45/PUU-XXII/2024

1 PUTUSAN Nomor 45/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Ir. H. Didi Apriadi Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Anggota Partai Persatuan Pembangunan Alamat : Jalan Gedung Hijau Raya 24, RT/RW. 008/015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024, memberi kuasa kepada Ridwan Bakar, S.H. dan M. Malik Ibrohim, S.H., M.H., adalah para Advokat pada Kantor Hukum Bakar & Co Advocates & Counsellors At Law, beralamat di Duta Mas Fatmawati Blok A1 Nomor 14-16, Lantai 2, Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Maret 2024, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 43/PUU/PAN.MK/AP3/03/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 13 Juni 2024 dengan Nomor 45/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 16 Juli 2024, yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang pada awalnya berbunyi: Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Ketentuan pasal a quo telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, yang menyatakan: Norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 cukup disingkat Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 atau pasal a quo. Pengujian materiil pasal a quo terhadap UUD 1945, yaitu: - Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. - Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: 3 (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. - Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Adapun yang menjadi alasan permohonan uji materiil ini adalah sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD 1945”. 3. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap UUD 1945”. 4. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah 4 beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa ketentuan di dalam UUD 1945 dan undang-undang tersebut di atas menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. 6. Bahwa kewenangan MK tersebut juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Peraturan MK 2/2021) yang dalam Pasal 1 angka 3 mengatakan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Peraturan MK 2/2021 semakin mempertegas kewenangan MK melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 yang lazim disebut PUU. 7. Bahwa MK memiliki 5 (fungsi) dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yakni sebagai pengawal kontitusi (the guardian of constitution), sebagai penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of constitution), sebagai pengawal demokrasi (the guardian of democracy), sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional rights), dan sebagai pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights). Dalam melaksanakan kewenangannya dalam permohonan a quo, MK sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional rights) karena hak konstitusional Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 116/PUU-XXI/2023 dinyatakan konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan, yang merupakan objek permohonan a quo. 8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dikarenakan permohonan ini adalah pengujian Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maka MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 3. Bahwa terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, MK telah membuat batasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yang pada dasarnya mensyaratkan 5 (lima) hal, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 6 b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan onstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa selain lima syarat di atas, untuk menjadi Pemohon perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014, bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan MK “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang- Undang”. Dengan demikian, Pemohon yang tercatat sebagai warga negara Indonesia pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017. 5. Bahwa selain itu, Pemohon yang merupakan perorangan selaku Anggota Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana Kartu Tanda Anggota Nomor 3171.01.22041969.01.001 yang dikeluarkan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan kepada Pemohon yang dalam pemilu 2024 ini sudah barang tentu Pemohon telah memberikan suara kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 6. Bahwa pengujian undang-undang adalah salah satu fungsi MK, mengawal dan menjaga hak-hak konstitusional setiap warga negara. Dengan demikian, MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. 7 Dengan kesadaran inilah, Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 terhadap UUD 1945, yang berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023 Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. 7. Bahwa terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, hak konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual dapat dipastikan akan terjadi atas keberlakuan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 dalam Pemilu DPR 2024. 8. Hak konstitusional Pemohon yang potensial dirugikan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi, yaitu: - Pasal 19 ayat (1) UUD 1945: (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. - Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. - Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 9. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk memilih, yang bukan hanya urusan Pemohon sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan semata. Terkait 8 kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 tersebut di atas adalah sebagai berikut: a. Pemohon adalah Anggota PPP sebagaimana Kartu Tanda Anggota Nomor 3171.01.22041969.01.001 yang dikeluarkan oleh DPP PPP yang dalam Pemilu DPR 2024 ini sudah barang tentu Pemohon telah memberikan suara kepada PPP. Pemohon berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu yang dijamin dan dilindungi oleh konstitiusi melalui partisipasi pemberian suara Pemohon dalam Pemilu DPR 2024 [vide Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945). b. Hak konstitusional Pemohon tersebut telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 dalam Pemilu DPR Tahun 2024 yang mengatur ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024. Dalam Pemilu DPR 2024 ini perolehan suara sah PPP secara nasional meraih 5.878.777 suara dari 84 daerah pemilihan (Dapil) atau setara dengan 3,87% dan karenanya keberlakuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah menyebabkan partai Pemohon (in casu PPP) kehilangan hak untuk memeroleh kursi anggota DPR yang berakibat juga pada suara Pemohon menjadi hangus dan terbuang sia-sia. c. Kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual dapat dipastikan terjadi karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional 9 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, perolehan suara sah PPP secara nasional dalam Pemilu DPR 2024 meraih 5.878.777 suara dari 84 daerah pemilihan (dapil) atau setara dengan 3,87%. Hal ini berakibat pada jutaan suara yang telah diberikan pemilih lainnya termasuk diri Pemohon kepada PPP menjadi terbuang sia-sia, yang pada akhirnya berakibat pada tidak diikutkannya PPP dalam perolehan kursi DPR. d. Oleh sebab itu, berlakunya ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 untuk Pemilu DPR 2024 telah menimbulkan akibat bagi Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia gagal menghantarkan partai Pemohon (in casu PPP) untuk memeroleh kursi DPR dalam pemilu 2024. e. Dalam hal ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka kerugian hak konstitutsional Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual tidak akan terjadi. 10. Bahwa singkatnya, Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, memiliki legal standing dan hak konstitusional untuk memilih yang sudah melaksanakan haknya dalam Pemilu DPR 2024 dengan memilih Partai PPP. Namun, karena pasal a quo adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024, sehingga partai yang dipilih oleh Pemohon (in casu PPP) tidak memeroleh kursi di DPR dan berakibat juga pada suara Pemohon menjadi hangus dan terbuang sia-sia. 11. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah digunakan Pemohon dalam Pemilu DPR 2024 menjadi hangus atau tidak dihitung dengan alasan penyederhanaan partai politik demi menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dengan ditopang lembaga perwakilan yang efektif. Padahal prinsip demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, namun kebijakan ambang batas parlemen telah ternyata mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika mendapatkan suara lebih banyak namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen. 12. Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 10 Nomor 3/PUUVII/2009, kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan ambang batas parlemen termasuk besaran atau persentase dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Namun secara faktual prinsip-prinsip tersebut telah tercederai karena berakibat banyak suara pemilih termasuk suara Pemohon yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR, sehingga menciptakan disproporsionalitas sistem pemilu proporsional yang dianut. Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak telah menciderai makna kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu termasuk Pemohon yang menggunakan hak pilih. 13. Bahwa apabila ketentuan pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk Pemilu DPR 2024, maka hak konstitusional Pemohon untuk memilih yang sudah melaksanakan haknya dalam Pemilu DPR 2024 tidak hangus dan terbuang sia-sia, serta partai yang dipilih Pemohon (in casu PPP) tetap memeroleh kursi di DPR. 14. Bahwa Pemohon sebagai anggota PPP dalam pemilu 2024 berapapun perolehan suara sah nasional yang diperoleh oleh partai Pemohon tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 termasuk norma ambang batas perolehan suara yang meniadakan dan mereduksi hak konstitusional Pemohon serta merupakan bentuk perilaku diskriminatif yang dapat menghilangkan hak dan kesempatan PPP untuk memeroleh kursi DPR. Berapapun perolehan suara sah nasional PPP tetap bisa masuk ke parlemen dan menjadi fraksi gabungan partai politik. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi pemilu tahun 1999 dimana berapapun hasil perolehan suara sah yang diperoleh partai politik tetap dapat menjadikan partai politik peserta pemilu masuk ke parlemen dan membuat fraksi gabungan. Oleh karena itu, menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk memilih yang sudah melaksanakan haknya dalam Pemilu DPR 2024 dengan memilih partai PPP yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi merupakan bentuk pertentangan terhadap UUD 1945. 15. Bahwa sejatinya ambang batas parlemen yang dikenal dalam Pasal 414 ayat (1) UUD 1945 bertentangan dengan UUD 1945 untuk Pemilu DPR 11 2024. Padahal, pada prinsipnya menghilangkan suara Pemohon yang telah memilih PPP untuk memeroleh kursi per daerah wilayah (dapil) adalah bertentangan dengan UUD 1945. 16. Bahwa karena materi yang diajukan konstitusionalitasnya kepada MK oleh Pemohon di dalam perkara ini adalah perihal tentang ambang batas perolehan suara untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR untuk Pemilu DPR 2024, dan berdasarkan pula kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU- V/2007, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan permohonan ini. 17. Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon telah secara spesifik menjelaskan korelasi norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 dengan hak konstitusional [vide Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945] yang telah menimbulkan kerugian secara langsung dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka dapat dipastikan kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan kausal (causal-verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan keberlakuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017. 18. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian argumentasi di atas tentang kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, Pemohon meyakini memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dalam hal ini pengujian Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN A. Permohonan tidak ne bis in idem 1. Bahwa ne bis in idem merupakan asas hukum dalam hukum acara, penerapan asas hukum ne bis in idem, yakni sebagai asas yang melarang untuk mengadili suatu perkara untuk kedua kalinya. Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, asas hukum ne bis in 12 idem menentukan bahwa pasal-pasal yang pernah di uji di Mahkamah Konstitusi tidak dapat kembali di uji, kecuali apabila terdapat dasar atau alasan yang berbeda baik terdapat salah satu atau kedua-duanya, maka pengujian tersebut tetap dapat dilakukan. 2. Bahwa hal tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU MK yang berbunyi, “Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.” Namun dalam ayat (2) pasal tersebut memberi pengecualian apabila batu uji konstitusionalitas berbeda dari pengujian sebelumnya: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” 3. Bahwa selain itu Pasal 78 Peraturan MK 2/2021 juga disebutkan: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 4. Bahwa dengan demikian, ketentuan di atas memberi peluang dilakukannya pengujian kembali terhadap norma yang sebelumnya pernah diuji, terlebih lagi permohonan a quo terdapat alasan dan dasar yang berbeda dengan permohonan-permohonan yang sebelumnya berkenaan dengan pengujian ambang batas parlemen yang telah dinyatakan konstitusional bersyarat sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023. 5. Bahwa dalam ranah hukum konstitusional berkenaan dengan perkara uji konstitusionalitas norma undang-undang, yang menjadi objek perkara bukanlah sebuah perbuatan ataupun prestasi, melainkan norma undang-undang. Sementara norma tersebut merupakan variabel independen yang dapat menarik subjek hukum untuk berperkara, di mana perkara lahir dari kerugian konstitusional akibat berlakunya norma yang dirasakan oleh subjek hukum. Sehingga seorang subjek hukum 13 dapat menanggung kerugian konstitusional yang berbeda dari subjek hukum lainnya. Maka atas hal tersebut asas ne bis in idem yang ditempatkan dalam hukum formiil di ranah peradilan konstitusional tidak pula menggugurkan legalitas objek yang diperkarakan. 6. Bahwa berikut Pemohon uraikan berkenaan dengan syarat perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah nasional untuk diikutkan dalam penentuan kursi anggota DPR atau biasa disebut dengan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang pernah dimohonkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut: - Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023 Batu uji meliputi Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan amar putusan yaitu: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2) Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan; 3) Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. - Perkara Nomor 48/PUU-XVIII/2020 Batu uji meliputi Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan amar menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan berwenang mengadili permohonan a quo, namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonan karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum. - Perkara Nomor 20/PUU-XVI/2018 14 Batu uji meliputi Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan amar menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi berpendapat dasar pengujian telah dijadikan dasar dalam permohonan-permohonan sebelum permohonan a quo yang telah diputus melalui putusan-putusan sebelumnya, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan Pemohon ne bis in idem. 7. Bahwa sebelum berlakunya UU 7/2017, ketentuan mengenai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) diatur dalam UU tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Pasal 202 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 dengan ambang batas sebesar 2,5% dan Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012 dengan ambang batas sebesar 3,5%. Terhadap ketentuan-ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tersebut, telah dimohonkan uji materi dan diputus oleh Mahkamah sebagai berikut: - Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 Batu uji meliputi Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah untuk menolak permohonan tersebut antara lain sebagai berikut: a. Kebijakan parliamentary threshold diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian. Mengenai berapa besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. b. Ketentuan mengenai adanya parliamentary threshold seperti yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidak melanggar konstitusi karena ketentuan undang-undang a quo telah memberi peluang bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik 15 tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara rasional melalui ketentuan parliamentary threshold untuk dapat memiliki wakil di DPR. - Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 Batu uji meliputi Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, dengan menyatakan ketentuan ambang batas 3,5% yang diatur dalam Pasal 208 UU 8/2012 hanya berlaku untuk kursi DPR dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap penentuan/penghitungan perolehan kursi partai politik di DPRD provinsi maupun di DPRD kabupaten/kota. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi adalah karena pemberlakuan parliamentary threshold untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas. - Putusan Nomor 51/PUU-X/2012 Batu uji meliputi Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan amar menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi berpendapat oleh karena permohonan ternyata tidak didasarkan pada dasar pengujian konstitusionalitas yang berbeda dari permohonan sebelumnya dan alasan-alasan permohonan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, sehingga permohonan para Pemohon dinyatakan ne bis in idem. - Putusan Nomor 56/PUU-XI/2013 Batu uji meliputi Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan bahwa terhadap pasal atau ayat dari UUD 16 1945 yang telah dijadikan dasar pengujian dalam permohonan sebelum permohonan a quo, pertimbangan dalam permohonan tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam permohonan a quo. Mahkamah antara lain menegaskan kembali dalam pertimbangan hukumnya bahwa ketentuan PT 3,5% merupakan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang- undang sebagai politik penyederhanaan kepartaian yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. 8. Bahwa alasan-alasan permohonan ini didasarkan pada alasan-alasan konstitusionalitas yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelum permohonan a quo terlebih menyangkut isu hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas bagi diri Pemohon yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu DPR 2024. Sehingga, pasal a quo benar-benar berarti dan sangat berdampak bagi Pemohon yang telah menggunakan hak konstitusional untuk memilih yang sudah melaksanakan haknya dalam Pemilu DPR 2024 dengan memilih partai PPP. Namun, karena pasal a quo adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024, sehingga partai yang dipilih oleh Pemohon (in casu PPP) tidak memperoleh kursi di DPR dan berakibat juga pada suara Pemohon menjadi hangus dan terbuang sia-sia. 9. Bahwa pun demikian, materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian dalam permohonan ini berbeda dengan pengujian sebelumnya. Dengan demikian, permohonan Pemohon memenuhi persyaratan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 guna dapat diajukan permohonan kembali pengujian konstitusionalitas Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 (permohonan Pemohon adalah tidak ne bis in idem). B. Alasan-Alasan Permohonan 10. Bahwa permohonan a quo terkait pengujian materiil Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 yang dinyatakan konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen 17 serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan, terhadap Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 11. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini. 12. Bahwa dalam permohonan a quo, MK sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional rights) untuk memberikan pertimbangan tersendiri atas pembatasan hak-hak politik untuk mengembangkan diri, memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 13. Bahwa untuk menyederhanakan uraian alasan-alasan permohonan, Pemohon dalam permohonan ini tidak akan menguraikan secara historis lebih dalam terkait pengaturan ambang batas suara dalam pemilihan umum anggota DPR/DPRD baik dengan electoral threshold dan parliamentary threshold karena telah diuraikan dalam berbagai pertimbangan MK dalam putusan-putusan terdahulu sebagaimana tersebut di atas. Terbaru adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh Perludem. Oleh karena itu, permohonan ini berangkat dan berpijak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Tentang Permohonan Menjadikan Prioritas Pemeriksaan dan Memutus Permohonan a quo (Perkara Cepat) 14. Bahwa permohonan ini menjadi penting dan sangat berarti bagi diri Pemohon dan PPP. Urgensi ini didasarkan pada momentum bekejaran dengan waktu penetapan perolehan kursi anggota DPR yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, dalam 18 momentum inilah kerugian konstitusional bersifat khusus (spesifik) dan aktual dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 dalam Pemilu DPR 2024. 15. Bahwa permohonan ini berkelindan juga dengan jutaan suara pemilih warga negara Indonesia dan yang berada di luar negeri yang terbuang dan menjadi sia-sia akibat dari keberlakuan ambang batas parlemen sebagaimana dimaksud Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 dalam Pemilu DPR 2024. 16. Bahwa berkaca pada pelaksanaan dan hasil pemilu yang sudah berlalu, praktik jutaan suara pemilih terbuang sia-sia tidak dapat dibenarkan menurut hukum, prinsip kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Oleh sebab itu, menjadi penting praktik tersebut harus dihentikan saat ini juga dimulai dari Pemilu 2024 ini sebagaimana adagium justitiae non est neganda, non differenda, keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda. 17. Bahwa mengingat rekapitulasi perolahan suara sah nasional pemilu 2024 telah selesai dilakukan oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, maka menjadi penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan perkara ini sebagai prioritas pemeriksaan dan memutus untuk menghindari jutaan suara pemilih terbuang sia-sia dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi diri Pemohon dan partai yang Pemohon pilih terkait perolehan kursi DPR sebelum dilakukannya penetapan hasil pemilu tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Mahkamah Konstitusi menjadikan prioritas pemeriksaan dan memutus permohonan a quo (Perkara Cepat). Tentang Perolehan Suara Sah Nasional di Daerah Pemilihan Selaras Dengan Perolehan Kursi DPR 19 19. Bahwa berdasarkan kajian dan analisa dimensi pemilu proporsional yang telah diuraikan dalam Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023 menunjukan telah terjadi disproporsional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama diterapkannya ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPR menunjukan bahwa sejatinya perolehan kursi anggota DPR linier atau sejalan dengan jumlah suara pemilih yang diperoleh partai politik peserta pemilu di tiap daerah pemilihan. Oleh sebab itu, penentuan perolehan kursi anggota DPR berangkat dari basis perolehan suara di daerah pemilihan, bukan ditentukan oleh ambang batas parlemen sebagaimana dimaksud Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 yang faktanya MK sudah menyatakan konstitusional bersyarat untuk Pemilu DPR 2029 dan pemilu selanjutnya. 20. Bahwa keselarasan perolehan suara sah nasional di daerah pemilihan dengan perolehan kursi DPR sejalan juga dengan kajian dan analisa pemilu proporsionalitas yang disampaikan Pemohon Perludem pada dalil poin 78 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang berbunyi: “Pertama, sebuah negara yang mengatakan menyelenggarakan pemilu legislatifnya dengan sistem proporsional, mesti memperhatikan dan mendesain sistem pemilunya, agar jumlah atau persentase suara yang didapat oleh partai politik, selaras dengan jumlah kursi atau persentase kursi yang diraihnya di parlemen. Misalnya, jika partai politik peserta pemilu mendapatkan suara sebesar 10%, ketika suara itu dikonversikan menjadi kursi legislatif, partai politik tersebut mesti pula mendapatkan 10% kursi legislatif di parlemen. Jika partai politik tersebut mendapatkan 5% suara pemilih, partai politik tersebut mesti mendapatkan 5% dari total kursi lembaga perwakilan. Kondisi inilah yang disebut dengan pemilu proporsional, dimana hasil pemilunya juga proporsional. Kedua, salah satu kelebihan pemilu proporsional adalah meminimalisir suara yang terbuang, sehingga menimbulkan persepsi yang positif bagi pemilih, kedatangan mereka ke TPS tidak sia-sia”. 21. Bahwa untuk menciptakan sistem pemilu yang proporsional, maka jumlah atau persentase suara yang didapat oleh partai politik peserta pemilu 2024 termasuk di daerah pemilihan (dapil), selaras dengan perolehan jumlah kursi atau persentase kursi yang diraih di DPR. 20 22. Bahwa terjadinya disproporsional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada poin 3.17.3 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang berbunyi: “Bentangan empirik tersebut menegaskan telah terjadi disproporsional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama diterapkannya ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPR. Fakta tersebut membuktikan, hak konstitusional pemilih yang telah digunakan pemilih dalam pemilu menjadi hangus atau tidak dihitung dengan alasan penyederhanaan partai politik demi menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dengan ditopang lembaga perwakilan yang efektif”. 23. Bahwa selain itu, norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 yang secara nyata telah menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu karena tidak proporsionalnya jumlah kursi di DPR dengan perolehan suara sah secara nasional secara expressive verbis juga tergambar dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada poin 3.18 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang berbunyi: “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada dasar metode dan argumen yang memadai, secara nyata telah menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu karena tidak proporsionalnya jumlah kursi di DPR dengan suara sah secara nasional. Padahal, sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUUVII/2009, sebagaimana dikutip di atas, kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan ambang batas parlemen termasuk besaran atau persentase dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Namun secara faktual prinsip- prinsip tersebut telah tercederai karena berakibat banyak suara pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR, sehingga menciptakan disproporsionalitas sistem pemilu proporsional yang dianut. Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak telah menciderai makna kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih. Berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah”. 24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penentuan besaran angka 21 atau persentase ambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada dasar metode dan argumen yang memadai, secara nyata telah menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu karena tidak proporsionalnya jumlah kursi di DPR dengan suara sah secara nasional. Lebih jauh, norma ambang batas secara faktual telah menciderai prinsip-prinsip hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas karena berakibat jutaan suara pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR, sehingga menciptakan disproporsionalitas sistem pemilu proporsional yang dianut. 25. Bahwa dengan demikian penetapan ambang batas dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 menciderai makna kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu termasuk Pemohon yang menggunakan hak pilih memilih PPP. 26. Bahwa sebagaimana adagium lex semper dabit remedium, hukum selalu memberikan solusi, maka menjadi beralasan hukum untuk menghentikan disproporsional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR dengan tidak diberlakukannya norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 saat ini juga untuk Pemilu DPR 2024 tanpa ada penundaan. Hal ini sebagai solusi terbaik untuk kepentingan yang lebih besar untuk melindungi hak konstitusional pemilih, serta hak politik Pemohon dan PPP sebagai partai yang Pemohon pilih, serta wujud dari kedaulatan rakyat. 27. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU- VII/2009, kebijakan ambang batas menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah Konstitusi selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Namun demikian, ternyata penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% (empat persen) telah menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu karena tidak proporsionalnya jumlah kursi di DPR dengan suara sah secara nasional, sehingga menciderai makna kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu termasuk Pemohon yang menggunakan hak pilih. 22 28. Bahwa oleh sebab itu, demi hukum dan untuk menghindari kerugian lebih besar dari potensi jutaan suara pemilih terbuang sia-sia dan hilangnya hak-hak konstitusionalitas Pemohon, serta memperhatikan pendapat/pertimbangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, maka menjadi beralasan hukum apabila norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk Pemilu DPR 2024 sebelum dilakukannya penetapan hasil pemilu 2024 oleh KPU. Tentang Ambang Batas Perolehan Suara Bertentangan Dengan Kedaulatan Rakyat 29. Bahwa penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% (empat persen) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sejatinya bertentangan dengan kedaulatan rakyat. Padahal prinsip demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, namun kebijakan ambang batas parlemen telah ternyata mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika mendapatkan suara lebih banyak namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen. 30. Bahwa norma pasal a quo telah menyebabkan disproporsional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama diterapkannya ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPR. Fakta tersebut membuktikan, hak konstitusional pemilih yang telah digunakan pemilih dalam pemilu menjadi hangus atau tidak dihitung dengan alasan penyederhanaan partai politik. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan secara nyata telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih yang pada akhirnya bertentangan pula dengan kedaulatan rakyat. 31. Bahwa selain itu, terjadinya disproporsional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama diterapkannya ambang 23 batas parlemen dalam pemilu anggota DPR menunjukan bahwa sejatinya perolehan kursi anggota DPR linier atau sejalan dengan jumlah suara pemilih yang diperoleh partai politik peserta pemilu di tiap daerah pemilihan. Oleh sebab itu, penentuan perolehan kursi anggota DPR hasil Pemilu DPR 2024 berangkat dari basis perolehan suara di daerah pemilihan, bukan ditentukan oleh ambang batas parlemen. 32. Bahwa eksistensi ambang batas parlemen patut dipertanyakan manakala pengaturan tersebut berakibat pada tereduksinya hak konstitusional warga negara dan terbuangnya jutaan suara pemilih secara sia-sia. Padahal Pemohon dan jutaan pemilih telah memberikan suaranya kepada partai Pemohon, namun tanpa diikuti dengan konversi suara menjadi kursi DPR, sehingga secara nyata telah bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan rasionalitas. 33. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU- VII/2009, kebijakan ambang batas menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah Konstitusi selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Namun demikian, ternyata penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% (empat persen) bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan rakyat dan mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. 34. Bahwa oleh sebab itu, demi hukum dan untuk menghindari kerugian lebih besar dari potensi jutaan suara pemilih terbuang sia-sia dan hilangnya hak-hak konstitusionalitas Pemohon, maka menjadi beralasan hukum apabila pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk Pemilu DPR 2024 sebelum dilakukannya penetapan hasil pemilu 2024 oleh KPU. Tentang Ambang Batas Perolehan Suara Bertentangan Dengan Hak Politik Pemohon 35. Bahwa Pemohon sebagai anggota PPP memilik hak konstitusional khususnya hak politik dalam pemilihan umum tahun 2024 untuk 24 pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. 36. Bahwa norma pasal a quo bertentangan dengan hak politik Pemohon karena bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dimana Pemohon sebagai anggota PPP dalam pemilu 2024 yang memperoleh suara sah secara nasional menjadi terhalang hak politiknya untuk lolos dan menghantarkan PPP ke parlemen. 37. Bahwa norma pasal a quo telah menyebabkan disproporsional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga telah menyebabkan terjadinya inkonsistensi antara UU 7/2017 dengan kondisi faktual perhitungan proporsionalitas pemilu. Inkonsistensi yang demikian telah menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum. 38. Bahwa disproporsional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR tidak akan terjadi apabila tidak diberlakukan norma ambang batas parlemen. Melainkan penentuan perolehan kursi anggota DPR didasarkan pada jumlah perolehan suara sah di daerah pemilihan. Hal ini menjadi penting untuk meminimalisir terbuangnya jutaan suara pemilih, sehingga representasi pemilih semakin terwakili di lembaga perwakilan dan semakin proporsional pula hasil pemilunya. Tentang Ambang Batas Perolehan Suara Bertentangan Dengan Rasionalitas 39. Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, pemberlakuan parliamentary threshold untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas. Meskipun Putusan MK a quo menyatakan ketentuan ambang batas 3,5% yang diatur dalam Pasal 208 UU 8/2012 hanya berlaku untuk kursi DPR dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap penentuan/penghitungan perolehan kursi partai politik di DPRD provinsi maupun di DPRD kabupaten/kota, namun dalam konteks dimensi yang 25 sama yaitu “ambang batas parlemen”, pemberlakuan ambang batas secara nyata dan tegas dinyatakan bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas. Hal ini menunjukan sejatinya nilai yang terkandung dalam norma “ambang batas” harus diakui bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas. 40. Bahwa ketidakberlakuan ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPRD pada hakikatnya menunjukan bahwa norma ambang batas parlemen demi hukum juga tidak untuk diberlakukan dalam pemilu anggota DPR mengingat baik DPR maupun DPRD adalah lembaga yang sama dalam kekuasaan legislatif dimana DPR bersifat nasional, sedangkan DPRD bersifat daerah provinsi/kabupaten/kota. Anggota DPR dan DPRD pun adalah sama dalam arti ditetapkan berdasarkan hasil proses yang sama yang disebut “pemilihan umum” dan bersumber pada subjek peserta yang sama yaitu peserta pemilihan umum adalah partai politik. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. 41. Bahwa setiap norma yang terindikasi mengandung nilai yang bertentangan dengan rasionalitas dan karenanya menjadi tidak layak haruslah ditolak dan tidak diberlakukan sebagaimana adagium lex rejicit superflua, pugnantia, incongrua, hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Oleh sebab itu, pasal a quo haruslah ditolak karena bertentangan dengan rasionalitas dan karenanya demi hukum harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk Pemilu DPR 2024 sebelum dilakukannya penetapan hasil pemilu 2024 oleh KPU. 42. Bahwa sejatinya secara expressive verbis norma ambang batas perolehan suara bertentangan dengan rasionalitas juga telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada poin 3.17.3 dalam Putusan 26 Nomor 116/PUU-XXI/2023, yang menyatakan: “Terlepas dari penerapan ambang batas yang dapat dinilai tidak efektif dalam menyederhanakan jumlah partai politik di DPR, penetapan besaran angka atau persentase ambang batas yang selalu berubah-ubah dari pemilu ke pemilu sesuai dengan perubahan undang-undang pemilu sejak Pemilu 2009 hingga saat ini, Mahkamah tidak menemukan dasar metode dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017. Bahkan, merujuk keterangan pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR terhadap permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% (empat persen) dimaksud dilakukan dengan metode dan argumen penghitungan atau rasionalitas yang jelas”. 43. Bahwa memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada poin 3.17.3 dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, maka sejatinya tidak ditemukan dasar metode dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional. Bahkan, merujuk keterangan pembentuk undang-undang pun, yaitu Presiden dan DPR terhadap permohonan perkara Nomor 116/PUU- XXI/2023, Mahkamah Konstitusi tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% (empat persen) dimaksud dilakukan dengan metode dan argumen penghitungan atau rasionalitas yang jelas. 44. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU- VII/2009, kebijakan ambang batas menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah Konstitusi selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Namun demikian, ternyata berdasarkan uraian dalil-dalil Pemohon Perludem dan dalil-dalil yang disampaikan pembentuk undang-undang itu sendiri baik Presiden dan DPR yang tergambar dengan jelas dan nyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, tidak ditemukan 27 dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% (empat persen). 45. Bahwa oleh sebab itu, demi hukum dan untuk menghindari kerugian lebih besar dari potensi jutaan suara pemilih terbuang sia-sia dan hilangnya hak-hak konstitusionalitas Pemohon, maka menjadi beralasan hukum apabila pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk Pemilu DPR 2024 sebelum dilakukannya penetapan hasil pemilu 2024 oleh KPU. Tentang Ambang Batas Perolehan Suara Bertentangan Dengan Hak Konstitusional Pemohon 46. Bahwa keberadaan partai politik di Indonesia berdasarkan konstitusi adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari perkembangannya mengingat UUD 1945 telah menjamin dan melindungi hak warga negara untuk bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat (3) UUD 1945). 47. Bahwa menurut Pemohon hak konstitusional tidak dapat dibatasi oleh suatu apapun dan karenanya alasan yang dibangun selama ini bahwa ambang batas perolehan suara sebagai salah satu bentuk upaya pembentuk undang-undang untuk penyederhanaan partai politik adalah alasan yang tidak berdasar pada hukum mengingat norma ambang batas parlemen telah menciderai prinsip-prinsip hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas sebagaimana telah diuraikan di atas. 48. Bahwa MK sejatinya telah menilai bahwa ketentuan ambang batas perolehan suara telah menciderai makna kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu termasuk Pemohon yang menggunakan hak pilih. Namun, atas nama untuk “menyelesaikan tahapan penyelenggaraan pemilu DPR 2024” norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitusional) sepanjang masih tetap diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2024 dan tidak diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2029. Di sisi lain, bagi Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya dalam 28 Pemilu DPR 2024 dengan memilih PPP namun suara Pemohon dan jutaan pemilih PPP lainnya hangus dan menjadi sia-sia, maka ketentuan ambang batas perolehan suara harus dinyatakan tidak berlaku untuk hasil Pemilu DPR 2024 karena bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. 49. Bahwa peran MK sebagai mahkota untuk menjaga dan melindungi hak- hak konstitusionalitas Pemohon, partai politik peserta pemilu, dan jutaan pemilih dalam Pemilu DPR 2024 adalah lebih utama meskipun dalam proses menyelesaikan tahapan penyelenggaraan pemilu DPR 2024. Kesadaran bersama atas hal inilah yang menjadi alasan kuat ketentuan pasal a quo harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk Pemilu DPR 2024 sebelum dilakukannya penetapan hasil pemilu 2024 oleh KPU. Melindungi jutaan pemilih dalam Pemilu DPR 2024 lebih utama dan karenanya calon legislatif dalam Pemilu DPR 2024 sudah sepatutnya dapat memahami urgensitas yang lebih besar yaitu kedaulatan rakyat dan kepentingan partai politik, sehingga diharapkan caleg tersebut dapat menerima perubahan apabila ketentuan ambang batas parlemen dinyatakan tidak berlaku untuk hasil Pemilu DPR 2024. 50. Bahwa hal demikian membawa dampak yang positif untuk peradaban demokrasi karena berapapun perolehan suara partai politik tetap bisa masuk ke Senayan. Bagaimanapun, perolahan suara tersebut adalah suara rakyat yang apabila suara tersebut tidak dihitung, maka rakyatlah yang dirugikan karena suaranya menjadi tidak terwakili di DPR. Sebab, kedaulatan rakyat dan sistem pemilu proporsional menempatkan setiap suara adalah berharga. Peniadaan parliamentary threshold, dapat menjadi solusi atas banyaknya suara pemilih yang terbuang pada pemilu akibat partai politik yang dipilih tak lolos ambang batas (MK Perintahkan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah, Pakar: Memungkinkan Dihapus, https://nasional.kompas.com/read/2024/03/01/17014831/mk- perintahkan-ambang-batas-parlemen-4-persen-diubah-pakar- memungkinkan?page=all, diakses 15 Juli 2024). 51. Bahwa apabila ketentuan pasal a quo tidak berlaku untuk Pemilu DPR 29 2024, maka partai politik yang memiliki sedikit kursi di parlemen nantinya akan bergabung dengan partai lain dan membuat fraksi gabungan partai politik. Ketentuan ambang batas parlemen haruslah diakui dapat secara cepat mengurangi jumlah partai yang masuk ke parlemen. Namun demikian, penyederhanaan partai juga bisa dilakukan dengan memperkecil besaran daerah pemilihan atau melalui pemberlakuan ambang batas pembentukan fraksi di parlemen (Perludem Beberkan Dampak Negatif Kenaikan Ambang Batas Parlemen, https://perludem.org/2020/03/13/perludem-beberkan- dampak-negatif-kenaikan-ambang-batas-parlemen/). 52. Bahwa terlebih ketidakberlakuan pasal a quo untuk Pemilu DPR 2024 tidak akan menimbulkan kegaduhan politik, justru sebaliknya hal tersebut akan menutup perdebatan panjang ambang batas parlemen yang tidak berujung sejak keberlakuan ambang batas parlemen yang telah beberapa kali mengalami perubahan. 53. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22-24/PUU- VI/2008 secara expressive verbis telah menyatakan menjamin terpenuhi prinsip kedaulatan rakyat (vide Pasal 1 angka 1 UU 7/2017 dan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945) dan prinsip keterwakilan dengan pertimbangan yang berbunyi: “... karena itu keterpilihan calon anggota legislatif tidak boleh bergeser dari keputusan rakyat yang berdaulat kepada keputusan pengurus partai politik sebagaimana amanat konstitusi yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”. 54. Bahwa oleh sebab itu, dalam konteks penentuan kursi DPR berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 22-24/PUU-VI/2008 sejatinya menjadi tidak relevan lagi bahwa ketentuan parliamentary threshold merupakan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang karena keterpilihan calon anggota DPR adalah keputusan rakyat dan merupakan kedaulatan rakyat yang tidak boleh bergeser kepada keputusan pembentuk undang-undang melalui norma parliamentary threshold. 55. Bahwa parliamentary threshold juga menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon, serta pemilih yaitu hak kemerdekaan pikiran 30 dan hati nurani untuk menentukan dan memilih calon anggota legislatif dalam hal ini calon anggota DPR sebagaimana dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. 56. Bahwa demokrasi harus mampu memberikan jaminan sebesar- besarnya untuk perlindungan kebebasan dan kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Pembatasan yang ketat atas perlindungan kebebasan dan kemerdekaan tersebut merupakan pemberangusan terhadap nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks demokrasi, ketentuan parliamentary threshold tidak sejalan dengan tujuan penyederhanaan sistem kepartaian dalam rangka efektifitas sistem presidensiil melalui penguatan kelembagaan parlemen. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah partai politik peserta pemilihan umum dari tahun ke tahun. Sehingga, menjadi tidak relevan dan tidak rasional manakala parliamentary threshold dihubungkan dengan semangat penyederhanaan sistem kepartaian. Sebaliknya, penyederhanaan kepartaian dilakukan pada tahap awal yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai politik. Selain itu, belum ada kebijakan atau aturan yang pasti dan baku mengenai bagaimana penyederhanaan partai politik itu dilakukan secara berkelanjutan dan pasti. 57. Bahwa penyederhanaan partai politik sudah seharusnya dimulai dari tahap awal pembentukan partai politik dengan berbagai syarat baku yang telah di-design sedemikian rupa dan tidak dicampuradukan dengan tahapan atau proses akhir dalam suatu pemilihan umum untuk menetapkan keterpilihan calon anggota legislatif (DPR) sebagimana dimaksud dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 52/PUU- X/2012. 58. Bahwa secara empiris dan historis pun dapat dikatakan semangat penyederhanaan partai politik di DPR tidak pernah terjadi. Hal ini didasarkan pada data partai politik yang lolos ambang batas perolehan suara dalam perolehan kursi anggota DPR dalam 4 (empat) pemilu terakhir tidak memiliki perubahan yang berarti dan tidak berhasil menyederhanakan partai politik. Hal ini tergambar pada data jumlah partai politik yang lolos ambang batas parlemen sebagai berikut: 31 Pemilihan Umum Persentase Ambang Batas Jumlah Partai Politik Lolos Ambang Batas DPR Tahun 2009 2,5 persen 9 partai Tahun 2014 3,5 persen 10 partai Tahun 2019 4 persen 9 partai Tahun 2024 4 persen 8 partai (berdasarkan hasil sementara saat ini/sebelum Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 oleh KPU) 59. Bahwa berdasarkan tabel di atas, tidak pernah terjadi penyederhanaan partai politik di DPR. Bahkan dari pemilu 2009 ke 2014 partai politik di DPR bertambah 1 (satu), bukan malah terjadi penyederhanaan. Padahal persentase ambang batas telah ditingkatkan dari 2,5% pada pemilu 2009 menjadi 3,5% pada pemilu 2014. Oleh sebab itu, menjadi beralasan hukum apabila secara tegas dan jujur dapat dikatakan tidak ada korelasi antara penyederhanaan partai politik di DPR dengan penetapan ambang batas parlemen. 60. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyederhanaan adalah proses, cara, perbuatan menyederhanakan. Oleh karena itu, konteks penyederhanaan haruslah dimulai sejak dini pada setiap proses pembentukan partai politik sebelum partai politik tersebut terbentuk seperti pengetatan syarat pembentukan partai politik. Bukan sebaliknya proses penyederhanaan dimulai ketika partai politik telah terbentuk dan bahkan makna penyederhanaan partai politik dipersempit hanya dalam konteks penyederhanaan partai politik yang lolos ke DPR, bukan penyederhanaan partai politik dalam konteks penyederhanaan jumlah partai politik. Oleh sebab itu, tidak ada alasan hukum pemberlakuan ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan semangat upaya penyederhanaan jumlah partai politik. 61. Bahwa norma ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah nasional untuk diikutkan dalam penentuan kursi anggota DPR dalam penalaran yang wajar akan lebih sulit untuk 32 dipenuhi dan dicapai oleh partai politik terlebih partai politik baru. Hal ini tidak sejalan dengan maksud pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat yang pada akhirnya mereduksi atau menghalangi saluran aspirasi dari pemilih serta telah mereduksi hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani pemilih yang telah memilih dan memberikan suaranya kepada partai Pemohon dalam pemilihan anggota DPR. Kerugian lebih jauh akan dialami oleh Pemohon dan partai Pemohon karena terhalangi hak untuk menghantarkan partai Pemohon yang telah memeroleh legitimasi kedaulatan rakyat dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR yang secara tegas dan jelas bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 62. Bahwa gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democratic state) sebagaimana yang sekarang juga dianut dan berlaku di Indonesia memberikan ruang bagi terlibatnya sebanyak mungkin rakyat dalam proses dan pengambilan keputusan politik. Di lain sisi pembatasan dalam norma pasal a quo adalah pembatasan yang membatasi atau bahkan menghilangkan hak-hak konstitusional mendasar warga negara sebagai pemilih, terlebih tatkala hak-hak mendasar tersebut tegas dinyatakan dan dijamin oleh konstitusi termasuk hak Pemohon dan jutaan pemilih lainnya untuk menghantarkan partai Pemohon memeroleh kursi anggota DPR. Sebab itu, dalam permohonan ini Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional rights) untuk memberikan pertimbangan tersendiri atas pembatasan yang bersifat diskriminatif yaitu ketentuan ambang batas perolehan suara yang telah merugikan jutaan hak warga negara yang telah memberikan hak pilih dalam pemilu 2024 termasuk Pemohon. Oleh karena itu, permasalahan serius yang telah merugikan jutaan hak warga negara ini tidak serta merta merupakan persoalan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Sehingga, menjadi beralasan hukum apabila norma pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 33 untuk Pemilu DPR 2024 sebelum dilakukannya penetapan hasil pemilu 2024 oleh KPU. 63. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, keberlakuan norma parliamentary threshold telah melanggar prinsip keterwakilan (representativeness) dan kedaulatan rakyat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan ketidakadilan (injustice) bagi Pemohon dan partai Pemohon, serta pemilih yang telah memberikan suaranya pada pemilu DPR, dan menghilangkan hak Pemohon dan jutaan pemilih lainnya untuk menghantarkan PPP memperoleh kursi di DPR. 64. Bahwa untuk melindungi hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas, maka mohon Mahkamah Konstitusi untuk: - Mengabulkan permohonan Pemohon; - Menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk Pemilu DPR 2024; - Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan pengujian materiil Pasal 414 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 34 2. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk Pemilu DPR 2024; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Ir. H. Didi Apriadi; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan, Nomor 3171.01.22041969.01.001; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 35 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 36 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kedudukan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 414 37 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Februari 2024, yang menyatakan sebagai berikut: (1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia (WNI) [vide Bukti P-1] pembayar pajak dan selaku Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagaimana Kartu Tanda Anggota Nomor 3171.01.22041969.01.001 [vide Bukti P-2] yang dikeluarkan oleh DPP PPP dalam pemilu 2024 di mana Pemohon telah memberikan suaranya kepada PPP yang menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian; 3. Bahwa amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan, merugikan hak konstititusional Pemohon karena tidak diberlakukan pada pemilu 2024; 4. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual karena keberlakuan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 pada Pemilu DPR 2024 yang masih tetap mengatur ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Dalam Pemilu DPR 2024. Dalam kaitan ini, perolehan suara sah PPP secara nasional meraih 5.878.777 (lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) suara dari 84 (delapan puluh empat) daerah pemilihan (Dapil) atau setara dengan 3,87% dan karenanya keberlakuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 38 telah menyebabkan partai Pemohon (in casu PPP) kehilangan hak untuk memeroleh kursi anggota DPR yang berakibat juga pada suara Pemohon menjadi hangus dan terbuang sia-sia. Oleh karena itu, dengan tetap diberlakukannya ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 untuk Pemilu DPR 2024 telah menimbulkan akibat bagi Pemohon sebagai perorangan WNI yang gagal menghantarkan partai Pemohon (in casu PPP) untuk memeroleh kursi DPR dalam pemilu 2024. Berdasarkan uraian tersebut di atas, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya kemudian dikaitkan dengan syarat kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, serta bukti surat/tulisan mengenai kepemilikan e-KTP Pemohon [vide Bukti P-1 dan Bukti P-2], Mahkamah menilai, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang oleh Pemohon dianggap dirugikan secara aktual dengan berlakunya norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Anggapan kerugian Pemohon dimaksud disebabkan karena hak konstitusional Pemohon dalam Pemilu DPR 2024 menjadi hangus dan tidak dihitung dengan alasan penyederhanaan partai politik demi menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dengan ditopang lembaga perwakilan yang efektif. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat spesifik dan mempunyai hubungan sebab akibat (causal verband) dengan norma undang- undang yang dimohonkan pengujian, yaitu norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, dengan uraian sebagaimana dijelaskan di atas, jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. 39 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusional norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada dasar metode dan argumen yang memadai, secara nyata telah menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu karena tidak proporsionalnya jumlah kursi di DPR dengan suara sah secara nasional. Dalam hal ini, norma ambang batas secara faktual telah menciderai prinsip-prinsip hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas karena berakibat jutaan suara pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR, sehingga menciptakan disproporsionalitas sistem pemilu proporsional yang dianut. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan secara nyata telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Oleh sebab itu, penentuan perolehan kursi anggota DPR hasil Pemilu DPR 2024 berangkat dari basis perolehan suara di daerah pemilihan bukan ditentukan oleh ambang batas parlemen; 2. Bahwa menurut Pemohon, ambang batas dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 menciderai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu termasuk Pemohon yang menggunakan hak pilih untuk memilih PPP; 3. Bahwa menurut Pemohon, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, kebijakan ambang batas menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah Konstitusi selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Penetapan persentase paling sedikit 4% (empat persen) telah menimbulkan disproporsionalitas suara sah secara nasional dengan jumlah kursi di DPR untuk pemilu 2024. Demikian juga dengan hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika mendapatkan suara lebih banyak namun tidak/gagal menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen 40 dalam pemilu 2024; 4. Bahwa menurut Pemohon, tidak pernah terjadi penyederhanaan partai politik di DPR, dari pemilu 2009 ke pemilu 2014 terjadi penambahan 1 (satu) partai politik di DPR. Padahal persentase ambang batas telah ditingkatkan dari 2,5% pada pemilu 2009 menjadi 3,5% pada pemilu 2014. Sehingga, dapat dikatakan tidak ada korelasi antara penyederhanaan partai politik di DPR dengan penetapan ambang batas parlemen; Berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk Pemilu DPR 2024. [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 sebagaimana telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo telah jelas, tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas, norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah dimaknai secara bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan, “Norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan”. Dengan adanya pemaknaan baru berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dan pemaknaan baru tersebut belum pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitas, menurut Mahkamah, tidak terdapat relevansi dan alasan untuk mempertimbangkan 41 keberlakuan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terhadap permohonan a quo. Artinya, pengujian norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah dimaknai secara bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tidak terhalang untuk dilakukan pengujian kembali oleh Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan a quo tidak terhalang oleh persyaratan dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon mengenai konstitusionalitas norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, pada pokoknya memiliki dasar argumentasi yang dapat dikatakan tidak begitu berbeda dengan dasar argumentasi permohonan a quo, karena sama-sama berpendirian bahwa angka atau persentase ambang batas dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945. Artinya, Pemohon dalam permohonan a quo menerima semua pertimbangan Mahkamah berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017. Perbedaan mendasar antara pemaknaan baru norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dengan permohonan a quo adalah berkenaan dengan waktu pemberlakuan makna baru dimaksud. Ihwal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 berlaku pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu-pemilu berikutnya. Sementara itu, dalam permohonan a quo, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pemaknaan baru norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 seperti termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tersebut mulai diberlakukan sejak hasil Pemilu 2024; Berkenaan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 yang dimohonkan Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagai berikut: “[3.17] Menimbang bahwa setelah menguraikan pengaturan ambang batas suara dalam pemilihan umum anggota DPR/DPRD baik dengan electoral 42 threshold dan parliamentary threshold serta putusan-putusan Mahkamah yang terkait sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf [3.15] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang menilai penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional, yang menurut Pemohon tidak didasarkan pada basis teoritik dan akademik yang jelas, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional dan tidak memberikan kepastian hukum, oleh karenanya bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah, sekalipun yang hendak diuji konstitusionalitasnya adalah besaran angka atau persentase ambang batas parlemen paling sedikit 4% (empat persen), namun secara substansi Pemohon pun sekaligus berupaya menguji konstitusionalitas rezim ambang batas dalam pemilihan umum anggota DPR. [3.17.1] Bahwa pemberlakuan ambang batas parlemen pada hakikatnya adalah salah satu metode untuk menyederhanakan partai politik dalam sistem pemilu proporsional yang diikuti oleh banyak partai (multipartai). Indonesia sebagai negara yang menjamin hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia tentu tidak dapat melarang warga negara untuk mendirikan partai politik. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Sehingga, yang dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang salah satunya adalah membatasi kepesertaan partai politik dalam pemilihan umum dan menyederhanakan jumlah partai politik di DPR melalui kebijakan ambang batas parlemen. Terkait dengan kebijakan hukum penyederhanaan jumlah partai di DPR, selama ini jamak dipahami, didasarkan pada pandangan bahwa jika partai politik disederhanakan maka sistem presidensial Indonesia akan lebih kuat serta berjalan efektif dan stabil. [3.17.2] Bahwa secara komparatif ambang batas parlemen bukanlah sesuatu yang terlarang terutama di negara-negara yang menganut sistem multipartai. Sebagai salah satu negara yang menganut sistem multipartai, Indonesia pun sejak Pemilu 2009 telah menerapkan ambang batas parlemen. Dalam hal ini, pada Pemilu 2009, angka atau persentase ambang batas parlemen diatur sekurang-kurangnya 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah suara sah secara nasional [vide Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008]; sehingga Pemilu 2009 menghasilkan 9 (sembilan) partai politik di DPR. Berikut, pada Pemilu 2014 dengan angka atau persentase ambang batas parlemen diatur sekurang- kurangnya 3,5% (tiga setengah persen) dari jumlah suara sah secara nasional [vide Pasal 208 UU 8/2012] yang menghasilkan 10 (sepuluh) partai politik di DPR. Sementara itu, pada Pemilu 2019 dengan angka atau persentase ambang batas parlemen diatur paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional menghasilkan 9 (sembilan) partai politik di DPR. Berdasarkan bentangan empirik tersebut, peningkatan angka atau persentase ambang batas parlemen dapat dikatakan tidak signifikan mengurangi jumlah partai politik di DPR. Terlepas dari penerapan ambang batas yang dapat dinilai tidak efektif dalam menyederhanakan jumlah partai politik di DPR, penetapan besaran angka atau persentase ambang batas yang selalu berubah-ubah dari pemilu ke pemilu sesuai dengan perubahan undang-undang pemilu sejak Pemilu 2009 hingga saat ini, Mahkamah tidak menemukan dasar metode dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam 43 menentukan paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017. Bahkan, merujuk keterangan pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR terhadap permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% (empat persen) dimaksud dilakukan dengan metode dan argumen penghitungan atau rasionalitas yang jelas. [3.17.3] Bahwa selain argumentasi di atas, ambang batas parlemen jelas memiliki dampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR, yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu. Artinya, bilamana diletakkan dalam basis argumentasi sistem pemilihan proporsional yang dianut, jumlah suara yang diperoleh partai politik peserta pemilu selaras dengan kursi yang diraih di parlemen agar hasil pemilu menjadi proporsional. Untuk itu, dalam sistem pemilu proporsional semestinya meminimalisir suara yang terbuang agar hasil pemilu tidak terkategori menjadi tidak proporsional atau disproporsional. Dalam konteks keterpenuhan prinsip proporsionalitas dimaksud, misalnya, pada Pemilu 2004 suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi adalah sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18% (delapan belas persen) dari suara sah secara nasional. Begitu pula dalam Pemilu 2019, terdapat 13.595.842 suara tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR atau sekitar 9,7% (sembilan koma tujuh persen) suara sah secara nasional. Meski pada Pemilu 2014 “hanya” terdapat 2.964.975 suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR, atau sekitar 2.4% (dua koma empat persen) dari suara sah secara nasional, namun secara faktual jumlah partai politik di DPR lebih banyak dibandingkan hasil Pemilu 2009 dan Pemilu 2019, yaitu 10 (sepuluh) partai politik [vide Hasil Pengolahan Data, “Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955- 2019”, Badan Pusat Statistik]. Bentangan empirik tersebut menegaskan telah terjadi disproporsional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama diterapkannya ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPR. Fakta tersebut membuktikan, hak konstitusional pemilih yang telah digunakan pemilih dalam pemilu menjadi hangus atau tidak dihitung dengan alasan penyederhanaan partai politik demi menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dengan ditopang lembaga perwakilan yang efektif. Padahal prinsip demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, namun kebijakan ambang batas parlemen telah ternyata mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika mendapatkan suara lebih banyak namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen. [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada dasar metode dan argumen yang memadai, secara nyata telah menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu karena tidak proporsionalnya jumlah kursi di DPR dengan suara sah secara nasional. Padahal, sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUUVII/2009, sebagaimana dikutip di atas, kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan ambang batas parlemen termasuk besaran atau persentase dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Namun 44 secara faktual prinsip-prinsip tersebut telah tercederai karena berakibat banyak suara pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR, sehingga menciptakan disproporsionalitas sistem pemilu proporsional yang dianut. Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak telah menciderai makna kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih. Berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah. [3.19] Menimbang bahwa sekalipun Mahkamah telah menyatakan dalil Pemohon yang pada pokoknya menghendaki ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami, namun Mahkamah tetap pada pendirian bahwa ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang- undang sepanjang penentuan tersebut menggunakan dasar metode dan argumentasi yang memadai, sehingga mampu meminimalisir disproporsionalitas antara suara sah dengan penentuan jumlah kursi di DPR, sekaligus memperkuat penyederhanaan partai politik. Artinya, ide penyederhanaan partai politik di DPR tidak boleh berbenturan dengan keharusan menjaga prinsip proporsionalitas hasil pemilihan dengan penentuan jumlah kursi di DPR. [3.20] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; (2) perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR; (3) perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyerderhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; dan (5) perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.” Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada dasar metode dan argumen yang memadai, secara nyata telah menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu, in casu total jumlah suara sah secara nasional, dengan jumlah kursi DPR, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo. Dengan pertimbangan hukum seperti dikutip di atas, Mahkamah telah menyatakan pada pokoknya norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 45 tetap konstitusional untuk menyelesaikan tahapan penyelenggaraan pemilu DPR 2024. Namun demikian, untuk Pemilu 2029 dan pemilu-pemilu berikutnya, harus dilakukan perubahan atas norma ambang parlemen batas dimaksud. Oleh karena permasalahan atau isu pokok yang dijadikan sebagai alasan pengujian dalam permohonan a quo telah dijawab dan ditegaskan sebagaimana dikutip di atas, maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tersebut mutatis mutandis berlaku pula untuk pertimbangan hukum permohonan a quo; Selain itu, perihal permohonan Pemohon agar pemaknaan baru Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 atas Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 diberlakukan terhadap hasil Pemilu 2024, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa pembentuk undang-undang memerlukan kajian yang komprehensif dengan menggunakan dasar metode dan argumentasi yang kuat untuk dapat menentukan keberadaan ambang batas parlemen dimaksud. Oleh karena itu, diperlukan waktu yang cukup untuk membahas ambang batas parlemen sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Terlebih, Mahkamah tidak memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dan berubah pendirian dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan, makna baru dimaksud tidak relevan dikaitkan dengan perlakuan diskriminatif sebagaimana termaktub dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Terlebih lagi, seandainya Mahkamah memberlakukan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sesuai dengan pemaknaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023 terhadap hasil Pemilu 2024 maka dalam batas penalaran yang wajar, hal demikian akan merusak prinsip kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 adalah tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak menghalangi hak untuk pengembangan diri, memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perilaku diskriminatif untuk 46 membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dalam permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023 mutatis mutandis berlaku untuk pertimbangan hukum perkara a quo; [4.4] Pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 47 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dalam hal ini Hakim Konstitusi yaitu Arsul Sani menggunakan hak ingkar, pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 12.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Arsul Sani ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah 48 PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi