45/PUU-XVII/2019

# Pengujian UU Informasi dan Transaksi Elektronik ## Metadata - **[[Nomor Perkara]]**: [[45/PUU-XVII/2019]] - **Tahun**: 2019 - **[[Jenis Perkara]]**: [[Pengujian Undang]]-Undang - **Status**: [[Tidak Diterima]] - **[[Tanggal Putusan]]**: 2019 Oktober 18 - **Significance**: Medium - **File**: [[45 PUU 2019_Informasi Publik-TIDAK_DIterima-telahucap-23Okt2019. Doc]]) [[Mahkamah Konstitusi]] - Pengujian UU [[Kekuasaan Kehakiman]] - [[45/PUU-IX/2011]] (Anggota) - [[Wahiduddin Adams]] sebelumnya - Relevansi dengan perkembangan hukum konstitusi Indonesia ## Perihal Pengujian [[UU No. 14 Tahun 2008]] tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Timeline - **2019-09-03**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2019-10-23**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[45/PUU-XVI/2018]] - [[47/PUU-XVI/2018]] - [[95/PUU-XIV/2016]] ### Perkara yang Merujuk - [[67/PUU-XVII/2019]] ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Mahkamah - Menimbang bahwa berdasarkan [[Pasal 24]]C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut [[UUD 1945]]), [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011]] tentang Per... - Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu [[Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008]] tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N... - Menimbang bahwa berdasarkan [[Pasal 51 ayat (1)]] UU [[MK]] beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap [[UUD 1945]] adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh [[UUD 1945]] dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, ya... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Tidak Dapat Diterima**. ## Amar Putusan [[Mahkamah Konstitusi]] yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara. Apabila Majelis Hakim [[Mahkamah Konstitusi]] berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-52 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriyono; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Registrasi Sengketa Komisi Informasi Pusat Nomor 001/REG-PSI/I/2019, tanggal 7 Januari 2019; 4. Bukti P-4 : Fotokopi cetak surat elektronik dari Bank Indonesia kepada Supriyono, tanggal 6 September 2018; ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 14 Tahun 2008]] tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 1 ayat (3)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 9 ayat (1)]] - [[Pasal 21 ayat (1)]] - [[Pasal 28]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Tidak Dapat Diterima** ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman