45/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 45/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit (PSPKS) yang diwakili oleh: Nama : Mansuetus Asly Hanu Kewarganegaraan : Indonesia Jabatan : Ketua Pengurus SPKS Alamat : Griya Wana Karya, RT. 003/RW. 012, Bubulak, Bogor Barat, Kota Bogor. sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Mandiri yang diwakili oleh: Nama : Jazuri Kewarganegaraan : Indonesia Jabatan : Ketua Pengurus KSP Karya Mandiri Alamat : Jalan Delima, RT. 004, Kelurahan Tanjung Benanak, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Koperasi Perkebunan Renyang Bersatu yang diwakili oleh: Nama : Albertus Wawan Kewarganegaraan : Indonesia Jabatan : Ketua I Pengurus Koperasi Perkebunan Renyang Bersatu 2 Alamat : Dusun Empetai, Desan Merbang, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Koperasi Produsen Perkebunan Harapan Baru Ratu yang diwakili oleh: Nama : Irfan, S. Farm. Apt. Kewarganegaraan : Indonesia Jabatan : Ketua Pengurus Alamat : Dusun Ringin Sari, Desa Salogatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon IV; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Januari 2023, telah memberi kuasa kepada Janses E. Sihaloho, S.H., Anton Febriyanto, S.H., Arif Suherman, S.H., Marcelinus Andri, S.H., Christian Alfonso Panjaitan, S.H., Raja Martahi Nadeak, S.H., Reza Setiawan, S.H., Imelda., S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H., Markus Manumpak Sagala, S.H., Naufal Rizky Ramadhan, S.H., Aulia Ramadhandi, S.H., dan Putra Rezeki Simatupang, S.H, advokat dan konsultan kukum serta Pembela Hak-Hak Konstitusional yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Perkebunan, beralamat di Perumahan Gedung Menara Hijau, Lantai 10, Suite 1000, Jalan M.T. Haryono, Kavling 33, Jakarta Selatan, secara sah bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 13 April 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 38/PUU/PAN.MK/AP3/04/2023 dan 3 telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 45/PUU-XXI/2023 pada 18 April 2023, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 29 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Hak uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam konstitusi, yaitu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, ...... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan; Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945: “Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”; Dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan; “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”; Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan 4 Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding). 3. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”; 4. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan: ”Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang- undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi; 5 7. Bahwa Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya: “HAK UJI MATERIIL DI INDONESIA, 1997,” ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah “wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak” (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai “wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang- undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu” (halaman 11); 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 9. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam permohonan a-quo adalah permohonan uji materiil Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 10. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku, dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak- haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas 6 tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau zonder belang geen rechttingen), artinya “hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja”, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan; 11. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “PARA PEMOHON adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga negara Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak- hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 12. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan PARA PEMOHON dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang mengatur: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara 13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 7 konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional PARA PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional PARA PEMOHON tersebut dianggap oleh PARA PEMOHON telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional PARA PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau tidak bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. 14. Bahwa 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud di atas, dijelaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Pertimbangan Hukumnya melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 tentang pengujian formil Perubahan kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: “Dari Praktik Mahkamah (2003- 2009), Perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax player, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil mapun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945.” 15. Bahwa adapun organisasi yang dapat atau bisa mewakili kepentingan publik (umum) adalah organisasi yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh berbagai undang-undang maupun yurisprudensi, yaitu: - Berbentuk badan hukum; - Dalam AD/ART secara tegas menyebutkan tujuan didirikan organisasi tersebut; 8 - Secara rutin telah melakukan kegiatan yang telah diamanatkan oleh AD/ART nya tersebut; 16. Bahwa dalam hal ini PARA PEMOHON terdiri dari berbagai organisasi non pemerintah (badan hukum privat) yang dikenal telah memperjuangkan Hak- Hak Konstitusional dimana hal tersebut tercermin di dalam AD/ART ataupun aktivitas sehari-hari PARA PEMOHON; Bahwa adapun status hukum dari PARA PEMOHON, sebagai berikut: A. PERKUMPULAN SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT (PSPKS) 17. Bahwa PEMOHON I adalah Badan Hukum yang berbentuk PERKUMPULAN yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian “Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit” (disingkat PSPKS) Nomor 52 tertanggal 19 Juni 2012 (selanjutnya disebut sebagai “Akta Nomor 52”) yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Dwi Sundjajik SH, M.Kn dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 69.AH.01.07.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit; 18. Bahwa dalam hal ini PEMOHON I diwakili oleh MANSUETUS ALSY HANU, berdasarkan berdasarkan Pasal 24 ayat (6) Akta Nomor 52 PEMOHON I, menyatakan: 1. Ketua badan Pengurus berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan; 2. Dalam hal Ketua Badan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak luar maka Wakil Ketua Badan Pengurus bersama Sekretaris berhak mewakili untuk dan atas nama Perkumpulan; Dan sesuai dengan Akta Perubahan “Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit” (disingkat PSPKS) Nomor 10 tertanggal 29 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Anisa, S.H., M.Kn., (selanjutnya disebut sebagai “Akta Nomor 10”), pada lembaran ke-6 dan ke-7, menyatakan; “Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka sekarang penghadap tetap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini bahwa dalam Rapat Perkumpulan sebagaimana dimaksud 9 diatas, telah diambil keputusan-keputusan dengan suara bulat yaitu sebagai berikut: 1. Menerima dan/atau menyetujui laporan pertanggung jawaban Badan Pengurus Periode 2014-2021 (dua ribu empat belas sampai dua ribu dua puluh satu). 2. Menyetujui merubah Anggaran Dasar Perkumpulan. 3. Memilih Badan Pengurus dan Dewan Nasional/Pengawas Periode 2021-2024 (dua ribu dua puluh satu sampai dua ribu dua puluh empat) adalah sebagai berikut: - Badan Pengurus - Ketua: Tuan MANSUETUS ALSY HANU …” 19. Bahwa selanjutnya, adapun Visi dan Misi PEMOHON I yang tercantum di dalam Pasal 5 dan 6 Akta Nomor 10, yang menyatakan: “Pasal 5 Visi Perkumpulan adalah mewujudkan petani kelapa sawit yang mandiri, sejahtera dan lestari dalam pengelolaan perkebunan.” “Pasal 6 Misi Perkumpulan adalah sebagai berikut: 1. Membangun kesadaran, penguatan dan perluasan pendampingan petani kelapa sawit melalui kaderisasi, pelatihan-pelatihan dibidang perkebunan dan pendampingan hukum serta kebijakan. 2. Membangun kelembagaan petani kelapa sawit yang kuat dan dapat menjamin akses terhadap sarana produksi pertanian, keuangan dan pasar. 3. Mendorong terwujudnya tata Kelola perkebunan yang adil, transparan dan bertanggung jawab serta berpihak bagi petani kelapa sawit. 4. Mendorong diversifikasi usaha tanaman untuk mendukung ketahanan pangan petani kelapa sawit. 5. Memperluas partisipasi perempuan disektor perkebunan kelapa sawit. 6. Meningkatkan kesadaran public baik lokal, nasional maupun internasional untuk memperluas dukungan bagi organisasi dan petani kelapa sawit.” 20. Bahwa PEMOHON I merupakan Anggota Perkumpulan yang bersifat perseorangan yang terdiri dari beberapa Petani ataupun Individu lainnya, hal tersebut tercantum di dalam Pasal 17 Akta Nomor 10, yang menyatakan: “KEANGGOTAAN Pasal 17 1. Anggota Perkumpulan bersifat perseorangan yang terdiri dari: a. Petani kelapa sawit yang memiliki lahan kurang dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) dan bekerja langsung dikebunnya. b. Individu non petani kelapa sawit yang konsisten terhadap perjuangan petani, minimal 3 (tiga) tahun. c. … d. … 10 e. … f. … g. …” 21. Bahwa PEMOHON I dalam Pasal 8 Akta Nomor 10 menyebutkan bahwa “Tujuan Perkumpulan adalah mewujudkan Petani Kelapa Sawit yang mandiri, berdaulat, bermartabat dan sejahtera.”; 22. Bahwa selama ini secara nyata, PEMOHON I telah pula memperjuangkan kepentingan hukumnya demi mensejahterakan Petani Kelapa Sawit sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 52 dan Akta Nomor 10, baik itu melalui Permohonan Uji Materiil (judicial review) hingga Pelaporan: - Uji Materiil (judicial review) Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan karena bertentangan dengan Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 10P/HUM/2018 tanggal 29 Maret 2018; - Uji Materiil (judicial review) Undang Undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Terhadap Undang- Undang Dasar 1945, sebagaimana Perkara Nomor: 99/PUU-X/2012, di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; - Permohonan Uji Formil (judicial review) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sebagaimana Perkara Nomor: 107/PUU-XVIII/2020, di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; dan - Pelaporan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait adanya dugaan persaingan usaha tidak sehat dalam hal ini “Oligopsoni” yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yaitu Perusahaan Perkebunan antara Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN) dengan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM); 23. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PEMOHON I sangat dirugikan akibat pemberlakukan Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang diartikan secara meluas/tidak limitatif, mengingat Kedudukan PEMOHON I yang merupakan sebagai Penerima Manfaat sekaligus Petani Kelapa Sawit dengan kategori sebagai salah satu Pelaku Usaha, sehingga sudah sepatutnya PEMOHON I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo guna mencapai 11 Tujuan PEMOHON I yaitu mewujudkan Petani Kelapa Sawit yang mandiri, berdaulat, bermartabat dan sejahtera serta Visi dan Misi PEMOHON I. Kemudian, agar di dalam pengalokasian dana perkebunan yang dihimpun dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan dapat dilakukan secara optimal dan merata serta dimaknai secara limitatif. B. KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) KARYA MANDIRI 24. Bahwa PEMOHON II sebuah Koperasi yang didirikan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Jalan Apel Kecil, Desa Tanjung Benanak, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Berat, Provinsi Jambi, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri Nomor 4 Tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Artha Puspitasari, S.H., M.Kn., (Akta KSP Karya Mandiri No. 4) dan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0005208.AH.01.28.TAHUN 2021; 25. Bahwa selanjutnya PEMOHON II memiliki Akta Nomor: 01 tanggal 05 April 2022 Tentang Perubahan Anggaran Dasar “Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Mandiri” yang dibuat dihadapan Notaris Artha Puspitasari, S.H., M.Kn., (Akta KSP Karya Mandiri No. 1) dan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000353.AH.01.39.TAHUN 2022 tertanggal 22 April 2022; 26. Bahwa dalam hal ini PEMOHON II diwakili oleh JAZURI, berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat 1 Akta KSP Karya Mandiri Nomor 1, menyebutkan bahwa; “Pengurus berwenang: Mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan.” Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 83 poin I Akta KSP Karya Mandiri No. 1, yang menyatakan: “I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 46 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai: - PENGURUS - Ketua: - Penghadap Tuan JAZURI …” 12 27. Bahwa adapun Visi dan Misi PEMOHON II yang tercantum di dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Akta KSP Karya Mandiri No.1, menyebutkan: “Pasal 5 Visi KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) KARYA MANDIRI adalah mewujudkan wadah ekonomi kerakyatan yang berdaulat dengan mengutamakan prinsip koperasi agar menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang berkualitas.” “Pasal 6 Misi KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) KARYA MANDIRI adalah mengutamakan Pendidikan dalam membangun koperasi dengan swadaya permodalan dan bertindak seadil-adilnya sehingga kesejahteraan bisa terpenuhi.” 28. Bahwa PEMOHON II pada Pasal 7 ayat (1) Akta KSP Karya Mandiri No. 1 menyebutkan bahwa, “Koperasi bertujuan menghimpun dan menggerakkan ekonomi anggota dengan menjalin silaturahmi serta rasa gotong royong dalam mencapai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan anggota khususnya serta masyarakat daerah kerja pada umumnya”. 29. Bahwa berkaitan dengan Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan yang tidak dimaknai secara limitatif sehingga telah mengakibatkan kerugian konstitusional bagi PEMOHON II sebagi salah satu Pelaku Usaha Perkebunan dan selaku Penerima Manfaat, maka PEMOHON II ingin memperjuangankan hak-haknya melalui pengujian materil (judicial review) UU Perkebunan demi menjamin Kepastian Hukum PEMOHON II, sehingga Visi, Misi dan Tujuan PEMOHON II yaitu untuk menghimpun dan menggerakkan ekonomi anggota dengan menjalin silaturahmi serta rasa gotong royong dalam mencapai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan anggota khususnya serta masyarakat daerah kerja pada umumnya dapat tercapai, oleh karena itu PEMOHON II mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo; C. KOPERASI PERKEBUNAN RENYANG BERSATU 30. Bahwa PEMOHON III sebuah Koperasi yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Dusun Empetai, Desa Merbang, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Perkebunan 13 Renyang Bersatu Nomor 17 tanggal 12 September 2008 dihadapan Notaris Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, S.H., M.Kn., (Akta Pendirian No. 17) dan SK Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Bupati Sekadau Nomor 518/041/SK-SH/DPPK-INV/IX/2008 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tanggal 13 Oktober 2008; 31. Bahwa dalam hal ini PEMOHON III diwakili oleh ALBERTUS WAWAN, berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 3 Akta Pendirian No.17, menyebutkan bahwa; “Tugas dan Kewajiban Pengurus adalah: mewakili Koperasi didalam dan diluar Pengadilan.” 32. Dan, sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 49 poin I Akta Pendirian Nomor 17, yang menyatakan: “ … PENGURUS: - KETUA I : - Tuan ALBERTUS WAWAN; - KETUA II : - Tuan ZAINAL ABIDIN; - SEKRETARIS I : - Tuan NASARIUS DANG; - SEKRETARIS II : - Tuan SIMON; - BENDAHARA : - Tuan IJAUNARYUS; baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hal untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk memajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan Tindakan lain yang mungkin diperlukan.” 33. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Akta Pendirian No. 17 PEMOHON III menyatakan: “Tujuan didirikan Koperasi adalah untuk: 1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya; 2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan ekonomi nasional.” 34. Bahwa selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) Akta Pendirian No. 17 PEMOHON III menyatakan bahwa; “Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan-usaha anggota, sebagai berikut: 14 a. Usaha Pokok, yaitu: - Unit Pemasaran Tandan Buah Segar (TBS); - Unit Jasa Angkutan Tandan Buah Segar (TBS); - Unit Pengadaan Saprodi; b. Usaha Penunjang, yaitu: - Unit Waserda;” 35. Bahwa berdasarkan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PEMOHON III untuk mencapai tujuannya, maka PEMOHON III perlu memperjuangkan hak konstitusionalnya karena telah dirugikan akibat pemberlakukan Pasal 93 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang diartikan secara meluas/tidak limitatif, sehingga tujuan PEMOHON III untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional melalui kegiatan usaha pokok (Unit Pemasaran Tandan Buah Segar (TBS); Unit Jasa Angkutan TBS; dan Unit Pengadaan Saprodi) maupun usaha penunjang yaitu unit waserda tidak dapat tercapai, oleh karena itu PEMOHON III mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo, agar dalam pengalokasian dana perkebunan yang dihimpun dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan dapat optimal dan merata; D. KOPERASI PRODUSEN PERKEBUNAN HARAPAN BARU RATU 36. Bahwa PEMOHON IV adalah Koperasi yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Jalan Poros Salogatta-Palu, Desa Salogatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Produsen Perkebunan Harapan Baru Ratu Nomor: 07 tertanggal 13 Juli 2022 (selanjutnya disebut sebagai “Akta Pendirian Nomor: 07”) yang dibuat dihadapan Notaris Andi Haeril Sumange, S.H., M.Kn., dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0003725.AH.01.29.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Produsen Perkebunan Harapan Baru Ratu tertanggal 14 Juli 2022; 37. Bahwa dalam hal ini PEMOHON IV diwakili oleh IRFAN, S. Farm, Apt., berdasarkan Pasal 22 ayat 3 Akta Pendirian Nomor: 07, menyatakan bahwa; 15 “Tugas dan kewajiban Pengurus adalah: mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan.”; Dan sesuai dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 poin I Akta Pendirian Nomor: 07, PEMOHON IV menyebutkan bahwa; “I. Menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai: Ketua : IRFAN, S. Farm, Apt. …” 38. Bahwa PEMOHON IV dalam Pasal 4 Akta Pendirian Nomor: 07, menyebutkan bahwa: “Pasal 4 Tujuan didirikan Koperasi adalah untuk: 1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya; 2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional; 3. Memajukan kemampuan ekonomi, daya kreasi dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya.” 39. Bahwa selanjutnya, PEMOHON IV pada Pasal 5 Akta Pendirian Nomor: 07, menyatakan: “Pasal 5 1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota, sebagai berikut: Usaha Utama a. Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak (46202); b. Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (64142); c. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm oil) (10431); d. Perkebunan Buah Kelapa Sawit (01262); e. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (10437); Usaha Pendukung a. Perdagangan Besar Buah-buahan (46312); b. Perdagangan Eceran Buah-buahan (47212); c. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian (46530); Usaha Tamabahan a. Perdagangan Eceran Gas Elpiji (47772); b. Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegaran (Minyak Astiri) (47774); 16 c. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) (47192); d. Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491); 2. … 3. … 4. … 5. …” 40. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PEMOHON IV memiliki kedudukan untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya demi menjamin Kepastian Hukum PEMOHON IV akibat pemberlakukan Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan yang diartikan secara meluas/tidak limitatif, sehingga PEMOHON IV sebagai Penerima Manfaat sekaligus Petani Kelapa Sawit dengan kategori sebagai salah satu Pelaku Usaha, sudah sepatutnya PEMOHON IV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo guna mencapai Visi, Misi, dan Tujuan PEMOHON IV yaitu: - Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya; - Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional; - Memajukan kemampuan ekonomi, daya kreasi dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya. Serta, agar PEMOHON IV dalam menyelenggarakan Kegiatan USAHA UTAMAnya berupa Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak, Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm oil), Perkebunan Buah Kelapa Sawit, dll, dapat berjalan tanpa adanya kesenjangan dan dapat menerima manfaat secara optimal sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan; 41. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PARA PEMOHON merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara Kerugian Konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, dikarenakan keberadaan Pasal 93 khususnya pada ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan justru berdampak tidak baik dan menimbulkan kecemasan bagi PARA PEMOHON, dimana dalam Pembiayaan Usaha Perkebunan yang 17 bersumber dari Penghimpunan Dana Pelaku Usaha Perkebunan, tidak diperuntukkan secara optimal sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 93 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 42. Bahwa PARA PEMOHON merupakan para Pekebun yang kedudukannya tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang menyatakan: “Pekebun adalah orang perseroangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.” 43. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka cukup jelas PARA PEMOHON memiliki kepentingan hukum dan kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memperjuangkan hak-haknya, dimana PARA PEMOHON merupakan salah satu Pelaku Usaha Perkebunan dan juga sebagai Penerima Manfaat yang memiliki hak untuk mengetahui Apakah Pembiayaan Usaha Perkebunan yang bersumber dari Penghimpunan Dana Pelaku Usaha Perkebunan telah terealisasi secara tepat, merata ataupun optimal kepada Pelaku Usaha Perkebunan termasuk kepada PARA PEMOHON sesuai amanat peruntukannya pada Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan; III. FAKTA – FAKTA HUKUM 44. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308; 45. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; 46. Bahwa Tahun 2011 lewat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, 18 sejumlah pasal dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; 47. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan “yang baru” juga memiliki permasalahan konstitusional seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan “yang lama” dan pasal-pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi kembali hadir di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 “yang baru”; 48. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memiliki kelemahan mendasar atas sejarah perkebunan di Indonesia yang telah menimbulkan dualisme pertanian di Indonesia, yaitu pada modal di perkebunan skala besar dan pertanian keluarga skala kecil subsistem dan menimbulkan konflik agraria yang mengakibatkan perampasan tanah petani serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan kekerasan; 49. Bahwa lemahnya pemahaman sejarah, juga berdampak tidak dipergunakan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian sejumlah Undang-Undang terkait Agraria, Pertanian, dan Petani, sehingga mengulangi kesalahan yang sama yaitu bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 50. Bahwa mengingat ketentuan UU Perkebunan telah diubah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut sebagai “UU Cipta Kerja”), akan tetapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dinyatakan Inkonstitusional bersyarat atau dalam masa tenggang waktu 2 (dua) tahun perbaikan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 Tertanggal 25 November 2021, sehingga demi terwujudnya kepastian hukum dan hak-hak konstitusional bagi PARA PEMOHON, maka PARA PEMOHON mengesampingkan UU Cipta Kerja; 51. Bahwa perlu juga PARA PEMOHON sampaikan kembali, akibat kondisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih dalam status INKONSTITUSIONAL BERSYARAT, sehingga saat ini Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia 19 Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut sebagai “PERPU Cipta Kerja”) yang kemudian telah ditetapkan menjadi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“selanjutnya disebut sebagai UU No. 6/2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja”); Maka, dalam hal ini sudah seharusnya UU No. 6/2023 Tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja perlu dikesampingkan juga karena produk UU No. 6/2023 Tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja sejak awal sangat jelas melanggar konstitusi, dimana Pemerintah RI bersama DPR RI tidak mentaati isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVII/2020 Tertanggal 25 November 2021, hingga kemudian saat ini juga UU No. 6/2023 Tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja sedang diajukan Pengujian Formil ataupun Materil di Mahkamah Konstitusi; 52. Bahwa agar tetap menjamin Kepastian Hukum PARA PEMOHON, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mempertimbangkan Pengujian Materil Undang-Undang Perkebunan tersebut sebagaimana telah diuraikan dalil-dalil PARA PEMOHON dalam Permohonan ini; IV. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON BAHWA PASAL 93 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEPANJANG KETENTUAN YANG TERCANTUM PADA PASAL 93 AYAT (4) TIDAK DIMAKNAI SECARA LIMITATIF ATAU TIDAK DIMAKNAI MENJADI PRIORITAS. 53. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: “(1) setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 54. Bahwa asas kepastian hukum (rechtszekerheid) pada prinsipnya berkaitan dengan adanya dua norma hukum atau lebih yang mengatur hal yang sama 20 namun saling tumpang tindih (overlapping), sehingga terjadi disharmonis. Selain itu, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Menurut Maxeiner, kepastian hukum mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum; 55. Bahwa Menurut Sudikno Mertukusumo, di dalam Buku Asikin Zainal, yang berjudul “Pengantar Tata Hukum Indonesia” 2012, Penerbit: Rajawali Perss, Jakarta, menyebutkan: “Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuah oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.” 56. Bahwa di dalam penyelenggaraan Perkebunan terdapat Asas dan Tujuan Perkebunan yang diatur pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (selanjutnya disebut sebagai “UU Perkebunan”), yang menyatakan: Pasal 2 “Perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas: a. Kedaulatan; b. Kemandirian; c. Kebermanfaatan; d. Keberlanjutan; e. Keterpaduan; f. Kebersamaan; g. Keterbukaan; h. Efesiensi-berkeadilan; i. Kearifan lokal; dan 21 j. Kelestarian fungsi lingkungan hidup.” Pasal 3 “Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk: a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; b. Meningkatkan sumber devisa negara; c. Meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan usaha; d. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar; e. Meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; f. Memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat; g. Mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan h. Meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.” 57. Bahwa di dalam penyelenggaraan Perkebunan terdapat beberapa sumber pembiayaan usaha Perkebunan yang bersumber dari penghimpunan dana, berdasarkan Pasal 93 ayat (3) UU Perkebunan, menyatakan: “(3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan, dana Lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.” 58. Bahwa salah satu sumber pembiayaan usaha perkebunan berasal dari penghimpunan dana pelaku usaha perkebunan, dimana ketentuan Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan telah mengatur dengan tegas dan telah memberikan makna yang limitatif mengenai peruntukan dan penggunaan dana yang dihimpun dari Pelaku Usaha, yakni: “(4) Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan.” Maka, dengan adanya pengaturan alokasi penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan, sehingga hal ini dapat mengoptimalkan dana tersebut untuk kebutuhan penyelenggaraan kegiatan perkebunan hingga masyarakat, serta agar tujuan UU Perkebunan dapat tercapai sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 UU Perkebunan. 59. Bahwa definisi limitatif sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (https://kbbi.web.id/limitatif) adalah bersifat membatasi; sejalan dengan pendapat Martias Imam Radjo dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan 22 Hukum”: Penjelasan-Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda-Indonesia untuk Studi dan Praktik. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) hlm. 135, yakni: “Limitatief. Terbatas. Mutlak: satu jumlah atau satu ketentuan bersifat “limitatief”, apabila apa-apa yang tidak disebutkan, tidak masuk dalam jumlah atau ketentuan itu.” 60. Bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, menyatakan: “Penyelenggaraan Penghimpunan Dana bertujuan untuk: a. menyediakan Dana bagi pengembangan Usaha Perkebunan yang berkelanjutan; b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Perkebunan; c. mendorong pengembangan industri hilir Perkebunan; d. meningkatkan optimasi penggunaan hasil Perkebunan untuk bahan baku industri, energi terbarukan, dan ekspor; e. meningkatkan dan menjaga stabilitas pendapatan Usaha Perkebunan dengan mengoptimalkan harga di tengah fluktuasi harga komoditas Perkebunan dunia; dan f. mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan Pekebun/Perkebunan rakyat dari dampak negatif gejolak harga komoditas dunia.” 61. Bahwa adapun alur/skema terkait peruntukan ataupun penggunaan Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan dan dalam ketentuan lebih lanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Perkebunan, yang tercantum dalam Tabel 1.1 dibawah ini: 23 62. Bahwa Penghimpunan Dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memiliki tugas yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyatakan: “BPDPKS bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang selanjutnya disebut Dana, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang­undangan.” 63. Bahwa terdapat fakta, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di dalam mengelola dan mengalokasikan dana yang telah dihimpun, tidak mengacu ataupun tidak mentaati amanat dari Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan karena tidak memaknai secara limitatif mengakibatkan alokasi dana dari penghimpunan dana pelaku usaha perkebunan tidak mencapai tujuannya secara optimal bahkan jauh dari tujuan yang hendak dicapai dalam undang-undang aquo, sehingga adanya peruntukan untuk penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel, hal ini dapat dilihat melalui Laporan Keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sebagai berikut: 24 *Sumber: Berdasarkan Laporan Tahunan Annual Report Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 31 Desember 2015 25 *Sumber: Berdasarkan Laporan Keuangan Annual Report Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 31 Desember 2016 *Sumber: Berdasarkan Laporan Keuangan Annual Report Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 31 Desember 2017 *Sumber: Berdasarkan Laporan Keuangan Annual Report Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 31 Desember 2018 26 * Sumber: Berdasarkan Laporan Keuangan Annual Report Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 31 Desember 2019 *Sumber: Berdasarkan Laporan Keuangan Annual Report Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 31 Desember 2020 27 *Sumber: Berdasarkan Laporan Keuangan Annual Report Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Semester I Bulan Agustus 2021 *Sumber: Berdasarkan Laporan Tahunan Annual Report Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Bulan Desember Tahun 2021 28 *Berdasarkan Website Berita Online Detik.Com: https://finance.detik.com/industri/d-6215681/salah-urus-dana-sawit yang diunggah pada tanggal 04 Agustus 2022 64. Bahwa Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak mengacu pada ketentuan Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan dalam mengelola dan mengalokasian Dana yang telah dihimpun dari Pelaku Usaha Perkebunan, hal tersebut akibat Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan tidak dimaknai secara limitatif atau tidak dimaknai sebagai prioritas, sehingga Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengelola dan mengalokasikan dana lebih besar dan diprioritaskan kepada PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL; 65. Bahwa Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam mengelola dan mengalokasikan dana justru mengacu kepada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, yang menyatakan: 29 “Pasal 9 (1) Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan: a. pengembangan sumber daya manusia Perkebunan; b. penelitian dan pengembangan Perkebunan; c. promosi Perkebunan; d. peremajaan Perkebunan; dan/atau e. sarana dan prasarana Perkebunan. (2) Penggunaan Dana untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka: a. pengembangan Perkebunan; dan b. pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (biofuel), dan hilirisasi industri Perkebunan.” Ataupun; - Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyatakan: “(2) Penggunaan Dana yang dihimpun untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka pemenuhan hasil Perkebunan Kelapa Sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri Perkebunan Kelapa Sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.” 66. Bahwa implementasi Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan telah menambahkan ketentuan baru mengenai peruntukan dana yang dihimpun dari pelaku usaha perkebunan, hal tersebut akibat tidak dimaknai secara limitatif atau tidak dimaknai sebagai prioritas, sehingga menyebabkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam mengelola dan mengalokasi dana yang dihimpun dari Pelaku Usaha Perkebunan, tidak mengacu kepada Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan melainkan kepada peraturan turunannya dan hal ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang mana jaminan kepastian hukum dilindungi oleh UUD NRI 1945; 67. Bahwa menurut Prof. Maria Farida (Sukardi dan E. Prajwalita Widiati: Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang-Undang, Yuridika: Volume 27 No 2, Mei-Agustus 2012), Peraturan pelaksana dan peraturan otonom merupakan peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang- undang. Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 63/PUU-XV/2017 dalam perkara pengujian Pasal 32 ayat (3A) Undang- undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Muhammad Hikmah, Delegasi Wewenang dalam Undang-Undang, SNKN 2018) pendelegasian wewenang kepada PMK hanya boleh bersifat teknis administratif. Sehingga Peraturan Pemerintah dan Perpres merupakan pendelegasian legislatif dan pendelegasian kewenangan yang hanya dapat menyelenggarakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh undang- undang dan bersifat adminitratif yang dimana Peraturan Pemerintah dan Perpres tidak boleh menambahkan ketentuan yang telah ditentukan oleh undang-undang. 68. Bahwa Berdasarkan Laporan-Laporan Keuangan di atas, sangat jelas Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan tidak dimaknai secara limitatif karena terdapat peruntukan dana yang sangat besar ditujukan kepada Program Biodisel dan hal ini yang menyebabkan kerugian secara konstitusional kepada PARA PEMOHON karena Penghimpunan Dana dari Pelaku Usaha Perkebunan tidak TERAKOMODIR dengan baik yang menyebabkan PARA PEMOHON tidak mendapatkan hak-haknya secara optimal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan. Adapun Tabel Ringkas terkait dana-dana yang diperuntukan untuk Program Biodisel Berdasarkan Laporan Keuangan Annual Report Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dari Tahun 2015-2021, sebagai berikut: Tabel Ringkas NO. TGl/BLN/TAHUN PEMBIAYAAN BIODIESEL NILAI (Rp.) 1. 31 Desember 2015 Rp. 467.217.788.632,- 2. 31 Desember 2016 Rp. 10.683.276.780.982,- 3. 31 Desember 2017 Rp. 10.566.772.566.846,- 4. 31 Desember 2018 Rp. 4.824.581.966.232,- 5. 31 Desember 2019 Rp. 3.425.344.132.267,- 6. 31 Desember 2020 Rp. 26.182.484.534.795,- 7. 30 Juni 2021 (Semester I) Rp. 21.357.958.174.925,- 8. 31 Desember 2021 Rp. 51.951.617.007.640,- 31 TOTAL Rp. 129.459.252.952.319,- (dua belas triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah); 69. Bahwa jika melihat dari Tabel Ringkas di atas, CUKUP JELAS dimana presentase pemberian alokasi dana/biaya terhadap Program Biodiesel sangatlah besar, hal tersebut akibat tidak dimaknai secara limitatif dan telah mengesampingkan amanat Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan, sehingga PARA PEMOHON selaku salah satu Pelaku Usaha Perkebun (Petani Kelapa Sawit) mengalami Kerugian Konstitusional yang cukup besar dan berdampak buruk dalam melakukan kegiatan perkebunan karena tidak optimal dalam menerima hak-haknya. Adapun bukti nyata dan dampak buruk akibat BPDPKS tidak memaknai secara limitatif dan tidak menjalankan amanat ketentuan dari Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan di dalam mengelola ataupun mengalokasikan dana-dana yang telah dihimpun dari Pelaku Usaha, sebagai berikut: - Berdasarkan Website Berita Online IDX Channel.com: https://www.idxchannel.com/economics/produksi-cuma-4-ton-per- hektare-mentan-mengancam-masa-depan-sawit-ri/all berjudul: “Produksi Cuma 4 Ton per Hektare, Mentan: Mengancam Masa Depan Sawit RI - Bagian all (idxchannel.com)” yang diunduh pada tanggal 1 Maret 2023, menyatakan pada intinya: “Menteri Pertanian Syahrul Yasil Limpo (SYL) menyoroti kondisi kebun sawit rakyat Indonesia terus menghadapi tantangan besar terkait produktivitas. Produktivitas sawit nasional baru mencapai 3–4 ton per hektare setara Crude Palm Oil (CPO). Hal ini dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak lakukan suatu langkah komprehensif,"ujar Mentan “Menurut SYL, peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit dengan pemanfaatan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) melalui program PSR yang dimulai sejak 2017 dengan sasaran kebun-kebun sawit rakyat dengan tanaman tua (lebih dari 25 tahun), produktivitas rendah, sudah waktunya diremajakan.” - Berdasarkan Website Berita Online IDX Channel.com: https://www.idxchannel.com/economics/realisasi-peremajaan-sawit-ri- 32 rendah-pada-2022-awas-produktivitas-sawit-terancam/all berjudul: “Realisasi Peremajaan Sawit RI Rendah pada 2022, Awas Produktivitas Sawit Terancam - Bagian all (idxchannel.com)” yang diunduh pada tanggal 1 Maret 2023, menyatakan pada intinya: “Kementerian Pertanian melaporkan realisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR) sangat minim dalam acara Rakornas Kelapa Sawit 2023, Senin (27/2). Sejak 2017 hingga 2022, jumlah lahan sawit yang telah diremajakan hanya 278.200 hektare (ha). Padahal, program PSR sangat penting dalam mengoptimalkan produktivitas sawit nasional.” “Di lain pihak, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengungkap ada sejumlah penyebab peremajaan sawit rendah sampai saat ini. Pertama, soal syarat yang masih berbelit-belit untuk mendapatkan bantuan PSR, terutama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian ATR/BPN. Ketua Apkasindo Gulat Manurung mengatakan, KLHK masih mensyaratkan lahan sawit harus bebas dari kawasan hutan, yang memerlukan dokumen yang cukup banyak. Selain persyaratan yang berbelit-belit, petani juga mengeluhkan harga pupuk yang meroket mencapai 300%. Akibatnya, petani enggan melakukan peremajaan karena tak mendapat subsidi PSR.” 70. Bahwa PARA PEMOHON merupakan pihak yang memiliki peran penting dari sektor hulu hingga hilir dalam penyelenggaraan kegiatan/aktivitas Perkebunan Kelapa Sawit demi terciptanya hasil produksi kelapa sawit yang baik, akan tetapi hingga saat ini PARA PEMOHON justru tidak menerima manfaat secara Optimal/Maksimal dari alokasi dana sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan, hal ini karena Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan tidak dimaknai secara limitatif atau tidak dimaknai prioritas, sehingga berakibat peruntukan dari Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan lebih besar dan lebih diprioritaskan kepada pembiayaan dana Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel; PARA PEMOHON tidak menolak adanya program biodiesel yang merupakan program pemerintah, namun selayaknya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak mengambil alokasi dana yang telah diatur dalam Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan untuk pembiayaan industri biodiesel. 33 71. Bahwa perlu diketahui, PARA PEMOHON memiliki kedudukan yang lemah dan tidak sebanding dengan Pelaku Usaha Perkebunan lainnya seperti Korporasi/Perusahaan, dimana secara nyata mengenai Pungutan Ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang jelas-jelas dibebankan kepada Korporasi/Perusahaan namun dibebankan kembali kepada PARA PEMOHON walaupun tidak terlihat secara langsung, akan tetapi hal tersebut dapat dilihat jelas dan nyata melalui kegiatan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) yang dimiliki oleh PARA PEMOHON, karena berimplikasi pada turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dimiliki oleh PARA PEMOHON; 72. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, secara nyata akibat tidak dimaknai secara tidak limitatif dan tidak tidak dimaknai sebagai prioritas ketentuan yang tercantum pada Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan sehingga Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam mengelola dan mengalokasi dana tidak mengacu pada Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan dan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi PARA PEMOHON karena Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) justru lebih banyak dan lebih memprioritaskan kepada pembiayaan dana Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel, mengingat amanat ketentuan dari Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan terkait Pembiayaan Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan diperuntukan untuk: - pengembangan sumber daya manusia; - penelitian dan pengembangan; - promosi Perkebunan; - peremajaan Tanaman Perkebunan; dan/atau - sarana dan prasarana Perkebunan; (dapat dilihat melalui Tabel 1.1) Bahwa berdasarkan-hal-hal tersebut di atas, agar Penghimpunan Dana dari Pelaku Usaha Perkebunan lebih bermanfaat bagi masyarakat termasuk PARA PEMOHON, sehingga sangat berlasan dan berdasar serta sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sepanjang Tidak Dimaknai Secara Limitatif atau Tidak Dimakni Sebagai Prioritas. 34 V. PETITUM Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas bahwa Pasal 93 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang ketentuan yang tercantum pada Pasal 93 Ayat (4) tidak dimaknai secara limitatif atau tidak dimaknai sebagai prioritas karena berakibat adanya ketidakjelasan makna yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dan peruntukan dana yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan, sehingga dalam hal ini PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang ketentuan yang tercantum pada Pasal 93 ayat (4) tidak dimaknai secara limitatif atau tidak dimaknai sebagai prioritas. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 3. Bukti P-3A : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit (disingkat PSPKS) Nomor 52 tertanggal 19 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Sundjajik, S.H., M.Kn; 35 4. Bukti P-3B : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-69.AH.01.07.Tahun 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit tertanggal 12 April 2013; 5. Bukti P-3C : Fotokopi Akta Perubahan Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit (disingkat PSPKS) Nomor: 10 tanggal 29 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Anisa, S.H., M.Kn; 6. Bukti P-3D : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000719.AH.01.08.TAHUN 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit tertanggal 30 April 2021; 7. Bukti P-3E : Fotokopi Surat Keputusan Rapat Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Tahun 2022 Nomor: 025/IN/SPKS Nasional/XI/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Sekretaris Jendral (SekJen) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) tertanggal 15 November 2022; 8. Bukti P-4A : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar “Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Mandiri” Nomor: 01 tertanggal 05 April 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Artha Puspitasari, S.H., M.Kn. 9. Bukti P-4B : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesisa Nomor: AHU- 0000353.AH.01.39. Tahun 2022 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri tertanggal 22 April 2022; 10. Bukti P-5A : Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Renyang Bersatu Nomor: 17 tanggal 12 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, S.H., M.Kn; 11. Bukti P-5B : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Bupati Sekadau Nomor: 518/041/SK-SH/DPPK-INV/IX/2008 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tanggal 13 Oktober 2008; 12. Bukti P-6A : Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Produsen Perkebunan Harapan Baru Ratu Nomor: 07 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Andi Haeril Sumange, S.H., M.Kn. 36 13. Bukti P-6B : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 0003725.AH.01.29. TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Produsen Perkebunan Harapan Baru Ratu tertanggal 14 Juli 2022; 14. Bukti P-7A : Fotokopi Laporan Keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2015; 15. Bukti P-7B : Fotokopi Laporan Keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2016; 16. Bukti P-7C : Fotokopi Laporan Keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2017; 17. Bukti P-7D : Fotokopi Laporan Keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2018; 18. Bukti P-7E : Fotokopi Laporan Keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2019; 19. Bukti P-7F : Fotokopi Laporan Keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2020; 20. Bukti P-7G : Fotokopi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Semester I Bulan Agustus 2021; 21. Bukti P-7H : Fotokopi Laporan Keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021; 22. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Online Detik.Com: “Salah Urus Dana Sawit?” [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 37 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613, selanjutnya disebut UU 39/2014) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 38 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa dalam menguraikan adanya kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang, para Pemohon menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014, yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan”. 2. Bahwa para Pemohon masing-masing mengkualifikasikan dirinya sebagai badan hukum, baik berupa perkumpulan (Pemohon I), maupun koperasi (Pemohon II sampai dengan Pemohon IV) yang dalam hal ini diwakili oleh perwakilan pengurus yang secara sah memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukumnya masing-masing di hadapan pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). 39 3. Bahwa dalam menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 3.1. Bahwa Pemohon I sebagai penerima manfaat sekaligus petani kelapa sawit dengan kategori Pelaku Usaha yang memiliki tujuan untuk mewujudkan Petani Kelapa Sawit yang mandiri, berdaulat, bermartabat dan sejahtera, yang dalam hal ini secara khusus, bertujuan agar pengalokasian dana perkebunan yang dihimpun dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014 dapat dilakukan secara optimal dan merata serta dimaknai secara limitatif; 3.2. Bahwa Pemohon II sebagai salah satu Pelaku Usaha Perkebunan dan selaku Penerima Manfaat yang ingin memperjuangkan hak-haknya melalui pengujian konstitusionalitas UU 39/2014 demi menjamin kepastian hukum, sehingga visi, misi dan tujuan Pemohon II, yaitu untuk menghimpun dan menggerakkan ekonomi anggota dengan menjalin silaturahmi serta rasa gotong royong dalam mencapai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan anggota khususnya serta masyarakat daerah kerja pada umumnya dapat tercapai; 3.3. Bahwa Pemohon III yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggotanya secara khusus, dan masyarakat pada umumnya, serta menjadi gerakan ekonomi rakyat dan ikut membangun tatanan perekonomian nasional melalui kegiatan usaha pokok maupun penunjang tidak dapat tercapai akibat berlakunya Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014; 3.4. Bahwa Pemohon IV sebagai penerima manfaat sekaligus petani kelapa sawit dengan kategori Pelaku Usaha yang memperjuangkan hak konstitusionalnya demi menjamin kepastian hukum guna mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Pemohon IV serta dalam menyelenggarakan kegiatan usaha utamanya dapat berjalan tanpa adanya kesenjangan dan dapat menerima manfaat secara optimal sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014; 3.5. Bahwa para Pemohon sangat dirugikan akibat pemberlakuan Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014 yang diartikan secara meluas/tidak limitatif sehingga 40 menghalangi pemenuhan visi, misi, dan/atau tujuan didirikannya badan hukum sesuai dengan AD/ART masing-masing Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] serta dikaitkan dengan uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5], selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa oleh karena para Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai badan hukum yang berbentuk perkumpulan dan koperasi maka Mahkamah terlebih dahulu perlu memastikan legaliltas dan kapasitas pihak yang mewakili kedudukan masing-masing Pemohon dalam mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014 sebagai berikut: [3.6.1.1] Bahwa Pemohon I merupakan badan hukum yang berbentuk perkumpulan dalam hal ini adalah Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit (PSPKS) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PSPKS Nomor 52 tanggal 19 Juni 2012 [vide bukti P-3A] serta telah terdaftar dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Menkumham) Nomor AHU- 69.AH.01.07 Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit [vide bukti P-3B] dan SK Menkumham Nomor AHU- 0000719.AH.01.08 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit [vide bukti P-3D] yang dalam hal ini diwakili oleh Mansuetus Alsy Hanu selaku Ketua Badan Pengurus PSPKS yang berdasarkan Pasal 24 ayat (6) Akta Pendirian PSPKS Nomor 52 tanggal 19 Juni 2012 memiliki hak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan; [3.6.1.2] Bahwa Pemohon II merupakan badan hukum yang berbentuk koperasi dalam hal ini adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Mandiri yang memiliki dasar legalitas berdasarkan Akta Nomor: 01 tanggal 05 April 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Mandiri [vide 41 bukti P-4A] dan telah terdaftar dan mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Kemenkumham Nomor: AHU-0000353.AH.01.39.TAHUN 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri [vide bukti P-4B] yang dalam hal ini diwakili oleh Jazuri selaku Ketua Pengurus KSP Karya Mandiri yang berdasarkan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 46 ayat (1) Anggaran Dasar KSP Karya Mandiri berwenang mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan; [3.6.1.3] Bahwa Pemohon III merupakan badan hukum yang berbentuk koperasi dalam hal ini adalah Koperasi Perkebunan Renyang Bersatu yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Renyang Bersatu Nomor 17 tanggal 12 September 2008 [vide bukti P-5A] dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Bupati Sekadau Nomor: 518/041/SK-SH/DPPK- INV/IX/2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi [vide bukti P-5B] yang dalam hal ini diwakili oleh Albertus Wawan selaku Ketua I yang berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Renyang Bersatu, baik bersama- sama maupun sendiri-sendiri, memiliki tugas dan kewajiban untuk mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan; [3.6.1.4] Bahwa Pemohon IV merupakan badan hukum yang berbentuk koperasi dalam hal ini adalah Koperasi Produsen Perkebunan Harapan Baru Ratu yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Produsen Perkebunan Harapan Baru Ratu Nomor: 07 tanggal 13 Juli 2022 [vide bukti P-6A] dan telah terdaftar dan mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan SK Menkumham Nomor AHU-0003725.AH.01.29.TAHUN 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Produsen Perkebunan Harapan Baru Ratu [vide bukti P-6B] yang dalam hal ini diwakili oleh Irfan selaku Ketua yang berdasarkan Pasal 21 ayat (2) juncto Pasal 22 ayat (3) Akta Pendirian Koperasi Produsen Perkebunan Harapan Baru Ratu memiliki tugas dan kewajiban untuk mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan. [3.6.2] Bahwa terkait dengan syarat kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menjelaskan adanya hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian, yakni hak untuk mendapatkan kepastian 42 hukum atas pengelolaan dan pengalokasian dana dari pelaku usaha perkebunan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan potensial karena Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, diartikan secara meluas/tidak limitatif sehingga menghalangi pemenuhan visi, misi, dan/atau tujuan didirikannya badan hukum sesuai dengan AD/ART masing-masing para Pemohon. Oleh karenanya, dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon maka anggapan kerugian sebagaimana dialami oleh para Pemohon, khususnya sebagai pelaku usaha perkebunan dan penerima manfaat dana perkebunan kelapa sawit, tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai objek permohonan para Pemohon, in casu Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014, yang dalam faktanya norma a quo telah diubah oleh pembentuk undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 29 angka 26 Lampiran UU 6/2023 yang mengubah norma Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014 menjadi “Penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, sarana dan prasarana Perkebunan, pengembangan Perkebunan, dan/atau pemenuhan Hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri Perkebunan.” Bahkan, mendahului berlakunya UU 6/2023, sebelumnya norma Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014 juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022) sebagaimana norma Pasal 29 angka 26 Perppu 2/2022 yang mengubah Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014. Terhadap fakta hukum demikian, para Pemohon dalam permohonannya menyampaikan bahwa, baik UU 11/2020 maupun UU 6/2023, sudah seharusnya dikesampingkan karena pembentuk undang-undang 43 tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021. Oleh karenanya, para Pemohon tetap menggunakan norma Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014 sebagai objek permohonan pengujian konstitusionaliltas dalam perkara a quo dengan sengaja mengabaikan UU 6/2023. [3.8] Menimbang bahwa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 15 Mei 2023, Majelis Hakim Panel telah memberikan saran atau nasihat perbaikan terhadap objek permohonan yang digunakan oleh para Pemohon yang pada pokoknya menyarankan agar para Pemohon mencermati kembali objek permohonan yang diajukan oleh para Pemohon berkenaan dengan fakta adanya beberapa perubahan norma terhadap Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014 dikaitkan dengan keberlakuan suatu norma yang dapat dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya [vide risalah sidang Perkara Nomor 45/PUU-XXI/2023 tanggal 15 Mei 2023, hlm. 12 - 13 dan hlm. 18]. Namun demikian, para Pemohon tetap pada pendiriannya dengan menegaskan kembali dalam sidang perbaikan permohonan tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya, Perppu 2/2022 yang telah disetujui DPR dan kemudian disahkan menjadi UU 6/2023, sejak awal menurut para Pemohon, telah melanggar konstitusi karena pembentuk undang-undang tidak mentaati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, para Pemohon memohon agar Mahkamah tetap dapat menguji norma Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014 terhadap UUD 1945 [vide risalah sidang Perkara Nomor 45/PUU-XXI/2023 tanggal 29 Mei 2023, hlm. 3-4]. [3.9] Menimbang bahwa terhadap persoalan demikian, Mahkamah berpendapat, sebagaimana proses peradilan pada umumnya, dalam peradilan Mahkamah Konstitusi terdapat asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang menjadi pedoman sekaligus prinsip yang memandu Hakim Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan serta harus pula menjadi pedoman dan prinsip yang dipatuhi oleh pihak-pihak dalam beracara di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945. Salah satu asas yang harus dipatuhi tersebut adalah asas praduga keabsahan (praesumptio iustae causa/het vermoeden van rechtmatigheid) yang diartikan bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai ada pembatalannya. Berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa (in casu, 44 pembentuk undang-undang) dalam membuat produk hukum (undang-undang) harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Untuk melakukan pembatalan tindakan tersebut, dapat dilakukan oleh lembaga yang melakukan tindakan itu sendiri maupun oleh lembaga lain yang diberikan kewenangan berdasarkan aturan hukum. Dalam konteks permohonan a quo, fakta bahwa materi norma Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon telah diubah seiring dengan berlakunya Perppu 2/2022 yang telah disetujui DPR dan kemudian disahkan menjadi UU 6/2023 yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023, tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas UU 6/2023 yang juga sedang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, adalah merupakan tindakan hukum yang harus dianggap sah sampai ada pembatalan, sehingga norma yang saat ini berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah norma dalam Pasal 29 angka 26 Lampiran UU 6/2023 yang mengubah Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa dalil para Pemohon yang mengesampingkan keberlakuan UU 6/2023 karena dianggap telah melanggar konstitusi sebelum adanya pembatalan oleh lembaga yang secara hukum berwenang adalah bertentangan dengan asas praduga keabsahan. [3.10] Menimbang bahwa walaupun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, namun berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah keliru dalam menentukan objek permohonan karena objek permohonan yang dimohonkan tidak lagi menjadi bagian dari UU 39/2014 karena telah diubah dalam Pasal 29 angka 26 Lampiran UU 6/2023. Oleh karenanya, permohonan para Pemohon telah kehilangan objek, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon. [3.11] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 45 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon kehilangan objek; [4.4] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 10.28 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. 46 Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha