44/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 44/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : I Kadek Agus Yudi Luliana Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Banjar Dinas Konci, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Martha Tri Lestari Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Dusun Glowong, RT/RW. 005/001, Desa Wringinagung, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : Kadek Bayu Sukrisnawan Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Banjar Dinas Kubukili, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon III 4. Nama : Komang Ayu Trisna Dewi Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Banjar Dinas Juwuk Manis, Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. 2 Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon IV 5. Nama : Tono Wilson Tamba Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Puri Alam Kencana 2 Blok N.3 Nomor 15, RT/RW 003/008, Desa/Kelurahan Anggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon V Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai ------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 42/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 27 Januari 2026 dengan Permohonan Nomor 44/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 18 Februari 2026, yang pada pokoknya menguraikan hal- hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 3 2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa: Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”. 6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: … d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4 7. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang, in casu norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON 1. Bahwa sebelum para Pemohon menguraikan pokok permohonan, untuk dapat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, para Pemohon harus memenuhi syarat memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana diaur dalam pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025, yang menyatakan: Pasal 51 ayat (1) UU MK “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang; c. badan hukum publik dan privat; atau; d. lembaga negara”. Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu dengan 5 terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. 3. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa para Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan sebagai berikut: i. Kualifikasi sebagai Pemohon. 5. Bahwa para pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [(KTP) bukti P.3-P7]. Dalam kualifikasi tersebut, para Pemohon juga merupakan Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan umum (Bukti P. 15-P.19). 6. Bahwa selain kualifikasi sebagai WNI yang terdaftar sebagai Pemilih, para Pemohon merupakan mahasiswa aktif pada program studi Ilmu Hukum 6 Universitas Pendidikan Ganesha (Bukti P-8 sampai P-12) yang sangat peduli dan resah terhadap kondisi demokrasi di negara ini. 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon IV merupakan aktivis pada Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa (BEM REMA Undiksha) yang belakangan ini sedang menyoroti isu bangsa dan demokrasi, sebagaimana contohnya pernyataan sikap Pemohon I mewakili organisasinya menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD tanggal 15 Januari 2026 (Sumber: Balinews.id, URL: https://balinews.id/tolak-wacana-pilkada-tidak- langsung-bem-rema-undiksha-bentuk-kemunduran-demokrasi/), audiensi Pemohon I bersama anggota BEM REMA Undiksha ke DPRD Buleleng untuk menyuarakan keresahan mahasiswa khususnya mengenai kualitas anggota DPR pada tanggal 1 September 2025, (sumber: Humas DPRD Kabupaten Buleleng, URL: https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/82_ketua-dprd- buleleng-terima-audiensi-dari-bem-undiksha ), 8. Bahwa Pemohon I bersama dengan Pemohon III merupakan aktivis pada Organisasi mahasiswa Hindu yaitu Kesatuan Mahasiwa Hindu Dharma Indonesia (Bukti P-13 dan P-14), yang juga mempunyai kewajiban untuk menyuarakan suara rakyat, khususnya terkait dengan isu yang terjadi di masyarakat, tidak terkecuali isu demokrasi dan kedaulatan rakyat. 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut baik karena kualifikasinya maupun karena merupakan pemilih dalam Pemilu para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mempersoalkan norma yang mengatur Pemberhentian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dimohonkan a quo. ii. Kerugian konstitusional Para Pemohon. 10. Bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam Pemerintahan, berhak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif dan berhak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Bukti P.2) yang masing-masing berbunyi: 7 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 11. Bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menurut anggapan para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 sebagai berikut: 11.1 Bahwa hak konstitusional para Pemohon atas persamaan kedudukan dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah dilanggar oleh berlakunya Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3, karena norma tersebut memberikan kewenangan kepada partai politik untuk mengusulkan pemberhentian antar waktu anggota DPR yang telah memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan umum. Ketentuan a quo menyebabkan keberlangsungan mandat konstitusional wakil rakyat tidak lagi sepenuhnya bersumber pada kedaulatan rakyat, melainkan bergantung pada kehendak internal partai politik. Akibatnya, kedudukan para Pemohon sebagai warga negara dalam pemerintahan menjadi tidak setara, karena hak politiknya untuk diwakili secara sah, efektif, dan berkelanjutan dapat dikesampingkan oleh keputusan partai, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam pemerintahan. 11.2 Bahwa hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 untuk memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3. Anggota DPR merupakan representasi langsung rakyat melalui hasil pemilihan umum yang menjadi sarana konstitusional bagi para Pemohon untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya secara kolektif di tingkat nasional. Namun, norma a quo memberikan kewenangan 8 kepada partai politik untuk mengusulkan pemberhentian antar waktu tanpa melibatkan rakyat pemberi mandat, sehingga memungkinkan terputusnya hubungan representatif secara sepihak. Akibatnya, hak para Pemohon untuk memperjuangkan kepentingannya secara kolektif melalui mekanisme perwakilan di DPR menjadi tereduksi dan terlanggar secara konstitusional. 11.3 Bahwa hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum”, dirugikan oleh berlakunya Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3, karena norma a quo menciptakan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon atas keberlanjutan representasi politik dari wakil rakyat yang dipilihnya secara langsung, mengingat keberadaan dan kelanjutan mandat wakil rakyat tersebut sepenuhnya bergantung pada kehendak partai politik tanpa adanya jaminan perlindungan hukum bagi kepentingan konstitusional para Pemohon sebagai pemberi mandat melalui mekanisme pemilihan umum secara langsung. 12. Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3. Kerugian tersebut timbul secara langsung karena norma a quo menempatkan partai politik sebagai satu- satunya pihak yang berwenang menentukan keberlanjutan mandat politik anggota DPR tanpa melibatkan para Pemohon sebagai rakyat yang mempunyai hak pilih pada Pemilu sebelumnya, sehingga para Pemohon mengalami ketidaksetaraan di hadapan pemerintahan, kesempatan memperjuangkan haknya secara kolektif melalui wakil rakyat yang dipilihnya, serta berada dalam kondisi ketidakpastian hukum atas keberlanjutan representasi politiknya, sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. 13. Bahwa kerugian hak konstitusional yang di alami para Pemohon terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya ketentuan 9 Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 a quo. Oleh karena dengan berlakunya ketentuan tersebut membuat suara Pemohon sebagai pemilih dalam pemilu tidak ada artinya, sebab anggota DPR yang telah dipilih dapat diPAW secara mutlak oleh parpol tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sehingga hak-hak konstitusional atas persamaan kedudukan dalam pemerintahan, hak untuk memajukan diri untuk memperjuangkan hak secara kolektif dan hak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum menjadi terlanggar atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar potensial terlanggar dan apabila Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon maka para Pemohon dapat terhindar dari potensi kerugian hak konstitusional sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. 14. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo dan menyatakan norma a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: ... d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan dari rakyat yang memiliki hak pilih pada Pemilu sebelumnya pada daerah pemilihannya, maka kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi. 15. Bahwa Mahkamah harusnya konsisten dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, di mana pada paragraf 3.6 menyatakan bahwa: “Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud, khususnya sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah setidak-tidaknya potensial dapat terjadi;” Maka seharusnya kerugian para Pemohon sebagai pemilih dalam Pemilu tahun 2024 dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah. 16. Bahwa Mahkamah seharusnya konsisten dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XXIII/2025, yang pada paragraf 3.5 menyatakan bahwa: 10 Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara yang memiliki anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual disebabkan karena berlakunya norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014; Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, seharusnya kerugian hak konstitusional para Pemohon dalam perkara ini dapat dipertimbangkan. 17. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas para Pemohon memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan kerugian hak konstitusional sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan yang dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK/7/2025 maupun dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta objek permohonan telah terbukti merugikan atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar potensial merugikan hak konstitusional para Pemohon, sehingga para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo terhadap UUD NRI Tahun 1945. III. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa yang menjadi objek pengujian dalam perkara ini adalah ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 yang menyatakan “Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: ... d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang masing- masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya 11 3. Bahwa sebelum para Pemohon menguraikan mengenai pertentangan antara pasal a quo dengan UUD NRI Tahun 1945, oleh karena ketentuan pasal ini telah beberapa kali dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, maka perlu para Pemohon terlebih dahulu menegaskan bahwa Permohonan ini dapat diajukan kembali (tidak nebis in idem) dengan alasan-alasan sebagai berikut: 3.1 Bahwa ketentuan Pa. harunssal 60 UU MK Juncto Pasal 72 PMK 7/2025 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 ayat (2) UU MK “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025 “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.” 3.2 Bahwa secara keseluruhan pengujian konstitusional ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 tersebut memang telah 4 (empat) kali dimohonkan pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dengan amar putusan ditolak. Dari keseluruhan permohonan pengujian dimaksud, berbeda dalam alasan-alasan permohonan maupun dalam petitum dengan permohonan yang para Pemohon ajukan ini. Berikut para pemohon lampirkan tabel daftar putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perkara pengujian ketentuan pasal a quo, sebagai berikut: Tabel 1 Daftar Putusan Pengujian Perkara Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 NO` Perkara Alasan Permohonan Pertimbangan Hukum Objek Permohonan Putusan 1. 79/PUUXII/2014 Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 Dikabulkan sebagian. Namun, 12 Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 bersifat diskriminasi, yakni tidak lagi memuat sanksi bagi anggota DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Ketentuan demikian berbeda dengan anggota DPD akan dikenakan sanksi pemberhentian antarwaktu apabila tidak menghadiri rapat paripurna sidang dan/atau rapat alat kelengkapan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 307 ayat (2) UU MD3 khusus Pasal 239 ayat (2) huruf d ditolak 2. 22/PUU- XXIII/2025 Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 239 ayat (2) UU MD3 yang memberikan kewenangan partai politik untuk mengusulkan pemberhentian antarwaktu (PAW) anggota DPR bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pemohon menilai bahwa sistem menimbang bahwa meskipun anggota DPR memperoleh legitimasi melalui suara rakyat, keberadaan partai politik tetap menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi perwakilan di Indonesia. Partai politik memiliki peran sentral dalam proses rekrutmen dan Pasal 239 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawar atan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ditolak 13 pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak telah menempatkan legitimasi anggota DPR pada pemilih, bukan semata pada partai politik. Oleh karena itu, recall oleh partai politik dipandang merugikan hak konstitusional anggota DPR untuk menjalankan mandat rakyat serta melanggar hak atas kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) dan kebebasan menyatakan pendapat (Pasal 28E ayat (3) UUD 1945). pencalonan anggota DPR, sehingga mekanisme PAW merupakan bentuk penguatan disiplin partai dan menjaga konsistensi kader dalam memperjuangka n visi, misi, serta platform politik partai. Mahkamah juga menilai bahwa ketentuan recall tidak serta- merta inkonstitusional sepanjang dilaksanakan dengan prosedur yang jelas, objektif, dan dapat diuji. Namun demikian, Mahkamah 3. 41/PUU-XXI II/2025 Pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal 239 ayat (2) UU MD3 dengan dalil bahwa ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang abuse of power oleh partai politik. Pemohon menyatakan bahwa recall kerap dijadikan alat politik untuk menekan anggota DPR yang kritis terhadap Mahkamah mempertimbang ka n bahwa recall merupakan mekanisme yang diakui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai bagian dari hubungan antara anggota legislatif dan partai politik. Namun, Mahkamah juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan Pasal 239 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawar atan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ditolak 14 kebijakan partai, sehingga mengurangi independensi lembaga legislatif. Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran terhadap prinsip checks and balances serta pelanggaran terhadap hak warga negara untuk memperoleh perlindungan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). individu anggota DPR dalam melaksanakan fungsi representasi rakyat. Mahkamah menilai bahwa penerapan Pasal 239 ayat (2) harus memperhatikan prinsip proporsionalitas, yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan partai dan kedaulatan rakyat yang diwakili oleh anggota DPR. Oleh karena itu, Mahkamah menyarankan agar mekanisme PAW diperjelas melalui peraturan internal partai dan peraturan pelaksana, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. 4. 199/PUU- XIII/2025 ara Pemohon mendalilkan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22B, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya Mahkamah berpendapat bahwa mekanisme recall berkonsekuensi logis pada pilihan sistem pemilihan umum suatu negara, termasuk Indonesia. Berkenaan dengan itu, Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 Ditolak 15 dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, pemberlakuan mekanisme pemberhentian antar waktu anggota DPR telah mengakibatkan dominasi partai politik dan melanggar prinsip kedaulatan rakyat; 2. Bahwa menurut para Pemohon, pemberlakuan mekanisme pemberhentian antar waktu anggota DPR oleh partai politik telah melewati batasan open legal policy akni: (1) melanggar moralitas, (2) melanggar rasionalitas (3) melanggar keadilan intorelable; 3. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat fakta hukum baru untuk dipertimbangkan Mahkamah baik bersifat sosiologis maupun politis berdasarkan peristiwa kelembagaan kekuasaan Tahun 1945 telah mengatur bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sehingga konsekuensi logis dari diterapkannya mekanisme recall terhadap anggota DPR dan anggota DPRD juga harus dilakukan oleh partai politik sebagai wujud pelaksanaan demokrasi perwakilan. Oleh karena itu, dengan uraian penegasan demikian, keinginan para Pemohon agar konstituen di daerah pemilihan diberi hak yang sama dengan partai politik sehingga dapat mengusulkan pemberhentian antar waktu anggota DPR dan anggota DPRD pada dasarnya tidak sejalan dengan demokrasi perwakilan. Di samping itu, secara teknis hal demikian sama saja dengan melakukan 16 legislatif yang secara faktual disebabkan adanya kebutuhan kontrol oleh rakyat serta mekanisme penonaktifan yang tidak diatur dalam UU 17/2014. 4. Bahwa menurut para Pemohon, tidak diakuinya konstituen sebagai subjek pengusul pemberhentian bertentangan dengan hak sipil dan politik. Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum permohonannya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “diusulkan oleh partai politik dan/atau konstituen di daerah pemilihannya sesuai dengan ketentuan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan yang bersangkutan dan hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak dapat dipastikan pemilih yang pernah memberikan hak pilihnya kepada anggota DPR dan anggota DPRD yang akan diberhentikan pada waktu dilaksanakan pemilihan umum. Sementara itu, berkenaan dengan kekhawatiran para Pemohon pemberhentian anggota DPR oleh partai politik berdampak pada adanya dominasi partai politik dan tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, kekhawatiran tersebut seharusnya tidak terjadi karena dalam pertimbangan hukum Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 peraturan perundang- undangan. 008/PUU- IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUUVIII/201 0, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XXIII/2025 telah ditegaskan bahwa pelaksanaan pergantian anggota DPR atau DPRD oleh partai politik pada pokoknya tidak boleh dilaksanakan secara sewenang- wenang atau dengan cara melanggar hukum di mana pertimbangan atau penilaian penggantian anggota DPR dan anggota DPRD oleh partai politik dimaksud dilakukan selaras dengan keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan selaku alat kelengkapan DPR yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga 18 perwakilan rakyat [vide Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014]. Dalam hal ini, apabila pemilih menilai terdapat anggota DPR atau DPRD yang tidak layak menjadi anggota DPR atau anggota DPRD, pemilih dapat mengajukan keberatan kepada partai politik bahkan dapat menyampaikan kepada partai politik untuk me- recall anggota DPR atau anggota DPRD dimaksud. Bahkan sesuai dengan regularitas waktu penyelenggaraa n pemilihan, pemilih seharusnya tidak memilih kembali anggota DPR atau anggota DPRD yang dianggap bermasalah pada pemilu berikutnya. Tabel 2 Batu Uji dan Dalil Permohonan Para Pemohon Batu Uji UUD 1945 Dalil Permohonan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 Bahwa dalil permohonan para pemohonan adalah sebagai berikut: - Pemberhentian Antar Waktu (PAW) anggota DPR oleh partai politik tanpa adanya 19 persetujuan dari rakyat yang memilihnya telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Melanggar hak warga negara untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. - Adapun berdasarkan dalil tersebut para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara ini dengan amar “Menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: ....... d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan dari konstituen di daerah pemilihannya” Catatan: Kombinasi batu uji yang spesifik hanya menggunakan 2 pasal tersebut belum pernah digunakan dalam berbagai putusan MK di atas. Selain itu permohonan ini dimaksudkan untuk memperluas makna agar Pemberhentian Antar Waktu (PAW) harus dengan persetujuan dari rakyat yang memiliki hak pilih di daerah pemilihan anggota DPR tersebut, pada pemilu sebelumnya. 3.3 Bahwa batu uji dalam permohonan yang Para Pemohon ajukan ini ialah Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara kumulatif, pada permohonan sebelumnya yaitu perkara Nomor: 79/PUU-XII/2014 ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 diuji dengan dasar pengujian Pasal 22C dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945, Permohonan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 menggunakan 20 dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Permohonan Nomor 41/PUUXXIII/2025 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Permohonan Nomor: 199/PUU-XXIII/2025 dasar pengujiannya ialah Pasal 1 ayat (2), Pasal 22B, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dasar pengujian dalam perkara ini berbeda dengan perkara sebelum- sebelumnya. Sehingga permohonan ini dapat diperiksa kembali, hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum pada paragraf 3.10 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 199/PUU-XIII/2025 yang menyatakan bahwa: “Berdasarkan uraian tersebut, terlepas substansi permohonan a quo beralasan atau tidak, karena adanya dasar pengujian yang berbeda, Mahkamah berpendapat secara formal permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025, sehingga terhadap ketentuan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 dapat dimohonkan pengujian kembali. Sementara itu, ada atau tidaknya perbedaan alasan permohonan tidak relevan untuk dipertimbangkan karena ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 bersifat alternatif. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.” 3.4 Bahwa selain itu, pada perkara-perkara permohonan sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah secara substansial berbeda dengan permohonan ini, yaitu bahwa pada perkara-perkara sebelumnya pemohon berusaha untuk membatasi ruang lingkup partai politik dalam melakukan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) dan perluasan makna agar konstituen dapat mengajukan Pemberhentian Antar Waktu (PAW), namun permohonan ini secara substansial dimaksudkan agar proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW) terhadap anggora DPR oleh Partai Politik harus dengan persetujuan dari rakyat yang memiliki hak pilih di daerah pemilihannya, pada pemilu sebelumnya. 3.5 Bahwa dengan demikian permohonan a quo tidak nebis in idem, karena terdapat perbedaan mendasar pada pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dan substansial dengan permohonan- 21 permohonan sebelumnya, sehingga dapat diperiksa dan diputus kembali oleh Mahkamah Konstitusi 4. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 4.1 Bahwa Indonesia adalah negara yang menganut prinsip dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Prinsip kedaulatan rakyat menjadikan negara ini harus berjalan sesuai dengan kehendak rakyat, yang dalam berbagai literatur ilmiah dikenal dipopulerkan dengan adagium vox populi, vox dei yang artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Kedaulatan rakyat menjadi hal yang sangat fundamental dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Sistem demokrasi menjadi sistem yang jauh lebih baik dari sistem lainnya. Oleh karena demokrasi menjadikan kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi. 4.2 Bahwa secara konstitusional Indonesia menganut prinsip demokrasi, harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Wujud dari prinsip kedaulatan rakyat dalam negara ini, salah satunya ialah adanya pemilihan umum. Pemilihan umum menjadi instrumen demokrasi untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat. Di mana rakyat melalui suaranya yang disalurkan di TPS (Tempat Pemungutan Suara) setiap lima tahun sekali itu menentukan arah bangsa ke depan. Proses pemilu tidaklah proses untuk memilih ke TPS lantas selesai, lebih dari itu pemilu ialah bagian dari mekanisme menyalurkan suara untuk membangun bangsa. Rakyat salah satunya memilih wakil-wakilnya untuk duduk di parlemen guna mewakilinya dalam proses pengambilan kebijakan-kebijakan. Dalam pelaksanaan pemilihan umum, partai politik hanyalah sebagai kendaraan saja bagi calon, selebihnya ketika calon tersebut mendapat mandat dari rakyat maka ia harus memperjuangkan suara rakyat di parlemen, sesuai dengan esensi lembaga perwakilan rakyat tersebut. Dalam negara demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum untuk membuat kebijakan, undang-undang, dan keputusan politik atas 22 nama mereka, bukan berpartisipasi langsung dalam setiap pengambilan keputusan sehingga diimplementasikan melalui parlemen (DPR) di mana wakil rakyat bekerja, mewakili, dan bertanggung jawab kepada pemilihnya yaitu rakyat. 4.3 Bahwa, seperti telah disinggung pada posita poin 4.2 di atas, pemilihan umum sebagaimana amanat Pasal 22E UUD 1945 salah satunya menjadi instrumen untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, kabupaten/kota. Esensi mendasar dari pemilihan anggota dewan tersebut menjadi ajang bagi rakyat untuk menentukan wakil- wakilnya di lembaga parlemen untuk bisa memperjuangkan kepentingannya dalam pengambilan kebijakan-implementasi kedaulatan rakyat. 4.4 Bahwa dalam pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif, utamanya DPR menggunakan sistem proporsional terbuka. Yang mana dalam sistem ini, rakyatlah yang menentukan siapa-siapa individu yang akan menduduki jabatan sebagai wakil rakyat di parlemen. Dalam hal ini, tidak lagi calon terpilih ditentukan oleh partai politik sebagaimana mekanisme proporsional tertutup. 4.5 Bahwa dengan dipilihnya anggota DPR secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, sudah sepatutnya anggota dewan tersebut harus memperjuangkan kepentingan rakyat yang memilihnya. Kendatipun secara konstitusional, yang menjadi peserta pemilu legislatif adalah partai politik, namun dengan mekanisme proporsional terbuka partai politik hanya menjadi kendaraan saja, yang menjadi penentu ialah rakyat. Pun pada masa kampanye, nyaris semua calon anggota dewan mempromosikan diri melalui janji-janji kepada rakyat di dapilnya. Janji-janji kampanye dimaksud menjadi salah satu hal yang menarik rakyat untuk memberikan suaranya kepada calon yang dianggap bisa mewakili kepentingannya. Dalam prosesnya, bilamana calon dimaksud terpilih menjadi anggota dewan yang duduk di parlemen, harus sesuai dengan kepentingan rakyat yang memilihnya. Yang menjadi persoalan adalah ketika memperjuangkan suara rakyat 23 tersebut ternyata bertentangan dengan suara partai. Hal ini menjadi dilematis bagi anggota dewan tentunya, apakah akan bersuara sesuai suara rakyat yang memilihnya atau akan bersuara sesuai dengan suara partai. Kondisi ini disebabkan oleh karena nyawa jabatan anggota dewan tersebut berada di tangan pimpinan parpol dengan adanya mekanisme recall yang tanpa adanya persetujuan dari rakyat. 4.6 Bahwa suara rakyat dalam memilih anggota dewan menjadi hal yang sangat fundamental, yang seharusnya menentukan kualitas anggota DPR. Namun hal tersebut tidak akan ada artinya jika dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat partai diberikan kewenangan mutlak untuk mengajukan pemberhentian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3. Rakyat tak lagi berdaulat atas suaranya di parlemen melalui wakilnya, semuanya akan kalah dengan keputusan ketua umum partai politik yang sama sekali tidak dapat menjadi representasi suara rakyat. Seharusnya pemberhentian tersebut dengan persetujuan dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan yang memilih anggota dewan dimaksud. 4.7 Bahwa kewenangan mutlak pada partai politik untuk melakukan recall terhadap kadernya yang sedang menduduki jabatan di parlemen, yang notabene dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum ialah bentuk pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kedaulatan rakyat hanya akan berhenti di TPS saja sebagai pemilih, namun setelah calonnya terpilih nasibnya dipegang oleh partai politik. 4.8 Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, sehingga sudah cukup beralasan untuk dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Anggota DPR diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:… d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan rakyat yang mempunyai 24 hak pilih pada Pemilihan Umum Sebelumnya di daerah Pemilihannya”. Para Pemohon berharap kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution dan penjaga demokrasi sudi kiranya mempertimbangkan dalil para pemohon tersebut untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat di Negara Kesatuan republik Indonesia ini. 5. Bahwa menurut para Pemohon Ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 5.1 Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 memberikan kewenangan kepada partai politik untuk memberhentikan kadernya yang sedang menduduki jabatan pada lembaga perwakilan rakyat. Hal ini memang dapat dibenarkan dalam negara demokrasi yang menempatkan partai politik sebagai peserta dalam pemilihan umum menurut Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 199/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa: “Pertimbangannya, antara lain, karena menurut Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, peserta Pemilu untuk anggota DPR/DPRD itu adalah partai politik. Oleh karena itu peserta Pemilu untuk anggota DPR/DPRD tanpa melalui partai politik maka menjadi wajar dan proporsional jika partai politik diberi wewenang untuk melakukan PAW atas anggotanya yang bertugas di DPR.” Namun sebagaimana kita maklum, anggota DPR dalam pemilihannya dilakukan dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, meskipun pesertanya diajukan oleh partai politik, namun dengan tanpa adanya pilihan dari rakyat maka calon tersebut tidak akan bisa terpilih untuk menduduki jabatan di parlemen. Hal ini adalah bentuk implikasi dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengenai kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat dalam negara ini, sehingga Indonesia disebut sebagai negara demokrasi, yaitu negara yang pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the people, for the people), sebagaimana dikemukakan oleh Abraham Lincoln. 25 5.2 Bahwa dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, saat ini Indonesia menganut sistem proporsional terbuka. Bahwa sistem pemilihan terbuka ini ialah rakyat berhak memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara langsung, tidak memilih partainya seperti dalam sistem proporsional tertutup. Artinya, sistem ini menjadikan rakyat lebih berdaulat untuk memilih orang-orang yang dipercaya bisa mewakilinya di parlemen, untuk memperjuangkan nasibnya secara kolektif. Menurut pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008 yaitu: “Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dengan demikian adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam Pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak;” 5.3 Bahwa pemilihan umum adalah ajang bagi rakyat untuk menentukan nasib bangsa ini, tentu antara lain untuk menentukan siapa yang akan mewakilinya di parlemen. Sejalan dengan esensi demokrasi dan kedaulatan rakyat bahwa rakyatlah yang berdaulat untuk menentukan arah kebijakan secara formal di parlemen melalui wakil-wakilnya. Untuk memperjuangkan kepentingannya bersama di negara ini, maka rakyat akan memilih calon anggota DPR yang dinilai layak dan mampu mewakilinya. Hal ini, menurut hemat para Pemohon adalah sebagai bentuk hak untuk memperjuangkan hak secara kolektif yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. 5.4 Bahwa tugas pokok dari DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat sebagaimana diatur dalam norma konstitusi Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945 yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari fungsi 26 perwakilan sebagai dasar dari keberadaan DPR. Demikian Prof. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa DPR pada dasarnya menjalankan fungsi perwakilan, karena lembaga perwakilan tanpa representasi kehilangan makna konstitusionalnya, dengan membedakan antara representation in presence dan representation in ideas, dimana keterwakilan harus dimaknai secara substantif sebagai representasi aspirasi, nilai, dan kepentingan rakyat. Representasi substantif hanya terwujud apabila aspirasi rakyat benar-benar diperjuangkan dan memengaruhi proses pengambilan keputusan di DPR. Oleh karena itu, DPR sebagai representasi rakyat dan pemegang mandat kedaulatan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum harus mencerminkan keberagaman kepentingan masyarakat, terlebih karena keterpilihan anggota DPR didasarkan pada daerah pemilihan yang secara konstitusional mewajibkan adanya keterkaitan antara aspirasi rakyat di daerah pemilihan dengan sikap dan keputusan yang diperjuangkan di parlemen, yang menjadi fondasi bagi pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan konstitusi. 5.5 Bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita di atas, jelaslah bahwa anggota DPR sangatlah fundamental peranannya dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat banyak, diperlukan adanya anggota DPR yang benar-benar bisa menjadi representasi dari rakyat. Namun demikian, kondisi empiris mengindikasikan adanya penyimpangan serius dalam praktik representasi, sebagaimana dilaporkan oleh Litbang Kompas tahun 2023 yang menyatakan bahwa hanya sekitar 10,1 persen anggota DPR yang menjalankan tugasnya selaras dengan aspirasi rakyat, sementara mayoritas lainnya, yakni sebesar 84,1 persen lebih didominasi oleh kepentingan partai politik maupun kepentingan pribadi. (Sumber: https://www.kompas.tv/video/407680/survei-litbang-kompas-76-2- persen-warga-tidak-puas-kinerja-anggota-dpr) 27 5.6 Bahwa indikasi melemahnya fungsi representasi anggota DPR dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di parlemen tercermin secara nyata dari munculnya peristiwa demonstrasi yang menuntut pembubaran DPR pada tanggal 25 Agustus 2025, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat sebagai wujud ketidakpuasan terhadap kinerja para wakil rakyat. Ketidakpercayaan publik tersebut juga diperkuat oleh hasil survei yang dilaporkan Tempo bahwa DPR merupakan lembaga negara dengan tingkat kepercayaan publik terendah. Kondisi demikian merupakan persoalan serius yang tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan menuntut adanya solusi konstitusional. Para Pemohon, sebagai mahasiswa yang mempelajari dan menekuni bidang hukum, memandang kondisi ini dengan keprihatinan mendalam, sehingga berpendapat bahwa upaya konstitusional melalui pengajuan permohonan pengujian undang-undang kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan langkah yang tepat dan sah untuk memperbaiki permasalahan tersebut. (Sumber: https://www.tempo.co/politik/survei-indikator-dpr-jadi-lembaga-paling- tak-dipercaya-publik-2088005) 5.7 Bahwa buruknya kinerja anggota DPR salah satunya disebabkan oleh adanya ancaman recall dari partai politik. Anggota DPR dalam menjalankan tugasnya yang seharusnya menjadi wakil rakyat, malah sibuk memperjuangkan suara partainya. Hal ini pernah tampil pada saat rapat komisi 3 DPR RI pada tanggal 30 Maret 2023 yang mana Ketua Komisi 3 pada waktu itu yaitu Bambang Wuryanto atau yang dikenal dengan Bambang Pacul menyebutkan “Bambang Pacul siap kalau diperintah juragan. Saya terang-terangan ini.” (Sumber: https://www.kompas.tv/nasional/393417/bambang-pacul-blak-blakan- jawab-mahfud-md-yang-minta-ruu-ini-disahkan-sulit-pasti-dpr-nangis- semua?). Beliau menyebutkan bahwa anggota DPR di sana itu semua tunduk kepada ketua umum partai politiknya. Sehingga, bilamana kondisi ini terus terjadi, maka akan sangat jarang ada anggota DPR yang berani bersuara untuk mewakili suara rakyat, jika bertentangan dengan sikap partai. Hal ini telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi 28 dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 sebagai berikut: “Berdasarkan pengalaman sejarah ketika partai politik diberi kewenangan melakukan PAW maka kewenangan tersebut dapat digunakan oleh pimpinan partai politik untuk membungkam anggota DPR/DPRD sehingga tugasnya sebagai pengemban aspirasi rakyat menjadi tumpul dan tidak efektif karena ada ancaman recall, sebaliknya berdasarkan pengalaman sejarah pula ketika partai politik tidak diberi kewenangan untuk melakukan PAW, banyak anggota DPR/DPRD yang melakukan pelanggaran, baik hukum maupun etika, tanpa bisa ditindak secara langsung oleh partai politik yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan bisa merusak citra, bukan hanya citra partai politik yang bersangkutan melainkan juga citra DPR/DPRD di mana yang bersangkutan bertugas sebagai wakil rakyat. Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa partai politik berwenang melakukan PAW bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang (vide Pasal 22B UUD 1945) maupun yang diatur dalam AD/ART partai politik yang bersangkutan;” 5.8 Bahwa risiko paling besar yang akan dihadapi oleh anggota DPR yang berani memperjuangkan suara rakyat yang bertentangan dengan suara ketua umum partai ialah bisa diberhentikan dari jabatannya. Hal inilah yang termaktub secara tegas dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3. Sehingga tidak ada artinya lagi suara rakyat di dapilnya yang telah memilihnya di pada pemilihan umum dengan harapan untuk memperjuangkan nasibnya. Seolah-olah rakyat hanya menjadi pelengkap saja untuk memenangkan anggota DPR tersebut, setelah terpilih partailah yang mempunyai kontrol yang sangat kuat terhadap anggota partai yang terpilih. Padahal partai politik hanyalah sebagai kendaraan saja, selebihnya anggota DPR harus bekerja untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai politik belaka. 5.9 Bahwa bilamana anggota DPR setelah terpilih secara sepenuhnya dalam kontrol partai melalui kewenangan recall sebagaimana disebutkan dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 maka hak konstitusional rakyat untuk memperjuangkan hak bersama secara 29 kolektif melalui pemilihan umum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 telah dilanggar. Oleh karena itu sangat beralasan, demi kepentingan rakyat dan untuk mengurangi kontrol yang terlalu powerfull oleh partai politik terhadap anggotanya yang sedang menduduki jabatan pada lembaga parlemen yang potensial mendegradasi kewenangannya untuk memperjuangkan suara rakyat, maka hak recall sebagaimana disebutkan dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d harus disertai dengan persetujuan dari rakyat. 6. Bahwa pada pokoknya permohonan yang para Pemohon ajukan tidak dimaksudkan untuk melemahkan peran partai politik, partai politik tetap mempunyai peran dalam mengontrol anggotanya yang sedang duduk menjadi anggota DPR, melainkan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat, melindungi hak rakyat untuk memperjuangkan haknya secara kolektif melalui suaranya dalam pemilu dengan memilih anggota DPR yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, juga akan berimplikasi positif terhadap kualitas lembaga perwakilan, khsususnya DPR di Indonesia. DPR akan menjadi lembaga yang benar-benar menjadi representasi rakyat, bukan hanya bersuara sesuai perintah ketua umum partai politik. 7. Bahwa pada dasarnya memang secara konstitusional yang dapat menjadi peserta dalam pemilihan legislatif untuk pemilihan anggota DPR di Indonesia adalah partai politik, hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Tiada satu pun orang dapat mencalonkan diri secara perorangan. Namun, dengan sistem proporsional terbuka yang dianut dalam pemilu di Indonesia menjadikan partai politik hanya menjadi kendaraan saja bagi calon yang akan menduduki jabatan di DPR. Suara rakyatlah yang menentukan siapa individu yang akan menjadi anggota DPR. Sehingga menurut hemat kami, ketika anggota DPR itu akan diberhentikan oleh Partai Politiknya haruslah dengan persetujuan dari rakyat yang memiliki hak pilih pada pemilu sebelumnya pada daerah pemilihan anggota DPR tersebut. Bukan hanya orang yang memilih anggota DPR yang akan diberhentikan saja dimintai persetujuan, karena akan sulit menentukan siapa saja yang memilih anggota DPR tersebut. Hal ini sebagaimana pendapat Mahkamah dalam paragraf 3.11 halaman 61-62 30 pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU- XXIII/2025 yang menyatakan bahwa: “Bahwa berdasarkan kutipan-kutipan uraian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa mekanisme recall berkonsekuensi logis pada pilihan sistem pemilihan umum suatu negara, termasuk Indonesia. Berkenaan dengan itu, Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sehingga konsekuensi logis dari diterapkannya mekanisme recall terhadap anggota DPR dan anggota DPRD juga harus dilakukan oleh partai politik sebagai wujud pelaksanaan demokrasi perwakilan. Oleh karena itu, dengan uraian penegasan demikian, keinginan para Pemohon agar konstituen di daerah pemilihan diberi hak yang sama dengan partai politik sehingga dapat mengusulkan pemberhentian antar waktu anggota DPR dan anggota DPRD pada dasarnya tidak sejalan dengan demokrasi perwakilan. Di samping itu, secara teknis hal demikian sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan yang bersangkutan dan hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak dapat dipastikan pemilih yang pernah memberikan hak pilihnya kepada anggota DPR dan anggota DPRD yang akan diberhentikan pada waktu dilaksanakan pemilihan umum. Sementara itu, berkenaan dengan kekhawatiran para Pemohon pemberhentian anggota DPR oleh partai politik berdampak pada adanya dominasi partai politik dan tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, kekhawatiran tersebut seharusnya tidak terjadi karena dalam pertimbangan hukum Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUUVIII/2010, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025 telah ditegaskan bahwa pelaksanaan pergantian anggota DPR atau DPRD oleh partai politik pada pokoknya tidak boleh dilaksanakan secara sewenang- wenang atau dengan cara melanggar hukum di mana pertimbangan atau penilaian penggantian anggota DPR dan anggota DPRD oleh partai politik dimaksud dilakukan selaras dengan keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan selaku alat kelengkapan DPR yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat [vide Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014]. Dalam hal ini, apabila pemilih menilai terdapat anggota DPR atau DPRD yang tidak layak menjadi anggota DPR atau anggota DPRD, pemilih dapat mengajukan keberatan kepada partai politik bahkan dapat menyampaikan kepada partai politik untuk me-recall anggota DPR atau anggota DPRD dimaksud. Bahkan sesuai dengan regularitas waktu penyelenggaraan pemilihan, pemilih seharusnya tidak memilih kembali anggota DPR atau anggota DPRD yang dianggap bermasalah pada pemilu berikutnya.” 31 8. Bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam permohonan ini dilakukan dengan mekanisme jajak pendapat ditujukan kepada rakyat di dapilnya yang memiliki hak pilih pada pemilu sebelumnya dan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) baru dapat dilakukan bilamana disetujui oleh 50%+1 rakyat yang memiliki hak pilih di daerah pemilihannya pada pemilu sebelumnya, yang secara teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. 9. Bahwa konsep Pemberhentian Antar Waktu (PAW) dengan melalui persetujuan dari rakyat yang mempunyai hak pilih pada pemilu sebelumnya di dapil anggota DPR tersebut, menurut hemat kami adalah jalan tengah antara mempertahankan prinsip kedaulatan rakyat dan peran partai politik. Partai politik tidak akan kehilangan peranannya untuk mengontrol kadernya yang sedang menjadi anggota DPR, selama demi kepentingan rakyat dan rakyat pun tak akan kehilangan kedaulatannya atas suaranya dalam memilih anggota DPR tersebut. 10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut para Pemohon, Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: … d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan rakyat yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Sebelumnya di daerah Pemilihannya” IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2 Menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 32 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: … d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan rakyat yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Sebelumnya di daerah Pemilihannya” 3 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama I Kadek Agus Yudi Luliana; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Martha Tri Lestari; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kadek Bayu Sukrisnawan; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Komang Ayu Trisna Dewi; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tono Wilson Tamba; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas nama I Kadek Agus Yudi Luliana; 33 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas nama Martha Tri Lestari; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas nama Kadek Bayu Sukrisnawan; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas nama Komang Ayu Trisna Dewi; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas nama Tono Wilson Tamba; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) KMHDI atas nama I Kadek Agus Yudi Luliana; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda A ggota (KTA) KMHDI atas Nama Kadek Bayu Sukrisnawan; 15. Bukti P-15 : Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Pemohon I dari situs https://cekdptonline.kpu.go.id/; 16. Bukti P-16 : Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Pemohon II dari situs https://cekdptonline.kpu.go.id/ 17. Bukti P-17 : Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Pemohon III dari situs https://cekdptonline.kpu.go.id/ 18. Bukti P-18 : Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Pemohon IV dari situs https://cekdptonline.kpu.go.id/ 19. Bukti P-19 : Tangkapan Layar Daftar Pemilih Tetap Pemohon V dari situs https://cekdptonline.kpu.go.id/ [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 35 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang menyatakan sebagai berikut: 36 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 (2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V menerangkan kualifikasi perihal kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, yang merupakan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan umum [vide Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-19]. Selain itu Pemohon juga merupakan mahasiswa aktif pada program studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha [vide Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-12] yang peduli dan resah terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merupakan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha (BEM REMA Undiksha) yang menyuarakan keresahan mahasiswa mengenai kualitas anggota DPR melalui audiensi ke DPRD Buleleng pada tanggal 1 September 2025. Pemohon I dan Pemohon III merupakan aktivis pada Organisasi mahasiswa Hindu, yaitu Kesatuan Mahasiwa Hindu Dharma Indonesia [vide Bukti P-13 dan P-14] yang berkewajiban untuk menyuarakan suara rakyat, khususnya terkait dengan isu yang terjadi di masyarakat, termasuk isu demokrasi dan kedaulatan rakyat. 4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V menganggap norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian, telah menyebabkan kerugian hak konstitusionalnya dengan alasan sebagai berikut. a. norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang memberikan wewenang pada partai politik untuk mengusulkan penggantian antar-waktu (PAW) anggota DPR yang telah memeroleh mandat langsung dari rakyat, menyebabkan keberlangsungan mandat konstitusional wakil rakyat tidak lagi sepenuhnya bersumber pada kedaulatan rakyat, melainkan bergantung pada kehendak internal partai politik. Akibatnya, melanggar prinsip 37 persamaan kedudukan warga negara dalam pemerintahan yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. b. norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 memungkinkan terputusnya hubungan representatif secara sepihak. Akibatnya, hak Pemohon I sampai dengan Pemohon V untuk memperjuangkan kepentingannya secara kolektif melalui mekanisme perwakilan di DPR menjadi tereduksi dan terlanggar, sehingga melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. c. berlakunya norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 menciptakan ketidakpastian hukum atas keberlanjutan representasi politik wakil rakyat yang dipilih secara langsung, karena digantungkan pada kehendak partai politik tanpa adanya jaminan hak atas perlindungan hukum bagi kepentingan konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon V sebagai pemberi mandat. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. c. kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon V bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kerugian tersebut timbul secara langsung karena norma a quo menempatkan partai politik sebagai satu-satunya pihak yang berwenang menentukan keberlanjutan mandat politik anggota DPR tanpa melibatkan rakyat yang mempunyai hak pilih pada Pemilu. Akibatnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V mengalami ketidaksetaraan di hadapan pemerintahan, membatasi kesempatan memperjuangkan haknya secara kolektif melalui wakil rakyat yang dipilihnya, serta berada dalam kondisi ketidakpastian hukum atas keberlanjutan representasi politiknya, sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. d. kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon I sampai dengan Pemohon V mempunyai hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 karena dengan berlakunya ketentuan a quo membuat suara pemilih dalam pemilu tidak ada artinya. Sebab, anggota DPR yang telah dipilih dapat diganti melalui 38 mekanisme PAW secara mutlak oleh partai politik tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sehingga hak-hak konstitusional atas persamaan kedudukan dalam pemerintahan, hak untuk memajukan diri untuk memperjuangkan hak secara kolektif dan hak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terlanggar atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar potensial terlanggar. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, menurut Mahkamah Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah membuktikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3 dan Bukti P-7] yang berstatus mahasiswa di Universitas Pendidikan Ganesha [vide Bukti P-8 dan Bukti P-12]. Pemohon I sampai dengan Pemohon V juga telah membuktikan dirinya memiliki hak pilih dalam pemilihan umum karena terdaftar dalam DPT pada Pemilihan Umum 2024 [Bukti P- 15 sampai dengan Bukti P-19]. Terhadap anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon V dengan berlakunya norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilihan Umum 2024 memiliki keterkaitan erat dengan materi muatan dalam norma yang dimohonkan pengujian, karena sebagai pemilih yang memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka, Pemohon I sampai dengan Pemohon V dapat memilih langsung calon anggota DPR. Namun, dengan adanya pengaturan mengenai PAW dalam norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian, partai politik memiliki hak mutlak untuk melakukan penggantian anggota DPR yang telah dipilih oleh rakyat, termasuk yang dipilih oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon V. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak dapat membuktikan ihwal di daerah pemilihan tempat Pemohon I sampai Pemohon V memilih pernah terjadi penggantian anggota DPR melalui mekanisme PAW sebagaimana diatur dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014. Dengan demikian, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai Pemohon V tidak bersifat aktual. Walakin, karena telah menggunakan hak pilih, kerugian bersifat potensial menurut penalaran 39 yang wajar penggantian anggota DPR melalui mekanisme PAW dapat terjadi pada daerah pemilihan Pemohon I sampai dengan Pemohon V. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon V yang bersifat potensial dengan berlakunya norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, ihwal anggapan potensi kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon I sampai dengan Pemohon V (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, rakyat tidak lagi berdaulat jika partai politik diberikan kewenangan mutlak untuk memberhentikan anggota DPR dengan mekanisme PAW, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014. Seharusnya pemberhentian tersebut dilakukan dengan persetujuan dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang memiliki hak pilih untuk memilih anggota dewan dimaksud; 2. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat indikasi melemahnya fungsi representasi anggota DPR dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di parlemen, yang tercermin secara nyata dengan munculnya peristiwa demonstrasi yang 40 menuntut pembubaran DPR pada tanggal 25 Agustus 2025. Buruknya kinerja anggota DPR salah satunya disebabkan oleh adanya ancaman recall dari partai politik. Padahal, anggota DPR yang seharusnya menjalankan tugasnya menjadi wakil rakyat, malah sibuk memperjuangkan suara partainya; 3. Bahwa menurut para Pemohon, jika anggota DPR yang terpilih berada dalam kontrol partai politik melalui kewenangan recall sebagaimana diatur norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014, hak konstitusional rakyat memperjuangkan hak bersama secara kolektif melalui pemilihan umum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah dilanggar. Oleh karena itu sangat beralasan, demi kepentingan rakyat dan untuk mengurangi kontrol yang terlalu powerful dari partai politik terhadap anggotanya yang sedang menduduki jabatan di parlemen potensial mendegradasi kewenangan memperjuangkan suara rakyat, maka hak recall sebagaimana diatur dalam norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 harus disertai dengan persetujuan dari rakyat. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah pada pokoknya untuk menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: … d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan rakyat yang mempunyai hak pilih pada pemilihan umum sebelumnya di daerah pemilihannya”. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka tidak terdapat urgensi maupun relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil permohonan para Pemohon a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan perihal 41 dapat atau tidak dapat diajukan kembali pengujian norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 karena norma a quo telah pernah diuji konstitusionalitasnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 September 2023; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025, diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2025; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUUXXIII/2025, diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juni 2025; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-XXIII/2025, diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2025. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu perlu menilai keterpenuhan syarat yang termaktub dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang masing-masing menyatakan. Pasal 60 UU MK menyatakan. (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025 menyatakan. (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap norma undang-undang yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon a quo dan menyandingkan dengan permohonan sebelumnya. Dalam Permohonan Nomor 79/PUU-XXI/2023, norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 diuji dengan dasar pengujian Pasal 22C dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan Permohonan Nomor 42 22/PUU-XXIII/2025 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Untuk Permohonan Nomor 41/PUUXXIII/2025, dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, dalam Permohonan Nomor 199/PUUXXIII/2025, dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 22B, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan a quo telah digunakan pada permohonan-permohonan sebelumnya yang menguji konstitusionalitas Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014. Selanjutnya Mahkamah memeriksa alasan konstitusional permohonan a quo dan membandingkan dengan alasan konstitusional permohonan-permohonan sebelumnya dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014. Ternyata alasan konstitusional dalam permohonan a quo memiliki perbedaan dengan alasan konstitusional dalam Permohonan Nomor 79/PUU- XXI/2023, Permohonan Nomor 22/PUU-XXIII/2025, Permohonan Nomor 41/PUUXXIII/2025, dan Permohonan Nomor 199/PUUXXIII/2025. Permohonan- permohonan sebelumnya memohonkan agar ruang lingkup partai politik dalam melakukan PAW dibatasi dan makna agar konstituen dapat mengajukan PAW diperluas. Sementara dalam permohonan a quo, para Pemohon memohon agar proses PAW terhadap anggota DPR oleh partai politik dilakukan melalui jajak pendapat sebagai bentuk persetujuan dari rakyat yang memiliki hak pilih di daerah pemilihannya pada pemilu sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlepas dari substansi permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak, karena alasan konstitusionalitas yang berbeda, Mahkamah berpendapat secara formal permohonan a quo tidak terhalang oleh ketentuan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025. Oleh karena itu, terhadap ketentuan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 dapat dimohonkan pengujian kembali dan Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, isu pokok yang dipersoalkan oleh 43 para Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang memberikan kewenangan mutlak kepada partai politik untuk melakukan PAW anggota DPR tanpa persetujuan pemilih, tidak memenuhi prinsip kedaulatan rakyat dan melanggar hak konstitusional rakyat untuk memperjuangkan hak bersama secara kolektif yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berkaitan dengan isu pokok yang dipersoalkan para Pemohon mengenai mekanisme PAW anggota DPR, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006, diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2006, telah berpendirian bahwa PAW, baik yang diusulkan partai politik maupun yang disebabkan anggota DPR diberhentikan sebagai anggota partai politik adalah konstitusional demi menegakkan otoritas dan integritas partai politik. Pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU- IV/2006 kemudian ditegaskan kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Maret 2011. Sedangkan berkenaan dengan dalil permohonan para Pemohon yang mempersoalkan keterlibatan konstituen dalam mekanisme PAW anggota DPR, ternyata memiliki esensi yang sama dengan persoalan konstitusionalitas dalam Permohonan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 yang telah diputus oleh Mahkamah, yang mempertimbangkan antara lain, sebagai berikut. [3.14] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan isu pokok dalam permohonan a quo sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.12] di atas yang bermuara pada persoalan sistem PAW anggota DPR. Berkenaan dengan persoalan tersebut telah ternyata pernah dipertimbangkan dan dinilai Mahkamah sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Maret 2011, yang menguji Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 27/2009). Setelah Mahkamah mencermati substansi norma Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009, telah ternyata mengatur substansi yang rumusan normanya sama dengan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian. Untuk itu, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip pertimbangan 44 hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 antara lain sebagai berikut. [3.17.3] Bahwa mengenai substansi yang sama, yakni pergantian antarwaktu (PAW) oleh partai politik, Mahkamah pernah memutus (vide Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006, bertanggal 28 September 2006) bahwa PAW karena pencabutan keanggotaan dari partai politik bagi anggota DPR/DPRD itu sah dan konstitusional sebagai hak partai politik. Pertimbangannya, antara lain, karena menurut Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, peserta Pemilu untuk anggota DPR/DPRD itu adalah partai politik. Oleh karena peserta Pemilu untuk anggota DPR/DPRD adalah partai politik dan tak seorang pun dapat menjadi anggota DPR/DPRD tanpa melalui partai politik maka menjadi wajar dan proporsional jika partai politik diberi wewenang untuk melakukan PAW atas anggotanya yang bertugas di DPR. Selain itu dalam kegiatan politik sehari-hari (day to day politics) ketentuan tentang kewenangan PAW bagi partai politik ini memang dilematis. Berdasarkan pengalaman sejarah ketika partai politik diberi kewenangan melakukan PAW maka kewenangan tersebut dapat digunakan oleh pimpinan partai politik untuk membungkam anggota DPR/DPRD sehingga tugasnya sebagai pengemban aspirasi rakyat menjadi tumpul dan tidak efektif karena ada ancaman recall, sebaliknya berdasarkan pengalaman sejarah pula ketika partai politik tidak diberi kewenangan untuk melakukan PAW, banyak anggota DPR/DPRD yang melakukan pelanggaran, baik hukum maupun etika, tanpa bisa ditindak secara langsung oleh partai politik yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan bisa merusak citra, bukan hanya citra partai politik yang bersangkutan melainkan juga citra DPR/DPRD di mana yang bersangkutan bertugas sebagai wakil rakyat. Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa partai politik berwenang melakukan PAW bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UndangUndang (vide Pasal 22B UUD 1945) maupun yang diatur dalam AD/ART partai politik yang bersangkutan; [3.17.4] Bahwa seorang warga negara yang memilih dan bergabung dalam partai politik tertentu dengan sendirinya secara sukarela menundukkan diri, terikat, dan menyetujui AD/ART partai politik yang bersangkutan. Setiap anggota DPR yang mewakili partai politik harus memiliki integritas yang baik pula, dan pada gilirannya harus memberikan pertanggungjawaban (akuntabiltas) sampai sejauh mana komitmen dan kinerjanya. Anggota DPR dicalonkan oleh partai tertentu, dengan demikian merupakan representasi partai politik di DPR. Dalam rangka menegakkan otoritas dan integritas partai politik, maka partai politik dapat mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk memberhentikan (recall) dan melakukan PAW terhadap anggota partai politik yang menjadi anggota DPR, karena dianggap melanggar AD/ART. Jika partai politik tidak diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi (tindakan) terhadap anggotanya yang menyimpang dari 45 AD/ART dan kebijaksanaan partai, maka anggota partai bebas untuk berbuat semena-mena; [3.17.5] Bahwa meskipun partai politik berwenang melakukan PAW bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD namun di dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (vide Pasal 22B UUD 1945) dan AD/ART partai politik yang bersangkutan, sehingga tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang atau dengan cara melanggar hukum…; Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 di atas, yang juga menegaskan kembali pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU- IV/2006 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2006, yang menguji Pasal 85 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pokoknya Mahkamah berpendirian bahwa PAW, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang disebabkan karena anggota DPR diberhentikan sebagai anggota partai politik, adalah konstitusional demi menegakkan otoritas dan integritas partai politik. Terhadap pertimbangan hukum demikian, Mahkamah tidak menemukan alasan yang kuat untuk mengubah pendiriannya dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU- VIII/2010. Oleh karena itu, menurut Mahkamah partai politik tetap memiliki peran penting dan strategis sebagai pilar demokrasi dalam demokrasi perwakilan di Indonesia melalui pemilihan umum, di mana dalam sistem demokrasi modern, sistem perwakilan pada umumnya direpresentasikan oleh partai politik. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, partai politik sebagai peserta pemilihan umum, in casu pemilihan umum anggota legislatif akan mengajukan kader-kader terbaik untuk dicalonkan sebagai wakil rakyat yang mengusung visi, misi dan platform partainya. Hanya orang yang terdaftar dalam daftar calon tetap anggota legislatif dari sebuah partai politik peserta pemilihan umum yang dapat dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum untuk memperjuangkan kepentingan konstituen dan kepentingan rakyat secara umum sesuai dengan visi, misi, dan platform partainya. Dalam kaitan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010, sekalipun menguji norma Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 di mana esensinya sesungguhnya sama dengan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian maka menurut Mahkamah, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 mutatis mutandis berlaku juga sebagai pertimbangan hukum putusan a quo. Adanya mekanisme PAW ini merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan hubungan partai politik, calon legislatif, dan konstituen yang memilihnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas pada norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014. Dengan sendirinya terhadap Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d 46 UU 17/2014 yang menyatakan “Cukup jelas” juga tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma. Dalam hal ini, bagi anggota partai politik yang mengalami pergantian antar waktu (PAW) dan mempersoalkannya terbuka ruang baginya untuk mendapatkan keadilan dengan menggunakan jalur hukum yang tersedia. [3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai perlunya keterlibatan rakyat dalam mekanisme PAW, sehingga dalam petitumnya para Pemohon meminta untuk dilakukannya pemilihan kembali di Dapil yang anggota DPR terpilihnya diusulkan berhenti oleh partai politik, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak sejalan dengan demokrasi perwakilan dan juga secara teknis pemilihan kembali sebagaimana dimohonkan para Pemohon tidak mungkin untuk diwujudkan karena dalam proses pemungutan suara yang tertutup tidak dapat diketahui siapa memilih siapa. Jika para Pemohon menghendaki semua pemilih dalam DPT di dapil tersebut diberi hak untuk menyatakan pendapat (ya/tidak), hal demikian sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di dapil yang bersangkutan. Terlebih, sistem pemilihan umum anggota legislatif yang dipakai adalah sistem proporsional terbuka yang memadukan antara keberadaan partai politik dengan keberadaan calon anggota legislatif. Artinya, sistem pemilihan umum demikian tetap menjaga kedaulatan partai karena menurut Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, peserta pemilihan umum adalah partai politik. Selain itu, model “plebisit” yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitum, dalam batas-batas tertentu dapat dimaknai sebagai pemilihan umum ulang yang menurut Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hanya dapat diselenggarakan secara berkala sekali dalam lima tahun. Dengan dibukanya kemungkinan untuk dilakukan “plebisit”, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip one man one vote karena tidak bisa dipastikan siapa pemilih yang memilih anggota DPR yang di-PAW. Hal ini dapat terjadi, jika pemilih yang sebelumnya tidak memilih anggota DPR yang akan di-PAW diberikan hak pilih dalam pemilihan kembali sebagaimana dalil para Pemohon karena hal tersebut berkaitan dengan sifat kerahasiaan suara pemilih yang tidak bisa diketahui, di mana sesungguhnya pemilih dimaksud tidak lagi memiliki hak konstitusional untuk memilih pengganti calon anggota DPR yang di-PAW. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025 tersebut di atas, Mahkamah menegaskan kembali pendiriannya ihwal mekanisme PAW yang diatur dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 adalah konstitusional karena mekanisme PAW merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan hubungan partai politik, calon legislatif, dan konstituen yang memilih dalam pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah juga telah mempertimbangkan mengenai keterlibatan rakyat dalam mekanisme PAW anggota DPR yang juga dimohonkan para Pemohon dalam permohonan a quo. Dalam 47 kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XXIII/2025, pada pokoknya Mahkamah berpendapat bahwa permohonan untuk meminta persetujuan rakyat tidak sejalan dengan demokrasi perwakilan dan sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan bersangkutan, dan bertentangan dengan prinsip one man one vote. Di samping tidak sejalan dengan konsep demokrasi perwakilan, permohonan para Pemohon untuk melakukan jajak pendapat yang melibatkan seluruh pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan, dapat menimbulkan persoalan lain seperti timbulnya polarisasi yang mempertajam pandangan pro dan kontra, yang berpotensi menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat, sehingga menghambat proses pembangunan yang seharusnya dapat cepat berjalan. Pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam kutipan Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025 di atas kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU- XXIII/2025 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-XXIII/2025, dan hingga saat putusan ini diucapkan, Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendiriannya dalam pertimbangan hukum putusan- putusan dimaksud. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena secara substansi permohonan para Pemohon a quo sama dengan substansi Permohonan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 dan Mahkamah tetap dalam pendiriannya, maka pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XXIII/2025 secara mutatis mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon a quo. Oleh karena belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud, dalil para Pemohon a quo haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan tidak melanggar hak konstitusional rakyat untuk memperjuangkan hak bersama secara kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 48 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU XXIII/2025 mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum Putusan a quo; [4.4] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 49 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.44 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Adies Kadir ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani 50 PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani