45/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 45/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Muhammad Alif Ramadhan Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Komp. Taman Firdaus Blok G/2, Padang Sarai, Koto Tangah, Kota Padang. selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Kelvin Oktariano Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Perum Sambutan Idaman Permai Blok F No.36 selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Mohammad Syaddad Sumartadinata Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Puri Bintaro PB 4 No.7, Sawah Baru, Ciputat, Kota Tangerang Selatan selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Pemohon III; 4. Nama : Fiqhi Firmansyah Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Villa Dago Tol Blok F-6/19, Serua, Ciputat selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Pemohon IV; 2 5. Nama : Imam Morezki Bastanta Manihuruk Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Silalahi 2 Dusun III Hutabaru selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Pemohon V; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK/SCFAT/2025, bertanggal 19 Mei 2025, memberi kuasa kepada Abu Rizal Biladina, Muhammad, dan Nicholas Indra Cyrill Kataren, yang beralamat di Jalan Kartika Alam III Nomor 18, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai ------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden; Membaca kesimpulan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Membaca keterangan Amicus Curiae dari Renaldy, Diego Armando Tanriady dan Evi Nurjanah, para Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, serta dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Padjajaran, Lembaga Pers Mahasiswa Vonis Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Padjajaran Constitutional Law Community dan Padjadjaran Law Research and Debate Society; 3 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Maret 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 48/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 45/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 23 April 2025 yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2025 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.” 3. Bahwa berdasarkan dua ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (yang selanjutnya disebut “UU MK”) menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (yang selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;” 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) dinyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi berwenangan dalam melakukan pengujian formil dan materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan Pengujian Formil Undang-Undang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU MK, yang menyatakan: 5 “dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.” 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: “(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” 8. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 6 9. Bahwa terdapat tolak ukur atau batu uji, Mahkamah untuk menilai permohonan uji formil sebuah permohonan, Para Pemohon mengutip Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan bahwa: “[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya yang menyangkut tata cara pembuatan Undang- undang itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;” 10. Bahwa berdasarkan uraian di atas Para Pemohon akan menjabarkan perluasan batu uji terhadap obyek Pengujian Formil yang dimohonkan oleh Para Pemohon yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (yang selanjutnya disebut “UU a quo”) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) diantaranya tidak sesuai dengan beberapa 7 peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya yang menyangkut tata cara pembuatan Undang-undang yaitu diantaranya: a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; [vide bukti P-3] b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan [vide bukti P-4] c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. [vide bukti P-5] yang ketiganya untuk selanjutnya disebut “UU P3” 11. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau privat; atau d) Lembaga negara” 2. Bahwa Para Pemohon menyadari bahwa perkara a quo merupakan pengujian formil, sehingga Para Pemohon akan merujuk dan mengutip pada 8 pendapat Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara pengujian formil. 3. Bahwa pendapat Mahkamah yang dimaksud Para Pemohon dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tertanggal 16 Juni 2010 pada halaman 68, Mahkamah memberikan pertimbangan pokok terkait dengan kedudukan hukum sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh Para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara Para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” 4. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan guna memenuhi kedudukan hukum, kedudukan hukum Para Pemohon harus dibuktikan antara lain: 1) Para Pemohon adalah sebagai salah satu pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, 2) Para Pemohon memiliki hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan, dan 3) Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 5. Bahwa dalam hal memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagai salah satu pihak, perlu dijelaskan sebagai berikut: a. Pemohon I adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-6]. Selain itu, Pemohon I juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum 9 semester 8 di Universitas Indonesia Kartu Tanda Mahasiswa [vide bukti P-7]. b. Pemohon II adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-8]. Selain itu, Pemohon II juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum semester 2 di Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa [vide bukti P-9]. c. Pemohon III adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P- 10]. Selain itu, Pemohon III juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum semester 4 di Universitas Indonesia Kartu Tanda Mahasiswa [vide bukti P-11]. d. Pemohon IV adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P- 12]. Selain itu, Pemohon IV juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum semester 6 di Universitas Diponegoro Kartu Tanda Mahasiswa [vide bukti P-13]. e. Pemohon V adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P- 14]. Selain itu, Pemohon V juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum semester 6 di Universitas Diponegoro Kartu Tanda Mahasiswa [vide bukti P-15]. 6. Bahwa berdasarkan bukti di atas, jelas bahwa kedudukan Para Pemohon sebagai Pemohon warga negara dalam perkara a quo sudah memenuhi persyaratan. Kerugian Konstitusional Para Pemohon 7. Bahwa untuk mendapatkan kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, selain harus merupakan sebagai warga negara Indonesia secara perseorangan sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan oleh Para Pemohon sebelumnya, Para Pemohon juga harus dapat membuktikan adanya hubungan pertautan langsung dan kerugian konstitusional. Hal ini sejalan 10 dengan ketentuan yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Nomor 11/PUU-V/2007, serta Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 8. Bahwa sebelum membuktikan adanya hubungan pertautan yang langsung dan kerugian konstitusional terhadap Para Pemohon, akan dijabarkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keduanya. a. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. b. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa persyaratan agar suatu kerugian yang didalilkan Pemohon dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain: i. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; ii. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; iii. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; iv. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan v. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 9. Bahwa kerugian konstitusional diartikan sebagai kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional Para Pemohon akibat berlakunya suatu undang-undang. 10. Bahwa dalam perkara a quo, hak konstitusional adalah hilangnya hak konstitusional yang menyebabkan kerugian konstitusional yang secara 11 potensial dalam penalaran yang wajar dapat dapat terjadi, maka hak konstitusional Para Pemohon yang dilanggar dalam perkara a quo antara lain: - Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” - Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” - Pasal 28F UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 11. Bahwa untuk membuktikan adanya pelanggaran hak konstitusional Para Pemohon yang secara potensial dan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi akibat berlakunya undang-undang a quo, uraian mengenai kerugian konstitusional yang dialami masing-masing Pemohon akan disampaikan sebagai berikut: Pemohon I 12. Bahwa Pemohon I merupakan mahasiswa Semester 8 yang menempuh pendidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan peminatan Hukum Tata Negara dengan konsentrasi Ilmu Perundang-Undangan. Minat terhadap ilmu perundangan-undangan juga Pemohon I salurkan melalui aktivitas organisasi kemahasiswaan. Pemohon I memangku jabatan puncak dalam organisasi kemahasiswaan di Universitas Indonesia sebagai Ketua Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia (“Ketua Kongres”) sejak 17 Februari 2024 hingga 12 Maret 2025 [vide bukti P-16], serta memimpin lembaga tinggi kemahasiswaan fakultas sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (“Ketua BPM FH UI”) sejak 25 Januari 2024 hingga 23 Januari 2025. [vide bukti P-17] 13. Bahwa Pemohon selama masa kepemimpinan sebagai Ketua Kongres, Pemohon aktif menyuarakan independensi mahasiswa yang terbebas dari 12 intervensi dalam melaksanakan aktivitas keorganisasian dan aktivisme [vide bukti P-18] 14. Bahwa sejalan dengan semangat independensi disampaikan, maka Pemohon tegas menolak segala bentuk intervensi, intimidasi, dan/atau hal- hal lain serupa yang menyebabkan independensi mahasiswa menjadi terancam. Keberlakuan UU a quo yang ternyata memperluas ruang lingkup wewenang TNI terhadap aktivitas sipil jelas berpotensi menimbulkan tindakan yang bersifat intervensi, intimidasi, dan/atau hal-hal lain serupa menjadikan independensi mahasiswa terancam. Pemohon tidak mengetahui dan tidak dapat mencegah muatan norma UU a quo yang mengancam kepentingannya, in casu independensi mahasiswa dikarenakan pembentukan UU a quo yang mengabaikan asas-asas, utamanya Asas Keterbukaan. Asas Keterbukaan jelas-jelas terlanggar manakala Pemohon yang jelas memiliki kepentingan substansi terhadap UU a quo menjadi tidak mengetahui sebab tidak adanya keterbukaan, utamanya akses terhadap draf Rancangan Undang-Undang (“RUU”) a quo. [vide bukti P-32] 15. Bahwa Pemohon sebagai pimpinan tertinggi pada kedua lembaga yang bergerak dalam pembuatan sejumlah produk hukum di kalangan mahasiswa telah membuat Pemohon I beberapa kali berkesempatan menjadi pembicara dan panelis pada berbagai forum, khususnya mengenai pembentukan peraturan-perundangan yang baik pada organisasi kemahasiswaan. Kesempatan sebagai pembicara tersebut Pemohon I dapatkan selama aktif menjabat maupun kini, ketika Pemohon I sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua KMK UI dan Ketua BPM FH UI. 16. Bahwa berlakunya UU a quo menjadikan materi yang disampaikan Pemohon I dalam berbagai forum tentang pembentukan peraturan-perundangan, in casu UU P3 menjadi kurang dihargai, dikarenakan pada praktik kenegaraan antara norma dalam UU P3 dan penerapan pembentukan undang-undang berbeda satu sama lain. 17. Bahwa Pemohon I selain memaparkan UU P3 secara keilmuan juga menekankan moral dalam pembentukan perundang-undangan yang harus mengikuti “rambu-rambu”, namun pada praktik kenegaraan secara nyata ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam 13 UU P3 berbeda dengan penerapannya dalam pembentukan UU a quo. Undang-undang dibentuk dengan cara-cara yang menyimpangi ketentuan pembentukan yang ada, in casu UU a quo. 18. Bahwa Pemohon I juga secara serius mendalami kajian ilmiah yang dibuktikan melalui penulisan skripsi dengan tema peraturan perundang- undangan. Penulisan skripsi tersebut tentunya akan menguras tenaga, waktu, dan pikiran Pemohon I, sehingga sudah sewajarnya apabila pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan prosedural sebagaimana diatur dalam UU P3. Namun demikian, kenyataannya pembentukan Undang-Undang dalam perkara a quo justru tidak sejalan dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU P3, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon I dalam memperoleh bahan kajian dan kepastian arah penulisan skripsi yang akan disusunnya. Hal ini secara langsung berdampak pada terganggunya hak konstitusional Pemohon I dalam mengembangkan diri melalui pendidikan dan memperoleh kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. [vide bukti P-19] 19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat pertautan yang langsung antara keberlakuan Undang-Undang a quo dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I. Pemohon II 20. Bahwa Pemohon II merupakan mahasiswa semester 2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada saat semester 1 Pemohon mempelajari mata kuliah Ilmu Negara, dalam Ilmu Negara Pemohon mempelajari konsep supremasi hukum, yang menggambarkan keadaan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Oleh karena itu, seluruh warga termasuk penguasa harus tunduk pada hukum yang bersumber pada kesadaran hukum. Dalam hal pembentukan undang-undang, maka pembentuk undang-undang harus mengikuti/tunduk dengan ketentuan yang tertuang dalam UU P3.. Namun, ternyata dalam praktik pembentukan UU a quo tidak tunduk dengan ketentuan yang telah diamanatkan dalam UU P3. Artinya Pemohon II tidak 14 mendapatkan kepastian hukum, karena praktik pembentukan UU a quo tidak berdasarkan kesadaran hukum, sehingga tidak mencerminkan konsep supremasi hukum. Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 21. Bahwa Pemohon juga mempelajari Pengantar Ilmu Hukum, melalui buku Mengenal Hukum: Suatu Pengantar yang ditulis oleh Sudikno Mertokusumo, Pemohon belajar mengenai konsep undang-undang mempunyai kekuatan berlaku secara yuridis. Jika, kekuatan berlaku secara yuridis (persyaratan formal undang-undang) terpenuhi, maka diharapkan undang-undang dapat membawa kepastian hukum dalam masyarakat. Sebaliknya, jika suatu undang-undang disusun tanpa mengikuti prosedur yang sah, seperti yang dituangkan dalam UU P3, maka norma yang dihasilkan kehilangan kepastian hukum. Artinya Pemohon II kembali direbut hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang diamanatkan pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 22. Bahwa Pemohon II juga aktif dalam melakukan kegiatan aktivisme. Adapun berikut adalah bukti kegiatan aktivisme yang dilakukan oleh Pemohon II: - Pemohon terlibat dalam acara Mimbar Bebas yang diadakan oleh Tumbuk Movement pada tanggal 31 Mei 2024 secara luring di Kota Samarinda. Acara ini diadakan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat di Kalimantan Timur untuk menyampaikan keresahan mereka selama hidup di Kalimantan Timur. Acara ini mengundang pejabat publik terutama anggota legislatif Provinsi Kalimantan Timur, dan anggota legislatif seluruh kab/kota yang ada di Kalimantan Timur. Undangannya diberikan secara terbuka melalui media sosial dan secara privat melalui pesan pribadi. Namun, para pejabat publik yang telah datang di acara tidak diberikan kesempatan untuk berbicara, karena tujuannya adalah mereka harus mendengarkan seluruh keresahan rakyat. Dalam acara ini Pemohon terlibat sebagai panitia penyelenggara khususnya mengatur rangkaian acara dan memastikan acara berjalan dengan lancar. Kemudian, Pemohon juga mendapatkan kesempatan untuk memberikan 15 keresahan yang Pemohon rasakan terutama dalam bidang pendidikan & transportasi. Keterlibatan ini membuktikan bahwa Pemohon sudah pernah mengupayakan secara langsung mengenai keresahan yang dirasakan oleh Pemohon kepada anggota legislatif. [vide bukti P-20] - #KembalikanLDBI adalah aksi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki fokus dalam bidang debat khususnya para alumni dari Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) dan siswa/i Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ingin mengikuti LDBI. Saat itu, 21 Februari 2025 terdapat informasi bahwa LDBI yang selama ini diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, yang kini berubah menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia akan dihapuskan. Mendengar informasi tersebut, Pemohon merasa perlu dilakukan advokasi untuk membatalkan wacana tersebut karena Pemohon merasa LDBI memiliki banyak sekali manfaat bagi siswa/i SMA. Oleh karena itu, Pemohon terlibat dalam melakukan advokasi melalui akun instagram pribadi Pemohon [vide bukti P-21] dan Pemohon juga menghubungi langsung Ibu Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. selaku Ketua Komisi X DPR RI Periode 2024–2029 melalui pesan Whatsapp. [vide bukti P-22] - Pemohon terlibat dalam menyebarluaskan informasi mengenai perkembangan RUU a quo, seperti alasan mengapa RUU a quo harus diawasi, mengapa RUU a quo dapat berdampak buruk pada supremasi sipil, dan lain sebagainya. Penyebaran ini Pemohon lakukan melalui Instagram Story Pemohon. [vide bukti P-23] 23. Bahwa Pemohon II mengetahui bagaimana sejarah pada era orde baru yang memberikan perluasan wewenang pada TNI. Pemohon II juga mengetahui bagaimana hal ini juga berdampak langsung pada mahasiswa dan aktivis pada saat itu. Secara singkat pada tahun 1997–1998 menjelang kejatuhan orde baru, terdapat puluhan mahasiswa kritis yang menuntut demokrasi diculik secara paksa. Komnas HAM mencatat terdapat 23 aktivis yang hilang, 9 dibebaskan, dan 1 ditemukan meninggal dunia [vide bukti P-24]. Mengacu pada dokumen rahasia Amerika Serikat menunjukkan bahwa penculikan ini 16 dilakukan oleh Komando Pasukan Khusus (Koppasus). [vide bukti P-25], [vide bukti P-26] Peristiwa-peristiwa seperti ITB pada tahun 1977 menunjukkan bahwa dwifungsi pada akhirnya dimanfaatkan untuk membungkam, menekan, serta merusak ruang akademis mahasiswa. [vide bukti P-27] Dengan demikian, sebagai mahasiswa yang aktif dalam kegiatan aktivisme, hal ini tentu membuat keresahan yang mendalam bagi masyarakat terutama Pemohon. Pemohon khawatir jika nantinya UU a quo yang memberikan perluasan wewenang kepada anggota aktif TNI, salah satunya yaitu membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, pelaksanaan tugas ini dapat dilakukan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu (Tercantum pada Pasal 7 ayat (2) angka 10, dan Pasal 7 ayat (4) UU a quo), maka hal ini berpotensi membuat kembalinya dwifungsi TNI seperti zaman Orde Baru. Jika dwifungsi TNI kembali terjadi, maka besar potensi atas hilangnya hak Pemohon seperti apa yang terjadi pada era orde baru. Oleh karena itu, Pemohon ingin terlibat secara aktif untuk mengawasi proses pembentukan UU a quo, tetapi sayangnya DPR sebagai perwakilan rakyat tidak memberikan transparansi kepada Pemohon, sehingga Pemohon sangat kesulitan dalam mengawasi, berpartisipasi, dan mengkritisi substansi dari RUU a quo. Pemohon III 24. Bahwa Pemohon III merupakan fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2024 (selanjutnya disebut “BEM UI 2024”) yang terlibat dalam kegiatan aktivisme sebagai staf Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM UI 2024. [vide bukti P-28] Dalam organisasi ini, Pemohon III secara tekun bergerak dan mengabdi dengan mengkaji dan menyikapi isu sosial politik. Adapun kajian-kajian yang telah dibuat oleh Pemohon III dan dipublikasikan dalam kanal Instagram BEM UI dapat dijabarkan sebagai berikut. - Bahwa Pemohon III merupakan penyelenggara dan penanggung jawab dalam terselenggaranya Konsolidasi Nasional Mahasiswa yang dilakukan menjelang aksi demonstrasi menolak UU Pilkada. Pemohon III berperan aktif mendata peserta dan menyediakan pranala Zoom demi kelancaran 17 kegiatan tersebut. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dari perhatian dan keterlibatan Pemohon III dalam mendukung Putusan MK No. 60/PUU- XXII/2024 tentang ambang batas parlemen dan Putusan MK No. 70/PUU- XXII/2024 tentang batas usia minimum calon kepala daerah. Ini membuktikan adanya irisan langsung antara kegiatan Pemohon III dan substansi permohonan a quo terkait keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan norma. [vide bukti P-29] - Bahwa Pemohon III merupakan salah satu penulis artikel yang diunggah oleh BEM UI 2024, yang secara kritis mengulas problematika sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk isu-isu strategis seperti UU Cipta Kerja dan KUHP baru. Tulisan ini merupakan bukti kepedulian dan kepekaan Pemohon III terhadap dinamika sosial-politik dan hukum nasional, serta menunjukkan keterlibatan aktif dalam ruang publik yang substansial bagi perlindungan hak konstitusional warga negara. [vide bukti P-30] - Bahwa Pemohon III menyusun suatu kajian berbentuk infografis mengenai dugaan menguatnya praktik demokrasi otoriter di Indonesia. Kajian tersebut secara tajam mengkritisi penyimpangan prinsip demokrasi substantif dan menjadi bagian dari kontrol warga negara terhadap kekuasaan. Hal ini menegaskan kapasitas Pemohon III sebagai individu yang aktif dan atentif terhadap penyelenggaraan negara, yang turut terdampak secara langsung oleh kekosongan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang sebagaimana didalilkan dalam perkara a quo. [vide bukti P-31] 25. Bahwa selama menjabat sebagai fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Tahun 2024 (BEM UI 2024), Pemohon III menyaksikan secara langsung bahwa BEM UI 2024 pernah menyampaikan kritik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua dan diduga melibatkan aparat TNI. 26. Bahwa atas kritik tersebut, salah satu akun media sosial yang diduga merupakan milik anggota TNI memberikan tanggapan yang bersifat ofensif, yakni dengan menantang anggota BEM UI untuk mengikuti program magang atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) bersama institusi TNI. Menurut hemat 18 Pemohon III, tanggapan tersebut bukanlah bentuk penerimaan kritik yang konstruktif sebagaimana seharusnya berlaku dalam kehidupan demokrasi yang sehat dan beradab. Sebaliknya, respons semacam itu mencerminkan resistensi terhadap kritik publik, padahal kritik merupakan bagian esensial dari mekanisme checks and balances dalam suatu negara hukum. 27. Bahwa sehubungan dengan ketentuan dalam Undang-Undang a quo yang memberikan perluasan terhadap tugas dan wewenang TNI untuk menjalankan fungsi-fungsi di ranah sipil, termasuk kemungkinan untuk menduduki jabatan sipil, Pemohon III merasa khawatir bahwa tindakan- tindakan serupa akan semakin menguat apabila personel TNI secara resmi menjalankan fungsi-fungsi sipil dan hadir dalam ruang-ruang publik yang secara kodrati merupakan arena kebebasan sipil dan ekspresi demokratis. 28. Bahwa sebagai seorang mahasiswa yang secara aktif terlibat dalam kegiatan advokasi kebijakan publik dan partisipasi demokratis, Pemohon III memiliki kekhawatiran yang nyata bahwa perluasan peran TNI ke dalam ranah sipil sebagaimana diatur dalam norma a quo berpotensi mempersempit ruang aman bagi masyarakat sipil, khususnya dalam menyampaikan kritik dan pendapat terhadap institusi negara. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan efek gentar (chilling effect) terhadap kebebasan berekspresi yang seharusnya dijamin oleh konstitusi. 29. Bahwa atas dasar kekhawatiran tersebut, Pemohon III pada dasarnya memiliki kehendak untuk terlibat secara aktif dalam proses pengawasan pembentukan Undang-Undang a quo. Namun demikian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat tidak menyediakan akses yang transparan terhadap draf Rancangan Undang- Undang a quo. Ketiadaan draf resmi tersebut mengakibatkan Pemohon III mengalami kesulitan dalam memahami dan mengkritisi substansi pengaturan yang dimuat dalam Undang-Undang a quo. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam posita. 30. Bahwa selain sebagai sebagai fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Tahun 2024 sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pemohon III juga merupakan mahasiswa semester empat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pemohon III juga telah mengikuti mata kuliah Ilmu 19 Perundang-Undangan dan menemukan adanya ketidaksesuaian antara proses pembentukan Undang-Undang a quo dengan prinsip-prinsip dan prosedur yang diajarkan dalam perkuliahan, sebagaimana diatur dalam UU P3. Ketidaksesuaian ini menimbulkan kekecewaan dan kebingungan bagi Pemohon III, karena materi pendidikan yang diterima menjadi tidak sesuai dengan praktik pembentukan undang-undang yang terjadi dalam kenyataan. 31. Bahwa hal tersebut menyebabkan Pemohon III merasa bahwa pendidikan yang diperolehnya tidak dapat sepenuhnya digunakan untuk mengembangkan diri demi membangun masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. Pemohon III memiliki cita-cita untuk menjadi sarjana hukum yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memahami praktik hukum secara mendalam, bahkan memiliki niat untuk menjadi akademisi yang secara aktif mengkaji dan mengajarkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. 32. Bahwa selain itu, Pemohon III juga merasa bahwa haknya atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 telah dilanggar. Ketidakpastian dalam pembentukan Undang-Undang a quo membuat Pemohon III kesulitan dalam memahami, mengkaji, dan bahkan mungkin mempraktikkan proses pembentukan peraturan perundang- undangan secara tepat di masa mendatang. Dengan demikian, terdapat pertautan yang langsung antara keberlakuan Undang-Undang a quo dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon III. Pemohon IV 33. Bahwa Pemohon IV merupakan mahasiswa semester enam di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mengikuti mata kuliah Perancangan Hukum. 34. Bahwa Pemohon IV menemukan adanya ketidaksesuaian antara proses pembentukan Undang-Undang a quo dengan prinsip-prinsip dan prosedur yang diajarkan dalam perkuliahan, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketidaksesuaian ini menimbulkan kekecewaan dan kebingungan bagi Pemohon IV, karena materi pendidikan yang diterima menjadi tidak sesuai dengan praktik pembentukan undang-undang yang terjadi dalam kondisi 20 faktual. Tentunya proses penyusunan Undang-Undang a quo berbanding terbalik dengan praktik ketatanegaraan. 35. Bahwa dalam hal ini tentunya merugikan hak konstitusional Pemohon IV untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 36. Selain itu Pemohon IV merupakan fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025 yang menjabat sebagai Komisi Ahli Pergerakan yang aktif dalam mengawal isu-isu hukum, sosial, dan politik yang dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah dikaji oleh Pemohon IV. [vide bukti P-43] [vide bukti P-44] Pemohon V 37. Pemohon V adalah warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku telah memberikan mandat kepada para wakil rakyat yang menduduki jabatan legislatif dengan menjalankan fungsi legislasi. 38. Bahwa sebagai lembaga perwakilan dan lembaga legislasi, DPR-RI seharusnya menjalankan pembentukan Undang-Undang dengan benar, transparan dan bertanggung jawab. Namun, sayangnya, DPR-RI terindikasi tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Hal ini berpotensi menurut Pemohon terjadi kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon yang telah memberikan mandat kewenangan politik sebagai wakil rakyat melalui mekanisme legislasi tersebut. 39. Bahwa Pemohon V adalah warga negara Republik Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya akibat pembahasan pembentukan Undang-Undang a quo yang dilakukan DPR-RI diselenggarakan sangat tertutup dan Pemohon V merasa tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan dan transparansi yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan. Padahal, seharusnya sebagai warga negara, Pemohon seharusnya memiliki hak untuk mengikuti, mengamati dan memahami keseluruhan proses perkembangan pembahasan Undang-Undang tersebut. Namun kenyataannya pembahasan dilakukan secara eksklusif tanpa melibatkan publik, sehingga Pemohon sangat sulit mendapatkan haknya mengikuti, mengamati dan memahami proses perkembangan pembahasan Undang-Undang tersebut. Hal ini dapat 21 dirasakan oleh Pemohon dikarenakan draf revisi dan naskah akademik Undang-Undang tersebut beberapa kali berubah dan tidak dapat diakses di laman informasi manapun. Tentu Pemohon merasa dirugikan dan tindakan ini dan jelas melanggar hak-hak konstitusional Pemohon V. 40. Bahwa dalam proses penyusunan Undang-Undang a quo Pemohon V merasa tidak mewakili urgensi yang genting namun proses pembentukannya terkesan terburu-buru dengan jangka waktu yang singkat, sehingga mengakibatkan proses pembentukannya yang tidak melalui prosedur publik yang baik. Pemohon V kemudian sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum merasa sulit bahkan tidak dapat menyuarakan haknya secara kolektif bersama dengan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro lainnya sebelum pengesahan Undang-Undang a quo. [vide bukti P-45] [vide bukti P-46] Padahal hal ini sebelumnya sudah dijamin dalam Pasal 28C Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya” 41. Bahwa jelas Para Pemohon merupakan aktivis pada organisasi mahasiswa yang aktif menyuarakan isu-isu sosial dan politik serta kerap menulis dan menyebarluaskan ide-ide mereka di berbagai platform. Oleh karena itu, berkenaan dengan dalil Para Pemohon mengenai pelanggaran hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI 1945, Para Pemohon akan menguraikannya secara kolektif sebagai satu kesatuan. Hal ini mengingat pelanggaran atas hak tersebut dirasakan secara bersamaan oleh seluruh Pemohon sebagai mahasiswa yang peduli dan aktif menyampaikan pendapat mereka kepada publik. 42. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa Para Pemohon dengan kapasitasnya sebagai mahasiswa yang aktif mengkritisi dan terlibat dalam diskursus kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan peraturan perundang- 22 undangan, sejak awal telah tidak setuju terhadap substansi materiil dari Undang-Undang dalam perkara a quo. Para Pemohon memiliki kehendak untuk menyampaikan pendapatnya secara kritis, tidak hanya terhadap aspek pembentukan Undang-Undang yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan UU P3, tetapi juga terhadap isi atau substansi dari Undang-Undang tersebut. Namun, Para Pemohon mengalami kesulitan yang serius dalam memperoleh draf resmi dan final dari Undang-Undang tersebut [vide bukti P-32], yang seharusnya merupakan tanggung jawab DPR untuk menyediakan secara transparan dan akuntabel. Keadaan ini semakin diperburuk dengan proses pembentukan UU a quo sangat kilat bahkan melangkahi tahapan-tahapan pembentukan undang-undang yang diamanatkan dalam UU P3. Maka, Pemohon sangat kesulitan dalam mencari bahan-bahan untuk mengkaji UU a quo mengingat keterbatasan informasi dan waktu. Hal ini tentu melanggar hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. 43. Bahwa Para Pemohon berstatus pemilih Pemilihan Umum yang telah menggunakan hak suaranya untuk memilih Anggota DPR yang pada hakikatnya merupakan perwakilan atas suara dan aspirasinya sebagai warga negara dalam pemerintahan. Namun pelaksanaan wewenang DPR in casu pembentukan UU a quo yang tidak sesuai dengan konstitusi dan hukum yang mengatur kewenangan terkait, telah secara nyata menjadikan hak konstitusional Para Pemohon berupa jaminan atas Kepastian Hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” menjadi tidak terpenuhi disebabkan pembentukan UU a quo yang merupakan kewenangan DPR tidak dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, in casu ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. 23 menjadi tidak terpenuhi disebabkan pembentukan UU a quo yang merupakan kewenangan DPR tidak dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, in casu ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Kepastian Hukum terkait pembentukan peraturan perundang-undangan disebut dalam Pasal 22A UUD NRI 1945 yang pengaturan terperincinya diturunkan dalam UU P3. 44. Bahwa seperti yang telah dijelaskan di atas, Para Pemohon merupakan pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Sebagaimana Para Pemohon telah genap berusia 17 Tahun dan seorang Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP. 45. Bahwa berkenaan dengan status Para Pemohon sebagai pemilih yang sah dalam Pemilu 2024, Para Pemohon juga memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo sebagai pemilih. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009, khususnya pada halaman 60–63, yang menyatakan bahwa mandat yang diberikan oleh rakyat kepada wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan harus dijalankan secara adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan untuk membentuk Undang-Undang maupun kebijakan lainnya. 46. Bahwa sejatinya, Pembentuk Undang-Undang sebagai perwakilan dari rakyat, termasuk sebagai perwakilan dari Para Pemohon, tidak melaksanakan mandat yang diberikan rakyat secara terbuka, adil, jujur, dan bertanggung jawab. Bahkan dalam keseluruhan proses pembentukan Undang-Undang a quo, Pembentuk Undang-Undang menjalankan prosesnya secara tertutup, tidak transparan, menyalahi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, serta disertai dengan berbagai bentuk penyampaian informasi yang tidak benar kepada publik. Seluruh hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian posita permohonan ini. 47. Bahwa sejalan dengan hal di atas, setiap warga negara yang telah menggunakan hak pilihnya sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan yang juga memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 24 (1) huruf a sampai dengan huruf d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian formil. 48. Bahwa hal tersebut didasarkan pada adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon akibat tindakan para pemegang mandat yang dipilih secara langsung oleh Para Pemohon, namun dalam pengambilan keputusan tidak melaksanakan mandat yang diberikan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang undangan. 49. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan di atas, Para Pemohon mendalilkan bahwa pembentukan Undang-Undang a quo tidak sesuai dengan ketentuan dalam Konstitusi, serta UU P3. Dalil-dalil tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam bagian posita permohonan ini. Oleh karena itu, apabila Undang-Undang dalam perkara a quo dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon dapat dipastikan tidak akan terjadi di kemudian hari. III. Posita Pemohon A. ASAS KETERBUKAAN 1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum” Negara hukum Indonesia ini dilatarbelakangi keinginan untuk melindungi hak asasi manusia, membatasi kekuasaan, dan untuk mencapai kesejahteraan (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024), hlm. 252) Secara umum dikenal dua konsep negara hukum yaitu konsep Rule of Law dari negara Anglo-Saxon dan konsep Rechtsstaat dari negara Eropa Kontinental. 2. Bahwa secara teoritis konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan keduanya. Menurut Prof. Dr. Azhary, S.H, yang dijelaskan dalam buku Ilmu Negara, ciri khas dari negara hukum Indonesia sendiri mencakup hukum bersumber pada Pancasila, berkedaulatan rakyat, pemerintahan 25 berdasarkan sistem konstitusi, kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh lain, pembentukan Undang-Undang oleh presiden bersama-sama dengan DPR, dan menganut sistem MPR. (Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, Ilmu Negara, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024), hlm. 252) 3. Bahwa dalam kenegaraan dikenal istilah Supremasi Hukum, yang menggambarkan keadaan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dengan demikian, seluruh warga termasuk penguasa harus taat/tunduk pada hukum yang bersumber pada kesadaran hukum atau rasa keadilan rakyat. Kesadaran hukum inilah yang kemudian membentuk Legislative Power yang melalui lembaga parlemen akan mewujudkan kesadaran hukum rakyat dalam bentuk undang-undang. (Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, Ilmu Negara, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024), hlm. 260-261) 4. Bahwa adanya suatu tertib hukum merupakan suatu keharusan, dalam perkembangannya upaya penyelenggaraan tertib hukum perlu dilengkapkan dengan menyelenggarakan ketertiban umum. Artinya, upaya tersebut harus sesuai dengan keinginan rakyat, yang disalurkan dalam bentuk undang- undang. Dengan demikian, masyarakat akan menjadi masyarakat yang bersumber pada hukum dan pemerintahannya merupakan pemerintahan yang bersumber pada undang-undang. (Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, Ilmu Negara, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024), hlm. 260-261) 5. Bahwa demi adanya keseimbangan kekuasaan dalam negara maka Indonesia menggunakan Division of Power. Division of power dalam sistem negara hukum Indonesia adalah pembagian kekuasaan antara lembaga negara dan kemudian dilengkapi dengan check and balances untuk menunjang adanya keseimbangan. 6. Bahwa Soepomo berpendapat bahwa Indonesia justru menganut sistem pembagian kekuasaan tersendiri. Berikut adalah tugas dan wewenang masing-masing cabang kekuasaan dalam pembagian kekuasaan Indonesia: - Kekuasaan eksekutif bertugas untuk melaksanakan dan menjalankan undang-undang; 26 - Kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat undang-undang; dan - Kekuasaan yudisial bertugas untuk menjalankan kekuasaan peradilan. 7. Bahwa DPR memiliki kekuasaan dalam pembentukan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. 8. Bahwa meskipun DPR memiliki kewenangan legislasi, pelaksanaan kekuasaan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan tunduk pada aturan hukum yang berlaku, khususnya yang diatur dalam UU P3. 9. Bahwa pelaksanaan kewenangan DPR dalam membentuk Undang-Undang harus bisa menghasilkan kepastian hukum, mengingat bahwasanya kepastian hukum merupakan salah satu hak yang tertulis pada pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Hal ini turut bersesuaian dengan teori Gustav Radbruch mengenai tujuan/unsur utama hukum atau Radbruch Formula yang mencakup tiga tujuan/ unsur utama hukum, yaitu: a. Kepastian hukum (Rechtssicherheit) – Hukum harus jelas, tetap, dan dapat diterapkan secara konsisten. b. Keadilan (Gerechtigkeit) – Hukum harus memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. c. Kemanfaatan (Zweckmäßigkeit) – Hukum harus membawa manfaat bagi masyarakat. 10. Bahwa Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum: Suatu Pengantar mengatakan undang-undang mempunyai kekuatan berlaku secara yuridis apabila persyaratan formal undang-undang. Dengan dipenuhinya kekuatan berlaku secara Yuridis ini maka diharapkan suatu undang-undang dapat membawa kepastian hukum dalam masyarakat. (Mengenal Hukum: Suatu Pengantar: hlm.94). 11. Bahwa Undang-Undang dalam arti formal (wet’in formele zin) undang-undang dilihat dari cara terbentuknya. Pembentukan undang-undang dalam konteks Indonesia sendiri secara formil prosedurnya telah diatur di dalam UU P3. 12. Bahwa jika suatu undang-undang disusun tanpa mengikuti prosedur yang sah, maka norma yang dihasilkan kehilangan kepastian hukum dan dapat dianggap Batal Demi Hukum (void ab initio), hal ini sesuai dengan keterangan ahli yang disampaikan oleh Susi Dwi Harijanti dalam persidangan Pengujian Formil UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 27 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 dalam Perkara No. 60/PUU-XVIII/2020 yang mendasarkan dengan apa yang disampaikan Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya Nomor 27/PUU- VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 27 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa dan dikutip kembali ke dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-VII/2009 halaman 64. “Demikian pentingnya keabsahan penggunaan kekuasaan itu yang oleh karenanya apabila terjadi penggunaan kekuasaan yang tidak sah maka seharusnya perbuatan tersebut batal demi hukum atau tidak sah sejak awal (void ab initio), hal mana berbeda dengan sebuah Undang- Undang yang secara formil sah namun secara materiil bertentangan dengan UUD 1945, terhadap Undang-Undang demikian dapat dilakukan pembatalan artinya Undang-Undang tersebut batal sejak saat adanya putusan pembatalan” 13. Bahwa dengan demikian, DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam hukum guna memastikan bahwa setiap Undang- Undang yang dibentuk tetap berada dalam kerangka negara hukum dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. 14. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagaimana yang telah diuraikan Para Pemohon di atas, Indonesia adalah negara hukum. Salah satu elemen utama negara hukum menurut Julius Stahl adalah adanya pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, menurut A.V. Dicey, terdapat tiga ciri utama dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah "The Rule of Law", yaitu: Supremacy of Law; Equality before the Law; dan Due Process of Law. 15. Bahwa teori-teori tersebut menegaskan bahwa seluruh proses pemerintahan harus berdasarkan hukum dan pemerintah wajib tunduk pada hukum. Prinsip- prinsip ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: 28 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 16. Bahwa dengan tunduknya pemerintahan kepada peraturan perundang- undangan, jelas bahwa peraturan perundang-undangan merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum di Indonesia. 17. Bahwa guna menopang pentingnya peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dengan undang- undang. Undang-undang yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah UU P3. Oleh karena itu, jelas bahwa UU P3 beserta perubahannya merupakan acuan utama dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan di Indonesia. 18. Bahwa wewenang untuk mengatur cara pembentukan peraturan perundang- undangan oleh UU P3 merupakan delegasi yang jelas dan berisikan garis- garis dasar atau panduan tata cara suatu peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, UU P3 juga bersifat imperatif. Maka, segala ketentuannya harus selalu diikuti dalam pembuatan setiap peraturan perundang-undangan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan tingkat undang-undang, UU P3 juga telah digunakan sebagai batu uji konstitusionalitas undang-undang lainnya dalam uji formil di Mahkamah Konstitusi. 19. Bahwa pengakuan UU P3 sebagai batu uji dan tolak ukur dalam perkara uji formil telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam tiga perkara fundamental. Bahwa perkara fundamental tersebut, sebagaimana telah diuraikan oleh Chaidir Ali dalam tesisnya pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia berjudul "Analisis Kedudukan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Tolak Ukur dalam Pengujian Formil Konstitusionalitas Undang-Undang", adalah: - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 menafsirkan bahwa UU P3 menjadi acuan dalam menilai apakah pembentukan peraturan perundang-undangan selaras dengan UUD NRI Tahun 1945. 29 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 menetapkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan berdasarkan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 dapat dijadikan dasar dalam pengujian formil konstitusionalitas undang-undang. - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengabulkan sebagian permohonan pengujian formil terhadap suatu undang-undang dengan alasan bahwa proses pembentukannya bertentangan dengan ketentuan dalam UU P3. 20. Bahwa selain UU P3, Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa tata tertib lembaga negara, seperti Peraturan DPR, dapat dijadikan tolok ukur dalam pengujian formil suatu undang-undang. Pandangan ini ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 halaman 83, yang menyatakan: “Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang- undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.” Dengan demikian, penggunaan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib oleh Para Pemohon dalam pengujian formil menjadi relevan, karena termasuk dalam kategori peraturan yang mengalir dari delegasi kewenangan konstitusional dan dapat dijadikan sebagai tolok ukur formil oleh Mahkamah. 30 21. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU P3 terdapat 5 (lima) tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan dan pengundangan. Setiap peraturan perundang-undangan, in casu UU a quo tunduk terhadap UU P3 dan peraturan-peraturan pelaksananya. 22. Bahwa tahap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 16 hingga Pasal 42 UU P3. Berdasarkan keseluruhan pasal tersebut, tahapan ini dapat disimpulkan sebagai tahap penyusunan RUU ke dalam Program Legislasi Nasional (“Prolegnas”) 23. Bahwa tahap penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 43 hingga Pasal 64 UU P3. Berdasarkan keseluruhan pasal tersebut, tahapan ini merupakan tahap penyusunan naskah akademik dan Draf RUU. 24. Bahwa tahap pembahasan pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 65 hingga 71 UU P3. Berdasarkan keseluruhan pasal tersebut, tahapan ini merupakan tahap pembicaraan antara DPR dengan stakeholder yang terkait sebelum kemudian dilaksanakan Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan. 25. Bahwa tahap pengesahan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 72 hingga 74 UU P3. Berdasarkan keseluruhan pasal tersebut, tahapan ini merupakan tahap pengesahan undang-undang oleh Presiden setelah disetujui oleh DPR bersama dengan Presiden. 26. Bahwa tahap pengundangan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 81 hingga 87 UU P3. Berdasarkan keseluruhan pasal tersebut, tahapan ini merupakan tahap pengundangan RUU yang telah disahkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 27. Bahwa dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat asas-asas yang menjadi pedoman/landasan yang perlu dipatuhi oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Tujuh asas ini tertuang dalam Pasal 5 UU P3 yang menyatakan: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: 31 a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan” 28. Bahwa sesuai dengan doktrin yang dikemukakan Paul Scholten, suatu asas hukum adalah “pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang- undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan putusan-putusan individual tersebut dapat dipandang sebagai penjabarannya.” Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap aturan hukum pasti berakar pada suatu asas hukum. 29. Bahwa menurut pendapat Bagir Manan dalam bukunya Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia, apabila suatu hukum positif tidak mengindahkan asas hukum, maka sangat mungkin hukum positif tersebut tidak atau kurang memenuhi dasar-dasar keberlakuan hukum yang baik. Yaitu secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. 30. Bahwa pelanggaran terhadap salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik akan menjadi pemantik dalam munculnya suatu Jurang Hukum (legal gap). Maka, masing-masing tahap pembentukan peraturan perundang-undangan perlu menganut asas-asas tersebut secara kumulatif. Sebaliknya, suatu peraturan perundang-undangan yang melanggar satu saja asas pembentukan yang baik, dinyatakan cacat formil. 31. Bahwa Pemohon menemukan pelanggaran terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 5 UU P3 dalam tahap pembahasan dari UU a quo, yang selanjutnya akan diuraikan. Asas Keterbukaan a. Bahwa dalam Pasal 5 huruf g UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: 32 “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.” b. Bahwa yang dimaksud Asas keterbukaan dalam Pasal 5 huruf g UU No. 13 Tahun 2022 yakni: “Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan)” c. Bahwa demi mewujudkan Asas Keterbukaan sebagaimana tertuang dalam UU P3, DPR berkewajiban untuk memenuhi hak masyarakat yang ini memiliki kepentingan/terdampak langsung terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan a quo, dan oleh karenanya, Para Pemohon berhak atas pemberian masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan a quo. d. Bahwa dalam hal memberikan masukan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan a quo, Para Pemohon memiliki hak untuk dapat mengakses terhadap Perancangan Peraturan Perundang- 33 Undangan a quo, sebagaimana hal tersebut tertuang tegas dalam Pasal 88 ayat (1) dan (2) UU P3 yang menyatakan bahwa: “1. Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang- Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. 2. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.” e. Bahwa dalam tujuan penyebarluasan yakni untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 96 Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menyatakan bahwa: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang- undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 34 (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. f. Bahwa berdasarkan pernyataan Pasal 96 tersebut maka tentunya Para Pemohon sebagai masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun frasa ayat (3) harus terpenuhi terlebih dahulu, oleh karenanya Para Pemohon harus memiliki kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. g. Bahwa untuk pembuktian mengenai frasa ayat (3), sejatinya Para Pemohon telah membuktikan hal ini dalam legal standing, secara singkat yang mana Para Pemohon merupakan mahasiswa yang bergerak pada organisasi dan aktivisme yang menjunjung tinggi independensi mahasiswa. Perluasan wewenang TNI yang ternyata turut menjadi materi perubahan yang diakomodir melalui UU a quo jelas berdampak secara langsung terhadap kepentingan Para Pemohon. Pertautan kepentingan Para Pemohon dengan UU a quo 35 utamanya adalah terhadap perluasan wewenang tugas TNI dalam pertahanan wilayah darat dan perbantuan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Perluasan tersebut berpotensi mereduksi Para Pemohon sebagai mahasiswa dalam berorganisasi dan melaksanakan aktivisme. Mengingat hal tersebut, sudah menjadi wajar apabila Para Pemohon memiliki keresahan dan berkepentingan mengenai materi UU a quo serta memiliki hak berupa akses draf RUU a quo. h. Bahwa pada pembentukan peraturan perundang-undangan a quo, Para Pemohon mengalami kesusahan dalam mengakses informasi terkait draf RUU a quo dan naskah akademis a quo dalam laman situs resmi dpr.go.id. [vide bukti P-32] i. Bahwa tepat pada Senin tanggal 17 Maret 2025 ada pernyataan dari salah satu pimpinan DPR yang menyatakan bahwasannya “yang beredar di sosial media merupakan draf yang berbeda dengan draf yang disusun oleh DPR” (sumber: https://www.youtube.com/watch?v=ae-BKlFMTJM) [vide bukti P-33] j. Bahwa mengutip dari wawancara yang dilakukan oleh narasisnewsroom kepada Wakil Ketua Komisi I pada tanggal 20 Maret 2025, dalam wawancara tersebut wakil ketua komisi I menyatakan bahwa “draf tidak diedarkan untuk menghindari perdebatan sengit di masyarakat”. (sumber: https://www.instagram.com/reel/DHbD2eLhHwA/?igsh=NGk0ajMwdn pocmti) [vide bukti P-34] 32. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sejatinya DPR tidak menyediakan akses terhadap naskah akademik dan Draf RUU a quo tentunya hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan melanggar hak konstitusional Para Pemohon yang termaktub dalam 28C ayat (2) dan 28F UUD NRI Tahun 1945. B. PEMBENTUKAN UU A QUO TIDAK MENGGUNAKAN MEKANISME “CARRY OVER” 1. Bahwa pembentukan undang-undang merupakan unsur penting dalam rangka pembangunan hukum nasional. Dalam hal ini, dibutuhkan undang- 36 undang yang sesuai dengan dinamika masyarakat, kemajuan teknologi, dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lain, serta tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Maka dari itu, pembentukan undang-undang harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis melalui Prolegnas yang diatur pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Andi Irman, 2008). 2. Bahwa Pasal 20 UU P3 menyatakan bahwa: (1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah. (2) Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang- Undang. (3) Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (4) Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan. (5) Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 3. Bahwa dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak mencantumkan ketentuan yang mengatur mengenai keberlanjutan pembahasan suatu RUU yang belum selesai dalam suatu periode jabatan. Oleh karena itu, dengan berakhirnya periode DPR saat ini maka berakhir pula proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah direncanakan dan/atau sedang berlangsung, sehingga proses perencanaan pembentukan perundang- undangan oleh DPR periode yang akan datang akan memulai dari “nol”. Hal ini menimbulkan masalah, yaitu pembentukan undang-undang di Indonesia dianggap bersifat periodik dan tidak merepresentasikan suatu perencanaan yang berkelanjutan (Fitriani, 2022). 4. Bahwa untuk mengatasi permasalahan diatas, maka dibuat UU Nomor 15 Tahun 2019, khususnya pada pasal 71A yang menyatakan: 37 “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang- Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.” Mekanisme yang tercantum pada pasal 71A disebut “Carry Over”. 5. Bahwa tahapan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU P3 harus diikuti secara utuh untuk menjamin legalitas dan legitimasi produk hukum yang dihasilkan, sehingga apabila mekanisme Carry Over tidak dapat diterapkan akibat ketiadaan informasi dan kesepakatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019, maka proses legislasi harus dimulai dari tahapan awal seperti perencanaan melalui Prolegnas dan penyusunan ulang Draf RUU a quo. 6. Bahwa apabila dikaji secara mendalam, Naskah Akademik UU Nomor 15 Tahun 2019 telah menjelaskan bahwa mekanisme Carry Over penting untuk penghematan dan efektifitas (sumber daya, waktu dan anggaran) serta memastikan keberlanjutan dalam proses pembahasan RUU hingga dapat diundangkannya. 7. Bahwa jika menggunakan mekanisme Carry Over, maka pembahasan RUU yang telah terlaksana di periode sebelumnya dapat dilanjutkan/dilimpahkan ke periode selanjutnya, sehingga tidak perlu melakukan pemborosan karena tidak memulai dari nol. Mekanisme ini dapat digunakan jika memenuhi beberapa syarat sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 71A Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019: “1. Pembahasan Rancangan Undang-Undang telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu. 2. Kesepakatan antara DPR, Presiden, dan/atau DPD.” 8. Bahwa dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya mekanisme “Carry Over”, maka suatu undang-undang harus dibahas 38 mulai dari awal tahap penyusunan, dan TIDAK BOLEH menggunakan Draf RUU dan/atau naskah akademik yang telah dibuat di periode sebelumnya. 9. Bahwa jika kita melihat bagaimana dinamika UU a quo, kita dapat mengutip pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta dan disampaikan oleh salah satu anggota Komisi I DPR RI dari fraksi PKB, Syamsu Rizal. Dalam wawancaranya bersama Kompas TV pada 24 Maret 2025 https://www.youtube.com/watch?v=Myr38eQqzgQ (Menit 2:54–3:14), beliau menyebutkan bahwa “Meaningful participation sudah dianggap terpenuhi, karena UU a quo menggunakan mekanisme “Carry Over yang sudah digarap dari periode 2014–2019 dan 2019–2024,” sehingga tidak perlu menambahkan partisipasi masyarakat kembali, tidak perlu membahas dari awal, karena poin-poin tersebut dianggap telah terpenuhi selama 2 periode lalu (2014–2019, 2019–2024). [vide bukti P-35] 10. Bahwa ketidaksesuaian dengan fakta ini sangat terbukti secara terang benderang melalui Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025-2029 [vide bukti P-36]. Jika kita ingin melihat RUU yang menggunakan mekanisme “Carry Over”, maka kita dapat memperhatikan informasi yang tercantum pada bagian “Keterangan/Usulan RUU”. Contoh RUU yang menggunakan mekanisme “Carry Over” berada di nomor 70, yaitu RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU tentang Narkotika dan Psikotropika), pada bagian “Keterangan/Usulan RUU” tertulis “Operan (Carry Over)”. Maka dari itu, kita dapat membedakan RUU “Carry Over” dengan yang tidak secara mudah melalui dokumen tersebut. Dengan demikian, penyampaian oleh seorang Anggota DPR RI yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025-2029 dengan penalaran yang wajar dapat disebut sebagai upaya untuk membohongi publik yang salah satunya adalah Pemohon itu sendiri. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya pernyataan yang diucapkan oleh DPR tersebut merupakan upaya untuk menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi. 39 11. Bahwa keterangan “Carry Over” memang menjadi bukti paling konkret bahwasanya suatu RUU menggunakan mekanisme “Carry Over”. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua DPR RI Dr. H.C. Puan Maharani pada rapat paripurna DPR RI tanggal 5 Desember 2024. Pada rapat tersebut, Ketua DPR RI menyatakan bahwasanya dari 41 RUU dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2025, di antaranya terdapat 6 RUU yang merupakan “Carry Over” dari DPR RI periode sebelumnya. Pernyataan ini dapat diakses pada dokumen risalah rapat paripurna DPR RI pada tanggal 5 Desember 2024 [vide bukti P-37]. Pernyataan ini sama dengan informasi yang diberikan dalam Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025, bahwasanya pada bagian RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2025 terdapat 6 RUU yang memiliki keterangan “Carry Over”. Oleh karena itu, tanpa ada keterangan “Carry Over” Ketua DPR RI pun sepakat bahwa RUU tersebut tidak menggunakan mekanisme “Carry Over”. 12. Bahwa jikapun UU a quo ingin menggunakan mekanisme “Carry Over”, UU a quo tidak memenuhi kualifikasi pertama, yaitu Pembahasan RUU telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (“DIM”) pada periode masa keanggotaan DPR saat itu. Jika kita mengacu pada Pasal 68 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011, menerangkan bahwa Pembahasan Tingkat I meliputi pembahasan DIM. Oleh karena itu, UU a quo seyogianya sudah mencapai Pembicaraan Tingkat I di periode sebelumnya, jika memang dinyatakan sebagai mekanisme “Carry Over”. Namun, Keputusan Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 [vide bukti P-38], dan Keputusan Nomor 10/DPR RI/I/2023-2024 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kelima Tahun 2020–2024 [vide bukti P-39] menyatakan sebaliknya. Dua dokumen tersebut membuktikan secara TERANG BENDERANG bahwa RUU TNI tidak mencapai “Pembahasan Tingkat I” karena tidak ada keterangan secara tertulis pada dokumen tersebut, sedangkan jika memang suatu RUU telah mencapai Pembahasan Tingkat I, 40 maka terdapat keterangan yang mencantumkan informasi tersebut secara tertulis “Pembahasan Tingkat I” pada bagian “Tahapan”, seperti contohnya RUU tentang Pertanahan pada Keputusan Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019, atau RUU tentang Aparatur Sipil Negara pada Keputusan Nomor 10/DPR RI/I/2023-2024. 13. Bahwa dalam Pasal 71A UU P3, dijelaskan untuk mekanisme “Carry Over” harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah. Oleh karena itu, dengan penalaran yang wajar dan logis, kesepakatan mengenai RUU mana saja yang akan menggunakan mekanisme “Carry Over” semestinya dituangkan dalam bentuk keputusan tertulis, seperti Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024–2025, mengingat hanya dengan cara demikian legalitasnya dapat dianggap terpenuhi. 14. Bahwa jika memang dilegitimasi adanya pernyataan Anggota DPR RI yang berseberangan dengan keputusan tertulis sebelumnya dan merupakan dasar legalitas untuk proses pembentukkan UU a quo, dengan alasan apapun, maka secara aktual segala teori yang diberikan oleh ahli-ahli atau doktrin mengenai legalitas dalam negara hukum juga sudah tidak relevan lagi kedepannya. Hal ini dapat terjadi secara logis, karena dengan demikian ucapan pemerintah dan DPR RI menjadi hukum tertinggi bahkan melampaui apa yang tertulis. Bahkan secara kausalitas, jika hal demikian dibenarkan secara aktual pula telah terjadi penindasan Supremasi Hukum yang menjadi ciri utama negara hukum dalam segala kerangka teori yang telah diberikan. 15. Bahwa pada skenario selanjutnya jika memang apa yang dikatakan oleh Anggota DPR RI tersebut tidaklah dibenarkan, secara kausalitas hal tersebut telah menunjukkan bahwa norma RUU a quo tidak memiliki kepastian hukum. Ini dapat dibuktikan dengan melihat konteks pembicaraan dalam video yang telah diberikan sebelumnya, yang pertanyaan utamanya adalah masalah ketiadaan Draf RUU a quo dan Naskah Akademik yang dipublikasikan, jawaban Syamsu Rizal mengatakan ini RUU yang menggunakan mekanisme “Carry Over”. Maka, dengan penalaran yang wajar jawaban dari anggota DPR RI tersebut setidaknya menunjukkan bahwa pihak DPR RI sendiri mengakui ketiadaan draf dan RUU baru yang dipublikasikan. Oleh karena itu, proses ini secara langsung merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang 41 merupakan mahasiswa fakultas hukum yang mengetahui setidak-tidaknya jika norma undang-undang diberlakukan tanpa melewati proses yang dibenarkan oleh UU P3 tidaklah memenuhi kepastian hukum. 16. Bahwa RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang tercantum pada nomor 2, terlihat secara TERANG BENDERANG, bahwa tidak ada ketentuan “Operan (Carry Over)” pada bagian “Keterangan/Usulan RUU”, sehingga dokumen tersebut telah membuktikan dua hal, yaitu: 1) Anggota Komisi I DPR RI, yaitu Syamsu Rizal telah memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta kepada publik mengenai mekanisme “Carry Over” pada RUU TNI. 2) RUU TNI TIDAK MENGGUNAKAN MEKANISME “CARRY OVER”. 17. Bahwa mekanisme “Carry Over” bukanlah mekanisme yang dapat dilimpahkan secara otomatis hanya karena suatu RUU telah sampai kepada tahap pembahasan DIM. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai bukti dokumen Prolegnas yang telah disebarluaskan oleh pemerintah kepada masyarakat. Contoh RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Pertanahan. Kedua RUU ini telah sampai kepada Pembahasan Tingkat I pada Prolegnas 2014–2019, sesuai dengan pasal 68 UU P3, menerangkan bahwa Pembahasan Tingkat I meliputi pembahasan DIM. Namun, jika kita lihat pada Prolegnas 2020–2024 kedua RUU tersebut tidak tercantum keterangan “Carry Over”. Hal ini berbanding terbalik dengan RUU Minerba, RKUHAP, RUU Bea Materai yang telah mencapai Pembahasan Tingkat I pada Prolegnas 2014–2019, dan ketiga RUU ini tercantum keterangan “Carry Over” pada Prolegnas 2020–2024. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jika suatu RUU telah mencapai Pembahasan Tingkat I (mencapai pembahasan DIM), maka RUU tersebut tidak otomatis menggunakan mekanisme “Carry Over”, karena jika kita menggunakan logika dasar, bisa saja periode DPR yang baru tidak memiliki kesepakatan dalam segi substansial suatu RUU, sehingga tidak tercapai suatu kesepakatan untuk menggunakan mekanisme “Carry Over” terhadap suatu RUU. 18. Bahwa dengan adanya Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Prioritas 42 Tahun 2025-2029 secara tegas menyatakan UU a quo tidak menggunakan mekanisme “Carry Over”. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Syamsu Rizal, sehingga mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara dokumen resmi dan pernyataan publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan formil dalam proses pembentukan UU a quo, antara lain tidak dikeluarkannya draf dan naskah akademik secara terbuka kepada publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa asas keterbukaan tidak dijadikan pijakan dalam proses pembentukan undang-undang tersebut. Akibatnya, telah terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon, yaitu hak atas kepastian hukum dan hak atas perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. C. PENAMBAHAN UU A QUO DALAM PERUBAHAN PROLEGNAS PRIORITAS TIDAK SESUAI KETENTUAN 1. Bahwa dalam Pasal 123 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (“Per. DPR 1/2020”) menyatakan bahwa: “Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh Anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi sebagai usul inisiatif.” 2. Bahwa dalam Pasal 124 Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa: “Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 disusun berdasarkan Prolegnas prioritas tahunan.” 3. Bahwa dalam Pasal 116 ayat (1) Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa: “Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang- undangan guna menyusun Prolegnas untuk jangka waktu tertentu.” 4. Bahwa dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa: “Prolegnas untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Prolegnas jangka menengah; dan b. Prolegnas prioritas tahunan.” 5. Bahwa dalam Pasal 121 ayat (1) Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa: 43 “Hasil pembahasan Prolegnas antara Badan Legislasi, alat kelengkapan DPD, serta menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan disepakati menjadi Prolegnas dan selanjutnya dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan.” 6. Bahwa berdasarkan lima ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Prolegnas Prioritas tahunan yang digunakan sebagai dasar perancangan undang-undang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. 7. Bahwa dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (“Per. DPR 2/2020”) menyatakan bahwa: “Evaluasi Prolegnas dapat dilakukan terhadap: a. Prolegnas jangka menengah; dan b. Prolegnas prioritas tahunan.” 8. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) Per. DPR 2/2020 menyatakan bahwa: “Evaluasi terhadap Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dapat dilakukan sewaktu- waktu.” 9. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c Per. DPR 2/2020 menyatakan bahwa: “Evaluasi dapat berimplikasi terhadap: a. perubahan judul rancangan undang-undang dalam Prolegnas prioritas tahunan; b. dikeluarkannya judul rancangan undang-undang dari Prolegnas prioritas tahunan; dan c. ditambahkannya judul rancangan undang-undang ke dalam Prolegnas prioritas tahunan.” 10. Bahwa berdasarkan tiga ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimungkinkan suatu Prolegnas Prioritas Tahunan untuk dilakukan perubahan berupa Penambahan Program RUU yang sebelumnya tidak ada di dalamnya. 11. Bahwa mengenai perubahan tersebut, mengingat Pasal 121 ayat (1) Per. DPR 1/2020 tentang Tata Tertib, harus pun dibahas dalam dan diputuskan melalui Rapat Paripurna DPR. 44 12. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2025 program RUU TNI yang awalnya didaftarkan dalam Prolegnas Jangka Menengah dialihkan ke dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahunan melalui Sidang Paripurna ke-13 DPR RI tahun 2025, namun perubahan tersebut adalah tidak sah. 13. Bahwa tidak sah-nya perubahan Prolegnas Prioritas Tahunan sehingga membuat program RUU TNI, adalah dikarenakan kesalahan dalam prosedur sidang yang akan dijabarkan sebagai berikut. Pembahasan dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025 yang Melampaui Agenda Acara Rapat a. Bahwa dalam Pasal 51 huruf a Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dinyatakan bahwa: “Badan Musyawarah bertugas: a. menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna DPR untuk mengubahnya;” b. Bahwa dalam Pasal 295 ayat (2) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dinyatakan bahwa: “Ketua rapat memperingatkan dan meminta pembicara untuk mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan/atau menyampaikan suatu hal yang tidak relevan dengan agenda rapat.” c. Bahwa berdasarkan dua ketentuan tersebut, dapat disimpulkan yakni agenda rapat merupakan berbagai permasalahan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah untuk menjadi bahan pembahasan dalam suatu sidang di mana pembicaraan dalam sidang tersebut tidak boleh melampaui agenda rapat ditetapkan sebelumnya tanpa adanya kewenangan sah untuk diubah. Oleh karena itu, dapat ditentukan bahwa agenda rapat merupakan suatu hal yang bukanlah fleksibel, melainkan kaku dalam hal sudah adanya ketentuan-ketentuan jelas 45 untuk mengaturnya, sehingga seharusnya dipatuhi dalam suatu persidangan. d. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025, terdaftar acara rapat adalah mengenai 1) Pembicaran Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan 2) Laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan mengenai Penerimaan Hibah Alpalhankam dari Luar Negeri, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. [vide bukti P-40] e. Bahwa berdasarkan pada daftar tersebut, jelas bahwa pembahasan pengubahan program RUU TNI dari yang terdaftar dalam Prolegnas Jangka Menengah jadi diubah ke dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahunan merupakan hal yang diluar agenda acara rapat Sidang Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025. f. Bahwa walaupun demikian, tertulis dalam halaman 36 bahwa DPR melakukan pembahasan mengenai pengubahan program RUU TNI dari Prolegnas Jangka Menengah menjadi termuat dalam Prolegnas Prioritas Tahunan. g. Bahwa berdasarkan risalah sidang tersebut, pembahasan tersebut didasari pada Pimpinan Dewan yang telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yaitu Nomor R-12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025, Hal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Indonesia. h. Bahwa jelas yaitu pembahasan mengenai pengubahan tersebut adalah diluar dari agenda acara rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah dan dilakukan secara mendadak serta tidak beralas hak sah hanyalah karena adanya surat dari Presiden yang tidak merupakan dasar yang sah untuk mengabaikan agenda acara rapat yang sudah ada. Dalam hal ini, alasan mengenai surat Presiden bukanlah sebagai dasar sah untuk mengabaikan agenda acara rapat akan dijabarkan dalam bagian berikutnya. 46 i. Bahwa karena tidak termuat dalam daftar agenda acara rapat, pembahasan pengubahan program RUU TNI dari Prolegnas Jangka Menengah ke dalam Prolegnas Prioritas Tahunan seharusnya tidak diadakan. j. Bahwa secara preseden, dapat dilakukan perbandingan terhadap praktek pelaksanaan rapat melalui analisis Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan II Tahun 2025 dan Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun 2025. k. Bahwa dalam Risalah Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Masa Persidangan II Tahun 2025, terdapat tiga agenda acara rapat yakni 1) Persetujuan terhadap Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, 2) Penetapan Keanggotaan Pansus RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, dan 3) Laporan Pimpinan Komisi II DPR RI tentang Evaluasi Pimpinan DKPP Periode 2022-2027, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. [vide bukti P-41] l. Bahwa berdasarkan risalah sidang rapat paripurna tersebut, Pimpinan Dewan menyatakan dalam halaman 31 bahwa telah menerima surat- surat dari Presiden RI. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa surat-surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku. m. Bahwa berdasarkan risalah sidang rapat paripurna tersebut, pembahasan mengenai agenda acara rapat pertama dapat ditemukan pada halaman 31. Lalu, pembahasan mengenai agenda acara rapat kedua dapat ditemukan pada halaman 32. Terakhir, pembahasan mengenai agenda acara rapat ketiga dapat ditemukan pada halaman 33. n. Bahwa pembahasan yang dilakukan selama Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan II Tahun 2025 tidak melampaui agenda acara rapat yang telah ditentukan. o. Bahwa dalam Risalah Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan II Tahun 2025, terdapat tiga agenda acara rapat yakni 1) 47 Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, 2) Laporan Badan Legislasi DPR RI tentang Hasil Pembahasan Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, dan 3) Persetujuan Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. [vide bukti P-42] p. Bahwa berdasarkan Risalah Sidang Rapat Paripurna tersebut, Pimpinan Dewan menyatakan dalam halaman 32 dan 33 bahwa telah menerima surat-surat dari Presiden RI. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa surat-surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku. q. Bahwa berdasarkan risalah sidang rapat paripurna tersebut, pembahasan mengenai agenda acara rapat pertama dapat ditemukan pada halaman 34. Lalu, pembahasan mengenai agenda acara rapat kedua dapat ditemukan pada halaman 44. Terakhir, pembahasan mengenai agenda acara rapat ketiga dapat ditemukan pada halaman 47. r. Bahwa pembahasan yang dilakukan selama Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan II Tahun 2025 tidak melampaui agenda acara rapat yang telah ditentukan. s. Bahwa berdasarkan risalah sidang Rapat Paripurna Ke-12 dan Ke-14 pada Masa Persidangan II Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pembahasan dalam rapat paripurna seharusnya dan umumnya tidak melampaui agenda acara rapat yang telah ditentukan. t. Bahwa berdasarkan dua risalah sidang tersebut, dapat juga disimpulkan bahwa adanya anomali pada Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025. Anomali tersebut adalah pembahasan secara langsung pada saat itu juga mengenai surat yang diterima Dewan Pimpinan dari Presiden RI. 48 u. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025, dinyatakan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yaitu Nomor R- 12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025, Hal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Indonesia. v. Bahwa berdasarkan dua risalah sidang tersebut, pada masing-masing sidang, dinyatakan bahwa Dewan Pimpinan juga menerima surat- surat dari Presiden RI, tetapi tidak melakukan pembahasan mengenai surat tersebut pada saat itu juga. w. Bahwa karena itu, dapat disimpulkan adanya kejanggalan dalam hal pembahasan yang dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan telah melampaui agenda acara rapat dengan pembahasan mengenai surat diterima dari Presiden RI oleh Dewan Pimpinan yang seharusnya tidak dilakukan pada saat berlangsungnya rapat itu juga. 14. Bahwa berdasar pada penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa pengubahan program RUU TNI menjadi Prolegnas prioritas tahunan adalah tidak sah karena telah melampaui agenda acara rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah tanpa alas hak dan melalui prosedural sah sehingga perubahan RUU TNI menjadi termuat dalam Prolegnas Prioritas Tahunan memiliki cacat prosedural. 15. Bahwa terdapat beberapa mekanisme perubahan agenda acara rapat sidang paripurna termuat dalam Peraturan DPR RI yang memungkinkan pembahasan diluar agenda acara rapat oleh Badan Musyawarah, tetapi kondisi pada saat atau sebelum dilaksanakannya Sidang Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025 tidak memenuhi syarat-syaratnya sehingga perubahan Prolegnas Prioritas Tahunan tetap tidak sah. Ketidak pemenuhan syarat-syarat tersebut akan dijabarkan sebagai berikut. Tidak Terpenuhinya Unsur Dan Syarat Untuk Mengubah Agenda Acara Rapat Paripurna Sebelum Berlangsungnya Rapat a. Bahwa dalam Pasal 290 ayat (1) Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa: 49 “Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau Pemerintah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPR mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah.” b. Bahwa dalam Pasal 290 ayat (2) Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa: “Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.” c. Bahwa berdasarkan dua ketentuan pasal tersebut, agenda acara rapat yang ditetapkan badan musyawarah dapat diubah salah satunya atas usulan tertulis mengenai masalah baru berasal dari fraksi, alat kelengkapan DPR, dan pemerintah paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan rapat. d. Bahwa dalam Pasal 290 ayat (3) Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa: “Pimpinan DPR mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.” e. Bahwa dalam Pasal 290 ayat (4) Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa: “Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).” f. Bahwa berdasarkan dua ketentuan pasal tersebut, usulan yang diajukan untuk melakukan perubahan atas agenda acara rapat diajukan lagi oleh Pimpinan DPR kepada Badan Musyawarah untuk pembicaraan dan pengambilan keputusan oleh Badan Musyawarah. g. Bahwa berdasarkan keempat ketentuan pasal tersebut, bentuk perubahan ini dilakukan sebelum dilakukannya rapat, sehingga seharusnya bila terjadi perubahan berupa penambahan masalah baru, tetap terdaftar dan tertulis pada bagian agenda acara rapat yang 50 termuat dalam risalah sidang paripurna. Oleh karena itu, mekanisme perubahan acara rapat ini tidak terpenuhi, sehingga perubahan Prolegnas Prioritas Tahunan dengan alas dasar mekanisme ini tetap tidak sah. h. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025, dinyatakan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yaitu Nomor R- 12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025, Hal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Indonesia. i. Bahwa berdasarkan penerimaan surat tersebut, dapat ditentukan yakni surat Nomor R-12/Pres/02/2025 bukanlah termasuk usul perubahan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 290 ayat (1) dan (2) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. j. Bahwa mengingat Pasal 290 ayat (3) dan (4) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, usulan yang dimaksud seharusnya diajukan oleh Pimpinan DPR kepada Badan Musyawarah untuk pembicaraan dan pengambilan keputusan. Lain halnya, berdasarkan Risalah Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025, surat Nomor R-12/Pres/02/2025 dinyatakan langsung dalam rapat dan diambil keputusan mengenai hal itu pada saat itu juga tanpa adanya terdaftar agenda acara rapat mengenai hal tersebut. 16. Bahwa berdasarkan semua penjabaran tersebut, dapat disimpulkan yaitu mekanisme pengubahan agenda acara rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 290 Per. DPR 1/2020 tidaklah terpenuhi dan bukanlah mekanisme yang digunakan untuk melangkahi agenda acara rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah. 17. Bahwa selain dari mekanisme untuk perubahan agenda acara rapat sebelum dilaksanakannya rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 290 Per. DPR 1/2020, terdapat mekanisme perubahan agenda acara rapat yang dapat dilakukan pada saat sedang berlangsungnya rapat, namun tidak terpenuhi, dengan alasan dalam penjabaran berikut. 51 Tidak Terpenuhinya Unsur Dan Syarat Untuk Mengubah Agenda Acara Rapat Paripurna Saat Berlangsungnya Rapat a. Bahwa dalam Pasal 291 ayat (1) Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa: “Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPR, pimpinan Fraksi, atau Presiden atau menteri yang ditugasi mewakili Presiden dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna DPR yang sedang berlangsung.” b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, acara rapat suatu rapat paripurna DPR yang ditentukan oleh badan musyawarah dapat diubah, bahkan pada saat sedang berjalan, asalkan memenuhi syarat dalam keadaan memaksa. Dalam hal ini, unsur “keadaan memaksa” dalam pasal tersebut tidak terpenuhi, sehingga perubahan Prolegnas Prioritas Tahunan dalam Sidang Paripurna Ke-13 dengan alas dasar mekanisme tersebut tetap tidak sah. Ketidak pemenuhan unsur pasal tersebut akan dijabarkan sebagai berikut. c. Bahwa dalam Per. DPR 1/2020, Per. DPR 2/2020, maupun UU P3 tidak menjelaskan secara eksplisit maksud serta kualifikasi dari “keadaan memaksa”. d. Bahwa dalam mencari kejelasan mengenai maksud dan kualifikasi dari unsur “keadaan memaksa” sebagaimana diatur Pasal 291 ayat (1) Per. DPR 1/2020, dilakukan peninjauan perbandingan dengan istilah keadaan lainnya yang memiliki relevansi. e. Bahwa dalam Pasal 254 ayat (4) Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa: “Semua jenis rapat DPR dihadiri oleh Anggota, kecuali dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional, rapat dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.” f. Bahwa dalam Pasal 114 ayat (4) Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa: “Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas mencakup: 52 a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.” g. Bahwa Per. DPR 1/2020, walau tidak memberikan maksud maupun kualifikasi secara eksplisit mengenai “keadaan memaksa”, menyediakan istilah “keadaan tertentu” yang mencakup antara lain keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional. h. Bahwa dalam hal “keadaan tertentu”, “keadaan memaksa” memiliki kemiripan dengan “kegentingan yang memaksa”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kegentingan diartikan sebagai keadaan yang genting; krisis; kemelut. Selain itu, genting diartikan sebagai tegang; berbahaya (tentang keadaan yang mungkin segera menimbulkan bencana perang dan sebagainya). Dengan demikian, walaupun tidak dapat ditemukan suatu maksud maupun kualifikasi yang jelas, dapat disimpulkan bahwa “keadaan memaksa” karena kemiripannya berdasarkan interpretasi gramatikal dengan “kegentingan yang memaksa”, memiliki kesetaraan dengan keadaan lainnya yang tercakup dalam “keadaan tertentu”. i. Bahwa kesetaraan yang dimaksud sebelumnya bermaksud yaitu antara berbagai keadaan tersebut, kondisi yang dibutuhkan supaya unsur-unsur berbagai keadaan tersebut terpenuhi adalah setara atau sebanding. Dengan demikian, setara dan sebandinglah juga antara “keadaan memaksa” yang diusahakan untuk dicari maknanya dengan “keadaan bahaya” yang termuat juga dalam “keadaan tertentu” dan memiliki pengaturan jelas. 53 j. Bahwa dapat digunakan sebagai landasan adalah ketentuan mengenai “keadaan bahaya” dalam Pasal 12 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang- undang.” k. Bahwa istilah “keadaan bahaya” diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan "Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg" dan Penetapan "Keadaan Bahaya" yang menyatakan bahwa: “Seluruh wilayah atau tiap-tiap bagian wilayah Indonesia dapat dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat atau keadaan perang, oleh Presiden atas keputusan Dewan Menteri, apabila: 1. keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa; 2. timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Indonesia dengan cara apapun juga.” l. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan yakni “keadaan bahaya” bukanlah suatu unsur yang fleksibel, melainkan kaku dan tidak terbuka atas penafsiran sebab diatur dengan jelas bagaimana keadaan tersebut ditetapkan. m. Bahwa walaupun keadaan-keadaan lainnya tidak diatur sama halnya seperti “keadaan bahaya”, “keadaan bahaya” tetap dapat digunakan sebagai landasan bagi lainnya yang unsur-unsurnya tidak jelas sebab tidak ada pengaturannya. n. Bahwa sebagai landasan, walaupun masing-masing keadaan berbeda konteks, dapat tetap disimpulkan berdasarkan kesetaraannya seperti dijelaskan sebelumnya, kondisi untuk memenuhi masing-masing keadaan di antaranya harus dapat dibandingkan dan sebanding 54 dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957. Dalam hal ini, sebanding dalam hal ancaman, kepentingan, dan juga dampak dengan, keamanan atau ketertiban hukum yang terancam oleh pemberontakan, berbagai kerusuhan, atau akibat bencana alam di mana dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat perlengkapan secara biasa, maupun timbulnya perang atau bahaya perang maupun dikhawatirkan perkosaan wilayah Indonesia sebagaimana Pasal 1 tersebut. o. Bahwa, selain itu, karena pada dasarnya “keadaan memaksa” tidak diatur secara eksplisit, di antara berbagai keadaan yang tercakup dalam “keadaan tertentu” dimungkinkan juga untuk “keadaan memaksa” termuat dalam “keadaan tertentu lainnya” yang diatur pada Pasal 114 ayat (4) Per. DPR 1/2020 dengan syarat dipastikan adanya “urgensi nasional”. p. Bahwa dari frasa “urgensi nasional” dapat disimpulkan bahwa kondisi yang menjadi permasalahan, sehingga memenuhi unsur “keadaan tertentu lainnya yang adanya urgensi nasional” haruslah suatu permasalahan yang urgensi penyelesaiannya adalah tingkat nasional. Dengan demikian, permasalahan tersebut adalah perihal yang berdampak dan berimplikasi di tingkat nasional seluruh wilayah Indonesia. q. Bahwa berdasarkan semua kesimpulan sebelumnya, dapat ditentukan secara jelas, pada saat pengubahan acara yang rapatnya sedang berlangsung, tidak adanya kondisi yang dapat memenuhi unsur kesebandingan dengan berbagai “keadaan tertentu” lainnya seperti keadaan bahaya, unsur “adanya urgensi nasional” maupun unsur kesetaraan dengan keadaan lainnya yang tercakup dalam “keadaan tertentu lainnya”. r. Bahwa selain dalam Per. DPR 2/2020, ditemukannya istilah “hal ihwal kegentingan yang memaksa” dalam UUD NRI 1945. s. Bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa: 55 “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang- undang.” t. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang uji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, telah menetapkan tiga syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. u. Bahwa tiga syarat tersebut adalah (1) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, (2) undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai, (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang- undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. v. Bahwa, walaupun “hal ihwal kegentingan yang memaksa” dalam hal penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (“PERPPU”) memiliki konteks yang berbeda dengan “keadaan memaksa” dalam hal perubahan acara rapat paripurna, dapat ditemukan kesamaan yang dapat digunakan sebagai landasan. w. Bahwa landasan yang dimaksud adalah mengenai kualifikasi “memaksa”, sebagaimana bila disesuaikan dengan konteks perubahan agenda acara rapat sidang paripurna, antara lain mencakup 1) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah, 2) masalah tersebut yang harus diselesaikan dalam keadaan kebutuhan mendesak, harus dibahas dalam rapat paripurna, dan 3) dengan pembahasan masalah tersebut di rapat paripurna melalui pengubahan acara rapat, dapat ditemukan suatu penyelesaian terhadap masalah tersebut. 56 x. Bahwa landasan kesimpulan tersebut berdasarkan konteks Pasal 290 ayat (1) Per. DPR 1/2020 yang menyatakan bahwa: “Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau Pemerintah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPR mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah.” y. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, usul perubahan mengenai acara adalah mengenai waktu maupun adanya masalah baru. Oleh karena itu, landasan kualifikasi “memaksa” didasarkan kepada adanya suatu “masalah” yang dapat “memaksa” untuk harus di bahas pada saat itu juga. z. Bahwa selain itu, dapat juga digunakan sebagai landasan yaitu kalimat “...sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan” tertulis dalam poin ketiga Putusan Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 mengenai interpretasi “hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Dalam hal ini, dapat ditafsirkan dari penetapan Mahkamah Konstitusi bahwa “hal ihwal kegentingan yang memaksa” termasuk juga “keadaan yang mendesak”. Dengan demikian, dapat juga dimungkinkan bahwa “keadaan memaksa” dalam konteks perubahan acara rapat paripurna, didasarkan adanya “keadaan mendesak” yang memaksa harusnya dibahas permasalahan tersebut di rapat paripurna yang sedang berlangsung. aa. Bahwa, oleh karena itu, berdasarkan landasan kesimpulan dan juga landasan “keadaan yang mendesak”, dapat ditentukan secara jelas bahwa, pada saat pengubahan acara Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 2025 yang sedang berlangsung, tidak adanya kondisi yang dapat memenuhi unsur-unsur berikut. 18. Bahwa berdasarkan semua dalil yang disampaikan sebelumnya, Para Pemohon bergagasan bahwa perubahan acara Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 2025 tidak sesuai prosedur dan mengandung kecacatan formil sehingga perubahan program rancangan RUU TNI yang awalnya 57 termuat dalam Prolegnas Jangka Menengah, namun diubah, sehingga termuat dalam Prolegnas Prioritas Tahunan, menjadi sama halnya mengandung kecacatan formil. 19. Bahwa dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 halaman 394 dinyatakan bahwa: “Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya.” 20. Bahwa sebagai akibat kecacatan formil perubahan program RUU TNI dari Prolegnas Jangka Menengah menjadi Prolegnas Prioritas Tahunan, maka adanya tahapan yang tidak terpenuhi, sehingga dapat dikatakan UU TNI cacat formil dalam pembentukannya. 21. Bahwa sebagai akibat dari semua penjabaran sebelumnya dalam bagian posita ini yang membuktikan bahwa proses pembentukan UU a quo adalah cacat secara formil, Para Pemohon mendalilkan bahwa proses pembentukan UU a quo telah melanggar yaitu Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. 22. Bahwa selanjutnya, semua kecacatan prosedur yang mengakibatkan kecacatan formil sebagaimana dijelaskan keseluruhan posita ini berdampak juga dalam hal bahwa proses pembentukan UU a quo melanggar hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 yakni mengenai kepastian hukum yang adil. 23. Bahwa sebagaimana diamanatkan pasal tersebut, Para Pemohon berhak atas kepastian hukum yang adil, dalam hal ini bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undang seharusnya adalah sesuai dengan hukum positif sehingga menciptakan kepastian, namun dengan dibuktikannya adanya kecacatan formil, kepastian tersebut dilanggar. 24. Bahwa selain dari pelanggaran terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang dimaksud sebelumnya, kecacatan prosedur dalam pengangkatan RUU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas Tahunan juga berimplikasi bahwa tidak sahnya dilaksanakannya tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang- undang berikutnya. Hal ini akan dijabarkan sebagai berikut. 58 a. Bahwa dalam Pasal 1 nomor 1 UU P3 dinyatakan bahwa: “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.” b. Bahwa di bagian umum dalam penjelasan atas UU P3 tertulis bahwa: “Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” c. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara bertahap dari awal sampai akhir. d. Bahwa dengan adanya satu tahap yang cacat secara prosedural, berimplikasi yaitu seharusnya tidak dapat atau tidak boleh dilaksanakan tahap yang di urutan berikutnya. e. Bahwa kecacatan prosedur dalam pengangkatan RUU TNI menjadi Prolegnas Prioritas Tahunan mengakibatkan kecacatan formil dalam tahapan perencanaan. f. Bahwa tahapan perencanaan yang dimuat dalam Prolegnas merupakan tahap yang wajib dan penting dalam pembentukan undang-undang, sehingga perubahan Prolegnas yang tidak sah berimplikasi yaitu proses pembentukan RUU TNI menjadi cacat formil secara keseluruhan. 25. Bahwa berdasarkan penjabaran tersebut, kecacatan formil dalam tahap perencanaan yang diakibatkan oleh kecacatan prosedur dalam pengangkatan RUU TNI menjadi Prolegnas Prioritas Tahunan berimplikasi kecacatan formil seluruh tahapan proses pembentukan UU a quo yang telah dilampaui. Dengan demikian, pelaksanaan tahapan-tahapan berikutnya setelah perencanaan, dikarenakan perencanaan telah cacat, juga tentu tidak memenuhi kepastian hukum itu sendiri yang mana hal tersebut merupakan hak konstitusional Para Pemohon yang dimaktubkan dalam Pasal 28D Ayat 59 1 UUD NRI 1945 dan sejatinya juga melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. IV. Petitum Pemohon Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945. 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104), bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) berlaku kembali. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-46, sebagai berikut: 60 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20205 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentang Tentara Negara Indonesia 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan 6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP Pemohon I 7. Bukti P-7 : Fotokopi KTM Pemohon I 8. Bukti P-8 : Fotokopi KTP Pemohon II 9. Bukti P-9 : Fotokopi KTM Pemohon II 10. Bukti P-10 : Fotokopi KTP Pemohon III 11. Bukti P-11 : Fotokopi KTM Pemohon III 12. Bukti P-12 : Fotokopi KTP Pemohon IV 13. Bukti P-13 : Fotokopi KTM Pemohon IV 14. Bukti P-14 : Fotokopi KTP Pemohon V 15. Bukti P-15 : Fotokopi KTM Pemohon V 16. Bukti P-16 : Fotokopi Bukti Pemohon I sebagai Presidium merangkap Ketua Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia 17. Bukti P-17 : Fotokopi Bukti Pemohon I sebagai Anggota Independen terpilih merangkap Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia 18. Bukti P-18 : Fotokopi Bukti Pemohon I dalam mengedepankan Kedaulatan Mahasiswa Universitas Indonesia 61 19. Bukti P-19 : Fotokopi Bukti Pemohon I sedang mengambil Tugas Akhir 20. Bukti P-20 : Fotokopi Tangkapan Layar II pada Mimbar Bebas 21. Bukti P-21 : Fotokopi Tangkapan Layar Pemohon II menyuarakan “Kembalikan LDBI” 22. Bukti P-22 : Fotokopi Tangkapan Layar Pemohon II mengirim pesan kepada Ibu Hetifah 23. Bukti P-23 : Fotokopi Tangkapan Layar Pemohon II meyikapi RUU TNI 24. Bukti P-24 : Fotokopi Tangkapan Layar Pemohon II terkait Peristiwa 1998 25. Bukti P-25 : Fotokopi Tangkapan Layar Pemohon II terkait dokumen Amerika Serikat 26. Bukti P-26 : Fotokopi Tangkapan Layar Pemohon II terkait dokumen Amerika Serikat 27. Bukti P-27 : Fotokopi Tangkapan Layar Pemohon II terkait Peristiwa ITB 1978 28. Bukti P-28 : Fotokopi Bukti Pemohon III sebagai Fungsionaris BEM UI 29. Bukti P-29 : Fotokopi Bukti Pemohon III terlibat dalam Konsolidasi Nasional Mahasiswa 30. Bukti P-30 : Fotokopi Bukti Pemohon III menulis kajian Satu Dekade Jokowi 31. Bukti P-31 : Fotokopi Bukti Pemohon III terlibat dalam kajian Praktik Demokrasi Otoriter 32. Bukti P-32 : Video Kesulitan Akses Draf Rancangan Undang-Undang Perubahan UU TNI 33. Bukti P-33 : Video Pernyataan Anggota DPR Bahwa Draf Beredar di Masyarakat Berbeda dengan yang Dibahas DPR 34. Bukti P-34 : Video Pernyataan Anggota DPR Menanggapi Draf RUU TNI Sulit Diakses Untuk Menghindari Perdebatan di Masyarakat 35. Bukti P-35 : Video Bukti Pernyataan Anggota DPR Bahwa UU TNI Menggunakan Mekanisme Carry Over 36. Bukti P-36 : Fotokopi Keputusan DPR RI 64/DPR RI/I/2024-2025 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 62 37. Bukti P-37 : Fotokopi Risalah Paripurna DPR RI Ke-9 Masa Persidangan I Tahun 2024 38. Bukti P-38 : Fotokopi Keputusan DPR RI 19/DPR RI/I/2018-2019 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2019 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 39. Bukti P-39 : Fotokopi Keputusan DPR RI 10/DPR RI/I/2023-2024 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2023-2024 40. Bukti P-40 : Fotokopi Risalah Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025 41. Bukti P-41 : Fotokopi Risalah Paripurna DPR RI Ke-14 Masa Persidangan II Tahun 2025 42. Bukti P-42 : Fotokopi Risalah Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan II Tahun 2025 43. Bukti P-43 : Fotokopi Tangkapan Layar Post Instagram Akun BEM FH UNDIP Pemohon IV adalah Fungsionaris BEM FH UNDIP sebagai Komisi Ahli Pergerakan 44. Bukti P-44 : Fotokopi Bukti Pemohon IV menulis kajian berjudul “RUU PRRT : Menggali Harapan PRT yang Dikubur Selama 19 Tahun” dan “Amicus Curiae Atas Gugatan Pencabutan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 : Nomor Gugatan 37 P/HUM/2024” 45. Bukti P-45 : Fotokopi Tangkapan Layar Post Instagram Akun BEM FH UNDIP Pemohon V adalah Ketua BEM FH UNDIP 46. Bukti P-46 : Fotokopi SK Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro No: 37/UN7.F1/HK/II/2025 Tentang Pengesahan Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025 (Untuk Pemohon IV dan Pemohon VI). Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang didengar keterangannya di persidangan bernama Dr. Mohammad Novrizal, SH., LL.M., dan memberikan keterangan tertulis ahli yang bernama Prof. Heru Susetyo, SH., LL.M., M.Si.,M.Ag., Ph.D., yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 63 1. Dr. Mohammad Novrizal, SH., LL.M.,: I. Pengantar Dalam sebuah negara hukum (rechtsstaat), seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara, baik yang dilakukan oleh lembaga negara maupun pejabat publik, harus senantiasa berdasarkan pada rasa keadilan dan hukum yang berlaku (hukum positif). Dalam konteks Indonesia, hukum positif pada umumnya dibuat tertulis, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat regeling, keputusan pejabat publik yang bersifat beschikking, maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “rechtsstaat” itu mencakup empat elemen penting, yaitu: 1. Perlindungan hak asasi manusia. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 4. Peradilan tata usaha Negara. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dalam Pasal 1 ayat (3) dengan tegas menyatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Artinya, dalam menjalankan kehidupan kenegaraan, Indonesia menganut prinsip negara hukum. Sebagai konsekuensinya, setiap tindakan dan kebijakan lembaga negara dan pejabat publik harus didasarkan pada norma hukum positif. Pelanggaran terhadap prinsip ini akan berakibat membuka ruang bagi hilangnya kepastian hukum. Menurut Elina Paunio, kepastian hukum diartikan sebagai kondisi dimana semua substansi produk hukum seharusnya dapat diprediksi, yaitu harus memenuhi persyaratan kejelasan, stabilitas, dan mudah dimengerti, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat menakar seakurat mungkin konsekuensi hukum dari tindakan mereka. II. Pembuatan Undang-Undang Harus Sesuai Dengan Prolegnas Yang Telah Disepakati Oleh DPR, DPD Dan Presiden, Yang Ditetapkan Dalam Surat Keputusan DPR Tentang Prolegnas Dalam konteks hukum tata negara dan administrasi negara, dikenal konsep atribusi, delegasi, dan mandat sebagai dasar kewenangan bagi penyelenggara pemerintahan. Terkait kewenangan pembentukan undang- undang, Presiden dan DPR menjalankan fungsi legislasi sebagai bentuk atribusi langsung dari UUD NRI 1945. Pasal 20 UUD NRI 1945 ayat (1) dan (2) 64 menyatakan, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk undang-undang, dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Disamping itu, Pasal 5 UUD NRI 1945 juga memberikan hak kepada Presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR. Lebih lanjut, Pasal 22A UUD NRI 1945 menyebutkan: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.” Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan legislasi yang dimiliki DPR dan Presidenpun tunduk pada prosedur dan batasan hukum yang ditentukan dalam undang-undang (UU), termasuk dalam tata cara pembentukan UU. Guna melaksanakan perintah konstitusi tersebut di atas, para pembentuk UU (DPR dan Presiden) telah membuat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), yang dalam perkembangannya telah mengalami dua kali revisi, yaitu UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU P3 (UU P3 Perubahan Pertama) dan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU P3 (UU P3 Perubahan Kedua). Selanjutnya, UU P3 dengan semua UU perubahannya, mengatur, bahwa dalam beberapa aspek teknis, pembentukan undang-undang harus diatur lebih lanjut melalui suatu Peraturan DPR. Ketentuan ini tampak dalam beberapa pasal yang secara eksplisit menyebutkan perlunya pengaturan teknis dalam bentuk Peraturan DPR. Pertama, Pasal 46 ayat (3) UU P3 menyatakan, bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPR.” Kedua, dalam penyusunan program legislasi nasional (prolegnas), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU P3, Pasal 21 ayat (5) UU P3 Perubahan Pertama menyatakan, bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPR.” Sehubungan dengan kedua ketentuan di atas, untuk melaksanakan UU P3 dan semua UU perubahannya, DPR telah menerbitkan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Peraturan DPR tentang Pembentukan UU). Selanjutnya, terkait dengan prolegnas, Pasal 25 65 ayat (1) Peraturan DPR tentang Pembentukan UU menyatakan bahwa Prolegnas jangka menengah, Prolegnas prioritas tahunan untuk tahun pertama, dan Prolegnas prioritas tahunan yang telah disepakati dalam rapat kerja Badan Legislasi dengan Menteri, dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. Setelah itu, ayat (4) pasal yang sama menyatakan Prolegnas jangka menengah dan Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan DPR. Selain itu, dalam hal akan diadakannya perubahan terhadap Prolegnas dengan evaluasi, Pasal 37 ayat (5) Peraturan DPR tentang Pembentukan UU menyatakan bahwa dalam hal disepakati adanya perubahan Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan berdasarkan evaluasi, perubahan disampaikan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. Setelah itu, ayat (6) pasal yang sama menyatakan bahwa Prolegnas yang disetujui dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan DPR. Dalam hal posita para pemohon pada perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XXIII/2025 yang sedang disidangkan saat ini, keputusan DPR yang digunakan sebagai acuan adalah Keputusan DPR RI Nomor: 64/DPR RI/I/2024–2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025–2029. Terkait hal ini, Pasal 16 UU P3 menyatakan: “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.” Selanjutnya, Pasal 9 ayat (1) Peraturan DPR tentang Pembentukan Undang-undang menyatakan: “Prolegnas prioritas tahunan merupakan pelaksanaan Prolegnas jangka menengah yang dilakukan setiap tahun.” Sementara itu, Pasal 26 peraturan yang sama mengatur bahwa: “Prolegnas jangka menengah dan Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menjadi dasar pengajuan rancangan undang-undang dari DPR, DPD, atau Pemerintah.” Berdasarkan tiga ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pembentukan RUU harus didasarkan kepada Prolegnas Prioritas Tahunan. Dengan demikian, proses pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh DPR dan Presiden, baik secara substansi maupun 66 prosedur, harus mengikuti ketentuan serta isi Prolegnas yang telah ditetapkan dalam Keputusan DPR, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) Peraturan DPR tentang Pembentukan UU. Dalam proses pengajuannya, ternyata UU tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut “UU TNI Perubahan”), hanya dicantumkan dalam Prolegnas Jangka Menengah, tapi tidak dalam Prolegnas Prioritas Tahunan dan Daftar Kumulatif Terbuka dari kedua Prolegnas tersebut. Terkait daftar kumulatif terbuka, Pasal 23 ayat (1) UU P3 menyatakan bahwa dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang antara lain terdiri atas UU perubahan sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Penetapan bahwa pembahasan dari rancangan UU TNI Perubahan dapat diproses, hanya muncul ketika DPR menggelar Rapat Paripurna DPR Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025 pada tanggal 18 Februari 2025, di mana dalam sidang tersebut DPR sepakat melakukan perubahan terhadap Prolegnas Prioritas Tahun 2025 yang sebelumnya telah ditetapkan melalui Keputusan DPR Nomor: 64/DPR RI/I/2024–2025. Namun, sebenarnya berdasarkan Risalah Rapat Paripurna tersebut, agenda resmi rapatnya tidak mencantumkan agenda tentang pembahasan perubahan prolegnas yang akan memasukkan RUU TNI Perubahan ke dalam RUU prioritas. Berdasarkan risalah rapat dimaksud, agenda resmi rapat hanya mencakup dua hal, yaitu: - Pembicaraan Tingkat II dan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan - Laporan Komisi I mengenai hasil pembahasan penerimaan hibah Alpalhankam dari luar negeri, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Tidak terdapat penyebutan apapun mengenai pembahasan perubahan Prolegnas. Pada halaman 36 risalah rapat tersebut, terdapat catatan, bahwa DPR telah membahas pengalihan RUU TNI Perubahan dari Prolegnas Jangka Menengah ke dalam daftar Prioritas Tahunan. Pembahasan ini didasarkan pada diterimanya Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R- 67 12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025, yang menunjuk wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Namun, pengalihan suatu RUU ke dalam Prolegnas Prioritas dengan cara demikian tentu tidak dapat dianggap sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses perubahan agenda acara rapat seharusnya tunduk pada mekanisme yang diatur dalam Pasal 290 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Peraturan DPR tentang Tata Tertib). Pasal 290 ayat (1) menyatakan bahwa perubahan agenda rapat dapat diusulkan oleh fraksi, alat kelengkapan DPR, atau pemerintah kepada Pimpinan DPR untuk selanjutnya dibahas dalam Badan Musyawarah. Selanjutnya, ayat (2) mewajibkan agar usulan tersebut disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan waktu dan substansi masalah yang diusulkan, paling lambat dua hari sebelum rapat berlangsung. Setelah itu, ayat (3) menyatakan bahwa pimpinan DPR mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan. Terakhir, ayat (4) menyatakan bahwa Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3). Berdasarkan ketentuan tersebut, surat Presiden a quo tidaklah dapat dijadikan dasar yang sah untuk melakukan perubahan agenda rapat paripurna secara mendadak, tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, setiap perubahan terhadap agenda rapat yang telah ditetapkan wajib melewati proses formal dalam Badan Musyawarah dan hasilnya harus tercermin secara eksplisit dalam agenda resmi rapat yang tercantum dalam risalah sidang. Dalam Risalah Rapat Paripurna a quo yang menetapkan dimasukkannya RUU TNI Perubahan untuk dijadikan UU Prioritas Tahun 2025, tidak ditemukan bukti bahwa mekanisme perubahan agenda tersebut telah dilakukan sesuai prosedur, atau bahwa usulan tertulis telah diajukan dan disetujui Badan Musyawarah. Dengan demikian, perubahan atas Prolegnas Prioritas Tahunan yang dilakukan dalam Sidang Paripurna Ke-13 itu dinilai tidak sah menurut Peraturan DPR tentang Tata Tertib. Selain mekanisme perubahan agenda pada saat sebelum dimulainya rapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 290 Peraturan DPR tentang Tata 68 Tertib, terdapat pula mekanisme yang memungkinkan perubahan agenda dilakukan pada saat rapat sedang berlangsung. Namun, dalam konteks ini, mekanisme yang kedua juga tidak terpenuhi. Mekanisme yang dimaksud adalah ketika dalam kondisi “keadaan memaksa”, sebagaimana diatur dalam Pasal 291 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib. Namun sayangnya, pasal tersebut tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “keadaan memaksa”. Dalam hal ini, terdapat adagium Ubi ius incertum, ibi ius nullum yang berarti “Tidak ada kepastian hukum, maka tidak ada hukum”. Oleh karena itu, demi mendapatkan kepastian terkait definisi dari “keadaan memaksa”, kita mungkin dapat mengacu atau melakukan perbandingan dengan istilah-istilah yang mendekati pengertian “keadaan memaksa” yang pernah dikenal dalam hukum di Indonesia. Istilah yang dapat dibandingkan dengan “keadaan memaksa” adalah istilah “hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang terkait dengan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU). Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 138/PUU- VII/2009 tentang Uji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah menetapkan tiga syarat bagi adanya kegentingan yang memaksa bagi Presiden untuk dapat menetapkan PERPU, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Tiga syarat tersebut, menurut MK, adalah (1) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, (2) undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai, dan (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Jika kita ingin mengacu pada definisi yang dibuat oleh MK tersebut, jelas kondisi pada waktu ditetapkannya RUU TNI Perubahan menjadi RUU Prioritas Tahunan tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut. Bahkan meskipun tidak menggunakan definisi dari MK tersebut, jika DPR menganggap terdapat suatu 69 “keadaan memaksa” untuk memasukkan RUU TNI Perubahan ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025, maka seharusnya hal tersebut diungkapkan dalam rapat paripurna terkait. Namun, dalam Risalah Rapat Paripurna a quo sama sekali tidak diungkapkan secara nyata akan adanya keadaan memaksa tersebut. Dengan demikian, pembahasan terkait perubahan Prolegnas Prioritas Tahunan di luar agenda rapat yang sudah ditentukan, dinilai tidak sah. Selain itu, adanya suatu “keadaan memaksa” untuk segera melakukan perubahan UU TNI juga tidak ditemukan dalam bagian konsideran “Menimbang” dan “Penjelasan Umum” dari UU TNI Perubahan yang sudah berlaku. Sebagai konsekuensi uraian di atas, jika DPR ingin mengubah Prolegnas Prioritas Tahunan, maka DPR seharusnya juga mengubah surat keputusan sebelumnya yang menetapkan tentang prolegnas periode terkait, khususnya pada bagian lampiran yang memuat Daftar RUU yang akan dibahas. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 37 ayat (6) Peraturan DPR tentang Pembentukan UU. Kesimpulannya, pembahasan dalam rapat paripurna DPR tidak boleh melampaui agenda rapat yang sudah ditetapkan sebelumnya, termasuk untuk mengubah atau menambahkan agenda rapat. Agenda rapat paripurna DPR tidak bersifat fleksibel, melainkan harus diatur secara pasti berdasarkan ketentuan-ketentuan berlaku, sehingga seharusnya dipatuhi oleh pimpinan dan peserta rapat. III. Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Secara Carry Over Harus Didasarkan Pada Surat Keputusan DPR Yang Mengakui Mekanisme Pembuatannya Sebagai Carry Over Prinsip negara hukum seharusnya juga diterapkan pada proses pembentukan undang-undang, tetapi pada realitasnya ternyata tidak selalu demikian. Dalam konteks perkara ini, DPR menyatakan bahwa UU TNI menggunakan mekanisme carry over sehingga pembentukannya tidak perlu mengulangi proses dari awal. Pernyataan ini dijelaskan oleh perwakilan dari pihak DPR pada sidang mendengar keterangan DPR & Presiden yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2025. Berdasarkan risalah sidang tersebut, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyatakan sebagai berikut: 70 “soal Melanjutkan Proses Pembentukan RUU, DPR RI berpandangan bahwa: satu, rumusan Pasal 71A Undang-Undang P3 memberikan dasar hukum untuk melanjutkan pembahasan RUU kepada DPR RI dan pemerintah periode selanjutnya tanpa mengulangi proses dari awal. Dengan demikian, keputusan untuk melanjutkan pembahasan RUU yang telah mencapai tahap pengusulan, baik oleh DPR RI maupun pemerintah yang telah memiliki surat pengusulan RUU usul Inisiatif DPR RI kepada Presiden berdasarkan keputusan Rapat Paripurna atau surat Presiden kepada DPR Sangat ditentukan oleh kesepakatan politik antara Presiden dengan DPR RI periode baru. Kedua, Dalam hal Presiden yang baru berkeputusan untuk melanjutkan proses pembentukan RUU dan mengirim surat Presiden Nomor R-12/Presiden/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 untuk melakukan pembahasan RUU yang diproses sebelumnya dan DPR RI menyetujui untuk melakukan pembahasan. Hal tersebut dapat dimaknai adanya kesepakatan politis untuk melanjutkan proses pembentukan RUU a quo dan pembentukan undang-undang tersebut konstitusional 8 berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.” Namun, pernyataan Ketua Komisi I DPR tersebut tidak didasari dengan bukti yang konkret. Hal ini dapat dilihat melalui Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025. Pada dokumen tersebut, RUU TNI Perubahan tidak dikategorikan sebagai RUU yang menggunakan mekanisme carry over, sedangkan RUU lain yang menggunakan mekanisme carry over seperti RUU tentang Narkotika dan Psikotropika tercantum secara jelas sebagai RUU carry over. Bahkan, hingga sekarang tidak ada pembaharuan Surat Keputusan DPR untuk menerangkan bahwa RUU TNI Perubahan menggunakan mekanisme carry over. Tidak hanya itu, pernyataan mengenai carry over juga menimbulkan pertanyaan besar. Karena sejatinya pada Pasal 71A UU P3 tidak hanya mensyaratkan kesepakatan politik antara DPR dengan Presiden seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR, melainkan juga terdapat syarat lain yang harus dipenuhi, yakni Pembahasan RUU telah memasuki 71 pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada periode masa keanggotaan DPR sebelumnya. Pembahasan DIM dilaksanakan pada Pembahasan Tingkat I suatu RUU sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini dapat diselidiki melalui dokumen-dokumen DPR pada periode sebelumnya. Dalam dokumen-dokumen tersebut ditemukan, bahwa pada masa keanggotaan DPR periode 2014-2019 dan periode 2019-2024, RUU TNI Perubahan belum memasuki Pembahasan Tingkat I berdasarkan Keputusan DPR Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 dan Keputusan DPR Nomor 10/DPR RI/I/2023-2024 tentang Prolegnas RUU Perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Kelima Tahun 2020– 2024. Kesimpulannya, RUU TNI Perubahan belum memasuki pembahasan DIM pada masa keanggotaan DPR sebelumnya, sehingga tidak memenuhi kualifikasi syarat untuk menggunakan mekanisme carry over. Dengan demikian, RUU TNI Perubahan tidaklah memenuhi syarat untuk menggunakan mekanisme carry over, karena tidak pernah dinyatakan dalam dokumen tertulis yang dapat dijadikan dasar pembenaran. Akibatnya, UU TNI yang telah disahkan merupakan produk hukum yang cacat formil karena tidak melalui proses pembentukan yang telah diamanatkan dalam UU P3, sehingga seharusnya UU TNI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan patut untuk dibatalkan oleh Mahkamah. IV. Kesimpulan Berdasarkan semua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan UU TNI Perubahan, termasuk dalam tahap perencanaan dan persiapannya, dinilai tidak konstitusional. Hal ini dikarenakan terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses pembentukan undang-undang, yang merupakan implementasi dari norma konstitusi, yaitu Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. Sehingga hal ini juga berarti terjadi pelanggaran terhadap norma konstitusi itu sendiri. Hal ini sesuai dengan Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009, yang menyatakan bahwa pada pokoknya, tolok ukur pengujian formil tak harus terbatas pada UUD 1945, tetapi 72 dapat memakai peraturan perundang-undangan turunan selama bersumber dari kewenangan konstitusi. V. Penutup Demikian saya sampaikan keterangan tertulis ini sesuai dengan keahlian yang saya miliki. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. 2. Prof. Heru Susetyo, SH., LL.M., M.Si.,M.Ag., Ph.D.,: Hak asasi manusia memiliki dimensi ganda dalam kerangka ketatanegaraan modern, yakni sebagai hak yang melekat secara alamiah pada setiap individu dan sebagai hak yang diakomodasi serta dijamin oleh konstitusi negara. Hak-hak asasi manusia yang telah diakomodasi dalam konstitusi negara memperoleh status sebagai hak konstitusional, yang berarti hak tersebut tidak hanya diakui secara moral-filosofis tetapi juga mendapat perlindungan hukum yang mengikat. Transformasi ini mencerminkan evolusi pemikiran hukum kontemporer yang mengakui bahwa pengakuan moral terhadap hak asasi manusia harus disertai dengan mekanisme perlindungan institusional yang efektif melalui kekuasaan negara. Sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, bahwa setiap individu memiliki "an inviolability founded on justice that even the welfare of society as a whole cannot override," yang menunjukkan bahwa hak-hak fundamental manusia memerlukan perlindungan konstitusional yang tidak dapat dikesampingkan oleh kepentingan mayoritas atau alasan apapun. Konsep hak konstitusional ini mendapat landasan teoritis yang kuat dalam filosofi hukum Gustav Radbruch yang menekankan bahwa hukum yang baik harus memenuhi tiga aspek fundamental: keadilan (gerechtigkeit), kegunaan (zweckmäßigkeit), dan kepastian hukum (rechtssicherheit). Dalam konteks hak konstitusional, ketiga aspek ini menjadi relevan karena konstitusi harus mampu memberikan jaminan yang pasti, adil, dan bermanfaat bagi perlindungan hak- hak dasar warga negara. Radbruch menegaskan bahwa "Gesetz ist nicht Recht" atau "law that is not just is not law at all," yang mengindikasikan bahwa legitimasi hukum tidak hanya berasal dari otoritas formal pembentuknya, yakni lembaga negara yang berwenang dalam membentuk undang-undang, melainkan 73 pembentukan hukum yang baik juga harus dipenuhi dari segi materi yang diatur, termasuk cara membentuk materi tersebut. Berbicara mengenai pembentukan suatu undang-undang, maka setidaknya terdapat tiga hak konstitusional yang diakomodir dalam UUD 1945 dan relevan untuk dijadikan parameter apakah proses pembentukan suatu undang-undang telah memenuhi atau dalam batasan paling minim tidak melanggar hak konstitusional warga negara, yakni hak kepastian hukum, hak keterlibatan dalam pembuatan hukum, dan hak keterbukaan informasi. Hak kepastian hukum sebagaimana tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" merupakan prinsip fundamental yang mengharuskan setiap produk hukum memiliki kejelasan, konsistensi, dan dapat diprediksi dampaknya. Lon Fuller dalam "The Morality of Law" mengidentifikasi delapan prinsip legalitas yang salah satunya adalah kejelasan hukum, di mana Fuller menegaskan bahwa "a failure in any one of these eight directions does not simply result in a bad system of law; it results in something that is not properly called a legal system at all." Selanjutnya, mengenai hak keterlibatan dalam pembuatan hukum merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi konstitusional yang mengakui kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan negara. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar," yang secara implisit mengakui hak rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan hukum yang akan mengatur kehidupan mereka. Konsep ini mendapat dukungan teoritis dari Jürgen Habermas yang menekankan pentingnya deliberasi publik dalam proses pembuatan hukum. Habermas menyatakan bahwa "only those norms can claim to be valid that meet with the approval of all affected in their capacity as participants in a practical discourse," yang menunjukkan bahwa legitimasi hukum tidak hanya berasal dari otoritas formal pembuat hukum, tetapi juga dari kualitas diskursus dan partisipasi publik dalam prosesnya. 74 Kemudian hak keterbukaan informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia" merupakan prasyarat esensial bagi terwujudnya kedua hak sebelumnya. Tanpa akses terhadap informasi yang memadai, warga negara tidak dapat secara efektif berpartisipasi dalam proses pembuatan hukum maupun melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum. Amartya Sen dalam "Development as Freedom" menekankan bahwa akses terhadap informasi merupakan salah satu kebebasan instrumental yang fundamental bagi pembangunan manusia dan demokrasi, dengan menyatakan bahwa "the freedom to seek and obtain information is among the most fundamental of all freedoms." Relevansi ketiga hak konstitusional ini menjadi sangat signifikan dalam konteks pembuatan undang-undang karena undang-undang merupakan instrumen hukum yang secara langsung mengatur kehidupan warga negara dan memiliki dampak yang luas terhadap pelaksanaan hak-hak konstitusional lainnya. Proses pembentukan undang-undang yang tidak memperhatikan ketiga hak ini berpotensi menghasilkan produk hukum yang tidak hanya cacat secara prosedural, tetapi juga substansial. Hans Kelsen dalam "Pure Theory of Law" menekankan bahwa validitas suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh aspek formal-prosedural, tetapi juga oleh konsistensinya dengan norma-norma yang lebih tinggi dalam hierarki hukum. Kelsen menyatakan bahwa "the validity of a norm is not abolished by the fact that it is not efficacious in a particular case," namun hal ini tidak berarti bahwa aspek substansial dapat diabaikan dalam penilaian validitas hukum. Implementasi ketiga hak konstitusional ini dalam praktik pembentukan undang- undang a quo jelas belum maksimal. Pentingnya menaruh perhatian pada proses pembentukan suatu undang-undang turut mendapat penguatan dari sudut pandang Ronald Dworkin. Dalam "Law's Empire" menegaskan bahwa integritas hukum mengharuskan konsistensi tidak hanya dalam penerapan 75 hukum, tetapi juga dalam proses pembentukannya, dengan menyatakan bahwa "integrity demands that the public standards of the community be both made and seen, so far as this is possible, to express a single, coherent scheme of justice and fairness in the right relation." Pengaturan mengenai ketiga hak konstitusional tersebut tidak hanya relevan pada tingkat kehidupan berbangsa dan bernegara pada praktik nasional semata. Hak atas kepastian hukum, keterlibatan dalam pembuatan hukum yang mengatur atau berdampak pada seorang warga negara, serta hak atas informasi juga merupakan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam Pasal 25 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang pada intinya menjamin hak setiap warga negara untuk "take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives.” Jelas dan tegas kiranya ungkapan tersebut berkaitan secara langsung dengan hak keterlibatan dalam pembuatan hukum. Seterusnya untuk hak atas informasi juga dikuatkan pada Pasal 19 ICCPR menjamin hak atas informasi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Walaupun hak atas kepastian hukum tidak secara eksplisit disebutkan dalam ICCPR, merupakan konsekuensi logis dari prinsip rule of law yang diakui secara universal. Joseph Raz dalam "The Authority of Law" menekankan bahwa rule of law mengharuskan hukum yang dapat diprediksi, jelas, dan stabil, dengan menyatakan bahwa "the law must be capable of guiding behavior, and therefore it must be such that people can find out what it is and act on it." Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, perlindungan terhadap ketiga hak konstitusional ini mendapat penguatan melalui berbagai undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah mengalami perubahan sebanyak dua kali dalam hal adanya kepastian hukum/prosedur/mekanisme dalam pembuatan suatu undang-undang serta adanya keterlibatan yang awam dibahasakan sebagai partisipasi publik. Serta UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin akses warga negara terhadap informasi publik. Runtutan argumentasi yang menjabarkan betapa fundamentalnya kedudukan hak atas kepastian hukum, hak atas keterlibatan dalam hukum yang 76 mengatur dirinya, serta hak atas informasi publik yang dikuatkan secara filosofis oleh ahli hukum, ditetapkan dalam dunia internasional, serta “diadopsi” dan di regulasi dalam tatanan hukum Indonesia sebagai hak-hak konstitusional, maka jelas bahwa pembentukan suatu undang-undang yang tidak memenuhi ketiga hak konstitusional tersebut jelas melanggar dan menyimpang dari kaidah- kaidah pembentukan undang-undang yang ideal. Sehingga patut kiranya pemohon yang menemukan sejumlah fakta bahwa pembentukan undang- undang yang serampangan jelas melanggar hak konstitusional para pemohon yang telah diakomodir dalam konstitusi dan kerangka hukum dibawahnya. Maka jelas para pemohon beralasan dalam mendalilkan telah dideritanya kerugian konstitusional dan sudah selayaknya UU a quo dinyatakan tidak mengikat dan memiliki daya laku. Secara Filosofis, Indonesia merupakan negara hukum (rechtsstaat) yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1045 yang menyatakan bahwasannya: “Indonesia Adalah Negara Hukum” Yang berarti dalam konsep negara hukum, segala hal dalam instrumen negara wajib tunduk pada hukum. Lalu, hukum itu tidak serta merta berpijak tanpa ketiadaan nilai- nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Jikalau nilai-nilai tersebut dilanggar tentunya terakibatnya terlanggar hak-hak konstitusional warga negara dalam negara hukum itu sendiri. Dalam hal ini maka perlu adanya mekanisme check and balances dalam hal menjaga hak asasi warga negara yang telah termaktub dalam konstitusi negara, maka Mahkamah Konstitusi hadir sebagai lembaga negara yang berkewajiban menjaga hak-hak warga negara yang dilanggar atau dicederai oleh Pemerintah dan DPR itu sendiri melalui instrumen hukum dengan diberinya kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Maka dari itu, dalam kebutuhan filosofis, MK hadir sebagao manifestasi pengimbangan kekuasaan atau check and balances yakni dalam penjamin supremasi hukum dan sipil. Secara historis, kelahiran Mahkamah Konstitusi sendiri tidak lepas dari sejarah kelam Indonesia, khususnya pada masa orde baru yang mana tiadanya mekanisme mengenai pengujian undang-undang yang dapat merugikan konstitusional warga negara dan tiada lembaga negara yang bertanggung jawab secara spesifik dalam hal melindungi hak konstitusional warga negara. 77 Sehingga hal tersebut menjadi titik dorong lahirnya Mahkamah Konstitusi dalam Amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 untuk mengawal konstitusi, mengawal demokrasi dan memberi jalan hukum bagi warga negara yang merasa haknya dilanggar oleh undang-undang. Secara yuridis, melalui Amandemen Ketiga UUD NRI Tahun 1045, MPR memasukkan ide Mahkamah Konstitusi ke dalam UUD NRI Tahun 1945 yang secara khusus dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B. Lalu pemerintah lebih lanjut menyusun Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yakni UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi. Bila terjadi pelanggaran hak konstitusional warga negara akan berlakunya suatu, maka warga negara diberikan hak untuk meninjau substansi norma (uji materiil) dan meninjau proses pembentukan undang-undang (uji formil). Dalam perkara a quo. Para pemohon menguji proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Para Pemohon ingin tetap memastikan uji formil dari proses legislasi—dari perencanaan hingga pengundangan—berjalan sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip konstitusional, termasuk asas keterbukaan, partisipasi publik, dan kepastian hukum. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi, sebagai pelindung dan pengawal konstitusi, tidak hanya menjaga isi norma tetap sesuai konstitusi, tetapi juga memastikan bahwa proses pembentukannya tidak melanggar prinsip-prinsip dasar negara hukum. Inilah bentuk konkret perlindungan konstitusional yang diberikan Mahkamah atas hak-hak warga negara, khususnya ketika jalur partisipatif di parlemen gagal diakses oleh rakyat. Dalam sistem hukum tata negara Indonesia, hak untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki legal standing sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Dalam konteks pengujian formil, syarat kedudukan hukum tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang telah dijabarkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009. Putusan tersebut merupakan preseden penting yang memberikan interpretasi mengenai batasan dan kelonggaran atas kedudukan hukum Pemohon dalam perkara uji formil. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa 78 "...untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta-merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang- Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan.” Penekanan pada hubungan pertautan yang langsung ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara Pemohon dan undang-undang yang diuji tidak harus bersifat substantif sebagaimana pada uji materiil, namun cukup ditunjukkan adanya dampak yang wajar dan nyata terhadap hak konstitusional Pemohon akibat prosedur pembentukan undang-undang yang diduga cacat. Bahwa untuk Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 yang mewajibkan DPR membuka naskah RUU hanya kepada “orang perseorangan, kelompok orang, atau organisasi masyarakat yang terdampak langsung dan/atau memiliki kepentingan atas materi RUU.” Norma yang dipersempit ini memaksa siapa pun yang ingin berpartisipasi, termasuk para Pemohon uji formil, untuk membuktikan terlebih dahulu bahwa dirinya memang termasuk golongan “terdampak langsung”. Cara paling logis untuk membuktikannya adalah dengan menunjukkan bagian-bagian materiil RUU/UU yang berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi mereka. Oleh karena itu, apabila DPR menolak legal standing Pemohon dengan alasan Pemohon “menyinggung materi UU” dalam permohonan formil, penalaran tersebut justru terbalik. Penggunaan materi UU oleh Pemohon bukanlah penyimpangan dari uji formil, melainkan konsekuensi langsung dari Pasal 96 ayat (3), yaitu Pemohon dipaksa menyinggung substansi agar dapat melewati pintu sempit “terdampak langsung” yang ditetapkan undang-undang itu sendiri. Tanpa merujuk substansi, Pemohon tidak mungkin membuktikan kerugian konstitusional yang dibutuhkan Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam hal ini, pengesahan UU TNI memiliki implikasi besar. TNI sebagai kekuatan militer negara tentu memiliki ruang lingkup operasi meliputi militer dan non-militer, termasuk ruang lingkup sipil; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU 34/2004 (UU TNI 2025) memperluas jangkauan peran militer hingga ke ranah–ranah sipil strategis. Revisi ini sekilas 79 hanya menegaskan kedudukan TNI di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Namun sejatinya juga membuka ruang baru bagi keterlibatan militer dalam pengambilan keputusan publik dan aktivitas sehari-hari warga negara. Bagaimana akibat tersebut dapat terjadi? 3 Pasal sebagai penghantar dari akibat tersebut. Pertama, perubahan Pasal 7 ayat (2) menambahkan dua tugas Operasi Militer Selain Perang, yakni penanggulangan ancaman siber serta perlindungan dan penyelamatan warga negara di luar negeri. Tambahan mandat ini melegitimasi operasi militer di ruang digital—ruang yang digunakan masyarakat untuk belajar, bekerja, dan berekspresi—serta pada wilayah sipil transnasional ketika warga Indonesia menghadapi konflik di luar negeri. Tugas-tugas lama seperti pengamanan objek vital, penanganan kerusuhan, dan penanggulangan bencana tetap berlaku. Akibatnya, keseluruhan OMSP kini secara langsung bersentuhan dengan kehidupan sipil. Kedua, revisi Pasal 47 memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan di enam belas kementerian atau lembaga sipil, termasuk Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Penempatan ini menempatkan personel berseragam dalam struktur kebijakan penegakan hukum, peradilan, keamanan siber, dan penanggulangan krisis, sehingga keputusan yang mempengaruhi hak dan keseharian warga dihasilkan melalui kerangka komando militer. Ketiga, perubahan Pasal 53 menaikkan batas usia pensiun hingga enam puluh dua tahun bagi perwira tinggi bintang tiga dan enam puluh tiga tahun bagi perwira bintang empat, dengan kemungkinan perpanjangan dua kali satu tahun melalui Keputusan Presiden. Peningkatan masa dinas ini memperpanjang durasi prajurit aktif berada di jabatan sipil dan memperkuat jejaring militer dalam birokrasi negara. Bahwa dengan keterangan di atas ini tentu saja sudah sewajarnya para Pemohon yang merupakan sipil memiliki pertautan langsung dengan materi undang-undang a quo. Ini juga secara langsung menunjukkan bahwa dalam proses pembentukkan UU a quo diwajibkan bagi DPR RI dan Pemerintah untuk melakukan revisi secara terbuka kepada masyarakat sipil. Jika tidak 80 dilaksanakan demikian maka tentu ini berpotensi adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional masyarakat sipil itu sendiri. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon a quo, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2025 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025 dan tanggal 21 Juli 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. Pengujian Formil Yang Dimohonkan Terhadap UU 3/2025 Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap UU 3/2025 dengan dalil yang pada intinya sebagai berikut: Dalam Perkara 45 1. UU a quo bertentangan dengan asas keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan PUU) karena DPR RI tidak menyediakan akses terhadap naskah akademik dan draft RUU a quo (vide Perbaikan Permohonan hlm. 36). 2. Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/2024-2025 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025-2029 tidak menyatakan UU a quo menggunakan mekanisme carry over sehingga proses legislasi harus dimulai dari awal tahap penyusunan dan tidak boleh menggunakan draft RUU dan/atau naskah akademik yang telah dibuat pada periode sebelumnya (vide Perbaikan Permohonan hlm. 39). 3. Penambahan UU a quo dalam perubahan Prolegnas Prioritas tidak sesuai ketentuan dikarenakan perubahan acara Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Tahun 2025 dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mengandung kecacatan formil (vide Perbaikan Permohonan hlm. 57). Para Pemohon mendalilkan dalam pengujian undang-undang a quo, Para Pemohon memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana 81 dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 82 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Para Pemohon juga menyatakan bahwa pembentukan UU a quo secara konstitusional diukur dengan menggunakan beberapa tolok ukur/batu uji berupa: 1. Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 9, Pasal 5, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (5), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44, Pasal 49, Pasal 68 ayat (3), Pasal 71A, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90 ayat (1), dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan PUU) yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 angka 1 UU Pembentukan PUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Pasal 1 angka 9 UU Pembentukan PUU Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Pasal 5 UU Pembentukan PUU Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Pasal 16 UU Pembentukan PUU Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas. Pasal 17 UU Pembentukan PUU 83 Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Pasal 20 ayat (2) UU Pembentukan PUU Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang. Pasal 21 ayat (5) UU Pembentukan PUU Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPR. Pasal 23 ayat (1) UU Pembentukan PUU Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. Pasal 23 ayat (2) UU Pembentukan PUU Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 43 ayat (3) UU Pembentukan PUU Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Pasal 44 UU Pembentukan PUU (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang Undang ini. Pasal 49 UU Pembentukan PUU (1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. 84 (2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 68 ayat (3) UU Pembentukan PUU Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau b. DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2). Pasal 71A UU Pembentukan PUU Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Pasal 88 UU Pembentukan PUU (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga pengundangan Undang-Undang. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Pasal 89 UU Pembentukan PUU (1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. (2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. (3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Pasal 90 ayat (1) UU Pembentukan PUU Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah. 85 Pasal 96 UU Pembentukan PUU (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasukan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. 2. Pasal 1 angka (3), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 17 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008), yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 angka 3 UU 14/2008 Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran 86 Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2008 (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 17 UU 14/2008 Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang 87 dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6. sistem persandian negara; dan/atau 7. sistem intelijen negara. d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing; 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; 2. korespondensi diplomatik antarnegara; 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri. g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. 88 3. Pasal 7, Pasal 51 huruf a, Pasal 66 huruf f, Pasal 67 ayat (3), Pasal 114 ayat (4), Pasal 116 ayat (1), Pasal 116 ayat (2), Pasal 121 ayat (1), Pasal 123 ayat (1), Pasal 124, Pasal 141, Pasal 254 ayat (4), Pasal 290, dan Pasal 295 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Peraturan DPR 1/2020), yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 7 Peraturan DPR 1/2020 DPR bertugas: a. menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan Prolegnas; b. menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang- undang; c. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN, dan kebijakan pemerintah; e. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK; f. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara; g. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 51 huruf a Peraturan DPR 1/2020 Badan Musyawarah bertugas: a. menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna DPR untuk mengubahnya; Pasal 66 huruf f Peraturan DPR 1/2020 Badan Legislasi bertugas: f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam Prolegnas untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas perubahan; 89 Pasal 67 ayat (3) Peraturan DPR 1/2020 Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f mencakup pertimbangan dapat atau tidak dapat rancangan undang-undang tersebut masuk ke dalam Prolegnas perubahan. Pasal 114 ayat (4) Peraturan DPR 1/2020 Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 116 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020 Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan guna menyusun Prolegnas untuk jangka waktu tertentu. Pasal 116 ayat (2) Peraturan DPR 1/2020 Prolegnas untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Prolegnas jangka menengah; dan b. Prolegnas prioritas tahunan. Pasal 121 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020 Hasil pembahasan Prolegnas antara Badan Legislasi, alat kelengkapan DPD, serta menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan disepakati menjadi Prolegnas dan selanjutnya dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan. Pasal 123 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020 Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh Anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi sebagai usul inisiatif. Pasal 124 Peraturan DPR 1/2020 Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 disusun berdasarkan Prolegnas prioritas tahunan. Pasal 141 Peraturan DPR 1/2020 (1) Presiden menunjuk menteri yang ditugaskan mewakili Presiden untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya surat tentang penyampaian rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2). 90 (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden belum menunjuk Menteri untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR, Pimpinan DPR melaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk menentukan tindak lanjut. Pasal 254 ayat (4) Peraturan DPR 1/2020 Semua jenis rapat DPR dihadiri oleh Anggota, kecuali dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional, rapat dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 290 Peraturan DPR 1/2020 (1) Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau pemerintah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPR mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah. (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan. (3) Pimpinan DPR mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan. (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3). (5) Dalam hal Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. Pasal 295 ayat (2) Peraturan DPR 1/2020 Ketua rapat memperingatkan dan meminta pembicara untuk mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan/atau menyampaikan suatu hal yang tidak relevan dengan agenda rapat. 4. Pasal 3 ayat (1), Pasal 7, Pasal 24 ayat (5), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (1), Pasal 41 ayat (5), Pasal 41 ayat (6), Pasal 43, Pasal 47, Pasal 110 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Peraturan DPR 2/2020), yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun berdasarkan Prolegnas. 91 Pasal 7 Peraturan DPR 2/2020 Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang. Pasal 24 ayat (5) Peraturan DPR 2/2020 Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri memperhatikan: a. alasan diajukannya rancangan undang-undang yang dimuat dalam keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c; b. hasil evaluasi pelaksanaan Prolegnas prioritas tahunan tahun sebelumnya; dan c. tersedianya Naskah Akademik dan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4). Pasal 31 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 Evaluasi Prolegnas dapat dilakukan terhadap: a. Prolegnas jangka menengah; dan b. Prolegnas prioritas tahunan. Pasal 33 Peraturan DPR 2/2020 (1) Evaluasi terhadap Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dapat dilakukan sewaktu-waktu. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengkaji: a. pelaksanaan Prolegnas prioritas tahunan tahun berjalan; dan/atau b. perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. (3) Evaluasi dapat berimplikasi terhadap: a. perubahan judul rancangan undang-undang dalam Prolegnas prioritas tahunan; b. dikeluarkannya judul rancangan undang-undang dari Prolegnas prioritas tahunan; dan c. ditambahkannya judul rancangan undang-undang ke dalam Prolegnas prioritas tahunan. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Prolegnas prioritas tahunan perubahan. (5) Dalam hal perubahan Prolegnas prioritas tahunan mengakibatkan perubahan Prolegnas jangka menengah, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Prolegnas jangka menengah perubahan. Pasal 34 Peraturan DPR 2/2020 (1) Evaluasi terhadap Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 di lingkungan DPR dilakukan oleh Badan Legislasi. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan Prolegnas prioritas tahunan perubahan dan/atau Prolegnas jangka menengah perubahan. 92 (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Prolegnas prioritas tahunan perubahan dan/atau Prolegnas jangka menengah perubahan, Badan Legislasi mengundang PPUU dan Menteri untuk membahas usulan tersebut dalam rapat kerja. Pasal 40 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 memuat usulan Prolegnas prioritas tahunan perubahan, pembahasan dilakukan oleh Badan Legislasi dan Menteri dalam rapat kerja. Pasal 40 ayat (3) Peraturan DPR 2/2020 Badan Legislasi dan Menteri mengambil keputusan terhadap usulan Prolegnas prioritas tahunan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 41 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 Penyebarluasan Prolegnas dilakukan DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi. Pasal 41 ayat (5) Peraturan DPR 2/2020 Penyebarluasan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak penyusunan sampai dengan setelah penetapan Prolegnas. Pasal 41 ayat (6) Peraturan DPR 2/2020 Penyebarluasan pada saat penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan. Pasal 43 Peraturan DPR 2/2020 Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi dan Menteri. Pasal 47 Peraturan DPR 2/2020 (1) Usulan rancangan undang-undang di luar Prolegnas yang diajukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disampaikan kepada Badan Legislasi memuat urgensi yang disertai Naskah Akademik dan rancangan undang-undang. (2) Badan Legislasi mengadakan rapat kerja dengan Menteri untuk membahas urgensi usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Badan Legislasi dan Menteri mengambil keputusan atas usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal Badan Legislasi dan Menteri memutuskan menyetujui usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan 93 Legislasi melaporkan usulan rancangan undang-undang di luar Prolegnas dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. (5) Dalam hal Badan Legislasi memutuskan menolak usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usulan rancangan undang-undang di luar Prolegnas tersebut tidak dapat diajukan untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme pengajuan rancangan undang- undang. Pasal 110 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 Anggota dan alat kelengkapan DPR dapat mengusulkan rancangan undang- undang yang telah masuk pembicaraan tingkat I dan memiliki daftar inventarisasi masalah pada periode keanggotaan DPR sebelumnya kepada Badan Legislasi sebagai usulan rancangan undang-undang operan dalam Prolegnas prioritas tahunan. 5. Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Perpres 87/2014), yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 24 Perpres 87/2014 (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usul Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan bencana alam; dan/atau b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh Baleg dan Menteri. Pasal 25 Perpres 87/2014 (1) Dalam menyusun Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden. (2) Permohonan izin prakarsa kepada Presiden disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Undang-Undang, yang meliputi: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan. (3) Dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas, Pemrakarsa menyusun Rancangan UndangUndang tersebut. (4) Pemrakarsa menyampaikan usulan Rancangan UndangUndang di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri dengan melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi: a. izin prakarsa dari Presiden; b. Naskah Akademik; 94 c. surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri; d. Rancangan Undang-Undang; e. surat keterangan telah selesai pelaksanaan rapat panitia antarkementerian/antarnonkementerian dari Pemrakarsa; dan f. surat keterangan telah selesai pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dari Menteri. Pasal 26 Perpres 87/2014 Menteri mengajukan usul Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Pimpinan DPR melalui Baleg untuk dimuat dalam Prolegnas prioritas tahunan. 6. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020, yang diuraikan sebagai berikut: [3.17.8] .... Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden. Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut: Dalam Perkara 45 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 7104), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945. 3. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104), bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439) berlaku kembali. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. Keterangan DPR RI A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Dalam Pengujian Formil Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada sidang 20 Oktober 2023, mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian secara formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan: [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 16 Juni 2010 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang- Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya 96 kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil.” Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian formil undang-undang harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dalam penerapannya pada Putusan Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009, dari empat Pemohon pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, hanya satu Pemohon yang dianggap memiliki kedudukan hukum dalam pengujian formil oleh MK yaitu Pemohon I yang berprofesi sebagai advokat karena memiliki pertautan langsung dengan lembaga Mahkamah Agung. Adapun Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai anggota masyarakat tidak memiliki legal standing dalam Permohonan a quo. Berikut adalah kutipan pertimbangan hukum MK dalam Putusan tersebut: [3.9] ...  bahwa para Pemohon adalah anggota masyarakat yang memerlukan kepastian hukum atas tegaknya negara hukum maka oleh karenanya para Pemohon mempunyai kepentingan terhadap pengujian Undang- Undang. Khusus dalam permohonan a quo yang menyangkut permohonan uji formil atas Undang-Undang Mahkamah Agung, Pemohon I, karena profesinya akan banyak berhubungan dengan Mahkamah Agung oleh karenanya secara langsung Pemohon memerlukan kepastian hukum atas segala hal yang berhubungan dengan lembaga Mahkamah Agung dengan demikian terdapat hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon I dengan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji secara formil;  bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I mempunyai legal standing, sedangkan Pemohon lainnya yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai anggota masyarakat yang tidak mempunyai hubungan pertautan dengan Undang-Undang Mahkamah Agung tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang a quo. 97 Bahwa terhadap kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan parameter kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian formil berdasarkan Putusan MK tersebut, sebagai berikut: 1. Para Pemohon Perkara 45 dan Para Pemohon Perkara 69 menggunakan 5 (lima) syarat yang bersifat kumulatif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007 serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sebagai dasar adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Adapun dasar hukum tersebut merupakan syarat untuk pengujian materiil undang-undang sehingga tidak tepat digunakan dalam pengujian formil dalam permohonan a quo. Penggunaan kriteria legal standing dalam pengujian materiil ke dalam pengujian formil akan menyebabkan pengujian undang-undang menjadi masuk ke dalam ranah pengujian materiil. Padahal parameter pengujian formil berbeda secara substansial dengan pengujian materiil, karena fokus pengujian formil terletak pada apakah prosedur pembentukan undang-undang telah sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. 2. Para Pemohon yang berprofesi sebagai mahasiswa, aktivis, ibu rumah tangga tidak memiliki pertautan langsung karena Para Pemohon bukan merupakan prajurit aktif dan bukan siswa sekolah kedinasan militer serta sedang tidak mendaftar sebagai calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Para Pemohon bukan merupakan adressat dari UU a quo dan bukan merupakan pegawai di instansi sipil yang berpotensi dirugikan dengan diperluasnya kesempatan bagi militer untuk menduduki jabatan sipil sehingga tidak dapat dikualifikasi memiliki kepentingan atas materi muatan UU a quo. Oleh karena Para Pemohon bukanlah masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan UU a quo berdasarkan Pasal 96 ayat (3) UU Pembentukan PUU, maka Para Pemohon tidak memiliki pertautan langsung dengan proses pembentukan UU a quo. 98 3. Kedudukan Para Pemohon yang memiliki fiduciary duty tidak dapat dijadikan alasan adanya kerugian dan pertautan langsung Para Pemohon dengan UU a quo. Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023 telah menegaskan bahwa untuk membuktikan adanya kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil, Para Pemohon harus menjelaskan terlebih dahulu kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan MK sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian formil UU TNI disebutkan: Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] di atas serta syarat kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil undang-undang, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah berpendapat, para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan antara potensi kerugian para Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstitusionalitas dalam proses pembentukan UU 3/2025. Uraian pada bagian kedudukan hukum hanya menjelaskan mengenai kerugian para Pemohon sebagai masyarakat sipil dan mahasiswa yang kesulitan dalam mengakses informasi mengenai proses pembentukan UU 3/2025, namun tidak dikuatkan dengan uraian dan bukti mengenai kegiatan yang menunjukkan satupun upaya secara aktif (real action) dari para Pemohon dalam proses pembentukan UU 3/2025, misalnya kegiatan seminar, diskusi, tulisan pendapat para Pemohon kepada pembentuk undang-undang ataupun kegiatan lain yang dapat menunjukkan keterlibatan para Pemohon dalam proses pembentukan UU 3/2025. Terlebih, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Pemohon I menyampaikan tidak pernah mengikuti atau melakukan aktivitas yang dapat dimaknai sebagai upaya secara aktif dalam proses pembentukan UU 3/2025 dan hanya mengetahui pemberitaan melalui media [vide risalah Sidang, tanggal 9 Mei 2025, hlm. 18-19 dan tanggal 22 Mei 2025, hlm. 14- 15]. Oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang telah melakukan upaya nyata dalam proses pembentukan undang-undang dan tidak terdapat bukti yang dapat memperkuat kedudukan hukum 99 para Pemohon, sementara, uraian kerugian hak konstitusional yang telah diuraikan di atas, tidak relevan dijadikan alasan dalam kaitannya dengan proses pembentukan sebuah undang-undang dalam menjelaskan kedudukan hukum, sehingga Mahkamah tidak menemukan bukti konkret yang menunjukkan adanya keterpautan kepentingan antara para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 dan tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon perlu menjelaskan ada atau tidaknya aksi nyata (real action) dari Para Pemohon dalam proses pembentukan UU TNI 3/2025. 5. Bahwa Para Pemohon Perkara 81 mendalilkan bahwa pengesahan RUU a quo menyimpangi rule of law dan prinsip-prinsip demokrasi, dan substansi yang menghasilkan dwifungsi TNI yang tidak berorientasi pada penguatan profesionalisme TNI, keamanan dan pertahanan negara, dan adanya potensi tumpang tindih peran antara militer dan sipil. Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan bahwa dalil Para Pemohon yang menyoroti substansi norma dalam UU a quo khususnya terkait isu dwifungsi TNI merupakan ranah pengujian materiil. Oleh karena itu, mengajukan keberatan atas isi norma dalam kerangka permohonan formil merupakan bentuk error in objecto. Selain itu, dalil kerugian yang disampaikan oleh Para Pemohon tersebut merupakan kerugian yang dikhawatirkan terjadi akibat dari materi muatan pengaturan dalam UU a quo dan tidak terdapat pertautan langsung dengan proses pembentukan UU a quo yang merupakan objek dari pengujian formil. Permasalahan yang diungkapkan tersebut sudah sepatutnya diperiksa dalam pengujian materiil dan bukan dalam pengujian formil. 6. UU a quo tidak merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam konstitusi yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon karena Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D 100 ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F tidak terkait dengan proses pembentukan undang-undang. Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang pembentukan undang-undang adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945 yang mana ketentuan tersebut telah terpenuhi dalam pembentukan UU a quo. Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Meskipun demikian, terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian UU 3/2025 secara formil dalam Perkara a quo, DPR RI menyerahkan pada kebijaksanaan Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai apakah Para Pemohon memiliki pertautan langsung terhadap undang-undang yang dimohonkan pengujian secara formil dan apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo. B. Pandangan Umum DPR RI 1. Bahwa dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 3. Bahwa era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi sangat 101 mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional (fisik) dan saat ini berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan. Hal ini semua menyebabkan permasalahan pertahanan menjadi sangat kompleks sehingga penyelesaiannya tidak hanya bertumpu pada kementerian yang menangani pertahanan saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun nonpemerintah. 4. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida, maka diperlukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Salah satu kondisi geopolitik yang terjadi ialah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya konflik di Selat Taiwan yang dapat berdampak pada Warga Negara Indonesia yang terdapat sekitar 350.000 orang di Taiwan. Pembentukan UU a quo yang memberikan paradigma baru terhadap peran dan tugas TNI, salah satunya membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri, sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. 5. Bahwa TNI merupakan komponen utama dalam melaksanakan tugas pertahanan. TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. 102 6. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 diucapkan Putusan MK No. 62/PUU- XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2004) yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa demi memberikan kepastian hukum kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam hal ini terkait dengan ketentuan mengenai batas usia pensiun TNI. Dengan adanya RUU perubahan UU 34/2004, materi terkait batas usia pensiun TNI diatur dalam RUU tersebut bersama dengan pengaturan mengenai penempatan di jabatan sipil oleh prajurit TNI. C. Keterangan DPR RI Terhadap Pengujian Formil UU 3/2025 1. Bahwa sebelum menyampaikan keterangan terhadap dalil Para Pemohon, DPR RI terlebih dahulu menyampaikan kronologis pembentukan UU 3/2025 yang menggambarkan telah dipenuhinya seluruh tahapan pembentukan berdasarkan UU Pembentukan PUU, yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Kronologis tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini: Tahap Perencanaan Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024 17 Desember 2019 Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 telah masuk dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 dalam nomor 127 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Pemerintah (vide Lampiran 1). 22 Januari 2020 Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Prioritas Tahun 202 0nomor 24 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi (vide Lampiran 2) 103 9–11 September 2021 Kunjungan Kerja Badan Legislasi ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 (vide Lampiran 3). 8-10 Februari 2022 Kunjungan Kerja Badan Legislasi ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 4). 3 Oktober 2023 Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 (vide Lampiran 5). Periode Keanggotaan DPR RI 2024-2029 29 Oktober 2024 – 15 November 2024 RDPU Baleg DPR RI dengan kelompok masyarakat dan kunjungan kerja dalam rangka penyerapan aspirasi untuk menyusun Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 antara lain: 1. PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia), IPC (Indonesian Parliamentary Center) dan Komnas Perempuan pada tanggal 29 Oktober 2024 (vide Lampiran 6); 2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Pemilu (Perludem), dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tanggal 30 Oktober 2024 (vide Lampiran 7); 3. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) pada tanggal 4 November 2024 (vide https://www.youtube.com/watch?v=aQyCeUTIuJA); 4. RDPU dengan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Yayasan Jaan Domestic Indonesia, Indonesian Network of Occupational Safety and Health Professionals (INOSHPRO), dan Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) pada tanggal 11 November 2024 (vide Lampiran 8); 5. Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Sumatera Utara 104 pada tanggal 6-8 November 2024 (vide Lampiran 9, Lampiran 10, dan Lampiran 11); 6. Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara, pada tanggal 13-15 November 2024 (vide Lampiran 12, Lampiran 13, dan Lampiran 14). 19 November 2024 Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025- 2029. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke- 2 (vide Lampiran 15). 23 – 25 Desember 2024 Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Kalimantan Timur (vide Lampiran 16). Tahap Penyusunan Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024 13 April 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia) (vide Lampiran 17). 20 April 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M. Hum (Kepala Babinkum TNI) (vide Lampiran 18). 2 Juni 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (vide Lampiran 19). 3 Juni 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si. (vide Lampiran 20). 7 Juni 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Laksamana Muda TNI Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H (Sekretaris BAIS TNI) (vide Lampiran 21). 9 Juni 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., 105 Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) (vide Lampiran 22). 21 Mei 2024 Rapat Pleno Badan Legislasi dengan agenda presentasi hasil kajian Tim Ahli untuk penyusunan RUU (vide Lampiran 23). 21 Mei 2024 Rapat Panja Badan Legislasi dengan agenda presentasi hasil kajian Tim Ahli untuk penyusunan RUU (vide Lampiran 24). 22 Mei 2024 Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Badan Legislasi atas hasil RUU a quo (vide Lampiran 25). 28 Mei 2024 Rapat Paripurna pengambilan Keputusan RUU a quo menjadi RUU usul inisiatif DPR (vide Lampiran 26). 28 Mei 2024 DPR RI mengirim surat kepada Presiden RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia disertai dengan Naskah Akademik dan RUU a quo (vide Lampiran 27, Lampiran 28, dan Lampiran 29). 2 Juli 2024 Presiden mengirim Surat Presiden Nomor: R- 25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas 34/2004 (vide Lampiran 30). 26 Agustus 2024 Rapat Pleno Badan Legislasi yang menyetujui bahwa RUU a quo tidak akan dibahas pada Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024 dan diserahkan kepada Periode Keanggotaan selanjutnya (vide Lampiran 31). Periode Keanggotaan DPR RI 2024-2029 13 Februari 2025 Presiden mengirim Surat Presiden Nomor: R- 12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo (vide Lampiran 32) 18 Februari 2025 Rapat Paripurna penetapan RUU a quo sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2025 (vide Lampiran 33) yang kemudian dituangkan dalam Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 (vide Lampiran 35). 106 18 Februari 2025 Surat Pimpinan DPR RI Nomor: B/2663/PW.11.01.02.2025 tanggal 18 Februari 2025 kepada Pimpinan Komisi I DPR RI perihal Penugasan untuk Membahas RUU a quo (vide Lampiran 36). Tahap Pembahasan 3 Maret 2025 RDPU Komisi I DPR dengan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum), Sdr. Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), dan Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) (vide Lampiran 37 – Lampiran 40). 4 Maret 2025 RDPU Komisi I DPR dengan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) (vide Lampiran 42 – Lampiran 44). 10 Maret 2025 RDPU Komisi I DPR dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) (vide Lampiran 45 dan Lampiran 46). 11 Maret 2025 Raker Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 dengan agenda sebagai berikut: 1. Pengantar musyawarah, yaitu penjelasan DPR RI terkait RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 ; 2. Pandangan pemerintah terhadap RUU tentang perubahan atas UU 34/2004; 3. Pembahasan jadwal dan mekanisme pembahasan RUU ; 4. Pembentukan panja; dan lain-lain (vide Lampiran 47) 13 Maret 2025 Raker Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) dengan agenda rapat: Mendapat Masukan Terhadap Rencana Perubahan UU 34/2004 (vide Lampiran 48). 14 Maret 2025 Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo. (vide Lampiran 49 dan Lampiran 50) 15 Maret 2025 Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo (vide Lampiran 51). 107 17 Maret 2025 Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo (vide Lampiran 52) dan Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo (vide Lampiran 53) 18 Maret 2025 Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI mengundang audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan acara mendengarkan/mendapatkan masukan terkait RUU a quo (vide Lampiran 54). 18 Maret 2025 Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretariat Negara RI dengan acara Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo (vide Lampiran 55). 20 Maret 2025 Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo (vide Lampiran 57). 20 Maret 2025 Surat DPR RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tertanggal 20 Maret 2025 perihal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide Lampiran 59). Tahap Pengesahan 26 Maret 2025 Presiden mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Tahap Pengundangan 26 Maret 2025 Menteri Sekretaris Negara mengundangkan UU 3/2025 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104. Bahwa berdasarkan uraian kronologis tersebut menunjukkan proses pembentukan UU a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena RUU a quo telah dibahas oleh DPR RI dan Presiden untuk kemudian mendapat persetujuan bersama. Selain itu juga 108 telah memenuhi seluruh tahapan pembentukan undang-undang berdasarkan UU Pembentukan PUU mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pengundangan. 2. Bahwa terkait dengan proses persetujuan Rapat Paripurna untuk memasukkan RUU a quo dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 16 UU Pembentukan PUU menyatakan bahwa, “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.” Sebagaimana telah diuraikan dalam tabel Kronologis bahwa RUU a quo telah masuk dalam Prolegnas setidaknya sejak periode keanggotaan DPR RI 2019-2024 melalui Prolegnas Tahun 2020-2024 dalam nomor 127 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Pemerintah berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 1). Dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020, RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam nomor 24 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (vide Lampiran 2). b. Meskipun pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 RUU a quo tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas tahunan, namun tetap tercantum dalam Prolegnas Jangka Menengah berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 (vide Lampiran 5). c. Pada tahun 2022 Badan Keahlian DPR RI menerima permintaan untuk melakukan penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dan melakukan berbagai diskusi dengan 109 pakar/akademisi dan praktisi di bidang keamanan negara (vide Lampiran 17 s.d. Lampiran 22). Bahwa pada tahun 2024 Badan Legislasi DPR RI melakukan penyusunan NA dan RUU a quo dengan salah satu materi muatannya untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 terkait perubahan batas usia pensiun. Dengan adanya Putusan MK tersebut maka RUU a quo memenuhi klasifikasi untuk dimasukkan dalam daftar kumulatif terbuka berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU Pembentukan PUU. Dasar pertimbangan adanya Putusan MK untuk mengubah UU 34/2004 tercantum jelas dalam Naskah Akademik RUU a quo (vide Lampiran 28, hlm. 9-10) yang menyatakan bahwa, Berkaitan dengan usia pensiun prajurit TNI, berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU TNI diatur bahwa masa dinas prajurit TNI sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama. Batasan usia tersebut pada tahun 2004 tentu sangat relevan, namun jika dibandingkan dengan kondisi aturan saat ini, ketentuan tersebut sudah saatnya ditinjau ulang. Apalagi aturan batasan usia tersebut tidak sinkron dengan aturan batasan usia bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan juga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Di samping itu, faktor usia harapan hidup masyarakat Indonesia saat ini juga terus bertambah. Dengan demikian, ketentuan batasan usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama sudah saatnya untuk diperbaiki. Hal ini dimaksudkan agar potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh TNI dapat terus terberdayakan dan teroptimalkan. ... UU TNI pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. Di dalam Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021, antara lain diuraikan mengenai batas usia pensiun prajurit TNI, hal itu merupakan “kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya legislatif review.” Lebih lanjut di dalam putusan tersebut diuraikan bahwa “Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa 110 peran yang dilakukan kedua alat negara (TNI dan Polri) memang berbeda namun keduanya memiliki kedudukan kelembagaan yang setara dan strategis serta merupakan kekuatan utama sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945.” Oleh sebab itu, adanya perbedaan pada batasan usia pensiunan antara TNI dan POLRI merupakan suatu bentuk ketidakadilan hukum. d. Dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021, MK meminta kepada pembentuk undang-undang untuk memprioritaskan pembahasan terkait batas usia pensiun (Pasal 53 UU 34/2004) dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebagaimana kutipan berikut: [3.13.2] ... Mengacu pada keterangan Presiden dan keterangan DPR yang juga dibenarkan oleh keterangan Pihak Terkait (Panglima TNI), perubahan UU 34/2004 (termasuk mengenai ketentuan batas usia pensiun TNI) telah tercantum dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 nomor urut 131 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020- 2024, bertanggal 7 Desember 2021 [vide bukti PK-1] sehingga demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. e. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim MK tersebut menjadi dasar pembentuk undang-undang untuk mengubah ketentuan dalam UU 34/2004 terkait dengan usia pensiun prajurit TNI meskipun amar putusan tidak mengabulkan permohonan a quo. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan (ratio decidendi) dan amar putusan merupakan bagian dari setiap putusan MK (vide Pasal 48 ayat (2) UU MK) yang harus dilihat secara utuh dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu sifat final dan mengikat tidak hanya 111 berlaku untuk amar putusan, namun juga terhadap pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan tersebut. f. Bahwa dalam praktik sebelumnya pembentuk undang-undang pernah menjadikan pertimbangan hukum MK dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mengubah materi muatan UU Pembentukan PUU karena diperlukan tata cara yang jelas dan baku mengenai metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam pertimbangan hukum MK dalam paragraf [3.20.3] Putusan tersebut, MK memberikan pertimbangan pada intinya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang menggunakan metode omnibus yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Pertimbangan hukum tersebut adalah suatu ratio decidendi hakim untuk melakukan penalaran hukum yang menjadi landasan berpikir dalam memutus perkara dan tetap sebagai bagian dari putusan hakim yang mengikat meskipun tidak ada di dalam amar putusan. g. Bahwa terdapat dua materi perubahan UU 34/2004 yang disusun oleh DPR RI, yaitu terkait dengan batas usia pensiun prajurit TNI dalam Pasal 53 UU 34/2004 dan penempatan prajurit aktif TNI pada kementerian /lembaga dalam Pasal 47 UU 34/2004. Perubahan Pasal 47 UU 34/2004 dilatarbelakangi salah satunya karena terdapat bidang-bidang tertentu yang membutuhkan keahlian khusus yang dimiliki oleh TNI. h. Selanjutnya pada periode keanggotaan DPR RI 2024-2029, RUU a quo kembali dimasukkan dalam daftar Prolegnas melalui Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-2 (vide Lampiran 15). 112 i. Selain adanya Putusan MK No. 62/PUU-XIX/2021 tersebut, terdapat pula urgensi untuk mengubah UU 34/2004 yang telah berusia lebih dari 20 tahun, yaitu adanya dinamika keamanan regional yang meningkat. Kondisi ketegangan geopolitik terus meningkat, seperti konflik di Laut Natuna. Selain itu juga adanya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di Indo-Pasifik yang meningkatkan kekhawatiran Indonesia terhadap potensi konflik di kawasan, khususnya terkait konflik Selat Taiwan. Menurut kajian terdapat sekitar 350.000 WNI di Taiwan, atau sebanyak 284.751 yang tercatat secara resmi di Kementerian Luar Negeri RI. Bahkan pada realitasnya saat ini, dunia tengah dihadapkan pada potensi perang di beberapa negara yang tersebar di berbagai benua. Sebut saja Ethiopia, Sudan, Haiti, Burkina Faso, dan Myanmar yang berperang di dalam negara. Lalu perang antar negara yaitu Rusia dengan Ukraina, Israel dengan Palestina, Israel dengan Iran, Korea Utara dengan Korea Selatan, Tiongkok dengan Taiwan, Amerika Serikat dengan Rusia dan Tiongkok, dan yang terbaru India dengan Pakistan. Belum lagi warga negara dari negara-negara yang berperang tersebut tersebar ke berbagai negara. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan faktual empiris, RUU a quo penting, perlu, dan tak dapat lagi lebih lama di daftar tunggu RUU. j. Selanjutnya Presiden mengirim surat kepada DPR RI dengan Nomor Nomor R-12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah Untuk Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam surat tersebut Presiden menyampaikan bahwa sehubungan dengan adanya penataan kelembagaan dan perubahan nomenklatur kementerian, maka terdapat perubahan wakil Pemerintah dalam pembahasan RUU a quo yaitu menjadi Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara (vide Lampiran 32). 113 k. Pada Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025, sebelum memasuki agenda pertama Pimpinan Rapat Paripurna meminta persetujuan Rapat Paripurna untuk memasukkan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan menugaskan Komisi I untuk melakukan pembahasan RUU a quo. Terhadap hal tersebut, Rapat Paripurna menyetujui usulan Pimpinan Rapat Paripurna tersebut sebagaimana terdapat dalam siaran langsung Rapat Paripurna di tautan https://www.youtube.com/watch?v=XEhEpICu_gQ pada menit ke 10.40-11.35. l. Pernyataan Pimpinan Rapat Paripurna yang menyebutkan “sebelum memasuki agenda pertama” merupakan bentuk permohonan persetujuan untuk menambahkan agenda rapat paripurna. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 291 Peraturan DPR 1/2020 yang menyatakan bahwa, Pasal 291 Peraturan DPR 1/2020 (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPR, pimpinan Fraksi, atau Presiden atau menteri yang ditugasi mewakili Presiden dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna DPR yang sedang berlangsung. (2) Rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka tidak terdapat pelanggaran Tata Tertib DPR RI dalam proses penetapan RUU a quo dalam Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025. m. Bahwa Rapat Paripurna merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam struktur kelembagaan DPR RI melalui proses yang terbuka oleh seluruh anggota DPR RI, sehingga menjamin representasi, transparansi, dan legitimasi politik atas setiap keputusan yang diambil. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 256 ayat (2) Peraturan DPR 1/2020 yang menyatakan, 114 Pasal 256 ayat (2) Peraturan DPR 1/2020 Rapat paripurna DPR merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR, kecuali rapat paripurna DPR pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). Sebagai forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI, Rapat Paripurna pada tanggal 18 Februari 2025 telah menyepakati masuknya RUU a quo dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan menugaskan Komisi I untuk melakukan pembahasan RUU a quo. Oleh karena itu dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa perubahan agenda Rapat Paripurna dan tercantumnya RUU a quo dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 berdasarkan Rapat Paripurna telah melanggar mekanisme pembentukan undang-undang adalah dalil yang tidak tepat. n. Bahwa berdasarkan keputusan hasil Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 tersebut, DPR RI mengeluarkan Keputusan DPR RI Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Proram Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 yang memasukkan RUU a quo dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025 nomor urut ke-2 (vide Lampiran 35). o. Berdasarkan uraian tersebut maka pertimbangan mendasar dibentuknya UU 3/2025 yang dimulai sejak tahun 2022 adalah untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 29 Maret 2022. Kemudian dalam perkembangannya terdapat dinamika kompleksitas tantangan pertahanan negara sehingga menciptakan urgensi nasional untuk menyegerakan penyelesaian pembentukan revisi UU 34/2024 dengan dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. 3. Bahwa terkait dengan permasalahan mekanisme pembahasan RUU antar periode yang diuraikan oleh Para Pemohon, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Rumusan ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU pada intinya bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pembentuk undang- 115 undang untuk melanjutkan suatu pembahasan RUU kepada DPR RI dan Pemerintah periode selanjutnya tanpa mengulangi proses pembentukannya sejak awal dengan syarat terdapat kesepakatan di antara para pembentuk undang-undang. Dengan demikian, keputusan untuk melanjutkan pembahasan RUU yang telah mencapai tahap pengusulan, baik oleh DPR RI maupun Pemerintah yang telah memiliki Surat pengusulan RUU usul inisiatif DPR RI kepada Presiden berdasarkan keputusan Rapat Paripurna atau Surat Presiden kepada DPR, sangat ditentukan oleh kesepakatan politik antara Presiden dengan DPR RI periode baru. b. Bahwa proses pembentukan RUU a quo telah dimulai sejak periode keanggotaan DPR RI 2019-2024 ketika RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 telah masuk dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 pada nomor 127 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Pemerintah berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 1) dan tercantum pada nomor 24 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (vide Lampiran 2). Pada akhir periode keanggotaan 2019-2024, RUU a quo tetap terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023- 2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 5). c. Pada tahun 2022, DPR RI melalui Badan Keahlian telah melakukan berbagai diskusi dengan narasumber dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 untuk menyerap masukan dan aspirasi dari Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia (vide Lampiran 17), Babinkum TNI (vide 116 Lampiran 18), Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (vide Lampiran 19), Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si. (vide Lampiran 20), Sekretaris Badan Intelijen Strategis TNI (vide Lampiran 21), dan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (vide Lampiran 22). d. Kemudian penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI sejak tanggal 21 Mei 2024 ketika Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat pleno dengan agenda presentasi hasil kajian Tim Ahli untuk penyusunan RUU a quo. Badan Legislasi DPR RI kemudian membentuk panitia kerja dan mengadakan rapat di hari dan tanggal yang sama. Pada tanggal 22 Mei 2024 Baleg DPR RI menyelenggarakan rapat dalam rangka pengambilan keputusan terhadap penyusunan RUU a quo (vide Lampiran 25). e. Pada tanggal 28 Mei 2024 telah diambil keputusan dalam Rapat Paripurna untuk memutuskan RUU a quo menjadi usul inisiatif DPR RI (vide Lampiran 26). Berdasarkan hasil keputusan Rapat Paripurna tersebut, DPR RI kemudian mengirim surat kepada Presiden Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU 34/2004 tertanggal 28 Mei 2024 yang disertai dengan Naskah Akademik dan RUU a quo (vide Lampiran 27). f. Pada tanggal 2 Juli 2024 Presiden mengirim Surat Presiden Nomor R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU 34/2004 (vide Lampiran 30). Adanya Surat Presiden tertanggal 2 Juli 2024 tersebut merupakan respons Pemerintah terhadap RUU a quo dan Naskah Akademik yang telah disiapkan dan dikirim oleh DPR RI pada tanggal 28 Mei 2024. g. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024, Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI menyetujui bahwa RUU a quo tidak akan dibahas pada Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024 dan diserahkan kepada Periode Keanggotaan selanjutnya (vide Lampiran 31). Penyelenggaraan rapat tersebut dapat dilihat dari tautan berikut ini: 117 1) https://emedia.dpr.go.id/2024/08/27/baleg-tunda-pembahasan- ruu-tni-polri-hingga-periode-mendatang/ 2) https://www.youtube.com/watch?v=YeKSqWx3g5M 3) https://emedia.dpr.go.id/2024/08/27/pembahasan-revisi-uu-tni- dan-uu-polri-dilanjutkan-dpr-periode-berikutnya/ 4) https://www.youtube.com/watch?v=hm9zXj3LAtQ h. Bahwa tanggal 26 Agustus 2024 merupakan waktu menjelang berakhirnya periode keanggotaan DPR RI 2019-2024. Selain itu Badan Legislasi DPR RI tercatat masih memiliki tugas untuk melaksanakan pembahasan beberapa rancangan undang-undang lain yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, di dalam Rapat Pleno Badan Legislasi tersebut telah menunjukkan bahwa politik hukum dari DPR RI terkait dengan pembahasan RUU TNI tersebut adalah untuk dilanjutkan pembahasannya kepada DPR RI pada masa periode keanggotaan selanjutnya. i. Bahwa secara eksplisit tidak terdapat istilah carry over dalam UU Pembentukan PUU. Istilah “carry over” pernah terdapat dalam Buku “Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN” yang pada halaman 46 menyebutkan: “Rapat Kerja Baleg dengan Pemerintah tanggal 8 Oktober 2007 ditetapkan sebanyak 31 RUU (termasuk daftar RUU Kumulatif terbuka) sebagai RUU Prioritas 2008 ditambah RUU luncuran 2005-2007 (carry over) sebanyak 49 RUU yang selama ini belum dapat diselesaikan.” Artinya, masih belum terdapat pengertian yang baku mengenai istilah “carry over”. Meskipun maksud pembentuk undang-undang adalah menjadikan ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU sebagai dasar hukum untuk keberlanjutan pembentukan undang-undang antar-periode, namun rumusan ketentuan tersebut hanya berhenti pada saat dimasukkannya kembali RUU tersebut dalam prolegnas berdasarkan kesepakatan pembentuk undang-undang. Ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa RUU yang belum selesai pada periode masa jabatan DPR RI sebelumnya dilanjutkan ke periode berikutnya tanpa 118 perlu mengulangi proses yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. j. Hal ini selaras dengan istilah “carry over” yang dikenal dalam praktik pada pokoknya merujuk pada melanjutkan RUU yang belum selesai dari satu periode ke periode selanjutnya tanpa mengulangi proses dari awal. Dalam konteks pembentukan UU 3/2025, proses perencanaan, penyusunan, dan pengajuan NA dan konsep RUU usul inisiatif DPR kepada Presiden telah dimulai pada periode keanggotaan DPR RI 2019-2024, oleh karenanya pembentukan UU 3/2025 dilanjutkan pada periode 2024-2029 untuk tahap pembentukan berikutnya, yaitu tahap pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. k. Bahwa penafsiran hukum yang relevan untuk memaknai Pasal 71A UU Pembentukan PUU adalah dengan menggunakan penafsiran hukum teleologis, yaitu bentuk penafsiran hukum yang fokus pada tujuan atau maksud dari suatu aturan hukum. Penafsiran ini berusaha memahami undang-undang dengan mempertimbangkan konteks sosial, aspirasi masyarakat, dan tujuan pembentukannya. Dalam penafsiran teleologis, hukum tidak hanya dilihat dari segi bahasa atau teksnya, tetapi juga dari segi tujuan yang ingin dicapai melalui aturan tersebut. Asas ini digunakan untuk fokus pada unsur- unsur yang benar-benar penting dan menentukan dalam suatu kasus atau peristiwa hukum. Dengan memperhatikan rumusan dari ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU, pada intinya adalah bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pembentuk undang-undang untuk melanjutkan suatu pembentukan RUU kepada DPR RI periode selanjutnya dengan syarat ada kesepakatan di antara para pembentuk undang-undang untuk memasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas. Apabila ditafsirkan secara ekstensif maka tujuan ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU untuk melanjutkan pembentukan undang-undang dapat dimaknai bahwa maka proses pembentukannya tidak diharuskan untuk mengulangi proses yang telah dilakukan sebelumnya. 119 l. Bahwa kesepakatan antara pembentuk undang-undang merupakan faktor kunci menjalankan kebijakan untuk melanjutkan proses pembentukan undang-undang. Kesepakatan tersebut tidak dapat dibatasi dengan diwajibkannya terpenuhi persyaratan teknis, seperti pada tahap suatu RUU dapat dilanjutkan kembali proses pembentukannya, apakah pada tahap surat penyampaian konsep NA dan draf RUU usul inisiatif, pada tahap telah terdapat DIM, pada saat telah dimulainya rapat kerja, pada tahap pembahasan DIM dalam rapat panitia kerja, atau proses teknis lainnya. Bahkan di dalam praktik dimungkinkan juga terjadi pergantian periode kepresidenan padahal RUU yang sudah disetujui bersama dalam Rapat Paripurna belum disahkan oleh Presiden periode sebelumnya. m. Salah satu praktik yang pernah dilakukan adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Pada tanggal 18 September 2019, Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati RUU KUHP dalam Pembahasan Tingkat I untuk dibahas dalam Pembahasan Tingkat II, yakni pengambilan keputusan di Rapat Paripurna. Namun pada tanggal 26 September 2019, Pemerintah menunda Pembahasan RUU KUHP pada Pembahasan Tingkat II. Mengingat DPR RI periode 2014-2019 akan berakhir pada 1 Oktober 2019, maka pembahasan RUU KUHP akan dilanjutkan pada periode berikutnya. Namun demikian, pembahasan RUU KUHP tidak langsung dilaksanakan pada tahun 2020, melainkan pada tahun 2022. Selanjutnya pembahasan juga tidak meneruskan untuk pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna melainkan kembali membahas isu-isu krusial. Disebutkan: “Pemerintah sudah melakukan sejumlah perubahan terhadap rumusan draf RKUHP versi September 2019. Tidak terbatas pada 14 isu krusial, tetapi juga menyangkut sejumlah norma yang ada di dalam Buku Kesatu RKUHP”. https://reformasikuhp.org/dpr-kebut-pembahasan-rkuhp- ditargetkan-disahkan-juli/ 120 RUU KUHP kemudian disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. n. Ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU tersebut kemudian dielaborasi dengan ketentuan Pasal 110 Peraturan DPR 2/2020 yang menggunakan istilah “Rancangan Undang-Undang Operan”. Ketentuan Pasal 110 ayat (7) Peraturan DPR 2/2020 yang menyebutkan bahwa, “Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau alat kelengkapan DPR yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membahas ulang daftar inventarisasi masalah tertentu yang sudah disetujui oleh anggota DPR periode sebelumnya.” Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa proses pembahasan DIM yang berasal dari RUU operan dimungkinkan untuk dibahas ulang meskipun telah terdapat persetujuan atas DIM tersebut pada periode sebelumnya. Periode selanjutnya masih diberikan kewenangan untuk membahas kembali DIM yang berasal dari RUU operan tersebut. Hal ini mengikuti dinamika pembahasan yang berkembang pada periode berikutnya dan untuk merespons kebutuhan hukum. Kondisi demikian menunjukkan pula bahwa batasan adanya pembahasan DIM untuk menjadi syarat RUU operan tidak dapat dijadikan sebagai batasan yang baku. o. Bahwa kesepakatan politis tersebut juga tidak dapat diberikan keharusan untuk mencantumkan keterangan “carry over” dalam dokumen Prolegnas karena ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU berhenti pada dimasukkannya kembali RUU dalam prolegnas. Adapun ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan DPR 2/2020 yang menyatakan bahwa, “DPR, Presiden, dan DPD dapat menetapkan rancangan undang-undang operan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Prolegnas prioritas tahunan”, bermakna bahwa pencantuman sebuah RUU dalam Prolegnas sebagai RUU operan bukan bentuk kewajiban. 121 p. Situasi dan dinamika politik setiap proses pembentukan suatu undang-undang memiliki perbedaan, yang keberlangsungan setiap tahapannya tergantung pada kesepakatan politik pembentuk undang- undang. In casu, meskipun RUU a quo pada masa keanggotaan DPR RI sebelumnya belum memasuki tahap pembahasan DIM, namun telah melewati tahap pengajuan RUU a quo sebagai usul inisiatif DPR RI dan selama telah disepakati oleh pembentuk undang-undang terhadap keberlanjutan proses pembentukan UU 3/2025 dari periode sebelumnya yang ditandai dengan adanya Surat Presiden tentang penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo, maka tidak ada mekanisme yang salah dalam pembentukan UU 3/2025. q. Bahwa periode transisi baik di legislatif maupun eksekutif memungkinkan adanya konfigurasi politik yang sama atau berbeda. Ketika legislatif dan eksekutif pada periode lama dan periode baru memiliki visi dan kehendak politik yang sama maka pembahasan RUU yang telah diserahkan dapat dilanjutkan meskipun belum ada pembahasan pada periode sebelumnya. Sebaliknya dimungkinkan pula terjadi ketika legislatif dan eksekutif pada periode lama dan periode baru memiliki visi dan kehendak politik yang berbeda maka pembahasan suatu RUU dimungkinkan untuk tidak dilanjutkan meskipun pada periode sebelumnya telah dilakukan pembahasan. Bahwa kinerja dan operasional kelembagaan negara tidak terputus oleh adanya periodisasi kepemimpinan. Pergantian pimpinan lembaga negara, baik itu lembaga kepresidenan maupun lembaga DPR RI, tidak menghambat pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga tersebut. Bahkan tidak terdapat kekosongan keanggotaan DPR RI berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (4) UU MD3 bahwa, “masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.” Dengan demikian terdapat proses yang berkesinambungan, termasuk proses administrasi atau surat menyurat dari periode lama tetap berlanjut ke yang baru. 122 r. Bahwa mengingat DPR RI dan Presiden sebagai lembaga negara tidak terputus karena periode. Artinya, surat dari DPR RI ke Presiden sebelumnya tidak boleh dianggap tidak ada oleh Presiden berikutnya, demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, Presiden periode berikutnya memiliki kewenangan sebagai kepala pemerintahan untuk menanggapi surat tersebut. Hal ini termasuk untuk merespons draft RUU dan Naskah Akademik yang telah diajukan oleh DPR RI pada periode sebelumnya. s. Dengan adanya perubahan kabinet pemerintahan disertai dengan perubahan nomenklatur kementerian, Presiden perlu melakukan perubahan penunjukan wakil pemerintah yang akan mengikuti pembahasan RUU a quo. Berdasarkan hal tersebut, Presiden mengirim Surat Presiden Nomor R-12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025 yang menunjuk wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo disertai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Pemerintah terhadap RUU a quo (vide Lampiran 32). t. Bahwa dalam Surat Presiden tersebut disebutkan “..., perlu menyampaikan perubahan wakil Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia”. Penggunaan kata “perubahan” menunjukkan bahwa Surat Presiden tersebut berkelindan dengan Surat Presiden sebelumnya, yaitu Surat Presiden Nomor R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU 34/2004. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden bermaksud dan berkomitmen untuk melanjutkan proses pembentukan RUU a quo yang telah dimulai sejak tahun 2024. u. Maksud dan komitmen Presiden tersebut disambut oleh DPR RI dengan membicarakannya dalam Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dan menyepakati RUU a quo menjadi RUU Prolegnas Prioritas. Hal ini menunjukkan telah adanya kesepakatan politis antara pembentuk 123 undang-undang untuk melanjutkan proses pembentukan RUU a quo yang telah dimulai pada masa keanggotaan DPR RI sebelumnya. v. Keputusan untuk melanjutkan proses pembentukan UU a quo yang telah dimulai pada periode sebelumnya merupakan upaya DPR RI untuk menjaga kesinambungan politik hukum antar periode keanggotaan DPR RI dan menghindari adanya dinamika yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Bahwa tidak terdapat ketentuan baik dalam UU Pembentukan PUU maupun dalam Peraturan DPR 2/2020 yang melarang pembahasan RUU menggunakan draft RUU dan NA yang telah disusun pada periode keanggotaan DPR RI sebelumnya. Adapun jika terdapat perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan undang-undang yang telah disahkan tidak menyebabkan proses pembentukan undang-undang tersebut inkonstitusional. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 73/PUU- XII/2014 paragraf [3.23] hlm. 211, yaitu: “Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional.” w. Bahwa pada dasarnya melanjutkan pembahasan RUU antar periode merupakan jawaban untuk menghindari inefisiensi sumber daya negara akibat dari pembentukan undang-undang yang tidak dilanjutkan karena terjadinya pergantian masa keanggotaan DPR RI. Dengan melanjutkan pembahasan suatu RUU, maka sumber daya yang telah digunakan pada masa keanggotaan sebelumnya tidak sia- sia karena tidak lagi mengulang proses pembentukan undang- undang sedari awal. 124 x. Undang-undang merupakan dokumen politico-legal sehingga pembentukannya sangat tergantung pada proses politik yang dinamis dan tidak mudah diprediksi. Hal tersebut yang menempatkan kesepakatan sebagai syarat untuk dilanjutkannya pembahasan RUU karena mekanisme politik yang ada merupakan penentu apakah dapat meneruskan pembentukan undang-undang yang telah dimulai pada periode keanggotaan DPR RI sebelumnya. 4. Bahwa terkait dengan pemenuhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada UU a quo, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. Bahwa untuk menguji kesesuaian undang-undang a quo dengan asas kejelasan tujuan haruslah dilihat dari keseluruhan norma dalam undang-undang a quo, sehingga pengujian terhadap hal tersebut bukanlah termasuk dalam pengujian formil melainkan pengujian materiil. Terkait dengan asas kejelasan tujuan, bahwa telah jelas disampaikan oleh MK dalam Putusan Nomor 79/UU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di Penjelasan Umum, maka undang-undang tersebut telah memenuhi asas kejelasan tujuan. Pertimbangan hukum tersebut diuraikan dalam paragraf [3.15.4], halaman 366: “...dengan demikian sesungguhnya dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang- undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan, terlepas bahwa norma undang-undang tersebut apakah menyimpangi tujuan penyusunan undang- undang dan dikhawatirkan akan merugikan hak konstitusional warga negara tersebut terhadap hal demikian haruslah dipertimbangkan oleh Mahkamah melalui pengujian materiil suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi bukan melalui pengujian formil”; 125 Bahwa maksud dan tujuan penyusunan UU 3/2025 telah jelas tercantum dalam Penjelasan Umum sebagaimana diuraikan sebagai berikut: Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi, kementerian / lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI perlu dilakukan peninjauan terhadap batas usia pensiun Prajurit yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI. b. Terkait dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, terlebih dahulu DPR RI menyampaikan bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 5 huruf c UU Pembentukan PUU, “yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.” Bahwa materi muatan UU a quo pada pokoknya mengatur tentang kedudukan TNI, tugas TNI, penempatan prajurit pada kementerian/lembaga, dan usia masa dinas keprajuritan TNI. Materi tersebut diatur dengan undang-undang telah konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.” Selain itu dengan berdasarkan pada 126 ketentuan Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945 bahwa, “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara”, maka terdapat kekuasaan Presiden terhadap TNI, yang meliputi aspek merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelensdaad), melakukan pengurusan (bestuurdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad) melalui pembentukan UU 3/2025. c. Terkait dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, DPR RI merujuk pada pertimbangan hukum MK dalam Putusan 79/UU- XVII/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang harus dilihat bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut, [3.15.4] d) berkenaan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, menurut Mahkamah walaupun menurut para Pemohon UU 19/2019 tidak dibutuhkan saat ini, namun hal tersebut tidak semata hanya dilihat dari sudut pandang KPK saja tetapi harus juga dilihat dari tujuan dibentuknya undang-undang itu sendiri bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar besarnya rakyat Indonesia yang tentu tidak dapat memuaskan semua pihak. Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf e UU P3, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar- benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seirama dengan Penjelasan Pasal 5 huruf e UU P3 bagian konsiderans dan Penjelasan Umum UU 19/2019 juga telah mengakomodir asas kedayagunaan dan kehasilgunaan tersebut, sangatlah mustahil konsiderans bagian menimbang sebagai dasar filosofis dan sosiologis serta bagian Penjelasan Umum sebagai latar belakang pembentukan mengabaikan asas ini, terlebih lagi lahirnya undang-undang sebagai produk hukum yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat; (halaman 367). Bahwa pembentukan UU a quo merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan negara sebagaimana adanya urgensi untuk melakukan perubahan UU 34/2004 dengan perkembangan kondisi geopolitik serta adanya perubahan paradigma TNI mengenai peran TNI sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang 127 profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. d. RUU a quo menjadi prioritas dan mendesak karena menambah cakupan tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) dalam Pasal 7 UU a quo, yaitu membantu upaya pemerintah menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Sejalan dengan urgensi ini jika konflik militer di Selat Taiwan terjadi, maka pemerintah wajib untuk mengevakuasi warga negara tersebut dari Taiwan, yang berjarak sekitar 2.500 kilometer dari wilayah NKRI. Hal ini akan menimbulkan kerumitan tersendiri. RUU a quo berupaya mengantisipasi dinamika keamanan kawasan dengan paradigma baru peran TNI, sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang direvisi tentang perlindungan WNI di luar negeri akan menjadi landasan rencana strategis militer untuk mencapai tujuan ini. Tujuan utama dari perlindungan kepentingan Indonesia tentu saja adalah menjamin keamanan kawasan, termasuk dalam konteks konflik Taiwan. Jika upaya ini gagal, maka tujuan kedua harus ditempuh, yakni evakuasi warga negara Indonesia dari daerah yang terdampak. Sekali lagi, bahwa dengan perubahan UU 34/2004 maka postur pertahanan dan strategi militer dalam membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri menjadi mendesak untuk direalisasikan. 5. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU a quo telah melanggar asas keterbukaan, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU Pembentukan PUU telah jelas menyatakan bahwa masyarakat yang berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahap pembentukan undang-undang adalah orang perseorangan atau kelompok orang 128 yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo. Adapun frasa “kelompok orang” diartikan sebagai kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. Hal ini telah sejalan pula dengan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan sebagai berikut: [3.17.8] .... Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Bahwa pelibatan masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo juga merujuk pada pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 58/PUU-XX/2022 yang dikutip sebagai berikut: [3.17.3] … Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, pada tataran yang ideal, semua pihak yang berkaitan dengan undang-undang yang akan dibentuk, didengarkan pendapatnya oleh pembentuk undang-undang. Namun secara teknis prosedural, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan secara maksimal dan justru menyebabkan proses pembentukannya menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, berkaitan dengan siapa saja pihak yang dapat didengar masukannya dalam proses pembentukan undang- undang, ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU 12/2011 telah membatasi hanya kepada orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 12/2011 menentukan yang termasuk dalam kelompok orang, antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. … (hlm. 169). 129 b. Bahwa sejak adanya putusan MK 62/PUU-XIX/2021 telah dimulai beberapa rangkaian kegiatan diskusi terkait dengan perubahan UU 34/2004 baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun akademisi dan pemerhati masalah TNI. c. Pada tahap perencanaan, DPR RI menerima masukan dari pemangku kepentingan untuk memasukkan agenda perubahan atas UU 34/2004 dalam daftar Prolegnas Prioritas, antara lain: 1) Dalam kegiatan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 (vide Lampiran 3) pada tanggal 9-11 September 2021, perwakilan dari Darem 161 memberikan masukan bahwa “dengan 22 kabupaten/kota maka penting ada prioritas RUU yang terkait dengan pengembangan TNI terutama dalam pembinaan teritorial dengan perspektif the new tourism dan penjagaan wilayah perbatasan”. 2) Dalam kegiatan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 4) pada tanggal 8-10 Februari 2022, terdapat masukan dari Bapak Hendra selaku perwakilan TNI di Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanya mengapa RUU TNI tidak masuk dalam Prioritas Tahunan 2022, karena harapannya masa usia pensiun TNI juga bisa dinaikkan, dari Perwira 58 tahun menjadi 60 tahun dan Tamtama 53 tahun menjadi 58 tahun. d. Pada tahap penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004, DPR RI melalui Badan Keahlian telah mengadakan berbagai kegiatan diskusi mulai tanggal 13 April 2022 sampai dengan 9 Juni 2022 (vide Lampiran 17 – Lampiran 22) dengan melibatkan: 1) Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia); 130 2) Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum (Kepala Babinkum TNI); 3) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia; 4) Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si.; 5) Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H (Sekretaris BAIS TNI); dan 6) Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia). e. Selanjutnya pada tahap pembahasan, DPR RI telah mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk memenuhi hak masyarakat untuk memberikan masukan terhadap pembentukan RUU a quo. Rapat tersebut dilakukan dalam tiga kali kesempatan, yaitu pada tanggal 3 Maret 2025, 4 Maret 2025, dan 10 Maret 2025 (vide Lampiran 40, Lampiran 44, dan Lampiran 46) dengan melibatkan: 1) Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum; 2) Indonesia Centre for Democracy Diplomacy and Defence; 3) Centre for Geopolitics Risk Assessment; 4) Ketua Badan Pengurus Setara Institut; 5) Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative; dan 6) Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. f. Selain itu pada tanggal 18 Maret 2025 Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI mengundang audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan acara mendengarkan/mendapatkan masukan terkait RUU a quo (vide Lampiran 54) yang informasinya dapat ditemukan dari tautan berikut: 1) https://www.antaranews.com/berita/4718909/dpr-terima-koalisi- masyarakat-sipil-untuk-beri-masukan-soal-ruu- tni#google_vignette 2) https://emedia.dpr.go.id/2025/03/19/dasco-dan-komisi-i-terima- koalisi-masyarakat-sipil-bahas-ruu-tni/ 131 3) https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/54766/t/Puan%3A+DPR+Ter buka+Terima+Masukan+Bahas+RUU+TNI 4) https://www.youtube.com/watch?v=HSjvP0uuWNw 5) https://www.youtube.com/watch?v=0vWZu9IdUyA g. Selain diselenggarakannya rapat dengar pendapat umum untuk menyerap dan mendengarkan aspirasi masyarakat, DPR RI menyampaikan juga bahwa telah dipenuhinya aspek keterbukaan pada tiap tahap pembentukan UU a quo, sebagai berikut: 1) Tahap Perencanaan a) Dalam rangka sosialisasi Prolegnas, Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke beberapa provinsi dan dokumen laporan kegiatan tersebut telah diunggah pada website DPR RI (vide https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat- kelengkapan-dewan/14/kunjungan-kerja) dan laporan per kegiatan dapat diunduh pada pranala berikut: (1) Kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 pada pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-12- 30c340515e1a535343c3b47dc88b6642.pdf. (2) Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 pada pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-12- bcde9d17fcb59721f9d65e3d9065a479.pdf b) Dalam rangka penyusunan Prolegnas 2025-2029, Badan Legislasi DPR RI telah melakukan serangkaian kegiatan untuk menyerap aspirasi publik yang disiarkan secara langsung dalam platform Youtube, yaitu: (1) RDPU dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesian Parliamentary Center 132 (IPC) dan Komnas Perempuan pada tanggal Selasa 29 Oktober 2024 (vide Lampiran 2) dan disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=9-m3APNW5LE. (2) RDPU dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Pemilu (Perludem), dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tanggal 30 Oktober 2024 dan disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=ITpwRUp2Zr8. (3) RDPU dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) pada tanggal 4 November 2024 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=iZSpJ6Cml7o. (4) RDPU dengan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Yayasan Jaan Domestic Indonesia, Indonesian Network of Occupational Safety and Health Professionals (INOSHPRO), dan Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) pada tanggal Senin 11 November 2024 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=49UZO27tHu8. c) Selain mengadakan RDPU, Badan Legislasi DPR RI juga melakukan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka penyerapan aspirasi untuk penyusunan Prolegnas dengan ke beberapa provinsi dan dokumen laporan kegiatan tersebut telah diunggah pada website DPR RI (vide https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat-kelengkapan- dewan/14/kunjungan-kerja). d) Pencantuman RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dalam Prolegnas dapat terlihat dari dokumen Prolegnas yang 133 telah diunggah dalam website DPR RI (vide https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat-kelengkapan- dewan/14/evaluasi-prolegnas) dan dokumen Prolegnas tiap tahunnya dapat diunduh sebagai berikut: (1) Prolegnas Tahun 2020–2024 dalam pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-68- 45c0749ba8e010c8b22c3e5a7245d0c3.pdf (2) Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dalam pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-68- a35f4ebae092759896234e3afc2fe8c6.pdf (3) Prolegnas Tahun 2020–2024 Perubahan Keenam dalam pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG- SK-PROLEGNAS-RUU-PRIORITAS-PERUBAHAN- 2023-DAN-PROLEGNAS-PERUBAHAN-KEENAM- TAHUN-2020-2024-1697446237.pdf (4) Prolegnas Tahun 2025-2029 pada pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-SK- PROLEGNAS-RUU-PRIORITAS-TAHUN-2025- PROLEGNAS-RUU-TAHUN-2025-2029- 1744787824.pdf (5) Perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 pada pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-52- 41d15a890e07d82abf3079ec50214629.pdf. 2) Tahap Penyusunan a) Sebelum disusun dan dibahas oleh Badan Legislasi, NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 disiapkan oleh Badan Keahlian. Dalam penyusunan tersebut Badan Keahlian melakukan: (1) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia) pada 13 April 2022. 134 (2) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum (Kepala Babinkum TNI) pada 20 April 2022. (3) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada 2 Juni 2022. (4) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si pada 3 Juni 2022. (5) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Laksamana Muda TNI Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H (Sekretaris BAIS TNI) pada 7 Juni 2022. (6) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) pada 9 Juni 2022. b) Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap penyusunan RUU a quo pada tanggal 22 Mei 2024 dilakukan secara terbuka untuk umum (vide Lampiran 25). c) Naskah Akademik dan RUU a quo telah dipublikasikan oleh Badan Legislasi DPR RI yang dapat diakses pada laman berikut: https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi- legislasi/prolegnas-periodik/detail/364. d) Bahwa keterbukaan akses masyarakat terhadap draft RUU dan Naskah Akademik tersebut telah terbukti dengan adanya Policy Brief yang disusun oleh Indonesia Strategic & Defence Studies (ISDS) dengan judul “Revisi UU TNI Perlu Orientasi Jangka Panjang” pada bulan Maret 2025. Dalam dokumen tersebut ISDS menyatakan bahwa, “ISDS mengapresiasi Komisi I yang menghapus kalimat “serta 135 Kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden” di Pasal 47 yang sebelumnya tercantum dalam draft dari Baleg DPR RI.” (vide https://www.isds.co.id/wp- content/uploads/2025/03/Policy-Brief-ISDS-tentang-Revisi- UU-TNI.pdf). Adanya analisis tersebut menunjukkan bahwa ISDS dapat mengakses draft RUU dari Badan Legislasi DPR RI. e) Bahwa pada tanggal 3 Maret 2025, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengirim surat kepada Pimpinan DPR RI c.q. Ketua Komisi I DPR RI dengan Nomor: 01/SK-KontraS/III/2025 perihal Penolakan Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide Lampiran 41). Dalam surat tersebut KontraS pada pokoknya menyampaikan penolakan terhadap dua pasal dalam RUU Perubahan Atas UU 34/2004 berdasarkan draft RUU yang dapat diakses oleh publik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keterbukaan akses publik terhadap draft RUU a quo. f) Rapat Paripurna untuk menyetujui RUU a quo sebagai usul inisiatif DPR pada tanggal 28 Mei 2024 telah disiarkan secara langsung dan masih dapat diakses melalui laman https://www.youtube.com/watch?v=9CztAQ57C8A. Pada tahap penyusunan ini, keterbukaan dan partisipasi masyarakat juga perlu dilihat dari aktivitas dan kegiatan Pemerintah dalam rangka mendapatkan masukan masyarakat guna penyusunan DIM RUU a quo. 3) Tahap Pembahasan a) RDPU dengan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum), Sdr. Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), dan Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) pada tanggal 3 Maret 2025 136 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=5geElJxYtas. b) RDPU dengan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) pada tanggal 4 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=jynZEBKhSbk. c) RDPU dengan PEPABRI tanggal 10 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=H7SHe3QrFbI. d) Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) pada tanggal 13 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=BiSZtgVtsAU. e) Rapat kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 11 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=Lg_cVwWNEGE. f) Rapat Panitia Kerja RUU a quo dalam rangka pembahasan RUU a quo yang dilakukan secara terbuka untuk umum pada tanggal 14 – 15 Maret 2025. Ketua Komisi I DPR RI sebagai ketua rapat membuka rapat dan menyatakan bahwa rapat terbuka untuk umum (vide Lampiran 49, hlm. 3) yang dikutip sebagai berikut: KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Ibu-Bapak, oleh karenanya ini berdasarkan informasi dari Sekretariat, oleh karenanya sesuai tata tertib, kuorum telah terpenuhi, oleh karenanya saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mohon, Kesekretariatan, walaupun terbuka, pintunya ditutup aja biar enggak berisik dan yang masuk tuh ya yang benar-benar memang kalau mau perlu masuk. Berdasarkan kutipan risalah rapat tersebut, jelas terlihat bahwa tidak ada niatan dari pembentuk undang-undang 137 untuk membahas RUU a quo secara tertutup dan diam-diam. Bahwa di lokasi diselenggarakannya Rapat Panja tersebut terdapat sejumlah jurnalis yang telah menunggu selesainya rapat untuk menerima penjelasan dari DPR RI terkait hasil pembahasan dalam rapat. Artinya, Rapat Panja tersebut tidak dilakukan secara diam-diam dan telah diketahui oleh masyarakat. g) Rapat kerja pembicaraan tingkat I tanggal 18 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=HFAON3GJq5c. h) Rapat Paripurna pembicaraan tingkat II tanggal 20 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=_GvYY_RkIws. 6. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan pembentukan UU a quo tidak memenuhi prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum MK dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, pelaksanaan meaningful participation dalam proses pembentukan undang-undang didasarkan atas 3 (tiga) unsur, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut, MK juga menegaskan pelaksanaan prinsip meaningful participation utamanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. b. Bahwa prinsip meaningful participation juga telah diadopsi dalam UU Pembentukan PUU. Terkait dengan hak untuk didengarkan, berdasarkan Pasal 96 UU Pembentukan PUU masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap 138 tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, masukan dari masyarakat tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan undang-undang. Lebih lanjut, pembentuk undang-undang dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat tersebut. c. Terkait dengan pemenuhan right to be heard dalam pembentukan RUU a quo, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) DPR RI kembali menyampaikan bahwa ruang penyampaian masukan dari masyarakat telah dibuka mulai dari penyusunan Prolegnas sebagai tahap perencanaan pembentukan RUU a quo. Pada Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024, dalam kegiatan kunjungan kerja dalam rangka sosialisasi Prolegnas pada tahun 2021 dan 2022, Badan Legislasi DPR RI telah menerima masukan dari masyarakat untuk memasukkan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dalam Prolegnas Prioritas tahunan. 2) Selain itu pada Periode Keanggotaan DPR RI 2024-2029, setidaknya DPR RI telah melakukan enam kali RDPU dengan berbagai kelompok masyarakat dan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025. 3) Pada tahap penyusunan NA dan RUU yang sebelumnya disiapkan oleh Badan Keahlian, telah dilakukan berbagai kegiatan diskusi dengan akademisi, praktisi, dan pakar pertahanan untuk menyerap aspirasi dan masukan terhadap NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004. Kemudian DPR RI telah memasukkan dokumen RUU a quo dan Naskah Akademik dalam website (https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi- legislasi/prolegnas-periodik/detail/364) yang terdapat kolom “Partisipasi” dan masyarakat dapat mengirim feedback melalui alamat email ke set_baleg@dpr.go.id. 139 4) Pada tahap pembahasan, DPR RI telah melakukan RDPU dengan berbagai pakar, lembaga swadaya masyarakat, dan purnawirawan TNI untuk menyerap aspirasi dan masukan terkait materi muatan RUU a quo. Terdapat tiga kali RDPU yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2025, 4 Maret 2025, dan 10 Maret 2025 dengan melibatkan: a) Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum; b) Indonesia Centre for Democracy Diplomacy and Defence; c) Centre for Geopolitics Risk Assessment; d) Ketua Badan Pengurus Setara Institut; e) Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative; dan f) Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 5) Kemudian pada tanggal 18 Maret 2025 Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI mengundang audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan acara mendengarkan/mendapatkan masukan terkait RUU a quo. Dalam forum tersebut pada pokoknya masyarakat menyampaikan bahwa peran dan tugas TNI tetap berada di jalur pertahanan dan dalam kontrol supremasi sipil serta harus mencegah kembalinya dwifungsi militer dalam RUU a quo. Kegiatan ini telah diberitakan dalam berbagai media, antara lain: 1) https://news.detik.com/berita/d-7829173/koalisi-sipil-bertemu- dasco-dkk-bahas-ruu-tni-kami-setuju-cegah-dwifungsi 2) https://www.youtube.com/watch?v=FUt57CPZtvM 3) https://www.youtube.com/watch?v=0vWZu9IdUyA 6) Bahwa selain telah dibukanya ruang partisipasi oleh pembentuk undang-undang agar masyarakat dapat memberikan masukan dalam proses pembentukan UU a quo, pemenuhan syarat right to be heard berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU Pembentukan PUU, “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan 140 Peraturan Perundang-undangan.” Perlu digarisbawahi bahwa kegiatan untuk memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang merupakan hak masyarakat, oleh karena itu diperlukan peran aktif dari masyarakat untuk memenuhi dan menggunakan hak yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 25/PUU-XX/2022, yaitu: [3.26.3] Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Pemerintah dan DPR telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pakar hukum tata negara, dan kelompok masyarakat adat. Terkait dengan adanya berbagai kegiatan tersebut, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon berupaya untuk melibatkan diri dan/atau terlibat secara pro-aktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan UU 3/2022, yang sebenarnya hal demikian tanpa diminta atau diundang pun para stakeholders tetap dapat bertindak dan bersikap pro-aktif untuk berperan serta sebagai bagian dari upaya mewujudkan partisipasi masyarakat. Menurut Mahkamah, keterlibatan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembentukan undang- undang merupakan suatu keniscayaan dalam upaya mengawal agar undang-undang yang akan dibentuk benar- benar sesuai dengan harapan masyarakat. Terkait dengan keterlibatan secara aktif masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang seringkali pembebanan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut dalam proses pembentukan undang-undang dibebankan kepada masyarakat yang berpotensi terkena imbas dari pembentukan sebuah undang-undang, padahal seharusnya masyarakat secara keseluruhan justru juga harus mengambil beban tanggung jawab bersama untuk terlibat secara aktif, tanpa terkecuali para Pemohon dalam perkara a quo, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal tersebut bertujuan agar efek negatif yang kemungkinan akan timbul akibat dibentuknya sebuah undang-undang dapat dihindari sehingga undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang telah melewati verifikasi secara menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. 141 d. Terkait dengan pemenuhan right to be considered dalam pembentukan RUU a quo, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) Bahwa dalam Raker Komisi I dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Kesekretariatan Negara sebagai wakil dari Pemerintah pada tanggal 11 Maret 2025, Wakil Ketua Komisi I menyampaikan yang pada pokoknya pembentuk undang-undang mempertimbangkan aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi kalangan internal TNI, bahwa penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga sipil dengan memberlakukan mekanisme pengaturan terbatas. F – P.GOLKAR (DAVE AKBARSHAH FIKARNO LAKSONO): ... Penyesuaian undang-undang TNI menjadi diperlukan, khususnya terkait peran prajurit TNI di kementerian/lembaga. Meski demikian, sejalan dengan adanya kebutuhan nyata di masyarakat untuk mengatur suatu masalah dan merespons terhadap aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi kalangan internal TNI, penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga seyogyanya sejalan dengan prinsip profesionalisme TNI. Saat ini sejumlah perwira TNI menduduki jabatan di berbagai kementerian dan lembaga sipil berpotensi menimbulkan beberapa persoalan yang dan berpotensi mengaburkan garis demarkasi antara fungsi militer dan sipil. Oleh karena itu, penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga sipil dengan pemberlakuan mekanisme pengaturan terbatas menjadi sebuah aspirasi yang patut diperhatikan. Sikap ini sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Kebutuhan, nilai-nilai, serta kebiasaan masyarakat menjadi alasan utama mengapa suatu undang-undang perlu dibuat atau diubah (vide Lampiran 36 hlm. 8). 2) Bahwa salah satu aspirasi dari kalangan internal TNI ialah adanya penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga yang bertugas dalam mengelola perbatasan negara. Aspirasi ini berkaitan dengan materi muatan uraian tugas Angkatan Darat dalam UU a quo. Dalam RUU a quo yang disusun oleh DPR RI pada tahun 2024, kedua usulan tersebut belum terakomodasi baik dalam 142 perubahan Pasal 8 maupun Pasal 47 RUU a quo. Adanya aspirasi ini pertama kali disampaikan oleh Ketua Rapat dalam Rapat Panja RUU a quo tepat sebelum rapat tersebut diskors pada tanggal 14 Maret 2025 untuk dibahas pada rapat berikutnya. KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Masih ada satu tema yang menurut saya kita butuh pengendapan, penempatan prajurit TNI. Kalau kemarin ada 15, tadi ada, minta maaf, mungkin ada susulan tim baru. Saya, kita kan di sini kita semua terbuka, ada permintaan dari Panglima untuk kalau bisa daerah perbatasan. ... Tetapi yang jelas kalau Panglima, tadi Panglima itu juga membuat itu tentu ada pertimbangannya. Daerah perbatasan sih kalau di benak saya sangat perlu. Di sana itu kan di wilayah utama kita, orang masuk, kalau ada tentara, paling enggak rakyat ayem, tenang hatinya (vide Lampiran ... hlm. 100). 3) Usulan itu kemudian dibahas dan disetujui pada Rapat Panja RUU a quo pada tanggal 15 Maret 2025 dengan kutipan risalah pembahasan sebagai berikut: WAKIL MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI (BAMBANG EKO SUHARIYANTO): Mohon izin, Pimpinan. Yang 52 ada perubahan, Pimpinan. Seperti yang kemarin Pimpinan menyampaikan, bahwa ada pesan dari Panglima TNI yang kemarin saya bacakan, Pimpinan. KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Ya, silakan. WAKIL MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI (BAMBANG EKO SUHARIYANTO): Ya di DIM Nomor 52, ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “b. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah darat termasuk perbatasan dengan negara lain. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah darat termasuk perbatasan dengan negara lain.” ... KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Berarti Pak Rizki oke dengan draf baru ya? Pak Endi oke? Pak Endi oke? Oke-nya sambil nyender dia, mulai nyender. 143 Ketahanan ada batasnya. Kalau nggak ada kita gedok, kita tidak pakai yang tetap. Ini ada usulan perubahannya seperti yang jalur kanan, kita gedok. Saya baca ulang: “Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah darat, termasuk perbatasan dengan negara lain.” Kita gedok ya? Oh silakan Pak, silakan. F-PKS (DR. H. AHMAD HERYAWAN, LC., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI): Ya, terima kasih Pimpinan. Ikut menguatkan, bukan tidak setuju, ikut menguatkan. Ketika ada kalimat keamanan wilayah darat, termasuk perbatasan darat dengan negara lain, ini akan lebih kuat posisinya, karena yang matra udara dan matra laut juga menggunakan kalimat wilayah darat dan wilayah laut seperti di Pasal 9 nanti ya, huruf b, dan pasal 10 huruf b. Terima kasih. Hanya memperkuat saja Pak. KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Terima kasih. Kita gedok ya, Pak? Kita gedok DIM 52. (RAPAT SETUJU) (KETOK PALU 1 KALI) 4) Dengan disetujuinya usulan tersebut maka terdapat penambahan materi dalam UU a quo terkait tugas Angkatan Darat untuk menjaga perbatasan negara dan penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga yang bertugas dalam mengelola perbatasan negara. Penambahan materi muatan tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini dengan menyandingkannya antara UU 34/2004, RUU Perubahan Atas UU 34/2004, dan UU 3/2025. UU 34/2004 RUU Perubahan Atas UU 34/2004 UU 3/2025 Pasal 8 huruf b Angkatan Darat bertugas: melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain. - Pasal 8 ayat (1) huruf b Angkatan Darat bertugas: melaksanakan tugas TNI dalam menjaga Wilayah pertahanan di darat termasuk perbatasan dengan negara lain. Pasal 47 ayat (2) Pasal 47 ayat (2) Pasal 47 ayat (1) 144 UU 34/2004 RUU Perubahan Atas UU 34/2004 UU 3/2025 Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden. Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/ atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. 5) Terhadap seluruh masukan dari pakar DPR RI merespons langsung dalam forum RDPU bersangkutan dengan melakukan diskusi dan pendalaman materi dengan para pakar sebagaimana terdapat dalam Risalah RDPU dalam Lampiran 40, Lampiran 44, dan Lampiran 46. e. Terkait dengan pemenuhan right to be explained oleh DPR RI terhadap pembentukan RUU a quo, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut: 145 1) Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pembentuk undang-undang a quo telah memenuhi aspek keterbukaan dalam tiap tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan UU a quo. DPR RI telah melakukan berbagai kegiatan yang dilakukan secara terbuka bukan hanya untuk menyerap aspirasi publik melainkan juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait pembentukan UU a quo. 2) Selain terpenuhinya asas keterbukaan, DPR RI juga telah memberikan penjelasan melalui media massa terkait dengan materi pembahasan dalam tiap rapat, antara lain: a) Penjelasan dari Pimpinan Komisi I DPR RI bahwa telah diselenggarakannya rapat penyerapan aspirasi dan pendapat publik dari berbagai pihak terkait pada tanggal 3 dan 4 Maret 2025 (vide https://www.youtube.com/watch?v=NrZZu_VmVb8). b) Hasil penyerapan aspirasi dari PEPABRI pada RDPU tanggal 10 Maret 2025 dijelaskan oleh Anggota Komisi I DPR RI bahwa penempatan anggota TNI dalam kementerian/lembaga harus mengacu pada sistem merit yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga serta menghindari conflict of interest dengan adanya kewajiban untuk pensiun (vide https://www.youtube.com/watch?v=mirKkQoxP2c). c) Setelah Rapat Kerja Komisi I dengan Panglima TNI pada tanggal 13 Maret 2025, Anggota Komisi I DPR RI menjelaskan bahwa telah terdapat kesepakatan dengan Panglima TNI bahwa RUU a quo mengutamakan supremasi sipil dan tidak menghidupkan kembali dwifungsi TNI (vide https://www.youtube.com/watch?v=P1dp7MBM_S0). 3) Wakil Ketua DPR RI dan Pimpinan Komisi I DPR RI melakukan konferensi pers pada tanggal 17 Maret 2025 terkait dengan adanya peredaran draft RUU a quo di masyarakat yang berbeda dengan draft yang menjadi materi dalam rapat-rapat pembahasan Komisi I. Dalam acara yang disiarkan langsung oleh berbagai 146 media nasional, DPR RI menjelaskan bahwa hanya terdapat tiga pasal yang dibahas dalam perubahan UU 34/2004, yaitu Pasal 3, Pasal 47, dan Pasal 53, disertai penjelasan singkat mengenai pertimbangannya. Kemudian DPR RI membagikan draft kepada media agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan akurat mengenai pembentukan RUU a quo (vide https://www.youtube.com/watch?v=rBUcffKha9s dan https://www.youtube.com/watch?v=ExzfzDdTs8g). 4) Terhadap isu yang berkembang di masyarakat terkait anggapan RUU a quo akan mengembalikan dwifungsi TNI, DPR RI telah memberikan penjelasan atau respons terhadap reaksi masyarakat terhadap isu tersebut. Pada tanggal 18 Maret 2025, Wakil Ketua DPR RI melakukan audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan untuk menjelaskan bahwa RUU a quo tetap mengedepankan supremasi sipil dan tidak terdapat pengaturan mengenai dwifungsi TNI di dalamnya. Pemberitaan tersebut dapat dilihat melalui tautan: a) https://news.detik.com/berita/d-7829173/koalisi-sipil-bertemu- dasco-dkk-bahas-ruu-tni-kami-setuju-cegah-dwifungsi b) https://www.youtube.com/watch?v=FUt57CPZtvM c) https://www.youtube.com/watch?v=0vWZu9IdUyA 5) Selain itu sesaat setelah dilakukannya pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU a quo dalam Rapat Paripurna tanggal 20 Maret 2025, Ketua DPR RI memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui kanal pemberitaan TVR Parlemen bahwa UU a quo tetap berlandaskan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia (vide https://www.youtube.com/watch?v=LMNlK3YE1_Y). 6) Bahwa terkait dengan materi muatan UU 3/2025 mengenai penambahan tugas TNI untuk operasi militer selain perang, DPR RI telah menjelaskan perihal tersebut melalui media berikut ini: a) penjelasan oleh Dr. Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi., Psikolog (Anggota Komisi I – F-PAN) dalam https://fraksipan.com/desy- 147 ratnasari-soroti-isu-krusial-dalam-perubahan-uu-tni-usia- prajurit-dan-penempatan-di-birokrasi-sipil/ tanggal 5 Maret 2025; b) penjelasan oleh Abraham Sridjaja, S.H., M.H., C.L.A. (Anggota Komisi I – F-GOLKAR) dalam https://m.jpnn.com/news/abraham-sridjaja-pastikan- perluasan-peran-tni-di-jabatan-sipil-tidak-sembarangan tanggal 10 Maret 2025; c) penjelasan oleh Nurul Arifin, M.Si. (Anggota Komisi I – F- PGOLKAR) dalam https://emedia.dpr.go.id/2025/03/17/nurul- arifin-perubahan-uu-agar-tni-tetap-relevan-dengan- perubahan-zaman/ tanggal 17 Maret 2025; d) penjelasan oleh Dr. H. Hasanuddin, S.E., M.M. (Anggota Komisi I – F-PDIP) dalam https://www.tempo.co/politik/keterlibatan-tentara-dalam- operasi-militer-selain-perang-di-revisi-uu-tni-1221480 tanggal 20 Maret 2025; e) penjelasan oleh Dr. (H.C) Puan Maharani (Ketua DPR RI – F- PDIP) dalam https://emedia.dpr.go.id/2025/03/21/revisi-uu-tni- sudah-sesuai-mekanisme-kedepankan-supremasi-sipil/ tanggal 20 Maret 2025; f) penjelasan oleh Drs. Utut Adianto (Ketua Komisi I – F-PDIP) dalam https://nasional.sindonews.com/read/1545261/12/daftar- 16-tugas-tni-dalam-operasi-militer-selain-perang-1742446993 tanggal 20 Maret 2025; g) penjelasan oleh G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi I – F-PGERINDRA) dalam https://nasional.sindonews.com/read/1545261/12/daftar-16- tugas-tni-dalam-operasi-militer-selain-perang-1742446993/5 tanggal 20 Maret 2025. 7) Bahwa terkait dengan materi muatan UU 3/2025 mengenai penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil telah dijelaskan oleh DPR RI dalam berbagai media berikut ini: 148 a) penjelasan oleh Mardani Ali Sera (F-PKS) selaku Anggota Baleg DPR RI periode 2019-2024 pada tanggal 28 Mei 2024 dalam media https://www.rri.co.id/nasional/719787/ruu-tni- dan-polri-didorong-tingkatkan-profesionalisme; b) penjelasan oleh Supratman Andi Agtas (F-P GERINDRA) selaku Ketua Baleg DPR RI periode 2019-2024 pada tanggal 29 Mei 2024 sebagaimana terdapat dalam beberapa media berikut:  https://news.detik.com/berita/d-7364185/ketua-baleg-dpr- tegaskan-ruu-tni-tak-kembalikan-dwifungsi;  https://www.rri.co.id/nasional/722730/dpr-pastikan-ruu-tni- tidak-kembalikan-dwifungsi-tni;  https://www.tempo.co/hukum/tni-aktif-bisa-isi-jabatan-di- kementerian-ketua-baleg-dpr-sesuai-kebutuhan-presiden- 54356; c) penjelasan oleh TB Hasanuddin (F-PDIP) tanggal 18 Maret 2025 dalam https://www.youtube.com/watch?v=4zapHcFlc0A. 8) Kemudian terkait dengan materi muatan UU 3/2025 perihal perubahan usia pensiun prajurit TNI telah dijelaskan oleh DPR RI dalam berbagai media berikut ini: a) Berita bisnis.com – Komisi I DPR Soal Wacana Revisi Usia Pensiun (5 Maret 2025) https://kabar24.bisnis.com/read/20250309/15/1859524/komisi -i-dpr-soal-wacana-revisi-usia-pensiun-tni Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan (Wakil Ketua Komisi I – F-PKS): Jadi, TNI saya kira harus ada penyesuaian. Minimal, penyesuaian dengan angka rata-rata, di usia 58 atau 60 tahun. Saya kira sebagaimana di lembaga-lembaga lainnya, itu wajar untuk usia TNI. 149 b) Berita Tribun News – Okta Kumala Dewi Dukung Arahan Presiden Prabowo Tentang Pensiun Prajurit TNI (12 Maret 2025) https://www.tribunnews.com/nasional/2025/03/12/okta- kumala-dewi-dukung-arahan-presiden-prabowo-tentang- pensiun-dini-prajurit-tni Okta Kumala Dewi, S.E., M.Ak. (Anggota Komisi I – F-PAN): Pernyataan Presiden Prabowo mengenai pensiun dini bagi prajurit yang ditempatkan di kementerian atau lembaga sangat kami hargai. Ini adalah langkah yang sangat baik untuk menjaga keseimbangan dan hubungan yang harmonis antara dunia sipil dan militer. Kita perlu memastikan bahwa prajurit TNI tetap fokus pada tugas pokoknya dan tidak teralihkan dari tanggung jawab utama mereka di institusi militer. c) Berita Antara: Bintang 4 Bisa Pensiun Maksimal 65 Tahun di RUU TNI (17 Maret 2025) https://www.antaranews.com/berita/4716621/anggota-dpr- bintang-4-bisa-pensiun-maksimal-65-tahun-di-ruu-tni TB Hasanuddin (Anggota Komisi I – F-PDIP): Jadi maksimum hanya 65 tahun selesai, iya sudah diketok. Sehingga dia dibutuhkan, tidak perlu mencari perwira tinggi atau Panglima TNI yang baru, ya sudah diperpanjang, jadi begitu. 9) Selanjutnya pembahasan terhadap masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan yang telah diterima oleh DPR RI terhadap ketiga materi perubahan UU 34/2004 tersebut dan penjelasan DPR RI kepada masyarakat akan disampaikan secara lebih lengkap dalam Lampiran 60. Berdasarkan uraian di atas yang dapat dilihat dari tayangan video maupun dokumen yang DPR RI lampirkan, telah jelas tergambar bahwa pembentuk undang-undang telah membuka ruang partisipasi publik secara 150 luas dan bermakna dalam rangka memenuhi hak publik untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan mengenai pembentukan UU a quo. 7. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa penyusunan dan pembahasan UU a quo dilaksanakan dalam waktu yang singkat, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa tahapan dan mekanisme pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan PUU, Peraturan DPR 1/2020, dan Peraturan DPR 2/2020 tidak mengenal adanya terminologi fast track legislation. Bahwa proses pembentukan undang-undang yang konstitusional bukan diukur berdasarkan jangka waktu penyelesaian undang-undang tersebut. Proses pembentukan undang-undang harus mengikuti kaidah proses pembentukan undang-undang sebagaimana yang diatur di dalam UU Pembentukan PUU, Peraturan DPR 1/2020, dan Peraturan DPR 2/2020 yang meliputi proses/tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Semua proses/tahapan tersebut harus terpenuhi dan dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang tanpa adanya ketentuan mengenai alokasi waktu yang wajar dalam pembentukannya. b. Pencantuman RUU a quo telah masuk ke dalam Prolegnas sejak tahun 2024 dan kemudian proses penyusunannya telah dilakukan oleh DPR RI sebagai lembaga pengusul RUU a quo. Setelah diputuskan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 28 Mei 2024, Pimpinan DPR mengirimkan draft RUU dan Naskah Akademik kepada Presiden untuk kemudian dirumuskan daftar inventarisasi masalah terhadap RUU a quo. Selanjutnya RUU dibahas bersama oleh DPR RI dan Pemerintah, disahkan dalam Rapat Pembahasan Tingkat II, dan telah diundangkan, sebagaimana telah diuraikan dalam kronologis di atas. Dengan demikian maka seluruh proses/tahapan pembentukan undang-undang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. 151 c. Selanjutnya DPR RI mengutip pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu penyelesaian suatu rancangan undang-undang. [3.15.3] … Sedangkan terkait dengan lama atau tidaknya waktu yang diperlukan dalam pembentukan suatu perundang-undangan, hal tersebut sangatlah berkaitan erat dengan substansi dari suatu RUU tersebut. Dalam hal ini tentu tidak dapat dipersamakan tingkat kesulitan untuk semua rancangan undang-undang terutama untuk mengharmonisasi antara RUU yang satu dengan yang lain, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan waktu dalam melakukan harmonisasi undang-undang dan lama atau tidaknya proses harmonisasi tidak berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mensinyalir adanya penyelundupan dalam proses pembuatan RUU untuk disetujui. Terlebih lagi proses pengusulan perubahan UU KPK telah dilakukan jauh sebelum Prolegnas Tahun 2015-2019. Apalagi, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu berapa lama suatu RUU harus diselesaikan. (vide Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019 halaman 364) Begitu pula dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, yang pada pertimbangan hukum [paragraf 3.27] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: "..., menurut Mahkamah proses pembentukan suatu undang-undang tidak tergantung dari berapa lama atau cepat dan lambatnya pembahasan, namun proses pembentukan undang-undang wajib mengikuti kaidah proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 dan perubahannya, yang meliputi proses dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Menurut Mahkamah, sepanjang semua proses dalam tahapan tersebut telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan sungguh- sungguh dan penuh kehati-hatian oleh pembentuk undang- undang dengan berpatokan kepada asas: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan [vide Pasal 5 UU 12/2011], maka terkait dengan waktu penyelesaian dan pembahasan yang terkesan seperti cepat atau fast track legislation merupakan bagian 152 dari upaya pembentuk undang-undang untuk menyelesaikan undang-undang pada umumnya,.." Berdasarkan uraian tersebut maka dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa proses pembentukan UU a quo dilakukan dalam waktu yang singkat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan proses pembentukan UU a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 8. Bahwa terkait dengan penyelenggaraan rapat pembahasan RUU a quo yang dilaksanakan di luar gedung, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa pelaksanaan rapat panja RUU a quo yang berlangsung pada 14-17 Maret 2025 telah sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 254 ayat (3) Peraturan DPR 1/2020 yang mengatur bahwa, Pasal 254 ayat (3) Peraturan DPR 1/2020 Semua jenis rapat DPR dilakukan di gedung DPR, kecuali ditentukan lain, rapat dapat dilakukan di luar gedung DPR atas persetujuan Pimpinan DPR. Dalam hal ini, pelaksanaan rapat Panja di luar gedung DPR RI tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut. Rapat di luar gedung DPR RI juga memungkinkan dilakukannya pembahasan yang efektif karena dilakukan secara maraton dalam beberapa sesi rapat dari pagi hingga malam hari dan tidak terganggu kegiatan atau tugas yang lain. Agenda rapat panja tersebut didasarkan adanya kesepakatan rapat kerja antara Komisi I dengan Pemerintah pada tanggal 11 Maret 2025. Dengan demikian, pelaksanaan rapat di luar kompleks parlemen bukan merupakan pelanggaran. b. Bahwa DPR RI juga tetap memperhatikan transparansi dan keterbukaan selama rapat panja berlangsung. Hal ini dapat dilihat dari adanya peliputan media nasional terhadap kegiatan rapat tersebut, termasuk pemberitaan yang disampaikan oleh CNN Indonesia pada tanggal 16 Maret 2025 yang menginformasikan penjelasan Pimpinan Komisi I DPR dan anggota panja mengenai materi pembahasan RUU a quo 153 (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250316013413-32- 1209286/rapat-ruu-tni-di-hotel-panja-dpr-bahas-tiga-klaster-utama). Oleh karena itu, masyarakat pun tetap mendapatkan akses informasi atas proses legislasi yang sedang berlangsung. 9. Para Pemohon mendalilkan bahwa Naskah Akademik RUU a quo yang tersebar di kalangan masyarakat tidak sesuai dengan metode penyusunan Naskah Akademik berdasarkan UU Pembentukan PUU. Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan bahwa: a. Di dalam Lampiran I huruf D UU Pembentukan PUU disebutkan bahwa penyusunan Naskah Akademik dilakukan dengan menggunakan basis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Oleh karena itu, salah satu metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah penelitian hukum dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Hal tersebut sesuai dengan Pertimbangan Hukum MK di dalam Putusan Nomor 130/PUU-XXI/2023 Paragraf [3.21] sebagai berikut: “Sedangkan pada Lampiran I huruf D UU 12/2011 disebutkan bahwa salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyusun naskah akademik salah satunya adalah metode yuridis normatif (selain metode yuridis empiris) dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.” b. Di dalam Naskah Akademik RUU a quo di dalam BAB I huruf D mengenai Metode Penyusunan Naskah Akademik, bahwa penyusunan Naskah Akademik RUU a quo dilakukan dengan penelitian yuridis normatif yang mana mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan 154 dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen (vide Lampiran 18 hlm. 12) c. Bahwa Para Pemohon menyatakan penyusunan BAB II huruf B Naskah Akademik RUU a quo tidak menjelaskan mengenai asas- asas yang dimaksud di dalam RUU a quo. Bahwa apabila dicermati, di dalam Naskah Akademik RUU a quo pada BAB II huruf B telah menjabarkan dan menjelaskan mengenai asas-asas yang digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam UU Pembentukan PUU. Bahwa di dalam Naskah Akademik RUU a quo telah menjelaskan mengenai asas apa saja yang digunakan dalam Pembentukan perundang-undangan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 UU Pembentukan PUU, serta materi muatan yang mencerminkan asas-asas sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UU Pembentukan PUU. d. Bahwa Para Pemohon di dalam Alasan Permohonan (Posita) poin 70 telah salah dalam merujuk poin di dalam Naskah Akademik RUU a quo (vide Perbaikan Permohonan hlm. 35). Pada Posita tersebut, Para Pemohon menyebutkan bahwa di dalam Naskah Akademik RUU a quo BAB II huruf D tentang Kajian terhadap prinsip atau asas. Namun, apabila dirujuk di dalam Naskah Akademik RUU a quo, BAB II huruf D mengenai Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam RUU terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara, bukan mengenai Kajian terhadap prinsip atau asas. Sedangkan Kajian terhadap prinsip atau asas merupakan kajian yang tercantum di dalam BAB II huruf B. Oleh karena itu, Para Pemohon salah membangun argumentasi dalam posita Permohonan. IV. Keterangan Tambahan DPR RI Bahwa sehubungan dengan pertanyaan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi, tanggal 23 Juni 2025, yang diajukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, DPR RI memberikan Keterangan Tambahan sebagai berikut: 155 A. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA: 1. Terhadap Pemenuhan Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation) pada Tahap Perencanaan, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024 1) Pada tanggal 9-11 September 2021, Badan Legislasi DPR RI melakukan kegiatan Kunjungan Kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 (vide Lampiran 3). Dalam kegiatan tersebut terdapat masukan dari Darem 161 yang menyatakan “dengan 22 kabupaten/kota maka penting ada prioritas RUU yang terkait dengan pengembangan TNI terutama dalam pembinaan teritorial dengan perspektif the new tourism dan penjagaan wilayah perbatasan”. Laporan dapat diakses melalui pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-12- 30c340515e1a535343c3b47dc88b6642.pdf dengan dokumentasi sebagai berikut: 2) Pada tanggal 8-10 Februari 2022, Badan Legislasi DPR RI melakukan kegiatan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 4). Dalam kegiatan tersebut terdapat masukan dari Bapak Hendra selaku perwakilan TNI di Provinsi Sulawesi 156 Selatan yang bertanya mengenai alasan RUU TNI tidak masuk dalam Prioritas Tahunan 2022, karena harapannya masa usia pensiun TNI juga bisa dinaikkan, dari Perwira 58 tahun menjadi 60 tahun dan Tamtama 53 tahun menjadi 58 tahun. Terhadap masukan tersebut Anggota Baleg DPR RI menanggapinya dengan pernyataan, “RUU TNI juga tentu bisa masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2023, peluang untuk revisi sangat ada bergantung dari konsolidasi rekan-rekan di internal dari Kasad hingga ke Panglima. Agar terkonsolidasi ke Pimpinan dan komunikasikan ke DPR.” Laporan kegiatan tersebut dapat diakses melalui pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-12- bcde9d17fcb59721f9d65e3d9065a479.pdf dengan dokumentasi sebagai berikut: b. Periode Keanggotaan DPR RI 2024-2029 1) Tanggal 29 Oktober 2024 – 15 November 2024: RDPU Baleg DPR RI dengan kelompok masyarakat dan kunjungan kerja dalam rangka penyerapan aspirasi untuk menyusun Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dengan melakukan kegiatan RDPU dengan 157 beberapa kelompok masyarakat (vide Lampiran 6, Lampiran 7, dan Lampiran 8) dan melakukan kunjungan kerja ke beberapa provinsi (vide Lampiran 9 – Lampiran 14). 2) Tanggal 23 – 25 Desember 2024: Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Kalimantan Timur (vide Lampiran 16). Berdasarkan hal tersebut DPR RI telah memenuhi partisipasi bermakna pada tahap perencanaan baik pada saat proses penyusunan prolegnas melalui penyerapan aspirasi dan masukan maupun pada saat prolegnas telah ditetapkan melalui kegiatan sosialisasi. 2. Terhadap Pemenuhan Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation) pada Tahap Penyusunan, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: Dalam rangka penyusunan NA dan RUU Perubahan UU 34/2004 di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI telah dilaksanakan berbagai kegiatan diskusi untuk menyerap masukan dan aspirasi dari para narasumber: 1) Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia) pada tanggal 13 April 2022 (vide Lampiran 17); 158 2) Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum. (Kepala Babinkum TNI) pada tanggal 20 April 2022 (vide Lampiran 18); 3) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada tanggal 2 Juni 2022 (vide Lampiran 19); 4) Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si. pada tanggal 3 Juni 2022 (vide Lampiran 20); 5) Laksamana Muda TNI Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H. (Sekretaris Badan Intelijen Strategis TNI) pada tanggal 7 Juni 2022 (vide Lampiran 21); dan 6) Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) pada tanggal 9 Juni 2022 (vide Lampiran 22). 159 3. Terhadap Pemenuhan Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation) pada Tahap Pembahasan, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Pada tanggal 3 Maret 2025, 4 Maret 2025, dan 10 Maret 2025, DPR RI telah melakukan RDPU dengan berbagai pakar, lembaga swadaya masyarakat, dan purnawirawan TNI untuk menyerap aspirasi dan masukan terkait materi muatan RUU a quo. Terdapat tiga kali RDPU yang dilaksanakan pada dengan melibatkan: a) Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum; https://www.youtube.com/watch?v=5geElJxYtas b) Indonesia Centre for Democracy Diplomacy and Defence; https://www.youtube.com/watch?v=5geElJxYtas c) Centre for Geopolitics Risk Assessment; https://www.youtube.com/watch?v=5geElJxYtas 160 d) Ketua Badan Pengurus Setara Institut; https://www.youtube.com/watch?v=jynZEBKhSbk e) Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative; dan https://www.youtube.com/watch?v=jynZEBKhSbk f) Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. https://www.youtube.com/watch?v=H7SHe3QrFbI 161 b. Pada tanggal 18 Maret 2025, Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI mengundang audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan acara mendengarkan/mendapatkan masukan terkait RUU a quo. Dalam forum tersebut pada pokoknya masyarakat menyampaikan bahwa peran dan tugas TNI tetap berada di jalur pertahanan dan dalam kontrol supremasi sipil serta harus mencegah kembalinya dwifungsi militer dalam RUU a quo. Kegiatan ini telah diberitakan dalam berbagai media, antara lain: a) https://news.detik.com/berita/d-7829173/koalisi-sipil-bertemu- dasco-dkk-bahas-ruu-tni-kami-setuju-cegah-dwifungsi b) https://www.youtube.com/watch?v=FUt57CPZtvM 162 c) https://www.youtube.com/watch?v=0vWZu9IdUyA Dengan demikian, partisipasi bermakna (meaningful participation) sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU- XVIII/2020 dan UU Pembentukan PUU telah dilakukan secara kumulatif dalam semua tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan. 4. Terhadap proses transisi dan kesepakatan antar-periode keanggotaan untuk melanjutkan pembentukan suatu RUU sebagaimana dari periode yang lama ke periode yang baru sebagaimana yang ditanyakan oleh Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA dan Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. a. Bahwa berkaitan dengan proses untuk melanjutkan pembahasan yang menjadi keputusan transisi pembahasan RUU a quo telah disepakati oleh Badan Legislasi dalam Rapat Pleno Badan Legislasi dengan Agenda Pembahasan Tindak Lanjut RUU a quo pada 26 Agustus 2024. Dalam rapat tersebut telah diambil keputusan untuk menunda dan melanjutkan pembahasan RUU a 163 quo dengan alasan mempertimbangkan waktu yang tersisa di masa jabatan DPR RI Periode 2019-2024 (vide Lampiran 31). Penyelenggaraan rapat tersebut dapat dilihat dari tautan berikut ini: 1) https://emedia.dpr.go.id/2024/08/27/baleg-tunda-pembahasan- ruu-tni-polri-hingga-periode-mendatang/ 2) https://www.youtube.com/watch?v=YeKSqWx3g5M 3) https://emedia.dpr.go.id/2024/08/27/pembahasan-revisi-uu-tni- dan-uu-polri-dilanjutkan-dpr-periode-berikutnya/ 164 4) https://www.youtube.com/watch?v=hm9zXj3LAtQ b. Bahwa tanggal 26 Agustus 2024 merupakan waktu menjelang berakhirnya periode keanggotaan DPR RI 2019-2024. Selain itu Badan Legislasi DPR RI tercatat masih memiliki tugas untuk melaksanakan pembahasan beberapa rancangan undang-undang lain yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, di dalam Rapat Pleno Badan Legislasi tersebut telah menunjukkan bahwa politik hukum dari DPR RI terkait dengan pembahasan RUU TNI tersebut adalah untuk dilanjutkan pembahasannya kepada DPR RI pada masa periode keanggotaan selanjutnya. c. Bahwa selanjutnya kesepakatan dalam Rapat Pleno Badan Legislasi pada 26 Agustus 2024 untuk melanjutkan pembahasan RUU a quo telah ditindaklanjuti dalam Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional 165 Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-2 (vide Lampiran 15). d. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2025 Presiden menyampaikan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo (vide Lampiran 32) yang mengubah wakil pemerintah dari yang sebelumnya telah ditunjuk berdasarkan Surat Presiden sebelumnya karena adanya perubahan kabinet pemerintahan disertai dengan perubahan nomenklatur kementerian. e. Selanjutnya berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 untuk memasukkan RUU a quo dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025, maka terdapat perubahan Prolegnas melalui Keputusan DPR RI Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025. Adapun RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dimasukan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 pada urutan ke-2 (vide Lampiran 35). f. Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2025, berdasarkan Surat Pimpinan DPR RI Nomor: B/2663/PW.11.01.02.2025 tanggal 18 Februari 2025, DPR RI menugaskan kepada Komisi I DPR RI untuk Membahas RUU a quo (vide Lampiran 36). g. Kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan RUU a quo dari periode sebelumnya terealisasi dalam Rapat Kerja Komisi I pada tanggal 11 Maret 2025 dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 (vide Lampiran 47). 5. Terkait dengan historis perencanaan pembentukan UU 3/20025 dan perkembangan materi muatannya sebagaimana yang ditanyakan oleh Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA dan Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 166 a. Bahwa pada saat awal keanggotaan DPR RI periode 2019-2024, RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 telah masuk dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 dalam nomor 127 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Pemerintah berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 1). Dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020, RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam nomor 24 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (vide Lampiran 2). Meskipun telah masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020, DPR RI belum melakukan penyusunan NA dan RUU pada tahun tersebut. b. Pada tahun 2022, DPR RI melalui Badan Keahlian telah melakukan berbagai diskusi dengan narasumber dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004. Dalam diskusi tersebut didapatkan berbagai masukan dari para narasumber terkait perubahan materi perubahan UU 34/2004, antara lain ketentuan Pasal 3, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 47, dan Pasal 53 UU 34/2004. c. Dengan adanya Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021, Badan Legislasi DPR RI menindaklanjuti Putusan tersebut dengan menyusun NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 pada tahun 2024. Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari legislative review atas pelaksanaan UU 34/2004 yang kurang adaptif terhadap perkembangan situasi. Di dalam NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dua materi muatan, yaitu perubahan Pasal 47 UU 34/2004 terkait penempatan prajurit pada jabatan sipil dan perubahan Pasal 53 UU 34/2004 terkait batas usia pensiun prajurit. Pertimbangan untuk mengubah Pasal 47 UU 34/2004 (vide Lampiran 28, hlm. 9-10) antara lain: 167 1) aturan batasan usia tidak sinkron dengan aturan batasan usia bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan juga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); 2) faktor usia harapan hidup masyarakat Indonesia saat ini terus bertambah; 3) adanya Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang mengamanatkan pembentuk undang-undang untuk memprioritaskan pembahasan perubahan UU 34/2004 dalam waktu yang tidak terlalu lama karena terdapat perbedaan pada batasan usia pensiunan antara TNI dan Polri. Adapun pertimbangan untuk mengubah Pasal 47 UU 34/2004 (vide Lampiran 28, hlm. 17-18) antara lain: 1) diperlukan dasar hukum yang lebih kuat mengenai penempatan prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga yang selama ini sudah dilakukan atas kebijakan Presiden selaku kepala pemerintahan dan panglima tertinggi; 2) adanya penambahan kebutuhan kementerian/lembaga terhadap sumber daya manusia yang menguasai keahlian di bidang tertentu yang dimiliki oleh prajurit TNI. d. Dalam perkembangannya terdapat banyak kompleksitas tantangan pertahanan negara, seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida seperti terorisme dan perang siber. Kondisi tersebut merupakan sebuah urgensi nasional sehingga membutuhkan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI karena TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat dalam menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. e. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah melakukan penambahan substansi materi perubahan UU 34/2004 yang semula hanya dua pasal kemudian menjadi delapan pasal 168 sebagaimana tercantum dalam DIM yang disampaikan oleh Pemerintah (vide Lampiran 50), yaitu: 1) perubahan Pasal 3 UU 34/2004 tentang kedudukan; 2) perubahan Pasal 7 UU 34/2004 tentang tugas TNI; 3) perubahan Pasal 8 UU 34/2004 tentang tugas TNI AD; 4) perubahan Pasal 9 UU 34/2004 tentang tugas TNI AL; 5) perubahan Pasal 10 UU 34/2004 tentang tugas TNI AU; 6) perubahan Pasal 47 UU 34/2004 tentang penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga; 7) perubahan Pasal 53 UU 34/2004 tentang batas usia pensiun; dan 8) penambahan Pasal II tentang ketentuan peralihan mengenai pengaturan Pasal 53. Penambahan substansi tersebut disampaikan oleh Pemerintah dalam Rapat Kerja tanggal 11 Maret 2025 (vide Lampiran 47) karena RUU yang disampaikan oleh DPR RI diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas terhadap peran TNI pada tugas lain selain perang tanpa melanggar prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Selain itu Panglima TNI juga menyampaikan bahwa RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 usul DPR RI perlu dilakukan penyempurnaan dan pembahasan pasal sebagaimana terlihat dalam Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI tanggal 13 Maret 2025 (vide Lampiran 48): f. Bahwa tanggal 18 Februari 2025 Pimpinan DPR RI telah meminta persetujuan Rapat Paripurna sebagai forum pengambilan 169 keputusan tertinggi dalam struktur kelembagaan DPR RI untuk memasukkan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan menugaskan Komisi I untuk melakukan pembahasan RUU a quo. Berdasarkan persetujuan rapat tersebut maka DPR RI mengeluarkan Keputusan DPR RI Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 yang memasukkan RUU a quo dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025 nomor urut ke-2 (vide Lampiran 35). g. Berdasarkan uraian di atas maka pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi seluruh aspek pada tahap perencanaan, yaitu termasuk dalam kategori Daftar Kumulatif Terbuka akibat adanya Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021, adanya urgensi nasional dalam menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan negara, dan telah dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 nomor urut ke-2 B. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. 1. Terhadap pemenuhan asas kejelasan tujuan dalam pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: Terkait dengan asas kejelasan tujuan, bahwa telah jelas disampaikan oleh MK dalam Putusan Nomor 79/UU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di Penjelasan Umum, maka undang-undang tersebut telah memenuhi asas kejelasan tujuan. Bahwa maksud dan tujuan penyusunan UU 3/2025 telah jelas tercantum dalam Penjelasan Umum UU 3/2025 sebagaimana diuraikan sebagai berikut: Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/ lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI perlu dilakukan peninjauan terhadap 170 batas usia pensiun Prajurit yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI. 2. Terhadap asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf b UU Pembentukan PUU yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang- undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. UUD NRI Tahun 1945 telah menjelaskan bahwa lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden (vide Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945). Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah disusun oleh pejabat pembentuk yang tepat yakni DPR RI dan Presiden. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui disusunnya panitia kerja yang terdiri dari DPR RI dan Pemerintah selaku unsur Presiden. Dalam hal ini Pemerintah diwakili oleh Kementerian Hukum RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Pertahanan RI, dan Kementerian Sekretaris Negara. 3. Terhadap asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa Penjelasan Pasal 5 huruf c UU Pembentukan PUU menerangkan yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Adapun yang dimaksud jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan UU, 171 sedangkan materi muatan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Pembentukan PUU, yang menerangkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan b. Bahwa penyusunan UU 3/2025 telah menerapkan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yang berpedoman dalam Pasal 10 UU Pembentukan PUU, yang mengatur ketentuan bahwa materi muatan undang-undang berisi: 1) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang- Undang; 3) pengesahan perjanjian internasional tertentu; 4) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau 5) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU Pembentukan PUU tersebut, salah satu materi muatan yang diatur di dalam UU 3/2025 merupakan bentuk tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang pada intinya menyampaikan bahwa demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. d. Bahwa UU 3/2025 juga mengatur materi muatan lainnya sebagai bentuk atas pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum UU 3/2025, yakni dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian tugas 172 dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. 4. Terhadap pemenuhan asas dapat dilaksanakan dalam pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Penjelasan Pasal 5 huruf d UU Pembentukan PUU menjelaskan bahwa, “setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis sebagaimana telah tertuang dalam Naskah Akademik dan dikembangkan lebih lanjut dalam konsiderans Menimbang. b. Dalam aspek filosofis, pembentukan UU 3/2025 berlandaskan pada tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan itu, negara harus mampu melindungi rakyat dan wilayahnya melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. c. Pembentukan UU 3/2025 juga berlandaskan pada aspek sosiologis bahwa TNI merupakan institusi utama sebagai alat pertahanan negara yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas memelihara perdamaian dunia. Untuk mendukung pemenuhan tugas tersebut maka TNI perlu dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu 173 pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan. d. Bahwa UU 34/2004 telah berlaku lebih kurang 20 (dua puluh) tahun pada saat pembentukan UU 3/2025 dan telah terdapat berbagai dinamika pengaturan, kebijakan, serta situasi geopolitik yang telah berkembang. Oleh karena itu beberapa ketentuan dalam UU 34/2004 perlu disesuaikan dengan perkembangan organisasi dan kelembagaan serta peraturan perundang- undangan. Berdasarkan uraian tersebut maka pembentukan UU 3/2025 telah berlandaskan dan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. e. Adapun terhadap pemenuhan asas dapat dilaksanakan, MK telah berpendapat dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 79/UUU-XVII/2019 dalam paragraf [3.15.4] yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebaiknya dilakukan melalui pengujian materiil sebagaimana dikutip sebagai berikut: [3.15.4] b). berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah akan menjawab dan menilainya melalui pertimbangan Mahkamah. 5. Terhadap pemenuhan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan dengan merujuk pada pertimbangan hukum MK dalam Putusan 79/UU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang harus dilihat bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut, [3.15.4] d) berkenaan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, menurut Mahkamah walaupun menurut para Pemohon UU 19/2019 tidak dibutuhkan saat ini, namun hal 174 tersebut tidak semata hanya dilihat dari sudut pandang KPK saja tetapi harus juga dilihat dari tujuan dibentuknya undang-undang itu sendiri bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar besarnya rakyat Indonesia yang tentu tidak dapat memuaskan semua pihak. Bahwa pembentukan UU a quo merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan negara sebagaimana adanya urgensi untuk melakukan perubahan UU 34/2004 dengan perkembangan kondisi geopolitik serta adanya perubahan paradigma TNI mengenai peran TNI sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. 6. Terhadap pemenuhan asas kejelasan rumusan dalam pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan bahwa Penjelasan Pasal 5 huruf f UU Pembentukan PUU menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalam mengimplementasikan asas ini, pembentukan UU 3/2025 telah mendasarkan pada Lampiran II UU Pembentukan PUU yang mengatur secara detail berkaitan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. 7. Terhadap pemenuhan asas keterbukaan dalam pembahasan RUU Perubahan Atas UU 34/2004, selain dari yang telah diuraikan sebelumnya, DPR RI memberikan keterangan tambahan terkait dengan masukan yang diberikan oleh kelompok masyarakat berikut ini. a. Dalam kegiatan penyusunan NA dan RUU yang dilakukan oleh Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2022, diperoleh berbagai masukan dari para narasumber yang pada pokoknya tertuang dalam tabel berikut. 175 Nama Narasumb er Forum Penyam paian Masukan Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno , B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahana n Republik Indonesia) Diskusi pada tanggal 13 April 2022 1. Usulan perubahan batas usia berdasarkan Putusan MK setuju untuk diakomodasi karena kepakaran semakin tua semakin banyak ilmunya maka seharusnya masa pensiun lebih lama. 2. Frasa “membantu” dalam perumusan Pasal 7 ayat (2) terkait OMSP kurang pas, sebaiknya mengundang ahli bahasa terkait hal tersebut. (vide Lampiran 17) Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladi kari, S.H., M.M., M.Hum. (Kepala Babinkum TNI) Diskusi pada tanggal 20 April 2022 1. Menambah OMSP dalam Pasal 7 ayat (2) UU 34/2004 untuk mendukung pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika agar sinkron dengan penempatan prajurit aktif pada Badan Narkotika Nasional (Pasal 47 ayat (2) UU 34/2004). 2. Menambah OMSP dalam Pasal 7 ayat (2) UU 34/2004 untuk mendukung pemerintah dalam melindungi WNI yang berada di luar negeri. 3. Mengubah kata “membantu” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9, angka 11, angka 12, angka 13, dan angka 14 UU 34/2004 menjadi kata “mendukung”. 4. Frasa “kebijakan dan keputusan politik negara” dalam Pasal 7 ayat (3) UU 34/2004 ditinjau kembali atau secara lebih konkret diubah dengan amanat pendelegasian ke peraturan turunan UU 34/2004 baik berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden. 5. Terkait dengan penambahan umur pensiun, hal tersebut didasarkan 176 Nama Narasumb er Forum Penyam paian Masukan pada kajian Indeks Hidup Sehat, Indeks Prajurit Militer, dan standar jasmani, fisik dan psikologi berdasarkan samapta periodik 2 (dua) kali dalam setahun yang dilakukan oleh Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar (Pusjaspermildas) yang hasilnya adalah prajurit mendekati umur pensiun masih siap untuk diperpanjang. (vide Lampiran 18) Kementeri an Pertahana n Diskusi pada tanggal 2 Juni 2022 1. Diperlukan penyusunan nomenklatur. 2. Diperlukan perluasan instansi dimana prajurit TNI aktif dapat terlibat didalamnya 3. Penyesuaian batas usia prajurit dengan UU ASN dan UU Polri. 4. Terdapat usulan untuk mengubah 5 pasal, yaitu Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 47, dan Pasal 53 UU 34/2004. (vide Lampiran 19) Dr. Connie Rahakundi ni Bakrie, M.Si Diskusi pada tanggal 3 Juni 2022 1. Terdapat urgensi untuk mereformasi UU 34/2004 dalam artian membutuhkan perubahan fundamental, tidak terpisah-pisah dan terkotak-kotak serta mampu membangun paradigma serta kekuatan baru. 2. Jangkauan dan arah pengaturan dalam reformasi UU 34/2004: pengaturan OMSP, penempatan TNI aktif dalam kementerian/lembaga, penambahan batas usia pensiun prajurit TNI. (vide Lampiran 20) Laksaman a Muda TNI Dr. Diskusi pada 1. Diperlukan perubahan UU 34/2004 dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat 177 Nama Narasumb er Forum Penyam paian Masukan Wahyu Mujiono, S.H., M.H. (Sekretaris Badan Intelijen Strategis TNI) tanggal 7 Juni 2022 (2), Pasal 10, Pasal 47, Pasal 53, dan Pasal 71. 2. Perlu ada Dewan Pertahanan Nasional yang bertugas untuk mengatasi ancaman keamanan nasional secara komprehensif dan holistik. 3. Perlu segera dipercepat pembahasan Undang-Undang Keamanan Laut (UU Kamla) untuk memperjelas pelaksanaan tugas Bakamla dan TNI AL di laut. (vide Lampiran 21) Prof. Hikmahant o Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) Diskusi pada tanggal 9 Juni 2022 1. UU 34/2004 perlu dilakukan perubahan secara parsial karena terdapat perkembangan geopolitik, terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TNI, dan adanya uji materi UU 34/2004 ke MK. 2. Usulan materi muatan dalam perubahan UU 34/2004: a. Perluasan ancaman yang tidak hanya militer, nonmiliter, dan hybrid tetapi juga cyber warfare. b. Penambahan tugas pokok OMSP. c. Keleluasaan penempatan TNI di jabatan sipil. d. Usia pensiun perwira, bintara, tamtama disamakan semuanya menjadi 60 tahun dengan pertimbangan life expectancy manusia Indonesia yang semakin membaik. (vide Lampiran 22) b. Terkait dengan materi mengenai perubahan Pasal 7 UU 34/2004 tentang operasi militer selain perang terdapat inti sari masukan dari kelompok masyarakat dalam tabel berikut. 178 Nama Narasumb er Forum Penyamp aian Masukan Teuku Rezasyah, Ph.D (ICDDand D) RDPU – Terbuka – Senin, 3 Maret 2025, 13.18 – 15.30 WIB 1. Mengingat ATHG ke depan makin berat, perluasan peran TNI dalam OMSP dianggap penting untuk menghadapi ancaman non-militer seperti terorisme dan keamanan siber. 2. Usul tambah kegiatan Pasal 7: pengejaran koruptor lintas negara. 3. TNI perlu antisipasi ancaman modern: perang software, militerisasi ruang angkasa, robotik, senjata biologis, dan perusakan lingkungan. (vide Lampiran 38) Kusnanto Anggoro (CGRA) RDPU – Terbuka – Senin, 3 Maret 2024, 13.18 – 15.30 WIB Tujuan strategis menuntut redefinisi ancaman terhadap keamanan nasional, baik sebagai isu tata kelola maupun pendekatan luar biasa. (vide Lampiran 39) Dr. rer.pol. Rodon Pedrason, M.A. RDPU – Terbuka – Senin, 3 Maret 2024, 13.18 – 15.30 WIB (vide Lampiran 37) Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) RDPU – Terbuka – Selasa, 4 Maret 2025, 11.09 – 13.40 WIB 1. Doktrin Huntington membedakan antara objective civilian control dan subjective control yang justru melemahkan relasi sipil-militer. 2. Amandemen UUD 1945 dan UU TNI telah membentuk desain konstitusional ideal yang tunduk pada kontrol sipil, namun tetap memberi ruang peran militer dalam OMSP dan jabatan tertentu. 3. Praktik kebijakan negara belum sepenuhnya selaras: profesionalisme 179 Nama Narasumb er Forum Penyamp aian Masukan dan kesejahteraan prajurit terbatas, sementara otoritas sipil belum mampu menyusun agenda politik yang visioner sesuai tujuan nasional. 4. Dalam konteks ancaman baru (perang asimetris, siber, AI, dan human security) dibutuhkan pembaruan hukum, termasuk UU Peradilan Militer dan UU Perbantuan Militer. (vide Lampiran 42) Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) RDPU – Terbuka – Selasa, 4 Maret 2024, 11.09 – 13.40 WIB 1. Jenis operasi konteks OMSP bervariasi antarnegara, tergantung pada aspek historis, sistem politik, serta kompleksitas ancaman dan kondisi keamanan masing-masing negara. 2. Terdapat 8 prinsip pengaturan OMSP. 3. Pengaturan tentang perbantuan TNI sifatnya masih parsial dan belum komprehensif. 4. Tugas perbantuan TNI dalam kerangka OMSP adalah mandat rakyat. Mekanisme kebijakan OMSP harus berdasarkan keputusan politik negara, termasuk dalam hal ini otoritas DPR. 5. Keterlibatan TNI di luar sektor pertahanan dengan dalih OMSP akan menggerus profesionalisme militer dan berdampak pada menguatnya pengaruh militer dalam kehidupan sipil, pemerintahan dan keamanan dalam negeri. Kontribusi militer dalam OMSP dapat bersifat negatif apabila digunakan secara berlebihan atau tidak tepat secara kontekstual. (vide Lampiran 43) 180 Nama Narasumb er Forum Penyamp aian Masukan Persatuan Purnawira wan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) RDPU – Terbuka – Senin, 10 Maret 2025 – 13.44- 15.45 WIB 1. Perlu adanya evaluasi dan revisi untuk memastikan bahwa UU TNI dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis serta meningkatkan efektivitas peran TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Indonesia menghadapi berbagai bentuk ancaman yang semakin kompleks dan tidak selalu bersifat konvensional, seperti ancaman siber, ancaman hibrida, dan ketegangan geopolitik yang meningkat di kawasan. 2. Dengan adanya ketentuan tentang OMSP, TNI memiliki dasar hukum untuk terlibat dalam berbagai situasi darurat yang tidak hanya bersifat militer, tetapi juga kemanusiaan dan sosial. Ini sangat relevan mengingat Indonesia sering menghadapi bencana alam dan tantangan keamanan non-tradisional. 3. Terdapat tantangan dalam membangun persepsi positif publik terhadap keterlibatan TNI dalam OMSP. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa peran TNI dalam konteks ini tidak mengarah pada pengembalian dwifungsi ABRI, tetapi lebih pada kontribusi untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Dalam melaksanakan OMSP, TNI harus bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain yang memiliki kompetensi terkait. TNI tidak boleh mengambil alih peran lembaga sipil, tetapi lebih berperan sebagai pendukung atau bantuan dalam situasi darurat atau kondisi tertentu 181 Nama Narasumb er Forum Penyamp aian Masukan yang membutuhkan keterlibatan militer, utamanya dalam menghadapi ancaman hibrida. (vide Lampiran 45) c. Terkait dengan materi perubahan Pasal 47 UU 34/2004 tentang penempatan prajurit pada jabatan sipil, terdapat masukan dari kelompok masyarakat dalam tabel berikut. Nama Narasumb er Forum Penyampa ian Masukan Dr.rer.pol. Rodon Pedrason, M.A. (Mayjen TNI/Purn) RDPU Komisi I 3 Maret 2025, Pukul 13.18- 15.30 – Terbuka 1. Pasal 47 ayat (2) UU TNI No 34/2024 mengenai peran TNI selain melakukan pertahanan negara, yakni prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer Presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, search and rescue (SAR) Nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung. 2. Penempatan prajurit aktif TNI di K/L bukan dwifungsi TNI. 3. Penempatan prajurit aktif TNI di K/L saat ini sebatas penempatan tugas profesional atas keahlian tertentu yang dibutuhkan K/L. 4. Kebutuhan SDM yang menguasai keahlian di bidang tertentu, saat ini 182 Nama Narasumb er Forum Penyampa ian Masukan beberapa prajurit aktif TNI dapat juga diperbantukan pada K/L di atas. (vide Lampiran 37) Kusnanto Anggoro (CGRA) RDPU Komisi I 3 Maret 2025, Pukul 13.18- 15.30 – Terbuka 1. Reformasi sektor keamanan, khususnya reformasi sektor pertahanan negara sudah dibahas menjelang berakhirnya rezim Orde baru; dan kemudian semakin intensif, bahkan dalam kasus TNI, sampai tahun 2004; dengan turbulensi luar biasa kompleks khususnya 2002-2004 2. Profesionalisasi TNI seharusnya meliputi isu-isu politik, institusi (democratic governance, termasuk hubungan Kemhan_Mabes TNI), profesionalisasi ethics/morality/code and conduct of military behaviour (UU No. 2/1988 tentang keprajuritan, aturan tentang peradilan militer, transparansi anggaran, technical/operaitonal competence of military leaderships and personnels. 3. Sekarang bukan dwifungsi ABRI lagi, multifungsi ABRI. 4. Kalau tidak bagaimana menjelaskan komplikasi koordinasi P5 dengan Kepala K/L tentang pembinaan karier prajurit yang ditempatkan di jabatan-jabatan sipil; bagaimana transparansi internal untuk mengurangi “disintegrating monolith” di lingkungan TNI, bagaimana mengurangi konsekuensi pada carrier path di lingkungan sipil; bagaimana membuka ruang non-ASN (termasuk profesional anggota 183 Nama Narasumb er Forum Penyampa ian Masukan partai) untuk mengisi jabatan- jabatan uang diperlukan? 5. Seperti apa PP dirancang? 6. Selain isu penempatan prajurit TNI di lingkungan sipil, perpanjangan usia pensiun (dan atau binsnis TNI) 7. Profesionalisme ethics/morality dll (Saptamarga, Sumpah Prajurit, disiplin militer), institusional (penggunaan anggaran, peradilan militer, supremacy of the civilian institutions, profesionalisme technical (core competence). (vide Lampiran 39) Teuku Rezasyah, Ph.D (ICDDand D) RDPU Komisi I 3 Maret 2025, Pukul 13.18- 15.30 – Terbuka 1. Perihal penempatan prajurit aktif di berbagai K/L, maka proses penempatan hendaknya dilakukan transparan dan akuntabel, tidak mengganggu profesionalisme TNI dalam tugas pokok pertahanan negara, dan tidak menimbulkan potensi konflik kepentingan kalangan TNI dan K/L. 2. Diperlukan koordinasi yang baik antara Panglima TNI dan pimpinan K/L secara mengikuti kriteria International Organization for Standardization (ISO) sehingga dapat dibenarkan secara manajemen modern. 3. Dalam hal khusus, perlu ditempatkan prajurit aktif untuk jabatan senior pada instansi sipil, disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan koordinasi dengan K/L. 4. Diperlukan Peraturan Pemerintah mengenai penempatan prajurit aktif di lingkungan sipil. (vide Lampiran 38) 184 Nama Narasumb er Forum Penyampa ian Masukan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) RDPU Komisi I, 4 Maret 2025, Pukul 11.09- 13.40 - Terbuka 1. Prinsip Profesionalisme:  Ahli dalam bidangnya: menjalankan tugas sebagai alat pertahanan negara untuk menghadapi perang.  Tidak berpolitik  Tidak Berbisnis  Netral, mengikuti kebijakan negara  Tunduk pada prinsip negara hukum dan sistem peradilan  Hubungan sipil-militer: tunduk kepada prinsip supremasi sipil, terdapat kontrol objektif/kontrol sipil demokratik dari otoritas sipil terhadap militer. 2. Praktinya: Data babinkum TNI menyebutkan bahwa hingga tahun 2023 saja sebanyak 2.569 prajurit TNI aktif duduki jabatan sipil. 3. Implikasinya: Dwifungsi TNI, melemahkan profesionalisme, dampak birokrasi sipil, ruang politik, loyalitas ganda. 4. TNI Aktif di Jabatan Sipil a. Dibanyak negara demokrasi, militer aktif di kementerian pertahanan saja dibatasi dan dikritik. b. Kementerian Pertahanan harus didominasi orang sipil bukan militer aktif dengan berbagai argumentasinya, salah satunya masalah loyalitas ganda. c. Beberapa negara seperti AS, menurut UU mereka, militer yg sudah pensiun hanya bisa menjadi menteri pertahanan jika 185 Nama Narasumb er Forum Penyampa ian Masukan sudah melalui 10 tahun masa pensiunnya. (vide Lampiran 43) Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) RDPU Komisi I, 4 Maret 2024, Pukul 11.09- 13.40 - Terbuka 1. Wacana revisi UU TNI, terutama pada Pasal 47 ayat (2), memberi legitimasi regresi Reformasi TNI melalui perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI. 2. Terdapat perubahan Sebelumnya, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Pasal 1 ayat (1). Struktur dalam ketentuan tersebut diubah melalui Pepres No. 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. 3. Akrobat Regulasi melalui perubahan struktur menyebabkan penempatan prajurit TNI pada jabatan Seskab dapat dibenarkan. Sesmilpres termasuk dalam jabatan dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI sebagai jabatan yang dapat diisi oleh prajurit TNI. 4. Perubahan regulasi tidak serta merta mengubah analisis bahwa jabatan Seskab relevan untuk di duduki oleh prajurit TNI. (vide Lampiran 42) Persatuan Purnawira wan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) RDPU Komisi I, 10 Maret 2025, Pukul 13.44- 15.45 WIB - Terbuka 1. Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil tidak menimbulkan potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan, sepanjang didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan. 2. Perluasan penempatan prajurit pada jabatan sipil fokus di bidang-bidang yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensi prajurit yang ditugaskan. 186 Nama Narasumb er Forum Penyampa ian Masukan 3. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala. 4. Perlu ada pembatasan yang jelas mengenai jenis jabatan sipil yang boleh diisi oleh prajurit TNI aktif. (vide Lampiran 45) d. Terkait dengan materi mengenai perubahan Pasal 53 UU 34/2004 tentang batas usia pensiun prajurit terdapat masukan dari kelompok masyarakat dalam tabel berikut: Nama Narasumb er Forum Penyam paian Masukan Dr. rer. Pol. Rodon Pedrason, M.A. (ADDSFor um) RDPU tanggal 03 Maret 2025 Dinas Prajurit TNI maksimal 58/Pa dan 53/Ba dan Ta (aturan tidak sinkron dengan batasan usia bagi anggota Polri dan ASN) (vide Lampiran 37) Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) RDPU tanggal 03 Maret 2025  Isu lama ini muncul karena dorongan menyesuaikan aturan kepolisian, tanpa perlu ubah UU, mengingat usia 60 tahun masih produktif.  Perpanjangan usia pensiun bukan merupakan jawaban bagi menumpuknya perwira non-job di lingkungan TNI, yang sebagian besar disebabkan oleh perubahan masa aktif dalam UU 34/2004 dan sudah dapat diserap oleh perluasan struktur/organisasi TNI.  Ketidaksesuaian antara perencanaan personil sesuai dengan rencana jangka panjang struktur/organisasi TNI masa depan.  Jawaban untuk itu tidak pernah dibicarakan dengan serius – 187 Nama Narasumb er Forum Penyam paian Masukan misalnya terkait dengan isu “reintegrasi prajurit ke dalam ranah sipil”.  Selain isu penempatan prajurit TNI di lingkungan sipil, perpanjangan usia pensiun perlu memperhatikan isu-isu strategis lainnya. (vide Lampiran 39) Teuku Rezasyah, Ph.D (ICDDand D) RDPU tanggal 03 Maret 2025  Diperlukan peraturan pemerintah batas usia pensiun yang memuat kriteria profesionalisme dan etika manajemen, agar tidak mengganggu regenerasi dan promosi di tubuh TNI.  Diperlukan peraturan internal yang mengatur perpanjangan masa dinas khusus untuk yang sudah memiliki Pangkat Perwira Tinggi mereka. (vide Lampiran 38) Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) RDPU tanggal 04 Maret 2025 Perlunya memperhatikan relevansi perpanjangan usia pensiun bagi Perwira TNI dengan persoalan di internal TNI yakni:  Jumlah Perwira TNI Non-Job  Hambatan Regenerasi  Penumpukan Bintang 4 (vide Lampiran 42) Persatuan Purnawira wan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABR) RDPU tanggal 10 Maret 2025 Usulan penambahan usia pensiun bagi anggota TNI diharapkan tidak menimbulkan kekhawatiran akan munculnya masalah baru dan potensi merusak profesionalisme TNI secara keseluruhan. (vide Lampiran 45) e. Terhadap seluruh masukan dari pakar tersebut, DPR RI merespons langsung dalam forum RDPU bersangkutan dengan 188 melakukan diskusi dan pendalaman materi dengan para pakar sebagaimana terdapat dalam Risalah RDPU dalam Lampiran 40, Lampiran 44, dan Lampiran 46. f. DPR RI juga menerima masukan dan pandangan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan melalui surat tertulis dengan Nomor: 01/SK-KontraS/III/2025 pada tanggal 3 Maret 2025 (vide Lampiran 41) yang pada intinya menyatakan penolakan terhadap rencana revisi UU 34/2004 karena akan menjauhkan TNI dari profesionalisme institusi dan bertolak belakang dengan semangat reformasi TNI. Terhadap aspirasi dari KontraS tersebut, DPR RI mengadakan audiensi dengan mengundang Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, antara lain PBHI, Imparsial, KontraS, YLBHI, Elsam, Setara, dan lainnya (vide Lampiran 54). Dalam audiensi yang diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 2025, DPR RI menjelaskan bahwa RUU a quo tetap mengedepankan supremasi sipil dan tidak terdapat pengaturan mengenai dwifungsi TNI di dalamnya. Dalam forum tersebut disepakati bahwa DPR RI mencegah kembalinya dwifungsi militer melalui UU 3/2025 (vide https://www.youtube.com/watch?v=0vWZu9IdUyA) C. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. 1. Terhadap pemenuhan syarat kuorum dalam penyelenggaraan rapat pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: b. Bahwa Pasal 232 UU MD3 mensyaratkan pemenuhan kuorum dalam setiap rapat atau sidang yang melakukan pengambilan keputusan. Ketentuan kuorum tersebut terpenuhi apabila rapat dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota rapat dan terdiri atas lebih dari setengah jumlah fraksi. Ketentuan kuorum juga telah terpenuhi dalam beberapa rapat pembahasan UU 3/2025 yang melakukan pengambilan keputusan berikut. c. Rapat Paripurna pengambilan keputusan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 menjadi RUU usul inisiatif DPR RI pada tanggal 189 28 Mei 2024 telah memenuhi kuorum karena berdasarkan Risalah Rapat Paripurna (vide Lampiran 26), pada permulaan rapat DPR RI telah ditandatangani dan hadir 125 orang. Hal tersebut tergambar dengan pernyataan Ketua Rapat dalam pembukaan rapat sebagai berikut: Ketua Rapat (Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H./Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan) Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat DPR RI ini telah ditandatangani dan hadir 125 orang, izin 165, dan dengan total 290 orang dari 575 Anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota seluruh fraksi yang ada DPR. Dengan demikian, kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmaanirrahiim, perkenankanlah kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-18 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023- 2024, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terlampir pula rekapitulasi daftar hadir keseluruhan Anggota DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 28 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 16 sebagai berikut: Fraksi Izin Sakit Hadir F-PDIP 66 orang 10 orang 49 orang F-P.GOLKAR 24 orang 3 orang 41 orang F-P.GERINDRA 27 orang 1 orang 40 orang F-P.NASDEM 21 orang - 17 orang F-PKB 31 orang - 18 orang F-P.DEMOKRAT 19 orang 1 orang 17 orang F-PKS 23 orang - 21 orang F-PAN 17 orang - 19 orang F-PPP 12 orang - 2 orang TOTAL 240 orang 15 orang 224 orang d. Rapat Paripurna penetapan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2025 tanggal 18 Februari 2025 telah memenuhi kuorum karena berdasarkan Risalah Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 (vide Lampiran 33), pada permulaan rapat DPR RI telah ditandatangani dan hadir 190 311 orang. Hal tersebut tergambar dengan pernyataan Ketua Rapat yang membuka Rapat dengan kalimat sebagai berikut: Ketua Rapat (Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.H./Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan): Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna DPR RI hari ini, telah ditandatangani dan hadir 311 orang anggota dari 579 Anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahiim, perkenalkanlah kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-13 Masa Persidangan ke- II Tahun Sidang 2024-2024, hari Selasa, 18 Februari 2025, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terlampir pula rekapitulasi daftar hadir keseluruhan Anggota DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 yang diolah berdasarkan daftar hadir yang ditandatangani oleh Anggota DPR RI berikut (vide Lampiran 34). Fraksi Izin Sakit Hadir F-PDIP 25 orang 7 orang 77 orang F-P.GOLKAR 13 orang 1 orang 78 orang F-P.GERINDRA 12 orang 2 orang 49 orang F-P.NASDEM 17 orang 5 orang 42 orang F-PKB 21 orang 2 orang 42 orang F-P.DEMOKRAT 6 orang 1 orang 34 orang F-PKS 19 orang 1 orang 30 orang F-PAN 13 orang 1 orang 30 orang TOTAL 126 orang 20 orang 382 orang e. Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 tanggal 18 Maret 2025 telah memenuhi syarat Kuorum. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua Rapat dalam pembukaan rapat sebagai berikut (vide Lampiran 55): Ketua Rapat (Drs. Utut Adianto/Komisi I DPR RI): Berdasarkan laporan dari sekretariat telah hadir lebih dari separuh Anggota dan delapan fraksi. Sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025, kuorum rapat kerja telah terpenuhi. 191 Terlampir pula daftar hadir keseluruhan Anggota DPR RI pada Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I tanggal 18 Maret 2025, yang diolah berdasarkan daftar hadir yang ditandatangani oleh Anggota DPR RI (vide Lampiran 56): Fraksi Hadir F-PDIP 8 orang F-P.GOLKAR 4 orang F-P.GERINDRA 4 orang F-P.NASDEM 3 orang F-PKB 3 orang F-P.DEMOKRAT 2 orang F-PKS 2 orang F-PAN 3 orang TOTAL 29 orang f. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 tanggal 20 Maret 2025 telah kuorum karena berdasarkan Risalah Rapat Paripurna tanggal 20 Maret 2025 (vide Lampiran 57), pada permulaan rapat DPR RI ini telah ditandatangani dan hadir 293 orang. Hal tersebut tergambar dengan pernyataan Ketua Rapat dalam pembukaan rapat sebagai berikut: Ketua Rapat (Dr.(H.C.) Puan Maharani/Ketua DPR RI) Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna DPR RI ini telah ditandatangani 293 orang, izin 12 orang, sehingga sudah ada 304 orang anggota, dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahiim, perkenankan kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, hari Kamis, 20 Maret 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terlampir pula daftar hadir keseluruhan Anggota DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 20 Maret 2025, yang diolah berdasarkan daftar hadir yang ditandatangani oleh Anggota DPR RI (vide Lampiran 58): Fraksi Izin Sakit Hadir F-PDIP 24 orang 5 orang 75 orang 192 F-P.GOLKAR 14 orang 1 orang 73 orang F-P.GERINDRA 11 orang 2 orang 69 orang F-P.NASDEM 8 orang - 50 orang F-PKB 14 orang 3 orang 39 orang F-P.DEMOKRAT 5 orang - 31 orang F-PKS 10 orang 1 orang 35 orang F-PAN 14 orang - 25 orang TOTAL 100 orang 12 orang 397 orang 2. Terhadap sifat rapat-rapat yang diselenggarakan dalam pembahasan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Pasal 229 UU MD3, semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. Ketentuan mengenai rapat yang bersifat tertutup juga diatur di dalam Pasal 278 ayat (4) Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2020 dinyatakan bahwa “Dalam hal tertentu, ketua rapat, Anggota, salah satu Fraksi, dan/atau Pemerintah yang menghadiri rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusulkan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup.” Lebih lanjut, dalam ayat (6) dinyatakan “Jika rapat menyetujui usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pimpinan rapat menyatakan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup.” Artinya, rapat tertutup apabila disetujui oleh rapat dapat mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup. b. Bahwa berikut disampaikan rekapitulasi sifat rapat pembahasan RUU Perubahan Atas UU 34/2004: No. Nama Rapat Sifat Rapat 1. RDPU Komisi I DPR dengan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum), Sdr. Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), dan Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) pada tanggal 3 Maret 2025 (vide Lampiran 40) Terbuka 2. RDPU Komisi I DPR dengan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dan Terbuka 193 No. Nama Rapat Sifat Rapat Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) pada tanggal 4 Maret 2025 (vide Lampiran 44) 3. RDPU Komisi I DPR dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) pada tanggal 10 Maret 2025 (vide Lampiran 46) Terbuka 4. Raker Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 11 Maret 2025 (vide Lampiran 47) Terbuka 5. Raker Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) pada tanggal 13 Maret 2025 (vide Lampiran 48) Terbuka 6. Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo pada tanggal 14 Maret 2025 (vide Lampiran 49) Terbuka 7. Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo pada tanggal 15 Maret 2025 (vide Lampiran 51) Terbuka 8. Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo pada tanggal 17 Maret 2025 (vide Lampiran 52) Tertutup 9. Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretariat Negara RI dengan acara Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo pada tanggal 18 Maret 2025 (vide Lampiran 55) Terbuka 10. Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo pada tanggal 20 Maret 2025 (vide Lampiran 57) Terbuka c. Berdasarkan rekapitulasi tersebut maka hanya terdapat satu kali rapat pembahasan yang dilakukan secara tertutup, yaitu Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU Perubahan Atas UU 34/2004 pada tanggal 17 Maret 2025. Bahwa agenda dalam rapat tersebut adalah merumuskan redaksi, mensinkronkan, dan menyelaraskan rumusan terhadap politik hukum dan substansi muatan RUU yang telah dibahas dan disepakati dalam Rapat Panja sebelumnya yang 194 bersifat terbuka. Setelah rapat dibuka, Ketua Rapat lalu menyatakan rapat tertutup untuk umum disertai dengan alasannya tanpa ada sanggahan dari peserta rapat. Berikut ada kutipan pembukaan rapat tersebut oleh Ketua Komisi I DPR RI (vide Lampiran 52). Ketua Rapat (Drs. Utut Adianto/Ketua Komisi I DPR RI): Hari ini kita agendanya tunggal, yaitu tim perumus dan tim sinkronisasi. Panja DPR RI dan Panja Pemerintah telah menyelesaikan seluruh DIM RUU TNI untuk menyempurnakan DIM RUU tersebut, masih perlu dilakukan perumusan redaksi, mensinkronkan, dan menyelaraskan rumusan yang akan menjadi tugas Timus-Timsin. ... Tetapi Timus-Timsin dilarang mengubah substansi. Sekali lagi, dilarang mengubah substansi. ... Oh, iya rapat Timus-Timsin dengan ini saya nyatakan dibuka. (Rapat Dibuka Pukul 12.06 WIB) (Ketok Palu 1 Kali) ... Ibu-Bapak, bahannya sudah ada di Bapak. Oh, iya saya minta maaf, saya tadi lupa, bahwa ini rapatnya tertutup. (Rapat Dinyatakan Tertutup Untuk Umum) (Ketok Palu 1 Kali) Kenapa harus tertutup? Timus-Timsin bukan yang bagian diperdebatkan dan publik perlu tahu, tapi ini lebih kepada, sekali lagi sinkronisasi kata-kata yang kurang lebih dan yang seperti saya sampaikan. d. Berkenaan dengan rapat yang diselenggarakan tertutup hal, Mahkamah dalam Putusan Nomor 42/PUU-XXIII/2025 juga telah memberikan pertimbangan sebagai berikut: [3.12.2] “... Karenanya, sekali lagi Mahkamah ingin mengingatkan bahwa Pasal 229 UU 17/2014 telah dengan jelas menentukan bahwa “semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup”. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa di manapun rapat DPR diselenggarakan, maka sifat keterbukaan rapat itu menjadi prinsip yang utama dalam penyelenggaraan rapat di DPR. Sedangkan, sifat ketertutupan rapat adalah merupakan suatu pengecualian yang harus didasarkan pada alasan tertentu dan alasan demikian disampaikan secara terbuka sebelum rapat yang bersifat tertutup dilakukan.” 195 Berdasarkan uraian di atas, maka penyelenggaraan Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU Perubahan Atas UU 34/2004 pada tanggal 17 Maret 2025 yang dilakukan secara tertutup merupakan sebuah pengecualian dengan alasan tertentu yang telah disampaikan oleh Ketua Rapat. D. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.Hum. terkait tindak lanjut atas Putusan MK, DPR RI menerangkan bahwa DPR RI melalui Badan Keahlian telah menginventarisasi 56 (lima puluh enam) undang-undang yang perlu ditindaklanjuti dan dari hasil inventarisasi tersebut telah disiapkan beberapa Naskah Akademik dan draf RUU. Dokumen tersebut dapat diajukan sewaktu-waktu oleh DPR RI sebagai RUU usul inisiatif DPR RI di luar daftar judul RUU yang masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah dan/atau Prolegnas Prioritas namun termasuk dalam kategori Daftar Kumulatif Terbuka akibat Putusan MK. III. Petitum DPR RI Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam: 196 a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara No. 667 Tahun 2020); dan c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara No. 668 Tahun 2020); 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Lampiran Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2025, sebagai berikut: Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 1 17 Desember 2019 Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 2 22 Januari 2020 Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 3 9-11 September 2021 Laporan Kunjungan Kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 4 8-10 Februari 2022 Laporan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 5 3 Oktober 2023 Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan 197 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020- 2024. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 6 29 Oktober 2024 Laporan Singkat RDPU PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia), IPC (Indonesian Parliamentary Center) dan Komnas Perempuan 7 30 Oktober 2024 Laporan Singkat RDPU Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Pemilu (Perludem), dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 8 11 November 2024 Laporan Singkat RDPU dengan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Yayasan Jaan Domestic Indonesia, Indonesian Network of Occupational Safety and Health Professionals (INOSHPRO), dan Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) 9 6-8 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Jawa Timur 10 6-8 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Kalimantan Utara 11 6-8 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara 12 13-15 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Lampung 13 13-15 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat 14 13-15 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara 15 19 November 2024 Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 16 23 – 25 Desember 2024 Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Kalimantan Timur. 198 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 17 13 April 2022 Laporan Singkat Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan) 18 20 April 2022 Notulensi Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) dan Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (Babinkum TNI) 19 2 Juni 2022 Notulensi Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Kementerian Pertahanan 20 3 Juni 2022 Notulensi Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si. 21 7 Juni 2022 Laporan Singkat Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Badan Intelijen Strategis TNI 22 9 Juni 2022 Laporan Singkat Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) 23 21 Mei 2024 Laporan Singkat Rapat Pleno Badan Legislasi dengan agenda presentasi hasil kajian Tim Ahli untuk penyusunan RUU. 24 21 Mei 2024 Laporan Singkat Rapat Panja Badan Legislasi dengan agenda presentasi hasil kajian Tim Ahli untuk penyusunan RUU. 25 22 Mei 2024 Laporan Singkat Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Badan Legislasi atas hasil RUU a quo. 26 28 Mei 2024 Risalah Rapat Paripurna pengambilan Keputusan RUU a quo menjadi RUU usul inisiatif DPR. 27 28 Mei 2024 Surat DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia. 28 28 Mei 2024 Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia. 29 28 Mei 2024 RUU Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia. 30 2 Juli 2024 Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas 34/2004. 31 26 Agustus 2024 Laporan Singkat Rapat Pleno Badan Legislasi. 199 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 32 13 Februari 2025 Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo 33 18 Februari 2025 Risalah Rapat Paripurna penetapan RUU a quo sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2025. 34 18 Februari 2025 Daftar Hadir Anggota DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI sebagai penetapan RUU a quo sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2025 35 18 Februari 2025 Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 36 18 Februari 2025 Surat Pimpinan DPR RI Nomor: B/2663/PW.11.01.02.2025 tanggal 18 Februari 2025 kepada Pimpinan Komisi I DPR RI perihal Penugasan untuk Membahas RUU a quo. 37 3 Maret 2025 Materi Paparan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum) dalam RDPU Komisi I DPR RI. 38 3 Maret 2025 Materi Paparan Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD) dalam RDPU Komisi I DPR RI 39 3 Maret 2025 Materi Paparan Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) dalam RDPU Komisi I DPR RI 40 3 Maret 2025 Risalah RDPU Komisi I DPR RI dengan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum), Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) 41 3 Maret 2025 Surat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan kepada Pimpinan DPR RI c.q. Ketua Komisi I DPR RI dengan Nomor: 01/SK- KontraS/III/2025 perihal Penolakan Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 42 4 Maret 2025 Materi Paparan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dalam RDPU Komisi I DPR RI. 43 4 Maret 2025 Materi Paparan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) dalam RDPU Komisi I DPR RI. 44 4 Maret 2025 Risalah RDPU Komisi I DPR dengan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) 45 10 Maret 2025 Materi Paparan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) dalam RDPU Komisi I DPR RI. 200 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 46 10 Maret 2025 Risalah RDPU Komisi I DPR dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI). 47 11 Maret 2025 Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 48 13 Maret 2025 Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) dengan agenda rapat Mendapat Masukan Terhadap Rencana Perubahan UU 34/2004 49 14 Maret 2025 Risalah Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo 50 Daftar Inventarisasi Masalah Pemerintah terhadap RUU Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia. 51 15 Maret 2025 Risalah Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo. 52 17 Maret 2025 Risalah Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi 53 17 Maret 2025 Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo kepada Panitia Kerja. 54 18 Maret 2025 Surat Pimpinan DPR RI kepada Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan Nomor B/4225/3/2025 perihal Undangan Audiensi. 55 18 Maret 2025 Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretariat Negara RI dengan acara Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo. 56 18 Maret 2025 Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah dengan acara Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo. 57 20 Maret 2025 Risalah Validasi Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo 58 20 Maret 2025 Daftar Hadir Anggota DPR RI dan Pejabat Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Undangan dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo 59 20 Maret 2025 Surat DPR RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tertanggal 20 Maret 2025 perihal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang- 201 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 60 Pemenuhan meaningful participation dalam pembentukan UU 3/2025 Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan pada 21 Juli 2025 mengajukan 3 (tiga) orang ahli yakni, Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 11 Juli 2025, serta keterangan tertulis 1 (satu) orang ahli yakni, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D yang diterima oleh Mahkamah pada 5 Agustus 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. Berdasarkan perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada 45, 56, 69, 75, Dan 81/PUU-XXIII/2025, ahli menilai terdapat pertanyaan pokok yang di uji konstitusionalitasnya, antara lain: 1. Apakah fast track legislation dikenal dalam sistem peraturan perundang- undangan nasional dan kemudian diterapkan dalam pembentukan UU a quo? 2. Apakah kesepakatan yang diputuskan oleh para pembentuk UU a quo yang bertujuan menyerahkan tahapan pembahasan antar periode dapat menjadi alasan hukum dalam proses pembentukan UU a quo? Atas dua persoalan yang di uji konstitusional pembentukannya tersebut, ahli memiliki pendapat sebagai berikut: Pertama, secara konsep dan bentuk yang umum istilah fast-track legislation tidak dikenal dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia. Sarana fast- track dalam proses pembentukan undang-undang semacam ini dikenal di beberapa negara seperti misalnya Inggris, Selandia Baru dan Perancis. Istilah yang dikenal pun berbeda beda, seperti menggunakan istilah rapid legislation, instant legislation, atau motion urgency. 202 Dalam diskursus akademik selama 5 tahun terakhir istilah fast-track legislation menjadi sesuatu hal yang berkembang dikarena satu alasan yang nampak jelas yaitu perihal penyusunan UU yang cenderung dianggap cepat. Ahli sendiri melakukan riset mengenai ini selama dua tahun di medio 2018 hingga 2020 dan melahirkan berbagai publikasi mengenai fast-track legislation yang ketika itu disadari literatur mengenai hal ini tidaklah begitu marak. Satu hal yang pasti bahwa dalam temuan riset yang ahli lakukan tersebut menjelaskan bahwa: 1. Indonesia tidak memiliki sarana fast-track legislation dan belum memiliki konsep yang resmi dan serupa atas hal tersebut. 2. Secara konsep di Indonesia, maka penerbitan perppu menjadi bentuk yang paling dekat diasosiasikan dengan sarana fast track legislation, meski secara hakikat lebih dekat dengan bentuk constitutional decree authority. 3. Sarana fast track dapat dimaknai ada apabila dapat ditentukan mengenai pada tahapan apa yang dapat dilakukan fast-track -diantara tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan- serta ditentukan waktu paling lama dan paling singkat dalam setiap tahapan atau seluruh tahapan pembentukan undang-undang, sehingga apabila keseluruhan tahapan tersebut tidak diatur maka tidak dapat dinyatakan fast track tersebut telah diterapkan dan dapat diterapkan. 4. Sarana fast-track juga harus dirumuskan apa alasan yang memboleh adanya fast-track, siapa yang mengusulkan, dan dalam tahapan apa mosi fast-track itu dapat diajukan, hingga kapan mitra dalam pembentukan UU harus memberikan jawaban dalam pengajuan mosi fast-track tersebut. 5. Ketiadaan penetapan standar-standar yang ditetapkan sebagaimana maka dimuka, maka kemungkinan-kemungkinan untuk pembentukan UU secara “fast track” menjadi suatu kemungkinan yang tidak dilarang. 6. Sehingga riset ini menyimpulkan perlunya pengaturan mengenai fast-track ini perlu diatur namun menukar guling dengan menghapus keberadaan perppu. Persoalan yang dihadapi ketika suatu dalil pengujian formil yang menegaskan adanya pembentukan undang-undang yang cepat dan dianggap menjadi sesuatu 203 yang inkonstitusional menjadi tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat mengingat secara bentuk dan persoalan hal ini tidak diatur dalam sistem hukum kita. Sehingga predikat suatu undang-undang disusun dengan sangat cepat atau instant secara legal-politis menjadi suatu keniscayaan, yang hal ini sendiri tidak diatur terkait dengan frame waktu pembentukan sebuah undang-undang, UU 12/2011 dan perubahannya sampai saat ini tidak memberikan ketentuan yang definitif kapan suatu RUU yang telah masuk dalam Prolegnas akan diselesaikan. Dengan demikian praktik yang diduga dijalankan dengan cara fast-track secara faktual tidak terdapat bentuk legalitas yang cukup jelas selama sarana fast-track itu sendiri tidak pernah ditentukan secara legal bagaimana dan kapan sarana fast-track legislation itu dijalankan. Kedua, dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia mengenal adanya sistem pembahasan antar periode, istilah ini lazim menggunakan istilah carry over dan dalam Tatib DPR menggunakan istilah RUU operan. Beberapa publikasi bahkan kerap ditemui dengan istilah sistem mewaris atau bahkan RUU luncuran. Terlepas daripada itu landasan hukum yang mengatur proses ini adalah bersumber dari Pasal 71A UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) dan juga sebagaimana Mahkamah telah memberikan pemaknaan dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 [Para. 3.17.5], hlm 391. Secara filosofis-teoritis maka Pasal 71A UU P3 bertujuan untuk memenuhi tujuan keberlanjutan dan efesiensi. Secara politis, hal ini juga memiliki tujuan untuk memastikan adanya sinkronisasi kebijakan hukum sesuai dengan politik hukum nasional. Paradigma filosofis, teoritis dan politis ini menjadi landasan sehingga melahirkan norma Pasal 71A mengubah UU No. 12/2011 melalui UU No. 15/2019. Secara konstruksi norma, Pasal 71A UU P3 merujuk kepada pasal 65 ayat (1) UU P3 yang menegaskan “Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi.” Yang mana sebelum itu dalam Pasal 49 ayat (2) UU P3 menentukan “Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.” Dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU P3 “Penugasan menteri disertai penyampaian Daftar Inventarisasi 204 Masalah (DIM) yang telah disusun dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut.” Dari konstruksi ini menegaskan bahwa semisal Presiden telah menerbitkan surat yang menugasi menteri untuk membahas maka dengan demikian telah dimaknai telah tersedia DIM atas RUU yang diinisiasi DPR. Berdasarkan konstruksi rujukan yang demikian itu, maka sejak diterimanya yang ditugaskan untuk mewakili maka secara normatif telah tersedia DIM dan merupakan pintu masuk tahapan pembahasan. Ahli menilai kesepakatan pembentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A UU P3 merupakan probatio probans atau decisive evidence terhadap legitimasi yuridis prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A UU P3. Secara sederhana, maka dapat dipahami bahwa pintu masuk untuk dapat ditentukan para pembentuk UU menyepakati apakah dapat dilanjutkan pembentukan RUU antar periode adalah sejak Presiden mengirimkan surat yang menugas menteri dan secara normatif disertai DIM sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (2) UU P3. Kesepakatan selanjutnya yang lahir dalam proses ini selanjutnya menjadi penentu dalam syarat-syarat yang seimbang (primus inter pares atau first among equals) untuk dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Ahli menilai kesepakatan ini berada dalam koridor otoritatif diantara lembaga pembentuk UU tersebut dan pintu masuknya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) jo. Pasal 65 ayat (1) UU P3. Artinya, untuk dapat melihat norma Pasal 71A UU P3 terdapat sifat otorisasi yang melekat diantara para pembentuk UU dalam menentukan apakah dapat diteruskan antar periode. Selain itu pula, kesepakatan yang dimuat dalam Pasal 71A UU P3 juga bermakna sebagai relasi checks and balances antar para pembentuk UU yang memiliki kuasa menentukan keberlanjutan suatu rancangan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, pengujian legalitas suatu RUU untuk dapat di carry over atau tidak sesungguhnya dilakukan pertama kali oleh para pihak pembentuk UU. Formula checks and balances meletakan pemegang kuasa pembentukan UU yang sesungguhnya menguji apakah suatu RUU dapat di lakukan secara antar periode, sehingga semisal salah satu dari pembentuk UU tidak menyepakati untuk 205 dilakukan secara antar periode maka dengan sendirinya secara formal dan substantif tidak terdapat landasan legalitas dan konstitusional suatu RUU dilakukan antar periode. Berdasarkan dua pendapat atas dua persoalan yang menjadi isu konstitusionalitas pembentukan UU a quo, maka disimpulkan bahwa, Pertama, disebabkan ketiadaan konsep yang mengatur dan mengadopsi saran fast track legislation yang identik dengan seperti yang secara umum dimiliki sistem pembentukan UU di beberapa negara yang menggunakan, maka tidak terdapat ukuran waktu yang dapat memberikan predikat bahwa pembentukan suatu UU dilakukan secara fast-track. Kebutuhan akan adanya pengaturan perihal fast- track untuk kemudian dapat menjustifikasi apakah suatu pembentukan UU layak atau tidak melalui jalur fast-track menjadi persoalan berbeda dan bukan merupakan isu konstitusional dalam pekara a quo. Kedua, pembahasan RUU antar periode memiliki pintu masuk sejak Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah, penugasan ini merupakan pintu masuk untuk kemudian lembaga pembentuk undang-undang secara otoritatif menentukan apakah sepakat untuk membahas antar periode. Kesepakatan ini merupakan bentuk pengujian legalitas secara checks and balances antar lembaga pembentuknya, sehingga kesepakatan ini bernilai primus inter pares atau first among equals. Dengan demikian ahli menilai Sehingga kesepakatan pembentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A UU P3 merupakan hal yang menentukan (probatio probans atau decisive evidence) terhadap legitimasi yuridis prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A UU P3. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. A. Beberapa permasalahan terkait substansi permohonan para Pemohon dan tanggapan dari pihak DPR Adapun hal-hal yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara Nomor 45, 56, 69, 75, dan 81/PUU-XXIII/2025, pada dasarnya mencakup 7 (tujuh) permasalahan sebagai berikut: 1. Kedudukan Hukum Para Pemohon; 206 2. Naskah Akademik (NA); 3. Program Legislasi Nasional (Prolegnas); 4. Melanjutkan Proses Pembentukan RUU; 5. Partisipasi Publik dan Keterbukaan; 6. Kesesuaian Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan 7. Kesesuaian dengan UUD 1945. Ketujuh permasalahan tersebut akan diuraikan dan ditanggapi sebagai berikut: 1) Kedudukan Hukum para Pemohon Terkait permasalahan pertama ini, Ahli sependapat dengan DPR-RI yang berpandangan sebagai berikut: 1. Para pemohon tidak memiliki pertautan langsung dengan UU No. 3 Tahun 2025 karena tidak berkapasitas sebagai TNI aktif,calon prajurit TNI, dan bukan pegawai di instansi sipil yang berpotensi dirugikan dengan meluasnya jabatan sipil yang memungkinkan untuk dijabat oleh TNI; melainkan sebagai mahasiswa, pelajar, karyawan swasta, dan mengurus rumah tangga. 2. Terdapat dalil para pemohon yang menyoroti substansi norma dalam UU, khususnya terkait isu dwifungsi, yang merupakan ranah pengujian materiil, sehingga merupakan bentuk kesalahan dalam obyek (error in objecto). 3. Batu uji yang disampaikan oleh para pemohon juga tidak terkait dengan ketentuan proses pembentukan undang-undang yang diatur dalam UUD 1945. 2) Naskah Akademik (NA) Terkait permasalahan kedua, Ahli juga sependapat dengan DPR-RI yang menyatakan sebagai berikut: 1. Tidak terdapat ketentuan, baik dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan DPR-RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang- Undang, yang melarang pembahasan RUU menggunakan NA dan Naskah RUU yang telah disusun pada periode 207 keanggotaan DPR- RI sebelumnya. 2. Perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang- undang tidak menyebabkan proses pembentukan undang- undang tersebut inkonstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK-RI No. 73/PUU-XII/2014 paragraf [3.23] hal. 211, sebagai berikut: “Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik dan kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik, kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional.” (Putusan MK-RI Nomor 73, yang dibacakan pada hari Senin, 29 September 2014, pukul 17.24 WIB). 3) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Terkait permasalahan yang ketiga, Ahli juga mendukung pendapat DPR sebagai berikut: 1. Perubahan UU No. 34 Tahun 2004 yang disusun pada bulan Mei 2024 dengan dasar kumulatif terbuka adalah akibat dari Putusan MK-RI Nomor: 62/PUU- XIX/2021 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 pukul 11.53 WIB yang intinya dalam paragraf [3.13.2] hal. 7 dinyatakan sebagai berikut: “sehingga, demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34 Tahun 2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama”. 2. Perubahan UU No. 34 Tahun 2004 masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 berdasarkan Rapat Paripurna pada tanggal 18 Februari 2025, yang dituangkan dalam Keputusan DPR-RI Nomor: 6.1/DPR RI/II/2024-2025. 3. Banyak aspirasi muncul, yang mengindikasikan adanya kebutuhan penyempurnaan UU No. 34 Tahun 2004 guna menjawab tantangan masa kini dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan. 4. Perlu Ahli tambahkan pula, dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 18 Februari 208 2025, sebelum memasuki agenda pertama, Pimpinan Rapat Paripurna meminta persetujuan Rapat Paripurna untuk memasukkan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025, dan menugaskan Komisi I DPR-RI untuk melakukan pembahasan RUU a quo. Terhadap hal tersebut, Rapat Paripurna menyetujui usulan Pimpinan Rapat Paripurna tersebut sebagaimana terdapat dalam siaran langsung Rapat Paripurna di tautan https://www.youtube.com/watch?v=XEhEpICu_gQ pada menit ke 10.40- 11.35. Sebagai catatan tambahan, dapat ahli kemekukakan hal-hal sebagai berikut: 1) Pertama, ada 3 (tiga) pintu masuk agar suatu RUU bisa masuk sebagai RUU Prioritas Tahunan, yaitu sebagai berikut: a) Daftar Prioritas Tahunan. Daftar ini berbasis pada RUU untuk masing-masing Komisi, Badan Legislasi, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD-RI). Praktiknya, satu komisi mendapatkan jatah 2 (dua) RUU per tahun dan hal itu berdasarkan usulan masing- masing komisi. Oleh karena itu, jumlahnya sekitar dua kali jumlah komisi, karena dijatah 2 RUU per komisi; dari RUU yang diajukan oleh Pemerintah dan RUU yang diajukan oleh DPD-RI. Biasanya RUU Prioritas tersebut sudah disebar ke masing-masing komisi (sebagaimana tertulis dalam kolom keterangan) dan juga oleh Pemerintah dan DPD-RI. Namun, keterangan ini juga tidak mutlak, karena dalam beberapa kasus, DPD-RI mengajukan RUU usul inisiatif sebagai pelaksanaan salah satu tugas dan wewenang mereka berdasarkan Pasal 22D UUD 1945. b) Bentuk Kumulait Terbuka. RUU golongan ini adalah RUU yang dibentuk setiap tahun atau bersifat rutin, seperti RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara, dan RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru serta untuk menindaklanjuti atau mengantisipasi putusan MK-RI. RUU yang masuk dalam kategori kumulait terbuka ini ada yang tertulis, terutama yang bersifat rutin. Ada juga yang statusnya untuk kumulatif terbuka ini bersifat ganda (double), yaitu bisa masuk dalam list prioritas tahunan; atau bisa juga 209 masuk dalam long list, atau bahkan sama sekali belum tertulis, karena mengantisipasi adanya putusan MK-RI. Dalam praktik, bisa saja terjadi bahwa di pagi hari Rapat Paripurna memutuskan Prolegnas Prioritas, namun pada siang hari keluar Putusan MK-RI yang perlu segera ditindaklanjuti, maka secara otomatis pembentukan UU tersebut masuk dalam kategori kumulatif terbuka. c) Keadaan tertentu. artinya untuk merespons keadaan yang mendesak seperti komflik, bencana, dan sebagainya. 2) UU No 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia bisa masuk dalam golongan pertama (karena sudah ada putusan dalam Prolegnas), dan bisa juga masuk dalam Kumulatif Terbuka; namun, lebih kuat bobot kumulatif terbukanya, karena sejak penyusunan Naskah Akademik oleh Badan Legislasi DPR-RI pilihan atau pertimbangannya adalah Kumulatif Terbuka. 3) Kumulatif terbuka merupakan ruang fleksibilitas agenda legislasi, dan menurut catatan Badan Keahlian DPR-RI, ada 56 RUU yang seharusnya ditindaklanjuti oleh DPR-RI dan pemerintah sebagai tindaklanjut dari Putusan MK-RI. Pada akhir periode DPR-RI 2019-2024 lalu, ke-56 RUU tersebut telah dilengkapi dengan Naskah Akademik yang siap untuk diajukan oleh DPR-RI atau Pemerintah sewaktu-waktu, tanpa harus menunggu evaluasi Prolegnas. 4) Melanjutkan Proses Pembentukan RUU (carry over) 1. Rumusan Pasal 71A UU tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan memberikan dasar hukum untuk melanjutkan pembahasan RUU kepada DPR-RI dan Pemerintah periode selanjutnya, tanpa mengulangi proses dari awal. Dengan demikian, keputusan untuk melanjutkan pembahasan RUU yang telah mencapai tahap pengusulan, baik oleh DPR-RI maupun Pemerintah yang telah memiliki Surat Pengusulan RUU Usul Inisiatif DPR-RI kepada Presiden berdasarkan keputusan Rapat Paripurna atau Surat Presiden kepada DPR-RI, sangat ditentukan oleh kesepakatan politik antara Presiden dengan DPR-RI periode baru. 2. Dalam hal Presiden yang baru berkeputusan untuk melanjutkan proses 210 pembentukan suatu RUU, dan pada kenyataannya Presiden RI ke-8 Bapak Prabowo Subianto kemudian mengirim Surat Presiden Nomor R- 12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 untuk melakukan pembahasan terhadap RUU yang telah diproses sebelumnya, dan DPR-RI kemudian menyetujui untuk melakukan pembahasan; maka hal tersebut dapat dimaknai adanya kesepakatan politis untuk melanjutkan proses pembentukan RUU a quo. Hal ini berarti pembentukan UU tersebut konstitusional berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 3. Menurut pendapat ahli, konsep carry over ini mengacu pada tahapan- tahapan dalam pembentukan UU, yaitu tahap perencanaan, tahap penyusunan, dan tahap pembahasan. Dengan demikian, carry over adalah suatu mekanisme yang tidak mengulangi lagi tahapan-tahapan sebelumnya. Artinya, jika suatu RUU telah melampaui tahapan perencanaan dan penyusunan, maka kedua tahapan tersebut tidak perlu dimulai dari awal lagi. Karena sudah dipastikan ketika ada kegiatan penyusunan, maka berarti telah melewati tahap perencanaan, sehingga ketika telah sampai pada tahap penyusunan, tidak relevan lagi untuk mempersoalkan apakah RUU tersebut prioritas atau tidak. Dengan demikian apabila telah sampai pada selesainya tahap penyusunan, yang ditandai dengan salah satu pihak, baik pemerintah maupun DPR, telah mengirimkannya kepada Presiden; atau apabila hal itu merupakan RUU usul pemerintah, pemerintah telah mengirim RUU dengan pengantar surat Presiden, maka selesailah tahap penyusunan, dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pembahasan. 4. Selanjutnya, ahli berpandangan bahwa dalam implementasi carry over ini ada permasalahan terkait kelanjutan proses pembahasan suatu RUU dalam dua rezim pemerintahan yang berbeda, yang kemungkinan bisa memiliki pokok-pokok haluan negara dan politik hukum yang berbeda. Karena itu, terkait persyaratan teknis seperti pembahasan DIM menjadi sangat tidak relevan, karena persyaratan semacam ini berpotensi menutup ruang bagi DPR dan Pemerintah berikutnya untuk mengabaikan persyaratan tersebut dan membahas kembali beberapa substansi yang sudah dibahas. Misalnya dalam Rapat Paripurna DPR-RI; dan semua 211 masalah yang ada menurut DPR-RI periode itu sudah tuntas, namun ketika sekedar melanjutkan pengambilan keputusan pada Tingkat II pada Rapat Paripurna, tetapi juga membahas kembali beberapa materi yang sudah disepakati yang dikenal dengan 15 materi baru. Dengan demikian, persyaratan teknis suatu RUU carry over. Pemikiran ini juga mempertegas bahwa hal-hal yang bersifat teknis tidak boleh mengobrankan hal-hal yang bersifat substansi. 5) Partisipasi publik dan keterbukaan Terkait persoalan ini, Ahli mendukung pandangan DPR-RI yang menyatakan bahwa partisipasi publik dan keterbukaan telah dilakukan sejak tahap perencanaan sampai pengundangan. a. Pada tahap perencanaan, tanggal 29 Oktober sampai dengan 15 November 2024, Baleg DPR-RI telah melakukan serangkaian kegiatan yaitu Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai institusi, kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara. DPR-RI telah melaksanakan serangkaian agenda rapat dengan para pemangku kepentingan dan melibatkan peran aktif dari masyarakat sebagai bagian pemenuhan prinsip partisipasi yang bermakna (meaningful participation) sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah MK- RI Nomor 91/PUU-XVIII/20, yang pada pokoknya adalah untuk mengimplementasikan right to be heard, right to be considered, dan right to be explained. Pada tahap penyusunan NA dan RUU perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 ini, DPR-RI melalui Badan Keahlian DPR-RI telah menyelenggarakan berbagai kegiatan diskusi mulai tanggal 13 April sampai dengan 9 Juni 2022 (vide Lampiran 17-22) dengan melibatkan para narasumber sebagai berikut: 1) Brigjen TNI (Purn.) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia); 2) Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum. (Kepala Babinkum TNI); 212 3) Kementerian Pertahanan RI; 4) Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si. 5) Dr. Wahyu Mujiono,S.H., M.H. (Sekretaris BAIS TNI); dan 6) Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D. b. Pada tahap Pembahasan, 11 sampai 20 Maret 2025: Sebelum memasuki tahap pembahasan, DPR-RI telah mengadakan RDPU dengan berbagai komponen masyarakat, yaitu: 1. 3 Maret 2025: RDPU Komisi I DPR-RI dengan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDS Forum), Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), dan Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA). 2. 4 Maret 2025: RDPU Komisi I DPR-RI dengan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative). 3. 10 Maret 2025: RDPU Komisi I DPR-RI dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) yang dipimpin oleh Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar. Selanjutnya diselenggarakan pembahasan RUU dengan kegiatan sebagai berikut: 1. 11 Maret 2025: Raker Komisi I DPR-RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara RI. 2. 13 Maret 2025: Raker Komisi I DPR-RI dengan Panglima TNI beserta Para Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU). 3. 14 Maret 2025: Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR-RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo. 4. 15 Maret 2025: Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR-RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo. 5. 17 Maret 2025: Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo. 6. 18 Maret 2025: Pimpinan DPR-RI bersama dengan Pimpinan dan 213 Anggota Komisi I DPR-RI mengundang audiensi dengan Koordinator Aliansi/Koalisi Masyarakat Sipil dan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan acara mendengarkan/mendapatkan masukan terkait RUU a quo. 7. 18 Maret 2025: Rapat Kerja Komisi I DPR-RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretariat Negara RI dengan acara Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo. 8. 20 Maret 2025: Rapat Paripurna DPR-RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo. c. Tahap Pengesahan, 26 Maret 2025, Presiden mengesahkan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. d. Tahap Pengundangan, Menteri Sekretaris Negara RI telah mengundangkan UU No. 3 Tahun 2025 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104. Dengan demikian, ahli berpendapat bahwa selama proses pembahasan UU No 3 Tahun 2025, sifat rapat dinyatakan terbuka (kecuali rapat Timmus dan Timsin). 6) Kesesuaian dengan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Terkait Kesesuaian Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, Ahli berpandangan bahwa tidak ada asas yang dilanggar dalam pembentukan UU No. 3 Tahun 2025, karena proses pembentukannya telah melalui sejumlah mekanisme hukum acara. Terkait dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, Ahli merujuk pada pertimbangan hukum MK-RI dalam Putusan Nomor: 79/UU-XVII/2019 yang dibacakan pada hari Selasa, 4 Mei 2021, pukul 15:13 WIB, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang harus dilihat bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. 214 7) Kesesuaian dengan UUD 1945 Terkait hal ini, perkenankan Ahli mengutip Pasal 10 UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.” Kekuasaan tersebut meliputi aspek-aspek beleid (kebjakan), regelensdaad (tindakan pengaturan), bestuursdaad (tindakan pemerintahan), beheersdaad (pengelolaan), dan toezichthoudensdaad (tindakan pengawasan). Untuk selanjutnya, dalam Keterangan Tertulis ini Ahli akan memfokuskan uraian pada peranan ahli dalam pembentukan dan sosialisasi peraturan perundang- undangan tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang- undangan dan beberapa kendalanya. B. Peranan dan/atau Keterlibatan Ahli dalam Proses Pembentukan dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Beberapa Kendalanya Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua dan Para Hakim Konstitusi, kedudukan Ahli dalam persidangan MK-RI pada hari ini memang sebagai Ahli dari pihak DPR-RI; namun karena sejak sekitar sebelum Era Reformasi di Indonesia (khususnya sejak tahun 1990-an) Ahli banyak terlibat dalam berbagai aktivitas reformasi hukum (legal reform) di Indonesia dan beberapa negara, baik sebagai aktor negara (state actor) maupun aktor non-negara (non-state actor), maka perkenankanlah dalam bagian subbab ini Ahli menjelaskan tentang peranan dan/atau keterlibatan Ahli dalam proses pembentukan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan (PPUU) tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan PPUU dan beberapa kendalanya. Uraian ini terasa penting untuk disampaikan, karena dalam perkembangannya, ada kecenderungan bahwa masalah ini selalu muncul dan dijadikan sebagai salah satu “pintu masuk” dalam permohonan pengujian UU kepada MK-RI. Jangan sampai karena aspirasi “kutunggu di MK”, norma yang ideal seperti partisipasi yang bermakna ini dijadikan “pintu masuk” yang kurang tepat sebagaimana yang pernah Ahli alami dalam persidangan suatu perkara yang lain di MK-RI pada masa yang lalu. 215 1. Ahli sejak awal sangat mendukung segera terbentuknya suatu UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bersama dengan alm. Prof. R. Taufik Sri Soemantri Martosoewignjo dan alm. Prof. Harun Alrasid, dalam berbagai kegiatan penugasan penulisan laporan penelitian yang bertajuk “Analisis dan Evaluasi” di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan juga berbagai kegiatan yang senada di Komisi Hukum Nasional (KHN) yang dibentuk pada masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pada sekitar tahun 1998-2003, Ahli sudah berkali-kali membahas mengenai hal ini, antara lain dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait di Belanda, antara lain: (a) Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (Konstitusi Kerajaan Belanda); (b) Bekendmakingswet (UU Publikasi Peraturan Perundang- Undangan); (c) Aanwijzingen voor de Regelgeving (Pedoman Penyusunan Regulasi); (d) Wet op de Raad van State (UU tentang Dewan Negara); (e) AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) yang fungsinya mirip dengan Peraturan Pemerintah (PP) di Indonesia; (f) dan sebagainya. Kesimpulannya adalah bahwa di Belanda tidak ada suatu UU khusus/tunggal yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, namun hal tersebut diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang- undangan sebagaimana disebutkan di muka. 2. Bersama Prof. Jimly Asshiddiqie dan Prof. Maria Farida serta dibantu oleh beberapa pengajar muda di Bagian HTN pada tahun 2002-2003 (yang pada saat ini banyak yang telah menjadi Doktor dan Guru Besar), Ahli ikut menjadi penyusun utama Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang “Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002”. Salah satu hal terkait yang diatur dalam Ketetapan tersebut adalah ketentuan Pasal 4 yang menyatakan bahwa Ketetapan MPR dan Ketetapan MRS sebagaimana dimaksud di bawah ini yang masih berlaku sampai dengan terbentuknya UU. Salah satu diantara berbagai materi muatan Ketetapan tersebut adalah bahwa Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang “Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang- Undangan” dinyatakan masih tetap berlaku hingga terbentuknya UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. 216 3. Menjelang terbentuknya UU Nomor 10 Tahun 2004 tersebut, Ahli ikut berkampanye di berbagai forum, termasuk menulis Kolom yang dimuat sepanjang 2 halaman di Majalah Tempo. Inti substansi kampanye adalah agar masyarakat (publik) dimungkinkan untuk ikut berperan serta dalam pembentukan peraturan perundang- undangan dalam seluruh hierarkinya; namun ketika UU Nomor 10 Tahun 2004 disahkan, partisipasi tersebut hanya dimungkinkan dalam pembentukan RUU dan Raperda, dan hal tersebut diatur melalui suatu mekanisme di dalam Peraturan Tata Tertib DPR (untuk RUU) dan DPRD (untuk Raperda). 4. Ketika bersama dengan alm. Prof. R. Taufik Sri Soemantri Martosoewignjo dan Prof. Jimly Asshiddiqie Ahli ditugaskan Pemerintah sebagai Anggota Tim Ahli Pemerintah dalam penyusunan RUU Mahkamah Konstitusi pada tahun 2002- 2003 (yang kemudian menjadi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi), cita-cita dan gagasan ideal tentang perwujudan partisipasi masyarakat dalam perspektif yang lebih luas, dan tidak hanya sekedar partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kami wujudkan antara lain dalam rumusan Pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan sebagai berikut: “Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif”. 5. Selama sekitar 3 bulan pada tahun 2006, Ahli diundang untuk mengajar pada suatu program berjudul “Legislative Drafting Training” yang diselenggarakan Centre Public Law, Faculty of Law, Australian National University, di Canberra, Australia. Salah satu topik kuliah yang penulis berikan adalah mengenai topik ini dan berbagai topik lainnya. 6. Pada tanggal 6-9 Juni 2007 Ahli diundang untuk menyampaikan makalah dengan topik “People’s Participation in Drafting Regulation in Indonesia” dalam suatu international conference dengan tema “Constitutionalism in Asia: Developments and Perspectives” yang diselenggarakan oleh Konrad Adenauer Stiftung bekerja sama dengan Vietnam Lawyers Association dan Institute of State & Law, Hanoi di Halong, Vietnam. 7. Dan berbagai aktivitas terkait lainnya (sebagaimana tercantum dalam CV yang telah Ahli sampaikan kepada MK-RI sebelumnya). 217 Beberapa kendala dalam penerapan prinsip yang ideal ini antara lain adalah sebagai berikut: (a) cukup banyaknya stakeholder dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan di suatu tema tertentu; (b) para pengurus dan aktivis dari stakeholder yang menghadiri proses pembahasan suatu rancangan peraturan perundang- undangan tersebut orangnya cenderung berganti-ganti; (c) tidak semua pengurus dan aktivis yang menghadiri proses pembahasan suatu rancangan peraturan perundang-undangan benar-benar memahami seluk-beluk dari topik peraturan perundang-undangan yang dibahas tersebut secara mendalam, sehingga agak terkendala saat memberikan masukan; (d) adanya peranan lembaga donor dalam memberikan arah masukan dalam proses tersebut: dan (e) apabila ada suatu isu tertentu yang diperjuangkan oleh pengurus dan aktivis tersebut yang kemudian tidak masuk dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang sudah menjadi suatu hukum positif, langsung muncul tuduhan bahwa proses pembentukan peraturan perundang- undangan tersebut tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembahasannya. Hal inilah yang kemudian sering menimbulkan suatu frasa “kutunggu di MK”. C. Perkembangan Pengaturan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Hal-ikhwal partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah mendapatkan perhatian pada saat perumusan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2004 (yang untuk selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 2004). Ketika UU ini disahkan, ketentuan tentang “Partisipasi Masyarakat” diatur dalam suatu Bab khusus, yaitu Bab X tentang “Partisipasi Masyarakat”, yang di dalamnya terdapat Pasal 53. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang (RUU) dan rancangan peraturan daerah (Raperda). Dengan demikian, UU ini memberikan ruang bagi masyarakat dalam proses pembentukan RUU dan Raperda tidak hanya sebagai pihak yang terkena dampak, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembentukan hukum itu sendiri. Dalam Penjelasan Pasal 53 tersebut ditegaskan bahwa hak 218 masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya, UU Nomor 10 Tahun 2004 tersebut digantikan oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang- Undangan yang diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011 (yang untuk selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011). Sebagaimana dalam UU Nomor 10 Tahun 2004, dalam UU ini ketentuan tentang Partisipasi Masyarakat juga diatur dalam suatu Bab khusus, yaitu Bab XI tentang “Partiisipasi Masyarakat”, yang di dalammya terdapat Pasal 96, yang menyatakan sebagai berikut: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam Penjelasan Pasal 96 tersebut dinyatakan sebagai berikut: Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) 219 Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. Ayat (4) Cukup jelas. UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut kemudian mengalami 2 (dua) ) kali perubahan sebagai berikut: (1) Perubahan Pertama dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 15 Tahun 2019). (2) Perubahan Kedua dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan pada tanggal 16 Juni 2022 (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 13 Tahun 2022). Selanjutnya di dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 Angka 14, ketentuan Pasal 96 Nomor 12 Tahun 2011 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan 220 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang- undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. Disamping beberapa UU tersebut, ada Putusan MK-RI Nomor: 91/PUU- XVIII/2020 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, dimana dalam bagian Pertimbangan Hukum [3.17.8] antara lain menegaskan bahwa selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik 221 secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Berdasarkan uraian di muka dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah mengalami perkembangan yang pesat dalam 25 (dua puluh lima) tahun terakhir ini. D. Tanggapan terhadap Berbagai Opini Hukum Para Pemohon, Saksi, Ahli, dan Berbagai Pihak Lainnya yang Menentang Pembentukan dan Pengesahan UU TNI Terhadap berbagai berbagai opini hukum yang dikemukakan oleh Para Pemohon, Saksi, Ahli dan berbagai Pihak lainnya yang menentang pembentukan dan pengesahan UU TNI, Ahli memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Pembentukan UU TNI merupakan amanat Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat- syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang”. 2. Dalam proses pembentukan dan pengesahan UU TNI ini pihak DPR-RI telah memenuhi berbagai persyaratan baik formil maupun materiil pembentukan UU. Hal ini antara lain bisa dilihat secara lengkap dalam berbagai dokumen yang diberikan dalam dokumen yang berjudul “Daftar Lampiran Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas 222 Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor: 45, 56, 69, 75 dan 81/PUU-XXIII/2025) – untuk selanjutnya disebut sebagai Daftar Lampiran - yang diberikan oleh DPR-RI kepada MK-RI. 3. Salah satu dari Daftar Lampiran itu, misalnya adalah Lampiran Nomor 60 yang berjudul “Laporan Singkat Rapat Badan Legislasi DPR-RI dalam Rangka Pembahasan Tindak Lanjut RUU yang Ditugaskan kepada Badan Legislasi oleh Badan Musyawarah DPR-RI, Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2024- 2025, tanggal 26 Agustus 2024”, yang dalam Bagian “II. Kesimpulan” menyatakan sebagai berikut: • Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan tindak lanjut RUU yang ditugaskan kepada Badan Legislasi oleh Bamus DPR-RI, menyepakati/menyetujui: a. Akan membahas RUU yang telah memiliki Surpres dan DIM. b. Optimalisasi dalam mengerjakan RUU yang akan dibahas pada masa persidangan terakhir masa jabatan Periode Anggota 2019- 2024. c. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak akan dibahas pada Periode Keanggotaan DPR-RI 2019-2024 dan diserahkan kepada Periode Keanggotaan selanjutnya. E. Kesimpulan Ahli Berdasarkan berbagai dalil dan uraian sebagaimana tersebut dimuka, ahli menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat 223 diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2) Permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya; atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3) Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4) Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) telah sesuai dengan UUD 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam: a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertob (Berita Negara Nomor 667 Tahun 2020); dan c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang- Undang (Berita Negara Nomor 668 Tahun 2020); 5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). 224 Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. I. Konstitusionalitas Perbedaan Muatan Materi Pengaturan dalam Naskah Akademik dengan suatu Undang-Undang Secara yuridis, tidak terdapat ketentuan, baik dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) maupun Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang- Undang (PDPR 2/2020) sebagai dasar hukum pembentukan UU yang melarang pembahasan RUU dengan menggunakan Naskah Akademik (NA) dan naskah RUU yang telah disusun pada periode keanggotaan DPR RI sebelumnya. Ketiadaan pengaturan tentang larangan pembahasan RUU dengan menggunakan NA dan naskah RUU yang telah disusun pada periode keanggotan DPR RI sebelumnya baik dalam UU P3 maupun dalam PDPR 2/2020, maka penggunaan NA dan naskah RUU tersebut adalah konstitusional. Terlebih, tidak terdapat alasan dalam batas penalaran yang wajar untuk mengatakan bahwa penggunaan NA dan naskah RUU pada pada periode keanggotan DPR RI sebelumnya menyebabkan proses pembentukan undang- undang inkonstitusional mengingat Pasal 43 ayat (3) UU P3 hanya mensyaratkan bahwa RUU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai NA. Persoalan mengenai perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang-undang juga tidak menyebabkan proses pembentukan undang-undang inkonstitusional. Hal ini selaras dengan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari naskah akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta-merta hal-hal yang tidak termuat dalam naskah akademik kemudian masuk dalam undang- undang menyebabkan suatu undang- undang menjadi inkonstitusional. Hal ini dikarenakan NA hanya merupakan referensi, dan perubahan yang terjadi selama pembahasan di legislatif tetap sah. Lebih jauh, MK dalam melakukan pengujian undang-undang (judicial review) baik pengujian formil maupun pengujian materiil sejak tahun 2003 atau sejak berdirinya MK tidak pernah menyatakan bahwa perbedaan muatan materi 225 pengaturan dalam NA dengan suatu undang-undang juga tidak menyebabkan proses pembentukan undang-undang inkonstitusional. Hal ini didasarkan pada pengamatan penulis terhadap beberapa Putusan MK yang meliputi: 1. Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dalam Putusan a quo, MK memberikan pertimbangan, bahwa meskipun adanya naskah akademik penting untuk memberi dasar dan pertimbangan ilmiah bagi suatu undang-undang yang dirancang agar tidak terjadi salah perhitungan dan kesalahan logika, keberadaan naskah akademik bukanlah merupakan keharusan konstitusional dalam proses pembentukan undang- undang. 2. Putusan MK Nomor 54/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Putusan a quo, MK menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan bahwa para anggota DPR adalah wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat yang harus membawa dan menyuarakan aspirasi masyarakat dalam segala tindakannya, termasuk dalam pembentukan undang- undang, ada atau tidak ada naskah akademik. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 naskah akademik memang diharuskan dalam pembentukan undang-undang tetapi ketiadaannya tidak menyebabkan batalnya suatu undang-undang sejauh prosedur-prosedur lainnya telah dipenuhi. Dengan demikian, tidak adanya Naskah akademik dalam pembentukan undang-undang tidak menyebabkan batalnya suatu undang- undang, meskipun berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 diharuskan ada naskah akademik dalam pembentukannya. Ketiadaan naskah akademik bisa dikatakan sebagai cacat prosedur, namun cacat prosedur tidak menyebabkan batal, selama prosedur-prosedur lainnya terpenuhi. 3. Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 226 MK dalam Putusan a quo menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan bahwa walaupun perubahan pasal dalam UU tidak bersumber dari naskah akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam naskah akademik kemudian masuk dalam undang- undang menyebabkan suatu undang-undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam naskah akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma undang-undang tersebut menjadi inkonstitusional. Berdasarkan teori perundang-undangan, naskah akademik pada dasarnya merupakan alat untuk memberikan gambaran mengenai hasil penelitian ilmiah yang mendasari usul rancangan setiap undang-undang yang kelak akan diajukan dan dibahas di DPR. Selain itu, naskah akademik merupakan pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk membahas dan menetapkan apakah substansi atau materi yang terkandung dalam naskah akademik layak diatur atau dimasukkan dalam peraturan perundang- undangan. Dengan demikian, persoalan mengenai perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang-undang adalah sah dan tidak menyebabkan proses pembentukan undang-undang inkonstitusional. Pada teori yang sama, yaitu teori perundang-undangan juga dikemukakan bahwa pencapaian kualitas legislasi dapat dilakukan jika perancang undang-undang berpegang pada keutamaan (virtues) dalam perancangan undang-undang, bukan berpegang teguh pada kesesuaian undang-undangan dengan NA (Vide Helen Xanthaki, On transferability of legislative solutions: the functionality test dalam Constantin Stefanou dan Helen Xanthaki (Editor), Drafting Legislation: A Modern Approach – in Memoriam of Sir William Dale, Ashgate, Hampshire-Burlington, 2008, hlm., 17.). Keutamaan tersebut antara lain: 1. kemampuan undang-undang untuk mencapai hasil yang diinginkan (efficacy); 2. kesesuaian perilaku dengan norma hukum dalam undang- undang (effectiveness); 227 3. efisiensi, yaitu mencakup kejelasan (clarity), ketelitian (precision), dan tidak ambigu; 4. kesederhanaan bahasa dan tidak bias gender (plain and gender-neutral language). Merujuk pada UU P3, pencapaian kualitas legislasi selain berpegang pada keutamaan di atas juga berpegang pada beberapa hal sebagaimana yang diatur dalam UU P3. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah: 1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945; 2. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang; 3. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan 4. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Begitu juga, faktor yang menyebabkan undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 juga bukan karena terdapat perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang-undang. Faktor yang menyebabkan undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 hingga akhirnya tidak memenuhi kebutuhan masyarakat adalah ketiadaan profesionalitas sumber daya manusia yang berperan dalam pembentukan undang-undang beserta proses pembentukannya juga sangat elitis dan sarat kepentingan, serta diperparah lagi oleh lemahnya koordinasi antar sektor dalam penyusunan materi muatan. Oleh karena itu, ahli berpendapat bahwa dalil Pemohon yang berkaitan dengan perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang-undang menyebabkan proses pembentukan undang-undang tersebut inkonstitusional adalah tidak beralasan menurut hukum. Maka dari itu, perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan UU TNI tetap menjadikan UU TNI sebagai UU yang konstitusional. II. Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 dikaitkan dengan UU TNI Undang-undang adalah hukum tertulis yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden (pemerintah). Eksistensi peraturan undang-undang merupakan salah satu unsur fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan atas hukum karena pada prinsipnya “without positive action by 228 legislation and positive law more generally many human rights would fail to be realized” (vide Gregoire Webber, Paul Yowell, dan Richard Ekins, Legislated Right: Securing Human Rights Trough Legislation, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, hlm.19). Proses untuk menghasilkan undang-undang atau yang dikenal dengan pembentukan undang-undang merupakan rangkaian proses pembuatan undang-undang yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pembentukan undang-undang merupakan salah satu unsur penting di samping unsur-unsur lainnya dalam rangka pembangunan hukum nasional, sementara itu untuk menghasilkan Undang-Undang yang sesuai dengan dinamika masyarakat, lebih-lebih lagi pada era globalisasi dewasa ini yang dipicu oleh kemajuan teknologi informasi, dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang ada (secara horizontal), serta tidak bertentangan dengan UUD 1945 (secara vertikal). Guna mewujudkan Undang- Undang seperti tersebut di atas, maka pembentukan Undang- Undang di Indonesia dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dengan memperhatikan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Program legislasi nasional (Prolegnas) merujuk pada UU P3 dimaknai sebagai instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dalam kata lain, prolegnas tidak lain adalah suatu instrumen perencanaan program pembentukan undang- undang. Maksudnya, program legislasi nasional merupakan wadah dimana pembentukan suatu undang-undang direncanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis dalam rangka pembangunan (materi) hukum nasional. Jika dianalisis secara lebih mendalam berdasarkan teori perundang-undangan, Prolegnas tidak hanya dipahami sebagai instrumen mekanisme perencanaan hukum, namun Prolegnas juga dapat dipahami sebagai isi/materi hukum (legal substance). Sebagai isi hukum, Prolegnas memuat daftar Rancangan Undang- Undang (RUU) yang akan dibentuk dalam periode penyusunanya. Daftar RUU yang dimasukkan ke dalam daftar Prolegnas akan dibahas bersama-sama 229 antara DPR dan Pemerintah sebelum akhirnya disahkan dan diundangkan menjadi UU. Program legislasi nasional pada pelaksanaannya memuat daftar skala prioritas RUU yang akan di bentuk pada suatu periode tertentu. Periode tersebut ada yang 5 tahun, yang disebut sebagai program legislasi nasional jangka menengah atau 5 tahunan dan ada juga untuk periode 1 tahun, yang disebut sebagai program legislasi nasional prioritas tahunan. Program legislasi nasional 5 tahunan tersebut pada pelaksanaannya di penggal- penggal menjadi prioritas tahunan atau prolegnas tahun. Prolegnas 5 tahun itu dapat dievaluasi atau disesuaikan dengan perkembangan setiap tahunnya bersamaan dengan ditetapkannya prolegnas tahunan. Penyusunan prolegnas ini dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah dengan tujuan agar adanya suatu perencanaan yang matang dan mendalam dalam pembentukan undang-undang, sehingga undang-undang yang dihasilkan kemudian adalah undang-undang yang berkualitas, sinkron dengan peraturan yang lainnya, serta efektif dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan penyusunan prolegnas oleh DPR tersebut tidak lain dikarenakan kewenangan pembentukan peraturan undang-undang di Indonesia secara konstitusional berada di lembaga legislatif, dalam hal ini adalah DPR. Kewenangan legislasi yang dimiliki oleh DPR antara lain menginisiasi Rancangan Undang-Undang (legislative initiation), membahas Rancangan Undang-Undang (law making process), dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (law enactment approval). Hal ini, sebagaimana pandangan Montesquieu bahwa parlemen sebagai kuasa pembentukan hukum merepresentasikan seluruh golongan dalam negara baik golongan kehormatan maupun bukan, sebagai berikut: “The legislative power is therefore committed to the body of the nobles, and to that which represents the people, each having their assemblies and deliberation apart, each their separate views and interest.” Pelaksanaan prolegnas ini dalam proses pembentukan undang-undang tidak hanya memuat daftar RUU, tetapi didasarkan pada visi misi dan kebijakan yang merupakan kriteria untuk menetapkan, mengurutkan, dan memprioritaskan RUU untuk periode 5 tahun dan 1 tahun. Artinya prolegnas tidak dilihat sebagai 230 bentuk daftar keinginan semata, tetapi dilandasi jiwa dan kehendak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan apa yang menjadi visi, misi pembangunan hukum nasional serta cita-cita bangsa ini. Karena itu, prolegnas disebut sebagai grand design utama DPR dan Pemerintah dibidang produk hukum, di samping sebagai barometer kinerja mereka dalam fungsi legislasi sekaligus sebagai penopang negara hukum sesuai UUD 1945. Prolegnas secara spesifik adalah implementasi fungsi sekaligus menjawab kebutuhan yuridis/legislasi masyarakat. Dalam kaitannya dengan perubahan UU TNI sebagaimana yang menjadi objek permohonan pemohon dalam perkara ini, pada dasarnya UU TNI termasuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 berdasarkan pada Rapat Paripurna pada 18 Februari 2025 yang dituangkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025. Dengan demikian, ahli berpendapat bahwa pembentukan dan pengesahan UU TNI adalah sah dan konstitusional karena UU a quo termasuk ke dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2025. Bahkan, penetapan UU TNI sebagai salah satu UU yang masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas adalah sah mengingat penetapan RUU dalam prolegnas prioritas adalah kewenangan DPR dan Pemerintah. III. Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang dengan Metode Carry Over Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) mengatur bahwa undang-undang yang pembahasannya belum selesai dalam satu periode dapat dilanjutkan DPR di periode berikutnya atau disebut dengan sistem carry over terhadap RUU. Hal ini diatur dalam Pasal 71A UU P3 yang menyatakan bahwa: “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, 231 Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan”. Tujuan dari sistem tersebut adalah agar setiap RUU yang telah direncanakan, disusun, dan dibahas bersama oleh para pembentuk undang-undang DPR, Presiden, dan/atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada periode yang lalu dapat diselesaikan oleh para pembentuk undang-undang pada masa yang akan datang. Hal ini dimaksudkan agar sistem perencanaan legislasi nasional senantiasa berkelanjutan sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Pertimbangan lainnya adalah supaya akuntabilitas kinerja DPR di bidang legislasi dapat terus ditingkatkan. Jika mengulas histori pemberlakuan metode carry over dalam pembentukan peraturan undang-undang ini, pada dasarnya pemberlakuan metode carry over didesain untuk menjadi solusi terhadap permasalahan yang kerap dihadapi oleh badan legislasi nasional, yaitu perihal produktivitas. Target yang sudah disiapkan kerap tidak dapat tercapai dan bahkan sangat kurang. Hal inilah yang membuat prolegnas seperti terdegradasi dalam proses pembuatan undang-undang di Indonesia. Dalam kata lain, target yang ada di dalam prolegnas prioritas dan tahunan tidak pernah terpenuhi, sedangkan ketentuan hukum positif belum mengatur bahwa daftar RUU yang ada dalam prolegnas merupakan agenda yang wajib dipenuhi oleh pemerintah bersama DPR. Hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan dan alasan pembuatan prolegnas. Kerancuan demi kerancuan dalam proses legislasi terus bertambah hingga akhirnya diberlakukan metode carry over dalam proses pembuatan Undang-Undang melalui perubahan UU P3 untuk mempermudah dan menambah produktivitas DPR dalam menyelesaikan RUU yang masuk dalam prolegnas. Carry over sendiri merupakan mekanisme pewarisan RUU ataupun pengalihan pembahasan RUU yang telah dibahas pada prolegnas periode sebelumnya (berakhir) ke prolegnas periode berikutnya (sedang berjalan). Dengan demikian, RUU yang masuk dalam daftar prolegnas tidak memiliki keharusan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 5 tahun agar proses 232 penyelesaian RUU lebih bertumpu pada kualitas materi dibandingkan waktu penyelesaian. Konsekuensi atas adanya metode carry over dalam pembentukan peraturan undang-undang tersebut adalah praktik pembentukan peraturan perundang-undangan yang sifatnya melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang pada periode pemerintahan sebelumnya sah secara hukum. Mau tidak mau praktik tersebut harus diterima sebagai suatu tindakan dan/atau perubatan yang konstitusional sesuai dengan norma hukum yang berlaku selagi praktik pembentukan peraturan perundang-undangan tidak melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU P3. Dalam kaitannya dengan UU TNI sebagaimana yang menjadi objek permohonan dalam perkara ini, ahli berpendapat bahwa UU TNI merupakan UU carry over karena proses pembahasannya telah dilakukan mulai dari DPR periode sebelumnya dan UU tersebut telah ditetapakan sebagai salah satu UU yang masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas 2025. Ini menandakan bahwa UU TNI telah memenuhi seluruh syarat dikategorikannya UU carry over, yaitu (1) pada tahapan sebelumnya di DPR periode sebelumnya UU tersebut telah memasuki tahap pembahasan DIM; dan (2) UU tersebut dimasukkan kembali ke prolegnas periode berikutnya karena tidak selesai. Dengan demikian, ahli berpendapat bahwa proses pembentukan UU TNI sah dan konstitusional. IV. Partisipasi Publik dan Keterbukaan Izinkan Ahli menyampaikan pandangan mengenai dalil Pemohon terkait kurangnya partisipasi publik dan keterbukaan dalam proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pemohon mendalilkan bahwa proses legislasi undang-undang a quo telah cacat formil karena tidak memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dan asas keterbukaan, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Menanggapi dalil tersebut, secara prinsip partisipasi publik merupakan pilar fundamental dalam negara 233 hukum demokratis, dan keterbukaan adalah prasyarat bagi legitimasi setiap produk legislasi. Namun, implementasi dan penafsiran prinsip-prinsip tersebut haruslah proporsional dan tidak dapat serta-merta mengesampingkan keseluruhan tahapan serta substansi proses legislasi yang telah dilaksanakan. Konsep partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang- undangan tidak sekadar retorika, melainkan berakar kuat dalam teori demokrasi deliberatif dan esensi kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi modern, kedaulatan tidak berhenti pada momen pemilihan wakil rakyat semata. Ia melampaui itu, menuntut keterlibatan aktif warga negara dalam setiap proses pengambilan keputusan publik, terutama saat merumuskan hukum yang kelak akan mengikat mereka. Sebagaimana diuraikan oleh pemikir seperti Jürgen Habermas, teori demokrasi deliberatif menekankan urgensi diskusi rasional dan inklusif sebagai fondasi legitimasi keputusan publik. Ini berarti, partisipasi publik bukanlah sekadar formalitas. Partisipasi publik adalah sebuah proses dinamis di mana gagasan-gagasan terbaik dapat muncul dan berkembang melalui pertukaran pandangan yang bebas, terbuka, dan kritis. Prinsip partisipasi publik merupakan aspek esensial yang memiliki keterkaitan erat dengan teori representasi politik dalam konteks negara hukum yang demokratis. Demokrasi perwakilan modern tidak semata-mata bertumpu pada representasi elektoral yakni keterpilihan wakil rakyat melalui proses pemilu melainkan juga menuntut adanya representasi substansial yang menghendaki agar kepentingan, suara, serta aspirasi konstituen terartikulasikan secara nyata dalam proses pembentukan kebijakan publik. Dalam kerangka tersebut, partisipasi publik berfungsi sebagai instrumen normatif sekaligus prosedural untuk menjamin bahwa mekanisme representasi tidak hanya bersifat simbolik atau formalistik, tetapi mencerminkan kehendak rakyat secara autentik. Ketidakterlibatan publik dalam proses legislasi berpotensi menjadikan arena pembentukan hukum tertutup dan elitis, yang pada gilirannya dapat menggerus kepercayaan masyarakat dan mendeligitimasi produk hukum yang dihasilkan. 234 Partisipasi publik memiliki fungsi multifaset yang vital. Ini tidak hanya meningkatkan legitimasi hukum, sehingga produk perundang-undangan lebih dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat. Partisipasi publik juga secara substansial memperkaya kualitas kebijakan melalui penyerapan masukan dari berbagai spektrum pemangku kepentingan, termasuk pihak yang terdampak langsung dan para pakar di bidangnya. Lebih dari itu, partisipasi publik turut meminimalisir potensi konflik di kemudian hari, karena isu-isu problematik dapat teridentifikasi dan tertangani sejak tahap awal. Yang tak kalah esensial, partisipasi publik merealisasikan akuntabilitas, di mana transparansi proses memungkinkan publik untuk memonitor kinerja perwakilan mereka dan memastikan bahwa kepentingan umum benar-benar terlayani, bukan semata- mata kepentingan parsial. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui serangkaian putusannya yang progresif, telah menerjemahkan prinsip-prinsip ini menjadi standar konkret yang dikenal sebagai "partisipasi publik yang bermakna" (meaningful participation). Konsep ini tidak semata-mata dimaknai sebagai sekadar mengundang perwakilan masyarakat ke dalam ruang rapat. Partisipasi publik mensyaratkan terpenuhinya tiga elemen utama, salah satunya adalah hak untuk didengar (right to be heard), yang mengharuskan tersedianya ruang dan mekanisme yang layak bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, serta masukan terhadap rancangan undang- undang yang sedang disusun. Kedua, hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), di mana masukan-masukan tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja. Pembentuk undang-undang wajib mempertimbangkan masukan tersebut dan dapat menunjukkan bahwa mereka telah memperhatikan serta meresponsnya, baik dengan mengakomodasi atau, jika tidak, memberikan alasan penolakan yang rasional dan transparan. Ketiga, hak untuk dijelaskan (right to be explained), yang mengharuskan pembentuk undang-undang memberikan penjelasan rasional mengapa suatu masukan tidak diakomodasi. Penjelasan ini bukan hanya kewajiban prosedural, tetapi juga pondasi dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang mutlak. Asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya partisipasi yang bermakna. 235 Keterbukaan ini telah terwujud melalui akses informasi yang komprehensif, Rancangan Undang-Undang TNI Perubahan beserta dokumen terkait, termasuk Naskah Akademik, telah tersedia secara luas melalui platform resmi Pemerintah dan DPR RI. Langkah ini memastikan masyarakat dapat mempelajari substansi materi secara informatif, sehingga masukan yang diberikan pun berdasarkan pemahaman yang mendalam. Selain itu, upaya sosialisasi dan penjaringan aspirasi tidak bersifat tunggal, melainkan dilakukan secara multi-tahap. Pemerintah dan DPR telah menyelenggarakan berbagai forum, mulai dari sosialisasi, diskusi publik, hingga rapat dengar pendapat yang melibatkan spektrum luas pemangku kepentingan: dari akademisi dan organisasi masyarakat sipil hingga komunitas pertahanan dan para pakar di bidang terkait. Penting untuk ditegaskan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa sebelum Rancangan Undang-Undang TNI Perubahan secara resmi diusulkan oleh DPR RI, Pemerintah telah menunjukkan inisiatif proaktif dalam penyerapan aspirasi masyarakat terkait substansi materi muatan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2025 ini sejak tahun 2023. Komitmen awal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya serangkaian FGD (Focus Group Discussion) oleh Babinkum Mabes TNI. Sebuah indikator kuat bahwa ada upaya nyata untuk mendengar masukan publik terhadap materi yang akan diregulasi, jauh sebelum RUU masuk ke ranah legislasi formal di DPR. Selanjutnya, ketika Rancangan Undang-Undang TNI Perubahan resmi menjadi inisiatif DPR RI, seluruh proses pembentukannya dikoordinasikan penuh oleh DPR. Pada tahap penyusunan RUU, DPR RI secara transparan telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai komponen masyarakat sebagai berikut: ● Pada 3 Maret 2025, RDPU Komisi I DPR RI diselenggarakan dengan menghadirkan narasumber Mayjen TNI Rodon Pedrason, Dr. Teuku Rezasyah, dan Dr. Kusnanto Anggoro. ● Kemudian, pada 4 Maret 2025, Komisi I DPR RI kembali mengadakan RDPU dengan Ismail Hasani dari Setara Institute, dan Dr. Al-Araf dari Imparsial. 236 ● Selanjutnya, pada 10 Maret 2025, RDPU Komisi I DPR diselenggarakan bersama Persatuan Purnawirawan ABRI yang dipimpin oleh Jenderal TNI Purnawirawan Agum Gumelar. Setelah tahap penyusunan, pada tahap pembahasan RUU, yang berlangsung intensif dari tanggal 11 hingga 20 Maret 2025, proses legislasi terus melibatkan pihak-pihak terkait dan mengedepankan keterbukaan: ● Pada 11 Maret 2025, diadakan Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara. ● Dilanjutkan pada 13 Maret 2025, Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau). ● Pada 14 Maret 2025, dan kembali pada 15 Maret 2025, Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI diselenggarakan untuk membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU a quo. ● Kemudian, pada 17 Maret 2025, dilaksanakan Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo. ● Secara signifikan, pada 18 Maret 2025, Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI secara khusus mengundang audiensi dengan Koordinator Aliansi Koalisi Masyarakat Sipil dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, dengan agenda mendengarkan serta mendapatkan masukan terkait RUU a quo. Ini membuktikan komitmen DPR untuk melibatkan suara kritis masyarakat sipil. ● Pada hari yang sama, 18 Maret 2025, Rapat Kerja Komisi I DPR RI kembali digelar bersama Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Hukum, dan Menteri Sekretariat Negara untuk Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU a quo. ● Puncak proses pembahasan tercapai pada 20 Maret 2025, dengan Rapat Paripurna DPR RI yang mengagendakan Pembicaraan Tingkat II dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo. 237 Seluruh tahapan pembahasan Rancangan Undang-Undang, mulai dari pengajuan sebagai usul inisiatif DPR hingga pengesahannya menjadi undang- undang, dikelola dan dicatat secara menyeluruh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Catatan, notulensi, dan transkrip dari setiap pertemuan dan rapat kerja merupakan bukti otentik dari komitmen terhadap prinsip partisipasi dan keterbukaan. Lebih lanjut, publikasi tahapan proses legislasi pun dilakukan secara berkala melalui media massa dan saluran informasi resmi, memastikan masyarakat luas senantiasa mengetahui perkembangan dan status RUU. Dalil Pemohon yang mengklaim kurangnya partisipasi dan keterbukaan sering kali berakar pada asumsi keliru bahwa setiap masukan harus diakomodasi, atau bahwa proses legislasi harus sepenuhnya steril dari dinamika politik. Padahal, proses legislasi adalah arena dialektika kompleks antara berbagai kepentingan dan pandangan yang beragam, yang pada akhirnya harus bermuara pada suatu keputusan politik yang mengikat secara hukum dan konstitusional. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa partisipasi publik tidak berarti publik memiliki hak veto mutlak. Sebaliknya, ia menjamin pemberian ruang yang memadai bagi aspirasi untuk didengar dan dipertimbangkan secara rasional dalam bingkai perumusan kebijakan publik yang lebih besar. Dengan demikian, menurut hemat Ahli, dugaan adanya cacat formil akibat terbatasnya partisipasi publik dan keterbukaan dalam pembentukan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2025 tidak didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan tidak mencerminkan realitas proses legislasi yang telah berlangsung.Prosedur yang telah dijalankan oleh pembentuk undang- undang, dengan segala tahapan dan dokumentasinya yang transparan dan akuntabel, telah memenuhi standar konstitusional dan prinsip partisipasi publik yang bermakna, bahkan didahului oleh upaya penyerapan aspirasi yang komprehensif oleh pihak Pemerintah. V. Kesesuaian Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Selain dalil mengenai kurangnya partisipasi publik yang telah kami elaborasi sebelumnya, Para Pemohon juga mendalilkan bahwa pembentukan 238 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tidak memenuhi asas keterbukaansebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pemohon berargumen bahwa selama proses penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, tidak dilakukan secara terbuka dan akses informasi serta pemberian masukan sangat terbatas. Namun, dalil ini menunjukkan kekeliruan dalam memahami ruang lingkup dan batasan asas keterbukaan dalam konteks pembentukan undang-undang, yang sebenarnya telah diatur secara jelas dalam kerangka hukum positif kita. Asas keterbukaan merupakan salah satu dari enam asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang P3. Asas ini pada intinya menghendaki bahwa seluruh proses pembentukan peraturan perundang- undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan, bersifat transparan dan dapat diakses oleh publik. Transparansi di sini merujuk pada ketersediaan informasi yang memadai mengenai tahapan, materi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses legislasi. Tujuannya adalah untuk menjamin akuntabilitas pembentuk undang- undang dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Dalam kerangka teori tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar yang saling melengkapi. Transparansi adalah prasyarat bagi akuntabilitas, di mana publik tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari para pengambil keputusan jika informasi mengenai proses dan keputusan tersebut tidak tersedia secara memadai. Akuntabilitas sendiri berarti kewajiban bagi pembentuk undang- undang untuk memberikan penjelasan dan bertanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil selama proses legislasi. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa asas keterbukaan dalam proses legislasi tidak dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melibatkan setiap individu atau kelompok secara menyeluruh dalam setiap tahapan dan rincian pembentukan 239 peraturan perundang-undangan. Keterbukaan harus dipahami secara proporsional, sejalan dengan prinsip representasi politik dalam demokrasi modern dan pertimbangan efektivitas proses legislasi itu sendiri. Dalam konteks ini, teori partisipasi publik yang relevan adalah partisipasi yang difokuskan pada pihak yang memiliki kepentingan langsung atau terdampak. Penjelasan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang P3 secara eksplisit memberikan batasan subjek partisipasi. Pasal tersebut secara gamblang menyatakan bahwa masyarakat yang berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis, dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang adalah orang perseorangan atau kelompok yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo. Frasa "kelompok orang" dalam penjelasan pasal tersebut lebih lanjut diartikan secara spesifik sebagai kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. Pembatasan ini bukanlah bentuk pembatasan hak konstitusional, melainkan upaya untuk menjaga efisiensi dan fokus pembahasan legislasi agar masukan yang diterima benar-benar relevan dan substantif, tanpa mengorbankan esensi partisipasi bermakna. Hal ini sejalan dengan konsep rasionalitas prosedural, di mana prosedur yang jelas dan terarah mendukung hasil legislasi yang berkualitas, sekaligus menjamin prinsip akuntabilitas prosedural. Dalil Pemohon yang menyatakan adanya kekurangan dalam aspek partisipasi dan keterbukaan publik kerap didasarkan pada asumsi yang tidak tepat, yakni seolah-olah setiap masukan masyarakat wajib diakomodasi secara mutlak, atau bahwa proses legislasi harus sepenuhnya bebas dari pengaruh dan dinamika politik. Padahal, proses pembentukan undang- undang secara inheren merupakan forum dialektika yang kompleks, di mana berbagai kepentingan, perspektif, dan orientasi politik berinteraksi dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan normatif yang mengikat secara hukum dan sah secara konstitusional. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa prinsip partisipasi publik bukanlah pemberian hak veto kepada masyarakat atas seluruh substansi regulasi, melainkan penjaminan adanya 240 ruang yang memadai bagi publik untuk menyampaikan aspirasi yang kemudian dipertimbangkan secara proporsional dan rasional dalam kerangka perumusan kebijakan yang lebih luas. Mekanisme ini selaras dengan prinsip legitimasi prosedural, yang menekankan bahwa validitas suatu produk hukum tidak hanya ditentukan oleh substansinya, melainkan juga oleh proses pembentukannya yang harus menjunjung asas keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan prosedural. Dengan demikian, menurut penilaian Ahli, tuduhan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 mengalami cacat formil karena tidak terpenuhinya prinsip keterbukaan dan partisipasi publik, tidak berdasar secara hukum dan tidak sejalan dengan fakta-fakta empirik dari proses legislasi yang telah berlangsung. Seluruh tahapan pembentukan undang- undang tersebut telah diselenggarakan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk melalui pelaksanaan serangkaian forum konsultasi publik dan penyerapan aspirasi oleh Pemerintah secara menyeluruh. Dengan terpenuhinya ketentuan formil tersebut, proses legislasi yang dimaksud telah mencerminkan standar konstitusional dan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Setelah menelaah secara saksama seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta setelah mengelaborasi secara komprehensif mengenai penerapan asas partisipasi publik dan keterbukaan, perkenankan saya menyampaikan kesimpulan. Dari tinjauan cermat atas seluruh tahapan dan bukti-bukti proses legislasi yang telah kami uraikan di hadapan Majelis Yang Mulia, kami dengan tegas menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 telah sepenuhnya sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan telah memenuhi setiap ketentuan yang dipersyaratkan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. 241 Seluruh rangkaian tahapan, mulai dari perencanaan awal yang melibatkan penyerapan aspirasi masyarakat oleh Pemerintah melalui Focus Group Discussion (FGD) yang terdokumentasi, hingga proses penyusunan dan pembahasan intensif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, menunjukkan komitmen tak tergoyahkan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalisme. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, serta Rapat Kerja (Raker) lintas instansi, telah menjadi ruang deliberatif yang substansial. Adanya dokumentasi lengkap berupa catatan, notulensi, dan transkrip dari setiap pertemuan dan rapat kerja menjadi bukti nyata dari transparansi dan akuntabilitas yang telah dijalankan. Tak hanya itu, publikasi berkala atas tahapan legislasi juga memastikan akses informasi yang memadai bagi masyarakat luas. Prinsip partisipasi publik yang bermakna jelas terpenuhi melalui mekanisme yang secara konsisten memastikan adanya hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan bagi pihak-pihak yang terdampak langsung atau memiliki kepentingan sah. Perlu ditegaskan, pembatasan subjek partisipasi yang termaktub dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) bukanlah pengabaian hak, melainkan sebuah upaya rasional untuk menjaga fokus dan efisiensi pembahasan demi menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Demikian pula, asas keterbukaan telah terimplementasi secara optimal melalui akses informasi yang komprehensif dan proses pembahasan yang transparan, termasuk pelibatan berbagai pemangku kepentingan, bahkan suara-suara kritis dari elemen masyarakat sipil. Maka, jelaslah bahwa tidak ada satu pun bukti substantif yang menunjukkan adanya cacat formil yang dapat mendelegitimasi Undang- Undang ini. Dalil Pemohon yang mengklaim ketidaksesuaian adalah pandangan yang tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya dan pemahaman komprehensif terhadap norma hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi ini telah berjalan dengan tertib dan akuntabel, sepenuhnya sesuai koridor hukum yang ditetapkan. 242 Oleh karena itu, dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan pengujian formil yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan karenanya, menolak permohonan tersebut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 adalah produk legislasi yang sah, konstitusional, dan telah melalui proses pembentukan yang akuntabel serta transparan. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. Masukan atas Penyusunan Naskah Akademis dan Draf RUU tentang Perubahan atas Undang-undang TNI Makalah ini disiapkan berdasarkan Terms of Reference (ToR) yang disiapkan oleh Pusat Perancangan Undang-undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI dengan judul Diskusi Pakar dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Perubahan UU tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam ToR tersebut disampaikan 8 isu dalam bentuk pertanyaan yang merupakan materi dari Naskah Akademik berdasarkan Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang. Oleh karenanya makalah ini akan menjawab kedelapan isu yang disampaikan. I. Sangat Dibutuhkan Rencana penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Rencana penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat “RUU Perubahan UU TNI”) sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan telah 18 tahun UU TNI tidak mengalami perubahan apapun padahal banyak perkembangan yang telah terjadi, baik geopolitik maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TNI serta adanya uji materi atas UU ke Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi UU TNI perlu dilakukan perubahan mengingat UU TNI merupakan produk diawal reformasi tahun 1998 sehingga banyak ketentuan yang merupakan respons terhadap praktek yang terjadi sebelum tahun 1998. RUU Perubahan UU TNI diharapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan legalitas eksistensi TNI. 243 II. Urgensi dalam penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Ada paling tidak enam urgensi mengapa RUU Perubahan UU TNI dilakukan, yaitu: 1. Bentuk perang yang telah berubah secara cepat Saat ini bentuk perang telah mengalami perubahan yang sangat cepat. Perang tidak hanya sekedar yang dinyatakan oleh negara, namun perang dapat dilakukan tanpa dinyatakan oleh negara. Belum lagi perang tidak hanya berhadapan dengan negara lain, atau pelaku separatis namun perang dapat diinisiasi oleh para pelaku teror yang bertujuan untuk mengganti ideologi, dasar dan bentuk negara. Perang pun saat ini tidak dilakukan dengan menggunakan alutsista konvensional atau alutsista yang dikendalikan oleh teknologi canggih, namun secara perlahan namun pasti telah menjadi perang siber (cyber warfare) (sistem informasi, media sosial). Oleh karenannya UU TNI sudah sewajarnya untuk dilakukan perubahan sehingga adaptif dengan perkembangan bentuk perang saat itu dan untuk mengantisipasi perkembangan bentuk perang di masa depan. 2. Situasi geopolitik memerlukan pengembangan TNI Situasi geopolitik dan tututan kepentingan nasional (national interest) memerlukan pengembangan TNI yang membutuhkan landasan hukum yang kuat. Situasi geopolitik saat ini baik di kawasan seperti Laut China Selatan, maupun di luar kawasan seperti perang di Ukraina mengharuskan TNI untuk dikembangkan dari waktu ke waktu sesuai situasi dan kondisi. Situasi geopolitik membutuhkan prajurit-prajurit yang handal dan berpengalaman. 3. Kepentingan Nasional di Luar Wilayah Kedaulatan Fenomena baru yang dialami oleh banyak negara adalah adanya kepentingan nasional yang berada di luar wilayah kedaulatan namun perlu 244 mendapat penjagaan dari tentara nasionalnya. Jepang misalnya memberikan peran yang besar pada Self Defence Forces nya untuk menjaga Sea Lanes of Communication (SLOC) Jepang yang berada di wilayah kedaulatan. Demikian pula TNI pernah dilibatkan dalam penjagaan armada kapal perdagangan yang melintasi perairan di Somalia yang merupakan negara gagal yang rawan pembajakan. Pada tahun 2011 TNI melakukan operasi pembebasan awak kapal MV Sinar Kudus di Somalia. Saat itu Soamila masuk dalam katagori negara gagal (failed State) sehingga setiap negara bertanggung jawab atas kapal-kapal niaganya. (ditambah oleh negara setempat membolehkan) Saat operasi pembebasan awak kapal MV Sinar Kudus sebenarnya UU TNI tidak memberi landasan hukum yang kuat. Oleh karenanya RUU Perubahan atas UU TNI perlu memberikan landasan yang kuat bagi pelibatan TNI menjaga kepentingan nasional. Landasan hukum ini menjadi penting bila Presiden mengambil keputusan agar TNI turut dalam operasi intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention operation) dengan negara lain atau dimandatkan oleh organisasi internasional atau kawasan untuk melakukan Responsibility to Protect. 4. Tantangan yang dihadapi bangsa yang mengharuskan TNI turut berpartisipasi secara aktif TNI sebagai alat negara ternyata telah mengalami berbagai penugasan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang konvensional. Banyak hal yang telah dilakukan oleh TNI untuk melakukan penugasan dibidang kesehatan, termasuk diantaranya penanganan terhadap wabah penyakit Covid 19. Hal ini tentu membutuhkan perbuasan atas tugas-tugas OMSP yang telah ditetapkan dalam UU TNI. 5. Terbitnya berbagai Undang-undang pasca UU TNI yang bersinggungan dengan eksistensi TNI Pasca tahun 2004 telah banyak Undang-undang yang terbit dan bersentuhan dengan TNI, Perubahan atas UU Terorisme (“UU Terorisme”), UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (“UU PSDN”) 245 dan UU Aparatur Sipil negara (“UU ASN”). 6. Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan dilakukannya Amandemen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 mengamanatkan agar UU TNI dilakukan perubahan. Dalam kata-kata Mahkamah Konstitusi dalam putusan disebutkan “usia pensiun merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat melalui upaya legislative review.” Selanjutnya MK mengatakan, “… demi memberikan kepastian hukum, menurut Mahkamah, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU TNI dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.” III. Undang-undang yang perlu untuk dianalisis dalam rangka penyusunan RUU 1. UU TNI 2. UU Terorisme 3. UU PSDN 4. UU ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 5. UU Kepolisian Negara Republik Indonesia IV. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 1. Landasan Filosofis a. Dalam preambule Undang-undang Dasar 1945 paragraf empat disebutkan salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karenanya pemerintah perlu senantiasa membangun postur sistem pertahanan, termasuk TNI, sesuai dengan 246 perkembangan ancaman tradisional maupun non-tradisional serta perkembangan geopolitik kawasan dan dunia. Dalam konteks demikian TNI yang telah beberapa kali mengalami penyesuaian berdasarkan kondisi internal di Indonesia pada masa reformasi saat UU TNI dibentuk perlu untuk dilakukan penyesuaian kembali agar dapat menjalankan amanat dari Undang-undang Dasar 1945 untuk melindungi bangsa dan tanah air Indoenesia secara baik. b. Saat ini ancaman yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara menuntut adanya berbagai perubahan tugas pokok dan fungsi TNI yang tidak saja berbasis pada wilayah kedaulatan negara, tetapi pada kepentingan Indonesia di luar wilayah kedaulatan Indonesia. 2. Landasan Sosiologis a. Masyarakat hingga saat ini mengapresiasi peran TNI yang tidak semata- mata menjaga keutuhan wilayah kedaulatan negara namun peran menjaga kepentingan nasional yang berada di luar wilayah kedaulatan, seperti menjaga kapal-kapal dagang Indonesia dari ancaman perompak di negara lain yang sedang mengalami kegagalan pemerintah. b. Disamping itu masyarakat sangat mengapresiasi peran TNI dalam OMSP, utamanya perang melawan terorisme, perang melawan pandemi, melakukan evakuasi warga negara Indonesia yang terjebak dalam konflik senjata di suatu negara ataupun melakukan evekuasi adanya wabah penyakit di negara lain, bahkan dalam menjalankan program-program pemerintah yang daya jangkaunya ke seluruh wilayah dan dalam waktu yang cepat. c. Masyarakat juga menginginkan agar para prajurit TNI dapat ditempatkan di birokrasi institusi sipil mengingat kemampuan manajerialnya yang bermanfaat. d. Life expectancy populasi Indonesia dalam dua dasawarsa terakhir semakin panjang dan karenanya masa dinas aktif seorang prajurit dapat menyesuaikan dengan Aparatur Sipil Negara yang dapat mencapai usia 60 hingga 62 tahun. 247 3. Landasan Yuridis Secara yuridis UU TNI perlu dilakukan perubahan mengingat telah hadir UU PSDN dan UU Terorisme serta Putusan Mahkamah Konstitusi. V. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia a. Sasaran Menjadi landasan hukum yang kuat bagi TNI yang harus beradaptasi dengan tantangan yang dihadapi saat ini dan ke depan sehingga menjadikan TNI sebagai alat negara yang tangguh, efektif dan efisien dalam menjalankan tugas melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia. b. Ruang Lingkup Pengaturan Mengatur eksistensi TNI baik dalam tugas pokoknya menjaga kedaulatan negara ditambah dengan kepentingan nasional di berbagai belahan dunia serta tugas TNI dalam OMSP. RUU Perubahan atas UU TNI ditujukan untuk melaksanakan penyusaian dengan berbagai UU yang bersinggungan dengan UU TNI dan melaksanakan putusan dari Mahkamah Konstitusi. c. Jangkauan RUU Perubahan UU TNI ditujukan untuk para pengambil kebijakan dalam lingkup pertahanan negara sehingga dalam mengambil kebijakan mempunyai landasan yang kuat dan adanya kepastian hukum, termasuk dalam mengerahkan pasukan dalam menjaga kepentingan nasional di luar wilayah kedaulatan, menjalankan tugas menumpas terorisme yang terkait dengan eksistensi dan keselamatan negara, serta pengaturan masa aktif dinas ketentaraan. Disamping itu bagi pengambil kebijakan dapat melibatkan para prajurit TNI di luar kedinasan di lingkungan TNI ataupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pertahanan dan intelijen. 248 d. Arah Pengaturan Arah pengaturan perubahan UU tentang TNI adalah menjadikan TNI sebagai alat negara yang efektif dan efisien dalam melindungi bangsa dan tumpah darah negara, termasuk kepentingan Indonesia yang berada di luar wilayah kedaulatan. Disamping itu dalam rangka mengoptimalkan para prajurit TNI sehingga memberi kesempatan bagi prajurit TNI untuk bisa mengabdi di birokrasi pemerintahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah dari waktu ke waktu. VI. Materi muatan yang sekiranya diperlukan dalam rangka penyusunan RUU tentang peru bahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 1. Tugas pokok dan fungsi TNI Membuat pengaturan TNI tidak hanya penegak kedaulatan tetapi juga menjaga kepentigan nasional di luar wilayah kedaulatan. 2. Pelibatan TNI dalam OMSP Membuat pengaturan OMSP yang ditetapkan oleh pemerintah dari waktu ke waktu termasuk pananganan penularan wabah penyakit. 3. Penempatan Prajurit TNI dalam Birokrasi Pemerintah Membuat pengaturan yang tegas tentang penempatan prajurit TNI dalam birokrasi pemerintah. 4. Usia Prajurit Membuat pengaturan usia prajurit yang lebih panjang daripada usia prajurit berdasarkan UU TNI. VII. Tanggapan pengaturan OMSP TNI telah secara positif melakukan banyak OMSP sehingga perlu diatur lebih luas pelibatan TNI dalam OMSP, seperti penanganan wabah penyakit, evakuasi warga negara yang terjebak dalam konflik bersenjata di suatu negara atau pemulangan warga negara ke Indonesia karena adanya pandemi di suatu negara. 249 VIII. Penempatan TNI aktif dalam Kementerian/Lembaga Penempatan TNI dalam Kementerian/Lembaga perlu diperluas mengingat sangat dibutuhkan prajurit-prajurit TNI yang memiliki kemampuan manajerial untuk berada di Kementerian/Lembaga. Oleh karenanya para prajurit TNI diberi kesempatan untuk bersaing dengan ASN dalam mengemban tugas-tugas Kementerian/Lembaga. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2025 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Para Pemohon 1. Perkara 45/PUU-XXIII/2025 a. Pembentukan UU 3/2025 bertentangan dengan asas keterbukaan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut UU P3) karena: 1) minimnya penyebarluasan informasi terkait draft dan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut RUU TNI Perubahan); dan 2) jarak 3 (tiga) hari antara pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada tanggal 18 Maret 2025 dan pengesahan UU 3/2025 terlalu singkat untuk pemberian pertimbangan dan penjelasan terhadap masukan. b. Bahwa tidak adanya ancaman darurat yang konkret berupa konflik, perang, dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa dijustifikasikan pengesahan RUU TNI Perubahan mendahului Rancangan Undang- Undang (RUU) yang sudah ada dalam Program Legislasi Nasional (selanjutnya disebut Prolegnas). 250 c. Penyusunan RUU TNI Perubahan dalam periode Prolegnas 2025-2029 tetap menggunakan Naskah Akademik Periode 2020-2024 walaupun tidak ada ketentuan carry over mengenai pembentukannya, sehingga bertentangan dengan Pasal 22A UUD NRI 1945 dan mendegradasi fungsi DPR RI dalam Pasal 20A ayat (1) yang mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional para pemohon dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. d. Usulan RUU TNI Perubahan dilakukan dalam sidang paripurna pertama yang menyimpangi agenda resmi rapat dan melanggar Tata Tertib DPR. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Dalam perkara a quo ini, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon. Menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya (tidak memiliki kerugian konstitusional) akibat keberlakuan UU 3/2025 yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut: 1. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. 2. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU- XXI/2023, ditentukan bahwa Pemohon dalam pengujian formil harus menjelaskan terlebih dahulu mengenai: a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. 251 3. Bahwa ada atau tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Para Pemohon dengan Undang-Undang yang dimohonkan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Para Pemohon Perkara 45 dan Para Pemohon Perkara 69 menggunakan 5 (lima) syarat yang bersifat kumulatif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007 serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sebagai dasar adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Adapun dasar hukum tersebut merupakan syarat untuk pengujian materiil undang-undang sehingga tidak tepat digunakan dalam pengujian formil dalam permohonan a quo. Penggunaan kriteria legal standing dalam pengujian materiil ke dalam pengujian formil akan menyebabkan pengujian undang-undang menjadi masuk ke dalam ranah pengujian materiil. Padahal parameter pengujian formil berbeda secara substansial dengan pengujian materiil, karena fokus pengujian formil terletak pada apakah prosedur pembentukan undang-undang telah sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang- undangan. b. Para Pemohon Perkara 81 yang merupakan organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat, serta Para Pemohon lainnya yang berprofesi sebagai mahasiswa, aktivis, ibu rumah tangga tidak memiliki pertautan langsung karena Para Pemohon bukan merupakan prajurit aktif dan bukan siswa sekolah kedinasan militer serta sedang tidak mendaftar sebagai calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Para Pemohon bukan merupakan addressat dari UU a quo dan bukan merupakan pegawai di instansi sipil yang berpotensi dirugikan dengan diperluasnya kesempatan bagi militer untuk menduduki jabatan sipil sehingga tidak dapat dikualifikasi memiliki kepentingan atas materi muatan UU a quo. c. Kedudukan Para Pemohon Perkara 45, Para Pemohon Perkara 56, Para Pemohon Perkara 69, Para Pemohon Perkara 75, dan Para 252 Pemohon Perkara 81 yang memiliki fiduciary duty tidak dapat dijadikan alasan adanya kerugian dan pertautan langsung Para Pemohon dengan UU a quo. DPR RI menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan bahwa parameter kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil hanya mencakup adanya kaitan langsung antara pemohon dan undang-undang yang diuji, bukan sekadar pihak yang memiliki kepedulian umum. Mahkamah bukanlah forum public interest litigation yang membuka ruang bagi setiap pihak untuk mengajukan permohonan atas dasar perhatian moral atau aspirasi politik, Karena itu, fiduciary duty Para Pemohon lebih tepat disalurkan melalui mekanisme advokasi publik atau saluran politik, bukan melalui pengujian undang- undang di Mahkamah Konstitusi. d. Bahwa Para Pemohon Perkara 81 mendalilkan bahwa pengesahan revisi Undang-Undang TNI menyimpangi rule of law dan prinsip-prinsip demokrasi, serta substansi yang menghasilkan dwifungsi TNI yang tidak berorientasi pada penguatan profesionalisme TNI, serta keamanan dan pertahanan negara. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menerangkan bahwa proses pembentukan UU a quo dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk membentuk undang-undang, yaitu DPR RI bersama Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 dan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, prosedur legislasi yang ditempuh telah mengikuti ketentuan UU Pembentukan PUU. Adapun terhadap dalil Para Pemohon yang menyoroti substansi norma dalam UU a quo khususnya terkait isu dwifungsi TNI jelas merupakan ranah pengujian materiil. Oleh karena itu, mengajukan keberatan atas isi norma dalam kerangka permohonan formil merupakan bentuk error in objecto. Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis 253 Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan pengujian formil Para Pemohon Perkara 45/PUU-XXIII/2025, 56/PUU-XXIII/2025, 69/PUU-XXIII/2025, 75/PUU-XXIII/2025, dan 81/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK. III. Keterangan Pemerintah Atas Materi Permohonan Yang Dimohonkan Untuk Diuji A. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis UU 3/2025 1. Landasan Filosofis. Tujuan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia untuk mewujudkan tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Untuk mencapai itu, negara harus mampu melindungi rakyat dan wilayahnya melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Di dalam sistem tersebut, kedudukan TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. TNI dan rakyat terus manunggal dalam menjaga tegaknya NKRI. TNI dan rakyat bersama-sama membantu pemerintah dalam membangun dan mengatasi berbagai masalah yang ada untuk terwujudnya tujuan yang dicita-citakan. 2. Landasan Sosiologis. TNI sebagai institusi utama dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, selain Polri, mempunyai banyak sumber daya manusia yang profesional, berdisiplin, dan memiliki keahlian tertentu. Logis jika sumber daya manusia yang berkualitas tersebut dimanfaatkan dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara melalui kementerian/lembaga lain yang diperlukan. Untuk itu, prajurit aktif TNI juga perlu dipertimbangkan perpanjangan masa dinasnya agar sesuai dengan kebutuhan yang ada. Untuk itu, UU TNI perlu disesuaikan dan disempurnakan. 254 3. Landasan Yuridis. UU TNI sudah berlaku lebih kurang 20 (dua puluh) tahun. Selama masa berlakunya tersebut, ada berbagai dinamika pengaturan dan perubahan kebijakan yang terjadi. Meskipun secara umum, UU TNI masih cukup adaptif. Namun beberapa ketentuan seperti peran prajurit aktif TNI dan batasan usia prajurit TNI perlu disesuaikan dengan pertimbangan Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 (vide bukti PK-1) dan memperhatikan kebutuhan hukum. B. Jangkauan dan Arah Pengaturan. Jangkauan dan arah pengaturan perubahan UU TNI terbatas pada peran prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga lain sesuai kebutuhan institusi dimaksud dan kebijakan Presiden. Di samping itu, perubahan UU TNI juga mengatur mengenai batasan usia masa dinas bagi prajutir TNI sesuai dengan kebutuhan dan mensikronkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, baik ketentuan yang mengatur mengenai anggota Polri maupun pegawai ASN. C. Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Para Pemohon. 1. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon terkait proses pembentukan UU 3/2025, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Sebelum Pemerintah menjelaskan proses pembentukan UU 3/2025, Pemerintah dapat menyampaikan bahwa: 1) RUU TNI Perubahan tersebut masuk dalam Daftar RUU Prolegnas Jangka Menengah Nomor Urut 141 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR-RI/I/2023-2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024 (vide bukti PK-2); 2) RUU TNI Perubahan kemudian disampaikan oleh DPR RI melalui Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: 255 B/5667/LG.01.01/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-3); 3) Selanjutnya, Presiden menerbitkan Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI nomor R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-4); 4) Pada tanggal 26 Agustus 2024, DPR RI melaksanakan rapat pleno Badan Legislasi DPR dan menyetujui RUU TNI Perubahan tidak akan dibahas pada periode keanggotaan DPR RI Periode 2019-2024 dan diserahkan pada periode keanggotaan selanjutnya (vide bukti PK-5); 5) Kemudian, pada bulan Oktober Tahun 2024 terjadi pergantian Presiden dan sebagai wujud mendukung proses pembentukan RUU yang telah berlangsung pada tahun 2024, serta memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan DPR RI sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, Presiden menerbitkan Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI nomor R-12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-6) dan DIM (vide bukti PK-7); 6) bahwa dalam Surat Presiden tertanggal 13 Februari 2025 tersebut di atas, Presiden menyampaikan adanya perubahan wakil pemerintah dalam pembahasan RUU TNI Perubahan, yang artinya meskipun telah terjadi pergantian Presiden dan perubahan struktur kabinet, Pemerintah tetap 256 berkomitmen melanjutkan proses pembahasan pembentukan RUU TNI Perubahan bersama dengan DPR RI yang sebelumnya telah berlangsung, untuk dilanjutkan pada periode tahun 2025; 7) Komitmen Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU TNI Perubahan tersebut juga merupakan wujud penghormatan kepada Mahkamah Konstitusi, yakni dengan menindaklanjuti pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 pada perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang memuat: ”[3.13.2] ... Mengacu pada keterangan Presiden dan keterangan DPR yang juga dibenarkan oleh keterangan Pihak Terkait (Panglima TNI), perubahan UU 34/2004 (termasuk mengenai ketentuan batas usia pensiun TNI) telah tercantum dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 nomor urut 131 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024, bertanggal 7 Desember 2021 [vide bukti PK-1] sehingga demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.” 8) Selain adanya Putusan MK No. 62/PUU-XIX/2021 tersebut, terdapat pula urgensi nasional untuk mengubah UU 34/2004 yang telah berusia lebih dari 20 tahun, yaitu perlunya penguatan tugas dan fungsi TNI akibat dinamika keamanan regional yang meningkat, penguatan stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber). Bahwa pembentukan UU 3/2025 merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan negara sebagaimana adanya urgensi untuk melakukan perubahan UU 34/2004 dengan 257 perkembangan kondisi geopolitik serta adanya perubahan paradigma TNI mengenai peran TNI sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. 9) RUU TNI Perubahan menjadi prioritas dan mendesak karena menambah cakupan tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) dalam Pasal 7 UU 3/2025, yaitu membantu upaya pemerintah menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Sejalan dengan urgensi ini, salah satu kondisi geopolitik yang terjadi ialah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya konflik di Selat Taiwan. Apabila konflik di Selat Taiwan terjadi, Pemerintah wajib mengevakuasi WNI dari Taiwan. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang direvisi tentang perlindungan WNI di luar negeri akan menjadi landasan rencana strategis militer untuk mencapai tujuan ini. Dengan demikian, RUU TNI Perubahan merupakan RUU yang diajukan berdasarkan terdapatnya: 1) urgensi nasional terkait upaya melindungi dan menyelamatkan WNI karena meningkatnya dinamika keamanan regional, penguatan stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber), 2) sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021, dan 3) keinginan bersama pembentuk Undang-Undang untuk melanjutkan pembentukan UU TNI 3/2025 yang ditandai dengan telah ditugaskannya Komisi I di DPR dan ditunjuknya wakil Pemerintah oleh Presiden untuk membahas RUU TNI Perubahan. 258 b. Selanjutnya Pemerintah menguraikan kronologis proses pembentukan UU a quo sebagai berikut: Proses Perencanaan 3 Oktober 2023 Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. 19 November 2024 Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. RUU tentang Perubahan Atas UU TNI terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke- 2 (vide bukti PK-8). 18 Februari 2025 Rapat Paripurna penetapan RUU a quo sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2025 yang kemudian dituangkan dalam Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 (vide bukti PK-9). Proses Penyusunan 28 Mei 2024 Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU TNI Perubahan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI. Tautan dapat diakses melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=5Rjomh1KKTU pada menit 2:19:00. 28 Mei 2024 DPR RI mengirim surat kepada Presiden RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia disertai dengan Naskah Akademik dan RUU a quo (vide bukti PK-3). 2 Juli 2024 Presiden mengirim Surat Presiden Nomor: R- 25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI (vide bukti PK-4). 11 Juli 2024 Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan 259 Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Hotel Borobudur (vide bukti PK-10). 13 Februari 2025 Presiden mengirim Surat Presiden Nomor: R- 12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo beserta Daftar Inventarisasi Masalah (vide bukti PK-6.1 dan PK-6.2). Surat berisi perubahan wakil Pemerintah. Proses Pembahasan 11 Maret 2025 Raker Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 dengan agenda sebagai berikut: 1. Pengantar musyawah, yaitu penjelasan DPR RI terkait RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 2. Pandangan pemerintah terhadap RUU tentang perubahan atas 34/2004 3. Pembahasan jadwal dan mekanisme pembahasan RUU 4. Pembentukan Panja 5. Lain-lain 13 Maret 2025 Raker Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) dengan agenda rapat: Mendapat Masukan Terhadap Rencana Perubahan UU 34/2004 14-16 Maret 2025 Rapat Konsinyering Panitia Kerja Komisi I DPR dalam rangka pembahasan RUU a quo (vide bukti PK-11). 17 Maret 2025 Rapat Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-12). 17 Maret 2025 Rapat Panja RUU a quo dan Rapat Timus dan Timsin RUU a quo (vide bukti PK-13). 18 Maret 2025 Rapat Kerja RUU a quo Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretariat Negara RI (vide bukti PK-14). 20 Maret 2025 Rapat Paripurna DPR dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo (vide bukti PK-15). Proses Pengesahan 26 Maret 2025 Penyampaian RUU yang telah diparaf/pengesahan berdasarkan Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Persetujuan DPR RI terhadap RUU Tentang 260 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-16). Proses Pengundangan 26 Maret 2025 Pengundangan oleh Menteri Sekretaris Negara dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104 (vide bukti PK-17). c. Berdasarkan kronologis di atas, Pemerintah sampaikan bahwa proses pembentukan UU 3/2025 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Tahap perencanaan RUU TNI Perubahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 UU P3 jo. ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (selanjutnya disebut Perpres Pelaksana UU P3). Bahwa sebelum RUU TNI Perubahan diusulkan oleh DPR RI, Pemerintah telah melakukan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat terkait substansi yang kemudian menjadi materi muatan UU 3/2025 sejak tahun 2023 dengan beberapa kegiatan berupa FGD yang diselenggarakan oleh Babinkum Mabes TNI. Selanjutnya RUU TNI Perubahan diusulkan oleh DPR RI, karena RUU TNI Perubahan merupakan inisiatif DPR, proses pembentukan RUU TNI Perubahan dikoordinasikan oleh DPR dan dokumentasinya disimpan oleh DPR. Proses penyusunan Naskah Akademik RUU TNI Perubahan juga telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UU P3 jo. Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Perpres Pelaksana UU P3. 261 2) Tahap penyusunan RUU TNI Perubahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 49 UU P3. Pada tahap ini, Pemerintah melakukan penyusunan DIM RUU TNI Perubahan setelah adanya surat dari DPR RI Nomor B/5667/LG.01.01/5/2024 tertanggal 28 Mei 2024 Perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Penyusunan DIM pada tahun 2024 dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (selanjutnya disebut Kemenko Polhukam). Sebelumnya, Pemerintah perlu menyampaikan bahwa pada tahun 2023 Mabes TNI melaksanakan beberapa FGD dalam rangka membahas beberapa materi yang akan menjadi materi muatan RUU TNI Perubahan sebagai berikut: Tanggal Kegiatan FGD 5 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Wisma Elang Jl. Pangeran Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menghasilkan rekomendasi bahwa penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI menjadi paling tinggi 60 tahun sekaligus sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian yang telah dilakukan oleh prajurit TNI yang masih berada dalam rentang usia produktif, serta memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih lama atau setidak-tidaknya setara dengan yang dinikmati oleh anggota Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim selaku profesi abdi negara atas kelangsungan hidup mereka. Narasumber: 1. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. 2. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (vide bukti PK-18). 13 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar tentang Urgensi Perpanjangan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa dari aspek hukum 262 perpanjangan usia pensiun prajurit TNI untuk prajurit Bintara dan Tamtama semua 53 (lima puluh tiga) tahun menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun dan Perwira semula 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun dalam perspektif hukum dimugkinkan dan legal right. Narasumber: 1. Prof. Dr. A. Muin Fahmal, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H. 3. Prof Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. 4. Dr. dr. H. Nasrudin Andi Mappaware, Sp.OG (K) 5. Dr. Sudirman K.S, S.H., M.H. (vide bukti PK-19). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jember tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit TNI menghasilkan rekomendasi bahwa pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alterntive kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D. 2. Dr. Agus Riewanto 3. Jimmy Z. Usfunan 4. Dr. Oce Madril, S.H., M.A. (vide bukti PK-20). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Mini Theater Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan 263 hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain. Narasumber: 1. Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. 2. Bpk. Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. (vide bukti PK-21). 18 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Universitas Hangtuah, Surabaya tentang Perspektif kenaikan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain, dan tantangan keamanan negara non-fisik saat ini memberikan kesempatan TNI padat bekerja lebih lama. Narasumber: 1. Laksda TNI (Purn) Dr. Ir. Sudirman, S.IP., M.AP., M.H. 2. Dr. Sonny Harry B Hermadi, S.E., M.E. 3. Dr. Agung Pramono, S.H., M.H. (vide bukti PK-22). 2 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI hasil yang dicapai adalah mendasari pasal 74 (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 jabatan pada tataran pemerintahan dan pasal 20 (3) dan Pasal 109 (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. Narasumber: 1. Dr.Drs. Udaya Mujid, M.Pd 2. Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI (vide bukti PK-23). 3 Oktober 2023 Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 264 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020- 2024. RUU tentang Perubahan Atas UU TNI terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 (vide bukti PK-2). 4 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lt.3 STHM Ditkumad tentang Eksistensi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa Undang- Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih relevan untuk diberlakukan di Indonesia, peningkatan pengawasan aparat penegak hukum di Lingkungan TNI, peningkatan kualitas aparat penegak hukum TNI (POM, Oditur, Hakim militer dan Petugas Lemasmil serta aparat hukum lainnya) dan apabila terpaksa merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sebaiknya penyidikan tetap dilaksanakan oleh TNI, untuk hakim dan Jaksa dilaksanakan secara koneksitas. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D 2. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum (vide bukti PK-24). 9 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo tentang adalah Rekontruksi Pengaturan Usia Pensiun prajurit TNI dalam perspektif Hukum Administrasi Negara menghasilkan rekomendasi pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alternatif kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H. 265 2. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H.,M.M. 4. Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H. (vide bukti PK-25). 11 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Diponegoro tentang Penundukan Prajurit TNI pada Kekuasaan Peradilan Militer dan Peradilan Umum merekomendasikan bahwa penyusunan system hukum pidana militer yang baru, sebaiknya mendasari pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/2020 yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Selain itu TAP MPR tersebut mengamanatkan adanya dua norma bagi prajurit yakni norma kelembagaan/instansi dan norma substantif yaitu norma pelanggaran hukum oleh prajurit TNI. Keharusan untuk adanya kedua undang-undang itupun diamanatkan TNI dalam Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Narasumber: 1. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 2. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum 3. Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.H. 4. Alvi Rachmawati, S.A.P. (vide bukti PK-26). 23 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh Personel Militer menghasilkan rekomendasi bahwa urgensi pengadilan militer mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana hakekatnya adalah bentuk pengakuan negara terhadap otonomi militer, yang memiliki nilai-nilai dasar/core value lingkungan militer/keprajuritan, untuk menjaganya dalam rangka penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara. Narasumber: 1. Marsekal Muda TNI (purn) Dr. Sujono, S.H., M.H., CFrA. 2. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. 266 3. M. Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. (vide bukti PK-27). Hasil FGD yang dilakukan pada tahun 2023 tersebut menjadi bahan dalam penyusunan DIM pada tahun 2024. Bahwa dalam rangka penyusunan DIM pada tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam, Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: a) Uji publik melalui kegiatan Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta dengan dihadiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Akademisi dan Kelompok Masyarakat Sipil berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: UN-2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik dan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: B-1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber (vide bukti PK- 28). b) Kemudian hasil dari uji publik tersebut dituangkan dalam DIM dalam beberapa kali rapat penyusunan dan pengayaan sebagai berikut: b). 1. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 17 Juli 2024 (vide bukti PK-29); b). 2. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 24 Juli 2024 (vide bukti PK-30); b). 3. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 1 Agustus 2024 (vide bukti PK-31); b). 4. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 6 Agustus 2024 (vide bukti PK-32); 267 b). 5. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 14 Agustus 2024 (vide bukti PK-33); b). 6. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 27 Agustus 2024 (vide bukti PK-34); b). 7. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 12 September 2024 (vide bukti PK-35); b). 8. FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 2 Oktober 2024 (vide bukti PK-36); dan b). 9. FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 4 Oktober 2024 (vide bukti PK-37). Hasil penyusunan DIM ini selanjutnya disampaikan kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan. 3) Tahap pembahasan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 UU P3. Bahwa tahap pembahasan suatu RUU, berdasarkan Pasal 66 UU P3, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. Pembicaraan Tingkat I dimulai dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. pengantar musyawarah; b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan c. penyampaian pendapat mini (vide Pasal 68 ayat (1) UU P3). Sedangkan Pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna (vide Pasal 69 ayat (1) UU P3). a) Pembicaraan Tingkat I Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU TNI Perubahan dilaksanakan oleh Pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR RI) dalam rapat sebagai berikut: a). 1. Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang- 268 Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 11 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-38). a). 2. Rapat Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 14-16 Maret 2025 bertempat di Ballroom Fairmont Hotel JI. Asia Afrika No. 8 Gelora, Tanah Abang (vide bukti PK-39). a). 3. Rapat Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara I Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-40). a). 4. Rapat Laporan Timus dan Timsin atas hasil perumusan dan sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR Ri Lantai 1 JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-41). a). 5. Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 18 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-42). b) Pembicaraan Tingkat II 269 Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU TNI Perubahan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR RI diselenggarakan berdasarkan Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4294/LG.01.03/3/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal undangan rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 2025, yang dihadiri Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI, serta unsur Pemerintah (vide bukti PK-43). Dalam rapat tersebut disepakati untuk menyetujui RUU TNI Perubahan ditetapkan sebagai Undang-Undang (vide bukti PK-44). 4) Tahap pengesahan/penetapan dan tahap pengundangan Bahwa setelah Pembahasan Tingkat II dan adanya persetujuan RUU TNI Perubahan ditetapkan sebagai Undang-Undang, DPR RI menyampaikan Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tanggal 20 Maret 2025, hal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-16). Selanjutnya terhadap RUU TNI Perubahan tersebut disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 sebagai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 2. Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya menyampaikan bahwa ”pembentukan UU 3/2025 tidak memenuhi asas keterbukaan dalam UU P3 karena selama proses penyusunan UU 3/2025 tidak dilakukan secara terbuka dan akses informasi dan/atau memberikan masukan terbatas”, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa terkait asas keterbukaan telah diatur dalam Pasal 5 huruf g UU P3 yang dijelaskan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada 270 publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). (vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU P3). b. Bahwa terkait partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 96 UU P3 yang berketentuan sebagai berikut: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. 271 c. Bahwa ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU P3 telah jelas menyatakan bahwa masyarakat yang berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahap pembentukan undang-undang adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo. Adapun frasa “kelompok orang” diartikan sebagai kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. d. Bahwa Pemerintah telah menyelenggarakan beberapa rapat dan FGD untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan yang telah Pemerintah sampaikan pada Keterangan Presiden Nomor 1 huruf c angka 2) Tahap Penyusunan. Berdasarkan informasi tersebut telah jelas bahwa ruang partisipasi publik dalam rangka pembentukan UU 3/2025 telah dibuka seluas-luasnya. e. Bahwa pelibatan masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo juga merujuk pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XX/2022 yang dikutip sebagai berikut: [3.17.3] … Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, pada tataran yang ideal, semua pihak yang berkaitan dengan undang-undang yang akan dibentuk, didengarkan pendapatnya oleh pembentuk undang-undang. Namun secara teknis prosedural, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan secara maksimal dan justru menyebabkan proses pembentukannya menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, berkaitan dengan siapa saja pihak yang dapat didengar masukannya dalam proses pembentukan undang- undang, ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU P3 telah membatasi hanya kepada orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang- undangan. Kemudian Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 272 P3 menentukan yang termasuk dalam kelompok orang, antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. … (hlm. 169). f. Pemerintah menyampaikan juga bahwa telah dipenuhinya asas keterbukaan dengan telah dibukanya akses masyarakat pada tahap pembentukan UU 3/2025 sebagai berikut: 1) Tahap Perencanaan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. RUU tentang Perubahan Atas UU TNI terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 (vide bukti PK-45) dan dokumen ini dapat diakses melalui laman: https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-SK- PROLEGNAS-RUU-PRIORITAS-PERUBAHAN-2023- DAN-PROLEGNAS-PERUBAHAN-KEENAM-TAHUN- 2020-2024-1697446237.pdf. 2) Tahap Penyusunan Rapat Paripurna untuk menyetujui RUU a quo sebagai usul inisiatif DPR pada tanggal 28 Mei 2024 telah disiarkan secara langsung dan masih dapat diakses melalui laman: https://www.youtube.com/watch?v=9CztAQ57C8A (vide bukti PK-46). 3) Tahap Pembahasan a) Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) pada tanggal 13 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan: https://www.youtube.com/watch?v=BiSZtgVtsAU (vide bukti PK-47) 273 b) Rapat kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 11 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan: https://www.youtube.com/watch?v=Lg_cVwWNEGE (vide bukti PK-48). c) Rapat konsinyering Panitia Kerja RUU a quo dalam rangka pembahasan RUU a quo yang dilakukan secara terbuka untuk umum pada tanggal 14 – 15 Maret 2025. Ketua Komisi I DPR RI sebagai ketua rapat membuka rapat dan menyatakan bahwa rapat terbuka untuk umum (vide bukti PK-49) yang dikutip sebagai berikut: KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Ibu-Bapak, oleh karenanya ini berdasarkan informasi dari Sekretariat, oleh karenanya sesuai tata tertib, kuorum telah terpenuhi, oleh karenanya saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mohon, Kesekretariatan, walaupun terbuka, pintunya ditutup aja biar enggak berisik dan yang masuk tuh ya yang benar-benar memang kalau mau perlu masuk. Berdasarkan kutipan risalah rapat tersebut, jelas terlihat bahwa tidak ada niatan dari pembentuk undang- undang untuk membahas RUU a quo secara diam-diam dan tertutup. Dengan demikian ditutupnya pintu ruang rapat tidak dapat diartikan bahwa rapat diselenggarakan secara tertutup dan terlarang untuk dimasuki. d) Rapat kerja pembicaraan tingkat I tanggal 18 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan: https://www.youtube.com/watch?v=HFAON3GJq5c (vide bukti PK-50). e) Rapat Paripurna pembicaraan tingkat II tanggal 20 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan: 274 https://www.youtube.com/watch?v=_GvYY_RkIws.s (vide bukti PK-51). g. Kemudian, berdasarkan Pertimbangan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020: [3.17.8] .... Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang- undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Bahwa berdasarkan uraian di atas, partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU 3/2025 telah dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang pada tahapan yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya menyampaikan bahwa ”pembentukan UU 3/2025 tidak memenuhi prinsip meaningful participation”, maka Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa terkait partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), berdasarkan pertimbangan [3.17.8] Alinea Ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 275 dijabarkan dalam 3 (tiga) prasyarat yang harus dipenuhi pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: 1) hak untuk didengar pendapatnya (right to be heard), yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU P3; 2) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (7) UU P3; dan 3) hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained), yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (8) UU P3. b. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pelaksanaan prinsip meaningful participation utamanya diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU P3, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) merupakan hak dari masyarakat untuk menyampaikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. d. Selanjutnya, terkait dengan keharusan keterlibatan aktif dari masyarakat, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan dalam Putusan Nomor 25/PUU-XX/2022 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang menyatakan: [3.26.3] Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Pemerintah dan DPR telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pakar hukum tata negara, dan kelompok masyarakat adat. Terkait dengan adanya berbagai 276 kegiatan tersebut, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon berupaya untuk melibatkan diri dan/atau terlibat secara pro-aktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan UU 3/2022, yang sebenarnya hal demikian tanpa diminta atau diundang pun para stakeholders tetap dapat bertindak dan bersikap pro-aktif untuk berperan serta sebagai bagian dari upaya mewujudkan partisipasi masyarakat. Menurut Mahkamah, keterlibatan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembentukan undang-undang merupakan suatu keniscayaan dalam upaya mengawal agar undang-undang yang akan dibentuk benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Berdasarkan Putusan a quo, menurut Mahkamah Konstitusi partisipasi masyarakat dilakukan dalam wujud pemberian masukan secara proaktif (tanpa perlu menunggu diminta atau diundang). e. Berdasarkan hal tersebut, digunakan atau tidaknya hak memberikan masukan (hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan) oleh masyarakat, kendali sesungguhnya berada pada masyarakat itu sendiri. Namun demikian, Pemerintah tetap berupaya menjaring masukan sebanyak-banyaknya dengan membuka akses seluas-luasnya. f. Dengan demikian, terkait asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam proses pembentukan UU 3/2025 merupakan sinergi antara: 1) pembentuk Undang-Undang dalam menyediakan akses bagi masyarakat (Pasal 5 huruf g UU P3 berikut Penjelasannya); dan 2) masyarakat dalam memberikan masukan secara proaktif (Pasal 96 UU P3). g. Berdasarkan seluruh uraian kronologis penyusunan UU 3/2025 yang telah diuraikan Pemerintah di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1) Proses pembentukan UU 3/2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU P3 dan Perpres Pelaksana UU P3. 277 2) Penyerapan aspirasi masyarakat yang kemudian dituangkan sebagai materi muatan RUU TNI Perubahan telah dimulai sejak tahun 2023 menunjukan bahwa proses pembentukan UU 3/2025 tidak dilakukan secara tergesa-gesa, memenuhi asas keterbukaan, dan memenuhi prinsip Meaningful Participation. IV. Petitum Berdasarkan penjelasan dan dalil-dalil di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian formil Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Keterangan tambahan Presiden yang diterima pada 11 Juli 2025 278 Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan Keterangan Tambahan Presiden tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang telah disampaikan terdahulu, sebagai berikut: I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. berdasarkan Pasal 58 dalam sidang pembuktian ini, setelah Presiden dan DPR memberikan Keterangan dalam pengujian formil ada batasan waktu 60 hari. Kalau kita 60 hari, kita bayangkan dalam pembuktian sidang PUU, yang penting menjadi alat bukti dalam perkara PUU adalah satu, surat atau tulisan. Oleh karena itu, saya mohon dari Pihak DPR dan Pemerintah setelah Keterangan ini, seluruh bukti-bukti se … yang berupa surat, tulisan, dokumen, foto-foto kegiatan bisa menjadi lampiran bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah untuk mengambil kesimpulan bahwa dalam penyusunan undang-undang ini betul- betul dilakukan. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Bahwa Pemerintah telah menyerahkan Daftar Alat Bukti dan Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-52 kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juni 2025. Adapun dalam Keterangan Tambahan Presiden ini Pemerintah juga akan menambahkan beberapa Bukti Tambahan. II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. 1. Jadi itu harus dikemukakan kepada kami karena di Putusan Nomor 91 Tahun 2020 itu dikatakan partisipasi itu harus terjadi di semua tahapan dan itu kumulatif. Nah, itu yang harus dibuktikan ke kami, Mas Utut, Pak Menteri, ya, Pak Menteri Hukum, Pak Menteri Pertahanan, di mana itu partisipasinya itu terjadi di setiap tahapan itu? Terutama dalam perencanaan atau apa … perencanaan, kemudian dalam pembahasan, dan persetujuan. Ya, kalau pengesahan enggak perlu ada partisipasi lagi, itu kan tugas tunggal itu, pengesahan dan pengundangan, dan itu ditegaskan dalam Putusan 91. Tolong nanti kami diberi penjelasan dan bukti-bukti apa bentuk partisipasi yang dilakukan di tiap … di tiga tahapan penting itu. 2. Memang ada … tadi Prof. Arief sudah menyebutkan, ada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang minta merevisi Undang-Undang TNI, itu memang ada putusannya. Tapi di situ basis dasar perintah itu adalah, dalam pertimbangan itu adalah, berkenaan dengan usia. Nah, sekarang kan melebar nih, ke sisi-sisi lain. Nah, tolong itu dijelaskan juga, mengapa ada pelebaran itu. Jadi, menyangkut soal ini, soal ini, di luar soal usia. Nah, itu tolong dijelaskan juga kepada Mahkamah. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 279 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. pada intinya meminta penjelasan pemenuhan partisipasi publik pada tahap perencanaan, pembahasan, dan persetujuan, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa telah dilakukan penjaringan partisipasi publik sebagai respon atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU-XIX/2021 dan kompleksitas tantangan pertahanan negara. Pemerintah telah menyelenggarakan beberapa FGD sejak tahun 2023 sebagai berikut: Tanggal Kegiatan FGD 5 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Wisma Elang Jl. Pangeran Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menghasilkan rekomendasi bahwa penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI menjadi paling tinggi 60 tahun sekaligus sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian yang telah dilakukan oleh prajurit TNI yang masih berada dalam rentang usia produktif, serta memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih lama atau setidak-tidaknya setara dengan yang dinikmati oleh anggota Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim selaku profesi abdi negara atas kelangsungan hidup mereka. Narasumber: 1. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. 2. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (vide bukti PK-18). 13 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar tentang Urgensi Perpanjangan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa dari aspek hukum perpanjangan usia pensiun prajurit TNI untuk prajurit Bintara dan Tamtama semua 53 (lima puluh tiga) tahun menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun dan Perwira semula 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun dalam perspektif hukum dimugkinkan dan legal right. Narasumber: 1. Prof. Dr. A. Muin Fahmal, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H. 3. Prof Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. 4. Dr. dr. H. Nasrudin Andi Mappaware, Sp.OG (K) 5. Dr. Sudirman K.S, S.H., M.H. (vide bukti PK-19). 280 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jember tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit TNI menghasilkan rekomendasi bahwa pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alterntive kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D. 2. Dr. Agus Riewanto 3. Jimmy Z. Usfunan 4. Dr. Oce Madril, S.H., M.A. (vide bukti PK-20). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Mini Theater Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain. Narasumber: 1. Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. 2. Bpk. Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. (vide bukti PK-21). 18 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Universitas Hangtuah, Surabaya tentang Perspektif kenaikan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain, dan tantangan keamanan negara non-fisik saat ini memberikan kesempatan TNI padat bekerja lebih lama. Narasumber: 281 1. Laksda TNI (Purn) Dr. Ir. Sudirman, S.IP., M.AP., M.H. 2. Dr. Sonny Harry B Hermadi, S.E., M.E. 3. Dr. Agung Pramono, S.H., M.H. (vide bukti PK-22). 2 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI hasil yang dicapai adalah mendasari Pasal 74 (2) Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 jabatan pada tataran pemerintahan dan Pasal 20 (3) dan Pasal 109 (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. Narasumber: 1. Dr.Drs. Udaya Mujid, M.Pd 2. Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI (vide bukti PK-23). 4 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lt.3 STHM Ditkumad tentang Eksistensi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa Undang- Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih relevan untuk diberlakukan di Indonesia, peningkatan pengawasan aparat penegak hukum di Lingkungan TNI, peningkatan kualitas aparat penegak hukum TNI (POM, Oditur, Hakim militer dan Petugas Lemasmil serta aparat hukum lainnya) dan apabila terpaksa merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sebaiknya penyidikan tetap dilaksanakan oleh TNI, untuk Hakim dan Jaksa dilaksanakan secara koneksitas. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D 2. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum (vide bukti PK-24). 9 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo tentang adalah Rekontruksi Pengaturan Usia Pensiun prajurit TNI dalam perspektif Hukum Administrasi Negara menghasilkan rekomendasi pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima 282 puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alternatif kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H.,M.M. 4. Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H. (vide bukti PK-25). 11 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Diponegoro tentang Penundukan Prajurit TNI pada Kekuasaan Peradilan Militer dan Peradilan Umum merekomendasikan bahwa penyusunan system hukum pidana militer yang baru, sebaiknya mendasari Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor: VII/MPR/2020 yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Selain itu TAP MPR tersebut mengamanatkan adanya dua norma bagi prajurit yakni norma kelembagaan/instansi dan norma substantif yaitu norma pelanggaran hukum oleh prajurit TNI. Keharusan untuk adanya kedua undang-undang itupun diamanatkan TNI dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Narasumber: 1. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 2. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum 3. Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.H. 4. Alvi Rachmawati, S.A.P. (vide bukti PK-26). 23 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh Personel Militer menghasilkan rekomendasi bahwa urgensi pengadilan militer mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana hakekatnya adalah bentuk pengakuan negara terhadap otonomi militer, yang memiliki nilai-nilai dasar/core value lingkungan militer/keprajuritan, untuk menjaganya dalam rangka penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara. 283 Narasumber: 1. Marsekal Muda TNI (purn) Dr. Sujono, S.H., M.H., CFrA. 2. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. 3. M. Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. (vide bukti PK-27). Hasil dari serangkaian FGD pada tahun 2023 tersebut digunakan sebagai bahan dalam penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tahun 2024 yang kemudian disampaikan kepada DPR RI (vide Bukti PK-7). b. Bahwa dalam rangka penyusunan DIM pada tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam, Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: 1) Uji publik melalui kegiatan Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta dengan dihadiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Akademisi dan Kelompok Masyarakat Sipil berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: UN-2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik dan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: B- 1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber (vide bukti PK-28). 2) Kemudian hasil dari uji publik tersebut dituangkan dalam DIM dalam beberapa kali rapat penyusunan dan pengayaan sebagai berikut: a) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 17 Juli 2024 (vide bukti PK-29); b) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 24 Juli 2024 (vide bukti PK-30); c) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 1 Agustus 2024 (vide bukti PK-31); d) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 6 Agustus 2024 (vide bukti PK-32); 284 e) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 14 Agustus 2024 (vide bukti PK-33); f) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 27 Agustus 2024 (vide bukti PK-34); g) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 12 September 2024 (vide bukti PK-35); h) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 2 Oktober 2024 (vide bukti PK-36); dan i) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 4 Oktober 2024 (vide bukti PK-37). Hasil penyusunan DIM pada tahun 2024 ini selanjutnya disampaikan kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan pada tahun 2025. 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. pada intinya meminta penjelasan terkait pelebaran substansi di luar batas usia yang diamanatkan oleh putusan MK 62/PUU-XIX/2021, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa materi yang diatur dalam UU 3/2025 meliputi: 1) Perubahan nomenklatur “Departemen Pertahanan” menjadi “Kementerian Pertahanan” pada Pasal 3; 2) Penambahan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) pada Pasal 7 yaitu tugas untuk: a) membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber; dan b) membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri. 3) Penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Darat diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 8; 4) Penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Laut diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 9; 285 5) Penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Udara diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 10; 6) Perubahan norma Pasal 47 mengenai prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil; dan 7) Perubahan norma Pasal 53 mengenai batas usia pensiun. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan dalam UU 3/2025 meliputi 3 (tiga) materi pokok yaitu: 1) penambahan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang; 2) perubahan norma prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil; dan 3) perubahan pengaturan batas usia pensiun. b. Bahwa terhadap materi perubahan norma prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil telah dibahas sejak tahun 2023 dalam FGD di Universitas Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI dengan Narasumber: 1) Dr. Drs. Udaya Mujid, M.Pd. dan 2) Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI. Adapun hasil yang dicapai adalah mendasari Pasal 74 (2) UU 34/2004 bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 (sepuluh) jabatan pada tataran pemerintahan dan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 109 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. c. Bahwa terhadap materi penambahan norma tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang telah dibahas sejak tahun 2014 melalui rapat pembahasan RUU TNI periode 2010-2014. d. Berdasarkan hasil Rapat diatas, dituangkan dalam DIM Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menko Polhukam untuk disampaikan ke DPR RI, sehingga materi DIM selain batas usia sesungguhnya telah dibahas sejak lama oleh Pemerintah. e. Pemerintah menyampaikan bahwa perubahan UU TNI tidak hanya soal usia pensiun, tetapi juga mencakup: 1. Penataan wewenang Panglima TNI dalam pembinaan dan operasional 286 Penguatan posisi Panglima TNI sebagai pemegang komando tertinggi atas kekuatan tri-matra TNI (AD, AL, AU), baik dalam hal pembinaan maupun operasional, menjadi krusial dalam menghadapi tantangan lintas matra dan tugas militer modern. Revisi ini bertujuan untuk mencegah dualisme komando dan memperjelas struktur tanggung jawab dalam OMSP dan OMP. 2. Penguatan peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP); Kondisi kontinjensi nasional seperti pandemi, bencana alam, terorisme, dan gangguan stabilitas wilayah memerlukan respons cepat dari TNI. Revisi UU TNI menguatkan legitimasi hukum atas pelibatan TNI dalam OMSP, dengan pengaturan yang lebih spesifik, akuntabel, dan sesuai prinsip dukungan terhadap otoritas sipil. 3. Restrukturisasi Organisasi dan Perkuatan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan); Seiring dengan perkembangan strategi pertahanan negara, restrukturisasi organisasi TNI ditujukan untuk mempercepat interoperabilitas pasukan dan kesiapsiagaan teritorial. Penyesuaian struktur komando ini adalah bagian dari strategi pertahanan negara berbasis poros maritim dan wilayah konflik potensial di kawasan Indo- Pasifik. Perluasan substansi ini bukan merupakan perubahan mendadak yang inkonstitusional, tetapi hasil dari proses uji publik dan masukan masyarakat yang melihat kebutuhan strategis atas penguatan peran TNI dalam konteks geopolitik dan ancaman kontemporer. Dari perspektif teori hukum, ini selaras dengan prinsip living constitution: hukum perlu adaptif terhadap dinamika masyarakat dan tantangan negara, selama tetap tunduk pada prosedur pembentukan undang-undang yang demokratis dan partisipatif. 4. Perluasan substansi ini tidak melampaui mandat konstitusional, karena: 287 a) Seluruh perubahan dibahas secara partisipatif dan terbuka, baik melalui uji publik, FGD lintas kampus, serta siaran langsung rapat di kanal DPR dan media daring; b) Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 dan No. 91/PUU-XVIII/2020 tidak melarang perubahan substansi selama perubahan tersebut dilakukan sesuai asas keterbukaan, partisipasi publik, dan dilakukan melalui prosedur legislasi yang sah. c) Secara teori, ini sejalan dengan pandangan Lon L. Fuller dalam The Morality of Law, bahwa hukum yang sah bukan hanya berasal dari muatan isinya, tetapi dari proses pembentukannya yang fair, rasional, dan dapat diprediksi. Dalam hal ini, perluasan substansi UU TNI dilakukan bukan secara diam-diam, tetapi melalui proses deliberatif yang terbuka terhadap koreksi dan masukan publik. 5. Konteks Yuridis dan Praktis Perluasan substansi tersebut juga merespons realitas operasional TNI yang terus berkembang, baik dari segi tantangan eksternal (ancaman siber, konflik Laut Cina Selatan) maupun tekanan internal (modernisasi kelembagaan). Oleh karena itu, revisi UU TNI harus dipahami sebagai kebutuhan strategis nasional. Perluasan substansi juga tidak bertentangan dengan asas lex certa karena semua materi telah terjustifikasi. III. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. 1. Supaya ini ada gambar yang sangat komprehensif buat pembelajaran juga, buat kepentingan Negara Republik Indonesia ini juga, mohon nanti ada kejelasan di dalam asas itu kan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada cakupannya itu dari a … huruf a sampai dengan huruf g. Itu kan sifatnya kumulatif sebetulnya. Sifat kumulatif itu mohon nanti dijelaskan. 2. Kemudian yang saya juga ingin ada tambahan nanti keterangan dari Pemerintah maupun DPR. Seingat saya ini, saya mencoba me-tracing nih, Pak Menteri, ya. Me-tracing kembali, mengingat-ingat kembali juga. Sebetulnya RUU TNI itu setahu saya di Prolegnas 2010, bahkan itu, 2010- 2015, itu sudah ada itu sebetulnya RUU Prolegnas itu … RUU TNI. Saya tidak tahu, apakah kemudian ada perkembangannya di situ? Itu kalau bisa ada telusuran kembali, tracing soal itu menjadi menarik sekali itu nanti, Pak Menteri, ya. Bisa diuraikan di sini dokumennya seperti apa yang pernah ada 288 dimulai Prolegnas 2015 itu? Waktu itu inisiatifnya saya lupa, kalau enggak DPR, Pemerintah. Antara itu saja. Itu mohon dapat dijelaskan. 3. Kemudian yang berikutnya, ini kan kalau saya ikuti di dalam proses penyusunan, yang khususnya yang dari … dari Pemerintah ini yang sudah ada secara tertulis di sini. Ini memang dijelaskan di sini ada sekian banyak proses yang melibatkan masyarakat di situ, khususnya yang berkaitan dengan usia. Nah, ini saya mohon nanti ada dokumen yang bisa mendukung, sejauh mana kemudian masukan-masukan keterlibatan masyarakat atau kelompok masyarakat itu yang di luar materi usia? Apakah kemudian di situ ada mekanisme yang menjelaskan soal asas keterbukaan itu yang materinya di luar usia, ya? Saya kira itu hal-hal yang perlu saya mohonkan tanggapan. Termasuk kalau kemudian ada kelompok masyarakat yang memberikan tanggapan, kami juga mohon itu ada kejelasan dokumennya, masyarakatnya siapa saja, usulannya seperti apa, ya, artinya … apa namanya … siapa saja yang hadir di situ, ya, responsnya kemudian dari pembentuk undang-undang itu seperti apa? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. pada intinya meminta penjelasan terpenuhinya asas pembentukan UU 3/2025, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kejelasan Tujuan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa pemenuhan asas Kejelasan Tujuan dalam pembentukan UU 3/2025 tertuang dalam dasar Menimbang dan Penjelasan Umum UU 3/2025 yang pada intinya menyatakan: Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagai amanat UUD NRI 1945 diperlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia dalam mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bemegara. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh untuk Pertahanan Negara. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas 289 dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI perlu dilakukan peninjauan terhadap batas usia pensiun Prajurit yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI. Untuk itu, Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia perlu dilakukan perubahan, khususnya terhadap substansi yang mengatur: 1. kedudukan TNI; 2. tugas TNI; 3. penempatan Prajurit pada kementerian/lembaga; dan 4. usia masa dinas keprajuritan TNI. Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tersebut tetap mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019 yang pada intinya Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkanya maksud dan tujuan penyusanan Undang-Undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan. b. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentukan Yang Tepat dengan penjelasan sebagai berikut: Pembentukan UU 3/2025 dilakukan oleh lembaga dan pejabat pembentuk yang tepat, yaitu oleh: 1) DPR berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UUD NRI 1945 dan 2) Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 jo. Pasal 1 angka 3, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 65, dan Pasal 72 UU P3. c. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan dengan penjelasan sebagai berikut: 290 Bahwa materi muatan UU 3/2025 merupakan materi muatan perubahan UU 34/2004, sehingga harus diatur juga pada jenis peraturan perundang- undangan dan pada hierarki yang sama, yaitu Undang-Undang. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d UU P3 diatur materi muatan undang-undang yaitu: 1) pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 30 UUD NRI 1945; 2) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU- XIX/2021. d. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Dapat Dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- XVII/2019, terpenuhi atau tidaknya asas Dapat Dilaksanakan sebaiknya dilakukan melalui pengujian materiil, bukan pengujian formil. Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah menyatakan: “berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, …” e. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dengan penjelasan sebagai berikut: 1) pada saat pembentukan UU 3/2025 terdapat urgensi nasional untuk mengubah UU 34/2004 yang telah berusia lebih dari 20 tahun, yaitu perlunya penguatan tugas dan fungsi TNI akibat dinamika keamanan regional yang meningkat, penguatan stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber). 2) Bahwa pembentukan UU 3/2025 merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan negara sebagaimana adanya urgensi untuk melakukan perubahan UU 34/2004 dengan perkembangan kondisi geopolitik serta adanya perubahan paradigma TNI mengenai peran TNI sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan 291 adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. 3) RUU TNI Perubahan menjadi prioritas dan mendesak karena menambah cakupan tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) dalam Pasal 7 UU 3/2025, yaitu membantu upaya pemerintah menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Sejalan dengan urgensi ini, salah satu kondisi geopolitik yang terjadi ialah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya konflik di Selat Taiwan. Apabila konflik di Selat Taiwan terjadi, Pemerintah wajib mengevakuasi WNI dari Taiwan. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang direvisi tentang perlindungan WNI di luar negeri akan menjadi landasan rencana strategis militer untuk mencapai tujuan ini. f. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas kejelasan rumusan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa norma yang dituangkan dalam UU 3/2025 telah dirumuskan dengan jelas dan telah memenuhi persyaratan teknis perundang- undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019. Menurut Mahkamah, berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan dilakukan sesuai dengan teknik peraturan perundang-undangan, sehingga telah memberikan kejelasan rumusan. 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. pada intinya meminta penjelasan pembentukan 292 UU 3/2025 sejak prolegnas 2010-2014, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Pemerintah menyampaikan kronologis kegiatan terkait pembentukan RUU TNI Perubahan yang telah dilakukan sejak tahun 2009 sebagai berikut: Tanggal Kegiatan Tahun 2009 1 Desember 2009 Usulan RUU TNI atas inisiatif Pemerintah dengan dikeluarkannya Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010 – 2014. (vide bukti PK-53) Tahun 2010 17 Juni 2010 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1081/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-54) Tahun 2011 11 Maret 2011 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/415/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-55) Tahun 2012 25 April 2012 Pembahasan RUU TNI. Pembahasan RUU TNI mencangkup Pasal-Pasal menyeluruh dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tentara Nasional Indonesia yang diajukan oleh Panglima TNI. (vide bukti PK-56) Tahun 2014 21 Februari 2014 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/454/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-57) Usulan RUU TNI berlanjut dengan ditetapkan melalui Prolegnas Tahun 2014-2019. 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 06a/DPR RI/II/2014-2015 Tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019.(vide bukti PK-58) 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 4/DPR RI/III/2015-2016 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Tahun 2015-2019. (Lampiran kedua nomor 11) (vide bukti PK-59) 293 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/DPR RI/II/2017-2018 Tentang Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. (Lampiran kedua nomor 11) (vide bukti PK-60) 14 Juli 2014 Rapat Tim Kecil Pembahasan RUU TNI di Ruang Rapat Ditkum Strahan tanggal 14 Juli 2014 dengan agenda Pengajuan perubahan pada Pasal-Pasal krusial RUU TNI antara lain: 1. Kedudukan TNI sesuai Pasal 3; 2. Peran TNI sesuai Pasal 5 dan Pasal 6; 3. Pembiayaan sesuai Pasal 66; 4. Penambahan tugas OMSP sesuai Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11; dan 5. Penambahan posisi jabatan yang dapat diduduki oleh Prajurit TNI selain 10 (sepuluh) jabatan yang telah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Usulan penambahan jabatan bagi prajurit TNI saat itu dari Mabes TNI sudah mengusulkan 5 (lima) jabatan di K/L antara lain adalah BNPT, BNPB, BNPP, Bakorkamla, Badan Informasi Geospasial dan Instansi lain yang membutuhkan. (vide bukti PK-61) Tahun 2015 23 Februari 2015 Surat Panglima TNI kepada Menhan RI Nomor R/142- 13/01/15/Sru perihal Draft RUU tentang TNI (vide bukti PK-62) 27 Februari 2015 Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor Kep/192/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Pembentukan Panitia Interkementerian Pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-63) 12 Agustus 2015 Pembahasan RUU TNI di interkementerian dilaksanakan di Kementerian Pertahanan pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan pembahasan yang tertuang dalam pointers. (vide bukti PK-64) Tahun 2016 19 Oktober 2016 Pembahasan lanjutan RUU TNI di internal Pemerintah. Terhadap RUU TNI masih mengusulkan perubahan pada Pasal 8 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terkait penambahan tugas OMSP yaitu: 1. mengatasi ancaman maritime; 2. mengamankan mantan Presiden dan Wakil Presiden; 3. memperdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta; dan 4. mendukung penanggulangan bencana, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaa. 294 Selain usulan penambahan tugas OMSP, mengusulkan penambahan Pasal 32 ayat (2) terkait Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian antara lain BNPT, BNPB, BNPP, Bakamla dan Instansi lain Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang membutuhkan. (vide bukti PK-65) Tahun 2018 4 Mei 2018 Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/556/V/2018 tentang pembentukan antarkementerian penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-66) 21 Mei 2018 Nota Dinas Direktur Perundang-undangan Ditjen Strahan Kemhan Nomor: B/ND-126/V/2018/DIT TUR PERUU tentang penyampaian bahan rakorsus Menhan di Kemenko Maritim (vide bukti PK-67) 22 Mei 2018 Rapat Koordinasi Usulan Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undangan Rapat Menko Maritim RI Nomor B-1067/Menko/Maritim/UM206/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 di Kemenko Maritim (vide bukti PK-68) 6 Juni 2018 Rapat Penyusunan RUU tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undangan rapat Dirjen Strahan Nomor B/Und/2675/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 di Rupat Aula Nusantara Ditjen Strahan Kemhan (vide bukti PK- 69) 6 Juli 2018 Surat Dirjen Strahan kepada Sekjen Kemhan Nomor: B/1434/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Laporan Rapat RUU TNI tanggal 6 Juni 2018 (vide bukti PK-69a) Tahun 2019 20 Februari 2019 Rapat Pembahasan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Surat Dirjen Kuathan Kemhan Nomor: B/538/08/01/16/DJKUAT tanggal 18 Februari 2019 di Rupat Ditjen Kuathan Kemhan (vide bukti PK-70) 10 Juli 2019 Surat Menhan RI kepada Kepala BPHN Kemenkum dan HAM Nomor: B/1144/13/01/78/DITKUM perihal Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-71) 28 Agustus 2019 Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.01.03- 1389 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan 295 Bahwa dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Konsepsi Rancangan UU Tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-72) Oktober 2019 Penyempurnaan Naskah Akademik RUU TNI telah dilaksanakan dengan penyelarasan Naskah Akademik oleh BPHN yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2019, dengan memasukkan usulan perubahan dalam BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang antara lain: 1. Perubahan pada Pasal 47 ayat (2) terkait Lembaga yang dapat diisi TNI aktif, sebagai berikut: a. Prajurit Aktif dapat menduduki jabatan pada instansi pusat yang melaksanakan fungsi Sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Negara; b. mengoordinasikan bidang Kemaritiman, Ketahanan/Pertahanan, Kesekretariatan Militer Presiden, Staf Kepresidenan, Intelijen Negara, Siber dan Sandi Negara, Pencarian dan Pertolongan, Penanggulangan Narkotika, Penanggulangan Terorisme, Penanggulangan Bencana, Pengelolaan Perbatasan dan Keamanan Laut. 2. Perubahan Pasal 53 yang semula Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira, dan 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama, menjadi perubahan umur Prajurit yaitu melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun, dan bagi yang karena jabatannya di perpanjang hingga mencapai umur 60 tahun. 20 Desember 2019 Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.02.04-20 tanggal 20 Desember 2019 perihal Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-73) Tahun 2022 15 Desember 2022 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 (Lampiran II nomor 137) (vide bukti PK-74) 296 tentang Tentara Nasional Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009 sampai dengan diundangkannya pada bulan Maret 2025. Tahapan pembentukan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia juga telah ditetapkan oleh DPR RI pada Prolegnas 2010- 2014 dilanjutkan dengan Prolegnas 2015-2019 menjadi inisiatif Pemerintah kemudian Prolegnas 2020-2024 menjadi inisiatif DPR RI. Pemerintah dapat memberikan penjelasan bahwa tahapan pembahasan yang telah dilakukan oleh Pemerintah tidak saja terkait dengan perubahan masa usia pensiun prajurit TNI, akan tetapi usulan terhadap perubahan beberapa pasal yang tertuang dalam UU 3/2025 yang meliputi: a. perubahan nomenklatur “Departemen Pertahanan” menjadi “Kementerian Pertahanan” pada Pasal 3; b. penambahan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) pada Pasal 7 yaitu tugas untuk: 1) membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber; dan 2) membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri. c. penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Darat diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 8; d. penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Laut diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 9; e. penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Udara diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 10; f. perubahan norma Pasal 47 mengenai prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil; dan g. perubahan norma Pasal 53 mengenai batas usia pensiun. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan dalam UU 3/2025 meliputi 3 (tiga) materi pokok yaitu: 1) penambahan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang; 297 2) perubahan norma prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil; dan 3) perubahan pengaturan batas usia pensiun. 3. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. pada intinya meminta penjelasan asas keterbukaan untuk materi di luar batas usia, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Asas keterbukaan telah dilaksanakan melalui mekanisme yang jelas dan sah melalui penyebarluasan dokumen melalui DPR, kanal resmi, seperti TVR Parlemen dan naskah akademik yang diunggah, meskipun terbatas karena alasan strategis. Adapun respon terhadap masukan dari publik disesuaikan dengan prinsip kepentingan strategis negara dan keamanan nasional sebagaimana diatur dalam UU KIP Pasal 17, yang secara jelas memperbolehkan pembatasan akses informasi demi menjaga stabilitas nasional dan kontinjensi negara. b. Asas keterbukaan merupakan prinsip fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU P3, yang mengharuskan partisipasi masyarakat dilakukan secara bermakna, sejak tahap perencanaan hingga pengesahan. Dalam konteks pembentukan UU 3/2025 tentang Perubahan atas UU TNI, asas keterbukaan tidak hanya diwujudkan melalui diskusi mengenai batas usia pensiun prajurit, tetapi juga secara nyata mencakup substansi-substansi strategis lainnya yang menjadi bagian integral dari revisi UU TNI tersebut. c. Pemerintah, dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan, telah menyelenggarakan berbagai Focus Group Discussion (FGD) secara luas dan inklusif sepanjang tahun 2023, dengan cakupan materi yang jauh melampaui isu usia. Misalnya, FGD yang dilaksanakan pada 2 Oktober 2023 di Universitas Jenderal Ahmad Yani secara khusus membahas penempatan prajurit TNI di luar struktural militer, yang menghasilkan rekomendasi bahwa prajurit aktif dapat mengisi posisi jabatan sipil sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 74 ayat (2) UU TNI dan Pasal 20 serta Pasal 109 UU ASN. Materi ini kemudian menjadi bagian penting dari perubahan norma Pasal 47 UU TNI tentang jabatan sipil. 298 d. Selanjutnya, isu tentang eksistensi peradilan militer dan pengaturannya dalam sistem kekuasaan kehakiman juga dibahas secara terbuka dalam FGD pada 4 Oktober 2023 di Aula Ditkumad, dan diikuti oleh berbagai akademisi, praktisi hukum militer, dan perwakilan TNI. Hasil diskusi yang muncul dan berkembang antara lain perlunya peningkatan pengawasan internal peradilan militer dan jika terjadi revisi UU TNI, diusulkan agar penyidikan tetap berada di tangan militer dengan sistem koneksitas untuk jaksa dan hakim. Isu ini menguatkan perubahan mendasar dalam pembahasan fungsi peradilan militer dalam kerangka penegakan hukum oleh dan terhadap prajurit TNI. e. Pada FGD yang diadakan di Universitas Diponegoro pada 11 Oktober 2023, dibahas substansi mengenai penundukan prajurit TNI pada yurisdiksi peradilan umum dalam perkara pidana umum, sesuai amanat TAP MPR No. VII/MPR/2000 dan Pasal 65 UU TNI. Diskusi ini menghasilkan rumusan bahwa norma hukum prajurit harus memperhatikan dualitas: norma kelembagaan dan norma substantif hukum pidana umum. Semua masukan dari kegiatan ini dijadikan bahan masukan untuk pembahasan lanjutan dalam rancangan RUU TNI. f. Sebagai wujud akuntabilitas atas partisipasi publik yang telah dilakukan, Pemerintah juga mengadakan Uji Publik pada 11 Juli 2024 di Hotel Borobudur Jakarta, yang mengundang perwakilan K/L, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil. Dalam forum ini, masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan pandangan, kritik, dan dukungan terhadap muatan RUU, termasuk substansi di luar isu batas usia. Kegiatan ini tercatat dalam Bukti PK-28 s.d. PK-37, dan hasilnya secara langsung dimasukkan dalam rapat penyusunan DIM. g. Seluruh proses tersebut menunjukkan bahwa asas keterbukaan tidak hanya dijalankan sebagai formalitas, tetapi dilaksanakan secara sistematis, substansial, dan terdokumentasi. Pemerintah tidak hanya membuka ruang partisipasi, tetapi juga menindaklanjuti setiap masukan publik dalam substansi hukum yang kemudian dituangkan ke dalam draft undang-undang. Dengan demikian, dalil Para Pemohon bahwa pembahasan substansi di luar batas usia tidak dilakukan secara terbuka 299 adalah dalil yang tidak berdasar, karena proses partisipatif terhadap substansi-substansi penting lainnya justru dilakukan secara lebih luas, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi melalui bukti-bukti otentik yang telah disampaikan Pemerintah dalam Keterangan Presiden kepada Mahkamah Konstitusi. IV. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. Kalau saya membaca yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Hukum dan HAM, maka ini kan apa … sebagai RUU inisiatif DPR itu telah dimulai di periode sebelumnya, ya. Dan kemudian DPR telah menyampaikan surat kepada Presiden, ya, yang tertanggal 28 Mei 2024 itu perihal Penyampaian RUU usul DPR dan kemudian Pemerintah membuat DIM. Nah, barangkali, Pak Menteri Hukum dan … Pak Menteri Hukum dan Pak Utut, Pak Bob, ini kemudian barangkali ini bisa dielaborasi lebih lanjut. Apakah DIM- nya ini DIM yang memang asli dulu atau kemudian diperbaharui, artinya disampaikan kembali. Nah, jadi saya kira itu kami ingin melihat itu saja. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa DIM Pemerintah dalam pembentukan UU 3/2025 terdiri atas: a. DIM pada tahun 2024 (vide bukti PK-7) yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI; dan b. DIM pada tahun 2025 (vide bukti PK-7a) yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI. (vide bukti PK-6) 2. Bahwa DIM tahun 2024 (vide bukti PK-7) disampaikan bersamaan dengan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI (vide bukti PK-6). Kemudian, pada saat rapat pembahasan DIM di DPR terjadi dinamika, sehingga DIM tahun 2024 diperbaharui menjadi DIM tahun 2025 (vide bukti PK-7a). 300 Keterangan tambahan Presiden yang diterima pada 18 Juli 2025 Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan Keterangan Tambahan Presiden tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden dan Keterangan Tambahan Presiden yang telah disampaikan terdahulu, sebagai berikut: I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. 1. Nah, namun ada hal yang saya ingin mohon penegasan atau klarifikasi lebih lanjut. Ini kan waktu, ini keterangan tambahan, ini waktu merespons pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, ya, terkait dengan DIM pada periode yang lalu. Di sini kan disebutkan, ya. Dan ini juga berkelindan dengan pertanyaan saya juga. Dimana jawabannya di halaman 9 dan kemudian di halaman 26 ini. Ini kan yang di halaman 9, atas pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny itu kan disampaikan bahwa disebutkan di sini, hasil penyusunan DIM pada tahun 2024 ini selanjutnya disampaikan kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan pada tahun 2025. Nah, kemudian ketika … apa … merespons pertanyaan saya ini di halaman 26, juga dijelaskan bahwa DIM Pemerintah dalam pembentukan UU 3/2025 terdiri atas DIM pada tahun 2024. Ini memang di-vide-kan Bukti PK-7, tapi saya belum bisa mengakses ini, ya, Bukti PK7nya. Kemudian juga Bukti PK-7A. Ini semua kemudian di sini dijelaskan, diserahkan kepada DPR. Nah, ini mohon kami diberi penegasan, ya, diserahkan kepada DPR dalam konteks DIM 2024 itu kapan? Apakah masih dalam masa Pemerintah dan DPR periode 2019- 2024 atau setelah Pemerintah dan DPR periode 2024-2029, ya. 2. Nah, kepada DPR yang diwakili Pak Senti hari ini, kami juga mohon penjelasan ini kan karena keterangan DPR selengkapnya kan belum disampaikan kepada Mahkamah. Ini dikaitkan dengan keterangan tambahan Presiden ini, kapan DIM-nya itu diterima oleh DPR, ya. Saya mohon … apa … penjelasan itu. Saya kira dari Pemerintah itu. 3. Nah, satu lagi, Yang Mulia, sekaligus juga mungkin penekanan dari Kuasa Presiden dan dari DPR. Ini sebetulnya, ya, meskipun itu tadi disinggung- singgung di rapat paripurna itu dinyatakan sebagai prioritas, ya. Kesepakatan pembentuk undang-undang, Presiden dan DPR itu, itu lebih karena ... apa ... ini dalam rangka RUU kumulatif terbuka untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang tahun 2021 itu atau lebih merupakan RUU prioritas tahunan? Yang mana ini? Menurut saya harus tegas ini, ya, harus jelas ini posisi Presiden dan DPR terkait dengan … dengan ini. Dengan konsekuensinya masing-masing soalnya, ya. Jadi itu mohon Kuasa Presiden dan juga DPR menegaskan posisi yang diambil, ini masuk sebagai RUU kumulatif terbuka atau masuk sebagai RUU prioritas tahunan sebetulnya, ya, dalam hal ini tahun ... apa ... 2025, ya? Supaya … meskipun saya tahu di Keterangannya Presiden itu disebutkan tiga hal, ya, urgensi nasional, putusan Mahkamah Konstitusi, ya, dan ... apa ... ada satu lagi itu, ya. Itu. Tapi tekanannya lebih ke yang mana? Supaya ... apa ... Mahkamah saya kira kemudian lebih bisa memberikan penilaian pada soal aspek tekanan itu 301 Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., yang pada intinya meminta penjelasan terkait DIM RUU TNI Perubahan, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa Pemerintah telah mengirimkan bukti PK-1 sampai dengan PK-52 yang didalamnya terdapat bukti PK-7 pada tanggal 19 Juni 2025 bersamaan dengan Keterangan Presiden. Kemudian, Pemerintah menyampaikan juga alat bukti tambahan yaitu bukti PK-7a, bukti PK-53 sampai dengan bukti PK-74 pada tanggal 11 Juli 2025 bersamaan dengan Keterangan Tambahan Presiden. b. Bahwa untuk menjelaskan kembali terkait pertanyaan Yang Mulia, Pemerintah menyampaikan kembali bahwa terdapat 2 (dua) DIM dalam pembentukan UU 3/2025 yang terdiri atas: 1) DIM pada tahun 2024 (vide bukti PK-7) Penyusunan DIM ini dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI; dan 2) DIM pada tahun 2025 (vide bukti PK-7a) Penyusunan DIM ini dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI. (vide bukti PK-6) 2. Terhadap poin nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., pada intinya meminta penjelasan mengenai waktu penyampaian DIM kepada DPR RI, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa DIM tahun 2024 (vide bukti PK-7) disampaikan bersamaan dengan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI (Surat Presiden Prabowo) (vide bukti PK-6). 302 b. Kemudian, pada saat rapat pembahasan DIM di DPR terjadi dinamika, sehingga DIM tahun 2024 diperbaharui menjadi DIM tahun 2025 (vide bukti PK-7a). 3. Terhadap poin 3 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., pada intinya meminta penjelasan Pemerintah dan DPR RI terkait posisi RUU TNI Perubahan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 sebagai berikut: a. Bahwa RUU TNI Perubahan merupakan RUU yang ditetapkan sebagai RUU Prioritas dalam Daftar Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 29 Maret 2022. b. Dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pemerintah melakukan beberapa kegiatan pada Tahun 2023 untuk membahas terkait bahas usia pensiun prajurit TNI sebagai berikut: Tanggal Kegiatan FGD 5 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Wisma Elang Jl. Pangeran Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menghasilkan rekomendasi bahwa penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI menjadi paling tinggi 60 tahun sekaligus sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian yang telah dilakukan oleh prajurit TNI yang masih berada dalam rentang usia produktif, serta memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih lama atau setidak-tidaknya setara dengan yang dinikmati oleh anggota Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim selaku profesi abdi negara atas kelangsungan hidup mereka. Narasumber: 1. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. 2. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (vide bukti PK-18). 13 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar tentang Urgensi Perpanjangan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa dari aspek hukum perpanjangan usia pensiun prajurit TNI untuk prajurit Bintara dan Tamtama semua 53 (lima puluh tiga) tahun menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun dan Perwira semula 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun dalam perspektif hukum dimugkinkan dan legal right. Narasumber: 1. Prof. Dr. A. Muin Fahmal, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H. 303 3. Prof Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. 4. Dr. dr. H. Nasrudin Andi Mappaware, Sp.OG (K) 5. Dr. Sudirman K.S, S.H., M.H. (vide bukti PK-19). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jember tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit TNI menghasilkan rekomendasi bahwa pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alterntive kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D. 2. Dr. Agus Riewanto 3. Jimmy Z. Usfunan 4. Dr. Oce Madril, S.H., M.A. (vide bukti PK-20). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Mini Theater Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain. Narasumber: 1. Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. 2. Bpk. Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. (vide bukti PK-21). 18 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Universitas Hangtuah, Surabaya tentang Perspektif kenaikan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain, dan tantangan keamanan negara non-fisik saat ini memberikan kesempatan TNI padat bekerja lebih lama. Narasumber: 304 1. Laksda TNI (Purn) Dr. Ir. Sudirman, S.IP., M.AP., M.H. 2. Dr. Sonny Harry B Hermadi, S.E., M.E. 3. Dr. Agung Pramono, S.H., M.H. (vide bukti PK-22). 9 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo tentang adalah Rekontruksi Pengaturan Usia Pensiun prajurit TNI dalam perspektif Hukum Administrasi Negara menghasilkan rekomendasi pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alternatif kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H.,M.M. 4. Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H. (vide bukti PK-25). c. Pemerintah juga menyelenggarakan beberapa kegiatan diluar pembahasan terkait batas usia pensiun meliputi: Tanggal Kegiatan FGD 2 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI hasil yang dicapai adalah mendasari pasal 74 (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 jabatan pada tataran pemerintahan dan pasal 20 (3) dan Pasal 109 (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. Narasumber: 1. Dr.Drs. Udaya Mujid, M.Pd 2. Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI (vide bukti PK-23). 4 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lt.3 STHM Ditkumad tentang Eksistensi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih relevan untuk diberlakukan di Indonesia, peningkatan pengawasan aparat penegak hukum di Lingkungan TNI, peningkatan kualitas aparat penegak hukum TNI (POM, 305 Oditur, Hakim militer dan Petugas Lemasmil serta aparat hukum lainnya) dan apabila terpaksa merevisi Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sebaiknya penyidikan tetap dilaksanakan oleh TNI, untuk hakim dan Jaksa dilaksanakan secara koneksitas. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D 2. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum (vide bukti PK-24). 11 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Diponegoro tentang Penundukan Prajurit TNI pada Kekuasaan Peradilan Militer dan Peradilan Umum merekomendasikan bahwa penyusunan system hukum pidana militer yang baru, sebaiknya mendasari pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/2020 yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Selain itu TAP MPR tersebut mengamanatkan adanya dua norma bagi prajurit yakni norma kelembagaan/instansi dan norma substantif yaitu norma pelanggaran hukum oleh prajurit TNI. Keharusan untuk adanya kedua undang-undang itupun diamanatkan TNI dalam Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Narasumber: 1. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 2. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum 3. Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.H. 4. Alvi Rachmawati, S.A.P. (vide bukti PK-26). 23 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh Personel Militer menghasilkan rekomendasi bahwa urgensi pengadilan militer mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana hakekatnya adalah bentuk pengakuan negara terhadap otonomi militer, yang memiliki nilai-nilai dasar/core value lingkungan militer/keprajuritan, untuk menjaganya dalam rangka penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara. Narasumber: 1. Marsekal Muda TNI (purn) Dr. Sujono, S.H., M.H., CFrA. 2. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. 3. M. Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. (vide bukti PK-27). 306 d. Hasil FGD yang dilakukan pada tahun 2023 tersebut menjadi bahan dalam penyusunan DIM pada tahun 2024. Bahwa dalam rangka penyusunan DIM pada tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam, Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: 1) Uji publik melalui kegiatan Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta dengan dihadiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Akademisi dan Kelompok Masyarakat Sipil berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: UN- 2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik dan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: B-1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber (vide bukti PK-28). 2) Kemudian hasil dari uji publik tersebut dituangkan dalam DIM dalam beberapa kali rapat penyusunan dan pengayaan sebagai berikut: a) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 17 Juli 2024 (vide bukti PK-29); b) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 24 Juli 2024 (vide bukti PK-30); c) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 1 Agustus 2024 (vide bukti PK-31); d) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 6 Agustus 2024 (vide bukti PK-32); e) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 14 Agustus 2024 (vide bukti PK-33); f) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 27 Agustus 2024 (vide bukti PK-34); 307 g) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 12 September 2024 (vide bukti PK-35); h) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 2 Oktober 2024 (vide bukti PK-36); dan i) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 4 Oktober 2024 (vide bukti PK-37). e. Dari seluruh rangkaian kegiatan diatas tersusunlah DIM tahun 2024 (vide Bukti PK-7) yang disampaikan melalui Surat Presiden Nomor: R- 12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI (Surat Presiden Prabowo) tanggal 13 Februari 2025. f. Selain melalui Daftar Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi diatas, pada saat itu juga terdapat urgensi nasional yaitu diperlukannya penambahan cakupan tugas TNI dalam OMSP untuk menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Sejalan dengan urgensi ini, salah satu kondisi geopolitik yang terjadi saat itu ialah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya konflik di Selat Taiwan. Apabila konflik di Selat Taiwan terjadi, Pemerintah wajib mengevakuasi WNI dari Taiwan. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang direvisi tentang perlindungan WNI di luar negeri akan menjadi landasan rencana strategis militer untuk mencapai tujuan ini. II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. Tapi sebelumnya, saya mau ke DPR dulu dan Presiden. Di sidang sebelumnya kita minta untuk ada rekaman atau risalah pembahasan pasal-pasal yang diubah. Dan itu kami ingin mendengar sebetulnya atau membaca apa sih, yang diperdebatkan oleh pembentuk undang-undang? Atau apa yang dibahas berkenaan dengan pasal-pasal itu? Karena ini kan ada beda, ada katanya tiga pasal yang diubah, ada yang katanya lima, ada yang katanya tujuh. Tapi kalau kami diberi itu, itu akan bisa membantu untuk soal ini. Mudah-mudahan itu bisa ditambahkan ya, Pak, termasuk juga dari Presiden berkenaan dengan pasal- pasal yang diubah. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 308 Risalah pembahasan pasal per pasal telah Pemerintah sampaikan sebagai bukti pada tanggal 19 Juni 2025 bersamaan dengan Keterangan Presiden kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan uraian sebagai berikut: 1. Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 11 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-38). 2. Rapat Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 14-16 Maret 2025 bertempat di Ballroom Fairmont Hotel JI. Asia Afrika No. 8 Gelora, Tanah Abang (vide bukti PK-39) dan (vide bukti PK- 49). 3. Rapat Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara I Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-40). 4. Rapat Laporan Timus dan Timsin atas hasil perumusan dan sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR Ri Lantai 1 JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-41). 5. Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 18 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-42). [2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Presiden telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-74, sebagai berikut: 309 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 62/PUU-XIX/2021; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR-RI/I/2023- 2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Nomor… Tahun...Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI nomor R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut RUU yang ditugaskan kepada Badan Legislasi oleh Badan Musyawarah DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 Tanggal 26 Agustus 2024; 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI nomor R-12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 310 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tanggal. 5 Maret 2025; 8. Bukti PK-7a : Fotokopi Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU TNI; 9. Bukti PK-8 : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024- 2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029; 10. Bukti PK-9 : Fotokopi Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024- 2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025; 11. Bukti PK-10 : Fotokopi Surat Seskemenko Polhukam Nomor: UN- 2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik, Surat Seskemenko Polhukam Nomor: B-1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber, dan Nota Dinas Dir SDM Ditjen Kuathan Kemhan Nomor: B/ND-245/VII/2024/DIT SDM; 12. Bukti PK-11 : Fotokopi Risalah Rapat Konsinyering Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Komisi I DPR RI dengan Tim Panitia Kerja Pemerintah; 13. Bukti PK-12 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4196/LG.02.02/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Panitia Kerja, Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Transkrip Rapat Panja Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, dan Label urutan pembicara rapat Komisi I DPR RI; 311 14. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4221/LG.02.02/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Panitia Kerja; 15. Bukti PK-14 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4222/LG.02.02/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Kerja, Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Daftar Hadir Tamu dan Laporan Singkat Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah; 16. Bukti PK-15 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor B/4294/LG.01.03/3/2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 2025; 17. Bukti PK-16 : Fotokopi Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Persetujuan DPR RI terhadap RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia; 18. Bukti PK-17 : Fotokopi Pengundangan oleh Menteri Sekretaris Negara dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35; 19. Bukti PK-18 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Wisma Elang, Menteng TA 2023 tanggal 5 September 2023; 20. Bukti PK-19 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Universitas Muslim Indonesia Makassar TA 2023 tanggal 14 September 2023; 21. Bukti PK-20 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 312 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Universitas Jember TA 2023 tanggal 18 September 2023; 22. Bukti PK-21 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura TA 2023 tanggal 18 September 2023; 23. Bukti PK-22 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Hangtuah TA 2023 tanggal 19 September 2023; 24. Bukti PK-23 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani TA 2023 tanggal 3 Oktober 2023; 25. Bukti PK-24 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di STHM Ditkumad TA 2023 tanggal 6 Oktober 2023; 26. Bukti PK-25 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Universitas Negeri Sebelas Maret TA 2023 tanggal 10 Oktober 2023; 27. Bukti PK-26 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Universitas Dipenogoro TA 2023 tanggal 12 Oktober 2023; 28. Bukti PK-27 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 313 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Universitas Gajah Mada TA 2023 tanggal 1 November 2023; 29. Bukti PK-28 : Fotokopi Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: UN-2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik dan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: B- 1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber; 30. Bukti PK-29 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-1153/HK.00.00/7/2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Undangan Rapat; 31. Bukti PK-30 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2028/HK.00.00/7/2024 tanggal 19 Juli 2024 tentang Undangan Rapat; 32. Bukti PK-31 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2060/HK.00.00/7/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Undangan Rapat; 33. Bukti PK-32 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2100/HK.00.00/8/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Undangan Rapat; 34. Bukti PK-33 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2144/HK.00.00/8/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Undangan Rapat; 35. Bukti PK-34 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2228/HK.00.00/8/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Undangan Rapat; 36. Bukti PK-35 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2303/HK.00.00/9/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Undangan Rapat; 37. Bukti PK-36 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2974/HK.00.00/9/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Undangan Rapat; 314 38. Bukti PK-37 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-3005/HK.00.00/9/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Undangan Diskusi; 39. Bukti PK-38 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/3806/LG.01/03/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Kerja; 40. Bukti PK-39 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4085/LG.02.02/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Panitia Kerja; 41. Bukti PK-40 : Fotokopi Transkrip Rapat Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025; 42. Bukti PK-41 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI tanggal 17 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Panja; 43. Bukti PK-42 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4222/LG/02/02/03/2025 tentang Undangan Rapat Panja; 44. Bukti PK-43 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4294/LG.01.03/3/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal undangan rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 2025; 45. Bukti PK-44 : Fotokopi Risalah Rapat Sementara dan Risalah Rapat Validasi Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU TNI Perubahan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR RI; 46. Bukti PK-45 : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023- 2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024; 47. Bukti PK-46 : Fotokopi Tautan Rapat Paripurna untuk menyetujui RUU a quo sebagai usul inisiatif DPR pada tanggal 28 Mei 2024; 315 48. Bukti PK-47 : Fotokopi Tautan Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) pada tanggal 13 Maret 2025; 49. Bukti PK-48 : Fotokopi Tautan Rapat kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 11 Maret 2025; 50. Bukti PK-49 : Fotokopi Risalah Rapat Konsinyering Panja RUU TNI Perubahan Komisi I DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah; 51. Bukti PK-50 : Fotokopi Tautan Rapat kerja pembicaraan tingkat I tanggal 18 Maret 2025; 52. Bukti PK-51 : Fotokopi Tautan Rapat Paripurna pembicaraan tingkat II tanggal 20 Maret 2025; 53. Bukti PK-52 : Fotokopi UU Nomor 3 Tahun 2025; 54. Bukti PK-53 : Fotokopi Kep DPR Nomor 41A-DPR RI-I-2009-2010 ttg Prolegnas 2010-2014; 55. Bukti PK-54 : Fotokopi Surat Perintah Panglima TNI No Sprin 1081 VI 2020 Pokja Revisi UU TNI Cap; 56. Bukti PK-55 : Fotokopi Sprin Panglima TNI No Sprin 415 III 2011 Tim Revisi UU TNI; 57. Bukti PK-56 : Fotokopi Draft RUU Tentang TNI; 58. Bukti PK-57 : Fotokopi Sprin Panglima TNI Nomor Sprin-454-II-2014 ttg Daftar Pers Pokja RUU TNI; 59. Bukti PK-58 : Fotokopi Keputusan DPR RI NOmor 06A-DPR RI-II- 2014-2015; 60. Bukti PK-59 : Fotokopi Keputusan DPR RI 4-DPR-III-2015-2016 ttg Prolegnas 2016 dan Perubahan Prolegnas 2015-2019; 61. Bukti PK-60 : Fotokopi Kep DPR Nomor 1-DPR RI-II-2017-2018 ttg Prolegnas 2015-2019; 62. Bukti PK-61 : Fotokopi Surat Dirjen Strahan B-3834-VII-2014 Laporan Pembahasan RUU TNI; 63. Bukti PK-62 : Fotokopi Surat Panglima TNI Nomor R-142-13-01-15- SRU ttg Draft RUU TNI; 316 64. Bukti PK-63 : Fotokopi Kepmenhan Nomor KEP 192 II 2015 tentang Pembentukan Panitia Interkementerian Pembahasan RUU Tentang Perubahan Atas UU NOmor 34 Tahun 2004 tentang TNI; 65. Bukti PK-64 : Fotokopi Pointer Rapat RUU TNI 12 Agustus 2015; 66. Bukti PK-65 : Fotokopi Matrik Perbandingan Substansi Usulan Perubahan RUU TNI; 67. Bukti PK-66 : Fotokopi Kep Menhan No 556 Tentang Pembentukan Panitia Antarkem Penyusunan RUU; 68. Bukti PK-67 : Fotokopi Nota Dinas Dirjen Strahan B-ND-126-V-2018- Ditperpu Penyampaian Bahan Rakorsus Menhan di Kemenpolhukam-3-17; 69. Bukti PK-68 : Fotokopi Surat Menko Maritim B-1067 Menko Maritim UM 206 V 2018 Undangan Rapat Koordinasi Usulan Perubahan UU No 34 Tahun 2004 ttg UU TNI; 70. Bukti PK-69 : Fotokopi Surat Dirjen Strahan Nomor B-UND-2675-VI- 2018 ttg Und Rapat RUU TNI; 71. Bukti PK-69a : Fotokopi Surat Dirjen Strahan Nomor B-1434-VII-2018 ttg Lap Rapat RUU TNI 72. Bukti PK-70 : Fotokopi Surat Dirjen Kuathan Kemhan B 538 08 01 16 Djkuat Rapat Pembahasan RUU TNI; 73. Bukti PK-71 : Fotokopi Surat Sekjen a.n. Menhan Nomor B-1144-13- 01-78-Ditkum ttg Permohonan Penyelarasan Nasmik RUU TNI-pages; 74. Bukti PK-72 : Fotokopi Surat Menkumham Nomor PPE.PP.01.03-1389 tentang Penyampaian Hasil Pengharmonisasian dan Pemantapan Konsep RUU TNI; 75. Bukti PK-73 : Fotokopi No PHN-HN.02.04-20 Surat Kemenkumham Ket Hasil Penyelarasan NA RUU TNI; 76. Bukti PK-74 : Fotokopi Kep DPR RI Nomor 13 DPR RI II 2022-2023. Selain itu, Presiden dalam persidangan pada 28 Juli 2025 mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si., yang menyampaikan keterangan lisan di bawah 317 sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 23 Juli 2025 serta 2 (dua) orang saksi yakni Edy Prasetyono, M.I.S., Pd.D., dan Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd. yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 23 Juli 2025, pada pokoknya sebagai berikut: Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Pengujian formil itu sendiri, secara teoritik dan juga dalam praktek dimaknai sebagai wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang – undang, misalnya, terjelma melalui tata cara (prosedur) sebagaimana yang telah ditentukan ataupun diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku ataukah tidak. Jadi pengujian formil ini berkenaan dengan hal – hal yang bersifat prosedural dalam pembentukan undang – undang (procedural due process of law) sebagai syarat yang ditentukan secara atributif dalam pembentukan regulasi. Dalam konteks pengujian formil suatu undang – undang di Indonesia, maka secara atributif, UUD 1945 menentukan secara garis besar tentang tata cara atau prosedur pembentukan undang – undang sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Jo. Ketentuan Pasal 20. Undang – undang sebagai produk legislatif, merupakan sharing power DPR dan Presiden. Artinya, meskipun original power pembentukan undang - undang ada pada DPR (vide Pasal 20 ayat 1 UUD 1945), namun Presiden berhak mengajukan rancangan undang – undang kepada DPR (vide Pasal 5 ayat 1 UUD 1945). Kedua ketentuan tersebut mengatur tentang tata cara pengajuan RUU, baik inisiatif pengajuan RUU berasal dari DPR maupun inisiatif pengajuan RUU berasal dari Presiden. Kemudian, tata cara yang berkenaan dengan pembahasan RUU, persetujuan, dan pengesahan sampai pada pengundangannya diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) sampai dengan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. Sepanjang UUD 1945 dijadikan “batu uji” atau dasar pengujian formil terhadap UU TNI, maka tata cara atau prosedur pembentukan UU TNI sejalan dengan tata cara / prosedur yang ditentukan dalam UUD 1945, yaitu: Pertama, inisiatif pengajuan RUU TNI berasal dari DPR; Kedua, RUU inisiatif DPR itu dibahas dan disetujui bersama DPR dan Presiden; 318 Ketiga, Presiden yang diberikan kewenangan secara atributif untuk mengesahkan RUU TNI yang telah disetujui bersama menjadi undang – undang tersebut, selanjutnya diundangkan (dalam Lembaran Negara). Permasalahan muncul ketika para Pemohon mendasari permohonan pengujian UU TNI pada Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (UU P3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan. UU P3 itu sendiri merupakan undang – undang organik, yaitu undang – undang yang dibentuk atas perintah ketentuan Pasal 22 A UUD 1945 yang menyebutkan: ”Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang – undang diatur dengan undang – undang”. Pasal 22 A UUD 1945 secara jelas dan tegas memerintahkan pengaturan tentang tata cara pembentukan undang – undang dengan undang – undang, bukan tentang tata cara pembentukan peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam UU P3. Sebab, yang namanya undang – undang, adalah bagian atau salah satu jenis dari peraturan perundang – undangan. Dalam konteks ini ada inkonsistensi antara yang diperintahkan oleh UUD 1945 dengan yang diatur dalam UU P3. Adanya inkonsistensi itu menimbulkan konsekuensi hukum bila dilihat dari perspektif good legislation, khususnya landasan yuridis (juridische gronslage), - selain landasan filosofis dan landasan sosiologis – sebagai prasyarat yang harus dipenuhi bagi terbentuknya peraturan perundang- undangan yang baik. Dasar atau landasan yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang – undangan, karena sekurang – kurangnya akan menunjukkan keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang – undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketidak sesuaian bentuk dan materi yang diatur dapat menjadi alasan untuk membatalkan (vernietigbaar) peraturan perundang – undangan tersebut. Seperti halnya UU P3. UU a quo, dilihat dari bentuknya (yaitu undang – undang) memang sudah sesuai dengan yang diperintahkan oleh ketentuan Pasal 22 A UUD 1945, namun penamaan dan materi yang diatur di dalamnya adalah tentang (tata cara) pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga tampak adanya ketidaksesuaian ataupun 319 inkonsistensi antara yang diperintahkan oleh Pasal 22 A UUD 1945 dengan yang diatur dalam UU P3. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya Muliakan Berdasarkan konstruksi pemikiran di atas, maka apabila pengujian formil UU TNI dilakukan berdasarkan pada proses pembentukan yang ada dalam UU P3 (sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara a quo), itu berarti Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian UU (TNI) terhadap UU (P3) dan hal itu bukanlah maksud UUD 1945 (vide Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945). UU P3 adalah undang – undang pula, yang artinya sebagaimana undang – undang pada umumnya, dapat menjadi objek pengujian, baik formil maupun materiil dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian Andaikatapun pengujian formil UU TNI dilakukan berdasarkan UU P3, maka harus dipahami bersama bahwa: Pertama, norma yang ada dalam UU P3 hanyalah berkenaan dengan tata cara pembentukan undang – undang yang baik. Bahwa kemudian ada kekurangan dalam suatu pembentukan undang – undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU P3, tidaklah serta merta menyebabkan undang – undang tersebut batal. Karena, dapat saja suatu undang – undang yang dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU P3 justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, dapat juga suatu undang – undang – undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU P3, justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945; Kedua, pembentukan UU TNI (yang merupakan Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI) merupakan undang – undang Daftar Komulatif Terbuka (vide Pasal 23 ayat 1 UU P3) dengan mekanisme carry over, memiliki sifat khusus yang tidak sepenuhnya dapat dipersamakan dengan perubahan yang bersifat normal. Karenanya, menjadi tidak relevan apabila pembahasan atas perubahan UU TNI masih mempersyaratkan pembahasannya, termasuk syarat partisipasi publik yang ketat. Dengan kata lain, ada pembatasan terhadap partisipasi publik yang berkorelasi dengan legal standing para Pemohon, sebagaimana tampak pada 320 pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 58 / PUU – XX / 2012 yang antara lain dikutip pada halaman 169, sebagai berikut : “…….pada tataran yang ideal, semua pihak yang berkaitan dengan undang – undang yang akan dibentuk, didengarkan pendapatnya oleh pembentuk undang – undang. Namun secara teknis prosedural, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan secara maksimal dan justru menyebabkan proses pembentukannya menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, berkaitan dengan siapa saja pihak yang dapat didengar masukannya dalam proses pembentukan undang – undang, ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU P3 telah membatasi hanya kepada orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang – undangan. Kemudian, Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU P3 menentukan yang termasuk dalam kelompok orang antara lain : kelompok / organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat….”; Ketiga, UU P3 tidak mengatur ataupun menentukan batas waktu yang terkait dengan cepat atau tidaknya proses pembentukan undang – undang. Ketiadaan batas waktu yang terkait dengan cepat atau tidaknya proses pembentukan undang – undang equivalen dengan ketiadaan ukuran dalam UU P3 untuk menentukan efektif tidaknya dan efisien tidaknya proses pembentukan undang – undang. Hal ini menjadi relevan disampaikan untuk menjawab dalil di antara para Pemohon yang meyebutkan bahwa proses pembentukan UU TNI dinilai cepat. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya Muliakan Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa UU TNI merupakan perubahan ataupun revisi atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 / PUU – XIX / 2021 dalam perkara Pengujian Undang – Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Atas dasar itu, dengan merujuk ketentuan Pasal 23 UU P3, maka UU TNI masuk Prolegnas yang dimuat dalam Daftar Komulatif Terbuka. Selain itu, UU TNI yang merupakan Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang 321 TNI adalah (Rancangan UU carry over) dari Tahun 2024 yang dilanjutkan ke Tahun 2025 berdasarkan kesepakatan Rapat Pleno Badan Legislasi DPR dan 2 (dua) Surat Presiden mengenai penunjukkan wakil Pemerintah untuk membahas (Rancangan) UU TNI Perubahan serta sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 / PUU – XIX / 2021. Bahwa pengajuan RUU yang masuk dalam Daftar Komulatif Terbuka tersebut, pada hakekatnya memiliki kesamaan dengan metode pembentukan legislasi secara cepat (Fast Track Legislation) di beberapa Negara pada umumnya. Fast Track Legislation (FTL) adalah sebuah metode pembentukan peraturan perundang – undangan yang dilakukan dengan cara merumuskan peraturan secara cepat dalam situasi tertentu. Dalam prakteknya di Inggris, misalnya, FTL memiliki fungsi sebagai mekanisme pembentukan hukum dalam keadaan darurat, namun tidak jarang juga digunakan dalam keadaan normal sebagai respon terhadap urgensi pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Selain Inggris, Selandia Baru tercatat juga mengimplementasikan FTL (dikenal pula dengan istilah “motion urgency” atau biasa dikenal dengan “Rushed Law Making”. Pengaturan mengenai “motion urgency” diatur dalam peraturan teknis yang dibuat di lingkungan parlemen dan dikenal dengan sebutan “House Standing Orders. Uniknya, mekanisme pembentukan undang – undang dengan cepat di Selandia Baru telah menjadi contoh yang diikuti oleh Negara – Negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Hal itu beralasan, karena Selandia Baru adalah Negara yang memelopori pembentukan undang – undang secara cepat sejak pengaturan pertamanya pada tahun 1903. Sementara itu, FTL di Amerika Serikat yang disebut oleh Christopher M. Davis dalam “Expedited Procedure in the House: Variations Enacted into Law sebagai “Expedited Legislation” (2003: 76) adalah sebuah mekanisme khusus yang diadopsi oleh Congress untuk mengesahkan RUU yang dibutuhkan saat itu dengan mempersingkat deliberasi pembahasan RUU dan membatasi agenda perdebatan pengesahan RUU tersebut. Secara khusus FTL di Amerika Serikat sejak awal kemunculannya lebih sering digunakan untuk menanggapi situasi perekonomian dan perubahan tarif pajak untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian internasional. 322 Dari pemaparan singkat sebagai perbandingan penerapan FTL di ketiga Negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum FTL digunakan dalam beberapa keadaan, antara lain: 1. Dalam situasi darurat, keadaan yang memaksa, atau keadaan normal; 2. Untuk menyusun peraturan yang berkenaan dengan anggaran Negara; 3. Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang diperlukan dalam waktu singkat; dan 4. Untuk memperbaiki sebuah undang – undang. Di Indonesia, ketentuan tentang FTL memang tidak secara tegas diatur dalam undang – undang, namun beberapa keadaan yang menjadi dasar digunakannya FTL sebagaimana disebutkan di atas, dijumpai dalam ketentuan Pasal 23 UU P3 yang terkait dengan pembentukan UU TNI, yaitu: Pertama, bahwa UU TNI dibentuk sebagai akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 23 ayat 1 b UU P3). Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 / PUU – XIX / 2021, sekaligus memperbaiki atau merevisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI; Kedua, bahwa adanya perluasan ataupun pelebaran atas isi Putusan MK No. 62 / PUU – XIX / 2021 dalam UU TNI didasari oleh alasan : selain merespon aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat (Pasal 18 h UU P3), juga menjawab keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional (Pasal 23 ayat 2 b UU P3). Dalam hal ini, sekurang – kurangnya ada 2 (dua) hal penting / urgen yang mendasarinya, yaitu: 1. Dalam rangka menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, non militer dan hibrida (terorisme dan perang siber); 2. Dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi, kementerian / lembaga tertentu dapat melibatkan prajurit sesuai dengan kekhususannya. 323 Atas dasar kedua hal penting / urgen itu, dipandang perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Sehubungan dengan itu, menjadi relevan dan menarik untuk menjadikan pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Teori Hukum Progresif sebagai dasar pembenar terhadap dua alasan penting tersebut di atas. Dikatakan demikian, karena pokok pemikiran Satjipto Raharjo dalam Hukum Progresif, berangkat dari asumsi dasar bahwa “Hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Karena itu, setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, maka hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final, melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusialah yang merupakan atau menjadi penentu. Manusia pula sebagai subyek utama yang harus dilindungi dan dilayani oleh hukum, bukan objek yang harus tunduk pada hukum tanpa syarat. Hukum hanyalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi manusia. Pemikiran Satjipto dalam Hukum Progresif mengkritisi formalisme hukum yang terlalu menekankan pada prosedur dan aturan, tanpa memperhatikan kebutuhan dan kesejaheraan masyarakat. Kritik Satjipto Raharjo terhadap formalism hukum itu, sejalan dengan pemikiran Dennis L. Dresang yang menggunakan paradigma: Keberhasilan dari Hukum (rules) dan prosedur (procedures) adalah tercapainya tujuan. Hukum dan prosedur adalah cara – cara untuk mencapai tujuan. Artinya, baik buruknya hukum dan prosedur diukur dari tercapai atau tidaknya sebuah tujuan. Manakala tujuan tidak tercapai, maka mestinya hukum dan prosedur itu ditinjau ulang, berarti ada yang salah di dalamnya; bisa jadi hukum dan prosedur itu sudah tidak relevan lagi dengan konteks masalah, situasi – kondisi, dan dinamika organisasi atau masyarakat saat itu (2002: 123). 324 Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. 1. UU TNI dan General Principles of Good Legislation dalam Dimensi Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan General Principles of Good Legislation atau Prinsip-Prinsip Umum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik (selanjutnya disebut “PUPB”) merupakan seperangkat pedoman dan/atau standar pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. PUPB merupakan asas-asas yang menjadi dasar dan acuan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Di Indonesia, pedoman atau standar PUPB terdapat dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah berkali-kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut “UU PPP”), yang secara normatif, menurut Ahli, termanifestasi ke dalam 3 (tiga) klaster besar, yaitu klaster: (1) asas pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain asas kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan; (2) asas materi muatan peraturan perundang-undangan, antara lain, pengayoman, kemanusiaan, dan keadilan; serta (3) prinsip ketaatan terhadap tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan, meliputi perencanaan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. UU PPP memang terbatas mengatur keharusan penerapan PUPB hanya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 UU PPP, bahwa: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik”, namun sejatinya, secara konsepsi, PUPB harus pula dimaknai dengan penerapan ‘asas materi muatan’ sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PPP, serta penerapan prinsip 325 ketaatan terhadap tahapan pembentukan yang diatur dalam pasal-pasal di UU PPP. Berdasarkan pemikiran di atas, terhadap perkara a quo, yaitu pengujian formil terhadap UU TNI maka mestilah menggunakan batu uji berupa penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip ketaatan terhadap tahapan pembentukan undang-undang sesuai dan berdasar UU PPP. Hal ini mengingat, terhadap perkara a quo yang diuji ialah pengujian formil, sehingga dalam kesempatan ini, Ahli hendak melakukan analisis dan evaluasi terhadap UU TNI melalui penerapan dua standar di atas. Pertama-tama, penerapan PUPB dalam dimensi asas pembentukan UU TNI dikaitkan dengan penerapan beberapa asas yang relevan dengan pengujian formil sesuai Permohonan Pemohon, yaitu asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Penerapan ‘asas kejelasan tujuan’ dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU PPP, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019 yang pada intinya Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkanya maksud dan tujuan penyusanan Undang-Undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan. Dalam UU TNI dapat dilihat dari bagian Konsiderans menimbang dan bagian Penjelasan Umum dalam UU TNI, apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai. Dalam bagian Konsiderans Menimbang dan Penjelasan Umum UU TNI, tujuan UU TNI yang hendak dicapai, yaitu: a. mewujudkan tujuan nasional sebagai amanat UUD NRI 1945 dalam mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bemegara; b. menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI; 326 c. mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan prajurit sesuai dengan kekhususannya; dan d. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI. Berdasarkan hal tersebut maka secara nyata, tegas, dan jelas bahwa UU TNI telah memenuhi PPUB dimensi penerapan ‘asas kejelasan tujuan’ sesuai UU PPP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019. Selanjutnya, penerapan asas ‘dapat dilaksanakan’ dalam UU TNI dapat diuji dengan menggunakan pedoman Penjelasan Pasal 5 huruf d dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019. Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf d dijelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019, halaman 266-367, menyatakan dalam Pertimbagannhya bahwa asas dapat dilaksanakan: “Berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, …” Berdasarkan hal tersebut maka dalil yang menyatakan bahwa UU TNI melanggar ‘asas dapat dilaksanakan’ sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d UU PPP besifat premature sebelum adanya pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian penerapan asas ‘kedayagunaan dan kehasilgunaan” dalam UU TNI, dapat diuji dengan Penjelasan Pasal 5 huruf e UU PPP, bahwa: “Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar- 327 benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Kebutuhan dan kemanfaatan menjadi substansi utama untuk menyatakan apakah UU TNI telah sesuai dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”. Menurut Ahli, dengan menggunakan analisis historis, sismetatis, dan teleologis, UU TNI telah memenui ‘asas kedayagunaan dan kehasilgunaan’, karena: (a) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI telah berusia lebih dari 20 tahun yang sejatinya tidak kontekstual lagi dengan kompleksitas tantangan pertahanan negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) saat ini; (b) dibutuhkannya pelaksanaan kebijakan kedaulatan negara, pertahanan keutuhan wilayah, perlindungan keselamatan bangsa, pelaksanaan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian dunia; (c) adanya kebutuhan TNI yang dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Hal-hal tersebut tertuang dalam substansi UU TNI, yang secara objektif maka pertimbangan historis, sistematis, dan teleologis di atas secara nyata, tegas, dan jelas telah sesuai dengan ‘asas kedayahgunaan dan kehasilgunaan’. Selanjutnya, penerapan asas ‘kejelasan rumusan’ dalam UU TNI, dapat diuji dengan Penjelasan Pasal 5 huruf f UU PPP, bahwasetiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019, bahwa berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang 328 berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan dilakukan sesuai dengan teknik peraturan perundang-undangan, sehingga telah memberikan kejelasan rumusan. Menurut Ahli, UU TNI telah memenuhi teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Konstruksi norma dalam setiap pasal, ayat, huruf, dan angka telah sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Lampiran II UU PPP mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Begitu pula dengan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh Pasal 53 UU TNI, telah memenuhi teknik pilihan kata atau istilah serta bahas hukum yang jelas dan mudah dimengerti. Pasal 53 (1) Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai dengan batas usia pensiun. (2) Batas usia pensiun Pr4iurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. bintara dan tamtama paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; b. perwira sampai dengan pangkat kolonel paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; c. perwira tinggi bintang 1 (satu) paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; d. perwira tinggi bintang 2 (dua) paling tinggi 6l (enam puluh satu) tahun; dan e. perwira tinggi bintang 3 (tiga) paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun Ketentuan di atas sangat jelas dan sangat mudah dimengerti oleh norm adresaat siapa pun sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi, baik ketika dibaca oleh bintara dan tamtama, maupun perwira tinggi Bintang 3. 329 Hal ini membuktikan bahwa UU TNI telah secara nyata, tegas, dan pasti telah sesuai dengan asas ‘kejelasan rumusan’. Selanjutnya, penerapan ‘asas keterbukaan’ dalam UU TNI, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf g UU PPP, "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemanthuan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan)”. Norma ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 96 UU PPP, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pemaknaan dan penerapan "meaningful participation". Penerapan ‘asas keterbukaan’ dalam setiap tahap pembentukan UU TNI, menurut Ahli, sejatinya dapat dibuktikan secara sederhana, yaitu di tahap perencanaan dengan adanya publikasi Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. Lalu, RUU tentang Perubahan Atas UU TNI terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 dan Keputusan DPR RI Nomor 15/DPR-RI/I/2023- 2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024. Selanjutnya di tahap penyusunan, sejatinya dapat dibuktikan secara sederhana melalui publikasi RUU dan Naskah Akademik, baik yang dapat diakses secara elektronik maupun diakses secara langsung ke DPR sebagai pemegang hak inisiatif RUU TNI, termasuk adanya bukti surat dari Ketua DPR kepada Presiden untuk meminta menteri yang mewakili Presiden dalam pembahasan RUU di DPR. Dalam penyusunan RUU, aspek kualitas lebih diutamakan dibanding kuantitas dalam pelibatan partisipasi publik sebagai manifestasi asas keterbukaan. Hal ini selaras dengan pengaturan dalam 96 ayat (3) UU PPP 330 bahwa: “Masyarakat berhak memberikan masukan merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan”. Begitu pula dalam tahap pembahasan, dapat dibuktikan secara sederhana dengan adanya rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, FGD, dan konsultasi berkali-kali kepada masyarakat terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan terhadap UU TNI. Berdasarkan Keterangan Presiden dan Keterangan DPR bahwa bentuk partisipasi publik di atas telah dilakukan, termasuk dengan penggunaan platform digital untuk menjangkau lebih banyak orang dengan biaya dan waktu yang lebih efisien. Perihal peratisipasi public ini, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022, yang dalam Pertimbangannya menyatakan: “…berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Pemerintah dan DPR telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pakar hukum tata negara, dan kelompok masyarakat adat. Terkait dengan adanya berbagai kegiatan tersebut, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon berupaya untuk melibatkan diri dan/atau terlibat secara pro-aktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan UU 3/2022, yang sebenarnya hal demikian tanpa diminta atau diundang pun para stakeholders tetap dapat bertindak dan bersikap pro-aktif untuk berperan serta sebagai bagian dari upaya mewujudkan partisipasi Masyarakat”. Namun demikian, apabila merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XX/2022 yang dikutip sebagai berikut bahwa: “…pada tataran yang ideal, semua pihak yang berkaitan dengan undang-undang yang akan dibentuk, didengarkan pendapatnya oleh pembentuk undang-undang. Namun secara teknis prosedural, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan secara maksimal dan justru menyebabkan proses pembentukannya menjadi tidak efektif dan efisien”, berdasarkan Pertimbangan ini maka secara teknis ada 331 pemakluman bahwa tidak mungkin ada partisipasi piublik yang dapat dilakukan secara maksimal, karena teknis operasional ini tidak efektif dan efisien. Perlu pula dipahami bahwa pembentukan UU mestilah efektif dan efisien. Pada masa ini basis pembentukan UU harus menreapkan Better Regulation Framework. Di Inggris, implementasi Better Regulation Framework melibatkan serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan memenuhi prinsip-prinsip dasar Better Regulation Framework dan mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Better Regulation Framework dibangun di atas beberapa prinsip fundamental yang menjadi landasan bagi seluruh proses regulasi. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan memberikan manfaat maksimal dengan biaya minimal, cepat, serta dapat diimplementasikan secara efektif. Menurut Ahli, UU TNI telah pula secara nyata, tegas, dan jelas sesuai dengan asas keterbukaan dan prinsip peratisipasi publik yang bermakna sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 UUU PPP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 2. UU TNI dan General Principles of Good Legislation dalam Dimensi Ketaatan Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Prinsip ketaatan terhadap tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan yaitu ketaatan terhadap proses pembentukan sejak perencanaan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, sampai dengan pengundangan. UU TNI sejatinya telah terpebuhi sejak tahap perencanaan yang dibuktikan melalui adanya dokumen perencanaan, sebagai berikut: a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41A/DPR RI/ I/2009-2010 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014. b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 06a/DPR RI/II/2014-2015 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019. c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 4/DPR RI/III/2015-2016 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- 332 Undang Prioritas tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/DPR RI/II/2017-2018 Tentang Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. e. Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. f. Keputusan DPR RI Nomor 15/DPR-RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024. g. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024. h. Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. i. Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025. Berdasarkan hal di atas maka jelas bahwa UU TNI telah memenuhi tahapan perencanaan UU secara konsisten, bahkan sejak 2009. Artinya, UU TNI telah memenuhi PUPB dan memiliki legitimasi perencanaan yang mumpuni. Bahkan UU TNI merupakan salah satu UU yang paling baik konsisten perencanaannya dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Prinsip ketaatan terhadap tahapan penyusunan UU dapat dibuktikan dengan adanya naskah RUU dan Naskah Akademik RUU TNI. Secara kausalitas, tidak akan pernah ada pengesahan UU apabila tidak ada RUU-nya. Artinya RUU TNI tentu disusun oleh DPR sebagai lembaga pembentuk yang memegang hak inisiatif RUU TNI. Dalam perjalanannya, ketika Pemerintah 333 memiliki hak inisiatif RUU TNI sesuai dengan Proglegnas di masanya, maka tentu akan ada Naskah Akademik, misalnya melalui Surat Menhan RI kepada Kepala BPHN Kemenkum dan HAM nomor B/1144/13/01/78/DITKUM perihal Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, yang dibalas dengan surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.02.04-20 tanggal 20 Desember 2019 perihal Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Begitu pula dengan RUU-nya, sesuai surat Menteri Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.01.03-1389 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan UU Tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam hal tahap penyusunan UU TNI ini dengan membaca kronologis yang disajikan oleh Pemerintah dan DPR RI maka penyusunannya telah dilakukan secara periodik, baik pada saat masa periode DPR RI 2019-2024 maupun masa periode DPR RI 2024-2029. Pada masa periode DPR RI 2019- 2024 telah ada surat dari Ketua DPR RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 kepada Presiden perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia disertai dengan Naskah Akademik dan RUU-nya. Surat Ketua DPR ini pun dibalas oleh Presiden dengan Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI. Selanjutnya, Presiden mengirim Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo beserta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Selanjutnya dalam tahap pembahasan, DPR pun melakukan pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II secara taktis, efektif, dan efisien. Hal ini terlihat dari cepatnya proses pembahasan RUU TNI di DPR. Proses yang cepat ini merupakan langkah maju dalam praktik pembentukan undang-undang oleh DPR bersama dengan Pemerintah. Pembahasan yang dilakukan secara cepat ini guna merespon berbagai tantangan pembentukan UU, yaitu birokrasi yang 334 kompleks, politisasi yang berlebihan, dan kurangnya kapasitas teknis. Proses legislasi secara prosedural melalui berbagai tahapan dan melibatkan banyak lembaga, termasuk DPR, DPD, kementerian terkait, dan Presiden. Koordinasi antar lembaga ini sering kali tidak efisien dan memakan waktu yang lama. Untuk itu diperlukan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan yang efektif dan efisien. Pembentuk UU harus taat terhadap seluruh proses pembentukan, namun ketaatan terhadap proses pembetukan undang-undang tidak serta merta harus mengakibatkan waktu yang panjang dan lama. Begitu pula tantangan politisasi berlebihan yang mana kepentingan politik seringkali mendominasi proses pembuatan undang-undang, mengalahkan pertimbangan substantif dan teknis. Hal ini menyebabkan perdebatan berkepanjangan yang tidak produktif dan penundaan yang tidak perlu. Anehnya, saat ini politisasi yang berlebihan seringkali muncul dari elemen non-state yang berupaya melakukan aksi dan reaksi yang berlebihan untuk memaksakan kehendaknya dengan memonopoli kebenaran tunggal. Tantangan lainnya dalam proses pembentukan UU, yaitu kurangnya kapasitas teknis, yang mana anggota legislatif dan staf pendukung terkendala keahlian teknis yang memadai dalam bidang-bidang khusus yang diatur dalam undang-undang, sehingga proses penyusunan dan pembahasan menjadi tidak efisien, sehingga membuat penyusunan dan pembahasan RUU sangat lama. RUU TNI yang dibahas secara cepat menjawab tantangan bahwa dalam penyusunan dan pembahasannya, tantangan birokrasi yang kompleks, politisasi berlebihan, dan kurangnya kapasitas teknis dapat dipatahkan dengan terbentuknya UU TNI secara cepat, efektif, dan efisien. Sejatinya inilah bentuk Better Regulation Framework dan Smart and Good Legislation. Terlebih, menurut Ahli, UU TNI pun hanya mengatur mengenai hal-hal yang kompleksitasnya relatif rendah, yaitu hanya terbatas mengatur mengenai kedudukan TNI, tugas TNI, penempatan Prajurit pada kementerian/Lembaga, dan usia masa dinas keprajuritan TNI, yang tetap megacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional. 335 3. UU TNI merupakan RUU Carry Over Sekaligus RUU Kumulatif Terbuka Meskipun dalam Keterangan-nya, Presiden dan DPR, sependek pengetahuan Ahli, tidak menyatakan bahwa RUU TNI merupakan RUU Carry Over atau RUU luncuran, namun menurut Ahli RUU TNI dapat dinyatakan sebagai RUU luncuran (carry over). Adapun yang menjadi alasan dari Ahli untuk menyatakan bahwa RUU TNI sebagai RUU Carry Over, yaitu: a. Berdasarkan ketentuan Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019, bahwa carry over dalam pembentukan undang-undang harus memenuhi: (1) RUU telah memasuki pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan DPR sebelumnya; dan (2) hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Pertama, menurut Ahli, RUU TNI telah memasuki masa Pembahasan DIM pada periode keanggotaan DPR sebelumnya. Hal ini didasari oleh argumentasi faktual, bahwa pada periode DPR RI 2019-2024 telah ada surat dari Ketua DPR RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 kepada Presiden perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia disertai dengan Naskah Akademik dan RUU a quo. Surat Ketua DPR ini dibalas oleh Presdien dengan Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU PPP diatur bahwa: Pasal 49 (1) RUU dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. (2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. Dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU PPP dijelaskan bahwa: “Penugasan menteri disertai penyampaian DIM yang telah disusun dalam jangka waktu 336 60 (enam puluh) hari tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI, secara formal-administratif harus dianggap telah ada Menteri yang mewakili Presiden untuk membahas RUU disertai dengan DIM. Selanjutnya, dalam Pasal 50 UU PPP mengatur bahwa: Pasal 50 (1) RUU dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. (2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU bersama DPR. (3) DPR mulai membahas RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima. Berdasarkan hal tersebut maka dalam jangka waktu 60 hari sejak Ketua DPR menerima Surat Presiden mengenai penugasan wakil disertai DIM maka telah dimulai pembahasan secara administratif-formal. Hal ini terbukti pula dengan fakta bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024, DPR RI melaksanakan rapat pleno Badan Legislasi dan menyetujui RUU TNI Perubahan tidak akan dibahas pada periode keanggotaan DPR RI Periode 2019-2024 dan diserahkan pada periode keanggotaan selanjutnya. Artinya telah ada fakta hukum bahwa RUU telah dimulai Pembahasan DIM dan ada keputusan hukum dari DPR yang menyatakan akan dilakukannya carry over terhadap RUU TNI. b. RUU TNI disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR dan Presiden, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Hal demikian pun dapat dibuktikan dengan adanya penetapan RUU TNI dalam Prolegnas berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR 337 RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025. Presiden pun secara hukum dan politik bersepakat untuk meneruskan pembahasan (carry over) RUU TNI melalui Surat Presiden Nomor R/12/Presiden/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 yang menyampaikan adanya perubahan wakil pemerintah dalam pembahasan RUU TNI, yang artinya meskipun telah terjadi pergantian pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo termasuk perubahan struktur kabinet, Presiden tetap berkomitmen secara politik melanjutkan proses pembahasan pembentukan RUU TNI Perubahan bersama dengan DPR RI yang sebelumnya telah berlangsung, untuk dilanjutkan pada periode tahun 2025. Bila secara politis Presiden tidak berkehendak untuk melanjutkan pembahasan RUU maka, Presiden tidak akan menyurati DPR dengan menugaskan kembali wakil pemerintah dalam pembahasan RUU TNI di DPR. Berdasarkan hal tersebut, menurut Ahli, jelas bahwa RUU TNI dapat dinyatakan sebagai RUU Carry Over karena memenuhi ketentuan Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019. Selain dapat dinyatkan RUU Carry Over, RUU TNI pun dapat dikategorisasikan sebagai RUU yang memenuhi syarat RUU Kumulatif Terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU PPP. Sifat kumulatif terbuka RUU TNI pun dapat didasarkan pada 2 (dua) sebab, yaitu sebab pelaksanaan putusan MK dan sebab dalam keadaan tertentu karena adanya urgensi nasional. Sebab pelaksanaan Putusan MK, yaitu terlihat dari Penjelasan Umum UU TNI yang menjelaskan bahwa UU ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021, sedangkan sebab adanya urgensi nasional dapat dilihat dari, misalnya, dalam Pasal 47 UU TNI yang mengatur bahwa: 338 Pasal 47 (1) Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/ atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. (2) Selain menduduki jabatan pada kementerian/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pr4jurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ketentuan Pasal 47 ini, menurut Ahli, merupakan substansi urgensi nasional yang harus segera dibentuk dalam UU TNI, karena Pasal 47 ini dalam rangka memberikan legitimasi praktik berhukum yang telah ada sebelum UU TNI ada dengan tetap berlandaskan pada demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional. Carl Schmitt menegaskan bahwa dalam situasi genting, “All is justified that appears to be necessary for a concretely gained success”, yang berarti bahwa segala tindakan yang tampak perlu demi mencapai keberhasilan nyata dapat dianggap sah atau dibenarkan. Dengan kata lain, keadaan urgensi nasional sering kali membuka ruang pembenaran terhadap tindakan-tindakan business as usual. Apabila pun ingin dinyatakan bahwa UU TNI pun merupakan UU yang dibentuk secara regular, yaitu RUU yang memulai kembali dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, maka RUU ini pun dapat dikatakan demikian dengan memulai start perencanaan dari penetapan RUU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan Prioritas Tahun 2025. Dilanjutkan dengan tahapan penyusunan, pembahasan, dan 339 seterusnya, yang secara periodik dapat dibuktikan secara administrasi hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. 4. Penutup Berdasarkan seluruh paparan dan analisis yang telah Ahli sampaikan terkait aspek formil pembentukan UU TNI, dapat saya simpulkan bahwa proses legislasi UU TNI telah memenuhi ketentuan hukum dan prinsip Konstitusionalisme. UU TNI hasil perubahan ini bukan hanya sekadar pemenuhan formalitas berhukum semata, melainkan merupakan wujud nyata dari kehendak politik dan hukum negara untuk menyesuaikan regulasi pertahanan nasional dengan tantangan zaman yang kian kompleks dan beragam. Oleh karenanya, saya meyakini bahwa tidak terdapat cacat formil yang dapat membatalkan keberlakuan UU tersebut. Edy Prasetyono, M.I.S., Pd.D. Sebenarnya pembahasan beberapa isu yang menjadi perdebatan tentang revisi UU TNI telah lama dilakukan. Sejauh yang saya lihat dan saya alami/ikuti adalah sebagai berikut: Pertama, pembahasan tentang OMSP dilakukan oleh Fraksi Partai Demokrat pada tahun 2015 di DPR. Acara ini dihadiri oleh mantan Panglima TNI Jend (Purn) Moeldoko, Djaleswari, dan saya sendiri. Saya pada saat itu mengatakan bahwa tidak ada hal abu-abu atau batas yang kabur dalam OMSP. TNI bisa digunakan dalam situasi di mana ada hal-hal khusus yang tidak dapat ditangani oleh institusi lain, juga bisa dengan pertimbangan efisiensi dan kompetensi. Bahkan OMSP TNI bisa juga mencakup deterrence (tetapi ini tidak ada dalam cakupan OMSP yang diatur dalam UU tentang TNI). Sementara itu Jend Purn. Moeldoko melihat OMSP dapat mendekatkan TNI dengan rakyat dan Djaleswari berpendapat bahwa karakter OMSP adalah kemanusiaan dan membangun perdamaian. Kedua, pembahasan tentang penggunaan TNI untuk menanggulangi terorisme yang juga diselenggarakan di DPR. Pada waktu itu hadir Dr. Ali Wibisono dan saya sendiri. Pada saat itu banyak sekali yang bertanya tentang legitimasi penggunaan TNI untuk menanggulangi terorisme sebagai bagian dari OMSP. Dalam kesempatan tersebut Saya mengatakan bahwa kekuatan militer dapat digunakan untuk 340 menanggulangi terorisme sebagaimana juga dilakukan oleh banyak negara lain. Masalah utamanya adalah negara harus mendefinisikan/menetapkan gradasi situasi atau ancaman yang muncul dan instrument apa yang akan dikerahkan dan digunakan untuk mengatasi situasi tersebut. Ketiga, pada tahun 2019 saya juga diundang untuk menjadi pembicara pada pembahasan tentang usia pensiun di Kementerian Pertahanan, yang dihadiri oleh Menhan pada saat itu yaitu Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu, Dr. Kusnanto Anggoro, , Prof. Salim Said, Prof. Refly Harun, Dr. dr. Terawan Agus Putranto, dan saya sendiri. Dalam kesempatan tersebut Saya menegaskan tentang pertimbangan usia pensiun yaitu kepentingan pengembangan organisasi, kualitas SDM, ketersediaan sumber daya nasional, masa depan prajurit, dan hal-hal khusus. Keempat, pada tahun 2024 pembahasan tentang usia pensiun di Pusjianstra TNI pada tahun 2024, yang bertindak sebagai narasumber adalah Laksamana Muda Kresno Buntoro dan saya sendiri, sementara itu Kapusjianstra TNI sebagai tuan rumah. Dalam diskusi tersebut, saya lebih menyoroti masalah kelembagaan yaitu hubungan antara Kementerian Pertahanan dan Matkas Besar TNI dan pengangkatan dan tugas panglima. Sementara itu Kresno Buntoro lebih banyak menyoroti masalah perpanjangan usia pensiun. Kelima, pada tahun 2024 di Hotel Borobudur dilakukan pembahasan tentang perpanjangan usia pensiun dan penempatan anggota TNI di luar TNI. Acara ini dihadiri oleh Prof. Hikmahanto Juwana, saya sendiri, dan satu pembicara lagi dari Imparsial. Saya menggarisbawahi hal-hal fundamental yang harus menjadi dasar filosofis untuk melakukan revisi UU TNI yaitu jatidiri/karakter dan nilai, demokrasi, profesionalisme, dan perlunya pembentukan postur pertahanan yang tangguh. Selanjutnya Saya juga menyampaikan syarat-syarat penempatan TNI di luar institusi TNI dan pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan usia pensiun, termasuk jika harus diperpanjang. Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd. Izinkan Saya sebagai saksi menyampaikan inti dari masukan yang saya sampaikan pada saat dilibatkan sebagai pemberi masukan dalam pembentukan UU TNI Perubahan sebagai berikut: 341 1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terdapat ketentuan yang memungkinkan personel TNI dan Polri untuk mengisi jabatan di lingkungan sipil, meskipun dengan syarat dan batasan yang jelas. UU ini memberikan ruang bagi TNI dan Polri untuk berperan dalam birokrasi sipil, terutama pada posisi- posisi tertentu yang memerlukan keahlian khusus, seperti dalam bidang keamanan, pertahanan, atau penanganan bencana. Namun, pengisian jabatan oleh anggota TNI dan Polri ini harus memperhatikan prinsip netralitas dan tidak boleh melibatkan anggota yang masih aktif dalam struktur organisasi TNI atau Polri. Hal ini bertujuan agar integritas dan profesionalisme birokrasi sipil tetap terjaga, sekaligus menghindari potensi politisasi atau penyalahgunaan kewenangan. 2. Ruang legal pengisian jabatan sipil oleh TNI dan POLRI tercantum dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 2014 yang disebutkan secara jelas sebagaimana Pasal 20 ayat (2) menyatakan: “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri” dilanjutkan pada Pasal 20 ayat (3) pengisian jabatan tersebut dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Perluasan pengisian jabatan sipil oleh militer memiliki manfaat strategis. Pertama, prajurit TNI memiliki pelatihan kepemimpinan dan disiplin yang dapat meningkatkan efisiensi birokrasi sipil, terutama pada jabatan yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat, seperti di bidang penanggulangan bencana atau keamanan siber. Kedua, pendekatan Military-Civil Fusion (MCF), sebagaimana diuraikan oleh Sarjito (2023) dalam Journal of Social Politics and Governance, memungkinkan pemanfaatan keahlian militer untuk mendukung inovasi sipil, seperti pengembangan teknologi ganda (dual-use technology) untuk keamanan nasional. Namun, tantangan utama adalah potensi pelanggaran asas supremasi sipil, sebagaimana diungkapkan oleh Muradi (n.d.) dalam Asian Social Science, yang menyoroti risiko dominasi militer dalam birokrasi sipil tanpa regulasi yang jelas. Untuk mengatasi ini, perluasan harus didukung oleh mekanisme pengawasan ketat, seperti evaluasi berkala oleh DPR dan Kementerian PANRB, serta pembatasan jumlah dan durasi penugasan. 342 Izinkan Saksi juga menyampaikan fakta dan hasil diskusi lapangan yang Saksi ketahui, alami dan saksikan sendiri sebagai berikut: Sebagai Dosen dan juga pengajar, kami beberapa kali mengangkat tema dan narasi tentang Reformasi Undang Undang TNI di berbagai kesempatan, diskusi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari TNI, kementerian terkait, akademisi, dan praktisi pemerintahan. Diskusi berfokus pada potensi manfaat perluasan jabatan TNI ke ranah sipil dalam memperkuat koordinasi antar sektoral, serta implikasinya terhadap efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas negara, diskusinya diantaranya: 1. Pelaksaanaan FGD Urgensi Revisi UU TNI di Fisipol Unjani Cimahi Tahun 2023 2. Perkuliahan Teori dan terapan Organissai dan Managemen Pemerintahan pada Program Magister Studi Ilmu Pemerintahan Terapan Sekolah Pascasarjana IPDN 3. Perkuliahan Teori Kebijakan Publik Program Doktoral Ilmu Pemerintahan Sekolah Pascasarjana IPDN 4. Perkuliahan Managemen dan Tata Kelola Pemerintahan Program Doktoral Ilmu Pemerintahan Sekolah Pascasarjana IPDN 5. Perkuliahan Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah pada Program Megister Ilmu Pemerintahan Fisipol Unjani Cimahi 6. KKN Diklat Reguler Seskoad Tahun 2023. 7. Pengabdian Masyarakat dosen IPDN Beberapa hasil diskusi yang dikemukakan pada saat itu antara lain adalah: 1. Peningkatan Koordinasi Antar Sektoral Peserta Diskusi rata rata sepakat bahwa keterlibatan TNI dalam jabatan sipil ASN dapat memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah. TNI memiliki pengalaman dalam operasi lintas sektoral, seperti dalam misi kemanusiaan dan pembangunan wilayah. Dengan menduduki jabatan strategis di lingkungan sipil, personel TNI dapat menjembatani komunikasi antara kementerian/lembaga, memastikan keselarasan kebijakan, dan mempercepat pengambilan keputusan 343 dalam situasi kritis. 2. Kekuatan Disiplin dan Integritas TNI TNI dikenal memiliki disiplin tinggi, integritas, dan kemampuan manajerial yang terlatih. Kualitas ini dinilai dapat memberikan kontribusi positif dalam birokrasi sipil yang sering kali menghadapi tantangan seperti lambatnya pengambilan keputusan dan kurangnya koordinasi. Peserta menyoroti bahwa nilai-nilai kepemimpinan TNI dapat memperkuat etos kerja di lingkungan ASN. 3. Kapasitas Penanganan Krisis Dalam situasi darurat, seperti bencana alam atau krisis keamanan, koordinasi antar sektoral sering kali menjadi kendala. Personel TNI yang menduduki jabatan sipil dapat memanfaatkan pengalaman mereka dalam operasi tanggap darurat untuk memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi. Hal ini juga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di daerah-daerah yang membutuhkan pendekatan keamanan dan pembangunan secara simultan. Kesimpulan Saksi memberikan kesimpulan bahwa perluasan pengisian jabatan sipil oleh militer, jika diatur dengan baik, dapat memperkuat sinergi antara sektor sipil dan militer sesuai amanat UU ASN dan UU TNI. Dengan memanfaatkan pendekatan CMI dan prinsip MCF, Indonesia dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat modernisasi TNI, dan menjawab tantangan keamanan modern. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menjawab uji formil UU TNI dengan menjaga keseimbangan antara profesionalisme militer dan prinsip demokrasi. [2.6] Menimbang bahwa para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2025 dan 5 Agustus 2025 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: 344 Kesimpulan Para Pemohon I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.” 3. Bahwa berdasarkan dua ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (yang selanjutnya disebut “UU MK”) menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. 345 menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (yang selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;” 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) dinyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi berwenangan dalam melakukan pengujian formil dan materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan Pengujian Formil Undang-Undang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU MK, yang menyatakan: “dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang- 346 undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.” 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: “(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” 8. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 347 51A ayat (3) UU MK serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 9. Bahwa terdapat tolak ukur atau batu uji, Mahkamah untuk menilai permohonan uji formil sebuah permohonan, Para Pemohon mengutip Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan bahwa: “[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang- Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil- prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya yang menyangkut tata cara pembuatan Undang-undang itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;” 348 10. Bahwa berdasarkan uraian diatas Para Pemohon akan menjabarkan perluasan batu uji terhadap obyek Pengujian Formil yang dimohonkan oleh Para Pemohon yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (yang selanjutnya disebut “UU a quo”) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) diantaranya tidak sesuai dengan beberapa peraturan perundang- undangan dan peraturan turunannya yang menyangkut tata cara pembuatan Undang-undang yaitu diantaranya: a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; [vide bukti P-3] b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan [vide bukti P-4] c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. [vide bukti P- 5] yang ketiganya untuk selanjutnya disebut “UU P3” 11. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: 349 “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau privat; atau d) Lembaga negara” 2. Bahwa Para Pemohon menyadari bahwa perkara a quo merupakan pengujian formil, sehingga Para Pemohon akan merujuk dan mengutip pada pendapat Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara pengujian formil. 3. Bahwa pendapat Mahkamah yang dimaksud Para Pemohon dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009 tertanggal 16 Juni 2010 pada halaman 68, Mahkamah memberikan pertimbangan pokok terkait dengan kedudukan hukum sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang- Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK 350 untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh Para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara Para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” 4. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan guna memenuhi kedudukan hukum, kedudukan hukum Para Pemohon harus dibuktikan antara lain: 1) Para Pemohon adalah sebagai salah satu pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, 2) Para Pemohon memiliki hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan, dan 3) Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 5. Bahwa dalam hal memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagai salah satu pihak, perlu dijelaskan sebagai berikut: a. Pemohon I adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-6]. Selain itu, Pemohon I juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum semester 8 di Universitas Indonesia Kartu Tanda Mahasiswa [vide bukti P-7]. b. Pemohon II adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-8]. Selain itu, Pemohon II juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum semester 2 di Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa [vide bukti P-9]. c. Pemohon III adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-10]. Selain itu, Pemohon III juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum semester 4 di Universitas Indonesia Kartu Tanda Mahasiswa [vide bukti P-11]. d. Pemohon IV adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-12]. Selain itu, Pemohon IV juga merupakan 351 mahasiswa Fakultas Hukum semester 6 di Universitas Diponegoro Kartu Tanda Mahasiswa [vide bukti P-13]. e. Pemohon V adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-14]. Selain itu, Pemohon V juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum semester 6 di Universitas Diponegoro Kartu Tanda Mahasiswa [vide bukti P-15]. 6. Bahwa berdasarkan bukti di atas, jelas bahwa kedudukan Para Pemohon sebagai Pemohon warga negara dalam perkara a quo sudah memenuhi persyaratan. Kerugian Konstitusional Para Pemohon 7. Bahwa untuk mendapatkan kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, selain harus merupakan sebagai warga negara Indonesia secara perseorangan sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan oleh Para Pemohon sebelumnya, Para Pemohon juga harus dapat membuktikan adanya hubungan pertautan langsung dan kerugian konstitusional. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Nomor 11/PUU- V/2007, serta Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 8. Bahwa sebelum membuktikan adanya hubungan pertautan yang langsung dan kerugian konstitusional terhadap Para Pemohon, akan dijabarkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keduanya. a. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. b. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa persyaratan agar suatu kerugian yang didalilkan Pemohon dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain: 352 i. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; ii. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; iii. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; iv. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan v. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 9. Bahwa kerugian konstitusional diartikan sebagai kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional Para Pemohon akibat berlakunya suatu undang-undang. 10. Bahwa dalam perkara a quo, hak konstitusional adalah hilangnya hak konstitusional yang menyebabkan kerugian konstitusional yang secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat dapat terjadi, maka hak konstitusional Para Pemohon yang dilanggar dalam perkara a quo antara lain: - Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” - Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” 353 - Pasal 28F UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 11. Bahwa untuk membuktikan adanya pelanggaran hak konstitusional Para Pemohon yang secara potensial dan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi akibat berlakunya undang-undang a quo, uraian mengenai kerugian konstitusional yang dialami masing-masing Pemohon akan disampaikan sebagai berikut: Pemohon I 12. Bahwa Pemohon I merupakan mahasiswa Semester 8 yang menempuh pendidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan peminatan Hukum Tata Negara dengan konsentrasi Ilmu Perundang- Undangan. Minat terhadap ilmu perundangan-undangan juga Pemohon I salurkan melalui aktivitas organisasi kemahasiswaan. Pemohon I memangku jabatan puncak dalam organisasi kemahasiswaan di Universitas Indonesia sebagai Ketua Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia (“Ketua Kongres”) sejak 17 Februari 2024 hingga 12 Maret 2025 [vide bukti P-16], serta memimpin lembaga tinggi kemahasiswaan fakultas sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (“Ketua BPM FH UI”) sejak 25 Januari 2024 hingga 23 Januari 2025. [vide bukti P-17] 13. Bahwa Pemohon selama masa kepemimpinan sebagai Ketua Kongres, Pemohon aktif menyuarakan independensi mahasiswa yang terbebas dari intervensi dalam melaksanakan aktivitas keorganisasian dan aktivisme [vide bukti P-18] 14. Bahwa sejalan dengan semangat independensi disampaikan, maka Pemohon tegas menolak segala bentuk intervensi, intimidasi, dan/atau hal-hal lain serupa yang menyebabkan independensi mahasiswa menjadi terancam. Keberlakuan UU a quo yang ternyata memperluas ruang lingkup wewenang TNI terhadap aktivitas sipil jelas berpotensi 354 menimbulkan tindakan yang bersifat intervensi, intimidasi, dan/atau hal-hal lain serupa menjadikan independensi mahasiswa terancam. Pemohon tidak mengetahui dan tidak dapat mencegah muatan norma UU a quo yang mengancam kepentingannya, in casu independensi mahasiswa dikarenakan pembentukan UU a quo yang mengabaikan asas-asas, utamanya Asas Keterbukaan. Asas Keterbukaan jelas- jelas terlanggar manakala Pemohon yang jelas memiliki kepentingan substansi terhadap UU a quo menjadi tidak mengetahui sebab tidak adanya keterbukaan, utamanya akses terhadap draf Rancangan Undang-Undang (“RUU”) a quo. [vide bukti P-32] 15. Bahwa Pemohon sebagai pimpinan tertinggi pada kedua lembaga yang bergerak dalam pembuatan sejumlah produk hukum di kalangan mahasiswa telah membuat Pemohon I beberapa kali berkesempatan menjadi pembicara dan panelis pada berbagai forum, khususnya mengenai pembentukan peraturan-perundangan yang baik pada organisasi kemahasiswaan. Kesempatan sebagai pembicara tersebut Pemohon I dapatkan selama aktif menjabat maupun kini, ketika Pemohon I sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua KMK UI dan Ketua BPM FH UI. 16. Bahwa berlakunya UU a quo menjadikan materi yang disampaikan Pemohon I dalam berbagai forum tentang pembentukan peraturan- perundangan, in casu UU P3 menjadi kurang dihargai, dikarenakan pada praktik kenegaraan antara norma dalam UU P3 dan penerapan pembentukan undang-undang berbeda satu sama lain. 17. Bahwa Pemohon I selain memaparkan UU P3 secara keilmuan juga menekankan moral dalam pembentukan perundang-undangan yang harus mengikuti “rambu-rambu”, namun pada praktik kenegaraan secara nyata ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU P3 berbeda dengan penerapannya dalam pembentukan UU a quo. Undang-undang dibentuk dengan cara-cara yang menyimpangi ketentuan pembentukan yang ada, in casu UU a quo. 355 18. Bahwa Pemohon I juga secara serius mendalami kajian ilmiah yang dibuktikan melalui penulisan skripsi dengan tema peraturan perundang-undangan. Penulisan skripsi tersebut tentunya akan menguras tenaga, waktu, dan pikiran Pemohon I, sehingga sudah sewajarnya apabila pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan prosedural sebagaimana diatur dalam UU P3. Namun demikian, kenyataannya pembentukan Undang-Undang dalam perkara a quo justru tidak sejalan dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam UU P3, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon I dalam memperoleh bahan kajian dan kepastian arah penulisan skripsi yang akan disusunnya. Hal ini secara langsung berdampak pada terganggunya hak konstitusional Pemohon I dalam mengembangkan diri melalui pendidikan dan memperoleh kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. [vide bukti P-19] 19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat pertautan yang langsung antara keberlakuan Undang-Undang a quo dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I. Pemohon II 20. Bahwa Pemohon II merupakan mahasiswa semester 2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada saat semester 1 Pemohon mempelajari mata kuliah Ilmu Negara, dalam Ilmu Negara Pemohon mempelajari konsep supremasi hukum, yang menggambarkan keadaan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Oleh karena itu, seluruh warga termasuk penguasa harus tunduk pada hukum yang bersumber pada kesadaran hukum. Dalam hal pembentukan undang-undang, maka pembentuk undang-undang harus mengikuti/tunduk dengan ketentuan yang tertuang dalam UU P3. Namun, ternyata dalam praktik pembentukan UU a quo tidak tunduk dengan ketentuan yang telah diamanatkan dalam UU P3. Artinya 356 Pemohon II tidak mendapatkan kepastian hukum, karena praktik pembentukan UU a quo tidak berdasarkan kesadaran hukum, sehingga tidak mencerminkan konsep supremasi hukum. Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 21. Bahwa Pemohon juga mempelajari Pengantar Ilmu Hukum, melalui buku Mengenal Hukum: Suatu Pengantar yang ditulis oleh Sudikno Mertokusumo, Pemohon belajar mengenai konsep undang-undang mempunyai kekuatan berlaku secara yuridis. Jika, kekuatan berlaku secara yuridis (persyaratan formal undang-undang) terpenuhi, maka diharapkan undang-undang dapat membawa kepastian hukum dalam masyarakat. Sebaliknya, jika suatu undang-undang disusun tanpa mengikuti prosedur yang sah, seperti yang dituangkan dalam UU P3, maka norma yang dihasilkan kehilangan kepastian hukum. Artinya Pemohon II kembali direbut hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang diamanatkan pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 22. Bahwa Pemohon II juga aktif dalam melakukan kegiatan aktivisme. Adapun berikut adalah bukti kegiatan aktivisme yang dilakukan oleh Pemohon II: - Pemohon terlibat dalam acara Mimbar Bebas yang diadakan oleh Tumbuk Movement pada tanggal 31 Mei 2024 secara luring di Kota Samarinda. Acara ini diadakan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat di Kalimantan Timur untuk menyampaikan keresahan mereka selama hidup di Kalimantan Timur. Acara ini mengundang pejabat publik terutama anggota legislatif Provinsi Kalimantan Timur, dan anggota legislatif seluruh kab/kota yang ada di Kalimantan Timur. Undangannya diberikan secara terbuka melalui media sosial dan secara privat melalui pesan pribadi. Namun, para pejabat publik yang telah datang di acara tidak diberikan kesempatan untuk berbicara, karena tujuannya adalah mereka harus mendengarkan seluruh 357 keresahan rakyat. Dalam acara ini Pemohon terlibat sebagai panitia penyelenggara khususnya mengatur rangkaian acara dan memastikan acara berjalan dengan lancar. Kemudian, Pemohon juga mendapatkan kesempatan untuk memberikan keresahan yang Pemohon rasakan terutama dalam bidang pendidikan & transportasi. Keterlibatan ini membuktikan bahwa Pemohon sudah pernah mengupayakan secara langsung mengenai keresahan yang dirasakan oleh Pemohon kepada anggota legislatif. [vide bukti P-20] - #KembalikanLDBI adalah aksi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki fokus dalam bidang debat khususnya para alumni dari Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) dan siswa/i Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ingin mengikuti LDBI. Saat itu, 21 Februari 2025 terdapat informasi bahwa LDBI yang selama ini diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, yang kini berubah menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia akan dihapuskan. Mendengar informasi tersebut, Pemohon merasa perlu dilakukan advokasi untuk membatalkan wacana tersebut karena Pemohon merasa LDBI memiliki banyak sekali manfaat bagi siswa/i SMA. Oleh karena itu, Pemohon terlibat dalam melakukan advokasi melalui akun instagram pribadi Pemohon [vide bukti P-21] dan Pemohon juga menghubungi langsung Ibu Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. selaku Ketua Komisi X DPR RI Periode 2024– 2029 melalui pesan Whatsapp. [vide bukti P-22] - Pemohon terlibat dalam menyebarluaskan informasi mengenai perkembangan RUU a quo, seperti alasan mengapa RUU a quo harus diawasi, mengapa RUU a quo dapat berdampak buruk pada supremasi sipil, dan lain sebagainya. Penyebaran ini Pemohon lakukan melalui Instagram Story Pemohon. [vide bukti P-23] 358 23. Bahwa Pemohon II mengetahui bagaimana sejarah pada era orde baru yang memberikan perluasan wewenang pada TNI. Pemohon II juga mengetahui bagaimana hal ini juga berdampak langsung pada mahasiswa dan aktivis pada saat itu. Secara singkat pada tahun 1997– 1998 menjelang kejatuhan orde baru, terdapat puluhan mahasiswa kritis yang menuntut demokrasi diculik secara paksa. Komnas HAM mencatat terdapat 23 aktivis yang hilang, 9 dibebaskan, dan 1 ditemukan meninggal dunia [vide bukti P-24]. Mengacu pada dokumen rahasia Amerika Serikat menunjukkan bahwa penculikan ini dilakukan oleh Komando Pasukan Khusus (Koppasus). [vide bukti P- 25], [vide bukti P-26] Peristiwa-peristiwa seperti ITB pada tahun 1977 menunjukkan bahwa dwifungsi pada akhirnya dimanfaatkan untuk membungkam, menekan, serta merusak ruang akademis mahasiswa. [vide bukti P- 27] Dengan demikian, sebagai mahasiswa yang aktif dalam kegiatan aktivisme, hal ini tentu membuat keresahan yang mendalam bagi masyarakat terutama Pemohon. Pemohon khawatir jika nantinya UU a quo yang memberikan perluasan wewenang kepada anggota aktif TNI, salah satunya yaitu membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, pelaksanaan tugas ini dapat dilakukan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu (Tercantum pada Pasal 7 ayat (2) angka 10, dan Pasal 7 ayat (4) UU a quo), maka hal ini berpotensi membuat kembalinya dwifungsi TNI seperti zaman Orde Baru. Jika dwifungsi TNI kembali terjadi, maka besar potensi atas hilangnya hak Pemohon seperti apa yang terjadi pada era orde baru. Oleh karena itu, Pemohon ingin terlibat secara aktif untuk mengawasi proses pembentukan UU a quo, tetapi sayangnya DPR sebagai perwakilan rakyat tidak memberikan transparansi kepada Pemohon, sehingga Pemohon sangat kesulitan dalam mengawasi, berpartisipasi, dan mengkritisi substansi dari RUU a quo. 359 Pemohon III 24. Bahwa Pemohon III merupakan fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2024 (selanjutnya disebut “BEM UI 2024”) yang terlibat dalam kegiatan aktivisme sebagai staf Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM UI 2024. [vide bukti P- 28] Dalam organisasi ini, Pemohon III secara tekun bergerak dan mengabdi dengan mengkaji dan menyikapi isu sosial politik. Adapun kajian-kajian yang telah dibuat oleh Pemohon III dan dipublikasikan dalam kanal Instagram BEM UI dapat dijabarkan sebagai berikut. - Bahwa Pemohon III merupakan penyelenggara dan penanggung jawab dalam terselenggaranya Konsolidasi Nasional Mahasiswa yang dilakukan menjelang aksi demonstrasi menolak UU Pilkada. Pemohon III berperan aktif mendata peserta dan menyediakan pranala Zoom demi kelancaran kegiatan tersebut. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dari perhatian dan keterlibatan Pemohon III dalam mendukung Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas parlemen dan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 tentang batas usia minimum calon kepala daerah. Ini membuktikan adanya irisan langsung antara kegiatan Pemohon III dan substansi permohonan a quo terkait keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan norma. [vide bukti P-29] - Bahwa Pemohon III merupakan salah satu penulis artikel yang diunggah oleh BEM UI 2024, yang secara kritis mengulas problematika sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk isu-isu strategis seperti UU Cipta Kerja dan KUHP baru. Tulisan ini merupakan bukti kepedulian dan kepekaan Pemohon III terhadap dinamika sosial-politik dan hukum nasional, serta menunjukkan keterlibatan aktif dalam ruang publik yang 360 substansial bagi perlindungan hak konstitusional warga negara. [vide bukti P-30] - Bahwa Pemohon III menyusun suatu kajian berbentuk infografis mengenai dugaan menguatnya praktik demokrasi otoriter di Indonesia. Kajian tersebut secara tajam mengkritisi penyimpangan prinsip demokrasi substantif dan menjadi bagian dari kontrol warga negara terhadap kekuasaan. Hal ini menegaskan kapasitas Pemohon III sebagai individu yang aktif dan atentif terhadap penyelenggaraan negara, yang turut terdampak secara langsung oleh kekosongan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang sebagaimana didalilkan dalam perkara a quo. [vide bukti P-31] 25. Bahwa selama menjabat sebagai fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Tahun 2024 (BEM UI 2024), Pemohon III menyaksikan secara langsung bahwa BEM UI 2024 pernah menyampaikan kritik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua dan diduga melibatkan aparat TNI. 26. Bahwa atas kritik tersebut, salah satu akun media sosial yang diduga merupakan milik anggota TNI memberikan tanggapan yang bersifat ofensif, yakni dengan menantang anggota BEM UI untuk mengikuti program magang atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) bersama institusi TNI. Menurut hemat Pemohon III, tanggapan tersebut bukanlah bentuk penerimaan kritik yang konstruktif sebagaimana seharusnya berlaku dalam kehidupan demokrasi yang sehat dan beradab. Sebaliknya, respons semacam itu mencerminkan resistensi terhadap kritik publik, padahal kritik merupakan bagian esensial dari mekanisme checks and balances dalam suatu negara hukum. 27. Bahwa sehubungan dengan ketentuan dalam Undang-Undang a quo yang memberikan perluasan terhadap tugas dan wewenang TNI untuk menjalankan fungsi-fungsi di ranah sipil, termasuk kemungkinan untuk 361 menduduki jabatan sipil, Pemohon III merasa khawatir bahwa tindakan-tindakan serupa akan semakin menguat apabila personel TNI secara resmi menjalankan fungsi-fungsi sipil dan hadir dalam ruang-ruang publik yang secara kodrati merupakan arena kebebasan sipil dan ekspresi demokratis. 28. Bahwa sebagai seorang mahasiswa yang secara aktif terlibat dalam kegiatan advokasi kebijakan publik dan partisipasi demokratis, Pemohon III memiliki kekhawatiran yang nyata bahwa perluasan peran TNI ke dalam ranah sipil sebagaimana diatur dalam norma a quo berpotensi mempersempit ruang aman bagi masyarakat sipil, khususnya dalam menyampaikan kritik dan pendapat terhadap institusi negara. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan efek gentar (chilling effect) terhadap kebebasan berekspresi yang seharusnya dijamin oleh konstitusi. 29. Bahwa atas dasar kekhawatiran tersebut, Pemohon III pada dasarnya memiliki kehendak untuk terlibat secara aktif dalam proses pengawasan pembentukan Undang-Undang a quo. Namun demikian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat tidak menyediakan akses yang transparan terhadap draf Rancangan Undang-Undang a quo. Ketiadaan draf resmi tersebut mengakibatkan Pemohon III mengalami kesulitan dalam memahami dan mengkritisi substansi pengaturan yang dimuat dalam Undang- Undang a quo. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam posita. 30. Bahwa selain sebagai sebagai fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Tahun 2024 sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pemohon III juga merupakan mahasiswa semester empat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pemohon III juga telah mengikuti mata kuliah Ilmu Perundang-Undangan dan menemukan adanya ketidaksesuaian antara proses pembentukan Undang-Undang a quo dengan prinsip-prinsip dan prosedur yang diajarkan dalam perkuliahan, sebagaimana diatur dalam UU P3. Ketidaksesuaian ini menimbulkan kekecewaan dan kebingungan bagi Pemohon III, karena materi pendidikan yang diterima menjadi tidak 362 sesuai dengan praktik pembentukan undang-undang yang terjadi dalam kenyataan. 31. Bahwa hal tersebut menyebabkan Pemohon III merasa bahwa pendidikan yang diperolehnya tidak dapat sepenuhnya digunakan untuk mengembangkan diri demi membangun masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 . Pemohon III memiliki cita-cita untuk menjadi sarjana hukum yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memahami praktik hukum secara mendalam, bahkan memiliki niat untuk menjadi akademisi yang secara aktif mengkaji dan mengajarkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. 32. Bahwa selain itu, Pemohon III juga merasa bahwa haknya atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 telah dilanggar. Ketidakpastian dalam pembentukan Undang-Undang a quo membuat Pemohon III kesulitan dalam memahami, mengkaji, dan bahkan mungkin mempraktikkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara tepat di masa mendatang. Dengan demikian, terdapat pertautan yang langsung antara keberlakuan Undang-Undang a quo dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon III. Pemohon IV 33. Bahwa Pemohon IV merupakan mahasiswa semester enam di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mengikuti mata kuliah Perancangan Hukum. 34. Bahwa Pemohon IV menemukan adanya ketidaksesuaian antara proses pembentukan Undang-Undang a quo dengan prinsip-prinsip dan prosedur yang diajarkan dalam perkuliahan, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketidaksesuaian ini menimbulkan kekecewaan dan kebingungan bagi Pemohon IV, karena materi pendidikan yang diterima menjadi tidak sesuai dengan praktik pembentukan undang- undang yang terjadi dalam kondisi faktual. Tentunya proses 363 penyusunan Undang-Undang a quo berbanding terbalik dengan praktik ketatanegaraan. 35. Bahwa dalam hal ini tentunya merugikan hak konstitusional Pemohon IV untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 36. Selain itu Pemohon IV merupakan fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025 yang menjabat sebagai Komisi Ahli Pergerakan yang aktif dalam mengawal isu-isu hukum, sosial, dan politik yang dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah dikaji oleh Pemohon IV. [vide bukti P-43] [vide bukti P-44] Pemohon V 37. Pemohon V adalah warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 dan peraturan perUndang- Undangan yang berlaku telah memberikan mandat kepada para wakil rakyat yang menduduki jabatan legislatif dengan menjalankan fungsi legislasi. 38. Bahwa sebagai lembaga perwakilan dan lembaga legislasi, DPR-RI seharusnya menjalankan pembentukan Undang-Undang dengan benar, transparan dan bertanggung jawab. Namun, sayangnya, DPR- RI terindikasi tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Hal ini berpotensi menurut Pemohon terjadi kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon yang telah memberikan mandat kewenangan politik sebagai wakil rakyat melalui mekanisme legislasi tersebut. 39. Bahwa Pemohon V adalah warga negara Republik Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya akibat pembahasan pembentukan Undang-Undang a quo yang dilakukan DPR-RI diselenggarakan sangat tertutup dan Pemohon V merasa tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan dan transparansi yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan. Padahal, seharusnya sebagai warga negara, Pemohon seharusnya memiliki hak untuk mengikuti, mengamati dan memahami keseluruhan proses perkembangan pembahasan Undang- 364 Undang tersebut. Namun kenyataannya pembahasan dilakukan secara eksklusif tanpa melibatkan publik, sehingga Pemohon sangat sulit mendapatkan haknya mengikuti, mengamati dan memahami proses perkembangan pembahasan Undang-Undang tersebut. Hal ini dapat dirasakan oleh Pemohon dikarenakan draf revisi dan naskah akademik Undang-Undang tersebut beberapa kali berubah dan tidak dapat diakses di laman informasi manapun. Tentu Pemohon merasa dirugikan dan tindakan ini dan jelas melanggar hak-hak konstitusional Pemohon V. 40. Bahwa dalam proses penyusunan Undang-Undang a quo Pemohon V merasa tidak mewakili urgensi yang genting namun proses pembentukannya terkesan terburu-buru dengan jangka waktu yang singkat, sehingga mengakibatkan proses pembentukannya yang tidak melalui prosedur publik yang baik. Pemohon V kemudian sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum merasa sulit bahkan tidak dapat menyuarakan haknya secara kolektif bersama dengan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro lainnya sebelum pengesahan Undang-Undang a quo. [vide bukti P-45]. Padahal hal ini sebelumnya sudah dijamin dalam Pasal 28C Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya” 41. Bahwa jelas Para Pemohon merupakan aktivis pada organisasi mahasiswa yang aktif menyuarakan isu-isu sosial dan politik serta kerap menulis dan menyebarluaskan ide-ide mereka di berbagai platform. Oleh karena itu, berkenaan dengan dalil Para Pemohon mengenai pelanggaran hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI 1945, Para Pemohon akan menguraikannya secara 365 kolektif sebagai satu kesatuan. Hal ini mengingat pelanggaran atas hak tersebut dirasakan secara bersamaan oleh seluruh Pemohon sebagai mahasiswa yang peduli dan aktif menyampaikan pendapat mereka kepada publik. 42. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa Para Pemohon dengan kapasitasnya sebagai mahasiswa yang aktif mengkritisi dan terlibat dalam diskursus kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, sejak awal telah tidak setuju terhadap substansi materiil dari Undang-Undang dalam perkara a quo. Para Pemohon memiliki kehendak untuk menyampaikan pendapatnya secara kritis, tidak hanya terhadap aspek pembentukan Undang- Undang yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan UU P3, tetapi juga terhadap isi atau substansi dari Undang-Undang tersebut. Namun, Para Pemohon mengalami kesulitan yang serius dalam memperoleh draf resmi dan final dari Undang-Undang tersebut [vide bukti P-32], yang seharusnya merupakan tanggung jawab DPR untuk menyediakan secara transparan dan akuntabel. Keadaan ini semakin diperburuk dengan proses pembentukan UU a quo sangat kilat bahkan melangkahi tahapan-tahapan pembentukan undang-undang yang diamanatkan dalam UU P3. Maka, Pemohon sangat kesulitan dalam mencari bahan-bahan untuk mengkaji UU a quo mengingat keterbatasan informasi dan waktu. Hal ini tentu melanggar hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. 43. Bahwa Para Pemohon berstatus pemilih Pemilihan Umum yang telah menggunakan hak suaranya untuk memilih Anggota DPR yang pada hakikatnya merupakan perwakilan atas suara dan aspirasinya sebagai warga negara dalam pemerintahan. Namun pelaksanaan wewenang DPR in casu pembentukan UU a quo yang tidak sesuai dengan konstitusi dan hukum yang mengatur kewenangan terkait, telah secara 366 nyata menjadikan hak konstitusional Para Pemohon berupa jaminan atas Kepastian Hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” menjadi tidak terpenuhi disebabkan pembentukan UU a quo yang merupakan kewenangan DPR tidak dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, in casu ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. menjadi tidak terpenuhi disebabkan pembentukan UU a quo yang merupakan kewenangan DPR tidak dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, in casu ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kepastian Hukum terkait pembentukan peraturan perundang- undangan disebut dalam Pasal 22A UUD NRI 1945 yang pengaturan terperincinya diturunkan dalam UU P3. 44. Bahwa seperti yang telah dijelaskan di atas, Para Pemohon merupakan pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Sebagaimana Para Pemohon telah genap berusia 17 Tahun dan seorang Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP. 45. Bahwa berkenaan dengan status Para Pemohon sebagai pemilih yang sah dalam Pemilu 2024, Para Pemohon juga memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo sebagai pemilih. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009, khususnya pada halaman 60– 63, yang menyatakan bahwa mandat yang diberikan oleh rakyat kepada wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan harus dijalankan secara adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan untuk membentuk Undang-Undang maupun kebijakan lainnya. 46. Bahwa sejatinya, Pembentuk Undang-Undang sebagai perwakilan dari rakyat, termasuk sebagai perwakilan dari Para Pemohon, tidak 367 melaksanakan mandat yang diberikan rakyat secara terbuka, adil, jujur, dan bertanggung jawab. Bahkan dalam keseluruhan proses pembentukan Undang-Undang a quo, Pembentuk Undang-Undang menjalankan prosesnya secara tertutup, tidak transparan, menyalahi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, serta disertai dengan berbagai bentuk penyampaian informasi yang tidak benar kepada publik. Seluruh hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian posita permohonan ini. 47. Bahwa sejalan dengan hal di atas, setiap warga negara yang telah menggunakan hak pilihnya sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan yang juga memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian formil. 48. Bahwa hal tersebut didasarkan pada adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon akibat tindakan para pemegang mandat yang dipilih secara langsung oleh Para Pemohon, namun dalam pengambilan keputusan tidak melaksanakan mandat yang diberikan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang undangan. 49. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan di atas, Para Pemohon mendalilkan bahwa pembentukan Undang-Undang a quo tidak sesuai dengan ketentuan dalam Konstitusi, serta UU P3. Dalil-dalil tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam bagian posita permohonan ini. Oleh karena itu, apabila Undang-Undang dalam perkara a quo dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon dapat dipastikan tidak akan terjadi di kemudian hari. 368 III. Posita Pemohon A. ASAS KETERBUKAAN 1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum” Negara hukum Indonesia ini dilatarbelakangi keinginan untuk melindungi hak asasi manusia, membatasi kekuasaan, dan untuk mencapai kesejahteraan. (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024), hlm. 252) Secara umum dikenal dua konsep negara hukum yaitu konsep Rule of Law dari negara Anglo-Saxon dan konsep Rechtsstaat dari negara Eropa Kontinental. 2. Bahwa secara teoritis konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan keduanya. Menurut Prof. Dr. Azhary, S.H, yang dijelaskan dalam buku Ilmu Negara, ciri khas dari negara hukum Indonesia sendiri mencakup hukum bersumber pada Pancasila, berkedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh lain, pembentukan Undang-Undang oleh presiden bersama-sama dengan DPR, dan menganut sistem MPR. (Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, Ilmu Negara, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024), hlm. 252) 3. Bahwa dalam kenegaraan dikenal istilah Supremasi Hukum, yang menggambarkan keadaan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dengan demikian, seluruh warga termasuk penguasa harus taat/tunduk pada hukum yang bersumber pada kesadaran hukum atau rasa keadilan rakyat. Kesadaran hukum inilah yang kemudian membentuk Legislative Power yang melalui lembaga parlemen akan mewujudkan kesadaran hukum rakyat dalam bentuk undang-undang. (Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, Ilmu Negara, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024), hlm. 260-261) 4. Bahwa adanya suatu tertib hukum merupakan suatu keharusan, dalam perkembangannya upaya penyelenggaraan tertib hukum perlu dilengkapkan dengan menyelenggarakan ketertiban umum. Artinya, upaya tersebut harus 369 sesuai dengan keinginan rakyat, yang disalurkan dalam bentuk undang- undang. Dengan demikian, masyarakat akan menjadi masyarakat yang bersumber pada hukum dan pemerintahannya merupakan pemerintahan yang bersumber pada undang-undang. (Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, Ilmu Negara, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024), hlm. 260-261) 5. Bahwa demi adanya keseimbangan kekuasaan dalam negara maka Indonesia menggunakan Division of Power. Division of power dalam sistem negara hukum Indonesia adalah pembagian kekuasaan antara lembaga negara dan kemudian dilengkapi dengan check and balances untuk menunjang adanya keseimbangan. 6. Bahwa Soepomo berpendapat bahwa Indonesia justru menganut sistem pembagian kekuasaan tersendiri. Berikut adalah tugas dan wewenang masing-masing cabang kekuasaan dalam pembagian kekuasaan Indonesia: - Kekuasaan eksekutif bertugas untuk melaksanakan dan menjalankan undang-undang; - Kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat undang-undang; dan - Kekuasaan yudisial bertugas untuk menjalankan kekuasaan peradilan. 7. Bahwa DPR memiliki kekuasaan dalam pembentukan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. 8. Bahwa meskipun DPR memiliki kewenangan legislasi, pelaksanaan kekuasaan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan tunduk pada aturan hukum yang berlaku, khususnya yang diatur dalam UU P3. 9. Bahwa pelaksanaan kewenangan DPR dalam membentuk Undang-Undang harus bisa menghasilkan kepastian hukum, mengingat bahwasanya kepastian hukum merupakan salah satu hak yang tertulis pada pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Hal ini turut bersesuaian dengan teori Gustav Radbruch mengenai tujuan/unsur utama hukum atau Radbruch Formula yang mencakup tiga tujuan/ unsur utama hukum, yaitu: a. Kepastian hukum (Rechtssicherheit) – Hukum harus jelas, tetap, dan dapat diterapkan secara konsisten. b. Keadilan (Gerechtigkeit) – Hukum harus memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. 370 c. Kemanfaatan (Zweckmäßigkeit) – Hukum harus membawa manfaat bagi masyarakat. 10. Bahwa Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum: Suatu Pengantar mengatakan undang-undang mempunyai kekuatan berlaku secara yuridis apabila persyaratan formal undang-undang. Dengan dipenuhinya kekuatan berlaku secara Yuridis ini maka diharapkan suatu undang-undang dapat membawa kepastian hukum dalam masyarakat. (Mengenal Hukum: Suatu Pengantar: hlm.94). 11. Bahwa Undang-Undang dalam arti formal (wet’in formele zin) undang-undang dilihat dari cara terbentuknya. Pembentukan undang-undang dalam konteks Indonesia sendiri secara formil prosedurnya telah diatur di dalam UU P3. 12. Bahwa jika suatu undang-undang disusun tanpa mengikuti prosedur yang sah, maka norma yang dihasilkan kehilangan kepastian hukum dan dapat dianggap Batal Demi Hukum (void ab initio), hal ini sesuai dengan keterangan ahli yang disampaikan oleh Susi Dwi Harijanti dalam persidangan Pengujian Formil UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 dalam Perkara No. 60/PUU-XVIII/2020 yang mendasarkan dengan apa yang disampaikan Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya Nomor 27/PUU- VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 27 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa dan dikutip kembali ke dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-VII/2009 halaman 64. “Demikian pentingnya keabsahan penggunaan kekuasaan itu yang oleh karenanya apabila terjadi penggunaan kekuasaan yang tidak sah maka seharusnya perbuatan tersebut batal demi hukum atau tidak sah sejak awal (void ab initio), hal mana berbeda dengan sebuah Undang- Undang yang secara formil sah namun secara materiil bertentangan dengan UUD 1945, terhadap Undang-Undang demikian dapat dilakukan pembatalan artinya Undang-Undang tersebut batal sejak saat adanya putusan pembatalan” 371 13. Bahwa dengan demikian, DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam hukum guna memastikan bahwa setiap Undang- Undang yang dibentuk tetap berada dalam kerangka negara hukum dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. 14. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagaimana yang telah diuraikan Para Pemohon di atas, Indonesia adalah negara hukum. Salah satu elemen utama negara hukum menurut Julius Stahl adalah adanya pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, menurut A.V. Dicey, terdapat tiga ciri utama dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah "The Rule of Law", yaitu: Supremacy of Law; Equality before the Law; dan Due Process of Law. 15. Bahwa teori-teori tersebut menegaskan bahwa seluruh proses pemerintahan harus berdasarkan hukum dan pemerintah wajib tunduk pada hukum. Prinsip- prinsip ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 16. Bahwa dengan tunduknya pemerintahan kepada peraturan perundang- undangan, jelas bahwa peraturan perundang-undangan merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum di Indonesia. 17. Bahwa guna menopang pentingnya peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dengan undang- undang. Undang-undang yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah UU P3. Oleh karena itu, jelas bahwa UU P3 beserta perubahannya merupakan acuan utama dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan di Indonesia. 18. Bahwa wewenang untuk mengatur cara pembentukan peraturan perundang- undangan oleh UU P3 merupakan delegasi yang jelas dan berisikan garis- garis dasar atau panduan tata cara suatu peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, UU P3 juga bersifat imperatif. Maka, segala ketentuannya harus 372 selalu diikuti dalam pembuatan setiap peraturan perundang-undangan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan tingkat undang-undang, UU P3 juga telah digunakan sebagai batu uji konstitusionalitas undang-undang lainnya dalam uji formil di Mahkamah Konstitusi. 19. Bahwa pengakuan UU P3 sebagai batu uji dan tolak ukur dalam perkara uji formil telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam tiga perkara fundamental. Bahwa perkara fundamental tersebut, sebagaimana telah diuraikan oleh Chaidir Ali dalam tesisnya pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia berjudul "Analisis Kedudukan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Tolak Ukur dalam Pengujian Formil Konstitusionalitas Undang-Undang", adalah: - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 menafsirkan bahwa UU P3 menjadi acuan dalam menilai apakah pembentukan peraturan perundang-undangan selaras dengan UUD NRI Tahun 1945. - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 menetapkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan berdasarkan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 dapat dijadikan dasar dalam pengujian formil konstitusionalitas undang-undang. - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengabulkan sebagian permohonan pengujian formil terhadap suatu undang-undang dengan alasan bahwa proses pembentukannya bertentangan dengan ketentuan dalam UU P3. 20. Bahwa selain UU P3, Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa tata tertib lembaga negara, seperti Peraturan DPR, dapat dijadikan tolok ukur dalam pengujian formil suatu undang-undang. Pandangan ini ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 halaman 83, yang menyatakan: “Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur 373 secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang- undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.” Dengan demikian, penggunaan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib oleh Para Pemohon dalam pengujian formil menjadi relevan, karena termasuk dalam kategori peraturan yang mengalir dari delegasi kewenangan konstitusional dan dapat dijadikan sebagai tolok ukur formil oleh Mahkamah. 21. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU P3 terdapat 5 (lima) tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan dan pengundangan. Setiap peraturan perundang-undangan, in casu UU a quo tunduk terhadap UU P3 dan peraturan-peraturan pelaksananya. 22. Bahwa tahap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 16 hingga Pasal 42 UU P3. Berdasarkan keseluruhan pasal tersebut, tahapan ini dapat disimpulkan sebagai tahap penyusunan RUU ke dalam Program Legislasi Nasional (“Prolegnas”) 23. Bahwa tahap penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 43 hingga Pasal 64 UU P3. Berdasarkan keseluruhan pasal tersebut, tahapan ini merupakan tahap penyusunan naskah akademik dan Draf RUU. 24. Bahwa tahap pembahasan pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 65 hingga 71 UU P3. Berdasarkan keseluruhan pasal tersebut, tahapan ini merupakan tahap pembicaraan antara DPR dengan stakeholder yang terkait sebelum kemudian dilaksanakan Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan. 25. Bahwa tahap pengesahan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 72 hingga 74 UU P3. Berdasarkan keseluruhan pasal tersebut, tahapan 374 ini merupakan tahap pengesahan undang-undang oleh Presiden setelah disetujui oleh DPR bersama dengan Presiden. 26. Bahwa tahap pengundangan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 81 hingga 87 UU P3. Berdasarkan keseluruhan pasal tersebut, tahapan ini merupakan tahap pengundangan RUU yang telah disahkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 27. Bahwa dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat asas-asas yang menjadi pedoman/landasan yang perlu dipatuhi oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Tujuh asas ini tertuang dalam Pasal 5 UU P3 yang menyatakan: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan” 28. Bahwa sesuai dengan doktrin yang dikemukakan Paul Scholten, suatu asas hukum adalah “pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang- undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan putusan-putusan individual tersebut dapat dipandang sebagai penjabarannya.” Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap aturan hukum pasti berakar pada suatu asas hukum. 29. Bahwa menurut pendapat Bagir Manan dalam bukunya Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia, apabila suatu hukum positif tidak mengindahkan asas hukum, maka sangat mungkin hukum positif tersebut tidak atau kurang memenuhi dasar-dasar keberlakuan hukum yang baik. Yaitu secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. 375 30. Bahwa pelanggaran terhadap salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik akan menjadi pemantik dalam munculnya suatu Jurang Hukum (legal gap). Maka, masing-masing tahap pembentukan peraturan perundang-undangan perlu menganut asas-asas tersebut secara kumulatif. Sebaliknya, suatu peraturan perundang-undangan yang melanggar satu saja asas pembentukan yang baik, dinyatakan cacat formil. 31. Bahwa Pemohon menemukan pelanggaran terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 5 UU P3 dalam tahap pembahasan dari UU a quo, yang selanjutnya akan diuraikan. Asas Keterbukaan a. Bahwa dalam Pasal 5 huruf g UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.” b. Bahwa yang dimaksud Asas keterbukaan dalam Pasal 5 huruf g UU No. 13 Tahun 2022 yakni: “Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan 376 dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan)” c. Bahwa demi mewujudkan Asas Keterbukaan sebagaimana tertuang dalam UU P3, DPR berkewajiban untuk memenuhi hak masyarakat yang ini memiliki kepentingan/terdampak langsung terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan a quo, dan oleh karenanya, Para Pemohon berhak atas pemberian masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan a quo. d. Bahwa dalam hal memberikan masukan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan a quo, Para Pemohon memiliki hak untuk dapat mengakses terhadap Perancangan Peraturan Perundang- Undangan a quo, sebagaimana hal tersebut tertuang tegas dalam Pasal 88 ayat (1) dan (2) UU P3 yang menyatakan bahwa: “1. Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang- Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. 2. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.” e. Bahwa dalam tujuan penyebarluasan yakni untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 96 Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menyatakan bahwa: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. 377 (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang- undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. f. Bahwa berdasarkan pernyataan Pasal 96 tersebut maka tentunya Para Pemohon sebagai masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan 378 Peraturan Perundang-undangan, namun frasa ayat (3) harus terpenuhi terlebih dahulu, oleh karenanya Para Pemohon harus memiliki kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. g. Bahwa untuk pembuktian mengenai frasa ayat (3), sejatinya Para Pemohon telah membuktikan hal ini dalam legal standing, secara singkat yang mana Para Pemohon merupakan mahasiswa yang bergerak pada organisasi dan aktivisme yang menjunjung tinggi independensi mahasiswa. Perluasan wewenang TNI yang ternyata turut menjadi materi perubahan yang diakomodir melalui UU a quo jelas berdampak secara langsung terhadap kepentingan Para Pemohon. Pertautan kepentingan Para Pemohon dengan UU a quo utamanya adalah terhadap perluasan wewenang tugas TNI dalam pertahanan wilayah darat dan perbantuan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Perluasan tersebut berpotensi mereduksi Para Pemohon sebagai mahasiswa dalam berorganisasi dan melaksanakan aktivisme. Mengingat hal tersebut, sudah menjadi wajar apabila Para Pemohon memiliki keresahan dan berkepentingan mengenai materi UU a quo serta memiliki hak berupa akses draf RUU a quo. h. Bahwa pada pembentukan peraturan perundang-undangan a quo, Para Pemohon mengalami kesusahan dalam mengakses informasi terkait draf RUU a quo dan naskah akademis a quo dalam laman situs resmi dpr.go.id. [vide bukti P-32] i. Bahwa tepat pada Senin tanggal 17 Maret 2025 ada pernyataan dari salah satu pimpinan DPR yang menyatakan bahwasannya “yang beredar di sosial media merupakan draf yang berbeda dengan draf yang disusun oleh DPR” (sumber: https://www.youtube.com/watch?v=ae-BKlFMTJM) [vide bukti P-33] j. Bahwa mengutip dari wawancara yang dilakukan oleh narasisnewsroom kepada Wakil Ketua Komisi I pada tanggal 20 Maret 2025, dalam wawancara tersebut wakil ketua komisi I menyatakan bahwa “draf tidak diedarkan untuk menghindari perdebatan sengit di 379 masyarakat”. (sumber: https://www.instagram.com/reel/DHbD2eLhHwA/?igsh=NGk0ajMwdn pocmti) [vide bukti P-34] 32. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sejatinya DPR tidak menyediakan akses terhadap naskah akademik dan Draf RUU a quo tentunya hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan melanggar hak konstitusional Para Pemohon yang termaktub dalam 28C ayat (2) dan 28F UUD NRI Tahun 1945. B. PEMBENTUKAN UU A QUO TIDAK MENGGUNAKAN MEKANISME “CARRY OVER” 1. Bahwa pembentukan undang-undang merupakan unsur penting dalam rangka pembangunan hukum nasional. Dalam hal ini, dibutuhkan undang- undang yang sesuai dengan dinamika masyarakat, kemajuan teknologi, dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lain, serta tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Maka dari itu, pembentukan undang-undang harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis melalui Prolegnas yang diatur pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Andi Irman, 2008). 2. Bahwa Pasal 20 UU P3 menyatakan bahwa: (1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah. (2) Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang- Undang. (3) Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (4) Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan. (5) Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 380 3. Bahwa dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak mencantumkan ketentuan yang mengatur mengenai keberlanjutan pembahasan suatu RUU yang belum selesai dalam suatu periode jabatan. Oleh karena itu, dengan berakhirnya periode DPR saat ini maka berakhir pula proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah direncanakan dan/atau sedang berlangsung, sehingga proses perencanaan pembentukan perundang- undangan oleh DPR periode yang akan datang akan memulai dari “nol”. Hal ini menimbulkan masalah, yaitu pembentukan undang-undang di Indonesia dianggap bersifat periodik dan tidak merepresentasikan suatu perencanaan yang berkelanjutan (Fitriani, 2022). 4. Bahwa untuk mengatasi permasalahan diatas, maka dibuat UU Nomor 15 Tahun 2019, khususnya pada pasal 71A yang menyatakan: “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang- Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.” Mekanisme yang tercantum pada pasal 71A disebut “Carry Over”. 5. Bahwa tahapan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU P3 harus diikuti secara utuh untuk menjamin legalitas dan legitimasi produk hukum yang dihasilkan, sehingga apabila mekanisme Carry Over tidak dapat diterapkan akibat ketiadaan informasi dan kesepakatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019, maka proses legislasi harus dimulai dari tahapan awal seperti perencanaan melalui Prolegnas dan penyusunan ulang Draf RUU a quo. 6. Bahwa apabila dikaji secara mendalam, Naskah Akademik UU Nomor 15 Tahun 2019 telah menjelaskan bahwa mekanisme Carry Over penting untuk penghematan dan efektifitas (sumber daya, waktu dan anggaran) serta memastikan keberlanjutan dalam proses pembahasan RUU hingga dapat diundangkannya. 381 7. Bahwa jika menggunakan mekanisme Carry Over, maka pembahasan RUU yang telah terlaksana di periode sebelumnya dapat dilanjutkan/dilimpahkan ke periode selanjutnya, sehingga tidak perlu melakukan pemborosan karena tidak memulai dari nol. Mekanisme ini dapat digunakan jika memenuhi beberapa syarat sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 71A Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019: “1. Pembahasan Rancangan Undang-Undang telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu. 2. Kesepakatan antara DPR, Presiden, dan/atau DPD.” 8. Bahwa dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya mekanisme “Carry Over”, maka suatu undang-undang harus dibahas mulai dari awal tahap penyusunan, dan TIDAK BOLEH menggunakan Draf RUU dan/atau naskah akademik yang telah dibuat di periode sebelumnya. 9. Bahwa jika kita melihat bagaimana dinamika UU a quo, kita dapat mengutip pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta dan disampaikan oleh salah satu anggota Komisi I DPR RI dari fraksi PKB, Syamsu Rizal. Dalam wawancaranya bersama Kompas TV pada 24 Maret 2025 https://www.youtube.com/watch?v=Myr38eQqzgQ (Menit 2:54–3:14), beliau menyebutkan bahwa “Meaningful participation sudah dianggap terpenuhi, karena UU a quo menggunakan mekanisme “Carry Over yang sudah digarap dari periode 2014–2019 dan 2019–2024,” sehingga tidak perlu menambahkan partisipasi masyarakat kembali, tidak perlu membahas dari awal, karena poin-poin tersebut dianggap telah terpenuhi selama 2 periode lalu (2014–2019, 2019–2024). [vide bukti P-35] 10. Bahwa ketidaksesuaian dengan fakta ini sangat terbukti secara terang benderang melalui Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025-2029 [vide bukti P-36]. Jika kita ingin melihat RUU yang menggunakan mekanisme “Carry Over”, maka kita dapat memperhatikan informasi yang tercantum pada bagian “Keterangan/Usulan RUU”. Contoh RUU yang menggunakan mekanisme “Carry Over” berada di nomor 70, yaitu RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 382 tentang Narkotika (RUU tentang Narkotika dan Psikotropika), pada bagian “Keterangan/Usulan RUU” tertulis “Operan (Carry Over)”. Maka dari itu, kita dapat membedakan RUU “Carry Over” dengan yang tidak secara mudah melalui dokumen tersebut. Dengan demikian, penyampaian oleh seorang Anggota DPR RI yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025-2029 dengan penalaran yang wajar dapat disebut sebagai upaya untuk membohongi publik yang salah satunya adalah Pemohon itu sendiri. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya pernyataan yang diucapkan oleh DPR tersebut merupakan upaya untuk menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi. 11. Bahwa keterangan “Carry Over” memang menjadi bukti paling konkret bahwasanya suatu RUU menggunakan mekanisme “Carry Over”. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua DPR RI Dr. H.C. Puan Maharani pada rapat paripurna DPR RI tanggal 5 Desember 2024. Pada rapat tersebut, Ketua DPR RI menyatakan bahwasanya dari 41 RUU dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2025, di antaranya terdapat 6 RUU yang merupakan “Carry Over” dari DPR RI periode sebelumnya. Pernyataan ini dapat diakses pada dokumen risalah rapat paripurna DPR RI pada tanggal 5 Desember 2024 [vide bukti P-37]. Pernyataan ini sama dengan informasi yang diberikan dalam Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025, bahwasanya pada bagian RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2025 terdapat 6 RUU yang memiliki keterangan “Carry Over”. Oleh karena itu, tanpa ada keterangan “Carry Over” Ketua DPR RI pun sepakat bahwa RUU tersebut tidak menggunakan mekanisme “Carry Over”. 12. Bahwa jikapun UU a quo ingin menggunakan mekanisme “Carry Over”, UU a quo tidak memenuhi kualifikasi pertama, yaitu Pembahasan RUU telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (“DIM”) pada periode masa keanggotaan DPR saat itu. Jika kita mengacu pada Pasal 68 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011, menerangkan bahwa Pembahasan Tingkat I meliputi pembahasan DIM. Oleh karena itu, UU a quo seyogianya sudah mencapai Pembicaraan Tingkat I di periode sebelumnya, jika memang dinyatakan sebagai mekanisme “Carry Over”. Namun, Keputusan Nomor 383 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 [vide bukti P-38], dan Keputusan Nomor 10/DPR RI/I/2023-2024 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kelima Tahun 2020–2024 [vide bukti P-39] menyatakan sebaliknya. Dua dokumen tersebut membuktikan secara TERANG BENDERANG bahwa RUU TNI tidak mencapai “Pembahasan Tingkat I” karena tidak ada keterangan secara tertulis pada dokumen tersebut, sedangkan jika memang suatu RUU telah mencapai Pembahasan Tingkat I, maka terdapat keterangan yang mencantumkan informasi tersebut secara tertulis “Pembahasan Tingkat I” pada bagian “Tahapan”, seperti contohnya RUU tentang Pertanahan pada Keputusan Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019, atau RUU tentang Aparatur Sipil Negara pada Keputusan Nomor 10/DPR RI/I/2023-2024. 13. Bahwa dalam Pasal 71A UU P3, dijelaskan untuk mekanisme “Carry Over” harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah. Oleh karena itu, dengan penalaran yang wajar dan logis, kesepakatan mengenai RUU mana saja yang akan menggunakan mekanisme “Carry Over” semestinya dituangkan dalam bentuk keputusan tertulis, seperti Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024–2025, mengingat hanya dengan cara demikian legalitasnya dapat dianggap terpenuhi. 14. Bahwa jika memang dilegitimasi adanya pernyataan Anggota DPR RI yang berseberangan dengan keputusan tertulis sebelumnya dan merupakan dasar legalitas untuk proses pembentukkan UU a quo, dengan alasan apapun, maka secara aktual segala teori yang diberikan oleh ahli-ahli atau doktrin mengenai legalitas dalam negara hukum juga sudah tidak relevan lagi kedepannya. Hal ini dapat terjadi secara logis, karena dengan demikian ucapan pemerintah dan DPR RI menjadi hukum tertinggi bahkan melampaui apa yang tertulis. Bahkan secara kausalitas, jika hal demikian dibenarkan secara aktual pula telah terjadi penindasan Supremasi Hukum yang menjadi ciri utama negara hukum dalam segala kerangka teori yang telah diberikan. 384 15. Bahwa pada skenario selanjutnya jika memang apa yang dikatakan oleh Anggota DPR RI tersebut tidaklah dibenarkan, secara kausalitas hal tersebut telah menunjukkan bahwa norma RUU a quo tidak memiliki kepastian hukum. Ini dapat dibuktikan dengan melihat konteks pembicaraan dalam video yang telah diberikan sebelumnya, yang pertanyaan utamanya adalah masalah ketiadaan Draf RUU a quo dan Naskah Akademik yang dipublikasikan, jawaban Syamsu Rizal mengatakan ini RUU yang menggunakan mekanisme “Carry Over”. Maka, dengan penalaran yang wajar jawaban dari anggota DPR RI tersebut setidaknya menunjukkan bahwa pihak DPR RI sendiri mengakui ketiadaan draf dan RUU baru yang dipublikasikan. Oleh karena itu, proses ini secara langsung merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang merupakan mahasiswa fakultas hukum yang mengetahui setidak-tidaknya jika norma undang-undang diberlakukan tanpa melewati proses yang dibenarkan oleh UU P3 tidaklah memenuhi kepastian hukum. 16. Bahwa RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang tercantum pada nomor 2, terlihat secara TERANG BENDERANG, bahwa tidak ada ketentuan “Operan (Carry Over)” pada bagian “Keterangan/Usulan RUU”, sehingga dokumen tersebut telah membuktikan dua hal, yaitu: 1) Anggota Komisi I DPR RI, yaitu Syamsu Rizal telah memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta kepada publik mengenai mekanisme “Carry Over” pada RUU TNI. 2) RUU TNI TIDAK MENGGUNAKAN MEKANISME “CARRY OVER”. 17. Bahwa mekanisme “Carry Over” bukanlah mekanisme yang dapat dilimpahkan secara otomatis hanya karena suatu RUU telah sampai kepada tahap pembahasan DIM. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai bukti dokumen Prolegnas yang telah disebarluaskan oleh pemerintah kepada masyarakat. Contoh RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Pertanahan. Kedua RUU ini telah sampai kepada Pembahasan Tingkat I pada Prolegnas 2014–2019, sesuai dengan pasal 68 UU P3, menerangkan bahwa Pembahasan Tingkat I meliputi pembahasan DIM. Namun, jika kita lihat pada Prolegnas 2020–2024 kedua RUU tersebut tidak tercantum keterangan “Carry Over”. Hal ini berbanding terbalik dengan 385 RUU Minerba, RKUHAP, RUU Bea Materai yang telah mencapai Pembahasan Tingkat I pada Prolegnas 2014–2019, dan ketiga RUU ini tercantum keterangan “Carry Over” pada Prolegnas 2020–2024. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jika suatu RUU telah mencapai Pembahasan Tingkat I (mencapai pembahasan DIM), maka RUU tersebut tidak otomatis menggunakan mekanisme “Carry Over”, karena jika kita menggunakan logika dasar, bisa saja periode DPR yang baru tidak memiliki kesepakatan dalam segi substansial suatu RUU, sehingga tidak tercapai suatu kesepakatan untuk menggunakan mekanisme “Carry Over” terhadap suatu RUU. 18. Bahwa dengan adanya Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025-2029 secara tegas menyatakan UU a quo tidak menggunakan mekanisme “Carry Over”. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Syamsu Rizal, sehingga mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara dokumen resmi dan pernyataan publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan formil dalam proses pembentukan UU a quo, antara lain tidak dikeluarkannya draf dan naskah akademik secara terbuka kepada publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa asas keterbukaan tidak dijadikan pijakan dalam proses pembentukan undang-undang tersebut. Akibatnya, telah terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon, yaitu hak atas kepastian hukum dan hak atas perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. C. PENAMBAHAN UU A QUO DALAM PERUBAHAN PROLEGNAS PRIORITAS TIDAK SESUAI KETENTUAN 1. Bahwa dalam Pasal 123 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (“Per. DPR 1/2020”) menyatakan bahwa: “Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh Anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi sebagai usul inisiatif.” 2. Bahwa dalam Pasal 124 Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa: “Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 disusun berdasarkan Prolegnas prioritas tahunan.” 3. Bahwa dalam Pasal 116 ayat (1) Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa: 386 “Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang- undangan guna menyusun Prolegnas untuk jangka waktu tertentu.” 4. Bahwa dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa: “Prolegnas untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Prolegnas jangka menengah; dan b. Prolegnas prioritas tahunan.” 5. Bahwa dalam Pasal 121 ayat (1) Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa: “Hasil pembahasan Prolegnas antara Badan Legislasi, alat kelengkapan DPD, serta menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan disepakati menjadi Prolegnas dan selanjutnya dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan.” 6. Bahwa berdasarkan lima ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Prolegnas Prioritas tahunan yang digunakan sebagai dasar perancangan undang-undang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. 7. Bahwa dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (“Per. DPR 2/2020”) menyatakan bahwa: “Evaluasi Prolegnas dapat dilakukan terhadap: a. Prolegnas jangka menengah; dan b. Prolegnas prioritas tahunan.” 8. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) Per. DPR 2/2020 menyatakan bahwa: “Evaluasi terhadap Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dapat dilakukan sewaktu- waktu.” 9. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c Per. DPR 2/2020 menyatakan bahwa: “Evaluasi dapat berimplikasi terhadap: a. perubahan judul rancangan undang-undang dalam Prolegnas prioritas tahunan; 387 b. dikeluarkannya judul rancangan undang-undang dari Prolegnas prioritas tahunan; dan c. ditambahkannya judul rancangan undang-undang ke dalam Prolegnas prioritas tahunan.” 10. Bahwa berdasarkan tiga ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimungkinkan suatu Prolegnas Prioritas Tahunan untuk dilakukan perubahan berupa Penambahan Program RUU yang sebelumnya tidak ada di dalamnya. 11. Bahwa mengenai perubahan tersebut, mengingat Pasal 121 ayat (1) Per. DPR 1/2020 tentang Tata Tertib, harus pun dibahas dalam dan diputuskan melalui Rapat Paripurna DPR. 12. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2025 program RUU TNI yang awalnya didaftarkan dalam Prolegnas Jangka Menengah dialihkan ke dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahunan melalui Sidang Paripurna ke-13 DPR RI tahun 2025, namun perubahan tersebut adalah tidak sah. 13. Bahwa tidak sah-nya perubahan Prolegnas Prioritas Tahunan sehingga membuat program RUU TNI, adalah dikarenakan kesalahan dalam prosedur sidang yang akan dijabarkan sebagai berikut. Pembahasan dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025 yang Melampaui Agenda Acara Rapat a. Bahwa dalam Pasal 51 huruf a Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dinyatakan bahwa: “Badan Musyawarah bertugas: a. menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna DPR untuk mengubahnya;” b. Bahwa dalam Pasal 295 ayat (2) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dinyatakan bahwa: “Ketua rapat memperingatkan dan meminta pembicara untuk mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara 388 melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan/atau menyampaikan suatu hal yang tidak relevan dengan agenda rapat.” c. Bahwa berdasarkan dua ketentuan tersebut, dapat disimpulkan yakni agenda rapat merupakan berbagai permasalahan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah untuk menjadi bahan pembahasan dalam suatu sidang di mana pembicaraan dalam sidang tersebut tidak boleh melampaui agenda rapat ditetapkan sebelumnya tanpa adanya kewenangan sah untuk diubah. Oleh karena itu, dapat ditentukan bahwa agenda rapat merupakan suatu hal yang bukanlah fleksibel, melainkan kaku dalam hal sudah adanya ketentuan-ketentuan jelas untuk mengaturnya, sehingga seharusnya dipatuhi dalam suatu persidangan. d. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025, terdaftar acara rapat adalah mengenai 1) Pembicaran Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan 2) Laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan mengenai Penerimaan Hibah Alpalhankam dari Luar Negeri, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. [vide bukti P-40] e. Bahwa berdasarkan pada daftar tersebut, jelas bahwa pembahasan pengubahan program RUU TNI dari yang terdaftar dalam Prolegnas Jangka Menengah jadi diubah ke dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahunan merupakan hal yang diluar agenda acara rapat Sidang Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025. f. Bahwa walaupun demikian, tertulis dalam halaman 36 bahwa DPR melakukan pembahasan mengenai pengubahan program RUU TNI dari Prolegnas Jangka Menengah menjadi termuat dalam Prolegnas Prioritas Tahunan. g. Bahwa berdasarkan risalah sidang tersebut, pembahasan tersebut didasari pada Pimpinan Dewan yang telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yaitu Nomor R-12/Pres/02/2025 tanggal 389 13 Februari 2025, Hal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Indonesia. h. Bahwa jelas yaitu pembahasan mengenai pengubahan tersebut adalah diluar dari agenda acara rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah dan dilakukan secara mendadak serta tidak beralas hak sah hanyalah karena adanya surat dari Presiden yang tidak merupakan dasar yang sah untuk mengabaikan agenda acara rapat yang sudah ada. Dalam hal ini, alasan mengenai surat Presiden bukanlah sebagai dasar sah untuk mengabaikan agenda acara rapat akan dijabarkan dalam bagian berikutnya. i. Bahwa karena tidak termuat dalam daftar agenda acara rapat, pembahasan pengubahan program RUU TNI dari Prolegnas Jangka Menengah ke dalam Prolegnas Prioritas Tahunan seharusnya tidak diadakan. j. Bahwa secara preseden, dapat dilakukan perbandingan terhadap praktek pelaksanaan rapat melalui analisis Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan II Tahun 2025 dan Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun 2025. k. Bahwa dalam Risalah Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Masa Persidangan II Tahun 2025, terdapat tiga agenda acara rapat yakni 1) Persetujuan terhadap Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, 2) Penetapan Keanggotaan Pansus RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, dan 3) Laporan Pimpinan Komisi II DPR RI tentang Evaluasi Pimpinan DKPP Periode 2022-2027, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. [vide bukti P-41] l. Bahwa berdasarkan risalah sidang rapat paripurna tersebut, Pimpinan Dewan menyatakan dalam halaman 31 bahwa telah menerima surat- surat dari Presiden RI. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa surat-surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku. 390 m. Bahwa berdasarkan risalah sidang rapat paripurna tersebut, pembahasan mengenai agenda acara rapat pertama dapat ditemukan pada halaman 31. Lalu, pembahasan mengenai agenda acara rapat kedua dapat ditemukan pada halaman 32. Terakhir, pembahasan mengenai agenda acara rapat ketiga dapat ditemukan pada halaman 33. n. Bahwa pembahasan yang dilakukan selama Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan II Tahun 2025 tidak melampaui agenda acara rapat yang telah ditentukan. o. Bahwa dalam Risalah Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan II Tahun 2025, terdapat tiga agenda acara rapat yakni 1) Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, 2) Laporan Badan Legislasi DPR RI tentang Hasil Pembahasan Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, dan 3) Persetujuan Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. [vide bukti P-42] p. Bahwa berdasarkan Risalah Sidang Rapat Paripurna tersebut, Pimpinan Dewan menyatakan dalam halaman 32 dan 33 bahwa telah menerima surat-surat dari Presiden RI. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa surat-surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku. q. Bahwa berdasarkan risalah sidang rapat paripurna tersebut, pembahasan mengenai agenda acara rapat pertama dapat ditemukan pada halaman 34. Lalu, pembahasan mengenai agenda acara rapat kedua dapat ditemukan pada halaman 44. Terakhir, pembahasan mengenai agenda acara rapat ketiga dapat ditemukan pada halaman 47. 391 r. Bahwa pembahasan yang dilakukan selama Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan II Tahun 2025 tidak melampaui agenda acara rapat yang telah ditentukan. s. Bahwa berdasarkan risalah sidang Rapat Paripurna Ke-12 dan Ke-14 pada Masa Persidangan II Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pembahasan dalam rapat paripurna seharusnya dan umumnya tidak melampaui agenda acara rapat yang telah ditentukan. t. Bahwa berdasarkan dua risalah sidang tersebut, dapat juga disimpulkan bahwa adanya anomali pada Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025. Anomali tersebut adalah pembahasan secara langsung pada saat itu juga mengenai surat yang diterima Dewan Pimpinan dari Presiden RI. u. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025, dinyatakan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yaitu Nomor R- 12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025, Hal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Indonesia. v. Bahwa berdasarkan dua risalah sidang tersebut, pada masing-masing sidang, dinyatakan bahwa Dewan Pimpinan juga menerima surat- surat dari Presiden RI, tetapi tidak melakukan pembahasan mengenai surat tersebut pada saat itu juga. w. Bahwa karena itu, dapat disimpulkan adanya kejanggalan dalam hal pembahasan yang dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan telah melampaui agenda acara rapat dengan pembahasan mengenai surat diterima dari Presiden RI oleh Dewan Pimpinan yang seharusnya tidak dilakukan pada saat berlangsungnya rapat itu juga. 14. Bahwa berdasar pada penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa pengubahan program RUU TNI menjadi Prolegnas prioritas tahunan adalah tidak sah karena telah melampaui agenda acara rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah tanpa alas hak dan melalui prosedural sah sehingga 392 perubahan RUU TNI menjadi termuat dalam Prolegnas Prioritas Tahunan memiliki cacat prosedural. 15. Bahwa terdapat beberapa mekanisme perubahan agenda acara rapat sidang paripurna termuat dalam Peraturan DPR RI yang memungkinkan pembahasan diluar agenda acara rapat oleh Badan Musyawarah, tetapi kondisi pada saat atau sebelum dilaksanakannya Sidang Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025 tidak memenuhi syarat-syaratnya sehingga perubahan Prolegnas Prioritas Tahunan tetap tidak sah. Ketidak pemenuhan syarat-syarat tersebut akan dijabarkan sebagai berikut. Tidak Terpenuhinya Unsur Dan Syarat Untuk Mengubah Agenda Acara Rapat Paripurna Sebelum Berlangsungnya Rapat a. Bahwa dalam Pasal 290 ayat (1) Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa: “Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau Pemerintah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPR mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah.” b. Bahwa dalam Pasal 290 ayat (2) Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa: “Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.” c. Bahwa berdasarkan dua ketentuan pasal tersebut, agenda acara rapat yang ditetapkan badan musyawarah dapat diubah salah satunya atas usulan tertulis mengenai masalah baru berasal dari fraksi, alat kelengkapan DPR, dan pemerintah paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan rapat. d. Bahwa dalam Pasal 290 ayat (3) Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa: “Pimpinan DPR mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.” 393 e. Bahwa dalam Pasal 290 ayat (4) Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa: “Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).” f. Bahwa berdasarkan dua ketentuan pasal tersebut, usulan yang diajukan untuk melakukan perubahan atas agenda acara rapat diajukan lagi oleh Pimpinan DPR kepada Badan Musyawarah untuk pembicaraan dan pengambilan keputusan oleh Badan Musyawarah. g. Bahwa berdasarkan keempat ketentuan pasal tersebut, bentuk perubahan ini dilakukan sebelum dilakukannya rapat, sehingga seharusnya bila terjadi perubahan berupa penambahan masalah baru, tetap terdaftar dan tertulis pada bagian agenda acara rapat yang termuat dalam risalah sidang paripurna. Oleh karena itu, mekanisme perubahan acara rapat ini tidak terpenuhi, sehingga perubahan Prolegnas Prioritas Tahunan dengan alas dasar mekanisme ini tetap tidak sah. h. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025, dinyatakan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yaitu Nomor R- 12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025, Hal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Indonesia. i. Bahwa berdasarkan penerimaan surat tersebut, dapat ditentukan yakni surat Nomor R-12/Pres/02/2025 bukanlah termasuk usul perubahan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 290 ayat (1) dan (2) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. j. Bahwa mengingat Pasal 290 ayat (3) dan (4) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, usulan yang dimaksud seharusnya diajukan oleh Pimpinan DPR kepada Badan Musyawarah untuk pembicaraan dan pengambilan keputusan. Lain halnya, berdasarkan Risalah Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025, surat Nomor R-12/Pres/02/2025 dinyatakan langsung dalam 394 rapat dan diambil keputusan mengenai hal itu pada saat itu juga tanpa adanya terdaftar agenda acara rapat mengenai hal tersebut. 16. Bahwa berdasarkan semua penjabaran tersebut, dapat disimpulkan yaitu mekanisme pengubahan agenda acara rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 290 Per. DPR 1/2020 tidaklah terpenuhi dan bukanlah mekanisme yang digunakan untuk melangkahi agenda acara rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah. 17. Bahwa selain dari mekanisme untuk perubahan agenda acara rapat sebelum dilaksanakannya rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 290 Per. DPR 1/2020, terdapat mekanisme perubahan agenda acara rapat yang dapat dilakukan pada saat sedang berlangsungnya rapat, namun tidak terpenuhi, dengan alasan dalam penjabaran berikut. Tidak Terpenuhinya Unsur Dan Syarat Untuk Mengubah Agenda Acara Rapat Paripurna Saat Berlangsungnya Rapat a. Bahwa dalam Pasal 291 ayat (1) Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa: “Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPR, pimpinan Fraksi, atau Presiden atau menteri yang ditugasi mewakili Presiden dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna DPR yang sedang berlangsung.” b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, acara rapat suatu rapat paripurna DPR yang ditentukan oleh badan musyawarah dapat diubah, bahkan pada saat sedang berjalan, asalkan memenuhi syarat dalam keadaan memaksa. Dalam hal ini, unsur “keadaan memaksa” dalam pasal tersebut tidak terpenuhi, sehingga perubahan Prolegnas Prioritas Tahunan dalam Sidang Paripurna Ke-13 dengan alas dasar mekanisme tersebut tetap tidak sah. Ketidak pemenuhan unsur pasal tersebut akan dijabarkan sebagai berikut. c. Bahwa dalam Per. DPR 1/2020, Per. DPR 2/2020, maupun UU P3 tidak menjelaskan secara eksplisit maksud serta kualifikasi dari “keadaan memaksa”. d. Bahwa dalam mencari kejelasan mengenai maksud dan kualifikasi dari unsur “keadaan memaksa” sebagaimana diatur Pasal 291 ayat (1) 395 Per. DPR 1/2020, dilakukan peninjauan perbandingan dengan istilah keadaan lainnya yang memiliki relevansi. e. Bahwa dalam Pasal 254 ayat (4) Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa: “Semua jenis rapat DPR dihadiri oleh Anggota, kecuali dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional, rapat dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.” f. Bahwa dalam Pasal 114 ayat (4) Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa: “Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.” g. Bahwa Per. DPR 1/2020, walau tidak memberikan maksud maupun kualifikasi secara eksplisit mengenai “keadaan memaksa”, menyediakan istilah “keadaan tertentu” yang mencakup antara lain keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional. h. Bahwa dalam hal “keadaan tertentu”, “keadaan memaksa” memiliki kemiripan dengan “kegentingan yang memaksa”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kegentingan diartikan sebagai keadaan yang genting; krisis; kemelut. Selain itu, genting diartikan sebagai tegang; berbahaya (tentang keadaan yang mungkin segera 396 menimbulkan bencana perang dan sebagainya). Dengan demikian, walaupun tidak dapat ditemukan suatu maksud maupun kualifikasi yang jelas, dapat disimpulkan bahwa “keadaan memaksa” karena kemiripannya berdasarkan interpretasi gramatikal dengan “kegentingan yang memaksa”, memiliki kesetaraan dengan keadaan lainnya yang tercakup dalam “keadaan tertentu”. i. Bahwa kesetaraan yang dimaksud sebelumnya bermaksud yaitu antara berbagai keadaan tersebut, kondisi yang dibutuhkan supaya unsur-unsur berbagai keadaan tersebut terpenuhi adalah setara atau sebanding. Dengan demikian, setara dan sebandinglah juga antara “keadaan memaksa” yang diusahakan untuk dicari maknanya dengan “keadaan bahaya” yang termuat juga dalam “keadaan tertentu” dan memiliki pengaturan jelas. j. Bahwa dapat digunakan sebagai landasan adalah ketentuan mengenai “keadaan bahaya” dalam Pasal 12 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang- undang.” k. Bahwa istilah “keadaan bahaya” diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan "Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg" dan Penetapan "Keadaan Bahaya" yang menyatakan bahwa: “Seluruh wilayah atau tiap-tiap bagian wilayah Indonesia dapat dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat atau keadaan perang, oleh Presiden atas keputusan Dewan Menteri, apabila: 1. keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa; 397 2. timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Indonesia dengan cara apapun juga.” l. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan yakni “keadaan bahaya” bukanlah suatu unsur yang fleksibel, melainkan kaku dan tidak terbuka atas penafsiran sebab diatur dengan jelas bagaimana keadaan tersebut ditetapkan. m. Bahwa walaupun keadaan-keadaan lainnya tidak diatur sama halnya seperti “keadaan bahaya”, “keadaan bahaya” tetap dapat digunakan sebagai landasan bagi lainnya yang unsur-unsurnya tidak jelas sebab tidak ada pengaturannya. n. Bahwa sebagai landasan, walaupun masing-masing keadaan berbeda konteks, dapat tetap disimpulkan berdasarkan kesetaraannya seperti dijelaskan sebelumnya, kondisi untuk memenuhi masing-masing keadaan diantaranya harus dapat dibandingkan dan sebanding dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957. Dalam hal ini, sebanding dalam hal ancaman, kepentingan, dan juga dampak dengan, keamanan atau ketertiban hukum yang terancam oleh pemberontakan, berbagai kerusuhan, atau akibat bencana alam di mana dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat perlengkapan secara biasa, maupun timbulnya perang atau bahaya perang maupun dikhawatirkan perkosaan wilayah Indonesia sebagaimana Pasal 1 tersebut. o. Bahwa, selain itu, karena pada dasarnya “keadaan memaksa” tidak diatur secara eksplisit, di antara berbagai keadaan yang tercakup dalam “keadaan tertentu” dimungkinkan juga untuk “keadaan memaksa” termuat dalam “keadaan tertentu lainnya” yang diatur pada Pasal 114 ayat (4) Per. DPR 1/2020 dengan syarat dipastikan adanya “urgensi nasional”. p. Bahwa dari frasa “urgensi nasional” dapat disimpulkan bahwa kondisi yang menjadi permasalahan, sehingga memenuhi unsur “keadaan tertentu lainnya yang adanya urgensi nasional” haruslah suatu permasalahan yang urgensi penyelesaiannya adalah tingkat nasional. Dengan demikian, permasalahan tersebut adalah perihal yang 398 berdampak dan berimplikasi di tingkat nasional seluruh wilayah Indonesia. q. Bahwa berdasarkan semua kesimpulan sebelumnya, dapat ditentukan secara jelas, pada saat pengubahan acara yang rapatnya sedang berlangsung, tidak adanya kondisi yang dapat memenuhi unsur kesebandingan dengan berbagai “keadaan tertentu” lainnya seperti keadaan bahaya, unsur “adanya urgensi nasional” maupun unsur kesetaraan dengan keadaan lainnya yang tercakup dalam “keadaan tertentu lainnya”. r. Bahwa selain dalam Per. DPR 2/2020, ditemukannya istilah “hal ihwal kegentingan yang memaksa” dalam UUD NRI 1945. s. Bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang- undang.” t. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang uji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, telah menetapkan tiga syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. u. Bahwa tiga syarat tersebut adalah (1) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, (2) undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai, (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang- undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. v. Bahwa, walaupun “hal ihwal kegentingan yang memaksa” dalam hal penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 399 (“PERPPU”) memiliki konteks yang berbeda dengan “keadaan memaksa” dalam hal perubahan acara rapat paripurna, dapat ditemukan kesamaan yang dapat digunakan sebagai landasan. w. Bahwa landasan yang dimaksud adalah mengenai kualifikasi “memaksa”, sebagaimana bila disesuaikan dengan konteks perubahan agenda acara rapat sidang paripurna, antara lain mencakup 1) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah, 2) masalah tersebut yang harus diselesaikan dalam keadaan kebutuhan mendesak, harus dibahas dalam rapat paripurna, dan 3) dengan pembahasan masalah tersebut di rapat paripurna melalui pengubahan acara rapat, dapat ditemukan suatu penyelesaian terhadap masalah tersebut. x. Bahwa landasan kesimpulan tersebut berdasarkan konteks Pasal 290 ayat (1) Per. DPR 1/2020 yang menyatakan bahwa: “Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau Pemerintah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPR mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah.” y. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, usul perubahan mengenai acara adalah mengenai waktu maupun adanya masalah baru. Oleh karena itu, landasan kualifikasi “memaksa” didasarkan kepada adanya suatu “masalah” yang dapat “memaksa” untuk harus di bahas pada saat itu juga. z. Bahwa selain itu, dapat juga digunakan sebagai landasan yaitu kalimat “...sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan” tertulis dalam poin ketiga Putusan Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 mengenai interpretasi “hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Dalam hal ini, dapat ditafsirkan dari penetapan Mahkamah Konstitusi bahwa “hal ihwal kegentingan yang memaksa” termasuk juga “keadaan yang mendesak”. Dengan demikian, dapat juga dimungkinkan bahwa “keadaan memaksa” dalam konteks perubahan 400 acara rapat paripurna, didasarkan adanya “keadaan mendesak” yang memaksa harusnya dibahas permasalahan tersebut di rapat paripurna yang sedang berlangsung. aa. Bahwa, oleh karena itu, berdasarkan landasan kesimpulan dan juga landasan “keadaan yang mendesak”, dapat ditentukan secara jelas bahwa, pada saat pengubahan acara Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 2025 yang sedang berlangsung, tidak adanya kondisi yang dapat memenuhi unsur-unsur berikut. 18. Bahwa berdasarkan semua dalil yang disampaikan sebelumnya, Para Pemohon bergagasan bahwa perubahan acara Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 2025 tidak sesuai prosedur dan mengandung kecacatan formil sehingga perubahan program rancangan RUU TNI yang awalnya termuat dalam Prolegnas Jangka Menengah, namun diubah, sehingga termuat dalam Prolegnas Prioritas Tahunan, menjadi sama halnya mengandung kecacatan formil. 19. Bahwa dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 halaman 394 dinyatakan bahwa: “Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya.” 20. Bahwa sebagai akibat kecacatan formil perubahan program RUU TNI dari Prolegnas Jangka Menengah menjadi Prolegnas Prioritas Tahunan, maka adanya tahapan yang tidak terpenuhi, sehingga dapat dikatakan UU TNI cacat formil dalam pembentukannya. 21. Bahwa sebagai akibat dari semua penjabaran sebelumnya dalam bagian posita ini yang membuktikan bahwa proses pembentukan UU a quo adalah cacat secara formil, Para Pemohon mendalilkan bahwa proses pembentukan UU a quo telah melanggar yaitu Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. 22. Bahwa selanjutnya, semua kecacatan prosedur yang mengakibatkan kecacatan formil sebagaimana dijelaskan keseluruhan posita ini berdampak juga dalam hal bahwa proses pembentukan UU a quo melanggar hak 401 konstitusional Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 yakni mengenai kepastian hukum yang adil. 23. Bahwa sebagaimana diamanatkan pasal tersebut, Para Pemohon berhak atas kepastian hukum yang adil, dalam hal ini bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undang seharusnya adalah sesuai dengan hukum positif sehingga menciptakan kepastian, namun dengan dibuktikannya adanya kecacatan formil, kepastian tersebut dilanggar. 24. Bahwa selain dari pelanggaran terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang dimaksud sebelumnya, kecacatan prosedur dalam pengangkatan RUU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas Tahunan juga berimplikasi bahwa tidak sahnya dilaksanakannya tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang- undang berikutnya. Hal ini akan dijabarkan sebagai berikut. a. Bahwa dalam Pasal 1 nomor 1 UU P3 dinyatakan bahwa: “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.” b. Bahwa di bagian umum dalam penjelasan atas UU P3 tertulis bahwa: “Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” c. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara bertahap dari awal sampai akhir. d. Bahwa dengan adanya satu tahap yang cacat secara prosedural, berimplikasi yaitu seharusnya tidak dapat atau tidak boleh dilaksanakan tahap yang di urutan berikutnya. e. Bahwa kecacatan prosedur dalam pengangkatan RUU TNI menjadi Prolegnas Prioritas Tahunan mengakibatkan kecacatan formil dalam tahapan perencanaan. f. Bahwa tahapan perencanaan yang dimuat dalam Prolegnas merupakan tahap yang wajib dan penting dalam pembentukan 402 undang-undang, sehingga perubahan Prolegnas yang tidak sah berimplikasi yaitu proses pembentukan RUU TNI menjadi cacat formil secara keseluruhan. 25. Bahwa berdasarkan penjabaran tersebut, kecacatan formil dalam tahap perencanaan yang diakibatkan oleh kecacatan prosedur dalam pengangkatan RUU TNI menjadi Prolegnas Prioritas Tahunan berimplikasi kecacatan formil seluruh tahapan proses pembentukan UU a quo yang telah dilampaui. Dengan demikian, pelaksanaan tahapan-tahapan berikutnya setelah perencanaan, dikarenakan perencanaan telah cacat, juga tentu tidak memenuhi kepastian hukum itu sendiri yang mana hal tersebut merupakan hak konstitusional Para Pemohon yang dimaktubkan dalam Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI 1945 dan sejatinya juga melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. Fakta-Fakta Di Persidangan KETERANGAN AHLI PARA PEMOHON: 1. Ahli Heru Susetyo Berdasarkan Keterangan tertulis ahli Heru Susetyo yang dapat diringkas sebagaimana berikut ini: 1. Bahwa hak atas kepastian hukum, hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum, serta hak atas keterbukaan informasi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 dan diakui secara universal sebagai bagian dari prinsip negara hukum. Ketiga hak tersebut tidak hanya dijamin secara normatif, tetapi juga telah mendapat penguatan melalui teori-teori hukum, mulai dari Gustav Radbruch, John Rawls, hingga Amartya Sen. Oleh karena itu, pemenuhan terhadap hak-hak ini menjadi tolok ukur mutlak dalam menilai sah atau tidaknya proses pembentukan undang-undang; 2. Materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tentu berdampak langsung terhadap kehidupan sipil, terutama melalui perluasan peran militer dalam ruang-ruang sipil strategis. Substansi pasal-pasal yang direvisi, seperti Pasal 7, Pasal 403 47, dan Pasal 53, menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap hak-hak sipil warga negara. Dalam konteks tersebut, proses pembentukkan yang tidak dilakukan secara terbuka dan partisipatif terhadap sipil tidak hanya cacat secara formil, tetapi juga mencederai hak konstitusional warga negara; 3. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa untuk pengujian formil, syarat legal standing cukup ditunjukkan dengan adanya hubungan pertautan langsung dan dampak nyata terhadap hak konstitusional Pemohon. Oleh karena itu, dengan fakta bahwa materi undang-undang a quo menyentuh langsung kepentingan warga sipil, tentu para Pemohon secara nyata memiliki hubungan pertautan langsung terhadap Undang-Undang a quo, sehingga telah terpenuhi syarat legal standing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan dan praktik Mahkamah Konstitusi. 2. Ahli Mohammad Novrizal Berdasarkan Keterangan tertulis ahli Dr. Mohammad Novrizal, S.H., LL.M. yang dapat diringkas sebagaimana berikut ini: Pembuatan Undang Undang Harus Sesuai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 1. Bahwa Pasal 16 UU P3 menyatakan bahwa penyusunan rancangan undang undang dilakukan melalui Program Legislasi Nasional atau Prolegnas, yang merupakan instrumen perencanaan hukum yang bersifat mengikat; 2. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa Prolegnas prioritas tahunan merupakan pelaksanaan dari Prolegnas jangka menengah yang dilakukan setiap tahun. Selanjutnya, Pasal 26 peraturan yang sama menyatakan bahwa kedua jenis Prolegnas tersebut menjadi dasar pengajuan rancangan undang undang oleh DPR, DPD, atau Presiden; 3. Bahwa Pasal 37 ayat (6) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang Undang menyatakan bahwa Prolegnas 404 disahkan melalui rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPR; 4. Bahwa dalam Keputusan DPR RI No. 64 tentang Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas Tahun 2025–2029, RUU TNI hanya dapat ditemukan dalam Prolegnas Tahun 2025-2029 dan tidak terdaftar baik dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 maupun Daftar Kumulatif Terbuka yang tercantum dalam Prolegnas Prioritas dan Jangka Menengah; 5. Bahwa DPR pernah bersepakat untuk mengubah Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025 pada tanggal 18 Februari 2025, guna memasukkan RUU TNI Perubahan. Namun, berdasarkan risalah resmi rapat tersebut, tidak terdapat agenda maupun pembahasan mengenai perubahan Prolegnas; 6. Bahwa pada halaman 36 Risalah Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025, tercatat bahwa DPR telah membahas pemindahan RUU TNI Perubahan dari Prolegnas Jangka Menengah ke dalam Prolegnas Prioritas Tahunan. Pembahasan ini didasarkan pada diterimanya Surat Presiden Nomor R-12/Pres/02/2025 yang menunjuk wakil pemerintah untuk membahas RUU tersebut; 7. Bahwa meskipun surat tersebut menunjukkan intensi pemerintah untuk membahas RUU dimaksud, mekanisme pemindahan suatu RUU ke dalam Prolegnas Prioritas tetap harus tunduk pada ketentuan tata tertib DPR. Berdasarkan Pasal 290 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, setiap perubahan agenda rapat, termasuk perubahan Prolegnas, hanya dapat dilakukan jika disampaikan paling lambat dua hari sebelum rapat, dibahas dan diputuskan dalam Badan Musyawarah, dan kemudian tercermin secara jelas dalam agenda resmi rapat; 8. Bahwa dalam hal ini, tidak ditemukan bukti bahwa mekanisme perubahan agenda telah dijalankan sesuai ketentuan tersebut. Tidak ada risalah yang menunjukkan bahwa usulan tertulis diajukan, dibahas, dan disetujui dalam Badan Musyawarah sebagaimana diatur 405 dalam Pasal 290 ayat (1) sampai (4) Peraturan DPR Nomor 1 tentang Tata Tertib DPR; 9. Bahwa walau sejatinya terdapat mekanisme lain untuk perubahan agenda rapat, yakni melalui Pasal 291 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 yang memungkinkan perubahan agenda rapat paripurna apabila terdapat keadaan “memaksa”. Namun, norma tersebut tidak memberikan definisi atau kriteria yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “keadaan memaksa”. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, DPR seharusnya menetapkan definisi atau kriteria yang tegas atas frasa tersebut; 10. Bahwa sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 menetapkan tiga syarat adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam penerbitan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yaitu: (1) adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat; (2) terdapat kekosongan hukum atau peraturan yang ada tidak memadai; dan (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi melalui prosedur biasa karena memerlukan waktu lama; 11. Bahwa apabila mengacu pada kriteria tersebut, penyisipan RUU TNI Perubahan ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 tidak memenuhi unsur keadaan memaksa. Bahkan jika memang terdapat keadaan memaksa, seharusnya DPR menjelaskannya secara eksplisit dalam Rapat Paripurna. Namun, Risalah Rapat Paripurna Ke-13 tidak memuat penjelasan tersebut. Selain itu, urgensi perubahan UU TNI juga tidak tercermin dalam bagian “Menimbang” maupun “Penjelasan Umum” UU TNI Perubahan; 12. Bahwa terakhir, bila DPR ingin mengubah Prolegnas Prioritas Tahunan, maka DPR seharusnya juga mengubah surat keputusan sebelumnya yang menetapkan tentang prolegnas periode terkait, khususnya pada bagian lampiran yang memuat Daftar RUU yang akan dibahas sebagaimana diamanatkan Pasal 37 ayat (6) Peraturan DPR tentang Pembentukan UU. 406 PEMBUATAN UNDANG-UNDANG SECARA CARRY OVER HARUS DIDASARKAN PADA SURAT KEPUTUSAN DPR YANG MENGAKUI MEKANISME PEMBUATANNYA SEBAGAI CARRY OVER 13. Bahwa pembentukan RUU TNI perubahan diklaim menggunakan mekanisme carry over sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A UU P3. Terdapat dua persyaratan untuk suatu RUU dapat menggunakan mekanisme carry over yang tercantum dalam pasal tersebut, yaitu 1. RUU telah memasuki tahapan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada periode DPR sebelumnya, 2. Terdapat kesepakatan antara DPR, Presiden, dan/atau DPD untuk memasukkan kembali RUU tersebut ke dalam Prolegnas jangka menengah dan/atau prioritas tahunan; 14. Bahwa klaim carry over pada RUU TNI perubahan tidak didukung oleh dokumen resmi. Hal ini dibuktikan dengan tidak dicantumkannya RUU TNI Perubahan dalam Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 sebagai RUU carry over, sementara RUU lain seperti RUU Narkotika dan Psikotropika secara eksplisit dinyatakan demikian; 15. Bahwa berdasarkan penemuan pada dokumen-dokumen Prolegnas sebelumnya, yakni periode 2014-2019 dan periode 2019-2024, RUU TNI Perubahan belum pernah memasuki Pembahasan Tingkat I, sehingga belum memenuhi syarat carry over berupa pembahasan DIM sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71A UU P3. Ketentuan ini diperjelas melalui rujukan pada Pasal 68 UU P3 yang mengatur bahwa pembahasan DIM dilakukan dalam tahapan Pembahasan Tingkat I; 16. Bahwa dengan demikian, RUU TNI Perubahan tidak memenuhi ketentuan formil untuk menggunakan mekanisme carry over dan tidak terdapat dasar hukum tertulis yang menunjukkan pengakuan atas mekanisme tersebut oleh DPR. Maka, pembentukan UU TNI Perubahan tersebut cacat secara prosedural dan seharusnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 407 Tanggapan terhadap keterangan ahli DPR dan presiden: 1. Kontradiksi Argumentasi DPR dan Pemerintah Dimulai Asas Kemanfaatan Keabsahan Carry Over hanya dengan Kesepakatan Politis 1. Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 21 Juli 2025 dan 28 Juli 2025, para ahli dari DPR dan Presiden memberikan keterangan yang menunjukkan adanya kontradiksi dalam argumentasi hukum terkait pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, khususnya dalam isu carry over, asas kemanfaatan, dan asas keterbukaan; 2. Bahwa Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, ahli dari DPR, menyatakan bahwa carry over atau pembahasan RUU lintas periode dibenarkan secara hukum berdasarkan Pasal 71A UU Nomor 12 Tahun 2011 (UU P3). Menurutnya, kesepakatan politik antara DPR dan Presiden untuk melanjutkan pembahasan RUU cukup dibuktikan secara normatif melalui penugasan menteri dan pengiriman DIM. Ia menyatakan: “maka sejak diterimanya yang ditugaskan untuk mewakili, maka secara normatif telah tersedia DIM dan merupakan pintu masuk tahapan pembahasan. Ahli menilai, kesepakatan pembentuk undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 71A Undang- Undang P3 merupakan probatio proban atau decisive evidence terhadap legitimasi yuridis prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A Undang-Undang P3. Secara sederhana, dapat dimaknai bahwa pintu masuk untuk dapat menentukan para pembentuk undang-undang menyepakati apakah dapat dilanjutkan pembentukan RUU antarperiode adalah sejak Presiden mengirimkan surat yang menugasi menteri secara normatif disertai DIM sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang P3.” (RISALAH SIDANG PERKARA NO. 45, 56, 69, 75, 81/PUU- XXIII/2025 21 Juli 2025, hlm. 8) 3. Bahwa pernyataan tersebut tidak konsisten dengan asas legalitas karena jika kesepakatan dimaksud dianggap sebagai bukti yang menentukan, maka seharusnya dibuktikan secara tertulis. Penugasan 408 secara normatif tanpa dokumentasi tertulis dari kedua belah pihak tidak cukup untuk membuktikan bahwa carry over dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. yang mana dalam hal ini seharusnya juga dibuktikan lewat Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025; 4. Bahwa Prof. Dr. Satya Arinanto, ahli DPR lainnya, dalam keterangannya menyebut bahwa proses pembahasan telah memperhatikan asas kemanfaatan dan bahwa DPR telah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak termasuk kelompok masyarakat sipil. Namun ia sendiri menyatakan bahwa partisipasi publik memang tidak selalu bisa dilaksanakan secara menyeluruh karena keterbatasan waktu dan kondisi tertentu; 5. Bahwa ahli dari Pemerintah, Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, menyatakan bahwa ketidaksesuaian prosedur dalam pembentukan undang-undang tidak serta merta menyebabkan undang-undang batal, selama substansinya tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan memenuhi asas kemanfaatan. Ia menyatakan: “Bahwa kemudian ada kekurangan dalam suatu pembentukan undang-undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang P3, tidaklah serta-merta menyebabkan undang-undang tersebut batal.” (Risalah 28 Juli 2025, hlm. 7-8) 6. Bahwa Dr. Ahmad Redi, ahli dari pihak Presiden, juga menyatakan bahwa carry over adalah mekanisme yang dapat digunakan dan menurutnya proses yang cepat tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa undang-undang cacat formil, karena UU P3 tidak mengatur batas waktu pembentukan undang-undang; 7. Bahwa pendapat para ahli Presiden justru menunjukkan kontradiksi satu sama lain. Dr. Ahmad Redi menyatakan bahwa tidak terdapat cacat formil dalam pembentukan Undang-Undang a quo karena menurutnya proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun di sisi lain, Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa secara eksplisit mengakui bahwa memang terdapat kekurangan dalam proses pembentukan undang-undang, tetapi kekurangan tersebut, 409 menurutnya, tidak serta-merta menyebabkan undang-undang batal karena tetap memenuhi asas kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945; 8. Bahwa secara keseluruhan, menurut Para Pemohon, hal ini menunjukkan adanya justifikasi-justifikasi yang bersifat pragmatis yang cenderung mengabaikan ketentuan konstitusional mengenai pembentukan undang-undang. Pembenaran terhadap prosedur yang cacat atas dasar manfaat, efisiensi, atau kebutuhan politis merupakan bentuk pengaburan terhadap prinsip kepastian hukum dan prosedur yang sah, sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945. Pendekatan semacam ini menyalahi prinsip pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik dan membuka ruang legitimasi terhadap penyimpangan prosedur di masa yang akan datang. 2. Rapat Paripurna sebagai Forum Tertinggi DPR Tidak Mengecualikannya dari Ketentuan Hukum yang Berlaku 1. Berdasarkan halaman 24 Risalah Sidang tanggal 1 Juli 2025, Majelis Hakim menanyakan mengenai posisi Pasal 256 ayat (2) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa rapat paripurna merupakan forum tertinggi DPR; 2. Bahwa walaupun Pasal 256 ayat (2) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa Rapat Paripurna merupakan forum tertinggi di DPR, norma tersebut tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan “forum tertinggi” dan apa saja cakupannya. Maka, dalam konteks ini, asas lex specialis derogat legi generali berlaku, di mana Pasal 256 ayat (2) dipahami sebagai norma umum, sedangkan Pasal 290 dan 291 yang mengatur tata cara perubahan agenda rapat merupakan norma khusus. Dalam hal ini, ketentuan khusus harus diutamakan demi menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, status Rapat Paripurna sebagai forum tertinggi tidak dapat serta merta mengesampingkan prosedur perubahan agenda rapat yang telah diatur secara spesifik. Dengan demikian, penambahan agenda Rapat Paripurna sebagaimana yang dijelaskan dalam permohonan a quo, tidak dapat dibenarkan. 410 3. Tanggapan Terhadap Jalur Pembentukan UU a quo 1. Bahwa berdasarkan risalah Sidang Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Presiden pada tanggal 28 Juli 2025, atas pertanyaan Majelis Hakim terkait dasar pembentukan atau kelahiran UU TNI, salah satu ahli yang dihadirkan pemerintah memberikan jawaban sebagai berikut; 2. Bahwa menurut ahli tersebut, pembentukan UU TNI didasarkan empat jalur yaitu carry over, daftar kumulatif terbuka, Prolegnas, dan kontekstual urgensi nasional. Dalam hal ini, ahli berpendapat bahwa empat jalur tersebut digunakan secara paralel sebagai dasar pembentukan UU TNI; 3. Bahwa terkait hal ini, Para Pemohon berpandangan hal tersebut sebagai suatu hal yang absurd. Tidak dimungkinkan suatu program pembentukan RUU menggunakan lebih dari satu jalur dasar pembentukan; 4. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 71A UU P3, Carry Over adalah mekanisme untuk melanjutkan pembentukan RUU dari periode pengurusan DPR sebelumnya ke periode yang sedang dijalankan. Secara fundamental, walaupun RUU yang menggunakan salah satu dari dua jalur tersebut akan tercantum dalam suatu Prolegnas, pembentukan RUU dengan Carry Over adalah berbeda dengan pembentukan RUU dengan jalur Prolegnas biasa yang tidak memungkinkan melanjuti suatu program pembentukan RUU dari tahapan yang telah ditempuh pada periode DPR sebelumnya; 5. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU P3, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU diluar prolegnas dalam keadaan tertentu yang mencakup untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional. Dalam hal ini, jalur pembentukan dengan pasal tersebut bertolak belakang dengan jalur Prolegnas, Carry Over, dan bahkan Daftar Kumulatif Terbuka yang termuat juga dalam Prolegnas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (1) UU P3; 411 6. Bahwa sebagaimana dapat dilihat dalam SK 64 DPR RI tentang Prolegnas Prioritas Tahun dan Prolegnas 2025-2029, suatu pembentukan RUU tidak dapat didasarkan jalur Daftar Kumulatif Terbuka dan Prolegnas biasa secara paralel atau bersamaan. Contoh dari hal ini adalah program pembentukan RUU Perubahan atas UU Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam Daftar Kumulatif Terbuka pada poin ke-2 di halaman 30 sebagaimana termasuk Daftar Kumulatif Terbuka yang termuat dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025-nya sendiri, tidak dapat ditemukan program pembentukan RUU Perubahan UU Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dibuktikan bahwa suatu program RUU yang sudah termuat dalam Prolegnas Prioritas Tahun tidak dimuat pula dalam Daftar Kumulatif Terbuka ataupun sebaliknya; 7. Bahwa berdasarkan semua penjabaran tersebut, Para Pemohon menyimpulkan bahwa pandangan ahli bahwa RUU TNI menggunakan semua jalur adalah tidak mungkin. Dalam hal ini, Para Pemohon berpendapat bahwa baik DPR maupun Pemerintah telah gagal untuk menerangkan satu-satunya jalur yang sebenarnya digunakan untuk pembentukan UU a quo. Ketidakjelasan tersebut menunjukkan bahwa adanya kecacatan formil dalam pembentukan UU a quo yang mengakibatkan DPR dan Pemerintah tidak dapat menunjuk satu jalur yang faktualnya digunakan dan yang seharusnya digunakan untuk membentuk UU a quo secara benar tanpa cacat formil. 4. Rakyat Harus Berperan Secara Proaktif Meminta Draf RUU, Naskah Akademik, dan Memberikan Masukan. 1. Bahwa berdasarkan risalah Sidang Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Presiden pada tanggal 28 Juli 2025, ahli Ahmad Redi memberikan pendapat bahwa masyarakat harus berperan secara proaktif untuk meminta draf RUU, naskah akademik, dan memberikan masukan; 2. Bahwa DPR merupakan perwakilan rakyat yang dipilih dan diberikan mandat untuk merepresentasikan kepentingan masyarakat serta melayani masyarakat; 412 3. Bahwa berdasarkan hal diatas, maka DPR memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mereka buat telah sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, cara untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah dengan menyebarluaskan draf RUU dan naskah akademik peraturan perundang-undangan. Maka, DPR seharusnya yang proaktif dalam menyebarluaskan akses draf RUU dan naskah akademik; 4. Bahwa jika kita mencoba untuk mengikuti pernyataan dari ahli tersebut, sebenarnya rakyat telah berperan secara proaktif. Berdasarkan fakta-fakta yang telah dijabarkan oleh Pemohon pada posita, khususnya pada Vide Bukti P-34. Bukti tersebut memperlihatkan bahwa pihak DPR yang tidak mau menyebarluaskan draf RUU untuk menghindari perdebatan sengit di masyarakat. Pertanyaan pada wawancara ini timbul karena terdapat gejolak di masyarakat yang mempertanyakan dan meminta draf RUU TNI Perubahan yang dibahas oleh DPR; 5. Bahwa dapat disimpulkan dalam kasus RUU TNI Perubahan, masyarakat telah berperan secara proaktif dalam meminta draf RUU dan naskah akademik, tetapi DPR yang telah mengingkari kewajiban mereka dalam memenuhi kepentingan masyarakat; 6. Lebih lanjut, dikarenakan tidak adanya akses draf RUU dan naskah akademik yang didapatkan oleh masyarakat, maka hal ini yang mempersulit masyarakat dalam memberikan masukan secara proaktif. Secara logika, bagaimana masyarakat dapat memberikan masukan ketika kita tidak mengetahui substansi dari suatu peraturan perundang-undangan. Bahkan, terlihat pada Vide Bukti P-33 yang diberikan oleh Pemohon, ketika masyarakat berupaya memberikan masukan secara proaktif dengan acuan draf RUU yang mereka dapatkan sendiri, justru pihak DPR menyalahi dengan bilang bahwa draf yang beredar di media sosial berbeda dengan draf yang dibahas oleh DPR. 413 IV. Petitum Pemohon Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945. 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104), bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) berlaku kembali. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 414 Kesimpulan DPR 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon a. DPR RI berpendirian bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memiliki pertautan langsung dengan UU a quo dan fiduciary duty tidak dapat dijadikan alasan adanya kerugian dan pertautan langsung sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian secara formil. Para Pemohon juga melakukan uji formil terhadap norma UU 3/2025 sehingga hal tersebut error in objecto. b. Terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, pendirian DPR RI tersebut didukung pendapat Ahli Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. 2. Keterangan DPR RI Terhadap Pengujian Formil UU 3/2025 a. Pokok Permohonan: 1. Tahapan Pembentukan UU 3/2025 dan Meaningful Public Participation Pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi meaningful public participation pada setiap tahapannya, sebagai berikut: a. Tahap Perencanaan RUU Perubahan UU 34/2004 masuk kategori Daftar Kumulatif Terbuka akibat Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021. Pada tahap ini partisipasi publik dilakukan melalui kegiatan sosialisasi Prolegnas. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, DPR RI menerima aspirasi dari Danrem 161 Provinsi Nusa Tenggara Timur dan perwakilan TNI Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan perubahan atas UU 34/2004. b. Tahap Penyusunan Kegiatan diawali oleh Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2022, dilanjutkan oleh Badan Legislasi hingga menjadi RUU usul inisiatif DPR RI yang disetujui dalam Rapat Paripurna tanggal 28 Mei 2024. Pada tahap ini, partisipasi publik dilakukan melalui diskusi dengan pakar/ahli/praktisi, yaitu: Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik 415 Indonesia), Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum (Kepala Babinkum TNI), Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si., Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H (Sekretaris BAIS TNI), dan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia). c. Tahap pembahasan Pembahasan dilaksanakan dalam rentang waktu 3 s/d 20 Maret 2025, dengan beberapa agenda, yaitu RDPU yang dihadiri Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum), Sdr. Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA), Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI); Rapat Kerja, yang dihadiri Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretaris Negara, Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU); Rapat Panja, Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Selain itu, DPR RI juga mengadakan audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2025. d. Tahap Pengesahan dan Tahap Pengundangan RUU a quo disahkan oleh Presiden dan diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104. Bahwa berdasarkan uraian di atas, RUU a quo telah memenuhi seluruh tahapan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan UU Pembentukan PUU. Setiap tahapan telah memenuhi meaningful public participation. Proses penyusunan RUU a quo telah dimulai sejak adanya Putusan MK pada tahun 2022. Adapun materi muatan yang tidak terbatas pada batas usia pensiun 416 sebagaimana pertimbangan hukum Putusan MK merupakan sebuah keniscayaan mengingat adanya berbagai masukan berbagai pihak. 2. Prolegnas Prioritas Kegiatan penyusunan RUU a quo pada tahun 2022 dilakukan karena RUU a quo masuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka. Pada perkembangan selanjutnya terdapat dinamika kondisi geopolitik yang menjadi urgensi untuk segera dilakukannya perubahan UU 34/2004. Untuk itu dilakukan perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 berdasarkan Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa RUU a quo tidak diagendakan dalam Rapat Paripurna, DPR RI menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 291 Peraturan DPR 1/2020 yang pada intinya menyatakan bahwa pada saat rapat berlangsung dapat diusulkan penambahan agenda untuk selanjutnya diambil keputusan. Pada rapat tersebut, penambahan agenda disetujui oleh peserta rapat. 3. Keberlanjutan Pembentukan Undang-Undang Antarperiode UU Pembentukan PUU tidak menyebutkan istilah carry over. Ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU merupakan dasar hukum untuk keberlanjutan pembentukan undang-undang antar-periode. Namun, keberlanjutan pembentukan Undang-Undang antar-periode tidak dapat dibatasi oleh ketentuan teknis melainkan memerlukan kesepakatan politis dari DPR RI dan Presiden. Kesepakatan politis tersebut tercermin dari keputusan Badan Legislasi tanggal 26 Agustus 2024 yang menyerahkan pembahasan RUU a quo kepada DPR RI periode berikutnya. Selanjutnya, Presiden Periode 2024-2029 mengirimkan Surat Nomor: R-12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025 untuk menunjuk menteri melakukan pembahasan dan DPR RI kemudian menugaskan Komisi I untuk melakukan pembahasan. 4. Pembentukan Dalam Waktu Singkat / Fast Track Legislation Pembentukan UU 3/2025 tidak dapat hanya dilihat dari tahap pembahasan pada tahun 2025, namun harus dilihat dari tahap penyusunan yang sudah dimulai setidaknya pada tahun 2022. Oleh 417 karena itu, pembentukan UU 3/2025 tidak dilakukan dalam waktu singkat. Pada dasarnya tidak terdapat peraturan yang mengatur berapa lama suatu peraturan perundang-undangan dibentuk, sehingga jangka waktu pembentukannya bukan merupakan ukuran karena tergantung dari kompleksitas materi muatan dalam peraturan perundang- undangan tersebut. Dengan demikian, tidak ada undang-undang yang dibentuk dengan fast track legislation. Apabila fast track legislation dibandingkan dengan pembentukan Perpu, maka proses perubahan UU 34/2004 lebih demokratis dilakukan melalui undang-undang dibandingkan dengan Perpu. 3. Tanggapan Terhadap Saksi Dan Ahli Para Pemohon a. Pada sidang tanggal 14 Juli 2025, Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon Perkara 81/PUU-XXIII/2025 menyatakan dirinya sebagai Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Adapun Perkumpulan KontraS merupakan bagian dari Para Pemohon Perkara 81/PUU-XXIII/2025, sehingga kesaksian pihak tersebut selayaknya dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan. b. Menurut Ahli Para Pemohon Perkara Nomor 45 (Mohammad Novrizal), Perkara Nomor 69 (Susi Dwi Harijanti) dan Perkara Nomor 81 (Fajri Nuryamsi) pada intinya mempermasalahkan masuknya RUU Perubahan UU 34/2004 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Terhadap pandangan para ahli tersebut, DPR RI menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 291 Peraturan DPR 1/2020, dimungkinkan adanya tambahan agenda rapat oleh pimpinan rapat untuk dimintakan persetujuan peserta rapat. Dengan demikian, ketentuan tersebut telah terpenuhi sehingga tidak terdapat pelanggaran tata tertib. c. Menurut Ahli Pemohon Perkara 75/PUU-XXIII/2025, Prof. Dr. Denny Indrayana, S.H., LLM., Ph.D, dalam keterangannya menyampaikan bahwa pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan faktor waktu dalam suatu pembahasan rancangan undang-undang, yang memiliki konsekuensi logis terhadap terpenuhinya partisipasi publik bermakna. Berdasarkan hal tersebut, DPR RI menanggapi bahwa tidak terdapat aturan baku yang menyatakan bahwa waktu pembahasan rancangan undang-undang. Selain 418 itu, DPR telah membuka ruang dialog dan konsultasi publik sejak dari tahap penyusunan, tidak hanya terbatas pada tahap pembahasan. Dengan demikian, pembentukan UU 3/2025 telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan mengenai pembentukan undang-undang. d. Menurut Ahli Para Pemohon, terkait dengan pemenuhan meaningful public participation dalam pembentukan UU 3/2025, pada intinya menyampaikan bahwa partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan undang- undang merupakan hal yang penting dan harus diukur secara kualitatif, yaitu sejauh mana masyarakat terlibat secara substantif dalam proses pembentukan norma. Terhadap hal tersebut, DPR RI telah melaksanakan serangkaian audiensi publik, RDPU, Rapat Kerja, hingga Rapat Paripurna yang bersifat terbuka dan disiarkan langsung kepada publik. Selain itu, pemenuhan partisipasi bermakna yang substantif membutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasi melalui ruang yang telah dibuka oleh DPR RI, baik secara online maupun offline. Perlu adanya kriteria untuk memastikan partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang terpenuhi secara konkret. 4. Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas, maka DPR RI menyimpulkan bahwa pembentukan UU 3/2025 telah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusional) dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Kesimpulan Presiden I. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Bahwa Pemerintah tetap pada pendiriannya menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional karena tidak memiliki hubungan pertautan yang langsung dengan UU 3/2025, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Kedudukan Para Pemohon Perkara 45, Para Pemohon Perkara 56, Para Pemohon Perkara 69 dan Para Pemohon Perkara 75 merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, WNI yang memiliki hak pilih dan dipilih, dan Mahasiswa aktif yang concern di bidang Hukum Tata Negara. 419 Apabila kita merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009 tidak mempunyai hubungan pertautan dengan UU yang diuji secara formil, Putusan Mahkamah Konstitusi di atas diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan bahwa parameter kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil hanya mencakup adanya kaitan langsung antara Pemohon dan undang-undang yang diuji, bukan sekedar pihak yang memiliki kepedulian umum. Mahkamah bukanlah forum public interest litigation yang membuka ruang bagi setiap pihak untuk mengajukan permohonan atas dasar perhatian moral atau aspirasi politik, Karena itu, fiduciary duty Para Pemohon lebih tepat disalurkan melalui mekanisme advokasi publik atau saluran politik, bukan melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. 2. Para Pemohon Perkara 81 merupakan organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat, serta Para Pemohon lainnya yang berprofesi sebagai mahasiswa, aktivis, ibu rumah tangga tidak memiliki pertautan yang langsung karena Para Pemohon bukan merupakan prajurit aktif dan bukan siswa sekolah kedinasan militer serta sedang tidak mendaftar sebagai calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Para Pemohon bukan merupakan addressat dari UU 3/2025 dan bukan merupakan pegawai di instansi sipil yang berpotensi dirugikan dengan diperluasnya kesempatan bagi militer untuk menduduki jabatan sipil sehingga tidak dapat dikualifikasi memiliki kepentingan atas materi muatan UU 3/2025. Bahwa berdasarkan pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi M. Arsyad Sanusi, dan dua orang hakim memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Achmad Sodiki dan Muhammad Alim dalam perkara 27/PUU-VII/2009 advokat/YLBHI tidak mempunyai Legal Standing. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023). 420 Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). II. Keterangan Pemerintah Bahwa seluruh permohonan dari Para Pemohon telah Pemerintah tanggapi melalui Keterangan Presiden yang diserahkan pada tanggal 19 Juni 2025 dan dibacakan pada persidangan tanggal 23 Juni 2025 yang pada intinya menyatakan: A. Bahwa proses pembentukan UU 3/2025 meliputi tahap perencanaan (vide Bukti PK-8, Bukti PK-9, dan Bukti PK-45), penyusunan (vide Bukti PK-3, Bukti PK-4, Bukti PK-6, Bukti PK-7, Bukti PK-10, Bukti PK-18 s.d. Bukti PK- 37, dan Bukti PK-46), pembahasan (vide Bukti PK-11 s.d. Bukti PK-15, Bukti PK-38 s.d. Bukti PK-44, dan Bukti PK-47 s.d. Bukti PK-51), pengesahan (vide Bukti PK-16), dan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104 (vide Bukti PK-17), telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Bahwa Pemerintah telah membuka ruang, keterlibatan dan partisipasi publik (meaningful participation) dalam setiap tahapan pembentukan UU a quo melalui kegiatan FGD, Rapat, dan Uji Publik. Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi Pemerintah Edy Prasetyono, S.Sos, M.I.S., Ph.D. dan Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd., serta Ahli Pemerintah Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. pada persidangan tanggal 28 Juli 2025 telah menyatakan bahwa pemerintah telah memenuhi meaningful participation pada setiap tahapan pembentukan UU 3/2025. III. Tanggapan Pemerintah Terhadap Pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Persidangan tanggal 23 Juni 2025 dan tanggal 14 Juli 2025: Pada persidangan atas permohonan pengujian formil UU 3/2025, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 421 M.P.A., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. telah memberikan pertanyaan dan tanggapannya kepada Pemerintah. Terhadap pertanyaan tersebut Pemerintah telah menjawab melalui 2 (dua) Keterangan Tambahan Presiden sebagai berikut: 1. Keterangan Tambahan Ke-I Presiden tertanggal 11 Juli 2025 dan telah diserahkan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Juli 2025; dan 2. Keterangan Tambahan Ke-II Presiden tertanggal 18 Juli 2025 dan telah diserahkan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Juli 2025, yang pada intinya menerangkan bahwa: 1. Pembentukan UU 3/2025 telah dimulai sejak tahun 2009 (Prolegnas 2010-2014), sehingga penyerapan masukan UU 3/2025 telah dilaksanakan sejak lama. Pemerintah menyampaikan kronologis kegiatan terkait pembentukan RUU TNI Perubahan yang telah dilakukan sejak tahun 2009 sebagai berikut: Bahwa pada tahap Perencanaan, RUU TNI Perubahan telah ditetapkan oleh DPR RI pada beberapa Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai berikut: a. Prolegnas 2010-2014 berdasarkan Keputusan DPR Nomor: 41 A/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 1 Desember 2009 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010–2014 dengan menempatkan RUU TNI Perubahan pada Nomor Urut 60 sebagai inisiatif Pemerintah/DPR (vide bukti PK-53). b. Prolegnas 2015-2019 berdasarkan Keputusan DPR Nomor: 06A/DPR/II/2014-2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2015 dengan menempatkan RUU TNI Perubahan pada Lampiran I Nomor Urut 11 sebagai inisiatif Pemerintah (vide bukti PK-58). c. Prolegnas 2020-2024 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas 422 Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 tanggal 15 Desember 2022 dengan menempatkan RUU TNI Perubahan pada Lampiran II Nomor Urut 137 sebagai inisiatif DPR/Pemerintah (vide bukti PK-74). d. Prolegnas 2025-2029 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dengan menempatkan RUU TNI Perubahan pada Lampiran I Nomor Urut 2 sebagai inisiatif DPR RI (vide bukti PK-8). Adapun tahap Penyusunan yang dilakukan oleh Pemerintah pada saat menjadi pemrakarsa RUU TNI Perubahan pada kurun waktu tahun 2010- 2024, Pemerintah sampaikan sebagai berikut: Tanggal Kegiatan Tahun 2010 17 Juni 2010 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1081/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-54) Tahun 2011 11 Maret 2011 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/415/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-55) Tahun 2012 25 April 2012 Pembahasan RUU TNI. Pembahasan RUU TNI mencangkup Pasal-Pasal menyeluruh dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tentara Nasional Indonesia yang diajukan oleh Panglima TNI. (vide bukti PK-56) 423 Tahun 2014 21 Februari 2014 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/454/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-57) Usulan RUU TNI berlanjut dengan ditetapkan melalui Prolegnas Tahun 2014-2019. 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 06a/DPR RI/II/2014-2015 Tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019.(vide bukti PK-58) 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 4/DPR RI/III/2015-2016 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015- 2019. (Lampiran kedua nomor 11) (vide bukti PK-59) 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/DPR RI/II/2017-2018 Tentang Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. (Lampiran kedua nomor 11) (vide bukti PK-60) 14 Juli 2014 Rapat Tim Kecil Pembahasan RUU TNI di Ruang Rapat Ditkum Strahan tanggal 14 Juli 2014 dengan agenda Pengajuan perubahan pada Pasal-Pasal krusial RUU TNI antara lain: 1. Kedudukan TNI sesuai Pasal 3; 2. Peran TNI sesuai Pasal 5 dan Pasal 6; 3. Pembiayaan sesuai Pasal 66; 4. Penambahan tugas OMSP sesuai Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11; dan 424 5. Penambahan posisi jabatan yang dapat diduduki oleh Prajurit TNI selain 10 (sepuluh) jabatan yang telah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Usulan penambahan jabatan bagi prajurit TNI saat itu dari Mabes TNI sudah mengusulkan 5 (lima) jabatan di K/L antara lain adalah BNPT, BNPB, BNPP, Bakorkamla, Badan Informasi Geospasial dan Instansi lain yang membutuhkan. (vide bukti PK-61) Tahun 2015 23 Februari 2015 Surat Panglima TNI kepada Menhan RI Nomor R/142- 13/01/15/Sru perihal Draft RUU tentang TNI (vide bukti PK- 62) 27 Februari 2015 Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor Kep/192/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Pembentukan Panitia Interkementerian Pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-63) 12 Agustus 2015 Pembahasan RUU TNI di interkementerian dilaksanakan di Kementerian Pertahanan pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan pembahasan yang tertuang dalam pointers. (vide bukti PK-64) Tahun 2016 19 Oktober 2016 Pembahasan lanjutan RUU TNI di internal Pemerintah. Terhadap RUU TNI masih mengusulkan perubahan pada Pasal 8 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terkait penambahan tugas OMSP yaitu: 1. mengatasi ancaman maritime; 2. mengamankan mantan Presiden dan Wakil Presiden; 3. memperdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta; dan 4. mendukung penanggulangan bencana, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. 425 Selain usulan penambahan tugas OMSP, mengusulkan penambahan Pasal 32 ayat (2) terkait Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian antara lain BNPT, BNPB, BNPP, Bakamla dan Instansi lain Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang membutuhkan. (vide bukti PK-65) Tahun 2018 4 Mei 2018 Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/556/V/2018 tentang pembentukan antarkementerian penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-66) 21 Mei 2018 Nota Dinas Direktur Perundang-undangan Ditjen Strahan Kemhan Nomor: B/ND-126/V/2018/DIT TUR PERUU tentang penyampaian bahan rakorsus Menhan di Kemenko Maritim (vide bukti PK-67) 22 Mei 2018 Rapat Koordinasi Usulan Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undangan Rapat Menko Maritim RI Nomor B- 1067/Menko/Maritim/UM206/ V/2018 tanggal 17 Mei 2018 di Kemenko Maritim (vide bukti PK-68) 6 Juni 2018 Rapat Penyusunan RUU tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undangan rapat Dirjen Strahan Nomor B/Und/2675/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 di Rupat Aula Nusantara Ditjen Strahan Kemhan (vide bukti PK-69) 6 Juli 2018 Surat Dirjen Strahan kepada Sekjen Kemhan Nomor: B/1434/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Laporan Rapat RUU TNI tanggal 6 Juni 2018 (vide bukti PK-69a) Tahun 2019 20 Februari 2019 Rapat Pembahasan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Surat Dirjen Kuathan Kemhan Nomor: 426 B/538/08/01/16/DJKUAT tanggal 18 Februari 2019 di Rupat Ditjen Kuathan Kemhan (vide bukti PK-70) 10 Juli 2019 Surat Menhan RI kepada Kepala BPHN Kemenkum dan HAM Nomor: B/1144/13/01/78/DITKUM perihal Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK- 71) 28 Agustus 2019 Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.01.03-1389 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan UU Tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-72) Oktober 2019 Penyempurnaan Naskah Akademik RUU TNI telah dilaksanakan dengan penyelarasan Naskah Akademik oleh BPHN yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2019, dengan memasukkan usulan perubahan dalam BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang antara lain: 1. Perubahan pada Pasal 47 ayat (2) terkait Lembaga yang dapat diisi TNI aktif, sebagai berikut: a. Prajurit Aktif dapat menduduki jabatan pada instansi pusat yang melaksanakan fungsi Sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Negara; b. mengoordinasikan bidang Kemaritiman, Ketahanan/Pertahanan, Kesekretariatan Militer Presiden, Staf Kepresidenan, Intelijen Negara, Siber dan Sandi Negara, Pencarian dan Pertolongan, Penanggulangan Narkotika, Penanggulangan Terorisme, Penanggulangan Bencana, Pengelolaan Perbatasan dan Keamanan Laut. 2. Perubahan Pasal 53 yang semula Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi 427 Kemudian, pada tanggal 29 Maret 2022 terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 dan pada tanggal 15 Desember 2022, DPR RI menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 dengan menempatkan RUU TNI Perubahan pada Lampiran II Nomor Urut 137 sebagai inisiatif DPR/Pemerintah) (vide bukti PK-74). Sebagai langkah tindak lanjut atas Putusan MK dimaksud, Pemerintah menyelenggarakan beberapa kegiatan penyerapan masukan terkait batas usia pensiun pada tahun 2023 sebagai berikut: Tanggal Kegiatan FGD 5 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Wisma Elang Jl. Pangeran Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menghasilkan rekomendasi bahwa penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI menjadi paling tinggi 60 tahun sekaligus sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian yang telah dilakukan oleh prajurit TNI yang masih berada dalam rentang usia produktif, serta memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih lama atau setidak-tidaknya setara dengan yang dinikmati oleh anggota Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim selaku profesi abdi negara atas kelangsungan hidup mereka. Narasumber: perwira, dan 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama, menjadi perubahan umur Prajurit yaitu melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun, dan bagi yang karena jabatannya di perpanjang hingga mencapai umur 60 tahun. 20 Desember 2019 Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.02.04-20 tanggal 20 Desember 2019 perihal Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-73) 428 1. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. 2. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (vide bukti PK-18). 13 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar tentang Urgensi Perpanjangan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa dari aspek hukum perpanjangan usia pensiun prajurit TNI untuk prajurit Bintara dan Tamtama semua 53 (lima puluh tiga) tahun menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun dan Perwira semula 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun dalam perspektif hukum dimugkinkan dan legal right. Narasumber: 1. Prof. Dr. A. Muin Fahmal, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H. 3. Prof Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. 4. Dr. dr. H. Nasrudin Andi Mappaware, Sp.OG (K) 5. Dr. Sudirman K.S, S.H., M.H. (vide bukti PK-19). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jember tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit TNI menghasilkan rekomendasi bahwa pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alterntive kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D. 2. Dr. Agus Riewanto 3. Jimmy Z. Usfunan 4. Dr. Oce Madril, S.H., M.A. (vide bukti PK-20). 429 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Mini Theater Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain. Narasumber: 1. Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. 2. Bpk. Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. (vide bukti PK-21). 18 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Universitas Hangtuah, Surabaya tentang Perspektif kenaikan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain, dan tantangan keamanan negara non-fisik saat ini memberikan kesempatan TNI padat bekerja lebih lama. Narasumber: 1. Laksda TNI (Purn) Dr. Ir. Sudirman, S.IP., M.AP., M.H. 2. Dr. Sonny Harry B Hermadi, S.E., M.E. 3. Dr. Agung Pramono, S.H., M.H. (vide bukti PK-22). 9 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo tentang adalah Rekontruksi Pengaturan Usia Pensiun prajurit TNI dalam perspektif Hukum Administrasi Negara menghasilkan rekomendasi pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alternatif kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. 430 Narasumber: 1. Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H.,M.M. 4. Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H. (vide bukti PK-25). Pemerintah juga menyelenggarakan beberapa kegiatan untuk menyerap aspirasi/masukan masyarakat, akademisi, dan mahasiswa bukan hanya terbatas pada pembahasan batas usia pensiun, tetapi juga terkait penempatan prajurit TNI aktif diluar struktur TNI, sebagai berikut: Tanggal Kegiatan FGD 2 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI hasil yang dicapai adalah mendasari Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 jabatan pada tataran pemerintahan dan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 109 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. Narasumber: 1. Dr.Drs. Udaya Majid, M.Pd 2. Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI (vide bukti PK-23). 4 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lt.3 STHM Ditkumad tentang Eksistensi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih relevan untuk diberlakukan di Indonesia, peningkatan pengawasan aparat penegak hukum di Lingkungan TNI, peningkatan kualitas aparat penegak hukum TNI (POM, Oditur, Hakim militer dan Petugas Lemasmil serta aparat hukum lainnya) dan apabila 431 terpaksa merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sebaiknya penyidikan tetap dilaksanakan oleh TNI, untuk hakim dan Jaksa dilaksanakan secara koneksitas. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D 2. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum (vide bukti PK-24). 11 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Diponegoro tentang Penundukan Prajurit TNI pada Kekuasaan Peradilan Militer dan Peradilan Umum merekomendasikan bahwa penyusunan system hukum pidana militer yang baru, sebaiknya mendasari pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/2020 yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Selain itu TAP MPR tersebut mengamanatkan adanya dua norma bagi prajurit yakni norma kelembagaan/instansi dan norma substantif yaitu norma pelanggaran hukum oleh prajurit TNI. Keharusan untuk adanya kedua undang-undang itupun diamanatkan TNI dalam Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Narasumber: 1. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 2. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum 3. Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.H. 4. Alvi Rachmawati, S.A.P. (vide bukti PK-26). 23 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh 432 Personel Militer menghasilkan rekomendasi bahwa urgensi pengadilan militer mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana hakekatnya adalah bentuk pengakuan negara terhadap otonomi militer, yang memiliki nilai-nilai dasar/core value lingkungan militer/keprajuritan, untuk menjaganya dalam rangka penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara. Narasumber: 1. Marsekal Muda TNI (purn) Dr. Sujono, S.H., M.H., CFrA. 2. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. 3. M. Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. (vide bukti PK-27). Pemerintah juga menghadirkan saksi Pemerintah Dr.Drs. Udaya Majid, M.Pd dalam sidang pada tanggal 28 Juli 2025 pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jenderal Ahmad Yani tanggal 2 Oktober 2023 dalam membahas terkait penempatan prajurit TNI aktif di luar struktur TNI. Hasil yang dicapai adalah mendasari Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 jabatan pada tataran pemerintahan pusat dan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 109 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian, untuk mendapatkan aspirasi dari Masyarakat maupun akademisi sebagai bahan penyusunan DIM. Hasil FGD yang dilakukan pada tahun 2023 tersebut menjadi bahan dalam penyusunan DIM pada tahun 2024. Bahwa dalam tahap Penyusunan DIM pada tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam, Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: a. Uji publik melalui kegiatan Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang- Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang- Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta dengan dihadiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Akademisi dan Kelompok Masyarakat Sipil 433 berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: UN-2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik dan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: B-1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber (vide bukti PK-28). b. Pemerintah menyampaikan bahwa para Pemohon perkara 81/PUU- XXIII/2025 yang terdiri atas: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif Untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) dan Perkumpulan Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah diundang dan menghadiri uji publik dimaksud, sehingga para Pemohon perkara 81/PUU-XXIII/2025 telah diberikan ruang partisipasi oleh Pemerintah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh saksi Pemerintah Edy Prasetyono, S.Sos, M.I.S., Ph.D. pada persidangan tanggal 28 Juli 2025. c. Kemudian hasil dari uji publik tersebut dituangkan dalam DIM melalui beberapa kali rapat penyusunan DIM sebagai berikut: 1) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 17 Juli 2024 (vide bukti PK-29); 2) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 24 Juli 2024 (vide bukti PK-30); 3) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 1 Agustus 2024 (vide bukti PK-31); 4) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 6 Agustus 2024 (vide bukti PK-32); 5) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 14 Agustus 2024 (vide bukti PK-33); 6) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 27 Agustus 2024 (vide bukti PK-34); 7) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 12 September 2024 (vide bukti PK-35); 8) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 2 Oktober 2024 (vide bukti PK-36); dan 434 9) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 4 Oktober 2024 (vide bukti PK-37). d. Seluruh rangkaian kegiatan di atas tersusun DIM tahun 2024 (vide Bukti PK-7) yang disampaikan melalui Surat Presiden Nomor: R- 12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI (Surat Presiden Prabowo) tanggal 13 Februari 2025. e. Kemudian, pada saat rapat pembahasan DIM di DPR terjadi dinamika, sehingga DIM tahun 2024 diperbaharui menjadi DIM tahun 2025 (vide bukti PK-7a). Bahwa pada tahap Pembahasan, UU 3/2025 telah dibahas melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II sebagai berikut: a. Pembicaraan Tingkat I Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU TNI Perubahan dilaksanakan oleh Pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR RI) dalam rapat sebagai berikut: 1) Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 11 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-38). 2) Rapat Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 14-16 Maret 2025 bertempat di Ballroom Fairmont Hotel JI. Asia Afrika No. 8 Gelora, Tanah Abang (vide bukti PK-39). 3) Rapat Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara I Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-40). 435 4) Rapat Laporan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) atas hasil perumusan dan sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR RI Lantai 1 JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-41). 5) Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 18 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-42). b. Pembicaraan Tingkat II Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU TNI Perubahan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR RI diselenggarakan berdasarkan Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4294/LG.01.03/3/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal undangan rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 2025, yang dihadiri Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI, serta unsur Pemerintah (vide bukti PK-43). Dalam rapat tersebut disepakati untuk menyetujui RUU TNI Perubahan ditetapkan sebagai Undang-Undang (vide bukti PK-44). Bahwa pada tahap Pengesahan/Penetapan, DPR RI menyampaikan Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tanggal 20 Maret 2025, hal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-16). Selanjutnya pada tahap Pengundangan, RUU TNI Perubahan tersebut disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 sebagai Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104 (vide Bukti PK-17). 436 Berdasarkan seluruh uraian di atas, pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas keterbukaan dan memenuhi prinsip meaningful participation dalam setiap tahap pembentukannya, serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. RUU TNI merupakan RUU yang ditetapkan sebagai RUU Prioritas dalam Daftar Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi dan adanya Urgensi Nasional. Berdasarkan uraian kronologis pembentukan UU 3/2025 di atas, RUU TNI Perubahan menjadi RUU Prioritas sebagai Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021, dan Pemerintah sampaikan juga bahwa pada saat proses pembentukan UU 3/2025 terdapat urgensi nasional diperlukannya penambahan cakupan tugas TNI dalam OMSP untuk menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri, sehingga perubahan UU TNI tidak hanya terkait dengan usia pensiun melainkan juga mencakup: a. Penataan wewenang Panglima TNI dalam pembinaan dan operasional. Penguatan posisi Panglima TNI sebagai pemegang komando tertinggi atas kekuatan tri-matra TNI (AD, AL, AU), baik dalam hal pembinaan maupun operasional, menjadi krusial dalam menghadapi tantangan lintas matra dan tugas militer moderen. Revisi ini bertujuan untuk mencegah dualisme komando dan memperjelas struktur tanggung jawab dalam OMSP dan OMP. b. Penguatan peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kondisi kontinjensi nasional seperti pandemi, bencana alam, terorisme, dan gangguan stabilitas wilayah memerlukan respons cepat dari TNI. Revisi UU TNI menguatkan legitimasi hukum atas pelibatan TNI dalam OMSP, dengan pengaturan yang lebih spesifik, akuntabel, dan sesuai prinsip dukungan terhadap otoritas sipil. 437 c. Restrukturisasi Organisasi dan Perkuatan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Seiring dengan perkembangan strategi pertahanan negara, restrukturisasi organisasi TNI ditujukan untuk mempercepat interoperabilitas pasukan dan kesiapsiagaan teritorial. Penyesuaian struktur komando ini adalah bagian dari strategi pertahanan negara berbasis poros maritim dan wilayah konflik potensial di kawasan Indo- Pasifik. Perluasan substansi ini bukan merupakan perubahan yang inkonstitusional, tetapi hasil dari proses uji publik dan masukan masyarakat yang melihat kebutuhan strategis atas penguatan peran TNI dalam konteks geopolitik dan ancaman kontemporer. Dari perspektif teori hukum, ini selaras dengan prinsip living constitution hukum perlu adaptif terhadap dinamika masyarakat, tantangan negara, selama tetap tunduk pada prosedur pembentukan undang-undang yang demokratis dan partisipatif. 3. Pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. a. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kejelasan Tujuan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa pemenuhan asas Kejelasan Tujuan dalam pembentukan UU 3/2025 tertuang dalam dasar Menimbang dan Penjelasan Umum UU 3/2025 yang pada intinya menyatakan: Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagai amanat UUD NRI 1945 diperlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia dalam mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh untuk Pertahanan Negara. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat 438 melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI perlu dilakukan peninjauan terhadap batas usia pensiun prajurit TNI yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI. Untuk itu, Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia perlu dilakukan perubahan, khususnya terhadap substansi yang mengatur: 1. kedudukan TNI; 2. tugas TNI; 3. penempatan Prajurit pada kementerian/lembaga; dan 4. usia masa dinas keprajuritan TNI. Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tersebut tetap mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019 yang pada intinya Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan Undang-Undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan. b. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentukan Yang Tepat dengan penjelasan sebagai berikut: Pembentukan UU 3/2025 dilakukan oleh lembaga dan pejabat pembentuk yang tepat, yaitu oleh: 1) DPR berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UUD NRI 1945 dan 2) Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 jo. Pasal 1 angka 3, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 65, dan Pasal 72 UU P3. c. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan dengan penjelasan: Bahwa UU 3/2025 merupakan perubahan UU 34/2004, sehingga harus diatur juga pada jenis peraturan perundang-undangan dan pada hierarki yang sama, yaitu Undang-Undang. 439 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d UU P3 diatur materi muatan undang-undang yaitu: 1) pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 30 UUD NRI 1945; 2) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU- XIX/2021. d. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Dapat Dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- XVII/2019, terpenuhi atau tidaknya asas Dapat Dilaksanakan sebaiknya dilakukan melalui pengujian materiil, bukan pengujian formil. Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah menyatakan: “berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, …” e. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Saat pembentukan UU 3/2025 terdapat urgensi nasional untuk mengubah UU 34/2004 yang telah berusia lebih dari 20 tahun, yaitu perlunya penguatan tugas dan fungsi TNI akibat dinamika keamanan regional yang meningkat, penguatan stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber). 2) Bahwa pembentukan UU 3/2025 merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan negara sebagaimana adanya urgensi nasional untuk melakukan perubahan UU 34/2004 dengan perkembangan kondisi geopolitik serta adanya perubahan paradigma TNI mengenai peran TNI sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional, adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. 440 3) RUU TNI Perubahan menjadi prioritas dan mendesak karena menambah cakupan tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) dalam Pasal 7 UU 3/2025, yaitu membantu upaya pemerintah menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Sejalan dengan urgensi ini, salah satu kondisi geopolitik yang terjadi ialah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya konflik di Selat Taiwan. Selain itu, belum adanya pengaturan dalam UU TNI sebelumnya mengenai pelibatan TNI dalam perlindungan WNI di luar negeri, kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi menghambat kehadiran Negara dalam menjamin keselamatan seluruh warga negaranya, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dengan demikian diperlukan dasar hukum yang jelas untuk mengatur keterlibatan TNI dalam mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang direvisi tentang perlindungan WNI di luar negeri akan menjadi landasan rencana strategis militer untuk mencapai tujuan ini. f. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas kejelasan rumusan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa norma yang dituangkan dalam UU 3/2025 telah dirumuskan dengan jelas dan telah memenuhi persyaratan teknis perundang- undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019. Menurut Mahkamah, berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan dilakukan sesuai dengan 441 teknik peraturan perundang-undangan, sehingga telah memberikan kejelasan rumusan. Bahwa Pemerintah telah uraikan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas dan juga telah dituangkan sebelumnya dalam Keterangan Presiden. Kedua Keterangan Tambahan Presiden tersebut merupakan satu kesatuan dengan Keterangan Presiden yang disampaikan pada tanggal 19 Juni 2025 beserta bukti sebagai berikut: ● Bukti PK-1 sampai dengan PK-52 yang telah disampaikan pada tanggal 19 Juni 2025; dan ● Bukti PK-7a dan Bukti PK-53 sampai dengan PK-74 yang telah disampaikan pada tanggal 11 Juli 2025. IV. Tanggapan Pemerintah Atas Keterangan Saksi Para Pemohon Bahwa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Juli 2025, tanggal 7 Juli 2025, dan tanggal 14 Juli 2025 dengan agenda mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Para Pemohon, Ahli dan Saksi Para Pemohon pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: A. AHLI PARA PEMOHON: 1. M. Novrizal Bahar sebagai Ahli dari Para Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025 (1 Juli 2025): a. UU TNI Perubahan hanya dicantumkan dalam prolegnas jangka menengah, tapi tidak dalam Prolegnas prioritas tahunan dan daftar kumulatif terbuka dari kedua Prolegnas tersebut. b. RUU TNI Perubahan tidak dikategorikan sebagai RUU yang menggunakan mekanisme carry over. Bahkan tidak ada pula pembaruan SK Prolegnas DPR untuk menerangkan bahwa RUU TNI Perubahan menggunakan mekanisme carry over. c. RUU TNI Perubahan belum memasuki pembahasan DIM pada masa keanggotaan DPR sebelumnya, sehingga tidak memenuhi kualifikasi syarat untuk menggunakan mekanisme carry over. 2. Bivitri Susanti sebagai Ahli dari Para Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XXIII/2025 (1 Juli 2025): a. Naskah akademik hanya dibuat sebagai syarat semata dan isinya terkadang tidak mencerminkan norma dalam UU. 442 b. Naskah Akademik baru dibuat setelah draft RUU, sehingga seolah- olah dibuat hanya untuk mengisi checklist. c. Partisipasi publik hanya dilakukan oleh akademisi, sehingga publik dikerdilkan dengan akademisi. Padahal dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ada masyarakat terdampak langsung atau memiliki perhatian terhadap RUU yang dibahas. d. RUU dan NA tidak terbuka, padahal dokumen tersebut yang menjadi bahan bagi setiap orang yang ingin memberikan masukan. e. Partisipasi publik dilakukan secara terburu-buru dan terkesan diada- adakan. f. Waktu pembahasan substanstif 9 (sembilan) hari yang terlalu singkat. g. Kritik dari masyarakat sipil salah naskah, padahal naskah resminya tidak disediakan untuk diakses 3. Susi Dwi Jayanti sebagai Ahli dari Para Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025 (7 Juli 2025): a. Pengujian formil memiliki fungsi menjaga supremasi negara hukum untuk memenuhi prinsip ketaatan terhadap prosedur, negara hukum yang demokratis, penghormatan terhadap HAM, dan partisipasi dalam proses legislasi. UU TNI 3/2025 tidak memenuhi seluruh prinsip tersebut. b. UU TNI 3/2025 tidak memenuhi prinsip keterbukaan karena dokumen RUU dan NA (yang memuat: latar belakang, analisis, evaluasi, dan dampak) tidak dipublikasikan. c. Pengujian formil melindungi hak yang fundamental. Mahkamah dapat menilai kecukupan partisipasi melalui serangkaian tes antara lain apakah legislator telah menyedikan ruang partisipasi masyarakat. d. Terjadi gap yang jauh antara keberterimaan pembentuk UU dengan masukan masyarakat. e. Terjadi ketidakstabilan Pembentuk UU dalam menegakkan aturan Tata Tertib pembentukan UU. 443 4. Denny Indrayana sebagai Ahli dari Para Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XXIII/2025 (7 Juli 2025): a. UU TNI merupakan UU yang perlu mendapat perhatian lebih karena adanya kekuasaan yang berdaya rusak. b. Indikator/petunjuk untuk menentukan proses pembentukan UU telah sesuai/tidak: 1) Kontrol internal (dinamika parlemen) dan kontrol eksternal (masukan kritis dari luar parlemen). Apakah dalam kontrol internal melibatkan juga DPD? Jika tidak, alasannya apa? 2) Oposisi yang kuat. Tidak adanya oposisi di periode Prabowo, maka diperlukan kontrol eksternal yang lebih kuat. 3) Partisipasi publik yang bermakna (Meaningful Participation) terwujud melalui akses yang mudah, transparansi proses, dan pengetahuan publik yang memadai. 4) Waktu pembahasan (kapan dan berapa lama). Semakin pendek waktunya, semakin sedikit masukan yang dapat diserap, sehingga diragukan terpenuhinya partisipasi publik yang bermakna. 5. Fajri Nursyamsi (PSHK) sebagai Ahli dari Para Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025 (14 Juli 2025): a. Proses pembentukan seharusnya ditafsirkan sebagai amanat konstitusi, bukan hanya sekedar prosedur b. Ada prosedur yang dilanggar dalam Rapat Paripurna 18 Februari 2025 yaitu: 1) tidak adanya agenda pengesahan RUU TNI Perubahan dan tidak ada usulan penambahan agenda untuk perubahan agenda rapat; dan 2) tidak dilaksanakan sesuai prosedur penetapan Prolegnas karena seharusnya RUU TNI masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun sebelumnya untuk masuk dalam Prolgens Prioritas 2025. c. Prolegnas Prioritas 2025 tidak memasukkan judul RUU TNI Perubahan sebagai RUU Daftar Kumulatif Terbuka. d. Tidak adanya pembahasan urgensi RUU TNI Perubahan untuk dicantumkan sebagai RUU Prioritas, sehingga mengabaikan urgensi RUU lain yang memang sudah diprioritaskan. 444 e. PSHK sudah melakukan siaran pers untuk mengingatkan prosedur RUU TNI Perubahan, namun tidak didengarkan, sehingga melanggar Pasal 97 UU P3. Terhadap Keterangan Ahli Para Pemohon, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: UU 3/2025 bukan merupakan Undang-Undang yang dibentuk secara cepat. 1. Pemerintah telah menegaskan dalam Keterangan Presiden dan Keterangan Tambahan Presiden bahwa pintu masuk pembentukan RUU TNI dengan mekanisme daftar kumulatif terbuka sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 dan diprioritaskan untuk dibahas karena adanya Urgensi Nasional. Pembentukan UU 3/2025 telah dimulai sejak tahun 2009 dan Pemerintah telah menyerap aspirasi dari banyak pihak pada saat itu. 2. Adapun pendapat Ahli Pemohon terkait dengan Undang-Undang yang dibentuk secara cepat, UU P3 tidak mengatur ataupun menentukan batas waktu yang terkait dengan cepat atau tidaknya proses pembentukan undang–undang. Ketiadaan batas waktu yang terkait dengan cepat atau tidaknya proses pembentukan undang–undang equivalen dengan ketiadaan ukuran dalam UU P3 untuk menentukan efektif tidaknya dan efisien tidaknya proses pembentukan undang– undang. 3. Berdasarkan pendapat Ahli Pemerintah Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Kalaupun pembentukan UU 3/2025 dimaknai Fast Track Legislation (FTL) dalam prakteknya di Inggris, misalnya, FTL memiliki fungsi sebagai mekanisme pembentukan hukum dalam keadaan darurat, namun tidak jarang juga digunakan dalam keadaan normal sebagai respon terhadap urgensi pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Selain Inggris, Selandia Baru tercatat juga mengimplementasikan FTL (dikenal pula dengan istilah “motion urgency” atau biasa dikenal dengan “Rushed Law Making”. Pengaturan mengenai “motion urgency” diatur dalam peraturan teknis yang dibuat di lingkungan parlemen dan dikenal dengan sebutan “House Standing 445 Orders. Uniknya, mekanisme pembentukan undang-undang dengan cepat di Selandia Baru telah menjadi contoh yang diikuti oleh Negara- Negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Hal itu beralasan, karena Selandia Baru adalah Negara yang memelopori pembentukan undang- undang secara cepat sejak pengaturan pertamanya pada tahun 1903. Dengan demikian, pembentukan UU 3/2025 melalui daftar kumulatif terbuka dan proses pembentukan Undang-Undang telah melalui semua tahapan dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Dalam proses pembahasan RUU TNI Perubahan, Pemerintah memandang perlu dilakukan percepatan untuk menghadapi dinamika perkembangan ancaman dan kompleksitas tantangan pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, non militer dan hibrida (terorisme dan perang siber). Asas Keterbukaan dan Partisipasi Bermakna Telah Terpenuhi: 1. Pendapat ahli Para Pemohon yang menyatakan pembentukan UU 3/2025 tidak memenuhi partisipasi bermakna (meaningful participation) merupakan pandangan yang tidak berdasar. Pemerintah menyatakan bahwa standar "partisipasi bermakna" harus diukur secara proporsional. Pemerintah dan DPR telah membuka ruang sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Pemerintah uraikan pada Keterangan Presiden dan 2 (dua) Keterangan Tambahan Presiden, beserta seluruh bukti. 2. Kemudian, Ahli Pemerintah Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H, M.Si juga menyatakan dalam persidangan tanggal 28 Juli 2025 bahwa: “ketentuan Pasal 5 huruf g UU PPP, "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemanthuan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan)”. Norma ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 96 UU PPP, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pemaknaan dan penerapan "meaningful participation". 446 Penerapan ‘asas keterbukaan’ dalam setiap tahap pembentukan UU TNI, menurut Ahli, sejatinya dapat dibuktikan secara sederhana, yaitu di tahap perencanaan dengan adanya publikasi Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. Lalu, RUU tentang Perubahan Atas UU TNI terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 dan Keputusan DPR RI Nomor 15/DPR-RI/I/2023-2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024. Selanjutnya di tahap penyusunan, sejatinya dapat dibuktikan secara sederhana melalui publikasi RUU dan Naskah Akademik, baik yang dapat diakses secara elektronik maupun diakses secara langsung ke DPR sebagai pemegang hak inisiatif RUU TNI, termasuk adanya bukti surat dari Ketua DPR kepada Presiden untuk meminta menteri yang mewakili Presiden dalam pembahasan RUU di DPR. V. Kesimpulan Berdasarkan keseluruhan materi dan fakta yang terungkap di persidangan yang Pemerintah telah uraikan di atas, Pemerintah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa proses pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi seluruh tahapan dan asas pembentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2. Pembentuk UU 3/2025 telah melakukan kegiatan FGD, Rapat, dan Uji Publik yang melibatkan akademisi, mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil dalam rangka memenuhi hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk diberikan penjelasan (right to be explained) sehingga pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation). 3. Bahwa para pemohon perkara nomor 81/PUU-XXIII/2025 yang terdiri atas YLBHI, Imparsial, dan KontraS telah diundang dan menghadiri kegiatan Uji Publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam rangka pembentukan UU 3/2025 sehingga Pemerintah telah membuka ruang para pemohon untuk memberikan masukan dan diskusi. 447 Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pemerintah pada penutup keterangan dalam pokok perkara dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan dengan amar menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. VI. Petitum Berdasarkan penjelasan, bukti dan keterangan para ahli serta saksi maupun argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon Perkara Register 45/PUU-XXIII/2025, 56/PUU-XXIII/2025, 69/PUU-XXIII/2025, 75/PUU-XXIII/2025, dan 81/PUU- XXIII/2025 tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian formil Para Pemohon Perkara Register 45/PUU-XXIII/2025, 56/PUU-XXIII/2025, 69/PUU-XXIII/2025, 75/PUU- XXIII/2025, dan 81/PUU-XXIII/2025 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon Perkara Register 45/PUU-XXIII/2025, 56/PUU-XXIII/2025, 69/PUU-XXIII/2025, 75/PUU- XXIII/2025, dan 81/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden, Keterangan Tambahan Presiden, dan Kesimpulan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 448 Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Amicus Curiae, yaitu dari Renaldy, Diego Armando Tanriady dan Evi Nurjanah, para Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, serta dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Padjajaran, Lembaga Pers Mahasiswa Vonis Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Padjajaran Constitutional Law Community dan Padjadjaran Law Research and Debate Society, yang masing-masing keterangannya terdapat dalam berkas perkara a quo. [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 449 final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. Ihwal ini, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Lebih lanjut, Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK menyatakan, “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Secara eksplisit, istilah pengujian formil dan pengujian materiil disebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010. Terakhir, istilah pengujian formil dan pengujian materiil dimuat secara eksplisit dalam Pasal 51A ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor Tahun 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104, selanjutnya disebut UU 3/2025), terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. 450 Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] telah menyatakan bahwa: [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang. [3.3.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah melalui beberapa putusan telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022, pada Sub- paragraf [3.3.5] telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah diajukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak UU diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; [3.3.3] Bahwa oleh karena UU 3/2025 diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7104, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan 451 permohonan, yaitu 9 Mei 2025. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 48/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian pengujian formil, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: [3.16] … Masih dalam konteks kepastian hukum itu pula, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan atau menegaskan bahwa pembatasan waktu serupa pun diperlukan Mahkamah dalam memutus permohonan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dirasa cukup untuk menyelesaikan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dimaksud belum akan memberikan implikasi besar dalam pelaksanaan undang-undang terutama dalam penyiapan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan undang-undang, termasuk juga tindakan hukum lain yang dilakukan sebagai akibat dari pengundangan sebuah undang-undang. Bahkan, untuk tujuan kepastian dimaksud, termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (split) proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materiil bilamana pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil. Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, terkait dengan tenggat waktu penyelesaian perkara, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum secara khusus yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “ … perkara a quo sedang dalam masa pemeriksaan persidangan ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 diucapkan. Oleh karena itu, terhadap perkara a quo, Mahkamah sesungguhnya belum terikat dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara a quo 452 dicatat dalam BRPK. Terlebih lagi, ketika permohonan a quo diajukan, Mahkamah dihadapkan pada agenda nasional yaitu penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang diterima Mahkamah sejak bulan Desember 2020 dan memiliki tenggang waktu penyelesaian 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, sehingga saat itu Mahkamah menghentikan secara sementara seluruh pemeriksaan perkara, termasuk perkara para Pemohon a quo [vide Pasal 82 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut PMK 2/2021]. Selain itu, bersamaan dengan proses pemeriksaan terhadap perkara a quo, sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sedang menghadapi ancaman pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan oleh Presiden sebagai bencana nasional-nonalam [vide Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional]. Selanjutnya, untuk mencegah penyebaran virus yang relatif cepat dengan tingkat fatalitas yang tinggi pemerintah telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak bulan Januari 2021. Oleh karena, pencegahan penyebaran virus penting untuk dilakukan oleh semua pihak, termasuk Mahkamah Konstitusi, maka persidangan di Mahkamah saat itu dihentikan untuk beberapa waktu, termasuk persidangan untuk perkara a quo. Namun, tanpa mengurangi semangat mempercepat penyelesaian pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, Mahkamah dalam melakukan pemeriksaan perkara pengujian formil UU 11/2020 telah melakukan pemeriksaan secara terpisah (splitsing) dengan permohonan pengujian materiil terhadap UU 11/2020”. [3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan kedua pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam permohonan a quo Mahkamah juga perlu kembali menegaskan adanya perbedaan karakteristik antara pengujian materiil dan formil. Dalam pengujian formil selain terdapat urgensi untuk membatasi waktu pemeriksaan persidangan demi kepastian hukum atas keberlakuan undang-undang, terdapat pula urgensi bagi Mahkamah untuk memutus setelah mendapatkan penjelasan atau keterangan dari pihak pembentuk undang-undang agar persoalan mengenai keterpenuhan syarat pembentukan undang-undang dapat terjawab dengan terang dan jelas dengan didasarkan pada dokumen yang sah berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang tersebut. Dengan demikian, bilamana Mahkamah memandang permohonan pengujian formil terhadap undang-undang telah memenuhi syarat kewenangan Mahkamah, tenggang waktu, kedudukan hukum, dan kejelasan pokok permohonan, maka penting bagi Mahkamah untuk 453 mendengarkan keterangan Presiden dan DPR berkenaan dengan seluruh proses pembentukan undang-undang a quo. [3.6] Menimbang bahwa berkenaan dengan pemberian keterangan tersebut terdapat fakta, Presiden dan DPR memerlukan waktu yang cukup untuk dapat memberikan keterangan yang komprehensif guna menjawab segala hal yang terkait dengan proses pembentukan undang-undang yang tengah diuji oleh Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu yang cukup atau tenggat waktu penyelesaian pengujian formil suatu Undang- Undang dengan mempertimbangkan adanya urgensi atau kebutuhan untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan dari pihak pembentuk undang-undang sebelum memutus perkara a quo. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah berpendapat bahwa tenggat waktu 60 (enam puluh) hari kerja adalah sejak Presiden dan/atau DPR menyampaikan keterangan dalam sidang pleno pemeriksaaan persidangan sebagai waktu dimulainya penghitungan waktu 60 (enam puluh) hari kerja pemeriksaan perkara pengujian formil sebuah undang- undang dimaksud. Namun demikian, dalam kasus tertentu, jika Presiden dan DPR dalam 2 (dua) kali persidangan pleno dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan/atau DPR tidak kunjung menyampaikan keterangannya di persidangan, Mahkamah dapat memutuskan menggunakan batas waktu lain untuk menentukan tenggang waktu penyelesaian perkara pengujian formil. Kedudukan Hukum Pemohon [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 454 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. [3.8] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkannya syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan adanya syarat kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian formil terhadap undang- undang harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kedudukan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7] dan Paragraf [3.8] di atas, pada pokoknya para Pemohon telah menjelaskan kedudukan hukumnya dalam pengujian formil sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian formil UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa para Pemohon terdiri dari: 455 a. Pemohon I, Muhammad Alif Ramadhan, perorangan warga negara Indonesia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia semester 8 [vide Bukti P-6 dan Bukti P-7). b. Pemohon II, Kelvin Oktariano, perorangan warga negara Indonesia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia semester 2 [vide Bukti P-8 dan Bukti P-9]. c. Pemohon III, Mohammad Syaddad Sumartadinata, perorangan warga negara Indonesia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia semester 4 [vide Bukti P-10 dan Bukti P-11). d. Pemohon IV, Fiqhi Firmansyah, perorangan warga negara Indonesia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro semester 6 [vide Bukti P-12 dan Bukti P-13]. e. Pemohon V, Imam Morezki Bastanta Manihuruk, perorangan warga negara Indonesia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro semester 6 [vide Bukti P-14 dan Bukti P-15]. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menjelaskan yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon I selain sibuk di bidang akademik, juga dipercaya memimpin organisasi kampus sebagai ketua Kongres Mahasiswa UI dan ketua BPM FH UI, sehingga kesehariannya tidak semata belajar tetapi juga memperjuangkan independensi mahasiswa dari berbagai bentuk intervensi. Pemohon I merasa bahwa kehadiran UU 3/2025 memberi ruang lebih luas bagi TNI di ranah sipil yang dapat menimbulkan kecemasan, karena menghadirkan intimidasi dan ikut campur sehingga mengancam kebebasan organisasi mahasiswa. Pemohon I juga merasa dirugikan karena proses pembentukan undang-undang a quo dilakukan tanpa keterbukaan, sehingga Pemohon I tidak pernah diberi kesempatan mengetahui, apalagi mengawal draf RUU tersebut. Akibatnya, aktivitas ilmiah yang selama ini dilakukan, termasuk menjadi narasumber tentang pembentukan peraturan yang baik berdasar Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), seolah kehilangan bobot sebab praktik negara justru menyimpang dari peraturan yang berlaku. 456 Dampak tersebut terasa semakin berat ketika Pemohon I menulis skripsi tentang peraturan perundang-undangan, karena Pemohon I dihadapkan dengan kebingungan akademik sekaligus ketidakpastian hukum, mengingat praktik pembentukan UU yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan dalam UU P3. Kondisi tersebut pada akhirnya mengganggu hak konstitusional Pemohon I untuk mengembangkan diri lewat pendidikan dan memperoleh kepastian hukum yang secara tegas dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. b. Bahwa Pemohon II merasa proses pembentukan UU 3/2025 tidak tunduk pada ketentuan UU P3. Hal tersebut membuat Pemohon II kehilangan kepastian hukum dan merasakan bahwa prinsip supremasi hukum yang dipelajarinya hanya tinggal teori di atas kertas. Kerugian Pemohon II tidak hanya berhenti pada ranah akademik, Pemohon II juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan advokasi. Pemohon II merasa resah karena dengan berlakunya undang- undang a quo, peluang kembalinya dwifungsi TNI sangat terbuka lebar, sehingga Pemohon II sebagai mahasiswa yang aktif bersuara, khawatir hak- haknya akan terancam, sebagaimana halnya generasi mahasiswa di era Orde Baru. Dengan demikian, jelas terlihat bahwa keberlakuan undang-undang a quo menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon II, baik dari segi kepastian hukum yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun dari aspek kebebasan sipil yang seharusnya terlindungi dalam negara demokratis. c. Bahwa Pemohon III sebagai mahasiswa tidak hanya belajar teori di bangku kuliah, tetapi juga terjun langsung mengkaji isu-isu sosial politik, menyusun tulisan kritis tentang kebijakan pemerintah, hingga menyelenggarakan konsolidasi nasional mahasiswa menjelang aksi menolak undang-undang Pilkada. Aktivitas tersebut menunjukkan keterlibatan nyata Pemohon III dalam mendorong partisipasi publik serta mengawal prinsip keterbukaan dalam pembentukan hukum. Bahkan, Pemohon III turut menyusun kajian yang menyoroti gejala menguatnya demokrasi otoriter, sebagai wujud kontrol mahasiswa terhadap kekuasaan. Namun, pengalaman Pemohon III juga memperlihatkan betapa rapuhnya ruang kebebasan sipil, ketika BEM UI melontarkan kritik terhadap dugaan pelanggaran HAM oleh TNI di Papua, justru muncul respons ofensif dari akun media sosial yang diduga terkait TNI, yang 457 menantang mahasiswa “magang” di institusi militer. Bagi Pemohon III, respons semacam itu bukanlah ruang dialog yang sehat, melainkan cerminan resistensi terhadap kritik. Kekhawatiran tersebut semakin beralasan ketika UU 3/2025 memperluas kewenangan TNI dalam ranah sipil, termasuk kemungkinan menduduki jabatan sipil tanpa mekanisme pengawasan yang ketat. Bagi Pemohon III hal tersebut menimbulkan potensi chilling effect, rasa gentar yang membungkam kebebasan berekspresi dan mempersempit ruang aman masyarakat sipil untuk menyampaikan kritik. Keinginan Pemohon III untuk mengawasi proses pembentukan undang-undang a quo pun terhambat, karena DPR tidak menyediakan draf resmi yang terbuka bagi publik, sehingga Pemohon III kesulitan memahami maupun mengkritisi substansi aturan tersebut. Situasi ini juga berdampak pada aspek akademiknya, yakni sebagai mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah Ilmu Perundang-Undangan, Pemohon III menemukan bahwa praktik pembentukan undang-undang a quo bertolak belakang dengan prinsip-prinsip UU P3 yang diajarkan di kelas. Akibatnya, Pemohon III merasa pendidikan yang dijalani kehilangan relevansi, padahal Pemohon III bercita-cita menjadi sarjana hukum yang kelak mampu mengkaji sekaligus mengajarkan hukum secara benar. Dengan kondisi tersebut, Pemohon III merasa hak konstitusionalnya untuk mengembangkan diri dan hak kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah dirugikan dengan adanya undang-undang a quo. d. Bahwa Pemohon IV merasa proses lahirnya UU 3/2025 menyimpang dari prinsip yang Pemohon IV pelajari di bangku kuliah. Ketidaksesuaian ini membuat Pemohon IV tidak hanya merasa kecewa, tetapi juga mengalami kebingungan karena apa yang diajarkan secara akademis berlawanan dengan praktik pembentukan hukum di lapangan. Situasi ini menimbulkan benturan antara teori dan praktik yang pada akhirnya merugikan hak konstitusional Pemohon IV untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Lahirnya undang-undang a quo yang tidak sesuai prosedur juga memukul semangat Pemohon IV dalam kegiatan intelektual dan aktivitasnya, karena Pemohon IV merasa kehilangan pijakan ketika negara sendiri tidak tunduk pada aturan main yang sah. Dengan 458 demikian, keberlakuan undang-undang a quo jelas menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon IV, baik dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa hukum yang tengah mengembangkan ilmu, maupun sebagai aktivis yang berjuang menjaga tegaknya prinsip negara hukum. e. Bahwa Pemohon V sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai pemilih dalam pemilihan umum telah memberikan mandat politik kepada DPR untuk menjalankan fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, merasa proses pembentukan undang-undang 3/2025 telah dilakukan secara tertutup, terburu-buru, dan tanpa transparansi yang memadai. Dengan keadaan tersebut Pemohon V merasa telah dirugikan karena sebagai warga negara seharusnya memiliki hak untuk mengetahui, mengawasi, dan memahami jalannya proses legislasi, tetapi akses terhadap draf resmi maupun naskah akademik kerap berubah-ubah dan tidak tersedia bagi publik. Akibatnya, Pemohon V kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi secara bermakna, baik sebagai individu maupun sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang semestinya bisa menyuarakan aspirasi kolektif bersama mahasiswa lainnya sebelum undang-undang tersebut disahkan. Kondisi tersebut jelas melanggar hak konstitusional Pemohon V untuk mengembangkan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif, hak untuk mendapatkan informasi, dan hak kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28F, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Padahal, Pemohon V sebagai pemilih sah dalam Pemilu 2024, berhak atas wakil rakyat yang bekerja secara jujur, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan mandat yang telah ia berikan melalui mekanisme yang demokratis. Namun, faktanya DPR menjalankan proses legislasi secara tertutup dan tidak transparan. Dengan demikian, Pemohon V tidak hanya mengalami kerugian pribadi dalam bentuk hilangnya akses informasi dan partisipasi, tetapi juga kerugian sebagai warga negara yang hak pilihnya dikhianati oleh proses legislasi yang cacat prosedur. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian Pemohon I sampai dengan Pemohon V (selanjutnya disebut para Pemohon) dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada 459 Paragraf [3.9] serta dikaitkan dengan syarat kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil undang-undang sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.8] di atas, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu menegaskan bahwa meskipun dalam pengujian formil UU 3/2025 terdapat beberapa permohonan, yakni Permohonan Nomor 55/PUU-XXIII/2025, Permohonan Nomor 58/PUU-XXIII/2025, Permohonan Nomor 66/PUU-XXIII/2025, Permohonan Nomor 74/PUU-XXIII/2025, Permohonan Nomor 79/PUU-XXIII/2025, dan Permohonan Nomor 83/PUU-XXIII/2025 yang sama dengan permohonan a quo, namun beberapa permohonan tersebut tidak dilanjutkan dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian dan telah diputus oleh Mahkamah dengan amar putusan tidak dapat diterima karena para Pemohon telah jelas tidak memiliki kedudukan hukum. Sementara itu, permohonan yang dilanjutkan dalam pemeriksaan persidangan, in casu permohonan a quo, tidak serta-merta dapat dipastikan dari awal ada atau tidaknya kedudukan hukum para Pemohon karena masih terdapat kemungkinan para Pemohon memiliki kedudukan hukum setelah didalami dan dicermati pada pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, karena pada saat Mahkamah menyepakati untuk melanjutkan ke pemeriksaan persidangan, masih terdapat hal-hal yang belum dapat meyakinkan Mahkamah mengenai keterpenuhan syarat kedudukan hukum para Pemohon yang hanya baru dapat diketahui dengan jelas dan dipastikan ada atau tidaknya kedudukan hukum para Pemohon setelah selesainya pemeriksaan persidangan. Dengan kata lain, fakta bahwa suatu perkara telah diperiksa dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, tidak serta-merta meneguhkan atau menjamin adanya kedudukan hukum para Pemohon, sebab Mahkamah tetap dapat mendalami/mencermati dan berwenang untuk menilai kembali kedudukan hukum para Pemohon, sehingga Mahkamah dapat mengambil kesimpulan apakah suatu permohonan yang diajukan memenuhi syarat kedudukan hukum atau tidak [vide risalah sidang perkara 45-56-69-75-81/PUU-XXIII/2025 bertanggal 23 Juni 2025, hlm. 4-5]. Berkaitan dengan hal tersebut, meskipun terhadap perkara a quo telah sampai pada tahap pemeriksaan persidangan dengan agenda antara lain mendengarkan keterangan ahli para Pemohon, namun substansi dari keterangan yang dihadirkan tidak pernah menguraikan secara konkret kerugian para Pemohon yang bersifat langsung dan faktual maupun potensial yang dialami oleh para 460 Pemohon berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang a quo sebagaimana yang dimohonkan dalam pengujian formil. Selain itu, tidak ada bukti dan fakta persidangan yang memperlihatkan bahwa para Pemohon pernah secara aktif mengikuti atau mengawal proses pembentukan UU 3/2025 sejak awal seperti menghadiri forum akademik, menyusun kajian atau tulisan ilmiah, atau menyuarakan sikap resmi terkait pembahasan RUU a quo. Bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon antara lain adalah berupa identitas pribadi, dokumen administratif, video, serta tangkapan layar dari beberapa sumber [vide Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-35]. Adapun dokumen lain seperti risalah rapat DPR atau daftar Prolegnas hanyalah bersifat informatif dan sama sekali tidak menunjukkan kerugian langsung yang dialami para Pemohon [vide Bukti P-36 sampai dengan Bukti P-42]. Sementara, bukti mengenai aktivitas organisasi mahasiswa pun hanya memperlihatkan keterlibatan dalam isu sosial-politik umum [vide Bukti P-43 sampai dengan Bukti P-46], bukan kegiatan yang berkaitan langsung dengan proses pembentukan UU 3/2025. Sehingga, bukti-bukti tersebut dan bukti-bukti lainnya menurut Mahkamah tidak mendukung uraian mengenai anggapan kerugian hak konstitusional yang dikemukakan oleh para Pemohon, meskipun permohonan a quo diperiksa hingga tahap pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat tidak ada relevansi antara alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sehingga para Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan a quo. Dengan demikian, setelah melalui serangkaian sidang pemeriksaan pembuktian dan fakta hukum dalam persidangan pada akhirnya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menilai kembali dan menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.10] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki 461 kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.11] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; [4.3] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. ---------------------------------------------------------------------------- 462 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa permohonan pengujian formil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 3/2025) yang diajukan para Pemohon berkenaan dengan pembentukan UU 3/2025 yang menyatakan, “Pembentukan UU 3/2025 tidak memenuhi asas keterbukaan, dan tidak menggunakan mekanisme carry over, serta penambahan UU 3/2025 dalam perubahan prolegnas prioritas tidak sesuai dengan ketentuan”. UU 3/2025 a quo dimohonkan para Pemohon untuk dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian formil UU 3/2025. Terhadap penilaian tersebut, kami memiliki pandangan atau pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan alasan sebagai berikut. Sebelum memulai pendapat kami terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon izinkan kami untuk menguraikan terlebih dahulu pandangan umum mengenai posisi kedudukan hukum dalam pengujian formil. Bahwa dalam putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah disepakati dasar pemberian kedudukan hukum yang berbeda dengan pengujian materiil. Karakteristik pengujian formil yakni menekankan pada pengujian yang berkaitan dengan persoalan pembentukan Undang-Undang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUD 1945, bukan keabsahan suatu ayat, pasal, kata atau frasa tertentu. Pada putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tersirat adanya kemudahan bagi para Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan pengujian formil. Oleh karena itu, sudah seyogyanya terdapat standar yang berbeda dengan yurisprudensi yang telah ada mengenai kedudukan hukum. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kemustahilan bagi 463 Pemohon warga negara dalam mengajukan pengujian formil sebuah undang- undang karena tampak sumirnya kepentingan hukum individual warga negara. Bahwa para Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai mahasiswa, berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki perhatian terhadap pembentukan UU 3/2025 yang mana para Pemohon tidak mendapatkan kesempatan dan kemudahan akses dalam mengikuti serta mendapatkan dokumen- dokumen pendukung dalam pembentukan UU 3/2025 oleh karenanya para Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28F UUD NRI 1945. Berdasarkan uraian dalil para Pemohon di atas, maka untuk menentukan adanya kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon maka harus terlebih dahulu dipastikan sejauh mana adanya kepentingan hukum (legal interest) para Pemohon. Bahwa legal interest adalah kepentingan yang bersumber dari prinsip- prinsip, standar-standar dan aturan-aturan yang dikembangkan Undang-Undang atau oleh pengadilan, dengan kata lain, legal interest adalah kepentingan yang diakui oleh hukum. Fakta selama persidangan terungkap bahwa para Pemohon mengalami kesulitan untuk mendapatkan dokumen naskah-naskah serta tidak dapat mengikuti persidangan pembahasan UU 3/2025 adalah sebuah kepentingan yang dilindungi oleh hukum (legally protected interest). Bahwa sebagai warga negara Indonesia, para Pemohon memiliki hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk berpartisipasi dan mengikuti proses perancangan, pembahasan hingga atau persetujuan dan pengundangan sebuah Undang-Undang sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR) di mana Pasal 243 hingga Pasal 246 mengatur tentang “partisipasi masyarakat” yang pada pokoknya menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan lisan dan tertulis salah satunya dalam proses penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang. Selain itu, pada Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) menentukan adanya asas keterbukaan yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi terhadap 464 pembentukan sebuah undang-undang. Partisipasi dimaksud merujuk pada kepentingannya baik langsung maupun tak langsung dengan muatan yang disusun dalam Undang-Undang a quo. Dalam proses penyusunan sebuah undang-undang tentu sangat sumir membedakan warga negara yang berkepentingan langsung dan tidak, karena pada hakikatnya sebuah undang-undang yang disahkan berlaku dan wajib ditaati oleh semua pihak, sehingga hampir tidak ada warga negara yang tidak memiliki kepentingan tidak langsung. Karena daya ikatnya yang berlaku secara erga omnes, maka dapat dikatakan setiap warga negara memiliki kepentingan langsung terhadap sebuah undang-undang. [6.2] Menimbang bahwa permohonan a quo diajukan oleh lima orang Pemohon, yaitu: Muhammad Alif Ramadhan (Pemohon I), Kelvin Oktariano (Pemohon II), Mohammad Syaddad S (Pemohon III), Fiqhi Firmansyah (Pemohon IV), dan Imam Morezki B.M (Pemohon V). Dalam putusan permohonan a quo, mayoritas Hakim Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Karena alasan kelima Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga amar putusan menyatakan permohon para Pemohon tidak dapat diterima [NO (niet ontvankelijke verklaard)]. [6.3] Menimbang bahwa setelah membaca secara teliti dan saksama penjelasan dan argumentasi para Pemohon serta ditambah dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi perihal pengujian formil sebagaimana yang pernah diputus sebelumnya, para Pemohon seharusnya dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dalam menjelaskan keterpenuhan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, para Pemohon telah menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh proses pembentukan UU 3/2025. Penjelasan kerugian hak konstitusional para Pemohon adalah sebagai berikut: Bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 pada halaman 68, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: 465 “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” Bahwa berkenaan dengan penilaian atas hubungan pertautan langsung para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa terhadap proses pembentukan UU 3/2025, perlu mencermati penilaian Mahkamah terhadap kedudukan hukum Pemohon pada perkara-perkara pengujian formil UU 3/2025 yang telah diputus sebelumnya. Berkenaan dengan itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juni 2025 telah mempertimbangkan sebagai berikut: ”[3.6] ...Terhadap kedudukan hukum para Pemohon sebagai mahasiswa, seharusnya para Pemohon dapat lebih aktif dalam menyikapi selama proses pembentukan UU 3/2025, baik dalam bentuk aktif mengikuti diskusi/seminar yang berkaitan dengan proses pembentukan UU a quo, membuat kajian/tulisan mengenai proses pembentukan UU a quo, maupun menyuarakan penolakannya dalam berbagai bentuk aktivitas. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya berupa adanya kesadaran berkonstitusi yang dapat dilakukan mahasiswa, mulai dari mengikuti proses pembentukan suatu UU yang dianggap tidak terbuka dan tidak transparan sampai dengan tahap pengesahan UU dan pengujian UU di Mahkamah Konstitusi.” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIII/2025 hlm. 53]. Bahwa terhadap uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, hubungan pertautan langsung mahasiswa dalam proses pembentukan UU 3/2025 dapat dinilai melalui ada atau tidaknya bukti yang menunjukkan keterlibatan aktif yang dilakukan para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa dan masyarakat yang mengawal proses pembentukan UU 3/2025. Oleh karena itu, dalam menilai kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara a quo perlu dilakukan penilaian terhadap partisipasi aktif para Pemohon dalam pembentukan UU 3/2025 yang 466 menunjukkan hubungan pertautan langsung dengan proses pembentukan UU 3/2025. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pertama, bahwa Pemohon I adalah Ketua Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia (“Ketua Kongres”) sejak 17 Februari 2024 hingga 12 Maret 2025 [vide bukti P-16], serta memimpin lembaga tinggi kemahasiswaan fakultas sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (“Ketua BPM FH UI”) sejak 25 Januari 2024 hingga 23 Januari 2025 [vide bukti P-17], aktif menyuarakan independensi mahasiswa yang terbebas dari intervensi dalam melaksanakan aktivitas keorganisasian dan aktivisme [vide bukti P-18] yang dengan keberlakuan UU a quo yang ternyata memperluas ruang lingkup wewenang TNI terhadap aktivitas sipil jelas berpotensi menimbulkan tindakan yang bersifat intervensi, intimidasi, dan/atau hal-hal lain serupa menjadikan independensi mahasiswa, di mana dalam pembentukannya mengabaikan asas Keterbukaan yang mengancam kepentingannya. Terlebih diketahui bahwa draf Rancangan Undang-Undang (“RUU”) a quo [vide bukti P-32] tidak dapat diakses oleh Pemohon I sehingga Pemohon I tidak dapat terlibat untuk berpartisipasi memberikan pendapat dalam pembentukan UU 3/2025. Bahwa Pemohon I memiliki hak untuk memperoleh informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Kedua, bahwa bagi Pemohon II sebagai mahasiswa semester 2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang mana pada saat semester 1 Pemohon mempelajari mata kuliah Ilmu Negara yang mempelajari konsep supremasi hukum. Namun, ternyata dalam praktik pembentukan UU a quo tidak tunduk dengan ketentuan yang telah diamanatkan dalam UU P3, sehingga tidak mencerminkan konsep supremasi hukum. Selain itu, Pemohon II juga terlibat aktif dalam melakukan advokasi [vide bukti P-21] dan ikut menyebarluaskan informasi mengenai perkembangan RUU a quo, melalui Instagram Story Pemohon. [vide bukti P-23]. Ketiga, bahwa bagi Pemohon III merupakan fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2024 (selanjutnya disebut “BEM UI 2024”) yang terlibat dalam kegiatan aktif sebagai staf Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM UI 2024 [vide bukti P-28]. Selain itu Pemohon III juga aktif dalam berbagai kegiatan dan penulisan kajian yang salah satunya mengenai dugaan menguatnya 467 praktik demokrasi otoriter di Indonesia. Hal ini menegaskan kapasitas Pemohon III sebagai individu yang aktif dan atentif terhadap penyelenggaraan negara, yang turut terdampak secara langsung oleh kekosongan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang sebagaimana didalilkan dalam perkara a quo. [vide bukti P-31]. Keempat, bahwa bagi Pemohon IV merupakan fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025 yang menjabat sebagai Komisi Ahli Pergerakan yang aktif dalam mengawal isu-isu hukum, sosial, dan politik yang dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah dikaji oleh Pemohon IV. [vide bukti P-43 dan Bukti P-44] dan mahasiswa semester enam di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mengikuti mata kuliah Perancangan Hukum, yang menemukan adanya ketidaksesuaian antara proses pembentukan Undang-Undang a quo dengan prinsip-prinsip dan prosedur yang diajarkan dalam perkuliahan, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketidaksesuaian ini menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon IV untuk mendapatkan kepastian hukum. Kelima, bahwa bagi Pemohon V adalah warga negara Republik Indonesia yang dirugikan akibat pembahasan pembentukan Undang-Undang a quo diselenggarakan sangat tertutup dan tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan dan transparansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemohon V juga sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum merasa sulit bahkan tidak dapat menyuarakan haknya secara kolektif bersama dengan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro lainnya sebelum pengesahan Undang-Undang a quo. [vide bukti P-45] dan [vide bukti P-46]. Bahwa para Pemohon mengalami kesulitan dalam memperoleh draft resmi dan final dari Undang-Undang tersebut [vide bukti P-32], menurut para Pemohon seharusnya merupakan tanggung jawab DPR untuk menyediakan secara transparan dan akuntabel. Keadaan ini semakin diperburuk dengan proses pembentukan UU a quo sangat kilat bahkan melangkahi tahapan-tahapan pembentukan undang-undang yang diamanatkan dalam UU PPP. Para Pemohon kesulitan dalam mencari bahan-bahan untuk mengkaji UU a quo mengingat keterbatasan informasi dan waktu, berpotensi mengabaikan hak konstitusional para 468 Pemohon untuk memperoleh informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Fakta empirik yang dikemukakan, UU a quo memberikan perluasan terhadap tugas dan wewenang TNI untuk menjalankan fungsi-fungsi di ranah sipil, termasuk kemungkinan untuk menduduki jabatan sipil menurut kami terdapat pertautan terhadap kepentingan para Pemohon sebagaimana uraian di atas. [6.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap Pemohon I sampai dengan Pemohon V oleh karena telah dapat menguraikan alasan adanya anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang saat ini sebagai mahasiswa yang turut aktif dalam berbagai kegiatan kritis dan aktifitas yang sehari-hari ikut mempelajari bagaimana penyusunan sebuah undang-undang yang baik demi tegaknya supremasi hukum, mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi mengenai pembentukan UU 3/2025, dan para Pemohon juga mengalami kesulitan dalam mencari bahan-bahan untuk mengkaji UU a quo telah berpotensi mengabaikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, para Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara pembentukan UU 3/2025 dengan kepentingan hukum (legal interest) para Pemohon sebagai mahasiswa, khususnya dalam proses pembentukan UU 3/2025 tersebut. Oleh karena itu, para Pemohon yang merupakan perorangan WNI yang berprofesi sebagai mahasiswa mempunyai anggapan kerugian secara spesifik baik aktual atau setidak-tidaknya potensial yang dialami oleh para Pemohon. Terlebih, anggapan kerugian hak konstitusional a quo disebabkan keterlibatan para Pemohon dalam menyampaikan aspirasi terkait dengan pembentukan UU 3/2025 serta statusnya sebagai WNI yang dijamin dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang tidak mendapatkan akses yang cukup dalam berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan UU 3/2025. [6.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, kami berpendapat seharusnya Mahkamah 469 menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan dapat bertindak sebagai Pemohon (selanjutnya disebut para Pemohon) dalam mengajukan permohonan a quo dan Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal delapan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, dan pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah 470 ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar