45/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 45/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: Nama : Muhamad Zainal Arifin, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Tambak Wedi Baru XV-A/21 Surabaya; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Maret 2015 memberi kuasa kepada Riko Wibawa Sitanggang, S.H. dan Heru Setiawan yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 9 Ruang 910 B, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat yang bertindak baik sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 23 Maret 2015, yang kemudian diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 92/PAN.MK/2015 pada tanggal 24 Maret 2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 1 April 2015 dengan Nomor 45/PUU-XIII/2015, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar,...” 2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut “UU MK”) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. 3. Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian adalah Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, yang selengkapnya sebagai berikut: Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung, “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”. Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4. Bahwa batu uji dari pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 24 ayat (1): “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 5. Bahwa karena permohonan Pemohon adalah menguji ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945. Dalam hal ini, Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan identitas Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009. 3. Bahwa merujuk kepada Putusan MK sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, berpendirian bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa Pemohon adalah advokat yang dalam profesinya berlandaskan pada penegakan hukum dan bersumpah kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal mana kedudukan hukum Pemohon sebagai Advokat yang notebene penegak hukum dijamin dan diakui dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Selanjutnya, berdasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Dan lebih lanjut lagi kepada ketentuan Pertimbangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat butir: b. “bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselengaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia”; c. “bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselengaranya upaya penegakan supremasi hukum”. Lebih jelas dan nyata dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan Sumpah Advokat: “Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji: • bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; • bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga; • bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan; • bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani; • bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat; • bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Bahwa Advokat disumpah dalam sidang terbuka untuk umum dan bersungguh-sungguh untuk menjalankan profesinya ini bersedia dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam menjalankan profesinya akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab kepada hukum dan keadilan. 5. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa UUD 1945 menyatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, dan dalam prinsip negara hukum diperlukan adanya suatu jaminan kesederajatan hukum bagi setiap orang di mata hukum. Oleh karena itu UUD 1945 juga mengatur dan menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, Advokat mengambil peranan yang vital dalam profesinya menegakkan hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Advokat menjadi salah satu pilar dalam menegakkan supresmasi hukum dan hak asasi manusia serta menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum. 6. Bahwa Pemohon selaku Advokat, mendorong situasi dimana hukum itu berdiri tegak. Dan didorong oleh keinginan tersebutlah bahwa Pemohon selaku Advokat yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Berita Acara Sumpah Advokat, Pemohon selaku Penegak Hukum mempunyai tanggung jawab dalam menegakkan hukum. Bukan hanya penegakan hukum terhadap jasa hukum yang diberikan oleh Advokat kepada klien, tetapi juga bertanggung dalam menegakkan hukum itu demi tercapainya suatu keadaan dimana semua sistem hukum dan ketatanegaraan berfungsi secara sistemik dan tidak bertentangan antar yang satu dengan yang lainnya. 7. Bahwa dalam praktik pengujian Undang-Undang sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011, Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, dan Putusan MK Nomor 81/PUU- IX/2011, MK menerapkan syarat legal standing seorang pembayar pajak (tax payer) dalam pengujian undang-undang yakni pembayar pajak dari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang- Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain. Bahkan di dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, MK menerima legal standing seorang advokat dalam menguji Undang-Undang Mahkamah Agung, karena seorang advokat dalam profesinya akan banyak berhubungan dengan Mahkamah Agung oleh karenanya secara langsung memerlukan kepastian hukum atas segala hal yang berhubungan dengan lembaga Mahkamah Agung (vide Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 halaman 68-69). 8. Bahwa dalam Putusan MK sebelumnya, telah menerima legal standing NGO/LSM untuk menguji undang-undang karena Anggaran Dasarnya mencantumkan bahwa NGO/LSM tersebut concern terhadap isu-isu kepentingan publik dalam undang-undang diuji. 9. Bahwa Pemohon selaku Advokat yang concern terhadap isu penegakan hukum dan keadilan, memiliki kedudukan hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (vide Bukti P-15) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat (vide Bukti P-16) dimana Pemohon selaku penegak hukum mempunyai tanggung jawab dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam membela kepentingan hukum klien, Pemohon tidak hanya berkutat pada kepentingan klien, tetapi juga mendorong tegaknya hukum dan keadilan itu sendiri. 10. Bahwa Pemohon selaku advokat juga beberapa kali pernah mengajukan pengujian Undang-Undang sebagaimana Perkara Nomor 78/PUU-X/2012 (dalam pengujian UU 8/1981 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan Perkara Nomor 16/PUU-X/2012 (dalam pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), dan dalam kedua perkara tersebut, MK berpendapat bahwa Pemohon selaku advokat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Putusan MK Nomor 78/PUU-X/2012 halaman 23-24: “[3.7.3] Terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana pula telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon adalah selaku perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 yang oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 195, Pasal 197 ayat (2) , dan Pasal 199 ayat (2) UU 8/1981 serta Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual serta terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya ketentuan dalam UU 8/1981 dan UU 48/2009 yang dimohonkan pengujian, karena sebagaimana telah dinyatakan bahwa Pemohon mengalami ketidakjelasan mengenai pemaknaan terhadap putusan batal demi hukum dan kesulitan untuk mengakses proses pembacaan putusan dalam perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sehingga terdapat kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing ) untuk mengajukan permohonan a quo”. Putusan MK Nomor 16/PUU-X/2012 halaman 41-42: “[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat mendalilkan telah dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan alasan bertentangan dengan asas negara hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena ketentuan tersebut tumpang tindih tentang institusi yang berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang-orang yang diadili pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Di samping itu frasa “atau kejaksaan” yang ada dalam Pasal 44 ayat (4), dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 30/2002 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya norma-norma yang dimohonkan pengujian, yang apabila permohonan dikabulkan ada kemungkinan kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo”. 11. Bahwa sebagai warga negara pembayar pajak yang berprofesi sebagai advokat dan aktif mendorong perwujudan nilai-nilai negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma hukum yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, tidak membatasi peninjauan kembali dalam perkara pidana. 12. Bahwa Pemohon dirugikan atas ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 karena merujuk pada kedua ketentuan tersebut, maka peninjauan kembali terhadap perkara pidana masih dibatasi hanya 1 (satu) kali. Padahal ketentuan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut “KUHAP”) yang menyatakan “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”, sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014. 13. Bahwa pembatasan peninjauan kembali terhadap perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan mengacu pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, dapat dilihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (selanjutnya disebut “SEMA Nomor 7 Tahun 2014”), yang selengkapnya sebagai berikut: “Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 butir 1.2. dinyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk terwujudnya kepastian hukum permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung perlu memberikan petunjuk sebagai berikut: 1. Bahwa, pengaturan upaya hukum peninjauan kembali, selain diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) yang normanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, juga diatur dalam beberapa Undang-Undang, yaitu: a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Pasal 24 ayat (2), berbunyi: “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”. b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 66 ayat (1), berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”. 2. Bahwa dengan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tersebut; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3. Berdasarkan hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya (1) kali; 4. Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali terbatas pada alasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali yaitu apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana; 5. Permohonan Peninjauan Kembali yang tidak sesuai dengan Ketentuan tersebut di atas agar dengan penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009. 14. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk SEMA Nomor 7 Tahun 2014, permohonan peninjauan kembali perkara pidana yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali, tidak diterima berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama dan berkas permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung, misalkan dalam Peninjauan Kembali (PK) Kedua Mary Jane di Pengadilan Negeri Sleman (vide bukti P-18 Berita Online, “Kuasa Hukum Mary Jane Fiesta Veloso Ajukan Novum PK II”, sumber www.tribunnews.com, tanggal 27 April 2015, bukti P-19 “PK Kedua Mary Jane Tidak Diterima”, sumber www.cnnindonesia.com, tanggal 27 April 2015, dan bukti P-20 Berita Online, “Breaking News: PK Kedua Mary Jane Tidak Diterima”, sumber www.tribunnews.com, tanggal 27 April 2015). 15. Bahwa jika ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 tetap diberlakukan dalam peninjauan kembali perkara pidana, maka upaya hukum peninjauan kembali lebih dari 1 (satu) kali yang diajukan Klien Pemohon berpotensi tidak diterima oleh Pengadilan dengan alasan bahwa peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali sebagaimana mengacu pada kedua ketentuan tesebut, tanpa melihat novum yang diajukan Klien Pemohon. Padahal dalam permohonan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id peninjauaan kembali tersebut terdapat novum yang dapat mempengaruhi Putusan sebelumnya seperti keterangan saksi dan bukti transfer yang menyatakan bahwa Klien Pemohon tidak menikmati uang korupsi dan ada pihak lain sebagai beneficial owner yang sampai sekarang belum tersentuh oleh hukum, yang mana novum yang substansial baru ditemukan pada saat ini dan pada saat peninjauan kembali sebelumnya belum ditemukan. 16. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 diberlakukan terhadap perkara pidana, maka Pemohon selaku advokat berpotensi dirugikan karena tidak dapat melakukan upaya hukum secara maksimal dalam menegakkan hukum untuk membongkar perkara korupsi melalui mekanisme Peninjauan Kembali (PK) Kedua karena berpotensi tidak diterima dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama. 17. Bahwa jika ada ketentuan Undang-Undang yang menghalangi Pemohon dalam melakukan ikhtiar penegakan hukum dalam membongkar perkara korupsi untuk kepentingan klien dan Negara Indonesia melalui mekanisme PK Kedua, maka Pemohon mempunyai kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan hak uji materi terhadap Undang-Undang tersebut karena hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terlanggar. 18. Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi Advokat, benar-benar telah dirugikan hak konstitusionalnya atas ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. III. Alasan-Alasan Pengujian 1. Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian adalah Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 yang mengatur pembatasan peninjauan kembali yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali: Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung, “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”. 2. Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, ditafsirkan dan dijadikan dasar untuk tetap membatasi peninjauan kembali dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Padahal ketentuan pembatasan peninjauan kembali yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013: Mengadili, Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon: 1.1. Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.2. Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 3. Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, selengkapnya sebagai berikut: [3.16.1] Bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula. Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu novum atau bukan novum, merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK. Oleh karena itu, yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau substansial dan syarat yang sangat mendasar adalah terkait dengan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan “Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; b. .... dst”; Karakter kebenaran mengenai peristiwa yang menjadi dasar dalam putusan perkara pidana adalah kebenaran materiil berdasarkan pada bukti yang dengan bukti-bukti tersebut meyakinkan hakim, yaitu kebenaran yang secara rasional tidak terdapat lagi keraguan di dalamnya karena didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalam perkara pidana bukti yang dapat diajukan hanya ditentukan batas minimalnya, tidak maksimalnya. Dengan demikian, untuk memperoleh keyakinan dimaksud hukum harus memberikan kemungkinan bagi hakim untuk membuka Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id kesempatan diajukannya bukti yang lain, sampai dicapainya keyakinan dimaksud; Sejalan dengan karakter kebenaran tersebut di atas, karena secara umum, KUHAP bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara, terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 maka dalam mempertimbangkan PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk mencapai dan menegakkan hukum dan keadilan. Upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak untuk diadakan pembatasan, namun upaya pencapaian keadilan hukum tidaklah demikian, karena keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum; Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. Oleh karena itu, upaya hukum untuk menemukan kebenaran materiil dengan tujuan untuk memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menempatkan status hukum terdakwa menjadi terpidana. Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. [3.16.2] Menimbang bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”, menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id kehidupan manusia. Lagi pula, pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis; [3.16.3] Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkait dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum. 4. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi masih terdapat ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 yang menegasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dengan memberlakukan pembatasan peninjauan kembali dalam perkara pidana. 5. Bahwa akibat diberlakukannya Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 dalam peninjauan kembali perkara pidana, maka permohonan peninjauan kembali terhadap perkara pidana yang pernah dilakukan peninjauan kembali, tidak diterima dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan berkasnya tidak dikirim ke Mahkamah Agung (vide bukti P-18 s.d. bukti P-19). Bahkan beberapa Pengadilan Negeri membuat penetapan bahwa peninjauan kembali tersebut tidak diterima, tanpa melihat keberadaan novum. Penetapan tidak diterima hanya menggunakan dasar Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009. 6. Bahwa UUD 1945 telah memberikan perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia supaya warga negara (khususnya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id terpidana) mendapatkan jaminan tegaknya keadilan dan kepastian hukum yang adil dalam bingkai negara hukum, sebagaimana tercantum Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Selanjutnya Pasal 24 ayat (1) menyatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Pasal 27 ayat (1) menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Kemudian Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 7. Bahwa karena Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka pengaturan antar Undang-undang harus konsisten dan koheren satu dengan lainnya, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum yang adil. Dalam suatu Undang-Undang atau antar Undang-Undang harus terdapat konsistensi dan koherensi antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, sehingga tidak boleh terdapat kontradiksi dalam Undang-Undang bersangkutan atau antar Undang- undang. Adanya pertentangan pasal antar Undang-Undang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kebingungan menyangkut Undang-Undang yang mana yang harus dijadikan patokan dalam proses pencarian keadilan. 8. Bahwa oleh karena terdapat ketidakkonsistenan antara Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 (dimana mengatur pembatasan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali), dengan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 (yang telah membatalkan ketentuan pembatasan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam perkara pidana), maka adanya ketidakkonsistenan tersebut telah melanggar prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 9. Bahwa di samping itu, jika ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 tentang pembatasan peninjauan kembali, diberlakukan terhadap perkara pidana, maka ketentuan tersebut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Dengan pembatasan peninjauan kembali terhadap perkara pidana, maka mengakibatkan hak konstitusional warga negara atas keadilan (khususnya bagi terpidana) menjadi terlanggar. Padahal Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- XI/2013). 10. Bahwa dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 135 juga menegaskan, “Wahai orang- orang yang beriman, jadilah kamu benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau bapak ibu dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata- kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. 11. Bahwa ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan jaminan penegakan hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil kepada warga negara, dengan tidak memberikan peluang untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) lebih dari 1 (satu) kali kepada pihak yang tidak bersalah akibat adanya peradilan sesat. 12. Bahwa supaya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan memberikan keadilan bagi warga negara, maka Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution atau the sole interpreter of constitution perlu memberikan penafsiran bahwa Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang “permohonan peninjauan kembali dapat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id diajukan hanya 1 (satu) kali dimaknai dan diberlakukan untuk perkara pidana”. 13. Bahwa dengan adanya penafsiran tersebut merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan keadilan dalam sebuah negara hukum sebagaimana amanat UUD 1945. 14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, maka cukup beralasan apabila permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya. IV. Petitum Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali dimaknai dan diberlakukan untuk perkara pidana”. 3. Menyatakan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali dimaknai dan diberlakukan untuk perkara pidana”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau jika Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945; 4. Bukti P-4.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Muhamad Zainal Arifin; 4. Bukti P-4.2 : Fotokopi Kartu Advokat PERADI a.n. Muhamad Zainal Arifin, S.H.; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2014 tanggal 6 Maret 2014; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana; 7. Bukti P-7 : Berita Online, “PK Satu Kali, MK Tuding MA Membangkang”, sumber Tempo.co, tanggal 6 Januari 2015; 8. Bukti P-8 : Berita Online, “MK Tuding MA Membangkang”, sumber republika.co.id, tanggal 6 Januari 2015; 9. Bukti P-9 : Berita Online, “MK Nilai MA Langgar Konsepsi Negara Hukum”, sumber hukumonline.com, 5 Januari 2015; 10. Bukti P-10 : Berita Online, “Pembatasan PK Dinilai Tak Miliki Semangat Keadilan”, sumber cnnindonesia.com, 7 Januari 2015; 11. Bukti P-11 : Berita Online, “Ahli Hukum Tata Negara Sebut Pembatasan PK Tidak Dapat Dibenarkan”, sumber jpnn.com, tanggal 2 Januari 2015; 12. Bukti P-12 : Berita Online, “Apa Dasar Hukum MA Terapkan Pembatasan PK”, sumber tempo.co, tanggal 31 Desember 2014; 13. Bukti P-13 : Berita Online, “Permohonan PK Terpidana Mati Bali Nine Tidak Diterima”, sumber kompas.com, tanggal 4 Februari 2015; 14. Bukti P-14 : Berita Online, “Pengajuan PK Duo Bali Nine Tidak Diterima”, sumber tribunnews.com, tanggal 4 Februari 2015; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat; 16 Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan sumpah Advokat a.n. Muhammad Zaenal Arifin, S.H.; 17. Bukti P-17 : Fotokopi NPWP a.n. Muhammad Zaenal Arifin, S.H; 18. Bukti P-18 : Berita Online, “Kuasa hukum Mary Jane Fiesta Veloso ajukan novum PK II”, sumber tribunnews.com, tanggal 27 April 2015; 19. Bukti P-19 : Berita Online, “PK II Mary Jane Tidak Diterima”, sumber cnnindonesia.com, tanggal 27 April 2015; 20. Bukti P-20 : Berita Online, “Breaking News: PK kedua Mary Jane Tidak Diterima”, sumber tribunnews.com, tanggal 27 April 2015”; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang in casu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU MA) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id [3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 yang oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dengan alasan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon merasa dirugikan karena upaya hukum Peninjauan kembali terhadap perkara pidana masih dibatasi hanya 1 (satu) kali berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali. Padahal ketentuan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang menyatakan “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”, sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- XI/2013, bertanggal 6 Maret 2014. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan hak konstitusional tersebut prima facie dapat dirugikan dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; [3.8] Menimbang bahwa Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah memutus permohonan a quo dengan tanpa mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden; Pokok Permohonan [3.9] Menimbang dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan: [3.9.1] Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, ditafsirkan dan dijadikan dasar untuk tetap membatasi peninjauan kembali dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Padahal ketentuan pembatasan peninjauan kembali yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-XI/2013, bertanggal 6 Maret 2014; [3.9.2] Bahwa akibat diberlakukannya Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dalam peninjauan kembali perkara pidana, maka permohonan peninjauan kembali terhadap perkara pidana yang pernah dilakukan peninjauan kembali, tidak diterima dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan berkasnya tidak dikirim ke Mahkamah Agung (vide Bukti P-18 dan P-19). Bahkan beberapa Pengadilan Negeri membuat penetapan bahwa peninjauan kembali tersebut tidak diterima, tanpa melihat keberadaan novum. Penetapan tidak diterima hanya menggunakan dasar Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman; [3.9.3] Bahwa pembatasan peninjauan kembali terhadap perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan mengacu pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, dapat dilihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (selanjutnya disebut “SEMA Nomor 7 Tahun 2014”) yang pada poin 2 dan poin 3 menyatakan, “2. Bahwa dengan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tersebut; 3. Berdasarkan hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya (1) kali; Pendapat Mahkamah [3.10] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon terhadap konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA, Mahkamah telah memutus perkara Nomor 66/PUU-XIII/2015 pada tanggal 7 Desember 2015 tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA. Dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 66/PUU-XIII/2015 tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo sepanjang mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk menguji konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA harus dinyatakan tidak dapat diterima; [3.11] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tentang konstitusionalitas Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah memutus perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 pada tanggal 6 Maret 2014 tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat (3) KUHAP dengan pertimbangan sebagai berikut: [3.16.1] Bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula. Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu novum atau bukan novum, merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK. Oleh karena itu, yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau substansial dan syarat yang sangat mendasar adalah terkait dengan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan “Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; b. .... dst”; Karakter kebenaran mengenai peristiwa yang menjadi dasar dalam putusan perkara pidana adalah kebenaran materiil berdasarkan pada bukti yang dengan bukti-bukti tersebut meyakinkan hakim, yaitu kebenaran yang secara rasional tidak terdapat lagi keraguan di dalamnya karena didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalam perkara pidana bukti yang dapat diajukan hanya ditentukan batas minimalnya, tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id maksimalnya. Dengan demikian, untuk memperoleh keyakinan dimaksud hukum harus memberikan kemungkinan bagi hakim untuk membuka kesempatan diajukannya bukti yang lain, sampai dicapainya keyakinan dimaksud; Sejalan dengan karakter kebenaran tersebut di atas, karena secara umum, KUHAP bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara, terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 maka dalam mempertimbangkan PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk mencapai dan menegakkan hukum dan keadilan. Upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak untuk diadakan pembatasan, namun upaya pencapaian keadilan hukum tidaklah demikian, karena keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum; Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. Oleh karena itu, upaya hukum untuk menemukan kebenaran materiil dengan tujuan untuk memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menempatkan status hukum terdakwa menjadi terpidana. Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. [3.16.2] Menimbang bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”, menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi pula, pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis; [3.16.3] Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkait dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum; [3.12] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah oleh karena materi permohonan Pemohon terkait persoalan peninjauan kembali adalah sama dengan materi permohonan Pemohon pada perkara Nomor 34/PUU- XI/2013 dan perkara Nomor 66/PUU-XIII/2015 sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah, sehingga putusan Mahkamah tersebut mutatis mutandis berlaku pula terhadap Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dalam perkara a quo; [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tidak dapat diterima; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dapat diterima; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sepuluh, bulan Desember, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 12.25 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Patrialis Akbar, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Patrialis Akbar ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. Maria Farida Indrati ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. I Dewa Gede Palguna PANITERA PENGGANTI, ttd Fadzlun Budi SN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id