45/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 45/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Mayjen TNI (Pur) Eko Budi Soepriyanto Pekerjaan : Purnawirawan TNI Alamat : Perum Grand Wisata Cluster Water Spring, BD Nomor 9 RT 001/RW 017, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Brigjen TNI (Pur) Purwadi Pekerjaan : Purnawirawan TNI Alamat : Komplek Baladika Asri RT 001/RW 015, Kelurahan Dragong, Kecamatan Takatan, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Bennyta Suryo Septanto Pekerjaan : Pensiunan ASN 2 Alamat : Kranggan Permai Blok S 8/5, RT 011/RW 015, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon III; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Januari 2026 masing-masing dengan Nomor 002/SKU/WSP.LF/I/2026, Nomor 003/SKU/WSP.LF/I/2026, dan 004/SKU/WSP.LF/I/2026, memberi kuasa kepada Dr. Widodo Sigit Pudjianto, S.H., M.H., Dr. Sampe L. Purba, S.H., AK., CA., M.Com., Dr. Iran Sahril S.H., M.H., M.M., M.I. Kom., Muhammad Razali Siregar, S.H., M.H., Oyong Darwan, S.H., M.H., Saifullah, S.H., Eko Untoro, S.H., M.H., Samsul Idhal, S.H., dan Reza Adyatorik Hakim, S.H., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------para Pemohon. [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 43/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 45/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 28 Januari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 18 Februari 2026, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar”. 2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 5. Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 12 menyatakan: (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang–Undang terhadap Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Bahwa Undang–Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 29 menyatakan: (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang–Undang terhadap Undang–Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 7. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 (selanjutnya disebut PMK 7/2025) tentang tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang–Undang, dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan: “Pengujian Undang– 4 Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang MK) termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. 8. Bahwa dalam PMK 7/2025 Pasal 2 dikatakan: (1) Objek Permohonan PUU adalah Undang–Undang dan Perppu; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan pengujian materiil; (3) Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang–Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah oleh Pasal 63 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: (1) Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dibantu oleh wakil kepala daerah. (2) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk Daerah kota disebut wakil wali kota. 10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah oleh Pasal 66 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas: a. Membantu kepala daerah dalam: 1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 5 2. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; 3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan 4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota; b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah; c. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. (4) Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan. 11. Bahwa para Pemohon juga mengajukan Pengujian Materiil Pasal 1 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang yang berbunyi/atau setidak berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: (1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. (2) Dihapus. (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi. 6 (4) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; d. Dihapus. e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; … dan seterusnya. 12. Bahwa mengingat permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil Undang-Undang, in casu norma Pasal 63 dan 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo pasal 63 dan 66 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 1 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo. III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan WNI 7 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI Yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik dan privat, atau; d. Lembaga negara Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK menyatakan: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa para Pemohon akan menjabarkan pemenuhan syarat agar dapat dikatakan terjadinya kerugian konstitusional sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, dalam beberapa poin berikut ini; 8 4. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain: (1) Pasal 1 ayat (2) — kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan yang ada di tangan kepala daerah dan wakil kepala daerah berasal dari rakyat yang memberi dukungan, untuk digunakan mensejahterakan rakyatnya. Sejatinya kewenangan itu ada di tangan rakyat dan diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, kemanfaat serta kesejahteraan rakyat. (2) Pasal 18 ayat (4) — Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Kepala Pemerintah Daerah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis artinya: a) dipilih langsung oleh rakyat; b) dipilih oleh perwakilan (anggota DPRD); atau c) ditunjuk oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan. (3) Pasal 28D ayat (1) — hak atas kepastian hukum yang adil. Rakyat memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam melakukan kegiatan sehari hari melalui tata Kelola pemerinatah daerah yang baik dan benar. 5. Bahwa sebagai pemegang kedaulatan rakyat, para Pemohon menggunakan hak politiknya dalam pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan berdasarkan konstruksi konstitusional; 6. Bahwa Hak konstitusional Pemohon bukan sekadar hak memilih, melainkan hak untuk memilih dalam suatu sistem yang sesuai dengan desain dan batasan konstitusi; 7. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025, yang mengatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; 9 8. Bahwa para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional dan telah merasakan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b Undang-Undang MK; 9. Bahwa Pemohon I dan II merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P1) yang dalam hal ini sebagai Purnawirawan TNI sedangkan Pemohon III sebagai Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai warga negara yang concern terhadap tata Kelola pemerintahan daerah di Indonesia, pengembangan demokrasi dan pemilihan kepala daerah di Indonesia; 10. Bahwa Pemohon I dan II juga aktif sebagai pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat yang tugas utama menyiapkan atlet Indonesia untuk bertanding di event internasional seperti Sea Games, Olimpiade, Asian Games serta pertandingan Internasional lainnya; 11. Pemohon III adalah pensiunan ASN yang aktif menjadi pengurus Pondok Pesantren dan pengamat tata Kelola pemerintahan daerah serta pengembangan demokrasi di Indonesia; 12. Bahwa pemohon merasa kedudukannya sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk dapat berperan serta mewujudkan tata kola pemerintahan daerah yang baik dan benar serta bebas dari konflik kepentingan, sehingga hal tersebut harus dinilai sebagai hubungan causal verban dengan norma yang diuji; 13. Bahwa para Pemohon, khususnya pemohon III adalah pemilik hak suara atau hak pilih baik dalam pilpres, pileg maupun pilkada sejak pertama kali dilaksanakannya pemilihan secara langsung pasca reformasi yaitu pada tahun 2004 sampai dengan pemilu 2024 ini, para pemohon juga merupakan wajib pajak, para pemohon juga sudah sejak lama sebagai pembayar retribusi dan pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran dan lain sebagainya. Tidak ingin uang pajak tsb digunakan yang tidak efektif tepatnya digunakan membayar gaji/honor wakil kepala daerah; 14. Bahwa jaminan Keharmonisan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah merupakan hak warga negara yang merupakan penjabaran 10 dari pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Namun pada kenyataannya, suasana disharmoni antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lebih banyak terjadi dibanding keharmonisan yang seharusnya menjadi amanah konstitusi. Bahkan di beberapa daerah, disharomini, perpecahan, dan konflik sudah terlihat pada saat tak lama setelah selesai dilantik; 15. Bahwa para Pemohon adalah salah satu dari sekian banyak anak-anak bangsa yang resah dan prihatin dengan kondisi Indonesia saat ini. Sebagai salah satu dari sekian banyak putra daerah yang tidak ingin daerahnya tidak maju dan tidak berkembang karena ketidakmampuan pemimpinnya, para pemohon sebagai salah satu dari sekian banyak pemilik hak pilih yang tidak ingin hak suaranya menjadi sia-sia karena terpaksa memilih calon-calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang tidak mumpuni, atau nantinya terjadi “konflik” apapun antara kepala daerah dan wakil kepala daerahnya dalam memimpin suatu daerah. Para pemohon adalah salah satu dari sekian banyak “kontributor finansial” di negara ini yang tidak mau uang pajak dan retribusi yang telah dibayarkan selama ini salah kelola dan tidak tepat guna. Apalagi uang tersebut juga dialokasikan untuk membiayai pemilu termasuk “membiayai” Sang Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah jika terpilih nanti, jika wakil kepala daerah tidak memiliki peran yang berkontribusi dalam membantu dan atau mengelola daerahnya, bahkan menghabiskan anggaran tersebut baik langsung maupun tidak langsung, sehingga anggaran yang mestinya dapat dialokasikan tepat guna malahan menjadi sia-sia, sehingga tidak memajukan dan mensejahterakan rakyat yang dipimpin, tentu ini merugikan masyarakat termasuk bagi Para Pemohon; 16. Bahwa setidaknya kerugian para Pemohon dapat dijabarkan dalam 3 (tiga) aspek berikut: (1) Spesifik, karena Para Pemohon adalah bagian dari rakyat pemegang kedaulatan yang secara langsung terikat pada desain pemerintahan daerah, sehingga dengan adanya pemilihan satu paket Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang tidak diatur dalam UUD NRI tahun 11 1945, menyebabkan Para Pemohon merasa terpaksa dan asal memilih. (2) Aktual, karena dalam praktik pemerintahan daerah sering terjadi konflik antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (3) Potensial, karena: a. DPRD dapat terbelah dalam konflik antara Kepala Daerah dan Wakil; b. ASN dan perangkat daerah dapat mengalami ambivalensi loyalitas; c. terjadi potensi dualisme kepemimpinan tanpa dasar konstitusional. 17. Bahwa dari ketiga aspek kerugian tersebut maka menurut Para Pemohon akan mengakibatkan: (1) Terganggunya penyelenggaraan pemerintahan daerah. adanya konflik atau pecah Kongsi antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah telah mengakibatkan terpecahnya loyalitas ASN, ada yang mengikut kepala daerah tetapi ada juga yang ikut wakil kepala daerah. (2) Terganggunya pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi terganggu setidaknya terasa tidak nyaman akibat konflik antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah. (3) Pemborosan anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selain mendapatkan gaji juga mendapatkan tunjangan operasional sebesar 0,15% dari total Pendapat Asli Daerah (PAD). Sebagai Gambaran tahun 2024 Biaya operasional wakil kepala daerah seluruh Indonesia (wakil Gubenur, wakil Bupati dan wakil Walikota) sekitar Rp. 830.735.712.399,- (delapan ratus tiga puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah). (4) Ketidakpastian hukum dalam sistem pemerintahan daerah. wakil kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat ternyata tidak memiliki kewenangan, seperti menandatangani suatu keputusan atau kebijakan di daerahnya. Ini merupakan wujud dari tidak adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (5) Pendidikan politik tidak berjalan yang dilakukan oleh parpol. Pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang merupakan kader terbaiknya. 12 Kader terbaik semestinya memiliki jiwa patriot yang kuat untuk kepentingan Masyarakat. Ternyata faktanya sangat memprihatinkan yaitu terjadi konflik. Ini menunjukkan partai politik gagal melakukan Pendidikan politik kepada kadernya. (6) Demokrasi tidak berkembang/stagnan. Konflik kepala daerah dengan wakil kepala yang dipilih langsung oleh rakyat mengakibatkan sulit berkembangnya demokrasi sebagaimana yang diharapkan oleh Masyarakat. 18. Bahwa kerugian konstitusional tersebut memiliki hubungan langsung (causa verband) dengan norma a quo, karena: (1) Tanpa kewajiban normatif dalam 63 dan 66 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Pasal 63 dan 66 Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 serta Pasal 1 dan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang– Undang Nomor 1 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang–Undang. (2) Tidak akan ada legitimasi elektoral terhadap jabatan yang tidak memiliki basis kewenangan konstitusional mandiri. 19. Bahwa dengan demikian norma a quo adalah causa langsung yang menciptakan potensi dualisme legitimasi dan distorsi sistem pemerintahan daerah; 20. Bahwa oleh karena itu, para pemohon menganggap adanya kerugian konstitusional yang setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, serta adanya keterkaitan hubungan sebab akibat (causa verband) apabila diberlakukannya norma-norma dalam undang-undang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut serta adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan, kerugian seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. IV. POKOK PERMOHONAN (FUNDAMENTUM PETENDI) 1. Bahwa pokok permohonan adalah terkait ketentuan pasal 63 dan 66 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Pasal 13 63 dan 66 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 serta Pasal 1 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang– Undang Nomor 1 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang–Undang, yang masing- masing berbunyi sebagai berikut: Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (1) Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dibantu oleh wakil kepala daerah. (2) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk Daerah kota disebut wakil wali kota. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas: a. Membantu kepala daerah dalam: 1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; 3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan 4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota; b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah; c. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. (4) Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan. 14 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: (1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. (2) Dihapus. (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi. (4) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 1. Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; d. Dihapus. e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan seterusnya. 2. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Bahwa adanya pertentangan antara Pasal 63 dan 66 UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015 serta Pasal 1 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang–Undang No 1 Tentang Penetapan Peraturan 15 Pemerintah Pengganti Undang–Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang– Undang dengan Pasal 1 ayat (2) UU NRI Tahun 1945 di atas adalah mengenai adanya paksaan secara normatif di mana dengan berlakunya UU a quo, maka rakyat telah hilang kedaulatannya untuk mengikuti UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara jelas tidak mengamanahkan untuk memilih wakil kepala daerah; 4. Bahwa selanjutnya dalam batu uji berikut adalah mengenai pertentangannya dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 bersifat limitatif, karena tidak ada amanah UUD NRI Tahun 1945 untuk memilih wakil kepala daerah dalam pasal tersebut; 5. Bahwa para Pemohon berpendapat, dalam menafsirkan Pasal 18 ayat (4) UU NRI Tahun 1945 telah dengan jelas disebutkan dengan adanya limitatif. Tidak terdapat penyebutan Wakil Kepala Daerah dalam norma konstitusi tersebut. Bahwa kemudian dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, Mahkamah menegaskan bahwa norma konstitusi tidak boleh diperluas maknanya oleh undang-undang apabila menyangkut struktur kelembagaan yang telah ditentukan secara eksplisit oleh Undang-Undang, artinya dalam teknik perumusan konstitusi, penyebutan jabatan publik secara eksplisit memiliki makna pembatasan (limitatif), bukan ilustratif. 6. Bahwa dalam Tafsir Sistematik di mana ada perbedaan ketika Konstitusi secara eksplisit menyebut Wakil Presiden dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6A UU NRI Tahun 1945. Namun dalam konteks pemerintahan daerah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyebut Wakil Kepala Daerah. Mahkamah dalam Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 menekankan pentingnya membaca struktur konstitusi secara sistematik untuk memahami desain kelembagaan. Apabila pembentuk konstitusi bermaksud memberikan legitimasi demokratis kepada Wakil Kepala Daerah secara konstitusional, maka penyebutan tersebut seharusnya tercantum sebagaimana halnya Wakil Presiden. 16 Ketiadaan penyebutan tersebut bukanlah kekosongan, melainkan bagian dari desain konstitusi; 7. Bahwa menurut para Pemohon, jika pembentuk konstitusi memang memiliki maksud untuk memasukkan wakil kepala daerah sebagai jabatan konstitusional, tentu frase “wakil kepala daerah atau wakil gubernur atau wakil bupati atau wakil walikota akan disebut secara eksplisit dalam UU NRI Tahun 1945; 8. Bahwa “Ketidakhadiran pengaturan mengenai Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 merupakan bentuk deliberate constitutional silence, yakni pilihan sadar pembentuk konstitusi untuk tidak menjadikan jabatan tersebut sebagai mandat konstitusional elektif. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang tidak dapat memperluas struktur kekuasaan melalui norma undang-undang biasa; 9. Bahwa sejalan dengan dalil para Pemohon di atas, Mahkamah Konstitusi pun dalam berbagai putusan menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung desain kelembagaan yang bersifat sistemik dan tidak dapat diubah melalui undang-undang biasa. Sebagaimana dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Mahkamah menegaskan bahwa pembentuk undang-undang tidak boleh mengubah struktur dasar yang telah ditetapkan oleh konstitusi; 10. Dalam teori constitutional design yang juga diakui dalam praktik Mahkamah, legitimasi elektoral harus berbanding lurus dengan kewenangan konstitusional. Memberikan legitimasi langsung kepada jabatan yang tidak disebut sebagai subjek legitimasi dalam konstitusi berpotensi menggeser desain struktur kekuasaan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang; 11. Bahwa meskipun Mahkamah memang mengakui adanya ruang kebijakan pembentuk undang-undang (open legal policy). Namun dalam Putusan Nomor 010/ PUU-III/2005 dan ditegaskan kembali dalam berbagai putusan berikutnya, Mahkamah menyatakan bahwa open legal policy tidak dapat digunakan untuk: 1. Mengubah norma konstitusi secara implisit; 2. Menambah subjek konstitusional baru; 17 3. Menggeser struktur kekuasaan yang telah dirancang dalam Undang- Undang. 12. Pasal 66 UU No. 23/2014 jo UU No. 9/2015 Para Pemohon juga beperndapat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UU NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Karena faktanya meskipun di dalam Pasal 66 UU No. 23/2014 jo UU No. 9/2015 mengatur mengenai tugas wakil kepala daerah untuk “membantu” kepala daerah, namun dalam praktiknya tidak ada penetapan subordinasi yang tegas. Dan terbukti dari praktik empiris yang menunjukkan adanya konflik struktural yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Padahal menurut Pasal 28D ayat (1) kepastian hukum harus menjadi jaminan bagi setiap orang/warga negara republik Indonesia; 13. Bahwa konstruksi yang memberikan legitimasi elektoral tanpa basis kewenangan konstitusional yang eksplisit berpotensi menciptakan ketidaksinkronan antara mandat rakyat dan struktur kewenangan pemerintahan daerah. Dalam hal ini Mahkamah dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa kepastian hukum dalam negara hukum mensyaratkan konsistensi antara norma dan struktur kelembagaan. Dan apabila terdapat ketidaksesuaian antara sumber legitimasi dan basis kewenangan konstitusional, maka terjadi potensi disharmoni dalam struktur kekuasaan. Sehingga norma a quo berpotensi menciptakan ketidaksinkronan antara mandat demokratis yang diberikan melalui pemilihan langsung dan struktur kewenangan yang secara konstitusional hanya dilekatkan pada Kepala Pemerintah Daerah; 14. Bahwa oleh karena itu, cukuplah hal tersebut menjadi dalil adanya pertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Pasal 66 UU No. 23/2014 jo UU No. 9/2015; 15. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan norma a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka: 18 a. sistem pemerintahan daerah kembali kepada desain konstitusional murni sebagaimana Pasal 18 ayat (4); b. tidak terjadi lagi distorsi legitimasi; c. kepastian hukum dapat dipulihkan; d. potensi konflik struktural dalam pemerintahan daerah dapat dihindari. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi sebagaimana telah dikemukakan dalam Permohonan ini, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 63 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa Wakil Kepala Daerah memiliki dasar kewenangan dan legitimasi konstitusional yang berdiri sendiri atau setara dengan Kepala Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota merupakan perintah konstitusional yang memiliki basis kewenangan konstitusional tersendiri sebagaimana Kepala Pemerintah Daerah dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 19 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 1 sampai dengan Amandemen 4. 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintah Daerah. 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 menjadi Undang-Undang. 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernu, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. 11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Kontitusi 12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman 13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 14. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 20 15. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 16. Bukti P-16 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 17. Bukti P-17 : Fotokopi Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 seluruh Indonesia. 18. Bukti P-18 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 63 dan Pasal 66 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 21 Nomor 5679, selanjutnya disebut UU 9/2015) serta norma Pasal 1 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Udnang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa berkenaan dengan ketentuan hukum acara pengujian undang- undang Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) PMK 7/2025, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, yakni mengenai bagian perihal dalam menyebutkan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian beserta penulisan undang-undang yang telah mengalami perubahan, dasar hukum yang mengatur mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum), sehingga permohonan para Pemohon memenuhi standar dalam sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang tanggal 5 Februari 2026, hlm. 12-22]. Selanjutnya, Mahkamah memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok- pokok permohonan, dengan tenggat waktu penyerahan perbaikan paling lambat pada tanggal 18 Februari 2026, pukul 12.00 WIB. Terhadap tenggat waktu penyerahan perbaikan Permohonan sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan a quo, Mahkamah telah menerima 22 perbaikan permohonan para Pemohon pada tanggal 18 Februari 2026, pukul 09.55 WIB. [3.3.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, in casu sistematika permohonan, secara formal permohonan para Pemohon telah disesuaikan dengan sistematika permohonan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun permohonan para Pemohon telah disusun dan memuat sistematika secara benar, penilaian terhadap keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika permohonan an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga perlu menilai keterpenuhan substansi dari isi/sistematika tersebut. [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan keterpenuhan substansi dari isi/sistematika permohonan sebagaimana dikemukakan dalam Sub-paragraf [3.3.2] tersebut di atas, Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formal permohonan para Pemohon terutama dalam kaitannya dengan uraian Pasal 1 UU 8/2015. Dalam hal ini, jika didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK menyatakan, “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selain itu, permohonan para Pemohon harus pula memenuhi syarat formil dalam Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 yang menyatakan sebagai berikut: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. Kewenangan Mahkamah; b. Kedudukan hukum Pemohon; c. Alasan-alasan permohonan (posita); dan d. Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, dalam bagian perihal sampai dengan bagian pokok permohonan, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 63 UU 23/2014 yang mengatur mengenai wakil kepala daerah dan norma Pasal 66 yang mengatur tugas wakil kepala daerah, yang memohon untuk dibatalkan namun tidak menguraikan secara komprehensif pertentangannya dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian serta kaitan secara utuh dengan konstruksi UU 23/2014 yang esensinya mengatur kepala daerah dan wakil kepala daerah secara 23 berpasangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, terkait dengan petitum para Pemohon pada angka 2 yaitu: Menyatakan Pasal 63 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa Wakil Kepala Daerah memiliki dasar kewenangan dan legitimasi konstitusional yang berdiri sendiri atau setara dengan Kepala Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Petitum para Pemohon yang memohon agar Mahkamah membatalkan norma Pasal 63 dan Pasal 66 UU 23/2014 dijadikan satu, padahal kedua norma tersebut memuat materi yang berbeda, di mana seharusnya tidak disatukan menjadi satu petitum dan harus pula didukung atau didasarkan pada uraian dalam posita yang saling berkaitan dengan petitum. Selanjutnya, terkait dengan Pasal 1 UU 8/2015, dalam petitum angka 3, para Pemohon meminta Mahkamah untuk, “Menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota merupakan perintah konstitusional; yang memiliki basis kewenangan konstitusional tersendiri sebagaimana Kepala Pemerintah Daerah dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Berdasarkan Petitum angka 3 tersebut, telah ternyata tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum. Terlebih, dalam UU 8/2015 tidak terdapat Pasal 1 ayat (1), tetapi Pasal 1 angka 1 UU 8/2015. Terkait dengan petitum para Pemohon yang memohon agar Mahkamah membatalkan norma Pasal 1 ayat (1) [Sic!] dan Pasal 7 UU 8/2015, padahal kedua norma tersebut memuat materi yang berbeda, sehingga seharusnya tidak disatukan menjadi satu petitum. Selain itu, petitum angka 2 juga tidak lengkap dalam perumusannya karena tidak dirumuskan dengan kejelasan rujukan lembaran negara dan tambahan lembaran negara sebagai sumber pengundangan UU 23/2014. Petitum angka 2 juga bersifat ambigu karena jika suatu norma dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka seharusnya para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan norma tersebut inkonstitusional. Namun dengan memohon pemaknaan 24 demikian, justru membuat para Pemohon seolah-olah masih memerlukan norma tersebut. Lebih lanjut, terkait dengan norma Pasal 1 angka 1 UU 8/2015 yang dimohonkan pengujiannya merupakan ketentuan umum, yakni menentukan definisi tentang istilah “Pemilihan” yang digunakan dalam keseluruhan batang tubuh undang-undang. Jika para Pemohon memohon pembatalan norma Pasal 1 angka 1 UU 8/2015, maka konstruksi norma UU a quo termasuk perubahannya secara keseluruhannya menjadi tidak jelas lagi. Demikian pula terhadap permohonan para Pemohon untuk membatalkan Pasal 7 UU 8/2015. Adapun Pasal 7 UU a quo mengatur mengenai syarat warga negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Apabila Pasal 7 UU 8/2015 dinyatakan inkonstitusional, maka persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah menjadi tidak ada lagi. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dan konsekuensi hukumnya menjadi fatal, karena penyelenggara pemilihan, in casu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawalu) tidak lagi memilki alat ukur untuk meloloskan atau menggugurkan calon kepala daerah serta mengawasi pencalonan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, dengan adanya ketidakjelasan uraian dalam posita serta petitum yang ambigu dan tidak lengkap maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; 25 [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 09.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 26 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Adies Kadir PANITERA PENGGANTI, ttd. Siska Yosephin Sirait