian formil UU Nomor 8 Tahun 2015, Pemohon juga mengajukan pengujian materil UU Nomor 8 Tahun 2015. Hal ini mengingat bahwa 2 dari 3 materi diajukan Pemohon merupakan materi UU Nomor 1 Tahun 2015 yang tidak diubah dengan UU PGBW. Adapun materi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pasal I angka 1 perubahan Pasal 1 angka 1, angka 3 dan angka 4, Pasal I angka 22 perubahan Pasal 39 huruf a, Pasal I angka 6 perubahan Pasal 7 huruf s, huruf t, dan huruf u, dan Pasal I angka 24 perubahan Pasal 41 UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagai perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015. 2. Pasal I angka 6 perubahan Pasal 7 huruf s, huruf t, dan huruf u UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagai materi Pasal 7 huruf s, huruf t, dan huruf u Lampiran UU Nomor 1 Tahun 2015. 3. Pasal I angka 24 perubahan Pasal 41 UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagian materinya merupakan materi Pasal 41 Lampiran UU Nomor 1 Tahun 2015. Secara terperinci pengujian materi yang diajukan pemohon adalah sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN B.1. Pasal I angka 1 Perubahan Pasal 1 angka 1, angka 3 dan angka 4, Pasal I angka 22 Perubahan Pasal 39 huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015 telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 1. Bahwa Pasal I angka 1 perubahan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Dan Pasal I angka 1 perubahan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Pasal I angka 1 perubahan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi: Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pasal I angka 22 perubahan Pasal 39 UU Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi: Peserta Pemilihan adalah: a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Secara litterlijk (norma yang tertulis) jelas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Berdasarkan aturan diatas jelas bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan yang dipilih secara demokratis hanyalah gubernur, bupati dan walikota tidak termasuk wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota. UUD 1945 telah memberikan norma secara tegas tanpa perlu penafsiran lebih jauh. Ketegasan ini juga dapat dilihat dalam kasus Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Wakil Presiden secara tegas dan jelas disebutkan dalam Pasal 6 A Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN ayat (1) yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Oleh karenanya pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara berpasangan sesuai UU Nomor 8 Tahun 2015 jelas tidak mempunyai pijakan hukum yang mendasar. 2. Bahwa pertentangan UU Nomor 8 Tahun 2015 terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dapat melemahkan pondasi Negara Indonesia sebagai Negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945]. Dimana Undang-Undang yang dibentuk dapat memberi makna tersendiri saat konstitusi telah memberikan pengertian yang jelas dan tegas. Konstitusi telah tegas dan jelas menyatakan bahwa yang dipilih secara demokratis adalah gubernur, bupati dan walikota, namun UU Nomor 8 Tahun 2015 justeru mengikutsertakan wakilnya untuk dipilih secara demokratis. Padahal sudah seharusnya negara menjalankan prinsip-prinsip Negara Hukum dan aturan hukum yang dibuat harus memiliki kepastian, keadilan dan kemanfaatan. 3. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118-119-125- 126-127-129-130-135/PUU-XII/2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bersama wakilnya secara berpasangan tidak dapat diterima. Dimana dalam permohonan Nomor 129/PUU-XII/2014 disampaikan pokok permohonan bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 2014 untuk pertama kalinya pemilihan kepala daerah tidak berpasangan dengan wakil kepala daerah. Pelaksanaan Pemilukada tanpa melibatkan wakil sungguh memberatkan Pemohon yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik dari sisi politis maupun materi. 4. Bahwa dengan pemberlakuan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara paket yang dipilih bersama wakilnya telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kepastian hukum yang adil ini sangat diperlukan mengingat Pemohon telah melakukan sosialisasi sejak Tahun 2012 awal pembahasan naskah akademik RUU Gubernur, Bupati dan Walikota. Setelah Pilkada Gubernur Sumatera Utara dan Pemilu, Pemohon kembali melakukan sosialisasi sebagai kandidat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN bakal calon Bupati Simalungun secara tunggal tanpa wakil melalui Konvensi Rakyat Simalungun (KORAS). Pada saat tersebut, peraturan yang berlaku adalah Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang dikeluarkan Presiden RI SBY di akhir masa jabatannya yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015. 5. Bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara paket yang dipilih bersama wakilnya telah menyebabkan disharmonisasi dlam kepemimpinan daerah antara kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah hampir diseluruh provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Hal ini sebagaimana disampaikan: a. Mendagri Kabinet Bersatu Jilid II Gamawan Fauzi telah pernah menyatakan bahwa 95% Daerah terjadi disharmonisasi dalam kepemimpinan daerah. Bahkan berdasarkan catatan Gamawan Fauzi juga menyatakan bahwa dari 244 Pilkada yang digelar pada 2010, hanya 6,15 persen kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kembali maju bersama, dan selebihnya keduanya maju sendiri-sendiri dan bertarung sengit dalam Pilkada. b. Sekretaris FPPP, Arwani Tomafi menyatakan “FPPP berpandangan hanya KDH yang dipilih langsung oleh rakyat karena 90 persen hubungan KDH dengan wakilnya tidak harmonis setelah menjabat jadi KDH dan wakil. Itu fakta bukan dikarang-karang” dan “konstitusi juga mengamanatkan tidak ada pemilihan wakilnya KDH. Yang ada hanya KDH yang dipilih langsung oleh rakyat.” Berdasarkan pandangan tersebut, terlihat bahwa selain bertentangan dengan konstitusi, pemilihan gubernur, bupati dan walikota bersama wakilnya secara bepasangan juga telah menyebabkan disharmonisasi kepemimpinan hampir di seluruh daerah Indonesia. 7. Bahwa saat pemilihan, posisi wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota lebih berorientasi pada pengembangan dukungan politik, bukan berorientasi pada kemampuan dan kompetensi saat akan menjabat. Dalam kondisi ini wakil mempunyai peran dan kedudukan yang sama dengan gubernur, bupati dan walikota sebagai vote getter (pendulang suara). Namun setelah calon menang pemilihan dan dilantik sebagai pejabat. Wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota berposisi sebagai sub ordinat gubernur, atau bupati dan/atau walikota. Hal ini yang sering menjadi konflik dan titik persinggungan gubernur, atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN bupati dan atau walikota dengan wakilnya. Hingga terjadi disharmonisasi kepemimpinan di daerah yang pada akhir akan mengganggu roda pemerintahan daerah. Dan menjadi lebih baik ketika sang wakil mengalah untuk mengundurkan diri seperti yang dilakukan Wakil Gubernur Prijanto di DKI Jakarta dan Wakil Bupati Dicky Chandra di Kabupaten Garut. 8. Bahwa Konstitusi UUD 1945 telah jelas dan tegas menyatakan bahwa tidak ada jabatan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota. Oleh karenanya jika jabatan tersebut diadakan, maka ketentuannya tidak boleh melanggar konstitusi atau UUD 1945. Oleh karenanya Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang disahkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015 telah meletakkan posisi yang tepat terhadap kedudukan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota sebagai penopang keberhasilan gubernur, bupati dan walikota ketika menjabat selama 5 tahun kedepan masa periodenya. Hal ini menjawab permasalahan yang terjadi selama lebih 10 Tahun dalam pemilihan kepala daerah sejak tahun 2004 dan sesuai dengan konstitusi serta sejalan dengan aturan perundang- undangan lainnya yang berlaku dalam gambar tingkatan Pemerintahan sebagaimana dalam gambar di bawah ini: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 9. Bahwa sepengetahuan Pemohon ada beberapa alasan yang dijadikan DPR-RI sebagai dasar mengubah aturan tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi berpasangan bersama wakil seperti periode UU Nomor 32 Tahun 2004 yaitu: a. Alasan yang dijadikan sebagai salah satu alasan melakukan revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 adalah Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 masih memuat kata “pasangan calon”. Hal ini terungkap dari alasan yang diungkapkan oleh anggota fraksi partai sebelum pembahasan revisi UU Nomor 1 Tahun 2015. Padahal jika dikaji lebih dalam bahwa penulisan kata “pasangan calon” Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 dapat terjadi karena kesalahan/kesilapan pengetikan atau kesalahan redaksi yang didukung fakta sebagai berikut: (1) Bahwa dalam pasal yang sama yaitu Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015 justeru tertulis kata “calon”. (2) Dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 jika dihitung perbandingan jumlah kata “Pasangan Calon” dan jumlah kata “Calon” yaitu 2 berbanding 534 kata. Hal ini memperkuat bahwa 2 kata “Pasangan Calon” merupakan kesilapan atau kesalahan redaksi yang perlu direvisi bukan justeru merubah 3 norma pokok dalam UU Nomor 1 Tahun 2015. b. Ketakutan sebagian pihak seperti disampaikan Titi Angreani direktur Perludem dimana pencalonan tunggal berpotensi menimbulkan konflik khususnya daerah yang masyarakatnya telah terbelah secara agama atau etnis. Sehingga para Parpol sering mengajukan calon kombinasi (muslim/ Kristen atau Kristen/muslim). Padahal jika dikaji lebih jauh bahwa pengajuan calon secara berpasangan dan kombinasi bukan dilakukan untuk menjaga konflik namun lebih untuk menjaga peluang kemenangan pada pemilihan. Hal ini menjadikan calon gubernur, atau calon bupati dan/atau calon walikota yang tidak mempunyai jiwa nasionalis justeru dapat tersamarkan dengan kehadiran wakilnya saat pemilihan. Namun jika terpilih justeru calon yang tidak berjiwa nasionalis dengan kewenangan yang luas akan berbahaya bagi keragaman etnis, agama dan golongan itu sendiri. Hal ini karena Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Calon yang terpilih akan lebih mementingkan kepentingan pribadi, etnis, agama dan golongannya sendiri. Hal yang berbeda jika pemilihan gubernur, atau bupati dan atau walikota dilakukan secara tunggal, masyarakat in casu pemilih akan memilih calon gubernur, atau calon bupati dan/atau calon walikota yang dianggapnya dapat berdiri di semua kalangan dan golongan serta dapat berlaku adil bagi semua kelompok agama, etnis dan golongan. Untuk hal ini pemilihan pemimpin pada tingkat pemerintah terendah dapat dijadikan contoh yakni desa. Walaupun banyak desa heterogen penduduknya, kepala desa telah jauh-jauh hari dipilih secara tunggal tanpa ada wakil dan kurang mengemuka masalah SARA. c. Disharmonisasi antara gubernur, bupati dan walikota dengan para wakilnya dapat dilakukan pembagian tugas secara jelas. Posisi pemerintah daerah berada ditengah antara Pemerintah pusat dan pemerintah desa. Hal ini menjadikan pemerintah daerah menjadi satu-satunya tingkatan pemerintahan yang dipengaruhi oleh 3 kepentingan/kekuatan yaitu kepentingan pemerintah diatas, sejajar dan dibawahnya. Hal ini akan terus menjadi gesekan tersendiri antara KDH dan wakilnya, walaupun masing- masing diberi tugas dan wewenang yang jelas. Hal yang berbeda dengan kondisi Presiden dan Wakil Presiden yang lebih dipengaruhi oleh kepentingan sejajar ke bawah. Di samping itu filosofis tidak ada dua matahari dalam satu instansi dapat dijadikan landasan berpikir. Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa pemberlakuan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan wakilnya secara berpasangan telah bertentangan dengan UUD 1945, dan mengabaikan putusan MK sebelumnya serta melanggar hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, dan mengabaikan disharmonisasi yang terjadi di lebih 90% daerah serta kajian-kajian akademis yang berkaitan dengan pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagai evaluasi atas 1080 Pilkada sejak tahun 2005. Dan sekiranya Mahkamah Konstitusi memutus bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara paket bersama wakilnya telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkuatan hukum, maka hal ini akan menyelamatkan masa depan pemerintahan daerah dari kisruh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN berkepanjangan antara para gubernur, bupati dan walikota dengan para wakilnya. B.2. Pasal I Angka 6 Perubahan Pasal 7 Huruf s, Huruf t dan Huruf u UU Nomor 8 Tahun 2015 Bertentangan Dengan Pasal 27 Ayat (1) Dan Ayat (2) Dan Pasal 28D Ayat (1) , Ayat (2) Dan Ayat (3) UUD 1945 1. Bahwa persyaratan calon gubernur, bupati dan walikota disebutkan dalam Pasal I angka 6 perubahan Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; d. Dihapus. e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota; p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon; q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota; r. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana; s. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; t. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon. Berdasarkan persyaratan calon sesuai latar belakang pekerjaan dan jabatan terdapat dalam Pasal I angka 6 perubahan Pasal 7 huruf s, huruf t dan huruf u UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan Pasal 28D ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pertentangan syarat yang menurut Pemohon sebagai sumber diskriminasi dan ketidakadilan bagi para calon dapat dilihat melalui latar belakang masing- masing calon gubernur, bupati dan walikota sebagaimana berikut: a. Calon gubernur, bupati dan walikota dengan latar belakang petahana atau incumbent tidak diatur dalam UU PGBW namun telah diputus melalui Putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008 sehingga dapat tetap secara pekerjaan dan atau jabatan. b. Calon gubernur, bupati dan walikota dengan latar belakang anggota DPR/DPD dan DPRD hanya memberitahukan pencalonannya sehingga tetap secara pekerjaan dan jabatan. c. Calon gubernur, bupati dan walikota dengan latar belakang pegawai BUMN/BUMD hanya dituntut mundur secara jabatan sedangkan pekerjaan tetap sebagai pegawai BUMN/BUMD. d. Calon gubernur, bupati dan walikota dengan latar belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dituntut mundur baik secara jabatan dan pekerjaan. Adapun diskriminasi dan ketidakadilan masing-masing calon tersebut dapat digambarkan melalui tabel sebagaimana berikut: Perbandingan Kedudukan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota dalam Pilkada sesuai UU Nomor 8 Tahun 2015 No Latar Belakang Calon Syarat Calon sesuai UU No 8 Tahun 2015 Pasal Pekerjaan/ Profesi Jabatan Pekerjaan/ Profesi Jabatan 1 - Politisi, Pengusaha, Artis, Advokat, Notaris, dan lain-lain Gubernur, Bupati dan Walikota aktif (incumbent atau petahana) Tetap Tetap 2 - PNS Gubernur, Bupati dan Walikota aktif (incumbent atau petahana) Mundur Tetap Pasal I angka 6 perubahan Politisi, Pengusaha, Anggota DPRD, DPD, DPR Tetap Tetap Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Pasal 7 poin (s) Artis, Advokat, Notaris, dan lain-lain 3 Pasal I angka 6 perubahan Pasal 7 poin (t) PNS 1. Jabatan Administrasi 2. Jabatan Fungsional 3. Jabatan Pimpinan Tinggi Mundur Mundur 4 Pasal I angka 6 perubahan Pasal 7 poin (u) Pegawai BUMN/ BUMD Struktural/fungsional Tetap Mundur Berdasarkan latar belakang masing-masing calon di atas dapat dilihat bahwa calon yang paling mendapatkan diskriminasi dan ketidakadilan adalah calon yang berlatar belakang PNS, dimana selain dituntut berhenti dari jabatan juga diwajibkan mengundurkan diri dari pekerjaan. 2. Bahwa peluang penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki calon gubernur, bupati dan walikota yang berasal dari PNS dan pegawai BUMD/N jauh lebih kecil dibandingkan dengan calon gubernur, bupati dan walikota dengan latar belakang petahana (incumbent) dan anggota DPR/DPD/ DPRD. Seorang calon gubernur, bupati dan walikota dengan latar belakang petahana (incumbent) dapat menggunakan kewenangan kekuasaan untuk menggunakan APBD untuk membangun kekuatan politiknya dan bahkan dapat menggerakkan PNS sebagai mesin politik pemenangan. Berkaitan dengan ini seperti sudah lumrah ketika seorang Calon gubernur, bupati dan walikota menggunakan kewenangan dan dan kekuasaan yang dimiliki, sehingga kita hanya mampu mewaspadainya tanpa tindakan bagaimana mencegahnya. Senada hal ini para tokoh bangsa yang menyampaikan opininya antara lain: a. Joko Widodo Presiden kita saat ini telah pernah mengingatkan untuk mewaspadai gerakan incumbent pada Pilkada Kota Tangerang pada Tahun 2013. b. Mahfud MD Mantan Ketua MK pernah menyampaikan statement terkait sengketa Pilkada bahwa “Lebih dari 190 kasus (masuk ke MK), semua yang incumbent terbukti curang dengan menggunakan jabatan,” kata Mahfud dalam acara pertemuan MK dengan Komisi III DPR di Jakarta. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN c. Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid mengkhawatirkan gerakan incumbent dalam Pilkada dengan mengakui pengaruh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo teramat besar di birokrasi. 3. Bahwa dengan pemberlakuan Pasal I angka 6 Pasal 7 huruf t UU Nomor 8 Tahun 2015 yakni mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; telah terjadi ironi dimana calon yang merupakan gubernur, bupati dan walikota petahana (incumbent) yang berlatar belakang PNS dituntut harus mengundurkan diri secara pekerjaan namun secara jabatan tetap. Contoh kasus adalah Walikota Surabaya Tri Rismaharini, jika mengajukan diri kembali sebagai calon walikota, maka ia harus mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai PNS. Namun disisi lain jabatannya sebagai Walikota Surabaya tetap. Sehingga jika diperbandingkan mana yang lebih berpotensi mempengaruhi pemilih atau lebih berpotensi penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan untuk dapat terpilih kembali sebagai Walikota Surabaya. Tentu jujur kita mengatakan bahwa posisi jabatannya yang lebih berpotensi untuk mempengaruhi pemilih untuk pemenangan dibandingkan pekerjaannya sebagai PNS (berhenti sementara/ cuti diluar negara). Demikian halnya Pemohon adalah PNS dengan jabatan staf biasa atau dalam bahasa UU ASN sebagai Pejabat Administrasi tidak mempunyai kekuatan mempengaruhi pemilih yang sesuai pekerjaannya dengan Pemohon yakni PNS. 4. Bahwa PNS dituntut untuk mengundurkan diri ketika mendaftarkan diri sebagai calon gubernur, bupati dan walikota selain tuntutan Pasal I angka 6 Pasal 7 huruf t juga merupakan tuntutan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Namun dari beberapa pasal yang mengatur hal tersebut, justeru makna antar pasal-pasal dalam UU ASN justeru saling bertentangan. Pasal 119 UU ASN Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon. Pasal 121 UU ASN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Pegawai ASN dapat menjadi pejabat Negara Pasal 122 UU ASN Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri dan jabatan setingkat menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan wakil gubernur; m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pasal 123 ayat (3) UU ASN Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Dimana arti PNS sesuai Pasal 1 angka 1 bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut jelas dapat dinyatakan bahwa aturan PNS harus mengundurkan diri saat mendaftar sebagai calon terlihat mengambang. Hal ini sesuai dengan Pasal 119 UU ASN bahwa PNS harus mengundurkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN diri baik pekerjaan sebagai PNS maupun jabatan karirnya adalah yang mempunyai jabatan karir pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama, sedangkan Pasal 123 ayat (3) menyamaratakan seluruh PNS tanpa melihat jabatan karir pemerintahannya. Di samping itu Pasal 123 ayat (3) juga menyamaratakan antara jabatan politik dengan jabatan politik pemerintahan. Hal ini dapat dibandingkan dengan keterangan saksi DPR, Anggota DPR-RI Arsul Sani saat sidang perkara Nomor 8-9/PUU-XIII/2015 tanggal 26 Februari 2015 yaitu sebagai berikut: a. sesuai keterangan saksi DPR, Anggota DPR-RI Arsul Sani bahwa Pejabat negara dapat dibedakan antara jabatan yang dipilih berdasarkan mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat atau pemilihan umum (elected official) dan jabatan yang diangkat atau dipilih tanpa melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat. Hal ini dengan landasan Pasal 9 ayat (2) UU ASN yang menyatakan, “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.” b. bahwa jabatan negara yang tepat menurut pemohon adalah Jabatan politik dan jabatan politik pemerintahan. Jabatan politik adalah jabatan negara proses seseorang terdaftar sebagai keanggotaan suatu partai politik (ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat), sedangkan politik pemerintahan adalah jabatan negara yang diperoleh tanpa terdaftar sebagai anggota partai politik. (Presiden dan Wakil Presiden; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan jabatan negara lainnya). Hal ini berdasarkan Pasal 87 ayat (4) UU ASN bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:...c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ... c. bahwa jika jabatan negara didasarkan jabatan yang dipilih langsung rakyat dan tidak langsung oleh rakyat dengan dasar Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik menjadi dipertanyakan. Karena intervensi seperti apa yang dimaksudkan dan intervensi justeru lebih besar ketika seseorang dipilih melalui mekanisme tidak langsung (DPR) daripada langsung dari rakyat. Berkaitan dengan ini Pemohon merangkumnya dalam gambar sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 5. Bahwa sikap diskriminatif terhadap PNS juga terungkap dalam pada sidang paripurna DPR-RI tanggal 17 Februari 2015, bahwa Fraksi Gerindra telah menyampaikan pandangannya tentang ketidakadilan terhadap PNS yaitu Pasal 7 huruf t yang menyebut calon kepala daerah harus mengundurkan diri sebagai anggota TNI, Polri dan PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon. Hal itu dinilai terlalu kejam. Harusnya calon kepala daerah hanya mengundurkan diri sementara saat mendaftar sebagai calon kepala daerah. 6. Bahwa menempatkan PNS bersama dengan anggota TNI dan POLRI dalam satu poin yakni Pasal I angka 6 Pasal 7 huruf t UU Nomor 8 Tahun 2015 yakni mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; telah melanggar hak PNS atas pekerjaan dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 bahwa Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. PNS memiliki hak dipilih dan memilih, sementara anggota TNI dan POLRI tidak memiliki hak memilih dan dipilih. Hal ini dijelaskan Pasal 121 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara. Sementara anggota TNI diatur dalam Pasal 47 ayat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN (1) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sedangkan anggota POLRI Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Oleh karena itu PNS masih tetap memiliki hak dipilih dan memilih walaupun masih aktif sebagai PNS dan untuk netralitas dapat diberlakukan opsi berhenti sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU ASN. Berbeda halnya dengan Anggota TNI dan POLRI yang harus melepaskan kedinasannya untuk dapat memiliki hak memilih dan dipilih. Hak memilih dan dipilih ini merupakan hak asasi sebagai warga negara. Oleh karena itu menempatkan PNS bersama dengan anggota TNI dan POLRI dalam satu poin yakni Pasal I angka 6 perubahan Pasal 7 huruf t UU Nomor 8 Tahun 2015 menjadikan hak-hak PNS terabaikan yaitu PNS sebagai pegawai ASN tetap dapat menjadi pejabat Negara tanpa harus melepaskan diri dari pekerjaan sebagai PNS. Dengan demikian jelas bahwa pemberlakuan syarat-syarat gubernur, bupati dan walikota sesuai dengan Pasal I angka 6 Pasal 7 huruf t UU PGBW telah melanggar hak konstitusi Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Sekiranya Yang Mulia Hakim Konstitusi memutus bahwa Pasal I angka 6 Pasal 7 huruf t UU PGBW telah menyebabkan ketidakadilan bagi calon gubernur, bupati dan walikota yang berlatar belakang PNS dan bertentangan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dimana menurut pandangan Pemohon bahwa beberapa alternatif perubahan persyaratan calon gubernur, bupati dan walikota sebagai berikut: a. Mewajibkan agar seluruh kandidat calon mengundurkan diri dari jabatan dan berhenti sementara pekerjaan pada saat pendaftaran sebagai calon gubernur, bupati dan walikota, atau setidak-tidaknya b. Menambahkan huruf tersendiri khusus untuk calon gubernur, bupati dan walikota yang berasal dari PNS dengan persyaratan tersendiri dengan berhenti dari jabatan dan berhenti sementara dari pekerjaan atau sekurang-kurangnya; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN c. Menyatukan aturan persyaratan calon gubernur, bupati dan walikota yang berasal dari PNS dalam satu huruf bersama persyaratan calon gubernur, bupati dan walikota yang berasal dari pegawai BUMN dan BUMD; B.3. Pasal I Angka 24 Perubahan Pasal 41 UU Nomor 8 Tahun 2015 Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 Bahwa Pasal I angka 24 perubahan Pasal 41 UU Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa (1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan koma lima persen); c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (Tujuh koma lima persen); d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam koma lima persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dimaksud. (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit sedikit 10% (sepuluh persen); b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan koma lima persen); c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai. Dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling 7,5% (Tujuh koma lima persen); d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam koma lima persen); dan e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud. (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) calon perseorangan. bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 berbunyi, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan sebagai berikut: 1. Bahwa terjadi kenaikan sebesar 3,5% dukungan sebagai syarat menjadi calon gubernur, calon bupati dan calon walikota melalui jalur perseorangan setelah perubahan UU Nomor 1 Tahun 2005 menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015. Hal ini tentu akan menambah beban tersendiri bagi calon perseorangan. Walaupun penambahan ini merupakan kewenangan legislatif sebagai open legislatif. Namun setidaknya perlu penjelasan dasar dan alasan kajian ilmiah berupa naskah akademik sebagai landasan formalnya sesuai mana amanat Pasal 43 ayat (3) UU PPP bahwa Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Di samping kajian dasar dan alasan melalui naskah akademik sebagai landasan formal pembentukan Undang-undang. Kajian tersebut juga sebagai pijakan hukum yang menyatakan bahwa UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak dibentuk untuk menghalangi para calon gubernur, calon bupati dan calon walikota melalui jalur perseorangan untuk dapat berkompetisi dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota. 2. Bahwa Ketua DPD-RI Irman Gusman menyampaikan bahwa "Bakal calon independen harus mengumpulkan dukungan sepuluh persen dari jumlah penduduk di wilayah calon tersebut. Ini memberatkan," kata Irman saat menjelaskan tentang persiapan Pilkada, Minggu (8/3/2015). "Ada calon independen akan menyaring calon berkualitas lainnya”. 3. Bahwa sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 untuk dapat terdaftar sebagai Calon Bupati Simalungun, Pemohon harus didukung oleh 62.694 orang usia pemilih. Disebutkan usia pemilih karena amanat UU Nomor 8 Tahun 2015 dukungan disertai KTP dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengingat Pasal I angka 24 perubahan Pasal 41 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 bahwa Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN dukungan 62.694 orang pemilih dihitungkan 7,5% dari 833.251 jiwa penduduk kabupaten Simalungun (data BPS 2014). Hal ini tidak objektif dan tepat karena dalam jumlah 833.251 jiwa penduduk kabupaten Simalungun tersebut terdapat masyarakat bukan usia pemilih. Oleh karena itu mengunakan data jumlah penduduk sebagai dasar perhitungan dukungan minimal yang dimiliki para calon gubernur, calon bupati dan calon walikota melalui jalur perseorangan tidak tepat dan objektif. 4. Bahwa jika syarat dukungan calon gubernur, calon bupati dan calon walikota melalui jalur perseorangan menggunakan data jumlah pemilih, maka akan terjadi penurunan jumlah dukungan yang diperlukan. Dengan menggunakan data pemilih (DPT Pilpres 2014) sebanyak 637.496, dengan persyaratan 7,5% maka dukungan yang diperlukan hanya menjadi sebanyak 47.812 orang. Sehingga terdapat selisih sebanyak 14.682 dukungan masyarakat yang harus dipenuhi Pemohon saat pendaftaran sebagai calon Bupati Simalungun. 5. Bahwa dengan menggunakan DPT sekalipun hal tersebut belum sepenuhnya objektif mengingat dalam DPT masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang memiliki hak pilih namun tidak diberikan kesempatan untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan melalui KTP yaitu: a. PNS b. Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa c. KPU, KPUD, PPK, PPS hingga nantinya calon KPPS d. Bawaslu hingga pengawas lapangan e. Pengurus dan anggota partai politik. Berdasarkan hal tersebut terlhat bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang ikut dihitung sebagai dasar perhitungan syarat dukungan calon perseorangan namun tidak dapat memberikan dukungan dalam bentuk KTP. 6. Bahwa terjadi ketidakadilan dimana calon perseorangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk namun disaat yang lain anggota legislatif dipilih sesuai suara sah dan partai politik dapat mengusulkan calon gubernur, calon bupati dan calon walikota berdasarkan perolehan suara sah pada pemilu. Pasal I angka 23 perubahan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 bahwa Partai politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Dengan demikian jelaslah bahwa persyaratan calon Gubernur, Bupati dan Walikota melalui jalur perseorangan sesuai Pasal I angka 24 perubahan Pasal 41 UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak objektif dengan menggunakan jumlah penduduk sebagai dasar pehitungan persyaratan calon. Hal ini melanggar hak konstitusi para calon gubernur, bupati dan walikota in casu Pemohon sebagai bakal calon Bupati Simalungun melalui jalur perseorangan untuk dapat berkompetisi pada pemilihan kepala daerah yakni Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dan sekiranya Yang Mulia Hakim Konstitusi memutus bahwa Pasal I angka 24 perubahan Pasal 41 UU Nomor 8 Tahun 2015 perlu ditambahkan “dari jumlah pemilih”. IV. PROVISI 1. Bahwa mengingat Pasal 58 UU MK yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah tidak berlaku surut, dimana pendaftaran calon bupati melalui jalur peseorangan sesuai dengan Peraturan KPU No 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (bukti P-13) bahwa pendaftaran calon bupati dan walikota adalah tanggal 11-15 Juni 2015. Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon untuk mendaftar sebagai calon Bupati Simalungun. Pemohon memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahmakah Konstitusi kiranya dapat menerbitkan putusan sela yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menghentikan atau setidak-tidaknya menunda tahapan pemilihan gubernur, bupati dan walikota sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap. 2. Bahwa Mahkamah sudah pernah memutuskan putusan provisi ini dalam perkara pengujian Undang-Undang dengan Putusan Nomor 133/PUU- VII/2009, yang Pemohon anggap sebagai jurisprudensi untuk mengatasi kekurangan dan kekosongan hukum berkenaan tidak adanya pengaturan tentang putusan provisi dalam perkara pengujian Undang-Undang. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Pemohon menyadari bahwa putusan provisi menurut ketentuan yang tersurat dalam Pasal 63 UU MK menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”. 3. Bahwa Permohonan provisi ini penting untuk diajukan oleh Pemohon, agar Pemohon mendapatkan jaminan kepastian hukum atas hal-hal pokok yang dapat mempengaruhi pendaftaran Pemohon sebagai Calon Bupati Simalungun tanggal 11-15 Juni 2015 dan konstelasi pelaksanaan pemilihan gubernur bupati dan walikota serentak tahap I pada Desember 2015 yang meliputi pemilihan gubernur bupati dan walikota secara tunggal, persyaratan dukungan untuk calon perseorangan dan pengabaian hak PNS sebagai warga negara. 4. Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak akan berhenti hanya karena penundaan pemilihan kepala daerah. Mengingat pengisian jabatan gubernur yang kosong dilakukan berdasarkan Pasal I angka 115 perubahan Pasal 201 ayat (8), Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengisian jabatan Bupati dan Walikota yang kosong dilakukan berdasarkan Pasal I angka 115 perubahan Pasal 201 ayat (9), Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Bahwa mengingat masa depan stabilitas pemerintahan di 272 daerah yang akan melaksanakan pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak tahap I pada Desember 2015 sangat tergantung pada harmonisasi antara gubernur dengan wakil gubernur, bupati dengan wakil bupati dan walikota dengan wakil walikota. Fakta 90% kepala daerah dan wakilnya tidak akur telah mengganggu roda pemerintahan sejak tahun 2004 harus dijadikan pelajaran yang berharga untuk memperbaiki sistem pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 6. Berbagai pihak meragukan kesiapan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di tahun 2015. Baik secara anggaran maupun personil, bahkan ada dua partai yang masih berkutat dengan permasalahan internal. Dengan memberikan waktu sampai putusan keputusan yang final mengikat akan memberikan waktu kepada seluruh pihak agar lebih siap dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota. 7. Bahwa tertanggal 9 Februari 2015 Pemohon telah pernah menyampaikan surat usul saran dan masukan terkait permohonan pengujian UU Nomor 8 Tahun 2015 ini saat pembahasan kepada DPR-RI untuk tidak mengubah hal-hal pokok yang merupakan penekanan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Presiden RI dan Kementrian terkait serta KPU-RI sebagai pelaksana pemilihan gubernur bupati dan walikota dengan harapan agar UU Nomor 8 Tahun 2015 benar-benar sesuai dengan konstitusi UUD 1945 dan dapat dilaksanakan dengan baik lancar. 8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perkara pengujian undang- undang kepada Mahkamah Konstitusi tanpa menggunakan kuasa hukum, berdasarkan pertimbangan bahwa Pemohon adalah pelaku langsung dengan segala keterbatasan ikut merasa terpanggil dan bertanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan melalui berpartisipasi sebagai kandidat Bakal Calon Bupati Simalungun. 9. Bahwa jika Yang Mulia Hakim Konstitusi berkenan menerima permohonan pengujian Undang-Undang ini. Maka akan dapat menyelamatkan masa depan pilkada serentak tahap I di 200 Provinsi Kabupaten Kota sebagai barometer pilkada seretak selanjutnya. Dan semoga kiranya Mahkamah Konstitusi dapat menyelamatkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah melalui pengawalan konstitusi akan membuat masyarakat menyadari bahwa masih ada kekuasaan kehakiman sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif dan legislatif, dimana Mahkamah Konstitusi as the Guardian of constitution yang dipimpin oleh Nawa Garda Tata (NAGATA) sebagai 9 (sembilan) Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang mengamankan kedaulatan hukum sebagai pondasi negara. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN dengan segala kebijaksanaan dan pengalaman serta harapan untuk Indonesia yang lebih baik, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan provisi ini. V. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonon pengujian UU Nomor 8 Tahun 2015 telah merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (protected), dihormati (respected), dimajukan (promoted), dan dijamin (guaranted) UUD 1945. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: A. Dalam Provisi 1) Menerima permohonan provisi Pemohon 2) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) untuk menghentikan atau setidak-tidaknya menunda tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap. B. Dalam Pokok Perkara Formil 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji formil UU Nomor 8 Tahun 2015; 2. Menyatakan bahwa pembentukan UU Nomor 8 Tahun 2015 dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 3. Menyatakan Undang-Undang PPGBW tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan UU Nomor 1 Tahun 2015 berlaku kembali, sepanjang tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pokok perkara materil a-quo. C. Dalam Pokok Perkara Materil 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji materil UU Nomor 8 Tahun 2015; 2. a. Menyatakan Pasal I angka 1 perubahan Pasal 1 angka 1, angka 3 dan angka 4, Pasal I angka 22 perubahan Pasal 39 huruf a, Pasal I angka 6 perubahan Pasal 7 huruf s, huruf t dan huruf u, dan Pasal I angka 24 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN perubahan Pasal 41 UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; b. Menyatakan Pasal I angka 1 perubahan Pasal 1 angka 1, angka 3 dan angka 4, Pasal I angka 22 perubahan Pasal 39 huruf a, Pasal 1 angka 6 perubahan Pasal 7 huruf s, huruf t dan huruf u, dan Pasal I angka 24 perubahan Pasal 41 UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. a. Menyatakan Pasal I angka 6 perubahan Pasal 7 huruf s, huruf t dan huruf u UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan Undang-Undang Dasar 1945; b. Menyatakan Pasal I angka 6 perubahan Pasal 7 huruf s, huruf t dan huruf u UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Pasal I angka 24 perubahan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan Undang-Undang Dasar 1945; atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang ditafsirkan menggunakan data jumlah pemilih sebagai dasar perhitungan dukungan calon perseorangan; 5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; D. Dalam Provisi, Dalam Pokok Perkara Formil dan Dalam Pokok Perkara Materil Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memandang perlu dan layak, maka pemohon memohonkan agar perkara a quo dapat diputuskan seadil- adilnya (ex aquo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang disahkan di persidangan pada tanggal 5 Mei 2015, dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Afdoli 2. Bukti P-2 : Bahan Sosialisasi Pemohon Menuju Pemilihan Bupati Simalungun 3. Bukti P-3 : Fotokopi Dokumentasi Sosialisasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 4. Bukti P-4 : Fotokopi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Tulisan, Opini dan Gambar; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik Atas Nama Afdoli; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan secara lisan pada sidang tanggal 21 Mei 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dalam Nomor 11/PUU-V/2007 dan seterusnya. Pengujian atas Undang-Undang Pilkada. a. Bahwa norma sebagai tertulis dalam Pasal 1 angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf t Undang-Undang Pilkada adalah bunyi norma yang ada bukan hanya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, melainkan bunyi norma yang telah ada semenjak terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pada tanggal 2 Februari 2015. Bunyi norma dalam Pasal 7 huruf t Undang-Undang Pilkada juga selaras dengan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang ASN. Dalam kedua pasal tersebut pun diperkuat dengan penjelasan pasal yang keduanya berbunyi, “Pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali.” Sehingga adalah benar jika disimpulkan bahwa Pasal 7 huruf t Undang-Undang Pilkada yang muncul semenjak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan ketentuan yang sinkron dan telah diharmonisasikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ASN yang telah lebih dahulu diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Bahwa semangat yang melandasi kenapa pegawai negeri sipil, begitu juga jabatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pejabat-pejabat administratif. Pegawai negeri sipil yang merupakan bagian dari ASN diharuskan untuk mengundurkan diri ketika ikut sebagai calon dalam pilkada adalah sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjaga keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan. ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Hal ini juga dituangkan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang ASN yang menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Sehingga adalah jelas memang ada pembedaan yang dibuat karena posisi pegawai negeri sipil adalah berbeda dan tidak dapat dipersamakan dengan anggota DPR, anggota DPD, maupun DPRD yang merupakan pejabat politik (elected official) yang sudah pasti memiliki keterkaitan dengan partai politik. Bahwa alasan lainnya yang membedakan pegawai negeri sipil dengan calon dari pejabat politik adalah sifat dari pekerjaan DPR, DPD, dan DPRD selaku pejabat politik yang kolektif kolegial, sehingga ketika ditinggalkan oleh salah satu anggotanya sistem besarnya tidak terganggu. Hal ini berbeda dengan posisi pegawai negeri sipil, begitu juga TNI, dan Polri yang jabatannya terikat dengan pelaksanaan jabatan dan tugas secara individual, sehingga apabila ditinggal pasti untuk sementara waktu akan terjadi persoalan di dalam institusinya. Oleh karena itu, ketika Pemohon mendalilkan ketentuan-ketentuan a quo telah melanggar hak konstitusi, yakni Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka perlu dipahami kembali bahwa pegawai negeri sipil adalah jabatan profesi yang sifatnya profesional, dan merupakan pilihan karir, sehingga pembatasan dalam hal ini tidaklah dengan maksud perlakuan yang sifatnya diskriminatif maupun melanggar hak konstitusi. b. Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Pilkada yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan bahwa akumulasi perolehan suara 25% atau 20% dari jumlah kursi DPRD untuk mengusung pasangan calon adalah politik hukum pembentuk Undang-Undang dalam rangka menuju penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang efisien sebagaimana amanat Undang-Undang Pilkada, dan terkait dengan penguatan legitimasi dari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN pasangan calon yang memperoleh dukungan suara 25% atau 20% dari jumlah kursi DPRD. c. Bahwa terkait pengujian perubahan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Pilkada, DPR menjelaskan bahwa Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pilkada adalah salah satu ketentuan yang ikut diubah dalam Undang-Undang Pilkada. Syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan dalam pasal tersebut dinaikan sebesar 3,5% dari ketentuan sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang merupakan bunyi asli Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Besar kecilnya persentase tersebut diterapkan tergantung kepada lokasi daerah dan jumlah penduduk di daerah tersebut. Adapun rasiologis mengapa syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan dinaikan sebesar 3,5% dari ketentuan sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yakni karena untuk mendorong keseriusan calon perseorangan agar didukung secara signifikan oleh rakyat. Penentuan batas akumulasi perolehan suara 25% atau 20% dari jumlah kursi DPRD pun diterapkan dengan latar belakang pemikiran yang sama, hal ini dikarenakan tidak jarang juga dalam praktik pelaksanaan Pilkada selama kurang lebih satu dekade ini dukungan dari masyarakat yang didapat untuk maju sebagai calon diragukan keasliannya, sehingga syarat yang tadinya diharapkan dapat menjadi dasar legitimasi dukungan bagi seseorang yang berniat untuk maju justru berdampak sebaliknya. Oleh karenanya adalah tidak tepat jika Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 24 tentang perubahan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena pada prinsipnya tidak ada hak konstitusional yang dirugikan dalam hal ini, justru hal ini adalah salah satu poin perubahan untuk menjadikan Pilkada ini menjadi lebih baik ke depannya dalam hal menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi yang kuat. Bahwa berdasarkan uraian di atas, DPR berpendapat tidak benar dan tidak beralasan dalil yang dimohonkan para Pemohon dalam permohonannya bahwa Pasal 7 huruf t, Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Pilkada, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan secara lisan pada sidang tanggal 21 Mei 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: • Bahwa keterangan Presiden hampir sama dengan keterangan DPR, maka Presiden hanya akan menambah keterangan; • Terkai dengan kedudukan hukum Pemohon, sama dengan keterangan DPR, yaitu menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan mempertimbangkannya; • Keterangan Presiden untuk perkara hanya menambahkan keterangan sebelumnya yang menjadi satu kesatuan dengan keterangan a quo; • Pada intinya, pemilihan umum untuk memilih kepala daerah yang dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, diharapkan dapat menjaring pemimpin-pemimpin atau pemangku jabatan publik yang baik, memiliki integritas, kapabilitas, moral yang memadai, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, atau dengan perkataan lain, jabatan publik adalah jabatan kepercayaan. • Pada dasarnya di dalam menjaring pemimpin atau pejabat publik juga disyaratkan adanya pejabat publik yang benar-benar bersih, berwibawa, jujur, dan memilki intergritas moral yang terjaga. • Terkait dengan permohonan Pemohon yang pada intinya mengenai tidak pernah dipidana penjara yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, maka Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut: − Dalam beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang syarat dan ketentuan yang terkait untuk menduduki jabatan publik, memang mengatur frasa yang berbeda-beda tentang hal ini. Namun, pada dasarnya memiliki kesamaan maksud dan tujuan terkait dengan syarat untuk menduduki jabatan publik tersebut. Yang pada intinya adalah agar calon yang menduduki jabatan publik atau pejabat publik tersebut memiliki track record yang tidak tercela, misalnya dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah Konstitusi dan ketentuan Pasal 7 ayat (2), dan seterusnya sampai kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan juga mengatur hal yang sama. − Dari seluruh urain tersebut, menurut Presiden, adanya syarat-syarat bagi calon kepala daerah sebagaimana tercantum di dalam ketentuan tersebut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang yang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk menentukan syarat- syarat tertentu termasuk syarat-syarat yang terkait dengan standar moral tertentu sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan untuk menduduki jabatan publik tersebut. Oleh karena itu, menurut Pemerintah hal demikian, merupakan pilihan kebijakan atau kebijakan yang terbuka atau merupakan open legal policy yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, yang penting adalah di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau pembentukan undang-undang tersebut tidak dilakukan secara kesewenang-wenang atau melampaui kewenangan yang dimilikinya. − Dalam melaksanakan atau pelaksanaan hak asasi juga juga ada pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; − Pemilihan umum kepala daerah dapat dirumuskan sebagai mekanisme penyeleksian pasangan calon untuk dipercaya atau yang dipercayai melalui perolehan suara dalam tahapan pemilihan umum untuk melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan, baik di pusat maupun di daerah, tetapi khususnya terkait dengan permohonan pengujian ini adalah kepemimpinan di tingkat pemerintah daerah. Sistem pemilihan ini berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih kepada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tertentu, sehingga dapat ditetapkan sebagai pasangan calon pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya. Secara singkat, sistem pemilihan umum tersebut berkaitan dengan cara penetapan pemilih, penetapan pasangan calon, pemberian suara, perhitungan suara, penetapan pemenang, pengusulan pengesahan, pengangkatan pasangan calon kepala daerah sebagai kepala daerah, dan sampai-sampai kepada pelantikan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip aturan yang dibuat, dalam hal ini undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, semata-mata adalah dalam rangka untuk menciptakan satu tata kehidupan yang lebih baik guna menjaga kebelanjutan pemerintahan dan kemajuan di segala aspek kehidupan dalam upaya mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN − Oleh karena itu, menurut hemat Presiden, adalah sangat sejalan dengan cita-cita atau sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. • Dari seluruh keterangan yang disampaikan pada persidangan dahulu, maupun sedikit tambahan keterangan yang disampaikan oleh Presiden, ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Pilkada merupakan komitmen politik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilukada tersebut, yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis. • Norma yang menjadi objek permohoan a quo, menurut Presiden, merupakan salah satu jalan keluar atau way out yang dipilih oleh pembentuk undang- undang dalam hal ini DPR bersama Presiden untuk menjawab masalah- masalah yang selama ini terjadi dan menyebabkan adanya masalah-masalah di dalam penyelenggaraan Pilkada yang menyebabkan penyelenggaraan Pilkada tidak berlangsung secara fairness. • Kesimpulan dari seluruh keterangan Presiden adalah Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang paling bijaksana dan seadil-adilnya. [2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis Pemohon bertanggal 1 Juni 2015 yang diterima Kepaniteraan tanggal 8 Juni 2015, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya; [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), dan pengujian materiil Pasal 1 angka 1, angka 3 dan angka 4, Pasal 7 huruf s, huruf t dan huruf u, Pasal 39 huruf a, dan Pasal 41 UU 8/2015 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, in casu UU 8/2015 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia (vide bukti P-1), yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-11), yang hendak mencalonkan diri sebagai Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Simalungun tahun 2015. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan ketentuan Pemilihan Kepala Daerah berpasangan, karena selama ini Pemohon telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon Bupati Simalungun tanpa wakil, sehingga kepercayaan masyarakat kepada Pemohon akan berkurang. Pemohon juga merasa dirugikan dengan ketentuan kewajiban mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena Pemohon akan kehilangan pekerjaannya jika mencalonkan diri sebagai Bupati. Pemohon yang akan mengajukan diri sebagai calon Bupati dari jalur perseorangan juga mendalilkan dirinya dipersulit dengan ketentuan jumlah dukungan yang ditetapkan dalam UU 8/2015; [3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil Pemohon yang merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan dalam UU 8/2015 karena menyebabkan Pemohon kehilangan kepercayaan masyarakat, Pemohon harus kehilangan pekerjaannya sebagai PNS jika hendak menjadi Bupati, dan Pemohon sulit memenuhi syarat dukungan bagi calon perseorangan, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang akan dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa pokok permohonan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon adalah pengujian formil UU 8/2015 dan pengujian materiil Pasal 1 angka 1, angka 3 dan angka 4, Pasal 7 huruf s, huruf t dan huruf u, Pasal 39 huruf a, dan Pasal 41 UU 8/2015 yang selengkapnya menyatakan: Pasal 1 1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. 2. ... 3. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi. 4. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pasal 7 Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. ... dst s. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; t. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon. Pasal 39 huruf a Peserta Pemilihan adalah: a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau b. ... Pasal 41 (1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud. (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud. yang menurut Pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum Pasal 18 ayat (4) “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. [3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 13, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 5 Mei 2015; [3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 Mei 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketentuan yang terdapat di dalam UU 8/2015 merupakan komitmen politik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan hasil pemilukada, yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis. Norma yang menjadi objek permohoan a quo menurut Presiden merupakan salah satu jalan keluar atau way out yang dipilih oleh pembentuk Undang-Undang untuk menjawab masalah-masalah yang selama ini terjadi dan menyebabkan adanya masalah-masalah di dalam penyelenggaraan pilkada; [3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dalam persidangan keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, pada persidangan Mahkamah tanggal 21 Mei 2015, yang pada pokoknya menerangkan pegawai negeri sipil adalah jabatan profesi yang sifatnya profesional, dan merupakan pilihan karir, sehingga pembatasan dalam hal ini tidaklah dengan maksud perlakuan yang sifatnya diskriminatif maupun melanggar hak konstitusi. Dan pada prinsipnya tidak ada hak konstitusional yang dirugikan dalam hal ini, justru hal ini adalah salah satu poin perubahan untuk menjadikan pilkada ini menjadi lebih baik untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi yang kuat; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan dari Presiden, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, bukti-bukti surat/tulisan dan ahli yang diajukan oleh Pemohon, serta kesimpulan tertulis Pemohon sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Pendapat Mahkamah [3.15] Menimbang bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Terhadap Pasal 18 UUD 1945, Mahkamah telah memiliki pendirian sejak Putusan Nomor 072-073/PUU- II/2004, bertanggal 22 Maret 2005, yang salah satu pertimbangannya sebagaimana dikutip sebagai berikut: “Bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 UUD 1945 diperlukan Undang-undang Pemerintahan Daerah yang substansinya antara lain memuat ketentuan tentang Pilkada. Dalam hubungan itu, Mahkamah berpendapat bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut adalah kewenangan pembuat undang-undang untuk memilih cara pemilihan langsung atau cara-cara demokratis lainnya. Karena UUD 1945 telah menetapkan Pilkada secara demokratis maka baik pemilihan langsung maupun cara lain tersebut harus berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum”; Dengan demikian sejak Putusan Mahkamah Nomor 072-073/PUU-II/2004 tersebut kemudian ditegaskan pada putusan-putusan Mahkamah selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa ketentuan tentang tata cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dengan undang-undang, dengan demikian menjadi pilihan kebijakan pembentuk undang-undang untuk mengatur tata cara pemilihan kepala daerah. Selanjutnya sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, Mahkamah juga telah berpendirian bahwa pilihan sistem yang merupakan kebijakan (legal policy) tidak dapat diuji dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang (detournement de pouvoir). Kemudian dalam Putusan Nomor 59/PUU-IX/2011, bertanggal 8 Agustus 2012, Mahkamah menegaskan bahwa sebagai pilihan politik hukum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN terbuka, maka Mahkamah tidak berwenang menyatakan isi suatu Undang- Undang itu inkonstitusional sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945; [3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, terdapat empat permasalahan yang Pemohon mohonkan pengujian yaitu: 1. Apakah pembentukan UU 8/2015 secara formil bertentangan dengan UUD 1945? 2. Apakah ketentuan mengenai peserta Pemilihan Kepala Daerah dipilih secara berpasangan bertentangan dengan UUD 1945? 3. Apakah ketentuan mengenai persyaratan pengunduran diri bagi Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Anggota TNI, Anggota Polri, PNS, pejabat BUMN/BUMD yang harus dipenuhi oleh calon peserta pemilihan kepala daerah bertentangan dengan UUD 1945? 4. Apakah ketentuan mengenai meningkatnya persentase syarat dukungan bagi calon perseorangan bertentangan dengan UUD 1945? [3.17] Menimbang bahwa terhadap pengujian formil yang Pemohon ajukan dengan dalil bahwa UU 8/2015 tidak hanya merevisi UU 1/2015 tetapi mengubah substansi pokok UU 1/2015, adanya ketidakkonsistenan materi dalam UU 8/2015, perubahan UU 1/2015 yang tergesa-gesa sehingga mengabaikan prosedur pengajuan rancangan Undang-Undang, serta tidak adanya naskah akademik dalam penyusunannya, sehingga UU 8/2015 didalilkan cacat formil, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, telah memberikan batasan waktu pengujian formil yaitu 45 hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagai tenggat waktu untuk mengajukan pengujian formil. UU 8/2015 dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Maret 2015, dan Pemohon mengajukan permohonan a quo kepada Mahkamah pada tanggal 24 Maret 2015, sehingga permohonan pengujian formil UU 8/2015 oleh Pemohon belum melewati tenggang waktu yang ditentukan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Selanjutnya Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan pengujian formil yang diajukan Pemohon, terhadap dalil bahwa UU 8/2015 tidak hanya merevisi UU 1/2015 tetapi mengubah substansi pokok UU 1/2015, dan adanya ketidakkonsistenan materi dalam UU 8/2015, menurut Mahkamah hal ini memang tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 (UU Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan), namun hal ini tidak menyebabkan UU 8/2015 cacat formil, karena menurut Mahkamah adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang- Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak dengan serta merta menyebabkan Undang-Undang tersebut batal. Sebagaimana pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, menurut Mahkamah, Undang-Undang yang tidak baik proses pembentukannya mungkin dapat menyebabkan materi pengaturannya kurang sempurna atau dapat juga materinya bertentangan dengan UUD 1945, quod non, namun dapat pula menghasilkan suatu peraturan yang baik dari segi teori pembentukan Undang-Undang. Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak melakukan pengujian Undang-Undang secara formil langsung berdasarkan setiap ketentuan yang ada dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terhadap dalil bahwa perubahan UU 1/2015 menjadi UU 8/2015 dilakukan dengan tergesa-gesa sehingga mengabaikan prosedur pengajuan rancangan Undang-Undang, serta tidak adanya naskah akademik dalam penyusunannya, Mahkamah berpendapat bahwa UU 1/2015 berasal dari adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Perpu 1/2014), dan Perpu merupakan produk legislasi yang dikeluarkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, oleh karenanya dalam konteks demikian, pembentukan Perpu 1/2014 dan UU 1/2015 yang menetapkannya sebagai Undang-Undang, serta UU 8/2015 yang merevisinya merupakan rangkaian regulasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak yang telah diagendakan pada akhir tahun 2015 sehingga kesiapan produk hukum yang menjadi landasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak segera dibentuk sehingga terwujud adanya kepastian hukum dan kemanfaatan dalam sistem ketatanegaraan untuk kepentingan nasional. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Terhadap dalil lain yang terkait dengan norma dalam UU 8/2015 yang dinilai tidak konsisten, maupun tidak objektif, menurut Mahkamah hal demikian adalah pengujian materiil yang oleh Pemohon dimohonkan pengujian pula dalam pengujian materiil, yang pertimbangannya akan Mahkamah uraikan pada pertimbangan pengujian materiil; Dengan demikian, menurut Mahkamah terhadap pengujian formil permohonan Pemohon tidak berlasan menurut hukum; [3.18] Menimbang bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai peserta Pemilihan Kepala Daerah dipilih secara berpasangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1, angka 3, dan angka 4, dan Pasal 39 huruf a UU 8/2015 yang menurut Pemohon ketentuan demikian bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena UUD 1945 hanya menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Terhadap dalil Pemohon a quo Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Menurut Mahkamah ketentuan UUD 1945 yang tidak mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara berpasangan atau tidak secara perpasangan justru memberikan ruang bagi pembuat kebijakan, dalam hal ini pembentuk Undang-Undang diberi kewenangan untuk mengatur dan menentukannya. Pemilihan Kepala Daerah secara berpasangan atau tidak berpasangan menurut Mahkamah bukan merupakan permasalahan konstitusional namun merupakan kebijakan hukum yang terbuka (open legal policy) yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu jika pembentuk Undang-Undang berdasarkan kebutuhan masyarakat merasa ketentuan tersebut perlu untuk diubah, maka pembentuk Undang-Undang akan dapat menyesuaikan; [3.19] Menimbang bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai persyaratan pengunduran diri yang harus dipenuhi bagi calon peserta pemilihan kepala daerah, yang diatur secara berbeda dalam Pasal 7 huruf s, huruf t, dan huruf u UU 8/2015, yaitu memberitahukan pencalonannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon, dan berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon, yang Pemohon dalilkan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.19.1] Bahwa oleh karena terhadap pengujian Pasal 7 huruf s UU 8/2015 Mahkamah telah memutus dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 Juli 2015, maka pertimbangan Mahkamah terkait pengujian Pasal 7 huruf s UU 8/2015 dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam permohonan a quo; [3.19.2] Bahwa oleh karena terhadap pengujian Pasal 7 huruf u UU 8/2015 Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 Juli 2015, paragraf [3.22], paragraf [3.23], dan paragraf [3.24], sehingga pertimbangan tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam permohonan a quo. Dengan demikian permohonan Pemohon terkait Pasal 7 huruf u UU 8/2015 beralasan menurut hukum, sehingga Pasal 7 huruf u UU 8/2015 harus dimaknai “Mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota”; [3.19.3] Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 7 huruf t UU 8/2015 yang menetapkan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah yaitu, mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon, Menurut Mahkamah secara substansi norma a quo memiliki kesamaan dengan norma yang terdapat dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN), yang mengatur bahwa pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon, dan terhadap norma dalam Pasal 119 UU ASN a quo, Mahkamah juga telah mempertimbangkan dalam Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014, bertanggal 8 Juli 2015, pada paragraf [3.15] dan paragraf [3.16]. Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014 tersebut amarnya menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Mahkamah kemudian menegaskan kembali pendiriannya dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 Juli 2015, yang dalam pertimbangan pada paragraf [3.22], paragraf [3.23], dan paragraf [3.24] Putusan a quo, Mahkamah mempertimbangkan Pasal 7 huruf t UU 8/2015. Dengan demikian pertimbangan hukum yang terkait persyaratan pengunduran diri yang harus dipenuhi oleh calon peserta pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam putusan Nomor 41/PUU- XII/2014 dan Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam permohonan a quo, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga Pasal 7 huruf t UU 8/2015 harus dimaknai “Mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota”; [3.20] Menimbang bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai meningkatnya prosentase syarat dukungan bagi calon perseorangan yang ditentukan dalam Pasal 41 UU 8/2015 yang menurut Pemohon ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon a quo Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Adanya hak perseorangan untuk mengajukan diri sebagai calon peserta pemilihan kepala daerah merupakan sebuah kebijakan hukum yang dipilih oleh pembentuk Undang-Undang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Pembentuk Undang-Undang membuka jalur perseorangan tersebut pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Aceh, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selanjutnya Mahkamah dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007, bertanggal 23 Juli 2007, memutuskan bahwa agar terdapat persamaan hak warga negara maka jalur Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN perseorangan seharusnya juga dibuka pada Pemilihan Kepala Daerah di luar Provinsi Aceh, dengan demikian sejak saat itu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, dapat mengajukan diri sebagai kepala daerah tanpa dukungan partai politik atau gabungan partai politik, yaitu melalui jalur perseorangan; Dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 Mahkamah mempertimbangkan, antara lain, sebagai berikut: “[3.15.19] Bahwa untuk calon perseorangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Mahkamah berpendapat, terhadap perseorangan yang bersangkutan harus dibebani kewajiban yang berkaitan dengan persyaratan jumlah dukungan minimal terhadap calon yang bersangkutan. Hal demikian diperlukan agar terjadi keseimbangan dengan parpol yang disyaratkan mempunyai jumlah wakil minimal tertentu di DPRD atau jumlah perolehan suara minimal tertentu untuk dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah”; “[3.15.20] Bahwa syarat jumlah dukungan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perseorangan tidak boleh lebih berat daripada syarat parpol yang dapat mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi ketidakadilan karena perolehan wakil di DPRD atau jumlah suara parpol didapatkan dalam suatu pemilihan umum yang biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sedangkan calon perseorangan harus mengumpulkan sendiri pernyataan dukungan dari pendukungnya. Demikian pula halnya syarat dukungan bagi calon perseorangan tidak boleh demikian ringan sehingga akan membuka kesempatan bagi orang- orang yang tidak bersungguh-sungguh yang pada gilirannya dapat menurunkan nilai dan citra demokrasi yang dapat bermuara pada turunnya kepercayaan rakyat terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”; ... “[3.15.22] Bahwa penentuan syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, apakah akan menggunakan ketentuan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 68 UU Pemerintahan Aceh ataukah dengan syarat berbeda. Untuk menghindari kekosongan hukum (rechtsvacuum), sebelum pembentuk undang-undang mengatur syarat dukungan bagi calon perseorangan, Mahkamah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN berpendapat bahwa KPU berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) huruf a dan huruf f UUNomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berwenang mengadakan pengaturan atau regulasi tentang hal dimaksud dalam rangka menyusun dan menetapkan tata cara penyelenggaraan Pilkada. Dalam hal ini, KPU dapat menggunakan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) UU Pemerintahan Aceh sebagai acuan”. Dengan demikian, sejak putusan terdahulu, Mahkamah telah berpendirian bahwa syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya, sehingga permohonan Pemohon terkait syarat dukungan bagi calon perseorangan tidak beralasan menurut hukum; [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian formil UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum, permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 7 huruf s UU 8/2015 tidak dapat diterima, permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 7 huruf t dan huruf u UU 8/2015 beralasan menurut hukum, dan permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 1, angka 3, dan angka 4, Pasal 39 huruf a, dan Pasal 41 UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian formil UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 sepanjang mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 7 huruf s UU 8/2015 mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN [4.5] Pokok permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 7 huruf t dan huruf u UU 8/2015 beralasan menurut hukum; [4.6] Pokok permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pasal 1 angka 1, angka 3, dan angka 4, Pasal 39 huruf a, dan Pasal 41 UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 1.1. Pasal 7 huruf t dan huruf u Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 1.2. Pasal 7 huruf t dan huruf u Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota”; 2. Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak dapat diterima; 3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Manaham M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 11.46 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Aswanto, dan Manaham M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Patrialis Akbar ttd. Maria Farida Indrati ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id