45/PUU-XIX/2021

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 45/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Partai Indonesia Partindo, yang diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana selaku Ketua Umum dan Abdullah Mansuri selaku Sekretaris Jenderal Alamat : Jalan Penjernihan 1 Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Agustus 2021 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., dan Desmihardi, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Bungaran & Co yang berkedudukan di Gedung Sentral Cikini, Jalan Cikini Raya Nomor 60 Blok 60 i Lt. 1, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, baik secara sendiri- sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Agustus 2021, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 36/PUU/PAN.MK/AP3/08/2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan Nomor 45/PUU-XIX/2021, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 September 2021, menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) dalam memeriksa pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam: 1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Hal ini juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan: (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 3 dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 5 huruf d Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568). Pengujian mana dilakukan terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya mengatur bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) perorangan warga negara Indonesia; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara. Penjelasan: Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 2. Bahwa mengenai kedudukan hukum kaitannya dengan kerugian konstitusional, Mahkamah telah membuat batasan dalam Putusan Mahkamah Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Nomor: 011/PUU-V/2007, yang 4 pada dasarnya mensyaratkan 5 (lima) hal, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa Pemohon sebelumnya adalah Partai Kerakyatan Nasional, Partai politik yang didirikan menurut hukum Indonesia pada tanggal 30 November 2007 sebagaimana Akta Pendirian Nomor 76 tertanggal 30 November 2007, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo Notaris di Jakarta dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tertanggal 03-04-2008 Nomor: M.HH- 25.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Kerakyatan Nasional sebagai Badan Hukum. Selanjutnya, Pemohon berubah nama menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) sebagaimana Akta Perubahan AD dan ART Partai Kerakyatan Nasional Nomor: 15 tertanggal 6 April 2015 dan diubah dalam Akta Perubahan AD dan ART dan Restrukturisasi Kepengurusan DPP Partai GARUDA Nomor 37 tertanggal 30 Mei 2018, keduanya dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo Notaris di Jakarta dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM masing-masing tertanggal 13-05-2015 Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai GARUDA dan tertanggal 17-12-2018 Nomor: M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Restrukturisasi Kepengurusan DPP Partai GARUDA. Terakhir Partai GARUDA berubah nama menjadi Partai Indonesia Partindo sebagaimana Akta Perubahan AD dan ART Partai GARUDA Nomor 48 tertanggal 30 April 2021, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo Notaris di Jakarta dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tertanggal 27- 07-2021 Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan AD dan ART Partai GARUDA menjadi Partai Indonesia Partindo. 5 4. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Indonesia Partindo dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tertanggal 27-07-2021 Nomor: M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Partai Indonesia Partindo Periode Tahun 2020-2025, Ketua Umum selaku pimpinan dan perwakilan pengurus DPP Partai Indonesia Partindo berhak bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Indonesia Partindo untuk melakukan perbuatan hukum terkait DPP Partai Indonesia Partindo. Dengan demikian, Pemohon berwenang untuk mewakili DPP Partai Indonesia Partindo sebagai badan hukum partai politik dalam mengajukan permohonan a quo. 5. Bahwa Pemohon sebagai Partai Politik “non-parlemen” sebelumnya tidak ikut membahas UU 17/2014, sehingga sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-XII/2014 Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU- XII/2014 menyatakan bahwa partai politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu Undang-Undang, tidak dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji Undang- Undang a quo. 6. Bahwa sebagai partai politik “non-parlemen”, maka kesempatan untuk turut mengarahkan arah penyelenggaraan negara bagi Pemohon dapat dilakukan melalui jalur “non-parlemen”. Satu diantaranya dengan mengajukan permohonan pengujian Pasal 5 huruf d UU 17/2014 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. 7. Bahwa Pemohon mempunyai kepentingan yang sama dan dibentuk atas dasar kesadaran untuk bergerak dan merubah tatanan kehidupan masyarakat Indonesia untuk lebih baik sebagaimana maksud Pembukaan Anggaran Dasar Partai Indonesia Partindo. Hal itu merupakan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Oleh sebab itu, Pemohon sebagai badan hukum 6 partai politik memiliki hak dan legal standing untuk mengajukan permohonan a quo sebab hak dan/atau hak konstitusional Pemohon sebagai badan hukum partai politik dirugikan oleh berlakunya Pasal 5 huruf d UU 17/2014, yang menyatakan: MPR bertugas: a. memasyarakatkan ketetapan MPR; b. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; c. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan d. menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Bahwa dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, Pemohon memiliki tujuan mulia sebagaimana maksud Pasal 4 Anggaran Dasar Partai Indonesia Partindo, Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 48 tertanggal 30 April 2021, yaitu: 1) terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945; 2) terwujudnya masyarakat demokratis yang adil dan sejahtera, serta berkeyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, mencintai tanah air dan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) mewujudkan masyarakat kedaulatan rakyat dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan hukum yang berlaku; dan 4) mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Dengan melihat pada tujuan pembentukan Partai Indonesia Partindo yang secara singkat digambarkan sebagai “upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan” sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, maka Pemohon memiliki hak konstitusional untuk “memperjuangkan hak secara kolektif” sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Pembentukan Partai Indonesia Partindo sebagai manifestasi kehendak dari para pendiri partai untuk “memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Cita-cita pendiri Partai Indonesia Partindo tidak akan tercapai dalam situasi ketidakpastian hukum berkaitan dengan ketentuan Pasal 5 huruf d UU 17/2014, yang tidak memuat secara tegas tentang tugas MPR untuk membuat dan merumuskan panduan arah dan strategi pembangunan nasional secara berkesinambungan. 9. Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf d UU 17/2014 telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang 7 wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kerugian konstitusional tersebut adalah tidak terselenggaranya pembangunan nasional secara konsisten dan berkesinambungan akibat tidak adanya tugas MPR membuat dan merumuskan panduan arah dan strategi pembangunan nasional, sehingga Pemohon tidak dapat mewujudkan dasar dan tujuan Partai Indonesia Partindo untuk memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negara. 10. Bahwa upaya pencapaian pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur adalah salah satu cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, yang juga merupakan tujuan pembentukan Partai Indonesia Partindo. Pencapaian pembangunan nasional hanya dapat dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang berkesinambungan dan terarah melalui panduan arah dan strategi pembangunan nasional, antara lain melalui Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka Permohonan a quo merupakan perwujudan hak-hak warga negara untuk memajukan masyarakat, bangsa dan negara secara kolektif melalui partai politik sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Upaya pengajuan Permohonan a quo memiliki landasan konstitusional yaitu: 1) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang­ Undang Dasar”. Bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia bersifat perwakilan. Keterwakilan dalam demokrasi Indonesia dicapai melalui pemilihan umum yang dilakukan secara berkala 5 (lima) tahun sekali. Tujuan pemilihan umum satu diantaranya adalah untuk memilih anggota legislatif di DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta anggota DPD. Anggota-anggota DPR dan DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjalankan fungsi “perwakilan rakyat”. Sistem perwakilan rakyat tersebut menjadi sangat kuat eksistensinya dalam MPR yang anggotanya merupakan anggota-anggota DPR dan DPD. Kekuatan demokrasi perwakilan tersebut tercermin dalam pengaturan MPR dalam UU 17/2014, termasuk pengaturan tugas MPR. Bahwa menjadi tugas konstitusional MPR untuk menjamin terselenggaranya pembangunan nasional yang terarah dan 8 berkelanjutan sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia sebagaimana diatur dalam Alinea Keempat UUD 1945. Oleh karena itu, MPR perlu melakukan segala upaya untuk menjamin tercapainya keberhasilan pembangunan nasional, termasuk keterbukaan dalam menyerap aspirasi masyarakat guna suksesnya pembangunan nasional. Menyerap aspirasi oleh MPR dapat dilakukan melalui mekanisme “tatap muka dengan masyarakat” di dalam maupun di luar gedung MPR, dan menjadikan putusan pengadilan sebagai masukan dalam menyerap aspirasi masyarakat termasuk putusan Mahkamah Konstitusi. Segenap pemikiran tersebut di atas sejalan dengan spirit dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu dengan penyusunan PPHN oleh MPR dalam rangka memberikan panduan arah dan strategi pembangunan nasional untuk kepentingan masyarakat luas sebagai manifestasi pelaksanaan keterwakilan demokrasi. 2) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Syarat pertama bagi setiap negara yang menganut paham rechstaat dan constitutional democracy adalah prinsip konstitusionalisme (constitutionalism). Prinsip konstitusionalisme menempatkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi, yang substansinya terkandung dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu kepatuhan terhadap konstitusi seharusnya menjadi hal yang bersifat sentral-substansial, termasuk mematuhi peraturan perundang-undangan tentang MPR melalui UU 17/2014. Begitu pula harus ditaati pengaturan tugas MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 17/2014, termasuk putusan bertafsir dari Mahkamah yang dimohonkan oleh Pemohon. Dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas MPR, Pemohon memohon agar Mahkamah memberi tafsir terhadap Pasal 5 huruf d UU 17/2014, yaitu: Menyatakan frasa “menyerap aspirasi masyarakat” dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 9 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula menindaklanjuti aspirasi serta menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang menjadi panduan arah dan strategi pembangunan nasional”. Pemohon menyadari bahwa ketentuan Pasal 5 huruf d UU 17/2014 tanpa putusan tafsir Mahkamah di atas, tidak akan optimal pelaksanaan tugas MPR dalam mengarahkan kebijakan pembangunan nasional agar tercapai tujuan berbangsa sebagaimana dimuat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Tidak terlaksananya pelaksanaan tugas MPR secara optimal tersebut akan merugikan Pemohon disebabkan tidak tercapainya tujuan pembentukan Partai Indonesia Partindo. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan putusan bertafsir terhadap ketentuan Pasal 5 huruf d UU 17/2014 yang menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap pencapaian tujuan Pembentukan Partai Indonesia Partindo yang sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945. 3) Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Kedudukan MPR adalah sebagai lembaga perwakilan hasil pemilu. MPR merepresentasi pelaksana kedaulatan rakyat melalui perwakilan. Dengan demikian, sudah tepat MPR diberi tugas menyerap aspirasi masyarakat dalam posisi sebagai lembaga perwakilan rakyat [vide Pasal 5 huruf d UU 17/2014]. Praktek selama ini memperlihatkan bahwa MPR sudah banyak melakukan kegiatan menyerap aspirasi masyarakat baik di dalam maupun di luar Gedung Parlemen, termasuk tatap muka sosialisasi “Program 4 Pilar”. Dalam kaitan dengan pencapaian tujuan proklamasi kemerdekaan sebagaimana dimuat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, adalah tepat jika MPR juga menyerap aspirasi masyarakat untuk menyusun PPHN sebagai arah strategis bagi pembangunan 10 nasional. Bilamana Mahkamah memutuskan mengabulkan Permohonan Pemohon a quo, yaitu MPR menyusun PPHN sebagai bagian dari tugas “menyerap aspirasi masyarakat”, maka tercapailah tujuan pembentukan Pemohon dengan adanya arahan strategi pembangunan nasional agar tercapai cita-cita kemerdekaan. 4) Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Pembentukan Partai Indonesia Partindo sebagai manifestasi kehendak dari para pendiri partai untuk “memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Cita-cita pendiri Partai Indonesia Partindo tidak akan tercapai dalam situasi ketidakpastian hukum berkaitan dengan ketentuan Pasal 5 huruf d UU 17/2014, yang tidak memuat secara tegas bagaimana arah kebijakan pembangunan nasional secara berkesinambungan yang tidak bersifat sesaat. Di sisi lain, berkaitan dengan keinginan Partai Indonesia Partindo untuk mengikuti Pemilu 2024 yang adil dan jujur sebagai wujud perjuangan hak secara kolektif, maka kiranya tidak cukup pengaturan dalam suatu Undang-Undang tentang Pemilu, melainkan diperlukan satu arahan kebijakan nasional tentang satu diantaranya terkait Pemilu yang diharapkan diatur dalam PPHN di masa mendatang. 5) Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Para pendiri Partai Indonesia Partindo menentukan “perjuangan ekonomi yang berkeadilan bagi kemakmuran bangsa” sebagai satu tujuan partai, yang merupakan manifestasi tujuan bernegara sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk pencapaian tujuan Partai Indonesia Partindo, maka diperlukan upaya-upaya legal konstitusional yang komprehensif dan tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis parsial, melainkan membutuhkan arah panduan yang bersifat strategis dan terarah, serta berkesinambungan dalam PPHN. Oleh karena itu, beralasan hukum Pemohon memohon agar Mahkamah 11 memberi putusan bertafsir terhadap Pasal 5 huruf d UU 17/2014 sebagaimana Petitum Permohonan a quo. 11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka ketentuan Pasal 5 huruf d UU 17/2014 tidak memadai untuk memfasilitasi terwujudnya hak-hak Pemohon sebagai Partai Politik Non Parlemen karena tidak adanya tugas MPR untuk menyusun panduan arah dan strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Diharapkan kendala pelaksanaan hak-hak Pemohon tersebut ditiadakan melalui putusan Mahkamah yang menjadi dasar tugas MPR untuk membuat dan menyusun panduan arah dan strategi pembangunan nasional yang berkesinambungan melalui PPHN. 12. Bahwa tugas MPR dalam Pasal 5 UU 17/2014 merupakan pengaturan lebih lanjut tentang kewenangan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUD 1945. Pasal 3 UUD 1945 mengatur kewenangan MPR, yaitu a) mengubah dan menetapkan UUD 1945. b) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. c) hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Wewenang MPR dalam Pasal 3 UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 4 UU 17/2014. Sedangkan, tugas MPR dalam Pasal 5 UU 17/2014 merupakan penjabaran lebih luas dari wewenang MPR yang diatur dalam Pasal 3 UUD 1945. Dengan demikian, tugas MPR menyusun panduan arah dan strategi pembangunan nasional lahir sebagai perluasan makna dari tugas MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d UU 17/2014. Keberadaan tugas MPR dalam membuat dan menyusun panduan arah dan strategi pembangunan nasional (PPHN) sangatlah mendasar dan mendesak sebagai panduan arah dan strategi pembangunan nasional, sehingga dengan demikian Permohonan a quo beralasan menurut hukum untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. 13. Bahwa pelaksanaan UUD 1945 oleh MPR dalam Pasal 5 huruf d UU 17/2014 harus diperluas maknanya termasuk menyusun PPHN yang menjadi panduan arah dan strategi pembangunan nasional dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan secara terarah dan berkesinambungan. Sebagai lembaga pemusyawaratan, sudah menjadi tugas MPR untuk menyusun PPHN sebagai panduan arah dan strategi 12 pembangunan nasional yang berkesinambungan, sehingga cita-cita luhur dan tujuan bangsa Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 yang juga menjadi dasar dan tujuan pembentukan Partai Indonesia Partindo dapat terwujud secara bertanggungjawab. 14. Bahwa oleh sebab itu, permohonan a quo merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon untuk mewujudkan pembangunan nasional yang terarah dan berkelanjutan semata untuk mencapai cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Bahwa dalam hal adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang dimohonkan pengujian menunjuk pada ketentuan Pasal 5 huruf d UU 17/2014, maka putusan bertafsir a quo sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon akan meniadakan kerugian konstitusionalitas Pemohon. Tegasnya, secara nyata Pasal 5 huruf d UU 17/2014 tidak memberikan kepastian hukum tentang arah strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Apabila Pasal 5 huruf d UU 17/2014 tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan merugikan kepentingan hukum Pemohon sebagai badan hukum partai politik yang baru saja disahkan pada tanggal 27 Juli 2021. III. ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa tujuan berdirinya Pemohon sebagai partai politik sejalan dengan tujuan dan cita-cita Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana maksud Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”. 2. Bahwa tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia tersebut diwujudkan oleh Pemerintah dalam bentuk melaksanakan program-program pembangunan nasional diberbagai bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan secara menyeluruh, terarah, berkelanjutan dan semata-mata demi mewujudkan cita-cita dan tujuan kemerdekaan Indonesia. 3. Bahwa untuk menjaga pembangunan nasional sesuai dengan cita-cita dan tujuan kemerdekaan Indonesia tersebut dilakukan secara menyeluruh, 13 terarah dan berkelanjutan, maka perlu dibuat dan disusun panduan arah dan strategi pembangunan nasional disegala bidang yang dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional. Panduan arah dan strategi pembangunan nasional tersebut dibuat dan disusun oleh lembaga Negara yang merepresentasikan kedaulatan rakyat Indonesia. Setelah dilakukan Amandemen Ketiga UUD 1945, MPR sebagai lembaga tinggi Negara yang terdiri dari anggota DPR sebagai representasi rakyat melalui partai politik dan DPD sebagai representasi wilayah Republik Indonesia yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, adalah sebagai lembaga yang merepresentasikan kedaulatan rakyat di Indoensia, sehingga dengan demikian kedudukannya selaku lembaga tinggi Negara dapat membuat dan menyusun panduan arah dan strategi pembangunan nasional. 4. Bahwa Amandemen Ketiga Konstitusi telah mengubah posisi MPR dari lembaga tertinggi Negara menjadi lembaga tinggi Negara. Sebagai lembaga tinggi Negara, menurut Pasal 3 UUD 1945, MPR memiliki kewenangan: Pasal 3 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. 3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. 5. Bahwa kewenangan MPR dalam Pasal 3 UUD 1945 tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 UU 17/2014 yang menyatakan: Pasal 4 MPR berwenang: a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum; c. memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden; d. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan 14 kewajibannya dalam masa jabatannya; e. memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan f. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. 6. Bahwa selanjutnya Pasal 5 UU 17/2014 mengatur tugas MPR yang menyatakan: Pasal 5 MPR bertugas: a. Memasyarakatkan ketetapan MPR; b. Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; c. Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan d. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Bahwa tugas MPR yang diatur dalam Pasal 5 UU 17/2014 tersebut adalah merupakan penafsiran dari Pasal 3 UUD 1945 tentang wewenang MPR. UU 17/2014 telah memberikan penafsiran terhadap wewenang MPR yang diberikan Pasal 3 UUD 1945 menjadi tugas-tugas MPR sebagaimana dimaksud Pasal 5 UU 17/2014. Tugas-tugas MPR tersebut secara umum berkaitan dengan memasyarakatkan, mengkaji dan menyerap aspirasi terkait Ketetapan MPR, Pancasila dan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indoensia, Bhinneka Tunggal Ika, sistem ketatanegaraan, serta pelaksanaan dari UUD 1945. Tugas untuk menyusun panduan arah dan strategi pembangunan nasional yang merupakan bagian dari tugas MPR dalam menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur secara tersirat dalam Pasal 5 UU 17/2014. Sesuai Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dapat dimaknai bahwa MPR juga memiliki kewenangan untuk menilai serta menentukan arah atau strategi 15 pembangunan nasional sebagai pelaksanaan dari UUD 1945 dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Sebagai lembaga yang merepresentasikan rakyat Indonesia, maka MPR dapat menyusun panduan arah dan strategi pembangunan nasional, sehingga dengan demikian tugas MPR sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d UU 17/2014 harus dimaknai juga dapat menyusun panduan arah dan strategi pembangunan nasional. 8. Bahwa demikian juga frasa dalam ketentuan Pasal 5 huruf d UU 17/2014 tentang tugas MPR dalam menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945 secara tersirat juga terdapat makna bahwa MPR dapat menyusun panduan arah dan strategi pembangunan nasional sebagai pelaksanaan dari UUD 1945. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 5 huruf d UU 17/2014 tersebut juga dapat diartikan bahwa MPR juga bertugas menyusun dan merumuskan panduan arah dan strategi pembangunan nasional, sebagai pelaksanaan dari UUD 1945. 9. Bahwa panduan arah dan strategi pembangunan nasional tersebut dapat dalam bentuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). PPHN secara umum memuat arahan (guidance) tentang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Dalam konteks Indonesia saat ini diperlukan pengaturan tentang tata cara penanganan bencana ataupun pandemi (seperti halnya pandemi Covid-19) sebagai pengaturan pokok-pokok mengenai penanganan bencana atau pandemi. Dengan adanya PPHN, maka tidak ada lagi Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden yang menjadi perdebatan publik secara masif seperti halnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Berbeda halnya jika terdapat PPHN, maka menjadi jelas aturan-aturan mengenai penanganan pandemi karena terdapat guidance yang telah disusun dalam PPHN. Oleh sebab itu, untuk penanganan pandemi Covid-19 misalnya atau hal-hal besar lainnya harus dengan guidance yang jelas melalui PPHN yang sudah dipikirkan secara matang, dikaji dari berbagai aspek dan dimensi yang kemudian dituangkan dalam PPHN. Oleh sebab itu, PPHN diperlukan sebagai panduan arah jangka 16 panjang manakala terjadi permasalahan besar dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Bahwa pentingnya PPHN sebagai panduan arah dan strategi pembangunan nasional bagi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan bisa dilihat dari bagaimana penanganan pandemi Covid-19, sekalipun telah ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dirasakan masih diperlukan suatu pengaturan yang tidak sekedar mikro teknis, tetapi dibutuhkan suatu peraturan yang bersifat lintas sektoral multi dimensi dan makro strategis. Dalam hal seperti itu terasa sekali kebutuhan PPHN yang disusun dan dirumuskan oleh MPR. 10. Bahwa selanjutnya dalam konteks berkaitan dengan pembangunan nasional yang merujuk kepada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi dan prinsip lainnya, seperti kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional. Artinya, sistem perekonomian ditujukan dan dapat dikuasai oleh rakyat. Hanya saja dalam penerapannya, perekonomian tersebut tidak dapat langsung dikuasai masyarakat. Walau begitu, pelaksanaan demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian nasional tetap mengandalkan prinsip-prinsip yang telah disebutkan. Maka, bisa disimpulkan jika sistem perekonomian nasional dijalankan dengan asas kekeluargaan, pemberian wewenang kepada negara untuk mengelola sistem perekonomian Indonesia, dengan menjadikan demokrasi ekonomi sebagai dasarnya, yang turut diikuti pula dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Maka, PPHN juga harus memuat asas demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. 11. Bahwa dengan mempertimbangkan kondisi faktual bangsa saat ini, dirasa tidak cukup arah pembangunan nasional yang mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, yang lebih bersifat mikro teknis yang menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Bahwa pembentukan 17 UU Nomor 25 Tahun 2004 senyatanya tidak representatif mengingat dibuat oleh Presiden semata dan bersifat mikro praktis. RPJPN kurang mempresentasikan kehendak dan kedaulatan rakyat. 12. Bahwa pemerintah memang menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai dasar pembangunan nasional yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun, dimana teknis pelaksanaan dibuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berlaku 5 (lima) tahun, tetapi RPJPN yang digunakan tidak cukup efektif mengingat titik berat RPJPN berada dalam ranah eksekutif. 13. Bahwa sekalipun telah ada UU 25/2004 tentang SPPN, terbukti terjadi disorientasi pembangunan nasional disebabkan adanya periodisasi pergantian Presiden dan Wakil Presiden. UU 25/2004 secara umum mengatur tentang pembangunan yang terdiri dari empat tahapan, yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Setiap Presiden memiliki visi tersendiri tentang pembangunan nasional. Perbedaan visi dari satu Presiden ke Presiden lainnya mengakibatkan tidak liniernya arah pembangunan nasional. Berdasarkan fakta tersebut, maka tidak terbantahkan adanya kebutuhan untuk menyusun dan merumuskan PPHN oleh lembaga MPR saat ini. 14. Pemohon menyadari bahwa ketentuan Pasal 5 huruf d UU 17/2014 tanpa putusan tafsir Mahkamah di atas, maka tidak akan optimal pelaksanaan tugas MPR dalam mengarahkan kebijakan pembangunan nasional agar tercapai tujuan berbangsa sebagaimana dimuat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan Putusan bertafsir terhadap ketentuan Pasal 5 huruf d UU 17/2014, yang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pencapaian tujuan bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945 berkesesuaian dengan tujuan pembentukan Partai Indonesia Partindo. 15. Bahwa tidak diaturnya secara tegas tentang tugas MPR menyusun panduan arah dan strategi pembangunan nasional sebagai pelaksanaan UUD 1945 dalam Pasal 5 huruf d UU/172014 telah bertentangan dengan pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena tugas MPR menyusun panduan arah dan strategi pembangunan nasional tersebut adalah merupakan implementasi dari 18 pelaksanaan UUD 1945 yang menjadi hak bagi setiap orang dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dijamin dalam pasal 28C ayat (2) UUD 1945. 16. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Konstitusi telah memberikan hak kepada setiap orang warga negara termasuk Pemohon sebagai badan hukum partai politik untuk memperjuangkan hak Pemohon, yang salah satu implementasinya tercantum dalam Pasal 5 huruf d UU 17/2014 yaitu MPR bertugas menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945. Hak Pemohon tersebut merupakan perjuangan Pemohon dalam turut serta membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang harus dapat terwujud dalam bentuk panduan arah dan strategi pembangunan nasional melalui PPHN yang disusun oleh MPR sebagai pelaksanaan UUD 1945. Bahwa tugas MPR dalam melakukan penyusunan PPHN merupakan manifestasi pelaksanaan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. 17. Bahwa Pemohon memohon tafsir atas Pasal 5 huruf d UU 17/2014 yaitu frasa “menyerap aspirasi masyarakat” dalam Pasal 5 huruf d UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula menindaklanjuti aspirasi serta menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang menjadi panduan arah dan strategi pembangunan nasional”. Bilamana Pasal 5 huruf d UU 17/2014 tidak ditafsir sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka Pasal 5 huruf d UU 17/2014 secara bersyarat melanggar konstitusi (conditionally unconstitusional), terutama melanggar Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Bentuk perjuangan hak secara kolektif sebagaimana dimaksud Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dirumuskan dalam panduan arah dan strategi pembangunan nasional untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara disegala bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM) untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 19 1945. Pembangunan nasional dimaksud dapat dicapai dengan peran serta lembaga MPR untuk menyusun PPHN sebagai panduan arah dan strategi pembangunan nasional. 18. Bahwa secara normatif, penyusunan PPHN oleh MPR tidaklah menyalahi konstitusi mengingat Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 telah secara tegas menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 tersebut terlihat bahwa hanya lembaga MPR yang memahami secara mendalam original intent, maksud, dan tujuan dari tiap- tiap pasal dalam konstitusi Indonesia. Hal tersebut jelas merupakan konsekuensi dari ditetapkannya MPR sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan mengubah dan menetapkan konstitusi. 19. Bahwa ke mana arah pembangunan Indonesia dapat dipahami dengan baik oleh MPR sesuai dengan pedoman, arah dan tujuan konstitusi. MPR memahami apa yang harus dilakukan dalam rangka melakukan pembangunan nasional dan mencapai tujuan konstitusi. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang­undang”. 20. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa pengaturan lanjutan mengenai MPR dapat diatur dengan undang-undang. Isi pengaturannya tidak hanya terbatas pada pengaturan mengenai kedudukan MPR semata, tetapi juga tugas MPR. Oleh karena itu, UUD 1945 sejatinya telah membuka ruang terhadap pengaturan tugas MPR, termasuk tugas menyusun PPHN yang sejatinya merupakan turunan dari kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD, karena hanya MPR lah yang paham original intent dari konstitusi Indonesia. Dengan demikian, pemberlakuan penyusunan PPHN adalah hal yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan menjadi bagian tugas MPR yang merupakan turunan dari wewenang MPR dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945. 21. Bahwa meskipun konstitusi telah mengalami perubahan amandemen, namun pada hakikatnya MPR tetap merupakan lembaga negara yang berperan penting yang pengaturannya diatur dalam UUD 1945. Namun, tidak semua 20 hal yang berkaitan dengan penjabaran tugas, fungsi, wewenang dan pengaturan hak dan kewajiban anggota MPR beserta alat kelengkapan MPR dapat diatur dalam UUD 1945. Melihat keterbatasan materi muatan UUD 1945, maka pengaturan MPR dijabarkan lebih lanjut dengan undang-undang sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Frasa “diatur dengan undang- undang” menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki maksud bahwa pengaturan hal tersebut memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam undang- undang tersendiri, termasuk pengaturan untuk mengakomodir tugas MPR dalam menyusun PPHN. 22. Bahwa secara empiris, sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020- 2024, Visi Pembangunan Nasional saat ini merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu tentang memperkuat ketahanan ekonomi, mengembangkan wilayah, peningkatan Sumber Daya Manusia, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur, membangun lingkungan hidup, dan memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (diakses dari: https://www.bappenas.go.id/id/profil-bappenas/visi/). Dengan ketiadaan PPHN, arah pembangunan nasional akan sangat dipengaruhi oleh visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang didasarkan pada RPJPN yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan teknis pelaksanaan dibuat dalam RPJMN yang berlaku 5 (lima) tahun yangmana seharusnya panduan arah pembangunan nasional di segala bidang dapat menunjukkan wajah Indonesia 50 (lima puluh) tahun atau 100 (seratus) tahun ke depan. Ketiadaan PPHN telah menyebabkan pembangunan nasional itu terbatas dan berbasiskan pada apa yang divisikan Presiden dan Wakil Presiden. Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku III Jilid 1 juga membenarkan hal ini dan menyatakan bahwa “pembangunan adalah yang merupakan platform partai yang memenangkan Pemilu, yang seterusnya sangat ditentukan oleh platform calon Presiden yang memenangkan kursi Kepresidenan”. Oleh 21 karena itu, RPJMN dan RPJPN sebagai tindak lanjut dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) belum memenuhi kriteria sebagai haluan Negara, melainkan hanya merupakan haluan kekuasaan eksekutif yang bersifat executive centris. 23. Bahwa sebagaimana dikatakan oleh Prof. Dr. Didin Damanhuri, Indonesia sudah saatnya menerapkan mazhab pemikiran ekonomi berbasis konstitusi. Sebab, kelemahan Indonesia sekarang ini adalah berjalan tanpa arah yang jelas dan hanya mengandalkan RPJMN yang dikembangkan dari visi dan misi Presiden terpilih, sehingga tingkat comprehensiveness, partisipasi stakeholder dan legitimasi mandat rakyat terhadap platform pembangunan menjadi rendah. 24. Bahwa Kementerian PPN/Bappenas dalam kekuasaan eksekutif yang memiliki peran untuk menyusun rencana pembangunan nasional pun berharap adanya haluan Negara tanpa mempengaruhi sistem ketatanegaraan yang sudah ada, yang menjadi dasar politis untuk mendukung keputusan kebijakan pembangunan, dimana tugas penyusunan haluan Negara berada pada MPR termasuk haluan untuk Percepatan Pembangunan Bidang Ekonomi yang sedang berjalan (MPR RI, Kajian Akademik: Percepatan Pembangunan Bidang Ekonomi Berkelanjutan dan Sosial Budaya dalam Naskah Haluan Negara sebagai Rujukan Haluan Pembangunan Nasional, 2018, hlm. 57). 25. Bahwa pembangunan saat ini tidak berjalan secara efektif karena tidak dilandaskan pada panduan arah dan strategi pembangunan nasional. RPJP dan RPJMN pada praktiknya tidak dapat dijalankan secara efektif, terutama pada masa-masa transisi Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki visi dan misi yang berbeda. Latar belakang RPJMN sebagai cerminan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden membuatnya menjadi terhambat eksekusinya pada masa-masa pergantian Presiden dan Wakil Presiden. Dibandingkan dengan RPJPN dan RPJMN, PPHN yang akan disusun oleh MPR sebagai lembaga yang memiliki kapasitas untuk menafsirkan konstitusi tentunya lebih tepat untuk dijadikan panduan arah dan strategi pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang selaras dengan konstitusi tentunya akan selaras pula dengan visi-misi yang dibawa oleh Presiden dan Wakil Presiden. 26. Bahwa tugas MPR dalam Pasal 5 huruf d UU 17/2014 yang menunjukkan 22 bahwa MPR memegang peranan penting dan strategis yang salah satunya ialah menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945. Tugas ini penting dan strategis sebab sebagai lembaga negara yang mewakili aspirasi politik rakyat dan aspirasi daerah, MPR harus bisa merespon setiap dinamika aspirasi masyarakat dan daerah yang terus berkembang. MPR dipandang relevan dan tepat untuk melaksanakan pengelolaan aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara yang akan disampaikan kepada lembaga-lembaga negara. MPR Periode 2014-2019 telah memberikan rekomendasi kepada MPR Periode 2019-2024 agar hasil aspirasi dan kajian yang telah diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan bagi MPR masa jabatan berikutnya dalam melaksanakan tugasnya dimana salah satu rekomendasi tersebut ialah perlu melakukan pendalaman hasil kajian MPR 2014-2019 terhadap materi Pokok- Pokok Haluan Negara dan bentuk hukumnya. 27. Bahwa dari segi nomenklatur penamaan MPR yaitu “Majelis” telah menunjukan makna yang membedakan antara MPR dengan lembaga negara lainnya. MPR merupakan majelis di mana rakyat mengadakan permusyawaratan melalui para wakil dan utusannya. Karena merupakan penjelmaan rakyat, maka oleh para pendiri bangsa, kedudukan majelis ini sangatlah tinggi dan menjelma menjadi representasi kedaulatan rakyat itu sendiri. MPR hadir sebagai tempat dari kedaulatan rakyat (locus of sovereignly) yang haruslah berdasar atas “kerakyatan” dan “permusyawaratan” sebagai penjabaran semangat kekeluargaan. Atas dasar majelis kerakyatakan dan permusyawaratan itulah, maka menjadi berdasar penyusunan PPHN menjadi tugas lembaga MPR. Kedaulatan rakyat oleh Rousseau diartikan rakyat sebagai pihak yang paling berkehendak, sehingga pelaksanaan pemerintahan itu merupakan keinginan atau atas kuasa dari rakyat. Implementasi prinsip kedaulatan rakyat itu dilaksanakan melalui pendelegasian kekuasaan ke dalam bentuk institusi-institusi (representative democracy). 28. Bahwa secara historical, sebelum perubahan UUD 1945, MPR pemegang kekuasaan negara tertinggi (die gezamtestaatgewald liege allein bei der Majelis), karena lembaga ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (vertretungsorgaan des willens des staatsvolkes), dimana pasca amandemen 23 UUD 1945, MPR terdiri atas anggota DPR yang mencerminkan political representation dan anggota DPD yang mencerminkan prinsip perwakilan daerah (regional representif). Oleh sebab itu, menjadi berdasar apabila MPR bertugas menyusun PPHN yang menjadi dasar politis dan telah mencerminkan aspirasi politik dan perwakilan daerah, sehingga pembangunan nasional bangsa dan negara Indonesia menjadi lebih terarah dan berkesinambungan yang tidak dipengaruhi oleh periodisasi kekuasaan eksekutif yang pada akhirnya dapat mewujudkan cita-cita bangsa dalam Pembukaan UUD 1945 yang secara langsung juga akan mewujudkan dasar dan tujuan pembentukan Partai Indonesia Partindo. 29. Bahwa secara filosofi menyangkut degree of representativeness (derajat keterwakilan) dalam sebuah masyarakat atau negara yang tingkat fragmentasi sosialnya sangat tinggi, pada umumnya diberlakukan mekanisme bikameral sebagaimana dilihat di berbagai negara dalam rangka menampung aspirasi yang begitu banyak berkembang di masyarakat. Meski mekanisme bikameral dalam MPR tidak berlaku secara murni sebagaimana negara anglo saxon, namun demikianlah menurut Jellinek bahwa teori ilmu negara (teoretische staatswissenschaft) ada yang bersifat umum dalam arti berlaku untuk semua negara yang disebut algemeene staatslehre dan ada juga ilmu negara yang bersifat khusus (bezondere staatslehre) yaitu teori bernegara yang diberlakukan untuk satu negara tertentu saja. Dalam konteks negara Indonesia, MPR sebagai majelis kerakyatan dan permusyawaratan memiliki tugas untuk menyerap aspirasi masyarakat atas pelaksanaan UUD 1945 yang harus dimaknai termasuk pula menindaklanjuti aspirasi serta menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang menjadi panduan arah dan strategi pembangunan nasional. 30. Bahwa penyusunan PPHN oleh MPR sejalan dengan tugas MPR dalam Pasal 5 huruf d UU 17/2014 yaitu menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945 karena pada prinsipnya PPHN merupakan panduan arah dan strategi pembangunan nasional dalam rangka pelaksanaan UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 24 Rektor IPB sekaligus Ketua Forum Rektor Indonesia Arif Satria menjelaskan pada proses transisi demokrasi, isu mendesak yang perlu diselesaikan Indonesia adalah terkait arah pembangunan nasional mengingat perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah pusat belum sinkron dikarenakan daerah memiliki visi misi sendiri yang berbeda-beda. 31. Bahwa meskipun MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi, hakikatnya MPR masih memiliki kewenangan yang luar biasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang- Undang Dasar”. MPR dipahami masih merupakan lembaga tertinggi negara atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam kaitannya dengan kewenangan MPR mengubah dan menetapkan UUD, maka dalam kaitan ini UUD harus dipandang sebagai sumber hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. UUD 1945 diletakkan dan dipahami dalam hakikat dan kedudukan sebagai konstitusi yang dijelaskan dalam berbagai kajian teoritis dan pandangan ahli tata negara. Atas hakikat dan eksistensi UUD 1945 sebagai sebuah konstitusi, maka sesunguhnya MPR pasca perubahan UUD 1945 masih merupakan sebagai lembaga tertinggi negara dan karenanya atas hakikat yang demikian menjadi berdasar apabila PPHN sebagai panduan arah dan strategi pembangunan nasional menjadi tugas MPR untuk menyusun PPHN dimaksud. 32. Bahwa untuk melindungi hak-hak konstitusional Pemohon penyusunan PPHN sebagai bagian tugas MPR saat ini mendesak dan berdasar hukum. Oleh sebab itu, frasa “menyerap aspirasi masyarakat” dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula menindaklanjuti aspirasi serta menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang menjadi panduan arah dan strategi pembangunan nasional”. 25 IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan frasa “menyerap aspirasi masyarakat” dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula menindaklanjuti aspirasi serta menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang menjadi panduan arah dan strategi pembangunan nasional”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 sebagai berikut: 1. P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 2. P-2 : Fotokopi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 26 Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4. P-4 : Fotokopi Akta Pendirian Partai Kerakyatan Nasional Nomor 76 tertanggal 30 November 2007 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta 5. P-5 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kerakyatan Nasional Nomor 15 tertanggal 6 April 2015 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta 6. P-6 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Restrukturisasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) Nomor 37 tertanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta 7. P-7 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Perubahan Indonesia Nomor 48 tertanggal 30 April 2021 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta 8. P-8 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 9. P-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 10. P-10 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-25.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Kerakyatan Nasional sebagai Badan Hukum 11. P-11 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) 12. P-12 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Restrukturisasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) 13. P-13 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan 27 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) menjadi Partai Indonesia Partindo 14. P-14 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH- 10.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Partai Indonesia Partindo Periode Tahun 2020- 2021 15. P-15 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon 16. P-16 : Fotokopi Keterangan Tertulis Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. bertanggal 23 September 2021 17. P-17 : Fotokopi Keterangan Tertulis Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H., bertanggal 18 September 2021 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 28 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 29 konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 5 huruf d UU 17/2014 yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 5 huruf d: “MPR bertugas: … d. menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 2. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai badan hukum partai politik yaitu Partai Indonesia Partindo. Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo menyatakan dirinya sebagai partai politik “non-parlemen” yang sebelumnya tidak ikut membahas UU 17/2014; 3. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami menurut Pemohon adalah tidak terselenggaranya pembangunan nasional secara konsisten dan berkesinambungan akibat tidak adanya tugas MPR membuat dan merumuskan panduan arah dan strategi pembangunan nasional, sehingga Pemohon tidak 30 dapat mewujudkan dasar dan tujuan partainya untuk memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negara; 4. Bahwa menurut Pemohon, pencapaian pembangunan nasional hanya dapat dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang berkesinambungan dan terarah melalui panduan arah dan strategi pembangunan nasional, antara lain melalui Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN); 5. Bahwa dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyusun PPHN sebagai bagian dari tugas “menyerap aspirasi masyarakat” dalam Pasal 5 huruf d UU 17/2014. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, Pemohon pada pokoknya menghendaki agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ditambahkan tugas yaitu menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Pemohon dalam permohonan a quo memosisikan dirinya sebagai badan hukum partai politik yang tidak ikut membahas undang-undang yang menjadi objek permohonan yaitu UU 17/2014. Memang benar Mahkamah dalam beberapa putusannya pernah menyatakan bahwa partai politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu undang-undang maka partai politik tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang tersebut [vide Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 bertanggal 18 Februari 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU- XII/2014 bertanggal 29 September 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2014 bertanggal 24 Maret 2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014 bertanggal 29 Oktober 2014]. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa partai politik yang tidak ikut membahas undang-undang yang dimohonkan pengujian menjadi otomatis memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang. Dalam menilai kedudukan hukum Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang, Mahkamah tetap harus memperhatikan ada tidaknya anggapan kerugian yang dialami Pemohon serta hubungan sebab akibatnya, sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang Mahkamah uraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4]. 31 Adapun dalam permohonan a quo, Pemohon menyebutkan bahwa kerugian yang dialami Pemohon dengan adanya Pasal 5 huruf d UU 17/2014 adalah tidak terselenggaranya pembangunan nasional secara konsisten dan berkesinambungan akibat tidak adanya tugas MPR untuk membuat dan merumuskan PPHN. Namun, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menjelaskan dan tidak menunjukkan keterkaitan antara kedudukan Pemohon sebagai partai politik dengan kerugian Pemohon mengenai pelaksanaan tugas MPR yang sedang berlaku saat ini berdasarkan Pasal 5 UU 17/2014. Hal tersebut karena Pemohon pada saat mengajukan permohonan a quo memang tidak memiliki kursi di DPR sekaligus bukan pula merupakan anggota MPR yang melaksanakan kewenangan dan tugas lembaga MPR, sehingga kerugian yang diuraikan Pemohon tidak berkaitan langsung dengan pasal yang dimohonkan pengujian. Jikapun kerugian Pemohon tidaklah terjadi saat ini, yang artinya kerugian tersebut bersifat potensial, Pemohon pun tidak menguraikan potensi kerugian apa yang akan dialami oleh Pemohon yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan adanya Pasal 5 huruf d UU 17/2014 a quo. Apalagi mengingat Pemohon dengan nama partai yang terbaru belumlah terdaftar sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum yang terdekat diagendakan pada tahun 2024. Selain itu, Pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual. Pemohon hanya menyatakan dirugikan jika MPR tidak memiliki tugas menyusun PPHN, namun Pemohon tidak menunjukkan apa kerugiannya secara spesifik dan aktual. Pemohon juga tidak menjelaskan hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang dimaksud Pemohon dengan berlakunya Pasal 5 huruf d UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian. Pemohon hanya menyebut bahwa dirinya tidak dapat mewujudkan dasar dan tujuan pendirian Partai Pemohon, namun Pemohon tidak menjelaskan hubungan sebab akibat antara kerugiannya dengan berlakunya Pasal 5 huruf d UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian. Pemohon pun tidak menguraikan mengenai kemungkinan bahwa jikapun Pasal 5 huruf d UU 17/2014 rumusannya adalah sebagaimana Pemohon inginkan maka kerugian yang didalilkannya tidak akan terjadi, karena Pemohon saat ini bukan partai politik yang memiliki kursi di DPR yang sekaligus merupakan anggota MPR serta tidak sedang menjalankan kewenangan dan tugas sebagai anggota MPR. 32 Dengan demikian, meskipun permohonan diajukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang berhak mewakili partai Pemohon serta dengan mendalilkan dirinya sebagai partai politik yang tidak ikut membahas UU 17/2014, namun Pemohon tidak dapat menjelaskan mengenai adanya kerugian yang dialaminya secara spesifik dan aktual maupun potensial, demikian pula hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Pasal 5 huruf d UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian. [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 33 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sebelas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 15.39 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat 34 ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan